MENTERI AGRARIA INSTRUKSIKAN PENYEDIAAN LAHAN

Menteri Agraria Instruksikan Penyediaan Lahan
Kompas, Jakarta, 10 Agustus 2015

SLEMAN, KOMPAS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah BPN di setiap provinsi menyediakan lahan ternak minimal 10 hektar. Penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan masyarakat, terutama peternak sapi, kerbau, dan kambing.
“Di Australia, banyak padang rumput luas milik negara yang dipakai untuk menggembalakan hewan ternak. Masak kita tidak bisa melakukan hal serupa di Indonesia?” kata Ferry Mursyidan Baldan, seusai melantik pengurus Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Agraria, Sabtu (8/8), di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.
Pada 30 Juli lalu, Ferry mengeluarkan Instruksi Nomor 3/Ins/VII/2015 tentang penyediaan lahan/tanah untuk peternakan. Poin pertama instruksi itu memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di seluruh Indonesia untuk mencari tanah atau lahan paling sedikit 10 hektar, yang dapat dijadikan padang rumput untuk dimanfaatkan para peternak sapi, kerbau, dan kambing.
Instruksi itu juga menyatakan, apabila memungkinkan, penyediaan lahan ternak itu juga dapat dilakukan di tingkat kabupaten/ kota. Dalam surat itu, Ferry juga meminta para Kepala Kanwil BPN di seluruh Indonesia segera memberikan laporan terkait instruksi tersebut.
Menurut Ferry, lahan untuk ternak itu dapat diambil dari tanah negara yang tak dimanfaatkan, tanah telantar, atau kawasan perkebunan yang izinnya tak diperpanjang. “Di tanah itu tolong ditanam rumput sebagai makanan hewan ternak dan di sekeliling lahan dipasang pagar untuk menjamin keamanan ternak yang ada,” ujarnya.
Dia menambahkan, penyediaan lahan itu bertujuan memberdayakan para peternak di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan adanya lahan itu, peternak di seluruh Indonesia tidak akan kesulitan menemukan padang rumput untuk menggembalakan hewan ternak mereka.
“Keberadaan lahan itu akan membantu peternak dalam tiga hal, yakni ketersediaan lahan, keamanan hewan ternak, dan ketersediaan rumput sebagai pakan ternak,” kata Ferry.
Namun, Ferry mengingatkan, lokasi lahan untuk ternak itu harus berdekatan dengan usaha peternakan milik masyarakat yang sudah ada. Pemilihan lokasi itu penting agar lahan yang sudah disediakan bisa berfungsi efektif. “Di Jawa Barat, misalnya, lahan itu bisa disediakan di bagian selatan karena di sana ada banyak usaha peternakan,” kata Ferry.
Sengketa agraria
Dalam kesempatan sama, ia meminta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melakukan riset, terkait sengketa agraria di beberapa provinsi. Penelitian itu masukan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus sengketa agraria.
Pelaksana tugas Ketua STPN Bambang Suyudi mengatakan, pihaknya akan menjalankan penelitian di beberapa provinsi yang banyak terjadi sengketa agraria, misalnya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bali, dan Jawa Tengah. Fokus penelitian terkait tanah adat, tanah milik masyarakat, dan lahan hak guna usaha. (HRS)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/10/Menteri-Agraria-Instruksikan-Penyediaan-Lahan

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: