STRUKTUR DAN KULTUR

Jurnal Toddopuli

(Cerita Untuk Anak-Anak)

1. Pengajuan Masalah:

Pertanyaan yang dibawa oleh Jurnal kali ini adalah: “Apakah Republik Indonesia, secara struktur dan kultur sudah padan?”

Struktur, mencakup masalah-masalah organisasi administrasi, baik badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan perangkat administrasi kenegaraan lainnya, hasil-hasil kerja mereka seperti UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Singkatnya hal-hal yang bersifat kelembagaan dan produk-produk institusional formal yang digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pengelolaan masyarakat, terutama memberdayakan masyarakat dan membangun bangsa atau komunitas yang dikelola oleh lembaga tersebut sebagai penanggungjawabnya.

Sedangkan kultur di sini, saya batasi dalam arti pola pikir dan mentalitas serta perilaku yang dilahirkan oleh pola pikir dan mentalitas tertentu. Pada rangkaian nilai dominan pada suatu kurun waktu, terutama nilai dominan di kalangan penyelenggara negara atau kekuasaan politik.

Pertanyaan « Apakah Republik Indonesia , secara struktur dan kultur sudah padan? » , tidak lain dari pertanyaan menyangkut hubungan antara struktur dan kultur ». Struktur dan kultur di sini, tentu saja mempunyai hulu dan muara serupa yaitu dari dan untuk manusia, dengan perspektif untuk memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Karena keadaan berkembang, struktur dan kultur pun berkembang. Tidak statis dan apalagi untuk sampai mengatakannya sebagai « mumpuni », seperti penilaian puas diri yang dilakukan oleh Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah dalam wawancara teleivisinya di TVRI Kalimantan Tengah tanggal 20 Mei 2009 lalu. Tidak jarang kultur tidak sesuai dengan struktur, atau sebaliknya struktur tidak rasuk dengan kultur. Kepadanan keduanya, lebih bersifat relatif, bukan mutlak atau mumpuni ». Mumpuni, barangkali, merupakan pandangan subyektif yang menyederhanakan soal secara hitam-putih.

2. KALAU KULTUR DAN STRUKTUR TIDAK RASUK:

Tidak rasuknya kultur dan struktur pada suatu kurun waktu, bisa mengawali suatu keresahan sosial besar, jika ketidakrasukan ini tidak segera terpecahkan. Dilihat dari segi lain, maka ketidakrasukan ini bisa dikatakan bahwa tingkat laju perkembangan kultur dan struktur sebagai bangunan atas (super structure), tidak sepadan dengan laju perkembangan bangunan bawah (basic structure). Struktur atas berobah, seperti pemerintahan, tapi bangunan bawah belum menyertainya. Misal, ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri pada 1 Oktober 1949, secara bangunan atas, yaitu sistem pemerintahannya sudah berobah sama sekali dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika Tiongkok dikelola oleh Kuo Mintang Chiang Kaishek, tapi bangunan bawahnya, tidak serta-merta berobah mengikuti perobahan yang terjadi di bangunan atas (super structure)nya. Bangunan bawah yang belum berobah ini menjadi dasar ekonomi dan sosial bagi kultur dominan, bukan yang berhegemoni, masih kultur atau nilai-nilai lama seperti posisi perempuan yang dipandang rendah. Politik pemerintah RRT yang dipimpin oleh Partai Komunis, struktur yang berhegemoni, tentang kesetaraan lelaki perempuan di semua bidang, tidak atau belum terwujud oleh dominasi nilai-nilai atau kultur lama Confusionisme yang mempunyai akar ratusan tahun.

Demikian juga halnya dengan Perancis setelah Perang Dunia II. Ketika Charles de Gaulle kembali dari Inggris dan memimpin pemerintah baru, dengan bantuan Marshall Plan, secara struktural, terutama bangunan atasnya, Perancis berkembang cepat. Pabrik-pabrik didirikan, pertanian dimekanisasi, infrastruktur diperbaiki dan dikembangkan. Tapi nilai-nilai Katolisisme mengekang perkembangan, terutama membelenggu tenaga produksi. Untuk memotong belenggu nilai-nilai ini maka meletuslah Revolusi Mei 1968.

Revolusi Agustus 1945, yang kemudian melahirkan Republik Indonesia, juga merupakan contoh bahwa ketidakrasukan struktur dan kultur akan meletuskan konflik, keresahan sosial, bahkan revolusi. Revolusi Agustus 1945 menunjukkan bahwa struktur dan kultur kolonial tidak rasuk dengan kultur lokal, baik baru atau pun lama, yang memerlukan struktur baru.

Ketidakrasukan kultur dan struktur ini pulalah yang menggerakkan Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS) pada tahun 1950an untuk bangkit memberontaki Pemerintahan Soekarno, menuntut struktur baru yaitu Kalimantan Tengah sebagai provinsi tersendiri. Tentang hal ini N. Budi Baskoro, cendekiawan muda Kalimantan Tengah yang bermukim di Yogyakarta antara lain menulis:

“Pembentukan Kalimantan Tengah dihidupi oleh imaji terciptanya masyarakat Dayak yang maju dan modern. Hal ini sulit direngkuh ketika bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini masih menginduk pada Provinsi Kalimantan Selatan, yang beribu kota Banjarmasin akibat keterisolasian yang menghambatnya.Keyakinan meraih kemajuan dalam pembentukan provinsi Kalimantan Tengah, didasari atas potensi sumber daya alamnya. Hal ini tergambar secara eksplisit dalam pidato J.M. Nahan, juru bicara Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin dihadapan Menteri Dalam Negeri pada 25 Juni 1954 [Tjilik Riwut, 1958:117 – 119].” 1)

Kalimantan Tengah masih menginduk pada Provinsi Kalimantan Selatan adalah masalah struktur sedang “terciptanya masyarakat Dayak yang maju dan modern” bisa dikatakan masalah kultur.

Keterpurukan Kalimantan Tengah sampai pada dewasa ini pun, saya kira, tidak luput dari masalah struktur dan kultur. Belum rasuknya kultur dan struktur.

3. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG MODERNISASI:

Berbicara tentang keterpurukan, apalagi keterpurukan menyeluruh, total, berarti kita sedang berbicara tentang masalah pemberdayaan dan pembangunan. Seperti diuraikan oleh N. Budi Baskoro dalam artikel yang sama bahwa berbicara tentang perspektif pembangunan terdapat dua pandangan yang paling terkenal yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan.

“Inti teori modernisasi adalah bahwa negara berkembang, seperti Indonesia, membutuhkan suntikan modal dari negara maju, untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Efek pertumbuhan ekonomi tersebut lantas diyakini akan menulari masyarakat secara luas [trickle down effect]. Selain itu, dari segi budaya, masyarakat negeri berkembang mesti mengubah sikap mentalnya agar selaras dengan tujuan ‘kemajuan’. Istilah ‘kemajuan’ di sini, tentulah, acuannya negara-negara Barat sebagai negara industri.” 2)

Tokoh utama teori yang pernah diterapkan oleh Orde Baru ini, adalah Rostow yang bukunya pernah dijadikan sebagai kitab suci “agama pembangunan”nya. Karena dengan menggunakan Barat sebagai acuan maka modernisasi dan kemajuan, identik dengan Baratisasi dan industrialisasi. Kemajuan dalam pengertian demikian, hendak dicekokkan sebagai pengertian yang mempunyai makna universal, mempunyai pemaknaan tunggal. Agaknya pandangan bahwa modernisasi sama dengan Baratisasi ini cukup besar penganutnya di negeri ini, termasuk di Kalimantan Tengah, seperti yang tercermin pada anggapan bahwa terpuruknya Kalimantan Tengah karena tidak menguasai tekhnologi canggih.

N. Budi Baskoro menguraikan lebih lanjut:

“Teori modernisasi melihat ketidakberhasilan pembangunan adalah karena faktor mentalitas masyarakat yang memang susah didorong untuk maju dan sering kali disebut malas. Menurut David McClelland, yang termasyhur dengan teorinya need for achievement, ini disebabkan karena tiadanya semangat mengejar prestasi di kalangan masyarakat tersebut. Lebih dari itu, kegagalan pembangunan juga dilihat karena menempatkan orang yang tepat dalam sektor-sektor pembangunan [the wrong man in the wrong place]. Kemiskinan pun, contohnya lagi, dilihat sebagai semata problem internal suatu negara, semisal karena tingkat pendidikan yang rendah dan kekurang kreatifan masyarakat negara tersebut”.3)

“Sedangkan teori ketergantungan hadir sebagai kritik terhadap teori modernisasi. Teori ini melihat bahwa suntikan modal luar negeri tidak selalu dapat menghidupkan ekonomi, tapi justru malah mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam Negara berkembang. Dalam pandangan ini, roda ekonomi di negara berkembang kemudian mengikuti perputaran modal yang dikucurkan dan dikendalikan oleh negara industri maju tersebut. Akibatnya, ibarat roda, negara berkembang hanya merupakan bagian pinggiran [periferi], yang diputar oleh negeri maju sebagai pusatnya [center]”. 4)

Teori ini pun pernah diterapkan di negeri kita yang di Kalimantan Tengah, tersisa pada keadaan di Hampalit, perusakan hutan secara luar biasa, pencemaran lingkungan, termasuk sungai-sungai kita yang penuh dengan air raksa, pandangan ketiadaan modal sebagai kendala maju diangkat selalu sebagai alasan. Secara nasional hutang kita menumpuk. Mentalitas tergantung pun berkembang hingga pelosok dengan berkembangnya Tatum (ratap-tangis) dalam bentuk-bentuk baru. Penterapan teori Rostow, André Gunder Frank dan kawan-kawan agaknya tidak melepaskan Kalimantan Tengah dari keterpurukan totalnya di kalangan mayoritas warga. Sekarang pasar luar ingin dijadikan pelampung baru melalui pengembangan intensif perkebunan kelapa sawwit yang memiskinkan dan sampai sekarang tidak memberikan perbaikan bagi kehidupan mayoritas warga serta penghasilan daerah, seperti yang diakui sendiri oleh Teras Narang selaku Gubernur sambil menyalah—nyalahkan eselon bawahannya seperti para bupati,5) apalagi ia merasa secara struktural, administrasi Kalimantan Tengah sudah “mumpuni” 6).

Teori lain yang sudah dan sedang dilakukan sejak hampir 20 tahun, mulai dari Kalimantan Barat adalah teori dan praktek pemberdayaan dan pembangunan. Teori ini berangkat dari proses penyadaran, berdasarkan pengalaman Pastur Brasilia, Paulo Freire agar masyarakat lapisan bawah yang selalu mayoritas, bangkit menjadi aktor pemberdayaan diri mereka sendiri secara bersama-sama dan bersolidaritas. Untuk itu mereka mendirikan Credit Union (CU), kredit simpan pinjam yang bermula dari Jerman seusai Perang Dunia II. Proses penyadaran untuk menjadi subyek dilakukan bersamaan dengan usaha menanggulangi masalah-masalah nyata secara bersama-sama di kalangan anggota CU dan melalui upaya-upaya nyata ini kesadaran, tatanan pemikiran baru (mind set) menjadi subyek ditegakkan, ditingkatkan setingkat demi setingkat dan terus-menerus. Tatanan nilai merupakan basis lahir dan berkembangannya CU dan berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan lainnya. Upaya ini tidak tergantung pada kucuran dana dari luar, tapi menggunakan dana yang tersedia dan dikumpukan di kalangan para anggota sendiri. CU sekarang berkembang di Kalimantan Tengah dan juga pulau-pulau lain tanahair. Berangkat dari CU di Kalimantan Tengah telah lahir paling tidak lima toko swalayan Koperasi Persekutuan Dayak (KPD), yaitu di Palangka Raya, Tumbang Malahoi, Tumbang Jotoh, Muara Teweh dan Nihan. Asset CU dan KPD sekarang sudah mencapai jumlah miliaran. Saya kira, apa yang dilakukan oleh CU dan KPD merupakan bentuk kongkret dari perekonomian kerakyatan, ekonomi oleh, dari dan untuk rakyat. Sekali pun fokus pada kegiatan guna mencapai kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, tapi CU dan KPD juga melakukan penyadaran di bidang-bidang lain seperti kebudayaan, politik, arti penting manusia sebagai kapital utama pemberdayaan diri dan pembangunan. 7)

Jika Chris Barker ketika berbicara tentang pembangunan dan menyentuh soal « keagenan », maka barangkali CU dan KPD memang bisa dinamakan sebagai agen pemberdayaan sebagai basis pembangunan. CU dan KPD « Dalam hal ini, karena budaya merupakan konstruksi sosial, maka orang punya peluang untuk memproduksi, menciptakan makna-makna tertentu. Dalam pengertian ini, manusia tidak semata bersifat pasif, melainkan aktif menciptakan “makna-makna baru” . KPD dan CU melalui dikursus-diskursus serta kegiatan-kegiatan lapangannya menciptakan pemaknaan baru yang lain dari “bahasa-bahasa yang telah teregulasi secara sosial [social regulated way of speaking untuk kepentingan tersebut [Chris Barker, 2005]”. 8)

Dilihat dari hubungan struktur dan kultur, nampak bahwa pada CU dan KPD terdapat kepadanan relatif antara keduanya walau pun jauh dari mumpuni. Mensosialisasikan makna-makna baru dan memberikannya wujud atau bentuk nyata untuk diskursus-diskursusnya, sebagai sanggahan terhadap “bahasa-bahasa yang telah teregulasi secara sosial” sebagai wahana pikiran tunggal (la pensée unique), merupakan tantangan yang dihadapi CU dan KPD sebagai gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pengejawantahan diskursus-diskursus merupakan bagian utama dari proses penyadaran untuk pemberdayaan, menata ulang mind set masyarakat sehingga pada saat ia menjadi nilai dominan, saat ia dari ide menjelma kekuatan material, ia kuasa menata ulang struktur. Artinya melalui pergulatan kultur, struktur ditata kembali untuk mampu mewujudkan masyarakat yang manusiawi.

4. HUBUNGAN KULTUR DAN STRUKTUR:

Barangkali contoh-contoh di atas sedikit banyak bisa mengatakan betapa keterkaitan antara struktur dan kultur, bagaimana la pensée unique, seperti anggapan bahwa apa yang berlaku di Barat sebagai model dan identik dengan kemajuan, peradaban, dan modernisasi telah membuat pemberdayaan dan pembangunan di negara-negari yang disebut “Dunia Ketiga” gagal karena ciri-ciri lokal tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Padahal tiap-tiap daerah mempunyai nilai dan standar mereka masing-masing. Prof. Dr. Sajogyo di Palangka Raya 8 tahun lalu ketika berbicara tentang soal ini antara lain mengatakan tentang “Jalan Kalimantan” untuk membangun Kalimantan. Kata Kalimantan tentu saja bisa digantikan dengan Sulawesi, Papua, dan lain-lain karena yang ia maksudkan tidak lain dari bahwa dalam membangun, seniscayanya diperhitungkan kebudayaan local. Tanpa memperhatikan kebudayaan local, maka pembangunan dan struktur yang tidak serasi dengan kultur setempat akan mengalami kegagalan. Ignacy Sachs, ekonom dari l’Ecoles des Hautes Etudes en Sociales (l’EHESS), Paris, dalam salah kuliah-kuliah dan karya-karya tulisnya selalu menekankan arti penting tekhnologi aplikatif untuk pengertian serupa dengan Prof. Dr. Sajogyo. “Untuk menguasai mesin dan teknologi kita perlu mengertinya lebih dahulu, yaitu menyelami dan mengerti kebudayaan dan jiwa yang menciptakannya”, tulis Soejatmoko (1922-1989) dalam artikelnya di Majalah Konfrontasi No. 22, 1954, berjudul ”Pembangunan Sebagai Masalah Kebudayaan”. 9) “ Uraian ini penting sebagai kritik terhadap banyak pihak yang kerap menyatakan “mengambil teknologi negara Barat tapi tidak kebudayaannya”, sebuah pengadopsian parsial yang banyak terjadi dalam kasus pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kata Soedjatmoko, usaha menyelami kebudayaan Barat akan membantu kita dalam mencari asas-asas dinamik otonom pada masyarakat Indonesia. Uraian tentang pencarian “asas-asas otonom dalam kebudayaan sendiri” ini adalah poin yang patut diapresiasi. Penekanan pada “asas otonom dari kebudayaan sendiri” tersebut dimaksudkan bahwa perubahan sosial-budaya dalam proses pembangunan harus dilakukan dengan kesadaran oleh para pelaku pembangunan itu”. 10) Kalau pembangunan adalah masalah kultur dan struktur dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan menuju ke arah kemajuan, maka struktur pun dengan demikian merupakan masalah kebudayaan.

Dalam acara tanya-jawab di televisi (21 Mei 2009), Presiden Bambang Susilo Yudoyono (SBY) ketika menyinggung soal struktur dan kultur ini di Indonesia masih terdapat banyak ketidakrasukan. Undang-undang yang dihasilkan DPR banyak yang tidak tanggap keadaan, seperti halnya UU lama masih ada yang tetap diberlakukan walau pun tidak sesuai lagi. Perda tumpang-tindih. Dari segi mentalitas, SBY menyentuh yang disebutnya masih tergantung Pusat, KKN masih berlangsung. Pengakuan SBY tentang belum rasuknya kultur dan struktur ini, kemudian dirincikan melalui contoh-contoh kongkret bagaimana ia langkah-langkahnya, rancangan-rancangan perda-perdanya menjadi terlambat karena menunggu persetujuan pusat. Misalnya dalam soal pengadaan listrik, soal Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. 11)

Kerasukan antara kultur dan struktur suatu keniscayaan bagi kemajuan manusiawi, berarti untuk menuju ke arah tersebut seniscayanya perlu suatu konsep integral atau grand design masyarakat yang tercermin dalam pilihan politik yang integral pula. Bukan parsial. Konsepsi integral atau grand design ini akan berdampak langsung ke segala sektor ketika ia dipilih untuk dilaksanakan, termasuk bidang kultur. Sehubungan dengan soal ini , kiranya apa yang diketengahkan oleh N. Budi Baskoro layak diindahkan bahwa “Simpul wacana tentang adanya kekuatan konstruksi sosial dan kapasitas agen untuk memberikan pemaknaan berbeda dalam praktik kebudayaan, ini ialah kajian budaya tidak bersifat hitam-putih dalam memandang fenomena kebudayaan. Kajian budaya, dalam hal ini, menolak sikap reduksionisme, terutama reduksionisme ekonomi, di mana masalah kebudayaan hanya bisa dijelaskan berdasarkan sudut pandang ekonomi-politik, sekalipun faktor ini turut mempengaruhi kontekstualitas kajian budaya » 12).

5. GRAND DESIGN DAN KALIMANTAN TENGAH:

Sepanjang sejarah 52 tahunnya, provinvi Kalimantan Tengah memiliki 12 gubernur yaitu RTA Milono (1957-1958), Tjilik Riwut (1958-1967), Ir. Reynold Sylvanus (1967-1978), W.A.Gara (1978-1983), Eddy Sabara (1983-1984), Gatot Amrih , SH (1984-1993), Drs. Warsito Rasman (1983-1999), Rappiudin Hamarung (1999-2000), Drs. Asmawi Agani (2000-2005), DR. Sodjuangan Situmorang Msi (23 Maret s/d 4 Agustus 2005, Agustin Teras Narang SH (2005- sekarang).13) Di antara kedua belas gubernur ini 5 gubernur dari etnik Dayak, 5 dari etnik Jawa, 1 dari etnik Bugis dan satu dari etnik Batak. Asal etnik mempunyai pengaruh terhadap kehidupan berbagai sektor, termasuk kultur di Kalimantan Tengah. Bisa dikatakan bahwa gubernur-gubernur yang berasal dari etnik non Dayak, akan membawa dampak makin tidak rasuknya struktur dan kultur baik disebabkan karena pilihan politik yang tanpa grand design atau tanpa wacana publik tanggap dengan aspirasi mayoritas yaitu etnik Dayak, mau pun karena kurangnya pengetahuan dan pengkhayatan mereka terhadap kultur setempat. Ketidak rasukan ini meninggalkan jejak sampai hari ini. Penafsiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan Republik Undonesia yang sentralistik, barangkali turut berperan tidak meleluasakan bagi gubernur untuk membuat suaru grand design atau wacana publik untuk provinsi. Gubernur hanyalah kepanjangan tangan Jakarta.

Sesuai zamannya, wacana publik atau grand design gubernur-gubernur angkatan Tjilik Riwut , “simbol utama dibangunnya Provinsi Kalimantan Tengah” jika menggunakan istilah N. Budi Baskoro, mempunyai keterbatasan, sangat parsial seperti yang terbaca dari petikan tulisannya dalam bahasa Dayak Ngaju, jauh hari sebelum Indonesia merdeka, berjudul “Kamiar Oetoes Itah Dayak Hong 100 Njelo” (Kemajuan Suku Dayak Dalam 100 Tahun”, berikut :

“… Apabila aku melihat kemajuan sukuku pada masa ini dibanding dengan suku lain sangat berbeda pada abad kedua puluh ini. Baik di sekolah, baik kemajuan di dusun-dusun, baik dari segi politik, baik dalam menata kota, memang sangat jauh ketinggalan dibandingkan dari suku lain… Kalau kita melihat dari suku-suku lain apa lagi suku-suku di Jawa sangat jauh tertinggal. Apa bila aku tidak keliru Suku Dayak sudah mengenal sekolah kurang lebih 100 tahun yang lalu termasuk di pedalaman-pedalaman Kalimantan Tengah. Tetapi kita merasa heran karena sudah selama ini, Suku Dayak masih tetap tertinggal dibandingkan sukusuku lain di sekeliling kita. Apa lagi kalau kita melihat kemajuan suku lain seperti Suku Batak, dalam 75 tahun terlihat jelas kemajuan mereka…” 14)

Dalam artikel serupa, selanjutnya Tjilik Riwut mengajukan pertanyaan reflektif, mengapa ketertinggalan itu terjadi justru dalam era kemajuan. Tjilik Riwut juga menggugah dengan pertanyaan-pertanyaan lain, yakni tentang apa yang menghambat kemajuan, bisakah mengejar kemajuan itu dan apakah suku Dayak cukup puas dengan keadaan saja. Dalam artikel itu, selanjutnya, Tjilik Riwut mencoba mengurai penyebab hambatan-hambatan tersebut. Berikut penggalan petikannya:

“… Karena seperti yang kita ketahui, apa bila ada suku kita yang sudah masuk Sekolah Dewasa, Standaar School (sepengathuan penulis hanya sekolah ini yang ada di sini), dan jika ada yang sudah selesai dari sekolah ini dan ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi seperti kursus Mantri Verpleger, Mantri Cacar, Sekolah Guru atau Sekolah Belanda atau Sekolah Dagang, dll. Tapi sangat diherankan pasti ada saja yang menjadi penghalang sehingga perjuangan anak-anak muda ini tidak dapat diteruskan (terhambat), seolah-olah ada kata-kata yang dibisikkan ke telinga kita: “Apa guna kalian masuk sekolah tinggi-tinggi, sekolah Belanda, menjadi orang berpangkat karena sudah cukup bagi kalian jika sudah bisa mengenal huruf, bisa membaca dan menulis karena nantinya kalian juga harus bertani mengolah tanah di antara hutan lebat”.” 15)

Sesuai kurun zamannya, kemajuan bagi Tjilik Riwut pada waktu itu diartikan dengan sekolah. Oetoes Dayak yang berekolah. Wacana publik yang parsial tanpa ada grand design. Karena itu begitu ia menjadi gubernur Kalimantan Tengah, ia mendirikan asrama-asrama untuk memfasilitas mahasiswa-mahasiswi asal Kalimantan Tengah yang belajar di luar Kalimantan Tengah seperti di Asrama Palangka Raya Jalan Pakuningratan Yogyakarta. Ia juga mengirim anak-anak Kalimantan Tengah ke luar negeri untuk melanjutkan studi mereka. Beasiswa disediakan. Pengiriman pemuda-pemudi Kalimantan Tengah keluar daerah bisa dipahami sebagai persiapan kultural Tjilik Riwut guna membangun struktur baru dengan kultur baru. Angkatan pertama lulusan “Asrama Pakuningratan” inilah kemudian yang mengelola kekuasaan daerah provinsi Kalimantan Tengah yang diperoleh melalui pemberontakan bersenjata. Dengan menggunakan tenaga-tenaga “Angkatan Pertama Asrama Pakuningratan”, sebagai basis sumber daya manusia, Tjilik Riwut mencoba membangun sebuah struktur baru yang tanggap dengan aspirasi kultur Dayak. Tjilik Riwut melihat benar arti penting manusia Dayak yang bermutu, pendidikan, untuk membangun Kalimantan Tengah sesuai imaji pemberontakan 1956an sekali pun tak mempunyai wacana integral. Terkesan pada saya bahwa dalam perkembangannya Tjilik Riwut dalam upayanya membangun Kalimantan Tengah, mula-mula menggunakan pendekatan parsial, tapi kemudian sedikit demi sedikit bergeser ke jurusan integral. Pendekatan yang tak lagi sempat ia wujudkan dengan meletusnya Tragedi September 1965 yang mengobah imbangan kekuatan dan peta politik di Kalimantan Tengah. Pedekatan Tjilik Riwut, pada kurun waktu yang sama, nampaknya berbeda dengan pendekatan Gubernur Oewang Oerai di Kalimantan Barat. Oewang Oerai lebih menggunakan pendekatan struktural, kurang melirik pada masalah kultural. Kekurangan Oewang Oerai ini mau dicoba dan ditangani oleh Institut Dayakologi, sebuah lembaga swasta, sejak 20 tahun lebih hingga sekarang dengan capaian-capaian tertentu.

Sesudah Tjilik Riwut , gubernur-gubernur berikutnya lebih tergantung pada wacana Jakarta, sesuai dengan tafsiran terhadap NKRI yang sentralistik. Kalimantan Tengah lebih berkedudukan sebagai obyek dan sumber pengerukan material. Kebudayaan Dayak boleh dikatakan tidak dilirik. Struktur negara secara keseluruhan digunakan bukan untuk pemberdayaan dan pembangunan daerah, tidak untuk pelestarian dan revitalisasi kultural. Barangkali dari keadaan beginilah maka kultural Dayak dan bidang-bidang lain bisa dikatakan terpuruk. Infra struktur lebih bertitikberat guna melayani usaha eksploatasi sumber daya alam yang dilakukan secara membabi-buta (savage, sauvage).

Dari sejarah Kalimantan Tengah, kalau penglihatan saya benar, nampak bahwa peran gubernur secara individual, sebagai penanggungjawab pengelolaan daerah, mutu, komitmen publik, wacana publik gubernur sangat menentukan dan berpengaruh, di samping konsep tentang apa bagaimana yang bernama Republik Indonesia dan NKRI itu. RTA Milono (1957-1958), Tjilik Riwut (1958-1967), Ir. Reynold Sylvanus (1967-1978), W.A.Gara (1978-1983), Eddy Sabara (1983-1984), Gatot Amrih , SH (1984-1993), Drs. Warsito Rasman (1983-1999), Rappiudin Hamarung (1999-2000), Drs. Asmawi Agani (2000-2005), DR. Sodjuangano Situmorang MSi (23 Maret s/d 4 Agustus 2005, Agustin Teras Narang SH berbeda pilihan politik, wacana integralnya (kalau pun ada), komitmen, gaya, kuat-lemahnya komitmen, satu dari yang lain. Latar-belakang mereka pun berbeda. Yang pernah turut mandi darah menegakkan Republik, melahirkan dan membangun dibandingkan mereka yang lulusan tiga pintu (pintu keluarga, pintu sekolah, dan pintu kantor) jauh dari masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini menentukan apa bagaimana yang mereka lakukan melalui kebijakan-kebijakan, bagaimana pandangan dan kebijaksanaan mereka dalam hubungan antara kultur dan struktur.

Agustin Teras Narang dan Ahmad Diran bisa dikatakan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur generasi ketiga, generasi tiga pintu, bukan angkatan yang keluar dari keadaan mandi darah, dan yang mempunyai kesempatan duduk di bangku sekolah tinggi berbeda dengan angkatan pertama. Dengnan latar kesempatan demikian, tentunya mereka lebih banyak bergaul dengan dunia ilmu pengetahuan dan wacana nasional dan dunia dibandingkan dengan generasi pertama. Mereka pun hidup di era otonomi daerah dan demokrasi relatif. Acuan-acuan konsepsional, tentunya lebih banyak mereka peroleh dibandingkan dengan generasi pemula.

Dengan latar-belakang demikian pasangan Teras-Diran menawarkan dan melaksanakan visi “Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera dan Bermartabat”. Visi ini oleh Baskoro dinilai sebagai “ternyata kompatibel dengan mimpi kolektif masyarakat Kalimantan Tengah” 16). Dalam wawancaranya di TVRI Palangka Raya 20 Mei 2009, Teras Narang menjelaskan bahwa yang ia maksudkan dengan « membuka isolasi” mencakup berbagai bidang. “Membuka isolasi” secara menyeluruh, seperti isolasi dari hubungan luar, isolasi intelektualitas, isolasi budaya, dan lain-lain. Kunci untuk « membuka isolasi » ini terletak pada infrastruktur. Karena itu maka pembangunan jembatan dan jalan diintensifkan. Dengan menggunakan kunci ini maka menurut Teras Narang « Pertumbuhan ekonomi Kalteng bakal meroket », “Kalteng nantinya akan mampu menjadi contoh di Indonesia sebagai daerah yang mampu memberikan yang terbaikkan untuk memajukan ekonomi » 18)

Saya setuju dengan pembangunan infra struktur untuk Kalimantan Tengah. Tapi apakah infra struktur benar merupakan « kunci ajaib » seperti yang diyakini oleh Teras-Diran ? Hal ini belum meyakinkan saya.

Dalam rangka menghadiri Ubud International Writers and Readers Festival tahun 2007, saya melihat betapa infra struktur di Bali telah terbangun baik. Tapi di samping itu, saya juga melihat jelas bahwa kemiskinan, pengangguran, perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, masih saja ada menggauli masyarakat Bali. Tingkat hidup pun tak nampak meningkat dengan adanya “kunci gaib” infra struktur itu. Dengan memegang « kunci ajaib » infra struktur, Teras-Diran berkeyakinan dan percaya benar akan terjadi yang disebut Rostow, tokoh teori modernisasi, « trickle down effect » (kucuran ke bawah) atau top down efect, yang tidak saya saksikan di Jawa atau pun Bali. Kalau pengamatan saya benar, maka infra struktur bukanlah “kunci ajaib”, kalau pun ia “kunci ajaib” barangkali ia lebih banyak menyejahterakan pemilik uang, pemilik tambang, perkebunan dan para pengusaha. Yang saya saksikan adalah up effect. Tanah penduduk makin berkurang, pedesaan masih saja dilanda kemiskinan. Anak-anak banyak yang putus sekolah. Hutang masih melilit rakyat. Artinya “kunci ajaib” itu hanya suatu praduga karena masalah pemberdayaan yang menjadi dasar pembangunan dan kemajuan tidak terletak pada “kunci ajaib” tersebut. Paling-paling yang akan nampak adalah perobahan fisik tapi tidak menyentuh tingkat hidup dan kultur serta mutu manusia. Dengan memegang “kunci ajaib infra struktur”, pasangan Teras-Diran menjelang akhir masa jabatan mereka, sangat kurang memperhatikan masalah kebudayaan, yang menjadi dasar pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan serta bersolidaritas walau pun dicantumkan sebagai poin prioritas nomor ke-enam. “Kunci ajaib infra struktur” Teras-Diran, dalam kenyataan telah mengabaikan bidang-bidang kultur. Pasangan ini tidak mempunyai politik kebudayaan yang jelas sehingga laju kerusakan budaya di Kalimantan Tengah meningkat. Titik-berat tidak semestinya mengabaikan sektor-sektor lain yang sekunder atau pun tersier dan seterusnya. Tantangan, keterpurukan Kalimantan Tengah bersifat menyeluruh, maka jawabannya pun bersifat menyeluruh. “Kunci ajaib infra-struktur” akhirnya tidak lain dari varian teori modernisme Rostow. Ada ketimpangan antara hubungan kultur dan struktur. Dilihat dari segi wacana, ia masih berada pada tahap parsial. Jika benar bahwa « kunci ajaib infra-struktur » ini buah dari wacana parsial, apakah bedanya dengan reduksionisme intelektualitas ? Jika demikian, bagaimana menjelaskan bahwa « kunci ajaib infra-struktur » Teras-Diran bisa disebut « “ternyata kompatibel dengan mimpi kolektif masyarakat Kalimantan Tengah” ?

6. SIMPUL RENUNGAN :

Dari tuturan di atas, saya kira pengakuan Presiden Susilo Bambang Sudoyono tentang adanya ketimpangan hubungan, tidak rasuknya hubungan antara kultur dan struktur yang jauh dari « mumpuni », barangkali menarik untuk direnungkan. Pengakuan SBY juga menunjukkan belum terwujudnya « otonomi kebudayaan » dan pemikiran di kalangan kita. Penggunaan reduksioniome masih kuat, sedangkan pendekatan kompleksitas yang disarankan oleh seorang filosof dan sosiolog Perancis, Edgar Morin jauh dari lirikan. Sejalan dengan pendekatan kompleksitas Edgar Morin ini adalah pendapat yang diajukan oleh N. Budi Baskoro bahwa « Justru jika persoalan mendasar dijawab dengan solusi sektoral, maka akan ditemui ketersesatan yang tiada berujung ». Jika demikian, seperti yang dikatakan oleh A. Mustofa Bisri : « jangan-jangan para pemimpin dan rakyat negeri ini justru masih belum merdeka, bahkan lebih terjajah daripada zaman dahulu » dan « kita sendiri yang belum bisa melepaskan diri dari mental anak jajahan ». Persoalan « mental anak jajahan » adalah persoalan kultur. 19)***

Palangka Raya, Mei 2009

———————————–

Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

Catatan Kaki:

1). Lihat: Baskoro, N. Budi, “Pembangunan Bumi Tambun Bungai: Sebuah Telaah Kebudayaan” (Dari Dokumentasi Andriani S. Kusni & JJ. Kusni).

2). Ibid.

3). Ibid.

4).Ibid. Teori ini terutama diajukan oleh kelompok André Gunder Frank.

5). Lihat: Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, Sabtu 9 Mei 2009.

6). Wawancara Gubernur Kalimantan Tengah,Teras Narang dengan TVRI Kalimantan Tengah, 20 Mei 2009.

7). Wawancara Andriani S. Kusni dan JJ. Kusni dengan pimpinan Koperasi Persekutuan Dayak, Palangka Raya (antara lain : Rinting, Danar, Salawati, dan lain-lain), di Palangka Raya, tanggal 14 April 2009.

8). Dikutip dari N. Baskoro, « Pembangunan Bumi Tambun Bungai : Sebuah Telaah Kebudayaan » (Dari Dokumentasi Andriani S. Kusni & JJ. Kusni).

9). Lihat : Soedjatmoko, « Pembangunan Sebagai Masalah Kebudayaan » in : Majalah Konfrontaasi, No. 22, Jakarta, 1954. Lihat juga : N. Budi Baskoro, « Pembangunan Bumi Tambun Bungai : Sebuah Telaah Kebudayaan » (Dari Dokumentasi Andriani S. Kusni dan JJ. Kusni).

10). Ibid.

11). Lihat :Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 26 Mei 2009.

12). Ibid.

13). Lihat : Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 23 Mei 2009.

14). Riwut, Tjilik, « Kamiar Oetoes Itah Dajak Hong 100 Njelo » in : Soeara Pakat, 23 Desember 1939. « Soeara Pakat” adalah organ resmi organisasi Pakat Dajak. Lihat juga: Laksono, P.M., dkk, “P.M. Laksono, dkk., 2006, Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dan Tjilik Riwut, Yogyakarta: Galang Press, Yogyakarta, 2006, hlm-hlm. 96 – 97].

15). Ibid.

16). Lihat: Baskoro, N. Budi, “Pembangunan Bumi Tambun Bungai: Sebuah Telaah Kebudayaan” (Dari Dokumentasi Andriani S. Kusni Dan JJ. Kusni).

17). Lihat: Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 23 Mei 2009.

18. Lihat: Baskoro, N. Budi, “Pembangunan Bumi Tambun Bungai: Sebuah Telaah Kebudayaan” (Dari Dokumentasi Andriani S. Kusni Dan JJ. Kusni).

19). Lihat: Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, Jumat, 22 Mei 2009.

BIBLIOGRAFI :

Baskoro, N. Budi, « Pembangunan Bumi Tambun Bungai :Sebuah Telaah Kebudayaan », Yogyakarta, Mei 2009 (Dari Dokumentasi Kusni, Andriani S., dan Kusni, JJ).

Barker, Chris, “Cultural Studies: Teori dan Praktik”, Penerbit Bentang,

Yogyakarta, 2005.

Lay, Cornelis (ed), “Membangun NKRI Dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah”, Pemprov Kalimantan Tengah & Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007.

Laksono, P.M, dkk, “Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut”, Penerbit Galang Press, Yogyakarta, 2006.

Said, Edward, 2001, “Orientalisme”, Bandung: Penerbit Pustaka, Bandung, 2001,

[Cetakan Keempat]

Soedjatmoko, 1983, “Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan”, LP3ES

Jakarta, 1983.

Riwut, Tjilik, « Kalimantan Memanggil », Penerbit Endang, Jakarta, 1958.

Harian Dayak Pos, Palangka Raya, Mei 2009.

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, Mei 2009.

Kusni, Andriani S. & Kusni, JJ, « Wawancara Dengan Pimpinan KPD Palangka Raya, 14 April 2009.

Advertisements

1 comment so far

  1. BUDI on

    Tulisan yang menarik untuk dibaca dan berpikir secara logika,kesan kritis menonjol dengan dukungan fakta sejarah dan pernyataan-pernyataan, namun solusi dari penulis sendiri kurang jelas. Arah jalan keluar terhadap masalah kultur di Kalimantan Tengah kurang dibahas, mungkin tidak mau menekankan masalah solusi tetapi hanya mau menekankan bahwa Kalimantan Tengah mengalami masalah ketertinggalan akibat dari struktur dan kultur yang tidak padu atau tidak berjalan simetris


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: