SURAT EDARAN MENDAGRI ANCAM KEBEBASAN PERS

Sinar Harapan Online

Surat Edaran Mendagri Ancam Kebebasan Pers

Elsam meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 482.3/4439/SJ.

27 Agustus 2015 18:30

 

Ist / Ilustrasi

Kebebasan pers.

JAKARTA- The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) mengatakan,terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 482.3/4439/SJ tentang Penyesuaian Prosedur Kunjungan Jurnalistik ke Indonesia, mengancam kebebasan pers.  Elsam meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 482.3/4439/SJ tentang Penyesuaian Prosedur Kunjungan Jurnalistik ke Indonesia.

Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar, Kamis (27/8), mengatakan dalam surat edaran ini jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Indonesia wajib memiliki izin dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

“Keluarnya Surat Edaran ini mengingatkan kita pada tindakan-tindakan pembatasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri, ketika pemerintahan otoritarian Orde Baru berkuasa,” katanya.

Tim koordinasi terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), polisi, pejabat imigrasi, dan beberapa unsur pengawasan terkait. Tidak hanya jurnalis, izin juga wajib dimiliki oleh kru film yang hendak melakukan peliputan di Indonesia.

Dia juga mengatakan, kebijakan Mendagri menambah daftar buruk penegakan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Sepanjang 2015, Indonesia memperoleh laporan buruk ihwal situasi kebebasan pers oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional.

Freedom House (April, 2015) menempatkan Indonesia di urutan ke-49, bersama Albania, Komoro, Kosovo, Malawi, dan Panama, dalam hal situasi kebebasan pers.

Posisi ini berada jauh di bawah Papua Nugini, Suriname, dan Tonga yang bahkan sudah masuk dalam kualifikasi bebas (free) bagi pers. Sementara itu, indeks kebebasan pers Indonesia berada di peringkat 138 dari 180 negara yang dinilai oleh World Press Freedom Index pada 2015.

Uniknya, di sisi lain, dari segi kebijakan perlindungan, Indonesia memiliki begitu banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan perlindungan bagi tegaknya kebebasan pers.

Peraturan ini terutama UU No. 40/1999 tentang Pers, Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2015, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan UU Pres memang tidak secara khusus mengatur mengenai kegiatan kunjungan jurnalistik (asing) ke Indonesia, tetapi ketentuan Pasal 16 UU Pers yang menyebutkan bahwa peredaran pers asing harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa menjadi rujukan.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Pers dan juga ketentuan UU HAM, yang juga di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pembatasan.[]

Sumber : Antara

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: