KEMBALI KE TOBA

Kembali Ke Toba, berjumpa lagi dengan Si Gale-Gale (Foto Heronika.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah,2013).

Kembali Ke Toba, berjumpa lagi dengan Si Gale-Gale (Foto Heronika.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah,2013).

Ke danau dan sungai tanahair, aku tahu jalan kembali (Foto Heronika.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2013)

Kepadamu, danau dan sungai tanahair, aku tahu jalan kembali (Foto Heronika.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2013)

FESTIVAL BUDAYA DAYAK

 

 

Disamping Festival Budaya Isen Mulang yang diselenggarakan saban tahun dalam rangka memperingati hari jadi Kalteng, ada juga Festival Bantara Sungai Kahayan, Festival Budaya Dayak Se-Kalteng . Sedangkan  tiap kabupaten mempunyai festival budaya masing-masing (Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Disamping Festival Budaya Isen Mulang yang diselenggarakan saban tahun dalam rangka memperingati hari jadi Kalteng, ada juga Festival Bantara Sungai Kahayan, Festival Budaya Dayak Se-Kalteng . Sedangkan tiap kabupaten mempunyai festival budaya masing-masing (Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

 

 

Gadis kecil Dayak turut serta dalam Festival Budaya Dayak Se-Kalteng,2013  (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni,2013)

Gadis kecil Dayak turut serta dalam Festival Budaya Dayak Se-Kalteng,2013 (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni,2013)

Modal, Liberalisme dan Hancurnya Persatuan Nasional.

Modal, Liberalisme dan Hancurnya Persatuan Nasional.

Jakarta, Lagi-lagi penguasa modal membuktikan ketidakperikemanusiaannya dengan merampas kehidupan warga negara Indonesia.
Warga suku anak dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korbannya yang hingga kini masih mengungsi di Kantor Komnas Ham dan Pendopo Gubernur Jambi.
Pasalnya, pada 7 Desember 2013, hampir 1000 KK warga Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, diusir dari tanah tempat mereka hidup dan berpijak dengan kekerasan, penghancuran rumah, perampasan harta benda serta penangkapan, oleh PT Asiatic Persada, dengan menggunakan PREMAN, aparat Kepolisian, Brimob dan TNI.
“Peristiwa itu telah membuktikan betapa kuasanya modal sekarang ini, tanpa perikemanusiaan merampas kehidupan warga negara Indonesia, merobohkan kedaulatan bangsa, dan tragisnya aparat Kepolisian dan TNI justru menjadi alat modal itu,” kata Ketum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, Jumat (27/12).

Dikatakan dia, modal asing, kapitalisme, alam liberalisme yang telah lama dikubur melalui Dekrit Presiden tahun 1959, karena tidak cocok dengan filosofi, kepribadian, serta cita-cita nasional Bangsa Indonesia, telah bangkit kembali!
“Liberalisme telah menempatkan negara menjadi pelayan modal untuk menindas bangsa sendiri. Dan menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah, saling menghantam satu sama lain. Liberalisme juga menjadikan bangsa Indonesia kehilangan cita-cita nasionalnya, jiwa gotong royong dan persatuan,” tuturnya.
Lebih jauh, Agus menegaskan, NKRI berdiri bukan ditujukan untuk kepentingan perseorangan, golongan, kelompok, tetapi untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejateraan umum, menjamin hajat hidup seluruh bangsa Indonesia.
“Kita bangsa besar, jangan jadi bangsa pengemis, jangan menyerahkan nasib hidup kepada modal asing,” ucapnya.

Kalau bangsa-bangsa yang hidup di padang pasir yang kering dan tandus, bisa maju serta makmur, mengapa kita yang dianugerahi oleh Tuhan memiliki segalanya menjadi bangsa yang miskin, terhina dan terbelakang?

“Mari tanamkan kepercayaan diri kita, bersatu dan bangkit, dengan filosofi kita, PANCASILA, kita pasti bisa, menuju Indonesia mercusuar dunia,” tandas Agus.
http://indowarta.co/detail-5307-modal-liberalisme-dan-hancurnya-persatuan-nasional.html

SEKALI LAGI TENTANG FILM SOEKARNO

SEKALI LAGI TENTANG FILM SOEKARNO

 

Miris, Masyarakat Terima Film Soekarno Layaknya FilmG30S/PKI
http://www.rmol.co/read/2013/12/15/136622/Miris,-Masyarakat-Terima-Film-Soekarno-Layaknya-Film-G30S/PKI-
Minggu, 15 Desember 2013 , 20:03:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Pikiran masyarakat Indonesia masih dangkal dalam menyikapi film-film sejarah yang penuh pelintiran. Film Soekarnogarapan sutradara Hanung Bramantyo misalnya. Meski jauh dari fakta sesungguhnya dan penuh dengan pelintiran, namun masyarakat memperlihatkan apresiasi yang positif.

Begitu dikatakan Guruh Soekarnoputra kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 15/12). Ia mengaku miris dengan kemunculan film Soekarno yang menurutnya bertolak belakang dengan karakter Bung Karno dan fakta sejarah.

Kondisi ini, lanjut putra Bung Karno tersebut, sama seperti saat masyarakat menerima secara mentah-mentah ketika sejarah bangsanya sendiri yang sarat dengan pelintiran di filmG30S/PKI yang dibuat di masa Orde Baru.

“Nah akibatnya kita rasakan saat ini. Buah pahit yang ditanam Orba sekarang kita nikmati,” ujar Guruh.

Dia mengatakan, Bung Karno diturunkan dari jabatannya sebagai presiden oleh rezim Orba yang didalangi pihak luar. Nah, di saat itulah kuku kaum neolib menyusup masuk menguasai bangsa Indonesia. Bahkan reformasi 1998, kata dia, merupakan grand design mereka.

“Bagi saya film itu seperti bermakna to kill Soekarno,” tegas Guruh Soekarnoputra. [ian]

Baru Diputar Dua Hari, Master Soekarno Disita Pengadilan
Jum’at, 13 Desember 2013 , 12:03:00 WIB
Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Konflik antara Rachmawati Soekarnoputri dan Raam Punjabi mengenai pembuatan film Soekarno berujung pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Raam Punjabi menghentikan penyiaran dan pemutaran film itu di bioskop-bioskop.

Konflik ini terjadi karena Raam Punjabi dianggap melanggar pokok-pokok kesepakatan sebelum film yang disutradarai Hanung Bramantyo itu diproduksi. Rachmati memasang pengumuman di harian Kompas mengenai keputusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan gugatannya.

“Hari ini Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyita master film Soekarno di kantor Multivision di kawasan Kuningan, Jakarta,” ujar Sekretaris Yayasan Pendidikan Sukarno, Ristiyanto, dalam pesan yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Film Soekarno adalah film komersial pertama tentang Bung Karno dan peristiwa menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan. Sementara kalangan menilai film yang baru diputar dua hari di bioskop-bioskop itu lebih mengutamakan aspek komersial tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek kesejarahaan dan national character building.

Film ini dibintangi antara lain oleh Ario Bayu, Maudy Koesnaedy, Lukman Sardi, Tanta Ginting, Tika Bravani dan Budiman Sudjatmiko. [dem]

Ajaran Bung Karno Ingin Dikubur Lewat Film Soekarno
Minggu, 15 Desember 2013 , 18:26:00 WIB
http://politik.rmol.co/read/2013/12/15/136614/Ajaran-Bung-Karno-Ingin-Dikubur-Lewat-Film-Soekarno-
Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Di republik ini ada kelompok yang menginginkan agar ajaran Soekarnoisme dikubur selama-lamanya.

Film Soekarno garapan sutradara Hanung Bramantyo yang dinilai banyak pihak jauh dari fakta sesungguhnya dan terkesan tak menghormati Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, membuat senang hati kelompok tersebut.

Demikian dikatakan putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12).

“Di bangsa ini ada gerakan de-soekarnoisasi. Mereka ingin ajaran Bung Karno terkubur,” kata Guruh Soekarnoputra.

Dia mengatakan dengan pemutaran film tersebut, sadar atau tidak sadar, orang-orang yang selama ini getol melakukan desoekarnoisasi bisa masuk dari film Soekarno tersebut. [ian]

Guruh Soekarnoputra: Film Soekarno Kejar Tayang
http://politik.rmol.co/read/2013/12/15/136611/Guruh-Soekarnoputra:-Film-Soekarno-Kejar-Tayang-
Minggu, 15 Desember 2013 , 17:56:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Presiden Soekarno termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena itulah pembuatan film tentang sosok Bung Karno tak boleh sembarangan.

Hal ini dikatakan salah seorang putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, merespon kontroversi film Soekarno garapan produser Raam Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo.

Guruh mencermati banyak hal yang tak sesuai dengan fakta sejarah juga karakter Bung Karno sendiri dalam film yang mulai 11 Desember kemarin, resmi diputar dan beredar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia tersebut.

Dari segi sinematografi, diakuinya film Soekarno digarap cukup baik. Tapi dari sisi sejarah, ia miris melihat penggambaran karakter Bung Karno yang jauh dari sesungguhnya. Bahkan cenderung tidak menghormati Soekarno.

Sebagai salah seorang pemimpin besar dan tokoh yang turut mempersiapkan segala sesuatu untuk melepas bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, menurut Guruh, tidak selayaknya sutradara sekaliber Hanung membuat film tentang sosok Soekarno secara sembarangan dan tanpa riset sejarah yang utuh. Ia menangkap ada kesan dipaksakan pembuatannya di tengah sengketa hukum.

“Terkesan kejar tayang. Sebab yang saya dengar pihak produser dan sutradara menggarap film itu tanpa diketahui Rachma (yang memiliki ide awal pembuatan film),” kata Guruh kepada wartawan di kediamannya di Jalan Sriwijaya V No 27, Jakarta Selatan, Minggu (15/12). [wid]

Jika Kapolri Serius, Stop Putar Film Soekarno di Bioskop-bioskop!
Minggu, 15 Desember 2013 , 15:31:00 WIB
Laporan: Widya Victoria

RMOL. Laporan pelanggaran hak cipta dalam pembuatan film Soekarno yang dilayangkan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri tak bisa dianggap sepele.

“Kapolri harus melihatnya sebagai sesuatu yang serius,” tegas Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (15/12).

Keseriusan Kapolri dalam melihat kasus itu, menurut Neta penting agar tidak dipolitisasi yang justru bisa merusak atau menghancurkan nama baik Presiden RI pertama, Soekarno. Selain itu, dengan diprosesnya laporan Rachmawati akan menunjukkan bahwa Kapolri tak pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini.

Kendati pada kenyataannya, ia nilai sangat ironis jika Polri masih membiarkan film Soekorno garapan produser, Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo diputar di bioskop-bioskop. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya apakah oknum kepolisian mendapatkan sesuatu hingga membiarkan film Soekarno masih diputar sampai hari ini padahal sedang dalam proses hukum.

“Pertanyaan itulah yang harus dijabat Kapolri dengn sikap tegas, yakni memproses kasus ini dan menghentikan penayangan film Soekarno,” demikian Neta. [wid]

Neta S Pane Desak Kapolri Tindaklanjuti Laporan Rachmawati
Minggu, 15 Desember 2013

Laporan: Widya Victoria

 

RMOL. Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak Kapolri Jenderal Sutarman untuk menindaklanjuti laporan dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno.

“Laporan Rahmawati harus ditindaklanjuti Kapolri agar kasus ini cepat diselesaikan dengan tuntas,” kata Neta saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Minggu (15/12).

Menurut Neta, setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan Kapolri dalam laporan Rachmawati tersebut.

Pertama, sebut dia, kasus ini menyangkut nama baik dan nama besar tokoh proklamator RI, Soekarno yang seyogyanya dijaga segenap bangsa Indonesia. Kedua, laporan ini dilakukan oleh putri kandung tokoh proklamator RI yang senantiasa selalu menjaga nama baik dan nilai-nilai perjuangan ayahandanya, Soekarno.

Terlebih lagi, laporan itu menyangkut pelanggaran hak cipta dan pengingkaran terhadap kesepakatan tentang kerja sama pembuatan film berjudul Soekarno. Hal keempat yang juga harus diperhatikan Kapolri adalah masih diputar film Soekarno sampai sekarang di bioskop, padahal kasusnya sedang ditempuh ditempuh oleh Rachma. Neta mengingatkan, jika masa putar film tersebut sudah habis maka tuntutan dan kasus hukum menyangkut film ini akan kehilangan nilai.

“Untuk itu Polri harus segera memerintahkan agar bioskop-bioskop menghentikan pemutaran film Soekarno,” desak Neta.

Seperti diketahui, kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo melanjutkan pemutaran film itu di bioskop.[wid]

Rachmawati Minta Perlindungan Hukum dari Mabes Polri
Minggu, 15 Desember 2013 , 10:36:00 WIB
Laporan: Ruslan Tambak

RMOL. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, telah mengirimkan sepucuk surat kepada Kapolri Jenderal Sutarman. Dalam surat yang dikirimkan Sabtu siang kemarin (14/12/2013), Rachmawati meminta perlindungan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno.

Di dalam surat itu, Rachma menjelaskan kronologi kasus pencurian karya cipta yang sedang ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, dan Polda Metro Jaya.

“Ide pembuatan film mengenai Bung Karno ini berasal dari Mbak Rachma. Beliau menyutradarai opera Dharma Githa Maha Guru mengenai Bung Karno pada tahun 2011 dan 2012 di Taman Ismail Marzuki. Selain opera, Mbak Rachma punya obsesi lain mengangkat kisah kehidupan Bung Karno dan perjuangan bangsa Indonesia ke layar lebar,” ujar jurubicara Rachma, Teguh Santosa, dalam keterangan yang disampaikan hari Minggu (15/12).

“Lalu Mbak Rachma dipertemukan dengan Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo. Tapi dalam perjalanannya Mbak Rachma ditinggalkan,” sambungnya.

Dalam perjalanannya, setelah membedah dua naskah skenario, pihak Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo meninggalkan Rachmawati dan memulai produksi.

Kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo melanjutkan pemutaran film itu di bioskop.

“Mbak Rachma juga bertanya kepada Kapolri apakah Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo kebal hukum karena faktanya hingga hari ini film itu masih ditayangkan di bioskop,” demikian Teguh.[rus]

Puteri Bung Karno: Film Soekarno Menyesatkan!
Jum’at, 13 Desember 2013 , 13:58:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

RMOL. Film Soekarno yang disutradarai Hanung Bramantyo benar-benar menyesatkan. Hampir semua cerita dalam film itu justru memutarbalikkan fakta sejarah.

“Semua cerita diputarbalikkan di skenario film, bukan menceritakan kebesaran Soekarno, tapi ketokohan Syahrir,” kata puteri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam keterangannya Kamis malam (12/12).

Di antara cerita itu, misalnya salah satu adegan yang menggambarkan pada malam 16 Agustus 1945. Di malam itu, naskah proklamasi disusun bersama-sama antara Soekarno dan Hatta. Rachmawati menolak adegan ini.

Rachmawati, yang juga pendiri Yayasan Bung Karno, juga tidak menyetujui adegan saat Soekarno ditempeleng tentara Jepang. Saat ditempeleng tentara Jepang karena menolong warga yang ditembak, Soekarno dibela pimpinan tentara Jepang.

“Banyak informasi dan cerita dalam film Soekarno yang menyesatkan. Saya keberatan,” kata Rachmawati, yang sejak awal tak setuju Ario Bayu sebagai Soekarno.

Sejak awal, Rachmawati Soekarnoputri merasa dilangkahi Hanung Bramantyo dan Raam Punjabi yang tidak menepati kerjasama. Sejak awal proses persiapan film pula, Rachmawati menilai film ini telah melecehkan Soekarno. [ysa]

SEKALI LAGI TENTANG FILM SOEKARNO

SEKALI LAGI TENTANG FILM SOEKARNO

 

Miris, Masyarakat Terima Film Soekarno Layaknya FilmG30S/PKI
http://www.rmol.co/read/2013/12/15/136622/Miris,-Masyarakat-Terima-Film-Soekarno-Layaknya-Film-G30S/PKI-
Minggu, 15 Desember 2013 , 20:03:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Pikiran masyarakat Indonesia masih dangkal dalam menyikapi film-film sejarah yang penuh pelintiran. Film Soekarnogarapan sutradara Hanung Bramantyo misalnya. Meski jauh dari fakta sesungguhnya dan penuh dengan pelintiran, namun masyarakat memperlihatkan apresiasi yang positif.

Begitu dikatakan Guruh Soekarnoputra kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 15/12). Ia mengaku miris dengan kemunculan film Soekarno yang menurutnya bertolak belakang dengan karakter Bung Karno dan fakta sejarah.

Kondisi ini, lanjut putra Bung Karno tersebut, sama seperti saat masyarakat menerima secara mentah-mentah ketika sejarah bangsanya sendiri yang sarat dengan pelintiran di filmG30S/PKI yang dibuat di masa Orde Baru.

“Nah akibatnya kita rasakan saat ini. Buah pahit yang ditanam Orba sekarang kita nikmati,” ujar Guruh.

Dia mengatakan, Bung Karno diturunkan dari jabatannya sebagai presiden oleh rezim Orba yang didalangi pihak luar. Nah, di saat itulah kuku kaum neolib menyusup masuk menguasai bangsa Indonesia. Bahkan reformasi 1998, kata dia, merupakan grand design mereka.

“Bagi saya film itu seperti bermakna to kill Soekarno,” tegas Guruh Soekarnoputra. [ian]

Baru Diputar Dua Hari, Master Soekarno Disita Pengadilan
Jum’at, 13 Desember 2013 , 12:03:00 WIB
Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Konflik antara Rachmawati Soekarnoputri dan Raam Punjabi mengenai pembuatan film Soekarno berujung pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Raam Punjabi menghentikan penyiaran dan pemutaran film itu di bioskop-bioskop.

Konflik ini terjadi karena Raam Punjabi dianggap melanggar pokok-pokok kesepakatan sebelum film yang disutradarai Hanung Bramantyo itu diproduksi. Rachmati memasang pengumuman di harian Kompas mengenai keputusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan gugatannya.

“Hari ini Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyita master film Soekarno di kantor Multivision di kawasan Kuningan, Jakarta,” ujar Sekretaris Yayasan Pendidikan Sukarno, Ristiyanto, dalam pesan yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Film Soekarno adalah film komersial pertama tentang Bung Karno dan peristiwa menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan. Sementara kalangan menilai film yang baru diputar dua hari di bioskop-bioskop itu lebih mengutamakan aspek komersial tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek kesejarahaan dan national character building.

Film ini dibintangi antara lain oleh Ario Bayu, Maudy Koesnaedy, Lukman Sardi, Tanta Ginting, Tika Bravani dan Budiman Sudjatmiko. [dem]

Ajaran Bung Karno Ingin Dikubur Lewat Film Soekarno
Minggu, 15 Desember 2013 , 18:26:00 WIB
http://politik.rmol.co/read/2013/12/15/136614/Ajaran-Bung-Karno-Ingin-Dikubur-Lewat-Film-Soekarno-
Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Di republik ini ada kelompok yang menginginkan agar ajaran Soekarnoisme dikubur selama-lamanya.

Film Soekarno garapan sutradara Hanung Bramantyo yang dinilai banyak pihak jauh dari fakta sesungguhnya dan terkesan tak menghormati Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, membuat senang hati kelompok tersebut.

Demikian dikatakan putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12).

“Di bangsa ini ada gerakan de-soekarnoisasi. Mereka ingin ajaran Bung Karno terkubur,” kata Guruh Soekarnoputra.

Dia mengatakan dengan pemutaran film tersebut, sadar atau tidak sadar, orang-orang yang selama ini getol melakukan desoekarnoisasi bisa masuk dari film Soekarno tersebut. [ian]

Guruh Soekarnoputra: Film Soekarno Kejar Tayang
http://politik.rmol.co/read/2013/12/15/136611/Guruh-Soekarnoputra:-Film-Soekarno-Kejar-Tayang-
Minggu, 15 Desember 2013 , 17:56:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Presiden Soekarno termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena itulah pembuatan film tentang sosok Bung Karno tak boleh sembarangan.

Hal ini dikatakan salah seorang putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, merespon kontroversi film Soekarno garapan produser Raam Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo.

Guruh mencermati banyak hal yang tak sesuai dengan fakta sejarah juga karakter Bung Karno sendiri dalam film yang mulai 11 Desember kemarin, resmi diputar dan beredar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia tersebut.

Dari segi sinematografi, diakuinya film Soekarno digarap cukup baik. Tapi dari sisi sejarah, ia miris melihat penggambaran karakter Bung Karno yang jauh dari sesungguhnya. Bahkan cenderung tidak menghormati Soekarno.

Sebagai salah seorang pemimpin besar dan tokoh yang turut mempersiapkan segala sesuatu untuk melepas bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, menurut Guruh, tidak selayaknya sutradara sekaliber Hanung membuat film tentang sosok Soekarno secara sembarangan dan tanpa riset sejarah yang utuh. Ia menangkap ada kesan dipaksakan pembuatannya di tengah sengketa hukum.

“Terkesan kejar tayang. Sebab yang saya dengar pihak produser dan sutradara menggarap film itu tanpa diketahui Rachma (yang memiliki ide awal pembuatan film),” kata Guruh kepada wartawan di kediamannya di Jalan Sriwijaya V No 27, Jakarta Selatan, Minggu (15/12). [wid]

Jika Kapolri Serius, Stop Putar Film Soekarno di Bioskop-bioskop!
Minggu, 15 Desember 2013 , 15:31:00 WIB
Laporan: Widya Victoria

RMOL. Laporan pelanggaran hak cipta dalam pembuatan film Soekarno yang dilayangkan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri tak bisa dianggap sepele.

“Kapolri harus melihatnya sebagai sesuatu yang serius,” tegas Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (15/12).

Keseriusan Kapolri dalam melihat kasus itu, menurut Neta penting agar tidak dipolitisasi yang justru bisa merusak atau menghancurkan nama baik Presiden RI pertama, Soekarno. Selain itu, dengan diprosesnya laporan Rachmawati akan menunjukkan bahwa Kapolri tak pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini.

Kendati pada kenyataannya, ia nilai sangat ironis jika Polri masih membiarkan film Soekorno garapan produser, Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo diputar di bioskop-bioskop. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya apakah oknum kepolisian mendapatkan sesuatu hingga membiarkan film Soekarno masih diputar sampai hari ini padahal sedang dalam proses hukum.

“Pertanyaan itulah yang harus dijabat Kapolri dengn sikap tegas, yakni memproses kasus ini dan menghentikan penayangan film Soekarno,” demikian Neta. [wid]

Neta S Pane Desak Kapolri Tindaklanjuti Laporan Rachmawati
Minggu, 15 Desember 2013

Laporan: Widya Victoria

 

RMOL. Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak Kapolri Jenderal Sutarman untuk menindaklanjuti laporan dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno.

“Laporan Rahmawati harus ditindaklanjuti Kapolri agar kasus ini cepat diselesaikan dengan tuntas,” kata Neta saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Minggu (15/12).

Menurut Neta, setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan Kapolri dalam laporan Rachmawati tersebut.

Pertama, sebut dia, kasus ini menyangkut nama baik dan nama besar tokoh proklamator RI, Soekarno yang seyogyanya dijaga segenap bangsa Indonesia. Kedua, laporan ini dilakukan oleh putri kandung tokoh proklamator RI yang senantiasa selalu menjaga nama baik dan nilai-nilai perjuangan ayahandanya, Soekarno.

Terlebih lagi, laporan itu menyangkut pelanggaran hak cipta dan pengingkaran terhadap kesepakatan tentang kerja sama pembuatan film berjudul Soekarno. Hal keempat yang juga harus diperhatikan Kapolri adalah masih diputar film Soekarno sampai sekarang di bioskop, padahal kasusnya sedang ditempuh ditempuh oleh Rachma. Neta mengingatkan, jika masa putar film tersebut sudah habis maka tuntutan dan kasus hukum menyangkut film ini akan kehilangan nilai.

“Untuk itu Polri harus segera memerintahkan agar bioskop-bioskop menghentikan pemutaran film Soekarno,” desak Neta.

Seperti diketahui, kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo melanjutkan pemutaran film itu di bioskop.[wid]

Rachmawati Minta Perlindungan Hukum dari Mabes Polri
Minggu, 15 Desember 2013 , 10:36:00 WIB
Laporan: Ruslan Tambak

RMOL. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, telah mengirimkan sepucuk surat kepada Kapolri Jenderal Sutarman. Dalam surat yang dikirimkan Sabtu siang kemarin (14/12/2013), Rachmawati meminta perlindungan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno.

Di dalam surat itu, Rachma menjelaskan kronologi kasus pencurian karya cipta yang sedang ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, dan Polda Metro Jaya.

“Ide pembuatan film mengenai Bung Karno ini berasal dari Mbak Rachma. Beliau menyutradarai opera Dharma Githa Maha Guru mengenai Bung Karno pada tahun 2011 dan 2012 di Taman Ismail Marzuki. Selain opera, Mbak Rachma punya obsesi lain mengangkat kisah kehidupan Bung Karno dan perjuangan bangsa Indonesia ke layar lebar,” ujar jurubicara Rachma, Teguh Santosa, dalam keterangan yang disampaikan hari Minggu (15/12).

“Lalu Mbak Rachma dipertemukan dengan Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo. Tapi dalam perjalanannya Mbak Rachma ditinggalkan,” sambungnya.

Dalam perjalanannya, setelah membedah dua naskah skenario, pihak Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo meninggalkan Rachmawati dan memulai produksi.

Kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo melanjutkan pemutaran film itu di bioskop.

“Mbak Rachma juga bertanya kepada Kapolri apakah Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo kebal hukum karena faktanya hingga hari ini film itu masih ditayangkan di bioskop,” demikian Teguh.[rus]

Puteri Bung Karno: Film Soekarno Menyesatkan!
Jum’at, 13 Desember 2013 , 13:58:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

RMOL. Film Soekarno yang disutradarai Hanung Bramantyo benar-benar menyesatkan. Hampir semua cerita dalam film itu justru memutarbalikkan fakta sejarah.

“Semua cerita diputarbalikkan di skenario film, bukan menceritakan kebesaran Soekarno, tapi ketokohan Syahrir,” kata puteri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam keterangannya Kamis malam (12/12).

Di antara cerita itu, misalnya salah satu adegan yang menggambarkan pada malam 16 Agustus 1945. Di malam itu, naskah proklamasi disusun bersama-sama antara Soekarno dan Hatta. Rachmawati menolak adegan ini.

Rachmawati, yang juga pendiri Yayasan Bung Karno, juga tidak menyetujui adegan saat Soekarno ditempeleng tentara Jepang. Saat ditempeleng tentara Jepang karena menolong warga yang ditembak, Soekarno dibela pimpinan tentara Jepang.

“Banyak informasi dan cerita dalam film Soekarno yang menyesatkan. Saya keberatan,” kata Rachmawati, yang sejak awal tak setuju Ario Bayu sebagai Soekarno.

Sejak awal, Rachmawati Soekarnoputri merasa dilangkahi Hanung Bramantyo dan Raam Punjabi yang tidak menepati kerjasama. Sejak awal proses persiapan film pula, Rachmawati menilai film ini telah melecehkan Soekarno. [ysa]

BUDAYA NYONTEK DI INDONESIA

Budaya Nyontek di Indonesia.

30 December 2013, 21:31,

KabarIndonesia – Budaya menyontek di Indonesia memang sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar-wajar saja karena tidak jelas hukumnya. Di Indonesia juga sepertinya sudah terbiasa menyontek dengan bermacam-macam cara.

Yang kita tahu menyontek di Indonesia tidak jelas hukumnya. Seolah-olah seperti kebiasaan yang wajar. Hukum menyontek cuma diterapkan pada diri guru atau dosen yang mengajar di kelas, tidak sepenuhnya dari pihak sekolah. Bahkan hukum merokok bagi pelajar atau mahasiswa di sekolah pun bisa sedikit mengantisipasi agar siswa atau mahasiswa tidak merokok karena hukumnya itu sangat berat. misalnya dipanggil orang tua agar siswa sendiri merasa malu dan sadar tidak merokok lagi. Seharusnya hukum menyontek juga begitu.

Seharusnya guru mempunyai peranan penting untuk mengatasi budaya menyontek ini karena kebanyakan guru itu hanya menerapkan kepentingan semata. Ada dua jenis guru di sekolah. Salah satunya yang benar-benar beridelisme anti menyontek dan ada pula yang menerapkan kepentingan sekolah agar menjaga reputasinya. Jadi guru itu membiarkan siswanya menyontek agar prestasi sekolahnya terjaga. Karena menyontek salah satu bagian dari korupsi, sepertinya budaya tersebut sudah menjadi trend di kalangan masyarakat.

Manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan menyontek, kreatifitas dalam dirinya bakal terhambat. Apalagi dilakukan sejak dini, akan menambah rusaknya diri seeorang. Penuh dengan rasa malas, putus asa, dan tidak bertanggung jawab. Semua yang diraihnya tidak halal karena kecurangan dan kelicikan yang dilakukan. Yang lebih parah adalah reputasi diri akan buruk di mata sosial, sedangkan baiknya tidak ada. Malah hanya membuat kita semakin terperosok ke dalam kebodohan.

Bermacam-macam cara yang dilakukan untuk menyotek. Sungguh kreatifnya anak bangsa ini dalam hal menyontek. Di mana moral kita sebagai anak bangsa yang berpendidikan tinggi? Alasan yang paling umum jika menyontek: tidak belajar. Banyak siswa yang tidak belajar mengaku “Lupa” akan materi soal yang diberikan. Selalu menyontek akan menambah kurangnya percaya diri untuk menjawab soal. Rasa tidak yakin dan ragu-ragu akan terus menghantui karena selalu terikat, selalu percaya dengan hasil orang lain. Pengawasan saat mengerjakan soal pun menjadi faktor untuk menyontek. Kesadaran diri guru dan sekolah harus ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat agar siswa yang menyontek ketakutan. Guru yang tegas siap memberikan resiko jika ada yang menyontek.

Untuk mengatasi masalah menyontek banyak solusi yang dapat dicoba seperti peran orang tua adalah yang paling utama untuk mendidik anak. Kewajiban orang tua agar anaknya tidak menyontek terus diterapkan. Jikalau si anak akan mengikuti UN di sekolah, kiranya selalu mengingatkan si anak agar tidak menyontek, terus belajar di rumah agar bisa menjawab soal jika ujian. Selalu tegur jika ada teman yang menyontek.

Hal yang sering terjadi di kalangan pelajar, yaitu dengan mengaitkan masalah persahabatan dengan tidak diberi contekan oleh teman. Intropeksi diri jika teman tidak mau memberikan contekan kepada kita karena teman sudah berusaha keras menjawab soal dengan belajar di rumah. Apa itu sebanding dengan kegiatan kita yang bermalas-malasan di rumah?

Guru dan sekolah harus saling bekerja sama dalam memberantas budaya menyontek ini. Guru harus selalu memperingatkan siswanya agar tidak menyontek di kelas dan memberi nasehat dan motivasi. Sekolah juga harus mempersiapkan hukuman untuk siswanya yang melanggar peraturan tersebut. Kesadaran diri kalau budaya menyontek hanya merugikan diri sendiri. Banyak-banyak dengar nasehat dari orang tua, teman, dan guru di sekolah. Selalu intropeksi diri karena menyontek itu bisa menjadi sebuah kebiasaan dengan kerugian jangka panjang, dan tentunya berdampak sangat buruk bagi siapa saja yang melakukannya.

Sedangkan dampaknya kalau budaya menyontek diterapkan, maka akan buruk di masa yang akan datang. Dulunya menyontek, setelah besar jadi koruptor dan perusak bangsa. Dulunya pergi dari rumah menuju sekolah. Setelah besar, pergi dari rumah menuju penjara. Kehidupan sosial menjadi buruk karena teman sekolah dulu bakal terus mengingat kita bahwa dulu kita sering menyontek. Itu akan terus dibawa-bawa dan dibahas ke teman-temannya yang lain untuk dijadikan bahan obrolan. Dampaknya jelas, yaitu malu. Terus percaya sama orang lain yang lebih cerdas. Kalau terus-terusan percaya sama orang, belum tahu ternyata dia menyesatkan kita. Dampaknya jelas, kalau kita gampang kena tipu. Yang terakhir adalah menjadi generasi yang gagal. Bagaimana tidak? Kita hanya menjadi pecundang di hari tua. Tidak bisa hidup sendiri jika tidak ada orang lain di sekitar. Tidak mau berusaha mendapatkan pekerjaan, dan bisa-bisa menjadi pengangguran.

Jadi menyontek hanyalah prilaku yang buruk dan menyesatkan saja. Jika kita tidak bisa melepas kebiasaan itu, maka bersiaplah menjadi pecundang sejati yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Mencontek akan menjadi budaya yang tertanam di bangsa ini. Budaya menyontek sama saja dengan menghancurkan bangsa ini secara perlahan tapi pasti.(*)

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&jd=Budaya+Menyontek+di+Indonesia&dn=20131227201117
__._,_.___

FILM SOEKARNO KARYA HANUNG DAN BEBERAPA KRITIK

Film Soekarno Pembodohan terhadap Generasi Muda Bangsa!

Film Soekarno Pembodohan terhadap Generasi Muda Bangsa!
Senin, 16 Desember 2013 , 22:51:00 WIB
Laporan: Ruslan Tambak

 
TWEDY NOVIADY/NET

RMOL. Di satu sisi, niat membuat film tentang Soekarno perlu diapresiasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap sejarah Indonesia, khususnya The founding Fathers, sehingga generasi muda tidak ahistoris. Pembuatan film tersebut merupakan cara popular pendidikan politik.

Namun perlu dicatat, kata Ketua Umum Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting, demikian besarnya tanggung jawab tersebut, maka pembuatan film sejarah, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh bangsa, bukanlah pekerjaan mudah. Sebab harus mampu secara utuh membuat personifikasi karakter tokoh yang difilmkan.

Twedy pun menegaskan, film Soekarno yang telah beredar merupakan salah satu contoh film yang tidak mampu menampilkan karakter figur Soekarno seutuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari, pertama, film tersebut kurang mampu mengangkat sisi ideologisnya Soekarno. Mulai dari mencetuskan ideologi Marhaenisme sampai puncaknya pada pidato 1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila.

Kedua, kata Twedy kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 16/12), film tersebut juga tidak mampu mengangkat sisi perjuangan Soekarno seperti momentum perjuangan selama kuliah dan terjun di dunia pergerakan, melakukan pengorganisasian massa serta mendirikan PNI tahun 1927 pada saat berusia 26 tahun.

Ketiga, lanjut Twedy, film tersebut juga tidak menampilkan proses intelektual Soekarno sehingga menjadi seorang pejuang dan orator ulung. Padahal banyaknya buku yang dibaca Sukarno merupakan fondasi Sukarno menjadi seorang orator yang seyogyanya ditampilkan dalam film tersebut. Sehingga menjadi pendidikan politik bagi anak bangsa.

Keempat, masih kata Twedy, film tersebut juga tidak mengangkat sisi kerakyatan Sukarno. Padahal kedekatan Soekarno dengan rakyat khususnya rakyat kecil.

Kelima, begitu banyaknya karakter Soekarno yang tidak ditampilkan dan digantikan adegan urusan pribadi dan keluarga Soekarno. Film tersebut lebih menonjolkan persoalan pribadi dan keluarga Soekarno dan mengesampingkan sisi perjuangan seorang Soekarno yang sebenarnya berguna bagi generasi muda.

“Dengan demikian kami berpendapat bahwa film tersebut belum merepresentasikan sosok Soekarno dan merupakan pembodohan terhadap anak bangsa khususnya generasi muda,” demikian Twedy. [ysa]

 

Hanung Barmantyo Melakukan Desoekarnoisasi Ala Orba
Oleh Ibrahim Isa.

Beberapa hari yang lalu aku menerima kiriman dari sahabatku sejarawan Dr Hoesein Rushdy sebuah foto. Di situ diabadikan suatu aksi unjuk rasa puluhan pendemo di depan kantor PT Tripar Multivision, Jakarta. Mereka memprotes film baru tentang Sukarno yng disutsradarai oleh Hanung Barmantyo.
Pengunjuk rasa yang yang beraksi atas nama “Masyarakat Pencinta Bung Karno”, menyatakan bahwa film tsb adalah UPAYA DESOEKARNOISASI, Mereka menuntut penghentian pemutaran film Soekarno. Menurut mereka film karya Hanung Bramantyo tsb banyak memotong peristiwa sejarah perjuangan saat melawan Jepang.
Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa pembutan film SOEKARNO adalah kelanjutan yang logis dari kampanye-media tertentu di masyarakat untuk “menghidupkan kembali imago-buruk mantan Presiden Suharto” yang sudah babak-belur dilanda gerakan Reformasi dan Demokratisasi — karena prestasinya bergelimang dengan KKN. Dan berakhir dengan Suharto “lengser keprabon – mandek pandito”.
Proses itu menunjukkan betapa bosan dan muaknya masyarakat dengan politik-ekonomi pelelangan kekayaan tanah air dan penjualan bangsa kepada kekuatan modal monopoli kapitalisme global. Sesungguhnya bangkrutnya politik rezim Orba dan tuntutan masyarakat untuk suatu PERUBAHAN FUNDAMENTAL dalam politik-ekonomi Indonesia yang mengutamakan kepentingan tanah air dan bangsa, sudah menjadi kenyataan, realita yang pasti.
Para pembela politik-ekonomi rezim Orba kini berusaha mengangkat kembali imago Suharto. Di segi lain mereka MELAKUKAN KAMPANYE MEMBURUKKAN IMAGO BAPAK BANGSA BUNG KARNO. Seperti yang dinyatakan oleh “Masyarakat Pencinta Bung Karno”, suatu “upaya DESOEKARNOISASI”. Dalam bahasa cuaca, apa yang dilakukan para pembela Suharto dan kekuatan anti-Sukarno ini adalah suatu ARUS SAKAL!! MEMBALIKKAN PERKARA . .. Yang cepat atau lembat keseluruhannya akan dicampakkan oleh logika normal masyarakat Indonesia.
Ditiupkanlah isu-isu bahwa rakyat “merindukan kembalinya jaman Orba” . . Lalu dipopulerkan celetukan — “Lebih enak jamanku toh?’ Entah berapa ratus atau ribu “billboard” foto Suharto tersenyum . . . yang disebarkan dan dipasang dimana-mana. Mengiringi dan meramaikan dibangunnya “musium Suharto” ( 1 Maret 2013) di Godean, Kemusuk, Sleman D.I. Yogyakarta.
Di Facebook bisa dibaca banyak lagi kritik terhadap film karya Hanung tsb. Mantan Dubes RI di Praha, DR Salim Said menyatakan di awal komentarnya bahwa “Setelah menonton Sukarno, film terbaru Hanung Bramantyo, saya harus dengan sedih menyatakan kekecewaan saya”.
Tulisnya lagi: Kesan pertama saya setelah meninggalkan gedung pertunjukan, Hanung tidak mempelajari dengan baik Soekarno dan dinamika perjalanan hidupnya. Lalu dinyatakannya teru s terang bahwa karya Hanung film Soekarno itu, adalah “SUATU KECOROBOHAN KONYOL!!”. Kepada DR Hoesein Rusdhy yang mengirimkan bahan tentang unjuk rasa itu, kutulis: Bila benar-benar serius siapa saja yang hendak membuat film tentang Bung Karno . .. Ceritera]\nya sebaiknya disusun oleh sebuah komisi atau panitia.Mutlak mencakup sejarawan seperi Dr Aswi Warman Adam dan Dr Baskara Wardaya, Bonnie Triyana, Wilson, Hilmar Farid dll.
Riwayat BK seyogianya —- disusun atas dasar karya-karya politiknya yang telah dibukukan seperti “Dibawah Bendera Revolusi” Jiid I, II, dan “Revolusi Belum Selesai”, Jilid I, II. DAN . . . . . . buku edisi terakhir “BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT”, Cindy Adams (1965),dll..
Hanya dengan cara demikian baru ceritera BK bisa dianggap serius… Kalau tidak jangan-jangn hanya mengada-ada saja atau berdongeng tanpa dasar.
Ketika bertukar fikiran dengan kawanku Yanti Mirdayanti, dosen di Universitas Hamburg, Jerman, kukatakan, sbb: Tentang seorang tokoh atau peristiwa sejarah telah banyak ditulis ceritera dan novel . Juga telah dibuat film cerita.Ada keleluasaan penulis/sutradara untuk membubuhkan interpretasinya bahkan variasinya sendiri.Namun, bagaimanapun bila menulis ceritera atau dokumentasi tentang seorang tokoh sejarah ,. bukankah pada tempatnya SIPENULIS /SUTRADRA berusaha MENGENAL tentang tokoh yang mau ditulisnya? Betapapun fantasi dan fiksi yang ada diotak penullis/sutradara tsb DIA SEYOGIANYA terlebih dahulu berusaha MENGENAL TENTANG ORANG YANG DICERITERAKANNYA ITU.
Ia bebas berceritera, itu termasuk FREEDOM OF EXPRESSION . . . freedom of speech, writing etc… Tapi kalau misinya adalah untuk memberikan pencerahan sekitar sejarah bangsa, jangan terlalu banyak fiksi atau fantasi penulis sendiri . . . Yang pokok adalah mengetahui benar tentang tokoh mengenai siapa ia akan tulis atau bikin film . .? Jangan mengutamakan fantasi atau fiksinya sendiri . . Tapi kalau tokh mau mendahulukan fantasi atau fiksi serta interpretasinya sendiri . . ., ITUPUN TIDAK AKAN ADA YANG MELARANGNYA FREEDOM OF EXPRESSION. Tampaknuya Hanung Barmantyo tidak hanya berfantasi dan berfiksi tentan SOEKARNO., . . seperti seru pengunjuk rasa “Masyarakat Pencinta Bung Karno”:Yang dilakukan Produser Sutradara HANUNG BARMANTYO, adalah suatu UPAYA DESOEKARNOISASI!!
* Mantan Wakil Organisasi Indonesia Untuk Setiakawan Asia-Afrika di Kairo pada masa pemerintahan Soekarno. Sekarangm menetap di Negeri Belanda.

 

Kritik Thd Filem Soekarno

On Saturday, 21 December 2013, 3:56, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:

Pro dan kontra tentang sebuah film itu biasa. Semua orang bebas mengutarakan pendapatnya masing-masing yang mungkin saling bertentangan satu sama lain. Tapi bila pendapat yang kontra lalu mengajukannya ke pengadilan dan kemudian sebuah film akan dilarang atau segra distop pemutarannya, itu sudah menyalahi dan melanggar kebebasan mengeluarkan pendapat dan itu merugikan pihak yang pro. Demokrasi kembali tidak berjalan dan kebebasn melontarkan pendapat kembali tercekik. Ini tidak baik untuk Indonesia yang punya tradisi membredel atau melarang peredaran sebuah buku oleh Penguasa karena tidak atau melawan selera penguasa dan ini berarti kembali ke jaman suharto.
Segi-segi negatif Sukarno bukan hanya sekarang dikenal dan dibicarkan orang. Bahkan di jaman Sukarno-pun segi-segi negatif beliau sudah menjadi rahasia umum dan menjadi pembicaraan umum dan itu terus berlangsung hingga sekarang.Tapi dengan lahirnya film “Sukarno” segi-segi negatif Sukarno ditentang ditonjolkan dalam film dan diprotes keras oleh mereka(pencinta) yang bersimpati pada Sukarno. Itu bisa saja. Tapi untuk sampai melarang film ini beredar, itu sudah terlampau jauh mundur ke belakang. Pertanyaan banyak orang, mengapa tidak boleh menonjolkan segi-segi negatif Sukarno dalam film? Janganlah main larang karna ini juga adalah sejenis bakar buku karna tidak setuju isinya. Melarang sebuah film yang sedang beredar sama saja dengan pembakaran buku yang tidak disukai. Kalau tidak setuju bikinlah film tandingan yang menonjolkan segi-segi positif Sukarno atau kritiklah ke berbagai media. Mengajukan ke pengadilan untuk tujuan melarang peredaran sebuah film, jelas menunjukkan sifat anti demokrasi, anti berexpresi secara bebas. Film tentang “Pembertontkan PKI” yang total adalah pembohongan dan fitnah besar terhadap PKI tidak pernah dilarang hingga sekarang.
Menilai sutradarnya (film”Sukarno”) sebagai tidak punya pengetahuan tentang Sukarno, saya rasa tidak adil. Saya kira seorang sutradara bukanlah orang bodoh dan tak berpengetahuan tapi dia juga punya pendapat sendiri, punya penafsiran sendiri yang tidak boleh ditindas dan dicekik bila orang lain tidak setuju. Kalau setiap yang tidak disetujui selalu dianggap fiksi dan yang disenangi adalah realitas, itu lebih dekat ke naifitas, kekanak-kanakan dan sama sekali jauh dari objektivitas.
ASAHAN.

Ibrahim isa
Film “SOEKARNO” Menuai Kritik Keras
Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 21 Desember 2013

 

Kesan DR SALIM SAID “SETELAH MENONTON (Film) SUKARNO
Beberapa hari yang lalu aku menerima kiriman dari sahabatku sejarawan Dr Hoesein Rushdy sebuah foto. Di situ diabadikan suatu aksi unjuk rasa puluhan pendemo di depan kantor PT Tripar Multivision, Jakarta. Mereka memprotes film baru tentang Sukarno yng disutsradarai oleh Hanung Barmantyo.
Pengunjuk rasa yang yang beraksi atas nama “Masyarakat Pencinta Bung Karno”, menyatakan bahwa film tsb adalah UPAYA DESOEKARNOISASI, Mereka menuntut penghentian pemutaran film Soekarno. Menurut mereka film karya Hanung Bramantyo tsb banyak memotong peristiwa sejarah perjuangan saat melawan Jepang.
Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa pembutan film SOEKARNO adalah kelanjutan yang logis dari kampanye-media tertentu di masyarakat untuk “menghidupkan kembali imago-buruk mantan Presiden Suharto” yang sudah babak-belur dilanda gerakan Reformasi dan Demokratisasi — karena prestasinya bergelimang dengan KKN. Dan berakhir dengan Suharto “lengser keprabon – mandek pandito” . . .
Proses itu menunjukkan betapa bosan dan muaknya masyarakat dengan politik-ekonomi pelelangan kekayaan tanah air dan penjualan bangsa kepada kekuatan modal monopoli kapitalisme global. Sesungguhnya bangkrutnya politik rezim Orba dan tuntutan masyarakat untuk suatu PERUBAHAN FUNDAMENTAL dalam politik-ekonomi Indonesia yang mengutamakan kepentingan tanah air dan bangsa, sudah menjadi kenyataan, realita yang pasti.
Para pembela politik-ekonomi rezim Orba kini berusaha mengangkat kembali imago Suharto. Di segi lain mereka MELAKUKAN KAMPANYE MEMBURUKKAN IMAGO BAPAK BANGSA BUNG KARNO. Seperti yang dinyatakan oleh “Masyarakat Pencinta Bung Karno”, suatu “upaya DESOEKARNOISASI”. Dalam bahasa cuaca, apa yang dilakukan para pembela Suharto dan kekuatan anti-Sukarno ini adalah suatu ARUS SAKAL!! MEMBALIKKAN PERKARA . .. Yang cepat atau lembat keseluruhannya akan dicampakkan oleh logika normal masyarakat Indonesia.
Ditiupkanlah isu-isu bahwa rakyat “merindukan kembalinya jaman Orba” . . Lalu dipopulerkan celetukan — “Lebih enak jamanku toh?’ Entah berapa ratus atau ribu “billboard” foto Suharto tersenyum . . . yang disebarkan dan dipasang dimana-mana. Mengiringi dan meramaikan dibangunnya “musium Suharto” ( 1 Maret 2013) di Godean, Kemusuk, Sleman D.I. Yogyakarta.
Di Facebook bisa dibaca banyak lagi kritik terhadap film karya Hanung tsb.
* * *
Mantan Dubes RI di Praha, DR Salim Said menyatakan di awal komentarnya bahwa “Setelah menonton Sukarno, film terbaru Hanung Bramantyo, saya harus dengan sedih menyatakan kekecewaan saya”.
Tulisnya lagi: Kesan pertama saya setelah meninggalkan gedung pertunjukan, Hanung tidak mempelajari dengan baik Soekarno dan dinamika perjalanan hidupnya. Lalu dinyatakannya terus terang bahwa karya Hanung film Soekarno itu, adalah “SUATU KECOROBOHAN KONYOL!!”.
Berikut ini lengkapnya kesan Salim Said tampil dengan tulisan:

 

Setelah Menonton Sukarno
Oleh: Salim Said

 

Setelah menonton Sukarno, film terbaru Hanung Bramantyo, saya harus dengan sedih menyatakan kekecewaan saya. Hanung adalah salah seorang sutradara terbaik Indonesia sekarang. Filmnya ttg Kiyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) adalah satu dari beberapa film Indonesia terbaik hingga saat ini secara sinematis. Film itu dibuat dengan teliti dan dengan selera yang bagus berdasarkan skenario yang rapi dalam mengungkapkan jalannya cerita.

Ketika saya menjadi salah seorang anggota juri FFI waktu itu, saya berjuang agar karya Hanung itu mendapatkan hadiah sebagai film terbaik. Kami para juri akhirnya sepakat, tapi panitia FFI membatalkan keputusan kami.

Sebagai mantan kritikus film majalah TEMPO, saya termasuk penonton awal Sukarno sesaat setelah film produksi Raam Punjabi itu memasuki pasar. Kesan pertama saya setelah meninggalkan gedung pertunjukan, Hanung tidak mempelajari dengan baik Soekarno dan dinamika perjalanan hidupnya.

Mungkin untuk mengatasi kelemahannya dalam hal tersebut, film muncul sebagai serangkaian fragmen-fragmen perjalanan hidup Soekarno. Ini sangat berbeda dengan perjalanan hidup Ahmad Dahlan yang diceritakan secara lancar pada karya Hanung sebelumnya.

Dinamika hidup Soekarno memang lebih rumit dari hidup Kiyai Dahlan. Tapi hal demikian sudah harus diketahui Hanung sebelum memulai shooting filmnya. Seharusnya Hanung mencermati dengan saksama skenario (jika ditulis orang lain) sebelum menterjemahkannya ke layar lebar.

Akibat dari kelemahan dan kurangnya persiapan sutradara dan kelemahan skenario, yang jadi tokoh menonjol dalam film itu bukan Sukarno atau Hatta, melainkan Syahrir. Dalam bahasa orang film, Syahrir adalah protagonis dan Sukarno adalah antagonis.

Bukan cuma itu, akibat kecerobohan skenario, Sukarno tampil dalam karya Hanung itu sebagai seorang seks maniak yang bermoral rendah dan tanpa perasaan. Tidak ada digambarkan proses yang meyakinkan lahirnya keputusan Sukarno jatuh cinta dengan Fatma yang menyebabkan Inggit meninggalkan Sukarno. Perkawinan Sukarno dengan Inggit adalah cerita tentang daya tarik Sukarno yang berhasil “merebut” Inggit dari suami pertamanya, Haji Sanusi.

Dengan menggambarkan Sukarno mudah “mencampakkan” Inggit yang lebih tua untuk mendapatkan Fatma yang masih remaja, kesan yang dipancarkan oleh film karya Hanung adalah gambaran Sukarno yang sekmaniak, egois dan tidak tahu menghargai pengorbanan Inggit.

Pada bagian yang menggambarkan kelahiran Guntur (suatu penggambaran yang berlebihan dan nyaris tidak menyumbang apa-apa terhadap jalan cerita) memang ada dialog tentang Sukarno yang bahagia karena akhirnya mendapatkan keturunan setelah sebelumnya hanya punya sejumlah anak angkat. Tapi akan lebih berguna bagi jalan cerita dan watak Sukarno jika pernyataan Sukarno itu dimunculkan ketika Sukarno akhirnya mengambil Fatma yang remaja untuk menggantikan Inggit yang tidak kunjung melahirkan keturunan.

Adegan Sukarno ikut “bekerja” seperti banyak Romusha yang menderita, (di depan kamera para pemotret Kantor Propaganda Jepang) adalah kreasi Hanung yang mungkin dimaksudkan sebagai gambaran betapa menderitanya Sukarno sebagai “kaki tangan ” Jepang. Tapi karena Syahrir sudah dan terus menerus digambarkan sebagai tokoh anti Jepang, maka kesan yang timbul dari adegan kerja Sukarno di tengah-tengah penderitaan para Romusha, akhirnya hanya makin menekankan Sukarno sebagai kolaborator Jepang yang menjual rakyatnya untuk menjadi kuli bagi pemerintahan militer Jepang.

Tidak kurang menarik mengamati kecerobohan sutradara dan penata busana pada adegan rapat yang melahirkan Pancasila. Pada adegan itu wakil golongan Islam bukan saja digambarkan sebagai grombolan berangasan yang berteriak-teriak memaksakan Syariat Islam sebagai dasar negara, mereka juga ditampilkan dalam pakaian yang mengingatkan saya para pekerja asal anak benua India saat mereka membersihkan Masjidil Haram di Mekkah.

Kalau saja Hanung dan penulis skenarionya membaca secara saksama sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia menjelang takluknya Jepang, niscaya kecerobohan konyol demikian pasti bisa dihindarkan. (cetak tebal oleh I.I.)

Tentu ada kekecualian terhadap komentar saya, jika Hanung memang berpendirian bahwa Sukarno adalah seorang seksmaniak yang mencampakkan Inggit dengan dingin agar bebas memetik daun segar (Fatma) di Bengkulu. Juga kalau Hanung memang melihat Sukarno sebagai kolaborator Jepang dan Syahrir sebagai patriot.

Dan dalam soal penggambaran rokoh-tokoh Islam dan pakaian mereka yang bagaikan kuli yang membersihkan Masjidil Haram, Hanung barangkali memang punya sikap merendahkan wakil-wakil Islam dalam sidang membicarakan dasar negara waktu itu.
* * *
Kepada DR Hoesein Rusdhy yang mengirimkan bahan tentang unjuk rasa itu, kutulis: Bila benar-benar serius siapa saja yang hendak membuat film tentang Bung Karno . .. Ceriteranya sebaiknya disusun oleh sebuah komisi atau panitia . ..
Mutlak mencakup sejarawan seperi Dr Aswi Warman Adam dan Dr Baskara Wardaya, Bonnie Triyana, Wilson, Hilmar Farid dll.. . . . . . .

Riwayat BK seyogianya —- disusun atas dasar karya-karya politiknya yang telah dibukukan seperti “Dibawah Bendera Revolusi” Jiid I, II, dan “Revolusi Belum Selesai”, Jilid I, II. DAN . . . . . . buku edisi terakhir “BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT”, Cindy Adams (1965). . . dll . . . . ..
Hanya dengan cara demikian baru ceritera BK bisa dianggap serius . . . .
.. Kalau tidak jangan-jangn hanya mengada-ada saja . . .. atau berdongeng tanpa dasar . . . .
* * *
Ketika bertukar fikiran dengan kawanku Yanti Mirdayanti, dosen di Universitas Hamburg, Jerman, kukatakan, sbb:
Tentang seorang tokoh atau peristiwa sejarah telah banyak ditulis ceritera dan novel . . . . Juga telah dibuat film cerita . . . . Ada keleluasaan penulis/sutradara untuk membubuhkan interpretasinya bahkan variasinya sendiri. . . . . . .
Namun, . . . Bagaimanapun bila menulis ceritera atau dokumentasi tentang seorang tokoh sejarah . . . bukankah pada tempatnya SIPENULIS /SUTRADRA berusaha MENGENAL tentang tokoh yang mau ditulisnya? Betapapun fantasi dan fiksi yang ada diotak penullis/sutradara tsb . . . DIA SEYOGIANYA terlebih dahulu berusaha MENGENAL TENTANG ORANG YANG DICERITERAKANNYA ITU . ..
Ia bebas berceritera, itu termasuk FREEDOM OF EXPRESSION . . . freedom of speech, writing etc… Tapi kalau misinya adalah untuk memberikan pencerahan sekitar sejarah bangsa . . . jangan terlalu banyak fiksi atau fantasi penulis sendiri . . . Yang pokok adalah mengetahui benar tentang tokoh mengenai siapa ia akan tulis atau bikin film . .?, . Jangan mengutamakan fantasi atau fiksinya sendiri . . . Tapi kalau tokh mau mendahulukan fantasi atau fiksi serta interpretasinya sendiri . . ., ITUPUN TIDAK AKAN ADA YANG MELARANGNYA …. FREEDOM OF EXPRESSION . . . . .
* * *
Tampaknuya Hanung Barmantyo tidak hanya berfantasi dan berfiksi tentan SOEKARNO., . . seperti seru pengunjuk rasa “Masyarakat Pencinta Bung Karno”:
Yang dilakukan Produser Sutradara HANUNG BARMANTYO, adalah suatu UPAYA DESOEKARNOISASI!!

Keruhnya Imaji Sang Proklamator dalam Film “Indonesia Merdeka”
Senin, 16 Desember 2013 , 13:42:00 WIB
Oleh: Lily Tjahjandari

IR.SOEKARNO/NET

MENGGAMBARKAN tokoh seorang Proklamator Indonesia ke dalam layar lebar, tentunya tidak bisa dilepaskan dari tujuan sang pembuat film. Industri film merupakan industri imaji yang tampil melalui penggambaran karakter tokoh dan kehidupan dan permasalahan yang dilaluinya.

Namun setidaknya upaya untuk menampilkan imaji seorang tokoh proklamator Indonesia oleh Hanung Bramantyo dalam film “Indonesia Merdeka” tak terasa menggigit, bahkan imaji tokoh besar itu tampak keruh oleh penggambaran-penggambaran permasalahan privasi yang sesungguhnya sangat mengganggu. Soekarno lebih dominan digambarkan sebagai “womanizer” dibandingkan pejuang yang mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan Indonesia.

Dan hal itulah yang mencederai “imaji sang proklamator”.

Bahkan penggambaran hubungan Soekarno dan Fatmawati sebagai hubungan guru dan murid ditampilkan tanpa romantisme malah upaya Soekarno untuk mendekati Fatmawati lebih digambarkan sebagai “penggunaan kuasa” seorang guru terhadap murid (misalnya dalam adegan adalah upaya Soekarno yang berupaya diam-diam memeluk Fatmawati, saat ia dan keluarganya berlibur bersama di pantai) dan pada bagian lain dalam film ini imaji yang lebih kuat yang tampil adalah upaya Soekarno untuk menggunakan kekuasaan sebagai pemimpin masyarakat untuk meminang Fatmawati.

Upaya menampilkan biografi Soekarno dalam sebuah tema film ” Indonesia Merdeka” selayaknya menitikberatkan pada aspek perjuangan dan pemikiran sang proklamator untuk kemerdekaan Indonesia daripada penonton membuang waktu (khususnya remaja Indonesia) pada pertikaian asmara yang sesungguhnya tidak terlalu perlu untuk ditonjolkan, dan urusan mencapai kemerdekaan tampak menjadi hal yang terkesan “sekedar tempelan” dalam film ini.

Penonton tidak dapat memperoleh gambaran Soekarno yang dibebani oleh rumitnya konstelasi politik pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan. Bahkan perasaan getir sebagai penonton saya rasakan saat Soekarno dengan entengnya memperoleh kemerdekaan dengan mediasi Jepang. Tidak tampak kekalutan dan pergulatan pemikiran.

Soekarno digambarkan sebagai tokoh yang ‘datar’ dan tanpa perjuangan, sangat sentimental terhadap masalah-masalah yang bersifat privasi, dan sangat sensitif terhadap kritik. Tentunya keruhnya imaiji tokoh besar proklamator Soekarno sangat disayangkan dalam upaya membangun karakter generasi penerus Indonesia yang akan mengisi kemerdekaan dengan memori kolektif masa perjuangan merebut kemerdekaan yang penuh dengan kegetiran. [***]

*Staf Pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI)

Magnis Soeseno Ttg Film Soekarno

Wahana News, On Saturday, 21 December 2013, 21:29, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:

 

Terima kasih atas mail bapak. Saya tidak anti Soekarno tapi juga tidak buta tuli terhadap jasa dan kebesaran Soekarno sebagai ex. Presiden Republik Indonesia. Tapi saya juga tidak mau membutakan mata sendiri terhadap kekurangan-kekurangan dan kelemahan Soekarno sebagai manusia. Bahkan rakyat Indonesia sudah mengetahui segi-segi kelemahan beliau seperti yang sering disebutkan di media maupun dari mulut ke mulut. suharto ditelanjangi habis-habisan itu bagus. Tapi mengapa Soekarno yang juga bekas Presiden tidak boleh difilmkan segi kekurangaan dan kelemahannya. Bukankah buku-buku yang menyebutkan kehebatan bung Karno sudah bertumpuk tumpuk dan bahkan hingga diluar negeri. Kita bisa belajar dari keunggulan maupun kekurangan dari siapa saja dan kita mendengarkan suara siapa saja tentang siapa saja baik itu buruk ataupun baik. Komunispun boleh dicaci dan dikritik habis-habisan asalkan bisa membuktikan kesalahan dan kekurangan mereka. Mengapa tidak? tapi keunggulannya juga boleh diumumkan dan dipuji oleh siapapun yang berminat. Namun rupanya demokrasi Indonesia sekarang ini berjalan tidak ke Timur tidak ke Barat tapi mandeg kandas seperti pencalang sarat di tumpukan pasir pragmatisme dalam situasi menukik dan akan tenggelam bila pasang air laut akan naik. Sejarah Indonesia yang dimaksudkan untuk diluruskan kembali tapi dengan lahirnya bertubi-tubi larangan dan pelanggaran demokrasi sekarang ini malah ambruk kembali dan bukannya tegak seperti yang dimaksudkan.
Selamat hari Natal 2013 dan menjelang tahun baru 2014 kepada Pak Magnis dan juga pada semua yang merayakan maupun yang tidak merayakannya. Hari Natal dan semua hari besar keagamaan lainya adalah milik kita bersama dan hari kegembiraan kita bersama.
ASAHAN.

RM.Magnis Suseno SJ
in: diskusi-kita@googlegroups.com , Saturday, December 21, 2013 4:46 AM
Subject: Kolom IBRAHIM ISA — Film “SOEKARNO” Menuai Kritik Keras,* * *,,Kesan DR SALIM SAID “SETELAH MENONTON (Film) SUKARNO

 

Pada umumnya saya tidak komentari pelbagai pendapat dalam maillist – yang sangat saya hargai – ini , begitu pula komentar-komentar Pak Asahan. Tetapi mail Pak Asahan di bawah membuat saya marah juga. Saya perlu mengucapkan bahwa saya sependapat. Betapa buruk kalau film tentang Sukarno mau dilarang karena juga mengangkat kelemahannya. Bukankah kita harus belajar tahan kebenaran, dan itu juga berarti, melihat bahwa orang-orang besar kebanyakan punya kelemahan? Mendewakan orang bukan hanya tak berguna, melainkan pada umumnya dimanfaatkan demi manipulasi ideologis.
Saya sendiri selalu kritis, bahkan sangat kritis, terhadap sekian segi/kebijakan Sukarno. Akan tetapi bagi saya Sukarno orang yang luar biasa, orang atasnya bangsa Indonesia boleh bangga, orang yang dengan segala self-centeredness bebas dari pamrih rendah, tidak mataduitan dan, betapa luar biasa, bebas dari rasa dendam. Orang yang membuat orang Indonesia bangga bahwa ia orang Indonesia (yang membuat saya sakit hati adalah cara bagaimana Suharto memperlakukan Sukarno di tahun-tahun terakhir hidupnya).
Kepada semua pembaca maillist ini saya ucapkan selamat tahun baru, semoga kita di tahun yang serius itu berada dalam lindungan Tuhan.

Franz Magnis-Suseno

ARTIKEL-ARTIKEL TENTANG ISLAM DAN RADIKALITAS

Radikalitas ISIS
Oleh: Hasyim Muzadi

Paling kurang, semenjak dua dekade terakhir, Indonesia telah menjadi pasar bebas masuknya beragam mazhab pemikiran keagamaan. Dalam praksisnya, mazhab yang datang bergelombang bersama terbitnya fajar reformasi memberi pesan serius bahwa telah terjadi perubahan cara pandang beberapa anak bangsa dalam mempraktikkan pemahaman agamanya. Cara pandang inilah yang belakangan membuat keretakan di tengah-tengah umat.

Sebenarnya, dalam kaitan perbedaan cara pandang, bangsa kita memiliki sejarah panjang.Bahkan, perbedaan cara pandang sudah berhamburan sejak pertama negara akan di bentuk.

Kalau tidak karena rahmat Allah SWT, sudah barang pasti bangsa kita akan langsung terberai pada langkah pertama para founding fathers duduk di meja perundingan. Beragam agama, suku, bahasa, adat istiadat, bisa menyatu dalam kesadaran “bhinneka tunggal ika”.

Kini, dalam beberapa hari terakhir, kehi dupan keberagamaan kita kembali terusik dengan munculnya gerakan politik baru berskala transnasional. ISIS namanya. Ia adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Menjadi momok paling menakutkan di dua negara yang hingga kini terkoyak karena perang saudara di kawasan Timur Tengah, Irak dan Suriah. Secara distansial, ia ada jauh di sana, tetapi karena dibumbui tema keagamaan, gaungnya menembus jauh hingga tengah-tengah umat Islam Indonesia.

Kita di dalam negeri belum tahu pasti kemana arah angin akan membawa ISIS. Tetapi, keberadaannya benar-benar telah membuat kita waswas. Gerakannya yang mudah mengafirkan orang atau kelompok yang tidak sepaham, mereka sebagai tak firi.

Gerakan ini telah membuat kita traumatis. Beberapa tahun silam, aksi bom bunuh diri, pe ledakan gereja, peluluhlantakan kafe dan klub malam merupa kan harga yang harus kita bayar karena tidak bersikap tegas terhadap gerakan radikal berbumbu agama ini.

Sebagai Rais Syuriah PBNU, penulis menyerukan umat Islam, khususnya kaum Nahdliyin, tak perlu ikut mendukung ISIS dan jangan membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sangat penting disadari bahwa kemunculan dan keberadaan ISIS merupakan fenomena masyarakat Islam di Timur Tengah.

Karena perbedaan budaya dan cara pandang, paham ini tidak sama dan tidak pernah sama dengan kondisi Indonesia. Dalam kaitan ini maka pening katan kewaspadaan adalah mutlak.

ISIS dan beragam paham yang sejenis sejak musim reformasi telah menjelma menjadi embrioembrio kekuatan garis radikal, baik melalui gerakan massa, gerakan yang masuk sistem keindonesiaan, maupun yang menempuh cara teror. Apabila embrio radikalitas ini diolah dengan bumbu isu ISIS atau perpecahan pascapilpres, pasti akan meningkatkan kadar kekerasan dalam gerakan trans nasional yang membahayakan keselamatan kaum muslimin Indonesia dan sekaligus keutuhan NKRI.

Gerakan pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ini tumbuh di Indonesia karena banyak kelompok seide yang telah lama berdiri. Seperti, paham gerakan khilafah (pemerintahan Islam). Kita melihat, pemerintah terlalu longgar dan pengawasannya lemah.

Tentu saja, gerakan pendukung ISIS sangat berbahaya karena ideologinya tak mengakui kedaulatan sebuah negara. ISIS muncul karena ada kelompok dengan pemikiran yang seide membentuk khilafah.

Kelompok tersebut merakit kekuatan dengan gerakan massa dan teror. Jika dibiarkan, akan mengakibatkan pergolakan. Gerakan mereka merupakan gerakan transnasional yang menggejala di seluruh dunia.

Untuk menangkalnya, dibutuhkan kerja sama antara Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Luar Negeri (Ke menlu).

Sedangkan, selama ini lembaga negara cenderung ber gerak sendiri tanpa koordinasi yang jelas.Selain itu, lembaga negara harus bergerak ekstra keras. BIN, misalnya, tak hanya mela kukan usaha pengawasan dengan pola kerja intelijen, tapi juga harus memotret dan me mahami ideologi dan pola pikir mereka.

Dengan demikian, bisa dilakukan upaya pencegahan agar ideologi tersebut tak memengaruhi umat Islam yang lain.Selain itu, Kemenlu harus proaktif mengawasi setiap warga negara yang belajar ke luar negeri, baik ke Timur Tengah, Eropa, maupun Amerika Serikat (AS).

Tujuannya agar mereka tak membawa ideologi yang bertentangan dengan NKRI. Selain itu, Kemenlu harus melakukan diplomasi untuk turut mencegah konflik di Timur Tengah. Sebab, saat ini diplomasi tak berjalan optimal alias mandek.

Tentu semua berharap agar gerakan Islam radikal dikendalikan supaya tak berkembang terlalu jauh. Selanjutnya, Ke menag harus membangun Islam yang moderat serta mencegah gerakan dan jaringan Islam radikal.Semua pihak harus menangkal gerakan dukungan kepada ISIS. Caranya dengan memperkuat jam’iyyah (organisasi)

pada tataran masyarakat bawah (grass root). Tentu saja mereka tak perlu dimusuhi, tetapi harus dijauhi. Sebab, jika terjadi bentrok, mereka akan membawa teman dari negara lain untuk membuat konflik di Indonesia.

Bagi kita umat Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, cara paling tepat, yakni dengan melakukan strategi yang Islami dan Indonesiawi ketimbang mengaku “kelompok paling Islam” namun menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan pribadi (kelompok) yang ujung-ujungnya justru merusak Islam. Padahal, yang demikian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah.

Menghalalkan segala cara, bukanlah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Memang, yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, yaitu kelompok Khawarij. Gerakan ini berprinsip; boleh merusak apa saja yang bertentangan dengan kemauannya.

Sekarang ini, ajaran tersebut menjelma dalam berbagai bentuk gerakan perusakan dengan segala manifestasinya. Jika karena itu, terjadi bentrok antarkelompok kaum Muslimin. Maka, saat itulah kekuatan asing akan masuk dan merusak Islam dan Indonesia. Wallahu a”lam. []

REPUBLIKA, 24 Agustus 2014
Hasyim Muzadi ; Mantan Ketua Umum PBNU

 

Islam Tanpa Radikalisme
• Sabtu, Des 28 2013
• Ditulis oleh amex
Ambon, AE— Untuk menjelaskan secara jernih Islam baik dari konteks sebagai agama rahmatan lil’alamin, maupun gerakan menghapus stigma Islam sebagai agama radikal dan peran Islam dalam membangun demokrasi jelang Pemilu 2014, Moluccas Democratization Voice (MDV) menggelar kegiatan Dialog Kebangsaan.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan bertema “Manifestasi Islam Sebagai Ujung Tombak Wujudkan Harmonisasi Keumatan dan Kebangsaan”, Arsal Rizal Tuasikal (Sekertaris GP Ansor Provinsi Maluku), Abdul Manaf Tubaka (Akademisi IAIN Imam Rijali Ambon) dan Zulkifly Lestaluhu (Ketua Umum BKPRMI Maluku). Peserta berasal dari sejumlah aktifis OKP, BEM, NGO, pers dan lain-lain.
Kegiatan berlangsung pada hari Selasa, 24 Desember 2013 bertempat di ruang Sirimau, Hotel Ambon Manise – Kota Ambon. Arsal mengatakan, sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, Islam hadir untuk membawa keselamatan bagi alam semesta. Dalam Islam, tidak mengajarkan tentang kekerasan atau cara-cara apapun yang berbau radikalisme.
Islam adalah agama pembawa rahmat, apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku Islam kemudian melakukan praktek radikal adalah sikap personal, bukan mengatasnamakan Islam. Oleh karenanya, sebagai orang islam semua orang berhak menjelaskan dan meluruskan stigma yang berkembang kepada mereka warga di luar Islam. “Kita harus kampanye Islam sebagai agama yang toleran dan menghargai kebhinekaan. Itu adalah given pemberian dari Allah SWT,” ungkap dia.
Abdul Manaf Tubaka mengatakan, sebagai orang Islam, banyak yang belum teredukasi secara baik sehingga nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin belum banyak di imlementasi. Islam bukan hanya bicara simbol-simbol, tetapi prakteknya harus nyata dalam setiap perilaku kehidupan, karenanya, point Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin adalah jangan menyakiti orang lain jika anda tidak ingin disakiti.
Saat ini opini telah terbentuk seakan-seakan Islam sebagai agama teroris, Beberapa orang yang mengaku Islam, memakai jubah Islam untuk kegiatan-kegiatan radikal. “Saya tegaskan ini merupakan praktek yang salah. Islam tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan kepada sesama umat manusia. Justru Islam membawa pesan-pesan keselamatan, kedamaian dan kasih sayang,” ungkap Tubaka.
Dalam konteks politik, Islam bukan hanya dijadikan sebagai penggerak massa. “Di Indonesia, partai Islam banyak tetapi problemnya ialah masih terjadi fragmentasi. Makanya, banyak partai Islam yang gagal bersaing dengan partai-partai yang bercorak nasionalis. Berpolitik dalam Islam adalah untuk mencapai cita-cita masyarakat madani. Masyarakat yang beradab dan bermartabat. Pemilu 2014 merupakan momentum strategis,” ungkap dia.
Ketua umum BKPRMI Provinsi Maluku, Zulkifly lestaluhu mengatakan, karena Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, sebagai bagian utama dari Islam kita harus menciptakan tatanan kehidupan yang berbasis nilai-nilai Islam. Stigma Islam sebagai agama yang melakukan praktek intoleran adalah sesuatu yang keliru, tak ada satu agama di dunia termasuk Islam mengajarkan tentang kekerasan.
Kampanye Islam sebagai agama toleran, kata Koordinator MDV, Rizal Sangadji, menghargai kebhinekaan serta non radikal harus terus dilakukan. Upaya ini tentu saja untuk menghapus stigma Islam yang telah di “vonis” sebagai agama radikal akibat ulah sekelompok orang dengan modus gerakan jihad.
Padahal anggapan tesebut adalah kekeliruan. Jihad dalam konteks Islam, kata dia, yang sebenarnya adalah jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan korupsi tetapi dengan cara yang intelektual, santun, elegan tanpa kekerasan, sebab Islam tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan.
“Justru Islam membawa pesan-pesan keselamatan, kasih sayang dan kedamaian bagi seluruh alam semesta. Itulah sebabnya Islam hadir sebagai agama rahmatan lil’alamin,” kata dia.
Dia juga menyinggung soal Pemilu 2014 yang merupakan momentum strategis bagi kehidupan keindonesiaan yang bermartabat di masa datang. Karenanya, peran Islam sangat vital untuk membangun proyek demokratisasi Indonesia yang semakin matang dan berkualitas untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani.
“Kita menghimbau seluruh masyarakat Maluku untuk tetap menjaga suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif saat penetapan pemenang Pilkada putaran kedua oleh KPUD Maluku. Siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah putera terbaik Maluku dan diharapkan semua pihak mampu menerima dengan jiwa besar tanpa melakukan tindakan anarkis,” pungkas dia.(CR4)

________________________________________

Korupsi Sumber Tumbuhnya Radikalisme

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/16/194740/Korupsi-Sumber-Tumbuhnya-Radikalisme

16 Maret 2014 | 02:12 wib
BANDUNG, suaramerdeka.com – Tumbuh dan suburnya paham radikalisme tak lepas dari praktik ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Salah satu tanda ketidakadilan itu ada maraknya korupsi yang terjadi di semua lapisan masyarakat.
Demikian salah satu kesimpulan dari halaqah kebangsaan yang digelar di Pondok pesantren Darul Maarif, Bandung, Sabtu (15/3). Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengatakan, tumbuhnya radikalisme membahayakan Indonesia. Apalagi sampai mereka berhasil membentuk sebuah negara. “Ideologi mereka membahayakan Indonesia,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, salah satu alasan mereka mengembangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu, adalah adanya rasa ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. “Salah satunya kasus korupsi,” katanya.
Karena itu, Mahfud berpandangan korupsi di Indonesia harus dibabat habis. Untuk menimbulkan efek jera, Mahfud setuju koruptor yang merampok uang negara dalam jumlah besar dihukum mati. “Undang undang sekarang koruptor maksimal dihukum mati, tapi dengan syarat. Kalau menurut saya tak perlu pakai syarat,” katanya.
Mahfud menjelaskan, syarat yang disebutkan dalam undang undang adalah jika negara dalam kondisi krisis. “Krisis itu bisa ditafsirkan macam-macam. Makanya tak perlu ada syarat. Jadi Koruptor maksimal dihukum mati,” terangnya.
Namun, untuk merubah undang undang koruptor dihukum mati membutuhkan pemimpin yang jujur dan berani. “Jadi tergantung siapa nanti yang terpilih menjadi presiden. Kalau yang terpilih didukung oleh koruptor ya pasti sulit,” katanya.
( A Adib / CN34 / SMNetwork )

Mahfud MD: Radikalisme Membahayakan Indonesia

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/16/194752/Mahfud-MD-Radikalisme-Membahayakan-Indonesia

16 Maret 2014 | 05:29 wib
BANDUNG, suaramerdeka.com – Praktik ketidakadilan yang terjadi di Indonesia menyebabkan tumbuh dan suburnya paham radikalisme. Salah satu tanda ketidakadilan itu adalah maraknya korupsi yang terjadi di semua lapisan masyarakat.
Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, tumbuhnya radikalisme membahayakan Indonesia. Apalagi jika sampai mereka berhasil membentuk sebuah negara. Hal ini, disampaikan Mahfud saat halaqah kebangsaan di Pondok Pesantren Darul Maarif, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/3)

Menurut Mahfud, salah satu alasan mereka mengembangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu, adalah adanya rasa ketidakadilan. Karena itu, Mahfud berpandangan korupsi di Indonesia harus dibabat habis. Untuk menimbulkan efek jera, Mahfud setuju orang yang merampok uang negara dihukum mati.

Mahfud mengatakan, hukuman mati bagi para koruptor tidak perlu pakai syarat. Undang-undang sekarang menyebutkan koruptor maksimal dihukum mati, tapi dengan syarat.

Mahfud menjelaskan, syarat yang disebutkan dalam undang-undang adalah jika negara dalam kondisi krisis. “Krisis itu bisa ditafsirkan macam-macam. Makanya tak perlu ada syarat. Jadi koruptor maksimal dihukum mati,” terangnya.

Namun, untuk merubah undang undang koruptor dihukum mati membutuhkan pemimpin yang jujur dan berani. “Jadi tergantung siapa nanti yang terpilih menjadi presiden. Kalau yang terpilih didukung oleh koruptor ya pasti sulit,” katanya.

Halaqah nasional kebangsaan dihadiri ratusan ulama dan cendekiawan pondok pesantren. Selain membahas masalah kebangsaan, halaqah ini juga membahas masalah keumatan dan keagamaan.
( OKZ / CN39 )

Military Ambition In Indonesia – Analysis

Military Ambition In Indonesia – Analysis

http://www.eurasiareview.com/21032014-military-ambition-in-indonesia-analysis/
Military Ambition In Indonesia – Analysis
March 21, 2014

 

Heading into the 2014 election, Indonesian society is being faced with certain political figures, ranging from businessmen and office holders, to military background figures. However, given many election surveys, two prominent figures have emerged as the most likely to be the next Indonesian president, namely Joko Widodo and Prabowo Subianto. Joko Widodo, affectionately known as Jokowi, is Jakarta’s current governor, whereas Prabowo is the chief patron of the Greatest Indonesian Movement Party (Gerindra) as well as a former general of the late President Suharto. Recently, Jokowi has been announced as the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) candidate. Thus, the governor Jokowi and former military general, Prabowo will likely dominate the Indonesian political landscape prior to presidential election in September 2014.
After 15 years of democratic consolidation, the big inquiry is whether Indonesia still needs the military style leadership. In the last three general elections, the military candidates have always been involved to run for office. The current president is the former Suharto general who has been in office for two terms.
In this 2014 election, at least two former generals have announced their candidacies beside Prabowo, namely former Indonesian military commander Wiranto supported by his party, the Peoples Conscience Party (Hanura) and Sutiyoso, retired army lieutenant general cum Chairman of the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI). The ruling party, Democrat, also is presenting former army chief of staff Pramono Edhie Wibowo as one of its presidential candidates. All of these generals, except Pramono Edhie, served during Suharto’s waning days. And these three generals are also widely believed to have been involved in human rights violations.

Ironically, on the one hand, Indonesian society is hoping to have clean and good leaders, such as Jokowi and Tri Rismaharini, the Surabaya Mayor.
On the other hand, as a recent survey shows, many Indonesian voters still prefer a presidential or vice presidential candidate with a military background over a civilian. Three characteristics have been advanced for this preference, namely decisiveness, discipline and firmness. This tendency exemplifies the romance of the Suharto-backed military regime among Indonesians.
The military in Indonesia has two prominent reasons why they have to meddle in daily political life. First, the Indonesian military (TNI) still criticizes the current democratic system. As attributed by Indonesia’s army strategic command head, Lieutenant General Gatot Nurmayanto, Indonesian democracy is not always right for Indonesia. Accordingly, democracy based on popular vote does not always lead to the strengthening of the nation.
For some political analysts, this is the picture of a hard-line faction within the TNI to push for more military involvement in Indonesia’s daily politics.
Second, the TNI has doubted the ability of civilian government to govern. Corruption and immorality have become chronic diseases in the civilian government. As a result, certain political regulations can risk national stabilization, such as the current dispute over the legitimacy of Law No. 42/2008 on presidential and vice presidential elections. As former army intelligence head, Soleman B. Ponto argues, the potential of national chaos is high, given that the law was dismissed by the constitutional court in January 2014. If national chaos develops, the military will launch what Ponto calls a “constitutional coup”.
In addition, during my personal interview in 2012 with former Vice Chief Staff of Army, retired Major General Kiki Syanahkri, he expressed the same concern. He thought that the quality degradation of civilian government and intended to take political steps necessary to return to the original version of the 1945 constitution. To support his idea, Kiki and his colleges in the Retired Army Association (PPAD), proposed to form a “national council”. This would allow the military to legitimately engage directly in politics. These statements raise the question about the military’s relentless tendency to take any opportunity to influence or even to take over the civilian government.
Democracy allows for every individual, regardless of their background, to run for office. However, after the downfall of authoritarian regime and the beginning of democratic consolidation, the remnants of a former authoritarian regime, including the military, should be restricted from participating in politics. The former regime was highly backed up by the military in Indonesia during the new order period for over 30 years. This history can give the military the desire to re-engage in the new political system. If it does, there is high possibility for the military to bring back an authoritarian spirit, such as in Egypt and Thailand.
According to the Indonesian constitution, military figures can run for office after resigning from active duty. However, the close relations between former officers and active officers are difficult to overlook. Former officers support the core interests of their institution. This again brings up the question of the future of the TNI reformation that has stalled during the second term of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Three crucial areas of the TNI’s internal reform could be “blocked” by former senior officers if they get elected.
First and foremost is the uplifting of human rights values among officers. The TNI has been globally known for its human rights record toward its own people. The military internal reformation failed to deal with this issue, particularly in Papua province. The military candidates are likely to defend their former institution. For instance, the prison raid by army special forces (Kopassus) that killed four detainees in Cebongan, drew support and even praise from Prabowo and other former generals, including SBY. In addition, Pramono Edhie Wibowo recently called to forget past violations of human rights conducted by the TNI.
The second area of army reform which might be left undone is the reorganization or even liquidation of some army territorial commands across country. Many territorial commands at the regional level have been widely alleged to be used for political and economic purposes. As a leading general during the early days of TNI’s reformation, Wiranto supported and defended the existence of the commands. In present day, there are no military candidates have questioned these commands in light of charges of misuse for political purpose and human rights violations.
The third area of military reform needed is the management of its businesses, particularly the illegal ones, such as illegal logging, gambling, and the security business. It seems hard to tackle this issue if some former generals get elected in September, given the fact that the military still highly depends on these off-budget resources.
Given the uncertainty at the national level, Indonesian democracy will arguably allow the military figures to continue their role as decisive political actors as happened during the new order. In contrast, after the era of strong military regimes, certain Latin America countries have produced many strong populist leaders, such as Lula Da Silva and Dilma Rousseff in Brazil; Cristina Fernández de Kirchner in Argentine and Evo Morales in Bolivia. These figures can restrict constitutionally military ambition in their countries. They can channel effectively people’s aspirations to support government policies, instead of paving the way to the military to get its second opportunity to govern.
Indonesian politics has never gotten out from under military influence, and certain populist leaders, such as Jokowi and Risma, also appear to rely on military support. As a result, the future of the Indonesian democratic system remains uncertain.
Hipolitus Yolisandry Ringgi is a visiting scholar in the Equality Development and Globalization Studies at the BCICS, Northwestern University, Evanston, Illinois, the US

Keharusan Revolusi Mental

Keharusan Revolusi Mental
Oleh: Yudi Latif

”Merdekakan dirimu dari perbudakan mental,” seru penyanyi reggae legendaris Bob Marley. Kolonialisme dan otoritarianisme boleh berlalu, tetapi perbudakan dan penindasan tidak dengan sendirinya berakhir.

Warisan terburuk dari kolonialisme dan otoritarianisme tidaklah terletak pada besaran kekayaan yang dirampas, penderitaan yang ditimbulkan, dan nyawa yang melayang, tetapi pada pewarisan nilai-nilai koruptif, penindasan, dan perbudakan yang tertanam dalam mental bangsa. Para pendiri bangsa menyadari benar perjuangan kemerdekaan masih jauh dari tuntas. Proklamasi kemerdekaan hanya jembatan emas untuk meraih kemerdekaan sejati. Sebagai jembatan emas, proklamasi kemerdekaan hanyalah titik keberangkatan untuk meraih cita-cita masyarakat adil dan makmur melalui serangkaian perjuangan secara persisten (istikamah). Pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956, Bung Karno menjelaskan tiga fase revolusi bangsa. Dua fase telah dilalui secara berhasil dan satu fase lagi menghadang sebagai tantangan. Indonesia telah melewati taraf physical revolution (1945-1949) dan taraf survival (1950-1955). Lantas ia menandaskan, ”Sekarang kita berada pada taraf investment, yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya: investment of human skill, material investment, dan mental investment.”

Dalam pandangannya, investasi keterampilan dan material amat penting. Namun, yang paling penting investasi mental. Investasi keterampilan dan material tak bisa jadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa didasari investasi mental. Tanpa kekayaan mental, upaya-upaya pemupukan keterampilan dan material hanya akan melanggengkan perbudakan. Dikatakannya, ”Lebih baik kita membuka hutan kita dan menggaruk tanah kita dengan jari sepuluh dan kuku kita ini daripada menjual serambut pun daripada kemerdekaan kita ini untuk dollar, untuk rubel.” Ditambahkan, ”Mental kita harus mengangkat diri kita di atas kekecilan jiwa yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran mempertentangkan urusan tetek bengek yang tidak penting.”

Itulah sebabnya Bung Karno sangat menekankan program nation and character building. Dalam pandangannya, Indonesia adalah bangsa besar, tetapi sering kali memberi nilai terlalu rendah pada bangsanya alias bermental kecil, masih belum terbebas dari mentalitas kaum terjajah yang sering mengidap perasaan rendah diri (minderwaardigheidscomplex). Bung Karno menyadari bahwa sebagai akibat penjajahan dan feodalisme selama ratusan tahun, terbentuklah karakter rakyat yang disebut ”abdikrat”, meminjam istilah Verhaar dalam bukunya Identitas Manusia. Akibatnya, terbentuklah mentalitas pecundang dengan penuh perasaan tak berdaya dan tidak memiliki kepercayaan diri (self-confidence). Memasuki alam kemerdekaan, Bung Karno menyerukan agar watak demikian harus dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka dan berani berkata ”ini dadaku, mana dadamu”, berani mandiri dan menghargai diri sendiri.

Hingga taraf tertentu, usaha nation and character building di masa Soekarno itu berhasil. Rakyat dari Sabang sampai Merauke mulai merasa terikat dalam suatu negara bangsa dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kepercayaan diri bangsa ini juga meningkat berkat kepeloporan Indonesia dalam berbagai isu internasional. Rakyat berani menolak bantuan yang merendahkan bangsa sendiri dengan seruan, ”go to hell with your aid!”

Perbudakan mental

Pemerintah Orde Baru bangkit dengan kebijakan yang memprioritaskan investasi material (material investment). Kebijakan investasi manusia (human investment) lebih menekankan hal-hal yang bersifat kuantitatif dengan memprioritaskan pemacuan pendidikan dasar lewat apa yang dikenal sebagai ”sekolah inpres”. Investasi mental memang diberikan, tetapi bersifat permukaan. Penataran Pancasila digalakkan, tetapi miskin kreativitas, terlalu menekankan dimensi kognitif (hafalan), serta kurang menyentuh aspek afektif dan dorongan untuk bertindak. Akibatnya, di balik gebyar fisik modernitas kehidupan bangsa, mental bangsa tetap terbelakang.

Orde Reformasi hadir sebagai kulminasi dari paradoks antara kemajuan material dan keterbelakangan mental dengan segala krisis yang menyertainya. Setelah 14 tahun Reformasi tak kunjung mendekati janji-janji kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, serta pemerintahan yang baik dan bersih, mestinya timbul fajar budi kesadaran baru. Bahwa perbudakan mental merupakan pangkal terdalam yang membuat kekayaan bangsa ini terus dipersembahkan bagi seluas-luasnya kemakmuran asing dan bahwa mental yang terkorupsi (corrupted mind) adalah akar tunjang dari merajalelanya praktik korupsi. Penjelasan tentang hal ini diberikan oleh Plato. Menurut Plato, jiwa manusia terdiri dari tiga unsur: mental (mind), ambisi (spirit), dan selera kesenangan (appetite). Kebaikan hidup tercapai manakala mental yang sehat memimpin atas ambisi dan kesenangan.

Apa yang kita saksikan pada kehidupan bangsa saat ini adalah banjir bandang kesenangan dan ambisi. Ledakan tuntutan selera dan gaya hidup bangsa ini menjadikannya salah satu pengimpor terbesar di dunia, mulai dari garam hingga barang mewah. Luapan ambisi kuasa membuat banyak orang meninggalkan tanggung jawab profesinya untuk merebut jabatan politik, bahkan menghalalkan segala cara termasuk kampanye hitam untuk meraih kekuasaan. Dorongan selera pasar dan ambisi perseorangan itu juga sering harus dibayar mahal dengan mengorbankan kemandirian dan kedaulatan negara. Dalam situasi seperti itu, mental tak mampu menunjukkan kepemimpinannya, terpojok oleh warisan sejarah perbudakan mental serta cengkeraman selera dan ambisi. Sebuah politik tanpa kepemimpinan mental yang sehat tidak memiliki landasan perwujudan kebajikan kolektif. Perkembangan politik mengikuti logika terbalik: mempertahankan yang buruk dan membuang yang baik.

Untuk bisa bangkit dari keterpurukan, bangsa ini harus kembali ke trayek sejarah yang tercegat: melanjutkan revolusi mental. Inti dari revolusi ini adalah perubahan besar dalam struktur mental manusia Indonesia melalui proses nation and character building. Usaha pembangunan karakter ini harus mempertautkan antara proses penempaan pribadi yang berkarakter dan kolektivitas bangsa yang berkarakter. Bahwa kebaikan dan kekuatan karakter individual hanya bisa memperoleh kepenuhan manfaatnya jika terintegrasi ke dalam kebaikan dan kekuatan karakter bangsa secara kolektif.

Faktanya, negeri ini masih cukup memiliki pribadi-pribadi yang bermental karakter baik. Namun, sungguh defisit dalam kolektivitas yang berkarakter baik. Apa pun yang bersifat kolektif, mulai dari partai politik, parlemen, birokrasi, hingga ormas keagamaan, cenderung sakit. Pada titik ini Indonesia adalah bangsa yang belum selesai yang masih memerlukan penguatan kebersamaan dalam nilai, perilaku, cipta, rasa, dan karsa kolektif.

Karakter bukan saja menentukan eksistensi dan kemajuan seseorang, melainkan juga eksistensi dan kemajuan sekelompok orang seperti sebuah bangsa. Ibarat individu, pada hakikatnya setiap bangsa memiliki karakternya tersendiri yang tumbuh dari pengalaman bersama. Pengertian bangsa (nation) yang terkenal dari Otto Bauer: bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman.

Perhatian terhadap variabel budaya, terutama karakter, sebagai bagian yang menentukan bagi perkembangan ekonomi dan politik masyarakat-bangsa pernah mengalami musim seminya pada 1940-an dan 1950-an. Para pesohor pengkaji budaya periode ini, seperti Margareth Mead, Ruth Benedict, David McClelland, Gabriel Almond, Sidney Verba, Lucian Pye, dan Seymour Martin Lipset, memunculkan prasyarat nilai dan etos yang diperlukan untuk mengejar kemajuan bagi negara-negara yang terpuruk pasca Perang Dunia II. Namun, seiring gemuruh laju developmentalisme yang menekankan pembangunan material, pengkajian budaya mengalami musim kemarau pada 1960-an dan 1970-an.

Kegagalan pembangunan di sejumlah negara, setelah melewati pelbagai perubahan ekonomi dan politik, menghidupkan kembali minat dalam studi budaya sejak 1980-an. Pentingnya variabel mental-budaya bagi perkembangan ekonomi dan politik suatu bangsa dapat dilihat dari serangkaian hasil riset yang dilaporkan dalam karya Lawrence Horrison (1985), Robert Putnam (1993), dan Ronald Inglehart (2000). Alhasil, di tengah intensifikasi globalisasi, kesadaran akan pentingnya penguatan karakter bangsa sebagai tumpuan daya saing justru mengalami gelombang pasang.

Mandiri dan berdikari

Bagi bangsa Indonesia, basis nilai sebagai tumpuan karakter kolektif yang dapat menopang kemajuan peradaban bangsa itu tiada lain adalah Pancasila. Inti nilai Pancasila, bagaimana menumbuhkan semangat persatuan dalam keragaman dengan cara mengatasi mentalitas mementingkan diri sendiri (self-preservasion and self-centeredness), melalui penguatan mentalitas gotong royong berlandaskan semangat ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia, semangat gotong royong itu diarahkan untuk mengembangkan mentalitas-karakter bangsa yang berani berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdikari dan mandiri tak berarti harus menyendiri. Berdikari adalah sikap mental untuk berani menentukan pilihan sendiri yang dapat membebaskan ketergantungan ekonomi pada pihak-pihak asing. Berdikari tidak berarti anti asing, tidak pula mengurangi, malahan memperluas, kerja sama internasional berlandaskan semangat kesederajatan kemanusiaan yang saling menguntungkan. Jalan menuju kemandirian ekonomi ini bisa ditempuh setidaknya melalui penguatan semangat ekonomi kooperatif dan efektivitas peran negara dalam penguasaan kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi kemakmuran rakyat; daya saing perekonomian dengan meningkatkan nilai tambah dari keunggulan potensi sumber daya yang dimiliki; kedaulatan pangan dan energi disertai pengutamaan pembelian produk dalam negeri.

Kedaulatan politik berdimensi eksternal dan internal. Kedaulatan ke luar adalah kesanggupan bangsa untuk menyejajarkan diri dengan bangsa lain dan bebas mengatur pertaliannya dengan bangsa-bangsa lain berlandaskan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Dan untuk itu perlu penguatan mentalitas kosmopolitan. Kedaulatan ke dalam diarahkan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan pada putra-putri negeri dengan memberikan jaminan hak dasar setiap warga dan keselamatan wilayah, keadilan dan kepastian hukum, serta ketertiban dan kedisiplinan aparatur negara dan warga negara. Kesemuanya itu mensyaratkan proses pendalaman dan perluasan demokrasi berkarakter Pancasila.

Kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik hanya bisa tumbuh apabila bangsa ini memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Berisi kematangan mental untuk percaya diri dalam mengekspresikan daya cipta, rasa, dan karsa bangsa ini sebagai keistimewaan khusus dari semesta dalam semangat saling mengisi dan menyempurnakan keadaban dunia. Usaha menumbuhkan kepribadian dalam kebudayaan ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat wawasan Nusantara dan penggemblengan mental-karakter bangsa; mengembangkan kearifan lokal dengan visi global; melakukan transformasi dari pembangunan berbasis ”modal natur” (sumber daya alam) menuju pembangunan berbasis ”modal kultural” (ilmu dan teknologi), dengan menggalakkan budaya baca dan meneliti serta kreativitas inovasi masyarakat.

Tidak ada perubahan besar dalam sejarah tanpa perubahan mental. Demi mewujudkan cita-cita nasional yang terbengkalai, setiap orang harus ambil bagian dalam gelombang revolusi mental. Pemerintahan baru, siapa pun yang terpilih, harus memenuhi panggilan sejarah ini. []

KOMPAS, 12 Juni 2014
Yudi Latif ; Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

 

Jokowi nilai ponpes kunci penting revolusi mental
http://www.antaranews.com/pemilu/berita/438713/jokowi-nilai-ponpes-kunci-penting-revolusi-mental
Kamis, 12 Juni 2014 22:28 WIB
Rr. Cornea Khairany

Deklarasi Revolusi Mental. Penyanyi Rap asal Yogyakarta Kill The Dj tampil dalam pendeklarasian Revolusi Harmoni Untuk Revolusi Mental di Parkir Timur Senayan,Jakarta, Rabu (11/10). Revolusi Harmoni Untuk Revolusi Mental merupakan gerakan dukungan kepada Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla yang di dukung oleh sejumlah musisi Indonesia di antaranya Ian Antono, Slank, Kla Project, Glenn Fredly, Oppie Andaresta, Krisdayanti, Giring Nidji. (ANTARA FOTO/Teresia May) ()
Di ponpes itu banyak sekali diajarkan mengenai akhlakul karimah, bahwa seorang manusia harus memiliki akhlak, budi pekerti dan mental yang baik.”
Banjar (ANTARA News) – Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa keberadaan pondok pesantren (ponpes) memegang peranan penting dalam pelaksanaan revolusi mental.

“Revolusi mental itu harus dilakukan. Sedangkan ponpes, saya pikir memegang peranan penting dalam revolusi mental. Ponpes itulah kunci utamanya,” kata Jokowi ketika mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Kamis malam.

Oleh sebab itu, menurut dia, ponpes seharusnya diberikan porsi lebih dalam dunia pendidikan, sehingga revolusi mental dapat berjalan dan membuahkan hasil yang baik.

“Karena memegang kunci penting dalam pelaksanaan revolusi mental, kita harus menyediakan porsi yang besar untuk ponpes dalam dunia pendidikan. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut dengan para kiai dan guru-gurunya,” ujar Jokowi.

Dia menuturkan peran penting tersebut dimiliki ponpes karena mata pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya kebanyakan mengenai budi pekerti, sikap dan nilai-nilai luhur manusia.

“Di ponpes itu banyak sekali diajarkan mengenai akhlakul karimah, bahwa seorang manusia harus memiliki akhlak, budi pekerti dan mental yang baik,” tutur Jokowi.

Dalam kunjungan ke ponpes malam itu, Jokowi turut didampingi Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Akbar Faisal, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Djaffar dan wakil sekretaris tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Teten Masduki.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang akan diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. (R027)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2014

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers