DARI “CINA” ke TIONGHOA

Dari “China” ke “Tionghoa”

Blog Podium, Jumat, 04 April 2014 

Masyarakat Tionghoa mempunyai peranan penting dalam mengupayakan kelahiran Republik Indonesia.

AFP Photo dok

Tanggal 14 Maret 2014 merupakan salah satu momen bersejarah bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Karena pada saat itulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No 12/2014 tentang Pergantian istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok.

Dengan adanya keppres ini, Presiden SBY mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang menggunakan istilah Tjina sebagai pengganti istilah Tionghoa atau Tiongkok.

Penggantian istilah Tionghoa menjadi China telah memberi dampak buruk. Dalam pergaulan sosial-politik, masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk pelayanan dan administrasi kependudukan. Perlakuan diskriminatif terhadap warga negara yang didasarkan pada kelompok ras, etnis, atau agama bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, frasa “karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” menjadi salah satu pertimbangan dalam keppres tersebut.

Konotasi Negatif

Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan di Indonesia, masyarakat Tionghoa mempunyai peranan penting dalam mengupayakan kelahiran Republik Indonesia. Tahun 1928, misalnya, koran Sin Po adalah yang pertama kali mengganti sebutan Hindia Belanda dengan Indonesia. Selain itu, koran ini yang pertama kali memuat teks lagu “Indonesia Raya” ciptaan Wage Rudolf Supratman.

Jauh sebelum itu, pada akhir abad ke-19, pada 1901, di Jakarta berdiri organisasi Whee Kwan yang dipimpin Kang Yu Wei, Liang Chi Chao, dan Pho Keng Hek. Organisasi ini bertujuan mengembangkan adat istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran Konghucu dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang tulis menulis dan bahasa.

Karena peranannya yang signifikan dalam perjalanan Republik, wajar jika dalam UUD 1945, menyangkut penjelasan Pasal 26, Ayat (1) tentang orang-orang bangsa lain yang bisa menjadi warga negara Indonesia disebutkan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia.

Lantas kapan Tionghoa di Indonesia secara politik mulai berkonotasi negatif? Terutama sejak pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 yang diduga mendapat dukungan kuat dari Partai Komunis China. Selain itu, di dalam negeri, pemberontakan ini melibatkan beberapa aktivis Tionghoa.

Karena secara umum masyarakat Tionghoa dicurigai secara politik, lahirlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendiskriminasikan masyarakat Tionghoa, antara lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10/1959 yang melarang perdagangan di daerah tingkat II bagi keturunan Tionghoa.

Kondisinya makin parah setelah Gerakan 30 September 1965 yang diyakini didalangi PKI dan juga mendapat dukungan Partai Komunis RRT.

Kebijakan pemerintah semakin mempersempit ruang gerak masyarakat Tionghoa. Selain keluar surat edaran sebagaimana disebut di awal tulisan ini, yang mengganti istilah Tionghoa menjadi China, pada 1967 juga keluar instruksi presiden (inpres) yang melarang kegiatan-kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China.

Proses Rehabilitasi

Proses rehabilitasi sosial-politik masyarakat Tionghoa mulai muncul sejak rezim Orde Baru tumbang. Pada era kepresidenan Abdurrahman Wahid, inpres pelarangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China dihapus. Pada era Megawati Soekarnoputri, Konghucu diakui sebagai agama resmi dan menyejajarkan perayaan Imlek seperti perayaan agama-agama lain yang ditetapkan menjadi hari libur nasional.

Kini, pada era pemerintahan SBY, proses rehabilitasi terus dilanjutkan dengan terbitnya Keppres No 12/2014 yang mengganti sebutan China menjadi Tionghoa.

Dengan terbitnya keppres ini, dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa. Untuk penyebutan negara Republik Rakyat China juga diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Mengapa sebutan “Tionghoa” dianggap lebih bermartabat dari “China”? Pertama, secara ideologis China identik dengan komunisme. Sebutan China muncul secara politik sejak pecah revolusi pada 1949 yang digerakkan Ketua Partai Komunis China, Mao Tse Tung dan berhasil menggulingkan pemerintahan Tiongkok yang didirikan Dr Sun Yat Sen yang berhaluan nasionalis.

Kedua, secara historis-kultural, sebutan “China” berasal dari Dinasti Qin (221-206 SM) yang dibaca C’in. Karena prestasinya dalam penaklukan wilayah-wilayah, pembangunan tembok-tembok raksasa (great walls) yang sambung-menyambung sehingga mampu melindungi wilayah dinasti dari serangan musuh, serta pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang menyambungkan dari Ibu Kota ke seluruh penjuru wilayah, para sejarawan (Barat-red) memunculkan istilah “China” berdasarkan Dinasti Qin.

Jangan lupa, meskipun prestasinya luar bisa, dinasti ini terkenal kejam dan otoriter. Selain mempekerjakan rakyatnya dengan tanpa upah yang layak, Dinasti Qin juga membangun ajaran Konghucu. Buku-buku ajaran Konghucu dibakar dan para penganutnya dibantai, termasuk para pendetanya.

Karena kebencian kepada Dinasi Qin, orang Tiongkok tidak mau menggunakan Qin sebagai acuan kebudayaan, bahasa aksara, dan jati diri. Mereka lebih memilih dinasti berikutnya, yaitu Han (206-221 SM) sebagai acuan jati diri, kebudayaan, bahasa, maupun aksaranya (Gondomono, 2013:37).

Tidak mudah

Nomenklatur “China” sudah mendarah daging tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di masyarakat dunia internasional. Penyebutan “China” oleh sejarawan Barat telah berpengaruh bagi lahirnya istilah-istilah lain yang dikonotasikan dengan China dalam beragam bahasa-bahasa dunia dan berlaku sampai sekarang.

Karena itu, untuk mengubah istilah “China” menjadi “Tionghoa” bukan perkara mudah. Untuk istilah-istilah formal secara kenegaraan yang bersifat struktural mungkin bisa dilakukan, meskipun tetap membutuhkan biaya yang mahal.

Secara kultural, pengubahan penyebutan itu sangat sulit dilakukan. Di mana-mana kita bertemu dengan makanan Tiongkok dengan sebutan chinese food, dan barang-barang yang diproduksi, baik asli maupun tiruan, dari Tiongkok semua berlabel made in China.

Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk memulihkan nama baik Tionghoa tetap harus kita apresiasi karena secara kultural dan ideologis, tidak ada orang Tiongkok yang mau menyebut dirinya orang Qin (C’in). (*)

*Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: