SIAPA SEBENARNYA SOEHARTO?

Siapa Sebenarnya Soeharto? Penguasa Boneka Penjajah Amerika!
Ahmad Yanuana Samantho / Juli 15, 2013

Siapa Sebenarnya Soeharto?

Bagian Pertama

Eramuslim

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno,mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh,dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS-sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’-ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.
Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul“The New
Ruler of the World’ yang bisa didownload di situs youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal
Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan
seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada
pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport,
ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha
Yahudi tersebut.
Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman
keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan
laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan
dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita
lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus
sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua
putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian
banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak
terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari
semua ini.
Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia
dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal
Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak
terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan.
Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut
sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda:Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional
dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.
Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar
setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun
pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah
benarkah tindakan tersebut.
Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat
jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar
memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto
karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.
Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi
presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap
punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan
bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol
yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah,
dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”
Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga
barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita
kembali ke masa Suharto…” Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari
pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan
itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan.

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang
menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua.
Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.
Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai
prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di
tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan
kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.
Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia
berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja
difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu
diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan
umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang
memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang
nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di
jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).
Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution
dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk
mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga
ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan
Liem Sioe Liong.
Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan
Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal
‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada
1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan
Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis
Asia.
Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow
tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja
membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah
satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan
merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja
dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto;
Eros Djarot; 2006).
Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke
Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya
dikirim ke SeSKoAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Jendral
Ahmad Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari
daftar peserta pelatihan di SeSKoAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali
terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.
Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan
Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam
Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan
pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution
dan Yani.
Di SeSKoAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak
keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa
dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain
penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya,
namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.
Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada
Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965,
musuh-musuh Suharto-Nasution, Yani, dan Panjaitan-menjadi target pembunuhan, sedangkan
Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.
Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala
Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih
kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudarakarena
Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah
bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk
‘menyapu’ kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang-maka
Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (1) .

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi
hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh
komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Selatan, sebuah
wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya
dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut
dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis
dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan
satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin
oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini
harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana
CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga
membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley),
mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI),
membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali
gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada
paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.
Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secarade facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini.
Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya
membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orangorang
yang dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan
yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi
kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.
Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh
Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia
Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya
alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu
singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.
Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui
para’bos’ Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern
UniversityAS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters
diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam The New Rulers of
The World, mengutip Sampson dan menulis:
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk
Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagibagi.
The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu
tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti
David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank,
General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American
Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian
Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”
Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi
lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya
pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di
Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para
majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi

Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang
melimpah, dan pasar yang besar.”
Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi
sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri
ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase
Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima
oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari
satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan
ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk
hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu
sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara
berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk
dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa
Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan
Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru
disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah
itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda
pembangunan, Pancasila, dantrickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi
fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara
sistematis yang dilakukan rezim Suharto.(bersambung/rd)
Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian,
dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro,
Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr.
Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.
Nopember 1967, Suharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Yahudi
Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip

kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian Bung Karno, oleh Jenderal Suharto
dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat
sebagai kekuatan kapitalis dunia.
“Indonesia Baru” yang lebih pro-kapitalisme sesungguhnya telah dirancang sejak tahun-tahun
1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan
Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke
Indonesia” (Ramparts, 1970) memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk
menaklukkan Indonesia, tentu saja dengan menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun
satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh
ketentaraan yang siap bekerjasama dengan AS.
Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan
Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard,
Cornell, dan juga MIT. David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI),
sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Soedjatmoko dan Sumitro
Djojohadikusumo menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di
Indonesia. Mereka, demikian Ransom, dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.
Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang
bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang
yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel
Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom,
komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad.
Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira.
Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 dan
pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun
‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia
dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.
Jenderal Suharto membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam
Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan
mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi
rejim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan
Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”
Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan
Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program
stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat
regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah
doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli
benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal
Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.8
Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita)
Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung
dimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.
Juni 1968, Jenderal Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orangorang
binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk merancangkan susunan
Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya): sebagai Menteri
Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari
Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961),
Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen
Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964),
Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team
PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk
Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi
Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.
Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekeja dengan arahan langsung dari Tim Studi
Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation.
“Kita bekerja di belakang layar,” aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS segera membackup
penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja
dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan.
Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan
mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian. Dalam banyak
kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk
mengawasi kelancaran program Ford ini.
Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat
administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya
diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosismutualisme.
Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.(2)9
Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah
pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan
mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan
dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.
Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Suharto adalah berubahnya
prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April
1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966,
Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno
pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal:“Go to hell with your aid!”
Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga
perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya
membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang
diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs;
Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).
Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk
memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin,
sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan
mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa
yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.
Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan
sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya
partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. “Pada Februari 1970,
pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka
tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar,” demikian Ricklefs.
Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor
Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari
kian dianggap repressif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap
hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan
karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan
ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenangwenangan
hukum?” (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des
1985).
Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh
antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para
menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya.
Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono
Hoemardhani.”
Suharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang
berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya
guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang
kekuatan militer, teknokrat pro-kapitalisme, dan ormas keagamaan, terutama umat Islam,
untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto
malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo
menjadi sesepuhnya, dan kemudian di era 1980-an akan muncul tokoh sentral Islamophobia,
murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.
Dengan dukungan penuh terutama dari militer-tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh
Suharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya-maka kekuatan sipil tidak ada
artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti
Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang
mampu menentang Suharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya
Suharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak
rakyatnya.
Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap
dihancurkan oleh Suharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee,
eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika
eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini.
Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Suharto adalah gurunya.
Catatan hitam tentang Suharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi
manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri
sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini,
Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan
Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon.
Bahkan M.C.Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim
Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. “Orde Baru lebih banyak
melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan
penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik,
administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar
ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri
sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.
Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu “prestasi” rezim Suharto dalam
penegakan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut umat Islam, hubungan haramnya
dengan Zionis-Israel, dan banyak lagi yang lainnya.

Kejahatan Suharto
Catatan atas kejahatan HAM rezim Suharto akan dimulai dari wilayah paling timur negeri ini,
yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kejahatan HAM atas Muslim Aceh diawali oleh
VOC Belanda, diteruskan oleh rezim Orde Lama Soekarno, dan ditindas lebih kejam lagi di
masa kekuasaan Suharto. Bahkan di zaman Jenderal Suharto-lah, NAD yang sangat berjasa
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI-terutama dari segi finansial, sebab itu
NAD juga disebut sebagai ‘Lumbung Uang RI’-malah dijadikan lapangan tembak dengan nama
Daerah Operasi Militer (DOM), 1989-1998.
NAD merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yakni minyak dan
gas bumi. Sampai dengan akhir dasawarsa 1980-an, Aceh telah menyumbang lebih dari 30%
total produksi ekspor migas Indonesia. Pada 1971 di Aceh Utara ditemukan cadangan gas alam
cair (LNG) yang sangat besar. Mobil Oil, perusahaan tambang AS, diberi hak untuk
mengekploitasinya dan dalam enam tahun kemudian kompleks penyulingan KNG sudah
beroperasi di dalam areal yang dinamakan Zona Industri Lhokseumauwe (ZIL). Di tempat
yang sama, berabad lalu, di sinilah Kerajaan Islam pertama Samudera Pasai berdiri, dan kini
oleh Suharto diserahkan kekayaan alam negeri ini yang sungguh besar kepada AS.
Sebelumnya, di Aceh Timur, dalam waktu 30 tahun sejak 1961, Asamera, suatu perusahaan
minyak Kanada, telah menggali tak kurang dari 450 sumur minyak. Sumber gas alam yang
ditemukan di sekitar sumur-sumur itu lebih kaya dari persediaan gas alam di Aceh Utara.
Produksi Pabrik Pupuk ASEAN di Aceh hampir 90 persen diekspor, dan dari kompleks
petrokimia diharapkan penjualan kimia aromatik sebesar US$200 juta setahun. Pabrik Kertas
Kraft Aceh juga sudah mulai memproduksi kertas karung semen sejak 1989. Dari penghematan
impor pembungkus semen saja pemerintah sudah memperoleh laba US$89 juta setahun, sedang
ekspor kertas semen menghasilkan US$43 juta. Pada 1983 Aceh menyumbang 11 persen dari
seluruh ekspor Indonesia.
Suharto sangat tahu jika kekayaan alam Aceh sungguh luar biasa. Sebab itu, dengan amat rakus
rezim Orde Baru terus-menerus menguras kekayaan alam ini. Ironisnya, nyaris semua
keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Aceh ini dibawa kabur ke Jakarta.

Rakyat Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tetap tinggal dalam kemiskinan dan
kemelaratan. Pemerintah Jakarta bukannya mengembalikan uang Aceh ke rakyat Aceh sebagai
pemilik yang sah, tapi malah mengirim ribuan tentara untuk memerangi rakyat Aceh yang
sudah tidak berdaya.
Dalam dasawarsa 1990-an, dari 27 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi provinsi ke-7
termiskin di seluruh Indonesia. Lebih dari 40 persen dari 5.643 desa di Aceh telah jatuh ke
bawah garis kemiskinan. Hanya 10 persen pedesaan Aceh menikmati aliran listrik. Di kawasan
ZIL hanya 20% penduduk yang mendapat saluran air bersih. Yang lain mendapat pasok air dari
sumur galian yang sering tercemar oleh limbah zona industri.
Peneliti AS, Tim Kell, dalam laporannya menulis, “Friksi dan perbenturan nilai pun terjadi
antara penduduk asli dan pendatang. Para migran menenggak bir, berdansa-dansi,
melambungkan harga-harga di pasar. Mereka hidup mewah di kolam kemiskinan rakyat Aceh.
Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk asli. Polusi meluas
ke laut, merusak lahan nelayan. Pengangguran meningkat. Pemiskinan berlanjut. Industrialisasi
gagal merombak struktur perekonomian rakyat Aceh secara fundamental, karena ia memang
tak pernah menjadi bagian dari perekonomian asli rakyat Aceh”. Inilah salah satu “hasil”
pembangunan rezim Suharto di Aceh.
Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, “Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah
kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh
sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil,
pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas
perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke
pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh.”
Di bawah rezim Suharto, Jenderal ini membawa ideologi pembangunan dan stabilitas politik,
dan dengan kacamata kuda yang “sentralistik-Majapahit”, Suharto mengangap sama semua
orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap
semuanya itu sama saja dengan “Majapahit”. Status “istimewa” sebagai negeri Islam Aceh pun
dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adat, sebagaimana
tercantum dalam UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada
kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya
dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh
terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu
Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.
Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid
sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur’an. Peraturan ini dikecam oleh para
pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki “penyelewengan” ini.
Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang
murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan
untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas
pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab
diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.

Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel telah menulis bahwa orang akan berontak jika way of lifenya
terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata
pencariannya, gaya hidupnya. Orang Aceh kehilangan suaminya, anak-anaknya, kehilangan
harapannya, kehilangan segalanya . . . Lalu masih adakah orang yang sangat-sangat bebal yang
masih saja bertanya, “Mengapa rakyat Aceh berontak?” Rakyat Aceh jelas telah dijadikan
tumbal bagi rezim Orde Baru. Telah diperkosa habis-habisan oleh Jakarta. Siapa pun yang
punya hati nurani jelas akan mendukung sikap rakyat Aceh yang menarik kembali
kesediaannya bergabung dengan Republik Indonesia jika hal seperti ini terus dibiarkan.
Kesabaran itu ada batasnya! (3)
Siapa SebenarnyaSoeharto?
Selain menguras habis kekayaan alam Aceh, rezim Suharto juga melancarkan genosida atas
Muslim Aceh. Yang terkenal adalah masa DOM atau Operasi Jaring Merah (1989-1998). Banyak
peneliti DOM sepakat jika kekejaman rezim ini terhadap Muslim Aceh bisa disetarakan dengan
kekejaman yang dilakukan Milisi Serbia terhadap Muslim Bosnia di era 1990-an. Wilayah NAD
yang sangat luas, sekujur tanahnya dijadikan kuburan massal di sana-sini. Muslim Aceh yang
berabad-abad hidup dalam izzah Islam, dihinakan oleh rezim fasis Suharto serendahrendahnya.
Al-Chaidar, putera Aceh yang menjadi peneliti sejarah tanah kelahirannya, menyatakan, “Jika
Kamboja di bawah rezim Pol Pot dikenal memiliki The Killing Fields atau Ladang pembantaian,
maka di Aceh dikenal pula Bukit Tengkorak. Di Aceh, jumlah ladang pembantaian yang besar
ada 35 titik, ini jauh lebih banyak ketimbang ladang pembantaian yang ada di Kamboja.”
Begitu banyak pameran kekejaman dan kebiadaban yang ditimpakan terhadap Muslim Aceh
oleh rezim Suharto, sehingga jika dijadikan buku maka bukan mustahil, riwayat Tragedi Aceh
akan menyamai tebalnya jumlah halaman koleksi perpustakaan Iskandariyah sebelum dibakar
habis pasukan Mongol.
Dari jutaan kasus kejahatan HAM di Aceh, salah satunya adalah tragedi yang menimpa Tengku
Bantaqiah, pemimpin Dayah (Pondok Pesantren) Babul Nurillah di Beutong Ateuh pada 23 Juli
1999. Ironisnya, walau secara resmi DOM sudah dicabut, namun kekejaman dan kebiadaban
yang menimpa Muslim Aceh tidaklah surut. Tragedi yang menimpa Tengku Bantaqiah dan
santrinya merupakan bukti.

Lengsernya Suharto pada Mei 1998 tidak berarti lengsernya sistem dan tabiat kekuasaan
represif ala Orde Baru. Para presiden setelah Suharto seperti Habbie, Abdurrahman Wahid,
Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya pada kenyataannya malah masih
melestarikan sistem Orde Baru ini. Salah satu buktinya adalah KKN yang di era reformasi ini
bukannya hilang namun malah tetap abadi dan berkembang penuh inovasi.
Sebab itulah, dicabutnya status DOM di Aceh pada 1998 tidak serta-merta tercerabutnya teror
dan kebiadaban yang selama ini bergentayangan di Aceh. Feri Kusuma, salah seorang aktivis
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh menulis secara khusus
tentang Tragedi Tengku Bantaqiah ini. Dalam artikel berjudul ‘Jubah Putih di Beutong Ateuh’,
Feri mengawali dengan kalimat, “Beutong Ateuh memiliki sejarah yang cukup panjang. Daerah
ini dibangun sejak masa kolonial Belanda, begitu orang Beutong bersaksi. Kecamatan Beutong
Ateuh terdiri dari empat desa yaitu Blang Meurandeh, Blang Pu’uk, Kuta Teungoh dan Babak
Suak. Kondisi geografisnya cocok untuk bersantai sambil menikmati panorama alam yang
indah. Di daerah yang terletak di antara dua gunung ini mengalir sungai Beutong yang sejuk
dan jernih. Pegunungannya yang mengelilingi Beutong Ateuh termasuk gugusan Bukit
Barisan…”
Eramuslim yang pernah mengunjungi hutan belantara ini di tahun 2001, dua tahun setelah
tragedi, menjumpai kondisi yang sangat mengenaskan. Bukan saja di Beutong Ateuh, namun
juga nyaris di seluruh wilayah NAD. Kemiskinan ada di mana-mana, padahal tanah Aceh
adalah tanah yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Jakarta telah menghisap
habis kekayaan Aceh!
Beutong Ateuh terletak di perbatasan Aceh Tengah dan Aceh Barat. Dari Ule Jalan ke Beutong
Ateuh, kita akan melewati pos kompi Batalyon 113/Jaya Sakti yang terletak di areal kebun
kelapa sawit. Di areal kompi ini, tepatnya di gapura, terpasang papan pengumuman berisi
tulisan “TEMPAT LATIHAN PERANG TNI”. Sekitar 10 kilometer dari kompi itu terpancang
sebuah petunjuk jalan yang bertuliskan “SIMPANG CAMAT”; tanda menuju ke sebuah
pemukiman. Namun tidak ada sebuah rumah pun di daerah ini. Sejauh mata memandang
hanya tampak rerimbunan pohon besar di atas bukit dan jurang yang menganga. Tak heran jika
Cut Nyak Dien dan pasukannya memilih hutan ini sebagai pertahanan terakhir.
Walau berjarak lebih kurang 15 kilometer dari hutan ini, namun Kecamatan Beutong Ateuh
tidak berbeda dengan hutan Simpang Camat. Di tengah-tengah hutan, kain putih usang terlihat
berkibaran di areal Dayah. Kubah mushola, atap beberapa rumah, dan bilik pengajian yang
berhadapan langsung dengan sungai Beutong terlihat jelas.
Tengku Bantaqiah mendirikan pesantren di desa Blang Meurandeh pada 1982 dan memberinya
nama Babul Al Nurillah. Abu Bantaqiah, begitu para murid memanggilnya, adalah alim ulama
yang disegani dan dihormati. Disini, Dayah Babul Al Nurillah mengajarkan ilmu agama, seni
bela diri, dan juga berkebun dengan menanam berbagai macam sayuran untuk digunakan
sendiri.
Kegiatan di Dayah ini tidak berbeda dengan pesantren lainnya di berbagai daerah di Indonesia.
Selain mereka yang menetap di Dayah, ada pula orang-orang yang sengaja datang dan belajar
agama untuk mengisi libur kerja atau sekolah. Jumlahnya lebih banyak daripada santri yang
tinggal di pesantren.
Di Dayah ini, para santrinya kebanyakan adalah mereka yang pernah melakukan tindakantindakan
tak terpuji di masyarakat seperti mabuk-mabukan, mencuri atau kejahatan lain yang
merugikan dirinya sendiri maupun orang banyak. “Menurut Tengku Bantaqiah, untuk apa
mengajak orang yang sudah ada di dalam masjid, justru mereka yang masih di luar masjidlah
yang harus kita ajak. Itulah dasar dari penerimaan orang-orang seperti mereka tadi menjadi
murid di sini,” tulis Feri Kusuma.
Bantaqiah adalah ulama yang teguh pendirian, sederhana, dan tidak goyah dengan godaan
dunia. Baginya, dunia ada di dalam genggamannya, bukan di hatinya. Mungkin sebab itu dia
pernah menolak bergabung sebagai anggota MUI cabang Aceh. Bantaqiah juga tidak bersedia
masuk ke dalam partai politik mana pun. Baginya, Partai Allah sudah lebih dari cukup, tidak
untuk yang lain. Sebab itu, Bantaqiah sering difitnah oleh orang yang berseberangan dengan
dirinya. Ia dituduh mengajarkan kesesatan dan pada 1985 dicap dengan sebutan Gerombolan
Jubah Putih.
Pemerintah Aceh berusaha melunakkan sikap Bantaqiah dengan membangunkan sebuah
pesantren untuknya, namun lokasinya di kecamatan Beutong Bawah, jauh dari Babul Al
Nurillah. Ini membuatnya menolak “pesantren sogokan” tersebut. Hal ini membuat hubungan
Bantaqiah dengan Pemerintah setempat kurang harmonis. Dia dituduh sebagai salah satu
petinggi GAM pada 192 dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman 20 tahun.(bersambung/rd)
Ketika Habibie menggantikan Suharto dan menyempatkan diri ke Aceh, Bantaqiah dibebaskan.
Namun hal ini rupanya tidak berkenan di hati tentara hasil didikan rezim Suharto.
Di mata tentara, Bantaqiah adalah sama saja dengan kelompok-kelompok bersenjata Aceh yang
tidak mau menerima Pancasila. Sebab itu keberadaannya harus dienyahkan dari negeri
Pancasila ini. Para tentara Suharto itu lupa, berabad-abad sebelum Pancasila lahir, berabadabad
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, Nanggroe Aceh Darussalam sudah
menjadi sebuah negeri merdeka dan berdaulat lengkap dengan Kanun Meukota Alam, sebuah
konstitusi yang sangat lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap ketimbang UUD 1945 yang
diamandemen di tahun 2002.
Sebab itu, pada Kamis, 22 Juli 1999, pasukan TNI yang terdiri dari berbagai kesatuan seperti
angkatan darat dan Brimob mendirikan banyak tenda di sekitar pegunungan Beutong Ateuh.
Walau warga setempat curiga, karena pengalaman membuktikan, di mana aparat bersenjata
hadir dalam jumlah banyak, maka pasti darah rakyat tumpah, namun warga tidak bisa berbuat
apa-apa. Firasat warga sipil terbukti. Tiba-tiba di hari itu juga terjadi insiden penembakan
terhadap warga yang tengah mencari udang. Satu luka dan yang satu lagi berhasil
menyelamatkan diri masuk hutan. Teror ini meresahkan warga.
Sedari subuh keesokan harinya, Jumat pagi, 23 Juli 1999, TNI dan Brimob sudah bergerak diamdiam
mendekati pesantren dengan perlengkapan tempur garis pertama, yang berarti senjata api
sudah terisi amunisi siap tembak. Pukul 08.00 tentara dan Brimob sudah berada di seberang
sungai dekat pesantren. Dengan alasan mencari GAM, pada pukul 09.00 mereka membakar
rumah penduduk yang letaknya hanya 100 meter di timur pesantren. Satu jam kemudian,
pasukan tersebut mulai bergerak ke pesantren. Dengan seragam tempur lengkap dengan
senjata serbu laras panjang, wajah dipulas dengan cat kamuflase berwarna hijau dan hitam,
mereka mengepung pesantren dan berteriak-teriak mencaci-maki Tengku Bantaqiah dan
memintanya segera menemui mereka.
Menjelang waktu sholat Jumat, para santri biasa berkumpul dengan Tengku Bantaqiah guna
mendengar segala nasehat dan ilmu agama. Mendengar teriakan dari tentara yang menyebutnyebut
namanya, Bantaqiah pun datang bersama seorang muridnya. Aparat bersenjata itu tidak
sabaran. Mereka merangsek ke dalam dan memerintahkan semua santri laki-laki untuk
berkumpul di lapangan dengan berjongkok menghadap sungai.
Aparat dengan suara keras dan mengancam meminta agar Bantaqiah menyerahkan senjata
apinya. Tengku Bantaqiah bingung karena memang tidak punya senjata apa pun, kecuali hanya
pacul dan parang yang sehari-hari digunakan untuk berkebun dan membuka hutan. Aparat
tidak percaya dengan semua keterangan Bantaqiah. Sebuah antena radio pemancar yang
terpasang di atap pesantren dijadikan bukti oleh aparat jika selama ini Bantaqiah menjalin
komunikasi dengan GAM. Padahal itu antene radio biasa.
“Komandan pasukan memerintahkan agar antena tersebut dicopot, dengan menyuruh putra
Bantaqiah yang bernama Usman untuk menaiki atap pesantren. Usman langsung berjalan
menuju rumahnya untuk mengambil peralatan, namun sebelum ia mencapai rumah yang
jaraknya hanya tujuh meter dari tempat tentara mengumpulkan para santri, seorang anggota
pasukan memukul Usman dengan popor senapan,” tulis Feri Kusuma, aktivis Kontras Aceh,
berjudul “Jubah Putih di Beutong Ateuh”.
Melihat anaknya terjatuh, secara refleks Bantaqiah berlari mendekatnya hendak menolong.
Tiba-tiba tentara memberondongnya dengan senjata yang dilengkapi pelontar bom. Bantaqiah
dan puteranya syahid. Dengan membabi-buta, aparat murid dari Jenderal Suharto ini
mengalihkan tembakan ke arah kumpulan santri. Lima puluh enam santri langsung syahid
bertumbangan. Tanah Aceh kembali disiram darah para syuhadanya. Santri yang terluka
dinaikkan ke truk dengan alasan akan diberi pengobatan dan yang masih hidup diminta
berbaris lalu naik ke truk yang sama. Truk ini bergerak menuju Takengon, Aceh Tengah, yang
berada di tengah rimba.

Di tengah perjalanan menuju Takengon, para santri diturunkan di Kilometer Tujuh. Mereka
diperintahkan berjongkok di tepi jurang. Tiba-tiba salah seorang santri langsung terjun ke
jurang dan menghilang dalam rimbunan hutan lebat di bawah sana. Para tentara mengguyur
jurang itu dengan tembakan. Nasib para santri yang tersisa tak diketahui sampai kini. Kuat
dugaan, para santri ini dibantai aparat Suharto dan dibuang ke jurang.
Sore hari, tentara memerintahkan warga setempat untuk menguburkan jasad yang ada. Para
perempuan digiring menuju mushola yang ada di seberang sungai dan dilarang melihat prosesi
penguburan. Aparat bersenjata ini kemudian mengamuk di pesantren. Mereka merusak dan
menghancurkan semua yang ada, mereka membakar kitab-kitab agama termasuk kitab suci al-
Quran dan surat Yasin yang ada di pesantren. Setelah puas membakar ayat-ayat Allah, aparat
bersenjata didikan Suharto ini, kemudian kembali ke barak dengan sejumlah truk,
meninggalkan warga yang tersisa yang hanya bisa menangis dan berdoa.
Setelah tragedi tersebut, warga Beutong Ateuh hanya bisa pasrah berdiam diri. Dengan
segenap daya dan upaya, para santri yang tersisa-kebanyakan perempuan tua dan anak-anak
kecil-membangun kembali pesantren tersebut dan meneruskan pendidikan dengan segala
keterbatasan. Sampai kini, pesantren ini belum memiliki cukup dana untuk mengganti seluruh
al-Quran, kitab-kitab kuning, dan surat-surat Yassin yang dibakar aparat. Juga barang-barang
lain seperti seluruh pakaian, kartu tanda pengenal, dan sebagainya yang musnah terbakar.
Sampai detik ini, tidak ada seorang pun pelaku pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah dan
santri Beutong Ateuh yang diseret ke pengadilan. Tidak ada satu pun komandan tentara yang
dimintai pertanggungjawaban atas ulahnya membakar kitab suci Al-Qur’an dan surat Yassin,
sampai hari ini. Para pelakunya masih bebas berkeliaran. Mungkin tengah menanti hukum
AllahSubhanahu wa Ta’ala atas ulah mereka. Sama seperti guru mereka: Jenderal Suharto.
Tragedi Beutong Ateuh hanyalah satu di antara jutaan tragedi kekejaman rezim Suharto
terhadap Muslim Aceh. Anehnya, sampai detik ini tidak ada satu pun pejabat pemerintah, sipil
maupun militer, yang terlibat kejahatan HAM sangat berat atas Muslim Aceh yang diseret ke
pengadilan. Mereka masih bebas berkeliaran dan bahkan banyak yang masih bisa hidup
mewah dengan menikmati kekayaan hasil jarahan atas kekayaan bumi Aceh. Dalam tulisan
berikutnya akan dipaparkan kejahatan-kejahatan HAM Suharto lainnya terhadap umat Islam,
seperti Tragedi Tanjung Priok, Lampung, dan lainnya.

Pada awal 1980-an, rezim Suharto menghendaki agar Pancasila dijadikan satu-satunya asas
bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. MPR
akhirnya mengukuhkan Pancasila sebagai asas tunggal (astung) di Indonesia lewat Tap MPR
No.11/1983 yang dituangkan dalam UU No.3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
serta UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penetapan Pancasila sebagai astung
menuai badai kontroversi di tengah masyarakat, terutama bagi umat Islam karena hal tersebut
telah nyata-nyata mengganggu akidah umat Islam. Walau ada elemen umat Islam yang mau
tunduk pada keinginan rezim fasis ini, namun di berbagai tempat aksi unjuk rasa menentang
ditetapkannya Pancasila sebagai astung meledak di mana-mana. Para ulama dan dai yang iman
dan akidahnya masih lurus dan bersih, dengan tegas mengatakan jika astung bertentangan
dengan akidah Islam, sebab itu wajib hukumnya menolak.
Apalagi langkah-langkah Jenderal Suharto ini lama-kelamaan mirip dengan apa yang
dilakukan para pemimpin komunis di negaranya. Jika negara komunisme memiliki partai
negara yang bertindak sebagai buldoser suara rakyat, maka Golongan Karya di masa Suharto
pun demikian. Jika negara komunisme mengkultuskan pemimpinnya dan siapa pun yang
berseberangan dengannya dihabisi, demikian pula dengan yang dilakukan Suharto.
Bukan itu saja, di mulut penguasa fasis ini, Indonesia katanya berlandaskan Pancasila dan UUD
1945, namun kenyataannya rakyat kian banyak yang hidup melarat, umat Islam dipaksa ikut
program KB, di bidang ekonomi pengusaha sipit diberi keistimewaan bahkan dengan
mematikan pengusaha-pengusaha pribumi sekali pun, KKN di sekitar Suharto gila-gilaan,
penembakan misterius yang direstui Suharto pun tengah meraja-lela, dan sebagainya. Apalagi
saat itu Jenderal Leonardus Benny Moerdhani yang dikenal sebagai jenderal islamophobia
sedang jadi anak emas Suharto, umat Islam terus-menerus ditindas.
Salah satu wilayah yang paling berani menyuarakan kebenaran, menentang sikap represif
rezim ini adalah Tanjung Priok di Jakarta Utara. Para ulama dan dai setempat berkotbah dan
menyerukan agar umat Islam agar berani untuk kembali ke akidah Islam yang sebenarnya, dan
menentang thagut, dan melawan segala bentuk kesewenang-wenangan, seperti halnya Musa
a.s. menentang dan melawan kediktatoran Firaun.
Dalam situasi panas seperti inilah, pada Senin, 10 September 1984, Sersan Hermanu yang non-
Muslim, Babinsa setempat, tiba-tiba menyiram air got ke dinding Mushola Asy-Syahadah di
Gang IV Priok. Hermanu juga masuk mushola tanpa melepas sepatu larsnya dan meninginjakinjak
semua yang ada termsuk menginjak-injak Al-Qur’an. Di saat Suharto berkuasa,
menginjak-injak Al-Qur’an, bahkan membakarnya sekali pun, adalah hal yang biasa.
Atas kelakuan Hermanu, warga marah. Diseretlah motornya dan dibakar. Babinsa itu kabur.
Tak lama kemudian, empat pengurus mushola diciduk aparat. Saat itu tersiar kabar jika
penembak misteriusnya Benny Moerdhany akan menghabisi para mubaligh. Ini kian
memanaskan situasi.
Ba’da Maghrib, Rabu, 12 September 1984, usai hujan, digelar tabligh akbar di Jalan Sindang
guna menuntut Kodim membebaskan empat pengurus mushola yang ditahan. Amir Biki
berpesan pada Yayan Hendrayana, salah seorang mubaligh, “Jangan takut-takut ngomong.”
Akhirnya Yayan yang mendapat kesempatan keempat berteriak lantang, “Man Anshoru
ilallah!?“ Siapa yang sanggup membela agama Allah!? Dijawab para jamaah, “Nahnu anshorullah!”
Kami sanggup!
Jamaah berjubel malam itu memenuhi lorong-lorong dan jalan di Priok. Tak kurang dari delapan
puluh buah speaker dipasang. Puluhan ribu warga Priok memadati jalan. Banyak di antaranya
ibu-ibu dan gadis-gadis berjilbab, sesuatu pemandangan yang masih asing di tahun itu. Entah
mengapa, malam itu Yayan Hendrayana memiliki firasat jika nanti sesuatu akan terjadi. Sebab
itu dia memerintahkan agar para perempuan dan anak-anak segera menyisih dari jamaah dan
segera masuk rumah terdekat jika terjadi apa-apa.
“…Sebab nanti tentaranya Benny akan membantai saudara-saudara sekalian!” ujar Yayan saat
bercerita pada penulis di tahun 1998. “Padahal saya tidak tahu bila nanti benar-benar terjadi
pembantaian. Saya ngomong begitu saja,” tambahnya.
Usai Yayan, Syarifin Maloko naik podium. Lalu Amir Biki. Tokoh Priok ini berkata lantang,
“Saudara-saudara, para ikhwan hamba Allah. Ternyata hingga kini tidak ada jawaban dari
Kodim. Ini berarti kita harus konsekuen dengan janji kita. Kepada saudara-saudara, saya titip
keluarga saya. Andai saya terbunuh malam ini, tolong mayat saya diarak ke seluruh Jakarta!
Jarum jam sudah menunjuk angka sebelas. Puluhan ribu jamaah Priok segera bergerak
mendekati Kodim agar mau memberikan jawaban. Namun tiba-tiba, terdengar rentetan
tembakan. Jamaah yang berada di barisan depan bertumbangan di aspal. Genangan air hujan
yang masih tersisa di aspal seketika berubah warna menjadi merah. Situasi kacau. Tentara
masih melepaskan rentetan tembakan dengan laras senjata lurus menghadap jamaah. Ratusan
jamaah Priok meregang nyawa. Setelah jalanan sepi, ratusan mayat yang bergelimpangan di
jalan segera diangkut truk tentara, entah dibawa kemana. Mobil pemadam kebakaran mondarmandir
menyemprotkan air ke aspal untuk menghilangkan genangan darah yang ada di sanasini.
Aparat berjaga di semua tempat strategis dengan senjata siap tembak.
Pembantaian ratusan jamaah pengajian Priok oleh tentaranya rezim Suharto ini menimbulkan
kemarahan umat Islam di Indonesia. Untuk meredakannya, Benny Moerdhani menggandeng
Abdurrahman Wahid keliling pesantren di Jawa. Sedang Pangdam Jaya Try Sutrisno
mengamankan ibukota dari ekses tragedi besar tersebut. Tidak ada media massa yang berani
memuat tragedi tersebut dengan sebenarnya.
Sejumlah tokoh Priok yang berhasil lolos dikejar dan ditangkap. Para ustadz dan aktivis Islam
memenuhi penjara. Siksaan bathin dan fisik mereka alami. Ba’da Priok, aktivitas dakwah Islam
benar-benar ditindas. Sedang pemurtadan meraja-lela. Inilah salah satu bentuk kekejaman
rezim Suharto terhadap dakwah Islam. Sampai detik ini penegakan hukum atas Tragedi Priok
masih belum tuntas. Misteri gelap masih menyelubunginya.(bersambung/rd)

Usai tragedi Priok, rezim Suharto sepertinya menemukan momentum untuk kian bertindak
represif terhadap dakwah Islam. Intel disebar ke berbagai masjid untuk memata-matai khotib.
Jika ceramah sang khotib dianggap sedikit keras maka langsung ditangkap dan dipenjara. Hal
inilah yang menimpa Hasan Kiat, khotib dari Priok yang hanya karena ceramahnya tegas
dalam akidah Islam ditangkap aparatnya Suharto.
Dalam tahanan rezim Suharto, penyiksaan sudah menjadi santapan keseharian. “Ustadz Zubir
dari Kalibaru disiksa terus hingga dia meninggal dunia. Seorang tapol Islam bernama Robby
giginya digerus pakai gagang pistol, nyaris rontok semua. Sedang Tasrif Tuasikal, terpidana
kasus Priok, dadanya ditusuk bayonet. Alhamdulillah, dia kuat,” ujar Hasan Kiat kepada penulis
pada tahun 1998.
Oleh aparatnya Suharto, walau tahu jika para tahanannya adalah orang-orang shalih, para
ustadz, para aktivis masjid, dan sebagainya, namun untuk memberatkan mereka, aparat
berusaha keras mengkaitkan mereka ini dengan PKI. Ini dinyatakan Hasan Kiat yang
mengalami sendiri hal seperti itu.

Hijrah ke Lampung

Karena kondisi Jakarta khususnya dan Jawa pada umumnya sangat represif bagi dakwah
Islam, sedangkan kemaksiatan tambah lama tambah meraja-lela, hal ini membuat sekelompok
aktivis dakwah mengambil keputusan untuk melakukan hijrah. Lampung menjadi tujuannya.
Di tanah ini mereka bercita-cita membuka lahan baru, membangun rumah dan perkampungan,
lengkap dengan mushola sebagai tempat ibadah dan belajar ilmu agama. Sebuah
perkampungan islami, demikian harapan mereka.
Sukardi merupakan salah seorang aktivis dakwah yang memiliki harapan itu. Pemilik optik
‘Nusa Indah’ di Priok ini aktif di pengajiannya Nur Hidayat, seorang mantan atlet karateka
nasional. Pada tahun 1988, seorang sahabatnya bernama Haryanto menyatakan jika mereka
akan hijrah ke Lampung, tepatnya di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Lampung.
21
“Saya lalu rembukan dengan isteri. Isteri saya hanya berkata, ‘Jika memang itu berada di jalan
Allah, saya siap kemana saja berangkat,” tutur Sukardi kepada penulis saat bertemu pada 1998.
Akhirnya semua kacamata dagangan dilelang murah.
Pada 10 Januari 1989, Sukardi memboyong Ismawati (20 th) sang isteri, dua anaknya yang
masih kecil (Eka Triyani, 5 th, dan Ahmad Daulatul Indi, 3 th), serta seorang ipar, Sumarni (19
th).
“Bersama sepuluh keluarga saya berangkat ke Lampung. Yang hijrah tahap pertama ini orangorang
lapangan semua. Kami bukan pendakwah. Jadi kita-kita ini yang membuka lahan,” ujar
Sukardi.
“Duapuluh hari pertama tak ada kegiatan apa-apa. Kami hanya mengerjakan ibadah rutin dan
menanam singkong. Informasi dari Jakarta yang menyatakan Lampung sudah siap huni
ternyata belum apa-apa. Gelombang demi gelombang orang-orang Jakarta datang ke Lampung
dan bergabung bersama kami,” lanjutnya.
Di saat itu, sosok perempuan berjilbab merupakan suatu keanehan. Sebab itu, kedatangan para
perempuan berjilbab di Lampung disikapi oleh para warga asli, terlebih aparat pemerintah
daerahnya, sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Kepala desa setempat pun melayangkan
surat aduan kepada Camat Zulkifli Malik. Tak lama kemudian surat dari Camat Zulkifli datang
mengundang Warsidi, pimpinan jamaah, agar datang ke kantor kecamatan.
“Entah apa isi surat aduan dari kepala desa itu. Namun surat undangan dari camat sangat
mencurigakan. Apalagi kami sudah mendengar kabar jika Pak Warsidi akan ditangkap,” papar
Sukardi.
Akhirnya setelah bermusyawarah, jamaah sepakat untuk mencegah Warsidi menghadap
Camat. Sebagai gantinya dibuat surat yang ditulis oleh ipar Sukardi, Sumarni, yang berbunyi:
“Sebaik-baiknya umaro adalah yang mendatangi ulama. Dan seburuk-buruknya ulama adalah
yang mendatangi umaro.” Lalu dilanjutkan dengan kalimat, “…mengingat kesibukan kami
mengisi pengajian di beberapa tempat, maka kami mohon agar Bapak bisa datang sendiri ke
tempat kami untuk melihat sendiri kondisi sebenarnya.”
Tak lama kemudian Camat dikawal beberapa aparat datang menemui Warsidi. Lalu Camat itu
mengundang kembali Warsidi agar datang ke tempatnya. Jamaah menolak. Situasi memanas.
Setelah rombongan camat pulang, Warsidi memerintahkan agar jamaah mempersiapkan diri
bila kondisi memburuk.
“Akhirnya saya dan kawan-kawan bikin panah di satu tempat di luar Cihideung. Tiba-tiba
datang utusan Pak Warsidi yang bilang jika pada tanggal 15 Februari nanti tentara akan
menyerang desa kami. Akhirnya kami balik ke Cihideung. Ada yang bilang kami berlatih bela
diri, latihan memanah, itu bohong semua. Kami malah tidak mau ada konfrontasi dengan
aparat di sini. Kami hanya ingin membangun satu perkampungan yang islami, jauh dari
kemaksiatan,” tambah Sukardi.
Pada 3 Febrari 1989, Danramil Kapten Soetiman datang sendirian naik motor, kemudian, 7
Februari 1989, sepasukan tentara bersenjata lengkap menyerbu Cihideung. Jamaah Warsidi
yang tidak pernah menduga akan hal itu berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak,
“Allahu Akbar!”
Para perempuan dan anak-anak kecil beror ke Cihideung. Jamaah menerimanya dengan baik.
Jamaah malah menerangkan cara bercocok tanam lada yang baik. Tak lama kemudian Kapten
Soetiman pulang. Situasi tetap berjalan biasa.
Lima hari larian menuju mushola yang dianggapnya aman. Rumah Allah tidak akan mungkin
diserang, pikir mereka. Namun perkiraan mereka ternyata salah besar. Tentaranya rezim
Suharto ternyata tidak menganggap istimewa rumah Allah. Para tentara segera mengepung
mushola tersebut.
Dengan berteriak-teriak, tentara memerintahkan agar semua yang berlindung di mushola
segera keluar. Para perempuan dan anak-anak kecil yang berlindung di dalam mushola kian
ketakutan. Mereka hanya bisa berdzikir dengan bibir yang gemetar ketakutan. Melihat tidak
ada yang mau keluar, para tentara itu langsung menembaki mushola. Belum cukup dengan
berondongan tembakan, mushola yang penuh para perempuan berjilbab dan anak-anak kecil
itu pun dibakar habis. Tentaranya Suharto mengulangi kekejaman yang pernah dilakukan
tentara Zionis-Israel di Shabra-Satila. Semua yang ada di dalam mushola menggapai syahid
dengan cara amat memilukan.
Sukardi yang saat kejadian tengah dalam perjalanan ke Jakarta lolos dari pembantaian itu.
Hanya saja, isteri, ipar, dan dua anaknya yang masih balita termasuk korban yang terpanggang
hidup-hidup di mushola. Walau demikian, Sukardi ditangkap di Jakarta dan ditahan sampai
dengan tahun 1994, bersama dengan Nur Hidayat, Maryanto, dan yang lainnya.
Dengan mata merah menahan kesedihan yang sangat, Sukardi menerawang, “Sampai saat ini
saya masih suka mendengar isak tangis anak-anak saya. Mereka memanggil-manggil saya,
“Bapak.. Bapak…” Ya Allah, saya ingin melihat mereka lagi. Saya ingin tahu di mana kubur
mereka. Sampai sekarang, saya tidak tahu di mana mereka dikuburkan. Mudah-mudahan,
Allah mengumpulkan kami semua dijannahnanti. Amien.” Dalam Tragedi Lampung, aparat
rezim Suharto telah membantai lebih dari 250 nyawa anak bangsa, sebagian besar perempuan
dan anak-anak kecil yang syahid terpanggang di dalam rumah Allah. Tragedi ini pun sampai
sekarang masih menyisakan banyak misteri. Penegakan hukum belum tuntas.
Tragedi Aceh, Tanjung Priok, Lampung, hanyalah sebagian kecil kejahatan kemanusiaan yang
dilakukan penguasa rezim Suharto terhadap umat Islam. Belum lagi tragedi lainnya yang tidak
kalah mengerikan seperti yang ditimpakan pada rakyat Timor-Timur, Papua, Kedungombo,
dan sebagainya.
Seperti kata orang bijak, kehidupan ibarat roda yang berputar. Maka ada saat naik, ada pula
saat turun. Demikian juga dengan kekuasaan Jenderal Suharto. Rezim yang lahir dari genangan
darah jutaan rakyatnya ini dengan dukungan penuh dari blok imperialis dan kolonialis Barat,
mengalami “masa keemasan” di akhir tahun 1960-an hingga semester kedua tahun 1990-an.
Selama hampir sepertiga abad, Jenderal Suharto menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris
absolut bagaikan raja atau pun diktator. Siapa pun yang berani berseberangan keyakinan dan
pandapat dengannya, walau ia bekas teman paling setia pun, pasti akan disingkirkan.
Di masa awal kekuasaannya, rezim ini menggadaikan kekayaan alam bangsa yang sedemikian
besar kepada jaringan korporasi Yahudi sekaligus merancang cetak biru perundang-undangan
penanaman modal asing Indonesia di Swiss (1967). Langkah ini diikuti dengan “stabilisasi”
perekonomian dan politik di dalam negeri, dengan campur tangan penuh kekuatan imperialis
dan kolonialis dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Terhadap dakwah Islam, rezim Jenderal Suharto bersikap sangat keras. Walau di awal naiknya
kekuasaan umat Islam sempat digandeng dengan mesra, namun setelah berkuasa, umat Islam
ditendang keluar dari pusat kekuasaan. Dakwah Islam menjadi barang haram dan bahkan
menjadi sasaran operasi intelijen di bawah komando Jenderal Ali Moertopo hingga Jenderal
Leonardus Benny Moerdhani.
Sepanjang tahun 1970-an, rezim Jenderal Suharto menikmati masa kejayaan dan kemakmuran
dengan ‘Oil Booming‘-nya. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tumbuh dengan
sangat subur. Cendana menjadi pusat dari peredaran keuangan di negeri ini. Dan banyak orang
yang haus kekuasaan dan juga kekayaan secara gerilya maupun terang-terangan merapat ke
Cendana.
Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, seiring perubahan kepentingan politis Amerika
Serikat, di mana era perang dingin sudah bisa dikatakan berakhir dengan tumbangnya Uni
Soviet dan imperium komunis di Eropa Timur, maka berubah pula orientasi politis dari rezim
Jenderal Suharto. Walau demikian ‘stabilitas politik dan ekonomi’ serta ‘Pancasila’ masih
menjadi tuhan yang tidak boleh diganggu gugat.
Dakwah Islam yang sudah puluhan tahun ditindas dengan amat represif, perlahan-lahan
simpulnya dikendurkan oleh Suharto. Banyak kalangan menyebut Suharto sudah bertobat dan
akan khusnul khatimah. Atribut-atribut keislaman seperti peci putih, sorban, dan jubah mulai
dikenakan oleh Jenderal yang tangannya berlumuran darah jutaan rakyatnya ini. Jilbab secara
perlahan juga mulai berkibaran di seantero negeri. Tokoh-tokoh Islam dengan cepat dan-maafsedikit
gegabah, menyebut hal ini sebagai kebangkitan Islam di Indonesia, padahal baru sebatas
kulit luarnya saja. Sedangkan ‘tradisi’ KKN tetap dilestarikan bahkan sekarang sudah
mengalami inovasi yang sangat luar biasa. Ke masjid sering namun tetap saja gila memburu
proyek-proyek yang sarat dengan mark-up anggaran dan sebagainya.
Yoshihara Kunio, yang meneliti hubungan bisnis dan politik kekuasaan di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, menerbitkan bukunya yang akhirnya dilarang beredar oleh Suharto. Buku
tersebut berjudul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Untuk Indonesia, Kunio menyatakan jika
pondasi perekonomian bangsa ini sebenarnya sangat rapuh karena dibangun berdasarkan
praktik KKN semata, sedangkan para pengusaha kecil-menengah yang lokal nyaris hidup
sendiri tanpa adanya suatu proteksi atau pun perlindungan khusus dari pemerintah.
Akibatnya, kian hari kian banyak perusahaan lokal yang dicaplok oleh korporasi asing.
Sebab itu, ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan
salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar
AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan
terus merembet ke Indonesia. Harga membubung tinggi dan banyak pengusaha hasil KKN
ambruk. Jahatnya, para konglomerat kakap yang amat dekat dengan Cendana malah melarikan
diri ke luar negeri dengan membawa uang rakyat Indonesia dengan nilai yang amat sangat
banyak. Uang hasil BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dijarah dan tidak pernah
dikembalikan hingga detik ini. Indonesia meluncur pasti menuju kebinasaan.
Dari berbagai tekanan yang dilakukan mahasiswa, sejumlah pejabat, dan pastinya juga
Washington, Presiden Suharto akhirnyalengser pada Mei 1998.
Euphoria gerakan reformasi meledak. Habibie jadi presiden, diganti Abdurrahman Wahid, lalu
Megawati, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan reformasi sudah berusia
sepuluh tahun lebih, namun di lapangan, praktik-praktik peninggalan rezim Suharto, yaitu
KKN ternyata bukan berkurang namun malah tambah marak dan inovatif dengan berbagai
dalih danhujjah.
Malah sejumlah tokoh yang mengaku reformis, dari yang sekuler sampai yang katanya
fundamentalis, kini nyata-nyata mendekati Cendana kembali yang memang masih memiliki
kekayaan materil yang luar biasa. Mereka beramai-ramai mengangkat Suharto sebagai orang
yang patut diteladani dan bahkan dikatakan sebagai Guru Bangsa. Panglima besar KKN malah
dijadikan Guru Bangsa. Ini merupakan sesuatu yang “amat hebat dan sungguh fantastis”.
Hal ini membuktikan kepada kita semua betapa gerakan reformasi tenyata telah gagal total.
Para Suhartois masih kuat bercokol di negeri ini. Hari-hari menjelang Pemilu 2009 ini kita bisa
melihat dengan mudah siapa saja orang-orang Indonesia, baik itu yang sekular maupun yang
mengklaim sebagai reformis, yang sesungguhnya Suhartois. Mereka membuka topengnya
lewat iklan, lewat manuver politik, dan sebagainya.
Padahal, demi menegakkan keadilan, Suharto selayaknya diadili di muka pengadilan. Suharto
adalah Jenderal Augusto Pinochet-nya Chille, Jenderal Lon Nol-nya Kamboja, yang harus tetap
mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah diperbuatnya selama puluhan tahun di
depan pengadilan yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Bukan malah dijadikan ikon
bagi perubahan.
Untuk menutup serial ini, ada baiknya kita mencamkan satu ayat Al-Qur’an surat Al-An’am
ayat 70 tentang kaum yang mempermainkan agamanya demi kenikmatan kehidupan dunia.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan
senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan
al-Qur’an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena
perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa’at
selain daripada Allah…” (Tamat/rd)
Sumber:
https://ahmadysamantho.wordpress.com/2013/07/15/siapa-sebenarnya-soeharto-penguasaboneka-
amerika/
http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/siapa-sebenarnya-suharto-tamat.htm

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: