PEMERINTAH HARUS MINTA MAAF PADA KORBAN PELANGGARAN HAM

Pemerintah Harus Minta Maaf pada Korban Pelanggaran HAM

Ada penghancuran kemanusiaan dalam peristiwa pembantaian orang-orang yang diduga simpatisan PKI pada 1965 dan setelahnya

20 Agustus 2015 16:30

Antara /

Pengunjukrasa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Bela Negara (GBN) berunjukrasa di depan Balaikota, Malang, Jawa Timur, Senin (17/8). Mereka menolak upaya rekonsiliasi pemerintah dan keluarga anggota PKI.

JAKARTA – Jika pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat jalan rekonsiliasi, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban. Negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Demikian dinyatakan Wakil Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, kepada SH, Jakarta, Kamis (20/8). Pernyataan Siti tersebut menanggapi sikap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyatakan pemerintah tidak perlu meminta maaf terhadap korban pembantaian 1965 yang diduga simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu diarahkan lewat jalan rekonsiliasi. Pernyataan presiden tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraannya dalam sidang bersama DPR dan DPD, 14 Agustus 2015 lalu. “Artinya kalau lewat rekonsiliasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” kata Siti.
Siti menjelaskan syarat pertama adalah negara mengakui peristiwa pelanggaran HAM itu ada dan menimbulkan korban. Kedua, negara harus meminta maaf. Ketiga, pengungkapan kebenaran tentang apa yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Keempat, reparasi atas hak-hak korban dan keluarganya yang telah dihilangkan negara. Kelima, jaminan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi.
Siti juga membantah logika yang disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard bahwa permintaan maaf tidak diperlukan karena Partai Komunis Indonesia (PKI) lebih dulu membantai para jenderal. Menurut Siti, tidak semua korban pembantaian yang diduga PKI adalah betul-betul simpatisan atau orang komunis. “Belum tentu mereka itu anggota PKI. Jadi, mereka ini baik orang PKI maupun bukan, dilabeli oleh rezim sebagai komunis,” katanya.
Peristiwa itu layak disebut pelanggaran HAM berat karena dilakukan oleh negara akibat tidak berjalannya sistem hukum yang berlaku. Menurutnya, ada penghancuran kemanusiaan dalam peristiwa pembantaian orang-orang yang diduga simpatisan PKI pada 1965 dan setelahnya.  “Orang-orang ditangkap, dibunuh, dan diperkosa tanpa prosedur hukum dan tanpa penyelesaian yang jelas,” katanya.
Siti menegaskan, langkah Komnas HAM yang berusaha menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap korban 1965 bukan untuk menghidupkan ideologi PKI. Itu karena apa yang dilakukan Komnas HAM sama sekali tidak berhubungan dengan PKI, tetapi soal penegakan HAM korban tanpa memandang ideologi politiknya. Lagipula, ada lima kasus pelanggaran HAM lain yang juga berupaya diselesaikan Komnas HAM.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut pemerintah tidak perlu minta maaf kepada para korban pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk korban pemberantasan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Siapa Bunuh Jenderal?

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut menilai, permintaan maaf kepada korban pemberantasan PKI tak perlu dilakukan Presiden Jokowi. Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia.
“Maaf, kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masa yang dibunuh dan diberontaki harus minta maaf. Sama saja saya yang digebukin, babak belur, lalu saya yang minta maaf. Yang benar saja,” katanya saat acara temu wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8).
Ryamizard beranggapan, pemerintah tidak akan maju jika hanya mengurusi masa lalu yang tidak bisa terselesaikan. Oleh karena itu, sejarah lebih baik dijadikan pelajaran untuk bangsa. “Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Minta maaf berarti salah, lalu minta ganti rugi, lalu apa? Tidak selesai. Kita sudah menduga seperti itu. Yang sudah-sudah jadikan saja pelajaran bagi kita,” ucapnya. (Vidi Batlolone)

Sumber : Sinar Harapan

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: