BUWAS DICOPOT: BOLEH KORUPSI ASAL JANGAN GADUH

bergelora.com

Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Ist)‏Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Ist)‏JAKARTA- Komisi III DPR RI menyatakan penyesalannya atas pencopotan Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Buwas) atas dasar telah menimbulkan kegaduhan dalam pemberantasan korupsi belakangan ini. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III, DPR RI, Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com Kamis (3/9) di Jakarta.

“Alasan pencopotan Buwas karena penegakan hukum yang dilakukannya telah menimbulkan kegaduhan. Maka hal itu sama saja, istana memperbolehkan orang korupsi asal tidak gaduh,” demikian ujarnya.

Menurutnya DPR selama ini menganggap kinerja Buwas justru sangat memuaskan dan telah mengembalikan citra Kepolisian sebagai lembaga hukum negara yang memiliki wibawa dan kekuatan melawan korupsi.

“Kami di komisi III sangat menyesalkan pencopotan tersebut terjadi. Mengingat kinerja Buwas dalam pemberantasan korupsi sangat memuaskan dan telah berhasil mengembalikan kewibawaan dan marwah Polri dalam hal pemberantasan korupsi menyaingi KPK,” ujarnya.

Tuduhan bahwa Buwas menimbulkan kegaduhan menurutnya ada mengindikasikan pihak-pihak yang ingin melindungi para koruptor yang sedang disasar oleh Bareskrim.

“Saya menduga ada yang ingin dilindungi (koruptor-red) akibat gebrakan Buwas. Kalau alasannya Buwas telah menimbulkan kegaduhan, itu keliru,” ujarnya.

Sementara itu Indonesian Club mengatakan, penegakan hukum oleh Bareskrim dalam mengungkap skandal kejahatan korupsi yang telah berjalan seperti dalam kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dwelling Time, penimbun sapi, Pertamina Foundation dan CSR BUMN merupakan langkah berani.

“Adalah tragis jika dianggap telah membuat kegaduhan yang menghambat pembangunan ekonomi,” demikian Direktur Indonesian Club kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (3/9)

Menurutnya tuduhan ini hanyalah untuk menutupi bahwa dalam skandal kejahatan tersebut banyak melibatkan kepentingan elit politik dan parpol yang selama ini memanfaatkan dan berlindung dibalik kekuasaan Istana Presiden. Kentalnya kepentingan politik di lingkaran Istana Presiden memperlihatkan jika telah terjadi kekalahan penegakan hukum sehingga seorang Presiden Joko Widodo pun yang sejatinya lahir dari rahim rakyat justru tunduk dan takluk. Istana Presiden justru berdiri paling depan melawan langkah pemberantasan korupsi.

“Inilah bentuk corruptor fight back yang selama ini telah menguras seluruh kekayaan rakyat indonesia yang difasilitasi kekuasaan Istana Presiden dengan tidak hanya mengorbankan seorang Komjen Budi Waseso tapi juga melemahkan institusi penegak hukum Polri. Jika langkah Istana Presiden kerap dan mudah melakukan intervensi hukum seperti ini maka akan menjadi preseden buruk penegakan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, istana presiden juga tak memiliki politic will pemberantasan korupsi yang jelas dan terukur terlebih dengan munculnya 8 calon pimpinan KPK hasil seleksi tim 9 Srikandi yang jauh tak memiliki kompetensi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Bagaimana mendesign pemberantasan korupsi jika kewenangan insitusi penegak hukum dan aktor yang memiliki keberanian justru di amputasi sendiri oleh Istana Presiden. Inilah persekutuan jahat Istana dan koruptor,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)

Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyerukan agar aparat kepolisian  tidak malah membuat gaduh ketika melakukan proses penyidikan. Nyatanya, sejak kemarin malam, kegaduhan justru berasal dari Istana Negara.

Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris S menyatakan, pemicu kegaduhan bermula ketika Dirut PT Pelindo II RJ Lino melakukan komunikasi personal dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Percakapan itu diperdengarkan kepada media. Bahkan, RJ Lino merasa tersinggung lantaran kantornya digeledah Bareskrim Polri dan sempat mengancam Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

“Itu mengarah ke gaduh politik. Perilaku menelepon dan mempertontonkan komunikasi antara RJ Lino dan Djalil adalah bentuk awal kegaduhan dari dalam Istana. Itu suatu ketidakpantasan,” kata Tigor di Jakarta, Rabu (2/9).

Pascaancaman RJ Lino yang disaksikan media, pihaknya memperkirakan proses penggantian Kepala Staf Presiden yang akhirnya dijabat Teten Masduki mulai menjadi target incaran pihak-pihak yang terkait dengan sepak terjang RJ Lino selama ini. Ditambah dengan adanya seruan dari LBP, maka dugaan itu menjadi terjawab.

“Kemarin malam adalah masa krusial yang pertama yang bisa terkategori sangat keras di era kinerja Presiden Joko Widodo. Suasana yang sangat genting tadi malam terlihat dari proses pengusungan calon pengganti LBP sebagai pentolan KSP yang diajukan berbagai unsur lingkar dekat Jokowi,” katanya.

Dia melanjutkan, sampai-sampai muncul isu maksud pernyataan kegaduhan yang dilontarkan Luhut Panjaitan itu harus dengan dicopotnya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang kerap cepat melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Terakhir kasus RJ Lino itu sendiri, selain kasus Yayasan Pertamina. Isu itu sejak pagi hari sudah diketahui publik,” papar Tigor.[]

‘TAK ADA KASUS YANG SELESAI DI TANGAN BUDI WASESO’

Rabu, 02 September 2015, 20:00 WIB

Republika/Raisan Al Farisi
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso diisukan akan dicopot dari jabatannya. Salah satu alasan yang dinilai bisa menjadi alasan pencopotan Budi Waseso adalah karena banyaknya kasus kontroversial yang ditanganinya.

“Banyak kasus yang tidak selesai saat Kabareskrim dijabat oelh Budi Waseso,” kata Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril kepada Republika.co.id, Rabu (2/9).

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, seolah-olah serius melakukan penindakan hukum tetapi sebenarnya tidak. Tak ada kelanjutan dari kasus yang ditangani Kabareskrim Polri itu.

Seperti kasus PTPI adanya mafia minyak hingga saat ini tak ada kejelasan kasusnya. Begitu juga dengan kasus Gubernur Bengkulu yang menjadi tersangkan kasus Korupsi di RSUD.

Kasus dana BUMN pun hanya sampai di penyelidikan tanpa selesai. Dan terakhir kasus Pelindo II yang baru saja ditangani olehnya menimbulkan kontroversi.[]

KABARESKRIM DICOPOT, DIRTIPIDEKSUS: ADA SKENARIO BESAR KERDILKAN POLRI

Rabu, 02 September 2015, 18:46 WIB
 Dir Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Victor Simanjuntak (kanan) didampingi Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol. Rikwanto (kiri) menunjukkan barang bukti uang palsu di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/4). (Antara/Yudhi Mahatma)
Dir Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Victor Simanjuntak (kanan) didampingi Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol. Rikwanto (kiri) menunjukkan barang bukti uang palsu di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/4). (Antara/Yudhi Mahatma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengatakan jika kabar pencopotan atasannya Kabareskrim Komjen Budi Waseso benar, maka hal tersebut merupakan ancaman bagi penegakan hukum. Bahkan, ia menyebut hal tersebut sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau ini benar, ini ancaman bagi penegakan hukum dan ini juga membuat anggota Polri untuk selalu takut menegakkan hukum. Ada skenario besar dari orang-orang tertentu untuk mengkerdilkan Polri, kalau ini betul,” katanya di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (2/9).

Victor pun tidak menganggap kabar pencopotan tersebut sebagai gertakan kepada pihaknya karena menggarap berbagai kasus besar. Jika memang pencopotan tersebut merupakan bentuk gertakan, Victor mengaku pihaknya tidak gentar menghadapi hal tersebut.

“Kalau gertakan, kita ini urat takutnya sudah putus. Enggak ada lagi gertak-gertakan. Kita ini kan orang kecil, kenapa harus digertak? Mau dicopot, copot aja, tapi karena berbuat salah. Jangan karena melakukan tugas yang benar,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan kabar alasan pencopotan Budi karena menghambat pertumbuhan ekonomi akibat sering membuat kegaduhan hukum.

Menurutnya, pengusutan kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang ditangani pihaknya merupakan salah satu sumbangan Bareskrim Polri kepada negara. Victor menyebut, ada sekitar Rp30 triliun yang telah diamankan dalam pengusutan kasus tersebut.

“TPPI selama ini tidak bisa diambil alih oleh negara. Yang memberikan ini ke negara siapa? Itu perlu dilihat. Jadi, kalau dikatakan memperlambat, ke mana negara selama ini TPPI bisa berantakan seperti itu? Sekarang kita telah berikan TPPI kepada negara, silakan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Komjen Budi Waseso dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Selasa malam kemarin. Dalam pertemuan tersebut, presiden diduga hendak menyampaikan pencopotan jenderal bintang tiga itu dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim.

Pencopotan Budi Waseso dikabarkan karena menghambat perbaikan ekonomi Indonesia. Hal tersebut karena kegaduhan hukum selama ini, terutama kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri membuat para investor ketakutan.[]

 

IPW Sudah Endus Manuver Penjatuhan Budi Waseso

IPW SUDAH ENDUS MANUVER PENJATUHAN BUDI WASESO
Kamis, 03 September 2015, 00:15 WIB
Republika/Raisan Al Farisi
 Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Budi Waseso (Buwas) harus menjadikan isu pencopotan dirinya sebagai momentum untuk menahan para tersangka korupsi. Buwas harus segera menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke pihak Kejaksaan.

Dalam pandangan Indonesian Police Watch (IPW), isu pencopotan ini hanyalah manuver dari para koruptor.

“Manuver ini harus diperangi Buwas jika tidak ingin jadi korban kebrutalan para koruptor,” ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (2/9).

Dia mengimbau elit pemerintahan dan penguasa agar tidak dipengaruhi dan diperalat para koruptor untuk membantai aparatur penegak hukum yang sudah bekerja konsisten seperti Buwas.

“Sejak Buwas melakukan gebrakan dalam menangani kasus KPK, Migas, dan Pelindo, IPW sudah mendapat berbagai informasi bahwa akan muncul intervensi untuk menjatuhkan Buwas dengan berbagai cara,” ujar Neta.

IPW mendukung langkah Buwas dan memeriksa pejabat negara yangg terlibat.

“Buwas jangan takut karena rakyat berada di belakangnya,” kata dia.

Sebelum isu ini berhembus, Buwas telah melakukan beberapa pengeledahan fenomenal diantaranya di di kantor direktur utama Pelindo II, Pertamina Foundation, dan kantor Migas.[]

‘Wewenang Kapolri Copot Kabareskrim’

Rabu, 02 September 2015, 20:06 WIB

Republika/Raisan Al Farisi

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Isu pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso bergulir deras, Selasa (2/9). Jika hal itu benar terjadi, maka Kapaolri lah yang memiliki kewenangan untuk mencopot salah satu anak buahnya.

Pengamat Hukum Pidana UI Budi Darmono mengatakan Kapolri berhak mencopot siapa saja di bawah kewenangannya. “Jika peristiwa mutasi biasa tentu tidak bermasalah, tetapi mutasi Kabareskrim ini didahului kontroversial dan menimbulkan tanda tanya,” ujar dia kepada Republika.co.id.

Menurut Budi, DPR sebagai pengawas kinerja pemerintah harus memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan terkait isu pencopotan ini. DPR bisa mempertanyakan alasan pencopotan Budi Waseso.

Padahal selama ini masyarakat menilai Buwas mampu mengungkap banyak kasus. Dia bisa membongkar kasus narkoba dan menangkap teroris.

Namun jika benar Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, diganti, ia menyerahkan sepenuhnya proses pencopotan salah satu perwira tinggi di Mabes Polri melalui mekanisme internal yakni, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

Sebab, ia menambahkan, hanya kepolisian yang mengetahui sepak terjang anggotanya yang mumpuni untuk menjabat Kabareskrim.[]

F-PDIP Tolak Pencopotan Budi Waseso

Rabu, 02 September 2015, 18:48 WIB

Republika/Raisan Al Farisi
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PDIP di DPR RI menolak pencopotan Komjenpol Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Fraksi PDIP menolak dengan alasan yang bersangkutan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami menolak pencopotan Budi Waseso. Fraksi PDIP menganggap Komjen Budi Waseso telah menunjukkan kinerja yang baik, lugas, tegas dalam melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi,” kata anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (2/9).

Hal itu dikatakan Masinton bersama anggota Fraksi PDI-P Dwi Ria Latifa dalam jumpa pers yang digelar di ruang fraksi PDI Perjuangan, Gedung Nusantara I. Masinton menegaskan pihaknya menolak intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun terkait dengan penegak yang mengungkap skandal korupsi di berbagai instansi serta BUMN.

Dia melihat saat ini sejumlah kasus yang disidik Mabes Polri seperti TPPI, penimbunan daging Sapi, Pelindo serta Pertamina Foundation harus terus dilakukan dalam upaya penegakan hukum. “Dalam hal ini tidak boleh ada intervensi kekuasaan atau kekuatan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila pencopotan itu benar terjadi, maka hal tersebut menjadi preseden buruk, khususnya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia menilai Budi Waseso telah bekerja mendukung pemerintahan yang bersih serta mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang bersih.

“Kami minta komisi III memanggil Kapolri untuk menjelaskan proses pencopotan kalau ada,” katanya.[]

Humanika: Pencopotan Buwas Mungkin Bentuk Amarah JK

Kamis, 03 September 2015, 04:12 WIB
 Republika/Raisan Al Farisi
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9).   (Republika/Raisan Al Farisi)
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Kabar Komjen Budi Waseso (Buwas) dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri masih simpang siur. Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menilai pencopotan Buwas menduga isu pencopotan Buwas tak lepas dari sosok Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekjen Humanika Sya’roni mengatakan tak lama setelah kantor RJ Lino digeledah tim Bareskrim, JK langsung menunjukkan sikap “perlawanan” terhadap Buwas.

“Ribut-ribut pelabuhan, JK marah. Waktu polisi geledah Kemendag komentar JK, ikuti proses hukum. Tapi giliran polisi geledah ruangan Lino, JK marah-marah. ‎Inilah mungkin buntut dicopotnya Buwas,” kata Sya’roni di Jakarta, Kamis (3/9).

Selain itu, Sya’roni juga mengaitkan kabar pencopotan Buwas dengan ‘pembelaan’ sejumlah menteri‎. Usai penggeledahan, Menteri Bappenas Sofyan Djalil yang dikenal sebagai ‘orangnya’ JK menyebut RJ Lino merupakan pejabat yang berprestasi‎.

‎Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sofyan Djalil sendiri mengakui RJ Lino diangkat oleh dirinya pada tahun 2008 lalu. ‎

“Kenapa mereka merasa terusik. Jadi, wajar kalau ada kesan di publik pelabuhan menjadi pendaringan mereka,” ujar Sya’roni.

Sya’roni menambahkan, pencopotan Buwas bisa menjadi bentuk presiden buruk bagi penegakan hukum.[]

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: