DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?

 

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?
Oleh Kusni Sulang

Sebanyak 20 perusahaan dari perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit, pertambangan , dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenakan denda oleh Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun 2014. Perusahaan tersebut melakukan operasi sebelum izin dan syarat lainnya lengkap. (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Denda yang diberikan terhadap 20 perusahaan tersebut (yang daftarnya disiarkan oleh Radar Palangka 30 Maret 2015), bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Total denda yang diperoleh dari 20 perusahaan tersebut sekitar Rp.13 miliar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto mengatakan perusahaan, perusahaan yang dikenakan denda tersebut adalah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut diantaranya, belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Sipet, nampaknya bangga sudah mendapatkan denda sejumlah Rp.13 miliar dari perusahaan-perusahaan yang “belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi” yang dengan kata lain belum clean and clear (CnC). Jumlah 20 perusahaan yang belum CnC yang didenda ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan 250 yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Jumlah denda Rp.13 miliar itu pun bagi PBS bukanlah jumlah besar, apalagi jika dibandingkan dengan laba yang mereka raup secara non CnC alias cara-cara kotor.
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memaparkan, sebelum ada evaluasi ulang izin usaha, di Kalteng ada 556 IUP yang masuk dalam kategori clean and clear (CnC) dan 297 IUP yang masuk dalam kategori non-CNC. Dari 297 IUP itu, hingga 5 Desember 2014 lalu hanya ada 81 perusahaan yang menyerahkan dokumen evaluasi IUP. ”Ada 216 IUP yang tak melengkapi data. Dari 81 IUP itu, yang lolos (berstatus CnC) hanya ada 4”. Dan dari 77 IUP yang belum lolos kategori CNC, setelah dikaji ulang, ada 43 IUP yang lolos CNC tetapi bersyarat. Adapun 34 IUP lainnya sama sekali tidak lolos CNC. Dengan demikian, total ada 250 IUP yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Seusai rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014 lalu itu, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memerintahkan bupati/walikota di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mencabut 250 izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (NCC). “Ini bukan lagi rekomendasi, melainkan perintah mencabut”, ujar Teras. Hanya saja perintah ini sampai detik ini tidak dilaksanakan. Apakah perintah itu sekarang dirubah menjadi denda? Denda yang bagi PBS tidak lebih dari remah-remah belaka. Pertanyaan lain, apakah setelah denda dibayar, perusahaan-perusahaan besar swasta tersebut lalu bisa leluasa melanjutkan eksploitasi mereka? Apakah pembayaran denda merupakan cara untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi CnC? Saya tidak tahu nama lain kebijakan begini daripada melegalkan perampokan terhadap rakyat Kalteng, cq Dayak. Dalam hubungan ini, ada bupati di samping pembaca yang mengatakan bahwa masalah sengketa agrarian tidak harus ia tangani, cukup oleh bawahannya padahal sumber sengketa bermula dari ulah kebijakannya. Saya tidak tahu nama lain bagi sikap bupati begini, kecuali bupati tidak bertanggungjawab. Mau enaknya sendiri. Kepada para pemilih, saya bertanya: Apakah dahulu Anda tepat memilih? Apakah sikap cuci tangan begini bukannya salah satu cara membungkus kolusi dan gratifikasi? Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu sarang kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.. Memilih kembali calon jenis begini sama dengan memperpanjang kesengsaraan dan membiarkan perampokan merajalela. Tidakkah sebaiknya kita seperti petani Indian Chiapas, Meksiko, berkata: Basta! Cukup!? []

 

 

INVESTASI HARUS LIBATKAN DESA
Oleh Yashinta Difa

Radar Sampit-ANTARA News, 5 April 2015 – Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Sutoro Eko, menegaskan betapa penting peran desa untuk dilibatkan sebagai pemegang saham dalam investasi skala besar yang masuk ke wilayah desa tersebut.
“Investasi besar selalu berdampak ke lingkungan dan sosial sehingga tidak adil kalau orang setempat hanya jadi penonton,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Selama ini warga desa hanya mendapat dana pertanggungjawaban sosial dari para investor yang menurutnya tidak mendidik dan memperkuat kesejahteraan mereka.
Untuk itu Eko mengusulkan pelaksanaan program pemangkuan kepentingan, dimana desa juga dilibatkan sebagai pemegang saham atas lahan desa yang menjadi sasaran investasi.
Sebagai contoh ia menyebutkan salah satu desa di Banten Selatan yang sudah memulai pengelolaaan lahan desanya dengan dibantu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“AMAN mengkoordinasi pihak pemuda, desa, dan adat untuk menjalin musyawarah tentang pembagian pengelolaan lahan desa sehingga jika ada lagi investor masuk sudah jelas masing-masing memperoleh berapa,” katanya.
Desa tersebut memiliki 15 hektare lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT. Aneka Tambang.
Warga desa pun diedukasi tentang program “green economy” yaitu program untuk memanfaatkan sumber daya alam, misalnya emas dan kelapa sawit, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sehari sebelumnya Sutoro menyampaikan materi dalam diskusi mengenai pengembangan petani sawit mandiri terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Diskusi tersebut digagas Greenpeace Indonesia dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, mengatakan, kerja sama ini sebagai inovasi melanjutkan kegiatan ekonomi secara lebih baik baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Bila pertanian rakyat skala kecil dikelola dengan baik maka produktivitasnya akan lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pada 2013 lahan pekebun skala kecil mencapai 5,8 juta Hektare, dengan luas rata-rata dua Hektare per rumah tangga.
Sementara produksi minyak sawit mentah oleh pekebun kelapa sawit sepanjang 2012 mencapai 8,78 juta ton atau mencapai 33,13 persen dari total produksi minyak sawit mentah nasional sebesar 26,5 juta ton pada tahun yang sama.

 

 

Hak Atas Tanah Bukan Sebatas Prosedur Legal

 

Radar Sampit, 5 April 2015. Harian Kompas pada 13 Maret 2015 lalu telah menyelenggarakan diskusi dengan reforma agraria sebagai salah isu dalam tema utama “ Telaah Kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Nawacita” Dalam diskusi tersebut hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas dan Koalisi Pengawal Nawacita.
Menurut temuan Koalisi Pengawal Nawacita, sebagaimana dipaparkan peneliti The Isntitute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menunjukkan semangat reforma agraria dalam Nawacita meredup dalam RPJMN.
Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara RPJMN lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.
Sebanyak empat agenda Nawacita dalam hal tanah bahkan tidak muncul dalam RPJMN. Pertama adalah penyempurnaan Undang-Undang Agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kedua, penyelesaian sengketa tanah secara nasional berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat, berbiaya ringan, dan memperhatikan aspek hukum adat.
Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menuntut pengembalian hak atas tanah. Keempat, peningkatan akses petani gurem terhadap kemilikan lahan dari 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar dan pembukaan lahan pertanian sejuta hektar di Bali dan luar Jawa.
Siti Nurbaya menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada sejumlah kementerian terkait untuk segera menyiapkan program pelaksana reforma agraria. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Siti, salah satu rencana pemerintah adalah mendistribusikan 4,5 juta hektar untuk petani marginal. Modelnya masih akan didiskusikan. Salah satu wacananya adalah dengan model transmigrasi melalui berbagai modifikasi dari model lama.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 2,54 juta hektar pada 2015, pada 2016 seluas 5,08 juta hektar, pada 2017 seluas 7,62 juta hektar, 10,16 juta hektar pada 2018, dan 12,7 juta hektar pada 2019. Bentuknya berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan adat dan kemitraan (HA).
Endah Murniningtyas menyatakan, kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN bisa dijembatani dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.Karena itu, Endah mengundang Koalisi Pengawal Nawacita untuk berdiskusi lebih lanjut per sektor dengan Bappenas.
Visi-misi Presiden Joko Widodo saat kampanye dituangkan dalam dokumen yang disebut Nawacita. RPJMN sendiri adalah dokumen penjabaran visi-misi presiden dalam lima tahun masa kerjanya. Di dalamnya meliputi visi, misi, arah dan strategi pembangunan, dan program-program prioritas pemerintah.
Idealnya Nawacita terjabarkan secara konsisten dalam RPJMN 2015-2019. Namun, Koalisi Pengawal Nawacita menemukan sejumlah kesenjangan di antara dua dokumen tersebut. Misalnya, menyangkut agenda reforma agraria.
Dalam Nawacita, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya, antara lain, dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.
Persoalan reforma agraria sudah lama dibahas, akankah masalah ini hanya berhenti pada pembahasan? (ask-1-4-15)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: