Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Antara/Andika Wahyu)

Jakarta – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus menilai kongres PDIP di Bali sesungguhnya tidak tepat disebut sebagai kongres.

Pasalnya, kongres yang identik sebagai ajang perebutan kekuasaan hampir pasti tak akan terjadi. Aroma kongres diperkirakan tidak akan dihiasi dinamika demokrasi di mana terjadi persaingan antar kandidat.

“Penyebutan ini hanya satu strategi untuk mengarahkan mata publik ke Bali demi mendengar pidato ketua Umum Megawati yang didaulat menjadi ketua umum tanpa pemilihan. Kongres PDIP di Bali lebih tepat disebut sebagai rapat konsolidasi partai,” kata Lusius di Jakarta, Rabu (8/4) malam.

Ia mengakui jika bicara tentang kesolidan, PDIP memang jagonya dibandingkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar yang merupakan parpol besar warisan Orde Baru (orba). Namun demi soliditas itu, PDIP secara sistematis mematikan makna demokrasi sesungguhnya.

“Sebuah organisasi biasanya ditandai dengan suksesi yang menjadi ajang unjuk kebolehan kader dalam bersaing merebut kekuasaan parpol. Jika kongres disiapkan hanya untuk mendaulat ketua umum lama tanpa proses terbuka yang memberikan kesempatan yang sama bagi kader untuk bersaing, maka kongres sesungguhnya hanya formalitas belaka,” jelasnya.

Dia menambahkan, isu kepemimpinan menjelang Pemilu 2019 nanti akan lebih berwarna. Dinamika politik akan ditandai dengan kehadiran sosok-sosok baru yang terinspirasi oleh Jokowi untuk bertarung meraih kekuasaan setingkat presiden.

Dengan demikian jualan figur lama mungkin tak terlalu menarik lagi pada 2019. Di saat itulah, kebesaran PDIP akan diuji serius, apakah partai itu siap berlanjut tanpa Megawati.

Suara Pembaruan

Robertus Wardhy/WBP