MENTERI SUSI: ALIH MUATAN DI LAUT TETAP DILARANG

MENTERI SUSI: ALIH MUATAN DI LAUT TETAP DILARANG 
AntaraNews.Com,Jumat, 27 Februari 2015 21:17 WIB |
Menteri Susi: alih muatan di laut tetap dilarang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan “transshipment” atau alih muatan di tengah laut tetap dilarang karena berpotensi melarikan sumber daya ikan Indonesia ke luar negeri.

“Meski transhipment diizinkan dengan persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, tidak menjamin masalah selesai,” kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Susi, jika diizinkan maka para pelaku usaha pasti akan berpikir ulang dan menempuh berbagai cara agar ikan hasil tangkapan tersebut bisa dikirim langsung ke luar negeri tanpa harus didaratkan di pelabuhan Indonesia.

Susi mengatakan kasus seperti itu kerap terjadi di perairan di hampir seluruh wilayah laut Indonesia.

“Misalnya di perairan Bitung, Sulawesi Utara, banyak ikan tuna asal Indonesia dibawa ke General Santos di Filiphina dengan modus transshipment di wilayah perairan daerah perbatasan,” katanya.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaskan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait dengan larangan “transshipment” atau alih muatan di tengah laut tidak boleh kendor atau dilonggarkan.

“Menteri Kelautan dan Perikanan tidak boleh kendor dengan memperbolehkan kembali alih muatan di tengah laut,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, “transshipment” bakal berakibat antara lain kepada menghilangnya pemasukan Negara akibat hilangnya pendapatan bukan pajak di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, misalnya jasa pelabuhan perikanan.

Dalam hal ini, ujar dia, masyarakat pelaku perikanan skala kecil dan industri dalam negeri kehilangan kesempatan untuk ikut mengolah bahan mentah.

“Kedua, pelabuhan pangkalan dalam negeri dianggap tidak berkualitas dibandingkan pelabuhan di negara lain untuk pendaratan hasil tangkapan ikan,” katanya.

Ia menjelaskan, hal dapat dinilai merugikan negara akibat selisih harga jual dalam mata rantai perdagangan produk perikanan, khususnya upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan sebelum komoditas itu diekspor.

Ketiga, lanjutnya, volume hasil tangkapan ikan yang dialihmuatkan di tengah laut tidak bisa terdata dengan pasti oleh otoritas sehingga menyulitkan pengambil kebijakan untuk mengevaluasi ketersediaan stok ikan.

“Pengalaman buruk inilah yang dialami oleh negara-negara di kepulauan Pasifik berkenaan dengan pengelolaan ikan tuna yang tidak didaratkan ke pelabuhan pangkalan sebagaimana diatur, di antaranya Kepulauan Solomon sebanyak 2,201 ton,” kata Sekjen Kiara.

Editor: Tasrief Tarmizi

 

MENTERI SUSI AKAN TERBITKAN ROADMAP PENGELOLAAN PULAU KECIL TERLUAR
Rabu, 4 Maret 2015 17:20 WIB. Pewarta: Monalisa
Menteri Susi akan terbitkan roadmap pengelolaan pulau kecil terluar

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Pesisir Barat, Lampung (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan memfasilitasi dan mengeluarkan roadmap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

“Ini akan menjadi panduan semua pihak dalam mendukung pengelolaan pulau-pulau kecil terluar,” kata Menteri Susi di sela rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Rabu.

Susi menjelaskan pendekatan dan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan PPKT antara lain pulau kecil terluar berpenduduk dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan sosial dan ekonomi seperti penyediaan sarana prasarana dasar seperti air bersih, listrik, dermaga dan sarana komunikasi.

Sedangkan untuk pulau kecil terluar tidak berpenduduk melalui penguatan pengelolaan keamanan dan konservasi laut.

Menurut dia, pilihan untuk mendorong agenda konservasi laut di pulau kecil terluar berpenduduk sangat beralasan karena dua hal yaitu mengefektikan penguasaan pulau kecil terluar oleh pemerintah Indonesia sebagai batas laut negara dan upaya mencapai target 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada tahun 2020.

“Untuk mendukung upaya untuk menjadikan pulau kecil terluar tidak berpenduduk sebagai kawasan konservasi maka perlu dilakukan penguatan regulasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendorong kebijakan, regulasi dan program konservasi laut di PPKT tidak berpenduduk melalui produk hukum tertulis dan implementasi nyata di lapangan sehingga, lanjutnya, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengelola perbatasan tidak saja bagi kepentingan nasional tapi juga bagi kepentingan diplomasi Indonesia di forum internasional.

Selain itu, Susi juga berharap agar nantinya nelayan memiliki asuransi karena resiko pekerjaan yang tinggi.

“Harapannya nelayang ada asuransi karena besarnya resiko untuk menghidupi keluarga dan harus jauh dari keluarga. Selain itu, pendidikan terjamin untuk nelayan dan keluarganya,” tuturnya.

Editor: Aditia Maruli

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: