PROXY WAR

Proxy War (1)

Oleh: Azyumardi Azra
Proxy war atau secara lebih spesifik ‘proxy sectarian war’— perang proxy karena sektarianisme keagamaan. Secara singkat, ‘proxy war’ adalah ‘perang boneka di antara dua negara atau lebih tanpa melibatkan secara langsung negara-negara atau warga negara itu sendiri dalam perang terbuka di antara mereka. Perang justru terjadi dan berkobar di negara atau wilayah lain di antara kelompok pro dan anti masing-masing negara yang menjadi semacam ‘boneka’ karena mendapat bantuan dana, pelatihan dan persenjataan dari negara-negara yang bertarung.
Oleh karena itu, lazimnya proxy war terjadi dan sering berlangsung lama bukan di negara  yang berkontestasi. Biasanya proxy war terjadi di wilayah lain di luar kedua negara yang saling bermusuhan dan ingin menghancurkan lawannya.
Isyu proxy war menyelinap ke dalam pikiran penulis Resonansi ini ketika dalam beberapa konperensi dan seminar di tanahair yang diselenggarakan perguruan tinggi dan ormas Islam mendapat pernyataan dan pertanyaan berbau sektarianisme bernada perang tentang ‘bahaya’ Syi’ah di Indonesia. Dengan nada seperti itu, komunitas-komunitas agama berbeda, khususnya Islam Indonesia—sudah dekat pada proxy war.
Kecenderungan meningkatnya pernyataan dan pertanyaan tentang subyek ini terlihat di tanahair sedikitnya dalam masa sepuluh tahun terakhir. Peningkatan itu juga lebih jelas bisa disimak di dunia maya. Banyak sekali situs memprovokasi umat beragama melakukan tindakan yang tidak lain adalah proxy war.
Nada proxy war  bahkan sempat menyelinap dalam percakapan di sela-sela Muktamar NU dan Muktamar Muhammadiyah awal Agustus 2015. Meski pimpinan utama kedua ormas Islam telah dan terus menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi Sunni-Syiah, tetap saja ada segelintir orang yang berbicara dengan nada proxy war.
Peningkatan sektarianisme bersemangat proxy war dewasa ini terkait banyak dengan terus meningkat kontestasi politik, ekonomi dan agama di antara Arab Saudi dengan Iran. Kontestasi ini bukan hal baru karena kedua negara telah terlibat dalam perebutan pengaruh selama lebih dari 30 tahun tidak hanya di Dunia Arab dan Asia Selatan atau Asia Barat Daya, tetapi juga di banyak bagian lain Dunia Islam, dan bahkan juga di antara komunitas Muslim yang berbeda etnis, tradisi sosial-budaya dan paham keislaman di Eropa dan Amerika Utara.
Pertarungan di antara kedua negara yang menghasilkan proxy wars di Timur Tengah dan Asia Selatan-Barat dalam masa kontemporer bermula sejak masa sukses revolusi Ayatullah Khomeini di Iran pada 1979. Keberhasilan ini mendorong pemerintah dan lembaga Iran mengekspor paham dan gerakan Syiah revolusioner guna menumbangkan rejim otokratik dan despotik di wilayah Dunia Muslim lain.
Pada saat berbarengan Arab Saudi bangkit menjadi negara kaya ‘petro-riyal’ berkat eksploatasi minyak besar-besaran sejak akhir 1970an. Dengan dana melimpah, Saudi tidak hanya menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah, tetapi juga meningkatkan usaha penyebaran paham dan praksis Wahabisme di wilayah Dunia Muslim lain dan di kalangan komunitas Muslim di Barat.
Upaya kedua negara ini dalam penyebaran paham dan praksis Islam masing-masing ke lingkungan kaum Muslimin lain dapat dilihat dengan peningkatan bantuan dana untuk pembangunan masjid, Islamic Center, Sekolah dan Perguruan Tinggi dan Pusat Bahasa dan Kebudayaan; penyediaan beasiswa untuk belajar di Saudi atau Iran; pengadaan literatur untuk perpustakaan; penyelenggaraan konperensi atau seminar dan seterusnya. Melalui berbagai program dan kegiatan semacam itu, kelompok-kelompok Muslim yang pro dan anti masing-masing negara juga menguat —meningkatkan pertarungan Syiah versus Wahabisme.
Upaya akselarasi penyebaran kedua aliran ini mengalami kemunduran (setback) dengan terjadinya peristiwa besar seperti 9/11 pada 2001 di Amerika Serikat yang diikuti penyerbuan Afghanistan oleh AS dan sekutunya untuk menghabisi Taliban yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa ‘Nine-Eleven’. Afghanistan yang sejak masa pendudukan Uni Soviet paroan kedua dasawarsa 1980-an menjadi ajang proxy wars di antara komunitas agama berbeda yang mewakili kepentingan sektarianisme keagamaan di negara-negara lain. Akibatnya sampai sekarang Afghanistan masih terjerumus dalam lubang kelam tanpa dasar (abyss).
Ambruknya negara-negara kuat di Dunia Arab dan sejak jatuhnya Presiden Saddam membukakan ‘kotak pandora’ sektarianisme keagamaan sangat kompleks dan rumit. Ada konflik antara Sunni dan Syiah dan antara berbagai aliran Sunni atau Syiah. Sektarianisme keagamaan yang bersumber terutama dari kontestasi politik kian bernyala-nyala terkait pengalaman historis panjang konflik dan perang yang diberi justifikasi pemahaman dan praksis keagamaan tertentu.
Situasi kacau seperti itu memudahkan masuknya ‘tangan-tangan’ negara lain yang menggunakan berbagai pihak terlibat konflik untuk kepentingan politiknya. Hasilnya adalah proxy wars yang terus berlanjut, yang melibatkan kelompok radikal semacam Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, al-Qaedah dan terakhir sekali ISIS.
Apakah Indonesia bisa terjerumus ke dalam proxy war seperti terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Asia Selatan-Barat? []

REPUBLIKA, 13 Agustus 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang sejarah dan anggota Council on Faith, World Economic Forum Davos

Proxy War (2)

Oleh: Azyumardi Azra
Apakah Indonesia bisa terkena imbas proxy war yang terus berkecamuk di negara-negara di Dunia Arab dan Asia Selatan atau Asia Barat Daya? Seberapa besar potensi munculnya proxy war di Indonesia umumya dan intra-umat Islam Indonesia atau antar-agama di Indonesia?
KSAD Gatot Nurmantyo (kini Panglima TNI) berulang kali menyatakan tentang bahaya terjadinya proxy war di Tanah Air. Menurut Jenderal Gatot, cadangan enerji dunia kini tersisa untuk 45 tahun saja. Karena itu, berbagai negara berlomba menguasai sumber enerji yang kian langka. Ia melihat sekitar 70 persen konflik di dunia—yang sebagian menjadi perang terbuka—berlatarbelakang perebutan enerji. Indonesia yang masih kaya dengan sumber alam juga menjadi sasaran perebutan. Karena kini tidak mungkin lagi dilakukan kolonialisasi, cara yang mereka tempuh adalah melalui proxy war.
Dalam konteks itu, menurut Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, beragam cara dilakukan dalam proxy war untuk menguasai Indonesia. “Mulai dari pembentukan opini untuk rekayasa sosial, perubahan budaya, adu domba TNI-Polri, pecah-belah partai, dan penyelundupan narkoba”, tegasnya.
Terlepas dari pernyataan yang khas bernada sekuriti, substansi pesannya sudah jelas. Indonesia yang demikian besar—yang di luar dugaan dan mispersepsi banyak kalangan asing—telah mampu bertahan mencapai 70 tahun kemerdekaan pada 2015. Meski masih ada potensi disintegrasi, misalnya terkait Papua, belum  terlihat tanda dan indikasi meyakinkan tentang bahaya proxy war yang dapat menghancurkan Indonesia bersatu.
Walaupun demikian, bahaya proxy war tetap harus diwaspadai. Bahaya itu terkait tidak hanya dengan perebutan sumber enerji, peningkatan jumlah penduduk dunia, kerawanan cadangan pangan misalnya, tetapi juga dengan kehidupan keagamaan. Indonesia yang demokratis dan terbuka telah menjadi ruang terbuka lebar untuk kontestasi berbagai aliran agama—baik intra maupun antar-agama—yang jika tidak diwaspadai dapat menimbulkan proxy war.
Proxy war terkait sektarianisme aliran atau mazhab atau denominasi intra agama bukan tidak mungkin terjadi. Tidak ada agama manapun di Indonesia atau tempat lain di muka bumi yang bersifat monolitik. Sebaliknya terdapat bermacam aliran dan denominasi seperti misalnya bisa terlihat dalam Islam Indonesia dan Kristen (Protestan) yang bisa terlibat dan kontestasi yang disponsori negara asing.
Agama yang disebut terakhir mengandung banyak denominasi atau gereja berorientasi transnasional.  Ada gereja yang karena sejarah dan doktrin berorientasi ke negara-negara Eropa tertentu; juga ada yang berorientasi ke Protestanisme Amerika yang agresif. Kasus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara yang juga menutup Gereja Advent—selain menyerang jamaah Muslim yang sedang shalat Idulfitri 1436–misalnya mengindikasikan kontestasi intra dan sekaligus antar-agama, yang memiliki warna transnasional yang mengandung warna proxy war.
Islam Indonesia juga jelas tidak monolitik, tetapi mengandung berbagai aliran paham dan praksis keislaman yang dalam batas tertentu berbeda satu sama lain. Meski ada perbedaan dan keragaman, umat Islam Indonesia hampir sepenuhnya mengikut  Sunni (ahl al-sunnah wa al-jama’ah). Belakangan sejumlah kecil Muslim  Indonesia juga menganut pemahaman dan prasis keislaman Syiah.
Perbedaan dalam pemahaman dan praksis di kalangan Sunni terwujud dalam ormas-ormas Islam cukup banyak di negeri ini sejak dari Muhammadiyah, NU, Jami’at Khair, al-Irsyad, DDII, al-Washliyah, Perti, Mathla’ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan, al-Khairat, Hidayatullah dan sebagainya. Masing-masing ormas memiliki sektarianisme tertentu dalam pemahaman dan praksis keagamaan, meski lebih terkait hal bersifat furu’iyyah (‘ranting’), bukan hal  pokok (ushul).
Meski ada perbedaan dalam soal furu’iyah, para pendukung ormas-ormas Islam arus utama (mainstream) beserta jutaan Muslim Indonesia lain memegangi Islam wasathiyah—Islam jalan tengah yang inklusif, toleran dan damai. Tidak pernah terjadi konflik fisik yang lama dan luas di antara para anggota dan pendukung ormas-ormas jalan tengah satu sama lain. Islam Indonesia tidak memiliki sejarah perang sektarianisme keagamaan signifikan.
Walaupun demikian, ada pula kalangan Sunni Indonesia berorientasi trans-nasional yang berusaha mengubah tradisi Islam wasathiyah Indonesia. Mereka tergabung dalam berbagai kelompok Salafi dan Wahabi, Jamaat Tabligh dan semacamnya. Walau mereka belum berhasil secara signifikan, tetapi pendekatan dan cara dakwah mereka bukan tak menimbulkan ketegangan dan konflik yang jika tidak diwaspadai dapat bermuara pada proxy war.
Kelompok-kelompok terakhir ini bahkan memiliki potensi besar terlibat proxy war dengan kaum Syiah Indonesia. Beberapa kasus kekerasan terhadap pengikut Syiah di Bangil dan Sampang Madura memperlihatkan adanya nuansa proxy war di antara Iran (Syiah) dan Arab Saudi (Wahabisme).
Kaum Muslimin Indonesia sepatutnya mewaspadai bahaya proxy war  bernuansa agama. Semestinya pula, kalangan kaum Muslimin Indonesia tidak menjadi kaki tangan paham dan praksis keagamaan negara-negara lain; dan tidak menjadikan Indonesia sebagai kancah konflik dan kekerasan. Ini juga berlaku bagi kelompok aliran dan denominasi agama-agama lain di Tanah Air. []

REPUBLIKA, 20 Agustus 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang sejarah dan anggota Council on Faith, World Economic Forum Davos

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: