‘KEKUASAAN’ KARTEL PANGAN DAN MAFIA TANAH

‘Kekuasaan’ Kartel Pangan dan Mafia Tanah

Rekomendasi Komisi Ekonomi Nasional (KEN) untuk mengatasi kartel
komoditas pangan pada pekan lalu belum menjamin solusi untuk menekan
gejolak harga berlebihan. Namun, rekomendasi itu untuk memperkuat peran pemerintah yang nyaris tak berdaya berhadapan dengan para kartel. Pola yang mirip dan harus diatasi adalah mafia tanah dalam berbagai
skala dan modus. Belakangan, isu dana Bank Century pun, ‘ditunggangi’
para mafia tanah. Berikut ulasan wartawan SP Heri Soba.

Hampir
setiap tahun, ketika gejolak harga pangan melonjak tinggi, salah satu
sorotan pemerintah dan berbagai kalangan terkait adalah indikasi praktik
kartel dalam pasar komoditas pangan. Sorotan akan perlahan mereda
ketika harga komoditas pangan beranjak turun. Indonesia adalah negeri
kartel dan mafia. Hampir setiap lini bisnis di negeri ini sudah dicemari
praktik tercela itu. Tak mengherankan jika perekonomian nasional terus
terdistorsi. Harga barang dan jasa acapkali melejit tanpa sebab yang
jelas. Mekanisme pasar kerap lumpuh. Hukum penawaran dan permintaan
dibuat tak berdaya.

Kartel adalah perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan pasal 11 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antarpelaku usaha
dilarang membuat perjanjian untuk memengaruhi harga dengan mengatur
produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pekan lalu, Komisi Ekonomi Nasional (KEN) menyoroti secara khusus soal
kartel tersebut. Sekalipun hanya memberikan sejumlah rekomendasi untuk
mendorong berbagai solusi atas kartel, apa yang dilakukan KEN tersebut
patut diberi apresiasi. Apalagi, KEN merupakan lembaga pemerintah yang
diisi oleh berbagai kalangan akademisi, profesional, dan pengusaha, yang
dipimpin oleh konglomerat Chaerul Tanjung.

KEN mengadukan
praktik kartel lima komoditas pangan kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Komoditas tersebut adalah gula, kedelai, beras, jagung,
dan daging sapi. Presiden pun telah menginstruksikan Menko Perekonomian
Hatta Rajasa untuk menindaklanjuti rekomendasi KEN tentang kartel
pangan.

Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, praktik kartel telah
menyebabkan harga lima komoditas pangan itu cenderung terus naik di
dalam negeri. Dia mencontohkan, harga gula pada 2009 masih sekitar Rp
6.300 per kilogram (kg), namun kini berkisar Rp 11.000-13.000 per kg.
Padahal, harga gula di pasar internasional hanya sekitar US$ 489,80 per
ton atau Rp 4.700 per kg. Hal serupa terjadi pada komoditas kedelai dan
daging sapi. Pada 2009, harga daging sapi hanya sekitar Rp 60.000 per
kg, sekarang menembus Rp 100.000 per kg. Akibatnya, banyak pedagang
bakso harus berhenti berjualan.

Sejumlah kalangan menilai,
keberadaan kartel pangan sangat merugikan konsumen maupun industri
pengolahan. Selain menguasai pasar, kelompok kartel terus berupaya
mendorong harga dan merusak ketahanan pangan dalam negeri. Melihat
keuntungan yang menggiurkan, mereka terus berupaya untuk mengimpor
komoditas pangan. Selama Januari-November 2012, data Kementerian
Pertanian dan Kementerian Perdagangan menunjukkan, Indonesia mengimpor
sekitar 16 juta ton komoditas pangan utama dengan total nilai mencapai
US$ 8,5 miliar (Rp 81,5 triliun). Rinciannya, nilai impor produk
serealia (padi, jagung, beras, dan sorgum) senilai US$ 3,26 miliar, gula
US$ 1,46 miliar, susu US$ 945,34 juta, serta kacang-kacangan dan buah
US$ 756,27 juta. Sedangkan impor tepung senilai US$ 560,66 juta, sayur
US$ 445,74 juta, kopi, teh, dan bumbu US$ 303,72 juta, daging US$ 136,8
juta, serta pangan utama lain US$ 548,05 juta.

Kartel importir
pangan di Indonesia diperkirakan meraup keuntungan Rp 13,5 triliun per
tahun. Keuntungan itu berasal dari 15% nilai impor komoditas pangan yang
setiap tahun sekitar Rp 90 triliun. Mereka diduga mengendalikan harga
dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri seperti gula,
kedelai, beras, jagung, dan daging sapi.

Menurut Ketua Dewan
Kedelai Nasional Benny Kusbini seperti ditulis SP dan Investor Daily
pekan lalu, kegiatan kartel di Indonesia dilakukan eksportir di luar
negeri bekerja sama dengan orang Indonesia. Kartel ini diduga melibatkan
oknum pejabat pemerintah, DPR, penegak hukum, dan para politisi.

Chairul yang mengklain diri sebagai “anak singkong” menjelaskan,
struktur pasar komoditas pangan cenderung oligopolistis. Di pasar
internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu
Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka
menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia.
Kecenderungan yang sama terjadi di pasar domestik. Importir kedelai
hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya
Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill.

Di industri pakan
unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung, menurut Chairul,
empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Sementara
itu, empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar
gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih. “Untuk distribusi gula di
dalam negeri diduga dikuasai enam orang. Mereka adalah Acuk, Sunhan,
Harianto, Yayat, Kurnadi, dan Piko. Sebelumnya, pasar gula ini dikuasai
‘sembilan samurai’,” tutur dia.

Kartel juga terjadi pada
industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah)
3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen. Bagi sejumlah
kalangan, kartel bisa dibenarkan asalkan untuk kepentingan masyarakat.
Misalnya, Perum Bulog membeli gula petani dengan harga tinggi dan dijual
dengan harga layak.

Sebenarnya, kasus kartel kedelai yang
merebak pada pertengahan 2012 lalu juga sudah masuk dalam agenda Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan
sebagian besar kegiatan kartel pangan yang dilaporkan KEN telah atau
masih dalam proses investigasi lembaganya. Untuk menjaga kelangsungan
dan kerahasiaan investigasi, perkembangan yang dicapai KPPU tidak pernah
diungkapkan. “Jika kemudian KEN melaporkan ke Presiden dan itu dianggap
laporan ke KPPU juga, itu tidak menjadi persoalan. Kami akan jalan
bersama-sama” kata dia.

Nawir menegaskan, pihaknya tidak akan
melakukan investigasi jika tidak ada indikasi tindakan yang mengarah
kartel. Saat ini, KPPU tengah menginvestigasi perdagangan sejumlah
produk pangan, seperti kedelai dan daging. “Banyak investigasi KPPU
terhadap dugaan praktik kartel tidak pernah dipublikasikan, kemudian
akhirnya menjadi kasus dan masuk ke pengadilan. Beberapa contoh kasus di
masa lalu adalah kartel minyak goreng dan gula yang dilaporkan KEN,”
tambah dia.

Century dan Mafia Tanah Sebagaimana kartel pangan,
praktik mafia tanah juga menjadi batu sandungan yang cukup merepotkan
pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah dituding tidak berani
mengambil terobosan untuk mengatasi kendala infrastruktur yang membuat
biaya logistik di Indonesia sangat tinggi dibandingkan sesama negara
Asia Tenggara. Investasi pun terhambat untuk menorong pertumbuhan
ekonomi. Daripada susah, dipersulit, dan lebih mahal untuk membangun
investasi, para pengusaha lebih baik impor saja karena lebih murah dan
praktis. Resikonya, aktivitas investasi di berbagai sektor tidak
berjalan, banyak devisa terbuang, neraca perdagangan bergerak minus,
ekonomi Indonesia pun rapuh.

Kendala investasi yang dihadapi
tersebut persis seperti dampak dari persoalan kartel. Dalam praktik
kartel, tingginya keuntungan mendorong impor pangan terus terjadi.
Sejumlah negara juga menjual murah residual stock (sisa stok) sehingga
bisa dibeli dengan harga murah. Gula impor dari Australia pasti lebih
murah dibandingkan harga jual produsen di dalam negerinya. Jadi, untuk
apa susah-susah berinvestasi jika lebih untung impor.

Dalam
beberapa kesempatan, pemerintah pusat dan daerah seakan-akan dibuat tak
berdaya karena berhadapan dengan mafia tanah tersebut. Pembangunan
fasilitas umum, seperti jalan tol, rel kereta api, perluasan bandara,
atau berbagai fasilitas lainnya terhambat. Pada Agustus 2012 lalu, dalam
rapat sebuah koordinasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun resah
dengan ulah para makelar dan mafia tanah tersebut karena berdampak
langsung pada laju pertumbuhan ekonomi.

”Banyak sekali kaum
makelar yang cari manfaat untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan
rakyat,” kata Presiden SBY usai rapat koordinasi bidang perhubungan dan
pekerjaan umum di kantor Angkasa Pura II di Bandara Soekarno Hatta,
Tangerang, Banten. Pernyataan yang sama, ditekankan kembali oleh SBY
dalam pidatonya di Istana Negara pada pertengahan Oktober 2012, yang
menilai lambatnya pembangunan infrastruktur karena ulah para mafia
tanah.

Dikatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
maupun APBD untuk infrastruktur sering terhambat karena tak mudah bagi
pemerintah membebaskan lahan atau tanah. Pemerintah juga berharap tengah
menyiapkan peraturan presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari
Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum. Sayang, Perpres yang dimaksud belum jelas hingga
sekarang sehingga UU pun belum bisa diimplementasikan. Padahal. melalui
Perpres tersebut, sejumlah proyek infrastuktur dapat segera berjalan
tanpa terkendala pembebasan lahan.

Dalam rapat koordinasi itu,
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji juga
menyatakan, banyak tanah-tanah rakyat yang dikuasai mafia tanah. Harga
yang sudah disepakati pemerintah dan pemilik tanah sering menemui
kendala karena adanya pihak ketiga yang mempermainkan harga terlalu
tinggi.

Sebenarnya, ada banyak praktik mafia tanah lain yang
melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pengusaha ‘hitam’ berkedok
investor, pejabat pemerintah, dan para penegak hukum, seperti kepolisian
dan kejaksaan. Salah satu yang belakangan mulai mencuat adalah kasus
tanah milik Yayasan Fatmawati yang dicaplok Kementerian Kesehatan (dulu
Departemen Kesehatan/Depkes) pada masa awal Orde Baru. Setelah putusan
kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tahun 1999 memenangkan Yayasan
Fatmawati, pihak Depkes yang seharusnya membayar ganti rugi Rp 75
miliar, mengajukan jalan tengah alias jalan damai dengan sejumlah
persyaratan. Pihak yayasan mendapatkan ganti rugi Rp 50 miliar berupa
lahan seluas 22,8 hektare (ha) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, dan
persyaratan lainnya dengan membangun sejumlah sarana fasilitas
pendukung Rumah Sakit Fatmawati, seperti asrama perawat, kamar mayat,
rumah karyawan RS Fatmawati. Sejak mengajukan gugatan hingga menang,
kemudian melakukan penjualan atas lahan ganti rugi, Yayasan Fatmawati
memberikan kuasa resmi kepada Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar
Muchsin (Sarwono cs) dengan akte perjanjian. Menurut Stefanus, pihaknya
menjalankan kuasa sesuai akte notaris dan melakukan transaksi dengan
pihak ketiga sejak tahun 2003. Singkat cerita, setelah lahan tersebut
dibeli PT Graha Nusa Utama (GNU) yang belakangan mendapatkan suntikan
dana dari PT Ancora, milik Gita Wirjawan yang saat ini menjadi Menteri
Perdagangan, pihak yayasan justru melanggar kesepakatan dengan menjual
lagi lahan yang sama kepada pihak ketiga, yakni PT Mekaelsa. Atas
pelanggaran itu, maka pada 16 Januari 2012, Sarwono cs melaporkan Ketua
Yayasan Fatmawati dan bendahara/pembina, masing-masing Panji Hari
Soehardjo dan Dwi Librianto ke Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri).
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka keterangan palsu akta
autentik atau melanggar pasal 266 KUHP dan 385 KUP oleh Mabes Polri.

“Setelah setahun kami tanyakan lagi status para tersangka tersebut,
pihak Mabes Polri hanya mengatakan tengah diproses,” kata Hermawi
Taslim, yang menjadi kuasa keluarga Stefanus Farok, di Mabes Polri,
Jakarta, Rabu (16/1). Ironisnya, Mabes Polri bukannya memproses Panji
dan Dwi, tetapi malah menahan Sarwono cs sebagai tersangka pencucian
uang dana Bank Century sebesar Rp 20 miliar yang disetorkan Sarwono cs
ke Yayasan Fatmawati. Memang PT GNU pernah meminjam dana dari Robert
Tantular (Bank CIC) pada kurun waktu 2003-2005 dan itupun sudah
dilunasi. Dalam pembayaran tahapan terakhir, PT GNU mendapatkan pasokan
dana dari PT Ancora (Ancora Land). “Mana mungkin transaksi pada
2003-2005 dikaitkan dengan dana Bank Century yang terjadi pada
2008-2009. Bukti Rp 20 miliar yang menjadikan kami tersangka pun
dibuat-buat, karena sudah digunakan pihak yayasan untuk membangun
sejumlah persyaratan dan fasilitas yang diminta. Dana Rp 20 miliar
inilah yang misterius dan dibuat seolah-olah ada pencucian uang,” kata
Stefanus.

Menurut pakar pencucian uang Yenti Garnasih dari
Universitas Trisakti dan pakar hukum pidana dari Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir, tindak pidana pencucian uang hanya
bisa ditetapkan setelah ada bukti atas tindak pidana asal (predicate
crimes). Logikanya, dugaan pencucian uang oleh Sarwono cs bisa
dibuktikan jika tindak pidana dalam kasus Century sudah ditetapkan dalam
putusan pengadilan.

Dari transaksi dengan PT GNU maka sejak 29
April 2004, Yayasan Fatmawati telah sepenuhnya menyerahkan kepemilikan
hak atas tanah seluas 22,8 hektare yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Pakai Nomor 82/Cilandak Barat. Bukti kepemilikan itu dalam bentuk lima
sertifikat yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat
adanya persoalan hukum yang berakhir damai antara PT GNU dengan Yayasan
Fatmawati.

Lebih parahnya lagi, kata kuasa hukum PT GNU
Muhammad Nasihan, pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkesan
arogan dan seakan-akan melampui kewenangannya karena sudah tiga kali
selama Januari 2013 ini berupaya menyerahkan sertifikat yang dititipkan
tersebut kepada pihak PT Mekaelsa yang dinilai Muhammad sebagai “mafia
perampok aset negara” tanpa dasar hukum yang kuat. “Bahkan, hari ini
(Senin, 28/1) pun PN Jakarta Selatan tengah memaksakan untuk menyerahkan
sertifikat tersebut kepada para mafia tersebut,” tegas seorang keluarga
korban.

Sarwono cs memang menjadi korban kriminalisasi yang
dimainkan para mafia tanah dengan memanfaatkan isu Bank Century. Dalam
beberapa kesempatan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan angkat bicara
terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus dana talangan Bank
Century, seperti yang dicetuskan anggota Tim Pengawasan (Timwas) Kasus
Century DPR. Gita menegaskan, perusahaan afiliasi Ancora tidak menerima
dana apapun terkait dana Bank Century. Justru tudingan itu dibuat karena
ada pihak dengan “kekuatan besar” ingin merebut lahan milik Ancora Land
yang cukup strategis tersebut.

Kepolisian dan sejumlah
kalangan anggota Timwas Kasus Century pun gegabah seakan mendapatkan
amunisi alias bukti baru untuk mengangkat lagi kasus Century. Para
korban kriminalisasi tersebut menduga kuat bahwa semua permainan ini
dimotori seorang bos mafia tanah alias ST yang dikenal bisa “menyetir”
sejumlah pejabat kepolisian dan penegak hukum lainnya. “Jadi, urusan
makelar dan mafia tanah ini tidak mudah karena sejumlah jajaran penegak
hukum dan birokrat sudah bisa disetir. Wajar saja jika seorang Presiden
SBY pun akhirnya mengeluh,” kata Taslim yang dikenal dekat dengan Gus
Dur ini.

Kartel dan mafia tanah memang tidak mungkin hilang
dalam sekejap. Namun, jika seorang Presiden SBY saja nyaris tidak
berdaya, berarti tidak ada lagi orang “kuat” yang bisa berhadapan dengan
para pemain kartel dan mafia tanah. Apalagi, seorang Gita Wirjawan yang
berhadapan langsung dengan para kartel dan para mafia tersebut. Atau
jangan-jangan negeri ini harus dipimpin oleh para boneka dimana sebagian
besar rakyat Indonesia mau memberi tempat khusus bagi para kartel dan
mafia tersebut. Mungkin itulah yang membuat kartel dan mafia bisa
bertahan hingga saat ini. (***)

sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/k…ia-tanah/29802

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: