LEGISLATOR TIDAK PERLUKAN DANA ASPIRASI

ANTARA News

Dana aspirasi bukan kebutuhan mendesak

Rabu, 24 Juni 2015 20:43 WIB

Dana aspirasi bukan kebutuhan mendesak

Koalisi Tolak Dana Aspirasi menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/15). Mereka menolak usulan dana aspirasi kepada setiap anggota DPR sebesar Rp20 miliar karena dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan hingga potensi korupsi. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jika niatnya untuk menampung keinginan rakyat bukan lewat dana aspirasi, sudah ada pemerintah daerah yang bertugas di sana.”

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah mahasiswa di Jakarta mengatakan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun per tahun bagi anggota DPR RI bukanlah kebutuhan mendesak yang harus dikeluarkan pemerintah.

“Bagaimanapun mekanismenya, dana aspirasi harus ditolak karena kebutuhan dana aspirasi oleh anggota dewan tidak mendesak,” kata Wasil, Ketua BEM Magister Perbandingan Agama UIN, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu.

Wasil mengatakan dana aspirasi rawan penyalahgunaan karena belum ada mekanisme yang menjelaskan pengawasan dana itu. Selain itu aspirasi pembangunan daerah pemilihan bisa diperjuangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Jika niatnya untuk menampung keinginan rakyat bukan lewat dana aspirasi, sudah ada pemerintah daerah yang bertugas di sana,” katanya.

Selain itu, Ketua Badan Koordinasi HMI Jabodetabek Zulkarnain Bagariang mempertanyakan transparansi anggota dewan jika mendapatkan dana aspirasi.

“Apakah anggota dewan mampu mengelola dana untuk membangun di daerah pemilihannya itu? Apakah tepat sasaran? Persoalan uang rakyat ini sangat sensitif,” kata Zulkarnain.

Ia pun memuji langkah sejumlah fraksi di DPR yang menolak usulan dana aspirasi tersebut.

“Akan ada celah penyelewengan yang berujung korupsi. Anggota dewan yang sadar akan tanggung jawab besar akan menolak karena bisa membuka peluang korupsi yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari,” imbuhnya.

Sebelumnya pada Selasa (23/6) sidang paripurna DPR RI menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun per tahun bagi anggota dewan, meskipun tiga fraksi yakni Hanura, PDIP dan Nasdem menolak.

Dengan disetujuinya program tersebut masing-masing anggota dewan akan dibekali dana Rp20 miliar per tahun untuk kepentingan pembangunan di daerah pemilihannya.

Editor: B Kunto Wibisono

ANTARA News

Agung Laksono: Legislator Tidak Perlukan Dana Aspirasi

Kamis, 2 Juli 2015 23:47 WIB

Agung Laksono: legislator tidak perlukan dana aspirasi

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi,”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berpendapat anggota DPR RI tidak perlu diberi dana aspirasi Rp20 miliar per tahun sebab rawan menimbulkan dampak negatif.

“Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi,” kata Agung Laksono di sela-sela buka puasa bersama dengan anak yatim piatu pada peringatan ulang tahun ke-37 AMPI di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis.

Menurut Agung Laksono, tugas pokok dan fungsi anggota DPR RI itu adalah membuat aturan perundangan, menyetujui anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Jika ada masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dari anggota DPR RI yang mengusulkan pembangunan infrastruktur dan lainnya, kata dia, dapat diusulkan melalui mekanisme yang sudah ada yakni melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

“Jika usulan pembangunan itu anggap lamban, maka anggota DPR dapat menanyakannya ke pemerintah daerah setempat, tidak perlu pengadaan dana aspirasi,” katanya.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, saat ini eranya sudah transparan sehingga tidak perlu lagi ada dana aspirasi.

Alokasi anggaran pembangunan pada APBN dan APBD, kata dia, sudah transparan dan dapat diawasi.

Agung menyatakan sepakat jika Pemerintah tidak setuju terhadap usulan dana aspirasi dari anggota DPR RI.

“Kalau Pemerintah tidak bisa bisa menerima usulan dana aspirasi, itu bagus. Saya sepakat,” katanya.

Agung mengkhawatirkan, jika usulan dana aspirasi itu disetujui apalagi jika jumlahnya mencapai Rp20 miliar per anggota per tahun, maka rawan menimbulkan dampak negatif.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (23/6), menyetujui Rancangan Peraturan DPR tentang Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau usulan dana aspirasi.

Pada rapat paripurna tersebut juga menyetujui pembentukan Panitia Kerja UP2DP.

Meskipun DPR RI sudah menyetujui Rancangan Peraturan DPR RI tentang Mekanisme UP2DP atau usulan dana aspirasi, tapi tetap saja terjadi polemik.

Editor: Ruslan Burhani

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: