MERADIKALKAN DAYAK DENGAN ‘ANGIN SORGA’

 

DR.Siun Jarias. SH., MH, penggagas dan Ketua Dayak Misik, petinggi MADN dan Sekda Prov. Kalteng (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

DR.Siun Jarias. SH., MH, penggagas dan Ketua Dayak Misik, petinggi MADN dan Sekda Prov. Kalteng (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

 

MERADIKALKAN DAYAK DENGAN ‘ANGIN SORGA’
Oleh Kusni Sulang

Bertentangan dengan pendapat sementara bupati yang menyatakan bahwa konflik agraria yang menyertai serbuan besar-besaran investasi di kabupatennya berkurang dan atau sedikit terjadi, adalah kenyataan yang terus berlangsung hingga detik ini. Konflik-konflik itu tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Bupati minta bantuan Gubernur untuk menyelesaikannya. Gubernur menjawab “selesaikan sendiri. Kau yang menyulut nyala persoalan, kau sendirilah yang harus memadamkannya”. Gubernur dan bupati saling lempar tanggungjawab. Sehingga konflik agraria terus berlanjut dan berkembang. A. Teras Narang, SH, akan mengakhiri masa jabatannya yang kedua pada Agustus 2015. Bisa saja ia berpikir, mengapa saya mesti pusing-pusing memikirkan penyelesaian konflik, sedangkan masa jabatan saya segera berakhir. Biar saja Gubernur yang berikut yang menanganinya. Demikian Dr. Siun Jarias, SH., MH dalam paparannya di Dialog Publik Sinergitas Program Kelompok Tani Dayak Misik Terhadap Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh KNPI Provinsi dan Harian Kalteng Pos, 15 April 2015 lalu.
Dari keterangan Siun ini, nampak bahwa pencipta konflik agraria yang menebar keresahan sosial di pedesaan luas Kalteng tidak lain dari penanggungjawab penyelenggaraan Negara, teritama orang-orang pertamanya. Apakah Siun sebagai Sekda Provinsi tidak turut bertanggungjawab terhadap timbulnya sengketa agraria dan penyelesaiannya sehingga melalui pernyataan di atas, ia seakan-akan cuci-tangan?
Saling kritik secara terbuka antara Teras dan Siun, menurut pengamatan saya, memang sudah terjadi paling tidak sejak tahun 2014. Tapi dengan masih memegang posisi Sekda, Siun tidak bisa mencucitangan dari penyelenggaraan Negara di daerah, kecuali jika ia minta berhenti dari pos Sekda dan tidak lagi menjadi Sekda Provinsi. Sudah demikian tajamkah perseslihan sehingga kritik terbuka dilakukan? Ataukah ini bagian dari siasat kampanye pilkada provinsi yang sebenar lagi akan berlangsung?
Seperti diketahui Dr. Siun Jarias, SH, MH, selain petinggi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) juga Sekda Provinsi, salah satu pos kunci dalam struktur pemerintahan daerah. Menjelang pilkada Provinsi pada tahun ini, Siun menggagas dan mendirikan serta menjadi Ketua Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah Dayak Misik (selanjutnya saya singkat dengan ‘Dayak Misik’) didirikan Juni 2014 diumumkan dalam Pumpung Haï yang berlangsung di Palangka Raya. pada 4 Oktober 2014.
Di hadapan konflik agraria yang berlanjut dan berkembang serta menempatkan orang Dayak pada posisi sangat terpuruk, kalau Teras sebagai gubernur melemparkan persoalan ke para bupati, dan bupati melemparkan balik ke gubernur. melalui Dayak Misik-nya Siun mengajukan lima program jalan keluar. Inti lima program Dayak Misik itu adalah “mendapatkan 5 hektare/KK bersertifkat gratis, “penetapan dari pemerintah 10 hektare Hutan Adat/Desa dan “Setiap Desa akan dikerjasamakan dengan investor. Sehingga seluruh KK (Dayak) akan memperoleh pendapatan tetap setiap bulan”. Janji berbentuk program kesejahteraan menjelang pilkada beginilah yang saya namakan “angin sorga”.yang ditiupkan ke tengah-tengah kampung kumuh penuh penderitaan.”Angin sorga” yang menyalakan kembali harapan. Tentu saja segera mendapat sambutan hangat, ibarat percikan api di lempar ke bensin. Dalam keadaan begini, nalar sering tidak berfungsi — salah satu ciri dari budaya kemiskinan. Yang mengkhawatirkan adalah apabila ‘angin sorga’ itu tidak datang, sehingga harapan yang dikobarkan berobah menjadi kekerasan anarkhi-tak-terkendali merajalela – bentuk dari keputusasaan menyusul kegagalan. Masyarakat makin disorientasi dan disorganisasi. Artinya makin lemah. Jika hal ini terjadi, keterpurukan pun menjadi-jadi pula. Untuk mencegah hal demikian, gerakan penyadaran melalui pendidikan terus-menerus, pimpinan dan organisasi yang rapi dan kokoh-terpercaya, strategi dan taktik yang tanggap, barangkali merupakan syarat-syarat yang diperlukan. Tanpa syarat-syarat ini, saya khawatir, penyimpangan-penyimpangan seperti yang ditunjukkan oleh seorang narasumber dari Kotawaringin Barat bisa berkembang dan merusak gerakan. Gerakan bukan lagi gerakan tapi barang jualan.
Dalam kondisi lahan pada tahun 2004 tinggal 20 persen dari seluruh luas Kalteng, setelah 11 tahun berlalu, tentu bukan tambah besar tapi sebaliknya makin menyusut, Siun sebagai Ketua Dayak Misik dalam paparannya menyebut Dayak Misik sudah terbentuk di 600 desa Kalteng. Siun tidak mau tahu dan tidak mau perduli, ada tiadanya lahan seluas yang diprogramkan Dayak Misik, Apakah itu HGU, hutan lindung, perkebunan, tambang, undang-undang, peraturan dan apa saja, bila perlu diambil. POKOKNYA, tiap KK Dayak HARUS mendapatkan 5 hektare di sekitar desa terkait, dan tiap desa memperoleh 10 hektare hutan adat dan bersertifikat gratis.
Sabran Ahmad, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng, dalam kesimpulannya mengatakan bahwa perkebunan, tambang dan perusahaan HPH harus diukur kembali. Apabila dalam pengukuran kembali itu, ternyata, melebihi luas yang diberikan izin, kelebihannya diambil. Apabila ternyata tumpang tindih, bupatinya dituntut. Pikiran dan sikap beginilah yang saya namakan pikiran dan sikap radikal. Dengan meniupkan ‘angin sorga’, masyarakat Dayak diradikalisasikan dengan mudah sebagai akibat dari konflik agraria yang dipelihara oleh penyelenggara Negara. Pemerintah harus membuat peraturan sesuai program Dayak Misik, jangan sampai Dayak Misik yang kemudian membuat peraturan, ujar Sabran.
Apakah Gubernur yang akan datang, para bupati yang akan datang dan yang sekarang, para anggota legislatif, dan kelengkapan Negara lainnya yang mempunyai kepentingan langsung dengan investor, dan kepentingan mereka akan tersentuh, bakal mau melakukan peninjauan ulang apa yang sudah dilakukan dan sedang berjalan? Kalau tidak, sedangkan Dayak Misik berpendirian programnya merupakan harga mati, maka dua kepentingan akan hadap-hadapan. Keadaan beginilah yang saya sebut Kalteng mapan di atas kerusakan. Bahwa Kalteng adalah daerah jajahan dari kolonialisme internal. Apabila kerusakan ini sudah demikian lanjut, maka konflik besar akan meledak. Radikalisasi Dayak akan menjadi-jadi karena mereka merasa tidak kehilangan apa-apa lagi, kecuali mendapatkan kembali yang hilang.
Kunci penyelesaian akhirnya terletak pada pilihan politik penyelenggara Negara, penguatan Masyarakat Adat sebagai salahsatu unsur tripartite serta tanggungjawab sosial perusahaan. Menyehatkan tripartite ini merupakan langkah penting strategis. Tapi yang paling sulit adalah menyehatkan penyelenggara Negara dan kelengkapannya yang sudah sangat berkarat pola pikir,mentalitas dan nuraninya. Tapi konflik tidak menguntungkan siapa pun dan bahkan bisa memunculkan pertanyaan terpendam: Apakah masih pantas hidup bersama di satu Republik Indonesia sementara republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai dicampakkan? []
SABRAN AHMAD: PROGRAM DAYAK MISIK HARGA MATI

Palangka Raya, Radar Sampit, 19 April 2015. KNPI Provinsi Kalimantan Tengah dan Harian Kalteng Pos, pada 15 April 2015 lalu di Balai Pemuda Sahawung, Jalan Tjilik Riwut, Km.1, telah menyelenggarakan “Dialog Publik Sinergitas Program Kelompok Tani Dayak Misik Terhadap Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah”. Tampil sebagai pembicara pokok antara lain Dr. Siun Jarias, SH, MH, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah; Dr. Sidik Usop dari Universitas Palangka Raya; Pahit S. Narottama, Wakil Pemimpin Redaksi Kalteng Pos; Yansen Binti, dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Sedangkan Sabran Ahmad, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah tampil sebagai pembicara terakhir, sekaligus dipercayai oleh moderator untuk menyimpulkan semua pembicaraan.
Dalam kesimpulannya, Sabran Ahmad mengatakan bahwa “Program Dayak Misik merupakan harga mati”. “Calon gubernur dan bupati yang tidak menyetujui Program Dayak Misik akan berhadapan dengan Orang Dayak.” Demikian pula mengenai tata ruang. Apabila tata ruang itu kelak ternyata tidak mengakomodir Program Dayak Misik, lebih baik tidak usah ada rencana tata ruang. Dayak Misik akan jalan sendiri.
Mengenai tanah mana yang akan dibagi-bagikan kepada semua KK Dayak di Kalteng dan disertifikasi gratis, Sabran menjelaskan bahwa lahan tersebut harus terletak di sekitar desa bersangkutan. Bukan yang terletak jauh dari desa.
Tanah mana yang akan dibagi-bagikan? “Ya tanah yang ada di sekitar desa bersangkutan, termasuk tanah investor yang sudah ditanami sawit. Patok dan ukur tanah perkebunan itu. Apakah sesuai dengan luas izin yang diberikan. Kalau tidak sesuai ambil tanah itu. Hanya ketika mengukur tanah tersebut, tanaman sawitnya jangan diganggu. Jadi tanahnya tanah kita, sawitnya punya mereka. Setelah itu rundingkan bagaimana pembagian hasil sawit yang ditanam di tanah tersebut. Apabila ketika mengukur, diketahui bahwa bupati memberikan izin tumpang-tindih, bupatinya kita tuntut. Calon gubernur atau bupati yang tidak setuju dengan program Dayak Misik, mereka akan berhadapan dengan Orang Dayak. Program Dayak Misik adalah harga mati!”, ujar Sabran. (ask- 5-0415).

Advertisements

1 comment so far

  1. jakarte, indonesiae, (@sultankaye) on

    semoga ada jalan tengah demi kesejahteraan kalteng dan keadilan hukum..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: