Sejarah Lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah

Sejarah Lahirnya
Provinsi Kalimantan Tengah
Oleh TT. Suan

 

Tulisan ini menguraikan secara sepintas ihwal terbentuknya Kalimantan Tengah guna mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya dalam bingkai NKRI.

Kalimatan Tengah pada Interregnum Belanda
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945, maka pada tanggal 17 September 1945, tentara Sekutu cq. Angkatan Darat Australia tiba di Banjarmasin. Belanda dengan pasukan NICA (Nederlands Indie Civiel Administratie)-nya memboncengi kedatangan pasukan Sekutu ini.

Tanggal 24 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diwakili oleh Australia, mengembalikan kekuasaan di Kalimantan kepada Belanda dan pasukan NICA-nya. Belanda lalu menyusun kembali administrasi pemerintahannya di Kalimantan.

Wilayah Kalimantan yang dikuasai kembali itu tidak lagi sebuah Gubernemen tetapi kembali seperti keadaan sebelum tahun 1938. Kalimantan terbagi ke dalam 3 keresidenan, yakni Keresidenan Borneo Barat, Keresidenan Borneo Timur dan Keresidenan Borneo Selatan.

Di lingkup Keresidenan Borneo Selatan, afdeling Kapoeas-Barito “dibangkitkan kembali”, terdiri dari 6 onderafdeling. Belanda tidak menggunakan Pemerintahan NICA tetapi kembali menerapkan struktur dan sistem yang digunakan pada masa Hindia Belanda. Singkatnya menerapkan kembali sistem pemerintah Hindia Belanda.

Untuk Keresidenan Borneo Selatan (Residentie Zud-Borneo) dibentuk 4 “daerah tegak sendiri”, semacam daerah semi otonom sedangkan untuk eks Afdeling Kapoeas-Barito dibentuk 2 “daerah tegak sendiri”, yakni:
1. Swapraja Kotawaringin, adalah eks Onderafdeling Pangkalan Bun (Zelfbestuur)
2. Dewan Dajak Besar (Groot Dajak Raad) Neo-Zelfbestuur
3. Federasi Borneo Tenggara
4. Daerah Banjar

Kekuasaan Peralihan (interregnum) Belanda di Kalimantan ini berlangsung sejak akhir Agustus 1945 hingga kekuasaan kolonialnya dilibas dan harus angkat kaki dari bumi Kalimantan pada tahun 1949.

Sesudah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 maka semua daerah otonom (‘’daerah tegak sendiri’’) bentukan Belanda dibubarkan lalu keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia (NRI) Proklamasi yang beribukotakan Yogyakarta. Seperti diketahui pada waktu itu, NRI Proklamasi pun merupakan salah satu negara bagian saja dari RIS.

Lalu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950 untuk menata ulang pemerintahan di daerah dengan membagi wilayah ke dalam 10 provinsi administratif. Kalimantan sebagai salah satu provinsi terdiri dari 3 keresidenan yaitu Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Timur dan Keresidenan Kalimantan Selatan.

Keresidenan Kalimantan Selatan terdiri dari 7 kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin, Kabupten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin.

Lebih dari 1 Provinsi
Diperlakukannya Kalimantan hanya sebagai 1 provinsi telah membangkitkan suara-suara ketidakpuasaan di kalangan masyarakat Kalimantan. Mereka menghendaki pulau raya mereka dibagi ke dalam beberapa provinsi, bukan dijadikan hanya satu provinsi. Suara yang lebih tegas dan keras terutama datang dari warga-warga Kabupaten Kapuas, Barito, Kotawaringin. Kabupaten-kabupaten ini menghendaki agar daerah mereka dibentuk menjadi 1 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

Keinginan agar 3 kabupaten itu yaitu Kabupaten Kapuas, Barito dan Kotawaringin digabungkan jadi 1 provinsi, pertama kali dicetuskan melalui organisasi Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) Banjarmasin pada awal tahun 1952. Lebih jauh IKAD sebagai pelopor, memprakarsai pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) di Banjarmasin. Prakarsa dan tuntutan IKAD dan PPHKRT ini ditunjang oleh hasil Kongres Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang berlangsung di Bahu Palawa dari tanggal 21-23 Juli 1953. Resolusi Kongres SKDI di Bahu Palawa ini menuntut pemerintah pusat segera membentuk Provinsi Otonom Kalimantan Tengah.

Sementara itu di pihak PPHRKT dari 3 kabupaten pada tanggal 17 April 1954 mengeluarkan resolusi yang juga berisi tuntutan agar pemerintah pusat segera membentuk provinsi ke empat yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Resolusi PPHKRT ini dikeluarkan sehubungan dengan keputusan kabinet dalam rapat ke-37 tanggal 3 Februari 1954 yang secara prinsip memutuskan untuk memecah Provinsi Kalimantan menjadi 3 provinsi. Desakan dan tuntutan semakin gencar sewaktu Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazairin, menerima Pengurus PPHKRT dalam pertemuan yang berlangsung di Gubernuran Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 1954. PPHKRT menyampaikan tuntutan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang berotonom penuh, demi perubahan dan jaminan perbaikan kehidupan mereka.

Tuntutan dan desakan agar Provinsi Kalimantan Tengah segera dibentuk terus-menerus mengalir dan disuarakan dari dan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kesemuanya disalurkan melalui PPHKRT yang kemudian menyampaikannya kepada parlemen menggunakan cara-cara demokratis kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah kalimantan/gubernur kalimantan serta kepada parlementer di Jakarta. Namun desakan dan tuntutan yang sangat gencar dan makin keras tersebut ternyata diabaikan oleh parlemen dan pemerintah pusat. Pengabaian ini ditunjukkan oleh kenyataan, ketika sidang parlemen (DPR-RI hasil Pemilu 1955) di Jakarta, Sidang menyetujui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang berlaku terhitung 1 Januari 1957 bahwa Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi. Penjelasan undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun, melalui tahap dibentuk menjadi keresidenan lebih dahulu.

Kongres Rakyat
Pengabaian pemerintah pusat dan parlemen dengan menetapkan Kalimantan dipecah menjadi 3 provinsi, sama sekali tidak menyurutkan semangat perjuangan rakyat 3 kabupaten dalam daerah Keresidenan Kalimantan Selatan, sebaliknya makin menggelora dan tidak terbendungkan lagi. Lalu memuncak dalam bentuk diselenggarakannya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin yang berlangsung 2-5 Desember 1956. Resolusi kongres dengan tegas menuntut pemerintah pusat supaya segera membentuk provinsi otonom Kalimantan Tengah.

Agar bisa mendapatkan gambaran lebih rinci, perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II, di antara 3 kabupaten yang termasuk wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan, yaitu Afdeling Kapoeas-Barito terdiri dari 6 onderafdeling, berpenduduk mayoritas suku bangsa Dayak Ot Danum (yang terdiri dari tiga sub-etnik yaitu Siang, Murung dan Duhoi), Ngaju, Ma’anyan, Dusun dan Lawangan.

Menanggapi resolusi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah itu, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan R. T. A. Milono, selaku Koordinator Keamanan Provinsi Kalimantan, pada 10 Desember 1956 mengeluarkan pengumuman penegasan bahwa terhitung 1 Januari 1957, didirikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Ditegaskan juga bahwa pemerintah berdaya-upaya agar terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dalam tahun 1957 juga.

Apa cita-cita awal perjuangan mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah? Pertanyaan ini dengan gamblang ditunjukkan pada butir kedua Ikrar Bersama peserta Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang berbunyi:

(2) Bersatu tekad tidak terpisahkan untuk mengangkat derajat hidup yang layak bagi segala lapisan rakyat dalam Daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya.

Dengan kata lain, cita-cita awal perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah tak lain daripada tekad untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Kalimantan Tengah.

Keterbelakangan Menyedihkan
Tekad tersebut didasarkan pada kenyataan sangat nyata yang dialami oleh rakyat 3 kabupaten yang selama ini tidak mengalami perubahan dan perbaikan apapun, selain dihimpit dan ditekan oleh kesesakan hidup dalam keadaan terbelakang, terpencil dan jauh dari segala corak kemajuan. Lebih-lebih di daerah pedalaman.

Di daerah pedalaman, jual-beli dilakukan dengan sistem barter. Barang-barang hasil bumi dan lain-lain ditukar dengan barang-barang keperluan sehari-hari seperti tekstil, pakaian, garam, gula, dan sebagainya. Keadaan menjadi lebih parah dan menyedihkan karena dalam barter ini, para pedagang menjual barang-barangnya dengan harga cukup tinggi, sebaliknya barang hasil bumi rakyat pedalaman seperti rotan, karet, getah jelutung, damar, sirap, madu, dan lain-lain, dihargai sangat rendah. Keterpurukan ini makin diperparah lagi oleh keadaan transportasi yang sepenuhnya bersandar pada sungai dan laut dengan sarana dan prasarana yang sangat langka. Kehidupan dan kegiatan ekonomi rakyat, lalu lintas barang sangat tergantung pada “distribusi” dari kota Banjarmasin sebagai kota pelabuhan dan ibukota Provinsi Kalimantan. Keadaan pendidikan dan kesehatan tak usah dikatakan lagi. Apalagi yang disebut pembangunan. Sangat menyedihkan adalah arti dari gambaran Kalimantan Tengah pada waktu itu.

Dari Tiada Menjadi Ada
Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957 kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tanggal 17 Juni 1958 sebagai dasar hukum maka secara resmi Provinsi Otonom Kalimantan Tengah berdiri.

Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai membangun dalam keadaan serba kekurangan dan serba terbatas baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia maupun dana. Lebih unik lagi, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilahirkan oleh Kabinet Karya, kabinet yang ke-17, sama sekali belum mempunyai ibukota sebagai tempat pemerintah daerah berkedudukan. Berbeda halnya dengan provinsi-provinsi tetangga Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat yang telah mempunyai ibukota masing-masing yaitu Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak, dengan fasilitas serta berbagai kemudahan yang telah memadai. Karena belum mempunyai ibukota provinsi, maka untuk sementara pemerintah Provinsi Otonom Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin. Sementara itu, bidang hutan belantara di sekitar Desa Pahandut diintensifkan pembangunannya sebagai ibu kota yang kemudian dinamai Palangka Raya. Penancapan tiang pertama kota baru ini dilakukan pada 17 Juli 1957.

Setelah kurang lebih selama 3 tahun berkedudukan sementara di Banjarmasin, sejalan dengan proses pembangunan Palangka Raya sebagai ibukota, maka pada akhir 1959 pemerintah daerah Kalimantan Tengah meninggalkan Banjarmasin untuk selanjutnya berkedudukan tetap di ibukota sendiri, Palangka Raya.

Ketika memulai perjalanan hidupnya sebagai provinsi otonom, Kalimantan Tengah sedikitpun tidak mendapatkan warisan inventaris dalam bentuk apapun juga dari provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan. Dalam membangun Kalimantan Tengah sebagai provinsi, pemerintah daerah melaksanakan ikhtiar menggulirkan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat, baik dalam artian figuratif maupun dalam pengertian harafiah, memulainya dari yang tiada menjadi ada.

Sejak berdiri, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah otonom diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Melakukan pekerjaan ini sangatlah tidak mudah. Kesulitan jadi berlipat ganda oleh luasnya wilayah yang 153.564 kilometer persegi, alam yang ganas, jumlah penduduk yang sangat sedikit, infrastruktur sangat minim, kekurangan anggaran, kekurangan tenaga terampil.
Menghadapi kendala-kendala berat demikian, Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, demi membajakan tekad seluruh rakyat guna membangun provinsinya, selalu berujar, “Berlayar dengan biduk yang ada, pakailah kayuh tersedia dan harus dapat tiba di tepi pantai dengan selamat.” Beliau juga berkata, “Tidak ada rotan, kijil pun berguna,” yang dalam Bahasa Dayak Ngaju “Jatun uéi, bajakah mahi baguna.”

Sangat disadari oleh para pelopor dan pendiri Provinsi Kalimantan Tengah bahwa apabila harus memenuhi kriteria normatif untuk dapat terbentuknya sebuah daerah otonom, Kalimantan Tengah tentu saja belum dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan. Hanya di pihak lain, Kalimantan Tengah mempunyai deposit kekayaan alam dengan potensi yang menjanjikan suatu perkembangan maju. Janji ini dibenarkan oleh perkembangan Kalimantan Tengah sejak berdiri sebagai provinsi otonom dengan “menampakkan keberadaannya” dan kini telah mencapai usia 54 tahun ketika tulisan ini dibuat. Juga dibenarkan oleh capaian-capaiannya yang berarti dan bermakna.

Aset Awal
Sebagai gambaran umum, berikut diketengahkan beberapa data acak aset awal yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah ketika didirikan pada tahun 1957:
1. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 3 kabupaten otonom meliputi 46 kecamatan dan 859 kampung/desa.
2. Pendidikan
Keadaan pendidikan di 3 kabupaten “baru menginjak” tingkat sekolah dasar dan beranjak ke tingkat menyelenggarakan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP-SMP). Jumlah SD sebanyak 412 buah, jumlah murid 35.000 orang, SMP negeri sebanyak 4 buah, SMP swasta 9 buah dengan jumlah siswa (negeri dan swasta sebanyak 996 orang), sekolah menengah tingkat atas (SMTA-SMA) baik negeri maupun swasta belum ada.

3. Kesehatan
Rumah sakit umum ada 2 buah, yaitu RSU Sampit milik pemerintah dan RSU Kuala Kapuas milik swasta. Untuk melayani kesehatan penduduk Kalimantan Tengah yang berjumlah kurang lebih 400.000 jiwa, hanya ada 3 orang dokter, tenaga bidan jumlahnya sampai hitungan jumlah jari sebelah tangan, tenaga perawat pun kurang sekali.
4. Perhubungan
Jalan darat merupakan lanjutan jalan Banjarmasin-Hulu Sungai sampai Ampah sepanjang 40 km. Yang berupa jalan tanah perkerasan terdapat di Pangkalan Bun-Kumai sepanjang kurang lebih 15 km. Pelabuhan yang ada hanya pelabuhan antar pulau (inter insuler) dan pelabuhan pantai. Yang agak besar dan sibuk adalah Pelabuhan Sampit. Pelabuhan-pelabuhan pantai yang ada yaitu Kumai, Kuala Pembuang, Kuala Jelai, dan Pegatan. Pelabuhan Udara atau Lapangan Terbang hanya terdapat 2 buah yaitu Sabah Uyah yang kemudian bernama Bandara Iskandar di Pangkalan Bun dan Pelabuhan Air di Sampit hanya disinggahi pesawat terbang amfibi jenis Catalina dan Twin Otter. Jembatan (itupun dari kayu) hanya terdapat 1 buah, melintasi Sungai Karau di Ampah.
5. Pertanian/Perkebunan yang agak berarti adalah kebun karet milik rakyat. Demikian juga sawah dan ladang rakyat, luas seluruhnya sekitar 36.726 hektar.
6. Perikanan (sungai dan laut), menurut data 1957/1958, jumlah produksinya mencapai 36.023 ton. Pada awalnya, Kalimantan Tengah memiliki Dinas Perikanan yang terdiri dari Dinas Perikanan Darat (Sungai dan Danau) dan Dinas Perikanan Laut.

54 Tahun Kemudian
Di atas telah dikemukakan dalam kiprah mengisi provinsinya melalui upaya pembangunan, pemerintah daerah bersama seluruh jajarannya beserta warga masyarakat Kalimantan Tengah telah menggulirkan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di segala bidang dengan syarat-syarat penuh kekurangan dan keterbatasan. Tapi “di sebelah” kekurangan dan keterbatasan ini, kemudian tidak dapat disangkal bahwa pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah dapat meraih keberhasilan dan mencapai kemajuan-kemajuan yang cukup membesarkan hati. Keberhasilan dan kemajuan-kemjuan yang telah diraih itu, telah dirasakan serta dinikmati oleh warga masyarakat Kalimantan Tengah.

Hasil-hasil ini bisa dilihat dengan jelas apabila menyandingkan data acak aset awal dengan capaian dalam kurun waktu 54 tahun. Data bandingan yang digunakan ketika tulisan ini dibuat adalah apa yang terdapat dalam buku Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2009, diterbitkan atas kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Tengah dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah. Buku tersebut antara lain mengetengahkan angka-angka sebagai berikut:

1. Pemerintah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 120 kecamatan, 67 kedamangan, 124 kelurahan dan 1.356 desa.
2. Pendidikan
Jumlah SD negeri 2.359 Unit, SD swasta 288 buah, jumlah murid (negeri dan swasta) sebanyak 282.377 orang. SLTP (negeri dan swasta) 494 buah dengan jumlah siswa sebanyak 84.059 orang, SLTA (negeri dan swasta) 208 buah dengan jumlah siswa 41.023 orang. Dan perguruan tinggi/universitas sebanyak 10 buah.
3. Kesehatan
Untuk 13 kabupaten dan 1 kota, semua telah memiliki rumah sakit umum (RSU), seluruhnya terdapat 14 RSU. Puskesmas 141 buah, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 714 buah, Polindes 581 buah, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 1.993 unit. Tenaga dokter 132 orang terdiri dari dokter spesialis 46 orang, dokter umum 29 orang, dokter gigi 57 orang, perawat sebanyak 1.936 orang, bidan 1.079, dan apoteker sebanyak 36 orang.
4. Infrastruktur
Jalan darat menurut kelasnya adalah jalan negara yang melintasi Kalimantan Tengah sepanjang 1.714,67 km, jalan provinsi 1.776,15 km, jalan kabupaten sepanjang 8.710,67 km dan jalan kota 826,43 km.
5. Bandara/lapangan terbang ada 9 buah, yang terbesar adalah Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sekaligus pintu gerbang memasuki Kalimantan Tengah.
6. Pelabuhan (samudera, antar pulau, dan pantai) sebanyak 10 buah. Jembatan konstruksi baja bentangan panjang 200-500 meter lebih melintasi sungai-sungai besar yang telah ada dan sedang dan (mulai) dibangun lebih dari 15 buah.
7. Pertanian
Luas sawah dan ladang 203.595 ha (sawah 108.956 ha dan ladang 94.639 ha).
8. Perkebunan
Pada tahun 2007, luas perkebunan 557.932 ha meliputi areal perkebunan karet, kelapa, kopi, cengkeh, lada dan lain-lain, sedangkan luas kebun kelapa sawit adalah 564.018 ha (milik perkebunan besar swasta-PBS).
9. Perikanan
Produksi perikanan pada tahun 2007 mencapai 92.780,21 ton (produksi perikanan tangkap 86.336,5 ton dan produksi perikanan budidaya 6.413,71 ton).

Kemajuan dan raihan hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 54 tahun itu lebih banyak lagi, misalnya dalam pembangunan-pembangunan kelistrikan, air bersih/air minum, jaringan telekomunikasi (kantor pos, telepon), pasar, perbankan, dan lain-ain pada tataran pembangunan fisik, sementara adanya kemajuan pembangunan dan pengembangan seni-budaya, sumber daya manusia (SDM) dan seterusnya.

Pada usia Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-54, berkat kerja keras semua pihak, seluruh jajaran pemerintah daerah, seluruh aparatur negara di Kalimantan Tengah, seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah telah meraih kemajuan-kemajuan tertentu. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan dari segi kesejahteraan dan peningkatan derajat hidup yang layak seperti yang telah diikrarkan dalam Kongres Rakyat Pertama Kalimantan Tengah di Banjarmasin awal Desember 1956.

Ke depan, upaya-upaya pembangunan berkelanjutan ini niscaya ditingkatkan. Sebab seperti diketahui, di antara 1.356 desa yang ada sekarang, masih terdapat ratusan desa-desa tertinggal. Untuk mengubah desa-desa tertinggal ini menjadi desa-desa yang maju (sejahtera) maka pemerintah daerah melancarkan program yang disebut Program Mangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang mulai direalisasikan sejak tahun 2008.

Karena PM2L ini merupakan salah satu program pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat yang hidup di daerah pedalaman atau pesisir yang terpencil, seniscayanya program ini digalakkan terus dan disokong. PM2L sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, cita-cita yang ditegaskan ulang oleh para peserta Konferensi Dinas Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang dituangkan dalam Piagam Palangka Raya tanggal 30 November 1958.

Picu Wacana Pemekaran
Di atas telah dikemukakan bahwa 3 kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin tadinya merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1957, ketiga kabupaten itu menjelma menjadi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa penjajahan Belanda, sebelum Perang Dunia II, ketiga kabupaten itu adalah eks Afdeling Kapoeas-Barito yang mencakup 6 onderafdeling dengan penduduk mayoritas suku bangsa Dayak.

Dengan latar belakang demografis demikian, maka tidaklah mengherankan jika kalangan yang paling menghendaki terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak. Sedangkan tokoh non-Dayak tidak seorangpun yang turut mendukung apalagi turut berjuang untuk berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Malah segelintir dari mereka anti terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah.
Menjawab segala tantangan dan sinisme dalam pembentukan provinsi Otonom Kalimantan Tengah maka diselenggarakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang kemudian mengeluarkan keputusan, dan juga mencetuskan Ikrar Bersama. Butir pertama Ikrar Bersama itu berbunyi:

Bersatu tekad, tidak terpisahkan dan konsekwen menyelesaikan perjuangan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah selekas-lekasnya.

Dengan demikian sangat jelas bahwa masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun-tahun terakhir ini, lebih-lebih pada tahun 2011 ketika diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Barito Selatan, masih ada bayangan wacana mendirikan Provinsi Barito Raya dan Provinsi Kotawaringin Raya yang ambisius untuk memecah-belah Kalimantan Tengah dan ditiup-tiupkan oleh oknum elitis tertentu.

Apabila wacana pemekaran provinsi adalah untuk meningkatkan pelayanan umum dan pemerataan pembangunan maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan pembangunan di kabupaten-kabupaten pemekaran sedangkan kenyataannya sampai sekarang kabupaten-kabupaten pemekaran masih terseok-seok sebagaimana dibeberkan oleh Pak Dehen Binti dalam artikelnya di Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, edisi Jumat 22 Desember 2006 halaman 9.

Dewan Dayak Besar dan Tentara Lawung

Dalam rangka peringatan hari jadi ke-42 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1999, Bapak Hadrani HN, berkenan membuka catatan lama, mengenang masa-masa awal bangkitnya aspirasi masyarakat sekitar terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dan menuangkannya dalam tulisan berjudul “KRK dan Gerakan Simbar” (Harian Kalteng Pos, 6 Juli 1999). Di antaranya disajikan berkisar berlangsungnya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) awal Desember 1956 di Banjarmasin, berdirinya Dewan Dayak Besar, jabang bayi lahirnya Kalimantan Tengah dan cantuman perundang-undangan mengatur tentang pemerintahan di Kalimantan Selatan dibagi 2, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sajian catatan Bapak Hadrani HN, dari catatan lama, berguna untuk diketahui terutama oleh generasi muda daerah ini khususnya dan warga masyarakat Kalimantan Tengah umumnya.

Dalam rangka memperingati hari jadi ke-43 Kalimantan Tengah, 23 Mei 2000 lalu, maupun menyongsong peringatan pemancangan tiang pertama pembangunan kota Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 Juli 2000, saya ingin “mengiringi” tulisan Bapak Hadrani HN, melengkapinya sekaligus dalam hal tertentu meluruskannya berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan berikut.

UU tentang KalSelTeng
NICA/Belanda yang menduduki Kalimantan sejak September 1945, pada awal 1946 membentuk wilayah administrasi pemerintahan di Kalimantan terdiri atas 3 keresidenan sebagaimana diatur dengan Staatsblad Nomor 64 tahun 1946, yakni Keresidenan Kalimantan Selatan, Keresidenan Kalimantan Timur, dan Keresidenan Kalimantan Barat.

Sebelum Perang Dunia II, Kalimantan hanya meliputi 2 keresidenan yaitu Keresidenan Bagian Selatan dan Timur dan Keresidenan Bagian Barat (Residentie Zuider-en Oosterafdeling van Borneo dan Residentie Westerafdeling van Borneo).

Kembalinya Belanda (NICA) pada akhir tahun 1945 di Keresidenan Kalimantan Selatan (Residentie Zuider Borneo) dibentuk 4 daerah bagian otonom yaitu:
1. Swapraja Kotawaringin (sama dengan keadaan/status sebelum Perang Dunia II)
2. Dewan Dayak Besar (Groot Dajak Raad, Neo Zelfbestuur) berdasarkan Penetapan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 10 tanggal 17 Desember 1946 (Stbld Nomor 134)
3. Federasi Kalimantan Tenggara, penetapan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 2 tanggal 8 Januari 1947 (Stbld Nomor 3)
4. Daerah Banjar, penetapan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 1 tanggal 14 Januari 1948 (Stbld Nomor 14) (Boekoe Bagian Kedoea dari Risalah Kearah Ketertiban Hoekoem Baroe di Indonesia, Bahan-Bahan Oentoek Pembangoenan Federal, Halaman 61-125)

Sesudah pengakuan kedaulatan dan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai negara federal maka RIS terdiri atas 6 negara bagian termasuk NRI Proklamasi dan 3 daerah bagian otonom (satuan ketatanegaraan tegak sendiri). Wilayah administrasi pemerintahan dibagi menjadi 10 provinsi dimana Provinsi Kalimantan adalah satu dari provinsi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.
Gubernur Kalimantan Dr. Moerdjani, dengan menggunakan hak darurat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950, membentuk daerah otonom tingkat kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan. PP Nomor 21/1950 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Darurat (UUDrt) Nomor 2 Tahun 1953 sekaligus menetapkan Provinsi Kalimantan menjadi provinsi otonom. UUDrt Nomor 2/1953 tersebut berlaku sejak 7 Januari 1953.

Pada tanggal 7 Januari 1953 juga dikeluarkan UUDrt Nomor 3 Tahun 1953 yang mengukuhkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14. UUDrt Nomor 3/1953 itu kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Lembaran Negara Nomor 72 tentang Pembentukan Daerah Otonom tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan.

Adapun UUDrt Nomor 2/1953 dicabut dan pada tanggal 29 November 1956, parlemen (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 65, Provinsi Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi otonom yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. UU Nomor 25/1956 itu dinyatakan berlaku efektif 1 Januari 1957. Dalam penjelasan UU Nomor 25/1956 itu menyebut, akan dibentuk provinsi yang ke-4 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah yang prosesnya melalui pembentukan keresidenan, namun dengan UUDrt Nomor 10 Tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957, Lembaran Negara Nomor 53, TLN Nomor 1284 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU Nomor 25 Tahun 1956.

Dari fakta itu, maka tidak ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 berkenaan dengan pembagian/pemisahan Keresidenan (provinsi) Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dewan Dayak Besar
Dewan Dayak Besar (DDB), daerah hukumnya meliputi Afdeling Kapuas Barito, dikurangi daerah Swapraja Kotawaringin, namun ditambah dengan Onderdistrict Oost Doesoen (Dusun Timur) yang semula masuk Afdeling Hoeloe Soengei. Sebagai diketahui, Afdeling Kapuas Barito itu meliputi 6 onderafdeling yakni Moeara Tewe, Boentok, Beneden Dajak (Dayak Hilir), Boven Dajak (Dayak Hulu), Sampit, dan Kotawaringin (Kotawaringin itu sendiri adalah kesultanan/swapraja).

Peresmian DDB di Banjarmasin pada 13 Januari 1947 sekaligus pelantikan para pejabat eksekutif dan legislatifnya. Ketua Groenneveld, Wakil Ketua R. Cyrillus Kersanegara (sehari-hari dikenal Cyrillus Atak), sekertaris Mahir Mahar, dan 3 orang anggota BPH (badan pengurus harian) yakni E. Kamis, H. Imran, dan Aspar, serta 18 orang anggota legislatif, seorang di antaranya Singa Maniki, tokoh masyarakat Seruyan dari Rantau Pulut.

Di Daerah Dayak Besar, bulan September 1948, diselenggarakan pemilihan umum bertingkat, menghasilkan 20 orang anggota terpilih sebagai wakil rakyat. Terpilih selaku ketua H. Mochran Ali, wakil ketua Helmuth Kunum, dan sekretaris DR. Mr. Roosenschoen (mantan controleur Muara Teweh), sedangkan anggota BPH masing-masing Markasi, B. Koetin, Adenan, dan E. D. Toendang.

Adapun Negara Indonesia Timur (NIT) dibentuk 18 Desember 1946, sebagai hasil Konferensi Denpasar, Bali. Pembentukan NIT itu berdasarkan Regeling tot Vorming de Staat ooost Indonesie (Stbld 1946 Nomor 143). Dan DDB tidak pernah bergabung dengan NIT. Yang terjadi, semua negara bagian/daerah bagian (di luar NRI Proklamasi) “membuat wadah pertemuan” berupa forum di kalangan federal disebut BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yakni Pertemuan Permusyawaratan Federal dan di dalam BFO itu DDB bergabung sebagai anggota.

Adapun “ujaran”, bahwa DDB jabang lahirnya Kalimantan Tengah hanya dipahami untuk mudahnya saja, sesungguhnya “ujaran” itu tidak pas. Karena eks DDB, setelah bergabung dengan NRI Proklamasi (Yogyakarta), kemudian dibentuk menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Barito dan Kabupaten Kapuas. “Sisa wilayah” eks DDB yang meliputi aliran sungai-Sungai Katingan, Mentaya, dan Seruyan, dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin. Dengan demikian, Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang ini sesungguhnya adalah eks Afdeling Kapuas Barito plus eks Onderdistrict Dusun Timur.

Tentara Lawung
Organisasi “Badan Penjaga Keamanan” kemudian disebut Tentara Lawung didirikan oleh masyarakat (penduduk) lingkup kecamatan Dusun Timur berkedudukan di Tamiang Layang. Sebagai pucuk pimpinan Tentara Lawung adalah J. C. Rangkap, kiai/camat Dusun Timur.

Tentara Lawung dibentuk untuk menangkal gangguan keamanan, dimana kejahatan merajalela. Perampokan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembunuhan, dan pencurian harta benda penduduk. Para penjahat yang datang dari luar Dusun Timur/Barito Timur tersebut membonceng gerakan para pejuang kemerdekaan (gerilyawan). Masyarakat bersama pimpinan pemerintahan setempat mengetahui betul dan dapat membedakan adanya gerakan para pejuang kemerdeaan dari tindakan para penjahat.

Sebaliknya, Tentara Lawung aktif membantu para pejuang kemerdekaan/gerilyawan yang bergerak di daerah itu. Di antaranya gerakan Letnan A. D. Patianom dan kawan-kawan.

Ihwal (laskar) Tentara Lawung itu, di Tamiang Layang pada 4 November 1949, lebih kurang 1 kompi Tentara Lawung diresmikan menjadi TNI oleh pimpinan misi militer/APRI, Overste Sukanda Bratamenggala, disaksikan oleh Mayor Tjilik Riwut, Letnan C. Mihing, dan Letnan Amboe Soeling.

J. C. Rangkap sebagai pejabat pamong praja, terakhir Gubernur Dpb pada Pemda Kalimantan Tengah, kini menjalani masa pensiun tinggal di Palangka Raya. Adapun Christian Simbar pada tahun 1949 adalah pegawai pada kantor pemerintahan negeri di Kasongan. Jelaslah, bahwa Tentara Lawung itu tidak dipimpin Christian (Mandulin) Simbar!

Pimpinan Tertinggi GMTPS
Adanya hasrat keinginan rakyat dari 3 kabupaten yakni Barito, Kapuas, dan Kotawaringin, menuntut terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah secara bertubi-tubi sejak tahun 1953. Namun kurang diperhatikan baik oleh kabinet maupun oleh parlemen.

Dengan diabaikannya tuntutan yang wajar tersebut, membuat rakyat tidak puas dan GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantjasila) merupakan salah satu perjuangan rakyat dari 3 kabupaten bagi terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah itu.

GMTPS dengan pimpinan tertingginya Ch. Simbar telah menyebar di seluruh pelosok, sementara “puncak” daripada ketidakpedulian pemerintah pusat (kabinet dan parlemen) atas tuntutan rakyat terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disahkannya UU Nomor 25 Tahun 1956, yang membagi Kalimantan menjadi 3 provinsi sedangkan Kalimantan Tengah akan dibentuk kemudian melalui pembentukan keresidenan lebih dahulu.

Adanya kegiatan GMTPS telah menyebar di seluruh wilayah pedalaman dan sebagain warga masyarakat yang kecewa atas sikap pemerintah pusat, maka bentrokan dengan pihak aparat keamanan mengakibatkan korban berjatuhan menimbulkan kerugian jiwa dan harga benda, kekacauan timbul dan keamanan daerah menjadi terganggu.

Kongres Rakyat Kalimantan yang berlangsung awal Desember 1956 di Banjarmasin itu, pada 5 Desember 1956 mengeluarkan resolusi berisi tuntutan final. Dan syukur, tuntutan rakyat Kalimantan Tengah dipenuhi pemerintah pusat cq. Menteri Dalam Negeri dan diumumkan oleh Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Provinsi Kalimantan R. T. A. Milono tanggal 10 Desember 1956.

Bahwa Ch. Simbar, pemimpin tertinggi GMTPS bersama seluruh anggotanya, tidak dikenai sanksi hukum. Hal itu merupakan ketentuan tercantum dalam Pengumuman Ketua Koordinasi Keamanan/ Gubernur Kalimantan tanggal 10 Desember 1956 tersebut. Karena tidak dikenai sanksi hukum, maka dilaksanakan “perdamaian” antara GMTPS dengan pemerintah, untuk mewakili pemerintah pada upacara perdamaian di Madara (Barito Selatan) adalah Mahir Mahar yang adalah Ketua Presidium Kongres Rakyat Kalimantan (KRK).

Dengan demikian, maka tidaklah perlu “Simbar Cs menyerahkan diri …”. Untuk menyelesaikan GMTPS selanjutnya, Gubernur Milono selaku Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Provinsi Kalimantan, membentuk Panitia Penyelesaian Pemulihan Kekacauan dan Keamanan daerah (PPPKKD) di Kalimantan Tengah, sebagai ketua panitia kembali dipercayakan kepada Mahir Mahar yang dalam kualitasnya selaku ketua presidium Kongres Rakyat Kalimantan.

Riwayat perjuangan GMTPS pimpinan Ch. Simbar dapat dibaca dalam buku-buku yang telah diterbitkan misalnya Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh Sekertaris DPRD Kalimantan Tengah, 1986; buku Panca Windu Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, penerbit Pemda Kalimantan Tengah, 1997; dan Riwayat Perjuangan GMTPS dalam naskah, disusun oleh Panitia Pelaksana Deklarasi Angkatan Penerus Perjuangan GMTPS, 1999.

Harian Kalteng Pos Palangka Raya, 3-4 Juli 2000

* TT. Suan, wartawan senior Kalteng, pendiiri Kantor Berita dan PWI Kalteng, orang kepercayaan Gubernur Tjillik Riwut.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: