Archive for the ‘Dayak’ Tag

Kalteng Sapi Perahan

Halaman MASYARAKAT ADAT RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat

KALTENG SAPI PERAHAN
Oleh Kusni Sulang

Tahun 2015 Kalimantan Tengah selain akan melangsungkan pemilihan gubernur baru juga akan menyelenggarakan pemiluhan bupati untuk sementara kabupaten. Menjelan kegiatan politik tersebut, berbagai manuvre politik termasuk pencitraan diri mulai dilakukan. Yang petahana (incumbent) menjajakan yang disebut keberhasilan membangun daerahnya, sedangkan yang berancang-ancang untuk mencalonkan diri mengisahkan kebolehannya atau rekam jejaknya. Rekam jejak (track record) dan keberhasilan selain bersifat data juga bersifat sejarah. Bagi pemilihan pemula yang tidak membaca dokumen, mempunyai dokumen terbatas serta tidak belajar sejarah atau yang beringatan pendek, rekam jejak dan data sering dilupakan dan diabaikan sehingga bualan diterima sebagai kebenaran. Kemudian menjadikan bualan yang dipandang sebagai kebenaran ini dasar bertindak yaitu menetapkan pilihan. Akibatnya, keinginan memberikan suara untuk perubahan maju, berakhir dengan hasil mendapatkan keadaan kian memilukan bagi mayoritas penduduk. Karena yang berganti (kalau orang baru yang memenangi pemilu), hanya orangnya, bukan inti kebijakan. Kalau petahana yang kembali menduduki pos orang pertama itu, maka mereka akan melanjutkan apa yang disebutnya sebagai “keberhasilan” padahal dalam kenyataan, janji pemilu menjelma jadi sampah hanya ke muara. Padahal dalam kenyataan sejarah, yang berperan bukanlah dia tapi orang lain.Padahal dalam kenyataan peran sejarahnya tidaklah membanggakan.
Oleh karena itu, saya kira, mutu demokrasi akan meningkat apabila para pemilih mempunyai pengetahuan yang terus meningkat. Tingkat pengetahuan akan memunculkan kesadaran kritis, kesadaran kritis akan mempengaruhi pilihan.
Apabila yang terpilih kelak adalah jenis-jenis manusia pembual demikian, saya khawatir keadaan mayoritas penduduk Kalimantan Tengah, terutama masyarakat Dayak, akan makin papa. Kehidupan mayoritas peduduk tidak lain dari kehidupan jipén (budak) kekinian. Kemelaratan dan kesenjangan akan menandai kehidupan di Kalteng karena alat produksi utama mereka yaitu tanah akan makin menyusut dan sangat terbatas berpindah ke tangan investor atau pemilik modal besar.
Berbicara soal lahan, artinya kita berbicara tentang masalah agraria. Data tahun 2009 yang diberikan oleh Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang dipimpin oleh Dr. Poerwanto dan Cornelis Lay memperlihatkan tanah garapan di Kalteng tersisa 20% dari seluruh luas daerah yang luas 1,5 kali Pulau Jawa. Di tahun 2014 jumlah . ini bukannya bertambah tapi justru makin berkurang. Oleh keadaan demikian maka HuMa menyebutkan bahwa Kalteng merupakan daerah dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan tempat konflik agraria termarak di antara 14 ka buparen.kota.
Konflik agraria dan kepapaan hidup mayoritas penduduk ini tidak akan terselesaikan selama penyelenggara Negara, baik sipil atau pun militer, berkolusi untuk memperkaya diri. Pilihan politik penanggungjawab daerah dan kolusi sipil-militer dan investor membuat Kalteng hanya sapi perahan untuk memperkaya diri.
Kelanjutan dari keadaan papa (misère) begini adalah maraknya kekerasan, pelacuran, pencurian, banditisme, eskapisme (narkoba, judi, dan lain-lain) putus sekolah, ketergantungan, keterbelakangan (sekalipun yang bergelar akademik berjubel jumlahnya), dan seterusnya.
Suatu ironi dan sarkasme, dari 14 kabupaten/kota Kalteng, kalau saya tidak salah hitung, hanya dua kepala daerah yang bukan Dayak. Tapi mayoritas kepala daerah yang Dayak itu tidak mampu mengeluarkan daerahnya dari kepapaan. Artinya, unsur Dayak atau bukan Dayak tidak menjadi penting dibandingkan dengan kejujuran, keterbukaan dan kesetiaan pada komitmen manusiawi yang tertuang dalam kata Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai. Dayak atau bukan Dayak, sipil atau pun militer, tanpa faktor-faktor tersebut akan sama busuknya.
Untuk keluar dari keadaan papa begini yang dilukiskan secara lain oleh statistik formal, Dayak dan yang senasib dengan Dayak niscaya mengorganisasi diri dari bawah, oleh diri mereka sendiri. Mereka patut keluar dari sekat-sekat etnik sempit yang mengurung mereka dalam suatu kerangkeng ghetto yang apak. Barangkali di sinilah para pemangku adat yang masih setia pada adat dan nilai-nilai keadaatan yang relevan bisa berperan menentukan. Harapan terletak di sini, tidak pada juruselamat dari luar, juga tidak pada penyelenggara Negara, entah sipil ataupun militer.[]
Dana Untuk Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

Radar Sampit, 24 Agustus 2014. Tanggal 21 Juli 2014 lalu Presiden Susilo Bambang anYudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai tindak lanjut dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini selain menunjukkan berapa jumlah dana yang akan dikucurkan ke desa juga menjelaskan dari mana dana tersebut, jumlah dana, bagaimana mengelolanya, sanksi-sanksi yang dijatuhkan apabila pengelolaannya tidak sesuai ketentuan, menjelaskan apa yang disebut desa, desa adat, untuk apa dana yang dianggarkan melalui APBN setiap tahun digunakan, bagaimana dana tersebut dihitung besarannya dan bagaimana ia ditransfer ke kas pemerintahan desa, siapa yang mentrasferkannya, dan lain-lain.
Oleh pentingnya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 ini, akan sangat baik apabila pemerintah daerah mensosialisasikannya, membagi-bagikan secara cuma-cuma kepada para pemangku adat dan yang berkepentingan di desa-desa. Sedangkan para pemangku adat dan yang berkepentingan di desa, perlu aktif memintanya kepada Biro Hukum Pemerintah Daerah. Tahu hukum adan peraturan-peraturan formal akan menambah kelengkapan senjata Masyarakat Adat dan para pemangku adat dalam perjuangan merebut, membela dan mempertahankan hak dan menuntaskan pekerjaan. (ask-15-0814).

 

Dana Desa yang Bikin “Ketar-Ketir“
Oleh Tutut Herlina
Minimnya pengetahuan tata cara penggunaan uang negara menghantarkan banyak kepala desa masuk penjara.“Dana desa ini bikin takut kita jadinya. Korupsi sedikit atau banyak, hukumannya sama,” kata seorang kepala desa dari Jawa Tengah, di sela diskusi terbatas tentang Optimalisasi Pengawasan Keuangan Pusat dan Daerah, di Klaten, pekan lalu.
Ia menyampaikan kekhawatirannya itu setelah Hendriwan, seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menjelaskan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dianggap para kepala desa sangat rumit.
Pengguliran APBN ke desa merupakan amanat dari UU Desa yang disahkan beberapa waktu lalu. Rencananya, setiap desa akan menerima dana yang bersumber dari APBN pada 2015. Saat ini, Kemendagri sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang dana desa itu.
Menurut Hendriwan, saat menerima secara langsung dana dari APBN, otomatis desa akan menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa harus memastikan dana yang mereka kelola benar-benar aman. Kecerobohan dalam penggunaan anggaran bisa digolongkan korupsi.
“Bagaimana supaya aman? Dikasih uang jangan langsung diambil. Tanya kejelasan sumbernya dari mana, setelah itu lihat perencanaannya, kewenangan, dan dasar hukumnya. Jika semua itu terpenuhi, ambil semua. Tidak apa-apa,” katanya.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa ke depan, dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Kami akan melakukan pembinaan untuk kemajuan desa,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hatta mengatakan, dengan UU Desa, keuangan desa tidak akan lagi diawasi Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Sebaliknya, penggunaan keuangan desa akan dikawal langsung BPK. Namun, kepala desa tidak perlu ketakutan, sepanjang dana desa itu digunakan untuk niat baik demi kepentingan rakyat.
“Bapak-bapak kepala desa tidak perlu takut. Dulu, minta anggaran desa Rp 1 miliar sampai merobohkan pagar DPR, sekarang begitu dikasih malah takut. Piye (bagaimana), tho?” katanya yang disambut tepuk tangan dan tawa ratusan kepala desa.
Ia menjelaskan, ada tiga kategori penilaian laporan keuangan dari BPK, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan disclaimer. “Kalau laporannya WTP, Anda semua bisa tidur nyenyak. Kalau WDP, tidur akan kebangun-bangun. Tapi kalau disclaimer, Anda tidak akan bisa tidur karena pasti akan berurusan dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Meski demikian, BPK tidak memiliki tangan yang bisa langsung menindak. Jika ditemukan kerugian negara, temuan BPK itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Terserah penegak hukum akan menindaklanjuti atau tidak,” katanya.

Tingkatkan Ekonomi Desa
Ia menambahkan, saat ini, selain mempersiapkan SDM, desa juga harus segera mendata ulang kemiskinan.
Itu karena besaran dana APBN yang akan mengalir ke setiap desa tergantung besaran penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan letak geografis. Semakin banyak penduduknya, semakin banyak dana APBN yang mengalir ke desa. Demikian pula, semakin banyak angka kemiskinan, akan semakin besar dana yang mengalir ke desa.
Dari empat faktor penentu, data tingkat kemiskinan akan menjadi biang “konflik” antara pusat dengan desa. Hingga kini, Indonesia memiliki data berbeda-beda terkait tingkat kemiskinan.
Selama ini, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang selalu digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan, berbeda dengan data yang dirilis sejumlah kementerian. “Meski beda-beda, tetap data BPS yang dijadikan acuan,” ujarnya.
Menurutnya, sinkronisasi data kemiskinan antara BPS dan desa diperlukan supaya tidak terjadi konflik setelah dana mengucur. “Jangan nanti sudah mengucur, baru teriak-teriak dananya tidak sesuai. Memang, data soal kemiskinan ini akan jadi potensi keributan karena data BPS kadang tidak sesuai dengan di lapangan,” katanya.
Anggota VII BPK, Bahrullah Akbar menyatakan, besaran dana yang akan dikucurkan ke setiap desa berbeda-beda dengan kisaran antara Rp 700 juta-2 miliar. Dana itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Ia menegaskan, porsi besar penggunaan dana itu harus diarahkan untuk belanja publik. Selama ini, uang negara lebih banyak digunakan untuk belanja modal, sehingga pembangunan terasa lambat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terjadi.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan, kepala desa dan aparatur desa tidak membebankan biaya-biaya yang tidak terkait pembangunan masyarakat desa kepada desa. Jika itu dilakukan, kesejahteraan rakyat sulit dicapai, sekalipun pemerintah pusat telah memberikan dana yang bersumber dari APBN ke desa secara langsung.
Oleh karena itu, ia menyarankan, pemerintah segera menyelenggarakan pembinaan teknis (bintek) kepada kepala desa dan aparatur desa.
Bintek diperlukan supaya kepala desa tidak masuk penjara karena tidak mengerti menggunakan dana desa secara transparan dan akuntabel. Tidak dapat dimungkiri, saat ini banyak kepala desa, terutama di daerah tertinggal, memperlakukan dana kas desa layaknya uang milik sendiri. []

 

AMAN Ingatkan Jokowi-JK Soal Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan Jokowi soal janjinya melindungi hak-hak masyarakat adat agar ditepati.
Itulah mengapa AMAN pada tahun ini memberikan dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014. Sebab, AMAN melihat, menyimak dan mendengarkan sendiri komitmen Jokowi soal perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Kini Jokowi-JK diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, komitmen Jokowi yang disampaikan saat AMAN mengundangnya beberapa waktu lalu ditunggu realisasinya.
”Pilihan Masyarakat Adat terhadap Jokowi-JK, tentu tidak terlepas dari pengalaman langsung dalam memperjuangkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat dan pengamatan kita secara lebih luas terhadap proses dan hasil penyelenggaraan Negara selama periode pemerintahan Jend. (Pur) DR. H. Susilo Bambang Yudoyono dan Prof. DR. Boediono (SBY-Boediono) tahun 2009-2014 yang akan lagi berakhir,” terang Abdon Nababan, Sekjen AMAN di kantornya Tebet Jakarta Selatan (09/08).
Apalagi 9 Agustus ini diperingati sebagai hari masyarakat adat sedunia, jadi kalau produk hukum yang penting bagi Masyarakat Adat direalisasikan pasangan Jokowi-JK tentu akan menjadi kado terindah buat masyarakat adat se nusantara.
”Mudah-mudahan pasangan Jokowi-JK tidak mengingkari janjinya setelah menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Abdon.
Jadi, menurut Abdon, agenda pasangan Jokowi-JK adalah melanjutkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), moratorium izin baru di kawasan hutan, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian dan Lembaga Negara yang diprakarsai dan dimotori oleh KPK – UKP4, pengembangan ekonomi kreatif berbasis keragaman budaya, ekonomi hijau dan REDD+ ala/berbasis Masyarakat Adat.
Agenda lainnya, pengkajian ulang dan revisi terhadap program-program yang anti masyarakat adat, seperti salah satunya ”hantu” yang bernama Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
MP3EI menurut Abdon tak perlu dilanjutkan, karena sepenuhnya bertumpu pada hutang luar negeri dan modal asing, dan perencanaannya sepihak, alias tidak melibatkan masyarakat Indonesia, khususnya komunitas-komunitas masyarakat di seluruh nusantara.
”Masyarakat Adat tidak pernah diminta pendapat dan persetujuan sebagaimana terkandung dalam prinsip FPIC (Free, Prior, Informed Concent),” kritik Abdon.
Kesimpulannya, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di era kepemimpinan Jokowi-JK. Apalagi dunia internasional dan PBB saja sudah memberikan pengakuan.
Untuk diketahui PBB kembali akan diadakan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat (WCIP – World Conference on Indigenous Peoples) dalam Sidang Umum PBB di Markas Besarnya pada tanggal 22-23 September 2014 mendatang.
WCIP bertujuan untuk melihat kembali situasi dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat di seluruh dunia serta mendengar berbagai praktek-praktek baik oleh negara-negara anggota PBB terkait Masyarakat Adat.(Sumber: http://suaraagraria.com/detail-20834-aman-ingatkan-jokowijk-soal-perlindungan-hakhak-masyarakat-adat–.html#.U_GE0vl_s0S)
Nyawa Rakyat Di Bawah Neoliberalisme
Pernahkah anda membayangkan, ada sebuah sistem ekonomi yang mempercepat kematian banyak manusia? Ya, itulah sistim ekonomi neoliberalisme. Tidak percaya?
Pekan lalu, seorang petani warga Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari, Jambi, meninggal dunia setelah mengalami penyiksaan sangat keji oleh anggota TNI dan security PT. Asiatic Persada. Februari lalu, kita dikagetkan dengan kabar seorang pasien miskin dibuang oleh rumah sakit di pinggir jalan. Akhirnya, nyawa sang pasien yang sudah berusia lanjut itu tak bisa tertolong lagi.
Dua kasus di atas hanya contoh. Yang pertama adalah kasus konflik agraria. Sedangkan yang kedua adalah efek dari kebijakan privatisasi kesehatan. Kedua-duanya terkait dengan sistem neoliberalisme yang sedang diterapkan oleh rezim berkuasa saat ini.
Jumlah kematian warga negara akibat konflik agraria tidak kecil. Tahun lalu, berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah petani yang menjadi korban jiwa dalam kasus konflik agraria sebanyak 21 orang. Kemudian, di tahun yang sama, konflik agraria juga menyebabkan 30 orang petani tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan, dan 239 ditangkap oleh aparat kepolisian.
Konflik agraria mencerminkan ekspansi kapital, sejalan dengan agenda liberalisasi ekonomi, dalam mencaplok sumber daya alam dan menguasai tanah-tanah luas untuk kepentingan bisnis. Ini bukan hanya soal penguasaan teritori atau wilayah, tetapi juga perampasan sumber daya dan ruang ekonomi masyarakat (petani dan masyarakat adat). Dalam proses ini, kekuatan kapital (perusahaan asing dan domestik) menggunakan aparat keamanan resmi (TNI dan Polri), security perusahaan, maupun menyewa preman bayaran, untuk menyingkirkan paksa masyarakat dari ruang hidupnya. Jadi, benturannya bersifat langsung.
Nah, agak berbeda dengan kasus konflik agraria, kematian warga negara akibat privatisasi kesehatan memang sulit dibaca dengan angka-angka. Namun, tidak bisa disangkal bahwa layanan kesehatan yang sudah diprivatisasi, yang menyebabkan biaya layanan menjulang tinggi, menyebabkan orang miskin kesulitan mengakses layanan kesehatan untuk mengobati sakitnya. Biaya kesehatan yang mahal juga berkontribusi pada menurunnya angka harapan hidup mayoritas warga negara, terutama kaum miskin.
Kebijakan neoliberal yang lain, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi impor, privatisasi layanan publik, penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan lain-lain, juga berkonsekuensi pada ‘kematian massa’ rakyat Indonesia.
Penghapusan subsidi BBM berimbas pada kenaikan harga-harga barang dan biaya kebutuhan hidup rakyat. Banyak yang mencoba menyiasatinya dengan ‘mengencangkan ikat pinggang’. Akan tetapi, pada kenyataannya, siasat ‘mengencangkan ikat pinggang’ itu membuat kualitas hidup rakyat menurun. Malahan, warga miskin yang tak banyak pilihan bersiasat terpaksa memilih jalan pintas: bunuh diri.
Begitu pula dengan kebijakan liberalisasi impor. Liberalisasi impor pangan, misalnya, menyebabkan banyak petani lokal menjerit akibat kehilangan akses pasar [sebab, pasarnya direbut oleh pangan impor yang harganya lebih murah]. Akibatnya, sektor pertanian kita hancur lebur. Liberalisasi impor pangan juga menyebabkan hancurnya ketahanan pangan kita. Sudah begitu, harga pangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, rakyat banyak—terutama kalangan menengah ke bawah—kesulitan mengakses pangan untuk kebutuhan pangan. Padahal, pangan adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup.
Situasi serupa juga dirasakan oleh rakyat akibat privatisasi layanan publik [pendidikan, kesehatan, listrik, perumahan, air bersih, dan lain-lain]. Sejak layanan air bersih dikuasai oleh swasta/korporasi, rakyat makin sulit mengakses air bersih. Kalaupun ada, mereka harus membayar mahal. Begitu pula dengan soal pendidikan, kesehatan, listrik, perumahan, dan lain-lain; rakyat sulit mengaksesnya. Hal tersebut membuat kualitas hidup rakyat merosot.
Begitu juga dengan sektor perburuhan. Untuk menopang proses akumulasi kapital, pemerintah diarahkan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel, yakni dengan memberlakukan sistim kerja kontrak dan outsourcing. Tak hanya itu, pemerintah juga mempromosikan tenaga kerja melalui politik upah murah dan tenaga kerja cadangan yang melimpah. Kalau terjadi gejolak akibat kebijakan itu, semisal pemogokan buruh, maka pemerintah akan mengirimkan TNI dan Polri untuk melibasnya.
Jadi, entah kita sadari atau tidak, ada sistem yang bekerja sebagai mesin pembunuh sangat massif. Nyawa rakyat seakan tidak ada artinya. Lihat saja, kendati petani, buruh, dan rakyat miskin dibunuhi dalam berbagai konflik dengan kekuatan kapital, negara tidak pernah hadir untuk mengusut dan menegakkan keadilan. Aparatus penegakan hukum juga sudah dibeli oleh para pemilik modal.
Memang, negara di bawah neoliberalisme mengalami deformasi. Negara bukan lagi sebagai ‘penjaga kepentingan dan menciptakan kesejahteraan umum’, melainkan sebagai instrumen untuk melayani proses akumulasi kapital. Konsep “warga negara” juga terlucuti. Di bawah neoliberalisme [kapitalisme], warga negara hanyalah manusia yang teratomisasi dan diperuntukkan sebagai instrumen untuk melayani tujuan akumulasi kapital, yakni sebagai penjual tenaga kerja murah dan pembeli (konsumen). Negara mana peduli dengan rakyat yang sakit, menganggur, mengemis, tidak berpendidikan, kelaparan, tinggal di bawah kolong jembatan, dan lain-lain.
Padahal, pembukaan UUD 1945 sangat tegas mengamanatkan: …membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya, negara berkewajiban melindungi hak hidup setiap warga negara, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan mereka sebagai prasyarat untuk pengembangan diri mereka sebagai manusia merdeka.
Di dalam UUD 1945 (asli) juga diatur hak-hak warga negara, yang wajib dipenuhi oleh negara, agar rakyat bisa bermartabat: kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah (pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28), kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (pasal 29), berhak mendapat pengajaran/pendidikan (pasal 31), demokrasi ekonomi dan kemakmuran bersama (pasal 33), dan hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara (pasal 34).
Masalahnya, kendati hak-hak rakyat itu diukir indah di dalam konstitusi, tetapi pemerintah mengabaikannya. Memang, negara yang mengadopsi neoliberalisme tidak tunduk pada konstitusi, melainkan tunduk pada tuntutan kekuatan kapital global dan instrumennya (IMF, Bank Dunia, WTO, dll). (BERDIKARIOnline, Senin, 10 Maret 2014 )

Naga Berlidah Api: Kumpulan Sajak tentang Hausmann Baboe

Cover Depan

Judul: Naga Berlidah Api Kumpulan Sajak tentang Hausmann Baboe

Penulis: Kusni Sulang

Penerbit: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Tahun terbit: Januari 2014

Pemesanan: Abdi Anang Sukri (081329051783)

Muatan Lokal:100 Peribahasa, Pepatah, dan Ungkapan Dayak Ngaju

cover depan

Judul: 100 Peribahasa, Pepatah, dan Ungkapan Dayak Ngaju

Penyusun: Kusni Sulang & Andriani S. Kusni

Penerbit: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Tahun Terbit: Januari 2014

Pemesanan: Abdi Anang Sukri (081329051783)

Perhimpunan Dayak Melayu Diminta Bubar

Foto-Foto Demonstrasi oleh Andriani S. Kusni

Lokasi: Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya

Tanggal: 9 Januari 2014 pukul 9:00-10:30

Tuntutan

Orasi (Photograph by Andriani S. Kusni)

Kerumunan (Photograph by Andriani S. Kusni)

Pengamanan (Photograph by Andriani S. Kusni)

Photograph by Andriani S. Kusni

Deretan Spanduk (Photograph by Andriani S. Kusni)

Pelatihan Damang dan Mantir Kabupaten Katingan

Pelatihan Monitoring Dasar Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk Damang dan Mantir

Kabupaten Katingan, 19-22 November 2012

Aula Kecamatan Katingan Hilir

Diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Institute for Ecosoc Right Jakarta dan JPIC Kalimantan Tengah

Foto/Dok: Andriani S. Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT ADAT DAYAK KATINGAN

Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Institute for Ecosoc Right Jakarta dan JPIC Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pelatihan Damang dan Mantir di Kabupaten Katingan pada 19-22 November 2012 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Katingan Hilir. Salah satu hasil pelatihan adalah terbentuknya Forum Komunikasi MA Dayak Katingan Peduli HAM dan Lingkungan Hidup.

Pernyataan Sikap dan Seruan

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT ADAT DAYAK KATINGAN

Peduli HAM & Lingkungan Hidup

Kabupaten Katingan – Propinsi Kalimantan Tengah

Forum Komunikasi MA Dayak Katingan Peduli HAM & Lingkungan Hidup

Forum Komunikasi MA Dayak Katingan Peduli HAM & Lingkungan Hidup membacakan pernyataan sikap di Aula Keamatan Katingan Hilir, 22/11/2012 (foto & dok: Andriani S. Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan tengah)

Kami Forum Komunikasi Masyarakat Adat Dayak Katingan Peduli HAM & Lingkungan Hidup, menyadari bahwa masyarakat adat Dayak Katingan menghadapi persoalan serius dengan beroperasinya Perusahaan Besar Swasta  (PBS) – HPH, perkebunan sawit dan pertambangan di wilayah Kabupaten Katingan khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Ini berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat adat  Dayak.

Untuk itu kami:

  1. Menyerukan dan mengajak Masyarakat Adat Dayak di mana pun berada dan khususnya Masyarakat Adat Dayak Katingan untuk tidak lagi tinggal diam dan menyatukan diri dalam perjuangan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, adat-budaya dan lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat Dayak.
  2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, lebih khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, untuk sepenuhnya menjalankan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat Katingan.

Terkait dengan keberlangsungan hidup masyarakat adat Dayak pada umumnya dan secara khusus masyarakat adat Katingan, kami menyampaikan hal-hal berikut :

  1. Bahwa kami masyarakat adat Katingan dan sekitarnya, telah menyaksikan bagaimana hutan, sungai, bukit dan pegunungan di berbagai tempat di pulau Kalimantan telah menghilang dari kehidupan masyarakat adat. Bagi kami tidak akan ada lagi masyarakat adat Dayak apabila tidak ada lagi hutan, sungai, bukit dan pegunungan yang melekat pada identitas masyarakat adat Dayak. Kehilangan hutan, sungai, bukit dan pegunungan bagi masyarakat Dayak juga berarti penghilangan hak hidup, bukan hanya karena hak-hak dasar yang tidak lagi terpenuhi, tetapi juga hilangnya kemanusiaan dan kehidupan yang bermartabat. Apa artinya hidup kalau kehilangan martabat dan kemanusiaan.
  2. Bahwa sejak awal masyarakat adat Dayak Katingan adalah bagian tak terpisahkan dari satu kesatuan unsur alam yang membentuk kehidupan petak-danum (tanah air) kami. Hutan, tanah, air, alam, sungai dengan segala isinya adalah Ibu kami, jiwa dan darah yang mengalirkan kehidupan kami.
  3. Bahwa secara budaya dan alamiah (adat istiadat lokal) hidup kami masyarakat adat Dayak Katingan sudah dan harus tetap memiliki hak dan kebebasan dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan, sumber daya alam, serta ekosistemnya
  4. Bahwa kelembagaan adat Dayak telah terkooptasi (di bawah pengaruh) kekuasaan negara sekaligus dilumpuhkan perannya dalam tata kehidupan kemasyarakatan adat Dayak.
  5. Bahwa penguasa dan perusahaan memandang ekosistem (habitat) hidup kami (hutan, tanah, air, alam, sungai dan segala isinya) hanya sebagai komoditas ekonomi, sumber peningkatan keuntungan semata. Mereka hanya peduli tentang bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya rupiah atau dolar dari tanah dan hutan kami, sementara kesejahteraan kami terabaikan dan  makin terpuruk dari hari ke hari.

Dengan ini pula, kami menyatakan sikap dan tuntutan kepada Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) dan perusahaan untuk:

  1. Mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dayak atas tanah, hutan, bukit dan gunung, budaya dan adat istiadat sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat sebagaimana yang tercantum dalam konvensi internasional tentang hak masyarakat adat.
  2. Menghentikan penyalahgunaan kelembagaan adat untuk kepentingan individu, kelompok, golongan dan pihak-pihak yang berkuasa.
  3. Menghentikan segala bentuk tindakan memecah-belah dan menguasai masyarakat adat demi mendapatkan tanah dan hutan.
  4. Menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh warga dan komunitas masyarakat adat Dayak.

Apabila hal-hal tersebut diabaikan, maka ketidakadilan akan terus dipelihara dan dipertahankan. Hal ini akan menjadi “bom waktu”, yang suatu saat akan meledak dan menciptakan bencana yang tak terkendali baik di daerah maupun nasional. Siapapun yang berkehendak baik, hendaknya tidak pernah melupakan berbagai konflik berdarah yang sarat pelanggaran HAM (Ambon, Poso, Papua, Sanggau Ledo, Mesuji, Sampit, dan lainnya) akibat ketidakadilan yang terus menerus dibiarkan.

Kasongan, 22 November 2012

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT ADAT DAYAK KATINGAN

Peduli HAM & Lingkungan Hidup

Jangan Biarkan DAD, Damang, & Mantir Ditertawakan (Bagian 3)

Wawancara Ekslusif  Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan  Dari  Kecamatan Sabangau

Dalam edisi lalu, Radar Sampit telah menerbitkan wawancara Andriani S. Kusni dengan Damang Basel yang selain menjelaskan secara kritis Perda No. 18 Tahun 2008 juga menyatakan keprihatinannya  yang sangat terhadap kategori damang dan mantir yang oleh warga masyarakat adat disebut ‘humasnya PBS’.

Berikut adalah wawancara dengan Damang Basel Ahat Bangkan, damang Kecamatan Sabangau yang dilakukan oleh Andriani S. Kusni untuk Harian Radar Sampit. Dalam edisi ini Damang Basel berbicara tentang hutan adat, tugas damang serta perlunya kesatuan pemahaman dan apresiasi tentang Perda No.16 Tahun 2008, Pergub No.13 Tahun 2009 dan tentang Masyarakat Adat sendiri. Sebab selama ini terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan apresiasi sehingga penerapannya juga menjadi simpang-siur sesuai dengan pemahaman masing-masing. Jika salah pemahaman, penerapannya pun akan salah. Kesalahan akan berdampak buruk bagi seluruh masyarakat.

RS: Bagaimana bisa terjadi  bahwa damang disebut oleh warga masyarakat adat sebagai ‘humasnya PBS’?

DB: Ini merupakan salah satu soal yang membuat saya saya sangat prihatin. Salah satu sebabnya  karena masalah pemahaman dan persepsi. Pemahaman dan persepsi terhadap Perda 16/2008, Pergub 13/2009, adat dan hukum adat  oleh  DAD (Dewan Adat Dayak), damang  dan mantir harus sama tentang lembaga adat, Perda 16, Pergub 13 dan masyarakat adat Dayak itu sendiri. Harus dipahami secara keseluruhan, jangan sampai keliru pemahamannya. Pemahaman mereka harus satu. Karena kalau  pemahaman salah, penerapannya pun tidak benar. Kalau DAD, damang dan mantir salah tentang hal-hal di atas, mereka akan ditertawakan orang. Dipandang sebelah mata. “Apa itu? DAD, damang dan mantir macam itu?” Ketika DAD, damang, mantir dipandang sebelah mata, pada saat itu kewibawaan mereka pun hilang.

Contoh tentang pelahaman yang keliru ini terjadi pada  tahun 2011. Ada seorang damang mengeluarkan surat tanah seluas 800 ha hutan produksi yang ia anggap hutan adat. Itu sangat keliru. Hutan adat itu ada kriteria-kriterianya. Kalau ia hutan adat, berarti bukan tanahnya. Itu hak-hak di atas tanah itu saja yang menjadi milik dan hak adat. Misalnya hutan jelutung. Jelutung di atas tanah itu adalah milik atau hak adat. Kalau ada orang lain menggunakan lahan itu untuk penggunaan lain lalu membabat hutan itu, termasuk jelutung di atasnya. Ia si pengguna lahan itu mempunyai kewajiban memberikan kompensasi. Karena dengan hilangnya hutan jelutung itu, berapa orang kehilangan usaha. Kompensasi bukan untuk tanahnya, tetapi untuk pohon jelutung yang ditebang itu.

Kemudian di daerah udik sana. Hutan tengkawang. Itu tanahnya bukan tanah adat. Tapi tengkawang di atas tanah itu ada hak adat. Kalau perusahan besar swasta  membabat hutan tengkawang itu dibabat untuk kepentingan usahanya, dia harus memberi kompensasi. Paling tidak dan idealnya seperti dikatakan oleh gubernur menyediakan 20% dari lahan itu diberikan kepada masyarakat itu sebagai kompensasi dari hilangnya hutan jelutung di atasnya.Sebab dengan poembabatan hutan di atas lahan itu, masyarakat kehilangan sumber penghasilan. Kehilangan tempat berburu, kehilangan pohon tengkawang yang dipanen setiap tahun. Bayangkan dengan pembabatan hutan itu, berapa keluarga yang kehilangan mata  pencaharian, kehilangan sumber kehidupan. Berapa mulut yang harus tidak bisa diisi karena kehilangan hutan tengkawang mereka. Nah ini harus diberi kompensasi. Ini yang diurus oleh damang, mantir. Bukan memberi wewenang kepada damang dan mantir untuk mengizinkan orang membabat hutan. Tidak. Tanah-tanah yang sudah ratusan tahun, kebun karet, kebun rotan  yang ditinggali oleh lima-enam turunan di situ, sampai cucu-cicit pemilik asalnya tidak lagi mengetahui nama datu, nenek moyang  mereka yang membuka kebun dan tanah yang mereka diami, tapi sampai detik ini belum ada surat kepemilikan tanah tersebut,   nah ini kewenangan damang untuk mengeluarkan suratnya. Ini yang harus dilakukan oleh damang. Bukan untuk membuka lahan baru. Inilah yang ditugaskan oleh Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2009 itu.

RS: Contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Damang menunjukkan bahwa di kalangan para damang dan mantir, belum ada kesamaan pemahaman tentang Perda No.16/2008 dan Pergub No.13/2009 serta masyarakat adat itu sendiri. Kalau pemahaman saya benar, contoh-contoh Pak Damang mau mengatakan bahwa sosialisasi kedua peraturan tersebut belum merata padahal Perda sudah menjelang usia 4 tahun sejak diterbitkan bulan Desember 2008, Pergub yang diterbitkan pada 25 juni 2009  berusia tiga tahun lebih. Tapi kesimpangsiuran masih saja berlangsung. Pemahaman sendiri-sendiri tetap terjadi. Keadaan tersebut juga mengatakan bahwa terdapat masalah mutu pada sumber daya manusia atau SDM  pada lembaga-lembaga adat Dayak.  Bagaimana menangani masalah ini agar tujuan Perda dan Pergub tercapai?

DB: Benar. Oleh karena itu pada setiap pertemuan antar damang dan mantir atau pertemuan dengan DAD, saya selalu menggarisbawahi pentingnya, mendesak agar para damang dan mantir tidak henti-hentinya, terus-menerus diberikan bekal. Bekal pengetahuan dan pengertian.

RS: Bagaimana kalau untuk keperluan peningkatan mutu SDM lembaga-lembaga adat Dayak ini jika diadakan pelatihan mulai dari per kecamatan pada semua kabupaten/kota?Bukan pelatihan insidental atau sesekali, tapi teratur, terjadwal, misal dua kali pelatihan dalam setahun selama  sebulan atau seminggu atau dua minggu?

DB: Menurut saya bagus. Bagus sekali.Saya kira sangat bagus dan patut diprogramkan per kecamatan. Dan dalam hal ini hendaknya diperhatikan kecamatan mana yang dijadikan prioritas. Kalau menurut pendapat saya, yang harus diprioritaskan adalah daerah-daerah yang rawan. Damang-damang dan mantir daerah-daerah rawan inilah yang patut terlebih dahulu diberikan perbekalan. Diberikan pengertian. Diberikan pengetahuan. Selama ini, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan lebih banyak mengundang para damang dan mantir untuk duduk manis guna mendengarkan ceramah-ceramah yang jauh dari pemahaman mereka. Jauh dari permasalahan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Sehingga begitu selesai pertemuan dan ceramah-ceramah itu, mereka pulang tanpa membawa pengetahuan dan pemahaman apa pun yang tersisa di ingatan.

RS: Apakah dalam pembuatan Perda No.16 Tahun 2008 para damang dilibatkan?

DB: Ada. Memang ada dan dilibatkan. Untuk menyusun Perda ini telah diselenggarakan dua pertemuan. Pertama pada tahun 2006 ada rapat damang se-Kota, tahun 2007 ada rapat damang se-Kalteng lagi. Kemudian pada tahun 2008 baru pengesahan. Dalam pertemuan-pertemuan ini telah berlangsung perdebatan hangat. Dalam pertemuan para damang yang diselenggarakan pada tahun 2007 itu hanya sebatas dalam Kota Palangka Raya. 2007 baru pertemuan para damang se-Kalteng. Kemudian pada tahun 2008 sebelum pengesahan ada lagi pertemuan para damang se-Kota Palangka Raya beserta para tokoh-tokoh adat se-Kota. Waktu itu saya masih ingat benar, alm. Damang Jekan Raya sebelum jadi damang, saya pun belum jadi damang pada waktu itu, antara kami  telah terjadi debat sengit tentang banyak soal. Isi  debat-debat ini diserap untuk memperbaiki draft Perda sebelum disahkan. Sebelum disahkan draftnya disosialisasikan ke kalangan para damang-mantir. Banyak kemajuan dan perbaikan terjadi. Yang tidak perlu dibuang, yang kurang ditambah.

Yang dulu saya sangat tidak setuju yaitu tentang satu pasal yang menyebutkan bahwa damang harus dikokohkan oleh Dewan Adat. Dulu saya menghendaki pasal ini dibuang saja. Tidak diperlukan. Karena menurut saya, begitu damang itu sudah dipilih, dilantik oleh walikota, ia sudah bisa menjalankan tugas, tanpa harus dikokohkan oleh Dewan Adat. Karena menurut saya, pasal itu tidak harus, sebaliknya memberikan kesempatan kepada Dewan Adat melakukan banyak intervensi terhadap tugas damang. Sedangkan pekerjaan damang tidak boleh diintervensi, meski pun ia berada di dalam satu lembaga, tapi lembaga kedamangan merupakan lembaga sentral yang tidak boleh dicampuri.

RS: Sehingga dengan posisi tidak boleh dicampuri itu, damang bisa melakukan fungsi pengawasan sosial?

 DB: Ya, betul!

RS: Lalu bagaimana para damang ini melakukan fungsi pengawasan sosial terhadap pemerintah, dll selama ini? 

DB: Karena pemahaman para damang simpang-siur, terus-terang saya sangat prihatin terhadap soal ini. Karena peranan dan fungsi damang selama ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan dan seharusnya. Sehingga apa yang apa yang tersurat dan tersirat di Perda No.16/2008 dan Pergub No.13/2009 tidak bisa terlaksana, misalnya tentang peranan damang. Apa peranan damang itu?

Telah disiarkan di Harian Radar Sampit, Halaman Masyarakat Adat, 9 September 2012

Damang Basel, “Hinting pali bukan monopoli agama.” (Bagian 1)

Wawancara Eksklusif Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan, Damang Kec. Sabangau

Sabtu 11 Agustus 2012, Pengasuh Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit datang ke kecamatan Sabangau yang terletak di pinggiran kota Palangka Raya untuk mewawancarai Damang Basel Ahat Bangkan. Oleh kemampuan, pengetahuan dan kearifannya, ia sering diajak serta untuk menangani berbagai masalah secara adat di luar wilayah kadamangannya, antara lain hingga ke Kalimantan Timur. Mewakili Dewan Adat Daerah (DAD) Provinsi Kalteng, ia ke Balikpapan guna menyelesaikan masalah konflik tanah antara warga Bugis dan Dayak menjelang pemilukada di wilayah tersebut. Masalah meruncing hingga mengancam kerukunan tradisional antara Bugis-Dayak, oleh penyekapan seorang warga Dayak oleh empat orang warga Bugis.

Dalam wawancara ini, Damang Basel Ahat Bangkan yang juga sedang menyusun sebuah buku tentang masyarakat adat, telah mengangkat beberapa masalah penting dalam masyarakat adat di Kalimantan Tengah, seperti konflik antara warga masyarakat adat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS), masalah internal DAD, soal sumber daya manusia lembaga adat Dayak, pemahaman tentang hukum adat, hubungan adat dan agama, tentang Perda No.16 Tahun 2008, dan lain-lain. Di samping mengetengah permasalahan, Damang Basel juga menawarkan beberapa solusi mendesak untuk penguatan MA dan DAD.

Berikut cuplikan dari wawancara Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit dengan Damang Basel di kantor Kedamangan Kecamatan Sabangau.

Radar Sampit (RS): Ada klaim pihak tertentu bahwa hinting pali adalah ritual agama. Dimana penyelenggaraannya harus dilakukan dengan seizin kalangan agama tertentu. Sementara warga masyarakat adat memandang hinting pali adalah milik semua warga Dayak dan bukan monopoli kalangan agama tertentu. Warga masyarakat adat di berbagai kabupaten membuat hinting pali dalam konflik dengan perusahaan besar swasta (PBS) sebagai bentuk perlawanan. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Bagaimana sesungguhnya apa yang disebut hinting pali itu menurut pandangan Damang Basel Ahat Bangkan?

 Damang Basel (DB): Memang kalau kita bicara tentang adat atau bukan adat sekarang, hampir secara kesuluruhan yang kita sebuat sebagai adat atau ritual agama sumbernya adalah satu. Sama, yaitu adat Kaharingan. Tetapi tidak semuanya adalah ritual agama. Contohnya mengenai masalah perkawinan Kaharingan. Mula-mula berlangsung dialog, kemudian acara jalan adat. Setelah dialog, lalu  jalan adat selesai maka ia dilanjutkan dengan upacara tampung tawar. Ini batas-batas adat itu. Tapi kalau upacara berlanjut dengan upacara berikutnya seperti duduk di atas gong, upacara dengan daun sawang (saluang pelek),  pemotongan korban, nah pada saat itu ritual adat sampai pada batasnya untuk berlanjut dengan ritual agama. Kecuali kalau yang bersangkutan memang agamanya itu. Demikanlah batas-batas ritual adat dan agama.  Sama halnya dengan hinting pali. Hinting pali itu ada beberapa maksud. Ada hinting pali yang berkaitan dengan ritual agama, ada hinting pali yang memang yang bersifat umum.

 RS: Yang bersifat umum itu seperti apa?

 DB: Yang bersifat umum itu misalnya, ada sesuatu daerah terjadi kecelakaan, orang meninggal dunia  tertimpa pohon misalnya. Itu secara adat dipasang hinting di sana. Bahwa di sana disebut sebagai petak rutas. Jadi orang tidak boleh memasuki kawasan hutan itu sebelum upacara-upacara kematian itu selesai. Sebab diyakini oleh masyarakat adat, apabila orang memasuki kawasan yang dihinting tersebut, orang bisa kena imbas sial yang terdapat di kawasan itu. Imbas ini disebut rutas sosial. Karena itu orang hanya boleh memasuki kawasan sial tersebut setelah upacara-upacara kematian selesai dilakukan. Upacara kematian ini bukan milik orang yang beragama Kaharingan saja. Upacara begini bukanlah monopoli Kaharingan, tetapi juga berlangsung untuk mereka yang beragama lain seperti yang Muslim, Kristen, dll. Bagi yang Kaharingan upacaranya dilakukan 3 hari setelah kejadian mulai dari upacara mamapas anggur rutas sampai tiwah. Sedangkan bagi yang Muslim ada yang berlangsung dari tiga hari, tujuh hari sampai 40 hari. Rata-rata berlangsung sampai 40 hari. Setelah upacara-upacara itu selesai diselenggarakan maka daerah itu tidak lagi disebut tanah rutas. Pada saat itu hinting pali tanah rutas pun dipotong. Ini hinting pali yang sifatnya umum. Kemudian ada hinting pali yang sifatnya hinting keagamaan seperti upacara tiwah.  Di area tiwah itu dipasang hinting. Artinya di kawasan itu tidak boleh ada sesuatu yang ditetapkan oleh penyelenggara tiwah. Seperti tidak boleh ada perbuatan melanggar adat yang ditentukan oleh panitia tiwah, tidak boleh membuat keributan, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada cekcok terjadi di daerah yang dihinting itu. Barang siapa yang  yang melanggar ketentuan-ketentuan ini mereka akan dikenakan sanksi oleh panitia tiwah. Itu pun  biasanya ia tidak berdiri sendiri. Panitia tiwah bekerja sama dengan kepala adat, dengan damang. Ketika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan itu tadi, dan orang itu kena sanksi, yang punya wewenang menjatuhkan sanksi itu adalah damang. Karena itu panitia tiwah harus bekerjasama dengan damang. Demikian juga halnya terhadap suatu wilayah sengketa. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka sengketa harus diselesaikan. Penyelesaiannya bisa dilakukan secara hukum formal, bisa juga diselesaikan secara adat. Apabila yang dipilih adalah penyelesaian secara adat, maka sebaiknya di daerah  sengketa itu dipasang hinting. Hinting itu fungsinya sebagai tanda larangan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di sana sampai ada penyelesaian. Pada saat penyelesaian sudah tercapai, saat itulah hinting itu dibuang. Jadi yang melakukan hinting secara umum boleh siapa saja, tetapi ketika pada bagian pemasangan atau pemutusan hinting itu ada ritualnya maka pada bagian ini diperlukan ahlinya. Seperti berhubungan dengan roh-roh halus maka ia dilakukan oleh yang memang ahlinya seperti menabur beras. Dan yang ahli dalam soal ini adalah orang Kaharingan. Jadi pelaksana pemasangan hinting harus mencari orang yang memang ahlinya. Dan sekali lagi yang ahlinya adalah orang Kaharingan. Misalnya pisurnya untuk bisa berhubungan dengan roh para leluhur, roh-roh gaib, dengan penjaga hutan, penjaga alam dengan tabur beras. Dan pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diakon atau pendeta, oleh kiyai misalnya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang Kaharingan. Jadi kalau ada pemahaman bahwa hinting adalah ritual keagamaan, jawabannya  bisa ya, bisa tidak, tergantung  hinting untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan agama, ya tentu saja dilakukan ritual agama. Tapi kalau hinting untuk kepentingan umum ya bukan ritual agama, tapi pelaksanaannya memang tidak lepas dari ritual keagamaan. Barangkali ada yang berpendapat bahwa hinting tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan Kaharingan. Tapi menurut pemahaman saya, hinting bisa dan boleh dilakukan oleh mereka yang non Kaharingan. Tidak seharusnya dimonopoli oleh Kaharingan. Karena hinting untuk kepentingan umum ada bagian yang bersifat adat Dayak dan semua orang Dayak berhak melestarikannya, memeliharanya. Singkat kata, saya tidak setuju kalau ada yang menganggap bahwa hinting pali adalah monopoli suatu agama tertentu. Sebagai orang Kaharingan, saya tidak sependapat jika ada yang berpendapat bahwa hinting pali monopoli orang Kaharingan karena ia mempunyai juga segi kepentingan publiknya. Milik Dayak secara umum dan efektif untuk meredam konflik.

RS: Apa komentar Pak Damang tentang pernyataan Ketua DAD Provinsi Kalteng yang mengatakan bahwa yang menjadi gubernur, bupati dan walikota atau kepala daerah, harus orang Dayak. Apa perumusan Dayak di sini?

DB: Kalau dikatakan Dayak berarti ia suku Dayak. Suku asal yang mendiami Pulau Kalimantan ini adalah Suku Dayak. Dayak apa pun dia. Tetapi  kalau berbicara dengan istilah yang sering disebut sebagai putera daerah, permasalahannya menjadi lain. Putera Daerah itu bisa saja bukan orang Dayak. Mereka termasuk orang-orang yang ibu-bapak, nenek-kakeknya lahir di Kalimantan, di Tanah Dayak, sehingga mereka disebut putera daerah. Jadi ketika hari ini ada wacana agar kepala daerah,  bupati, walikota harus orang Dayak, saya kira rekomendasi ini bagus. Tidak ada salahnya. Karena seharusnya dan sebaiknya untuk memimpin Tanah Dayak adalah orang Dayak. Tapi ketika kita bicara tentang NKRI, saya kira apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) itu tidak seharusnya bahwa orang Dayak saja, paling tidak orang yang bukan Dayak itu ikut mencalonkan diri, hanya sebaiknya mereka harus mendapatkan rekomendasi, syarat  atau apapun namanya dari DAD. Tapi calon non Dayak, paling tidak ia menghormati adat Dayak. Dan saya cenderung sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua DAD itu menjadi suatu persyaratan yang sifatnya umum yang digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tetapi saya agak kurang sependapat apabila ada orang yang bukan putera Dayak, bukan asli Dayak ikut mencalonkan diri tidak diberi rekomendasi. Hanya terus-terang, saya belum memahami apa yang dikatakan oleh Ketua DAD. Apakah itu menjadi syarat yang bisa menjatuhkan pencalonan diri seseorang jika tidak mendapat rekomendasi itu ataukah yang dimaksudkan itu hanya sebagai salah satu pensyarat yang mengharuskan si calon harus mengerti adat Dayak sehingga saya tidak bisa mengatakan salah apa yang dikatakan oleh Ketua DAD Provinsi yang tujuannya untuk kebaikan kita semua dan perlu kita dukung. Hanya saja jika terdapat unsur diskriminasi, maka usulan tersebut patut dikaji ulang, terutama dalam hal formulasinya. Karena kita sepakat berada di bawah NKRI.

 RS: Bagaimana kalau calon itu campuran Dayak dengan suku lain? Apakah mereka termasuk Dayak atau bukan?

 DB: Terhadap persoalan ini, menurut rumusan kita, yang digunakan adalah garis bapak. Kalau bapaknya Dayak, ibunya orang apa pun, berarti ia Dayak. Kalau ibunya Dayak, ini patut dilihat sudah keturunan ke berapa. Kalau memang sudah mendayak meski pun bapaknya orang mana saja, mau tidak mau ia kita akui sebagai orang Dayak. Ada juga yang kedua orangtuanya memang bukan orang Dayak secara suku, tapi mereka turun-temurun berada di Tanah Dayak, mereka tidak bisa dipandang sebagai bukan Dayak lagi.

RS: Kalau orang seperti Kapten Muljono yang sangat berjasa untuk daerah ini dan Republik Indonesia. Apakah bisa dikategorikan sebagai Dayak?

 DB: Yang berjasa terhadap Tanah Dayak seperti berjuang untuk memerdekakan Tanah Dayak ataukah ia ikut dalam hal menggali, mempertahankan atau mengawal kearifan lokal Dayak, kebudayaan Dayak, saya pikir orang-orang seperti itu kita bisa memberikan mereka posisi sebagai tokoh Dayak. Seperti  contoh ada beberapa menteri kita yang sudah diberikan gelar kehormatan Dayak. Mereka sekali pun bukan Dayak tapi bisa dianggap sebagai sesepuh Dayak, termasuk anggota keluarga besar Dayak. Sehingga terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat Dayak, ia bisa ikut di dalamnya. Misalnya Menteri Hatta Kartarajasa pada 2010 telah diberikan gelar Mantir Hai. karena banyak memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan Tanah Dayak. Ia dengan demikian dianggap sebagai warga Dayak. ***

Biodata

Nama: Basel Ahat Bangkan

Tempat/tanggal lahir: Kereng Bangkirai, 9 Januari 1952

Alamat: Jl. Karyawan No. 6 RT/RW 001/002

Desa: Kereng Bangkirai

Kecamatan: Sebangau

Agama: Kaharingan

 Sumber: KTP Basel Ahat Bangkan

Telah disiarkan di Harian Radar Sampit, Halaman masyarakat Adat, Minggu, 26 Agustus 2012

FPI Ditolak di Kalteng

Demonstrasi Masyarakat Menolak Kehadiran FPI di Kalimantan Tengah

Lokasi Bundaran Besar Palangka Raya

Tanggal 11 Februari 2012 Pukul 09:00 – Selesai

Foto-foto Andriani S. Kusni

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers