PERTEMUAN TUMBANG ANOI 1894, TITIK HITAM DALAM SEJARAH DAYAK

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Pertemuan Tumbang Anoi 1894 Titik Hitam dalam Sejarah Dayak
Oleh: Kusni Sulang

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Gezicht_vanaf_de_Kahajan_rivier_op_de_Dajak_kampong_Toembanganoi_Midden-Borneo._TMnr_60010390Collectie Tropen Museum. GEziicht vanaf de Kahajan Rivier op de Daja Borneo via id.wikipedia.org

Penilaian memuji setinggi langit tanpa kritik terhadap Pertemuan Tumbang Anoi 1894 kembali diteriakkan dalam Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 2-5 Oktober 2014 lalu. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dinilai antara lain sebagai “fajar peradaban” (istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan Belanda yang sangat tidak suka pada Dayak) bagi orang Dayak dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan”.

Alasan utama dari penilaian ini adalah karena Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo, telah berhasil “menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa”, “menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga”, “menghentikan kebiasaan adat mengayau”. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan “hukum rimba”. Dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan primitif. Penilaian tersebut, mengabaikan atau tidak menyorot poin pertama “Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi 1894” yaitu “1. Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, padahal poin pertama ini merupakan Titik Kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang ia sokong kuat melalui tangan Damang Batu itu, dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya tehadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti “menghentikan kebiasaan adat mengayau”, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said “Tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisas sepenuhnya menguasai Kalimantan” (Radar Sampit, 12 Oktober 2014). Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan misi penelitian tentang Dayak (lihat: Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894) seperti halnya misi yang diserahkan kepada Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) oleh Jenderal JB van Heutz (1851-1924) di Aceh yang waktu itu melakukan perang perlawanan (1873-1904), terpaksa mengalami beberapa kali kegagalan menunaikan tugas kolonialnya. Paut dicatat bahwa sebelum Pertemuan Tumbang Anoi 1894, di berbagai tempat di Kalimantan berlangsung perang perlawanan yang sengit terhadap Belanda sepertk Perang Banjar (1859-1863), Perang Téwah (1885); Perang Hulu Katingan di bawah pimpinan Tamangung Singam (1893-1895); Perang Barito (1865-1905). (Lihat: Prof.Dr. Ahim S. Rusan, et.al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, 2006: 43-50).

Dilihat dari latar belakang dan hasil Pertemuan Tumbang Anoi 1894, pertemuan dan hasil Pertemuan tersebut, terutama dan pertama-tama adalah untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan cengkeraman kolonial. Dengan menerima poin pertama (tentu bukan kebetulan poin ini dijadikan poin pertama) “Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, maka pemuka-pemuka Dayak seluruh Borneo waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan Belanda sebagai “Negara”nya sendiri. Pemuka-pemuka Dayak mempunyai ilusi pada kekuasaan kolonial. Ahim S. Rusan, et. Al. dalam buku “Sejarah Kalimantan Tengah” dengan mengutip pendapat Tjilik Riwut, antara lain menulis: “Dengan usainya Rapat Damai Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahannya di seluruh Kalimantan kaasan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluh-kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapat /tidak diberikan hak-hak yang telah diakui oleh hukum Negara” (Ahim S. Rusan, et.al., 2006: 73).

Rapat Tumbang Anoi 1894 merupakan bentuk politik devide et impera (memecah-belah dan menguasai) yang diterapkan di Kalimantan dilakukan menjelang diresmikannya politik etis Belanda dan sesuai pula dengan nasihat Snouck Hurgronje: “Ketika seseorang ingin menguasai suatu Negara, untuk agar dihargai di Negara itu, maka orang harus membangun diri di negara itu”. Menurut pendekatan ini, penghargaan ini dapat diperoleh dengan memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedesaan dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan Aceh” (Adrian Vickers, Edisi Indonesia, 2005: 19).

Dengan pendekatan demikian, maka Pertemuan Tumbang Anoi 1894 diselenggarakan dengan hasil sangat memuaskan untuk Belanda, sedangkan ilusi para pemuka Dayak menjadikan Pertemuan ini sebagai titik hitam dalam sejarah Dayak. Akibat dari penerimaan hasil Pertemuan Tumbang Anoi, Belanda leluasa melakukan politik kebudayaan desivilisasi yaitu politik “ragi usang” dampaknya berlangsung sampai sekarang.

Mungkinkah Pertemuan Tumbang Anoi 1894 berlangsung tanpa sokongan kuat dari Belanda? Pemuka-pemuka Dayak waktu itu mau aktif menjadi penyelenggara karena seperti diungkapkan oleh Tjilik Riwut di atas, mereka menaruh ilusi pada kolonial Belanda, tidak mengenal watak sesungguhnya kolonialisme, memandang pemerintahan (Negara) Belanda sebagai pemerintahan sendiri.

Jagau Yanedi dari Borneo Institut dalam pembicaraannya dengan saya mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pandangan orientalis (meminjam istilah Edward Said) yang memandang bahwa Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “fajar peradaban”, tetapi juga tidak sepakat pada pandangan yang disebutnya ekstrim, menilai Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “penaklukan”. “Sebab di pantai Dayak sudah kalah”, tapi Jagau tidak melihat di pedalaman luas berlangsung perang perlawanan yang sengit. Kalah di satu pertempuran tidak berarti kalah dalam peperangan. Tapi dengan Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Dayak bukan hanya kalah dalam pertempuran, tapi kalah dalam perang. Pertemuan Tumbang Anoi 1894, menurut Jagau merupakan pertemuan damai agar bisa melakukan perdagangan. Barangkali lebih tepat jika melihat hasil yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut dan Ahim S. Rusan, et.al, setelah Pertemuan adalah perampokan oleh kekuasaan pendudukan.

Membanggakan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 sebagai “fajar peradaban” dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan” tidak lain dari pandangan anakronis dalam sejarah. Masih membanggakan diri sebagai anak jajahan. Karena itu Pertemuan Tumbang Anoi 1894 tidak sepantasnya diperingati saban tahun. Yang merupakan awal kebangkitan Dayak dan sekaligus mengkoreksi kesalahan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah berdirinya Sarikat Dajak tahun 1919, berubah nama jadi Pakat Dajak pada 1926. Sarikat Dajak mempunyai visi-misi dan program pembangkitan serta pemberdayaan yang jelas. Sarikat Dajak dan Pakat Dajak ingin mengindonesiakan dan menginternasionalkan Dayak serta mendayakkan yang nasional dan internasional. Sedangkan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 membanggakan diri sebagai anak jajahan. Atas dasar alasan-alasan demikian, maka lebih-lebih tidak dan bukan bahwa Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 3-4 Oktober 2014 sebagai hari “Kebangkitan Dayak”. Lebih tidak rasuk lagi apabila “Kebangkitan Dayak” sekarang ditandingkan dengan kenyataan yang oleh Panitia Pakat Dayak Kalteng dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi “masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak terutama di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Tengah.”

Menjadi pertanyaan besar, mengapa terlalu sulit mengakui jasa Sarikat Dajak (1919) dan Pakat Dajak (1926) yang visi-misi dan program serta prakteknya jelas nasionalistik, anti penjajahan dan membebaskan manusia, cq manusia Dayak? Barangkali kesulitan ini merupakan bentuk dari sulitnya menjadi manusia merdeka dan bermartabat. Sebab lain, barangkali diterapkannya pendekatan etnosentrisme dan pandangan yang sesungguhnya bersifat rendah diri, tapi tidak disadari, karena berada di kawasan bawah sadar. Rendah diri adalah sisi lain dari satu mata uang kepongahan semu yang gemar pada pencitraan.

Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, 2-4 Oktober 2014 lalu meninggalkan banyak pertanyaan dan membuka polemik secara konsepsional, sejarah, budaya dan teoritis. Debat ide atau debat akademi serta penelitian serius merupakan cara penanganan terbaik. Jika sungguh-sungguh ingin maju, kita perlu menggugat diri sendiri. Mengapa tidak?! []

Perjanjian Antar Generasi

Salah satu hasil dari Napak Tilas Rapat Tumbang Anoi 1894 yang berlangsung di Desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, adalah terbitnya Perjanjian Antar Generasi. Dalam Pumpung Haï yang diselenggarakan di Bétang Hapakat, milik Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Jln. RTA. Milono 163, Palangka Raya.

DR. Siun Jarias, SH, MH. antara lain mengatakan bahwa Perjanjian Antar Generasi ini dibuat untuk memberitahukan kepada generasi-generasi Dayak berikut bahwa Dayak angkatan hari ini telah melakukan sesuatu untuk kepentingan Dayak bermartabat. Dengan kata lain agar dikenang.

Perjanjian Antar Generasi ini ditandatangani oleh wakil tiga generasi. Generasi Masa Lalu diwakili oleh Sabran Ahmad, Talinting Tupak, Lewis KDR. (Orang yang masih hidup, pantaskah disebut “generasi masa lalu? Ya, jika mereka menjadi zombie). Sementara Generasi Masa Kini diwakili oleh Siun Jarias, Zulhaidir, dan Perdie. Sedangkan Generasi Masa Depan diwakili oleh Nomi Adilia, Eteria, dan Teresia (Dua penandatangan dokumen yang terakhir tanpa disertai nama keluarga. Ada yang disembunyikan? –Red.) Para penandatangan Perjanjian Antar Generasi ini bertindak atas nama masyarakat adat Dayak Kalimantan.

Perjanjian Antar Generasi yang dibacakan Sabtu, 4 Oktober 2014 malam adalah sbb:

Pertama, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menghargai satu sama lain dalam hal keyakinan dan atau agama yang dianut masing-masing, selanjutnya perbedaan agama tidak boleh memecah-belah dan tidak boleh karena memeluk suatu agama berakibat bukan lagi sebagai Suku Dayak, sebab Suku Dayak bukanlah agama.
Kedua, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menjaga nilai-nilai keadilan, keberadaban, kemanusiaan, harkat dan martabat suku Dayak di tengah-tengah pergaulan antar anak bangsa Indonesia, bahkan di tengah-tengah pergaulan internasional.
Ketiga, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi bukan sebagai penonton tetapi berperan aktif dalam struktur pemerintah demi membangun NKRI di tingkat nasional dan menjadi pemain utama dalam struktur pemerintahan daerah di tanah Dayak Kalimantan.
Keempat, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi dalam kancah politik nasional dan memperoleh posisi utama dan aktif dalam kancah politik daerah di tanah Dayak Kalimantan.
Kelima, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan sebagai bagian Bhinneka Tunggal Ika, ahli waris sumber daya alam, warisan leluhur di Kalimantan berjanji unuk memperoleh keadilan dalam hal menguasai wilayah, melestarikan hutan, dan menikmati hasil sumber daya alam myang berlimpah demi mewujudkan kesejahteraan , harkat dan martabat dalam tingkat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Perjanjian ini dibuat ditandatangani di Tumbang Anoi 4 Oktober 2014 oleh wakil tiga generasi. Perjanjian diketahui oleh Presiden MADN Agustin Teras Narang. ask-5-10-14

 

Periode Pra Tumbang Anoi
Oleh: Kusni Sulang

Periode Pra Tumbang Anoi bisa disebut juga Periode Kayau-Asang karena periode ini kayau-asang berlangsung marak. Sengit dan berbahayanya (dari segi keamanan) pada masa kayau-asang ini, antara lain dilukiskan oleh contoh-contoh berikut: 1) Mayor Georg Muller, seorang perwira zeni dari tentara Napoleon I, sesudah Waterloo masuk dalam pamongpraja Hindia Belanda. Mewakili pemerintah colonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, kendatipun Sultan Kutai enggan membiarkan tentara Belanda memasuki wilayahnya, Muller memudiki Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat. Muller sendiri, diperkirakan dibunuh sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan, mungkin di jeram Bakang, tempat ia harus membuat sampan guna menghilir Sungai Kapuas. Diduga Muller dibunuh dibunuh oleh suku Aoheng (Bernard Sellato, in: Dr.Anton W. Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1984’, Gramedia Jakarta, 1994” :xiv-xv).Nasib serupa juga telah menimpa Schwaner di Barito. 2) Ekspedisi pertama Pontianak-Samarinda Dr.A.W.Nieuwenhuis pada 1893-94 harus kembali ke Putussibau pada 22 Juli 1894 karena ‘suku-suku di Mahakam sedang mengadakan berbagai persiapan yang bersifat bermusuhan untuk menyambut mereka” . Padahal ekspedisi pertama ini dikawal oleh 19 serdadu Hindia Belanda (Buku yang sama hlm xvi). 3) Tahun 1885 suku Iban melakukan serangan besar-besaran terhadap Mahakam Hulu dan menghancurkan semua desa Aoheng dan kampung besar Koeng Irang (ibid). 4) Ekspedisi Pontianak-Samarinda Nieuwenhuis baru tuntas pada tahun 1900.Dalam ekspedisi ketiga (1898-1900) Nieuwenhuis,  ‘dengan tujuan meneliti cara sarana untuk memperluas pemerintahan Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu agar membentuk kedamaian dan keamanan’. Artinya suatu ekspedisi dengan tujuan politik. Ekspedisi Nieuwenhuis hanya bisa berhasil setelah ia dibantu oleh orang-orang Dayak sendiri seperti Suku Kayan dari Mendalam dan kepala mereka, Akam Igau. Diseberang perbatasan dibantu oleh Kwing (atau Koeng) Iran, kepala suku Kayan-Mahakam. ‘Nieuwenhuis tidak akan pernah berhasil dengan ekspedisinya jika tidak dibantu oleh orang Dayak yang tidak menyadari tujuan ekonomi dan politik ekspedisi Nieuwenhuis.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik kolonialnya dan penguasaan teritorial sangat berkepentingan dengan berhentinya asang-kayau-bunu antar suku yang kronis. Penelitian multidisipliner Nieuwenhuis paralel dengan yang dilakukan oleh Dr. C. Snouck Hurgronje di Aceh pada masa Perang Aceh 1873-1904. Nieuwenhuis bahkan menyampaikan terima kasih khusus kepada Hurgronje yang telah ‘memeriksa naskah’ laporannya. (Nieuwenhuis, Mei 1898).
Bersamaan dengan agresi fisik berupa serangan militer, melalui para antropolog dan ilmuwan sosialnya, pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan politik desivilisasi. Smythies misalnya suku-suku di Borneo Tengah dicatatnya sebagai suku-suku kafir dan tidak manusiawi karena membunuh budak-budak (hlm.xx). Politik desivilisasi ini disebut politik “ragi usang”, yang memandang bahwa semua budaya Dayak dan yang berbau Dayak harus dimusnahkan sebagaimana halnya perlakuan terhadap ragi usang, ragi yang sudah rusak.

Menurut Bernard Sellato, antropolog Perancis yang melakukan studi tentang Dayak Kalimantan Timur, ‘pendekatan teoritis Nieuwenhuis jelas berbau periode awal antropologi, ketika lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. ‘Animisme’ dipandang sebagai tahap primitive pada suatu skala peradaban yang mempunyaiu universal. Baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis Durkheim maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertimbangkan dalam karya Nieuwenhuis’ (hlm. xxi).

Tentu saja pendekatan teoritis Nieuwenhuis menggunakan pendekatan kolonial yang memandang Tanah Dayak sebagai terra in cognita, dan tugas orang penjajah dibungkus dengan teori misi suci (la mission sacree) , tugas membudayakan orang yang disebut primitif, karena seperti ditunjukkan oleh tugas utama ekpesdisi ketiganya (1898-1900) adalah misi politik. Agaknya para penginjil awal yang datang ke Borneo pun menganut pandangan yang dianut oleh para antropolog awal. Oleh karena itu Orang Dayak memandang mereka ‘sebagai kaki tangan penjajah’ (Prof. Dr. Ahim S. Rusan, et.al, 2006:65). Empat pendeta Eropa yaitu Hofmeisiter dan isteri, Rott, Kind dan Wigand meninggal karena menjadi sasaran mata Mandau dan anak sumpitan. Sedangkan Klamer luput dari pembunuhan karena ditolong oleh Suta Uno Sitinegara (Prof. Dr. Ahim S. Rusan, et.al. 2006: 65).

Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Mei 1859 di Pulau Petak, Kapuas meletus pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda Tjipanas tidak bisa digunakan lagi, anak buah kapal terbunuh semuanya. Tahun Perang Tewah meletus 1855 disusul oleh perang di kawasan hulu Katingan, Mentaya , Kahayan dan Barito yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda baik kapal perang mau pun nyawa. Saat itu Belanda baru saja mengakhir Perang Paderi (1821-1839), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904) masih berlangsung.

Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan asang kayau-bunu selekas mungkin dan memperluas penguasaan teritorial sekaligus. Di pihak lain berada di tengah api perang yang berkobar demikian, hasrat bersatu di kalangan Orang Dayak seluruh Borneo makin dirasakan keniscayaannya.

Dari tuturan di atas, nampak bahwa Periode Pra Tumbang Anoi ini ditandai oleh 1) Asang-kayau bunuh antar suku; 2) Perang melawan Belanda; 3) Tapi bersamaan dengan itu, oleh keperluan perang besar yang disertai dengan agresi kdebudayaan berbentuk politik desivilisasi Belanda itu, di kalangan Orang Dayak mulai tumbuh kesadaran untuk bersatu.

Dengan latar belakang demikian, Pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 diselenggarakan, dengan Damang Ribu yang lebih dikenal dengan sebutan Damang Batu sebagai organisator pelaksana. Periode Tumbang Anoi dimulai. Latar belakang musabab penyelenggaraan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dalam buku ‘Sejarah Kalimantan Tengah’ yang ditulis oleh Prof. Ahim S. Rusan, et.al. disebutkan sebagai berikut:
“Untuk mengurusi pemerintahan ( kekuasaannya) di Kalimantan, Belanda mengalami kesulitan karena adanya perlawanan Rakyat Dayak atas kekuasaannya yang dikenal dengan Perang Barito (membela para pengungsi Pegustian Banjar dan berada di tengah masyarakat Dayak pedalaman), Perang Pangkoh Perang Bukit Rawi, Perang Tewah, Perang Mandoun, Perang Kasintu dan Perang Bukit Panya. Di samping adanya perang perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, di antara Suku Dayak sendiri pada abad XIX sering timbul perang antar suku, Asang-Kayau-Bunu.”(2006:71).

*Cuplikan dari buku “Refleksi Kritis Untuk Hari Esok: Perlindungan Masyarakat Adat”. Buku ini diterbitkan oleh AMAN Kalteng & Yayaasan TIFA, 2013.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: