DEMO BURUH PERINGATAN BAGI PEMERINTAH

ANTARA News

 

LEGISLATOR: DEMO BURUH PERINGATAN BAGI PEMERINTAH
Selasa, 1 September 2015 11:38 WIB

Legislator: demo buruh peringatan bagi pemerintah

Ribka Tjiptaning (ANTARA/Ismar Patrizki)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menyatakan demo buruh hari ini merupakan peringatan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan nasib buruh.

“Itu hak buruh (berdemo). Ini warning untuk pemerintah,” kata Ribka di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9).

“Apalagi ketika tenaga kerja di PHK massal, malah tenaga asing diberi dikemudahan dan kelulusan, akan membuat marah buruh besar-besaran,” katanya.

Ia juga meminta Kemenaker harus ambil risiko dan terobosan seperti saat Presiden Jokowi melantik menteri baru dan mengatakan perlu menteri yang berani ambil risiko dan punya terobosan.

Terkait dengan bakal masuknya buruh asing ke Indonesia, mantan Ketua Komisi IX DPR RI itu menyatakan kemudahan yang diberikan pemerintah, misalnya tidak perlu menguasai bahasa Indonesia, adalah bentuk diskriminasi.

“Ini kan sama-sama buruh tapi dibedakan. Gajinya beda, faslitasnya, tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Ini kan diskriminasi. Nanti kita dikuasai asing. Di pasal 27 UUD 45 kan jelas negara harus menyediakan lapangan  kerja,” ujar Ribka.

Cewek Ini Terjatuh di Flyover

Tenaga Kerja Asing Serbu Indonesia? Begini Komentar Menteri Hanif

Senin , 31 Agustus 2015 21:40
Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri secara tegas membantah adanya serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Menurut Hanif, total pekerja asing di Indonesia hanya sekitar 70 ribu. Jumlah tersebut, lanjut Hanif, sangat sedikit dibanding angkatan kerja di dalam negeri sebanyak 129 juta dan total penduduk Indonesia sejumlah 240 juta.
“Kalau diperbandingkan pekerja asing di Indonesia sebanyak 70 ribu pekerja dengan jumlah penduduk kita sebanyak 240 juta. Itu artinya perbandingan dengan tenaga kerja asing 0,1 persen saja tidak ada. Kalau dikatakan serbuan, ini dari mana serbuannya, ujar Menaker Hanif usai meresmikan The Indonesian MFCA Forum On the APO Workshop on Material Flow Cost Accounting, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta.
Karenanya, Hanif meminta agar semua pihak tidak menakut-nakuti rakyat Indonesia soal serbuan pekerja asing. Politikus PKB itu pun minta agar rakyat diberikan informasi yang mencerahkan, bukannya informasi yang tidak baik.
Hanif memberikan ilustrasi perbandingan dengan Negara Malaysia. Malaysia  dengan penduduk sebanyak 27 juta, sementara orang Indonesia yang di Malaysia saja sebanyak 1,2 juta. Begitu pula dengan negara Singapura. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5 juta, Negeri Singa itu punya tenaga kerja asing sebanyak 1 juta, atau hampir 20 persen.
“Coba bandingkan pula dengan Qatar, atau Uni Emirat Arab yang penduduknya sekitar 45 juta, tetapi tenaga kerja asingnya separuh dari total penduduk mereka. Nah, sementara di kita itu hanya 0,1 persen saja tidak ada, “kata Hanif
Terkait dengan Permenaker No 16 Tahun 2015, Hanif mengatakan  bahasa Indonesia sebagai syarat masuk bagi TKA tidak lagi dipakai. Namun, menurut Hanif, Permenaker secara tegas menyebutkan didalam proses alih teknologi itu pasti akan diikuti dengan kemampuan berbahasa Indonesia.
“Yang ingin saya katakan adalah bahwa aturan-aturan mengenai tenaga kerja asing ini, harus bisa mendukung skema percepatan untuk investasi di Indonesia yang terkait dengan pembangunan dan lapangan pekerjaan. Nah, dalam situasi seperti ini pasti kita membutuhkan investasi, sehingga iklim investasinya harus didukung sebaik mungkin termasuk di dalamnya pengaturan tenaga kerja asing,“ kata Hanif.
Hanif pun memastikan Indonesia tetap memiliki sistim kendali terhadap penggunaan tenaga kerja asing, karena syarat masuk sebagai tenaga kerja asing bukan hanya soal bahasa Indonesia saja.
Syaratnya ada banyak. Ada syarat kompetensi, ada syarat jabatannya yang harus sesuai, ini harus diketahui bahwa tidak semua jabatan bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Terus kemudian ada syarat pendampingan untuk alih teknologi, ada syarat perluasan kesempatan kerja, tegas Hanif.
Selain itu, lanjut Hanif perbandingan perluasan kerja antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal adalah 1 berbanding 10. Artinya, kalau 1 TKA masuk ke Indonesia, perusahaan harus merekrut 10 tenaga kerja lokal.
“Ini dalam rangka agar TKA bisa menambah lapangan pekerjaan bagi TKI kita. Jadi, intinya, jangan kuatirkan soal tenaga kerja asing itu, karena masih ada control, masih terkendali dengan baik. Jumlahnya hanya di bawah 0.1 persen. Jadi, masih oke lah, kata  Hanif.
Hanif memastikan tenaga kerja asing itu hanya boleh menempati jabatan-jabatan tertentu yang sifatnya expert, ini otomatis membatasi mereka bahwa mereka tidak bisa masuk di semua sektor,
“Kalau misalnya ada yang menemukan tenag kerja asing bergerak misalnya di pekerja bawahan misal operator, itu pasti ada pelanggaran, nah itu pasti kita langsung bertindak sesuai dengan aturan,” kata Hanif
menanggapi kesiapan masyarakat ekonomi Asean, Hanif mengatakan  Pemerintah Indonesia mendorong juga agar tenaga kerja ini memiliki daya saing yang baik. “Kita dorong agar rakyat kita ini bisa terus memiliki daya saing, lebih kompetitif, bersaing melalui berbagai bentuk program maupun kegiatan yang diarahkan,” kata Hanif. (spn)
Tempo.Co

ISTANA JOKOWI DIKEPUNG BURU. INI 10 TUNTUTANNYASenin, 31 Agustus 2015 | 17:14 WIB

Istana Jokowi Dikepung Buruh, Ini 10 Tuntutannya

Puluhan aktivis mahasiswa, pedagang kaki lima, buruh dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Tarik Mandat, menyerukan slogan saat melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Agustus 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan ada 35 ribu buruh yang siap membanjiri Istana Merdeka pada Selasa, 1 September 2015. Dalam aksi ini, massa buruh akan membawa sepuluh tuntutan.

“Ada sepuluh tuntutan dari buruh yang dilatarbelakangi ketidakadilan yang diterima buruh akhir-akhir ini,” kata Said Iqbal, Senin, 31 Agustus 2015.

Berita Menarik
Habis Ribut, Dor! Tentara Itu Tewas, Polisi-TNI Tegang Lagi
Neelam Gill , Inikah Pacar Baru Zayn Malik?

Adapun sepuluh tuntutan buruh adalah:
1. Turunkan harga bahan bakar minyak dan sembilan bahan makanan pokok
2. Tolak pemutusan hubungan kerja akibat pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi
3. Tolak pekerja asing atau mewajibkan pekerja asing berbahasa Indonesia
4. Perbaiki layanan kesehatan
5. Naikkan upah minimum 22 persen
6. Angkat pekerja kontrak dan outsourcing jadi karyawan tetap dan guru honorer jadi pegawai negeri sipil
7. Revisi peraturan pemerintah jaminan pensiun setara dengan PNS
8. Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial
9. Pidanakan perusahaan pelanggar keselamatan dan kesehatan kerja
10. Sahkan Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga.

Said Iqbal menjelaskan massa yang datang berasal dari 40 organisasi yang tergabung dalam empat federasi: KSPI, KSBSI, KSPSI, dan KPKPBI. Massa akan berkumpul di patung kuda sekitar pukul 10.00 lalu bergerak ke Istana untuk berorasi. Setelah orasi, sekitar pukul 13.00 massa dibagi dua lalu long march ke Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan.

Timboel Siregar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menuturkan aksi ini dilatarbelakangi oleh tindakan kesewenangan perusahaan akhir-akhir ini. “Ada banyak buruh di-PHK alasannya rupiah melemah sehingga keuangan perusahaan terpuruk, belum lagi kebakaran di Mandom yang menewaskan buruh,” katanya.

DINI PRAMITA

 DEMO DI ISTANA, INILAH TUNTUTAN BURUH KEPADA PEMERINTAH

Ilustrasi

indopos.co.id – Sepuluh tuntutan muncul dalam demonstrasi buruh di depan Istana Negara, Selasa (1/9) siang. Salah satunya adalah menolak kebijakan pemerintah yang memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia dengan dihapusnya kewajiban menguasai Bahasa Indonesia.?

Penolakan ini didasarkan karena angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja di Indonesia masih tinggi.

“Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang pada Februari 2015,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat dalam orasinya, Selasa (1/9).

Terpisah, anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jono menyatakan, buruh meminta kenaikan upah buruh sebanyak 22 persen. Selain itu, buruh juga menolak upah murah.

Jono mengatakan, para buruh juga menolak masuknya pekerja asing.  Pasalnya, kedatangan pekerja asing memberikan kerugian bagi pekerja Indonesia.  “Karena buruh kita banyak ter-PHK,” ucapnya. (gil/jpnn)

– See more at: http://www.indopos.co.id/2015/09/demo-di-istana-inilah-tuntutan-buruh-kepada-pemerintah.html#sthash.s3wd0rUf.dpuf

1 SEPTEMBER, RIBUAN BURUH DEMO DI ISTANA

48 ribu buruh itu berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek .
Sabtu, 29 Agustus 2015 | 16:17 WIB
Oleh : Finalia Kodrati, Bayu Nugraha
1 September, Ribuan Buruh Demo di Istana
Demo buruh  (VIVA.co.id/ Syaefullah)

VIVA.co.id – Massa buruh dari berbagai elemen berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, pada Selasa 1 September 2015.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tercatat hampir sekitar 48 ribu buruh akan ikut aksi unjuk rasa di Istana Negara dan kawasan silang Monas.

“Pada tanggal 1 September 2015, selasa depan, KSPI, KSBI dan beberapa serikat buruh lain memang akan melakukan aksi unjuk rasa serentak di 20 provinsi. Untuk Jabodetabek di Jakarta yaitu kami rencanakan long march dari bundaran HI ke Istana,” kata Iqbal usai pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Pemda dan Instansi lainnya, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 29 Agustus 2015.

Setelah melakukan aksinya di Istana dan Monas, nantinya parah buruh akan bergerak ke kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jalan Rasuna Said, Kuningan.

Dalam pertemuan itu, hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan jajarannya, Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, Dirjen PHI Depnaker Hariyani, Ismiwanto dari Kemenkes RI, dan Sekda DKI Jakarta Syaifullah.

Menurut Iqbal, aksi unjuk rasa yang akan digelar itu berkenaan dengan potensi terjadinya PHK besar-besaran akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Selain itu juga karena melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan juga terpuruknya daya beli buruh dan masyarakat karena tingkat upah yang tidak memadai untuk membeli karena harga-harga yang melambung.

“Sekali lagi aksi ini adalah aksi damai, aksi yang tidak bermaksud mengganggu kepentingan orang lain yang tentang teknis di lapangannya tentu akan kami koordinasikan,” ucapnya.

Iqbal menjelaskan, 48 ribu buruh itu berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan titik aksinya berpusat di Jakarta.

“Kita serentak menggelar aksi ini seluruh Indonesia, tapi di 20 provinsi lain dilaksanakan di kantor Gubernur daerah masing-masing dengan isu yang sama,” ungkapnya.[]

DOMPLENG DEMO BURUH, MARI TUNTUT JOKOWI-JK MUNDUR
Majelis Rakyat Indonesia menyampaikan sikapnya melalui selebaran.
Selasa, 1 September 2015 | 12:36 WIB
Oleh : Nur Azizah, Muhammad Iqbal
Dompleng Demo Buruh, MARI Tuntut Jokowi-JK Mundur
Massa buruh mulai berkumpul di depan Istana Negara. (01/09/15) (M Iqbal)

VIVA.co.id – Majelis Rakyat Indonesia (MARI) mengajak seluruh masyarakat menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan lantaran selama sepuluh bulan pemerintahan berjalan, keduanya belum dapat menyejahterakan masyarakat. MARI menuding, kebijakan pemerintahan kini bertentangan dengan nilai kemasyarakatan.

Melalui pernyataan sikap yang diteken Eggi Sudjana dan Yusuf AR itu juga menuding kebijakan Presiden Joko Widodo terkait liberalisasi harga BBM premium sangat menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan prinsip perekonomian pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan sikap politik yang disebarkan bersamaan momen demonstrasi buruh, Selasa, 1 September 2015 ini juga menilai, kebijakan Joko Widodo membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah proyek mercusuar. Hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip ‘Ambeg Paramaarta.’

MARI menganggap, kebijakan Jokowi sangat liberal, menegasi dan mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak seperti tertuang pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Terakhir, MARI menilai kebijakan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW yang diberikan kepada swasta asing dan domestik bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Buruh menolak menggelar aksi di Monas dan mulai memadati kawasan di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa 1 September 2015. Begitu tiba, buruh langsung menggelar orasi.

Hari ini, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara. Serikat Pekerja Nasional (SPN) misalnya, mengerahkan 5.000 anggotanya dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berbeda dengan demo sebelumnya, kali ini demonstrasi buruh dilengkapi pos kesehatan, sembilan mobil ambulans, dan 27 tenaga medis.

(mus)

MENAKER PASTIKAN SETIA[ TAHUN UPAH BURUH NAIK
“Kami upayakan besaran kenaikan upahnya predictable.”
Selasa, 1 September 2015 | 20:20 WIB
Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Muhammad Iqbal
Menaker Pastikan Setiap Tahun Upah Buruh Naik
Salah satu buruh memakai topeng saat aksi berunjuk rasa di depan Istana Negara di di Jakarta, Selasa (01/09/2015). (VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak akan memenuhi semua tuntutan buruh dalam unjukrasa di Istana Negara.

Menurut Hanif, saat ini memang tidak semua tuntutan buruh bisa dipenuhi pemerintah karena keadaan ekonomi Indonesia yang sedang goyang. Terutama soal kenaikan upah serta mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hanif mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiasati persoalan ekonomi agar PHK menjadi opsi terakhir dalam persoalan ekonomi yang melanda Indonesia.

“Kita upayakan agar PHK itu menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama,” kata Menaker bersama Menko Polhukam dan Menteri Kesehatan di Kantor Kemenko Polhukam usai bertemu perwakilan buruh, Selasa, 1 September 2015.

Hanif mengakui, dari laporan terakhir yang ia terima, perusahaan-perusahaan memang terus melakukan efisiensi. Namun, ia berharap perusahaan mengedepankan prinsip dialog dengan serikat pekerja untuk menyiasati keadaan ekonomi seperti sekarang ini.

Terkait persoalan PHK ini, Menaker menyebut Kementeriannya mempunyai program-program seperti program padat karya produktif dan lain-lain.

“Kita berharap kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah, ekonomi kita menjadi lebih baik dan penyerapan tenaga kerja juga lebih baik,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.

Terkait permasalahan upah, Menaker menegaskan pemerintah terus menggelar dialog untuk memperoleh formula yang pas.

“Tapi kami selalu memberikan kepastian. Pertama upah dipastikan naik setiap tahunnya. Jadi nggak benar upah itu hanya naik lima tahun sekali,” kata Hanif.

Selain kepastian kenaikan upah, harus diperhatikan juga kepastian kepada dunia usaha mengenai besaran kenaikan upah.

“Kami upayakan besaran kenaikan upahnya predictable, sehingga tidak mengganggu keuangan perusahaan. Ini yang terus kami godok,” kata Menteri yang juga musisi ini. (ase)

WAPRES: SAAT INI BURUH JANGAN MINTA KENAIKAN UPAH
Saat ekonomi sulit, tidak memungkinkan kenaikan upah direalisasikan.
Selasa, 1 September 2015 | 21:58 WIB
Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Eka Permadi
Wapres: Saat Ini Buruh Jangan Minta Kenaikan Upah
Buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di jalan MH Thamrin, Jakarta. (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para buruh jangan dulu menuntut kenaikan gaji saat kondisi perekonomian seperti saat ini. Hari ini, Selasa 1 September 2015, buruh mengepung Istana Negara. Salah satu tuntutannya adalah meminta kenaikan upah.

“Dalam keadaan begini, jangan kan kenaikan upah, sekarang kan bisa orang terjadi PHK. Jangan dalam kondisi sekarang bicara kenaikan upah,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 1 September 2015.

Kondisi ekonomi yang mengalami pelemahan tidak memungkinkan kenaikan upah direalisasikan. Selain itu, menurut JK, belum saatnya kenaikan upah buruh dilakukan.

Meski meminta penundaan kenaikan upah, Kalla tidak melarang para buruh melakukan aksi unjuk rasa. “Ya demo buruh tentu hak buruh. Itu untuk mengemukakan tuntutannya,” kata Kalla.

Politikus senior Partai Golkar ini menambahkan ada 10 tuntutan dari para buruh dalam aksi demonstrasi hari ini. “Masalah ini akan menjadi masalah kita semua. Masalah tuntutan ekonomi,” katanya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengajak semua pihak, termasuk elemen buruh, untuk menyelesaikan masalah melemahnya eknomi secara bersama-sama.

“Bahwa kerja efisien, harus kita tingkatkan, produktivitas. Pada akhirnya kita menghemat. Hanya itu yang bisa kita selesaikan,” kata Kalla. (ase)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: