JADI, JOKOWI AKAN DIKELUARKAN DARI PDI-P, KARENA MENJADI PETUGAS RAKYAT?

JADI, JOKOWI AKAN DIKELUARKAN DARI PDIP-P, KARENA MENJADI PETUGAS RAKYAT?

Oleh Daniel H.T. in: Kompasiana.Com, 11 April 2015 | 22:17

 

1428765306216760405Sebuah akun Face Book muncul beberapa jam setelah pidato Megawati, yang menyatakan semua kader PDIP di legislatif, maupun eksekutif adalah petugas partai. Jika tidak mau disebut petugas partai, silakan keluar!

 

 

Di dalam pidato penutupan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, Sabtu, 11 April 2015, Megawati Soekarnoputri yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP untuk yang ke-5 kalinya (sejak 1993) mengingatkan bahwa kehidupan bernegara harus sesuai dengan konstitusi dan patuh pada prinsip presidensial. Artinya, apa pun yang menjadi kebijakan presiden harus didukung dengan baik.

Tetapi di bagian lain di  dalam pidato yang sama ia juga mengingat kepada semua kader PDIP yang berada di jajaran eksekutif dan legislatif — tentu saja termasuk dan terutama Jokowi yang adalah Presiden RI – bahwa mereka semua adalah petugas partai, pelaksana tugas dari PDIP, wajib menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan PDIP. Instruksi itu, katanya, harus dilaksanakan tanpa bisa ditawar-tawar. Kalau tidak mau ikut perintah partai, silakan keluar dari partai (PDIP)!

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” seru Megawati dengan nada tinggi.

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai. Meski demikian, Megawati mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Rakyat, kata Megawati, merupakan elemen penting yang menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi. “Wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai, ya begitu,” ujarnya (Kompas.com).

Dari rangkuman sebagian pidato tersebut, kelihatannya Megawati pertama kali ingin mengingatkan kepada rakyat dan semua pihak bahwa mereka harus hidup bernegara sesuai dengan konstitusi dan patuh kepada prinsip presidensial. Artinya, apa pun yang menjadi kebijakan presiden harus didukung rakyat dan pihak lain itu.

Setelah itu dia mengingatkan dan perintahkan kepada semua kader PDIP yang berada di legislatif dan eksekutif bahwa mereka itu semua petugas partai, oleh karena itu mereka harus  patuh kepada partainya, patuh kepada kehendak PDIP. Apa yang dikehendaki partai, harus dijalankan.

Jadi, ujung-ujungnya rupanya yang diinginkan Megawati adalah rakyat harus patuh kepada PDIP. meskipun dengan embel-embel:  “sesuai dengan kepentingan rakyat”.

Mega mengatakan, “Rakyat adalah elemen penting yang harus menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi”. Bagi saya itu hanyalah pernyataan omong kosong saja. Dalam konteks pernyataan Mega itu, bisa dikatakan: Benar, rakyat adalah elemen penting bagi partai politik (PDIP), tetapi makna dari elemen penting itu adalah sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai sumber utama untuk dimanfaatkan, memperoleh dan melanggengkan kekuasaan.

Rakyat dibodohi dengan mengatakan rakyat itu harus taat kepada semua kebijakan presiden, tetapi bersamaan dengan itu, presidennya masih dianggap sebagai petugas partai, yang tanpa pengecualian, bahkan paling utama, harus patuh pada PDIP!

Padahal sistem presidensial ditujukan kepada sistem pemerintahan Republik ini. Artinya presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat tinggi, semua orang, termasuk partai politik pengusungnya tidak boleh mengintervensi apalagi yang menentukan kebijakan presiden.

Saat masih dalam tahapan pemilu presiden, seorang calon presiden memang masih sebagai petugas partainya. Tugasnya adalah, partai akan mewakafkan kadernya itu kepada bangsa dan negara untuk, jika terpilih,  menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya. Maka itu, setelah kadernya itu terpilih sebagai presiden dan dilantik, maka detik itu juga statusnya sebagai petugas partai berakhir. Ia bukan menjadi milik partai lagi, melainkan milik bangsa dan negara. Ia bukan mengabdi dan sumpah setia kepada partainya, tetapi sumpah setia kepada bangsa dan negaranya, kepada rakyatnya.

Tidak mungkin presiden dituntut untuk setia sekaligus kepada rakyat dan partainya, apalagi kerap kehendak partai politik bertentangan dengan kehendak rakyat.

Prinsip ini diakui oleh semua negara demokrasi moderen, oleh karena itu prinsip yang pernah diucapkan oleh Presiden Philipina Manuel Quezon (1878-1944) menjadi begitu terkenal dan dijadikan pegangan mereka, yaitu: “Kesetiaan saya pada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai.”

Kini, Megawati tampil dengan mengumandangkan prinsip yang sangat bertolak belakang daripada prinsip negarawan Philipina itu. Bagi Megawati: Kesetiaan seorang kader PDIP kepada partainya tidak berhenti bahkan tetap harus diutamakan, sekalipun ia sudah menjadi presiden!

Sesungguhnya pernyataan yang disampaikan dengan nada tinggi di dalam pidatonya itu memang sengaja Megawati tujukan kepada Presiden Jokowi. Ia memang sedang marah kepada Jokowi, karena Jokowi tidak melaksankan tugasnya sebagai seorang petugas partai, tetapi sebagai seorang petugas rakyat. Perihal apa itu?

Jawabannya adalah ini ada kaitannya dengan dinamika dan hiruk-pikuk, dan panasnya politik beberapa bulan belakangan ini, khususnya menyangkut gagalnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena pelantikannya dibatalkan Presiden Jokowi. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa yang paling menghendaki Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah Megawati. Megawatilah yang paling diduga bersikeras dan terus mendesak Jokowi, apapun yang terjadi harus tetap melantik bekas ajudannya ketika ia menjadi presiden itu sebagai Kapolri.

Sampai-sampai KPK yang dianggap sebagai penyebab utama gagalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri itu diduga “dihabisi” lewat suatu konspirasi tingkat tinggi. Hasto Kristiyanto pun diduga diutus Megawati untuk menghancurkan karier Abraham Samad sebagai Ketua KPK. Meskipun ia berkali-kali menyangkal, bahkan mengatakan Mega tidak tahu-menahu soal aksinya testimoninya yang menuduh KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka itu karena Ketua KPK Abraham Samad sangat dendam kepada Budi yang dianggap yang menggagalkan dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi di PIlpres 2014 itu. Faktanya sekarang: Hasto pun diangkat Mega sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Apakah ini sebagai imbalannya?

Sebagai Presiden, Jokowi pun akhirnya tidak menuruti kehendak PDIP untuk tetap mempertahankan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan melantiknya. Jokowi menyatakan dengan alasan hukum dan telah terjadi kontroversi yang serius di masyarakat, maka ia memutuskan membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi pun akhirnya memilih Badrodin Haiti sebagai calon tunggal  Kapolri menggantikan Budi Gunawan.

Dengan keputusannya ini, hubungan Megawati/PDIP dengan Jokowi pun menjadi renggang. Sesuatu yang ganjil nyaris terjadi saking marahnya Mega kepada Jokowi atas keputusannya itu, yaitu, adanya kehendak agar PDIP mengajukan hak interpelasi terhadap Jokowi karena keputusannya membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri itu, padahal DPR sudah setuju.

Kemudian setelah hampir dapat dipastikan Badrodin Haiti lolos sebagai Kapolri, dari DPR ada wacana untuk meminta kepada Presiden Jokowi merehabilitasi nama Budi Gunawan, — setelah nanti Polri yang telah dilimpahkan perkara Budi Gunawan oleh Kejaksaan Agung itu menerbitkan SP-3 untuk perkara Budi tersebut. Mungkin saja wacana ini idenya datang juga dari PDIP. Setelah itu, Budi Gunawan akan dijadikan Wakil Kapolri mendampingi Badrodin Haiti. Jika kelak umpamanya Badrodin mengundurkan diri dengan sesuatu alasan, maka otomatis Budi Gunawan-lah yang akhirnya menjadi Kapolri! Rakyat kecele, Mega, PDIP dan DPR tertawa bahagia.

Pada saat Kongres IV PDIP di Sanur, Bali itu, mungkin saja Megawati dan para petinggi PDIP lainnya mencoba lagi berbicara, atau bahkan memerintahkan kepada Presiden Jokowi  yang dianggapnya sebagai petugas partai mereka untuk menjalankan skenario tersebut. Jokowi diperintahkan sebagai petugas partai untuk mengrehabilitasi nama Budi Gunawan, lalu setelah melalui proses di Mabes Polri, Jokowi pun diperintahkan untuk memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri.

Tetapi, rupanya Jokowi masih sadar dan waras, maka itu dia pun kembali menolak, meskipun secara tak langsung ala budaya orang Jawa. Tetapi penolakan halus atau setidaknya tidak mau memberi kepastiannya itu sudah cukup membuat Megawati marah. Itulah akhirnya ia berpidato dengan nada tinggi mengingatkan kepada semua kader PDIP, padahal tujuan utamanya kepada Jokowi, bahwa mereka itu semua adalah petugas partai yang harus patuh kepada kehendak partai.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” serunya dengan nada tinggi.

Jadi, apakah jika Jokowi tetap menolak dijadikan petugas PDIP, dan tetap memilih sebagai petugas rakyat, ia akan dikeluarkan dari partai itu?

Jika itu sampai terjadi, saya pikir sebagian besar rakyat akan menyambutnya dengan penuh suka cita. Dan, anda, PDIP, siap-siap mendapat hukuman rakyat di tahun 2019 nanti! ***

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: