STRATEGI KEBUDAYAAN MENENTUKAN ARAH PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Strategi Kebudayaan Menentukan Arah Perkembangan Ekonomi Kreatif
Oleh I Made Gede Ray Misno

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=6264

25 Februari 2012 | BP

PEMERINTAH Kota Denpasar telah mencanangkan pembangunan ekonomi kreatif berwawasan budaya. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan mampu menciptakan daya saing baru bagi masyarakat. Produk ekonomi kreatif lebih menonjolkan pada gagasan atau ide, yang sulit ditiru seperti produk pabrik. Jika dikelola dengan baik kontribusinya pada produk domestik bruto akan terus naik. Karenanya jika pengembangannya berhasil, maka daya saing ekonomi masyarakat otomatis naik.

Ekonomi kreatif tidak bisa dilihat dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga dari dimensi budaya. Ide-ide kreatif yang muncul adalah produk budaya. Karenanya strategi kebudayaan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi kreatif.

Masyarakat Kota Denpasar dan Bali pada umumnya memiliki keunggulan toleransi keragaman sosio-kultural, yaitu 1) Sikap terbuka dan keramahan masyarakat terhadap orang asing maupun etnis lainnya; 2) Kesenian tradisi (warisan budaya) masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan sehari; dan 3) Terpeliharanya warisan budaya dan aset-aset wisata alam. Ketiga keunggulan tersebut mampu menjadi meeting point dari berbagai etnis dunia yang tidak sekadar ingin menikmati keindahan alam, namun juga ingin berkarya dan berkolaborasi dengan warga etnis lainnya.

Interaksi semacam ini merupakan faktor penting bagi perekonomian masyarakat dan menjadikan masyarakat Kota Denpasar dan Bali pada umumnya makin dikenal sebagai tempat berkarya bagi banyak individu kreatif berkelas dunia.

Menurut Mauled Moelyono (2010), konsep ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins (2001) dalam bukunya Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Diinspirasi oleh pemikiran Robert Lucas (pemenang Nobel di bidang ekonomi), bahwa kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produktivitas klaster orang-orang bertalenta dan orang-orang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya, dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Konsep ekonomi kreatif itu kemudian dikembangkan oleh seorang ekonom Amerika, Richard Florida (2001) dalam bukunya The Rise of Creative Class dan dalam Cities and the Creative Class.

Selanjutnya disebutkan bahwa sejak awal kemunculannya, ekonomi kreatif diyakini dapat mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis. Hal ini didasarkan pada fenomena paradoks yang muncul dari pengalaman pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis di banyak negara, terutama pada perbedaan kinerja pembangunan ekonomi dan bisnis yang amat tajam antara negara-negara yang miskin sumber daya alam (SDA) dengan yang melimpah kekayaan alamnya.

Keunggulan Modal Manusia

Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif terletak pada keunggulan modal manusia melalui pengembangan 1) Investasi jangka panjang pada pendidikan; 2) Modernisasi infrastruktur informasi; 3) Peningkatan infrastruktur untuk pengembangan kreativitas dan kapabilitas inovasi; 4) Penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi yang lebih atraktif tetapi efisien.

Selain itu perlu juga mempertimbangkan konsep berikut ini, yaitu 1) Talenta, untuk menghasilkan sesuatu yang berdaya saing tinggi, dibutuhkan SDM yang bertalenta, yakni orang-orang yang memiliki bakat khusus yang dibawa sejak lahir dan tidak dimiliki oleh orang lain. Orang-orang seperti ini memiliki penghasilan yang tinggi dari gagasan-gagasan kreatifnya. 2) Toleransi, manakala suatu daerah memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap gagasan-gagasan kreatif dan kontroversial, serta mendukung orang-orang yang berani berbeda, maka iklim penciptaan kreatifitas dan inovasi akan semakin kondusif dan pekerja-pekerja kreatif dapat bebas mengekspresikan gagasannya. Termasuk dalam toleransi ini adalah kemudahan untuk memulai usaha baru dan memadainya ketersediaan kanal-kanal solusi finansial untuk mengembangkan bisnis. 3) Teknologi, akhir-akhir ini kehadiran teknologi memiliki peranan yang sangat strategis dalam mempercepat, meningkatkan kualitas dan mempermudah kegiatan ekonomi dan bisnis.

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh teknologi, sehingga manusia sebagai pembuat atau operatornya memiliki lebih banyak waktu untuk mengkreasi ide dan gagasan-gagasannya menjadi sebuah inovasi baru. Dengan demikian, kemudahan mengakses dan membeli teknologi, transfer teknologi adalah faktor penting dalam pembangunan ekonomi kreatif.

Membangun citra pengembangan ekonomi kreatif dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Pertama, melestarikan budaya lokal yang disertai dengan penyesuaian terhadap perkembangan terbaru yang lebih modern agar menarik minat generasi muda dan pasar internasional. Hal ini sejalan dengan karakteristik industri kreatif sebagai sektor industri yang dapat memberi pembaruan dalam pelestarian budaya sekaligus mengeksplorasi potensi ekonominya.

Kedua, melestarikan dan memperkuat nilai-nilai budaya untuk meningkatkan reputasi melalui konversi cagar budaya dan proteksi warisan budaya.

Ketiga, membangun perilaku dan semangat kreativitas masyarakat berbasis budaya secara konsisten yang tercermin di segala dimensi sosial kemasyarakatan.

Keempat, meningkatkan rasa memiliki budaya yang diwariskan oleh leluhur guna menumbuhkan perilaku kebanggan atas budaya lokal dan kebanggaan memakai produk dalam negeri.

Kelima, meningkatkan konektifitas melalui kemajuan teknologi yang disinergikan dengan nilai-nilai simbolik suatu produk agar berkarakter spesifik.
Sumber:http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=6264

TIGA PILAR KEHIDUPAN DAYAK KENYA

TIGA PILAR KEHIDUPAN DAYAK KENYA

Betaria Magdalena Unjin, S.IP*
Dayak Kenya adalah salah satu sub Dayak yang pada zaman dahulu sebagian besar bermukim di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di daerah sekitar sungai Barang, Apokayan. Pada saat kesulitan mendapat beberapa bahan pokok dan pendidikan, pada tahun 1970 mulailah perlahan-perlahan subdayaq ini bermigrasi – milir ke daerah Kutai. Raja kutai waktu itu, menyambut mereka dan menunjuk wilayah sepanjang aliran sungai Belayan, Kec. Tabang, Kalimantan Timur, sebagai tempat berdiam bagi Dayaq Kenyah Lepok Tukung dan Lepok Timai serta sebagian Lepok Jalang berdampingan dengan dayak Punan di hulu Tabang. Di wilayah ini mereka berladang, menangkap ikan juga berburu di hutan yang tersedia untuk mereka.
Tersebutlah Tokoh adat besar Kenyah Lepok Tukung di Ritan Baru, Pui Kedung atau lazimnya disapa Pui Pajak yang berperan besar untuk masyarakat lepoknya dan sekitarnya. Dengan kebijaksanaan leluhur yang diturunkan padanya, Pui Pajak memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat Kenyah Sungai Belayan hingga akhir hidupnya di tahun 1997. Pui Pajak begitu terkenal oleh tuntunan tiga ajaran bijaknya bagi masyaraklat adat Kenyah yang mempercayai dan menghormatinya dalam memelihara hutan, tanah dan air dimana mereka hidup.
Oleh penulis, cucu kandung Pui Pajak, ajaran bijak itu dijuluki “3 pilar kehidupan suku kenyah” yang masih dijalankan, yakni Kembawak, Pengeleseu dan Penyie. Ketiganya selalu diulang-ulang pada setiap Tahun Baru Kenya yang disebut dengan Uman Jenai dimana semua anak cucu berkumpul di Amin Bio (Lamin Adat Besar) untuk mendengarkan nasihat para tetua Adat sambil menikmati / makan (uman) nasi tahun baru ( jenai) di awal tahun.

Kembawak, sikap hidup tegar, tegas dan berpendirian teguh. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seorang anak kenyah menunjukkan sikap yang tegas. Jika mengambil sebuah keputusan maka itu dilakukan sungguh-sungguh. Dalam menghadapi kesulitan harus tegar dan tidak mudah menyerah. Berdiri teguh dalam prinsip. Begitupun ketika memperlakukan kehidupan di sekitar kita, tak ada sikap lain kecuali ketegasan menentukan yang baik dan konsekuen di dalam setiap sikap hidup. Istilah bermain-main dengan kehidupan, mempermainkan entah diri sendiri, sesama dan alam apalagi mempermainkan sang pencipta semesta alam demi kepentingan sesaat atau kebutuhan sekelompok saja adalah sikap melecehkan kehidupan itu sendiri.
Pengeleseu, punya daya merangkul, mengayomi dengan kasih tak terbatas. Apa yang ada pada manusia dan alam sekitar adalah anugerah cuma-cuma dari yang di atas. Kalau demikian, maka konsekuensinya adalah mensyukurinya dan selalu berusaha merawat dengan penuh kasih sayang. Sesama dan alam sekitar diberi karena yang empunya memiliki cinta tak terbatas pada yang diciptakan terutama yang bernama manusia itu. Tangungjawab manusia adalah melanjutkan memelihara dirinya, alam dan sikap hormat kepada sang pencipta dengan rasa kasih. Keinginan dan perbuatan merusak adalah sebentuk penghinaan dan tidak tahu terima kasih kepada yang memberi. Maka kesetiaan merawat ladang-ladang padi, merawat hutan buruan dan buah-buahan serta mengambil kayu pilihan untuk bangunan rumah pemukiman adalah bentuk cinta kepada pencipta. Datangnya banjir dan musim panas berkepanjangan adalah sebuah protes alam ciptaan yang telah dikhianati dan diabaikan hak hidupnya oleh keteledoran manusia itu sendiri.
Penyie, punya rasa malu, enggan, dan hormat. Kedua prinsip di atas dapat berjalan jika tiap orang punya rasa malu. Rasa malu untuk merusak, untuk mencuri dan melenyapkan kehidupan ekosistem yang lain. Enggan berbuat yang tidak wajar kepada alam dan Tuhan menjadi sikap dasar dari prinsip penyie. Sikap hormat, menghargai merupakan konsekuensi dari rasa malu dan enggan merusak kehidupan bersama.
Tiga philosophi ini mengajak agar punya sikap cinta kepada kehidupan, manusia, tanah, air dan hutan dengan segala isinya. Cinta itu harus dibuktikan dengan tegas dan rasa malu atau enggan bila mengkhianatinya.
Namun realitas sekarang, telah menunjukkan kebalikan pengamalan dari ketiga prinsip itu. Hutan habis dibabat. Tanah diambil paksa dengan iming-iming dan intimidasi. Air dicemari dengan sangat enteng. Penduduk dengan mudah dibeli dan dibayar sangat murah. Akibatnya kemiskinan dan kebodohan di atas kerusakan alam-ekosistem yang ada. Sebagai generasi pelanjut kini hanya bisa berseru-seru dalam rintihan yang tak tertahankan kepada negeri ini:

Kiranya seluruh negeri ini bisa mendengar dan sadar,
selama masih ada ratap tangis di pondok-pondok rakyat yang kehilangan ladangnya
maka tugas perjuangan kita belum selesai
selama daerah pedalaman, perbatasan dan perkampungan sedang menangis meratapi hidup
dan masa depan anak cucunya,
maka gaung pembangunan yang manusiawi itu masih harus terus dibunyikan?
selama kemerdekaan hanya dinikmati oleh sekelompok elite politik dan pejabat Negara
selama masih dibiarkan kebohongan dan pembodohan bagi manyasarakat negri ini
selama itu pula kemerdekaan sebagai anak-anak suku dan bangsa belum tercapai
Pesan-pean bijak para leluhur dan Bapak Revolusi negeri ini sesungguhnya telah
memberi mandat untuk merawat kehidupan bukan untuk menjual
bukan pula menggadaikan ke pihak asing dan sekelompok penikmat
Sementara wong cilik hanya mampu berdiam dan mengintip dari balik jendela lamin dan pondok kemiskinannya menyaksikan parade penghancuran demi pemusnahan terus berjalan.
Tibalah kiranya saat kebangkitan, dengan semangat rasa malu untuk merusak, sikap tegas dan tegar merawat dan mempertahankan kehidupan dengan cinta tanpa syarat.
Sebab tiap insan bertanggungjawab atas tiap jengkal tanah di atas mana berpijak, atas tiap tetes air darimana kehidupan selalu mekar dan atas tiap dedaunan pohon di bawah mana kehidupan dapat bernaung.

Kehidupan ini harus berlanjut dalam gaung kembawak, pengeleseu dan penyie.***

*Penulis adalah pemerhati masalah so sial budaya dan lingkungan hidup, mahasiswa program Magister Administrasi Negara, Unmul, tinggal di Samarinda, Kaltim. Tulisan ini diperoleh dari Frans Sani de Lake dan telah diterbitkan di Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit.

KHIANAT DEMOKRAT

Khianat Demokrat
Oleh: Refly Harun

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9/14) dini hari telah mengonfirmasi bahwa pemimpin-pemimpin lokal kelak tidak akan lagi dipilih rakyat. Paripurna memberitakan bahwa pemilihan demokratis akan bergeser pada pemilihan oligarkis, bahkan elitis. Mayoritas anggota DPR Periode 2009-2014 setuju pemilihan kepala daerah digeser ke DPRD. Inilah kado pahit para anggota DPRD yang akhir masa jabatannya tinggal berbilang hari.

Kekalahan kubu pro pemilihan langsung bisa dikatakan akibat ulah Fraksi Demokrat yang walk out, padahal suara fraksi terbesar tersebut akan menjadi penentu. Andai Demokrat tetap berada di sisi pemilihan langsung, maka kubu pro pemilihan langsung rakyat akan menang. Kita tetap akan punya kepala-kepala daerah yang kita pilih. Kita masih bisa berharap munculnya Jokowi-Jokowi lain dalam regenerasi politik yang sehat dan demokratis.

Kini, harapan tinggal tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak sudah menggemakan akan menggugat dihilangkannya pemilihan langsung tersebut, tidak terkecuali para kepala-kepala daerah yang diproduksi pemilihan rakyat tersebut, sebagaimana dicuitkan Walikota Bandung Ridwan Kamil melalui akun twitternya.

Pertanyaan Besar

Mencermati zigzag politik Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR dini hari tadi, tercuat sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya fraksi terbesar tersebut memang menginginkan tetap pemilihan langsung kepala daerah atau tidak? Lebih jauh lagi pertanyaan, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang benar-benar mendukung pemilihan langsung oleh rakyat? Pertanyaan sekaligus kecurigaan ini menjadi sah-sah saja dilontarkan mengingat Demokrat dan SBY sesungguhnya menjadi kunci.

Sebagai Presiden, SBY memegang 50 persen kekuasaan legislatif. Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap RUU dibahas Presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bila tidak mendapatkan persetujuan bersama, Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa RUU tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan masa itu.

Seandainya SBY dalam waktu yang penting dan genting menjelang persetujuan RUU Pilkada menyatakan tidak setuju melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, maka RUU Pilkada tidak dapat disetujui. Kendati voting dimenangkan kubu yang pro pemilihan oleh DPRD, RUU tersebut tetap tidak bisa menjadi undang-undang. Artinya, ketentuan pilkada akan kembali pada ketentuan lama di UU Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang belum dicabut.

Kita memahami SBY mungkin menghadapi dilema untuk menggunakan 50 persen kewenangan konstitutisonalnya karena RUU Pilkada berasal dari pemerintah. RUU tersebut sudah dibahas hampir selama tiga tahun. Celakanya, pemerintah pula yang pada awalnya ‘menggoda’ parpol-parpol di DPR dengan pemilihan oleh DPRD meskipun terbatas untuk gubernur saja – yang belakangan dibalik menjadi untuk bupati dan walikota saja.

Meski sah dan konstitusional, pernyataan tidak setuju terhadap hasil pembahasan RUU Pilkada yang sudah berlangsung hampir selama tiga tahun tersebut akan menuai banyak protes dari parpol-parpol. SBY akan dianggap otoriter dan sewenang-wenang serta tidak menghargai fatsun politik. Selama ini memang kewenangan konstitusional itu tidak pernah digunakan dalam masa 10 tahun pemerintahan SBY.

Hanya Presiden Megawati yang pernah menggunakan ‘veto’ tersebut pada tahun 2004, juga di akhir masa pemerintahan. Melalui Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra, pemerintah menyatakan tidak setuju dengan RUU Zona Perdagangan Bebas Batam. Meskipun DPR tetap memaksakan persetujuan, nyatanya secara sosilogis UU Zona Perdagangan Bebas itu tidak pernah digunakan. Kalaupun digunakan, akan dengan mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena pembentukannya cacat prosedural (cacat formil).

Bila dilematis soalnya, SBY sebenarnya dapat memaksimalkan suara Fraksi Demokrat yang merupakan fraksi terbesar di DPR Periode 2009-2014. Baik di atas kertas maupun di tengah lapangan Rapat Paripurna DPR dini hari tadi, suara Demokrat menentukan. Ke mana angin Demokrat berembus, ke situlah kemenangan akan diraih. Dengan mengembuskan pro pemilihan langsung pada Kamis (18/9/14), Demokrat telah membuat ‘sumringah’ kubu pro pemilihan langsung. Tidak hanya mereka yang pro di parlemen, melainkan juga kelompok-kelompok sipil masyarakat yang bekerja di lapangan demokrasi.

Apa mau dikata, sikap Demokrat dini hari tadi membuat semua terperangah. Alih-alih berdampingan dengan fraksi-fraksi yang pro pemilihan langsung, Fraksi Demokrat ‘ngambek’ lalu walk out karena merasa opsinya, yaitu pilkada langsung dengan 10 instrumen perbaikan, tidak diakomodasi. Padahal, Demokrat paham betul bahwa dengan tinggal gelanggang paripurna, mereka sesungguhnya memberi ‘karpet merah’ kepada kubu pro pemilihan oleh DPRD.

‘Kengambekan’ tersebut jelas menjadi tanya besar, bahkan kecurigaan besar. Tanya dan curiga yang juga pantas dialamatkan kepada Presiden SBY. Apa yang sesungguhnya diinginkan SBY dalam masa akhir pemerintahannya? Apa pun jawabannya, satu yang jelas, SBY telah meninggalkan warisan (legacy) yang buruk di akhir masa pemerintahannya. Sepuluh tahun bekerja di banyak lapangan, termasuk di lapangan demokrasi, SBY mengakhirinya dengan akhir yang tak berkebaikan.
Bapak Demokrasi

Beberapa bulan terakhir, saya dan mungkin juga banyak rakyat Indonesia ingin sekali memberi gelar kepada SBY sebagai Bapak Demokrasi, tidak sekadar ‘Bapak Demokrat’. Presiden-presiden terdahulu tidak sepantas SBY untuk disebut Bapak atau Ibu Demokrasi.

Sukarno pernah terjerambab pada rezim otoriter ketika memerintah. Soeharto harus dipaksa mundur setelah membagun pemerintahan yang juga otoriter. Habibie, Gus Dur, dan Megawati, yang masing-masing memerintah di era munculnya Reformasi, belumlah sepantas SBY untuk menyandang sebutan Bapak/Ibu Demokrasi karena cuma memerintah dalam jangka yang pendek. Habibie satu tahun, Gus Dur dua tahun, dan Mega tiga tahun.

SBY telah memerintah selama sepuluh tahun (dua periode). Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, demokrasi tetap terjaga dan tumbuh di negeri ini di kaki kekuasaan SBY, termasuk demokrasi di tingkat lokal. Tapi kejadian dini hari tadi membuat semua keinginan itu hilang. Hari-hari ke depan SBY mungkin tetap menjadi Bapak Demokrat, tapi bukan (lagi) Bapak Demokrasi. Bapak Demokrat tidak lagi menjaga demokrasi. Bapak Demokrat telah khianat terhadap demokrasi. []

DETIKNEWS, 26 September 2014
Refly Harun ; Pakar dan Praktisi Hukum Tatanegara

Sumber:

http://budisansblog.blogspot.com/2014/09/khianat-demokrat_28.html

MEMBUAT LUKA DI PULAU SAGU

Membuat Luka di Pulau Sagu

POHON ramin setinggi 50 meter itu berdiri kokoh di tepi kanal di lahan konsesi yang diklaim milik PT Lestari Unggul Makmur. Di sekelilingnya, tersisa sejumlah pohon yang lebih rendah dengan batang hangus terbakar. Termasuk ratusan batang pohon sagu milik warga Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
“Semua laki-laki warga desa datang ke sini untuk memadamkan api,” kata Abdul Manan, tokoh masyarakat Sungai Tohor, yang menemani Tempo ke lokasi itu pada pekan terakhir bulan lalu. Warga berjibaku agar kebakaran yang terjadi pada Februari-Maret 2014 itu tidak meluas ke perkebunan sagu yang berdekatan dengan permukiman mereka.
Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di lahan konsesi milik PT National Sago Prima, tetangga PT Lestari. Di sini kebakaran lebih parah, yaitu di lima titik dengan luas 2.200 hektare. Sebanyak 200 hektare kebun sagu milik warga di Dusun Kampung Baru dan Tanjung Bandul di Desa Kepau Baru ikut terbakar.
Puluhan warga Sungai Tohor membantu tetangganya memadamkan api yang hampir mencapai permukiman penduduk. Si jago merah bermula di Blok K26 pada 31 Januari 2014 pukul 19.30. Angin kencang mempercepat penyebaran api. “Udara dipenuhi asap selama satu bulan,” ujar Akiat, warga Desa Kepau Baru.
Menurut Akiat, ini merupakan kebakaran yang paling besar semenjak desa berdiri pada 1970-an. Kebun sagu 1,5 hektare miliknya ikut terbakar. Kebakaran sepanjang Februari-Maret 2014 memang puncak dari merosotnya ekosistem di Pulau Sagu—sebutan untuk Pulau Tebing Tinggi, yang luasnya 89.250 ha. “Lingkungan rusak setelah perusahaan membuka lahan dan membangun kanal untuk perkebunan,” kata Ibrahim Katan, tetua masyarakat yang lahir pada 1933 di Desa Sungai Tohor.
Pada 31 Mei 2007, Menteri Kehutanan memberikan izin hutan tanaman industri akasia kepada PT Lestari Unggul Makmur dengan luas 10.390 hektare. Ternyata izin ini sebagian besar berada di hutan sagu dan kelapa milik warga Desa Sungai Tohor dan Desa Nipah Sendanu. Pada April 2008, Forum Kepala Desa Pulau Tebing Tinggi menolak rencana itu.
Perusahaan akhirnya menunda membuat perkebunan akasia. Namun mereka sudah membersihkan sebagian lahan dan membangun kanal dengan panjang 10 kilometer, lebar 12 meter, dan kedalaman 5 meter. Jaringan kanal ini terhubung dengan kanal milik PT National Sago Prima yang ada di sebelah selatannya.
Anak perusahaan Sampoerna Agro ini mendapat izin konsesi perkebunan seluas 21.418 hektare dari Menteri Kehutanan pada 2009. Sebelumnya, lahan itu atas nama PT National Timber and Forest Product. Pada 1996-1999, PT National Timber menanam sagu di lahan seluas 13.044 ha, yang kemudian dilanjutkan oleh PT National Sago Prima.
Tempo, yang memasuki perkebunan ini, menyaksikan pohon sagu berjajar rapi. Ada 12 divisi yang luasnya masing-masing 1.000 ha. Tiap divisi terdiri atas 20-24 blok dan tiap blok luasnya 50 ha. Batas blok berupa kanal-kanal yang berfungsi untuk transportasi, menjaga ketersediaan air, serta sebagai jalur panen dan pembatas.
Lima tahun lalu, sebagian pohon sagu telah dipanen. Pada Desember 2011, mereka mengoperasikan pabrik pengolahan pati sagu dengan kapasitas 33 ribu ton tepung sagu per tahun. Pabrik sagu skala raksasa ini berada di Desa Kepau Baru. Pelabuhan yang ada di belakang pabrik langsung mengangkut pati sagu itu untuk pasar dalam dan luar negeri.
Dampak dari pembukaan hutan dan pembangunan jaringan kanal oleh dua perusahaan swasta itu kini dirasakan warga desa, yang mayoritasnya petani sagu. “Sejak 2010, pohon sagu saya mulai mati karena air laut yang asin masuk ke daratan ketika pasang,” ucap Nong Mel, mantan Sekretaris Desa Sungai Tohor, yang memiliki kebun sagu sejak 1960-an.
Produksi sagu rakyat belakangan ini juga mulai turun. Sebelum 2012, kata Abdul Manan, produksi sagu rakyat di desanya mencapai 700 ton per tahun, tapi kini cuma 300-500 ton. Bukan hanya itu, anakan pohon sagu juga tak mau tumbuh dan mati ketika induknya ditebang (dipanen). Tanaman sagu memang seperti pohon pisang. Setiap batangnya ditebang akan muncul anakan baru, yang siap dipanen paling cepat delapan tahun.
Mata pencarian Nong Mel, Abdul Manan, Ibrahim Katan, dan ribuan petani sagu di Pulau Tebing Tinggi kini terancam. Mereka merasakan suhu udara makin panas dan intrusi air laut makin masuk ke daratan. Ikan lele dan satwa lokal setempat pun sudah jarang lagi muncul.
Oka Karyanto, ahli gambut dari Universitas Gadjah Mada, menyebutkan telah terjadi perubahan ekosistem besar-besaran di Pulau Tebing Tinggi. “Pembangunan kanal-kanal itu seperti membuat luka, membuat lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar,” ujar doktor forest & ecosystem science dari Melbourne University ini. Menurut dia, jika dijatuhkan puntung rokok yang masih menyala, lahan itu mudah terbakar.
Tebing Tinggi bersama tetangganya, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti, memang pulau gambut. Ciri pulau ini adalah tandon airnya tidak luas. Tanahnya subur dan penghasil kayu-kayu besar yang bernilai tinggi. Jarak 1,5 kilometer dari bibir pantai sudah masuk kawasan gambut dalam dengan kedalaman kubahnya di atas 4 meter.
Menurut Oka, yang puluhan kali melakukan penelitian di Kabupaten Meranti, warga tidak membuat kanal-kanal ketika menanam sagu. Tanaman itu dibiarkan terendam dan sagu serta anakannya tumbuh subur. Tanahnya tetap lembap atau kaya air dan tidak kering. “Perkebunan sagu rakyat malah melestarikan lingkungan,” katanya.
Banyak riset menunjukkan pembangunan kanal di lahan gambut bakal menyebabkan amblesan atau penurunan muka tanah (subsiden) dan secara bertahap dapat menjadi lahan sulfat masam. “Saya khawatir, dalam jangka panjang, pulau akan ambles dan makin mempercepat air laut masuk ke darat,” tutur Riko Kurniawan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.
Oka mengutip sejumlah studi yang menunjukkan bahwa laju amblesan pada lahan gambut di Indonesia dan Sarawak berada pada kisaran 5 sentimeter per tahun. Padahal topografi pulau-pulau di Kabupaten Meranti berada di ketinggian 0-5 meter. Dia membuat kajian tentang ancaman ini di Pulau Padang, yang dipaparkan dalam forum Tim Mediasi Konflik Dewan Kehutanan Nasional.
Asumsinya, tinggi elevasi lahan gambut dari muka air laut sekarang ini 5 meter. Lalu laju kenaikan muka air laut 4 milimeter per tahun dan laju subsiden tanah gambut 4 sentimeter per tahun. Maka, dalam jangka waktu 60 tahun, Pulau Padang terancam tenggelam.
Kepolisian Daerah Riau telah menetapkan PT National Sago Prima sebagai tersangka pembakar lahan. Penyidik menemukan 2.200 hektare lahan yang terbakar sejak 30 Januari hingga 5 Maret 2014. Kebanyakan yang terbakar adalah tumpukan kayu steiking atau sisa land clearing. Area ini tumpang-tindih dengan lahan milik warga.
Bajuri Ikhwani, Manajer Perkebunan PT National Sago Prima, mengakui salah seorang tersangka adalah karyawan yang motifnya diduga tidak puas terhadap manajemen perusahaan. “Namun banyak titik api pada kebakaran lalu salah satunya berasal dari lahan masyarakat setempat,” katanya. Setio Budi Utomo, Forestry Support Coordinator PT National Sago Prima, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan bibit jagung kepada warga yang menjadi korban.
Abdul Hadi, juru bicara PT Lestari Unggul Makmur, menerangkan bahwa pihaknya tidak mengetahui lahan yang terbakar dan asal titik api. “Sejak 2007, perusahaan belum pernah beroperasi dan sebagian lahan ditanami pohon sagu oleh warga,” ujarnya kepada Riyan Nofitra dari Tempo, Rabu pekan lalu. Hadi mengakui perusahaannya sedang memproses perubahan izin penanaman akasia ke pohon sagu—sesuai dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Meranti.
Mas Achmad Santosa, Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, mengatakan penegakan hukum kepada perusahaan yang bersalah sangat diperlukan. “Selama ini ada tuduhan bahwa negara tidak serius atau abai terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Indonesia itu.
Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat dan daerah serius mengawasi sehingga kebakaran dapat dicegah. Dia juga menyoroti sektor hulu, yaitu kebijakan perlindungan di ekosistem gambut. Pekan depan bakal keluar peraturan pemerintah tentang gambut. Salah satu poin penting adalah larangan membuat saluran drainase atau kanal yang menyebabkan gambut menjadi kering dan melakukan pembakaran. Ketentuan itu juga mengatur sejak perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga pengawasan.
Untung Widyanto
Sumber: http://majalah.tempo.co/konten/2014/09/29/LIN/146387/Membuat-Luka-di-Pulau-Sagu/31/43

MENGAPA MALUKU SELALU TERTINGGAL DARI JAWA?

Mengapa Maluku Selalu Tertinggal dari Jawa?
Oleh Amex, Senin, Sep 29 2014

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3179-mengapa-maluku-selalu-tertinggal-dari-jawa?

Tahun depan, Indonesia dan anggota ASEAN lainnya akan menerapkan pasar bersama dalam koridor MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Meski hanya dalam hitungan bulan, tetapi tidak terlihat kesiapan serius yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyambut era perdagangan bebas tersebut. Padahal sebagai negara dengan pasar dan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia seharusnya menunjukkan kesiapan sekaligus dominasinya, tidak saja pada wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar bagi perekonomian nasional, yang umumnya terkonsentrasi di Jawa, tetapi terutama di kawasan-kawasan yang selama ini juga dikenal sebagai daerah tertinggal. Umumnya, daerah-daerah tertinggal ini berada di Indonesia bagian timur, termasuk Maluku yang dari 11 kabupaten/kota-nya, 8 diantaranya menyandang predikat tertinggal.
Fakta ini mengkhawatirkan karena pada saat MEA itu diberlakukan pelaku ekonomi di Maluku tidak saja akan berhadap-hadapan dengan petani dari Jawa atau Sulawesi atau daerah lainnya di Indonesia, tetapi pada saat yang sama ia akan langsung berhadapan dengan pelaku ekonomi dari Vietnam yang saat ini secara perlahan telah menyalib posisi Indonesia sebagai negara yang paling menarik bagi investor dunia, juga Thailand yang produk-produk pertaniannya selalu mengungguli produk serupa dari Indonesia, begitu juga dengan Malaysia, Filipina, dan lain-lain.
Karena itu, ketika hingga hari ini Pemerintah Provinsi Maluku tidak siap menghadapi MEA, maka kita patut khawatir dan mempertanyakan sikap tersebut. Sebab dengan demikian, impian kita, sebagai anak negeri Maluku, untuk menjadi daerah yang maju, modern, sejahtera, setara dengan beberapa daerah maju lainnya di Indonesia akan seperti sebuah utopia, sesuatu yang tidak mungkin terwujud.
Ketertinggalan ini berasalan, setidaknya oleh empat alasan. Pertama, saat ini kapital atau modal telah menjadi sumber daya langkah dan karena itu bernilai sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena kapital selama ini yang lebih terkonsentrasi pada wilayah Jawa dan sekelompok orang kaya yang juga umumnya tinggal di Jawa. Menurut Thomas Piketty (penulis buku Capital In The Twenty-First Century), hal ini secara evolutif akan membuat rate of return on capital (r) lebih tinggi secara signifikan dari pada rate of growth of income and output (g). Ketika hal itu terjadi, kapital akan mereproduksi diri lebih cepat daripada peningkatan output dan upah. Pemilik kapital semakin kaya dibanding mereka yang mengandalkan tenaga. Ketimpanganpun semakin lebar.
Hal ini terkonfirmasi saat indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan fenomena paradoks ketika jumlah orang miskin memang menurun tetapi dibarengi kian tingginya ketimpangan antara orang miskin dan kaya. Dalam periode 2012-2013 kemiskinan memang menurun sekitar 0,7 persen, tetapi ini merupakan penurunan yang terkecil dalam satu dekade terakhir. Di saat yang sama pertumbuhan jumlah orang kaya (miliarder) Indonesia semakin meningkat dan merupakan yang tertinggi di dunia dengan pertumbuhan 22,6 persen. Ini melebihi AS atau Tiongkok sekalipun. Begitu juga dengan indeks Gini rasio (biasa dipakai untuk mengukur ketimpangan konsumsi) yang meningkat dari 0,3 pada 2000 menjadi 0,41 pada 2013. Indeks gini rasio ini memperkuat kesimpulan banyak pihak selama ini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita selama ini memang tidak berkualitas dan hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya atau pertumbuhan yang tidak merakyat. Atas analisis ini, kecuali ada perubahan radikal oleh pemerintah pusat dalam meredesain pembangunan nasional, tetapi jika pendekatannya status quo maka Maluku senantiasa akan tertinggal dari Jawa.
Kedua, tentang watak dari pasar bebas itu sendiri. Seperti ditegaskan Prof. Sri-Edi Swasono, bahwa tidak ada pasar bebas yang benar-benar ada dan benar-benar bebas. Yang ada adalah proteksi dari negara kepada pelaku ekonominya. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina senantiasa memperlakukan petaninya dengan keberpihakan yang tidak setengah-setengah. Berbagai macam subsidi dan bantuan teknologi hingga dukungan infrastruktur telah membuat pelaku ekonominya makin efisien dan siap bersaing di pasar Eropa yang dikenal ketat sekalipun. Dalam konteks dalam negeri, Jawa selalu unggul dalam dukungan infrastrukur baik fisik maupun non fisik. Ini menempatkan Jawa selalu mampu mengungguli daerah luar Jawa termasuk Maluku. Pelaku ekonomi di Jawa bisa langsung terhubung dengan pasar, baik dalam dan luar negeri. Bandingkan dengan Maluku. Daerah-daerah sentra produksi pangan masih sulit dijangkau. Perikanan yang jadi andalanpun masih minim dukungan infrastruktur. Dengan kondisi ini, Maluku akan selalu tertinggal.
Ketiga, karakter kepemimpinan daerah. Sejak kebijakan desentralisasi ditempuh pasca reformasi, telah terjadi pelimpahan begitu banyak wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dukungan anggaran. Ini menyebabkan kemajuan daerah kini banyak ditentukan oleh seberapa kuat dan inovatif daerah mengurus rumah tangganya sendiri. Saat ini, boleh dibilang, maju tidaknya daerah sangat tergantung dari kepala daerahnya. Maluku miskin akan pemimpin kreatif inovatif. Pemilukada di Jawa mampu melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Jokowi yang meng-Indonesia karena inovasi dan kuatnya karakter selama memimpin Solo. Begitu juga Walikota Rismaharini di Surabaya.
Sebaliknya, pemilukada di Maluku lebih banyak melahirkan pemimpin-pemimpin kerdil dan lembek, yang menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang absolut, kaku bahkan intoleran terhadap ragam pendapat. Akhirnya kekuasaan lebih dipakai untuk melayani syahwat politik kroni dan kolega. Demokrasipun terjebak dalam format segitiga kuasa oligarki politik antara penguasa, pebisnis dan politisi. Para pemimpin produk pemilukada di Maluku adalah penikmat kekuasaan bukan pelayan dan abdi masyarakat yang hakiki sehingga sangat sulit mengharapkan ada pemimpin lokal Maluku yang mampu menasional karena prestasi dan inovasinya dalam memajukan daerah.
Keempat, regulasi yang tidak berpihak. Ketertinggalan Maluku tidak selalu diakibatkan oleh faktor-faktor internal. Beberapa faktor eksternal yang bersifat struktural juga ikut menentukan ketertinggalan Maluku. Dalam hal ini kita dapat menyebut beberapa peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah salah satunya. Dalam undang-undang tersebut klausul yang mengatur DBH (Dana Bagi Hasil) perikanan bagi daerah penghasil seperti Maluku diatur sama seperti daerah lain di Indonesia dengan sama rata. Ini sangat tidak adil, mengingat DBH untuk minyak bumi dan gas alam untuk Aceh dan Papua sampai 70 persen. Begitu juga dengan format perhitungan dana perimbangan yang hanya mengakomodir jumlah penduduk dan wilayah daratan tanpa memperhitungkan luasan wilayah laut. Jelas format seperti ini hanya menguntungkan daerah kontinental seperti Jawa. Sebelumnya juga terdapat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi daerah untuk mengeksplorasi wilayah laut hingga hanya 12 mil laut.
Tentu masih banyak faktor lain yang dapat ditambah-kurangkan guna menjadikan bahasan topik ini makin bergizi. Tetapi saya ingin menandaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud menghilangkan harapan bahwa Maluku selamanya tidak akan mampu melampaui Jawa atau daerah maju lainnya di Indonesia. Saya hanya ingin menandaskan bahwa jika Maluku ingin maju, maka itu tidak dapat dicapai dengan memakai pendekatan yang “biasa-biasa saja” sebagaimana yang ditempuh selama ini. Maluku perlu pendekatan yang lebih radikal untuk maju dan kita dapat memulainya dari pemimpin. Tentang isu ini, saya akan membahasnya pada artikel mendatang. Bagaimana pendapat anda? (*)

PERTAMA KALI MEDIA CETAK KALTENG BERBICARA TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

PERTAMA KALI MEDIA CETAK KALTENG BERBICARA TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

Laporan Kusni Sulang

Tragedi Kemanusiaan September 1965  pada  tahun 2014 ini sudah berlalu 49 tahun. Tragedi tersebut juga menimpa Kalimantan Tengah yang waktu itu baru delapan tahun dibentuk (1957). Pembunuhan berupa penembakan, penguburan hidup-hidup, kerja paksa, pemerkosaan atas anak-istri dan masakre juga terjadi. Bahkan terdapat tempat khusus untuk membuang orang-orang yang dituduh sebagai anggota    Partai Komunis Indonesia yaitu di Pararapak di Barito Timur. Tentang hal ini selama 49 tahun tidak seorang pun berani membicarakan. Ketakutan dan stigma masih berada di provinsi yang dinamakan “Bumi Pancasila” dan “betang” bersama.  Sitgma itu digunakan sebagai senjata menjatuhkan setelah kehilangan segala argumen dan akal sehat. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu secara persis berapa jumlah mereka yang dibunuh dalam Tragedi Kemanusiaan tersebut. Jangankan melakukan penelitian, berbicara tentang kejadian tersebut pun tidak pernah.

Film “The Act of Killing” (Jagal) ketika masuk ke Kalimantan Tengah diputar di ingkungan sangat terbatas dan dlakukan secara diam-diam. Orang-orang yang sesungguhnya tahu perihal Tragedi September 1965 di Kalteng, ketika  Radar Sampit mewawancarai mereka, mereka  menjawab sudah lupa karena sudah berlangsung setengah abad silam. “Saya sudah uzur”. Seorang wartawan yang di sini sengaja tidak saya sebutkan namanya, pernah berucap bahwa masalah Tragedi September 1965 di Kalteng masih tidak akan dibicarakan dalam 20 tahun ke depan.

Menerobos kebungkaman dan ketakutan yang berlangsung setengah abad kurang setahun ini, pada  hari ini 30 September 2014, Harian Radar Sampit terbit dengan Edisi Khusus “Tragedi September Kelabu”  dengan mengambil kata-kata Nelson “.Mandela sebagai motto yaitu “Memaafkan tapi tidak melupakan”. “Tiga puluh September 1965 menjadi awal lembaran kelam sejarah perjalanan bangsa”, tulis Redaksi Radar Sampit di halaman depan dengan huruf-huruf besar”. Pada waktu dilakukan “Perburuan Partai Terlarang di “Huma Betang”, tulis Redaksi Radar Sampit dari Jawa Post Group lebih lanjut. Seperti diketahui di Kalimantan Tengah, betang atau rumah panjang  dipandang sebagai lambang kehidupan bersama dengan segala perbedaan.

Terbitnya Radar Sampit Nomor Khusus 30 September kejadian pertama kali soal Tragedi September 1965 dibicarakan secara terbuka di Kalimantan Tengah oleh media cetak.

Membaca sejarah Kalteng yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Universitas Palangka Raya, ditambah dengan ketakutan berbicara soal-soal peka dalam sejarah, menjadi pertanyaan: Apakah Kalimantan Tengah takut pada sejarah, termasuk sejarahnya sendiri? Kesadaran sejarah dan budaya di provinsi ini nampak memang tidak membanggakan dan menimbulkan rupa-rupa akibat yang tidak disadari. Sampai kapan?[].

SBY GALAU BERAT, YUSRIL BERI SOLUSI

Nasehat Yusril Kepada SBY

Komentar: ‘Hong Pin’ hongpin@khofamily.com, in: [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com>, Tuesday, 30 September 2014, 8:50

Apakah ini solusi yang jitu????? Saya ragu dengan solusi ini, apa lagi bukankah bapak SBY terkenal dengan julukannya sebagai “ thinking General” sepertinya sudah dipikirkan masak2 sebagai jalan keluar yang manis dengan prinsip makan nangkanya getahnya kasihin orang. Bukankah tujuan pemerintahannya telah tercapai untuk pilkada tidak langsung? Mungkin karena efeknya saja yang tidak disangka2 sehingga belio berpikir banyak tenteng way utnya. Tolong ahli hukum khususnya tatanegara di T-net memberikan pencerahannya. Terima kasih

Salam

http://politik.kompasiana.com/2014/09/29/sby-galau-berat-yusril-memberi-solusi-jitu-kmp-bakal-murka-lagi-677303.html

Kemarahan rakyat yang semakin masif, yang diekspresikan di dunia nyata, maupun di dunia maya, rupanya membuat SBY semakin/sangat khawatir. Ekspresi kemarahan rakyat di dunia maya yang paling menonjol adalah yang di Twitter. Hastag atau tagar #ShameOnYouSBY, #ShamedByYou, dan #ShamedByYouAgainSBY, berturut-turut, sambung menyambung terus bertahan sebagai Trending Topic dunia sejak 26 September 2014 sampai sekarang! Inilah rekor sebuah Trending Topic bisa bertahan sedemikian lama.
Semua upaya SBY untuk menjelaskan duduk persoalan versinya kepada rakyat, sudah tidak digubris sama sekali. Rakyat sudah patah arang kepercayaannya kepada SBY. Semakin dia memberi keterangannya, semakin membuat rakyat marah.
SBY dicap sebagai presiden pembohong, pemain sandiwara, dan pengkhianat demokrasi. Disejajarkan dengan para pentolan penyamun daulat rakyat di KMP (Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Anis Matta, Suryadharma Ali, Amien Rais, dan Hatta Rajasa). SBY lebih dijadikan sasaran kemarahan rakyat, karena dianggap telah bermain sandiwara bersama para petinggi Demokrat lainnya, memperdayai rakyat, dan parpol yang dipimpinnya justru menjadi kunci kemenangan pilkada tidak langsung.
SBY tak mengira bahwa kemarahan rakyat terhadapnya akan sedemikianhebatnya, jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan semakin masif dan berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional. Sehingga SBY menjadi sangat khawatir dan bingung bagaimana caranya menghadapi kemarahan rakyat itu, dan apa jalan keluarnya. Maka, SBY pun berinisiatif meminta bantuan petunjuk hukum kepada pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Melalui akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd, yang dipublikasikan hari ini (Senin, 27/9), mulai sekitar pukul 21:20 WIB itu, menginformasikan bahwa pada Sabtu malam, 27 September, SBY yang berada di Kyoto telah menghubunginya lewat telepon kepadanya yang saat itu berada di Tokyo, Jepang.
SBY meminta bantuan Yusril agar segera datang menemuinya di Kyoto untuk berbicara mengenai problem UU Pemerintahan Daerah yang sudah disetujui DPR pada 26 September lalu, khususnya yang mengenai pilkada tidak langsung yang sudah disetujui DPR, dan membuat kemarahan rakyat semakin lama semakin masif itu.
Yusril datang menemui SBY di Kyoto, pada sekitar 4 sore, hari ini, Senin (29/9). SBY didampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang. Pembicaraan pun segera dilakukan.
Tadinya, Yusril di cuitan Twitter-nya itu sepertinya enggan mengungkapkan apa sebenarnya yang dinasihatinya kepada SBY sebagai Presiden untuk mengatasi masalah tersebut. Yusril hanya mengatakan, dia menyarankan kepada SBY sendiri untuk berbicara langsung kepada rakyat tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan, sesuai dengan petunjuk dari Yusril tersebut.
Apa yang disarankan Yusril kepada SBY itu, rupanya mau tak mau harus melibatkan Jokowi sebagai presiden kelak pada 20 Oktober 2014. Bahkan peran Jokowi di sini yang menjadi sangat penting, kunci dari jalan keluar dari masalah sangat besar ini.
“6. Seperti apa jalan keluar yg saya sarankan, sebaiknya Presiden sendiri yg jelaskan ke publik,” jelas Yusril, kemudian dilanjutkan dengan keterangan,
“7. Presiden kemudian meminta saya untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo tentang jalan keluar yang saya sarankan.”
Setengah jam kemudian Yusril berbicara dengan Jokowi via telepon. Yusril mengatakan, pada intinya Jokowi bisa memahami apa yang diasarankan untuk dilaksanakan oleh SBY itu.
Yusril menulis lagi, “10. Mudah2an jalan keluar yg saya sarankan merupakan jalan tengah terbaik untuk mengatasi persoalan, yg baik bagi bangsa dan negara”
“11. Saya mhn maaf belum dapat mengemukakan secara rinci apa saran saya. Presiden sdg dalam penerbangan kembali ke Jakarta.”
Tetapi, selang beberapa menit kemudian, Yusril berubah pikiran, dia merasa sebaiknya diapublikasikan sedikit apa yang diasarankan kepada SBY itu.
Saran Yusril kepada SBY didasarkan pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Dalam halrancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Tenggang 30 hari semenjak RUU itu setujui di DPR jatuh pada tanggal 23 Oktober 2014, ketika itu SBY sudah tidak menjadi presiden lagi. Presiden sudah dijabat oleh Jokowi. Yusril menyarankan kepada SBY agar tidak usah menandatangani RUU Pemerintahan Daerah tersebut untuk menjadi UU, sampai masa jabatannya itu berakhir.
Sedangkan Presiden Jokowi yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2014 itu tidak ikut membahas RUU Pemda tersebut, maka itu, Presiden Jokowi bisa mengembalikan RUU tersebut kepada DPR periode 2014-2019 untuk dibahas kembali. Dengan demikian UU Pemda yang lama, yang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat itu tetap sah berlaku.
Sungguh sangat jitu jalan keluar yang dikemukakan oleh Yusril ini! SBY tidak salah memilihnya sebagai penasihatnya untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah yang merupakan masalah terberat SBY sepanjang sepuluh tahun menjadi presiden ini, yang justru muncul di penghujung masa jabatannya, dan tidak lepas dari ulahnya dan ulah partainya sendiri.
Kebetulan lagi, DPR mengetok palu persetujuan pilkada tidak langsung itu pada tanggal 26 September 2014, sehingga tenggang waktu 30 hari itu pasti jatuh melampui tanggal 20 Oktober 2014, ketika SBY tidak menjabat lagi sebagai presiden diganti oleh Jokowi, sehingga jalan keluarnya itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik.
Jika SBY benar-benar menuruti nasihat Yusril ini, besar kemungkinan dia akan selamat, berhasil keluar dari persoalan yang sempat membuat rakyat marah besar kepadanya itu. SBY juga harus menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada rakyat dengan setulus-tulusnya.
Sedangkan, Jokowi akan menjadi juru kunci untuk membawa kembali pilkada langsung kepada rakyatnya.
Jika semua ini yang benar-benar terjadi, giliran parpol-parpol di KMP yang bakal murka. Mereka mungkin akan menggugat persoalan ini ke MK lagi, dan semoga mereka akan kalah lagi. Amin. ***

Sebagian cuitan Yusril Ihza Mahendra di akun Twitter-nya

RENCANA SBY UJI MATERI DICURIGAI

Rencana SBY Uji Materi Dicurigai

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/28/20035271/Rencana.SBY.Uji.Materi.Dicurigai?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Berita Terkait
• Bagi Jokowi, Koalisi Merah Putih Bagaikan Batu Kerikil
• SBY Ditantang Keluarkan Dekrit Batalkan UU Pilkada
• SBY dan Ibas Disebut Dalang di Balik Pilkada Melalui DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) mencurigai rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan uji materi atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyetujui mekanisme melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mantan Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Chalid Muhammad curiga SBY akan mengajukan uji materi dengan sengaja membuat dasar gugatan yang lemah sehingga mudah ditolak Mahkamah Konstitusi.

“Sulit sekali saya percaya omongan SBY karena bisa dilihat rangkaian kebohongan UU ini. Saya lihat bagaimana Fraksi Demokrat walk out dari paripurna. Saya katakan SBY sebaiknya kalau ingin rakyat sedikit hormat maka jangan pergi gugat karena kami khawatir gugatan dibuat lemah dan kalah di MK,” tutur Chalid dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (29/9/2014).

Hadir dalam jumpa pers tersebut sejumlah aktivis lainnya, yakni Ray Rangkuti, Romo Benny Susatyo, Sri Palupi, Yati Andrianti, dan Arif Susanto.

Chalid juga menilai rencana SBY untuk mengugat ini tidak masuk akal meskipun selaku warga negara SBY bisa melakukan hal tersebut. Menurut dia, SBY seharusnya tidak perlu menggugat UU Pilkada karena dia sesungguhnya memiliki kekuatan untuk memperjuangkan pilkada secara langsung saat UU tersebut belum disahkan.

Selaku Presiden, menurut Chalid, SBY bisa mencabut usulan pemerintah yang mulanya meminta pilkada dilakukan melalui DPRD.

“Inisiatif datang dari pemerintah di mana dia, presiden dibawa ke parlemen, seharusnya RUU (rancangan undang-undang) itu enggak lolos artinya pilkada langsung terus dilakukan,” kata Chalid.

Di samping itu, menurut dia, SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat sedianya bisa memerintahkan anggota fraksi Demokrat di DPR agar memperjuangkan pilkada langsung.

Namun kenyataannya, anggota Fraksi Demokrat walk out dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.

“Sebagai ketum (ketua umum), dia (SBY) punya power untuk katakan fight all out (berjuang penuh) untuk memperjuangkan pemilihan langsung, (tapi) dia tidak gunakan power itu, kemudian sekarang mau menggunakan power lemah sebagai rakyat untuk menggugat, ini logikanya di mana?” ucap Chalid.

Hal senada disampaikan Ray Rangkuti. Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia itu menyebut langkah SBY mengajukan uji materi justru akan memperlambat gerakan masyarakat untuk mengembalikan sistem pilkada langsung.

“Saya khawatir poin-poin tuntutan SBY ke MK yang justru bisa jadikan MK tidak mengabulkan permohonan,” kata dia. Ray pun meminta SBY berhenti melakukan pencitraan dengan mendengung-dengungkan rencana dia mengajukan uji materi.

Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum rapat paripurna, Jumat (26/9/2014), melalui voting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih.

Sebelum pemungutan suara (voting) dilakukan, Demokrat walkout dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.

Menanggapi disahkannya RUU ini, Presiden SBY mengaku kecewa dengan proses politik di DPR yang tidak memfasilitasi syarat Fraksi Demokrat untuk RUU Pilkada yang baru disahkan.

Ia pun menyebut akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. SBY juga mengaku tidak tahu mengenai rencana walk out kader Demokrat.

Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menilai sikap SBY ini hanya sandiwara. Menurut mereka, SBY adalah dalang di balik walk out-nya para anggota fraksi Demokrat. SBY, menurut mereka, sejak awal menginginkan pilkada melalui DPRD.

PANCASILA DAN PILKADA

Pancasila dan Pilkada
Oleh Victor Silaen
In:Majalah FORUM Keadilan No. 21, 05 Oktober 2014
Akhirnya sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis (25/9) hingga Jumat (26/9) dini hari dimenangkan oleh pihak yang mendukung Pilkada oleh DPRD. Inilah kemunduran demokrasi di aras lokal: yang sejak Juli 2005 demokrasi proseduralnya sudah memberi hak kepada rakyat untuk langsung memilih calon kepala daerah yang disukainya, kini malah dibawa surut ke era Orde Baru yang hak memilihnya berada di tangan para anggota DPRD.
Yang menggelikan, sebelumnya dari pihak pendukung Pilkada oleh DPRD ada yang berpendapat bahwa Pilkada Langsung oleh Rakyat itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sebaliknya, pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan amanat sila tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi perwakilan. “Jadi kalau mau ubah itu, ubah dulu Pancasila,” ujarnya dalam diskusi “Pilkada untuk Siapa?” di Jakarta (13/9).
Fadli menambahkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno dan Hatta mewariskan budaya gotong-royong dan musyawarah. “Kita harus kembalikan ini. Meskipun saya tidak menyalahkan pilkada langsung karena itu bagian dari sejarah, tetapi pilkada langsung itu lebih banyak jeleknya. Ada kasus 327 kepala daerah terlibat korupsi dan demokrasi kita semakin mahal,” jelas Fadli. Itu sebabnya Fadli menilai perlu ada evaluasi atas perjalanan demokrasi di Indonesia apakah sudah menyejahterahkan rakyat atau belum. Karena, kata Fadli, demokrasi bukan tujuan, melainkan hanya cara untuk menjadikan rakyat bahagia dan damai.
“Kami dari Koalisi Merah Putih ingin evaluasi itu. Ada jaminan tidak ada korupsi? Memang tidak ada jaminan, tetapi jauh lebih kecil dan biaya jauh lebih murah,” tuturnya. Pilkada lewat DPRD, menurut Fadli, bisa menghemat anggaran negara. “Penghematan jelas, minimal satu pilkada itu paling murah Rp15 miliar sampai Rp20 miliar. Kalau pilkada lewat DPRD, paling keluar konsumsi untuk beli bakwan dan tahu, tinggal rapat saja,” katanya.
Penjelasan Fadli itu lebih banyak soal efisiensi biaya dan potensi korupsi di balik Pilkada Langsung oleh rakyat. Sedangkan sila keempat Pancasila yang disebut-sebutnya itu nyaris tak dielaborasi. Tak heran kalau pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bakti menilai ada yang aneh dari sikap pengusung Pilkada oleh DPRD yang dikaitkan dengan sila keempat Pancasila itu. Menurut Ikrar, sila tersebut sebenarnya bukan mencerminkan demokrasi perwakilan. “Maksudnya sila keempat Pancasila itu adalah supaya rakyat menjadi yang pokok. Jadi MPR dan DPR, dalam memikirkan rakyat, harus musyawarah mufakat. Tidak berarti pilihan rakyat (dalam pilkada) diwakili DPR dan MPR,” tegas Ikrar dalam diskusi RUU Pilkada (17/9).
Ikrar benar. Menurut saya, elit politik seperti Fadli Zon mestinya belajar banyak agar lebih kritis dalam menyikapi sebuah isu politik. Kalau dia mengatakan Pilkada langsung oleh rakyat bertentangan dengan sila keempat Pancasila, bukankah itu berarti pilkada-pilkada langsung oleh rakyat yang sudah diselenggarakan di berbagai daerah sejak Juli 2005 dapat dianggap tidak sah dan karenanya bisa dianulir?
Pancasila adalah ideologi sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia, yang karenanya berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila bukanlah sumber hukum atau peraturan yang harus dirujuk untuk membenarkan atau menyalahkan sebuah undang-undang atau peraturan. Pancasila adalah sumber nilai, yang karenanya harus menginspirasi secara konsekuen dan konsisten bagaimana Indonesia harus hidup sebagai sebuah bangsa dan negara. Dengan merujuk sila pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Mahaesa”, misalnya, maka negara ini tak sekali-kali boleh mengatur agama dan keyakinan “yang diakui” dan “tak diakui” yang boleh dianut warganya. Namun faktanya, praktik diskriminatif pemerintah terhadap agama-agama yang “tak diakui” itu tak pernah dikritisi oleh Fadli.
Soal demokrasi sebagai sistem, Fadli mestinya memahami bahwa konsep “perwakilan” itu ada karena demokrasi memang tak memungkinkan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan seluruh rakyat. Itu sebabnya, bahkan sejak zaman Yunani Kuno, telah ditetapkan apa yang namanya “indirect democracy” (demokrasi tak langsung). Konsep ini merujuk pada proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan seluruh rakyat. Bukan karena tak menghargai aspirasi rakyat, melainkan karena pelaksanaannya yang mustahil. Di zaman Sebelum Masehi itu, bahkan hanya puluhan ribu orang saja tak mungkin hadir di sebuah ruang persidangan, untuk kemudian ikut bersidang bersama dengan para elit politik. Apalagi sekarang, dengan jumlah rakyat yang sudah puluhan bahkan ratusan juta orang.
Dengan logika itu, maka dalam sidang-sidang untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan publik, aspirasi rakyat harus diwakili oleh elit-elit politik di parlemen. Jadi, di lembaga terhormat itulah para wakil rakyat harus bicara (parle, dari bahasa Perancis) demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun dalam hal memilih calon kepala daerah dan calon kepala pemerintahan (temasuk calon wakil rakyat), rakyat harus dibiarkan sendiri. Sebab dalam konteks ini rakyat tak harus hadir secara serentak di sebuah ruangan. Rakyat dapat melaksanakan hak pilihnya di tempat masing-masing yang telah dipersiapkan oleh panitia pemilihan.
Fadli harusnya paham hakikat pemilu di Indonesia sebagai “pesta demokrasi rakyat”. Terkait itu Indonesia sudah dipuji dunia pada 12 November 2007 sebagai Negara Demokrasi ke-3 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Alasannya, karena pemilu demi pemilu pasca-Soeharto berhasil diselenggarakan dengan baik, lancar, dan bebas. Sejak 2004 rakyat sudah memilih para calon wakil rakyat dan calon presiden secara langsung, dan sejak 2005 berlaku cara yang sama untuk memilih calon kepala daerah. Setelah demokrasi prosedural itu makin maju, haruskah kini Indonesia melangkah surut dengan menghapuskan hak rakyat untuk memilih secara langsung?
Jika pemilu merupakan pesta demokrasi, maka yang layak menikmati pesta tersebut adalah rakyat, karena demokrasi itu sendiri hakikatnya adalah “dari, oleh dan untuk rakyat”. Jadi, hak rakyat merupakan nilai yang utama dan tak boleh diganggu-gugat apalagi dihapuskan. Dan karena pesta ini berlangsung hanya lima tahun sekali, maka sewajarnyalah jika dilaksanakan semeriah mungkin meski ada konsekuensinya dari segi biaya. Yang penting rakyat gembira.
Jika Pilkada oleh DPRD, dapat dibayangkan ke depan kita sulit mendapatkan kepala-kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas seperti Jokowi, Ahok, Ridwal Kamil, dan lainnya hanya karena terhambat oleh dukungan para anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ingatlah kasus Jokowi-Ahok. Jika dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 itu hak memilih berada di tangan DPRD, maka hampir dapat dipastikan Jokowi-Ahok tak bakal menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab mereka hanya didukung 17 suara, sementara lawan mereka (Foke-Nara) didukung 77 suara.
Jangan lupakan juga bahwa berdasarkan hasil revisi kedua UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasangan calon independen diperbolehkan mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. Jika kelak mekanisme pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD, bukankah peluang pasangan calon independen untuk memenangi kontestasi calon kepala daerah ini sangat kecil?
Kalau alasannya demi menghemat biaya, maka ke depan kita patut mencoba teknologi e-voting yang telah berhasil dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah. Caranya mudah, hanya dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih. Tak ada lagi istilah mencoblos, karena tidak lagi menggunakan kertas suara. “Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya,” ujar Zulwelly, anggota tim Program e-Pemilu BPPT (4/9). Menurut dia, alat e-voting ini telah diterapkan untuk pemilihan kepala desa di Desa Kebon Gulo, Boyolali, 5 Maret 2013, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Jembrana, Bali, 29 Juli 2013, Desa Taba Renah, Musi Rawas, Sumatera Selatan, 5 Desember 2013.

• Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

PEMERINTAH DAERAH BERPERAN DALAM PENETAPAN HUTAN ADAT

Pemerintah Daerah Berperan Dalam Penetapan Hutan Adat
Ihda Fadila – Jum’at, 26 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah berperan penting dalam penetapan dan pengakuan hutan adat.

Hal tersebut perlu dilakukan dengan membuat peraturan daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap hutan adat di wilayahnya.

Kebetulan di beberapa daerah belum ada perda yang mengakui dan menetapkan, ujar Peneliti dari Perkumpulan HuMa Indonesia Widyanto saat ditemui Bisnis.com pada Jumat (26/9/2014).

Perkumpulan HuMa Indonesia menilai peraturan daerah yang menjadi syarat penetapan ini cenderung lama prosesnya.

Sementara konversi kawasan hutan bagi kepentingan industri masih marak dilakukan.

Oleh karena itu, HuMa menyarankan peraturan daerah untuk hutan adat perlu diubah dengan kebijakan yang lebih sederhana.

“Perda itu berat, repot mekanismenya. Harus buat yang lebih sederhana. Misalnya dengan SK Bupati,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia Andiko saat ditemui Bisnis.com, Jumat (26/9/2014).

Dalam mewujudkan rencana tersebut, lanjut Andiko, HuMa akan melaksanakan dialog dengan beberapa pihak terkait dengan hutan adat ini.

Pertemuan tersebut bertujuan menemukan kebijakan yang lebih cepat, murah, dan efisien.

Dialog yang dilaksanakan pekan depan ini menghadirkan sejumlah kepala daerah, anggota dewan, pejabat pemerintah, serta pakar dalam bidang sosial.
Editor : Saeno

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers