NEGARA GAGAP DEMOKRASI

NEGARA GAGAP DEMOKRASI

 

Kita juga bukan Tiongkok yang dengan enteng memblokir situs-situs yang dianggap berpotensi mengguncang stabilitas negara.

 

Pengadilan Negeri Bandung dan Yogyakarta, Selasa (31/3), menjatuhkan hukuman pada Wisni Yetti dan Florence Saulina Sihombing. Mereka dihukum lima dan dua bulan penjara atas dakwaan pencemaran nama baik.

Putusan Wisni lebih berat dari tuntutan jaksa, yang menuntut penjara empat bulan dan denda Rp 10 juta.

Wisni dipidanakan suaminya, Haska Etika, karena chatting via Facebook dengan bekas kawan SMP-nya, Nugraha, pada 2011.
Haska melaporkan isi chatting Wisni ke Polda Jawa Barat pada 2014. Ia menuduh istrinya mendistribusikan dan mentransmisikan kalimat atau bahasa yang bersifat asusila.

Haska memasukkan laporan ini ke polisi setelah menggugat cerai istrinya. Dalam proses perceraian, Wisni melaporkan Haska melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Haska melaporkan Wisni dengan alat bukti print out percakapan Wisni dengan Nugraha di laman Facebook dalam kurun tiga bulan tahun 2001.

Wisni didakwa Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman hukuman sampai enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Di Yogyakarta, Florence, yang mengunggah makian pada warga Yogyakarta dalam statusnya di jejaring sosial Path, Agustus 2014, akhirnya dijatuhi hukuman dua bulan penjara, dengan masa percobaan enam bulan serta denda Rp 10 juta subsider satu bulan penjara oleh majelis hakim.

Kasus ini bermula pada 28 Agustus 2014, ketika Florence menulis status bernada makian di Path, setelah ditolak ketika membeli bahan bakar motornya karena dianggap melanggar antrean. Status itu menyebar di berbagai jejaring sosial lain, kemudian menimbulkan kemarahan publik.
Sehari setelahnya, Florence sempat meminta maaf, tetapi polisi tetap memeriksanya pada 30 Agustus 2014 atas dasar laporan warga.
Kemudian polisi menahannya selama 24 jam. Polisi sempat membebaskan Florence atas desakan sejumlah pihak, tetapi atas laporan kelompok masyarakat lainnya kasusnya berlanjut hingga ke pengadilan. Sama seperti Wisni, Florence dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.

Sebelum kasus Wisni dan Florence, Ervani Emihandayani, seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta, harus mendekam di penjara karena dijerat pasal serupa, gara-gara mengeluhkan mutasi kerja suaminya di laman Facebook-nya.

Deretan kasus semacam ini agaknya akan makin panjang. Desakan sejumlah kelompok, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), agar pemerintah merevisi UU ITE tak dihiraukan hingga sekarang. AJI mengingatkan, Pasal 27 dan 28 UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik dan penghinaan dinilai mengancam kebebasan pers.

Pasal 27 UU ITE berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Sementara itu, Pasal 28 Ayat 2 berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.”

Sanksi pelanggaran pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp 1 miliar, sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat 1.

Dua hari sebelum vonis dijatuhkan, Minggu (29/3), pemerintah memblokir 22 situs yang dinilai menyebarkan paham radikal.

Vonis terhadap Wisni dan Florence serta pemblokiran situs mengundang kecemasan kita terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Apakah kita akan becus berdemokrasi jika kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat yang kita nikmati sejak 17 tahun lalu, hari ini sudah membuat kita tergagap-gagap?

Kita memang bukan Amerika yang telah memiliki tradisi panjang demokrasi. Amerika bisa menenggang kebebasan berpendapat sampai level yang membuat sebuah poster anti-Islam yang diciptakan komunitas Yahudi dibiarkan tertempel di dinding subway dan seorang pendeta sektarian berkoar-koar menyudutkan Islam di Times Square.

Namun, kita juga bukan Tiongkok yang dengan enteng memblokir situs-situs yang dianggap berpotensi mengguncang stabilitas negara.

Kita adalah Indonesia yang memiliki pembentukan bangsa yang berbeda dari Amerika dan Tiongkok. Kita tak perlu takut negara ini akan kacau dengan keriuhan informasi dan kebebasan berpendapat. Warga negara adalah komunitas politik yang bisa membela dirinya sendiri. Negara hanya perlu menetapkan aturan yang proporsoinal untuk tak membuat kebebasan berpendapat berubah menjadi kebebasan bertindak dan menghakimi antarwarga/antarkomunitas.

Kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat memang seperti pisau bermata dua. Saat satu mata “menyobek” orang lain, satu mata lainnya mengenai diri sendiri. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan membuat tumpul kedua sisinya.
Pemerintah sebaiknya harus mulai memikirkan keterbukaan akses informasi publik, alih-alih sibuk mengurusi pengaduan tentang “curhat” status di jaringan media sosial. *

Sumber : Sinar Harapan

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: