KONTROVERSI FILM JENDERAL SOEDIRMAN

Kontroversi Film Jenderal Soedirman

Oleh: Asvi Warman Adam

Mulai 27 Agustus 2015, film Jenderal Soedirman diputar di bioskop di Indonesia. Film yang diproduseri Sekar Ayu Asmara dari Padma Pictures dan disutradarai Viva Westi ini dibintangi, antara lain, oleh Adipati Dolken (Soedirman), Baim Wong (Sukarno), Nugie (Hatta), dan Mathias Muchus (Tan Malaka). Yayasan Kartika Eka Paksi dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat merupakan pendukung pembuatan film ini.
Film itu dibuat dengan berlokasi di empat kota (Bandung, Magelang, Yogyakarta, dan Wonosari) selama 43 hari. Di dalam konferensi pers, Letnan Jenderal (purn) Kiky Syahnakri mengungkapkan biaya pembuatan film itu berkisar antara Rp 10-15 miliar. Dalam film diceritakan terutama masa gerilya Soedirman selama tujuh bulan setelah agresi militer Belanda ke Yogyakarta, 19 Desember 1948.
Film itu mempunyai pesan bagi tentara dan bagi masyarakat Indonesia tentang kesederhanaan hidup dan keteguhan memegang prinsip. Bukan hanya itu, Soedirman mengorbankan hartanya, seperti perhiasan istrinya, untuk bekal semasa bergerilya. Semua itu adalah nilai-luhur yang perlu diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Tentu saja secara manusiawi, Soedirman memiliki kelemahan, seperti kecanduan merokok yang menyebabkan ia menderita TBC dan akhirnya paru-parunya tinggal sebelah. Namun dalam kondisi kesehatan yang memburuk itu, ia terus berjuang. Mantan guru sekolah Muhammadiyah dengan pengalaman militer PETA yang lahir pada 1916 itu adalah pemimpin yang meninggal dalam usia sangat muda, yakni 36 tahun. Ia terpaksa menyerah terhadap penyakit yang menyerang tubuhnya.
Tentu saja sikap pantang menyerah kepada Belanda ini menjadi karakter Soedirman yang utama. Namun, seyogianya penonjolan aspek ini dilakukan dengan tidak melemahkan perjuangan tokoh bangsa yang lain. Ketika terjadi agresi militer kedua Belanda pada 19 Desember 1948, memang sikap Republik Indonesia terbelah. Soedirman memutuskan untuk bergerilya masuk hutan. Sementara itu, sidang kabinet memutuskan agar Presiden, Wakil Presiden, dan para anggota kabinet tetap tinggal di Yogyakarta.
Menurut Jenderal T.B. Simatupang, kalau Presiden dan Wakil Presiden masuk hutan, dibutuhkan satu batalyon pasukan untuk mengawal, dan itu tidak tersedia di Yogyakarta saat itu. Sebelumnya, Presiden Sukarno pernah berpidato bahwa ia akan melawan Belanda dengan ikut bergerilya. Namun keputusan terakhir adalah berdasarkan hasil sidang kabinet. Jadi menurut saya, masalah itu sudah selesai, janganlah terus dipersoalkan bahwa Sukarno ingkar janji, apalagi dikatakan berkhianat. Tentu saja kata berkhianat atau pengkhianat itu terlalu kasar, kalau itu benar diucapkan terhadap Presiden RI. Silakan mengangkat kepahlawanan Soedirman, tapi tanpa dibarengi wacana yang melecehkan para politikus sipil seperti Sukarno.
Penggambaran Tan Malaka lebih rendah lagi. Seolah-olah Tan Malaka haus kekuasaan, sementara itu Soedirman menolak melawan negara. Diceritakan tentang tentara komunis yang tidak membayar makanan kepada pedagang asongan. Seorang Tionghoa yang menjadi pemilik toko mengatakan bahwa tentara komunis itu mempunyai presiden sendiri. Kemudian ditampilkan adegan Tan Malaka berpidato bahwa testamen yang diperolehnya dari Sukarno-Hatta menjadi legitimasi bagi dia untuk menjadi presiden. Tan Malaka berpidato dengan latar belakang spanduk yang bergambar palu arit (kalau itu lambang partai Murba, jelas lambang partai ini bukan palu arit). Kamera menyoroti pula buklet yang bertulisan “Tan Malaka Presiden Kita”. Adegan selanjutnya mengenai Tan Malaka adalah ketika ia bersama beberapa orang lain diseret dengan tangan terikat tali di dalam hutan. Dilaporkan bahwa Tan Malaka dan pengikutnya ditangkap atas perintah Soengkono. Kemudian terdengar tembakan dor-dor.
Tidak ada perintah penangkapan terhadap Tan Malaka, walaupun ia memilih bergerilya di Jawa Timur. Semoga produser menarik kembali film itu dan menghilangkan adegan-adegan yang melecehkan pahlawan nasional Tan Malaka.
Selain pelecehan terhadap politikus sipil tadi, pada film ini terdapat kekeliruan. Ketika bertemu dengan Kepala Negara di Gedung Agung Yogyakarta, Soedirman mengatakan menyerahkan “pemerintahan militer” kepada pemerintahan Sukarno-Hatta. Saya menonton film ini dua kali, sehingga mudah-mudahan tidak salah dengar. Pada teks bahasa Inggris tertulis military command, jadi jabatan sebagai pemimpin militer yang diserahkan. Apakah pemeran Soedirman yang salah ucap atau ini memang disengaja? []

TEMPO, 02 September 2015

Asvi Warman Adam | Sejarawan LIPI

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: