Archive for the ‘Dayak’ Tag

TIGA PILAR KEHIDUPAN DAYAK KENYA

TIGA PILAR KEHIDUPAN DAYAK KENYA

Betaria Magdalena Unjin, S.IP*
Dayak Kenya adalah salah satu sub Dayak yang pada zaman dahulu sebagian besar bermukim di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di daerah sekitar sungai Barang, Apokayan. Pada saat kesulitan mendapat beberapa bahan pokok dan pendidikan, pada tahun 1970 mulailah perlahan-perlahan subdayaq ini bermigrasi – milir ke daerah Kutai. Raja kutai waktu itu, menyambut mereka dan menunjuk wilayah sepanjang aliran sungai Belayan, Kec. Tabang, Kalimantan Timur, sebagai tempat berdiam bagi Dayaq Kenyah Lepok Tukung dan Lepok Timai serta sebagian Lepok Jalang berdampingan dengan dayak Punan di hulu Tabang. Di wilayah ini mereka berladang, menangkap ikan juga berburu di hutan yang tersedia untuk mereka.
Tersebutlah Tokoh adat besar Kenyah Lepok Tukung di Ritan Baru, Pui Kedung atau lazimnya disapa Pui Pajak yang berperan besar untuk masyarakat lepoknya dan sekitarnya. Dengan kebijaksanaan leluhur yang diturunkan padanya, Pui Pajak memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat Kenyah Sungai Belayan hingga akhir hidupnya di tahun 1997. Pui Pajak begitu terkenal oleh tuntunan tiga ajaran bijaknya bagi masyaraklat adat Kenyah yang mempercayai dan menghormatinya dalam memelihara hutan, tanah dan air dimana mereka hidup.
Oleh penulis, cucu kandung Pui Pajak, ajaran bijak itu dijuluki “3 pilar kehidupan suku kenyah” yang masih dijalankan, yakni Kembawak, Pengeleseu dan Penyie. Ketiganya selalu diulang-ulang pada setiap Tahun Baru Kenya yang disebut dengan Uman Jenai dimana semua anak cucu berkumpul di Amin Bio (Lamin Adat Besar) untuk mendengarkan nasihat para tetua Adat sambil menikmati / makan (uman) nasi tahun baru ( jenai) di awal tahun.

Kembawak, sikap hidup tegar, tegas dan berpendirian teguh. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seorang anak kenyah menunjukkan sikap yang tegas. Jika mengambil sebuah keputusan maka itu dilakukan sungguh-sungguh. Dalam menghadapi kesulitan harus tegar dan tidak mudah menyerah. Berdiri teguh dalam prinsip. Begitupun ketika memperlakukan kehidupan di sekitar kita, tak ada sikap lain kecuali ketegasan menentukan yang baik dan konsekuen di dalam setiap sikap hidup. Istilah bermain-main dengan kehidupan, mempermainkan entah diri sendiri, sesama dan alam apalagi mempermainkan sang pencipta semesta alam demi kepentingan sesaat atau kebutuhan sekelompok saja adalah sikap melecehkan kehidupan itu sendiri.
Pengeleseu, punya daya merangkul, mengayomi dengan kasih tak terbatas. Apa yang ada pada manusia dan alam sekitar adalah anugerah cuma-cuma dari yang di atas. Kalau demikian, maka konsekuensinya adalah mensyukurinya dan selalu berusaha merawat dengan penuh kasih sayang. Sesama dan alam sekitar diberi karena yang empunya memiliki cinta tak terbatas pada yang diciptakan terutama yang bernama manusia itu. Tangungjawab manusia adalah melanjutkan memelihara dirinya, alam dan sikap hormat kepada sang pencipta dengan rasa kasih. Keinginan dan perbuatan merusak adalah sebentuk penghinaan dan tidak tahu terima kasih kepada yang memberi. Maka kesetiaan merawat ladang-ladang padi, merawat hutan buruan dan buah-buahan serta mengambil kayu pilihan untuk bangunan rumah pemukiman adalah bentuk cinta kepada pencipta. Datangnya banjir dan musim panas berkepanjangan adalah sebuah protes alam ciptaan yang telah dikhianati dan diabaikan hak hidupnya oleh keteledoran manusia itu sendiri.
Penyie, punya rasa malu, enggan, dan hormat. Kedua prinsip di atas dapat berjalan jika tiap orang punya rasa malu. Rasa malu untuk merusak, untuk mencuri dan melenyapkan kehidupan ekosistem yang lain. Enggan berbuat yang tidak wajar kepada alam dan Tuhan menjadi sikap dasar dari prinsip penyie. Sikap hormat, menghargai merupakan konsekuensi dari rasa malu dan enggan merusak kehidupan bersama.
Tiga philosophi ini mengajak agar punya sikap cinta kepada kehidupan, manusia, tanah, air dan hutan dengan segala isinya. Cinta itu harus dibuktikan dengan tegas dan rasa malu atau enggan bila mengkhianatinya.
Namun realitas sekarang, telah menunjukkan kebalikan pengamalan dari ketiga prinsip itu. Hutan habis dibabat. Tanah diambil paksa dengan iming-iming dan intimidasi. Air dicemari dengan sangat enteng. Penduduk dengan mudah dibeli dan dibayar sangat murah. Akibatnya kemiskinan dan kebodohan di atas kerusakan alam-ekosistem yang ada. Sebagai generasi pelanjut kini hanya bisa berseru-seru dalam rintihan yang tak tertahankan kepada negeri ini:

Kiranya seluruh negeri ini bisa mendengar dan sadar,
selama masih ada ratap tangis di pondok-pondok rakyat yang kehilangan ladangnya
maka tugas perjuangan kita belum selesai
selama daerah pedalaman, perbatasan dan perkampungan sedang menangis meratapi hidup
dan masa depan anak cucunya,
maka gaung pembangunan yang manusiawi itu masih harus terus dibunyikan?
selama kemerdekaan hanya dinikmati oleh sekelompok elite politik dan pejabat Negara
selama masih dibiarkan kebohongan dan pembodohan bagi manyasarakat negri ini
selama itu pula kemerdekaan sebagai anak-anak suku dan bangsa belum tercapai
Pesan-pean bijak para leluhur dan Bapak Revolusi negeri ini sesungguhnya telah
memberi mandat untuk merawat kehidupan bukan untuk menjual
bukan pula menggadaikan ke pihak asing dan sekelompok penikmat
Sementara wong cilik hanya mampu berdiam dan mengintip dari balik jendela lamin dan pondok kemiskinannya menyaksikan parade penghancuran demi pemusnahan terus berjalan.
Tibalah kiranya saat kebangkitan, dengan semangat rasa malu untuk merusak, sikap tegas dan tegar merawat dan mempertahankan kehidupan dengan cinta tanpa syarat.
Sebab tiap insan bertanggungjawab atas tiap jengkal tanah di atas mana berpijak, atas tiap tetes air darimana kehidupan selalu mekar dan atas tiap dedaunan pohon di bawah mana kehidupan dapat bernaung.

Kehidupan ini harus berlanjut dalam gaung kembawak, pengeleseu dan penyie.***

*Penulis adalah pemerhati masalah so sial budaya dan lingkungan hidup, mahasiswa program Magister Administrasi Negara, Unmul, tinggal di Samarinda, Kaltim. Tulisan ini diperoleh dari Frans Sani de Lake dan telah diterbitkan di Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit.

PRESIDEN RAKYAT

PRESIDEN RAKYAT

Oleh Kusni Sulang

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.
Majalah Kalimantan Review meminta saya menulis tentang tema “Presiden Rakyat”. Dua kata benda ini ketika dirangkai menjelma menjadi kata majemuk. Presiden masih merupakan kata benda sedangkan Rakyat bisa berubah menjadi kata sifat dan bisa tetap sebagai kata benda. Kalau “rakyat” berubah menjadi kata sifat maka Presiden, sebagai suatu posisi politik, politiknya berifat merakyat. Sedangkan apabila “rakyat” tetap sebagai kata benda maka Presiden Rakyat berarti Presiden itu milik rakyat. Milik bisa berarti menunjukkan asal dari sang presiden, bahwa presiden itu tidak berasal dari lapisan atas, tetapi dari rakyat jelata seperti halnya dengan Presiden Bolivia Eva Morales yang berasal dari Amer-Indian pimpinan gerakan tani negeri tersebut. Atau seperti halnya dengan Menteri Perburuhan Pemerintah Lionel Jospin dari Partai Sosialis Perancis yang berasal dari masinis kereta-api. Presiden Rakyat dalam pengertian ini mengacu pada asal-usul kelas sosial sang Presiden. Politiknya bisa pro rakyat dan bisa juga tidak berpihak pada mayoritas rakyat, terutama lapisan buruh, tani, nelayan, akar rumput dan lapisan-lapisan marjinal lainnya. Sebab kekuasaan sangat gampang membuat penyelenggara Negara berubah, sekali pun Dayak tadinya penyelenggara Negara itu berasal dari lapisan rakyat kecil. Oleh karena itu seorang Dayak yang menjadi gubernur, bupati atau walikota, camat di Tanah Dayak tidak otomatis menjamin akan membawa perubahan maju bagi masyarakat Dayak di Tanah Dayak. Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) misalnya, hanya dua orang bupati yang bukan Dayak. Tapi selama mereka menjadi orang pertama kabupaten/kota secara umum bisa dikatakan tidak membawa perubahan hakiki bagi kehidupan Dayak Kalteng. Keadaannya berbeda di tahun-tahun awal berdirinya Kalteng. Saat itu Kalteng dipimpin oleh penyelenggara Negara yang berasal dari para gerilyawan, baru keluar dari perjuangan mandi darah untuk menegakkan Republik Indonesia, kemudian mendirikan Kalteng sebagai provinsi Dayak yang berdiri sendiri. Mereka ditempa dan dewasa, teruji komitmen merakyat mereka dalam badai topan perjuangan panjang. Sementara para penyelenggara Negara yang sekarang, umumnya lulusan tiga pintu (pintu keluarga, pintu sekolah dan pintu kantor), asing dari badai-topan perjuangan massa untuk perubahan maju manusiawi. Kondisi demikian membuat penyelenggara Negara gampang berubah dan lupa janji. Negara dijadikan ladang krehidupan, sumber penghasilan dengan menyalahgunakan kekuasaan penyelenggaraan Negara. Penyelewengan dan lupa janji ini ditopang oleh budaya dominan sejak Orde Baru yaitu uang adalah raja (l’argent roi) yang menabur virus jahat ke seluruh sektor kehidupan. Akibatnya masyarakat mengalami degradasi dan dekansi tak terukur, suburnya instanisme, keengganan berpikir, kekosongan hati dan kepala. Sosiolog Perancis Alain Touraine memandang “kekosongan hati dan kepala” ini jauh lebih berbahaya dan bencana itu sendiri. “Kekosongan hati dan kepala” ini memungkinkan kejahatan melakukan manuvre secara leluasa. Sementara orang-orang yang “kosong hati dan kepala”nya gampang menjadi kuda tunggangan rekayasa.
Artinya, asal kelas walau pun mempunyai peran tetapi tidak menentukan perkembangan seseorang untuk tetap merakyat, malah lupa diri. Hal ini dalam ungkapan Jawa disebut “Petruk jadi ratu” atau “kéré munggah bale” atau “lupa pisang akan kulitnya” jika menggunakan pepatah Indonesia.
Sedangkan Presiden Rakyat” dalam pengertian Presiden yang politiknya berpihak kepada mayoritas rakyat tidak mesti berasal dari lapisan rakyat biasa. Pemihakan kepada rakyat ini membuatnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam arti riil di atas kepentingan-kepentingan lain. Pemihakan demikian rasuk (compatible) dengan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan. Pemilihan republik (bukan kerajaan) sebagai bentuk Negara tidak lain dari untuk melaksanakan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan.
Kalau politik dipahami sebagai “pencerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi” maka Presiden Rakyat dalam pengertian di atas, akan memilih dan melaksanakan politik merakyat dengan konsekwen. Untuk melaksanakan pililhan politik merakyatnya, sang Presiden akan menggalang kekuatan rakyat untuk berpartisipasi, menggalang persatuan semua kekuatan yang mungkin dipersatukan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan. Pilihan politik demikian memperlihatkan diri pada langgam kerja yang tak kenal susah-payah, ulet dan teguh serta gaya kepemimpinanan yang merakyat tidak bergaya “tuan” atau dalam istilah prokemnya disebut ”mbossy”(bergaya majikan besar), tidak juga bergaya ja’im (jaga imaz –image alias melakukan pencitraan) seperti umumnya penyelenggara Negara dewasa ini. Langgam dan gaya ini tidak bisa dibikin-bikin karena wujud dari pandangan hidup atau filosofi yang dihahyatinya. Turun ke bawah dalam istilah populer sekarang disebut “blusukan” adalah salah satu bentuk dari gaya memimpin cara memimpin, cara untuk mengetahui persoalan-persoalan rakyat secara nyata untuk kemudian diselesaikan secara tepat dan cepat, cara untuk menyatukan diri dengan rakyat, menyatukan rakyat dan menggerakkan mereka untuk berpartisipasi.
Turun ke bawah (turba) ada bermacam-macam kadar. Ada yang sekedar berkunjung sejenak seperti orang menunggang kuda melihat bunga, ada pula yang intens dengan metode lima sama yaitu sama tempat tinggal, sama tidur, sama makan, sama kerja, sama diskusi. Melalui turba intens, penurba akan mendapatkan kebenaran dari kenyataan, dan tidak menggantikan kenyataan dengan kemauan subyektif, suatu hal sangat berbahaya dalam menetapkan kebijakan.
Cara blusukan seperti orang menunggang kuda melihat bunga memang lebih baik dari berkurung di ruangan kerja yang nyaman dan menunggu laporan (yang entah benar atau tidak).
Tapi apakah mungkin seorang penyelenggara Negara melakukan turba yang intens dengan metode lima sama? Jawabannya terletak pada pengorganisasian kerja dan waktu serta keinginan.
Apakah Jokowi-JK Presiden dan Wapres Rakyat?
Joko Widodo lebih dikenal dengan panggilan Jokowi adalah seorang pedagang mebel dari Solo. Dari segi asal kelas ia bukan dari akar rumput tapi bisa disebut berasal dari kelas borjuis sedang (dilihat dari segi kekayaan). Sementara Jusuf Kalla adalah boss saudagar Bugis sehingga bisa diklasifikasikan sebagai borjuis besar.
Dalam pemilu lalu, pasang ini memperoleh kemenangan besar. Kemenangan yang di satu pihak menunjukkan bahwa para pemilih menaruh harapan besar pada mereka saat memimpin penyelenggaraan Negara di lima tahun mendatang, di lain pihak merupakan kritik pada penyelenggaraan Negara yang tidak sesuai keinginan selama ini. Dengan kata lain tidak merakyat.
Apakah pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih memiliki program merakyat? Dilihat dari segi program pemilu yang tidak lain dari corak politik pilihan mereka, kiranya tidak salah kalau dikatakan sebagai berpihak kepada rakyat. Apalagi jika ditelusuri dari rekam jejak Jokowi ketika menjadi Walikota Solo dan gaya kepemimpinannya yang suka “blusukan”.
Apakah pasangan ini bisa konsisten dengan keberpihakan mereka di tengah konstelasi politik aktual negeri ini? Seperti dikatakan Seperti dikatakan oleh Hendrik, penulis asal Ambon “Mungkin beliau konsiten, tetapi di sekelilingnya ada buaya, ikan hiu dan gurita, jadi mudah termakan ikan hiu dan buaya atau dicekik oleh gurita”. Kemungkinan ini diperlihatkan oleh kemenangan Koalisi Merah Putih di DPR-RI dalam soal pemilu kada langsung atau melalui DPR. Apalagi seperti dikatakan oleh Lusi seorang pengamat politik yang tinggal di Jerman, bahwa “Selama ini ada kesan kok partainya (baca:PDIP) juga ikut-ikut melakukan dagang sapi dengan presiden terpilih ini”.( lihat: <GELORA45@yahoogroups.com>, On Saturday, 27 September 2014).
Pertanyaan tentang konsistensi Jokowi memang dimunculkan oleh apa yang dilakukan oleh Jokowi-JK hingga sekarang, bahkan sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI, Presidium Nasional KAHMI dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia telah mencatat dan membeberkan perkembangannya dengan baik antara lain sbb:
Catatan publik tentang perjalanan Jokowi menuju panggung kontestasi pemilihan presiden 2014 hingga proses keterpilihannya sangat lengkap. Perjalanan itu sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi. Saat ini, ketika Jokowi dan Tim Transisi yang diketuai Rini Soemarno merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu. Nyaris, tak satu pun yang bisa diwujudkan Jokowi. Sebab, di permukaan, yang tampak justru inkonsistensi.

Pertanyaannya, apakah inkonsistensi Jokowi itu akan terhenti saat dia mulai dilantik sebagai presiden, atau akan berlanjut sepanjang era kepresidenannya? Pertanyaan ini bukan mengada-ada, sebab mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri. Pertanyaan tadi memang belum perlu dijawab sekarang, karena semua pihak harus menunggu, serta memberi kesempatan kepada Jokowi dan kabinetnya bekerja merealisasikan janji-janji mewujudkan kesejahteraan bersama.

Akan tetapi, Jokowi perlu diingatkan bahwa inkonsistesinya telah dicatat. Pertama tentang koalisi Parpol pendukung. Beberapa saat setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencalonkannya sebagai presiden, Jokowi melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan Parpol untuk menjajaki koalisi dalam Pilpres. Di sela-sela penjajakan yang tidak mudah itu, Jokowi menegaskan bahwa dia tidak butuh banyak Parpol untuk berkoalisi. Dia bahkan sudah sangat percaya diri ketika berhasil menjalin kerja sama dengan Partai Nasional Demokrat.

Dalam prosesnya kemudian, Jokowi harus melupakan koalisi ramping yang diinginkannya. Penggemukan koalisi terus berproses dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan PKPI. Ternyata, ini pun belum cukup. Jokowi masih membutuhkan setidaknya dua Parpol lagi. “Kita terbuka karena masalahnya membangun negara. Bangsa sebesar ini tak bisa sendirian; tak bisa dibangun oleh satu atau empat pa‎rtai saja,” kata Jokowi Sabtu (20/9).

Kedua, tentang janji koalisi tanpa syarat alias tidak ada bagi-bagi jabatan menteri. Jokowi dengan lantang ”’menegaskan bahwa Parpol yang bergabung dalam koalisi pemerintahannya harus ikhlas, dan karenanya tidak boleh mengajukan syarat atau meminta jatah jabatan menteri. Syarat yang diajukan Jokowi ini mustahil diterima Parpol lain. Belakangan, diketahui bahwa syarat itu justru mempersulit Jokowi sendiri dalam upayanya memperbesar koalisi parpol pendukungnya di parlemen.

Tidak mampu memenuhi janji itu, Jokowi akhirnya seperti menjilat ludahnya sendiri. Tidak kurang dari 16 jabatan menteri dialokasikan untuk para profesional dari Parpol. Dengan alokasi untuk Parpol sebanyak itu, Jokowi berharap dapat memecah soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) yang berseberangan dengannya. Menyusul pengalokasian itu, berkembang spekulasi bahwa dua parpol anggota KMP akan merapat ke Jokowi. Presiden terpilih itu bahkan sangat yakin akan mendapatkan tambahan Parpol anggota koalisinya. Dengan begitu, persyaratan koalisi tanpa syarat sudah digugurkan oleh Jokowi sendiri. Lebih dari itu, tindakan tersebut sekaligus juga dapat disebut sebagai bentuk pengkhianatan Jokowi terhadap relawan dan Parpol koalisi yang telah berdarah-darah mendukungnya dalam pilpres yang lalu.

Ketiga, tentang menggagas kabinet ramping. Jokowi mungkin lupa bahwa mengurangi jumlah kementerian dalam pemerintahannya nanti justru menghadirkan pekerjaan baru yang sesungguhnya tidak perlu. Mengurangi jumlah kementerian dengan cara menggabungkan beberapa portofolio punya implikasi yang luas. Dalam praktiknya nanti, pemerintah justru lebih sibuk mengurus dirinya sendiri, karena penggabungan itu tentu butuh tahapan untuk beradaptasi.
Gagasan merampingkan kabinet itu nyata-nyata tidak ideal sehingga harus digugurkan. Akhirnya, postur kabinet yang diumumkan Jokowi praktis sama dan sebangun dengan Kabinet Indonesia Bersatu-II yang dirancang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Jangan Tunggu Jakarta

Dari inkonsistensi yang sudah mulai tercatat, dalam konstelasi politik negeri seperti sekarang, kiranya terlalu dini untuk menyimpulkan untuk menyimpulkan bahwa Jokowi-JK adalah Presiden-Wakil Presiden Rakyat. Menaruh harapan terlalu tinggi pada sesuatu atau orang lain, barangkali akan sangat menyakitkan apabila harapan tersebut kemudian ternyata jauh dari kenyataan. Maka yang terbaik, saya kira adalah melanjutkan pengorganisasian masyarakat akar rumput, diri sendiri, bekerja memberdayakan diri secara terprogram dengan keteguhan, arah yang jelas dan keyakinan bisa jadi nakhoda nasib sendiri, tanpa pola pikir dan mentalitas pengemis tapi seperti yang dalam budaya Dayak Ngaju disebut sebagai “Turunan Pelaga” (Utus Panarung). Hingga hari ini Negara tidak pernah menggelarkan karpet merah serta bermurah hati kepada rakyatnya. Sejarah Dayak Kalteng mengatakan bahwa perubahan maju Tanah Dayak tidak pernah dilakukan oleh orang luar mana pun, kecuali oleh orang Dayak itu sendiri. Bertarung secara berani dan cerdik kemudian berani berjuang dan pandai menang adalah pelajaran yang ditinggalkan sejarah Dayak Kalteng kepada kita hari ini. Tangan kita sajalah yang mampu menyulut terang pada bulan dan matahari kehidupan. Dalam badai-topan pertarungan inilah kita melahirkan pemimpin-pemimpin merakyat kita di Indonesia yang tak henti berkembang. Jangan tunggu Jakarta dan bergantung pada siapa pun!

Masih adakah orang Dayak demikian itu sekarang ataukah yang tersisa hanya namanya saja Dayak? []

LEMBAGA KEBUDAYAAN DAYAK KALIMANTAN TENGAH BERSAMA PARA PEMANGKU ADAT DAN CAMAT KATINGAN HILIR DISKUSI MEMECAHKAN PERMASALAHAN

Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah atas panggilan para damang dan mantir kecamatan Katingan Hilir berdiskusi memecahkan beberapa masalah yang mereka sedang hadapi bersama Camat Katingan Hilir (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013).

Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah atas panggilan para damang dan mantir kecamatan Katingan Hilir berdiskusi memecahkan beberapa masalah yang mereka sedang hadapi bersama Camat Katingan Hilir (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013).

SEKALI LAGI TENTANG KELAS BELAJAR: PARALEGAL & SOSIALISASI UU DESA

Sesuai ketetapan bersama, yang terlambat masuk sekalipun beberapa menit, mendapat hukuman. Foto ini melukiskan yang terkena hukuman melaksanakan sanksi dengan manasai. Kemudian diikuti oleh semua peserta kelas belajar. Manasai pada masa pemerintahan Soekarno, oleh Menteri Pendidikan & Kenudayaan Prof.Dr. Prijono ditetapkan sebagai tari pergaulan nasional. Sejak Orba mengendalikan negeri ini, orang-orang di Tanah Dayak sendri pun nampak kurang menggubris khazanah budaya ini. Disebut sebagai sudah kadaluwarsa dan tidak modern. Yang disebut modern tidak lain dari budaya Barat.  Melo tragedi dan bentuk dari bunuh diri budaya secara kolektif walau pun ada Pergub tentang muatan lokal. "There is something wrong in the State of Denmark". Bukankah? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Sesuai ketetapan bersama, yang terlambat masuk sekalipun beberapa menit, mendapat hukuman. Foto ini melukiskan yang terkena hukuman melaksanakan sanksi dengan manasai. Kemudian diikuti oleh semua peserta kelas belajar. Manasai pada masa pemerintahan Soekarno, oleh Menteri Pendidikan & Kenudayaan Prof.Dr. Prijono ditetapkan sebagai tari pergaulan nasional. Sejak Orba mengendalikan negeri ini, orang-orang di Tanah Dayak sendri pun nampak kurang menggubris khazanah budaya ini. Disebut sebagai sudah kadaluwarsa dan tidak modern. Yang disebut modern tidak lain dari budaya Barat. Melo tragedi dan bentuk dari bunuh diri budaya secara kolektif walau pun ada Pergub tentang muatan lokal. “There is something wrong in the State of Denmark”. Bukankah? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Para peserta kelas belajar melakukan senam kecil bersama untuk membuang kantuk dan lelah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusmi, 2014)

Para peserta kelas belajar melakukan senam kecil bersama untuk membuang kantuk dan lelah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusmi, 2014)

Dani dari IRE Yogyakarta menyampaikan materi tentang penyusunan anggaran pemerintah desa serta soal-soal tekhnis lainnya kepada para peserta kelas-belajar tentang para legal dan UU Desa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/ Andriani S. Kusni, 2014).

Dani dari IRE Yogyakarta menyampaikan materi tentang penyusunan anggaran pemerintah desa serta soal-soal tekhnis lainnya kepada para peserta kelas-belajar tentang para legal dan UU Desa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/ Andriani S. Kusni, 2014).

Bung Ridwan, Wakil Ketua Eksekutif Institut for Human Rights and Social Justice Yogyakarta sedang menyampaikan materi tentang paralegal kepada para peserta kelas-belajar . Terimakasih, Bung Ridwan.( Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Bung Ridwan, Wakil Ketua Eksekutif Institut for Human Rights and Social Justice Yogyakarta sedang menyampaikan materi tentang paralegal kepada para peserta kelas-belajar . Terimakasih, Bung Ridwan.( Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

KE HULU, ANAK MUDA!

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

KE HULU, ANAK MUDA!
Oleh Kusni Sulang
Dalam kelas belajar tentang paralegal dan sosialisasi UU Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah bersama Institut for Ecosoc Rights dari Jakarta dari 16 sd 19 September 2014 di Sampit baru-baru ini, tidak sedikit peserta yang datang dari tempat-tempat terpencil jauh di hulu dan di muara. Bahkan ada yang datang dari desa di ujung Sungai Mentaya. Untuk datang ke kelas belajar mereka mesti mencarter kendaraan dan harus membayar Rp.1.000.000,- pulang-pergi. Hal demikian menunjukkan betapa hausnya para warga sederhana di akar rumput akan pengetahuan, betapa inginnya mereka tidak lagi menjadi obyek dan dibodoh-bodohkan. Mereka ingin menjadi penentu nasib mereka sendiri, ingin menjadi warganegara yang bertanggungjawab. Mereka datang untuk belajar dengan membawa persoalan-persoalan dari desa, terutama persoalan sengketa lahan yang mereka. Mereka mencari teman yang bisa membantu memecahkan permasalahan, karena mereka tidak tahu lagi ke mana mereka mesti mengadui . “Siapa dan di mana yang disebut Negara itu?”, tanya mereka. Pemangku adat dan lembaga keadatan, keadaannya tidak lebih baik. Ke polisi juga tidak punya guna. LSM? Lembaga ini pun diam saat mereka mendapatkan duit. Sementara Tuhan, mereka tidak tahu alamatnya. Mereka jadinya berada dalam keterpencilan baik dalam arti harafiah mau pun metafora atau analogi.
Masalah dan terutama sengketa serta penipuan membuat mengantar mereka sampai pada sikap “diam sama dengan kematian”. “Bahinip sama dengan mati”, jika menggunakan kata-kata petani sederhana dari Bagendang Hilir, Anang Gafur. Tuhan tidak akan membantu kita kalau kita “bahinip”, kalau kita tidak aktif melakukan sesuatu untuk keluar dari kemelut, ujar Anang Gafur.
Menghadapi keadaan demikian, apalagi sementara mereka mengusulkan agar kalau mungkin, kelas belajar berikutnya diselenggarakan di hulu atau di muara, di tempat-tempat mereka yang terpecil. Dengan penyelenggaraan kelas belajar di tempat-tempat terpencil di hulu atau di muara, teman-teman sekaligus bisa melihat keadaan lapangan secara langsung. Tidak melalui kata-kata atau narasi pihak kedua atau ketiga seperti yang dikatakan oleh pepatah Tiongkok Kuno “melihat sekali jauh lebih baik daripada mendengar atau membaca seribu kali”.
Bagi penyelenggara mau pun bagi pemateri yang biasa hidup dengan kenyamanan kota ke hulu atau ke muara yang terpencil menuntut keberanian dan kebulatan keberpihakan. Ataukah keberpihakan itu berakhir di ujung lidah? Jika demikian maka apa bedanya dengan menjual kemiskinan dan derita rakyat untuk bisa mendapat dana dari donator? Barangkali ada yang menjawab bahwa sikap demikian adalah “sikap pintar” untuk hidup. Sedangkan etika, moral atau pun tanggungjawab pertama-tama adalah kepada kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Aktivis atau penggiat masyarakat pun perlu hidup. Pandangan beginilah yang saya sebut sebagai “tidak ke atas, tidak ke bawah, dan tidak juga ke tengah, tapi segalanya bertumpu dan berporos pada kepentingan diri sendiri yang dibungkus dengan sutera mengkilat “untuk kepentingan rakyat”, bentuk kemunafikan yang memang menjadi salah satu ciri dominan pola pikir dan mentalitas negeri hari ini.
Sekian dasarwarsa berlalu, hingga kita pun hari ini sampai di pasca-Orde Baru Soeharto, waktu sekian lama tidak membawa perubahan untuk negeri, daerah dan orang-orang di hulu atau pun di muara yang terpencil. Keadaan demikian menunjukkan bahwa elit, penelit, dan kaum terdidik kita terpisah dari kenyataan. Berkata kira-kira tentang kenyataan. Menggantikan kenyataan dengan bayangannya.
Permintaan agar kelasbelajar-kelasbelajar mendatang diselenggarakan di hulu atau di muara yang terpencil, jika direnungkan adalah anjuran untuk membangkitkan dasar gerakan dari akar rumput. Kekuatan akar rumput adalah kekuatan raksasa, sekarang masih belum bangkit. Tapi barangkali justru pada kebangkitan kekuatan akar rumput inilah harapan tentang kehidupan baru yang baik dan adil bisa digantungkan. Kekuatan mereka mampu menjungkirbalikkan langit dan bumi, sanggup menyeret kaisar turun dari kudanya. Kalau benar demikian, memberi varian pada kata-kata seorang sastrawan Jerman Timur seusai Perang Dunia II yang menulis untuk mendapatkan dan mewujudkan harapan “pergilah ke Timur, anak muda” (Go to East, young men!), saya ingin mengatakan “Pergilah ke hulu atau muara yang terpencil, anak muda ! Temuilah hati Léwu dan Uluh Léwu”. Saya masih percaya bahwa serunyam-runyamnya keadaan, daerah dan tanahair ini masih merupakan tempat di mana kita bisa berharap. Maka: Go to the hintherland, young men![]
ARTI PENTING PENDIDIKAN PARALEGAL BAGI MASYARAKAT ADAT
Oleh Gunawan *
-
Paralegal adalah pekerja hukum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan Pendidikan Kejuruan Profesi Advokat. Dalam medan perjuangan masyarakat adat, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, Paralegal diperlukan untuk menjawab minimnya tenaga advokat guna membela masyarakat adat, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan dalam konflik agraria.
Oleh karenanya, pekerja paralegal yang dilahirkan dari kalangan masyarakat sendiri, diharapkan tidak saja mumpuni menjadi “asisten advokat”, tetapi juga mampu memberikan pendidikan hukum kepada yang didampinginya (dalam hal ini masyarakat adat, petani dan masyakarat yang bekerja di pedesaan) tentang apa saja hak-haknya, baik hak konsitusional, hak asasi manusia, maupun hak-hak lain yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
Maka, paralegal dapat bekerja untuk: pertama, penguatan organisasi, anggota dan perjuangan kaum tani. Kedua, urgent action atau tindakan segera jika terjadi tindakan represif atau tindak kekerasan. Ketiga, melakukan investigasi, pemantauan dan pendokumentasian dalam rangka pelaporan dan publikasi.
Dalam situasi konflik agraria, paralegal akan mengupayakan berbagai metode alternatif penyelesaian konflik agraria, baik berupa upaya litigasi maupun non-litigasi. Dalam perencanaan pembangunan, paralegal bisa menjadi mitra pemerintah/Pemda, khususnya dalam penetapan kawasan.
Adapun pengertian Paralegal, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah seseorang yang memiliki kemampuan, kemauan dan bertindak untuk melaksanakan kerja-kerja advokasi baik, secara hukum maupun non-hukum dalam penyelesaian suatu masalah untuk mencapai keadilan. Di mana fungsi dan perannya meliputi: (1). Memberikan bantuan hukum sampai dengan tingkatan tertentu; (2). Melakukan penguatan organisasi masyarakat; (3). Melakukan investigasi (penyelidikan), monitoring (pemantauan) dan riset (penelitian) terhadap suatu kasus; (4). Melakukan pendokumentasian hukum (kronologi suatu kasus, pengumpulan bukti-bukti, dan pencatatan sejarah tanah masyarakat); (5). Melakukan pelaporan-pelaporan; (6). Berperan serta dalam legal reform (pembaruan hukum).
Untuk itulah, agar dapat menjadi Paralegal diperlukan persyaratan: Pertama, memiliki kesadaran, kemauan, dan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak rakyat (keberpihakan kepada rakyat); Kedua, memiliki pemahaman hukum, HAM, sosial budaya, ekonomi dan politik; Ketiga, aktif dan memahami organisasi rakyat atau serikat tani; Keempat, aktif mengikuti pelatihan-pelatihan terkait perjuangan rakyat demi peningkatan kemampuan dan keahlian.
Pendidikan paralegal bagi masyarakat adat, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan adalah bagian meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja secara demokratis dan legal dalam berpartisipasi dalam rencana pembangunan pemerintah khususnya dalam rencana penggunaan tanah yang diawali dari penetapan kawasan yang dilakukan pemerintah/Pemda.
Pendidikan paralegal bagi masyarakat di pedesaan secara khusus bertujuan untuk melahirkan kader-kader di masyarakat yang mampu melakukan kerja-kerja hukum. Secara umum bertujuan untuk membangun kesadaran hukum yang kritis yang memungkinkan masyarakat melakukan langkah-langkah yang progresif (berpikir dan bertindak maju) dalam merespon dinamika di masyarakat.
Dengan disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, maka tradisi paralegal diakui keberadaannya secara formal oleh negara dan negara mengakui keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman bagaimana mekanisme bantuan hukum dalam kerangka yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum.
Guna memajukan pendidikan paralegal, menjadi perlu untuk disusun panduan pendidikan dalam rangka memajukan kerja-kerja pendidikan hukum bagi masyarakat adat, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.
Panduan pendidikan tersebut harus lahir dari interaksi di antara peneliti sosial, advokat, masyarakat adat, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan dalam sebuah upaya penyelesaian konflik agraria dan mendorong partisipasi warga dalam perencanaan pemerintah dalam pembangunan khususnya rencana penggunaan tanah atau penetapan kawasan.
* Penulis adalah Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Presidium Badan Musyawarah Tani Indonesia, dan Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan RI. Terimakasih kepada Mas Goenwawan yang telah menyediakan waktu untuk menuliskan artikel ini untuk Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit.

Tolak Rencana Pengesahan RUU Pertanahan Sebagai Pengganti UUPA 1960

Radar Sampit, 28 September 2014. Dalam siaran persnya 26 September 2014 yang sampai ke Redaksi Halaman Masyarkat Adat Harian ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap rencana DPR-RI mengesahkan RUU Pertanahan sebagai pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA 1960. Seperti diketahui hari terbitnya UUPA dan Undang-Undang Tentang Peraturan Bagi Hasil (UUPBH) 1960, yaitu 24 September 1960, kemudian diresmikan menjadi Hari Tani Nasional. UU yang menguntungkan para petani sejak Orde Baru hingga sekarang dikesampingkan. DPR-RI di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebentar lagi berakhir, malah mau menggantikan UUPA dan UUPBH tahun 1960 itu dengan UU Pertanahan baru.
Terhadapan rencana ini, KPA dalam pernyataannya 26 September 2014 KPA menyatakan kecaman dan penolakan keras. “Kami mengecam keras keinginan DPR RI dan Pemerintah yang berniat menggantikan UUPA 1960 dengan RUU-Pertanahan.” Sebagai dasar alasan kecaman dan penolakan, Pernyataaan tersebut menyebutkan bahwa “Mengingat konsep awal RUU Pertanahan adalah dimaksudkan untuk menerjemahkan dimensi luas agraria (pertanahan) berdasarkan UUPA 1960, sebab yang dimaksud dengan agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Jadi DPR pada periode akhir ini, selain telah mengambil hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung melalui pengesahan RUU Pilkada dini hari tadi. Juga, bermaksud merampas hak rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah melalui reforma agraria sebagaimana tercantum di UUPA dengan cara melikuidasi UUPA 1960.” Selanjutnya KPA menyatakan bahwa selama ini, sebagaimana telah disampaikan secara resmi melalui tiga kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI terkait pembahasan RUU Pertanahan ini, KPA melihat dan telah menyampaikan pandangannya bahwa RUU-Pertanahan seharusnya mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. RUU Pertanahan seharusnya menerjemahkan prinsip dan amanat UUPA 1960, bukan menggantikannya, sebab agraria itu adalah rupa bumi (tanah), perairan dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Jika RUU Pertanahan melikuidasi UUPA 1960, maka tamatlah benteng terakhir yang mengamanatkan bahwa seluruh sektor agraria (tanah dan sumber daya alam lainnya) sebagai satu atap koordinasi dan diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan melikuidasi UUPA, maka buyar juga rencana Pemerintah baru ke depan untuk menata ulang kelembagaan agraria yang selama ini terpisah-pisah, kembali ke dalam kementerian agraria.
2. RUU-Pertanahan seharusnya, menambal sisi pertanahan yang telah diamanatkan UUPA agar diatur ke dalam UU yaitu:
a) Mengenai Bab Pendaftaran Tanah; Seharusnya sisi perencanaan tata guna tanah secara nasional, pendaftaran tanah dan sertifikasi hak atas tanah berlaku secara nasional, tidak lagi dipecah menjadi kawasan hutan dan non-kawasan hutan seperti yang selama ini terjadi. Pendaftaran tanah juga bukan semata-mata untuk melakukan sertifikasi atas tanah, namun juga menemukan ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan atas tanah sehingga proses pendaftaran tanah menjadi dasar bagi pelaksanaan reforma agraria.
b) Mengenai Hak Atas Tanah; KPA memandang bahwa Hak Atas Tanah yang diatur oleh UUPA harus diberlakukan. Sehingga hak pengelolaan (HPL) yang sudah dihapus dan tidak diatur oleh UUPA harus dihapus. Sebab, hakekat HPL yang selama ini merupakan warisan kolonial justru ingin dihidupkan kembali oleh RUU ini. Konsekuensinya, HPL yang bukan bagian dari hak atas tanah justru dihidupkan. Hak Atas Tanah juga harus diatur agar masyarakat adat, petani gurem dan masyarakat tak bertanah dapat mempunyai hak atas tanah sesuai dengan amanat UUPA 1960 dan UUD 1945 pasal 33, sehingga negara mengusahakannya melalui pelaksanaan reforma agraria.
c) Mengenai Bab Reforma Agraria; Pelaksanaan reforma agraria harus dilaksanakan sebagai kewajiban negara yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu dan ditujukan secara utama untuk menata ulang struktur agraria yang timpang. Reforma agraria bukan pekerjaan (program atau proyek) yang terus menerus dan berkelanjutan. Reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi tanah apalagi sekedar sertifikasi.
d) Mengenai Kelembagaan Pertanahan; Haruslah dibentuk kementerian yang bukan hanya sekedar meningkatkan fungsi BPN menjadi sebuah kementerian. Tapi sekurang-kurangnya menggabungkan fungsi perencanaan tata guna tanah: planologi kehutanan, tata ruang di PU, informasi spasial tanah (badan informasi geospasial) dan BPN, dalam satu atap yang disebut kementerian agraria.
e) Mengenail Badan Penyelesaian Konflik Agraria; DPR dan Pemerintah mengusulkan peradilan pertanahan dalam RUU ini. Padahal, konflik agraria (kasus tanah) jika dibawa ke pengadilan, maka pihak masyarakat kecil akan selalu kalah, karena sifat pendekatannya yang legal formal. Dengan begitu, sesungguhnya harus ada batu pondasi transisi menuju hal tersebut (pengadilan pertanahan), yaitu sebuah badan ad-hoc Penyelesaian Konflik Agraria bagi konflik-konflik agraria di masa lalu hingga sekarang. Setelah konflik masa lalu diselesaikan maka barulah pemerintah mempersiapkan pengadilan agraria.
3.RUU Pertanahan ini pada akhirnya mengokohkan kembali ego-sektoralisme antar kementerian dan lembaga, memelihara tumpang-tindih kebijakan terkait SDA, yang berujung pada liberalisme agraria di bidang pertanahan (termasuk kekayaan alam di bawah dan di atas tanah). Ini akan menyempurnakan sektoralisme di berbagai sektor yang telah terjadi sebelumnya, yaitu kehutanan, perkebunan, pesisir-kelautan, pertambangan, pertanian, tata ruang, dll. Yang menyangkut penguasaan dan pengelolaan seluruh sumber-sumber agraria.
Dengan alasan-alasan di atas maka KPA menegaskan kembali sikap yang telah dinyatakan berulang kali bahwa penyelewengan mandat RUU ini sebagai implementasi dari UUPA di bidang pertanahan, yang berganti menjadi menggantikan UUPA adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat yang selama ini diamanatkan UUPA dan belum dijalankan hingga saat ini. Oleh karena itu maka KPA secara tegas menolak rencana pengesahan RUU Pertanahan ini, dan menuntut agar pembahasan RUU ini segera dihentikan, dan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode berikutnya. Kemudian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajak semua elemen organisasi masyarakat sipil, anggota dan jaringan di nasional hingga wilayah yang selama ini memperjuangkan agenda reforma agraria dan penyelesaikan konflik agraria, agar dapat merapatkan barisan dan mengkonsolidasikan diri menolak pengesahan RUU Pertanahan ini. (ask-270914-08).

PELESTARIAN, PENAFSIRAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

Sahewan PANARUNG
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

Manasai adalah tari pergaulan Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Pada masa pemerintahan Soekarno, Manasai pernah diangkat sebagai tari pergaulan nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam tiap kelas-belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, penanggungjawab kelas-belajar selalu mengangkat kembali tari manasai yang kian hari kian dilupakan di provinsi ini di tengah anjuran untuk “melestaridan dan mengembangkan budaya lokal”. Ada jarak besar antara kata dan perbuatan. Foto ini melukiskan peserta yang terlambat masuk beberapa menit dihukum sesuai keputusan bersama, dan mereka menjalankan sanksi dengan manasia. Akhirnya semua peserta, baik yang Dayak atau pun bukan Dayak turut manasai. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/ Andriani S. Kusni, 2014).

Tajuk Panarung
PELESTARIAN, PENAFSIRAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

Oleh Andriani S. Kusni

Lebih dari tiga puluh tahun lebih Institut Dayakologi nama baru dari Institut Dayakologi for Research and Development (IDRD), melakukan penelitian, terutama di bidang kebudayaan Dayak Kalimantan Barat (Kalbar). Di antara yang diteliti dan dikumpulkan itu adalah cerita-cerita rakyat Dayak Kalbar. Kegiatan ini berlangsung hingga sekarang. Si U’lek U’lek Akun yang kami terbitkan kali ini, adalah salah satu cerita rakyat Dayak Taman yang didapatkan melalui penelitian tersebut. Pengumpulan dan penulisan cerita-cerita merupakan salah satu bentuk pelestarian, pendokumentasian, pengarsipan – hal yang masih sangat lemah di negeri ini, termasuk dan lebih-lebih di Tanah Dayak yang tradisi lisannya masih sangat kuat. Budaya lisan tidak perlu ditiadakan, tapi tidak bisa dijadikan sandaran ke depan. Budaya lisan dibatasi oleh daya ingatan dan gampang mengalami reduksi serta subyektivitas yang besar.
Petinggi-petinggi penyelenggara Negara di negeri ini termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng) sering berbicara tentang pelestarian budaya (baca: budaya lokal cq. Dayak). Apa-bagaimana melakukan pelestarian itu tidak pernah dirinci.
Saya berpendapat bahwa pelestarian itu dilakukan dengan meregistrasri, mendokumentasi, merawat, mengarsipkan khazanah budaya lokal kita. Dan data yang diregistrasi, didokumentasi, diarsipkan dan dirawat itu diperoleh melalui penelitian. Dari tingkat ini maka bisa diketahui kekayaan khazanah budaya yang dimiliki.
Langkah berikutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Mengkajinya untuk melihat kekuatan dan kekurangannya, relevan tidaknya dengan keadaan kekinian. Apa nilai universal yang terdapat dalam khazanah tersebut. Kajian tidak bisa dilakukan secara sekoral tapi dilakukan dengan metode multidisipliner. Kesimpulan kajian multidisipliner diperoleh melalui debat ide atau debat akademi – hal yang masih belum mentradisi di Kalteng. Di daerah ini sering terjadi dan masih kuat mengakar bahwa perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Kritik dipandang sebagai hujatan dan hinaan. Petunjuk bahwa “Kalteng Harati” masih jauh dari kenyataan. Melalui kajian demikian, maka nampak betapa keragaman itu benar-benar suatu kekayaan dan rakhmat tak ternilai bagi kehidupan, sedangkan pikiran tunggal itu mendekati kita pada bencana. Kajian pula memperlihatkan bahwa tidak ada satu kebudayaan mana pun yang bisa berkembang dalam kesendirian dan ketertutupan sebab yang dikatakan oleh sejarah keterbukaan merupakan condition sin qua non untuk kehidupan kebudayaan. Kajian ini pula yang menunjukkan kepada kita tentang apa-bagaimana harus bertindak, bagaimana mengembangkan kebudayaan kekinian tanpa lepas akar. Pengembangan, jadinya adalah tahap ketiga.
Dari tiga tahap tersebut, Kalteng berada di tingkat mana? Kalau boleh berkata jujur, agaknya Kalteng baru mencoba memasuki tahap awal. Baru berada di ambang pintu tahap pertama. Sebab kalau benar sudah memasuki tahap pertama, tentu ada rencana dan kegiatan terencana atau sistematik. Saat berada di ambang pintu tahap pertama ini, kita masih kebingungan tak tahu berbuat apa sehingga hasilnya pun tidak menentu. Hal ini disebabkan, meminjam kata-kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Putu Sudarsana: ”Orangnya ada tapi yang mikir tidak ada”. Dengan kata lain kita kekurangan tenaga pemikir, dan lebih banyak menunggu perintah serta terkungkung dalam rutinisme. Birokrasi memang gampang terjangkit penyakit rutinisme dan metode kerja “robot” alias “yes-man”. Yang kongkret terdapat di kalangan birokrasi kita, para penyelenggara Negara tidak mempunyai kemampuan mendengar, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat karena memandang kekuasaan sama dengan kebenaran. Tidak, kita tidak bisa maju, lebih-lebih untuk bidang kebudayaan, dengan bersikokoh pada pandangan dan sikap yang gampang menjurus ke tiranisme dengan macam-macam kaliber. Kebudayaan itu sendiri tidak lain dari kemajuan manusiawi. Karena masyarakat Kalteng masih bercorak kuat “patron-clien” maka kebudayaan manusiawi niscayanya diperlihatkan oleh para patron. Sementara itu counter elitenya tanpa kenal lelah membangun budaya tandingan baru. Jalan kemajuan manusiawi bukanlah jalan bertabur bunga, bukanlah jalan mulus seperti ditunjukkan oleh dikhianati dan disalibnya Yesus di Golgota oleh bangsanya sendiri. Juga oleh maraknya orang-orang menempuh jalan gampang bernama kekerasan dalam berbagai bentuk di negeri dan provinsi ini. Lalu sudahkah kita menjadi bangsa berbudaya? []

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang

Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~ Utus Panarung. Turunan pelaga.(lihat edisi terdahulu)..
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding).
~ Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).
~ Kéba basuang.Kéba berisi. (lihat edisi terdahulu).
~Masi arepe (Bahasa Dayak Katingan: Mangasi arep eh). Menyayangi diri. Apa arti konsep “masi arepe?” Konsep ini menyarankan agar seseorang anak manusia itu niscayanya menyayangi diri melalui usaha-usaha keras agar bisa menjadi anak manusia layaknya sebagai anak manusia. Baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik sesuai konsep-konsep terdahulu. Dengan kelayakan demikian maka anak manusia itu menjadi setara dengan yang lain, tidak hidup sebagai hewan, tidak hidup dalam keterlontaan dan jadi keset orang lain. Posisi kelayakan sesuai konsep-konsep terdahulu, membuatnya hidup bermartabat, menempatkannya sebagai subyek, tuan atas dirinya dan tidak menjadi obyek. Untuk menjadi subyek usaha dia sendirilah, usaha sebagai turunan Utus Panarung, yang menentukan, bukan dengan merendahkan diri dengan mengemis atau menyerah tetapi dengan semangat isen mulang. Sebab dengan mengemis-ngemis ia tidak menghargai diri sendiri, menjadikannya tergantung, bukan anak manusia merdeka sebagaimana terangkum dalam konsep réngan tingang nyanak jata (anak enggang putera-puteri naga).

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Ijé kungan hadangan ngalabangan, ijé karambang uras buah kinyak. Satu ekor kerbau berkubang, (kerbau) satu kandang kena lumpur. Pepatah ini melukiskan kehidupan satu kolektif atau komunitas atau kesatuan. Apabila salah seorang warga, anggota komunitas, kesatuan atau kolektif itu melakukan suatu perbuatan jahat atau kesalahan besar, akibatnya menyangkut seluruh nama baik kesatuan atau kolektif itu. Pada masa sekarang, untuk menghindari atau berkelit dari tanggungjawab dari kesalahan tersebut, kolektifnya sering mengatakan bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh oknum. Padahal sebenarnya kolektif atau kesatuan tersebut tidak bisa dengan begitu gampang melepaskan tanggungjawabnya. Padanan pepatah ini adalah “Nila setitik merusak susu sebelanga”.
~ Handak hadari kajariae balawu mangkawang. Hendak berlari (tapi) akhirnya jatuh (lalu) merangkak. Pepatah ini menggambarkan keadaan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan secara tergesa-gesa tanpa melakukan persiapan yang cermat sehingga mengalami kesulitan bahkan kegagalan sehingga akhirnya ia melakukannya ulang secara “merangkak”, mulai dari awal lagi. Lawan dari sikap ini adalah “Biar lambat asal selamat”. Hari ini muncul ungkapan baru yang menjadi filosofi “cepat-tepat” atau “cepat-selamat”.
~ Galumbang ji kurik éla nantalua. Gelombang kecil jangan dibiarkan (diremehkan). Pepatah ini merupakan suatu nasehat agar jangan membiarkan persoalan kecil berlarut-larut tanpa diselesaikan sebab ia bisa berkembang menjadi masalah besar.

Cerita Rakyat Dayak Taman
SI U’LEK U’LEK SUNGKALANG *
Oleh Agustinus Sungkalang
Pada zaman dahulukala, semua binatang, tumbuhan, dan setan/jin masih bersahabat dengan manusia. Mereka masih bisa berkomunikasi secara langsung satu dengan yang lainnya.
Pada waktu itulah, hidup seseorang manusia bernama Si U’lek U’lek Akun. Ia hidup berdua saja dengan ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal sejak Si U’lek U’lek Akun masih di dalam kandungan ibunya.
Si U’lek U’lek Akun merupakan seorang pemuda yang sangat pemalas. Siang malam kerjanya hanya makan dan tidur saja. Sementara ibunya pontang-panting bekerja dari matahari terbenam pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu bakar itu dibelikan untuk keperluan makan mereka. Suatu hari saat Si U’lek U’lek Akun sedang tidur, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara burung yang di telinga Si U’lek U’lek Akun sayup-sayup kedengaran memanggil namanya. “U’lek U’lek Akun, bangunlah, sumpit dan bunuhlah aku!” panggil seekor burung hantu dari atas pohon di belakang pondok.
Rupanya burung hantu itu adalah jelmaan dari roh Ayah Si U’lek U’lek Akun. Burung hantu itu terus memanggil Si U’lek U’lek Akun, akhirnya Si U’lek U’lek Akun dengan setengah terpejam, bangun dan mengambil sumpit peninggalan ayahnya.
Puuussshhh… Ceeekkk…
Buuubb, Burung hantu jatih ke tanah dan mati.
Si U’lek U’lek Akun tidur lagi. Tiba-tiba … bangkai burung hanti yang sudah mati, yang ia simpan di atas para-para kayu api itu masih bisa memanggil Si U’lek U’lek Akun. U’lek U’lek Akun terperanjat, ia duduk dan mencari sumber suara itu. “’U’lek U’lek Akun bersihkan buluku, masaklah dan makanlah aku sampai habis,” panggil burung hantu itu berulang kali.
Akhirnya, Si U’lek U’lek Akun bangun dan berdiri. Segera, ia menghidupkan api di dapur, membersihkan bulu burung itu dan memotong-motongnya. Setelah itu dimasaknya dan dimakan habis daging burung itu sesuai perintah si bangkai burung hantu itu.
U’lek U’lek Akun akan tidur lagi. Akan tetapi, belum sempat nyenyak ia tertidur, sayup-sayup kedengaran olehnya ada suara yang memanggil namanya. Ia pun duduk dan memasang telinganya, rupanya suara itu berasal dari dalam perut Su U’lek U’lek Akun .
U’lek U’lek Akun, keluarkan aku dari dalam perutmu, sambil engkau berlari ke sana ke mari dan memanjat-manjat dinding,” perintah daging burung hantu itu dari dalam perut Si U’lek U’lek Akun.
Si U’lek U’lek Akun dengan bersungut-sungut membuka celananya , buang air besar sambil berlari-lari dan memanjat-manjat dinding, sesuai perintah si daging burung…Ha…ha…ha… ha.. tahi Si U’lek U’lek Akun berceceran ke mana, yang dalam bahasa Taman-nya “Tati tararan-raran.”
Belum selesai Si U’lek U’lek Akun buang air besar, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Tahi Si U’lek U’lek Akun yang tersangkut di lantai sekonyong-konyong berubah menjadi perabot rumah tangga dan perhiasan yang indah-indah, sedangkan yang jatuh tercecer ke tanah berubah menjadi hewan peliharaan yang gemuk-gemuk siap untuk disembelih.
Bertepatan dengan selesainya Si U’lek U’lek Akun buang air besar, ibunya pun sudah berada di pintu dan sempat menyaksikan keajaiban itu. Ibunya juga terkejut bukan kepalang. Akhirnya ibu dan anak berpelukan dan berlutut. Berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Mereka hidup berkecukupan dan bahagia semasa hidupnya .(Dari Majalah Kalimantan Review , organ resmi Institut Dayakologi, Pontianak, [No.212/Th.XXIII/2014], jaringan kerja Ruangan Kebudayaan Sahewan Panarung Harian Radar Sampit].

Catatan Atas Tafsiran Agustinus Sungkalang
Oleh Andriani S. Kusni

Terhadap cerita rakyat suku Taman di atas Agustinus Sungkalang menafsirkan bahwa cerita rakyat yang ditulisnya mempunyai pesan moral di antaranya: “(1). Kita tidak boleh meniru sifat Si U’lek U’lek Akun yang pemalas itu. (2). Keajaiban Tuhan tidak terjadi pada semua orang. Karena itu, janganlah kita menunggu keajaiban seperti yang terjadi pada Si U’lek U’lek Akun. (3). Manusia wajib berusaha, bekerja keras dan berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunianya kepada kita”.
Apa yang ditulis oleh Agustinus Sungkalang di atas adalah satu tafsiran. Tafsiran bisa saja berbeda-beda . Tafsiran patut disimak dasar alasannya. Dalam menafsir, saya kita patut dilihat zaman yang melatari cerita itu. Latar ini bersegi banyak: sejarah, kepercayaan atau agama tokoh, tingkat perkembangan masuyarakat, psikhologi, filosofi tokoh, dll.
Secara ekonomi atau tingkat perkembangan masyarakat pada saat Si U’lek U’lek hidup , cerita menunjukkan bahwa masyarakat Dayak pada waktu itu sudah memasuki ekonomi uang seperti ditulis oleh Agustinus Sungkalang: “Sementara ibunya pontang-panting bekerja dari matahari terbenam pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu bakar itu dibelikan untuk keperluan makan mereka.” Dengan kata lain bersifat kapitalistik. Barangkali dibawa oleh kolonialisme Belanda. Sekalipun sudah memasuki ekonomi uang, tapi sistem baru dan mungkin juga agama baru (Kristen) belum berhasil melikwidasi budaya lokal, cq Suku Dayak Taman. Dari tuturan Agustinus nampak bahwa Suku Dayak Taman masih kepercayaan awal Taman , kalau di Kalteng disebut Budaya Kaharingan. Sebab kalau Si U’lek U’lek Akun sudah menganut agama Kristen, ia tidak akan gubris dengan suara burung hantu yang memanggil-manggil dan memintanya melakukan ini dan itu. Si U’lek U’lek Akun secara psikhologis masih nampak takut pada kekuatan lain, katakanlah roh nenek-moyang di dunia lain. Psikhologis erat hubungannya dengan pandangan hidup (filosofi) dan atau kepercayaan seseorang. Jika Si U’lek U’lek Akun sudah menjadi Kristen, dari cerita yang dituturkan oleh Agustinus, maka Kristen-nya Di U’lek U’lek Akun hanyalah Kristen Formal atau Kristen penenamaan tidak secara mendasar.
Dari segi kepercayaan Dayak sebelum berpindah agama, maka keajaiban yang didapatkan oleh Si U’lek U’lek Akun bukanlah dari Tuhan Kristen, agama Agustinus, tetapi dari alm. Sang Ayah yang sangat mencintai anak-isterinya sehingga menjadi sangat cemas oleh perangai Si U’lek-U’lek Akun dan sedih melihat sang isteri pontang-panting bekerja dari matahari terbenam pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar.” Cinta dan tanggungjawab suami kepada anak-isterinya inilah saya kira yang menonjol dari kisah di atas. Sehingga alm. Sang Suami yang menjelma menjadi burung hantu rela mengorbankan dirinya, sehingga di sini muncul tragedi yang menyentuh. Melo tragedi! Apakah perubahan wujud orang yang sudah meninggal terdapat dalam Christianisme?
Saya menduga Agustinus membuat tafsiran secara meloncat dan menggunakan subyektivisme sebagai seorang Katolik. Jika benar demikian, maka Agustinus Sungkalang melakukan anakronik dilihat dari kacamata sejarah. Tafsiran anakronik membuat tafsiran lepas akar budaya dan sejarah. Saya sendiri berdasarkan pandangan multi faset, memahami bahwa cerita Si U’lek U’lek Akun memperlihatkan kekuatan filsafat cinta atau kasih yang mampu menciptakan rupa-rupa keajaiban. Filsafat kasih ini hingga sekarang tetap aktual dan kontekstual. Sedangkan mengkritik kemalasan Si U’lek U’lek Akun lebih merupakan sisi samping dari filsafat kasih yang memang hidup dalam budaya Dayak. Barangkali demikian tapi pasti ini pun satu tafsiran juga. []

Sajak-Sajak Esun Sahun
Masih Sepi Kota Ini

masih sepi kota ini
padahal penduduk bertambah
matahari sudah lebih dari sepenggalah
apakah orang-orang masih lelap di ranjang
tanpa mimpi yang menguik?

berbincang di ruang tamu atau di jalan
aku lelah oleh suara sendiri
o, barangkali matahari terlalu terik
hujan deras hutan kian meranggas.
BUNDARAN

kukira bundaran
besar atau kecil
adalah politik hari ini

uang dan diri
dua titik tali
melingkar bundar

kau dan aku
aku dan kau
di tengahnya dilingkar mati
* Penyair tinggal di Kasongan.

KISAH DARI PARENGGEAN

KISAH DARI PARENGGEAN

Hasan, “Tak ada bedanya.”

Oleh Andrian S. Kusni

Losmen Sheela di Jalan Lesa Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Losmen Sheela di Jalan Lesa Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Losmen Hasan, Sheela, berseberangan dengan rumah bertingkat dari beton milik mantan mertua Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur sekarang. Jalan yang memisahkannya selebar kurang lebih tiga meter. Bangunan losmen milik Hassan dari kayu berlantai dua. Lantai dasar dipakai berjualan telepon genggam beserta pernak-perniknya. Lantai atas untuk kamar-kamar losmen berjumlah 9 kamar. “Kakek ulun pang yang dulu mambangun jalan ini. Kota Parenggean juga. Tanah-tanah di sini punya kami jua tapi sudah dijual,” demikian kata Hasan.
Hasan berumur 60-an tahun. Kami berbincang sambil menunggu angkutan yang akan mengantar kami ke Palangka Raya. Keluarga Hasan telah tinggal di daerah yang dikenal sebagai Kota Parenggean sekarang selama empat generasi. Meski ia mengaku orang Dayak asli dan keluarganya pernah memiliki tanah-tanah di daerah itu, melihat losmen yang dikelolanya bersama istri, tampak tidak sepadan. Sewa kamar di Losmen Sheela Rp 50.000 sehari. 500 meter dari losmen milik Hasan, ada losmen lebih bagus, terbuat dari beton, berlantai dua, dengan gaya arsitektur modern, dikelola oleh seorang mantan tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di Hongkong yang kemudian kembali ke Indonesia dan bertransmigrasi ke Parenggean. Sewanya Rp 150.000 sehari. Saat kami di sana, losmen milik transmigran mantan TKI tersebut penuh disewa orang-orang dari perusahaan PT Billy, perusahaan tambang bauksit yang baru mulai operasi dan menurut damang Parenggean yang mendapat info dari orang dalam perusahaan, sudah punya rencana mengalokasikan 20 triliun untuk memindahkan seluruh penduduk Kota Parenggean. “Kami hanya 30 persen (maksudnya orang Dayak penduduk asli Parenggean-Pen.) tapi bisa ja kalau mau mengusir orang-orang itu,” demikian ujar Hasan tentang orang-orang perusahaan.
“Tidak ada bedanya jua, pang,” kata Hasan ketika kami bertanya kira-kira apa ada perbedaan kalau perusahaan perkebunan tidak ada di Parenggean. “Ulun bertahun-tahun tinggal di sini, tapi kampung begini-begini saja. Yang bikin ulun heran, jalan tembus keluar kada pernah bagus.” Hasan sedang mengomentari keadaan jalan yang menghubungkan pusat Kota Parenggean dengan jalan Tjilik Riwut, jalan antar kabupaten. Untuk menuju pusat kota Parenggean, orang harus melewati jalan sepanjang sekitar 30 kilometer dari jalan antar kabupaten. Jalan itu penuh debu karena hanya diberi perkerasan. Pemandangan kiri-kanan jalan bergantian kebun sawit rakyat, kebun sawit perusahaan, rumah-rumah penduduk, ruko-ruko sederhana, gerbang perusahaan perkebunan, rawa, dan lahan terlantar. Beberapa bagian jalan ada yang beraspal tapi kebanyakan di dekat-dekat pusat permukiman transmigran. Ada tiga titik dimana bagian jalan berlubang cukup dalam sehingga kendaraan harus bergerak pelan. Di tepi-tepi bagian jalan itu, selalu ada dua orang anak, kebanyakan perempuan, kira-kira kelas 3-4 sekolah dasar, mengacung-ngacungkan topi. Menurut keterangan supir angkutan kami, anak-anak itu mengharap pemberian uang. Mereka berdiri di sana sampai sore, di tengah debu musim kemarau. Keadaan jalan menyebabkan perjalanan menuju pusat kota Parenggean makan waktu 1,5 jam. “Ulun berencana mengajukan keberatan pada bupati. Kenapa jalan ini tidak di aspal. Maka katanya mau jadi jalan untuk truk sawit. Kalau cuma perkerasan semen seperti ini mana kuat.” Kali ini Hasan membicarakan jalan yang memisahkan rumahnya dengan rumah mantan mertua bupati. “Apa bisa truk sawit lewat sini?” kami bertanya setengah tidak percaya. Jalan itu kecil dan menanjak. Hanya sekitar tiga meter lebarnya. Langsung berbatasan dengan tembok, pagar, dan pintu rumah penduduk. “Bisa aja, pang. Memang dibangun dan direncanakan untuk tempat truk sawit lewat,” jawab Hasan.
Tak berapa lama, angkutan kami tiba. Berpamitan pada Hasan, berulang-kali ia berkata, “Maja hindai (datang lagi kemari).”***

BACAAN HARI INI DI KECAMATAN PEDALAMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KOTIM)

Bacaan turut membentuk pola pikir dan mentalitas. Buku-buku beginilah yang dibaca penduduk ibukota kecamatan pedalaman di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Parenggean adalah ibukota kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin (Kotim), pemberi pendapatan asli daerah tersebesar bagi Kotim, dikelilingi oleh 16 perusahaan sawit dan tambang: biji besi, bauksit, dll. Foto ini menunjukkan bacaan penduduk dari segala usia di Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani S. Kusni, 2013)

Parenggean adalah ibukota kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin (Kotim), pemberi pendapatan asli daerah tersebesar bagi Kotim, dikelilingi oleh 16 perusahaan sawit dan tambang: biji besi, bauksit, dll. Foto ini menunjukkan bacaan penduduk dari segala usia di Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani S. Kusni, 2013)

Di antara buku dan majalah yang dijual di Kios Buku satu-satunya di Parenggean tidak terdapat cerita lokal. Dan memang sejauh ini, perhatian ke jurusan ini hampir tidak ada sekali pun ada Pergub Tentang Muatan Lokal.  Apakah orang Dayak sedang melakukan bunuh diri budaya secara kolektif? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Di antara buku dan majalah yang dijual di Kios Buku satu-satunya di Parenggean tidak terdapat cerita lokal. Dan memang sejauh ini, perhatian ke jurusan ini hampir tidak ada sekali pun ada Pergub Tentang Muatan Lokal. Apakah orang Dayak sedang melakukan bunuh diri budaya secara kolektif? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

SUMPAH SECARA ADAT SEBAGAI SUMPAH JABATAN

SUMPAH SECARA ADAT SEBAGAI SUMPAH JABATAN

Oleh Kusni Sulang

Salah satu rekomendasi yang diajukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang berlangsung di Hotel Luansa, Palangka Raya dari 28 hingga 30 Oktober 2010 adalah diberlakukannya sumpah secara adat Dayak sebagai sumpah jabatan.. Usul begini pun pernah diajukan kepada Bupati Katingan dan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Katingan, tapi ditolak. Sumpah secara adat Dayak menuntut kejujuran 100% dari yang melakukan sumpah dalam menyelenggarakan tanggungjawab jabatannya. Orang Dayak Katingan meyakini kekuatan sumpah adat mereka. Siapa yang ingkar, ia akan mati pelan-pelan dimakan atau kena kutuk oleh sumpahnya sendiri. Karena itu, dahulu, bagi Orang Dayak berdusta merupakan suatu hal yang sangat nista.Orang yang ingkar sumpah, akan seperti keadaan daun hijau segar kemudian memudar-layu.Mula-mula menguning kemudian mati. Karena itu dalam masyarakat Dayak, dusta dan tidak jujur dipandang sebagai suatu perbuatan nista. Usul ini diajukan oleh para pemuka adat Katingan karena jenuh melihat dan merasakan dampak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemangkunya baik di legislatif, eksekutif maupun di badan-badan yudikatif. Para pemangku kekuasaan bertambah makmur, daerah dan rakyat terdorong ke pinggir liang kubur dan kepapaan. Dengan kata lain, usul memberlakukan sumpah adat sebagai sumpah jabatan sebenarnya bentuk kritik terhadap korupsi dan kolusi yang berlangsung seakan tanpa ujung. Tapi usul para pemuka adat ini tidak diterima oleh anggota-anggota DPRD Kabupaten dengan alasan bahwa sebagai orang yang bekerja, berbuat, kesalahan tidak bisa dielakkan, walaupun kesalahan itu dilakukan tanpa dikehendaki. Sedangkan sumpah adat menghendaki kejujuran mutlak. Apabila karena kesalahan yang tidak disengaja pengucap sumpah mati, maka kematian demikian dipandang sebagai hukuman yang tidak adil dan terlalu kejam. Hukuman sumpah adat yang diyakini masyarakat, tidak terdapat pada sumpah jabatan negara Republik Indonesia, walaupun sama-sama disebut sumpah. Kalau kemudian terjadi sejumlah anggota-anggota DPRD Kabupaten Katingan melakukan korupsi sampai diseret ke depan Pengadilan , kenyataan ini hanya memperlihatkan betapa sumpah jabatan negara menjadi suatu kata-kata kosong yang tidak diindahkan oleh pengucap sumpah. Mereka tidak dihantui ketakutan dimakan oleh kata-kata sumpah mereka sendiri. Kejujuran 100% yang dituntut oleh sumpah adat, dalam sumpah jabatan negara tidak disertai dengan kutukan. Dari satu sisi, alasan penolakan menerima sumpah adat diberlakukan sebagai sumpah jabatan, memang masuk akal. Karena tidak ada manusia yang sempurna, betapapun diusahakan dengan keras. Tapi dari segi lain, nampak ketakutan pada mati oleh tindak tidak sesuai kata, terselip ketakutan bertanggungjawab terhadap kesalahan atau –kesalahan-kesalahan baik itu kecil atau apalagi jika besar. Ketakutan ini memperlihatkan keengganan untuk menuntut tinggi pada diri sendiri. Longgar pada diri sendiri memberi ruang besar tersedia bagi ketidakjujuran, yang selanjutnya berkembang menjadi tidak punya rasa malu lalu membunuh nurani. Sedangkan tuntutan agar sumpah adat diberlakukan sebagai sumpah jabatan, bermaksud juga bagaimana pemerintah bisa difungsikan sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai res publica (untuk kepentingan umum) agar warganegara bisa hidup sebagai anak manusia yang manusiawi dengan kadar yang terus-menerus meningkat. Sumpah adat dimaksudkan juga untuk mempertahankan harkat dan martabat anak manusia sebagi manusia, bukan sebagai pendusta, pencuri dan preman.memperlihatkan betapa pejabat-pejabat takut menjadi anak manusia yang manusiawi.Penolakan atas usul pemberlakuan sumpah adat sebagai sumpah jabatan ini menunjukut berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi seperti diajarkan oleh budaya Dayak. Secara tidak sadar, penolakan ini sekaligus menolak nilai budaya Dayak itu sendiri, mentoleransi premanisme sehingga memberi peluang kekuasaan negara dikuasai oleh preman. Preman dalam budaya Dayak diibaratkan sebagai perilaku kera (bakéi). Seperti diketahui dalam masyarakat Dayak bakéi adalah kata cacian yang paling keras. Pengingkaran terhadap isi sumpah adapt selain diyakini akan membawa pelanggar segera mati, pengingkaran itu sendiri sebenarnya sudah menjatuhkan martabat diri pelanggar itu sendiri di mata masyarakat. Citra politiknya dengan pelanggaran itu akan cedera. Ia dipandang sebagai politisi atau pemimpin bakéi. Sebab citra politik dalam masyarakat Dayak dahulu tidak terpisahkan dari prestasi kerja, kesesuaian kata dan perbuatan serta integritas seseorang. Berbeda dengan citra politik hari ini yang dibangun atas dasar kesemuan atau asli palsu (aspal).

Demikianlah latarbelakang politik, sosiologis dan budaya serta harapan yang menyertai usul pemberlakuan sumpah adat sebagai sumpah jabatan di Kabupaten beberapa tahun silam. Sampai sekarang, resolusi dan atau rekomendasi Munas III MADN masih belum disebar luaskan. Saya tidak tahu apakah rekomendasi yang disuarakan dalam sidang akan muncul dalam rekomendasi sebagai salah satu hasil akhir Munas III. Di sini, saya hanya mencatatnya sebelum dilupakan atau diabaikan karena rekomendasi itu mencerminkan keadaan dunia politik dan masyarakat Kalteng dewasa ini, termasuk psikhologi politik masyarakat yang digalaui oleh frustrasi menjelang radikalisasi. ‘’Semua harus dicatat, semua dapat tempat’’ ujar penyair Chairil Anwar, karena ‘’Kesaksian harus diberikan/Agar kehidupan bisa terjaga », tulis Rendra dalam kumpulan puisinya ‘’Potret Pembangunan Dalam Puisi’’.***

PEMBUKAAN KELAS BELAJAR TENTANG PARA LEGAL DAN SOSIALISASI UU DESA DI SAMPIT

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu diri dan salah satu jalan untuk merebut kembali dan menjadi nakhoda  nasib diri. Semurah  hati apa pun Tuhan, perubahan maju tidak terjadi jika kita tidak berusaha melakukannya. Sejarah Dayak memperlihatkan bahwa  perubahan maju Tanah Dayak tidak pernah dilakukan oleh orang luar dari mana pun, kecuali oleh Orang Dayak sendiri yang “rengan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga) dan Utus Panarung. Mereka terpinggir dan Kalteng menjadi tanah jajahan model baru seperti hari ini, juga terutama karena kesalahan Orang Dayak sendiri.

Sekjen Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Andriani S. Kusni, sedang memandu pembukaan kelas belajar tentang para legal dan sosialisasi UU Desa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Sekjen Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Andriani S. Kusni, sedang memandu pembukaan kelas belajar tentang para legal dan sosialisasi UU Desa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Kusni Sulang, salah seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah menyampaikan sambutan atas nama Lembaga (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Kusni Sulang, salah seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah menyampaikan sambutan atas nama Lembaga (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Soegian Noor, Asisten I mewakili Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan pidato sambutan sekaligus membuka kelas belajar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014).

Soegian Noor, Asisten I mewakili Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan pidato sambutan sekaligus membuka kelas belajar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014).

Pras, Ketua Institut for Ecosoc Rights sedang menyampaikan  sambutan Institut-nya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014)

Pras, Ketua Institut for Ecosoc Rights sedang menyampaikan sambutan Institut-nya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers