JOKOWI SIMPAN JURUS RAHASIA BERANTAS MAFIA MIGAS

Jokowi Simpan Jurus Rahasia Berantas Mafia Migas
Ray Jordan – detikfinance
Selasa, 23/09/2014 19:14 WIB

http://finance.detik.com/read/2014/09/23/191444/2699001/1034/jokowi-simpan-jurus-rahasia-berantas-mafia-migas?991101mainnews

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya cara untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas) di dalam negeri. Namun Jokowi tak mau membuka rahasia jurusnya.

Ditemui di Balaikota, Jakarta, Jokowi mengatakan, bila dia membuka caranya memberantas mafia migas, maka oknum mafianya akan kabur duluan. Bahkan Jokowi tidak mau mengomentari soal rencana Deputi Kepala Kantor Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan akan membekukan Petral, anak usaha PT Pertamina.

“Tanya ke Pak Hasto. Begini lho, hal-hal yang berkaitan dengan mafia seperti itu, tidak mungkin kita buka. Nanti dilihat,” jelas Jokowi Selasa (23/9/2014).

Soal pembenahan mafia migas, Jokowi mengatakan, semua sisi akan dibenahi, bukan hanya di Pertamina lewat Petral saja.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjawab soal pertanyaan cara dia memilih menteri yang tidak pro kepada asing. Dia mengatakan, misi menteri-menterinya nanti harus diisi oleh misi kerakyatan.

“Sebelum melaksanakan pekerjaan itu diisi dengan misi kerakyatan, diisi dengan visi kerakyatan. Bagaimana kesulitan rakyat saat ini, bagaimana rakyat saat ini, baik yang di desa, di kampung nelayan, di daerah terpencil, bagaimana sulitnya. Kita harus mengerti. Kalau perlu diajak ke sana. Tunjukin. Tunjukin, ini lho, ini lho. Begitu. Dan isinya, isi kerakyatannya isi,” tutur Jokowi.(dnl/hen)

JOKOWI BISA TERSANDERA DIRI SENDIRI

Jokowi Bisa Tersandera Diri Sendiri

http://www.antaranews.com/berita/454270/jokowi-bisa-tersandera-diri-sendiri

Kamis, 18 September 2014 19:24 WIB
Pewarta: Jaka Suryo

Presiden terpilih, Joko Widodo. Adalah PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri yang memberi dia kendaraan politik untuk melaju di Pemilu Presiden 2014. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) – Direktur eksekutif Poll Tracking Institute, Hanta Yudha, menilai Presiden terpilih, Jokowi, akan tersandera dirinya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya ke depan

“Jadi, janji-janjinya yang meleset itulah yang akan menyandera dirinya sendiri sebagai presiden. Seharusnya, dia berani membuktikan janji-janjinya, tentu dengan segala konsekuensinya. Tapi, faktanya meleset,” kata Yudha, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan yang dia maksud itu, tentang Jokowi akan tersandera dalam usaha memenuhi janji-janjinya selama kampanye Pemilu Presiden selama ini.

Misalnya Jokowi menjanjikan kabinet ramping, menteri tidak boleh rangkap jabatan parpol, dan koalisi tanpa syarat, atau tanpa bagi-bagi kekuasaan; namun dalam perjalanan fakta politik sampai saat ini semuanya meleset.

Yudha sendiri mengakui, bahkan sebelum dilantik pada 20 Oktober sulit menemui “kebaruan” dari Jokowi.

Karena itu Yudha menyarankan, Jokowi diimbangi Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla.

“Hanya saja di internal Jokowi ada yang berusaha menghambat langkah JK. Padahal, kalau perlu tambahan kekuatan DPR, JK bisa turun gunung. Misalnya mendekati PPP, Golkar, Demokrat, dan lainnya,” katanya.

Yudha menilai ada kerentanan politik di internal Jokowi sendiri, yang bisa mengganggu efektifitas pemerintahan.

Semestinya, kata dia, harus dilakukan perbaikan sistem. Sebab, sistem yang baik dengan presiden yang lemah akan membuat pemerintahan juga tidak efektif, dan sebaliknya.

“Presiden yang kuat seperti SBY dengan sistem yang buruk, maka akan seperti sekarang ini. Dalam demokrasi keduanya harus kuat,” katanya menambahkan.

Kalau keduanya lemah, lanjut dia, maka pemerintahan Jokowi akan mudah goyang oleh politik, dan sulit bisa bekerja efektif.

“Memang selama tidak melanggar hukum, etika, makar, dan pengkhianatan pada negara, dan tetap berpihak kepada rakyat, maka presiden tak bisa dimakzulkan,” kata dia.

“Tapi, kalau pemerintahannya tidak efektif, terus saja digoyang, maka tak bisa kerja untuk negara,” katanya.

Menurut dia, setidaknya ada tiga momentum politik yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan, yaitu pengesahan RUU Pilkada pada 25 September, pemilihan pimpinan DPR, dan susunan kabinet Jokowi-JK.

“Dalam tiga momentum itu akan terjadi dinamika politik. Misalnya bisa saja ada partai Koalisi Merah Putih (KMP) berubah mendukung Jokowi-JK, dan itulah kerentatan dari KMP sendiri,” kata dia.

“Kalau Demokrat dukung Jokowi (287 kursi), dan KMP (273 kursi) DPR. RUU Pilkada divoting, maka Jokowi bisa menang. Tapi, kita tunggu saja segala kemungkinan masih akan terjadi,” katanya.
Editor: Ade Marboen

IS BRUNEI’S SHARIAH THREAT REAL?

Is Brunei’s Shariah Threat Real?
Written by Our Correspondent
THU,02 OCTOBER 2014 Barang

http://www.asiasentinel.com/society/brunei-shariah-threat-real/

Hassanal: Got that old-time religion
Or is the Sultan just trying to get on Allah’s right side?
In 1997, Shannon Marketic, a former Miss USA who was somewhat down on her luck accepted an offer to go to the Sultanate of Brunei in exchange for US$3,00 a day to do some modeling and promotional work.
What happened after that, she alleged, had little to do with modeling and promotional work and a lot to do with being groped and sexually harassed at the palace of the tiny, oil-steeped sultanate. She charged that she had been held against her will for 32 days while being gassed and sexually molested.
Marketic sued the sultanate for US$10 million and told lurid tales of harem-like activities . She didn’t get anywhere with her suit, but enough other women have described having been flown into the sultanate to party at the 1,778 palace in Bandar Sri Begawan, the capital, to make her charges believable. In 1993 the Philippine Senate investigated allegations that women were being lured to Brunei for sex, though no charges were ever brought against anyone from Brunei.
The sultan’s brother, Jefri, has left a widespread trail of escapades across the world, including in London. He named one of his yachts “Tits” with the two tenders named Nipple 1 and Nipple 2 and at one point was said to have kept a harem of 20 prostitutes in London.
A growing brood of the sultan’s children and other relatives have also been seen partying in hot spots across Asia, Europe and the US, particularly Hollywood . The huge, garish Empire Hotel in the capital has a vast ballroom in its basement where scantily-clad young westerners have been seen partying and carousing with members of the Sultan’s extended family. It is widely known in Bandar Sri Begawan that the modishly dressed young driving their Hummers and high-performance sports cars around town like to have just as much fun – including drinking alcohol and having gay relationships – as goes on anywhere, if not more so.
That makes it all the more hypocritical that the sultan, earlier this year, revised Brunei’s penal code to rely heavily on shariah law with all of its ramifications, including recommendations for stoning of gays and adulterers.
Despite the hypocrisy, the sultanate has rejected numerous recommendations by the UN’s Human Rights Council against the sixth-century Islamic punishments, which include widened use of the death penalty, restrictions on the right of freedom of expression and religion, and discrimination against women and girls.
Women who get abortions can be flogged publicly and children can be sentenced to amputations. Consensual sex by adulterers liable to stoning to death for everyone, it is assumed, but for the sultan’s far-flung family. One of the Sultan’s sons is widely believed to be gay and it is unlikely that anybody is going to stone him.
Criticism of the new penal code has been met with a warning by the sultan that mocking the king, Islamic scholars or shariah law would be categorized as offences.
The sultanate has always been publicly chaste although most vices including alcohol are easily available via a drive to Limbang, a slice of Malaysia next to the tiny kingdom. More than a decade ago, the one cocktail lounge in what was then the Sheraton Hotel – which had been thronged by various junior members of the royalty who were prone to park their Lambos in the driveway — was closed by order of the Sultan, who in earlier years was regarded as sybaritic as his brother.
The question is how much of this antediluvian religious craziness means anything. There are underground bars in Bandar Sri Begawan that can be found without too much trouble where not only the Chinese, who make up 10 percent of the population, and thousands of Filipino workers disport, but Malays as well. There are said to be gay bars in the nominally strait-laced city where both Malays and Chinese meet freely,
So why now? Most of the speculation, since he isn’t talking, is that the 68-year-old sultan, going into his golden years, wants to get right with Allah. As sultan, he is the head of religion in the country, which is growing increasingly spherical with mosques equipped with state of the art loudspeaker systems that deliver the call to prayer as far as the oil platforms that dot the South China Sea, making him one of the richest men on the planet, with a net worth projected at US$20 billion. His partying years behind him, he is often seen publicly at prayers in the increasing number of mosques.
Whether anyone actually is stoned for adultery – after all the old testament injunction against casting the first stone may apply – doesn’t appear to matter, many residents have told journalists. Sin will go on as long as it is kept out of sight, at least in the toiling classes.
Nonetheless, Amnesty International is one of several human rights organizations horrified enough to issue a statement against the punishments, noting that Brunei has yet to ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and is disappointed that Brunei has rejected all recommendations to this effect by UN delegates including from Egypt, Tunisia, Australia, Czech Republic, Djibouti, France, Portugal, Sierra Leone and Sweden, among others.
Despite guarantees in Brunei’s Constitution of religious freedom, laws and policies restrict this right for Muslims and non-Muslims alike, Amnesty International charged. The revised Penal Code significantly expands the scope of the restriction and the penalties for offences, including by imposing the death penalty on offences such as mocking the Prophet Muhammad and by criminalizing exposing Muslim children to the beliefs and practices of any religion other than Islam.
Amnesty International strongly urged the government to reconsider its decision to reject key human rights recommendations. In particular, it must urgently bring its new Penal Code in line with international human rights law and standards. That, however is extremely unlikely to happen despite a supposed boycott on the pricey hotels owned in London and Los Angeles by the royal family.[]

HUMAN RIGHTS WATCH CONDEMNS ACEH SHARIAH BY LAWS

Human Rights Watch Condemns Aceh Shariah Bylaws

By Jakarta Globe on 09:45 pm Oct 02, 2014
http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/human-rights-watch-condemns-aceh-shariah-bylaws/

Jakarta. Indonesia’s central government and the Aceh provincial government should take steps to repeal two new Islamic bylaws that violate rights and carry cruel punishments, Human Rights Watch said in a statement on Thursday.
Aceh’s provincial legislature approved on Saturday the Principles of the Islamic Bylaw and the Islamic criminal code (Qanun Jinayah), which created new discriminatory offenses that do not exist in the Indonesian national criminal code.
The bylaws extend shariah, or Islamic law, to non-Muslims, which criminalizes sodomy as well as all zina (sexual relations outside of marriage). The criminal code permits as punishment up to 100 lashes and up to 100 months in prison for consensual same-sex sex acts, while zina violations carry a maximum penalty of 100 lashes.
“The two new bylaws deny people in Aceh the fundamental rights of expression, privacy, and freedom of religion,” HRW deputy director for Asia Phelim Kine said. “Criminalizing same-sex relations is a huge backward step the Indonesian government should condemn and repeal. Whipping as punishment should have been left behind in the Middle Ages.”
Under national legislation stemming from a “Special Status” agreement brokered in 1999, Aceh is the only one of Indonesia’s 34 provinces that can legally adopt bylaws derived from shariah.
HRW opposes all laws or government policies that are discriminatory or otherwise violate basic rights. Aceh’s legislature drafted the Principles of the Islamic Bylaw, while the province’s official Islamic Affairs Office drafted the Islamic criminal code.
The bylaws apply not only to Aceh’s predominantly Muslim population, but also to about 90,000 non-Muslims residents, mostly Christians and Buddhists, as well as domestic and foreign visitors.
Aceh’s criminal code prohibits liwath (sodomy) and musahaqah (lesbianism). It also contains provisions allowing Islamic courts to dismiss charges against rape suspects who take sumpah dilaknat Allah (an Islamic oath), asserting their innocence. The oath provision allows rape suspects who declare their innocence up to five times to be eligible for automatic dismissal of charges should the court determine an absence of incriminating “other evidence.”
Infringement of human rights
The enforcement of existing Islamic laws in Aceh has infringed on human rights, HRW said.
A 2010 HRW report “Policing Morality: Abuses in the Application of Shariah in Aceh,” documented human rights abuses linked to enforcement of shariah bylaws prohibiting adultery and khalwat (seclusion), and imposing public dress requirements on Muslims.
The khalwat law makes association by unmarried individuals of the opposite sex a criminal offense in some circumstances. While the dress requirement is cited as gender-neutral, in practice it imposes far more onerous restrictions on women with the mandatory hijab, or veil and long skirts.
The Principles of the Islamic Bylaw violate the right to freedom of religion enshrined in the Indonesian Constitution and international law by requiring all Muslims to practice the Sunni tradition of Islam. The bylaw imposes the Sunni school of Shafi’i as the province’s official religion, while permitting three other major Sunni traditions — Hanafi, Maliki, and Hambal — only on the condition that their followers promote “religious harmony, Islamic brotherhood and security among Muslims.” The law excludes Aceh’s sizable Shia and Sufi minorities and the Ahmadiyyah Muslim community.
The Principles of the Islamic Bylaw also imposes ambiguous, excessive, and discriminatory restrictions on the content of published materials and broadcasts in Aceh that undermine media freedom throughout the country. The bylaw obligates the media, including those that originate elsewhere in Indonesia, to ensure that their content is “not contrary to Islamic values.”
The bylaw also authorizes the provincial government to establish “ethical guidelines” for the media.
The two new bylaws violate fundamental human rights guaranteed under core international human rights treaties to which Indonesia is party. The International Covenant on Civil and Political Rights, which Indonesia ratified in 2005, protects the rights to privacy and family (Article 17), and freedom of religion (Article 18) and expression (Article 19). The covenant prohibits discrimination on the basis of sex, religion, and other status such as sexual orientation (Article 2). It also prohibits punishments such as whipping that could amount to torture or cruel and inhuman punishment (Article 7).
Aceh’s provincial legislature should repeal both laws, HRW said, adding that Governor Zaini Abdullah should stop the province’s shariah police from arresting and detaining people suspected of these “crimes.” The authorities should investigate any wrongdoing in enforcing the legislation.
President-elect Joko Widodo, who takes office on Oct. 20, should direct his home affairs minister to review local laws that may be discriminatory with a view to revising or abolishing them, HRW said. He should also petition the Supreme Court to review the compatibility of the bylaws with the Indonesian Constitution and national laws. Other local governments in Indonesia have looked to Aceh’s laws as models, therefore it is important for the new administration to act promptly against laws that are discriminatory or are otherwise unlawful, the human rights advocacy group said.
“Incoming president should treat Aceh’s abusive new bylaws as an opportunity to demonstrate a commitment to human rights, and have them repealed,” Kine said.[]

DAKWAH PARTISIPATIF

Dakwah yang Partisipatif
Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh

Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah di atas makhluk yang lain, dititahkan sebagai khalifah Allah dalah kehidupan di muka bumi ini. Pengertian khalifah atau pengganti, berfungsi penugasan dan pembebanan (taklif) kepada manusia untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan di dunia ini. Dalam hal ini manusia dibekali potensi dan kekuatan fisik dan kekuatan berpikir. Manusia diberi kemampuan menggunakan akal dan pikiran secara penuh. Ini tidak berarti bahwa akal manusia adalah satu-satunya potensi absolut yang mampu memecahkan segala persoalan hidupnya, karena manusia juga diberi rasa dan nafsu yang saling mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan atau penegasan sikap. Bahkan kecenderungan nafsu ke arah negatif pada umumnya lebih kuat, terutama bila pikir dan rasa manusia tidak mampu mengendalikan.

Manusia -oleh karenanya-dalam kehidupan sosial dituntut dan bertanggung jawab untuk mengajak mengerjakan ma’ruf sekaligus meninggalkan kemungkaran. Ini berarti manusia tidak bisa terlepas dari fungsi dakwah. Bahwa dakwah mempunyai relevansi sepanjang masa, karena manusia hidup tidak bisa lepas dari nafsu dan berbagai kecenderungan negatifnya.

Manusia dengan hidup dan kehidupannya sesuai dengan fitrahnya selalu mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang alami maupun yang dirancang oleh manusia sendiri. Perubahan itu tidak selamanya menjadi lebih baik, bahkan sering terjadi sebaliknya, manusia akan mengalami krisis identitas dirinya sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah mau pun bagi sesamanya. Di sinilah dakwah akan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan kemuliaan manusia. Karena tu dakwah juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan transformasi sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***

Ada indikasi mencolok yang menunjukkan bahwa, Islam di Indonesia semakin mendapatkan tempat yang luas di kalangan masyarakat, dari kelompok remaja mau pun kelompok tua. Mushala dan masjid dibangun di mana-mana dan selalu dipadati oleh kaum muslimin. Kelompok pengajian, majelis ta’lim dan kajian Islam muncul bagaikan cendawan di musim penghujan. Namun semua itu tidak berarti adanya perkembangan dan pengembangan agama Islam. Karena berkembangnya jumlah pemeluk agama Islam yang menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap agama tidak atau belum berarti bahwa ajaran agama Islam secara substansial juga berkembang.

Dari sisi lain, kualitas keberagamaan masyarakat Indonesia cenderung melemah, akibat perubahan nilai yang berkembang. Nilai-nilai spiritual Islami tidak lagi manjadi rujukan baku bagi kehidupan. Solidaritas Islam sebagai nilai Islami dalam masyarakat dan berbangsa mulai berhadapan dengan kecenderungan sikap individualistik yang mulai menggejala akibat kemajuan dunia usaha yang memacu pada watak kompetitif. Nilai ekonomis makin dominan, berpengaruh besar bagi makin berkembangnya etos ikhtiar yang pada gilirannya akan menghilangkan sikap tawakal, dan lebih dari itu akan mengganggu keimanan.

Pemahaman tentang konsep ibadah pada umumnya masih terpaku pada bentuk-bentuk ritual formal, terikat oleh syarat, rukun, waktu dan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya shalat, itu saja pelaksanannya masih belum pas. Sedangkan persepsi tentang ibadah sosial (tidak individual) masih jauh dari harapan. Pada hal yang terakhir ini justru lebih bermakna daripada ibadah individual formal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi srta dampak hasil pembangunan dewasa ini, memberikan pengaruh kuat atas munculnya dua fenomena yang saling berlawanan. Di satu sisi orang semakin bersikap sekuler, sementara di sisi lain justru lebih bersifat agamis, bahkan senderung sufistik atau fundamentalistik. Ini terlihat dari radikalisme berlebihan, yang sering disebut gerakan sempalan dan sikap ekstrim sebagian masyarakat. Timbul juga kelompok yang sering disebut para-normal yang menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yangmengalami keputusasaan.

Semua ini terjadi akibat lemahnya kualitas keberagamaan mereka. Pemahaman mereka terhadap agama Islam tidak utuh dan tuntas, karena hanya menggunakan salah satu dari paradigma rasional dan mistikal, atau hanya secara eksklusif terpaku pada norma statis saja atau pada yang kontekstual dinamis saja. Padahal Islam merupakan kesatuan utuh dan bulat dari beberapa komponen, yang astu dengan lainnya saling mempengaruhi, misalnya aqidah, syari’ah, akhlak, mu’asyarah, dan lain sebagainya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi rendahnya kualitas keberagamaan Islam di Indonesia adalah adanya sifat ambivalen dalam proses kulturisasi nilai-nilai Pancasila di satu pihak dan penghayatan serta pengamalan norma agama Islam di lain pihak. Hal ini senderung membuat rancu orientasi nilai dalam kehidupan. Disintegrasi dari dua sumber nilai ini tentu saja sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan, sementara itu upaya pengembangan pemahaman integratif yang memperjelas hubungan simbiosis dari keduanya sering mengundang kesalahpahaman.

***

Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengundang, mengajak dan mendorong. Konotasi dakwah yang lazim adalah mengajak dan mendorong sasaran untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan, atau memerintah melakukan pekerjaan ma’ruf dan melarang bertindak munkar. Dapat juga dakwah diartikan mengajak sasaran ke jalan Allah, yakni agama Islam. Pengertian tersebut dapat dipahami dari ayat Al-Qur’an 104 surat Ali Imran dan ayat 125 surat al-Nahl. Dari sini dapat dibedakan antara dakwah dan di’ayah (propgaganda) serta indoktrinasi. Dalam di’ayah, yang dipropagandakan belum tentu sesuatu yang baik. Sedangkan dalam indoktrinasi terdapat unsur paksaan. Berbeda dengan dakwah, di mana sesuatu yang didakwahkan tentu baik dan tidak mengandung unsur paksaan, tetapi justru menumbuhkan kesadaran.

Kegiatan dakwa Islamiyah tidak bisa lepas dari lima unsur yang harus berjalan serasi dan seimbang. Karena kegiatan dakwah itu sendiri, merupakan proses interaksi antara pelaku dakwah (da’i) dan sasaran dakwah (masyarakat) dengan strata sosialnya yang berkembang. Antara sasaran dakwah dan pelaku dakwah saling mempengaruhi, bahkan saling menentukan keberhasilan dakwah, di mana keduanya sama-sama menuntut porsi materi,metode dan media tertentu.

Strategi dakwah akan berhasil apabila ke lima unsur di atas berjalan seimbang. Ini berarti, kegiatan dakwah bukan sekadar memberikan “pengajian” di atas mimbar dengan berbagai bumbu penyedapnya di hadapan massa luas dan heterogen yang menyambutnya dengan tepukantangan menggema di tengah-tengah lapangan. Namun lebih dari itu, ia menuntut tumbuhnya kesadaran bagi audiens, agar pada gilirannya melakukan perubahan positif dari sisi pengamalan dan wawasan agamanya.

Adalah sangat naif, mengukur keberhasilan dakwah hana dari banyaknya jumlah pengunjung yang melimpah ruah pada forum pengajian dan hebatnya mubaligh yang lucu, kocak, dan lincah. Sementara itu biaya yang keluar relatif banyak, tidak pernah diimbangi dengan evaluasi massa pengunjungnya. Apakah mereka makin meningkatkan kesadaran dan wawasan keberagamaannya? Ataukah biasa-biasa saja, mereka pulang hanya membawa kesan kagum dan puas terhadap pembawaan mubaligh?

Pengembangan dakwah Islamiyah merupakan proses interaksi dari serangkaian kegiatan terencana yang mengarah pada peningkatan kualitas keberagamaan Islam. Kualitas itu meliputi pemahaman ajaran Islam secara utuh dan tuntas, wawasan keberagamaan, penghayatan dan pengalamannya. Sebagai proses, maka tuntutan dasarnya adalah peubahan sikap da perilaku yang akan diorientasikan pada sumber nilai yang Islami. Dari dimensi lain pengembangan itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dakwah Islamiyah. Di sini kebutuhan dasarnya adalah proyeksi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam proses transformasi sosial. Ini memerlukan kejelian dan kepekaan sosial bagi setiap da’i/mubaligh, agar mampu melakukan pendekatan kebutuhan, yang dipandu oleh sumber nilai Islami.

Efektifitas dakwah mempunyai dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, peningkatan kualitas keberagamaan dengan berbagai cakupannya seperti di atas, dan kedua, sekaligus mampu mendorong perubahan sosial. Ini berarti memerlukan pendekatan partisipatif di samping pendekatan kebutuhan. Dakwah bukan lagi menggunakan pendekatan yang hanya direncanakan sepihak oleh pelaku dakwah dan bukan pula hanya pendekatan tradisional, mengutamakan besarnya massa.

Pendekatan partisipatif menghendaki sasaran dakwah dilibatkan dalam perencanaan dakwah, bahkan dalam penggalian permasalahan dan kebutuhan. Di sinilah akan tumbuh dinamisasi ide dan gagasan baru, di mana para da’i berperan sebagai pemandu dalam dialog-dialog keberagamaan yang muncul dalam mencari alternatif pemecahan masalah.

Dakwah Islamiyah dituntut kemampuannya untuk meletakkan Islam pada posisi pendamai dan pemberi makna terhadap kotradiksi dan konflik dalam kehidupan manusia akibat globalisasi di segala bidang. Di samping itu, manusia dalam kehidupannya selalu menjumpai berbagai macam kontradiksi dan dikotomi yang inhern dalam eksistensinya, seperti mati-hidup, sementara-permanen, kebebasan-keterbatasan dan lain-lain. Secara historis, manusia juga menghadapi kontradiksi, seperti kaya-miskin, bodoh-pandai dan sebagainya. Di sini dakwah secara konseptual harus merumuskan keseimbangan-keseimbangan yang secara implementatif mapu menumbuhkan sistem manajemen konflik. Dengan demikian ajaran Islam menjadi alternatif terhadap upaya mencari solusi pengembangan sumber daya manusia seutuhnya.

Memang hal ini tidak mudah, memerlukan da’i-da’i berkualitas, sebagai personifikasi sikap dan erilaku dalam kehidupan Islami, yang mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah pluralitas masyarakat. Dalam hal ini Allah telah mengisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Bahwa para da’i harus menjadi khaira ummah yang punya kemampuan menampilkan dirinya di tengah dan untuk masyarakat (ukhrijat li al-naas). Ini berarti pelaku dakwah (da’i) harus memiliki kemampuan menjawab sekaligus menerapkan jawaban atas pertanyaan apa, siapa di mana dan kapan ia berada. Kemampuan ini bisa menumbuhkan kesadaran akan potensi dirinya, posisinya, situasi dan kondisi yang sedang dan akan dihadapinya. Barulah ia mampu menggunakan pilihan-pilihan penerapan metode hikmah, mau’dhah hasanah, mujadalah bi ihsan dan lain sebagainya yang tepat dan mendukung strategi dakwah.

***

Pandangan orang tentang hidup selalu berbeda. Pertanyaan, untuk apa hidup bagi manusia, selalu berbeda jawabannya. Bagi umat Islam, hidup bukan sekadar untuk hidup. Hidup bukanlah tujuan. Hidup dan kehidupan manusia merupakan proses yang akan berakhir di dunia dengan datangnya kematian. Sebagai proses, hidup tentu memerlukan berbagai sarana. Sarana yang paling mendasar secara fisik adalah aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Perbedaannya dengan hidup yang dialami makhluk lain, hanyalah terletak pada nilai dan makna. Sedangkan nilai dan makna hidup manusia ditentukan oleh aspek spiritual.

Model pembanguna yang difokuskan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, cenderung memisahkan atau mengasingkan aspek spiritual. Alienasi antara keduanya tercermin pada gerakan dan pelembagaan agama yang tidak menyatu dengan aktifitas pelembagaan ekonomi. Keadaan seperti itu akan mengacu pada pembentukan nilai dan norma ekonomis. Ini berarti bahwa ekonomi merupakan sistem nilai tersendiri. Akibatnya, gerakan ekonomi berhadapan secara diametral dengan sistem nilai spiritual. Pada gilirannya gerakan ekonomi berjalan bebas tanppa spiritualitas dan meluncurkan sikap kompetitif yang bila tidak dikontrol oleh aspek spiritual, akan cenderung ke arah individualisme, materialisme dan konsumerisme yang justru bertentangan degan etika berekonomi dalam Islam.

Pada umumnya di dalam masyarakat ekonomis aspek spiritual yang bertolak dari hakikat martabat manusia yang mulia, tidak bertahan lama. Sumber daya manusia, alam, ilmu pengetahuan dan teknologi -sebagai asset ekonomi yang sangat penting- di negara-negara ekonomi maju, banyak mengakibatkan berbagai krisis spiritualitas. Kemiskinan nilai spiritual mendorong masyarakat ekonomi maju berpandangan, bahwa alam bukanlah sahabat yang setia, tetapi sebagai kawulo yang harus ditaklukkan dan diperlakukan sewenang-wenang.

***

Idealnya pengembangan dakwah yang efektif harus mengacu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas keislamannya, sekaligus juga kualitas hidupnya. Dakwah tidak saja memasyarakatkan hal-hal yang religius Islami, namun juga menumbuhkan etos kerja. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh dakwah bil hal yang sering disebutkan oleh para mubaligh. Dakwah bil hal tidak berarti tanpa maqol (ucapan lisan dan tulisan), akan tetapi lebih ditekankan pada sikap, perilaku dan kegiatan-kegiatan nyata yang secara interaktif mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan keberagamaan.

Rekayasa pola pengembangan dakwah seperti ini, merupakan unsur alih teknologi sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai imbangan alih teknologi material yang tidak akan berhenti dengan segala dampaknya. Keseimbangan antara dua teknologi itu setidaknya akan menjanjikan ketenteraman hati serta mengurangi gejolak sosial yang dan stres di kalangan masyarakat awam. Keseimbangan dimaksud akan mengacu ke arah tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (sa’adatud darain).

Prospek sosial ekonomi memang dapat diproyeksikan, tetapi dalam setiap kehidupan umat, interaksi antara semua aspek kehidupan sangat besar pengaruhnya dalam proses menuju prospek yang dicita-citakan. Masing-masing aspek tentu harus pasti, sehingga proses tersebut mengarah kepada adanya kepastian. Bila yang terjadi sekarang adalah, aspek-aspek positif dalam kehidupan mengalami ketidakpastian, maka pada masa depan yang pasti adalah ketidakpuasan.

Ini berarti, bahwa aspek ekonomi tidak dapat ditarik ke depan tanpa aspek-aspek positif kehidupan lainnya secara simultan dalam suatu sistem yang seimbang. Pengembangan aspek ekonomi itu sendiri merupakan proses interaksi dari serangkaian upaya peningkatan sarana yang menunjang. Penumbuhan etos kerja yang diarahkan pada kualitas sumber daya alam mau pun lapangan kerja yang tersedia atau yang mungkin diciptakan, merupakan kegiatan yang paling menentukan bagi tercapainya keadaan ekonomi yang stabil. Ini perlu dilakukan oleh gerakan Islam yang bergerak di bidang tersebut, tentu saja harus diimbangi dengan pemantapan mental yang diorientasikan pada aspek spiritual. []

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan pada Lokakarya LKK-NU Pusat, 9 Januari 1992 di Jakarta. Sebelumnya pernah disampaikan pada seminar sehari tanggal 7 Oktober 1990 di Semarang, dengan judul asli Dakwah Islam dan Pembangunan.

Diunduh dari, “kader cikarang nu.pkb.cikarang@gmail.com , in:[kmnu2000]” kmnu2000@yahoogroups.com, Friday, 3 October 2014, 8:49

DIBOIKOT DPR, 4 KEKUATAN BESAR DUKUNG JOKOWI

Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611413/Diboikot-DPR-4-Kekuatan-Besar-Dukung-Jokowi

Kamis, 02 Oktober 2014 | 12:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Jokowi tidak perlu khawatir jika DPR tidak mendukung pemerintahnya. “Banyak pihak lain yang bisa mendukung jalannya pemerintahan,” kata Refly ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurut Refly, ada empat kekuatan besar yang mendukung Jokowi, yakni rakyat, pers, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan, status kepresidenan Jokowi bisa berjalan lancar dengan dukungan rakyat dan lembaga-lembaga tersebut. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)

Jokowi akan didukung rakyat jika bisa membuat kebijakan prorakyat, sehingga pemerintahnya akan aman. “Dalam demokrasi, rakyat adalah prioritas utama,” ujar Refly. Pun jika Jokowi membuat program-program prorakyat, parlemen tidak mungkin menghalangi. (Baca: Sidang DPR, Ada Teriakan Sampai Kepalan Tangan)

Adapun pers, kata Refly, akan mendukung kerja Jokowi lewat pengawasan. Pers akan memberitakan segala tindak-tanduk Jokowi. Pakar tata negara dari Universit de Rouen, Prancis, Jean-Philippe Derosier, mengakui peran pers ini. “Saya percaya pers sebagai partisi keempat dalam demokrasi.” (Baca: Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

Jokowi juga diimbau selektif dalam menyetujui undang-undang. Pesiden, Refly menambahkan, berhak memilah undang-undang yang paling cocok bagi rakyat. “MK akan siap menguji setiap undang-undang yang disahkan,” katanya. Undang-undang itulah yang bagus dan berguna bagi rakyat karena melalui penyaringan yang berlapis. (Baca: Pengunduran Diri Jokowi Bakal Dijegal di DPRD?)

Dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia, presiden tidak berwenang mengutak-atik parlemen. Namun presiden bisa membantu KPK yang akan mengawasi gerak-gerik parlemen. “Dukungan presiden sangat diperlukan KPK,” kata Refly. Karena itu, Refly menegaskam, pemerintah Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap dominasi koalisi pendukung Prabowo di parlemen. “Posisi presiden tetap lebih kuat.” (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)

ANDI RUSL

HARGA BBM YANG PANTAS UNTUK RAKYAT

Harga BBM Yang Pantas Untuk Rakyat
BERGELORA.COM,Rabu, 01 Oktober 2014
Oleh: Kwik Kian Gie

Untuk dapat menentukan berapa harga BBM yang pantas untuk rakyat Indonesia kita perlu sepaham dahulu bahwa yang diartikan dengan BBM yang akan kita bicarakan adalah bensin premium, karena hanya bensin premium saja yang dijadikan obyek perdebatan. Selanjutnya kita perlu sepaham juga tentang apa yang diartikan dengan “harga pokok”, dan apakah harga pokok sama dengan pengeluaran uang tunai ? Kalau yang diartikan dengan harga pokok bensin premium adalah uang tunai yang harus dikeluarkan untuk mengadakan bensin premium, apakah benar pemerintah memberikan subsidi yang juga dalam bentuk uang tunai yang harus dikeluarkan sehingga APBN jebol?

Izinkanlah saya mulai dengan menganalogikan pengertian tentang kata “subsidi” dan hubungannya dengan keluar masuknya uang tunai dengan analogi kebun cabe sebagai berikut.
Logika Kebun Cabe
Rakyat yang tidak berpendidikan tinggi dengan segera dapat menangkap konyolnya pikiran para elit kita dengan penjelasan sebagai berikut.
Rumah tempat tinggal keluarga pak Amad punya kebun kecil yang setiap harinya menghasilkan 1 kilogram cabe. Keluarganya beserta para pembantunya cukup besar. Keluarga ini mengkonsumsi 1 kilogram cabe setiap harinya.
Seperti kita ketahui, ketika itu kalau produksi cabe yang setiap harinya 1 kilogram itu dijual, pak Amad akan mendapat uang sebesar Rp. 15.000 setiap harinya. Tetapi 1 kilogram cabe itu dibutuhkan untuk konsumsi keluarganya sendiri.
Biaya dalam bentuk uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pak Amad untuk menyiram dan memberi pupuk sekedarnya setiap harinya Rp. 1.000.
Pak Amad setiap harinya ngomel, menggerutu mengatakan bahwa dia sangat sedih, karena harus mensubsidi keluarganya sebesar Rp. 15.000 per hari, karena harus memberi cabe hasil kebunnya kepada keluarganya, yang harganya di pasar Rp. 15.000 per kilogram.
Akhirnya seluruh keluarga sepakat megumpulkan urunan uang semampunya sebanyak Rp. 5.000 yang diberikan kepada pak Amad sebagai penggantian untuk cabenya yang tidak dijual di pasar. Pak Amad masih menggerutu, mengatakan bahwa dia memberi subsidi untuk cabe sebesar Rp. 10.000 setiap hari.
Lantas tidak hanya menggerutu, dia bertereriak-teriak bahwa dompetnya akan jebol, karena uang tunai keluar terus sebanyak Rp. 10.000 setiap harinya. Dalam kenyataannya, dia keluar uang Rp. 1.000 dan memperoleh Rp. 5.000 setiap harinya. Jadi setiap hari kantongnya kemasukan uang tunai sebesar Rp. 4.000.
Akhirnya, pada suatu hari dia teriak bahwa kantongnya penuh dengan surat utang, karena setiap hari dia harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.000, sambil merogoh kantongnya untuk diperlihatkan. Yang keluar bukan surat utang, tetapi banyak uang tunai sebagai hasil akumulasi dari Rp. 4.000 setiap harinya.
Ketika saya menceriterakan ini, rakyat jelata yang minta penjelasan kepada saya mengatakan “Iya pak, kok aneh ya, punya cabe di kebunnya sendiri, harganya meningkat tinggi kok sedih, ngamuk, mengatakan kantongnya jebol, uang mengalir keluar, padahal yang keluar hanya Rp. 1.000 per hari, dia memperoleh Rp. 5.000 per harinya.”
Boleh dikatakan semua orang beranggapan bahwa harga bensin premium yang sekarang Rp. 6.500 per liter itu mengakibatkan pemerintah merugi sangat besar, sehingga untuk pemakaian bensin premium pemerintah memberi subsidi kepada penggunanya dengan jumlah uang yang sangat besar pula.
Di dalam RAPBN-P tahun 2014 pada sisi Pengeluaran terdapat pos yang bernama “Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram” sebesar Rp 284,99 trilyun. Inilah yang disebut dan dikemukakan dalam setiap pembicaraan tentang betapa keuangan negara kita dibebani luar biasa beratnya oleh pemberian subsidi kepada para pengguna bensin premium.
Pada sisi Penerimaan terdapat pos “Pajak Penghasilan” dari Migas sebesar Rp. 80,57 trilyun dan pos “Penerimaan dari Minyak dan Gas Bumi” sebesar Rp. 195,95 trilyun. Jumlah Pemasukan dari Migas yang sebesar Rp. 276,52 trilyun ini tidak pernah dikemukakan, sedangkan kalau Pemasukan uang tunai dari Migas ini kita perhitungkan, Defisit uang tunai yang disebabkan dari Bensin premium dan LPG tabung 3 kilogram adalah Rp. 276,52 trilyun dikurangi dengan Rp. 284,99 trilyun atau Defisit sebesar Rp. 8,47 trilyun saja.
Bagaimana dengan yang tercantum dalam Nota Keuangan yang menyertai RAPBN tahun 2015 ? Pada sisi Pengeluaran terdapat pos yang bernama “Subsidi Energi BBM dan LPG 3 kilogram ” sebesar Rp. 291,11 trilyun. Angka inilah yang selalu ditonjolkan sebagai pengeluaran tunai untuk memberi subsidi kepada pengguna bensin premium, sehingga APBN akan jebol.
Pada sisi Pemasukan terdapat pos “Pemasukan dari SDA” dengan rincian antara lain sebagai berikut. Pajak Penghasilan Migas Rp. 82,91 trilyun, Pemasukan dari Minyak Bumi Rp. 156,35 trilyun dan Pemasukan dari Gas Alam Rp. 50,45 trilyun. Jumlah tiga pemasukan uang dari Migas tersebut sebesar Rp. 289,71. Kalau jumlah ini dikurangi dengan pos “Subsidi” sebesar Rp. 291,11 trilyun, hasilnya minus Rp. 1,4 trilyun. Namun tiga macam pemasukan tersebut tidak pernah disebut dan tidak pernah dikemukakan, sehingga kepada rakyat digambarkan bahwa pemerintah harus keluar uang sebesar Rp. 291,11 trilyun untuk “mensubsidi BBM”, sedangkan Pemerintah sendiri menulis dalm Nota Keuangan bahwa pengeluaran neto yang ada kaitannya dengan bensin premium dan LPG 3 kilogram hanya Rp. 1,4 trlyun.
Harga yang Pantas
Dengan angka-angka tersebut tadi sekarang kita masuk pada pembahasan topik seminar hari ini, yaitu berapa harga bensin premium yang pantas untuk rakyat ?
Kita mengacu pada Nota Keuangan dalam RAPBN tahun 2015. Yang kita dengar dan baca adalah harga keekonomiannya. Berapa itu ? Harga bensin Pertamax sebesar Rp. 10.900 per liter, yang sudah dianggap tidak mengandung subsidi. Karena nyatanya bensin premium dijual dengan harga Rp. 6.500 per liter, untuk setiap liternya Pemerintah merugi sebesar Rp. 4.400 per liter. Ini yang disebut “subsidi” dan tercantum pada sisi Pengeluaran dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2015.
Buat saya dan para penggugat terhadap pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas,– harga yang pantas untuk rakyat bukan harga keekonomian yang dibentuk oleh mekanisme pasar yang dikoordinasikan oleh NYMEX di New York.
Harga yang pantas adalah harga yang didasarkan atas dasar tiga faktor, yaitu Kepatutan (Kepantasan), Daya Beli Masyarakat dan Nilai Strategisnya. Kalau ditanya lagi berapa eksaknya dalam rupiah yang persis, jawabnya tidak ada. Harga yang pantas untuk rakyat adalah harga yang pantas, yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan memperhitungkan dampak negatifnya karena bensin adalah komoditi yang strategis. Harga yang demikian ini bisa lebih rendah dan bisa lebih besar dari harga keekonomiannya.
Telah saya kemukakan tadi bahwa harga bensin premium lebih rendah dibandingkan dengan harga keekonomiannya. Apakah harga yang Rp. 6.500 per liter itu harga yang pantas untuk rakyat ? Harganya harus ditentukan oleh para pemimpin bangsa yang diasumsikan sebagai orang-orang yang adil dan bijaksana. Pada tanggal 21 Oktober nanti presiden kita disanjung sebagai presiden yang pro rakyat, jujur, adil. Maka marilah kita dengarkan dan rasakan apakah harga yang akan ditentukan olehnya cocok dengan yang dirasakan oleh rakyat.
Harga yang pantas ditentukan oleh hikmat kebijaksanaan yang dicapai oleh permusyawaratan antara para pemimpin yang bijak dan adil.
Bukankah harga yang demikian akan merugikan negara luar biasa yang lantas membuat APBN kita jebol ? Seperti yang angka-angkanya saya kemukakan tadi sama sekali tidak kalau saja kita sengaja atau tidak sengaja tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada Pemasukan dari bensin premium dan LPG tabung 3 kilogram, yang demikian jelasnya tercantum pada sisi Pemasukan dari APBN.
Yang benar ialah bahwa yang tadinya kelebihan uang tunai sangat banyak, semakin lama semakin mengecil sampai mulai tahun 2014 defisit atau minus Rp. 8,47 trilyun. Namun dalam RAPBN tahun 2015 defisitnya mengecil lagi menjadi Rp. 1,4 trilyun. Perkembangan yang demikian disebabkan oleh konsumsi yang semakin membesar dan lifting yang semakin mengecil, sedangkan energi alternatif tidak kunjung datang.
Untuk lengkapnya, Tahun 2010 surplus Rp. 129,25 trilyun. Tahun 2011 surplus Rp. 102,06 trilyun. Tahun 2012 surplus Rp. 77,41 trilyun. Tahun 2013 surplus Rp. 82,38 trilyun. Tahun 2014 (RAPBN) minus Rp. 8,47 trilyun. Tahun 2015 (RAPBN) minus Rp. 1,4 trilyun.

*  Penulis adalah kader dan fungsionaris PDI-Perjuangan, Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Mantan Menteri Koordinator Ekonomi (1999-2000). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2001-2004). Tulisan ini diambil dari http://www.kwikkiangie.com atas seijin penulis kepada redaksi Bergelora.com. Tulisan adalah adalah Keynote speech dari penulis dari Seminar sehari tanggal 24 September 2014 di Kwik Kian Gie School of Business.

INI CATATAN PERKARA KORUPSI YANG DIDUGA ‘SERET’ KETUA DPR RI SETYA NOVANTO

Ini Catatan Perkara Korupsi yang Diduga ‘Seret’ Ketua DPR Setya Novanto
Ferdinan – detikNews

http://news.detik.com/read/2014/10/02/181955/2708207/10/ini-catatan-perkara-korupsi-yang-diduga-seret-ketua-dpr-setya-novanto?991101mainnews

Kamis, 02/10/2014 18:19 WIB

Berebut Ketua DPR
Jakarta – Terpilihnya politisi Golkar Setya Novanto menjadi Ketua DPR disesalkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi Merah Putih dianggap mengabaikan integritas dan komitmen pemberantasan korupsi ketika menyodorkan Setya.

Sorotan tajam dari ICW ini bukan tanpa alasan. Setnov yang menjabat sebagai Bendahara Umum Golkar bolak-balik diperiksa penegak hukum dengan status saksi. “Orang ini patut diragukan dari aspek integritasnya dan komitmennya dalam perkara korupsi,” ujar Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto dalam jumpa pers di sekretariat ICW, Jalan Kalibata, Jaksel, Kamis (2/10/2014).

Dalam catatan ICW, Setya diduga pernah tersandung dalam perkara korupsi. Pertama, Setnov diduga terkait perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar meski hingga kini status hukumnya masih belum jelas.

“Pihak Kejaksaan Agung sendiri belum pernah mengumumkan secara resmi adanya penghentian penyidikan perkara korupsi terhadap Setya Novanto. Hanya Joko Tjandra yang diproses hingga ke pengadilan, selebihnya tidak jelas,” ujar Agus.

Kedua, pada tahun 2010, Setya juga pernah diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. M Nazaruddin, juga pernah menyebutkan adanya keterlibatan Setnov dalam proyek E-KTP di Kemendagri.

Nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Rusli dihukum pidana penjara 14 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Di tingkat banding, hukuman pidana Rusli dikurangi menjadi 10 tahun penjara dengan denda yang sama.

“Dalam kasus dugaan suap pengurusan Revisi Perda Nomor 6/2010 tentang pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012, Rusli diduga memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas memberikan suap Rp 9 miliar kepada anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir,” sambung Agus.Next

Catatan ‘hitam’ ini menurut ICW justru memperburuk citra DPR. Apalagi Transparency International Indonesia pada tahun 2009-2013 juga pernah menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga paling korup di Indonesia.

“Di masa mendatang, sulit berharap DPR akan memiliki keberpihakan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan KPK karena pimpinan DPR saat ini juga tersangkut dalam perkara korupsi dan menjadi saksi dalam perkara korupsu yang ditangani oleh KPK,” tutur dia.

Pemberantasan korupsi ke depan juga menjadi sulit karena pimpinan dan anggota dewan melindungi diri dengan UU MD3. Dengan regulasi ini maka pemeriksaan anggota dewan oleh penegak hukum hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan DPR.

Selain itu upaya menguasai atau melemahkan KPK setidaknya diduga menjadi salah satu target utama dari sejumlah parpol Koalisi Merah Putih. Sebab sudah dihembuskan wacana revisi UU KPK.

“Harapan kita para penegak hukum mempercepat proses kasus yang selama ini sempat disebutkan keterkaitan dengan pimpinan DPR dalam upaya untuk memberikan kepastian atas penegakan hukum,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan.

INSANITY THE NORM IN INDONESIAN POLITICS

Insanity the Norm in Indonesian Politics

http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/editorial-insanity-norm-indonesian-politics/

By Jakarta Globe on 01:25 am Oct 03, 2014
Editorial
In Indonesia, people have always been forced to vote for figures they do not exactly know as their representatives. It is the political parties that decide who should be on the candidate list, of which the public then gets to vote into power.
Therefore, the quality of Indonesian politics and democracy, and in turn, law and policy, very much depends on the quality of the parties’ candidates.
However, political parties are among the country’s most corrupt institutions, which are known for recruiting people based on how much they are willing to pay. It is never about capacity, capability or achievement. It is always a matter of money and how close a candidate is to the party’s powerful.
It is how close you are to Aburizal Bakrie, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, or Prabowo Subianto that is the foundation for a fruitful career in politics. There has never been a system of merit. There has never been proper recruitment that allows people to work their way up the ladder.
Out of nowhere, people with questionable track records, but fistfuls of cash, are nominated as candidates, and then become lawmakers.
Therefore, most of these people are of dubious moral and intellectual character. They are supposed to be the people’s representatives, but they never have any intentions of becoming that. They fight for their personal interests, steal state money, misuse state facilities, horse trade and simply accumulate personal wealth and power.
What we saw in the past several days, as the outgoing lawmakers passed a law eliminating the right to directly vote local leaders, and how new legislators physically fought each others in a televised meeting, are blatant displays of insanity.
How can we allow these corrupt figures to determine the fate of more than 240 million Indonesians? It is time for a revolution in the way political parties are run and how we choose our representatives.

KEPENTINGAN MP3EI DIBALIK KONFLIK RUU PILKADA

Kepentingan MP3EI Dibalik Konflik RUU Pilkada
BERGELORA.COM, Kamis, 02 Oktober 2014
MEDAN- Dibalik konflik elit politik tentang pilkada langsung ternyata sarat dengan kepentingan investasi asing pada kelanjutan proyek-proyek dalam MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang sedang disiapkan hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota Indonesia. Para investor asing kuatir Pilkada lewat DPRD akan menghambat investor dapat berhubungan langsung dengan kepala-kepala daerah. Demikian mantan program officer USAID, Ikhyar Velayati kepada Bergelora.com di Medan, Kamis (2/10).
“Itu sebabnya media-media barat cepat mencerca putusan Paripurna DPR yang memilih pilkada lewat DPRD. Mereka digerakkan oleh para investor yang sudah kadung kontrak dalam program-program MP3EI tidak mau ada masalah dimasa depan karena kepala daerah gak bisa dibeli dikontrol DPRD,” jelasnya.
Mantan aktivis 98 ini menjelaskanm bahwa investor asing juga lah yang menekan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merubah rencananya dari pilkada DPRD kembali ke Pilkada langsung. Sehingga ada sikap yang mendua dalam diri SBY.
“Hal ini juga yang membuat SBY saat ini menyiapkan skenario perppu agar pilkada langsung dapat kembali berjalan dalam sistim politik Indonesia dan memudahkan pemerintahan Jokowi yang sudah memang disiapkan oleh Amerika,” ujarnya.
Pada dasarnya menurutnya, pilkada langsung atau lewat DPRD tidak akan memberikan perbaikan sistim politik Indonesia seperti dijanjikan oleh kedua pihak pendukung.
“Dalam sistim politik liberal yang lebih besar, politik rakyat tetap marginal karena kontrol dan partisipasi rakyat tetap sesaat pada waktu pilkada. Bagi investor adalah sistim yang lebih murah dalam eksploitasi alam Indonesia yang harus dipakai oleh Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya semenjak pelucutan UUD’45 menjadi lebih liberal, sistim dibawahnya haruslah lebih memudahkan ekspolitasi kapital yang masuk ke Indonesia.
“Setelah masing masing daerah otonom dapat, investasi masuk lewat MP3EI, diharapkan tidak adalagi yang menghambat investasi. Diamankan oleh pemerintah, disahkan oleh legislatif. Disemua daerah,” ujarnya.
Ikhyar Velayati sepakat sudah saatnya politik liberal ini dihentikan agar Indonesia kembali ke negara proklamasi. Namun saat ini menurutnya tidak ada lagi kekuatan politik yang bisa mempelopori upaya kembalinya UUD’45 dan Pancasila yang asli.
“Disetiap daerah, semua mantan aktivis 98 menunggu Jakarta. Sementara kawan-kawan Jakarta terseret tarik menarik politik elit yang sedang berebut kedudukan di legislatif maupun eksekutif,” jelasnya.
Politik elit di Jakarta menurutnya menawarkan kedudukan di partai politik, legislatif maupun jabatan-jabatan di pemerintahan. Sehingga aktivis 98 di Jakarta terpolarisasi dalam berbagai kelompok kepentingan elit.
“Uang dan jabatan telah membuat aktivis 98 di Jakarta mengamini situasi saat ini sebagai suatu kemestian. Padahal semua kita menuju jurang kehancuran dibawah eksploitas kapitalisme global. Kita tidak sadar semua kehancuran saat ini akan kita warisi kepada anak cucu kita. Menjadi paria dinegeri sendiri,” tegasnya. (Sugianto)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers