Archive for the ‘Dayak’ Tag

SAHEWAN PANARUNG — RUANG KEBUDAYAAN HARIAN RADAR SAMPIT

SAHEWAN PANARUNG – RUANG KEBUDAYAAN HARIAN RADAR SAMPIT
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

Tajuk Panarung
PELESTARIAN, PENAFSIRAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
Oleh Andriani S. Kusni

Lebih dari tiga puluh tahun lebih Institut Dayakologi nama baru dari Institut Dayakologi for Research and Development (IDRD), melakukan penelitian, terutama di bidang kebudayaan Dayak Kalimantan Barat (Kalbar). Di antara yang diteliti dan dikumpulkan itu adalah cerita-cerita rakyat Dayak Kalbar. Kegiatan ini berlangsung hingga sekarang. Si U’lek U’lek Akun yang kami terbitkan kali ini, adalah salah satu cerita rakyat Dayak Taman yang didapatkan melalui penelitian tersebut. Pengumpulan dan penulisan cerita-cerita merupakan salah satu bentuk pelestarian, pendokumentasian, pengarsipan – hal yang masih sangat lemah di negeri ini, termasuk dan lebih-lebih di Tanah Dayak yang tradisi lisannya masih sangat kuat. Budaya lisan tidak perlu ditiadakan, tapi tidak bisa dijadikan sandaran ke depan. Budaya lisan dibatasi oleh daya ingatan dan gampang mengalami reduksi serta subyektivitas yang besar.
Petinggi-petinggi penyelenggara Negara di negeri ini termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng) sering berbicara tentang pelestarian budaya (baca: budaya lokal cq. Dayak). Apa-bagaimana melakukan pelestarian itu tidak pernah dirinci.
Saya berpendapat bahwa pelestarian itu dilakukan dengan meregistrasri, mendokumentasi, merawat, mengarsipkan khazanah budaya lokal kita. Dan data yang diregistrasi, didokumentasi, diarsipkan dan dirawat itu diperoleh melalui penelitian. Dari tingkat ini maka bisa diketahui kekayaan khazanah budaya yang dimiliki.
Langkah berikutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Mengkajinya untuk melihat kekuatan dan kekurangannya, relevan tidaknya dengan keadaan kekinian. Apa nilai universal yang terdapat dalam khazanah tersebut. Kajian tidak bisa dilakukan secara sekoral tapi dilakukan dengan metode multidisipliner. Kesimpulan kajian multidisipliner diperoleh melalui debat ide atau debat akademi – hal yang masih belum mentradisi di Kalteng. Di daerah ini sering terjadi dan masih kuat mengakar bahwa perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Kritik dipandang sebagai hujatan dan hinaan. Petunjuk bahwa “Kalteng Harati” masih jauh dari kenyataan. Melalui kajian demikian, maka nampak betapa keragaman itu benar-benar suatu kekayaan dan rakhmat tak ternilai bagi kehidupan, sedangkan pikiran tunggal itu mendekati kita pada bencana. Kajian pula memperlihatkan bahwa tidak ada satu kebudayaan mana pun yang bisa berkembang dalam kesendirian dan ketertutupan sebab yang dikatakan oleh sejarah keterbukaan merupakan condition sin qua non untuk kehidupan kebudayaan. Kajian ini pula yang menunjukkan kepada kita tentang apa-bagaimana harus bertindak, bagaimana mengembangkan kebudayaan kekinian tanpa lepas akar. Pengembangan, jadinya adalah tahap ketiga.
Dari tiga tahap tersebut, Kalteng berada di tingkat mana? Kalau boleh berkata jujur, agaknya Kalteng baru mencoba memasuki tahap awal. Baru berada di ambang pintu tahap pertama. Sebab kalau benar sudah memasuki tahap pertama, tentu ada rencana dan kegiatan terencana atau sistematik. Saat berada di ambang pintu tahap pertama ini, kita masih kebingungan tak tahu berbuat apa sehingga hasilnya pun tidak menentu. Hal ini disebabkan, meminjam kata-kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Putu Sudarsana: ”Orangnya ada tapi yang mikir tidak ada”. Dengan kata lain kita kekurangan tenaga pemikir, dan lebih banyak menunggu perintah serta terkungkung dalam rutinisme. Birokrasi memang gampang terjangkit penyakit rutinisme dan metode kerja “robot” alias “yes-man”. Yang kongkret terdapat di kalangan birokrasi kita, para penyelenggara Negara tidak mempunyai kemampuan mendengar, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat karena memandang kekuasaan sama dengan kebenaran. Tidak, kita tidak bisa maju, lebih-lebih untuk bidang kebudayaan, dengan bersikokoh pada pandangan dan sikap yang gampang menjurus ke tiranisme dengan macam-macam kaliber. Kebudayaan itu sendiri tidak lain dari kemajuan manusiawi. Karena masyarakat Kalteng masih bercorak kuat “patron-clien” maka kebudayaan manusiawi niscayanya diperlihatkan oleh para patron. Sementara itu counter elitenya tanpa kenal lelah membangun budaya tandingan baru. Jalan kemajuan manusiawi bukanlah jalan bertabur bunga, bukanlah jalan mulus seperti ditunjukkan oleh dikhianati dan disalibnya Yesus di Golgota oleh bangsanya sendiri. Juga oleh maraknya orang-orang menempuh jalan gampang bernama kekerasan dalam berbagai bentuk di negeri dan provinsi ini. Lalu sudahkah kita menjadi bangsa berbudaya? []

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~ Utus Panarung. Turunan pelaga.(lihat edisi terdahulu)..
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding).
~ Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).
~ Kéba basuang.Kéba berisi. (lihat edisi terdahulu).
~Masi arepe (Bahasa Dayak Katingan: Mangasi arep eh). Menyayangi diri. Apa arti konsep “masi arepe?” Konsep ini menyarankan agar seseorang anak manusia itu niscayanya menyayangi diri melalui usaha-usaha keras agar bisa menjadi anak manusia layaknya sebagai anak manusia. Baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik sesuai konsep-konsep terdahulu. Dengan kelayakan demikian maka anak manusia itu menjadi setara dengan yang lain, tidak hidup sebagai hewan, tidak hidup dalam keterlontaan dan jadi keset orang lain. Posisi kelayakan sesuai konsep-konsep terdahulu, membuatnya hidup bermartabat, menempatkannya sebagai subyek, tuan atas dirinya dan tidak menjadi obyek. Untuk menjadi subyek usaha dia sendirilah, usaha sebagai turunan Utus Panarung, yang menentukan, bukan dengan merendahkan diri dengan mengemis atau menyerah tetapi dengan semangat isen mulang. Sebab dengan mengemis-ngemis ia tidak menghargai diri sendiri, menjadikannya tergantung, bukan anak manusia merdeka sebagaimana terangkum dalam konsep réngan tingang nyanak jata (anak enggang putera-puteri naga).

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Ijé kungan hadangan ngalabangan, ijé karambang uras buah kinyak. Satu ekor kerbau berkubang, (kerbau) satu kandang kena lumpur. Pepatah ini melukiskan kehidupan satu kolektif atau komunitas atau kesatuan. Apabila salah seorang warga, anggota komunitas, kesatuan atau kolektif itu melakukan suatu perbuatan jahat atau kesalahan besar, akibatnya menyangkut seluruh nama baik kesatuan atau kolektif itu. Pada masa sekarang, untuk menghindari atau berkelit dari tanggungjawab dari kesalahan tersebut, kolektifnya sering mengatakan bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh oknum. Padahal sebenarnya kolektif atau kesatuan tersebut tidak bisa dengan begitu gampang melepaskan tanggungjawabnya. Padanan pepatah ini adalah “Nila setitik merusak susu sebelanga”.
~ Handak hadari kajariae balawu mangkawang. Hendak berlari (tapi) akhirnya jatuh (lalu) merangkak. Pepatah ini menggambarkan keadaan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan secara tergesa-gesa tanpa melakukan persiapan yang cermat sehingga mengalami kesulitan bahkan kegagalan sehingga akhirnya ia melakukannya ulang secara “merangkak”, mulai dari awal lagi. Lawan dari sikap ini adalah “Biar lambat asal selamat”. Hari ini muncul ungkapan baru yang menjadi filosofi “cepat-tepat” atau “cepat-selamat”.
~ Galumbang ji kurik éla nantalua. Gelombang kecil jangan dibiarkan (diremehkan). Pepatah ini merupakan suatu nasehat agar jangan membiarkan persoalan kecil berlarut-larut tanpa diselesaikan sebab ia bisa berkembang menjadi masalah besar.

Cerita Rakyat Dayak Taman
SI U’LEK U’LEK AKUN *
Oleh Agustinus Sungkalang
Pada zaman dahulukala, semua binatang, tumbuhan, dan setan/jin masih bersahabat dengan manusia. Mereka masih bisa berkomunikasi secara langsung satu dengan yang lainnya.
Pada waktu itulah, hidup seseorang manusia bernama Si U’lek U’lek Akun. Ia hidup berdua saja dengan ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal sejak Si U’lek U’lek Akun masih di dalam kandungan ibunya.
Si U’lek U’lek Akun merupakan seorang pemuda yang sangat pemalas. Siang malam kerjanya hanya makan dan tidur saja. Sementara ibunya pontang-panting bekerja dari matahari terbenam pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu bakar itu dibelikan untuk keperluan makan mereka. Suatu hari saat Si U’lek U’lek Akun sedang tidur, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara burung yang di telinga Si U’lek U’lek Akun sayup-sayup kedengaran memanggil namanya. “U’lek U’lek Akun, bangunlah, sumpit dan bunuhlah aku!” panggil seekor burung hantu dari atas pohon di belakang pondok.
Rupanya burung hantu itu adalah jelmaan dari roh Ayah Si U’lek U’lek Akun. Burung hantu itu terus memanggil Si U’lek U’lek Akun, akhirnya Si U’lek U’lek Akun dengan setengah terpejam, bangun dan mengambil sumpit peninggalan ayahnya.
Puuussshhh… Ceeekkk…
Buuubb, Burung hantu jatih ke tanah dan mati.
Si U’lek U’lek Akun tidur lagi. Tiba-tiba … bangkai burung hanti yang sudah mati, yang ia simpan di atas para-para kayu api itu masih bisa memanggil Si U’lek U’lek Akun. U’lek U’lek Akun terperanjat, ia duduk dan mencari sumber suara itu. “’U’lek U’lek Akun bersihkan buluku, masaklah dan makanlah aku sampai habis,” panggil burung hantu itu berulang kali.
Akhirnya, Si U’lek U’lek Akun bangun dan berdiri. Segera, ia menghidupkan api di dapur, membersihkan bulu burung itu dan memotong-motongnya. Setelah itu dimasaknya dan dimakan habis daging burung itu sesuai perintah si bangkai burung hantu itu.
U’lek U’lek Akun akan tidur lagi. Akan tetapi, belum sempat nyenyak ia tertidur, sayup-sayup kedengaran olehnya ada suara yang memanggil namanya. Ia pun duduk dan memasang telinganya, rupanya suara itu berasal dari dalam perut Su U’lek U’lek Akun .
U’lek U’lek Akun, keluarkan aku dari dalam perutmu, sambil engkau berlari ke sana ke mari dan memanjat-manjat dinding,” perintah daging burung hantu itu dari dalam perut Si U’lek U’lek Akun.
Si U’lek U’lek Akun dengan bersungut-sungut membuka celananya , buang air besar sambil berlari-lari dan memanjat-manjat dinding, sesuai perintah si daging burung…Ha…ha…ha… ha.. tahi Si U’lek U’lek Akun berceceran ke mana, yang dalam bahasa Taman-nya “Tati tararan-raran.”
Belum selesai Si U’lek U’lek Akun buang air besar, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Tahi Si U’lek U’lek Akun yang tersangkut di lantai sekonyong-konyong berubah menjadi perabot rumah tangga dan perhiasan yang indah-indah, sedangkan yang jatuh tercecer ke tanah berubah menjadi hewan peliharaan yang gemuk-gemuk siap untuk disembelih.
Bertepatan dengan selesainya Si U’lek U’lek Akun buang air besar, ibunya pun sudah berada di pintu dan sempat menyaksikan keajaiban itu. Ibunya juga terkejut bukan kepalang. Akhirnya ibu dan anak berpelukan dan berlutut. Berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Mereka hidup berkecukupan dan bahagia semasa hidupnya .(Dari Majalah Kalimantan Review , organ resmi Institut Dayakologi, Pontianak, [No.212/Th.XXIII/2014], jaringan kerja Ruangan Kebudayaan Sahewan Panarung Harian Radar Sampit].

Catatan Atas Tafsiran Agustinus Sungkalang
Oleh Andriani S. Kusni

Terhadap cerita rakyat suku Taman di atas Agustinus Sungkalang menafsirkan bahwa cerita rakyat yang ditulisnya mempunyai pesan moral di antaranya: “(1). Kita tidak boleh meniru sifat Si U’lek U’lek Akun yang pemalas itu. (2). Keajaiban Tuhan tidak terjadi pada semua orang. Karena itu, janganlah kita menunggu keajaiban seperti yang terjadi pada Si U’lek U’lek Akun. (3). Manusia wajib berusaha, bekerja keras dan berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunianya kepada kita”.
Apa yang ditulis oleh Agustinus Sungkalang di atas adalah satu tafsiran. Tafsiran bisa saja berbeda-beda . Tafsiran patut disimak dasar alasannya. Dalam menafsir, saya kita patut dilihat zaman yang melatari cerita itu. Latar ini bersegi banyak: sejarah, kepercayaan atau agama tokoh, tingkat perkembangan masuyarakat, psikhologi, filosofi tokoh, dll.
Secara ekonomi atau tingkat perkembangan masyarakat pada saat Si U’lek U’lek hidup , cerita menunjukkan bahwa masyarakat Dayak pada waktu itu sudah memasuki ekonomi uang seperti ditulis oleh Agustinus Sungkalang: “Sementara ibunya pontang-panting bekerja dari matahari terbenam pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu bakar itu dibelikan untuk keperluan makan mereka.” Dengan kata lain bersifat kapitalistik. Barangkali dibawa oleh kolonialisme Belanda. Sekalipun sudah memasuki ekonomi uang, tapi sistem baru dan mungkin juga agama baru (Kristen) belum berhasil melikwidasi budaya lokal, cq Suku Dayak Taman. Dari tuturan Agustinus nampak bahwa Suku Dayak Taman masih kepercayaan awal Taman , kalau di Kalteng disebut Budaya Kaharingan. Sebab kalau Si U’lek U’lek Akun sudah menganut agama Kristen, ia tidak akan gubris dengan suara burung hantu yang memanggil-manggil dan memintanya melakukan ini dan itu. Si U’lek U’lek Akun secara psikhologis masih nampak takut pada kekuatan lain, katakanlah roh nenek-moyang di dunia lain. Psikhologis erat hubungannya dengan pandangan hidup (filosofi) dan atau kepercayaan seseorang. Jika Si U’lek U’lek Akun sudah menjadi Kristen, dari cerita yang dituturkan oleh Agustinus, maka Kristen-nya Di U’lek U’lek Akun hanyalah Kristen Formal atau Kristen penenamaan tidak secara mendasar.
Dari segi kepercayaan Dayak sebelum berpindah agama, maka keajaiban yang didapatkan oleh Si U’lek U’lek Akun bukanlah dari Tuhan Kristen, agama Agustinus, tetapi dari alm. Sang Ayah yang sangat mencintai anak-isterinya sehingga menjadi sangat cemas oleh perangai Si U’lek-U’lek Akun dan sedih melihat sang isteri pontang-panting bekerja dari matahari terbenam pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar.” Cinta dan tanggungjawab suami kepada anak-isterinya inilah saya kira yang menonjol dari kisah di atas. Sehingga alm. Sang Suami yang menjelma menjadi burung hantu rela mengorbankan dirinya, sehingga di sini muncul tragedi yang menyentuh. Melo tragedi! Apakah perubahan wujud orang yang sudah meninggal terdapat dalam Christianisme?
Saya menduga Agustinus membuat tafsiran secara meloncat dan menggunakan subyektivisme sebagai seorang Katolik. Jika benar demikian, maka Agustinus Sungkalang melakukan anakronik dilihat dari kacamata sejarah. Tafsiran anakronik membuat tafsiran lepas akar budaya dan sejarah. Saya sendiri berdasarkan pandangan multi faset, memahami bahwa cerita Si U’lek U’lek Akun memperlihatkan kekuatan filsafat cinta atau kasih yang mampu menciptakan rupa-rupa keajaiban. Filsafat kasih ini hingga sekarang tetap aktual dan kontekstual. Sedangkan mengkritik kemalasan Si U’lek U’lek Akun lebih merupakan sisi samping dari filsafat kasih yang memang hidup dalam budaya Dayak. Barangkali demikian tapi pasti ini pun satu tafsiran juga. []

Sajak-Sajak Esun Sahun
Masih Sepi Kota Ini

masih sepi kota ini
padahal penduduk bertambah
matahari sudah lebih dari sepenggalah
apakah orang-orang masih lelap di ranjang
tanpa mimpi yang menguik?

berbincang di ruang tamu atau di jalan
aku lelah oleh suara sendiri
o, barangkali matahari terlalu terik
hujan deras hutan kian meranggas.
BUNDARAN
kukira bundaran
besar atau kecil
adalah politik hari ini

uang dan diri
dua titik tali
melingkar bundar

kau dan aku
aku dan kau
di tengahnya dilingkar mati
* Penyair tinggal di Kasongan.

SAHEWAN PANARUNG — RUANG KEBUDAYAAN HARIAN RADAR SAMPIT

SAHEWAN PANARUNG — RUANG KEBUDAYAAN HARIAN RADAR SAMPIT
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

Tajuk Panarung
YANG KALTENG KURANG
Oleh Andriani S. Kusni

Meluas dan meninggi adalah suatu prinsip pengembangan kesenian. Prinsip meluas menginginkan bahwa kesenian itu berkembang di semua lapisan masyarakat, oleh, dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Kalangan petani, nelayan, buruh pabrik atau pelabuhan, mahasiswa, pelajar dan lapisan-lapisan masyarakat lainnya mempunyai grup-grup kesenian mereka sendiri. Meluaskan dan meratakan kehidupan berkesenian ke berbagai lapisan masyarakat baik di kota atau pun di desa, dimaksudkan untuk memenuhi keperluan lapisan-lapisan masyarakat yang memang haus akan kesenian (yang salah satu perannya adalah menghibur). Berkembangnya kesenian secara merata dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, pada gilirannya merupakan salah satu cara kongkret dari upaya melestarikan dan mengembangkan kesenian dengan tidak lepas akar, bahkan mengakar pada kehidupan masyarakat. Mengakar dalam arti bentu maupun isi seperti yang diperlihatkan oleh ludruk di pedesaan Jawa Timur dan ketoprak di pedesaan Jawa Tengah. Meluas jadinya membuat masyarakat sebagai kreator dan penikmat kesenian, membuat mereka memiliki benteng pertahanan budaya yang memfilter budaya-budaya baru yang ditemui dalam pergaulan nasional dan internasional.
Barangkali ada yang berpendapat bahwa kesenian meluas demikian, mutunya tidak bakal tinggi dan tidak akan disukai, lalu menyebut kesenian meluas sebagai “kesenian kampungan”. Pendapat ini lupa bahwa kuantitas akan melahirkan kualitas. Ditambah lagi prinsip meluas niscayanya dibarengi dengan upaya sadar meningkatkan mutu. Untuk peningkatan mutu prinsip yang dilakukan adalah pemaduan tenaga ahli dengan massa. Artinya kegiatan kesenian masyarakat berbagai lapisan itu, seniscayanya dilakukan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional atau yang memang ahli di bidangnya. Dengan cara ini maka bisa diharapkan tercapainya tinggi mutu dari segi isi, sekaligus bermutu dari segi artistik. Melalui cara ini maka kesenian yang tadinya disebut kesenian kampungan meningkat menjadi kesenian yang bermutu.
Dilihat dari dua prinsip ini yaitu prinsip “meluas dan meninggi” dan prinsip pengembangan “tinggi mutu isi dan tinggi mutu artistik”, secara singkat disebut “dua tinggi”, maka lahirnya Sanggar Pényang Karuhéi, yang anggota-anggotanya terdiri dari para karyawan perusahaan perkebunan PT. Makin Group di kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi penting. Intervensi perusahaan besar dan orang-orang berduit memang diperlukan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kesenian, termasuk kesenian lokal. Karena salah satu keluham yang senantiasa terdengar di kalangan para pekerja kesenian adalah ketiadaan dana.
Adanya dana yang tersedia, ditambah dengan tersedianya organisator-pemikir kebudayaan dan tenaga ahli atau tenaga profesional, bisa dipastikan kebudayaan suatu daerah akan mengalami kemajuan tak terbayangkan. Selama ini yang Kalteng kurang adalah organisator-pemikir kebudayaan dan dana sehingga kehidupan kesenian di provinsi ini seperti kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau.
Jika perusahaan perkebunan PT Makin Group (yang bukan milik asing, tapi milik anak bangsa sendiri dengan konsep berusaha yang nasionalistis) di Kotim, merawat baik dan mengembangkan sanggar kesenian Pényang Karuhéi yang baru mereka bentuk, bukan tidak mungkin upaya mereka akan merupakan contoh bagaimana prinsip meluas dan meninggi, prinsip dua tinggi diterapkan, juga menjadi preseden bagaimana perusahaan besar melestarikan dan mengembangkan kesenian lokal secara berprinsip. Dari sisi lain, melalui sanggar komunikasi dan integrasi dengan masyarakat sekitar akan tergalang. Dari segi penanganan dan pencegahan konflik, komunikasi dan integrasi berprinsip ‘maju kembang bersama’ bisa memberikan sumbangan dalam menciptakan iklim berusaha yang nyaman. Jika sanggar ini dirawat dan dikembangkan, masyarakat akan melihat bahwa perusahaan seperti dikatakan oleh Dr. Antonius Kurniawan, pemikir dan penjaga roh Makin, berusaha bukan untuk memburu laba semata tapi juga untuk usaha pemanusiawian manusia.
Secara umum pelestarian dan pengembangan kebudayaan memang memerlukan kerja terpadu antara pekerja kebudayaan, organisator-pemikir kebudayaan dan penyandang dana. Apakah PT Makin Kotim bergerak ke jurusan ini? Kalteng kekurangan organisator-pemikir kebudayaan dan penyandang dana. []

Sketsa May Swan *
KEMATIAN

Berita kematian Jennifer seorang teman dekat cukup mengejutkan kami. Kabar itu aku terima langsung dari Peter suaminya. Pagi pagi hari menelpon interlokal dari Kuala Lumpur, diantara tangis dan ratapan memberitahu kabar sedih itu.
“Jennifer sudah pergi. Sudah pergi untuk selamanya,” ia tersedu sedan.
“Apa? Jennifer meninggal?”
“Ya, pagi in secara mendadak.”
“Tenang, kamu perlu tenang dan tabah,” aku ikut sedih.
“Sampai hati ia meninggalkan aku seorang diri,” dengan suara serak bercampur tangisan. “Sudah kemauan Tuhan, kita terima saja. Tabah, kita harus tabah menerima.”
“Lalu aku bagaimana? Bagaimana melalui hari depan? Tanpa dia apa artinya hidup bagiku?
Hampa, hidupku hampa tanpa dia. Lebih baik aku yang mati.”
“Rela, kita harus rela menerima kenyataan.”
Mereka berdua terkenal sebagai suami isteri yang sangat ideal. Kemana mana selalu bersama, tidak pernah sendiri sendiri. Para suami umumnya tidak gemar shopping, maka jarang melihat suami isteri keluar shopping bersama. Banyak isteri mengeluh, kalau kebetulan shopping bersama, suaminya sering tidak sabar, selalu mendesak agar cepat pulang sambil menunjukan paras masam muram, sangat menjemukan. Kalau ditanya apa pendapatnya mengenai baju yang baru dibeli, jawabnya selalu acuh tak acuh. Tapi lain halnya dengan pasangan Jennifer dan Peter, selalu tampak mesra kemana saja bersama bagaikan anak muda yang sedang berpacaran, sekali pun sudah beranak, bercucu. Sungguh mengagumkan bagi yang melihatnya.
Berdasarkan semangat setia kawan, kami berusaha memberi sokongan moral agar Peter dapat melalui masa gelap dalam kehidupannya.
Sekitar dua bulan kemudian, seorang teman menelponku.
“Terlalu, sangat terlalu,” katanya berkali kali dengan nada marah bergemetaran.
“Siapa yang kau maksud?” Tanyaku.
“Si Peter, siapa lagi?”
“Dia kenapa?”
“Mosok dia kawin lagi!”
“Lha, dia kan sudah menduda, kenapa tidak boleh kawin lagi?”
“Ya, tapi cepat sekali. Isterinya meninggal baru dua bulan, ia sudah terburu buru kawin lagi.
Kurang ajar.”
“Oh iya, baru dua bulan.” Aku mulai menghitung dengan jari. “Kalau lebih dari dua bulan,
apa itu ok?”
“Kurang asem, sama sekali tidak menghormati kenangan isterinya. Ketika isterinya
meninggal kita berusaha menasihatinya agar tidak jatuh dalam lembah kesedihan. Tahunya
baru dua bulan ia sudah kawin lagi. Agaknya ia hanya pura pura sedih, menangis meraung
ketika isterinya meninggal. Dasar laki laki buaya.” Ia mengabaikan gurauku.
“Kalau begitu nasihat kita manjur banget, ya?”Aku mulai melihat segi lucunya.
“Kamu tahu siapa yang ia kawini?”
“Siapa?”
“Perempuan muda seusia anaknya yang bungsu! Gila enggak!”
Ooh, itu rupanya yang membuat temanku jadi gusar. Ia tidak setuju karena Peter kawin
dengan perempuan muda. Aku jadi ingin bertanya, bagaimana kalau ia kawin dengan
perempuan yang sebaya tua dengannya. Apa itu masih salah? Tapi pertanyaan itu tidak aku
ajukan tidak ingin membuatnya bertambah marah.
Masyarakat umum berpendapat, setelah teman hidup meninggal, yang ditinggal perlu hidup murung bersedih bertahun tahun, makin lama makin terhormat, karena menunjukan rasa setia kepada yang pernah mendampingi dalam hidupnya. Sekali pun tidak ada ketentuan yang tegas, misalnya kalau dua bulan itu terlalu cepat, bagaimana dengan dua bulan tambah dua hari. Kalau tiga bulan juga terlalu cepat, bagaimana dengan tiga bulan tambah tiga hari, dan seterusnya. Siapa yang menentukan? Konvensi yang menentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perasaan iri dan takut. Iri karena melihat orang yang baru mengalami kematian isteri koq semudah itu dapat mengecap bahagia. Takut karena terbayang nanti kalau ia mati, suaminya juga akan dengan cepat menggantikannya dengan perempuan muda.
Jarang ada yang berpandangan, bahwa pria yang ditinggalkan isteri ingin cepat mencari ganti justeru karena cintanya kepada isteri yang telah meninggal. Demikian indah cintanya, ia ingin mengalaminya sekali lagi. Bagaikan orang yang pernah merasakan sedapnya sebuah hidangan di rumah makan, senantiasa ingin kembali memesan hidangan itu. Apakah ia menunggu dua bulan atau dua tahun baru kembali, itu tidak masuk dalam rumusan. Yang penting ia kembali karena ingin mengalaminya sekali lagi. Bukankah itu wajar? ***

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding). [Lihat edisi terdahulu]
~Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).
~ Kéba basuang.Kéba berisi. (lihat edisi terdahulu).
~ Masi arepe (Bahasa Dayak Katingan: Mangasi arep eh). Menyayangi diri. (Lihat edisi terdahulu).
~ Télu pain tungku. Tiga kaki tungku. (Lihat edisi terdahulu)
~ Panutung bulan matanandau pambélum. Menyulut (cahaya) pada bulan dan matahari kehidupan. (Lihat edisi terdahulu)
~ Tunjung Nyahu, cahaya kilat petir. (Lihat edisi terdahulu).
~ Mangalanja kilat matanandau. Melomba kilat dan (putaran) matahari. (Lihat edisi terdahulu).
~ Manakir Upun Tangga. Menumiti (dengan keras) pangkal tangga. (Lihat edisi terdahulu).
~ Kabujur (tuntang) katéték auh. Kebenaran tuntas. Dalam masyarakat Dauak dahoeloe, berbohong adalah suatu kehinaan besar. Kata pada masa itu tidak lain dari terjemahan dari tindakanm tindakan adalah alihbasa dari kata-kata. Kabujur katéték auh, dimaksudkan bahwa apa yang dikatakan hanyalah kebenaran dan kejujuran belaka. (Sumber: Damang Basel dari Sabangau).

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK

~ Aluh galumbang hining, pasir dia gitan. Walaupun (deru) gelombang terdengar, (tapi) pasir tiada nampak. Pepatah ini mau mengatakan bahwa berita tentang suatu hal-ikhwal telah tersebar ke mana-mana tapi masih saja tiada berbukti kebenarannya sehingga masih bersifat desas-desus.
~ Tapisah éta bara béhas. Antah terpisah dari beras. Pepatah ini melukiskan bahwa seseorang itu bergaul menurut jenis dirinya. Karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa “dari teman seseorang, kita bisa mengenal apa-siapa orang itu. Dalam bahasa Inggris keadaan ini dikatakan “Burung sejenis akan terbang bersama” (The same kind of bird will fly together).
~ Gantang air arép, éla imbit éka uluh. Gantang milik diri sendiri, jangan dibawa ke tempat orang. Pepatah ini sama artinya dengan pepatah Melayu, “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Atau pepatah orang Poso, Sulawesi, “kalau mau masuk Poso, gantung badikmu di pohon perbatasan”.
~ Amun mikeh buah gita, éla kuman nangka. Kalau takut kena getah, janganlah makan (buah) nangka. Pepatah ini menasehatkan bahwa jika takut menanggung resiko, janganlah lakukan pekerjaan yang berbahaya. Pepatah ini sama dengan pepatah Melayu, “kalau takut dilanda gelombang, jangan berumah di tepi pantai”.

SAJAK Magusig O Bungai *

PULANG
Untuk Leila Chudori
kupilih memang kembali ke tengah kekalutan dan kepapaan
menyerbu sarang macan lapar mengakhiri cinta bayang-bayang
kurasa aku masih turunan maharaja bunu yang pergi dari pantai sangiang

kupilih memang kembali menguji janji, kata dan mengasah kasihsayang
sebab kutahu kebolehan kekuatan naga diuji dalam kecamuk prahara
maka kematian yang pasti, tanpa kedip matanya kutatap tajam-tajam

kekalahan dan kejatuhan sesungguhnya hanya bagi yang tak bangkit kembali
yesus mati di salib golgota
maka aku kembali kepadamu karena kasih tak mati-mati

kumau hidup adalah terjemahannya yang utuh
jadi leila, aku pulang bukan untuk mati
kendati sunyi dan kepapaan jadi rumahku kembali
2014

KEPADA JOHN BAMBA
wajah kota dituju itu sayup-pinggirnya pun belum nampak, angin tak membawa kokok jago pertanda fajar tiba serta segala rupa suara, kita hanya tahu mesti ke sana sesuai peta kendati yang sayup dan jauh hanyalah bayangan lika-liku barangkali serupa pantai kelima
kota dengan wajah telah dipeta itu
adalah kota bersama
bukan hanya untuk yang di depan
atau untuk satu-dua berdiam
yang bergerak tentu saja beranjak
tidak akan tetap di tempat apalagi langkah sudah diayun mendasawarsa ditandai oleh ruparupa getir dan gelak tersimpan di kerut dahi tak terlupakan hati
lampau satu tikungan
ribuan menunggu
tak terbilang yang berjatuhan
sebelum ke bandara hari itu
aku mendengar peringatan waktu
tentang keniscayaan memetakan keberlangsungan
siapa nanti pembawa panji []

DARI SIANTAN

dari siantan seberang sungai bohang
aku melihat ketika kembali datang
langkang pulang betunas
punggur balik bedaun *)
kejatuhan membangkitkan manusia
menjadi dirinya kembali

• Ungkapan Dayak Jelai: ‘’yang mati tumbuh kembali, pohon yang jatuh di lubuk berdaun lagi’’.

SAHEWAN PANARUNG

SAHEWAN PANARUNG — RUANG KEBUDAYAAN HARIAN RADAR SAMPIT
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

Cerpen Drs.Supardi *
SAHUR DI RUMAH KOS

Wah, aku baru saja pulang kuliah ketika matahari menyinari tubuh lunglai. Mahasiswa berbondong-bondong menuju Masjid Unlam. Tak ada tawa mengirang waktu. Aku hempaskan tasku di hamparan masjid. Aku sendiri tak tahu gerangan apa sepulang kuliah kali ini merenung memanjang. Aku buru-buru mengambil wuduk, maksudku ingin salat berjamaah. Capeklah rasanya mengguyur perasaan seusai kuliah filsafat ilmu.
Setelah Salat Ashar di Masjid Unlam, dekat Pascasarjanaku. Teman-temanku hanya mampu sebatas bersalaman. Rasanya tangan mereka lemah tapi masih dibasahi sisa-sisa air wuduk. Aku ikuti bisik-bisik doa menerawang ke angkasa. Sore harinya sekitar pukul empat waktu Banjar. Bulan Ramaan kedua belas masih sembunyi di atas Kota Banjarmasin. Maklum senja belum datang.
Aku masih menyempurnakan puasaku. Tak apalah baru pertama kali aku puasa di kota Banua.Asik memang seperti di kotaku. Nuansa keislaman amat kental. Kucoba membayangkan ketika sewaktu masih duduk di program sarjanaku. Betapa aku kembali merasakan keimananku melambung tinggi. Tak ada beda bunyi suara-suara di Masjid Kota Banjarmasin dengan Kota Jambi. Orang-orang mengagungkan bulan Ramadan dengan penuh tawaduk dan istiqomah.Di mana-mana suara azan berkumandang ramai.
Meskipun aku hanya bisa makan sahur satu malam di kota Banua. Kota yang memiliki sejarah budaya yang kental, keramahan warga banua, peradaban yang tinggi, dan pendidikan yang tertata dengan baik. Sungguh aku tak menemukan ada orang Banua membedakan orang lain. Semuanya dianggap sama di mata mereka. Di sinilah keakraban dan kerukunan mengalir lancar bagaikan aliran Sungai Barito yang indah dan airnya tak pernah terputus.
Aku memang harus mengejar waktu setiap minggu, dan membagi waktu dengan cermat. Maklum seorang pengajar mencari nafkah di Bumi Tambun Bungai ingin menjemput harapan mencapai gelar magister di Kota Banua. Menggapai gelar ini telah lama terpendam di sudut hatiku. Berkali-kali aku mengeluh karena cita-citaku tak kunjung datang.Tapi kali ini Tuhan telah menulis dalam catatan-Nya bahwa aku ditakdirkan-Nya menimba ilmu di kota Banua tahun 2008. “Sudahlah!”, kuusir keluhanku, aku telah positif menjadi mahasiswa magister Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
“Ya, Tuhan! Aku telah sombong di depanmu.” Berkali-kali kukatakan tidak, aku tidak sombong tapi aku telah telanjur mengucapkam ingin mengejar gelar magister.
“Maafkan, Tuhan!”, aku minta ampun pada-Nya setiap usai salatku.
Kupikir apalah gunanya jika aku kuliah hanya mengejar gelar tanpa mengamalkannya. Kusadari tak ada yang mampu mengalahkan Ilmu Tuhan. Tuhan memberikan ilmu padaku hanya secuil.
Tapi ada benar juga semakin tinggi orang menuntut ilmu semakin banyak dia tahu. Tahu bahwa semuanya Tuhan yang menciptakan sesuatu.
“Manusia hanya bisa berikhtiar, yang menimbulkan sesuatu itu adalah Tuhan. Manusia tak mampu menciptakan sesuatu.” Ujar seorang profesor dosen filsafatku.
Jasatku semakin tiada berarti di sisi Tuhan. Aku tak berdaya menantang kehendak Tuhan. Misalnya, mati. Mati itu kalau tidak ada izin Al-Khalik tak mungkin bisa mati. Separah apa pun sakit yang menimpa seseorang kalau belum ada izin Tuhan mustahil bisa mati.
Sombongku telah kuhapus dalam hatiku. Kesombongan bagiku hanya menambah jauh dari Tuhan. Tuhan pun akan mencatat kesombonganku dengan perantara malaikat kesayangan-Nya. Sudah banyak bukti ditunjukkan oleh Tuhan bahwa umat yang sombong akan terkena kemarahan Tuhan. Sejak banjir datang menghancurkan kaum Nabi Nuh hingga sekarang, manusia tetp saja masih menyimpan sifat sombong. Sombong pada gelar yang dimilikinya, sombong pada pangkat yang disandangnya, sombong pada kedudukannya, dan sombong pada harta yang melimpah ruah.
Setiap kali aku berangkat menuju kota Banua. Ada-ada saja dialog dalam mobil teravel. Mereka saling berbagi pengalaman dan bergurau lucu, bahkan ada yang serius. Dialog tentang apa saja. Pak sopir pun ikut terlibat dialog.
“Masya Allah! Mengapa umat sekarang tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa pada masa nabi-nabi?” kata sopir teravelku sambil mengemudi mobilnya dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Sementara para penumpang meliuk-liuk menahan dahaga puasa, Sambil bercerita menghilangkan rasa kantuk setiap perjalanan menuju kota Banua. Seloroh semakin ramai, gonjang-ganjing semakin menjadi-jadi dalam teravel. Tidak sedikit mereka membicarakan persoalan hikmah Puasa Ramadan. Tapi mereka berkerut kening memikirkan tentang penjabat yang gundul hasil puasanya.
“Puasa, ya tinggal puasa. Korupsi jalan terus!” seloroh seorang penumpang sambil senyum tipis. Mengapa ya bisa begitu? Semua terdiam tak ada yang menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba ada pembicaraan ‘tak usah dipikir kerja orang’ nanti kan ada malaikat yang mencatat. Mudah-mudahan malaikat tidak berpihak kepada sang koruptor. Jika malaikat berpihak kepada koruptor kan lebih para lagi.
“ucukan kalau malaikat berpihak kepada kuroptor,” kata penumpang seorang mahasiswa magister hukum.
“Mana mungkin malaikat bisa berpihak kepada sang koruptor,” jawab seoeang mahasiswa magister Manajemen Pendidikan.
“Lho, malaikat kan makhluk Tuhan? Bisa saja dia salah catat,” seloroh seorang mahasiswa magister bahasa.
Perbincangan dalam perjalanan menempuh hampir dua ratus kilometer itu, dalam waktu empat jam semakin menghilangkan rasa kantuk bagi penumpan. Tiga orang mahasiswa yang berbeda latarbelakang pendidikaannya saling adu argumentasi tentang merebaknya korupsi di negeri ini. Aku pun ikut terlibat dalam pembicaraaan itu. Tapi anehnya setelah ada malaikat dunia (disebut KPK= Komisi Pemberantas Korupsi) malah korupsi semakin merajarela, penduduk neraka dunia semakin padat (disebut Bui).
“Aneh, ya sang koruptor tetap menang. . Mereka juga memiliki KPK atau Koruptor Pantang Kalah. Kini penjara bukan saja rumah para preman kuno atau perampok masa lalu. Tapi perampok modern, yang merampok tidak tangung-tanggung juga menghuni penjara.” Ujar seorang mahasiswa manajemen pendidikan.
“Nah, itulah hukum yang harus ditegakkan. Tidak pilih siapa saja jika bersalah tetap dikenakan hukuman. “ Berkomentar mahasiswa magister hukum.
“Tapi sayang, , perampok biasa yang membongkar warung kecil dihukum berat. Kadangkala sering ditembak kakinya oleh polisi. Sementara perampok bermanejemen dengan rapi, pakaian rapi, serta berdasi sering bernego untuk dilepas dari cengkeraman hukuman berat. Jika dilihat hukuman terlalu tidak adil. Para perampok berpakaian rapi itulah yang seharusnya mendapat hukuman yang berat.” Tambah seorang mahasiswa magister Bahasa.
Desir angin AC mobil semakin deras., mobil teravel menuju jembatan Barito perlahan mengikuti napas para penumpang. Kota Banua telah berneon, semerbak bunyi zikir mulai bergema. Para penumpang bersiap-siap hendak turun mendekat warung terdekat.
“Kita ayo!” kataku . Kulepaskan topiku sambil mehgampiri meja warung. Seteguk air putih mengalir dalam kerongkonganku. Menghapus lelah sambil memandang gambar Kabah di dinding ruang warung.
“Sudah cepat saja minum!” kata temanku.
“Ya, Ding.” Jawabku.
“Persoalanb korupsi kita lupakan saja.” Ujar mahasiswa magister hukum. Kami masuk kembali ke dalam mobil teravel menuju agen wisana. Masing-masing kami di antar ke tempat rumah kos.
Di rumah kos amat sederhana ini, tapi terlalu mahal sewanya. Padahal aku dan temanku hanya tidursatu malam dalam seminggu. Ya kupikirkan total satu bukan hanya tidur empat malam. Namun pemilik rumah tidak peduli menginap atau tidak menginap wajib membayar Rp. 500.000, 000 per bulan. Dengan sewa semahal itu sering membuat temanku sewot dan mengeluh.
“Sama saja ongkosnya. Kalau kita menginap di rumah Pak Haji pun satu malam harus bayar Rp.100.000, 00 per malam. Di kamar ini kan sesuka hati kita. Kapan-kapan ke Banjar dalam satu bulan kan tidak bayar lagi.” Aku coba meneduhkan penyelesan temanku.
“Kita kan harus nenbaar bermacam-macam. Ongkos teravel, bayar SPP, fotokopi buku, belum lagi keperluan rumah di Palangka Raya.” Rewel temanku semakin menjadi-jadi.
“Lalu mau apa lagi? Katanya siap mencari ilmu di Program Pascasarjana Unlam.” Aku membantah pembicaraannya.
“Menyesal bukan.Tapi itu lho, masakan tidak bisa kurang sewa rumah. Hana tidur empat malam di sini.” katanya lagi.
“Sudahlah, yang penting kita bisa tidur dan sahur di sini. Untuk apa terlalu dipikirkan.” Kataku. Meski sewotnya berkurang. Tapi malah menggerutu semalam memikir sewa kos.
Aku sandarkan tubuhku di dinding papan triplek sambil memandang wajah temanku. Tangan kiri di atas keningnya. Sepertinya dia memikir sewa kos terlalu mahal.
Hingga waktu sahur tiba dia gelisah. Aku turun ke lantai dua untuk mengambil wuduk untuk salat tahajud. Seusai salat tajaud kuajak dia sahur.
“Ding! Sahurlah. Besok kita kuliah sampai sore. Mata kuliahnya sulit lagi. Kan ada Studi Bahasa Banjar, Linguistik Lanjut, Bahasa Inggris, dan Kemahiran Keterampilan Reseptif.” Sahitku. Dia tak peduli padaku.
“Tidak sesulit memikirkan sewa kos. “ Katanya. Aku tertawa kecil. Kulihat langkahna tidak begitu cepat. Tubuhnya lemasm dan sempoyongan untuk mengusap muka di lantai dua.
Bunyi suara manusia nyaring di mana-mana membangunkan umat Muslim untuk melaksanakan sahur. Bulan Ramadan malam ketiga belas menyinari kota Banua. Indahnya lampu neon yang menghampiri gedung Sultan Suriansyah. Aku coba menanti waktu Subuh dengan berzikir lembut. Aku ingin bermunajat menjelang pagi. Tuhan pasti akan mengintip hamba-Nya yang melaksanakan Salat Subuh. Dia pasti memberi kemudahan bagi hamba-Nya dalam menuntut ilmu.[]

* Penulis seorang pengajar di salah sebuah SMA di Palangka Raya.
BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding). [Lihat edisi terdahulu]
~Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).
~ Kéba basuang.Kéba berisi. (lihat edisi terdahulu).
~ Masi arepe (Bahasa Dayak Katingan: Mangasi arep eh). Menyayangi diri. (Lihat edisi terdahulu).
~ Télu pain tungku. Tiga kaki tungku. (Lihat edisi terdahulu)
~ Panutung bulan matanandau pambélum. Menyulut (cahaya) pada bulan dan matahari kehidupan. (Lihat edisi terdahulu)
~ Tunjung Nyahu, cahaya kilat petir. (Lihat edisi terdahulu).
~ Mangalanja kilat matanandau. Melomba kilat dan (putaran) matahari. (Lihat edisi terdahulu).
~ Manakir Upun Tangga. Menumiti (dengan keras) pangkal tangga. (Lihat edisi terdahulu).
~ Kabujur (tuntang) katéték auh. Kebenaran tuntas. (Lihat edisi terdahulu).
~ Saluh, berubah bentuk karena melakukan suatu kesalahan fatal seperti pelanggaran adat. Misalnya anak mengawini ibu kandungnya seperti dalam kisah Bukit Tangkiling, Piring Malawen, dll. Oleh kekuatan di luar manusia, perbuatan ini lalu dikutuk dengan menjadi si anak tersebut menjadi batu.
Pesan utama dari konsep saluh, sebagai bentuk hukuman sangat keras terhadap kesalahan tidak termaafkan, saya kira adalah tuntutan kepada semua warga masyarakat untuk menghormati adat, moral dan nilai-nilai dominan yang berlaku demi menjaga ketertiban hidup bersama. Saluh merupakan kutukan dari kekuatan di luar manusia dan berlaku pada saat kutukan itu dilakukan. Kutukan oleh manusia, terutama mereka yang lebih tua, seperti dari kakek-nenek, orangtua, saudara tertua, paman-mina (tanté), disebut sapa, (kata kerja: manyapa). Sapa berlakunya tidak serta-merta tapi setelah lewat suatu kurun waktu.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK

~ Kéléh babilas bara babuté. Lebih baik juling daripada buta. Pepatah ini berarti bahwa lebih baik memiliki sesuatu dari pada tidak punya apa-apa.Dekat dengan pepatah ini adalah pepatah Indonesia: Tidak ada rotan, akar pun berguna.
~ Babilém inyéwut baputi, baputi inyéwut babilém. Hitam disebut putih (sedangkan yang), hitam disebut putih. Pepatah ini berarti tindakan seseorang yang memutarbalikkan kenyataan. Tidak jujur.
~Kilau bakatak pénda bangu. Katak di bawah tempurung. Perbandingan yang Menggambarkan bahwa seseorang itu pandangannya sangat picik.

SAJAK TUN RUANG *

SESUNGGUHNYA TAK BANYAK JALAN TERSISA

salah paham penyakit rentan di kampung pulau ini
kendati sama-sama berbahasa lokal atau nasional
sehingga penduduk menjadi asing dengan sesama
apalagi dengan para petinggi – para raja dan pangeran republik

kerukunan dan saling mengerti terjalin mengakrabkan
apabila menggunakan bahasa baru yaitu dusta
serta segala yang dahulu dipantangkan adat
orang-orang menyebutnya kehidupan modern

olehnya republik tak lagi zamani
sedangkan laparku, laparmu dan tangis anak kita
bangkai-bangkai hidup yang lalu lalang di antara mobil-mobil terkini
buah pembangunan mendasawarsa terpancang di tanda jasa para penguasa
meninggalkan tak seberapa jalan tersisa untuk kita mendirikan republik kembali

berada kembali di kampung-kampung pulau ini
di mana dusta jadi bahasa pengantar
menjadi manusia berbahasa manusia
adalah keinginan yang tetap membakar
entah berapa kali aku ingin menyapa orang papasan
terhalang karena tak tahu bahasa apa yang digunakan

2014.

1013

HALAMAN MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

1013
Oleh Kusni Sulang
Tidak mengherankan jika KPK kembali datang ke Kalimantan Tengah (Kalteng), karena Kalteng, menurut catatan HuMa, merupakan provinsi yang konflik lahannya paling banyak di seluruh Indonesia. Kemarakan konflik agraria yang diiringi oleh maraknya kejahatan korupsi oleh penyelenggara Negara diperkuat oleh keterangan Deputi Pengawasan Internal dan Pelaporan Masyarakat (PIPM) KPK, Ary Widyatmoko yang mengatakan bahwa “Untuk Kalteng kita terima laporan 1013”, walau pun hanya sekitar “30-40 persen bisa ditindaklanjuti dan sebagian kasus kita supervisi.” (Radar Sampit, 19 November 2014). Tigapuluh sampai 40 persen dari 1013 laporan bukanlah jumlah kecil. Dari Sampit, sebagai kabupaten dengan konflik lahan termarak di Kalteng, KPK membawa enam kardus dokumen, terfokus pada persoalan tambang dan obral perizinan.
Berkembangnya perusahaan tambang di Kotim dikarenakan melalui perusahaan tambang itu (tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya pada lingkungan dan kehidupan penduduk) pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan. Sementara yang didapat dari perkebunan kelapa sawit tidak secepat dibandingkan perolehan dari tambang. Oleh karena itu terjadilah izin tumpang-tindih. Lahan yang telah ditanam oleh perkebunan diberikan kepada perusahaan tambang (data-datanya lihat edisi Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Edisi Tambang). Kebijakan begini menyemai benih konflik antara perusahaan dengan perusahaan. Obral perizinan begini berakar dari pola pikir dan mentalitas pedagang primer dan jalan pintas serta kontaminasi virus tebaran “uang sang raja”, yang dominan di kalangan penyelenggara Negara sebagai pemberi izin. Dilihat dari segi penyelenggaraan Negara, tentu saja praktek begini bukanlah praktek penyelenggaraan Negara yang bersih dan baik, sebaliknya ia merupakan wujud dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh praktek begini, tidak mengherankan seorang bupati menjelang pemilukada 2015, menjanjikan akan memberikan mobil kepada kepaladesa-kepaladesa kabupatennya, diajak “berwisata” atas nama “studi banding” dan “bimbingan tekhnis” ke Bali, Batam dan Singapura. Praktek-praktek begini tidak lain dari “pembelian” suara menjelang pilkada. Sementara masalah pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang dan strategis bagi daerah tidak jadi pengutamaan.
Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) begini akan tetap berlangsung jika pengawasan oleh yang menyebut diri wakil rakyat (bahkan terlibat) dan pengawasan masyarakat lemah. Daerah akan makin terkuras dan bergerak ke belakang dengan kemajuan semu, apabila para pemilih terlena dan terbujuk oleh “janji-janji” dan “pembelian suara terselubung” menjelang pilkada sehingga si petahana terpilih kembali. Menggolput sampai 70-80 persen dalam pilkada dan pileg, akan jauh lebih baik daripada memberikan suara pada penjual daerah Kemudian 70-80 persen suara ini mengorganisasi diri untuk menjadi subyek dalam kehidupan berbangsa, bernegeri dan bernegara. Pemenang pilkada dengan hanya 20-30 persen suara dari seluruh pemilih, keabsahannya patut dipertanyakan. Kemudian akan adakah anggota DPR yang terpilih jika terjadi golput dengan jumlah demikian? Boleh jadi cara ini merupakan jalan menuju perbaikan. Tapi syaratnya diperlukan kesadaran politik dan pengorganisasian diri yang demokratik. Rakyat niscaya kuat dan menjadi subyek, bukan obyek, lebih-lebih tidak sebagai pedagang penjual suara yang berdampak jauh hingga ke anak-cucu dan sangat memilukan. Pemilih patut menghargai diri sendiri, niscaya menjadi pemilih dan warganegara yang bermartabat. Hadirnya penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan tidak terlepas dari tanggungjawab warganegara, terutama pemilih yang memerosotkan diri menjadi pedagang kelontong suara. Hadirnya KPK dengan membawa 1013 laporan tipikor dan memboyong 6 kardus dokumen dari Kotim saja, menggambarkan keadaan penyelenggaraan Negara dan hasilnya di Kotim dan Kalteng. Lukisan ini tentu berbeda dengan gambaran BPS dan petinggi-petinggi Kalteng, berbeda dengan keadaan nyata di lapangan yaitu kesenjangan dan marjinalisasi, akumulasi pemilikan alat-alat produksi utama yaitu tanah, kelas menengah yang lepas dari produksi tapi lebih mendekati kapitalis birokrat, pendidikan yang terabaikan sekalipun slogan yang dipekikkan selalu adalah “Kalteng Harati”.
Sepulang dari kunjungan ke Tiongkok, Presiden Jokowi mengatakan majunya Tiongkok disebabkan oleh adanya tiga faktor kunci yaitu: (1). “Adanya satu Partai yang bersatu sehingga bisa menatap arah yang sama. (2}.Memiliki gagasan besar, rencana besar, dan memiliki memimpi besar. (3). membangun infrastruktur guna mempersiapkan konektivitas antarkota dan antarprovinsi.” (http://www.antaranews.com/berita/465383/presiden-jokowi-ungkap-tiga-kunci-kesuksesan-tiongkok).
Barangkali Jokowi lupa bahwa di atas segalanya kemajuan Tiongkok tidak terlepas dari investasi sumber daya manusia yang berdaya. Investasi sumber daya manusia yang berdaya dan bermutu ini disiapkan oleh pendiri-pendiri RRT jauh sebelum RRT diproklamirkan pada 1 Oktober 1949. Sumberdaya manusia yang berdaya dan bermutu tidak bisa didapat dari lembaga-lembaga pendidikan yang berdagang nilai dan ijazah serta korup. Dengan adanya sumberdaya manusia yang berdaya dan bermutu, maka kemungkinan adanya warganegara sebagai subyek yang bermartabat dan bermutu, menjadi lebih besar. Sekarang kita sedang menghadapi benteng terakhir para kriminal yaitu pengadilan, pendidikan dan kebudayaan. Pemersihan koruptor atau para kriminal oleh KPK hanya langkah awal untuk adanya RI yang betul-betul republikan dan berkeindonesiaan. Konsolidasinya dan lebih menentukan adalah apa dilakukan oleh sumberdaya manusia yang berdaya dan bermutu serta yang republikan dan berkeindonesiaan yang sadar politik dan terorganisasi. Untuk menimbulkan efek jera, koruptor patut dihukum seberat-beratnya, termasuk pencabutan hak politiknya. Nama-nama mereka patut diumumkan. Terimakasih kepada KPK yang sudah mulai bekerja di Kalteng.[]
MODAL ASING DAN NEOKOLONIALISME
Sampai kapan Indonesia bergantung terus kepada “modal asing”? Di jaman kolonialisme, bangsa kita dihisap oleh kapital asing. Sekarang pun, di jaman Indonesia merdeka, modal asing masih terus menghisap ekonomi nasional kita. Lantas, apa yang sudah berubah?
Kolonialisme, kata Bung Karno, justru menjadi jembatan bagi modal asing untuk jengkelitan di atas bumi Indonesia. Lalu, dengan mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia, mereka memperbesar diri dan terus beranak-pinak. Sementara rejeki rakyat Indonesia kocar-kacir karenanya.
Bung Hatta tidak ketinggalan memperingatkan bahaya “ketergantungan” terhadap modal asing. Katanya, kalau kapital didatangkan dari luar, maka tampuk produksi akan dipegang oleh orang luaran. Hal itu akan berbahaya: pemodal asing akan dengan leluasa mengangkut keuntungan dari bumi kita. Sebab, logika modal adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Gagasan dua tokoh pendiri bangsa ini—juga para pendiri bangsa lainnya—menjadi dasar perumusan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 jelas mengisyaratkan pengelolaan sumber daya ekonomi mesti dikontrol oleh negara untuk memastikan keuntungannya bisa memakmurkan rakyat.
Anehnya, sejak jaman orde baru hingga sekarang, tidak satupun rejim yang menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 itu. Pemerintah sejak saat itu sangat patuh dan menghamba kepada modal asing. Di akhir kekuasaan Soekarno, lahir produk hukum yang menaungi kepentingan modal asing: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
Lalu, di puncak kejayaan rejim orde baru, pada tahun 1994, seiring dengan tuntutan perluasan modal asing, dikeluarkan PP No 20/1994. Sejak itu, modal asing dibolehkan mengambil posisi dominan dalam perekonomian Indonesia.
Kemudian, pada tahun 2007, di era pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.
Modal asing pun menggurita menguasai ekonomi nasional. Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar.
Kehadiran modal asing juga memicu perampasan tanah rakyat. Tidak jarang, aksi perampasan tanah rakyat disertai kekerasan. Banyak rakyat kita yang menjadi korban di tangan aparat yang menjadi “centeng” pemilik modal. Itulah yang terjadi di Mesuji (Lampung), Bima (NTB), Tiaka (Sulteng), Papua, Sumetera Selatan dan berbagai tempat lain di Indonesia.
Modal asing juga gagal mengangkat ekonomi nasional. Pemerintah dan sejumlah ekonom pro-neoliberal menyakini, kehadiran investasi asing akan membantu pembangunan industri di dalam negeri. Yang terjadi justru sebaliknya: sebagian besar industri dalam negeri gulung tikar akibat tidak bisa bersaing dengan modal asing. Juga, atas tekanan modal asing, sejumlah BUMN strategis kita berpindah tangan kepada pemilik modal asing.
Kita tidak anti terhadap bantuan asing. Setiap bantuan ekonomi yang diterima tidak boleh disertai syarat-syarat yang merugikan: tidak boleh mendikte kita secara ekonomi dan politik. Justru, jika ada bantuan dari pihak luar, negara harus aktif untuk mengkoordinasikan dan mengarahkannya guna membiayai sektor-sektor ekonomi yang prioritas.
Begitu juga dengan investasi asing, hanya diperbolehkan di sektor-sektor yang tidak strategis dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Itupun harus dikontrol dan diarahkan oleh pemerintah. Kehadiran modal asing itu harus menghormati kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia.[ http://berdikarionline.com/editorial/20120105/modal-asing-dan-neokolonialisme.html ].

MENCARI K0NTRADIKSI POKOK KONFLIK LAHAN
Catatan Andriani S. Kusni

Maraknya sengketa agraria di Kalimantan Tengah, telah menarik perhatian Minggu DëTAK Palangka Raya, dan membuat Mingguan tersebut menurunkan serangkaian tulisan di bawah tema utama “Mencari Solusi Atasi Konflik Investasi” dalam edisinya No.224/VII, 17-23 November 2014. Dalam mengantar pembahasan tema tersebut, Indra Matbun menulis:
“Iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan dalam beberapa tahun terakhir ini dinilai cukup pesat. Di tengah kepesatannya, juga muncul bermacam persoalan investasi yang bergesekan dengan masyarakat lokal, salah satunya adalah konflik sengketa lahan, di mana terjadi saling kkalim lahan antara pihak investor dengan masyarakat hukum adat di beberapa kawasan perizinan investasi.
Yang menjadi pertanyaan kita, apakah konflik-konflik ini bermuara dari kepala daerah yang notabene si pemberi izin investasi atau faktor kesengajaan pihak investor menabrak aturan sehingga menjadi carut-marut atau tidak beraturan? Faktanya tanah hukum adat (barangkali yang dimaksud DëTAK, tanah masyarakat hukum adat, karena apakah ada tanah hukum adat? –ASK) masih kurang mendapat pengakuan yang absolut di negeri ini, kendati secara aturan perundang-undangan dinyatakan sudah jelas.
Konflik tidak pernah tuntas bila tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Apalagi kontrol investasi yang berkolaborasi dengan kepentingan politik, maka diyakini akan mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan.
Yang jelas dalam sengketa lahan ini jangan sampai terjadi ketidakpastian hukum yang berpotensi negatif. Untuk itu perlu adanya keberanian dan ketegasan kepala daerah dalam mengakomodir penyelesaian”.
Investasi di Indonesia pasti akan terus berlangsung. Presiden baru terpilih Jokowi melalui pidatonya di konfrensi APEC baru-baru ini secara lugas mengundang para investor ke negeri ini. Negeri mana pun tidak terkecuali Eropa Barat, RRT, dan lain-lain memerlukan investor. Masalahnya tidak terletak pada pada investor dan investasi tapi pada politik investasi yang diterapkan oleh penyelenggara Negara. Apakah penyelenggara Negara yang memberi izin invstasi dikendalikan oleh investor ataukah penyelenggara Negara yang mengatur dan mengendalikan investor. Oleh nilai dominan yang mengendalikan pola pikir dan mentalitas, terutama semenjak Orde Baru adalah “uang sang raja” maka di negeri ini yang terjadi adalah penyelenggara Negara yang memberi izin berkolusi dengan investor untuk meraup fulus sebesar mungkin. Melalui kolusi demikian maka investor mengendalikan penyelenggara Negara dan kehadiran investor memungkinkan korupsi terus berlangsung, investor makin bertindak semena-menaahan karena dibeking oleh kolusinyanya, yaitu penyelenggara Negara. Pola pikir dan mentalitas yang dikendalikan oleh nilai dominan demikian, sekaligus membuat penyelenggara Negara bertindak sebagai pedagang primer yang menjual sumber daya alam Kalteng tanpa berpikir jauh. Sehingga akibatnya menurut penelitian Dr. Purwanto dan Cornelis Ley et.al dari Gadjah Mada (2004), lahan garapan dari daerah seluas 1,5 X Pulau Jawa ini tersisa hanya 20 persen. Padahal lahan, tanah adalah alat produksi utama masyarakat Kalteng. Pemusatan penguasaan alat produn koksi utama ini membuat kesenjangan dan marjinalisasi makin menjadi. Sementara Bung Karno sejak lama mengingatkan bahwa “perut tidak bisa menunggu”. Tidak terelakkan bahwa keadaaan demikian melahirkan konflik agraria atau konflik lahan, bukan konflik investasi. Sebab mengatakan konflik lahan atau konflik agraria sebagai konflik investasi, mengesankan kita tidak memerlukan investasi.
Ketika warga masyarakat (hukum) adat kehilangan alat produksi utamanya yaitu tanah, yang tumbuh berkembang adalah budaya kemiskinan dan kemiskinan budaya. Dengan budaya demikianlah mereka menghadapi lawan yang sangat kuat yaitu penyelenggara Negara (termasuk polisi dan tentara) dan kolusinya yaitu investor. Imbangan kekuatan antara dua pihak utama yang berkonflik sangat tidak seimbang. Perundingan antara dua kekuatan yang tidak seimbang, tidak pernah menghasilkan keputusan yang adil. Yang lemah, apalagi tidak terorganisasi, tidak memiliki kesadaran selamanya akan menjadi obyek yang diperlakukan sekehendak hati.
Bagaimana jalan keluar atau cara untuk mengatasi konflik lahan ini?
Konflik tidak lain dari suatu kontradiksi. Dalam kontradiksi terdapat kontradiksi pokok dan yang tidak pokok. Untuk menangani suatu kontradiksi, pertama-tama kontradiksi pokoknya harus ditangani. Dalam kontradiksi pokok ada unsur yang berhegemoni, yang menentukan perkembangan kontradiksi, dan unsur lain, lawannya adalah unsur yang didominasi. Dalam konflik lahan unsur kedua yang didominasi ini adalah warga masyarakat (hukum) adat. Hubungan antara yang didominasi dan mendominasi ini secara hakiki bersifat antagonis, sulit dikompromikan. Sehingga solusinya unsur yang berhegemoni patut dirobah. Setelah perobahan terjadi pada unsur pokok kontradiksi, yang berhegemoni, baru pada saat itu penyelesaian mendasar akan ada. Barangkali yang dimaksudkan dengan perobahan oleh warganegara Republik ini pada saat pemilu adalah perobahan pada unsur dominan pada kontradiksi pokok yaitu penyelenggara Negara. Dalam istilah yang lebih ekstrim “Putus satu generasi”.Perobahan politik pada pemegang penyelenggaraan Negara merupakan unsur kunci bagi penyesalaian konflik atau kontradiksi .
Untuk bisa melakukan perubahan unsur yang didominasi perlu kuat sehingga daya tawar mereka dalam keadaan apa pun, termasuk dalam perundingan, mau tidak mau diperhitungkan. Sebab politik sebenarnya tidak lain dari masalah imbangan kekuatan. Selama imbangan kekuatan antara unsur yang berhegemoni dan yang didominasi pincang, mengharapkan terjadinya perubahan maju ibarat orang menggantang asap. Negara di negeri ini sekarang, ini tidak pernah menggelarkan karpet merah untuk rakyatnya. Negara yang didominasi oleh para kolutor, koruptor dan pedagang primer dengan pola pikir dan mentalitas instanisme, tidak pernah menjadi orang budiman. Keberanian dan ketegasan merakyat yang diharapkan dari kepala daerah, tidak akan ada jika faktor yang didominasi lemah dan tidak berdaya seperti halnya masyarakat adat Dayak Kalteng hari ini. Ketika masyarakat adat masih lemah, cerai-berai, tak tertata, terkooptasi, tidak bebas, yang akan terjadi adalah kesenjangan yang semena-semena dan kian mengangga, laju marjinalisasi makin kencang.
Narasumber DëTAK untuk edisi konflik agraria, nampak tidak mengetengahkan solusi mendasar , bahkan ada yang Nampak cuci-tangan. Barangkali pandangan-pandangan demikian cerminan dari keadaan masyarakat Kalteng hari ini. Keadaan sosial menentukan pikiran manusia. Dalam keadaan begini, the hidden leaders (pemimpin yang tak nampak) bisa sangat berperan. Siapa pun yang berkamauan baik untuk menyelesaikan konflik agrarian di Kalteng, niscaya pertama-tama mengetahui kontradiksi pokok hal-ikhwal sebelum menyusun kekuatan imbangan benih dari counter power (kekuatan tandingan). []

SEKALI LAGI TENTANG PENGUMBARAN IZIN

HALAMAN MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Sekali Lagi Tentang Pengumbaran Izin
Oleh Kusni Sulang
Yang saya maksudkan dengan izin di sini adalah izin berusaha bagi perusahaan besar swasta (PBS).
Menurut data HuMa (pernah disiarkan dalam Halaman Masyarakat Adat Harian ini), Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka konflik agraria tertinggi di Indonesia. Sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan salah satu kabupaten dengan konflik paling marak. Data HuMa ini kemudian digarisawahi oleh 1013 pengaduan dari Kalteng ke KPK.
Oleh karena maraknya konflik di provinsi ini dan pengumbaran izin, KPK bulan lalu, akhirnya datang ke Kalteng bertemu dengan banyak pihak mengumpulkan informasi melengkapi data-data yang sudah dimiliki.” KPK membidik para kepala daerah terkait dugaan jual-beli izin tambang dan kebun, diprioritaskan di Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara” (http://sinarharapan.co/news /read /140328191 /Izin-Pertambangan-Bakal-Menjerat-Banyak-Kepala-Daerah
Di awal tahun ini, orang pertama kabupaten dengan konflik tertinggi ini, pernah mengatakan bahwa tahun ini konflik-konflik tersebut akan dituntaskan penyelesaiannya. Tapi sampai dengan kedatangan kembali KPK di Kalteng, termasuk ke Kotim, janji tersebut belum tunai. Malah berkembang dengan terjadinya konflik antara perusahaan besar swasta (PBS) dengan PBS lainna disebabkan oleh di atas lahan perkebunan ang sudah ditanam diberikan izin kepada perusahaan tambang. Oleh pemberian izin tumpangtindih begini maka skala konflik bukan mengecil tapi melebar dan meluas. Nyala pertikaian bukan kian meredup apalagi padam, sebagaimana dijanjikan (janji politisi yang asal omong tanpa menghitung makna dan dampak janji), sebaliknya menjadi kian marak.
Izin ini diberikan dengan perhitungan bahwa perusahaan tambang bisa memberikan hasil lebih cepat untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan perkebunan. Peningkatan PAD di satu sisi, akan menjadi modal politik dan finansial dalam menghadapi pilkada seperti janji memberikan mobil kepada semua kepala desa (kades), atas nama melakukan bimbingan tekhnis mengirim kades ke Batam lalu ke Singapura –bentuk terselubung dari persiapan membeli suara dalam pilada 2015. Rombongan lain ke Bali.
Keadaan di atas menampakkan bahwa pengumbaran izin merupakan salah satu sumber konflik agraria yang berkepanjangan. Data-data tersebut juga mengatakan bahwa konflik agraria jadinya diciptakan bahkan dipelihara oleh penyelenggara Negara sebagai pemberi izin. Adanya konflik agraria merupakan sumber penghasilan, modal politik dan finansial bagi kegiatan politik.
Disebut modal politik dan finansial karena seperti dikatakan oleh praktisi hukum Pontianak, Tamsil Syoekoer “sudah jadi rahasia umum, investor yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan, mesti jadi sapi perah oknum kepala daerah. Dari seluruh tahapan administrasi perizinan, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, apabila investor mau menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada oknum kelapa daerah.” Pernyataan Tamsil ini diucapkan ketika menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen di Palembang, Rabu (26/3). Zukarnaen, menegaskan kepala daerah akan diproses hukum, jika terbukti melakukan jual beli izin tambang dan perkebunan, dan atau menerima setoran upeti dari investor selama kepengurusan IzinUsaha Pertambangan dan Izin Usaha Perkebunan. Sementara menurut Tamsil, untuk sebuah izin pertambangan dan perkebunan hingga siap beroperasi uang suap yang diberikan minimal Rp 3 milyar hingga Rp 10-an milyar. Selain kepada kepala daerah, suap diberikan kepada oknum di Badan Pertanahan Nasional, polisi, jaksa, TNI, hingga preman, agar bisnis tetap jalan sesuai harapan.( http://sinarharapan.co/news /read /140328191 /Izin-Pertambangan-Bakal-Menjerat-Banyak-Kepala-Daerah)-
Konflik akan menjadi kian meruncing dan bisa berkembang jauh apabila PBS mengundang aparat Negara (polisi dan tentara) atas nama “melindungi obek vital”. Saya katakan “kian meruncing dan berkembang jauh” karena seperti dikatakan oleh Damang Basel dari Sabangau dalam kelas belajar adat dan hukum adat Dayak PT Makin Group di Baronang Miri , Kotim, 11 November 2014 lalu: “Apabila masyarakat sudah sampai pada batas kesabarannya, polisi dan tentara pun tidak akan menakutkan mereka. Mereka akan menyerbu aparat Negara yang melindungi PBS tersebut. Contohnya diperlihatkan oleh Tragedi Sampit tahun 2000-2001”. Jika hal ini terjadi maka konflik berdarah tidak terhindarkan. Kalau pun konflik berdarah berakhir, yang masih tersisa dan tidak terhapuskan adalah dendam generatif. Penanggungjawab utama jika hal demikian terjadi tidak lain si pengumbar izin yaitu kepala daerah. Jika demikian, salahkah pengumbaran izin sama dengan bermain api tanpa memperhitungkan kemungkinan malapetaka yang ditimbulkannya? Malapetaka berdarah (sudah terjadi) karena egoisme tak terkendali. Karena penyelenggara Negara, terutama orang pertamanya, berpola pikir dan mentalitas pedagang, jika meminjam istilah mantan Presiden JB Habibie. “Bermental calo”, ujar seorang sopir taksi Palangka Raya-Sampit. Egoisme tak terkendali membuat orang malas berpikir. “Orangnya sih ada, yang mikir tidak ada” jika meminjam kata-kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim, Putu Sudarsana. Kata-kata ini melukiskan betapa dominannya instanisme atau jalan pintas dalam masyarakat dan birokrasi negeri ini.
Penanggungjawab lainnya adalah pemilih. Para pemilih turut bertanggungjawab karena telah memilih calon bermental calo itu tanpa memikirkan akibat-akibatnya lebih jauh dan sangat merusak sekedar untuk mendapatkan uang tunai 50-250 rupiah yang mungkin sudah habis dibelanjakan dalam sehari. Merusak bukan hanya untuk hari ini tetapi berakibat sampai ke angkatan berikut. Penanggungjawab lain adalah partai politik yang korumpu.
Sekiranya masyarakat adat dan kelembagaan adat kuat dan betul-betul beradat, barangkali ia bisa menjadi patner sosial dalam sistem tripartit dalam hal pemberian izin usaha.. Seandainya demikian, maka Free (Bebas), Prior (Diutamakan, Didahulukan) Informed [Dijelaskan], Consent [Kesetujuan] (FPIC).prinsip yang ditetapkan oleh United Nation Declaration on the Rights of Indigineous People (UNDRIP) bisa terlaksana dan dilaksanakan. Apabila prinsip FPIC ini dilaksanakan maka konflik agraria paling tidak diminimkan skala kejadiannya. Masalahnya bagi Kalteng terletak pada masyarakat (hukum) adat sangat lemah dan belum mempunyai syarat untuk menjadi patner sosial karena terkooptasi. Karena itu menata, mengembalikan masyarakat (hukum) adat pada kedudukan independen kembali, memperkuat dan memberdayakannya antara lain melalui kelasbelajar-kelasbelajar merupakan pekerjaan mendesak. Berharap pada masyarakat (hukum) adat sebagai patner sosial, kiranya jauh lebih dekat jangkauannya dan praktis daripada berharap pada adanya sarikat buruh, sarikat tani dan sarikat pekerja lainnya yang diorganisir oleh buruh, tani dan para pekerja itu sendiri, bukan rekayasa. []

Apa Itu Prinsip FPIC

FPIC merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris Free (Bebas), Prior (Diutamakan, Didahulukan) Informed (Dijelaskan), Consent (Kesetujuan). FPIC disusun sebagai bagian dari UNDRIP. FPIC sebagai landasan dari semua proses-proses kebijakan terkait Masyarakat Adat . Suatu penjabaran hak Masyarakat Adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada tanah mereka.
Pelaksanaannya di tingkat komunitas mendapatkan respon baik dalam kebijakan lembaga-lembaga internasional. Asian Development Bank (ADB, Bank Pembangunan Asia) dan IFC sebagai lembaga Keuangan Internasional dan UNREDD sebagai lembaga REDD+ yang dibentuk oleh tiga intitusi PBB (FAO, UNDP dan UNEP), telah menyusun lebijakan mengenai FPIC terkait Masyarakat Adat dan bagaimana mengimplemenatasikannya. AMAN terlibat dalam forum-forum kebijakan di UNREDD, sebagai peninjau penuh dengan hak bicara, mewakili Masyarakat Adat Asia.
FPIC merupakan penyepakatan Masyarakat Adat yang diberikan sesuai dengan hukum dan praktek-praktek adat. Mungkin saja ada beberapa orang anggota komunitas Masyarakat Adat yang berbeda pendapat, namun keputusan harus tetap berdasarkan adat yang berlaku, apabila dalam tahap membuat keputusan awal saja sudah mengakibatkan konflik dalam Masyarakat Adat, maka rencana kegiatan tersebut layak untuk ditolak. Hal ini didasari p0emikiran, bila pada awalnya saja sudah menimbulkan konflik, maka bila rencana dilanjutkan, maka konflik akan semakin meluas, dan masyarakat adat kembali menjadi korban. Penolakan yang diambil sebagai keputusan merupakan hak Masyarakat Adat yang harus dihormati. Setelahnya tidak boleh ada upaya membujuk dan merayu sehingga menimbulkan perpecahan dalam Masyarakat Adat.
Mengapa FPIC Begitu Penting?
Biasanya, skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada Masyarakat Adat tanpa konsultasi m partisipasi atau perundingan – tanpa penghormatan terhadap hak-hak mereka. Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hutan mereka ditebang, tanah-tanah mereka ditambang, lembah-lembah mereka kebanjiran, kawasan berburu mereka dipagari, ladang mereka diduduki, lembaga adat mereka dihina. Semuanya berlangsung tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasinya dalam proses tersebut, dan seringkali tanpa mereka rasakan atau mereka ketahui apa manfaatnya bagi mereka. Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, atau dipaksa meninggalkan tanah-tanah mereka dan ‘dilatih-kembali’ untuk melayani kebutuhan masyarakat nasional, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan utama mereka sendiri. Umumnya , ini mengakibatkan mereka akhirnya menjadi lebih miskin dan jauh lebih menderita daripada sebelumnya.
Cara-cara penerapan FPIC yang benar harus menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut. FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini bermakna menghargai hak-hak komunitas Masyarakat Adat atas wilayah-wilayah mereka dan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan di atasnya. Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya dapat dilanjutkan ketika dan jika Masyarakat Adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan bermanfaat bagi mereka. Artinya bahwa semua bentuk pembangunan yang hanya membahayakan mereka tidak boleh diteruskan karena masyarakat akan menokaknya.(Sumber: “Panduan Praktis Untuk Masyarakat Adat Dalam Perjuangan. Perlindungan Masyarakat Adat & REDD”, AMAN Kalimantan Tengah-TIFA, 2012, 36-39).

Manipulator Prinsip FPIC
Siapa saja yang dapat melakukan manipulasi prinsip FPIC?
Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi:
• Manipulasi oleh komunitas itu sendiri: Oleh perwakilan komunitas, struktur adat, dan kelompok kepentingan lainnya di dalam komunitas yang terutama merugikan kelompok-kelompok paling rentan di dalam komunitas, seperti perempuan dan kelompok pemuda.
• Manipulasi oleh pihak investor: melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu di dalam komunitas, memberikan informasi yang menyesatkan bagi komunitas, manipulasi tentang luasan tanah dan hutan.
• Manipulasi oleh pemerintah: penafsiran sepihak tentang hukum, pendekatan diam-diam dengan perusahaan, pembuatan kebijakan (perda) yang sepihak, penetapan tata batas tanpa persetujuan komunitas.
Bagaimana menghindari manipulasi para pihak itu?
• Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh komunitas: perwakilan komunitas harus berbentuk sekelompok orang atau lembaga yang merepresntasikan berbagai kelompok sosial di dalam komunitas; mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh anggota komunitas; harus ada proses pelaporan dan umpan balik untuk setiap tahapan perundingan oleh perwakilan kepada seluruh anggota komunitas; wewenang perwakilan hanya terbatas mpada menyampaikan apa yang menjadi keputusan komunitas; seluruh proses ini sebaiknya didokumentasikan.
• Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh investor: masyarakat harus mencari, mempelajari dan memahami tentang rencana investasi, peta lokasi, ijin perusahaan, AMDAL, manajemen perusahaan, prosedur yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan, dan standar-standar sosial, ekonomi dan lingkun gan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Setiap tahapan proses negosiasi harus didokumentasikan dan ditandatangani pihak-pihak yang berunding.
Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah: masyarakat harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat dengan bantuan Ormas, LSM harus menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan melakukan pemetaaan, partisipatif atas wilayah-wilayah adat masyarakat, masyarakat juga harus terlibat dalam proses dan pengukuhan tata batas kawasan hutan. (Sumber: “Panduan Praktis Untuk Masyarakat Adat Dalam Perjuangan. Perlindungan Masyarakat Adat & REDD”, AMAN Kalimantan Tengah-TIFA, 2012, 36-39).
UNDRIP dan FPIC
UNDRIP merupakan singkatan dari United Nation Declaration on the Rights of Indigineous People. Dalam bahasa Indonesia berarti Deklrarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
UNDRIP telah diadopsi oleh General Aseembly Resolution 61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada tanggal 13 September 2007. Dengan demikian UNDRIP menjadi acuan dalam hal yang berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat Adat bagi negara anggota PBB.(Termasuk Indonesia -Red.).
Merupakan salah satu standar minimal untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) Masyarakat Adat, member penegasan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting, adalah hak atas menentukan nasib-sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior and informed, consent (FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani UNDRIP, sehingga, Hak-Hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam Deklrarasi ini mengikat Indonesia secara moral untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia. Dengan demikian, UNDRIP merupakan salah satu alat bagi Masyarakat Adat di Indonesia untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengakui, menghormati dan memenuhi Hak-Hak Masyarakat Adat.

Apa Isi UNDRIP?
Deklarasi PBB ini memuat 24 paragraf pembukaan dan 46 pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak azasi internasional Masyarakat Adat. Di antara isi Deklarasi ini yang penting adalah diakuinya hak-hak Masyarakat Adat: hak untuk mendefinisikan diri sendiri sebagai sebagai Masyarakat Adat; hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya; hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui tanpa paksaan atas segala macam kegiatan pembangunan di tnah dan wilayah mereka; dan hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM lainnya.
Deklarasi ini juga bersifat khusus karena berbicara tentang hak bersama (kolektif).Hal ini penting bagi Masyarakat Adat karena sebagian besar aspek dalam kehidupan Masyarakat Adat dilakukan secara bersama-sama, khususnya mengenai tanah dan suber daya alam.
Bagian Pembukaan berisi 24 alinea. Berisi tentang pengakuan bahwa ketidakadilan di masa lalu terhadap MA termasuk, penjajahan; menegaskan kesetaraan Masyarakat Adat dengan yang lain dan pentingnya memajukan dan menghormati hak-hak yang melekat pada Masyarakat Adat. Mengakui pula bahwa penghormatan pengetahuan Masyarakat Adat berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.
Bagian Operasional berisi 46 pasal. Bagian ini berisi pasal-lasal yang merangkum hak-hak Masyarakat Adat yang diakui oleh PBB (Sumber: “Panduan Praktis Untuk Masyarakat Adat Dalam Perjuangan. Perlindungan Masyarakat Adat & REDD”, AMAN Kalteng-TIFA, 2012, 26-28).
Undrip Di Wilayah Hukum Indonesia

Apakah UNDRIP dapat digunakan di Wialayah Indonesia?
Indonesia merupakan negara anggota PBB dan salah satu negara yang menandatangani naskah UNDRIP, dengan demikian, UNDRIP sebagai instrumen internasional yang mkengikat secara moral bagi Indonesia untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat di wilayah hukum Indonesia untuk mengakui, menghormati dan memenuhi.
Artinya UNDRIP dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan/memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di wilayah hukum Indonesia.

Apa hubungan antara Hak Masyarakat Adat dan UNDRIP?
Hukum internasional mengakui bahwa hak masyarakat adat tidak tergantung pada hukum suatu Negara karena hak mereka berasal dari hukum dan kebiasaan mereka sendiri. Ini karena hak asasi manusia dianggap hak bawaan dan bukan merupakan pembefrian suatu pemerintahan.
Masyarakat Adat memiliki hak asasi karena Masyarakat Adat adalah umat manusia bukan karena Negara mengakui kita atau mengakui hak kita.

Apa kata UNDRIP tentang hubungan antara Negara dan Masyarakat Adat?
UNDRIP mensyaratkan ada komunitas masyarakat adat dengan hak kolektif. Berpijak atas asumsi dasar bahwa ada hak Negara dan ada hak masyarakat. Juga alat membuka ruang untuk titik temu Negara dan Masyarakat Adat. Selain itu UNDRIP mengangkat hak masyarakat sebagai satu satuan sosial, ekonomi, budaya dan politik. (Sumber: “Panduan Praktis Untuk Masyarakat Adat Dalam Perjuangan. Perlindungan Masyarakat Adat & REDD”, AMAN Kalimantan Tengah-TIFA, 2012, 26-29-31).

PETA OVERLAPPING PT. WYKI DAN MSK DENGAN PERTAMBANGAN

OVERLAPPING PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DENGAN PERUSAHAAN TAMBANG DI CEMPAGA, KOTIM, 2013-2014.
NO PT/KOP LUAS IL (PT & KOP) LUAS TERTANAM (PT & KOP) OVERLAPPING DILUAR OVERLAPING (Ha)
PT LUAS Ha
1 KIU 28,287.50 19,298.78 PT. Sekti Rahayu Indah 580.26 18,718.52

2 IPK 12,000.00 5,759.69 5,759.69

3 WYKI 1,500.00 4,347.78 PT. Aldy Surya Gemilang 87.22 530.69
PT. Bumi Makmur Waskita 3,349.80
PT. Awang Sejahtera 380.07

4 SISK 6,702.00 6,859.99 PT. Batu Bara Kalimantan 986.33 1,314.07
PT. Batu Mulia Kalimantan 1,544.15
PT. Wahyu Murti Garuda Kencana 2,067.31
PT. Energi Buana Artha 948.13

5 MSK 4,210.00 4,182.68 PT. Aldy Surya Gemilang 941.21 3,241.46

Total 52,699.50 40,448.92 10,884.49 29,564.43
Sumber: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014.

TRIPARTIT

HALAMAN MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

TRIPARTIT
Oleh Kusni Sulang

Masyarakat sipil yang oleh sejumlah penulis disebut juga dengan masyarakat madani yang telah berkembang jauh, misalnya Perancis, Inggris, Jerman, Italia, pengelolaannya dilakukan oleh tiga pihak. Tiga pihak itu ialah, pertama, pemerintah yang mengemban tugas menyelenggarakan Negara, kedua pelaku ekonomi atau lebih spesifik lagi pengusaha, dan ketiga masyarakat sadar yang terorganisasi yang disebut dengan istilah patner sosial, seperti Sarikat Buruh (dari berbagai sektor), Sarikat Tani, pemuda, Sarikat Nelayan, dan sebagainya. Untuk Indonesia barangkali, masyarakat adat bisa dimasukkan sebagai bagian dari patner sosial.
Tiga pihak pengelola kehidupan bermasyarakat yang niscayanya bersinergi ini disebut tripartit. Segala keputusan yang tidak disepakati oleh salah satu unsur dari tripartit ini tidak bakal berjalan, misalnya tentang tingkat upah minimum. Tidak akan jalan sebab tiga unsur ini dari segi imbangan kekuatan boleh dibilang seimbang.
Di Indonesia, patner sosial sebagai bagian dari tripartit masih lemah, lebih-lebih di Kalimantan Tengah. Sehingga yang tersisa dan menentukan dari tripartit itu adalah penyelenggara Negara dan perusahaan. Oleh dominannya konsep dan praktek ‘uang sang raja’ (l’argent roi), maka yang penyelenggara Negara dimainkan oleh pengusaha dalam bentuk seperti kolusi, gratifikasi dan korupsi. Akibatnya Negara menjadi absen dari tengah-tengah warganegaranya. Masyarakat menjadi masyarakat otopilot.Lemahnya patner sosial membuat praktek top-down umum digunakan, diperkuat oleh ciri masyarakat patrimondial ditambah oleh kekosongan wacana (the emptiness of concept, la vide de l’ideologie) yang memberikan ruang manuvre leluasa bagi segala rupa rekayasa. Keadaan demikian memberikan syarat bagi dipraktekkannya kekerasan, baik yang resmi atau partikelir, yang menjadi sarana utama dalam menghadapi keresahan sosial (social unrest) dan kontestasi sosial – petunjuk dari tingkat demokrasi atau masyarakat sipil di suatu negeri. Kekerasan resmi atau pun partikelir dalam berbagai bentuk, tidak lain dari wujud dari dominasi instanisme atau jalan pintas, menunujukkan bahwa demokrasi kita masih di taraf awal sehingga watak penindasan (represif)-nya sangat menonjol hingga hari ini, termasuk di Kalteng yang oleh sementara pihak disebut “Bumi Pancasila” sekalipun dalam kenyataan membelakangi Pancasila.
Untuk sampai ke tingkat berlangsungnya tripartit, hal kunci tidak lain dari pendidikan kepada tiga unsur tripartit tersebut. Melalui pendidikan, kesadaran yang kokoh diperoleh, melalui pendidikan penyadaran tiga unsur tripartit itu menjadi subyek yang kemudian bersama-sama mengelola kehidupan bermasyarakat, bernegeri, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kesadaran demikian, maka Negara tidak lagi menjadi alat penindas, tapi bagian dari tripartit dalam pengelolaan masyarakat menuju masyarakat keadaban yang terus meningkat tarafnya. Untuk memiliki kesadaran demikian penyelenggara Negara di tingkat apa pun niscaya membuang kepongahan kekuasaan, tidak menyenonimkan kekuasaan dengan kebenaran. Memelihara kepongahan kekuasaan dan menyenonimkan kekuasaan dengan kebenaran hanya menutup jalan kemajuan manusiawi; perusahaan tidak lagi semata-mata memburu laba, yang menyebabkan mereka dipandang secara gampang sebagai musuh oleh masyarakat lapisan bawah dan para ekstrim, tapi mempunyai peran sosial dan keadaban. Perusahaan, baik besar atau pun kecil bukanlah musuh, lebih-lebih perusahaan nasional; demikian pula patner sosial selain menjadi kekuatan pengontrol sosial juga berperan sebagai pembangun masyarakat beradab. Di Kalteng, kelembagaan adat Dayak mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi patner sosial jika ia dikembalikan pada status kelembagaan adat yang sebenarnya, jika para pemangku adat mempunyai tingkat pengetahuan dan meresapi nilai-nilai hakiki dari budaya Dayak.
Pekerjaan pendidikan penyadaran tentu saja pekerjaan berjangka panjang, tidak segera nampak hasilnya tetapi mendasar. Ia harus dilakukan terus-menerus dan tekun. Menggunakan istilah populer sekarang, pekerjaan pendidikan penyadaran adalah cara utama untuk mewujudkan “revolusi mental”.
Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah sejak berdirinya memang menitikberatkan program-programnya pada upaya ini melalui penelitian, penulisan dan penerbitan serta pengorganisasian kelas-kelas belajar. Untuk melaksanakan program “revolusi mental”, yang mendesak dilakukan adalah penguatan dan pemberdayaan patner sosial. Untuk Kalteng terutama kelembagaan adat Dayak yang independen sehingga mampu menjadi subyek dan bagian aktif dari tripartite, mempunyai daya tawar yang tak bisa diabaikan siapa pun, kata-katanya mempunyai daya paksa. Perundingan hanya berlangsung adil jika kekuatan seimbang.
Sejalan dengan upaya ini pula, pada tanggal 11 November 2014, pimpinan PT Makin Group Kotawaringin Timur dan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, menyelenggarakan kelas belajar untuk para manajer PT Makin Group mengenai adat dan hukum adat Dayak. Melalui kelas-kelas belajar ini, antara perusahaan dan masyarakat adat sebagai bagian dari tripartit, boleh jadi bisa dicapai bahasa yang sama dan sinerjitas. Konflik tidak menguntungkan siapapun. Tidak menguntungkan pemerintah, juga tidak membawa kegunaan bagi perusahaan, apalagi masyarakat adat. Karena itu tidak semestinya dipertahankan. Dengan adanya bahasa yang sama dan sinerjitas sebagai unsur-unsur dari tripartit, barangkali penyelesaian sengketa mendapat landasan mendasarnya. Kehadiran investor, lebih-lebih investor nasional yang nasionalis tidak bisa dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan yang diterakan dalam Konsitusi 45.[]

TUNTUTAN MASYARAKAT KEPADA POLDA KALIMANTAN SELATAN
KASUS PENEMBAKAN WARGA DAYAK DI MERATUS, BELUM SELESAI TUNTAS

Radar Sampit, 9 November 2014. Walaupun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigadir Jenderal (Pol) Machfud Arifin Jumat 31Oktober 2014 lalu mengatakan bahwa “kasus penembakan terhadap warga adat (warga masyarakat adat Dayak Meratus –Red.) itu sudah selesai”, dan dilakukannya mutasi terhadap Kapolres Tanah Bumbu, daerah penembakan, tapi kemarahan masyarakat dalam kenyataannya belum selesai. Hal ini ditunjukkan oleh keluarnya sebuah Pernyataan Sikap Bersama yang diterbitkan pada 4 November 2014 lalu oleh AMAN Kalsel, YCHI, MADN, Gerdayak Kalsel, Keranda, LPMA Borneo, LSM Peta Kalsel, Peta Tanah Bumbu, BLHI Kalsel, WALHI KALSEL, Yayasan Sumpit dan wartawan individual.
Pernyataan Sikap Bersama itu antara lain pertama-tama selain menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap proses perdamaian yang diinisiasi oleh Bupati Tanah Bumbu, tapi juga mengutuk keras tindakan penembakan warga Dayak Meratus hingga tewas oleh pihak Polres Tanah Bumbu pada 22 Oktober 2014 lalu. Pernyataan Sikap Bersama tersebut tembusannya dikirimkan ke Presiden RI, DPR RI, MENKUMHAM RI, Gubernur Kalsel, DPRD Kalsel , Sekjen AMAN Nasional, Presiden MADN, Kontras dan WALHI Pusat, menuntut pihak Polda Kalsel dan pihak terkait untuk tetap mengusut kasus penembakan tersebut secara komprehensif, obyektif, terbuka, jujur dan tegas sesuai ketentuan yang belaku. Polda Kalsel juga dituntut untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil penanganan kasus penembakan tersebut. Polda Kalsel juga dituntut untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat di belakang kasus ini serta memberikan komitmen teividualrtulis untuk lebih arif dalam penanganan kasus-kasus agraria, sumber daya alam, lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat sipil atau masyarakat adat dan tidak mengulangi lagi perbuatan asal tembak/represif terhadap warga sipil. Kemudian Pernyataan Sikap Bersama tersebut meminta kepada semua pihak untuk ikut menjaga dan mengawal penanganan kasus tersebut. (ask-2-11-14)

NKRI JANGAN JADI ALAT PENINDAS DAERAH
Oleh Aju

“Pembangunan berorientasi kepada pasar bebas dan terjadi pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945.”
Berbagai kalangan masyarakat di Kalimantan Barat mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menindas rakyat di daerah dengan mengatasnamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Penyeragaman pelaksanaan berbagai aturan strategis hanya akan membuat masyarakat merasa asing di negeri sendiri. Ini tidak adil,” kata Tobias Ranggie, praktisi hukum di Pontianak dan Krisantus Herusiswanto, Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat kepada SH secara terpisah Jumat (2/8).
Menurut Tobias, dalam banyak kasus pemerintah pusat menjadikan ideologi NKRI sebagai alat untuk menyederhanakan masalah. Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada pasar bebas dan pengkhianatan pada Pasal 33 UUD 1945 pada akhirnya telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi di daerah.
“Program pembangunan di bidang perkebunan kelapa sawit misalnya, lahan masyarakat seenaknya digusur, dicuri, dirampas oleh pengusaha hitam berkolaborasi dengan birokrat pemerintah hanya lantaran tidak dilengkapi bukti kepemilihan secara sah berupa sertifikat atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Ini bukti penindasan terstruktur yang dilegalkan pemerintah pusat,” ujar Tobias.
Padahal, secara tradisional, menurutnya, lahan itu mereka miliki secara adat secara turun-temurun. Masyarakat adat sudah lahir sebelum Indonesia memerdekakan diri sejak 17 Agustus 1945. “Tidak semua aturan yang diterapkan secara nasional bisa membuat masyarakat di daerah tenteram. Malah justru sebaliknya, karena sering kali menimbulkan masalah yang berujung kepada konflik sosial di dalam aplikasinya,” kata Tobias.
Krisantus Herusiswanto menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan terluas dan terbesar di dunia, dihuni 240 juta jiwa, tersebar di 17.408 pulau, terdiri dari 1.128 suku bangsa dengan menggunakan 746 bahasa daerah, dicatat sebagai sebuah bangsa multikultural. “Sejatinya, sesuai etika administrasi dan tatanan ketatanegaraan global, Indonesia dalam kondisi multikultural masih saja dipaksakan menjadi sebuah negara kesatuan, amat sangat aneh dan hanya menimbulkan masalah di kemudian hari. Masyarakat multikultural seperti Indonesia hanya cocok jadi negara federal,” kata Herusiswanto.
Menurutnya, untuk menghindari konflik di daerah, pemerintah pusat mesti memiliki sebuah desain besar terhadap aplikasi pembangunan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif, yaitu suku bangsa (dan ras), gender, dan umur. (Diunduh dari (http://www.shnews.co/detile-23088-nkri-jangan-jadi-alat-penindas-daerah.html).

Ironis, Regulasi SDA Marjinalisasi Adat
Oleh Simon Pabaras

Meskipun konstitusi, beberapa peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hak masyarakat adat, praktiknya lewat regulasi pula mereka dimarjinalisasi. Investasi sektor pertambangan dan kehutanan telah membuat masyarakat adat kian terpinggir dan semakin memprihatinkan.
Juli lalu, misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan jaminan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ketika ditemukan sumber-sumber energi dan mineral di suatu kawasan yang dihuni masyarakat adat, lahan itu lambat laun akan menjadi sengketa. Ironisnya, kebijakan pemerintah relatif selalu lebih berpihak pada upaya menggusur masyarakat dari lokasi tersebut. Pimpinan masyarakat adat yang kritis dan pendamping mereka sering menjadi sasaran kriminalisasi. Bahkan tak jarang dihukum di pengadilan.
Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, minyak dan gas bumi dipandang lebih mengedepankan investasi dan sering mengabaikan perlindungan masyarakat adat. “Masyarakat adat seringkali terusir atau bahkan tergusur dari tanah yang sudah mereka tempati jauh sebelum negara ini berdiri,” kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, I Nyoman Nurjaya kepada hukumonline, di sela-sela Seminar Pengkajian Hukum Nasional 202, di Jakarta, Rabu (05/12).
Nurjaya menunjuk contoh seringnya konflik di lahan yang dijadikan lokasi pertambangan atau perkebunan. Demi alasan investasi, status hutan lindung pun bisa berubah. Masyarakat yang ada di kawasan hutan dipandang sebagai warga kelas dua.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini, regulasi tak menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum yang kedudukannya setara dengan hak negara atau individu. “Pemeintah hanya melihat dari sisi komoditas ekonomi,” ujarnya, prihatin.
Keprihatinan senada disampaikan Prof. Muhammad Yamin. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengatakan pemerintah terlalu mudah memberikan izin pengelolaan dan eksplorasi migas, dan perpanjangan kontrak kerjasamanya. Ditambah pengawasan yang kurang, jadilah kebijakan yang diterbitkan memberi ruang bagi investor ‘merebut’ lahan dari masyarakat adat.
Yamin menilai seharusnya pemerintah memperhatikan prinsip bahwa siapa yang datang dan bertempat tinggal pertama kali dalam suatu wilayah, maka dialah yang berhak untuk di layani.“pemerintah harusnya memahami prinsip who first come who serve”, paparnya.
Dalam pengelolaan sumber daya di sektor migas, kata Prof. Yamin, perlu kiranya dianut prinsip-prinsip dalam hukum adat yang selama ini lebih mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, prinsip-prinsip bagi hasil yang ada di dalam masyarakat adat itu sangat tepat apabila dijadikan landasan prinsipil dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor migas. Namun sayangnya pemerintah seringkali menafikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat.
Problematika yang perlu disoroti saat ini ialah seringkali para investor dan pemerintah ‘berselingkuh’ dalam rangka mempermudah akses penguasaan terhadap sumber daya alam di sektor migas. Sementara kepentingan rakyat nyaris tak dianggap. “Seharusnya rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c1f8a620608/ironis–regulasi-sda-marjinalisasi-masyarakat-hukum-adat

PPMAN Temukan 5 Kejanggalan Dayak Meratus Berdarah
Radar Sampit, 9 November 2014. Peristiwa penembakan oleh oknum aparat Kepolisian Polres Tanah Bumbu pada tanggal 22 Oktober 2014 dini hari waktu setempat hingga menyebabkan tewasnya INUS (35) anggota masyarakat adat Dayak Meratus Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan beserta 16 orang lainnya luka-luka, dinilai terdapat kejanggalan oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Masyarakat adat Dayak Meratus ini adalah komunitas-komunitas adat yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat yang mewarisi kepemilikan dan pengelolaan wilayah dan hutan adat secara turun temurun jauh sebelum kemerdekaan RI. Dibalik peristiwa berdarah ini, PPMAN mendapati 5 kejanggalan, yakni :1). Penembakan itu tidak memiliki cukup dasar dan alasan hukum yang jelas dan kuat, karena INUS dkk tidak sedang terlibat dalam tindak kejahatan apapun, melainkan mereka hanya bermaksud menemui dan mempertanyakan penangkapan terhadap 7 orang warga desa Batung yang dituduh melakukan penebangan kayu di lokasi perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa setibanya di tempat kejadian penangkapan 7 orang warga, INUS dkk dihadang aparat kepolisian yang berjumlah lebih dari 30 orang yang langsung berteriak jangan bergerak dan melakukan penembakan, karena merasa terancam INUS dkk dengan mengendarai mobil jenis pickup langsung berbalik arah hingga dikejar aparat polisi dengan terus melakukan penembakan hingga akhirnya INUS tewas luka tembak sebanyak 3 lubang masing-masing di paha, di pinggang hampir tembus, dan kepala hampir tembus; 2). Adanya pertemuan musyawarah yang dipimpin langsung oleh Bupati yang mengarahkan perdamaian dengan pihak keluarga korban INUS. Pertemuan pertama dihadiri Bupati Tanah Bumbu, Kapolres, Dandim, keluarga korban, dan perwakilan masyarakat dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2014 sore hari di hari yang sama terjadinya peristiwa penembakan, dan pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2014 di kantor Bupati Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Bupati lengkap bersama unsur muspida Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dengan mengundang keluarga korban, dan perwakilan lembaga adat. Keputusannya keluarga korban diberikan uang santunan dari Bupati Tanah Bumbu juga dari Polres Tanah Bumbu, dan permasalahan dianggap telah selesai. Pertanyaannya adalah aneh atas peristiwa pidana yang bukan menjadi kewenangannya, Bupati dengan cepat memimpin langsung musyawarah perdamaian dengan melibatkan unsur muspida tanpa terkecuali, dan tidak satupun institusi penegak hukum yang mengikuti rapat ini mendorong agar proses hukum harus tetap dijalankan sesuai hukum yang berlaku; 3). Bahwa dengan alasan sudah adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban, aparat kepolisian Polres Tanah Bumbu tidak lagi melakukan proses hukum atas tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan tewasnya INUS dan 16 orang lainnya yang luka-luka. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, bahwa tidak satupun aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana dapat hapus oleh karena adanya perdamaian kecuali delik aduan; 4). Pihak Kepolisian berdalih bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap warga merupakan kegiatan operasi penangkapan pelaku illegal logging, tapi pada faktanya dari setiap penangkapan yang dilakukan, tidak satupun yang diproses hukum secara serius menurut hukum hingga ke pengadilan melainkan selalu dilepas setelah dimintai pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan; 5). Bahwa diatas wilayah-wilayah yang menjadi target operasi penangkapan pelaku illegal logging oleh aparat kepolisian disinyalir kuat merupakan wilayah izin konsesi pengusahaan hutan, dan HTI atas nama PT. Kodeco yang sudah beroperasi sejak tahun 1968 yang izinnya diperpanjang pada tahun 1998, didalamnya juga terdapat aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, dan praktek tambang batubara illegal yang diorganisir pemodal dengan menyingkirkan hak masyarakat adat setempat. Tercatat sejak tahun 2011, aparat kepolisian seringkali melakukan intimidasi kepada warga untuk tidak melakukan kegiatan apapun di dalam wilayah konsesi PT. Kodeco, bahkan terlibat mengawal tindakan penggusuran terhadap ladang, kebun, dan pondok-pondok masyarakat adat setempat. Demikian dinyatakan oleh Ketua PPMAN, Mualim Pardi Dahlan dalam siarannya 29 Oktober 2014 lalu.(ask-02-09-14).

BELAJAR ADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK

HALAMAN  MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg
BELAJAR ADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK
Oleh Kusni Sulang

Seluruh pengambil keputusan, manajer, dan penanggungjawab bagian keamanan Perusahaan Besar Swasta (PBS) PT Makin Group yang beroperasi di kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tanggal 11 November 2012 telah menyelenggarakan kelasbelajar sehari tentang adat, hukum adat dan budaya Dayak. Kelasbelajar yang berlangsung sehari penuh di Aula Kasai kebun PT Makin di desa Baronang Miri diselenggarakan bersama dengan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Sebelum kelas belajar untuk PBS ini, Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah bersama Ecosoc Institut Jakarta, dengan sokongan kuat dari pemerintah daerah kabupaten Kotim, telah menyelenggarakan kelas belajar tentang adat, hukum adat, UU Desa dan Hak Asasi Manusia, selama lima hari untuk para pemangku adat dan kepala desa seluruh Kotim, bahkan ada peserta yang datang dari hulu Sungai Mentaya. Kelasbelajar untuk pemangku adat, lembaga-lembaga adat juga sangat diperlukan karena tidak sedikit mereka yang tidak tahu adat, hukum adat dan budaya Dayak bahkan menjadi pelanggar adat dan hukum adat itu sendiri – lebih parah lagi mengatasnamai adat untuk melakukan pungutan liar dan pemerasan.
Kelasbelajar-kelasbelajar ini diselenggarakan dengan tujuan agar PBS dan masyarakat adat Dayak yang merupakan unsur-unsur utama yang terlibat dalam konflik, bisa memperoleh bahasa yang sama dalam menghadapi dan menangani konflik, terutama konflik agraria. Seperti diketahui, konflik agraria di Kalteng merupakan yang tertinggi jumlahnya dan intensitasnya di Indonesia. Sedangkan Kotim merupakan tempat konflik agraria yang paling banyak di Kalteng. Menciptakan dan mendapatkan bahasa yang sama dalam menghadapi dan menangani konflik artinya secara pendekatan yang diutamakan bukanlah pendekatan keamanan atau kekerasan tetapi pendekatan kebudayaan. Pendekatan keamanan, apalagi jika sampai melibatkan aparat Negara seperti polisi, Brimob dan atau tentara, seperti yang umum dilakukan oleh PBS, bukannya menyelesaikan konflik tapi justru memeliharanya dan memupuk dendam turunan. Bahkan menurut analisa Damang Sabangau, Basel Ahat Bangkan yang menjadi salah seorang narasumber, “jika masyarakat adat sudah mentok dan kehabisan kesabaran, aparat Negara pun bukanlah sesuatu yang mereka takuti, dan kalau titik ini sudah dicapai maka tragedi seperti yang terjadi pada tahun 2000-2001 bukan tidak mungkin terjadi”. Ketika itu ingatan ditembak matinya oleh arapat Negara sejumlah orang Dayak yang unjuk rasa di Bundaran Besar Palangka Raya akan muncul ke permukaan menambah marak kobar kemarahan. Pendekatan kekerasan, apalagi jika mendekati tindak premanisme dari pihak mana pun tidak akan memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu menangani konflik agraria dengan pendekatan kebudayaan, atau secara adat setempat (bukan adat-adatan!), bukan pendekatan keamanan, merupakan pendekatan terbaik. Dengan pendekatan kebudayaan dan atau adat, yang bercirikan menang-menang, bukan menang-kalah seperti jika menggunakan hukum formal, masalah akan tertangani secara mendasar. Sementara jika menggunakan pendekatan keamanan atau “main uang”, masalah hanya tertunda sebentar. Penundaan, tidak menyelesaikan soal.
Kecuali bagi yang berdagang dengan ketidakamanan, keamanan memang diperlukan oleh semua pihak. Diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh penyelenggara Negara dan juga oleh perusahaan. Ketidakamanan membuat terganggunya, bahkan mungkin terhenti, kegiata sosial-ekonomi, pemerintahan dan bidang-bidang lainnya. Keamanan mendasar tidak lain dari keamanan yang didapat melalui pendekatan kebudayaan. Penjaga dan perawat keamanan demikian adalah masyarakat, perusahaan dan penyelenggara Negara, cq aparat Negara. Karena itu bahasa yang sama patut diciptakan dan didapat. Bahasa yang sama ini sebagai bagian dari kebudayaan, hanya bisa didapat melalui belajar.
Setelah Tragedi Sampit 2000-2001, saya pernah menyarankan kepada Polisi Daerah Provinsi Kalteng melalui seorang Mayor Polisi asal Jawa, agar pihak aparat Negara perlu belajar adat, hukum adat dan budaya di mana mereka bertugas, jika di Kalteng adalah adat, hukum adat dan budaya Dayak. Saran ini sekarang saya sampaikan kembali sehingga melalui belajar pihak aparat. Republik dan Indonesia mempunyai bahasa yang sama dengan warga negaranya. Sehingga dengan demikian warga masyarakat tidak memandang aparat Negara , cq Brimob dan polisi sebagai musuh yang dipandang dengan jijik dan kebencian. Keamanan tidak bisa dijaga hanya dengan bedil.
Kelasbelajar inipun niscayanya juga diselenggarakan untuk penyelenggara Negara terutama yang setingkat SKPD sebagai pihak yang bisa mengambil keputusan. Perlu untuk tripartit penyelenggara Negara, kehidupan bernegeri, berbangsa dan bermasyarakat.
Kelasbelajar tentang adat, hukum adat dan budaya Dayak yang tentu akan berlanjut, persiapannya hampir dua tahun, yang dilakukan oleh PT Makin Group di Kotim, selain sesuai dengan visi-misi PT Makin Group sebagai perusahaan nasional, juga merupakan pengejawantahan dari motto “di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun” (bukan: di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” yang sudah tidak zamani!). Dalam masyarakat sipil yang telah berkembang maju, perusahaan nasional bukanlah musuh, tapi merupakan salah satu unsur dari tripartit penyelenggaraan Negara, kehidupan bernegeri, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan penyelenggaraan kelasbelajar tentang adat, hukum adat dan budaya Dayak ini, PT Makin Group sebagai perusahaan nasional yang nasionalis di Kotim telah merambah jalan panjang baru bagi penanganan konflik agraria untuk “tumbuh dan berkembang bersama”. Apakah PBS-PBS asing dan nasional lain akan melakukan hal serupa ataukah semata-mata hadir untuk meraup laba sebesar-besarnya dari kekayaan Kalteng? Jika kehadiran mereka hanya bersifat peraup laba yang bengis, kiranya Masyarakat Adat, yang juga harus diberdayakan dan diperkuat sehingga tumbuh berkembang menjadi subyek, kata-katanya mempunyai daya paksa, patut membuat perhitungan secara lain pada mereka dan para kolusinya. Kehidupan Dayak dan Kalteng bukan komoditas, tuan-tuan dan puan-puan. Salahkah jika menghadapinya bersama kolusinya kita berkata: “Go to hell with these kind of investors and corrupt bureaucrats?” (Para investor dan birokrat koruptif jenis ini buanglah ke neraka”. Masyarakat adat yang berdaya merupakan benteng para panarung, subyek yang berani dan pandai bertarung, berani dan pandai menang.[]
Brimob Dilarang Menjaga Keamanan Kebun
[PONTIANAK] Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Pol Arief Sulistiyanto, melarang semua anggota Brimob Polda Kalbar yang melaksanakan pengamanan secara langsung atau mengepos di areal perkebunan sawit. Untuk pengamanan areal atau wilayah perusahaan perkebunan sawit, perusahaan harus membangun dan meningkatkan jumlah personel satuan pengamanan (Satpam) kebun.
Hal itu dikatakan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto kepada wartawan di Pontianak, Minggu (9/11).
Ia mengatakan, selama ini, banyak perusahaan perkebunan sawit yang meminta pengamanan kepada Polri, dalam hal ini Brimob Polda Kalbar. “Padahal kita ketahui tugas Polri khususnya Polda Kalbar adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kalbar,” katanya.
Oleh sebab itu, seluruh kekuatan diarahkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Diakui memang pengamanan objek vital menjadi tugas dan tanggung jawab Polri.
“Namun tidak semua objek vital itu secara langsung dijaga oleh aparat Kepolisian dari Polda Kalbar. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus membentuk satuan pengamanan perusahaan,” tandas Kapolda.
Selanjutnya Polisi melaksanakan eksistensi terhadap satuan pengamanan di perusahaan secara berkesinambungan. Dengan demikian aparat Kepolisian tidak melaksanakan pengamanan secara langsung di loaksi perusahaan.
Perkebunan sebagai satu unit usaha yang mendatangkan keuntungan diharapkan dapat membangun satuan pengamanan yang cukup. Artinya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan luas areal yang dimiliki dan dikelola perusahaan.
“Semakin luas areal atau wilayah yang di kelola perusahaan, maka jumlah personel satuan pengamanan harus semakin banyak jumlahnya. Salah satu contoh jika satu perusahaan mengelola seluas 30.000 hektare kebun, maka satuan pengamanan yang dimiliki perusahaan minimal 100 personel,” katanya.
Jadi ketika ada gangguan di perusahaan, maka perusahaan dalam melaksanakana pengamanan dan tidak langsung meminta bantuan Polisi untuk melaksanakan pengamanan secara langsuung. Dengan demikian polisi bukan polisi kebun tetapi polisi milik masyrakat. [146/N-6]

http://sp.beritasatu.com/home/brimob-dilarang-menjaga-keamanan-kebun/68637

KOMUNITAS ADAT SEBAGAI SUBJEK
Oleh Hendrikus Adam*
Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan dan membiarkan mereka berdaulat mengakses SDA melalui inisiatif kearifan lokal penting dipertimbangkan.

Ada kisah pilu yang saya ingat tentang kegelisahan tiga warga kampung dari Bengkayang, Landak dan Sintang.
Di Bengkayang, Masyarakat Adat Semunying Jaya pernah mendekam dalam bui dan harus berjuang ekstra atas penyerobotan hutan adat oleh perusahaan perkebunan yang mengabaikan rasa keadilan.
Negara dalam kasus ini tak sungguh memihak, apalagi memberi solusi. Persetujuan bebas tanpa paksaan (prinsip FPIC) pun turut diabaikan.
Jamaludin, pria asal kampung Pareh di Semunying Jaya karena kesal berujuar; “Pihak perusahaan kami anggap melakukan penindasan, perampasan dan pemerasan terhadap warga Semunying Jaya.
Pihak perusahaan bukan malah menguntungkan, penjajah bagi kami. Masalah perizinan mereka itu tidak jelas, siapa yang memberi izin. Katanya dari bupati, kenapa tidak izin pada masyarakat?”
Sedang di Sintang, L. Edar, 49, pria asal kampung Sungai Garuk di kecamatan Serawai dicopot sebagai kepala dusun dengan tak hormat, sejak 1 April 2011. Dia dianggap tak mendukung kebijakan pemerintah soal perkebunan kelapa sawit dan terlibat dalam organisasi GEMAS.
Edar warga Masyarakat Adat Melahui di kampung Sungai Garuk sadar bahwa wilayah mereka tidak untuk dieksploitasi apalagi diambil paksa.
“Manusia bisa beranak, tanah tidak. Tanah juga tidak bisa bertambah. Tetapi bila tanah diambil perusahaan, di mana masyarakat akan hidup?”begitu dia berujar soal hutan dan sumberdaya alam sekelilingnya.

Keteguhan Sikap

Lain lagi kisah Akbertus, seniman ukir dari Kampokng Sahapm di kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Dia adalah Albertus. Pria berusia 45 tahun ini konsisten dalam menjaga alam dan mempertahankan warisan leluhur dengan caranya.
Menurut dia, sekitar tahun 1990an hutan adat kampung Sahapm diincar investor yang berniat membuka perkebunan kelapa sawit. Orang-orang suruhan menakut-nakuti warga kerap dengan mengatakan bahwa tanah yang berada di wilayah adat mereka adalah tanah atau hutan (milik) negara.
Abertus saat itu menjabat ketua RT 03 bersama warga lain yang didukung para tetua yang kini sebagian telah meninggal konsisten melawan. Kendati menuai ancaman dan teror, mereka memetik hasilnya.
Komunitas dengan kekhasan budayanya berikut kawasan hutan sekitar dapat terjaga keberadaannya. Hingga kini masih saja ada pihak yang berharap wilayah itu dapat digarap untuk investasi perkebunan.
”Saat itu, kita (saya) diancam pihak perusahaan karena dianggap sebagai provokator. Pernah diundang pihak aparat (Polisi dan Koramil) untuk diminta keterangan. Dengan berbagai macam teror, mungkin dirasakan tidak mempan, kemudian secara halus mereka mendatangi kita. Manager perusahaan saat itu datang membawakan uang dalam kantong plastik hitam sebanyak ratusan juta rupiah,” tutur Albertus pada penulis.
Bagi dia, apa yang dilakukan perusahaan bukan cara untuk menghargai mereka secara baik. Dia pun menolak uang itu secara halus.
Diakhir kisahnya, Albertus bertutur dalam bahasa daerah Dayak Kanayatn,
”Kade’ diri nana’ bapikir, nana’ paduli ka’ urakng lain, mungkin udah samuanya baralih ka’ perusahan. Kami bapikir demi kepentingan generasi, gali’ uga’ akibatnya walau nana’ ditele’ urakng rami”
(Kalau tidak berpikir, tidak peduli kepada warga lainnya, mungkin semuanya sudah beralih ke perusahaan. Kami berpikir demi kepentingan generasi, takut juga akibatnya walau tidak dilihat orang ramai)”.
Ini mengambarkan keteguhan sikap warga kampung yang ingin alam wilayah sekitar tetap terjaga dan terhindar dari eksploitasi. Mencerminkan kedekatan dengan sumber daya alamnya.
Ada kesamaan pesan ketiga warga dari kampung yang berbeda itu.
Masyarakat Adat cenderung rentan menjadi korban kebijakan pembangunan yang tak mereka inginkan. Ungkapan mereka memiriskan karena bertutur soal penyerobotan lahan, riak dan konflik, intimidasi, pembungkaman secara halus (menghalalkan cara dengan menyuap warga) dan berbagai potensi destruktif lain.
Sisi positif darinya adalah kesadaran bahwa SDA perlu dilestarikan, sikap kritis, semangat rela berkorban, keinginan kuat mempertahankan budaya, jati diri dan ruang hidup komunitas, kejujuran, keberpihakan pada kebenaran dan seterusnya.

Keutuhan SDA
Kisah dan kesaksian Jamaludin, Edar dan Albertus hanya bagian kecil ’cerita pilu’ di negara republik ini. Upaya mereka bersama komunitasnya boleh jadi mewakili ”kegelisahaan” komunitas (Masyarakat Adat/lokal) pada umumnya. Perjuangan komunitas Masyarakat Adat bagi keutuhan dan keberlanjutan SDA patut jadi refleksi.
Hemat penulis, tidak perlu lagi ada tuduhan dini bernada sinis dan sepihak yang kerap dialamatkan pada komunitas. Cukup sudah selama ini komunitas menjadi korban. Negara melalui aparatur seharusnya tertantang untuk menyuguhkan perlakuan humanis yang beradab dan sanggup memanusiakan warganya.
Hutan, tanah dan sungai (air) sebagai bagian penting dan mendesak bagi kelangsungan hidup maupun kehidupan komunitas tidak seharusnya jadi objek eksploitasi semaunya oleh ”Si Kaya” – ”Si Kuasa”. Pejabat pemerintah tak perlu merasa mumpung punya kewenangan lantas bertindak melebihi batas ideal hingga melukai perasaan warga.
Seharusnya mereka menempatkan setiap individu dan komunitas Masyarakat Adat sebagai subjek dalam setiap (kebijakan) pembangunan berbasis sumber daya alam. Keutuhan SDA dengan keberpihakan negara terhadap masa depan warganya, termasuk komunitas Masyarakat Adat yang tersebar se Nusantara, mesti segera diwujudkan.

Bukan Hutan Negara
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi (Judicial Review) atas UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, pastilah menggembirakan.
Putusan yang disampaikan dalam sidang pleno MK pada Kamis, 16 Mei 2013 tersebut mengakui dan menegaskan bahwa ”Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Dengan kata lain, putusan bernomor 35/PUU-X/2012 sederhananya dapat dipahami bahwa; ”hutan adat bukan (lagi) hutan negara.
Putusan MK itu mungkin kemenangan Masyarakat Adat, tentu perjuangan selanjutnya jauh lebih penting. Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar putusan tersebut menjadi rujukan, dilaksanakan dan memiliki kekuatan (eksekusi) mengikat. Dengan demikian dia dapat ”memaksa” untuk pencapaian situasi komunitas yang diidamkan; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
Bagaimanapun, harus disadari bahwa kedekatan hubungan komunitas terhadap hutan adat berikut wilayah kelola dan sumber daya alam sekitarnya adalah satu kesatuan utuh. Ini perlu diapresiasi dan menjadi kesadaran kolektif segenap pemangku kepentingan.
Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan dan membiarkan mereka berdaulat mengakses SDA melalui inisiatif kearifan lokal penting dipertimbangkan. Ini adalah pilihan strategis aparatur negara.
Putusan bahwa ”hutan adat bukan hutan negara” sedianya tidak malah menambah jeritan hati dan kegelisahan komunitas seperti halnya testimoni kegelisahan ketiga warga di atas. Sebaliknya, putusan tersebut kiranya menjadi sumber inspirasi yang dapat memperkuat kesadaran, tindakan maupun keyakinan kolektif komunitas Masyarakat Adat dalam menjawab kegelisahan dan tantangan yang dihadapi.
Suara kegelisahan Masyarakat Adat hendaknya membangkitkan hati nurani pemimpin negeri untuk memberi pelayanan prima bagi warganya. Semoga***

*) Penulis warga Kalimantan Barat, aktifis Walhi dan peminat isu demokrasi dan HAM. (http://www.aruemonitor.co/suara-kegelisahan-masyarakat-adat/)

HALAMAN MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT (16 NOVEMBER 2014)

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg
PT MAKIN GROUP KOTIM
BELAJAR ADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK 014
Oleh Kusni Sulang

Seluruh pengambil keputusan, manajer, dan penanggungjawab bagian keamanan Perusahaan Besar Swasta (PBS) PT Makin Group yang beroperasi di kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tanggal 11 November 2012 telah menyelenggarakan kelasbelajar sehari tentang adat, hukum adat dan budaya Dayak. Kelasbelajar yang berlangsung sehari penuh di Aula Kasai kebun PT Makin di desa Baronang Miri diselenggarakan bersama dengan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Sebelum kelas belajar untuk PBS ini, Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah bersama Ecosoc Institut Jakarta, dengan sokongan kuat dari pemerintah daerah kabupaten Kotim, telah menyelenggarakan kelas belajar tentang adat, hukum adat, UU Desa dan Hak Asasi Manusia, selama lima hari untuk para pemangku adat dan kepala desa seluruh Kotim, bahkan ada peserta yang datang dari hulu Sungai Mentaya. Kelasbelajar untuk pemangku adat, lembaga-lembaga adat juga sangat diperlukan karena tidak sedikit mereka yang tidak tahu adat, hukum adat dan budaya Dayak bahkan menjadi pelanggar adat dan hukum adat itu sendiri – lebih parah lagi mengatasnamai adat untuk melakukan pungutan liar dan pemerasan.
Kelasbelajar-kelasbelajar ini diselenggarakan dengan tujuan agar PBS dan masyarakat adat Dayak yang merupakan unsur-unsur utama yang terlibat dalam konflik, bisa memperoleh bahasa yang sama dalam menghadapi dan menangani konflik, terutama konflik agraria. Seperti diketahui, konflik agraria di Kalteng merupakan yang tertinggi jumlahnya dan intensitasnya di Indonesia. Sedangkan Kotim merupakan tempat konflik agraria yang paling banyak di Kalteng. Menciptakan dan mendapatkan bahasa yang sama dalam menghadapi dan menangani konflik artinya secara pendekatan yang diutamakan bukanlah pendekatan keamanan atau kekerasan tetapi pendekatan kebudayaan. Pendekatan keamanan, apalagi jika sampai melibatkan aparat Negara seperti polisi, Brimob dan atau tentara, seperti yang umum dilakukan oleh PBS, bukannya menyelesaikan konflik tapi justru memeliharanya dan memupuk dendam turunan. Bahkan menurut analisa Damang Sabangau, Basel Ahat Bangkan yang menjadi salah seorang narasumber, “jika masyarakat adat sudah mentok dan kehabisan kesabaran, aparat Negara pun bukanlah sesuatu yang mereka takuti, dan kalau titik ini sudah dicapai maka tragedi seperti yang terjadi pada tahun 2000-2001 bukan tidak mungkin terjadi”. Ketika itu ingatan ditembak matinya oleh arapat Negara sejumlah orang Dayak yang unjuk rasa di Bundaran Besar Palangka Raya akan muncul ke permukaan menambah marak kobar kemarahan. Pendekatan kekerasan, apalagi jika mendekati tindak premanisme dari pihak mana pun tidak akan memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu menangani konflik agraria dengan pendekatan kebudayaan, atau secara adat setempat (bukan adat-adatan!), bukan pendekatan keamanan, merupakan pendekatan terbaik. Dengan pendekatan kebudayaan dan atau adat, yang bercirikan menang-menang, bukan menang-kalah seperti jika menggunakan hukum formal, masalah akan tertangani secara mendasar. Sementara jika menggunakan pendekatan keamanan atau “main uang”, masalah hanya tertunda sebentar. Penundaan, tidak menyelesaikan soal.
Kecuali bagi yang berdagang dengan ketidakamanan, keamanan memang diperlukan oleh semua pihak. Diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh penyelenggara Negara dan juga oleh perusahaan. Ketidakamanan membuat terganggunya, bahkan mungkin terhenti, kegiata sosial-ekonomi, pemerintahan dan bidang-bidang lainnya. Keamanan mendasar tidak lain dari keamanan yang didapat melalui pendekatan kebudayaan. Penjaga dan perawat keamanan demikian adalah masyarakat, perusahaan dan penyelenggara Negara, cq aparat Negara. Karena itu bahasa yang sama patut diciptakan dan didapat. Bahasa yang sama ini sebagai bagian dari kebudayaan, hanya bisa didapat melalui belajar.
Setelah Tragedi Sampit 2000-2001, saya pernah menyarankan kepada Polisi Daerah Provinsi Kalteng melalui seorang Mayor Polisi asal Jawa, agar pihak aparat Negara perlu belajar adat, hukum adat dan budaya di mana mereka bertugas, jika di Kalteng adalah adat, hukum adat dan budaya Dayak. Saran ini sekarang saya sampaikan kembali sehingga melalui belajar pihak aparat. Republik dan Indonesia mempunyai bahasa yang sama dengan warga negaranya. Sehingga dengan demikian warga masyarakat tidak memandang aparat Negara , cq Brimob dan polisi sebagai musuh yang dipandang dengan jijik dan kebencian. Keamanan tidak bisa dijaga hanya dengan bedil.
Kelasbelajar inipun niscayanya juga diselenggarakan untuk penyelenggara Negara terutama yang setingkat SKPD sebagai pihak yang bisa mengambil keputusan. Perlu untuk tripartit penyelenggara Negara, kehidupan bernegeri, berbangsa dan bermasyarakat.
Kelasbelajar tentang adat, hukum adat dan budaya Dayak yang tentu akan berlanjut, persiapannya hampir dua tahun, yang dilakukan oleh PT Makin Group di Kotim, selain sesuai dengan visi-misi PT Makin Group sebagai perusahaan nasional, juga merupakan pengejawantahan dari motto “di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun” (bukan: di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” yang sudah tidak zamani!). Dalam masyarakat sipil yang telah berkembang maju, perusahaan nasional bukanlah musuh, tapi merupakan salah satu unsur dari tripartit penyelenggaraan Negara, kehidupan bernegeri, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan penyelenggaraan kelasbelajar tentang adat, hukum adat dan budaya Dayak ini, PT Makin Group sebagai perusahaan nasional yang nasionalis di Kotim telah merambah jalan panjang baru bagi penanganan konflik agraria untuk “tumbuh dan berkembang bersama”. Apakah PBS-PBS asing dan nasional lain akan melakukan hal serupa ataukah semata-mata hadir untuk meraup laba sebesar-besarnya dari kekayaan Kalteng? Jika kehadiran mereka hanya bersifat peraup laba yang bengis, kiranya Masyarakat Adat, yang juga harus diberdayakan dan diperkuat sehingga tumbuh berkembang menjadi subyek, kata-katanya mempunyai daya paksa, patut membuat perhitungan secara lain pada mereka dan para kolusinya. Kehidupan Dayak dan Kalteng bukan komoditas, tuan-tuan dan puan-puan. Salahkah jika menghadapinya bersama kolusinya kita berkata: “Go to hell with these kind of investors and corrupt bureaucrats?” (Para investor dan birokrat koruptif jenis ini buanglah ke neraka”. Masyarakat adat yang berdaya merupakan benteng para panarung, subyek yang berani dan pandai bertarung, berani dan pandai menang.[]

Brimob Dilarang Menjaga Keamanan Kebun
[PONTIANAK] Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Pol Arief Sulistiyanto, melarang semua anggota Brimob Polda Kalbar yang melaksanakan pengamanan secara langsung atau mengepos di areal perkebunan sawit. Untuk pengamanan areal atau wilayah perusahaan perkebunan sawit, perusahaan harus membangun dan meningkatkan jumlah personel satuan pengamanan (Satpam) kebun.
Hal itu dikatakan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto kepada wartawan di Pontianak, Minggu (9/11).
Ia mengatakan, selama ini, banyak perusahaan perkebunan sawit yang meminta pengamanan kepada Polri, dalam hal ini Brimob Polda Kalbar. “Padahal kita ketahui tugas Polri khususnya Polda Kalbar adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kalbar,” katanya.
Oleh sebab itu, seluruh kekuatan diarahkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Diakui memang pengamanan objek vital menjadi tugas dan tanggung jawab Polri.
“Namun tidak semua objek vital itu secara langsung dijaga oleh aparat Kepolisian dari Polda Kalbar. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus membentuk satuan pengamanan perusahaan,” tandas Kapolda.
Selanjutnya Polisi melaksanakan eksistensi terhadap satuan pengamanan di perusahaan secara berkesinambungan. Dengan demikian aparat Kepolisian tidak melaksanakan pengamanan secara langsung di loaksi perusahaan.
Perkebunan sebagai satu unit usaha yang mendatangkan keuntungan diharapkan dapat membangun satuan pengamanan yang cukup. Artinya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan luas areal yang dimiliki dan dikelola perusahaan.
“Semakin luas areal atau wilayah yang di kelola perusahaan, maka jumlah personel satuan pengamanan harus semakin banyak jumlahnya. Salah satu contoh jika satu perusahaan mengelola seluas 30.000 hektare kebun, maka satuan pengamanan yang dimiliki perusahaan minimal 100 personel,” katanya.
Jadi ketika ada gangguan di perusahaan, maka perusahaan dalam melaksanakana pengamanan dan tidak langsung meminta bantuan Polisi untuk melaksanakan pengamanan secara langsuung. Dengan demikian polisi bukan polisi kebun tetapi polisi milik masyrakat. [146/N-6]

http://sp.beritasatu.com/home/brimob-dilarang-menjaga-keamanan-kebun/68637

Tri Haryadi, kepala PBG III PT Makin Group Kotim sedang memandu kelas belajar tentang adat dan hokum adat Dayak Kalteng, 11 Nov.2014 di Desa Baronang Miri (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

KOMUNITAS ADAT SEBAGAI SUBJEK
Oleh Hendrikus Adam*
Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan dan membiarkan mereka berdaulat mengakses SDA melalui inisiatif kearifan lokal penting dipertimbangkan.

Ada kisah pilu yang saya ingat tentang kegelisahan tiga warga kampung dari Bengkayang, Landak dan Sintang.
Di Bengkayang, Masyarakat Adat Semunying Jaya pernah mendekam dalam bui dan harus berjuang ekstra atas penyerobotan hutan adat oleh perusahaan perkebunan yang mengabaikan rasa keadilan.
Negara dalam kasus ini tak sungguh memihak, apalagi memberi solusi. Persetujuan bebas tanpa paksaan (prinsip FPIC) pun turut diabaikan.
Jamaludin, pria asal kampung Pareh di Semunying Jaya karena kesal berujuar; “Pihak perusahaan kami anggap melakukan penindasan, perampasan dan pemerasan terhadap warga Semunying Jaya.
Pihak perusahaan bukan malah menguntungkan, penjajah bagi kami. Masalah perizinan mereka itu tidak jelas, siapa yang memberi izin. Katanya dari bupati, kenapa tidak izin pada masyarakat?”
Sedang di Sintang, L. Edar, 49, pria asal kampung Sungai Garuk di kecamatan Serawai dicopot sebagai kepala dusun dengan tak hormat, sejak 1 April 2011. Dia dianggap tak mendukung kebijakan pemerintah soal perkebunan kelapa sawit dan terlibat dalam organisasi GEMAS.
Edar warga Masyarakat Adat Melahui di kampung Sungai Garuk sadar bahwa wilayah mereka tidak untuk dieksploitasi apalagi diambil paksa.
“Manusia bisa beranak, tanah tidak. Tanah juga tidak bisa bertambah. Tetapi bila tanah diambil perusahaan, di mana masyarakat akan hidup?”begitu dia berujar soal hutan dan sumberdaya alam sekelilingnya.

Keteguhan Sikap
Lain lagi kisah Akbertus, seniman ukir dari Kampokng Sahapm di kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Dia adalah Albertus. Pria berusia 45 tahun ini konsisten dalam menjaga alam dan mempertahankan warisan leluhur dengan caranya.
Menurut dia, sekitar tahun 1990an hutan adat kampung Sahapm diincar investor yang berniat membuka perkebunan kelapa sawit. Orang-orang suruhan menakut-nakuti warga kerap dengan mengatakan bahwa tanah yang berada di wilayah adat mereka adalah tanah atau hutan (milik) negara.
Abertus saat itu menjabat ketua RT 03 bersama warga lain yang didukung para tetua yang kini sebagian telah meninggal konsisten melawan. Kendati menuai ancaman dan teror, mereka memetik hasilnya.
Komunitas dengan kekhasan budayanya berikut kawasan hutan sekitar dapat terjaga keberadaannya. Hingga kini masih saja ada pihak yang berharap wilayah itu dapat digarap untuk investasi perkebunan.
”Saat itu, kita (saya) diancam pihak perusahaan karena dianggap sebagai provokator. Pernah diundang pihak aparat (Polisi dan Koramil) untuk diminta keterangan. Dengan berbagai macam teror, mungkin dirasakan tidak mempan, kemudian secara halus mereka mendatangi kita. Manager perusahaan saat itu datang membawakan uang dalam kantong plastik hitam sebanyak ratusan juta rupiah,” tutur Albertus pada penulis.
Bagi dia, apa yang dilakukan perusahaan bukan cara untuk menghargai mereka secara baik. Dia pun menolak uang itu secara halus.
Diakhir kisahnya, Albertus bertutur dalam bahasa daerah Dayak Kanayatn,
”Kade’ diri nana’ bapikir, nana’ paduli ka’ urakng lain, mungkin udah samuanya baralih ka’ perusahan. Kami bapikir demi kepentingan generasi, gali’ uga’ akibatnya walau nana’ ditele’ urakng rami”
(Kalau tidak berpikir, tidak peduli kepada warga lainnya, mungkin semuanya sudah beralih ke perusahaan. Kami berpikir demi kepentingan generasi, takut juga akibatnya walau tidak dilihat orang ramai)”.
Ini mengambarkan keteguhan sikap warga kampung yang ingin alam wilayah sekitar tetap terjaga dan terhindar dari eksploitasi. Mencerminkan kedekatan dengan sumber daya alamnya.
Ada kesamaan pesan ketiga warga dari kampung yang berbeda itu.
Masyarakat Adat cenderung rentan menjadi korban kebijakan pembangunan yang tak mereka inginkan. Ungkapan mereka memiriskan karena bertutur soal penyerobotan lahan, riak dan konflik, intimidasi, pembungkaman secara halus (menghalalkan cara dengan menyuap warga) dan berbagai potensi destruktif lain.
Sisi positif darinya adalah kesadaran bahwa SDA perlu dilestarikan, sikap kritis, semangat rela berkorban, keinginan kuat mempertahankan budaya, jati diri dan ruang hidup komunitas, kejujuran, keberpihakan pada kebenaran dan seterusnya.

Keutuhan SDA
Kisah dan kesaksian Jamaludin, Edar dan Albertus hanya bagian kecil ’cerita pilu’ di negara republik ini. Upaya mereka bersama komunitasnya boleh jadi mewakili ”kegelisahaan” komunitas (Masyarakat Adat/lokal) pada umumnya. Perjuangan komunitas Masyarakat Adat bagi keutuhan dan keberlanjutan SDA patut jadi refleksi.
Hemat penulis, tidak perlu lagi ada tuduhan dini bernada sinis dan sepihak yang kerap dialamatkan pada komunitas. Cukup sudah selama ini komunitas menjadi korban. Negara melalui aparatur seharusnya tertantang untuk menyuguhkan perlakuan humanis yang beradab dan sanggup memanusiakan warganya.
Hutan, tanah dan sungai (air) sebagai bagian penting dan mendesak bagi kelangsungan hidup maupun kehidupan komunitas tidak seharusnya jadi objek eksploitasi semaunya oleh ”Si Kaya” – ”Si Kuasa”. Pejabat pemerintah tak perlu merasa mumpung punya kewenangan lantas bertindak melebihi batas ideal hingga melukai perasaan warga.
Seharusnya mereka menempatkan setiap individu dan komunitas Masyarakat Adat sebagai subjek dalam setiap (kebijakan) pembangunan berbasis sumber daya alam. Keutuhan SDA dengan keberpihakan negara terhadap masa depan warganya, termasuk komunitas Masyarakat Adat yang tersebar se Nusantara, mesti segera diwujudkan.

Bukan Hutan Negara
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi (Judicial Review) atas UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, pastilah menggembirakan.
Putusan yang disampaikan dalam sidang pleno MK pada Kamis, 16 Mei 2013 tersebut mengakui dan menegaskan bahwa ”Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Dengan kata lain, putusan bernomor 35/PUU-X/2012 sederhananya dapat dipahami bahwa; ”hutan adat bukan (lagi) hutan negara.
Putusan MK itu mungkin kemenangan Masyarakat Adat, tentu perjuangan selanjutnya jauh lebih penting. Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar putusan tersebut menjadi rujukan, dilaksanakan dan memiliki kekuatan (eksekusi) mengikat. Dengan demikian dia dapat ”memaksa” untuk pencapaian situasi komunitas yang diidamkan; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
Bagaimanapun, harus disadari bahwa kedekatan hubungan komunitas terhadap hutan adat berikut wilayah kelola dan sumber daya alam sekitarnya adalah satu kesatuan utuh. Ini perlu diapresiasi dan menjadi kesadaran kolektif segenap pemangku kepentingan.
Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan dan membiarkan mereka berdaulat mengakses SDA melalui inisiatif kearifan lokal penting dipertimbangkan. Ini adalah pilihan strategis aparatur negara.
Putusan bahwa ”hutan adat bukan hutan negara” sedianya tidak malah menambah jeritan hati dan kegelisahan komunitas seperti halnya testimoni kegelisahan ketiga warga di atas. Sebaliknya, putusan tersebut kiranya menjadi sumber inspirasi yang dapat memperkuat kesadaran, tindakan maupun keyakinan kolektif komunitas Masyarakat Adat dalam menjawab kegelisahan dan tantangan yang dihadapi.
Suara kegelisahan Masyarakat Adat hendaknya membangkitkan hati nurani pemimpin negeri untuk memberi pelayanan prima bagi warganya. Semoga***

*) Penulis warga Kalimantan Barat, aktifis Walhi dan peminat isu demokrasi dan HAM. (http://www.aruemonitor.co/suara-kegelisahan-masyarakat-adat/)

TRISAKTI SEBAGAI POLITIK KEBUDAYAAN

Sahewan PANARUNG (RUANG KEBUDAYAAN HARIAN RADAR SAMPIT)
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com
Tajuk Panarung
TRISAKTI SEBAGAI POLITIK KEBUDAYAAN
Oleh Andriani S. Kusni

Trisasakti Bung Karno mencakup berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Konsep inilah yang oleh Jokowi-JK, presiden dan wapres terpilih diangkat sebagai pegangan. Di tengah sisa-sisa kerunyaman warisan Orba dan SBY melaksanakan orientasi ini bukanlah seperti membalik telapak tangan. Kerunyaman ada di kedua belah koalisi baik di pihak Indonesia Hebat (semboyan yang agak bombas) dan Koalisi Merah Putih seperti diperlihatkan oleh terbelahnya DPR-RI sekarang. Betapa pun terpilihnya Jokowi-JK (yang lebih dikarenakan alasan ketokohan, bukan partai) memperlihatkan adanya perubahan imbangan kekuatan dalam masyarakat dan rakyat ingin benar akan perubahan. Mampukah Jokowi-JK mengelola kepercayaan pemilih dan melaksanakan Trisakti, waktu yang akan menentukan. Apalagi pola pikir dan mentalitas warga negeri ini tidak yang sudah lebih dari empat dasawarsa terkontaminasi oleh “uang sang raja”, koruptif dan merosot, tidak gampang merubahnya. Revolusi mental yang diinginkan oleh Jokowi tidaklah seserdahan ia diucapkan. Empat dasarwarsa lebih berlalu membuat membuat mentalitas koruptif sudah mengakar. Bahkan mentradisi. Tradisi itu sangat kuat sekalipun negara sebagai bangunan atas (super structure) sudah mengalami perubahan, hal yang mentradisi tidak segera menyertainya. Di Kalimantan Tengah pun demikian.
Organisator formal kebudayaan, lebih sepesifik, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, umumnya tidak mengerti masalah kebudayaan dan buta-tuli (bahkan sewot) terhadap saran dan kritik merasa kekuasaan sama dengan kebenaran. Orang yang tidak mengerti bidang yang harus dikerjakannya tapi ditugaskan untuk bertanggungjawab dengan jiwa kerdil pula (diperparah oleh semangat proyek yang koruptif) , hasilnya bisa dipastikan berujung dengan ketidak berhasilan. Bisa saja nampaknya sibuk tapi tidak memberikan kemajuan strategis. Orang Inggris mengatakannya “do many things (but) for nothing.” (berbuat banyak tapi tidak menghasilkan apa-apa). Padahal yang sangat diperlukan Kalteng di bidang kebudayaan adalah organisator-pemikir kebudayaan.
Dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang mengambil Trisakti Bung Karno sebagai orientasi politik, niscayanya daerah-daerah, termasuk Kalteng dengan dinas-dinas terkaitnya meresapi apa yang dimaksudkan dengan “berkepribadian di bidang kebudayaan”. Karena orientasi inilah yang niscayanya dilaksanakan. Atas dasar orientasi ini menjadi politik pemberdayaan dan pembangunan kebudayaan di daerah. Program-program kegiatan pun disusun dan dilakukan berdasarkan orientasi ini. Apabila apa yang dimaksudkan dengan berkripadian di bidang kebudayaan secara teori dan pemahaman tidak dipahami dan tidak dimiliki, agaknya sulit diharapkan orientasi baru dalam hal politik kebudayaan akan bisa terlaksana di daerah. Dalam keadaan demikian, seandainya ada kerendahan hati, dan mampu membuang keangkuhan kekuasaan, dinas-dinas terkait akan menyelenggarakan seminar atau diskusi fokus yang tidak terlalu besar agak efektif mengenai “berkepribadian di bidang kebudayaan”. Diharapkan melalui diskusi fokus demikian, kesamaan bahasa atau pengertian mungkin didapat. Kesederapan langkah dimulai dari adanya pemahaman yang searah. Selama ini apakah terdapat kesamaan bahasa dan kesederapan langkah antara organisator formal dan pekerja seni-budaya di Kalteng ataukah mereka lebih banyak berjalan sendiri-sendiri, bahkan menurut Gubernur Kalteng A.Teras Narang, SH dalam pembicaraannnya dengan rombongan Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR) beberapa tahun lalu “antara birokrasi kebudayaan dan pekerjaan budaya terdapat suatu jurang pemisah dan tiada jembatan di atas jurang itu”.
Kecuali itu, boleh jadi melalui diskusi fokus seperti di atas, organisator kebudayaan formal, yaitu dinas-dinas terkait akan terbantu dalam menyusun program kongkrit guna melaksanakan orientasi “berkepribadian di bidang kebudayaan”, orientas yang sebenarnya mengandung sikap terhadap kebudayaan sendiri dan bagaimana menghadapi kebudayaan dari luar untuk pembangunan dan pengembangan kebudayaan hari ini.
Seandainya organisator formal kebudayaan di Kalteng ini tidak merasa perlu dan penting diskusi demikian, barangkali organisasi-organisasi/komunitas kebudayaan, universitas dan atau media massa yang ada di Kalteng – yang salah satu fungsinya adalah sebagai organisator –ini bisa mengambil prakarsa pelaksanaannya.
Menyamakan bahasa untuk menyerempakkan langkah melalui diskusi fokus barangkali nampaknya agak teoritis, tapi bertindak tanpa bimbingan teori sama dengan berjalan di gelap-gelita. Benar bahwa kemudian praktek mengoreksi teori agar lebih sesuai kenyataan. Maka adalah sangat naif pernyataan seorang petinggi yang mengatakan bahwa “kita tidak berteori-teori” yang meremehkan arti teori. Praktek kebudayaan Kalteng hingga hari ini adalah praktek tanpa teori. Hasilnya, masing-masing bisa menilai. []

BAHASA DAYAK NGAJU

Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding).
~ Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).
~ Kéba basuang.Kéba berisi. (lihat edisi terdahulu).
~ Masi arepe (Bahasa Dayak Katingan: Mangasi arep eh). Menyayangi diri. (Lihat edisi terdahulu).
~ Télu pain tungku. Tiga kaki tungku. (Lihat edisi terdahulu)
~ Panutung bulan matanandau pambélum. Menyulut (cahaya) pada bulan dan matahari kehidupan. (Lihat edisi terdahulu)
~ Tunjung Nyahu, cahaya kilat petir. (Lihat edisi terdahulu).
~ Mangalanja kilat matanandau. Melomba kilat dan (putaran) matahari. (Lihat edisi terdahulu).
~ Manakir Upun Tangga. Menumiti (dengan keras) pangkal tangga. Rumah orang Dayak dahoeloe umumnya merupakan rumah panggung. Untuk masuk ke rumah harus menaiki tangga rumah. Upun tangga, adalah bagian bawah yang bertumpu pada tanah, sedangkan takuluk (kepala) tangga adalah bagian yang bersandar ke dekat pintu rumah. Manakir dalam bahasa Dayak Ngaju berarti menginjak dengan tumit secara keras, bahkan dengan sekuat tenaga. Apabila seseorang manakir upun tangga orang lain, maka artinya orang yang tinggal di rumah itu sedang ditantang (untuk berkelahi) dan yang tinggal di rumah itu tidak boleh menampik tantangan tersebut. Menampiknya sama dengan tidak memiliki harga diri. Pertanyaan: Secara anlogi, apakah situasi orang Dayak sekarang yang terpinggir, tidakkah mereka sedang berada dalam keadaan bahwa “upun tangga” mereka sedang “inakir” (ditakir)?

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK

~ Mananjung haga paï, bapander haga jéla. Berjalan menjaga (pelihara) kaki, berbicara jaga lidah. Resiko bagi orang yang hidup dan bekerja tentu saja tidak terhindarkan. Tapi tidak melakukan apa-apa pun, hanya diam saja, seseorang tidak mendapatkan apa-apa bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat satu dan yang lain melakukan hubungan yang disebut hubungan sosial. Karena itu manusia disebut sebagai insan sosial. Dalam hubungan sosial ini dinasehatkan agar selalu tidak semborono dalam bertindak. Sebisanya jangan sampai melukai perasaan atau merugikan orang lain yang akibatnya akan seperti bomerang memukul diri sendiri. Oleh karena itu dalam hubungan social ini, budaya Dayak menasehatkan agar “saling mengembarai pikiran dan perasa sesama” (hatamuéi linggu nalata). Orang Melayu mengatakan “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, kalau menurut orang Poso “gantung badikmu di pohon perbatasan” karena “lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya”. Ghetto budaya yang kemudian merambat ke bidang politik, lebih-lebih pada saat pilkada, budaya ghetto politik yang sangat berbahaya.
Pepatah ini intinya menasehatkan agar dalam hubungan sosial, kita selalu saling menghormati. “Kebebasan kita berhenti saat menyentuh kebebasan orang lain”, demikian orang Perancis bilang.
~ Kahandak atéi handak kadimpah, jukung tégé, béséi jatun. Kehendak hati hendak ke seberang (tapi) perahu ada, kayuh tak ada. Pepatah melukiskan keadaan seseorang yang hendak melakukan dan mendapatkan atau mencapai sesuatu tetapi kelengkapan syarat-syaratnya tidak tersedia. Misalnya hendak bersekolah, tapi ongkos tidak ada. Sejajar dengan pepatah ini adalah pepatah Indonesia “kehendak hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai”. Berbeda dengan pepatah “ di mana ada kemauan, di situ ada jalan” atau slogan pemilu Presiden Amerika Serikat Obama, “Kita Bisa!”. Apakah pepatah “Kahandak atéi handak kadimpah, jukung tégé, béséi jatun” atau ““kehendak hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai” bukannya pandangan yang fatalis atau pasif?
~ Bakatak saran danum likute babilém. Katak di tepi air punggungnya hitam. Pepatah ini menggambarkan seseorang yang berilmu tapi karena satu dan lain sebab orang tersebut tidak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan atau keahliannya. Misalnya ahli-ahli dalam berbagai bidang yang dikirim oleh Presiden Soekarno ke luar negeri untuk belajar, setelah terjadi Tragedi September 1965, mereka tidak bisa kembali karena paspor mereka dicabut oleh Orde Baru sebab tidak mau mengutuk Presiden Soekarno. Di luar negeri, mereka hidup tidak dari kepakaran mereka. Di Indonesia mereka dikenakan berbagai pembatasan.

SAJAK-SAJAK HARI PAHLAWAN

KRAWANG-BEKASI
Oleh Chairil Anwar

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
Tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan berdegap hati

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami.

Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa

Kami sudah beri kami punya jiwa
Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa

Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan
atau tidak untuk apa-apa,
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata

Kami bicara padamu dalam henng di malam sepi
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami
Menjaga Bung Karno
menjaga Bung Hatta
menjaga Bung Sjahrir

Kami sekarang mayat
Berilah kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian

Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi.

1948
(Dari Charil Anwar, “Puisi dan Prosa. Derai-Derai Cemara”, Horison, Jakarta, 2006:79-80)

10 NOVEMBER DI PULAU KELAHIRAN
Oleh Esun Sahun *
di pulauku hari ini lebih gampang mencari orang merintih dan menangis
dari panarung digambarkan kakek dan gerilyawan bergeming di sepatu siksa
orang-orang hari ini mabuk kemoderenan yang juga tidak mereka pahami
peradaban dikira sinonim ijazah akademi yang sudah menjadi pasar kelontong
gelar pun menjadi komoditas loakan
di pulauku hari ini lebih gampang mencari maling dan preman berjas berdasi
yang tanpa hitungan menjual kampung dan sanak-saudara dari nurani
— o, maaf, tak usah kita bicara tentang hubungan sanak-saudara
sekarang keluarga seperti dahulu hilang makna
orang-orang jadi tak lagi seimbang dihadapan gumpalan rupiah

sebutkan sungai-sungai pulauku yang kau kenal
di sungai-sungai itu ayah dan anak berbunuhan karena tanah
kakak dan adik berunding dengan kelewang rebutan warisan
perempuan-perempuan remaja usai oplosan bernarkoba bermain cinta
pembangunan yang oleh statistik dilukiskan melesat
sebenarnya berbuah kemelaratan
puja-puji diri yang kudengar di tanggal-tanggal penting
diharap dan dicari hakekatnya adalah kemunduran
o, aku melihat orang-orang dininabobo dengan dusta
hari ini 10 november gerilyawan-gerilyawan tua yang tersisa
menjadi pajangan upacara untuk disebut tak lupa pendahulu
di pulauku hari ini kepahlawanan sudah lama mati
bandit dan pahlawan bermakam di satu taman
kepahlawanan sinonim jalan nestapa
apakah aku masih berpengharapan?
ya, tuan-tuan dan puan-puan
ya! kendati harapan menyakitkan
ia patut dijaga
kerna manusia masih ada

2014.

* Tinggal di Palangka Raya
Banyak sekali tugu di Kota Sampit didirikan di tengah bundaran besar dan kecil sehingga Sampit bisa dikatakan sebagai Kota Tugu. Tapi dari sekian banyak tugu, tidak ada satu pun patung pahlawan, baik lokal seperti Patih Rumbih, AM Arsjad, Iskandar, atau pun nasional seperti Tjilik Riwut. Patung pahlawan di Kalteng bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Kalau di Banjarmasin, Kalsel, makam Hasan Basry dibuatkan sebuah monumen megah dan terawat, di Palangka Raya, makam Tjilik Riwut, salah seorang pendiri Kalteng dan pahlawan nasional hanya makam biasa, disemen pun tidak! Inikah perwujudan dari bangsa besar yang bisa mengharga pahlawannya? Yang jelas, ia adalah bentuk tingkat kesadaran sejarah. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012).

TRIPARTIT

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT.
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg
Keterangan Foto:Polisi Republik Indonesia-kah mereka? Iyakah? Tapi mengapa rakyat mereka tembak? Bundaran Besar Palangka Raya adalah saksi penembakan pengunjuk rasa Dayak ditembaki Brimob tahun 2001. Penembakan mati rakyat secara sewenang-sewenang mengotori sejarah kepolisian sendiri dengan darah manusia tak bersalah. Kesabaran masyarakat adat Dayak punya batas juga. “Jangan paksa mereka menggali apa yang sudah mereka kubur ratusan tahun lalu”.(Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014).

TRIPARTIT
Oleh Kusni Sulang

Masyarakat sipil yang oleh sejumlah penulis disebut juga dengan masyarakat madani yang telah berkembang jauh, misalnya Perancis, Inggris, Jerman, Italia, pengelolaannya dilakukan oleh tiga pihak. Tiga pihak itu ialah, pertama, pemerintah yang mengemban tugas menyelenggarakan Negara, kedua pelaku ekonomi atau lebih spesifik lagi pengusaha, dan ketiga masyarakat sadar yang terorganisasi yang disebut dengan istilah patner sosial, seperti Sarikat Buruh (dari berbagai sektor), Sarikat Tani, pemuda, Sarikat Nelayan, dan sebagainya. Untuk Indonesia barangkali, masyarakat adat bisa dimasukkan sebagai bagian dari patner sosial.
Tiga pihak pengelola kehidupan bermasyarakat yang niscayanya bersinergi ini disebut tripartit. Segala keputusan yang tidak disepakati oleh salah satu unsur dari tripartit ini tidak bakal berjalan, misalnya tentang tingkat upah minimum. Tidak akan jalan sebab tiga unsur ini dari segi imbangan kekuatan boleh dibilang seimbang.
Di Indonesia, patner sosial sebagai bagian dari tripartit masih lemah, lebih-lebih di Kalimantan Tengah. Sehingga yang tersisa dan menentukan dari tripartit itu adalah penyelenggara Negara dan perusahaan. Oleh dominannya konsep dan praktek ‘uang sang raja’ (l’argent roi), maka yang penyelenggara Negara dimainkan oleh pengusaha dalam bentuk seperti kolusi, gratifikasi dan korupsi. Akibatnya Negara menjadi absen dari tengah-tengah warganegaranya. Masyarakat menjadi masyarakat otopilot.Lemahnya patner sosial membuat praktek top-down umum digunakan, diperkuat oleh ciri masyarakat patrimondial ditambah oleh kekosongan wacana (the emptiness of concept, la vide de l’ideologie) yang memberikan ruang manuvre leluasa bagi segala rupa rekayasa. Keadaan demikian memberikan syarat bagi dipraktekkannya kekerasan, baik yang resmi atau partikelir, yang menjadi sarana utama dalam menghadapi keresahan sosial (social unrest) dan kontestasi sosial – petunjuk dari tingkat demokrasi atau masyarakat sipil di suatu negeri. Kekerasan resmi atau pun partikelir dalam berbagai bentuk, tidak lain dari wujud dari dominasi instanisme atau jalan pintas, menunujukkan bahwa demokrasi kita masih di taraf awal sehingga watak penindasan (represif)-nya sangat menonjol hingga hari ini, termasuk di Kalteng yang oleh sementara pihak disebut “Bumi Pancasila” sekalipun dalam kenyataan membelakangi Pancasila.
Untuk sampai ke tingkat berlangsungnya tripartit, hal kunci tidak lain dari pendidikan kepada tiga unsur tripartit tersebut. Melalui pendidikan, kesadaran yang kokoh diperoleh, melalui pendidikan penyadaran tiga unsur tripartit itu menjadi subyek yang kemudian bersama-sama mengelola kehidupan bermasyarakat, bernegeri, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kesadaran demikian, maka Negara tidak lagi menjadi alat penindas, tapi bagian dari tripartit dalam pengelolaan masyarakat menuju masyarakat keadaban yang terus meningkat tarafnya. Untuk memiliki kesadaran demikian penyelenggara Negara di tingkat apa pun niscaya membuang kepongahan kekuasaan, tidak menyenonimkan kekuasaan dengan kebenaran. Memelihara kepongahan kekuasaan dan menyenonimkan kekuasaan dengan kebenaran hanya menutup jalan kemajuan manusiawi; perusahaan tidak lagi semata-mata memburu laba, yang menyebabkan mereka dipandang secara gampang sebagai musuh oleh masyarakat lapisan bawah dan para ekstrim, tapi mempunyai peran sosial dan keadaban. Perusahaan, baik besar atau pun kecil bukanlah musuh, lebih-lebih perusahaan nasional; demikian pula patner sosial selain menjadi kekuatan pengontrol sosial juga berperan sebagai pembangun masyarakat beradab. Di Kalteng, kelembagaan adat Dayak mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi patner sosial jika ia dikembalikan pada status kelembagaan adat yang sebenarnya, jika para pemangku adat mempunyai tingkat pengetahuan dan meresapi nilai-nilai hakiki dari budaya Dayak.
Pekerjaan pendidikan penyadaran tentu saja pekerjaan berjangka panjang, tidak segera nampak hasilnya tetapi mendasar. Ia harus dilakukan terus-menerus dan tekun. Menggunakan istilah populer sekarang, pekerjaan pendidikan penyadaran adalah cara utama untuk mewujudkan “revolusi mental”.
Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah sejak berdirinya memang menitikberatkan program-programnya pada upaya ini melalui penelitian, penulisan dan penerbitan serta pengorganisasian kelas-kelas belajar. Untuk melaksanakan program “revolusi mental”, yang mendesak dilakukan adalah penguatan dan pemberdayaan patner sosial. Untuk Kalteng terutama kelembagaan adat Dayak yang independen sehingga mampu menjadi subyek dan bagian aktif dari tripartite, mempunyai daya tawar yang tak bisa diabaikan siapa pun, kata-katanya mempunyai daya paksa. Perundingan hanya berlangsung adil jika kekuatan seimbang.
Sejalan dengan upaya ini pula, pada tanggal 11 November 2014, pimpinan PT Makin Group Kotawaringin Timur dan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, menyelenggarakan kelas belajar untuk para manajer PT Makin Group mengenai adat dan hukum adat Dayak. Melalui kelas-kelas belajar ini, antara perusahaan dan masyarakat adat sebagai bagian dari tripartit, boleh jadi bisa dicapai bahasa yang sama dan sinerjitas. Konflik tidak menguntungkan siapapun. Tidak menguntungkan pemerintah, juga tidak membawa kegunaan bagi perusahaan, apalagi masyarakat adat. Karena itu tidak semestinya dipertahankan. Dengan adanya bahasa yang sama dan sinerjitas sebagai unsur-unsur dari tripartit, barangkali penyelesaian sengketa mendapat landasan mendasarnya. Kehadiran investor, lebih-lebih investor nasional yang nasionalis tidak bisa dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan yang diterakan dalam Konsitusi 45.[]

TUNTUTAN MASYARAKAT KEPADA POLDA KALIMANTAN SELATAN
KASUS PENEMBAKAN WARGA DAYAK DI MERATUS, BELUM SELESAI TUNTAS

Radar Sampit, 9 November 2014. Walaupun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigadir Jenderal (Pol) Machfud Arifin Jumat 31Oktober 2014 lalu mengatakan bahwa “kasus penembakan terhadap warga adat (warga masyarakat adat Dayak Meratus –Red.) itu sudah selesai”, dan dilakukannya mutasi terhadap Kapolres Tanah Bumbu, daerah penembakan, tapi kemarahan masyarakat dalam kenyataannya belum selesai. Hal ini ditunjukkan oleh keluarnya sebuah Pernyataan Sikap Bersama yang diterbitkan pada 4 November 2014 lalu oleh AMAN Kalsel, YCHI, MADN, Gerdayak Kalsel, Keranda, LPMA Borneo, LSM Peta Kalsel, Peta Tanah Bumbu, BLHI Kalsel, WALHI KALSEL, Yayasan Sumpit dan wartawan individual.
Pernyataan Sikap Bersama itu antara lain pertama-tama selain menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap proses perdamaian yang diinisiasi oleh Bupati Tanah Bumbu, tapi juga mengutuk keras tindakan penembakan warga Dayak Meratus hingga tewas oleh pihak Polres Tanah Bumbu pada 22 Oktober 2014 lalu. Pernyataan Sikap Bersama tersebut tembusannya dikirimkan ke Presiden RI, DPR RI, MENKUMHAM RI, Gubernur Kalsel, DPRD Kalsel , Sekjen AMAN Nasional, Presiden MADN, Kontras dan WALHI Pusat, menuntut pihak Polda Kalsel dan pihak terkait untuk tetap mengusut kasus penembakan tersebut secara komprehensif, obyektif, terbuka, jujur dan tegas sesuai ketentuan yang belaku. Polda Kalsel juga dituntut untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil penanganan kasus penembakan tersebut. Polda Kalsel juga dituntut untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat di belakang kasus ini serta memberikan komitmen teividualrtulis untuk lebih arif dalam penanganan kasus-kasus agraria, sumber daya alam, lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat sipil atau masyarakat adat dan tidak mengulangi lagi perbuatan asal tembak/represif terhadap warga sipil. Kemudian Pernyataan Sikap Bersama tersebut meminta kepada semua pihak untuk ikut menjaga dan mengawal penanganan kasus tersebut. (ask-2-11-14)

NKRI JANGAN JADI ALAT PENINDAS DAERAH
Oleh Aju

“Pembangunan berorientasi kepada pasar bebas dan terjadi pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945.”
Berbagai kalangan masyarakat di Kalimantan Barat mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menindas rakyat di daerah dengan mengatasnamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Penyeragaman pelaksanaan berbagai aturan strategis hanya akan membuat masyarakat merasa asing di negeri sendiri. Ini tidak adil,” kata Tobias Ranggie, praktisi hukum di Pontianak dan Krisantus Herusiswanto, Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat kepada SH secara terpisah Jumat (2/8).
Menurut Tobias, dalam banyak kasus pemerintah pusat menjadikan ideologi NKRI sebagai alat untuk menyederhanakan masalah. Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada pasar bebas dan pengkhianatan pada Pasal 33 UUD 1945 pada akhirnya telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi di daerah.
“Program pembangunan di bidang perkebunan kelapa sawit misalnya, lahan masyarakat seenaknya digusur, dicuri, dirampas oleh pengusaha hitam berkolaborasi dengan birokrat pemerintah hanya lantaran tidak dilengkapi bukti kepemilihan secara sah berupa sertifikat atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Ini bukti penindasan terstruktur yang dilegalkan pemerintah pusat,” ujar Tobias.
Padahal, secara tradisional, menurutnya, lahan itu mereka miliki secara adat secara turun-temurun. Masyarakat adat sudah lahir sebelum Indonesia memerdekakan diri sejak 17 Agustus 1945. “Tidak semua aturan yang diterapkan secara nasional bisa membuat masyarakat di daerah tenteram. Malah justru sebaliknya, karena sering kali menimbulkan masalah yang berujung kepada konflik sosial di dalam aplikasinya,” kata Tobias.
Krisantus Herusiswanto menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan terluas dan terbesar di dunia, dihuni 240 juta jiwa, tersebar di 17.408 pulau, terdiri dari 1.128 suku bangsa dengan menggunakan 746 bahasa daerah, dicatat sebagai sebuah bangsa multikultural. “Sejatinya, sesuai etika administrasi dan tatanan ketatanegaraan global, Indonesia dalam kondisi multikultural masih saja dipaksakan menjadi sebuah negara kesatuan, amat sangat aneh dan hanya menimbulkan masalah di kemudian hari. Masyarakat multikultural seperti Indonesia hanya cocok jadi negara federal,” kata Herusiswanto.
Menurutnya, untuk menghindari konflik di daerah, pemerintah pusat mesti memiliki sebuah desain besar terhadap aplikasi pembangunan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif, yaitu suku bangsa (dan ras), gender, dan umur. (Diunduh dari (http://www.shnews.co/detile-23088-nkri-jangan-jadi-alat-penindas-daerah.html).

Ironis, Regulasi SDA Marjinalisasi Adat
Oleh Simon Pabaras

Meskipun konstitusi, beberapa peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hak masyarakat adat, praktiknya lewat regulasi pula mereka dimarjinalisasi. Investasi sektor pertambangan dan kehutanan telah membuat masyarakat adat kian terpinggir dan semakin memprihatinkan.
Juli lalu, misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan jaminan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ketika ditemukan sumber-sumber energi dan mineral di suatu kawasan yang dihuni masyarakat adat, lahan itu lambat laun akan menjadi sengketa. Ironisnya, kebijakan pemerintah relatif selalu lebih berpihak pada upaya menggusur masyarakat dari lokasi tersebut. Pimpinan masyarakat adat yang kritis dan pendamping mereka sering menjadi sasaran kriminalisasi. Bahkan tak jarang dihukum di pengadilan.
Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, minyak dan gas bumi dipandang lebih mengedepankan investasi dan sering mengabaikan perlindungan masyarakat adat. “Masyarakat adat seringkali terusir atau bahkan tergusur dari tanah yang sudah mereka tempati jauh sebelum negara ini berdiri,” kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, I Nyoman Nurjaya kepada hukumonline, di sela-sela Seminar Pengkajian Hukum Nasional 202, di Jakarta, Rabu (05/12).
Nurjaya menunjuk contoh seringnya konflik di lahan yang dijadikan lokasi pertambangan atau perkebunan. Demi alasan investasi, status hutan lindung pun bisa berubah. Masyarakat yang ada di kawasan hutan dipandang sebagai warga kelas dua.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini, regulasi tak menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum yang kedudukannya setara dengan hak negara atau individu. “Pemeintah hanya melihat dari sisi komoditas ekonomi,” ujarnya, prihatin.
Keprihatinan senada disampaikan Prof. Muhammad Yamin. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengatakan pemerintah terlalu mudah memberikan izin pengelolaan dan eksplorasi migas, dan perpanjangan kontrak kerjasamanya. Ditambah pengawasan yang kurang, jadilah kebijakan yang diterbitkan memberi ruang bagi investor ‘merebut’ lahan dari masyarakat adat.
Yamin menilai seharusnya pemerintah memperhatikan prinsip bahwa siapa yang datang dan bertempat tinggal pertama kali dalam suatu wilayah, maka dialah yang berhak untuk di layani.“pemerintah harusnya memahami prinsip who first come who serve”, paparnya.
Dalam pengelolaan sumber daya di sektor migas, kata Prof. Yamin, perlu kiranya dianut prinsip-prinsip dalam hukum adat yang selama ini lebih mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, prinsip-prinsip bagi hasil yang ada di dalam masyarakat adat itu sangat tepat apabila dijadikan landasan prinsipil dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor migas. Namun sayangnya pemerintah seringkali menafikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat.
Problematika yang perlu disoroti saat ini ialah seringkali para investor dan pemerintah ‘berselingkuh’ dalam rangka mempermudah akses penguasaan terhadap sumber daya alam di sektor migas. Sementara kepentingan rakyat nyaris tak dianggap. “Seharusnya rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c1f8a620608/ironis–regulasi-sda-marjinalisasi-masyarakat-hukum-adat

PPMAN Temukan 5 Kejanggalan Dayak Meratus Berdarah
Radar Sampit, 9 November 2014. Peristiwa penembakan oleh oknum aparat Kepolisian Polres Tanah Bumbu pada tanggal 22 Oktober 2014 dini hari waktu setempat hingga menyebabkan tewasnya INUS (35) anggota masyarakat adat Dayak Meratus Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan beserta 16 orang lainnya luka-luka, dinilai terdapat kejanggalan oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Masyarakat adat Dayak Meratus ini adalah komunitas-komunitas adat yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat yang mewarisi kepemilikan dan pengelolaan wilayah dan hutan adat secara turun temurun jauh sebelum kemerdekaan RI. Dibalik peristiwa berdarah ini, PPMAN mendapati 5 kejanggalan, yakni :1). Penembakan itu tidak memiliki cukup dasar dan alasan hukum yang jelas dan kuat, karena INUS dkk tidak sedang terlibat dalam tindak kejahatan apapun, melainkan mereka hanya bermaksud menemui dan mempertanyakan penangkapan terhadap 7 orang warga desa Batung yang dituduh melakukan penebangan kayu di lokasi perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa setibanya di tempat kejadian penangkapan 7 orang warga, INUS dkk dihadang aparat kepolisian yang berjumlah lebih dari 30 orang yang langsung berteriak jangan bergerak dan melakukan penembakan, karena merasa terancam INUS dkk dengan mengendarai mobil jenis pickup langsung berbalik arah hingga dikejar aparat polisi dengan terus melakukan penembakan hingga akhirnya INUS tewas luka tembak sebanyak 3 lubang masing-masing di paha, di pinggang hampir tembus, dan kepala hampir tembus; 2). Adanya pertemuan musyawarah yang dipimpin langsung oleh Bupati yang mengarahkan perdamaian dengan pihak keluarga korban INUS. Pertemuan pertama dihadiri Bupati Tanah Bumbu, Kapolres, Dandim, keluarga korban, dan perwakilan masyarakat dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2014 sore hari di hari yang sama terjadinya peristiwa penembakan, dan pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2014 di kantor Bupati Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Bupati lengkap bersama unsur muspida Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dengan mengundang keluarga korban, dan perwakilan lembaga adat. Keputusannya keluarga korban diberikan uang santunan dari Bupati Tanah Bumbu juga dari Polres Tanah Bumbu, dan permasalahan dianggap telah selesai. Pertanyaannya adalah aneh atas peristiwa pidana yang bukan menjadi kewenangannya, Bupati dengan cepat memimpin langsung musyawarah perdamaian dengan melibatkan unsur muspida tanpa terkecuali, dan tidak satupun institusi penegak hukum yang mengikuti rapat ini mendorong agar proses hukum harus tetap dijalankan sesuai hukum yang berlaku; 3). Bahwa dengan alasan sudah adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban, aparat kepolisian Polres Tanah Bumbu tidak lagi melakukan proses hukum atas tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan tewasnya INUS dan 16 orang lainnya yang luka-luka. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, bahwa tidak satupun aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana dapat hapus oleh karena adanya perdamaian kecuali delik aduan; 4). Pihak Kepolisian berdalih bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap warga merupakan kegiatan operasi penangkapan pelaku illegal logging, tapi pada faktanya dari setiap penangkapan yang dilakukan, tidak satupun yang diproses hukum secara serius menurut hukum hingga ke pengadilan melainkan selalu dilepas setelah dimintai pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan; 5). Bahwa diatas wilayah-wilayah yang menjadi target operasi penangkapan pelaku illegal logging oleh aparat kepolisian disinyalir kuat merupakan wilayah izin konsesi pengusahaan hutan, dan HTI atas nama PT. Kodeco yang sudah beroperasi sejak tahun 1968 yang izinnya diperpanjang pada tahun 1998, didalamnya juga terdapat aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, dan praktek tambang batubara illegal yang diorganisir pemodal dengan menyingkirkan hak masyarakat adat setempat. Tercatat sejak tahun 2011, aparat kepolisian seringkali melakukan intimidasi kepada warga untuk tidak melakukan kegiatan apapun di dalam wilayah konsesi PT. Kodeco, bahkan terlibat mengawal tindakan penggusuran terhadap ladang, kebun, dan pondok-pondok masyarakat adat setempat. Demikian dinyatakan oleh Ketua PPMAN, Mualim Pardi Dahlan dalam siarannya 29 Oktober 2014 lalu.(ask-02-09-14).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers