RITUAL ADAT DAYAK PASER DIKRIMINALISASIKAN. POLISI ANGGAP RITUAL ADAT DAYAK SEBAGAI KEJAHATAN

“Polisi Anggap Ritual Adat Dayak Kejahatan”

Sumber:  Gaung AMAN Online . Jaringan Berita Masyarakat Adat

Sidang Kideco Perkarakan Ritual Adat Belian Paser

Norhayati menghadirkan 8 orang saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Kabupaten Paser

 

Erika saksi Ahli u/ Norhayati

Paser 30/03/2015 –Erika sebagai saksi ahli dalam persingan terkait tuntutan UU 162 yang ditujukan kepada Norhayati menyatakan, “ menurut kami UU minerba 162 ini sifatnya tidak serta merta harus dengan kajian dan beraspek perdata karena perlu ada pembuktian hak secara perdata. Jadi harus melihat fakta di lapangan yang merupakan pembuktian penuntut umum. Apakah obyek dan subyek dalam hal ini sudak cukup, kegiatan menghalang-halangi harus diperjelas bentuknya apakah menggunakan parang, mandau dan senjata tajam lainnya atau ritual adat belian seperti dimaksud dalam persidangan ini.

“Perlu ada kajian yang sangat komprehensif, karena karena melibatkan hukum-hukum yang memperbolehkan dan diterima sebagai hukum adat,” papar Erika akademisi bidang hukum agraria, hukum kontrak, hukum adat dayak dan hukum pertambangan minerba.

Kesaksian lain juga penegasan secara hukum adat oleh Elisason Kepala Adat Besar Dayak Kaltim, “secara adat ritual belian yang dilakukan oleh Norhayati disebut melas hutan yang bertujuan merevitalisasi hutam yang sudah rusak dan itu diakui secara adat. Sedangkan kalau terjadi kriminalisasi terhadap Norhayati karena melakukan ritual adat, saya malah mempertanyakan kembali. Negara ini mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat termasuk hak-hak tradisionalnya termasuk melakukan ritual adat. Kemudian Kideco mengkriminalisi Norhayati menggunakan alat-alat negara, apa urusan kideco mempengaruhi Norhayati dengan menggunakan alat Negara?,” papar Elisason

Berita Komunitas

 

 

 

 

 

 

Sidang kriminalisasi ritual

Tidak ada alasan kriminalisasi terhadap Norhayati karena dia tidak melakukan ritual adat di tempat orang lain, tapi di tanahnya sendiri, tempat leluhur turun – temurun hingga ke zaman dia. Saya justru mengganggap tambang yang mengganggu Norhayati, karena dari dokumen yang saya lihat. Kideco mengakui hak-hak Norhayati, ini bisa dilihat dari beberapa negosiasi harga. Tapi tidak pernah ditemukan harga yang cocok karena terlalu rendah.
Tapi sebelum proses bernegosiasi selesai perusahaan malah melakukan penggalian dan merusak lahan. Namun ketika Norhayati mengenali tanahnya sebagai hak yang belum dilepas, malah dikriminalisasi. Harusnya Kideco yang dikriminalisasi, karena datang dari luar dan merusak lahan hak Norhayati, jadi jangan terbalik kita berfikir,” pungkas Elisason****Tim Infokom AMAN Kaltim/ Hairudin Alexander

Sidang belum menghasilkan keputusan, akan dilanjutkan sidang mendengarkan tuntutan jaksa, berlangsung pada 07 April 2014

Sidang Kriminalisasi Ritual Adat Paser

Kideco Hadirkan Saksi Ahli, Tapi Diragukan

saksi ahli disumpah

Paser 24/3/2015 – Pada sidang kriminalisasi Ritual Adat Paser 23 Maret 2015 lalu PT Kideco kembali menghadirkan dua orang saksi ahli dari Badan Pertanahan Provinsi dan Dinas Pertambangan Provinsi yaitu Safaat dan Arifin di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Paser (23/3/ 2015) lalu.

Kedua saksi tersebut mengaku merupakan saksi ahli, tetapi tidak memiliki surat tugas dan cenderung memberikan kesaksian secara perdata padahal proses yang berlangsung merupakan persidangan pidana.

Norhayati sebagai terdawa dalam kasus kriminalisasi Ritual Adat Belian Paser ini mengatakan sudah melayangkan keberatan atas kesaksian yang bersifat perdata. Nenurut Norhayati, kedua saksi ini merupakan saksi ahli tapi tidak ahli “Saksi menyatakan bahwa Kideco telah memenuhi seluruh persyaratan dari pemerintah, tapi ternyata dalam perkembangannya tidak ada,” papar Norhayati

Ketika ditanya apakah mereka tahu ada tanah yang belum dibayar oleh Kideco, mereka jawab tahu. Menurut saya kedua saksi ahli ini merupakan saksi jadi – jadian. Sebagai saksi ahli mereka tidak mengerti arti dari pasal 135 dan 136 yang terdapat pada UU No. 4 Minerba. Saksi ahli perusahaan ini harus belajar lagi karena dalam UU Minerba jelas disebutkan bagi mereka yang mengeksplorasi harus mendapat persetujuan. Akan tetapi menurut saksi dan jaksa, apabila pemerintah telah membayar kewajibanya untuk mendapat izin pinjam pakai dengan PKT2B itu sudah selesai melaksanakan kewajiban dan tidak perlu lagi membayar kepada masyarakat.

Dari pernyataan tersebut jelas kedua saksi merupakan saksi jadi – jadian karena tidak ada satupun undang -undang yang menyebut bahwan apabila perusahaan telah membayar kepada pemerintah maka tidak perlu lagi membayar kepada pemilik hak atas tanah. Padahal Pada UU 135 dan 136 minerba sudah jelas, artinya walaupun perusahaan ini mendapat izin usaha dari Tuhan-pun dia tetap harus melaksanakan sesuai pasal tersebut,” cetus Norhayati ***Haerudin Alexander

 

 

Warga Adat Paser Nekat Duduki Kantor PT Kideco

Paser 18 Februari 2015 – Ratusan warga masyarakat adat Paser yang berhimpun dari berbagai organisasi seperti Paser Bekeray dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sejak pagi mengepung Pengadilan Negeri Kabupaten Paser, Tana Grogot. Pengepungan massa terkait dengan dilaksanakannya sidang lanjutan antara warga ahli waris pemilik lahan di Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang melawan Perusahaan tambang batubara asal Korea, PT. Kideco Jaya Agung (KJA).

Sidang sudah berlangsung dijalankan sejak november 2014 lalu, dalam agenda mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi tergugat kasus pidana yang dituduhkan kepada Dra. Norhayati, MT. Perempuan berumur 58 tahun tersebut sebelumnya didakwa dengan pasal 162 UU Minerba No. 4 tahun 2009 yang menganggap Norhayati beserta para ahli waris dan masyarakat adat Paser yang menyelenggarakan Upacara Adat Balian Paser sebagai upaya merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Kideco Jaya Agung.

Kasus yang bermula pada tahun 2009, saat warga memprotes perampasan lahan seluas 598 Ha yang dilakukan oleh PT. Kideco Jaya Agung ini, mendapat penjagaan ketat aparat kepolisian Resort Kabupaten Paser. Sedikitnya 70 orang personil berikut pasukan bersenjata nampak berbaris di depan Pengadilan Negeri Tahan Grogot Kab. Paser sejak persidangan dimulai pukul 10.00 pagi waktu setempat.

“Sebelum kriminalisasi yang dilakukan Kideco Jaya Agung pada diri saya, Kideco Jaya Agung juga menggugat keabsahan kepemilikan lahan secara perdata. Namun putusan hakim menolak gugatan mereka dan menerima sebagian eksepsi saya pada 30 mei 2013 melalui putusan nomor 23/Pdt.G/2012/PN.TG,” ujar Norhayati menjelaskan.

 

https://i0.wp.com/gaung.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/02/MA_Paser_meradang-Kideco.jpg

Polisi Anggap Ritual Adat KejahatanWarga Adat Paser Meradang

Siap-siap menembak siapa, Tuan? Senapan tidak pernah menakutkan Dayak dan tidak pernah menyelesaikan persoalan agraria (Tambahan komentar dari KS)

 

Tak habis di ruang persidangan, warga melanjutkan protesnya dengan mendatangi dan menduduki kantor besar PT. Kideco Jaya Agung selama 11 jam terhitung sejak pukul 13.00. Ratusan warga masyarakat adat yang menggunakan pakaian adat pontun, mandau, dan atribut adat lainnya nampak menduduki mulai dari teras hingga ruang pertemuan.Desakan warga agar pimpinan PT. Kideco Jaya Agung menemui mereka baru terwujud setelah aksi sweeping berlangsung hingga pukul 5 sore.

Sejumlah tuntutan warga yang disampaikan antara lain, mendesak pencabutan gugatan dan laporan yang ditujukan Kideco Jaya Agung kepada warga masyarakat adat Paser karena melakukan ritual adat Balian. Selain itu warga juga mendesak pimpinan Kideco untuk dibawa ke persidangan adat yang akan dilaksanakan 23 februari 2015 mendatang.
Ketegangan sempat berlangsung karena pimpinan Kideco Jaya Agung, Mr. Lee Seung Yeon, tak kunjung mau menyepakati perjanjian dan dianggap mengulur-ulur waktu.

Warga baru bubarkan diri saat akhirnya perundingan berlangsung yang difasilitasi Kapolres Kabupaten Paser dan Kapolsek Batu Sopang atas persetujuan Lee Seung Yeon dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan.
Menurut Arsihan Bahriadi, salah seorang anggota Dewan Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Pasal 162 UU Minerba tersebut merupakan pasal yang berpotensi dan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga. Sebaliknya, menurut Pria asli Paser ini, perusahaan sesungguhnya sudah melanggar sejumlah Undang-undang, mulai dari Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 135 dan 136 UU Minerba No. 4 Tahun 2009, bahwa setiap perusahaan tambang harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan tambang. “Parahnya lagi tindakan Kideco telah menghina masyarakat adat karena telah memvonis upacara adat Balian Paser sebagai kejahatan. Sudah seharusnya masyarakat adat marah,” pungkas Arsihan Bahriadi****Ade

 

 

https://i2.wp.com/gaung.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/02/Paser-Bekerai.png

 

Paser Bekerai Akan Laksanakan Ritual Adat Melas Taun

 

 

 

https://i1.wp.com/gaung.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/02/ritual-mayar-melas-taun_paser.jpg

Ritual Belian yang dikriminalisasikan

Paser 12/02/2015 – PD AMAN Paser bersama Pengurus Pusat Penggerak Paser Bekerai kembali meramaikan Tana’ Paser, Kalimantan Timur. Agak berbeda dengan kegiatan aksi sebelumnya, kali ini Paser Bekerai akan melaksanakan Ritual Adat Melas Taun dengan maksud untuk menuaikan hajat (Mayar Niat) dimana sebelum aksi tanggal 29 Desember 2014 dan Rapat Besar Adat Paser tanggal 14 januari 2015 bersepakat melakukan ritual adat jika tuntutan masyarakat adat Paser dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Paser.

Ritual Melas Taun ini bertujuan untuk membersihkan kampung dari bala mara bahaya dengan ritual adat Belian dan Selamatan. Demi terwujudnya kampung Tana’ Paser yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Rencana Ritual Adat Melas Taun ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Maret 2015 di Tepian Batang Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Rencananya Ritual Melas Taun ini akan dihadiri oleh para Tokoh-tokoh adat yang ada di Kalimantan. “Kita akan undang mereka untuk menyaksikan ritual adat ini, dan Paser Bekerai berharap ini akan mendapat perhatian dalam skala nasional, karena ini merupakan ritual besar yang melibatkan para tokoh adat dari penjuru adat di Tana’ Paser,” papar Syukran Amin Pengurus Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan Koordinator Utama Paser Bekerai***

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: