Program RSBI Gagal Total

Program RSBI Gagal Total
 
1.305 Sekolah Tidak Layak Jadi SBI
Jawa Pos, 4 Jan 2012
 
JAKARTA – Proyek besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mencetak sekolah bertaraf internasional (SBI) patut dipertanyakan. Betapa tidak, sejak program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) diluncurkan pada 2005, hingga kini tak ada satu pun sekolah yang berhasil lolos penilaian menjadi SBI.
Berdasar evaluasi (Kemendikbud), seluruh RSBI di negeri ini belum layak menjadi SBI! Jumlah RSBI di seluruh tanah air mencapai 1.305 sekolah. Terdiri atas level SD, SMP, SMA, dan SMK. Ironisnya, tak satu pun RSBI yang digadang-gadang menjadi SBI itu lolos dalam penilaian.
Kondisi tersebut kontras dengan strategi awal pencanangan program. Waktu itu dirumuskan bahwa sekolah berlabel RSBI hanya cukup berjalan tiga tahun untuk level SD. Artinya, setelah tiga tahun, RSBI level SD itu bisa dinilai layak atau tidak menjadi SBI. Kenyataannya, hingga enam tahun berlalu, tidak ada SD yang layak menjadi SBI.
Penilaian untuk level SMP adalah empat tahun dan untuk SMA dan SMK lima tahun. Semua pun gagal total. Mengapa?
Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Suyanto menjelaskan, salah satu faktor utama kegagalan itu adalah sumber daya manusia (SDM). Yakni, minimnya komposisi guru berjenjang strata dua (S-2) di sekolah-sekolah RSBI tersebut. Padahal, itu merupakan salah satu syarat utama untuk menjadi SBI.
Untuk level SD, jika ingin naik tingkat menjadi SBI, sebuah RSBI harus memiliki minimal 10 persen guru S-2. Syarat untuk level SMP, SMA, dan SMK lebih berat. SMP RSBI, misalnya, harus memiliki 20 persen guru S-2. Untuk SMA dan SMK, syarat itu ditingkatkan menjadi 30 persen.
Faktanya, tidak ada RSBI yang berhasil memenuhi ketentuan tersebut. ’’Ketentuan komposisi itu masih belum terwujud di RSBI mana pun,’’ ungkap Suyanto di Jakarta kemarin (3/1). Hampir di seluruh RSBI di negeri ini, pendidik yang tamatan S-2 hanya kepala sekolah.
Tidak berkembangnya jumlah guru bergelar magister di RSBI itu disoroti Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Ketua Umum PB PGRI Sulistyo menilai, hal tersebut adalah aneh. ’’Padahal, kementerian (Kemendikbud, Red) memiliki program bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan,’’ ujarnya.
Usut punya usut, duit untuk program bantuan peningkatan kualifikasi peningkatan pendidikan guru itu tidak terserap optimal. ’’Mendikbud mengatakan serapan bantuan masih 50 persen,’’ tuturnya.
Minimnya serapan uang bantuan untuk peningkatan kualifikasi pendidikan tersebut disebabkan amburadulnya data guru. Baik yang bersedia meneken kontrak untuk kuliah S-2 maupun yang sedang menempuh pendidikan S-2.
Sulistyo memuji sejumlah daerah yang berinisiatif merotasi guru-guru di sekolah RSBI. ’’Jadi, guru-guru yang lulus S-2 digeser ke sekolah RSBI,’’ katanya.
Di tengah amburadulnya program RSBI, sempat muncul desakan untuk mengubah lagi program itu menjadi SSN (sekolah standar nasional). Usul tersebut semakin kuat ketika cap RSBI di masyarakat sebagai sekolah berbiaya mahal kian melekat.
Menanggapi fenomena tersebut, Suyanto menilai kurang bijak. Menurut dia, lebih baik mendampingi RSBI yang sudah ada saat ini. ’’Kita dampingi dan kita dorong terus untuk bisa menjadi SBI,’’ tegasnya.
Dia menyatakan, sementara ini RSBI bisa menghemat pengeluaran devisa negara. Sebab, RSBI bisa menekan orang-orang untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri.
Upaya pemerintah saat ini adalah berfokus untuk meningkatkan kualitas RSBI. Di antaranya, menggenjot kualifikasi para pendidik. Karena itu, Kemendikbud menyetop sementara atau menjalankan kebijakan moratorium usul RSBI baru.
Terkait dengan tudingan bahwa RSBI mahal, Suyanto tidak membantah. Namun, hal itu tidak terjadi di semua RSBI. ’’RSBI yang mahal itu hanya di Jakarta,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan, ada daerah-daerah yang menjalankan program RSBI dengan baik. ’’Contohnya, Surabaya. Ada aturan yang menggratiskan siswa miskin untuk belajar di RSBI,’’ tuturnya.
Suyanto optimistis program RSBI akan sukses menelurkan SBI. Sebab, hal itu merupakan amanat pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam regulasi tersebut dinyatakan, pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. ’’Kami tidak ingin SBI nanti hanya gagah-gagahan,’’ ucap Suyanto. (wan/c5/ca)
About these ads

1 comment so far

  1. Bonek Shalom on

    RSBI gagal total dikarenakan sebagai ajang bisnis guru, mau masuk RSBI ditanya orang tuanya kerja dimana? kalau penjual sayur tidak dapat masuk RSBI sekalipun anaknya mampu, tetapi apabila anak orang kaya sekalipun anaknya pas-pasan pasti bisa masuk RSBI, akhirnya yang masuk RSBI bukan benar2 anak pandai, sehingga kwalitas RSBI tidak lebih baik dari sekolahan yang bukan RSBI, itu yang kami alami.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: