JOKOWI DAN KESANTUNAN YANG MENIPIS

Jokowi dan Kesantunan yang Menipis
Deck: Apakah demokrasi Indonesia akan diarahkan ke kebebasan tanpa batas atau mengutamakan sopan santun dan saling menghargai?
Sinar Harapan, Jakarta, 15 Agustus 2015 16:11 Inno Jemabut

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana (kanan), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kiri), Ketua DPD Irman Gusman (kedua kiri) serta para pimpinan dan anggota dewan berfoto bersama seusai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia.
“Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.”

Kutipan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang paripurna DPR/DPD di Gedung Kura-Kura MPR, Jakarta, Jumat (14/8), seakan mempertegas mengapa ia merasa perlu menghidupkan lagi aturan yang sudah dihukum mati oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Desember 2006. Sembilan tahun lalu, MK memvonis mati Pasal 134 dan 136 serta Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasannya, tiga pasal yang mengatur penghinaan kepada presiden tersebut melanggar konstitusi dan sudah tidak relevan. Ketiganya dianggap tidak mengandung prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, serta tidak memberi kepastian hukum.

Namun, bagi Presiden Jokowi, perlu ada proteksi terhadap masyarakat yang kritis terhadap kinerja pemerintah dengan yang asal menghina, mencemooh, atau mencaci maki. Masyarakat tidak boleh diproses secara hukum dengan pasal-pasal karet jika mengkritik pemerintah. “Kalau saya lihat sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan di balik-balik,” katanya, 4 Agustus 2015.
Ia juga berpandangan, presiden sebagai simbol negara wajib dilindungi, tidak saja karena dirinya sedang berkuasa, tetapi untuk jangka panjang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap dirinya sudah terbiasa di-bully. “Ribuan kalau kayak gitu, kalau saya mau pidana. Tapi, sampai detik ini hal tersebut kan tidak saya lakukan. Tapi, apa pun negara kita ini kan negara yang penuh kesantunan,” tuturnya.

Risiko?

Tidak sedikit politikus, akademikus, dan masyarakat yang menentang keinginan pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan kepala negara tersebut. Menurut Jimly, jika ada pihak yang menginjak-injak, membakar foto kepala negara di jalanan, itu hanya bagian dari kreativitas dan tak perlu diurus presiden. Tak jarang, yang tersinggung dengan tindakan itu bukan presiden sendiri, tetapi aparat penegah hukum di lapangan.

Hal seperti itu jamak terjadi pada masa lalu negeri ini. “Ada problem kultur feodal di kalangan intelektual dan politikus kita. Semakin seseorang mencapai tingkatan tertinggi, kritik akan terus kencang. Itu tak masalah,” ucap Jimly.

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan rencana menghidupkan kembali aturan hukum yang sudah divonis mati adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Padahal semasa kampanye, Presiden Jokowi menegaskan hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta Presiden Jokowi melapor secara pribadi jika merasa terhina atau dicemarkan nama baiknya oleh pihak tertentu. Ia menuding Jokowi tidak memahami apa yang sudah diputuskan MK dalam mengajukan revisi UU KUHP ke DPR.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera/PKS), membenarkan semua alasan para penentang gagasan pemerintah, yang sebenarnya sudah disusun pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Bagi Fahri, menghina pejabat publik adalah hiburan masyarakat saat ini. “Tidak perlu tersinggung, tugas pejabat itu di antaranya dimaki-maki. Siapa lagi yang dimaki kalau bukan pejabat publik. Saya anggap penghinaan itu hiburan sebagai pejabat publik,” kata Fahri, 5 Agustus 2015.

Pandangan Fahri ditindaklanjuti sejumlah pengguna media sosial. Sebuah meme lucu muncul, foto mirip muka Fahri Hamzah dipadukan dengan mulut anjing. Demikian juga meme yang mirip tampilan Fadli Zon sedang berperan sebagai penjaga warung makan. “Ayo bikin fitnah, aku kasih nasi bungkus,” kutipan yang menyertai meme tersebut. Bahkan tidak sedikit meme pejabat negara dalam keadaan telanjang, jadi pengemis pinggir jalan dan sebagainya marak beredar.[]

Kalimat, meme, dan lain-lain yang menghina pejabat negara saat ini memang lucu, ekspresif, dan kreatif. Namun, pada saat bersamaan tentu tanpa sopan santun dan tata krama serta saling menghargai. Nah, pada titik mana demokrasi Indonesia diarahkan ke depan? Apakah kebebasan yang tanpa batas, lucu, dan puas dihina dan menghina atau demokrasi yang sopan, bertata krama, dan saling menghargai?

“Masyarakat kita mudah terjebak pada ‘histeria publik’ dalam merespons suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional. Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata presiden yang disambut tepuk tangan sejumlah anggota DPR/DPD.[]

Sumber : http://www.sinarharapan.co/news/read/150815024/jokowi-dan-kesantunan-yang-menipis

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: