MENJAWAB POLITIK JAKARTA

.

MENJAWAB POLITIK JAKARTA
Oleh Kusni Sulang

Politik merupakan pernyataan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi kelompok-kelompok yang mendominasi kekuasaan. Sejak Orde Baru Soeharto hingga sekarang politik yang dipilih oleh Pemerintah Pusat yang berada di Jakarta (selanjutnya disebut Jakarta), dilihat dari kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), terutama masyarakat Dayak, tidaklah mewakili kepentingan masyarakat Dayak. Politik yang diterapkan Jakarta berakibat menjadikan Kalteng berada dalam keadaan daerah jajahan dalam “negeri merdeka yang terjajah.” Penilaian bahwa pemerintah Teras-Diran yang baru beberapa hari berakhir, telah membawa Kalteng “maju pesat” tidak membebaskan Kalteng dari ciri-ciri masyarakat terjajah. Penilaian tinggi terhadap pemerintah Teras-Diran, lebih bersifat politis dari mencerminkan keadaan obyektif. Kalteng sampai sekarang masih saja sebuah daerah yang mapan di atas kerusakan. Masyarakat Dayak makin hari makin terpinggirkan dalam keadaan menjadi kian minoritas di kampung kelahiran sendiri.
Keadaan di atas diungkapkan kembali dengan lugas dalam Kongres I Pemuda Dayak Se-Borneo yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Palampang Tarung, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya dari tanggal 3-5 Agustus 2015 lalu. Kelugasan sederhana nampak dari paparan, analisa keadaan di komisi-komisi dan kemudian dituangkan dalam tuntutan-tuntutan atau Pernyataan Sikap Kongres. Tuntutan-tuntutan itu antara lain menolak dengan tegas transmigrasi; menuntut Jakarta menegakkan keadilan di Kalimantan, terutama dalam hal pembagian keuangan hasil eksplotasi sumber daya alam (Kalimantan merupakan tulang punggung penghasilan Negara tapi hasil yang dikeruk dari bumi Kalimantan tidak dinikmati oleh warga Kalimantan); menuntut agar perekrutan pegawai negeri di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan warga lokal; memberikan peluang kepada putera daerah Kalimantan untuk masuk dalam pendidikan strategis seperti Akademi Militer Nasional, Akademi Kepolisian, Akademi Pendidikan Dalam Negeri; menuntut adanya Undang-Undang yang berpihak pada Masyarakat Adat; menuntut otonomi khusus bagi Kalimantan.
Tentang otonomi khusus bagi Kalimantan para pembicara dalam Komisi dan menyatakan Pleno menyebutnya sebagai pilihan tunggal dan harga mati. Sebab pembagian keuangan yang berlangsung selama ini dinilai sangat tidak adil dan gagal. Yang didapat oleh Kalimantan sebagai tulang punggung pendapatan Negara tidak memadai untuk membangun daerah.
Sayangnya, Kongres kurang menyorot petaka yang ditimbulkan oleh korupsi yang juga dilakukan oleh petinggi-petinggi birokrasi asal Dayak. Korupsi tidak lain dari cerminan kemerosotan moral sebagai manusia dan termasuk tindakan tidak beradat. Suatu kejahatan besar yang pantas dihukum seberat-beratnya. Korupsi sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi asal Dayak turut menghambat perkembangan maju Dayak. Asal etnik tidak memberikan hak pengecualian kepada koruptor Dayak.
Tuntutan-tuntutan yang dituangkan dalam Pernyataan Sikap Kongres Nasional I Pemuda Dayak tersebut merupakan jawaban langsung terhadap politik pilihan Jakarta selama ini. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah peringatan kepada Jakarta agar tidak meneruskan kebijakan-kebijakan diskriminatif demikian. Apakah terhadap peringatan keras ini, Jakarta masih akan tetap tidak menggubris seperti halnya Jakarta tidak menggubris aspirasi masyarakat Dayak agar Plt Gubernur adalah putera daerah , cq Dayak? (Tentunya bukan Dayak yang egois dan korumpu!). Penunjukan yang tidak mengindahkan aspirasi masyarakat setempat mengingatkan saya akan praktek raja-raja feodal, kebijakan kolonialisme Belanda dan praktek Orde Baru Soeharto selama 30-an tahun. Ataukah Orba Soeharto memang belum sirna tapi menjelma dalam wajah baru?
Patut dicatat bahwa di mana ada penindasan dan ketidakadilan di situ akan lahir serta berkembang perlawanan. Ketidakadilan dan penindasan sebagai pilihan politik inilah yang akan meruntuhkan Republik dan menghancurkan Indonesia.
Apakah Jakarta karena merasa diri dipersenjatai dari ujung rambut hingga ke jari kaki, lalu meremehkan kemampuan Kalimantan, cq Dayak, untuk berlawan? Pendapat demikian, sama dengan melempar percikan api ke tanah gambut di musim kemarau.
Kepada yang berpendapat demikian, saya sarankan untuk meluangkan waktu secukupnya guna mempelajari sejarah dan budaya Dayak. Karenanya, NKRI bukanlah harga mati apalagi NKRI yang sentralistis dan sudah memakan banyak korban nyawa. Yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 adalah Republik Indonesia. Bukan NKRI yang sentralistik atau Republik Indonesia dengan “otonomi ular”, lepas kepala pegang ekor.[]

Pertarungan menegakkan keadilan dan kebenaran. Salah satu adegan dalam sandratari Mihing Manasa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)
KONGRES NASIONAL I PEMUDA DAYAK INDONESIA BERAKHIR DENGAN BEBERAPA TUNTUTAN

Palangka Raya, 9 Agustus 2015. Radar Sampit. Kongres Nasional I Pemuda Dayak Se-Borneo yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2015 di Gedung Pertemuan Umum Palampang-Tarung,, Palangka Raya, telah berakhir pada 5 Agustus 2015 lalu. Kongres yang dihadiri oleh 1000 lebih peserta dari seluruh Kalimantan dan pulau-pulau lain serta Delegasi dari Sabah telah mengeluarkan Pernyataan Sikap tentang berbagai masalah krusial di Kalimantan. Karena kesulitan tekhnis, Delegasi Sarawak tak jadi hadir.
Tuntutan-tuntutan yang dituangkan dalam Pernyataan Sikap tersebut antara lain menolak tegas transmigrasi untuk Kalimantan; menuntut pemerintah Pusat menegakkan keadilan di Kalimantan tentang pembagian keuangan; menuntut adanya Undang-Undang yang memihak Masyarakat Adat; menuntut agar perekrutan pegawai negeri sipil dilakukan oleh pemerintah daerah; menuntut adanya kemudahan bagi putera daerah, cq Dayak untuk masuk ke dalam pendidikan strategis seperti Akademi Militer Nasional, Akademi Kepolisian, Akademi Pendidikan Dalam Negeri; menuntut otonomi khusus untuk Kalimantan. Seusai Kongres, Festival Budaya Dayak dan pameran produk berbagai daerah dimulai di kawasan pameran Tamanggung Tilung, Palangka Raya. Seluruh rangkaian kegiatan ini berakhir pada 8 Agustus 2015 (ask-3-815).
INVESTASI HARUS LIBATKAN DESA
Oleh Yashinta Difa

Radar Sampit-Antara News, 9 Agustus 2015.- Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Sutoro Eko, menegaskan betapa penting peran desa untuk dilibatkan sebagai pemegang saham dalam investasi skala besar yang masuk ke wilayah desa tersebut.
“Investasi besar selalu berdampak ke lingkungan dan sosial sehingga tidak adil kalau orang setempat hanya jadi penonton,” ujarnya.
Selama ini warga desa hanya mendapat dana pertanggungjawaban sosial dari para investor yang menurutnya tidak mendidik dan memperkuat kesejahteraan mereka.
Untuk itu Eko mengusulkan pelaksanaan program pemangkuan kepentingan, dimana desa juga dilibatkan sebagai pemegang saham atas lahan desa yang menjadi sasaran investasi.
Sebagai contoh ia menyebutkan salah satu desa di Banten Selatan yang sudah memulai pengelolaaan lahan desanya dengan dibantu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“AMAN mengkoordinasi pihak pemuda, desa, dan adat untuk menjalin musyawarah tentang pembagian pengelolaan lahan desa sehingga jika ada lagi investor masuk sudah jelas masing-masing memperoleh berapa,” katanya.
Desa tersebut memiliki 15 hektare lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT. Aneka Tambang.
Warga desa pun diedukasi tentang program “green economy” yaitu program untuk memanfaatkan sumber daya alam, misalnya emas dan kelapa sawit, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sehari sebelumnya Sutoro menyampaikan materi dalam diskusi mengenai pengembangan petani sawit mandiri terutama di Sumatera dan Kalimantan. Diskusi tersebut digagas Greenpeace Indonesia dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, mengatakan, kerja sama ini sebagai inovasi melanjutkan kegiatan ekonomi secara lebih baik baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Bila pertanian rakyat skala kecil dikelola dengan baik maka produktivitasnya akan lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pada 2013 lahan pekebun skala kecil mencapai 5,8 juta Hektare, dengan luas rata-rata dua Hektare per rumah tangga.
Sementara produksi minyak sawit mentah oleh pekebun kelapa sawit sepanjang 2012 mencapai 8,78 juta ton atau mencapai 33,13 persen dari total produksi minyak sawit mentah nasional sebesar 26,5 juta ton pada tahun yang sama. []

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: