PELEMAHAN SISTEMATIK?!

PELEMAHAN SISTEMATIK?!
Oleh Kusni Sulang

Dalam pidato ulangtahun ke-58 Kalimantan Tengah(Kalteng), yang disiarkan oleh RRI dan TVRI Kalteng, Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH, mengetengahkan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Kalteng di masa kepemimpinannya bersama Achmad Diran selaku Wakil Gubernur. Angka-angka kemajuan yang digunakannya berasal dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika angka-angka itu benar, artinya sesuai kenyataan, maka Kalteng memang cukup berkembang maju, bukan berkembang mundur dan menggembirakan. Sebenarnya saya ingin turut merasakan kegembiraan itu dan kemajuan Kalteng memang menjadi salah satu harapan saya. Apalagi dalam waktu 58 tahun, memang banyak yang bisa dilakukan dan dicapai. Sebuah misal saja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diproklamirkan pada tahun 1949, sekarang sudah menjadi kekuatan politik-ekonomi-militer kedua, kalau bukan pertama di dunia. Hanya saja jika membandingkan data-data BPS (lihat Harian, Palangka Raya, 23 Mei 2015) yang digunakan oleh Gubernur Teras Narang, dengan kenyataan, keinginan untuk turut bergembira menjadi tertunda. Harian Tabengan pada hari yang sama (23 Mei 2015) di halaman 20 menurunkan berita bertajuk “Kategori Masyarakat Miskin Belum Jelas. Ada Perdeaan antara BPS dan Disnakersos”. Barangkali data Disnakersos pun berbeda dengan kenyataan. Perbedaan antaraa data BPS dan data kabupaten-kabupaten, apalagi dengan kenyataan, jika mengikuti berita-berita media massa cetak saja, bisa diketahui sudah lama terdapat. Dunia akademi terutama luar negeri, seperti Eropa Barat misalnya, sejak lama meragukan data-data BPS. Mereka menggunakannya sekedar sebagai pembanding terhadap data yang mereka peroleh sendiri. Data-data BPS memang gampang digunakan untuk melaksanakan politik pencitraan yang mereduksi kenyataan menjadi gambaran semu.
Ruangan ini terlalu tidak cukup untuk menguraikan pendapat secara sangat rinci. Hanya dengan menggunakan sistematika Kondisi Umum Kalteng 2013 dan 2014 yang ditampilkan Harian Tabengan, barangkali bisa dilukiskan secara singkat. Pertumbuhan ekonom 7,37% dalam tahun 2013, 6,21% tahun 2014. Pertanyaannya terdapat pada soal bahwa pertumbuhan dan redistribusi pendapatan tidaklah sama. Ketidaksamaan ini berwujud kesenjangan antara kaya dan miskin yang kian besar. Sedangkan kalau berbicara soal tumbuhnya kelas menengah, kelas menengah Kalteng adalah kelas menengah yang lepas dari proses berproduksi, tapi tumbuh berdasarkan birokrasi alias penyalahgunaan kekuasaan. Pertumbuhan bisa saja terjadi tapi pertumbuhan tanpa keadilan. Dasar teori yang digunakan BPS dan Teras nampaknya masih bertipe Rostowien yang dikritik oleh banyak ekonom dan pernah digunakan oleh Orba Soeharto.
IPM tahun 2013 dan 2014 menempati ranking 7 Nasional. Apabila nilai, ijazah dan skripsi bisa dibeli dengan harga bervariasi, apakah IPM ini sesuai kenyataan. Belum lagi jika kita melihat dana pendidikan dalam APBD yang oleh penyelenggara Negara dipersulit untuk mengaksesnya. Saya bisa berbicara rinci tentang hal ini karena saya pernah menjadi guru di universitas Kalteng. Di tengah riuh suara tentang pendidikan gratis, pendidikan masih menjadi komoditas mahal. Kemiskinan di Kalteng pada tahun 2013 6,23% dan 6,07% pada tahun 2014 dari jumlah penduduk 2,5 juta. Sedangkan berita Harian Tabengan yang saya tunjukkan di atas mengatakan “kategori masyarakat miskin belum jelas”. Angka garis kemiskinan BPS, seperti halnya dengan upah minimum provinsi atau kabupaten, sebenarnya jumlah yang tidak memungkinkan orang hidup layak sebagai manusia. Kesehatan/harapan hidup yang mencapai 73,2 tahun masih perlu dipertanakan akurasinya. Sementara angka kematian bayi dan ibu melahirkan sebenarnya cukup tinggi. Infrastruktur memang mengurangi keterisolisasian walau pun dari segi kualitas masih jauh dari harapan. Berkurangnya keterisolasian adalah mimpi lama para pendiri provinsi Kalteng (Mahir Mahar, Tjilik Riwut dan G.Obos. Sabran Achmad tidak termasuk sebagai pendiri provinsi Kalteng!). Syarat untuk mengurangi keterisolasian pada masa Teras-Diran jauh lebih tersedia dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sehingga tidak bisa disebut sebagai prestasi luar biasa.
Di hadapan yang disebut “Kalteng semakin maju” (Harian Tabengan, 23 Mei 2015), saya melihat Dayak di akar rumput semakin terdesak ke belakang. Sedangkan yang di tengah dan di atas, terjangkit penyakit hedonisme dan pola pikir serta mentalitas instanisme yang egoistik. Kerusakan ini pun mendera kelembagaan adat dan pemangku adat. Atas dan bawah sama rusaknya.
Yang menjadi pertanyaan saya: Apakah keterbelakangan dan ketertinggalan ini bukan disengajai dan disistematikkan agar gampang menguras sumber daya alam Kalteng? Artinya bukan keterbelakangan dan ketertinggalan ini bukan kebetulan, tapi disistematikkan. Diciptakan. Dibuat. Sedangkan politik keluarga berencana pukul rata, bentuk dari peminggiran (dalam arti jumlah) terhadap etnik-etnik minoritas termasuk Dayak. Yang minoritas makin minoritas, yang mayoritas makin mayoritas.
Penanggungjawab ketertinggalan dan keterbelakangan ini adalah elite kekuasaan, termasuk elite Dayak yang ada di kekuasaan. Politik Kalteng Harati, Kalteng Balawa, Kalteng Bésuh, Kalteng Barigas, boleh dikatakan tidak ada yang berhasil. Teras menjadi jenderal tanpa prajurit, banyak perwira minim berkapasitas. Sekali pun belum terwujud, mimpi Teras memang niscaya dikenang. Mimpi itu adalah juga mimpi dan aspirasi para pendahulu seperti misalnya Hausmann Baboe, bapak kebangkitan Dayak yang dilupakan. Semua patut dicatat, semua dapat tempat, ujar penyair Chairil Anwar.
Dalam keadaan begini, saya masih menaruh harapan pada kebangkitan kembali kelembagaan adat dan para pemangku adat tapi kelembagaan adat dan para pemangku adat yang sehat, baik sebagai organisator maupun sebagai pemikir. Pemikir artinya mencari dan menunjukkan jalan. Organisator adalah membangun kekuatan pelaksana sadar. Organisasi yang saya maksud tidak lain dari organisasi Dayak kekinian yang mengakar pada budaya, bukan berangkat dari kepentingan hedonistik. Hal ini mungkin, jika kelembagaan adat dan pemangku adat membersihkan diri dari rupa-rupa “daki” pikiran dan mental koruptif. Pertama-tama memeriksa diri dan tidak menyalah-nyalahkan orang lain sebagai penyebab yang utama. Faktor intern lebih mempunyai peran menentukan daripada faktor luar. Tapi justru pada faktor internal inilah kelembagaan dan barisan pemangku adat terdapat kelemahan sangat serius. Padahal penyelamatan sesungguhnya Dayak hanya bisa dilakukan oleh orang Dayak sendiri. Yang sekarang terjadi, Dayak merusak Dayak. Dayak hedonistik masih sangat dominan. []
SITI NURBAYA: STOP IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA!

Radar Sampit, Jakarta, 7 Juni 2015. Pemerintah Jokowi melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya memastikan di masa depan, tidak akan mengeluarkan ijzin-izin baru lagi bagi pertambangan batubara. Kepastian ini dinyatakan oleh Menteri Siti Nurbaya di Jakarta 31 Mei 2015 dalam Forum Senator Untuk Rakyat yang membahasa masalah kehutanan dan lingkungan hidup.
“Tidak ada izin baru lagi untuk perusahaan batubara karena mereka tidak melakukan reklamasi dengan baik dan melanggar aturan. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat perusahaan eksplorasi batubara,” tegas Siti Nurbaya dalam Forum tersebut yang diselenggarakan menjelang Hari Lingkungan Hidup 5 Juni lalu. Kepastian kebijakan demikian diambil demi menjaga sumber daya alam yang sekarang sudah demikian rusak dan harus ditata ulang, ujar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Menjaga sumber daya alam membutuhkan tehnologi dan modal yang kuat dari negara. Namun yang terpenting melibatkan masyarakat” tegas Siti Nurbaya.
Yang berlaku sekarang di negeri kita, menurut Menteri adalah “hanya yang kuat yang menang, kedaulatan rakyat terabaikan. Bagaimana kedaulatan bisa kita jalankan kalau rakyat tidak sejahtera, ketika sumber daya alam kita tidak terjaga?”, tandasnya.
Sedangkan Ketua Komite II DPDRI Parlindungan Purba yang juga hadir dalam Forum Senator untuk Rakyat, memandang bahwa saat ini yang krusial adalah nilai-nilai lingkungan yang belum menjadi life style di masyarakat.
Pengrusakan lingkungan masih terjadi dimana-mana. Kita harus sosialisasikan pentingnya alam menyokong keberlangsungan hidup kita,” bebernya. Parlindungan juga setuju dengan Chalid Muhammad ketua LSM Hima yang mengatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik bahkan makin kritis karena adanya penghancuran secara terpimpin yang terjadi lewat instrumen perizinan, lemahnya hukum, dan keberpihakan yang rendah pada masyarakat.
“Alam ini makin kritis, jika bukan kita yang merawatnya maka kita hanya akan tunggu saja kehancurannya,” ujar Ketua Komite II DPD-RI itu. (ask-1-0615)

supian ttd
Pada 13 April 2015 di sebuah desa transmigran kecamatan Parenggean Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sedang turut menandatatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Antara PT.Wahyu Murti Garuda Kencana Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam disaksikan oleh Wakil Bupati Taufiq Mukri dan pihak tambang. Apakah tindakan orang pertama Kotim ini sesuai hukum seperti yang dikatakannya baru-baru ini? Apakah tindakan ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur Kalteng tentang Moratorium Izin dan apakah juga sesuai dengan kebijakan dan komitmen pemerintah Jokowi? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, April 2015)

MORATORIUM IZIN DI 7 KABUPATEN KALTENG
MASIH BELUM DICABUT

Palangkaraya, Radar Sampit, 7 Juni 2015- Tahun 2012 Gubernur Kalimantan Tengah, A. Teras Narang, SH, telah mengeluarkan ketetapan tentang Moratorium penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan diterapkan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kebijakan diberlakukan menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat dan indikasi pelanggaran hukum.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (21/9/12), mengatakan, moratorium diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengirimkan surat kepada para kepala daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, terdapat tujuh perusahaan swasta di Kalteng yang diduga merugikan negara Rp 111,3 miliar dan 453.000 dollar AS.
Nilai itu baru disebabkan dana reboisasi dan iuran hasil hutan tidak dibayar. Belum termasuk soal izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Selain materi, kerugian lain yang ditimbulkan adalah kerusakan ekologi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng mencatat, pada tahun 2010, terdapat 141 perusahaan perkebunan sawit yang sudah melakukan operasional dalam kawasan hutan seluas 718.295 hektar dan merugikan negara Rp 18,21 triliun dan 789.000 dollar AS.
Diran mengatakan, kebijakan serupa bisa juga dilakukan di enam kabupaten lainnya di Kalteng jika indikasi pelanggaran hukum juga meningkat di daerah tersebut.
Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.
”Baik untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perhubungan. Diperiksa dulu apakah sudah mematuhi aturan yang berlaku atau tidak,” katanya. Peraturan yang dimaksud, antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teras meminta semua pemkab yang bersangkutan menyampaikan hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama dengan tembusan disampaikan kepada menteri-menteri terkait. Pemprov Kalteng tidak akan memberikan rekomendasi atau menerapkan moratorium terhadap bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, perhubungan di tujuh kabupaten sampai dilaporkannya hasil audit tersebut.(ask-02-0625)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: