Archive for the ‘Dayak’ Tag

PELAJARAN BAHASA DAYAK NGAJU DI HALAMAN BUDAYA HARIAN RADAR SAMPIT

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang

Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~ Utus Panarung. Turunan pelaga.(lihat edisi terdahulu)..
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding).
~ Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).

~ Kéba basuang.Kéba berisi. (Kéba, dalam bahasa Katingan disebut rambat, adalah sejenis keranjang bertali agar bisa ditaruh di punggung). Kalau ke hutan, dahulu, biasanya orang Dayak membawa kéba atau rambat untuk menaruh perolehannya selama bepergian. Ketika meninggalkan rumah tempat tinggal, biasanya rambat atau kéba itu kosong, tak ada isinya. Saat pulang dari perjalanan, kéba itu niscaya penuh isi untuk kemudian dipergunakan bersama-sama oleh orang rumah. Karena itu disebut kéba basuang (kéba berisi). Ungkapan ini merupakan suatu konsep filosofis yang mengajarkan manusia Dayak agar memenuhi kéba pengetahuan dan mengentasi segala kekurangan untuk kepentingan bersama (orang serumah). Suatu konsep tentang niscayanya harta-benda, pengetahuan niscaya digunakan untuk kepentingan sosial, selain kepentingan diri sendiri, sesuai dengan konsep réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga, dan konsep-konsep lainnya (lihat edisi terdahulu). Yang pergi merantau (manamuéi) pun niscaya berbuat demikian.
Ada tiga hal utama dalam konsep kéba basuang, yaitu (1). Mengisi kekosongan, mengatasi kekurangan dan kelemahan. Kesadaran bahwa yang dimiliki sekarang sebenarnya belum apa-apa dibandingkan dengan keperluan kehidupan bersama; (2). Keniscayaan menolak kemandekan, sanggup belajar dari siapa pun dan dari mana pun; (3).Keberpihakan manusiawi sebagai tujuan penggunaan isi kéba. Konsep kéba basuang ini erat hubungannya dengan konsep “tiga kaki tungku”.
UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Kilau sbangkang sinta tantéluhe. Seperti laba-laba mencintai telurnya. Perbandingan ini menggambarkan cinta yang sangat kuat dan dalam.
~ Kilau tungap saluang balaů. Seperti sambaran saluang lapar. Menggambarkan kemampuan seseorang yang menjawab segala persoalan dan pertanyaan dengan lancar serta tepat. (Catatan: Di sini saya menggunakan huruf ů untuk membedakannya dengan huruf u. Balau=rambut; Balaů=lapar. Adanya rincian begini meniscayakan perlunya standarisasi bahasa Dayak Ngaju.).
~ Aluh ményak santan, kajariae babasie kéa. Walau pun santan itu berlemak, tapi akhirnya basi juga. Perbandingan ini melukiskan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan atau gerak itu sendiri. Seorang perempuan cantik tidak selamanya akan cantik. Pada masa tuanya ia seperti warna yang akan luntur juga.

“SIAPA BILANG”

Tajuk Panarung
“SIAPA BILANG?”
Oleh Andriani S. Kusni

[Ditulis ulang]

Agaknya melakukan wawancara khusus dengan petinggi, terutama orang nomor satu, atau kepala dinas, baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten di Kalimantan Tengah ini bukanlah hal gampang. Sebagai pembantu penyelenggaraan ruang kebudayaan harian ini, saya pernah mencobanya berkali-kali. Persetujuan lisan sudah didapat, daftar pertanyaan sudah diajukan, tanggal dan jam sudah pun ditetapkan, tapi saat datang pada waktu yang telah ditetapkan, satu dan lain alasan telah membatalkan rencana wawancara tersebut.
Mengapa permintaan wawancara ini diajukan? Maksud utamanya tidak lain, untuk mengetahaui kebijakan-kebijakan menyeluruh, baik yang bersifat strategis mau pun yang taktis, yang berjangka pendek, menengah ataupun (terutama) yang berjangka jauh. Melalui wawancara, kebijakan-kebijakan atau langkah alias politik yang dipilih oleh orang pertama, mulai dari gubernur melalui bupati hingga kepala dinas, sebagai penyelenggara Negara di daerah ini, bisa diketahui oleh warganegara di daerahnya. Sesuai kedaulatan rakyat, warganegara mempunyai hak untuk mengetahui pilihan politik yang bagaimana yang diambil oleh penyelenggara Negara, yang notabene tidak lain adalah Negara rakyat itu sendiri, bukan hanya milik birokrat atau pegawai (beamtenstaat) seperti pada masa penjajahan Belanda. Tapi jika diamati betul, Republik Indonesia kita mempunyai banyak kesamaan dengan beamtenstaat yang dikuasai oleh pangrehpraja, bukan pamongpraja. Pengetahuan ini kemudian menjadi salah satu alat kontrol sosial, alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diterakan dalam konstitusi dan juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah membatalkan atau menolak wawancara dengan 1001 cara dan alasan, berarti bertindak sesuai amanat Konstitusi dan UU di atas? Apakah pilihan politik yang berdampak publik merupakan suatu rahasia? Konstitusi dan UU bagi pangrehpraja memang tidak penting jika mereka menguntungkan rakyat.
Sebelum pembukaan Festival Bantaran Sungai Kahayan Tahun 2014, saya telah mengajukan permintaan untuk wawancara khusus dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH. dan ia setujui dengan pertanyaan “Tentang apa?”. Saya jawab tentu saja tentang Festival Bantaran Sungai dan soal-soal kebudayaan. Seusai acara pembukaan Festival di bantaran sungai, saya mendekatinya meminta konfirmasi kapan wawancara itu bisa dilakukan. Dijawab: Nanti. Tidak berapa lama, saya melihat seorang rekan mewawancarainya. Saya pun mendekatinya dan bertanya: ”Apakah sastra Dayak tidak mendapat perhatian dari Dinas?”. Pertanyaan ini dijawab dengan nada tiba-tiba meninggi: “Siapa bilang?”. Saya melihatnya dari item yang diperlombakan. Materi yang diperlombakan tentunya memperlihatkan item-item apa saja yang mendapat perhatian. Item-item itu merupakan kenyataan, dan kenyataan tidak gampang dinegasi oleh permainan kata. Kalau pun sekarang masalah sastra Dayak belum diperhatikan, jawaban akan lebih menarik jika mengatakan bahwa belum diperhatikannya masalah sastra dan bahasa Dayak sebagai lumbung nilai, menunjukkan betapa masalah kebudayaan itu merupakan hal yang kompleks dan luas serta betapa banyak pekerjaan masih harus dilakukan. Sementara jawaban “Siapa bilang?” seakan-akan mengatakan bahwa masalah kebudayaan yang kompleks dan luas itu sudah ditangani dengan baik. Sedangkan Harian Radar Sampit (31 Agustus 20014) menulis:”Seni Teater Terancam Mati Suri. Gedung Kesenian Dijadikan Gudang”. Kemudian Yuel Tenggara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, kepada Antara mengatakan bahwa “Di provinsi berjuluk Tambun-Bungai itu sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Melihat kondisi tersebut Gubernur menginstruksikan Disbudpar Provinsi untuk membuat desain mau pun anggaran yang dihabiskan untuk membangun pusat kesenian” (Harian Tabengan, Palangka Raya (5 September 2014). Artinya Gubernur Kalteng pun menilai bahwa sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota”. Barangkali pendapat Yuel Tenggara dan Gubernur ini bisa juga menjawab pertanyaan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH : “Siapa bilang?” Kenyataan sejarah yang “bilang” bahwa sepanjang usia Kalteng hingga berusia 57 tahun lebih sampai sekarang, sastra dan bahasa, kebudayaan pada umumnya, tidak pernah mendapat perhatian seniscayanya. Bahkan pejabat teras Dinas Kebudayaan Provinsi pada periode tertentu pernah berucap bahwa “sastra itu tidak menarik”, “kegiatan kebudayaan hanya membuang-buang uang”. Hanya yang tidak belajar sejarah daerah dan tidak mengenal keadaan budaya daerah, yang bertanya: “Siapa bilang?” Pertanyaan yang menunjukkan bahwa masalah “orang tepat di tempat yang tepat” masih merupakan pertanyaan krusial di provinsi ini.
Berbicara tentang sastra dan bahasa Dayak, keadaannya sangat mencemaskan, ibarat anak yatim-piatu. Keadaannya boleh dikatakan tidak berkembang. Karya-karya baru bisa dikatakan tidak ada, baik berupa cerpen, novel, roman, drama, dll. Bahasa Dayak tumbuh liar tanpa standarisasi. Buku-buku untuk muatan lokal sangat terbatas. Apakah keadaan sastra dan bahasa Dayak yang demikian, menunjukkan perhatian telah diberikan secara padan dibandingkan dengan peran seniscayanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu organisator dan pemikir formal kebudayaan? Organisator dan pemikir kebudayaan inilah yang sangat diperlukan Kalteng dalam upaya mengembangkan kebudayaan Kalteng. Pengembangan kebudayaan tidak bisa dilakukan dengan kepongahan birokrat yang memandang bahwa kebenaran dan kekuasaan itu identik.
Kalau kata-kata merupakan cerminan pikiran dan perasaan, gambaran tentang luas dalamnya wacana yang dimiliki seseorang, maka tetua Dayak pernah berpesan tentang keniscayaan “bahadat habasa”, yang dalam kata-kata Pendeta Hosea Budhi “kedewasaan dalam perkataan”. Dalam pepatah Indonesia dikenal “bahasa menunjukkan bangsa” yang berarti bahasa menunjukkan apa-siapa kita. Karena itu disebut sastra dan bahasa merupakan lumbung nilai – dan apakah orang Dayak sekarang tidak sedang menghancurkan lumbung nilai-nilainya sendiri menyusul hilangnya lusuk (lumbung padi) bersamaan dengan datangnya revolusi hijau dan invasi besar-besaran investor ke Kalteng. Apa yang kita lakukan di bidang kebudayaan di provinsi ini, bukan saja belum selesai tapi belum apa-apa. Kerjasama tripartit yaitu penyelenggara Negara, pengusaha dan pekerja budaya, dan kemampuan saling mendengar di antara mereka, sehingga tercipta pendekatan holistik, bukan sektoral, diperlukan untuk pengembangan kebudayaan. Pendekatan kepongahan birokrat akan membawa kita ke jalan buntu, “do many things but for nothing” jika meminjam ungkapan orang Inggris, tanda dari ketidaktahuan dan “adanya sesuatu yang busuk dalam kerajaan Denmark”, meminjam istilah Shakespeare. Lalu hasil akhirnya seperti ujar alm. Gus Dur “Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka”. Keadaan demikianlah yang menjawab pertanyaan “Siapa bilang?”
Tapi saya pun memahami, seperti yang dikatakan oleh penyair René Char: “di negeriku, itikad baik tak dipercayai” karena “burung-burung yang tak pandai berdandan lebih disukai orang daripada tujuan-tujuan jangka panjang” [] .

MEMPERTANYAKAN PEMECATAN DUA DAMANG KOTIM

MEMPERTANYAKAN PEMECATAN DUA DAMANG KOTIM
Oleh Kusni Sulang

Pada 18 Agustus 2014 dua damang, kepala adat kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah dipecat oleh Bupati Kotim Supian Hadi. Dua damang yang dipecat itu adalah Damang Parenggean, Puja Guntara dan Damang Jumri dari kecamatan Cempaga Hulu. Alasan pemecatannya tidak jelas, dan Surat Keputusan tentang pemecatan pun sampai tulisan ini diturunkan masih belum diterima oleh yang dipecat, tapi sudah dikantongi oleh Maslan yang ditunjuk sebagai pengganti Damang Puja Guntara dari Parenggean. Maslan ke mana-mana menyebut diri sebagai “ayah angkat” Supian Hadi, bupati Kotim. Betul atau tidak ia “ayah angkat Bupati Supian Hadi, tidak penting. Tapi kalau betul, maka pemecatan Damang Puja mengandung unsur nepotisme yang tidak terpuji dari pihak pemecat. Apalagi jika yang ditunjuk sebagai pengganti tidak punya kapasitas.
Yang menjadi pertanyaan: Mengapa kedua damang yang telah cukup lama bekerja tiba-tiba dipecat? Apa kesalahan mereka? Apakah pemecatan sudah sesuai peraturan?
Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Bab VIII Pasal 13 (1). Damang Kepala Adat berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan.
(2).Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam ) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Adat; d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis; e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat ; f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat; g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap; dan/atau h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
Semua patokan-patokan di atas tidak satu pun yang dilanggar oleh Damang Parenggean. Lalu bagaimana terjadinya pemberhentian atau pemecatan Puja oleh Bupati Kotim, Supian Hadi? Ayat (3) Pasal 13 menyebut: “(3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota”. Artinya yang mengusulkan pemberhentian Damang Parenggean dan Cempaga adalah Ketua DAD Kotim yaitu Hamidan.
Apabila mengacu pada Perda No.16/2008 di atas maka usulan DAD Kotim dan tindakan bupati Kotim Supian Hadi memberhentikan kedua Damang tersebut bertentangan dengan ketentuan Perda tersebut. Dengan kata lain illegal dan tidak prosedural. Karena itu bisa dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan blunder besar. Blunder begini tentu tidak semestinya ia lakukan di saat menjelang pilkada 2015. Masyarakat Adat Dayak tidak akan memberinya suara.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), A. Teras Narang, SH dan DAD Provinsi mestinya menerapkan Perda No.16/2008, tidak boleh membiarkan kesewenang-wenangan berlangsung. Membiarkannya akan memecahbelah persatuan di kalangan masyarakat adat Dayak dan memunculkan dampak-dampak negatif lainnya.
Kecuali itu, kasus pemerhentian illegal kedua damang di atas kembali memperlihatkan kelemahan dari Perda No.16/2008 itu sendiri yang menganeksi lembaga adat, padahal niscayanya cukup dengan rekoginisi sehingga lembaga adat tetap independen. Pertanyaan lain: Apakah para damang dan mantir yang memang damang dan mantir membiarkan kesewenang-wenangan begini terus berlanjut, membiarkan diri mereka jadi gasing mainan tanpa harga? Damang-mantir, keadilan, kebenaran, hidup beradat, tidak bisa dipisahkan. []

PATUNG KAYU DAYAK

Seni ukir, patung dan relief dari kayu sesungguhnya mempunyai tradisi kuat dalam masyarakat Dayak Kalteng. Walau pun masih bertahan, tetapi Dinas Kebudayaan tidak nampak menaruh perhatian sedikit pun pada genre-genre seni ini. Sama keadaannya dengan perhatian pada sastra Dayak. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Seni ukir, patung dan relief dari kayu sesungguhnya mempunyai tradisi kuat dalam masyarakat Dayak Kalteng. Walau pun masih bertahan, tetapi Dinas Kebudayaan tidak nampak menaruh perhatian sedikit pun pada genre-genre seni ini. Sama keadaannya dengan perhatian pada sastra Dayak. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

SAPUNDU DAN TARI DAYAK KALTENG

Sapundu (tiang pengorbanan) di halaman rumah panjang (betang) Eka Tingang Nganderang, Jln. Panjaitan, Palangka Raya (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012)

Sapundu (tiang pengorbanan) di halaman rumah panjang (betang) Eka Tingang Nganderang, Jln. Panjaitan, Palangka Raya (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012)

Salah satu tari Dayak dalam Festival Seni Pelajar Se- Kalimantan Tengah (Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2013).

Salah satu tari Dayak dalam Festival Seni Pelajar Se- Kalimantan Tengah (Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2013).

TV RUAI, TV DAYAK PERTAMA

 

Gedung televisi Ruai (Haruei, dalam bahasa Dayak Ngaju, Kalteng), burung yang melambangkan kesetiaan. TV Ruai satu-satunya TV Dayak bagian dari Gerakan Perubahan Sosial Pancur Kasih, melakukan siaran dalam berbagai bahasa: Indonesia, Melayu, Hakka dan Dayak. Di samping TV danmedia cetak Gerakan ini pun mempunyai radio FM, percetakan, media massa cetak, sekolah-sekolah. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang, 2013)

Gedung televisi Ruai (Haruei, dalam bahasa Dayak Ngaju, Kalteng), burung yang melambangkan kesetiaan. TV Ruai satu-satunya TV Dayak, bagian dari Gerakan Perubahan Sosial Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan  Barat (yang bergerak lebih dari 30 tahun), melakukan siaran dalam berbagai bahasa: Indonesia, Melayu, Hakka dan Dayak. Di samping TV dan media cetak. Gerakan ini pun mempunyai radio FM, percetakan, media massa cetak, sekolah-sekolah. Keterpurukan itu menyeluruh, perubahan dan pemberdayaan pun patut menyeluruh. Gerakan penyadaran  merupakan kunci utama  untuk pemberdayaan  dan perubahan yang membebaskan. Merengek meminta belas kasihan, mengeluh, menadah tangan, instanisme bukanlah adat Dayak, dan lebih-lebih bukan jalan pembebasan. Bangkit dan bertarung secara cerdik! Sejarah Dayak menunjukkan perubahan maju untuk orang Dayak tidak pernah dilakukan oleh orang luar mana pun, kecuali oleh  orang Dayak sendiri.(Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang, 2013)

PERINGATAN KERAS KEPADA SEMUA ORANG DAYAK

Peringatan keras kepada semua- orang Dayak di mana pun mereka berada, lebih-lebih yang berada di Kalimantan hari ini (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang,2013)

Peringatan keras kepada semua- orang Dayak di mana pun mereka berada, lebih-lebih yang berada di Kalimantan hari ini (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang,2013)

GEDUNG INSTITUT DAYAKOLOGI & MAJALAH KALIMANTAN REVIEW, PONTIANAK

Gedung Institut Dayakologi dan Majalan Kalimantan Review, Pontianak (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan lanTengah/Kusni Sulang,2013)

Gedung Institut Dayakologi dan Majalan Kalimantan Review, Pontianak (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang,2013)

WARGA DAYAK BENUAQ PUN MENGADU KEPADA LELUHUR

Warga Dayak Benuaq Pun Mengadu kepada Leluhur
Oleh: Lukas Adi Prasetyo

KOTAK kayu itu perlahan dibuka. Tampak dua tengkorak manusia di dalamnya, yang ditutupi kain berwarna merah. Andreas Sinko, warga Kampung Muara Tae, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, segera membersihkan dua tengkorak itu.
Kedua tengkorak berwarna kekuningan tersebut diperkirakan berumur 200 tahun. Itulah tengkorak Galoh dan Bulu, leluhur warga Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae. Tengkorak itu, dan sejumlah sesaji, dibawa masuk ke dalam hutan adat, pekan lalu.
Warga hendak mengadu kepada leluhur, melalui upacara sumpah adat, terkait masalah tata batas yang membuat warga terampas haknya atas tanah adat. Leluhur mereka, Galoh, adalah Raja Muara Tae yang bergelar Mangkuana 2. Bulu adalah seorang tukang mantra.
Setelah dibersihkan, kedua tengkorak diletakkan di atas meja, lalu diolesi minyak. Sumpah adat dipimpin C Galoy MP, yang hampir selama ritual terus merapal mantra. Sejumlah sesaji juga dihamparkan di atas meja, seperti telur, daging ayam, daging kerbau, dan ketan.
Dengan sumpah adat, warga meminta leluhur memecahkan masalahnya. Upacara ini diikuti sekitar 20 warga, antara lain tokoh adat, sesepuh, dan perwakilan warga. Sehari sebelum sumpah, ratusan warga menggelar gugug tautn , yang dipercaya sebagai upacara persembahan kepada dewa penghuni alam semesta dan roh leluhur.

Masalah bermunculan

Sejak tahun 1998, Muara Tae ”dikepung” perusahaan. Kawasan itu kini dikelilingi area produksi perusahaan penambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, seperti PT Gunung Bayan, PT London Sumatera, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP), PT Borneo Surya Mining Jaya, dan PT Kersa Gemuruh.
Masalah bermunculan. Warga merasa tanah garapannya, yang merupakan wilayah adat, dicaplok. Puncaknya, Januari 2012, sejumlah warga Muara Tae mendatangi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk melaporkan dugaan penjualan tanah adat oleh empat oknum warga Muara Ponaq. Tanah seluas 638 hektar itu dijual ke PT MWJP pada September 2011.
Saling klaim tanah berujung keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.525/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Muara Ponaq dan Muara Tae. SK itu menyebut lahan yang diklaim warga Muara Tae adalah wilayah Muara Ponaq.
Warga Muara Tae menggugat SK bupati itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tetapi gagal. Adapun laporan ke Polda Kalimantan Timur kandas dan hanya dilimpahkan ke Kepolisian Resor Balikpapan sebagai kasus perdata. Kasus ini tak urung membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun ke Muara Tae, November 2012.
Di lapangan, perlawanan terjadi. Beberapa kali warga mencoba menghentikan aktivitas PT MWJP dengan memblokade alat berat. Pada Agustus 2012, perwakilan warga, didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur, berunjuk rasa ke DPRD Kalimantan Timur. Pada Desember 2011, mereka menggelar aksi di depan rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.
”Sudah 1.100 hektar lahan kami hilang dan sebagian ditanami sawit. Masalah kami tidak hanya itu karena PT Borneo juga mengincar 6.000 hektar wilayah kami,” kata Masrani, tokoh adat yang dulu Kepala Kampung Muara Tae, tetapi dicopot Bupati Kutai Barat.
Warga Muara Tae mengklaim tak pernah ada upaya menyelesaikan kasus ini dengan hasil yang menguntungkan. Namun, Rudianto, Kepala Kampung Muara Ponaq, menyatakan, wilayah yang diklaim sejumlah warga Muara Tae itu jelas di wilayah Ponaq.
PT MWJP, melalui Manajer Lapangan (waktu itu) Mathias, pada November 2012 pernah menyatakan, upaya mencari solusi dari perusahaan tidak ditanggapi. ”Kalau ditanya apa solusi terbaik, saya kembalikan ke warga Muara Tae,” ujarnya.
Karena semua upaya itu kandas, sumpah adat terpaksa digelar. Ini mengagetkan banyak orang sebab ritual ini sudah tidak lagi digelar selama puluhan tahun. Namun, sumpah adat itu tak melibatkan perwakilan warga Muara Ponaq, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kepolisian, dan sejumlah pihak lain. ”Mereka tidak datang. Padahal, kami sudah mengundang mereka. Karena itu, dengan kata lain, kami menang,” ujar Petrus Asuy, tokoh adat Muara Tae.

Sumpah mengikat

Sumpah adat mengandung konsekuensi, siapa yang bersalah akan terkena peringatan dan hukuman dari leluhur. Namun, apa hukuman itu memang tidak ada yang mengetahui persis. Uniknya, sumpah adat mengikat, dalam arti jika yang bersalah adalah pihak yang menggelar, mereka juga akan terkena hukuman itu.
Karena sakral, upacara menggelar sumpah adat itu disayangkan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Sabang, Kepala Bidang Upacara Presidium, mengatakan, warga Muara Tae tidak memberitahukan akan mengadakan sumpah adat.
”Saya kaget. Sebaiknya tak dilakukan. Jika ada masalah, masih bisa dibicarakan baik-baik,” ujar Sabang. Ia berharap sumpah adat tidak dipicu oleh kasus, tetapi antisipasi dari kampung agar tidak ada lagi masalah soal tapal batas pada masa mendatang.
Sumpah adat itu juga tak diakui Rudianto, Kepala Kampung Muara Ponaq. ”Sumpah adat harus dihadiri dua pihak dan disaksikan pihak terkait. Kalau hanya satu pihak, itu namanya menyumpah. Bukan sumpah adat. Saya yakin, hanya sebagian warga Muara Tae yang setuju sumpah adat,” katanya.
Kasus Muara Tae membuat Masrani lengser dari posisinya sebagai kepala kampung. Bupati Kutai Barat menunjuk Lorensus Itang sebagai penjabat kepala kampung sejak Mei 2013. Namun, Masrani aktif menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk terus bersuara.
Saat berbicara di depan warga Muara Tae sehari sebelum sumpah, yaitu sebelum memulai upacara gugug tautn , Lorensus menyinggung permasalahan tapal batas. ”Terkait tapal batas, keputusan sudah ada. Kami tak bisa berbuat banyak,” ujarnya.
Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Kalimantan Timur Margaretha Seting Beran mengutarakan, kasus Muara Tae bukan semata konflik tata batas dua kampung. ”Konflik ini timbul setelah perusahaan masuk,” katanya.
Perusahaan, lanjut Seting, mencari cara agar mendapat legalitas pejabat kampung untuk bisa memperoleh lahan. Karena Muara Tae menolak, perusahaan berusaha memakai izin dari warga kampung lain untuk bisa mendapat tanah di Muara Tae.
Ruwindrijarto, anggota Forest Watch Indonesia, mengatakan, masyarakat adat melihat hutan sebagai jati diri dan bagian kebudayaan. Mereka memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan, tanaman obat, dan upacara adat.
”Oleh karena itu, bagi masyarakat adat Dayak, mempertahankan hutan sama dengan mempertahankan diri sendiri. Mereka melakukan segala macam cara yang diketahuinya. Mereka juga masih memiliki cara adat,” tuturnya.

Sumber:http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008796807

LEMBAGA KEBUDAYAAN DAYAK KALIMANTAN TENGAH DALAM PEKAN BUDAYA DAYAK DI JAKARTA, 2013

 

April 2013 di Istora Senayan,Jakarta, telah dilangsungkan Pekan Budaya Dayak. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah dengan buku-buku terbitannya dan kerajinan tanan khas Kalteng menjadi salah satu pesertanya (Foto.Dok. Ardiana Salam, 2013)

April 2013 di Istora Senayan,Jakarta, telah dilangsungkan Pekan Budaya Dayak. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah dengan buku-buku terbitannya dan kerajinan tanan khas Kalteng menjadi salah satu pesertanya. Direncanakan Pekan Budaya Dayak berikutnya akan berlangsung di Pontianak tahun 2015  (Foto.Dok. Ardiana Salam, 2013)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers