MASYARAKAT ADAT PENGAWAL

MASYARAKAT ADAT PENGAWAL
Oleh Kusni Sulang

Mengawal oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:455) diartikan sebagai menjaga (keselamatan, dsb.); mengiring untuk menjaga (keselamatan. Pengawal adalah orang yang melakukan pekerjaan kawal.
Apa sekarang yang dikawal? Pemilih negeri ini dalam pelpres-wacapres yang baru lalu memilih Jokowi-JK dengan yang berjanji melaksanakan Trisakti Bung Karno dengan rincian Nawacita. Trissakti yang dijanjikan inilah yang patut dikawal agar terlaksana dan tidak diingkari. Apalagi tanda-tanda ingkar sudah mulai nampak. Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.
Contoh lain di Jambi. Di provinsi ini Pemerintahan Joko Widodo lebih mudah memberikan ijin pengolahan atas tanah dan hutan ketimbang memberikan akses pada rakyat tani dan suku anak dalam mengelola lahan untuk kehidupan keluarga. Ini tidak mungkin terjadi kalau Presiden RI Joko Widodo tetap memegang ajaran Tri Sakti sebagai panduan menyelenggara Negara.
Siapa yang mengawal? Adalah para pemilih, termasuk Masyarakat Adat (MA) yang relatif bulat memilih Jokowi-JK dengan suatu harapan MA diakui dan dilindungi hak-haknya. Bagaimana untuk mampu melakukan pengawalan? Pertama –tama dan yang utama, warga MA niscaya sadar dan tahu politik tanpa harus menjadi partisan suatu partai politik yang dalam kenyataan mempunyai kepentingan dan membela kepentingannya sendiri, jauh dari kepentingan rakyat. MA yang sadar politik niscaya mempunyai organisasi solid, mempunyai system kerja jaringan yang luas baik di dalam mau pun di. luarnegeri. Tidak kalah pentinganya adalah memiliki strategi dan taktik pengawalan yang cerdas. Dengan memiliki kesadaran politik, organisasi solid, sistem kerja jaringan, keberanian, ketegasan dan kecerdasan mengawal atau berjuang,, kata-kata MA akan mempunyai daya paksa, daya tawar dan daya kawal yang diperhitungkan oleh siapa pun. Daya paksa, daya tawar dan daya kawal sangat diperlukan. Sebab penyelenggara. Negara kita, bukanlah pemerintah budiman, tapi penyelenggara Negara yang sangat koruptis (corrompu) baik secara material maupun secara pola pikir dan mentalitas, dari atas hinggga ke struktur paling bawah di pedesaan. Di hadapan penyelenggara Negara demikian, mengharapkan belas-kasihan menjadi suatu perbuatan menggantang asap, kita akan makin diinjak-injak dan dilecehkan. Apalagi secara hakiki, permasalahan politik tidak lain dari soal imbangan kekuatan. Karena itu buang ilusi, berorganisasi dan berjuang merupakan pilihan terbaik dalam upaya menegakkan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai dan program berNegara, berbangsa dan bertanahair. Mengawal Trisakti adalah salah satu perjuangan nyata dan sah hari ini. Sebagai. pedagang, (borjuis nasional), Jokowi atau pun JK akan bertambah besar nyalinya jika dikawal dan tidak dibiarkan sendiri dalam kepungan berbagai kepentingan. Borjuis bukanlah masyarakat papa akar rumput. Ia berwatak bimbang seperti halnya cendekiawan yang belum tergembleng.a Mengawal Trisakti dan Nawacita adalah mengawal kepentingan Republik dan Indonesia, menjaga kepentingan MA.
Salah satu keputusan yang juga patut dikawal adalah Surat Edaran SE.1/Menlhk-II/2015 Tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2015 di Jakarta. Tanpa dikawal tidak bakal terwujud prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menangani sengketa. Ketentuan harus dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) pun akan menjadi gincu penghias bibir penyelenggara Negara, apalagi kolusi dengan investor, gratifikasi dan korupsi masih belum memudar. Menghindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), bukan hanya ketentuan yang menjadi pegangan Negara (dan kelengkapannya seperti tentara dan polisi), perusahaan besar swasta tetapi juga menjadi pedoman MA dalam menangani konflik. MA sebagai patner sosial merupakan salah satu unsur dari tripartite penyelenggaraan Negara –unsur yang belum berfungsi maksimal hari ini karena sangat lemah dan dilemahkan. Karena itu penyelenggaraan Negara oleh tripartite belum berlangsung di negeri ini, lebih-lebih di provinsi Kalteng. MA Kalteng belum mampu menunaikan peran MA Pengawal, seperti halnya kalangan bersekolah tinggi dan bergelar akademi (saya tidak menyebut mereka cendekiawan) sehingga keadaan Kalteng yang mapan di atas kerusakan terus berkembang dan terjaga. []
 

Menhut-LH Hambat Pembagian Lahan Untuk Petani

JAMBI- Pemerintahan Joko Widodo lebih mudah memberikan ijin pengolahan atas tanah dan hutan ketimbang memberikan akses pada rakyat tani dan suku anak dalam mengelola lahan untuk kehidupan keluarga. Ini tidak mungkin terjadi kalau Presiden RI Joko Widodo tetap memegang ajaran Tri Sakti sebagai panduan melaksanakan negara. Hal ini diungkapkan oleh Sekwil Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, M. Soleh kepada Bergelora.com di Jambi, Kamis (9/4).
“Tak heran indikasi sekarang menunjukkan bahwa pembagian tanah untuk rakyat dihambat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Contoh yang dialami oleh petani Kunangan Jaya II Batanghari dan Petani Sarolangun Jambi yang berkonflik dengan HTI PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS),” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada 30 Januari 2013 sudah disepakati oleh Menteri Kehutanan sebelumnya, Zulkifli Hasan konflik diselesaikan dengan Pola Hutanan Tanaman Rakyat (HTR) dan sudah ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi HTR dari Bupati Batanghari dan Bupati Sarolangun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diawal tahun 2015 yang lalu.
“Tapi sampai sekarang belum ada realisasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya,” tegasnya.
Menurutnya, ini artinya pemerintah mudah memberikan ijin kepada pemodal, sementara rakyat justru dihambat untuk mendapatkan akses tanah.
“Semua ini tidak perlu terjadi andaikata Presiden Joko Widodo punya komitmen yang jelas untuk menjalankan Trisakti,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa, Proklamator Kemerdekaan, Bung Hatta pernah menghendaki dijalankannya ‘agrarische wetgeving’, yakni pengelolaan agraria yang demokratis dimana rakyat didahulukan, dan bukan sebaliknya, pemodal asing menjadi raja diatas bumi dan harta rakyat Indonesia.
“Namun semua cita-cita pendiri bangsa memang sudah ditinggalkan oleh semua rezim dari rezim diktaktor sampai rezim populis seperti Jokowi. Semuanya palsu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki 136,5 juta hektar kawasan hutan dengan hutan produksi 81,8 juta hektar dan hutan lindung 31 juta hektar. Para pemilik modal telah menguasai 41 persen kawasan hutan produksi.
Pemerintah telah menerbitkan 304 unit izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)-hutan alam atau dikenal sebagai HPH (Hak Pengelolaan Hutan) pada 25 juta hektar lahan kepada perusahaan. Sebanyak 9,3 juta hektar ditetapkan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk 236 unit perusahaan.
“Sebanyak 9,2 juta hektar perkebunan sawit namun lebih dari 75 persennya dimiliki oleh perusahaan bukan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu menurutnya, 33 ribu desa di dalam kawasan hutan setiap saat tanahnya dapat dirampas atas nama Undang-undang karena pemberian izin-izin HTI, pertambangan, HPH, hingga perkebunan sawit.
Sebelumnya Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan sepakat untuk penyelesaian konflik petani Kunangan Jaya II Batanghari dan Petani Sarolangun yg berkonflik dengan PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) dan PT. Wanakasita Nusantara (WN) adalah dengan Pola HTR seperti yang tertuang dalam surat bernomor:S.92/VI – BUHT/2013 tertanggal 30/1/2013.
Surat Menteri Kehutanan itu ditindaklanjuti dengan surat Bupati Sarolangun Tanggal. 22 Oktober 2014, Nomor: 522/719/PKBHKA/disbunhut/2014. Juga surat Bupati Batanghari Tanggal 10 Desember 2014, Nomor: 522/438/Dishut (Mawardi, in: Bergelora.Com,,Kamis, 09 April 2015)

 

 

 

 
SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jakarta. Radar Sampit, 14 April 2015. Dari Jakarta Gaung Aman Online (12 Maret 2015) memberitakan bahwa Menteri Kehutanan Siti Nurbaya akhirnya secara resmi mengeluarkan Surat Edaran SE.1/Menlhk-II/2015 Tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2015 di Jakarta.
Adapun isi dari Surat Edaran tersebut bertujuan untuk menangani kasus-kasus dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Titik-titik pentingnya bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) terdapat dalam titik 2, khususnya 2.1. sebagai berikut: Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait bidang ligkungan hidup dan kehutanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.2. Dalam penyelesaian angka 2.1 di atas, khususnya menyangkut klaim masyarakat setempat/ Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
2.3. Selanjutnya kepada para pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/ Hutan Tanaman/ Restorasi Ekosistem (IUPHHK -HA/HT/RE) pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perum Perhutani untuk:
2.3.1. Memetakan di areal kerjanya setiap klaim sengketa lahan hutan yang ada dalam MHA/ masyarakat setempat dan menyusun Standar Operasional (SOP) penyelesaiannya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
2.3.2. Melaporkan Rencana Aksi tersebut angka (2.3.1.) di atas Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Supaya isi Surat Edaran ini bisa terlaksana baik dan terkawal, Sekjen AMAN Abdon Nababan, telah mengeluarkan Instruksi ke semuacabang AMAN di Indonesia agar semua warga masyarakat adat jika melihat di lapangan ada pelanggaran terhadap point-point Surat Edaran Menteri KLH-K di atas untuk segera melaporkannya secara langsung kepada Menteri KLH-K atau melalui Organisasi AMAN. Jangan “bahinip” (diam). “Bahinip kita mati”, jika meminjam ungkapan seorang petani Samuda, kabupaten Kotawaringin Timur dalam kelas belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah akhir tahun lalu di Sampit. (ask-3-0415).

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: