MENTERI SUSI KECEWA TUNTUTAN KAPAL HAI FA

MENTERI SUSI KECEWA TUNTUTAN KAPAL HAI FA
AntaraNews.Com, Senin, 23 Maret 2015 19:45 WIB
Menteri Susi kecewa tuntutan kapal Hai Fa

Pemberantasan Ilegal Fishing Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing Mas Achmad Sentosa (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Ray Mabus di Jakarta, Senin (23/3). (ANTARA FOTO/David Muharmansyah)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kecewa terhadap ringannya tuntutan yang diajukan jaksa terhadap kapal MV Hai Fa berbobot sekitar 3.000 Gross Tonnage (GT) yang diduga mencuri ikan di Indonesia.

“Setelah kami teliti, hasilnya sangat mengecewakan,” kata Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.

Menurut Susi yang baru pulang dari kunjungannya ke Amerika Serikat itu, dirinya merasa sangat sedih dan marah karena kerja keras yang dilakukan hingga tengah malam ternyata menghasilkan seperti ini.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya akan melakukan tahap penyelidikan ulang setelah ada hasil putusan dalam kasus tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan, putusan yang tegas adalah hal yang sangat penting karena hal itu melindungi sumber daya perikanan di kawasan perairan RI.

Ia juga mengingatkan bahwa mengatasi pencurian ikan dari pihak kapal asing merupakan langkah awal untuk mensejahterakan nelayan tradisional yang ada di berbagai daerah di Tanah Air.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengkritik lemahnya tuntutan yang diajukan jaksa terhadap kapal MV Hai Fa yang ditangkap aparat di perairan Kawasan Timur Indonesia.

“KNTI menyesalkan lemahnya tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Ambon dengan sebatas denda Rp250 juta, atau subsider penjara selama enam bulan kepada nakhoda,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik kepada Antara di Jakarta, Minggu (22/3).

Editor: Aditia Maruli

MENTERI SUSI CARI BUKTI BARU PELANGGARAN KAPAL HAI FA

AntaraNews.Com,  Rabu, 25 Maret 2015 18:08 WIB |Pewarta: Ade Irma Junida

Menteri Susi cari bukti baru pelanggaran kapal Hai Fa

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan MV Hai Fa, kapal berbobot mati 4.306 gross ton yang diduga melakukan penangkapan ikan liar atau illegal fishing yang ditangkap Desember lalu.

Dalam rakor evaluasi penanganan penangkapan ikan liar di Jakarta, Rabu, menteri Susi menegaskan pihaknya tidak bisa membiarkan pelaku praktik illegal fishing bisa mendapat hukuman ringan seperti halnya MV Hai Fa yang hanya dituntut denda sebesar Rp200 juta dan subsider hukuman penjara selama enam bulan.

“Saya sudah meminta satuan kerja KKP melakukan analisa dan evaluasi kepada Kapal MV Hai Fa itu sendiri untuk mencari bukti-bukti baru. Bahkan Bea Cukai tadi melaporkan, Hai Fa ini masuknya juga tidak terdaftar, karena pernah dimiliki perusahaan Indonesia,” ungkapnya.

Selain tidak terdaftar masuk perairan Indonesia, kapal tersebut juga tidak memiliki pemberitahuan impor barang (PIB).

“Padahal berdasarkan Juanda Clause, kan tidak boleh kapal asing masuk merajalela kemana-mana. Kalau terjadi ini namanya meremehkan Juanda Clause yang kita pakai,” tandasnya.

Nakhoda kapal MV Hai Fa Zhu Nian Lee, sebelumnya dituntut denda sebesar Rp200 juta dan subsider hukuman penjara enam bulan karena melanggar Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon.

Tuntutan itu dilayangkan karena nakhoda diduga secara sengaja ingin menyelundupkan 900 ton ikan, termasuk jenis yang dilarang ekspor ke Tiongkok.

Namun, kapal tersebut lolos dari sejumlah dakwaan seperti telah berlayar tanpa Surat Laik Operasi (SLO) dan tidak mengaktifkan “transmitter” Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS).

Atas tuntutan yang “ringan” itu, Susi mengaku tak tinggal diam dan akan melakukan analisa dan evaluasi termasuk melarang kapal tersebut keluar dari perairan Ambon.

“Saya tidak mengerti mengapa hakim dan jaksa di PN Ambon bilang saya harus menghormati hukum, padahal saya menghormati hukum kedaulatan. Semestinya kita prihatin ada pihak yang tidak melihat Hai Fa dari sisi bangsa berdaulat yang sedang mencanangkan diri menjadi poros maritim,” tukasnya.

Penenggelaman kapal, menurut Susi, bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang inkrah seperti tertuang dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat 1 dan 4.

“Australia saja do the same thing (lakukan hal yang sama), tidak perlu pengadilan. Dan kita semestinya tidak ragu. Soal bilateral, cerita itu tidak ada, memang ancaman mereka mau bawa arbitrasi ke mana? Toh illegal fishing itu musul global,” ujarnya.

Editor: Aditia Maruli

Gebrakan Menteri Susi menguntungkan sektor perikanan Bali

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) didampingi Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing Mas Achmad Sentosa (kanan) dan Sekjen KKP Syarif Widjaja (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Ray Mabus di Jakarta. (ANTARA FOTO/David Muharmansyah)

Denpasar (ANTARA News) – Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap kapal-kapal ilegal yang beroperasi menangkap ikan di perairan Indonesia mulai membuahkan hasil yang signifikan bagi pengusaha sektor perikanan Bali.

“Pertumbuhan hasil tangkapan ikan laut pada triwulan IV 2014 mencapai 98 persen (yoy) yakni sebanyak 10,6 ribu ton angka yang cukup baik,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III, Dewi Setyowati di Denpasar Selasa.

Dalam laporan kajian ekonomi regional Bali disebutkan bahwa, berdasarkan hasil survei, tingginya angka pertumbuhan tersebut berkat kondisi cuaca yang lebih mendukung dibandingkan tahun sebelumnya serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang dilakukan secara konsisten.

Namun perkembangan kinerja subkategori perikanan masih dibayangi dengan beberapa perusahaan eksportir Provinsi Bali yang masih belum memenuhi standar negara pembeli ikan dari Bali sehingga kinerja ekspor perikanan khususnya ikan tuna mengalami perlambatan.

Walau dalam volume pengiriman tuna ke pasaran ekspor naik hingga 60 persen dari sebanyak 16.337 ton tahun 2013 bernilai 76,8 juta dolar AS, menjadi 26.168 ton tahun 2014, dengan perolehan devisa hanya 78,4 juta dolar atau berkurang dua persen, pada hal volume naik 60 persen.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali mencatat bahwa akibat cuaca kurang menguntungkan di awal tahun 2014 sehingga hasil tangkapannya berkurang maka perolehan devisa sektor perikanan selama 2014 hanya 113 juta dolar melorot 1,5 persen dari sebelumnya 114,8 juta dolar.

Perdagangan sektor perikanan Bali sebagian besar berupa tuna segar maupun yang sudah dibekukan guna memenuhi permintaan pasar mancanegara, disamping juga memperdagangkan kepiting, ikan kakap, ikan kerapu, lobster dan ikan hias hidup.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat Jepang menjadi pasaran potensial ekspor ikan dan udang dari Bali yang menyerap 30,76 persen dari total pengapalan hasil perikanan dan kelautan Pulau Dewata.

Disusul Amerika Serikat yang menampung 19,60 persen dan ditempat ketiga pembeli terbesar sektor perikanan Bali adalah Taiwan dengan 12,66 persen serta sisanya diserap oleh berbagai negara lainnya di belahan dunia.

Editor: Ella Syafputri
MENTERI SUSI: ALIH MUATAN DI LAUT TETAP DILARANG
AntaraNews.Com,ComJumat, 27 Februari 2015 21:17 WIB
Menteri Susi: alih muatan di laut tetap dilarang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan “transshipment” atau alih muatan di tengah laut tetap dilarang karena berpotensi melarikan sumber daya ikan Indonesia ke luar negeri.

“Meski transhipment diizinkan dengan persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, tidak menjamin masalah selesai,” kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Susi, jika diizinkan maka para pelaku usaha pasti akan berpikir ulang dan menempuh berbagai cara agar ikan hasil tangkapan tersebut bisa dikirim langsung ke luar negeri tanpa harus didaratkan di pelabuhan Indonesia.

Susi mengatakan kasus seperti itu kerap terjadi di perairan di hampir seluruh wilayah laut Indonesia.

“Misalnya di perairan Bitung, Sulawesi Utara, banyak ikan tuna asal Indonesia dibawa ke General Santos di Filiphina dengan modus transshipment di wilayah perairan daerah perbatasan,” katanya.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaskan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait dengan larangan “transshipment” atau alih muatan di tengah laut tidak boleh kendor atau dilonggarkan.

“Menteri Kelautan dan Perikanan tidak boleh kendor dengan memperbolehkan kembali alih muatan di tengah laut,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, “transshipment” bakal berakibat antara lain kepada menghilangnya pemasukan Negara akibat hilangnya pendapatan bukan pajak di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, misalnya jasa pelabuhan perikanan.

Dalam hal ini, ujar dia, masyarakat pelaku perikanan skala kecil dan industri dalam negeri kehilangan kesempatan untuk ikut mengolah bahan mentah.

“Kedua, pelabuhan pangkalan dalam negeri dianggap tidak berkualitas dibandingkan pelabuhan di negara lain untuk pendaratan hasil tangkapan ikan,” katanya.

Ia menjelaskan, hal dapat dinilai merugikan negara akibat selisih harga jual dalam mata rantai perdagangan produk perikanan, khususnya upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan sebelum komoditas itu diekspor.

Ketiga, lanjutnya, volume hasil tangkapan ikan yang dialihmuatkan di tengah laut tidak bisa terdata dengan pasti oleh otoritas sehingga menyulitkan pengambil kebijakan untuk mengevaluasi ketersediaan stok ikan.

“Pengalaman buruk inilah yang dialami oleh negara-negara di kepulauan Pasifik berkenaan dengan pengelolaan ikan tuna yang tidak didaratkan ke pelabuhan pangkalan sebagaimana diatur, di antaranya Kepulauan Solomon sebanyak 2,201 ton,” kata Sekjen Kiara.

Editor: Tasrief Tarmizi

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: