MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN SEBUAH TANDATANGAN

MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN
SEBUAH TANDATANGAN
Oleh Kusni Sulang

Pada pertengahan tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan sebuah ketetapan untuk menghentikan buat sementara (moratorium) penerbitan izin baru bagi pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.( http://cetak.kompas.com/read/2012/09 /22/02563383/moratorium.izin.di.7kabupaten”\t _blank”).
Ketetapan tersebut sampai sekarang masih belum dicabut. Di tingkat nasional, terdapat Inpres no.6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru, atau yang lebih dikenal dengan moratorium.
Bertolak belakang dengan ketetapan-ketetapan di atas, pada 13 April 2015 lalu, disaksikan oleh Wakil Bupati, Taufiq Mukri, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, turut menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Antara PT. Wahyu Murti Garuda Kencana –dari Kalimantan Selatan (Selanjutnya disingkat Surat Perjanjian). Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Turut sertanya Bupati Kotim Supian Hadi menandatangani Surat Perjanjian itu hanya berarti bahwa Supian Hadi dan Taufiq Mukri selaku orang pertama dan kedua penyelenggaraan Negara di Kotim menyetujui isi Surat Perjanjian tersebut.
Apabila legal berarti sesuai hukum, dan illegal bertentangan dengan hukum, maka pembubuhan tandatangan pada Surat Perjanjian di atas merupakan tindakan melanggar hukum. Kalau menggunakan istilah Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, “tidak prosedural”. Tindakan tidak prosesural ini menggunakan angka Jhon Krisli paling tidak berjumlah 40 kasus.
Dalam tahun 2013-2014 saja di Cempaga saja, izin usaha yang tidak prosedural ini, berupa izin tumpang-tindih yang diberikan oleh Bupati mencakup luasan sejumlah 29,564,43 hektare. (Data Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014. Lihat juga Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit edisi terdahulu; Jurnal Toddoppuli, blog Andriani S. Kusni ).
Belum terhitung di kecamatan Parenggean seperti yang pernah diributkan sejenak oleh DPRD Provinsi.
Di daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur dan Donggala, Sulawesi Tengah, warga masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan illegal begini ke PTUN dan atau seperti yang dilakukan oleh Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri Samarinda. Warga masyarakat adat di daerah-daerah menolak diperbodoh dan digertak tetapi sebaliknya melakukan perlawanan legal. Cara lain seperti yang dilakukan oleh sementara LSM di Kalteng, melaporkannya ke KPK. Turunnnya tim KPK ke Kalteng, termasuk ke Kotim, bukanlah kedatangan kebetulan. Dari Kotim tim KPK kembali ke Jakarta dengan membawa enam kardus dokumen, terutama yang menyangkut korupsi di bidang sumber daya alam. Melawan tindakan illegal termasuk dari penyelenggara Negara, apa pun jenjangnya, adalah suatu keniscayaan dan sah. Penyelenggara Negara bukan karena berkuasa lalu identik dengan kebenaran. Ancaman perusakan dan penghancuran Republik dan Indonesia justru pertama-tama datang dari jurusan penyelenggara Negara. Penanggungjawab pertama Kotim dengan perubatan illegal seperti di atas patut diajukan ke pengadilan.
“Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan”. Perlawanan merupakan cara efektif untuk menyatakan Basta! Cukup! Stop! Tapi bagi yang masih menganggapnya “ora apa-apa”, silahkan berpihak kembali kepada illegalitas begini. Hanya saja malapetaka yang ditimbulkannya mendera banyak orang. Apakah warga Kotim terutama di pedesaan berani, mampu dan sanggup melakukan gugataan seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain? “Bahinip kita mati”, ujar seorang petani Samuda dalam kelas belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudaaan Dayak Kalimantan Tengah. []

MORATORIUM IZIN DI 7 KABUPATEN KALTENG
Pelanggaran Investasi di Kawasan Hutan Merajalela

Palangkaraya, Kompas – Moratorium penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan diterapkan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kebijakan diberlakukan menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat dan indikasi pelanggaran hukum.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (21/9), mengatakan, moratorium diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengirimkan surat kepada para kepala daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, terdapat tujuh perusahaan swasta di Kalteng yang diduga merugikan negara Rp 111,3 miliar dan 453.000 dollar AS.
Nilai itu baru disebabkan dana reboisasi dan iuran hasil hutan tidak dibayar. Belum termasuk soal izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Selain materi, kerugian lain yang ditimbulkan adalah kerusakan ekologi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng mencatat, pada tahun 2010, terdapat 141 perusahaan perkebunan sawit yang sudah melakukan operasional dalam kawasan hutan seluas 718.295 hektar dan merugikan negara Rp 18,21 triliun dan 789.000 dollar AS.
Diran mengatakan, kebijakan serupa bisa juga dilakukan di enam kabupaten lainnya di Kalteng jika indikasi pelanggaran hukum juga meningkat di daerah tersebut.
Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.
”Baik untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perhubungan. Diperiksa dulu apakah sudah mematuhi aturan yang berlaku atau tidak,” katanya. Peraturan yang dimaksud, antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teras meminta semua pemkab yang bersangkutan menyampaikan hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama dengan tembusan disampaikan kepada menteri-menteri terkait. Pemprov Kalteng tidak akan memberikan rekomendasi atau menerapkan moratorium terhadap bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, perhubungan di tujuh kabupaten sampai dilaporkannya hasil audit tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalteng Teras A Sahay mengatakan, sebelumnya, Pemprov Kalteng telah meminta Kabupaten Barito Utara melakukan moratorium untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Surat untuk Pemkab Barito Utara telah ditandatangani 2 Maret 2012. (BAY) — Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/22/02563383 /moratorium. izin. di.7kabupaten”\t _blank”

PERPANJANGKAN MORATURIUM IZIN

Radar Sampit, Jakarta, 10 Mei 2015. Moratorium izin baru usaha pertambangan dan sawit adalah salah satu komitmen Jokowi selama masa kampanye dan setelah menjadi presiden demi perlindungan hutan. Sejalan dengan itu pada tanggal 13 Mei 2015, Inpres no.6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru, atau yang lebih dikenal dengan moratorium akan berakhir masa berlakunya, sementara masih banyak tunggakan masalah yang belum sama sekali diselesaikan. Berangkat dari keadaan demikian HuMa, ICEL, Forest Watch Indonesia, Green Peace, Yayasan Pusaka dan sejumlah LSM lainnya serta para penggiat lingkungan, pada 5 Mei 2015 lalu telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.
Melalui Surat tersebut LSM-LSM dan para penggiat lingkungan mendesak Presiden memperpanjang moratorium penerbitan izin baru baik kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun kepada perusahaan tambang. “Kami mendesak Bapak agar bukan saja memperpanjang moratorium akan tetapi juga memperkuat dengan melindungi semua hutan dan lahan gambut tersisa, termasuk yang berada di dalam konsesi. Perpanjangan waktu, perluasan cakupan wilayah moratorium, serta penguatan landasan hukum yang berbentuk Peraturan Presiden, akan memberikan perlindungan bagi hutan, sembari melakukan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dilakukan dengan melibatkan semua pihak.” (ask-1-515).

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: