Mengenang Siauw Giok Tjhan, pejuang kemerdekaan Indonesia

Mengenang Siauw Giok Tjhan, pejuang kemerdekaan Indonesia
Oleh Harry Bhaskara

On Sunday, 2 February 2014, 21:19, Chan CT <SADAR@netvigator.com> wrote:
Brisbane, 7 Agustus 2013

Kalau saja Siauw Giok Tjhan masih hidup, ia akan menyongsong peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke 68 ini dengan hati berbunga-bunga.
Betapa tidak, begitu banyak hal yang ia perjuangkan telah menjadi kenyataan. Indonesia hanya mengenal satu macam kewarganegaran dengan hak dan kewajiban yang sama. Tak ada lagi pembagian “asli” atau pribumi dengan non-pribumi.
Kemanunggalan komunitas Tionghoa dengan rakyat Indonesia juga makin nyata dengan banyaknya anggota komunitas ini yang berkiprah didalam masyarakat. Contoh terakhir adalah Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama yang menjadi wakil gubernur Jakarta.
Larangan terhadap kebudayaan Tionghoa sudah dihapus.
Bagi Siauw hal ini hanya membenarkan pandangannya bahwa kebudayaan tak bisa dimusnahkan. Sama seperti alam Indonesia yang kaya, perbedaan kebudayaan berbagai suku di Indonesia adalah sebentuk kekayaan.
Siauw yang meninggal tahun 1981 adalah seorang wartawan pejuang yang kemudian duduk dalam berbagai bidang legislatif dari KNIP sampai MPRS dan menjadi menteri dalam kabinet Amir Syarifuddin.
Siauw bahkan memperjuangkan agar Tionghoa diterima sebagai suku sendiri, sebagaimana didukung oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia, karena orang Tionghoa di Indonesia memiliki budaya sendiri yang khas yang berbeda dengan orang-orang Tionghoa di negara lain termasuk di Tiongkok sendiri.
Namun naskah-naskah tulisan yang ditinggalkannya beberapa tahun sebelum meninggal, termasuk “Lima Jaman”, membuktikan bahwa perjuangannya meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan komunitas Tionghoa.
Dari naskah-naskah tersebut nyata bahwa obsesi utamanya adalah membasmi kemiskinan rakyat dan membangun Indonesia yang gemilang.
Siauw Giok Tjhan adalah ketua Badan Permusyawaratan Kewarganaegaraan Indonesia (Baperki) ketika peristiwa G30S meletus pada tahun 1965. Seperti banyak pemimpin dan anggota organisasi yang dianggap sealiran dengan Partai Komunis Indonesia, ia ditahan selama 12 tahun.
Namun setelah ditahan tanpa pernah dibuktikan kesalahannya ia tidak merasa getir terhadap Indonesia, tutur Dr. Siauw Tiong Djin, putranya yang ditemui di Melbourne.
“Ia memang selalu berpikir positif dan optimis,” tutur Tiong Djin, tokoh masyarakat Indonesia dan pengusaha yang berhasil di Melbourne.
Adalah almarhum Daniel Lev dari Amerika dan almarhum Herb Feith dari Australia, dua ahli terkemuka dan pencinta Indonesia, serta Go Gien Tjwan, teman seperjuangan Siauw, yang mendorong Tiong Djin untuk membuat buku riwayat hidup ayahnya.
“Kamu punya pengalaman langsung,” begitu kira-kira ucapan Lev pada Tiong Djin yang pindah ke Melbourne ketika ia masih kelas tiga SMA sekitar 40 tahun lalu.
Buku berjudul “Siauw Giok Tjhan Dalam Pembangunan Nasion Indonesia” selesai ditulisnya tahun 1998 sebagai tesis PhDnya di Universitas Monash.
Tiong Djin kemudian juga mengedit naskah-naskah terakhir Siauw yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Sinergi Indonesia tahun 2010 dalam sebuah buku berjudul “Renungan Seorang Patriot Indonesia: Siauw Giok Tjhan”.
Menurut Tiong Djin, sumbangan komunitas Tionghoa dalam sektor ekonomi cukup besar sejak zaman penjajahan Belanda. Sumbangan ini mencakup pembentukan jaringan distribusi antara desa dan kota maupun antar kota; pembentukan jaringan retail; transportasi dan penggilingan beras.
Dalam bidang politik dan kebudayaan, komunitas Tionghoa diketahui sudah lama aktif dalam dunia penerbitan seperti suratkabar dan buku-buku.
“Sebagian besar surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia pra- kemerdekaan dijalankan dan dimodali oleh komunitas Tionghoa,” tuturnya.
Penyebar-luasan berita tentang aspirasi para pejuang kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh beberapa surat kabar terutama Sin Po, Matahari dan Sin Tit Po.
“Kedua suratkabar terakhir ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Partai Tionghoa Indonesia (PTI),” tambahnya.
Dr. David Hill, professor dan kepala Studi Asia di Murdoch University, Perth, mengatakan banyak orang Tionghoa yang ikut mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia.
“Yang jelas, cukup banyak organisasi serta pemimpin masyarakat Tionghoa yang muncul pada awal kemerdekaan untuk menyatakan dukungannya pada gerakan tersebut,” tuturnya.
Seperti Tiong Djin, Hill yang juga dikenal sebagai pemerhati pers Indonesia, mengatakan peranan masyarakat Tionghoa sangat terkenal di bidang media.
“Wartawan ataupun editor yang berperan penting antara lain adalah Inyo Beng Goat dengan koran Keng Po,” tambah Hill.
Peran ini kemudian diteruskan di zaman kemerdekaan oleh orang-orang seperti P.K. Oyong dengan Kompas, tambahnya.
“Tanpa masukan dan sumbangan pikiran, kepemimpinan, dan tenaga dari orang2 seperti mereka itu, sulit membayangkan media cetak Indonesia berkembang seperti yang kita lihat sekarang,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Hill mengatakan, sumbangan komunitas Tionghoa juga besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
“Kalau kita lihat ciri-ciri bahasa Indonesia sekarang, jelas mencerminkan kata-kata yang berasal dari bahasa Tionghoa, baik dalam bahasa baku maupun bahasa lisan yang informal,” tambah Hill yang di Australia gigih memperjuangkan kelangsungan pelajaran bahasa Indonesia baik di sekolah maupun di universitas yang terus tergerus sejak lebih 10 tahun terakhir.
“Kata-kata yang berasal dari bahasa Tionghoa cukup banyak, antara lain, kakak, kecap, kue, kuli, lihai, lobak, loténg, tahu, teh, dan teko,” tuturnya.
Pendapat Hill didukung oleh Dr. Ian Chalmers, dosen senior dalam Studi Asia dan Hubungan Internasional di Curtin University, Perth.
“Saya kira sudah diterima oleh kebanyakan sejarawan bahwa masyarakat Tionghoa Indonesia mengawali gerakan kemerdekaan dengan kegiatan di bidang budaya, dengan mempromosikan pemakaian bahasa Indonesia,” tuturnya pada Kompas.
“Yang menarik, perubahan pada tingkat kesadaran dan visi masa depan tersebut justru mendahului perubahan pada tingkat politik dengan meningkatnya kepercayaan diri kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat Tionghoa,” tuturnya.
Mungkin karena banyak masyarakat Tionghoa terlibat dalam dunia bisnis, tambah Chalmers, maka mereka sudah terbiasa memakai bahasa Melayu
“Jadi tidak mengherankan bila banyak usaha pers untuk pertama kali dimulai ataupun dikerjakan oleh wartawan keturunan Tionghoa,” tutur Chalmers.
Tiong Djin menambahkan, lahirnya PTI telah mendorong partisipasi komunitas Tionghoa dalam kancah perjuangan nasional.
Tokoh-tokohnya antara lain Liem Koen Hian, Tan Ling Djie (sekjen Partai Sosialis, wakil sekjen PKI di zaman Musso, ketua PKI setelah peristiwa Madiun hingga dikup oleh Aidit Cs pada tahun 1951), Tjoa Sik Ien, Oei Gee Hwat (yang dibunuh bersama Amir Syarifuddin pada tahun 1948) dan Siauw Giok Tjhan.
Menurut Tiong Djin, keteguhan sikap ayahnya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia terbentuk di PTI.
Sikap itu antara lain adalah menerima Indonesia sebagai tanah air komunitas Tionghoa; komunitas Tionghoa di Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia; Tiongkok dan Belanda bukan pilihan hidup komunitas Tionghoa dan jalan keluar jangka panjang untuk komunitas Tionghoa adalah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka.
“Keteguhan ini juga bersandar atas paham Marxisme yang di zaman itu menjadi “the in thing” – melawan kelaliman dan penindasan.
“Belanda berada di pihak penindas, pemeras. Rakyat Indonesia adalah pihak yang harus dibela dan dibebaskan dari belenggu penjajahan dan penindasan.”
Keteguhan sikap berkembang pula karena kian mendekatnya hubungan Siauw dengan para tokoh nasionalis lainnya, sebelum Jepang masuk dan selama Jepang menduduki Indonesia dari 1942 hingga 1945, tambah Tiong Djin.
“Di awal kemerdekaan, bersama tiga tokoh PTI, Liem Koen Hian, Tan Ling Djie dan Tjoa Sik Ien, Siauw ikut memformulasi tuntutan komunitas Tionghoa dalam pembahasan bentuk negara merdeka Indonesia melalui Liem Koen Hian yang yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
“Ekses-ekses revolusi yang merugikan komunitas Tionghoa dilihatnya sebagai ekses dan proses yang memerlukan pendidikan politik. Oleh karena itu Siauw aktif di Partai Sosialis dan secara kebetulan diangkat sebagai pimpinan penerangan Partai Sosialis (1946-1948).”
Melalui pers dan penerbitan buku-buku bacaan, komunitas Tionghoa secara tidak langsung membantu perkembangan bahasa Indonesia, tambah Tiong Djin, dimulai dari bahasa yang dinamakan Tionghoa-Melayu.
“Akan tetapi, pada hakekatnya bahasa Indonesia berkembang justru karena pers dan buku-buku yang diterbitkan komunitas Tionghoa,” tutur Tiong Djin.
Tiong Djin memberi jawaban menarik ketika ditanya tentang sikap para pejuang Indonesia terhadap pejuang Tionghoa.
“Yang progresif dan matang seperti Sukarno, Hatta, Yamin, Amir Syarifuddin, Sjahrir, Sutomo dan lain-lain menerima komunitas Tionghoa sebagai aliansi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
“Akan tetapi cukup banyak yang melihat Tionghoa sebagai aliansi Belanda karena memang ada kelompok yang bersikap demikian, yang dipimpin oleh Chung Hua Hui.
“Juga banyak yang menganggap Tionghoa sebagai komunitas apatis, yang maunya hanya berdagang dan hidup enak.
“Oposisi dari komunitas Tionghoa sendiri berat. Mereka menganggap anjuran Siauw Giok Tjhan tidak tepat.
“Siapa yang percaya bahwa Indonesia bisa melawan Belanda? Dan siapa yang menganggap Indonesia lebih baik sebagai sandaran dibandingkan dengan Tiongkok, one of the big Five di PBB?
“Hingga tahun 1950-an, pandangan Siauw tidak diterima oleh sebagian besar komunitas Tionghoa.”
Bagaimana sikap Belanda terhadap komunitas Tionghoa?
“Belanda selalu menjalankan poltik ‘divide and rule’. Tionghoa dipakai sebagai alat ampuh dalam menjembatani usaha dagang Belanda dan rakyat – terutama dalam bidang retail dan distribusi. Juga sebagai wakil mereka dalam bidang perkebunan di berbagai lokasi bahkan diberi pangkat mayor, kapten dan letnan.
“Tapi pada hakekatnya tidak diterima sebagai Belanda dan dijadikan perisai dalam menghadapi kemarahan rakyat.
“Tentunya mereka khawatir dengan kehadiran PTI yang mengandung gerakan politik menunjang gerakan kemerdekaan,” tutur Tiong Djin.
Lalu, apakah yang ditinggalkan Siauw bagi Indonesia?
Menurut Tiong Djin warisan utama Siauw adalah kewarganegaraan Indonesia bagi sebagian besar komunitas Tionghoa.
“Tanpa perjuangan Siauw pada tahun 1950-an dalam membatalkan RUU kewarganegaraan 1953/1954, sebagian besar komunitas Tionghoa kini berstatus asing.
“Warisan lain adalah komunitas Tionghoa menerima ajakan Siauw untuk menerima bahwa Indonesia adalah tanah airnya, bukan Tiongkok. Dan menerimanya dengan prinsip integrasi, bukan assimilasi yaitu menjadi Indonesia tanpa menghilangkan ciri-ciri etnisitas dan kebudayaan Tionghoa.”
Siauw meninggal karena serangan jantung di negeri Belanda, dimana ia menjalani pengobatan setelah masa penahanan, ketika berjalan kaki melintasi sebuah jembatan untuk menjadi pembicara sebuah diskusi mengenai Indonesia dengan para intelektual Belanda.
Kepergiannya bak sebuah metafora bahwa generasinya adalah sebuah jembatan menuju Indonesia yang gemilang.[]

Mengenang Pembantaian 40.000 Warga Galung Lombok

Mengenang Pembantaian 40.000 Warga Galung Lombok
Rabu, 5 Februari 2014
KOMPAS.com/ Junaedi Drama kolosal digelar untuk memperingati korban 40.000 jiwa di kampung Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa (4/2/2014), membuat ratusan warga yang hadir di Taman Makam Pahlawan Galung lombok merenungkan sejarah kelam kebiadaban perang.

POLEWALI MANDAR,KOMPAS.com – Sejarah pembantaian terhadap korban 40.000 jiwa rakyat oleh tentara Nederland Indische Civil Administration (NICA) di bawah komando Raymond Paul Pire Westerling di Galung Lombok Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada 1 Februari 1947, direka ulang dalam sebuah drama kolosal.
Keluarga para korban menampilkan drama tragedi itu, untuk mengenang para korban, di Taman Makam Pahlawan Galung Lombok, Selasa (4/2/2014). Ratusan orang terlibat dalam drama itu. Ditampilkan bagaimana satu persatu rakyat dibantai, tak terkecuali anak-anak dan perempuan.

Drama napak tilas sejarah korban 40.000 jiwa ini dimainkan dengan penuh penghayatan. Drama diawali adegan tentara Belanda dibantu pribumi menggiring warga yang berkelompok antara 40 hingga 50 orang. Warga yang digiring adalah mereka yang dianggap membangkang.

Kelompok-kelompok tersebut dibawa ke sebuah lapangan di Galung Lombok, lalu diberondong peluru. Ketika ditembaki kaki warga terantai dengan tangan terikat tali. Tak ada pembelaan dari warga lain yang sama ketakutannya dengan teror Westerling.

Bahrun, adalah salah satu pelaku sejarah yang lolos dari peristiwa berdarah di Galung Lombok ini. Namun, tangannya harus diamputasi karena busuk setelah terluka oleh tembakan. “Patah tulang diberondong senjata oleh serdadu belanda. Saya cuma sedih para pahlawan tak mendapat perhatian layak dari pemerintah,” ujar dia.

Saat ini, Bahrun juga hidup menumpang di rumah warga. Ribuan keluarga korban pembantaian 67 tahun lalu itu pun masih banyak yang hidup memprihatinkan. Jangan mendapatkan santunan gaji veteran dari pemerintah, diakui sebagai pahlawan pun tidak.

Raymond Westerling

Raymond Westerling
‘Dutch secret service, stop cover-up about war criminal’

In this Dutch TV video, recorded in 1969, but never broadcast, former Captain Raymond Westerling confesses that his troops had committed war crimes three times in Sulawesi island, and once in the west of Java island in Indonesia in the late 1940s.
Wednesday 30 Jul 2014, 13:16 (Update: 30-07-14, 15:28)
It is unlikely that the AIVD [GISS] Dutch intelligence service have only one document about the failed coup against Indonesian president Sukarno in 1950. The Council of State decided this in a lawsuit which historian Fredrik Willems had brought.
The Nijmegen scientist is working on a book about Raymond Westerling, who tried a coup against Sukarno. Westerling is one of the most controversial figures in Dutch military history.
Westerling was a self-styled war criminal, who had many civilian people, eg, on Sulawesi island in Indonesia, killed.
When Willems asked the interior minister for documents, he was told that one document was found at the AIVD that he could see. The document consists of eleven pages.
The Council of State says more documents should be in the archive. They may be stored under a title other than “the coup against Sukarno in 1950″. The ministry must now look at the archives again.

LUPA

Halaman MASYARAKAT ADAT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat

IMG_8184

Monumen Korban 40.000 Jiwa yang dimasakre oleh Westerling di Sulawesi Selatan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang, 2014)

LUPA
Oleh Kusni Sulang

 

Untuk ke Makassar kali ini, saya menggunakan rute jalan darat Palangka Raya-Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke Makassar menggunakan pesawat melalui Kota Baru, Pulau Laut. Penerbangan langsung dari Palangka Raya-Makassar menggunakan pesawat Garuda seharga Rp. 2 juta lebih satu kali jalan tidak terjangkau oleh kocek yang tipis.
Dalam perjalanan ke Banjarmasin, saya melihat makam pejuang kemerdekaan Letkol. Hasan Basry berupa sebuah monumen besar terawat. Sementara makam pahlawan nasional Tjilik Riwut di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangka Raya hanyalah sebuah makam biasa dengan nisan sederhana. Jauh berbeda dari makam dan monumen teman seperjuangannya Letkol. Hasan Basry. Mengapa ada perbedaan demikian mencolok? Apakah karena Tjilik Riwut berasal dari Tanah Dayak Kalimantan Tengah di mana semua orang menganggap diri “sama pangkalima”,“sama tamanggung”, “sama mamut-ménténg” (sekalipun sering tanpa pintar dan harati) dan sama pahlawan” sehingga untuk menghargai dan mengakui keunggulan orang lain menjadi hal sangat tidak gampang dan berat? Ataukah karena ketidaktahuan karena kekurangrajinan membaca, belajar dan berpikir, sehingga menduga apa yang diketahuinya sebagai kebenaran universal.
Keluar dari bandara internasional Hasanuddin, sebelum lebih lanjut memasuki kota Makassar yang ternyata kumuh-suram, tegak berdiri patung besar, tinggi dan melukiskan kegagahan, yaitu Patung Sultan Hasanuddin – pejuang tangguh melawan kolonialisme Belanda. Kalteng, khusus ibukotanya, belum mempunyai patung-patung para pejuang masa silamnya. Barangkali hal ini antara lain disebabkan kebingungan Kalteng terhadap sejarahnya sendiri.
Masuk ke dalam kota Makassar, terdapat monumen megah, Monumen Emmy Saelan, kekasih pahlawan nasional Walter Monginsidi, yang gugur dengan granat di tangan ketika dikepung serdadu Belanda. Terdapat pula Monumen Mandala, Monumen Korban Westerling. Adanya monumen-monumen dan patung-patung besar ini menunjukan bahwa di Sulsel ada upaya menghargai sejarah, pelaku sejarah dan pejuang-pejuang mereka dari pelbagai periode. Sekalipun dalam hal perawatan tidak memperlihatkan hal yang luar biasa sebagaimana umumnya terjadi di daerah-daerah lain negeri ini. Sebagai kota tua bersejarah, Makassar yang kurang terawat dan tertata sekalipun Walikotanya adalah seorang arsitek, mempunyai sebuah museum kota dengan isi kurang mencerminkan kekayaan sejarah kota terpenting di bagian timur negeri ini. Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya dijaga dan diurus oleh turunan Pangeran, bantuan pemerintah tidak terlalu lancar. Bahkan untuk tahun ini, bantuan sebesar Rp.600 ribu/bulan masih menunggak lima bulan. Fort Rotterdam, bekas benteng Belanda, seperti halnya beberapa gedung tua peninggalan Belanda, misalnya susitet (sekarang dijadikan Gedung Kesenian) masih terjaga, tidak dihancurkan atau dirombak. Adanya bangunan-bangunan tua bersejarah yang sampai sekarang masih terpelihara, tidak berarti bahaya ini tidak ada. Benteng Sombo Opu salah satu situs sejarah yang terancam oleh kekuatan uang sang raja.
Dari Palangka Raya melalui Banjarmasin hingga Makassar, saya melihat bahwa kesadaran sejarah, kesadaran budaya, masih belum membanggakan serta sangat rentan terhadap ancaman uang sang raja serta kepentingan-kepentingan. Hal-hal ini membuat tidak sedikit daerah bersikap tidak tegas terhadap sejarah serta meminggirkan kebudayaan, termasuk sejarah dan budaya diri sendiri sebagai etnik atau pun bangsa. Perwujudannya nampak antara lain pada sikap terhadap para pelaku sejarah, para pahlawan, pada situs sejarah dan budaya, dll. Profesionalisme yang dijadik Jokowi-JK sebagai pedoman menyusun kabinet baru, apakah pedoman profesionalisme, menyerahkan pekerjaan dan tanggungjawab kepada yang ahlinya, sehingga orang tepat menduduki tempat yang tepat, akan menjalar hingga ke provinsi, kabupaten, kecamatan dst?
Lupa, apalagi melupakan hanyalah hasil dari pilihan politik yang akibatnya merembet ke segala arah, termasuk masyarakat adat. Keadaan masyarakat adat Dayak Kalteng sekarang tidak lain hasil dari pilihan politik yang melupakan sejarah dan budaya, tapi mengedepankan kepentingan politik sesaat []

Jalan “Korban 40.000 Jiwa”
Oleh Hendra Cipto

IMG_8190Salah satu jalan di Kota Makassar bernama Jalan Korban 40.000 Jiwa. Bagi warga Kota Makassar, Jalan Korban 40.000 Jiwa tidak asing lagi. Namun, bagi warga luar, masih banyak yang belum mengetahuinya dan kaget mendengar nama jalan tersebut.
Tentunya, nama Jalan Korban 40.000 Jiwa tidak akan dicantumkan jika tidak memiliki makna dan sejarah kelam yang tidak bisa dilupakan. Konon, daerah tersebut menjadi tempat penguburan massal warga Makassar korban pembantaian penjajah Belanda yang dipimpin Kapten Raymond Westerling pada tahun 1946-1947. Pasukan pemberontakan dan warga Sulawesi Selatan sebanyak 40.000 orang dibantai dan dikubur dalam satu lubang.
“Dulu itu di sana tempat penguburan massal warga yang didapat berkeliaran di Kota Makassar oleh Westerling. Mamaku ceritakan ke saya, dia saat itu masih muda dan beruntung berhasil lolos. Orang tak bersalah dibantai, kemudian jenazahnya diangkut di mobil truk. Di atas truk, jenazah bertumpuk-tumpuk seperti barang. Jenazah yang berjumlah 40.000 jiwa lalu dibawa ke sana dan dikubur dalam satu lubang,” kata Rukiah (45), salah seorang warga sekitar monumen 40.000 Jiwa
Rukiah menambahkan, daerah itu dulu dikenal sebagai perkampungan. Belakangan, perkampungan itu terbagi-bagi menjadi beberapa ruas jalan. “Makanya ada nama jalannya, ada juga monumennya di sekitar situ. Tapi monumennya terletak di antara Jalan Langgau dan Jalan Datuk Ribandang. Sekitar 200 meter dari lokasi monumen ke utara, kita menemukan Jalan Korban 40.000 Jiwa,” urainya.
Letak Jalan Korban 40.000 Jiwa berada di sekitar empat kilometer sebelah utara dari pusat Kota Makassar (Lapangan Karebosi). Monumen ini berdiri di wilayah yang asri dan rapi. Tidak banyak kendaraan berlalu lalang di sekitar kawasan itu. Monumen tersebut menempati lahan di sudut jalan dengan luas sekitar 250 meter persegi.
Di sana berdiri juga beberapa bangunan, yaitu pendapa dan monumen disertai relief peristiwa pembantaian 40.000 jiwa di dinding monumen. Di salah satu sisi bangunan, berdiri sebuah patung dengan tinggi sekitar empat meter. Patung itu adalah perwujudan seorang korban selamat dengan kaki buntung, dan salah satu lengannya menggunakan penyangga. []

Bekas benteng Belanda dalam perang melawan Hasanuddin. Masih terawat baik dan digunakan untuk berbagai kegiatan terutama kesenian (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantanb Tengah/Kusni Sulang,2014) kjeguatab bEKAS

Bekas benteng Belanda dalam perang melawan Hasanuddin. Masih terawat baik dan digunakan untuk berbagai kegiatan terutama kesenian (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang,2014)

Situs Kapal Punjulharjo Dari Kalimantan
Lebih Tua Dari Candi Borobudur?
Radar Sampit, 27 Juli 2014. Dalam rangka Peringatan Hari Pusaka Dunia tanggal 18 April yang digagas oleh International Council on Monuments & Sites (ICOMOS), sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang didedikasikan untuk konservasi monumen dan situs di dunia, kita semua diharapkan untuk melakukan berbagai kegiatan baik secara individu maupun berkelompok.
Salah satu kegiatan individu yang disarankan selain mengunjungi museum adalah dengan menuliskan artikel tentang pusaka leluhur di wilayah negara masing-masing dan mempublikasikannya baik di media konvensional maupun di internet oleh para blogger.
Untuk diketahui, situs purbakala perahu yang terlengkap (baca: masih utuh) sepanjang sejarah di Indonesia sebenarnya berada di Desa Punjulharjo, Kecamatan Kota Rembang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.
Keberadaan situs purbakala ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh para petani garam yang sedang membuka lahan tambak garam, Sabtu 26 Juli 2008. Situs ini kemudian dikenal dengan nama Situs Kapal Punjulharjo.
Berdasarkan segi komponen bahan kapal dan konstruksinya, menurut Tim Peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang terjun langsung menyelamatkan peninggalan berharga ini menyimpulkan bahwa perahu tersebut adalah perahu tradisional asli wilayah nuswantara.
Saat dilakukan penggalian secara utuh dan menyeluruh perahu kuno ini kondisinya terbenam hingga 2 meter di bawah permukaan tanah dan berjarak hanya 1 km dari garis pantai. Mengapa sampai berada di sini? Kemungkinan ini adalah perahu yang sudah tua atau tidak layak untuk digunakan dalam pelayaran sehingga dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di tempat tersebut. Dan akhirnya terkubur dalam tanah dan pasir sedalam 2 meter.
Secara geologis maupun geomorfologis, peneliti asal Perancis, Prof Pierre Y Manguin yang tergabung dalam misi ini memperkirakan perahu tersebut telah terkubur cukup lama di lokasi tempat ditemukan, yaitu sekitar 1000 tahun. Ini beradarkan perhitungan pergeseran garis pantai utara Pulau Jawa sekitar 1 meter per tahunnya (lokasi situs perahu 1 Km dari bibir pantai).
Pada kurun waktu 1000 tahun yang lalu, wilayah Kabupaten Rembang, tempat situs perahu ini ditemukan dahulu kala termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bukti-bukti ini tertulis dalam Kitab Negarakertagama yang menyebutkan bahwa Rembang merupakan salah satu lokasi pelabuhan kuno masa Kerajaan Majapahit.
Karena perahu ini tidak tenggelam di laut, maka saat ditemukan, kondisi perahu ini relatif masih utuh. Ini merupakan pusaka situs kapal kayu yang paling komplit dan tertua di Indonesia. Keadaan ini sangat berbeda dengan temuan perahu purbakala lainnya yang telah terlebih dahulu ditemukan di Sumatra dengan kondisi yang tidak utuh sebab di temukan di bawah permukaan air laut akibat perahu yang tenggelam hingga ke dasar laut.
Di Asia Tenggara, situs Kapal Punjulharjo inilah menjadi satu-satunya temuan perahu kuno yang kondisinya masih sangat utuh. Sebelum situs Kapal Punjulharjo ini ditemukan, terlebih dahulu sudah ditemukan kapal kuno di Malaysia dan Filipina namun tidak utuh.
Badan Kapal Punjulharjo ini menggunakan kayu Ulin. Habitat jenis kayu ulin terdapat di Pulau Kalimantan. Selain itu terdapat juga kayu Nyatok berbentuk papan di bagian lambung perahu, jenis kayu Putih untuk pasak, dan kayu Kuling untuk stringer.
Kayu-kayu tersebut banyak berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Berdasarkan hal ini kemungkinan besar perahu berbobot sekitar 60 ton ini berasal dari Kalimantan dengan kapasitas 12-24 orang awak kapal.
Sampel kayu perahu ini dikirim ke laboratorium Amerika untuk diteliti. Berdasarkan teknologi carbon dating dinyatakan bahwa sampel itu positif berasal dari abad ke 7 Masehi (jaman Kerajaan Mataram Hindu). Artinya situs Kapal Punjulharjo lebih tua dari usia candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 Masehi.
Berdasarkan Kitab Hikayat Banjar dan Kitab Tutur Candi tertulis hubungan antara Kalimantan dan Jawa. Pada kedua literatur kuno ini disebutkan bahwa Candi Laras dan Candi Agung di Kalimantan Selatan didirikan oleh orang yang datang dari Pulau Jawa.
Menelaah komponen utama kayu yang menjadi bahan dasar utama ini berasal dari kepulauan nuswantara (Kalimantan), maka kuat dugaan bahwa perahu ini bukan berasal dari Cina, melainkan perahu asli milik leluhur nuswantara.
Struktur kapal yang masih sederhana memperkuat dugaan tersebut karena kapal Cina berbeda dengan kapal asli nuswantara. Kapal Cina dibuat untuk perjalanan panjang antar benua. Sedangkan perahu-perahu tradisional asli nuswantara dirancang untuk mengarungi lautan antar pulau.
Perahu Punjulharjo tersusun dari papan-papan yang dilengkapi dengan tambuku. Tambuku adalah tonjolan pada bagian dalam dengan lubang-lubang untuk mengikat, bentuknya kotak.
Terbayang kapal betapa mahalnya pembuatan kapal ini pada jaman dahulu karena di kapal ini ditemukan amat banyak gading-gading gajah yang fungsinya untuk membuat bentuk melengkung di bagian lunas perahu.
Menariknya, untuk menyambung setiap bagian dari kayu-kayu diperahu ini digunakan teknologi pengikatan dengan tali ijuk yang tebal.
Situs Kapal Punjulharjo merupakan pusaka nasional yang harus dilindungi.
Sayangnya, kapal Punjukharjo ini belum bisa dilihat oleh masyarakat umum karena masih dalam proses pengawetan. Tahapan pengawetan ini barulah selesai pada tahun 2017 nanti![]

Kalteng Bésuh

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat Pengiriman Tulisan: redaksi@radarsampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Kalteng Bésuh
Oleh: Kusni Sulang

Setelah mengeluarkan arahan melalui slogan “Kalteng Harati” dan “Kalteng Barigas”, Gubernur Kalimantan Tengah (Kaltengh) Dr (HC) A. Teras Narang, SH, menerbitkan arahan dan slogan baru “Kalteng Bésuh” (Kalteng Kenyang) untuk ditangani oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng, agar penduduk Kalteng tidak kelaparan. Tingkat yang lebih tinggi lagi, makan makanan yang bergizi, bukan sekedar mampu memenuhi hajat minimal dasar untuk bertahan hidup, melainkan mempunyai tingkat hidup yang bermutu. Untuk hidup artinya lapangan kerja tersedia, bukan hidup sebagai pengangguran, baik terbuka, setengah terbuka atau tertutup. Mempunyai daya beli minimal untuk mendapatkan apa yang akan dikonsumsi, terutama beras, lauk-pauk serta bahan-bahan minimal sertaannya seperti sembilan bahan makanan pokok. Untuk petani bekerja artinya memerlukan tanah sebagai alat produksi utama.Memburuh untuk yang hanya mempunyai tenaga. Mencari dan memelihara ikan bagi para nelayan. Hanya saja , Gubernur tidak merinci apa ukuran Bésuh dan tidak Bésuh. Apakah Bésuh itu berarti memenuhi standar makanan yang bergizi yang kemudian menjadi syarat untuk mendapatkan taraf kesehatan tertentu ataukah sekedar agar ada yang dicernakan perut, terutama kalori untuk seluruh keluarga? Soal bergizi tidaknya makanan, selain berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat juga berkaitan dengan tingkat kesehatan dan kecerdasan warga, terutama anak-anak yang sedang tumbuh. Tidak tercukupnya gizi, maka anak itu atau jika lebih luas lagi, angkatan itu akan menjadi “angkatan yang hilang” atau “the lost generation” jika meminjam istilah Kwik Kian Gie. Jika menggunakan angka garis kemiskinan BPS Kalteng, (pengeluaran kurang-lebih Rp.300.000/bulan), dan atau upah minimum provinsi Rp.1.800.000 (yang dalam kenyataannya tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha secara konsekwen), maka kita dapatkan suatu kenyataan bahwa kebanyakan penduduk provinsi ini berada dalam keadaan tidak Bésuh. Artinya provinsi ini belum merdeka dari kurang makan, tidak Bésuh, atau kemiskinan itu masih silang-siur di dalam rumah penduduk. Sebab orang yang tidak Bésuh, pasti bukan orang berada. Pasti bukan pula orang yang mempunyai penghasilan tetap memadai per bulan. Seperti dikatakan oleh Wakil Bupati Katingan Sakaria SE, mengakui hal ini secara terus-terang dan melihat serta memahami kenyataan sebagai adanya kenyataan merupakan langkah awal utama untuk mengatasi dan merubah kenyataan buruk itu. Sementara berangkat dari suatu angka imjiner dan kenyataan pencitraan subyektif, sama sekali tidak akan pernah membantu pengejawantahan cita-cita agung Kalteng Bésuh dan mimpi-mimpi mulia lainnya.
Dalam kenyataan, Kalteng adalah daerah tergantung pada luar. Oleh ketergantungan itu maka gelombang Laut Jawa saja sudah turut mempermainkan kehidupan penduduk. Ratusan perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kalteng tidak mendongkrak kehidupan penduduk lokal tapi justru memiskinkan. Menggunakan angka-angka penelitian Tim Gadjah Mada yang dipimpin oleh Dr. Purwanto dan Cornelis Lay, tanah garapan sebagai alat produksi utama tinggal cuma 20 persen. Menurut Tim Peneliti Purwanto-Cornelis yang terdiri dari 14 orang, penduduk Kalteng terancam menjadi penduduk dan petani tak bertanah. Sementara di mana pun tidak pernah ada orang bisa bertani dan berkebun di udara. Kalau pun ratusan PBS yang ada di Kalteng bisa memberikan pertumbuhan ekonomi, dalam kenyataannya pertumbuhan yang diberikannya adalah pertumbuhan yang tidak berkeadilan, membuat kesenjangan kaya-miskin membesar. Adanya kesenjangan tentu tidak memperkuat daya beli penduduk daerah yang sangat tergantung pada luar. Artinya dalam hal ini, politik investasi terdapat masalah serius yang patut dikoreksi. Apa yang dimimpikan oleh Rostow tentang “efek memercik ke bawah (trickle down effect) yang dijadikan pegangan oleh Orde Baru dalam kenyataannya seperti yang kita saksikan di Kalteng hari ini, tidak pernah terwujud. Kerusakan lingkungan Kalteng yang luar biasa tidak bisa dilepaskan dari praktek operasi PBS-PBS yang membuat banyak sungai yang airnya sudah berbahaya untuk dikonsumsi. Kalteng Bésuh, tentunya tidak bisa dipisahkan dari keperluan air bersih.
Orientasi agung “Kalteng Bésuh, yang tidak lain dari pengentasan kemiskinan dan pemiskinan struktural, menyangkut seluruh sektor, kait-mengait dengan berbagai bidang lainnya, tapi yang terutama adalah politik (kebijakan), politik ekonomi dan politik peningkatan mutu sumber daya manusia artinya menyangkut masalah pendidikan. Melalui pendidikan yang bermutu dan siap pakai, warga Kalteng dimungkinkan menjadi aktor pemberdayaan diri mereka sendiri, menjadi warganegara sadar, menjadi subyek, bukan menjadi obyek belas kasihan. Tidak kurang pentingnya dalam mewujudkan Kalteng Bésuh dan kebijakan mulia lainnya, adalah keberanian melaksanakan politik ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tanpa keberanian mewujudkan amanat UUD 1945, tanpa birokrasi yang bersih dan transparan, Kalteng Bésuh, seperti halnya dengan Kalteng Barigas, Kalteng Harati, Kalteng Hijau, dan entah Kalteng apalagi nanti yang akan diumumkan, semuanya akan tinggal orientasi dan slogan yang jauh dari kenyataan. Politik yang dilahirkan oleh mentalitas pedagang primer yang menebar wabah di kalangan penyelenggara Negara daerah ini, ditambah dengan praktek KKN oleh trias-koruptika, akan menerpurukkan Kalteng tambah dalam dan tambah dalam. Pelaksanaan orientasi memerlukan barisan pelaksana yang berkomitmen merakyat yang kuat, berani dan konsekwen, cerdik dan berkemampuan, bukan barisan pemburu fulus dengan menyalahgunakan kekuasaan. Barisan pelaksana yang demikian, tidak pada birokrasi yang melakukan disersi seperti sekarang, tapi di kalangan masyarakat sadar di berbagai lapisan, terutama di kampung-kampung atau di akar rumput. Karena itu sebagaimana yang dikatakan oleh penyair Rendra alm. “Orang-orang harus dibangunkan/Kesaksian harus diberikan/Agar kehidupan terjaga”. Kembalinya alat produksi utama yaitu tanah ke pemilik semestinya melalui misalnya perubahan agraria, bebasnya tenaga produktif yang sekarang terkekang, adanya politik merakyat, termasuk di bidang ekonomi, juga tergantung pada bangkit tidaknya “orang-orang yang harus dibangunkan”, yaitu dasar piramida masyarakat. Masalah politik adalah masalah imbangan kekuatan. Politik kerakyatan terwujud oleh adanya kekuatan rakyat yang tak bisa diabaikan lagi. Melihat ke depan yang jauh, niscayanya keadaan keamanan dan kedaulatan pangan di Kalteng patut dinyatakan dalam “keadaan darurat”. Barangkali orientasi dan slogan “Kalteng Bésuh”, dilihat dari segi ini, bisa dikatakan secara tersirat mengumumkan keadaan darurat tersebut. []

Kedaulatan Pangan Masih Jauh
Oleh Iqbal Musyaffa

KETUA Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai wajar bila pertumbuhan produksi pangan nasional melambat. Itu disebabkan tidak adanya kesungguhan pemerintah di bidang itu.
”Ini yang saya katakan pemerintahan SBY tidak punya strategi ekonomi yang sungguhsungguh tentang membangun pertanian khususnya pangan,” ujar Henry saat dihubungi, kemarin.
Henry mengungkapkan hal itu saat menanggapi fakta terbaru yang dipaparkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam buku Menata Perubahan: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Demokratis dan Berkeadilan. Dalam buku itu, dinyatakan bahwa pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pertumbuhan produksi pangan melambat.
Disebutkan, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian subsektor tanaman bahan makanan di periode KIB I rata-rata 4% per tahun. Pada periode KIB II, pertumbuhan melambat hingga rata-rata 2% per tahun. Pada 2004, periode sebelum SBY memerintah, pertumbuhan tahunan PDB sektor tanaman pangan mencapai 2,9%.
Meski demikian, menurut buku itu, peningkatan produksi yang lambat itu mampu meningkatkan swasembada Indonesia. ‘Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada semakin tinggi. Pada 2013 surplus beras 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton 2014′, demikian tertulis dalam buku yang menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dibuat dengan objektif itu.
Di mata Henry, perlambatan itu salah satunya disebabkan kebijakan pangan nasional yang lebih mengandalkan strategi pemenuhan pasar global sehingga yang dikembangkan ialah komoditas yang dibutuhkan pasar
global seperti kelapa sawit dan cokelat, bukan komoditas pangan. ”Oleh karena itu, agenda reformasi agraria tidak bisa dilaksanakan.”
Distribusi tanah tidak dilaksanakan kepada para petani, tetapi justru didistribusikan kepada korporasi untuk memperluas usaha. ”Karena mengandalkan pasar global, pemerintah tidak berusaha meningkatkan produksi pangan nasional dan tidak peduli dari mana barang (kebutuhan pangan) berasal,” lanjutnya.
Karena tidak ada upaya membangun kedaulatan pangan, pemerintah lebih mengandalkan impor termasuk untuk komoditas yang justru surplus seperti garam dan beras.
Pengamat pertanian Bustanul Arifin mengapresiasi keterbukaan Bappenas terkait data perlambatan tersebut.
Bustanul melanjutkan, rencana teknokratik dari RPJM 2015-2019 perlu dimatangkan dari sekarang. ”Jadi presiden dan wapres terpilih nantinya tinggal menyelipkan visi-misi politik mereka dan perlu disesuaikan dengan pertimbangan teknokratik dan akademik objektif yang disusun.”
Pengamat ekonomi Didik J Rachbini juga menganggap wajar pelambatan pertumbuhan tersebut karena tidak ada program swasembada pangan yang sistematis sehingga produksi yang lebih baik tidak tercapai. ”Tidak ada kepemimpinan dalam kebijakan ini sehingga alokasi anggaran yang keluar rutin apa adanya.”[]

 

Ketahanan Pangan di Persimpangan
Oleh Ihwan Sudrajat *

“Arah mewujudkan ketahanan pangan harus jelas dan tegas, jangan sampai berada di persimpangan jalan”.
M E M B U AT petani betah bertani bukanlah persoalan sederhana, apalagi mendorong memperbaiki teknik bertani yang dapat memaksanya membuka dompet lebih dalam. Bertani adalah bisnis berat karena tidak bisa meramalkan hasil akhirnya. Beberapa peristiwa alam seperti banjir, kekeringan, serangan hama penyakit, dan hujan abu vulkanik bisa menjadi penyebab gagal panen. Petani menanggung seluruh risiko karena pemerintah tidak menanggung satu pun risiko. Selain risiko alam, petani sering sulit memastikan keuntungan karena harga produk pertanian selalu fluktuatif, skala usaha pun tidak ekonomis karena luas lahan kurang dari 0,25 ha.
Ditambah lagi, kebutuhan ekonomi terus bertambah, infrastruktur sumber daya air dan debit makin berkurang karena berebut dengan kebutuhan manusia. Sangat dipahami jika petani pun tergoda menjual tanah saat ada pilihan lain yang lebih baik dan berharap anak mereka tak meneruskan usaha tani. Di tengah kegamangan tersebut, Pemprov Jawa Tengah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2LB) yang mulai disosialisasikan ke masyarakat. Peraturan yang mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, layak mendapat poin kredit. Persoalannya, bagaimana penerapan perda tersebut dapat efektif bila instrumen penegakan dan pengawasan masih sangat terbatas, sementara titik berat kewenangan eksekusi berada di tingkat kabupaten dan kota.

 

Orientasi Politik
Saya yakin tidak ada petani yang ingin menjual lahannya jika dari lahan tersebut ia mendapat penghidupan.
Namun, saya pun percaya gejala petani yang tidak lagi yakin dengan usahanya makin meluas, bahkan menurun ke generasi berikut. Sebuah ironi yang makin sering terungkap, makin banyak anak petani tidak lagi mengerti cara bertani. Mereka lebih memilih menjadi tukang ojek, tukang batu, atau berdagang. Kalau pun bersekolah tinggi, tidak ada yang mau kembali ke desa menjadi petani. Makin sedikit yang bercita-cita menjadi petani, di hadapan mereka lampu-lampu kota lebih menarik untuk didatangi, dibandingkan berkubang lumpur, menunggu panen dengan hasil yang tidak seberapa. Entahlah, bagaimana wajah ketahanan pangan 10 tahun mendatang, kalau mencari orang produktif yang bisa mengerjakan lahan saja makin sulit, dan makin banyak pangan impor dijual di pasar lokal. Gejala ini makin hari makin kuat karena orientasi politik untuk mewujudkan ketahanan pangan bukan diarahkan memberikan insentif agar petani terus meningkatkan produksi dan mendapatkan margin keuntungan memadai. Orientasi itu lebih menitikberatkan menjaga tingkat inflasi rendah. Tidak ada opsi lain untuk mewujudkannya, kecuali menurunkan harga secepat mungkin dengan mendatangkan produk impor.
Dalam focus group discussion ’’Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan’’ di Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah pada 20 Februari lalu, Wagub Heru Sudjatmoko, mengingatkan peserta untuk mengajak komponen masyarakat secara bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, persoalan ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Beberapa contoh kerawanan untuk mencapai dan memelihara kedaulatan pengan dipengaruhi pula oleh budaya makan. Banyak masyarakat kelas menengah mengonsumsi roti dan mi instan, dan bagi kelompok masyarakat tertentu sudah jadi budaya. Realitas itu harus dikendalikan karena bahan baku roti dan mi instan adalah tepung gandum yang seluruhnya diimpor.
Tahun 2012 Indonesia mengimpor sekitar 6,2 juta metric ton gandum senilai tidak kurang dari 2-3 miliar dolar AS. Bagi Heru, negara yang berdaulat harus mempunyai ketahanan pangan yang kuat agar tidak mudah menjadi sasaran imperialisme model baru. Menurutnya, perlu sikap kuat politik agar ketahanan pangan dapat diwujudkan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya akan ada diangan-angan saja, jika kebijakan impor pangan yang berorientasi menjaga inflasi rendah terus diterapkan. Bila terus begitu, petani tidak akan lagi berminat meningkatkan produksi atau bertahan pada bisnisnya. Sebelum itu terjadi secara kolektif, pemerintah perlu memikirkan skema antisipatif yang membuat petani tidak mudah menjual lahannya dan kalau pun menjual kepada sesama petani. Politik yang berpihak kepada kepentingan petani harus menjadi semangat tiap kebijakan meskipun berorientasi pada inflasi stabil dan rendah. Sumbangan harga pangan terhadap inflasi harus terus diminimalkan.
Langkah ini memerlukan kemauan politik dan komitmen kuat dari berbagai pihak dan berdimensi jangka panjang. Menjaga agar lahan pangan tetap lestari dalam kualitas dan luasannya hendaknya menjadi komitmen pemprov dan pemkab/pemkot. Keduanya harus saling bersambut dan berpegangan tangan sehingga melahirkan sinergi yang akan mengefektifkan penerapan perlindungan lahan berkelanjutan. Apabila hanya berdiam diri, ketahanan pangan akan makin tenggelam dan kita terjebak dalam pusaran impor pangan. Arah mewujudkan ketahanan pangan harus jelas dan tegas, jangan sampai berada di persimpangan jalan. (10)

* Ihwan Sudrajat, Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

 

 

Habibie: Pemerintah Indonesia Bermental Dagang
Oleh Tri Suharman

Mantan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menyebut pemerintah Indonesia saat ini tidak mampu memperkuat sumber daya manusia untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Pemerintah lebih cenderung menggiring bangsa Indonesia ke dalam mental dagang.
“Dulu negara kita adalah anggota OPEC karena ekspor minyak, tetapi sekarang impor dari Singapura yang tidak memiliki sumur minyak,” kata Habibie saat berpidato di depan bakal calon presiden muda yang baru saja menggelar debat politik di Sari Pan Pacific Hotel, Rabu, 26 Maret 2014.).
Debat politik itu digelar oleh Habibie Center, lembaga yang didirikan Habibie. Orang-orang yang diundang hadir adalah peserta konvensi Partai Demokrat seperti Irman Gusman, Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dino Patti Djalal, serta Gita Wiryawan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga diundang, namun Jokowi tak hadir dalam acara tersebut.
Habibie menuturkan tidak ada langkah besar yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan teknologi canggih dalam menghasilkan sumber energi yang maksimal. Karena itu, sumber daya alamlah yang dijual, bukan produk sumber daya manusianya. “Inilah teknik dagang,” ujarnya.
Mantan Menteri Riset dan Teknologi era Orde Baru itu juga menyoroti sikap pemerintah menutup Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada masa transisi dari Orde Baru ke reformasi. “Mereka membuka peluang masuknya pesawat luar ke Indonesia yang kualitasnya lebih jelek lagi,” katanya. “Ini karena mental dagang,” ia menambahkan.
Habibie pun berharap presiden yang baru bisa lebih memperhatikan sumber daya manusianya. Caranya, kata Habibie, bisa mencontoh Sukarno, yakni memberikan doktrin kepada generasi muda untuk bersekolah di luar negeri, lalu pulang ke Indonesia setelah memiliki ilmu yang cukup banyak. “Seperti saat saya sekolah di luar negeri dan pulang membawa ilmu ke 48 ribu karyawan untuk membuat pesawat terbang,” katanya.
Menurut Habibie, manusia yang berkualitas akan berdampak besar bagi kehidupan Indonesia yang lebih maju. “Karena mereka akan memiliki kemapanan ekonomi dan menghasilkan lapangan kerja,” katanya. []

Artikel-Artikel Tentang Film Act of Killing

Artikel-Artikel Tentang Film Act of Killing
http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-reacts-to-act-of-killing-academy-nomination/

Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination
By Josua Gantan on 8:12 pm January 23, 2014.
Category Editor’s Choice, Featured, News
‘The Act of Killing’, Indonesia 1965 massacre

A scene from the documentary ‘The Act of Killing.’ (Photo courtesy of Drafthouse Films)
It could have been a historical moment for Indonesia.
On Jan. 16 the first film focused exclusively on Indonesian history was nominated in the best documentary category in the 86th Academy Awards. The nomination was the latest in a long list of accolades for Joshua Oppenheimer’s ”The Act of Killing,” a documentary exposing the atrocities of the 1965 communist party purge that birthed the New Order and left as many as a million people dead in a bloody wave of violence.
The chilling documentary has been screened at some 120 international film festivals, netting 32 awards and earning praise from critics worldwide. But in Indonesia the film has received a cold reception from government officials, who see the documentary as an embarrassment; a dangerous film that fails to portray an accurate picture of the modern nation.
“[Indonesia] is portrayed as a cruel and lawless nation,” said Teuku Faizasyah, the presidential spokesman for foreign affairs. “The film portrayed Indonesia as backwards, as in the 1960s. That is not appropriate, not fitting. It must be remembered [that] Indonesia has gone through a reformation. Many things have changed.
“One’s perception should not be so heavily influenced by just that one film.”
The film focuses on Anwar Congo, a self-described preman (thug) from Medan, North Sumatra. The ageing Anwar guides viewers through his brutal past, coming clean about his active role in one of the nation’s darkest hours. A film buff and murderer, Anwar recreates the killings in graphic detail by approaching the subject through the lens of his favorite film genres.
It’s a dark and disturbing film, one that juxtaposes the natural beauty of North Sumatra with the unsettling confessions of a trio of admitted killers. But those confessions, and the allegations of widespread support of the Pemuda Pancasila (Pancasila Youth) from some of nation’s most powerful men, have riled some in Indonesia.
“We will settle the issues of our bleak past, but it certainly cannot be done in an abrupt way,” Teuku said. “It takes [time]. Can the public accept that?”
Most nations had blood on their hands at some point in time, Teuku said. How can outsiders judge Indonesia when they have similar dark periods in their past, he asked.
“Many countries have similar bleak [moments] in their history,” he said. “Do not label a country so easily. We have to remember the history of slavery in the United States, the aboriginals in Australia, the bombings of Vietnam by America. There are elements of violations against humanity in many other nations.
“One must remember that the problem occurred in the context of the Cold War, a war against communism.”
He also questioned the film maker’s decision to focus on a select cast of characters instead of the larger picture.
“The sources are limited to the few who committed acts of atrocity,” Teuku said. “Is that really sufficient to interpret a significant historical event?”
The nation will address its past in its own time, he said.
“The message that the film is trying to drive at must be treated with caution,” Teuku said. “From the perspective of Indonesia as a nation we are in the process of handling and anticipating the problems of the past in our own way. It isn’t finished but we are in a period of reconciliation. There is no need to be pushed by parties outside Indonesia.”
The nation has tried to come to terms in the events of 1965 in the past. The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) conducted a four-year investigation into the violence, releasing a comprehensive report last year that called the purge “a serious human rights violation.” The report, which is based on interviews with 349 witnesses, uncovered evidence of state-supported murder, extermination, slavery, eviction or forced eviction, deprivation of freedom, torture, rape and abuse.
“Komnas HAM undertook the investigations,” Imdadun Rahmat, a commissioner with Komnas HAM, said. “Gross human rights violations did occur in 1965. Our recommendations have been passed to the Supreme Court. Yet, up to this point, the Komnas HAM and the Supreme Court have different opinions.”
The commission urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take up the issue. Instead the Attorney General’s Office rejected an appeal to conduct an official investigation into the purge, arguing that Komnas HAM lacked sufficient evidence of a crime.
“The evidence Komnas has gathered was insufficient to justify an official legal investigation,” Attorney General Basrief Arief said at the time.
The investigation stagnated once it was handed to the courts, Imdadun said.
“According to the Supreme Court the available data is insufficient,” he said. “For example, it wants Komnas HAM to be able to find each specific name of those who committed a violation against human rights. In the context of trying to settle the matter, Komnas HAM is coordinating with the Supreme Court. We formed an independent team to resolve the archives which stagnated in the supreme court.”
Human rights groups accused the AGO of cowing to pressure from powerful political groups, calling the refusal a clear example of “the reluctance of the country’s elites to confront its past mistakes and bring those responsible to justice.”
“The tragedy has continued to haunt the nation for 47 years, and will continue to do so unless we come to terms with it,” said Hendardi, a human rights activist, on the AGO’s decision.
The Golkar Party, Nahdlatul Ulama (NU) and the Indonesian Military (TNI, who have all been implicated in the killings, would likely come out against any effort to prosecute the guilty parties. For some it is a period in history best left forgotten; a moment resigned to the pages of often inaccurate history books rather than the nation’s courts.
In 2004 the Ministry of Education stripped the words PKI from mentions of the September 30th movement. By 2006 mention of the political party was back in.
Decades of misinformation and New Order-era propaganda have obscured the truth in Indonesia. The anti-PKI film “Pengkhianatan G30S/PKI” (“The Betrayal of the September 30 Movement By The PKI”) was played repeatedly in schools and on state-run television. The movie depicted the PKI as a group of bloodthirsty killers, men who tortured army soldiers — cutting off their genitals and gouging out their eyes — in a piece of Suharto-era propaganda.
The lengthy film was compulsory viewing for school children, who were made to write a report about the evils of the communists once a year. But it was just one example of New Order-era lies about the PKI that continue to confuse the populous, historian Asvi Marwan Adam, of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said.
“It was reported in Berita Yudha (Yudha News), the army’s news outlet, that the PKI committed atrocities such as gouging the eyes and cutting off the genitals of the generals it kidnapped on 30 September 1965,” Asvi said. ”Such things were not proven. It did not happen. It was made to smear the PKI.
“Since the reformation, there have been efforts to revise the history of 1965. The military took exception to this since they were involved in the history.”
Former president Abdurrahman Wahid attempted to repeal a law banning the spread of the communist party in a move widely seen as a step toward reconciliation by human rights groups. But Gus Dur’s words fell on deaf ears. The proposal failed and in 2003, when his term as president drew to a close, the House of Representatives decided not to revoke the law.
Teuku called Gus Dur’s failed proposal an example of the nation’s willingness to address the past — in its own time.
“Look at what Gus Dur has done,” he said. “There is no need to be pushed.”
Komnas HAM said that the public’s perception of the PKI had changed in recent years.
“Now there has been significant improvement, especially with respect to the stigma that the public once had,” Imdadun said. ”In the New Order the stigma was continually reproduced. It created a negative perception. But now, the stigma has gradually eroded.
“The public gave respect to them. The openness of information and freedom of speech produced a number of books which provide an alternative version of history.
“In general, there has been an improvement, but it takes time.”
The commission wants the central government to address all of the nation’s human rights abuses.
“Komnas HAM pushes for a non-judicial push which is restorative in nature,” Imdadun said. “We prioritize reconciliation. This is not only limited to the 1965 incident but also all other incidents in the past. We want the government to issue a statement acknowledging that there really were serious violations of human rights.
“We should be able to forgive and appreciate one another.”
Despite similar goals, Komnas HAM accused “The Act of Killing,” of reopening old wounds.
“The film doesn’t need to be responded to too seriously,” he said. “Otherwise Komnas HAM’s efforts for reconciliation can be crashed by overwhelming resistance from the public. Telling the truth can be done kindly without provoking hatred.
“The methodology [of the movie] is vulgar. It reopened old wounds for victims. Psychologically speaking, watching that movie is not healthy. This is a very sensitive matter. We should be accepting and forgiving of one another.”
Imdadun said the nation doesn’t need the condemnation of international observers.
“We should be free from international allegations that claim that human rights violations in Indonesia happened without any follow-up whatsoever,” he said.
But without a renewed commitment from the AGO and the Supreme Court the matter might never be resolved. Those involved in the killings are approaching old age, meaning that further delay by the courts may mean that those implicated in the purge may die before they can be prosecuted.
There is also a danger of the 1965 PKI massacre succombing to the same fate as numerous other unresolved human rights offenses in Indonesia, from the Petrus killings to the 1998 anti-Chinese riots.
Regardless, Imdadun said, the investigation is ongoing.
“The process is still ongoing in the Supreme Court,” he said.
But some doubt the government’s commitment to investigating the claims.
“There isn’t momentum to have this as a big project,” said Asep Kambali, historian and founder of the Indonesian Historians Community. “So long as the government does not push this to be pursued further, there will be no serious effort.”
Without open access to government files, historians and investigators are unlikely to uncover the truth, Asep said.
“The facts are so limited,” he said. ”Historians and those in the academia have no access. They are not special agents. They have no access to the palace. No access to many places nor the people in that era [and] many eyewitnesses have passed away.”
And even with full access to government records and sources, the entire event is so clouded in propaganda and Suharto-era doctrine that uncovering a truly objective version of the truth is unlikely, he said.
“The heads of the people are full with anti-PKI doctrine,” Asep said. ”It was one way to legitimize mass murder. Only Suharto knows exactly what happened.”
The repercussions of a thorough investigation could be grave, he said.
“There will be terrible consequences if anyone tries to uncover the truth,” Asep said. “This can be likened to a revolution. We already have a paradigm [in place], yet we want to destroy it and reconstruct a new paradigm.
“What will happen is a clash of ideologies. Not everyone will agree. Different perspectives and ideologies will give rise to conflict.”
But what actually happened in 1965 needs to be known, regardless of the consequences, he said.
“History is honest, but it might be painful,” Asep said. “Negative or not, the truth must come out.”
“The Act of Killing,” is available for free download in Indonesia.

Takut Intimidasi, Nama Sutradara “The Act of Killing” Asal Indonesia Dihilangkan

Jumat, 24 Januari 2014 | 21:40 WIB
Dok IMDB.comThe Act of Filling
• Film “The Act of Killing” Bisa Perburuk Citra Indonesia
• Takut Intimidasi, Nama Sutradara “The Act of Killing” Asal Indonesia Dihilangkan
LOS ANGELES, KOMPAS.com — Bagi insan perfilman, diundang hadir ke acara penganugerahan Oscar merupakan kesempatan yang tak boleh terlewatkan. Terlebih lagi jika film yang mereka buat atau bintangi masuk menjadi salah satu unggulan dalam ajang tahunan bergengsi itu.
Namun, ternyata kesempatan emas ini harus dilepas oleh salah seorang sutradara film The Art of Killing yang berasal dari Indonesia. Bagi dia, publisitas bukanlah hal yang baik.
Tak hanya sang sutradara yang memutuskan untuk menjadi “tak dikenal”, sebanyak 60 kru film asal Indonesia juga memilih langkah yang sama.
Nama-nama para pekerja film Indonesia ini tak akan muncul dalam credit title karena memang sengaja dihapus karena khawatir menjadi sasaran kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia.
“Bagi saya menghadiri Oscar sudah tidak mungkin lagi. Terlalu banyak publisitas dan tak terlalu aman bagi saya untuk diketahui secara terbuka sebagai salah seorang sutradara film itu,” kata sang sutradara kepada harian The Independent.

“Saya bukan tipe orang yang suka menonjolkan pencapaian saya. Anonimitas cocok bagi saya,” tambah dia.
Film dokumenter yang disutradarai Joshua Oppenheimer itu banyak mendapat pujian karena penggambarannya akan sosok orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan massal pasca-kudeta gagal Gerakan 30 September 1965.

Film ini menampilkan sosok para pelaku pembantaian yang sudah menua. Dalam film ini mereka menceritakan kisah seram yang tak pernah dimunculkan dalam sejarah Indonesia.
Pengambilan gambar film ini dilakukan di 120 kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 11.000 orang sudah mengunduh film ini dari internet setelah pengunduhan tak dikenakan biaya sejak November lalu.

Sabtu, 25 Januari 2014
Film “The Act of Killing” Bisa Perburuk Citra Indonesia
Jumat, 24 Januari 2014 | 19:20 WIB

ACT OF KILLINGPoster film the Act of Killing yang bercerita tentang pembunuhan massal di Indonesia tahun 1960-an.
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, Jumat (24/1/2014), mengeluarkan tanggapan terkait film dokumenter “The Act of Killing” yang masuk nominasi Oscars dalam katagori film dokumenter terbaik.
Film yang mengupas pembantaian besar-besaran di Indonesia pada 1960-an itu ternyata dianggap memberikan citra buruk untuk Indonesia di mata komunitas internasional.
“Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara yang kejam dan tak berhukum. Film itu menggambarkan pada 1960-an Indonesia sangat terbelakang. Itu tidak sesuai kenyataan,” kata juru bicara kepresidenan Indonesia, Teuku Faizasyah.
“Harus diingat bahwa Indonesia sudah melalui sebuah reformasi. Banyak hal berubah. Persepsi satu orang seharusnya tidak terpengaruh hanya oleh satu film,” tambah Faizasyah.
Faisazyah mengatakan banyak negara di dunia memiliki masa-masa kelam dalam sejarahnya, sehingga jangan terlalu mudah menghakimi sebuah negara.
“Kita ingat sejarah perbudakan di Amerika Serikat, diskriminasi suku Aborigin di Australia, pengeboman Vietnam oleh AS. Ada elemen kekerasan terhadap kemanusiaan dalam semua peristiwa itu,” lanjut Faizasyah.
“Harus diingat kejadian di Indonesia itu terkait konteks perang dingin dan perang melawan komunisme,” Faizasyah menegaskan.
Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pembunuhan massal pada 1960-an itu sebagai sebuah pelanggaran HAM serius dan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meski demikian, tak satu kelompokpun yang dimintai pertanggungjawabannya atas kebrutalan yang meluas mengincar sebagian besar pengikut komunis menyusul upaya kudeta yang gagal pada 1965.
Film “The Act of Killing” yang disutradai Joshua Oppenheimer itu berhasil membujuk beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu untuk menceritakan kembali kejahatan yang mengerikan tersebut.
Tak hanya Indonesia yang “meradang”, masuknya “The Act of Killing” dalam nominasi Oscars juga memicu kemarahan di China. Sebab, dalam film itu, komunitas warga keturunan China ikut menjadi korban pembantaian pada 1960-an itu.
Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination
http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-reacts-to-act-of-killing-academy-nomination/
By Josua Gantan on 8:12 pm January 23, 2014.
Category Editor’s Choice, Featured, News
Tags: ‘The Act of Killing’, Indonesia 1965 massacre

It could have been a historical moment for Indonesia.

On Jan. 16 the first film focused exclusively on Indonesian history was nominated in the best documentary category in the 86th Academy Awards. The nomination was the latest in a long list of accolades for Joshua Oppenheimer’s ”The Act of Killing,” a documentary exposing the atrocities of the 1965 communist party purge that birthed the New Order and left as many as a million people dead in a bloody wave of violence.
The chilling documentary has been screened at some 120 international film festivals, netting 32 awards and earning praise from critics worldwide. But in Indonesia the film has received a cold reception from government officials, who see the documentary as an embarrassment; a dangerous film that fails to portray an accurate picture of the modern nation.
“[Indonesia] is portrayed as a cruel and lawless nation,” said Teuku Faizasyah, the presidential spokesman for foreign affairs. “The film portrayed Indonesia as backwards, as in the 1960s. That is not appropriate, not fitting. It must be remembered [that] Indonesia has gone through a reformation. Many things have changed.
“One’s perception should not be so heavily influenced by just that one film.”
The film focuses on Anwar Congo, a self-described preman (thug) from Medan, North Sumatra. The ageing Anwar guides viewers through his brutal past, coming clean about his active role in one of the nation’s darkest hours. A film buff and murderer, Anwar recreates the killings in graphic detail by approaching the subject through the lens of his favorite film genres.
It’s a dark and disturbing film, one that juxtaposes the natural beauty of North Sumatra with the unsettling confessions of a trio of admitted killers. But those confessions, and the allegations of widespread support of the Pemuda Pancasila (Pancasila Youth) from some of nation’s most powerful men, have riled some in Indonesia.
“We will settle the issues of our bleak past, but it certainly cannot be done in an abrupt way,” Teuku said. “It takes [time]. Can the public accept that?”
Most nations had blood on their hands at some point in time, Teuku said. How can outsiders judge Indonesia when they have similar dark periods in their past, he asked.
“Many countries have similar bleak [moments] in their history,” he said. “Do not label a country so easily. We have to remember the history of slavery in the United States, the aboriginals in Australia, the bombings of Vietnam by America. There are elements of violations against humanity in many other nations.
“One must remember that the problem occurred in the context of the Cold War, a war against communism.”
He also questioned the film maker’s decision to focus on a select cast of characters instead of the larger picture.
“The sources are limited to the few who committed acts of atrocity,” Teuku said. “Is that really sufficient to interpret a significant historical event?”
The nation will address its past in its own time, he said.
“The message that the film is trying to drive at must be treated with caution,” Teuku said. “From the perspective of Indonesia as a nation we are in the process of handling and anticipating the problems of the past in our own way. It isn’t finished but we are in a period of reconciliation. There is no need to be pushed by parties outside Indonesia.”
The nation has tried to come to terms in the events of 1965 in the past. The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) conducted a four-year investigation into the violence, releasing a comprehensive report last year that called the purge “a serious human rights violation.” The report, which is based on interviews with 349 witnesses, uncovered evidence of state-supported murder, extermination, slavery, eviction or forced eviction, deprivation of freedom, torture, rape and abuse.
“Komnas HAM undertook the investigations,” Imdadun Rahmat, a commissioner with Komnas HAM, said. “Gross human rights violations did occur in 1965. Our recommendations have been passed to the Supreme Court. Yet, up to this point, the Komnas HAM and the Supreme Court have different opinions.”
The commission urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take up the issue. Instead the Attorney General’s Office rejected an appeal to conduct an official investigation into the purge, arguing that Komnas HAM lacked sufficient evidence of a crime.
“The evidence Komnas has gathered was insufficient to justify an official legal investigation,” Attorney General Basrief Arief said at the time.
The investigation stagnated once it was handed to the courts, Imdadun said.
“According to the Supreme Court the available data is insufficient,” he said. “For example, it wants Komnas HAM to be able to find each specific name of those who committed a violation against human rights. In the context of trying to settle the matter, Komnas HAM is coordinating with the Supreme Court. We formed an independent team to resolve the archives which stagnated in the supreme court.”[]
Human rights groups accused the AGO of cowing to pressure from powerful political groups, calling the refusal a clear example of “the reluctance of the country’s elites to confront its past mistakes and bring those responsible to justice.”
“The tragedy has continued to haunt the nation for 47 years, and will continue to do so unless we come to terms with it,” said Hendardi, a human rights activist, on the AGO’s decision.
The Golkar Party, Nahdlatul Ulama (NU) and the Indonesian Military (TNI, who have all been implicated in the killings, would likely come out against any effort to prosecute the guilty parties. For some it is a period in history best left forgotten; a moment resigned to the pages of often inaccurate history books rather than the nation’s courts.
In 2004 the Ministry of Education stripped the words PKI from mentions of the September 30th movement. By 2006 mention of the political party was back in.
Decades of misinformation and New Order-era propaganda have obscured the truth in Indonesia. The anti-PKI film “Pengkhianatan G30S/PKI” (“The Betrayal of the September 30 Movement By The PKI”) was played repeatedly in schools and on state-run television. The movie depicted the PKI as a group of bloodthirsty killers, men who tortured army soldiers — cutting off their genitals and gouging out their eyes — in a piece of Suharto-era propaganda.
The lengthy film was compulsory viewing for school children, who were made to write a report about the evils of the communists once a year. But it was just one example of New Order-era lies about the PKI that continue to confuse the populous, historian Asvi Marwan Adam, of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said.
“It was reported in Berita Yudha (Yudha News), the army’s news outlet, that the PKI committed atrocities such as gouging the eyes and cutting off the genitals of the generals it kidnapped on 30 September 1965,” Asvi said. ”Such things were not proven. It did not happen. It was made to smear the PKI.
“Since the reformation, there have been efforts to revise the history of 1965. The military took exception to this since they were involved in the history.”
Former president Abdurrahman Wahid attempted to repeal a law banning the spread of the communist party in a move widely seen as a step toward reconciliation by human rights groups. But Gus Dur’s words fell on deaf ears. The proposal failed and in 2003, when his term as president drew to a close, the House of Representatives decided not to revoke the law.
Teuku called Gus Dur’s failed proposal an example of the nation’s willingness to address the past — in its own time.
“Look at what Gus Dur has done,” he said. “There is no need to be pushed.”
Komnas HAM said that the public’s perception of the PKI had changed in recent years.
“Now there has been significant improvement, especially with respect to the stigma that the public once had,” Imdadun said. ”In the New Order the stigma was continually reproduced. It created a negative perception. But now, the stigma has gradually eroded.
“The public gave respect to them. The openness of information and freedom of speech produced a number of books which provide an alternative version of history.
“In general, there has been an improvement, but it takes time.”
The commission wants the central government to address all of the nation’s human rights abuses.
“Komnas HAM pushes for a non-judicial push which is restorative in nature,” Imdadun said. “We prioritize reconciliation. This is not only limited to the 1965 incident but also all other incidents in the past. We want the government to issue a statement acknowledging that there really were serious violations of human rights.
“We should be able to forgive and appreciate one another.”
Despite similar goals, Komnas HAM accused “The Act of Killing,” of reopening old wounds.
“The film doesn’t need to be responded to too seriously,” he said. “Otherwise Komnas HAM’s efforts for reconciliation can be crashed by overwhelming resistance from the public. Telling the truth can be done kindly without provoking hatred.
“The methodology [of the movie] is vulgar. It reopened old wounds for victims. Psychologically speaking, watching that movie is not healthy. This is a very sensitive matter. We should be accepting and forgiving of one another.”
Imdadun said the nation doesn’t need the condemnation of international observers.
“We should be free from international allegations that claim that human rights violations in Indonesia happened without any follow-up whatsoever,” he said.
But without a renewed commitment from the AGO and the Supreme Court the matter might never be resolved. Those involved in the killings are approaching old age, meaning that further delay by the courts may mean that those implicated in the purge may die before they can be prosecuted.
There is also a danger of the 1965 PKI massacre succombing to the same fate as numerous other unresolved human rights offenses in Indonesia, from the Petrus killings to the 1998 anti-Chinese riots.
Regardless, Imdadun said, the investigation is ongoing.
“The process is still ongoing in the Supreme Court,” he said.
But some doubt the government’s commitment to investigating the claims.
“There isn’t momentum to have this as a big project,” said Asep Kambali, historian and founder of the Indonesian Historians Community. “So long as the government does not push this to be pursued further, there will be no serious effort.”
Without open access to government files, historians and investigators are unlikely to uncover the truth, Asep said.
“The facts are so limited,” he said. ”Historians and those in the academia have no access. They are not special agents. They have no access to the palace. No access to many places nor the people in that era [and] many eyewitnesses have passed away.”
And even with full access to government records and sources, the entire event is so clouded in propaganda and Suharto-era doctrine that uncovering a truly objective version of the truth is unlikely, he said.
“The heads of the people are full with anti-PKI doctrine,” Asep said. ”It was one way to legitimize mass murder. Only Suharto knows exactly what happened.”
The repercussions of a thorough investigation could be grave, he said.
“There will be terrible consequences if anyone tries to uncover the truth,” Asep said. “This can be likened to a revolution. We already have a paradigm [in place], yet we want to destroy it and reconstruct a new paradigm.
“What will happen is a clash of ideologies. Not everyone will agree. Different perspectives and ideologies will give rise to conflict.”
But what actually happened in 1965 needs to be known, regardless of the consequences, he said.
“History is honest, but it might be painful,” Asep said. “Negative or not, the truth must come out.”

“The Act of Killing,” is available for free download in Indonesia.

Lanjutan Konflik Lahan Yang Tak Berkesudahan

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat Pengiriman Tulisan: redaksi@radarsampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Lanjutan Konflik Lahan Yang Tak Berkesudahan
Oleh Kusni Sulang

Konflik lahan yang tak kunjung usai, malah “semakin marak” di Kabupaten Kotawaringin (Kotim), diakui oleh Kemison Tarung, anggota DPRD Kotim (Radar Sampit, 14 Maret 2014) yang juga pernah bertugas mendatai masalah ini dalam upaya penyelesaian, sebelum terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Sengketa Lahan di Kotim yang nampak hingga sekarang juga tidak berdaya. Bagaimana kelanjutan pekerjaan Tim yang dipimpin oleh Kemison Tarung, beritanya sampai sekarang serupa batu jatuh ke lubuk sama seperti nasib Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/483/Huk-Ek.SDA/2013 Tentang Penetapan Tim Identifikasi Dan Verifikasi Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Perkebunan Besar Swasta Dengan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur..
Dalam rapat koordinasi terkait rencana penanganan gangguan keamanan dalam negeri, belum lama ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Privinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siun Jarias, SH, MH meminta perhatian serius terhadap adanya aksi massa terkait sengketa lahan. “Kita harus memberikan perhatian khusus pada aksi massa terkait sengketa lahan. Karena dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh pada keamanan dan ketertiban,“ ujar Siun (Tabengan, Palangka Raya, 15 Maret 2014). Siun juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa yang terus berlarut-larut, merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan politiknya. Apabila pemerintah tidak sigap, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Siun melanjutkan keterangannya bahwa gangguan kamtibmas yang muncul berkaitan dengan berbagai masalah di tengah masyarakat, termasuk dikarenakan kebijakan yang diambil tidak memuaskan masyarakat.”
Dari keterangan Siun di atas, nampak bahwa Siun Jarias mengakui, salah satu musabab dari terjadinya sengketa lahan adalah “kebijakan yang diambil tidak memuaskan masyarakat”. Kecuali itu, musababnya terletak pada SIKAP penyelenggara Negara yang hanya tegas pada rakyar kecil (istilah populernya “dikriminalisasikan”), tetapi tidak pernah tegas (kecuali di kata-kata sedikit mengancam). Warga masyarakat yang terlibat dalam sengketa lahan hanya disalah-salahkan, menjadi langganan penjara atau rumah tahanan serta selalu dikalahkan. Sehingga masyarakat tidak lagi tahu ke mana mesti mengadu, sedangkan alamat Tuhan mereka tak tahu apabila meminjam ungkapan frustasi masyarakat pedesaan di Kotim. Salah satu bentuk menyalah-nyalahkan masyarakat ini adalah pernyataan Siun Jarias yang meminta penyelenggara Negara untuk “…harus memberikan perhatian khusus pada aksi massa terkait sengketa lahan. Karena dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh pada keamanan dan ketertiban”. Padahal jika menggunakan alur pikiran Siun terdahulu tentang musabab sengketa antara lain adalah “kebijakan yang diambil tidak memuaskan masyarakat”, maka “aksi massa” hanyalah akibat, bukan sebab. Hanya melihat pada akibat tidak menyentuh sebab muasal. sengketa tidak akan pernah tertangani tuntas. “Kebijakan yang diambil tidak memuaskan masyarakat” tentunya adalah kebijakan politik, khususnya kebijakan politik ekonomi atau politik investasi. Pertanyaannya di sini: Apakah investor yang mengatur penyelenggara negara ataukah penyelenggara Negara yang mengatur investor? Apabila penyelenggara negara terjaring oleh korupsi dan kolusi dengan investor maka hasilnya tidak lain dari investor yang mengendalikan penyelenggara negara, bukan penyelenggara Negara yang mengendalikan investor.
Apabila politik ekonomi atau investasi serta sikap penyelenggara Negara demikian terus berlanjut, frustrasi masyarakat akan berlanut pula bahkan menjadi-jadi, memuncak pada kekerasan anarkhis. Puncak lain jika masyarakat telah terorganisasi dan menemukan cara berjuang lain, mereka akan berhadapan dengan aparat keamanan yang kian masif diturunkan. Ujung dari pertikaian fisik ini kemudian menumbuhkan radikalisme antara lain separatisme. Karena itu seperti dikatakan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, “tumbuhnya radikalisme mejmbahayakan Indonesia. Apalagi jika sampai mereka berhasil membentuk sebuah negara.“ Tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan separatisme hanyalah akibat dari “kebijakan yang diambil tidak memuaskan masyarakat” dan penyelenggara Negara membuat negara meninggalkan warganegaranya, para birokrat melakukan disersi.
Radikalisme dan separatisme memang hanyalah salah satu jalan keluar yang mudah (sama mudahnya dengan menindas rakyat secara fisik menggunakan aparat keamanan) dari frustrasi dan kebuntuan. Jalan lain, walau pun sulit dan memerlukan ketekunan, seperti diperlihatkan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dengan Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih-nya adalah memberdayakan diri secara mandiri untuk menjadi subyek. Jalan ini bukanlah jalan menadah tangan, menangis, merengek minta belas kasihan para birokrat yang hampir percuma, tapi jalan bertarung secara pandai di tiap tapak. Dengan berdaya, masyarakat tidak lagi menjadi obyek tapi subyek yang mengendalikan jentera kehidupan mereka sendiri. Dengan berdaya, mereka bisa menjadi aktor penting dalam kehidupan bernegeri. berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menegakkan Republik dan Indonesia yang sesungguhnya — bukan Republik dan Indonesia seperti sekarang. Jalan ini, saya namakan membangun Republik dan Indonesia dari bawah, jalan dari desa, jalan dari kampung-kampung – ketika jalan dari atas nampak sedikit memberikan harapan – di mana pendidikan dan pengentasan kemiskinan menjadi utama. Kuatnya masyarakat akan mempunyai daya tawar (bargaining power) desisif dengan penyelenggara negara yang korumpu. [].

Mahfud MD : Radikalisme Membahayakan Indonesia
Praktik ketidakadilan yang terjadi di Indonesia menyebabkan tumbuh dan suburnya paham radikalisme. Salah satu tanda ketidakadilan itu adalah maraknya korupsi yang terjadi di semua lapisan masyarakat.
Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, tumbuhnya radikalisme membahayakan Indonesia. Apalagi jika sampai mereka berhasil membentuk sebuah negara. Hal ini, disampaikan Mahfud saat halaqah kebangsaan di Pondok Pesantren Darul Maarif, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/3)
Menurut Mahfud, salah satu alasan mereka mengembangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu, adalah adanya rasa ketidakadilan. Karena itu, Mahfud berpandangan korupsi di Indonesia harus dibabat habis. Untuk menimbulkan efek jera, Mahfud setuju orang yang merampok uang negara dihukum mati.
Mahfud mengatakan, hukuman mati bagi para koruptor tidak perlu pakai syarat. Undang-undang sekarang menyebutkan koruptor maksimal dihukum mati, tapi dengan syarat.
Mahfud menjelaskan, syarat yang disebutkan dalam undang-undang adalah jika negara dalam kondisi krisis. “Krisis itu bisa ditafsirkan macam-macam. Makanya tak perlu ada syarat. Jadi koruptor maksimal dihukum mati,” terangnya.
Namun, untuk merubah undang undang koruptor dihukum mati membutuhkan pemimpin yang jujur dan berani. “Jadi tergantung siapa nanti yang terpilih menjadi presiden. Kalau yang terpilih didukung oleh koruptor ya pasti sulit,” katanya.
Halaqah nasional kebangsaan dihadiri ratusan ulama dan cendekiawan pondok pesantren. Selain membahas masalah kebangsaan, halaqah ini juga membahas masalah keumatan dan keagamaan.(http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/16/194752/Mahfud-MD-Radikalisme – Membahayakan-Indonesia)

Pembangunan Berbasis Budaya Masyarakat Adat (2)
Pelajaran dari CU àla Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih
Oleh John Bamba *

Akan tetapi, pertanyaannya adalah: Mengapa CU dan berasal dari Jerman? Sebuah jawaban yang cepat dan sederhana untuk ini adalah bahwa CU menawarkan “kebebasan” dan “kesempatan” kepada masyarakat Dayak. CU (yang bukan kapitalistik dan menjurus ke rentenir! –Red.) memberi mereka kebebasan untuk menerapkan pengetahuan budaya mereka, menjelajahi kesempatan baru dan kesempatan untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri dan bersama-sama. Di Credit Union, masyarakat Dayak menemukan sebuah cara untuk menerapkan model pembangunan secara mandiri yang didasarkan pada budaya dan identitas mereka sendiri.
CU menjadi alat yang cukup efektif untuk keluar dari lingkaran pemiskinan, keputusasaan, ketidakberdayaan, dan ketergantungan pada pihak luar yang berakibat pada penindasan dan peminggiran berabad-abad lamanya.Dan perubahan-perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara mengubah diri sendiri dengan bantuan orang lain. Melalui usaha ini, kehidupan dengan kualitas hidup yang baik bisa didapatkan dan ketika itu terjadi, merupakan sebuah proses pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh komunitas.
CU memiliki prinsip untuk menolong diri sendiri dulu (prinsip menolong diri sendiri) agar bisa dan dengan demikian menolong orang lain (prinsip solidaritas). Tidak masalah berapa kecil potensi yang dimiliki seseorang, tapi ketika dikumpulkan bersama-sama akan menjadi sebuah daya yang kuat untuk membuat perubahan. Ketika proses ini dimulai, tumbuh dan dikontrol dan didukung oleh pendidikan (prinsip pendidikan), perubahan pasti akan terjadi. Dalam proses pendidikan melalui berbagai pelatihan dan diskusi, anggota mengubah pola pikir mereka (bahwa mereka terlalu miskin dan bodoh untuk mengambil tindakan) dan mentalitas (ketergantungan) sehingga mereka bisa mulai mengambil tindakan nyata bersama-sama.

CU, Kemiskinan dan Hak MA
Dua dekade keberadaan gerakan CU di Kalimantan telah secara signifikan mengubah cara pandang masyarakat Dayak terhadap diri mereka sendiri. Ini memberikan keyakinan baru bahwa pembangunan secara mandiri adalah mungkin. Melalui CU mereka telah mengalami sebuah proses pembangunan baru yang dapat memberdayakan dan membebaskan mereka dari kondisi keputusasaan tanpa merusak identitas dan budaya mereka sebagai masyarakat adat. CU telah membawa manfaat keuangan dan non-keuangan tersebut.
CU telah memberikan kepada masyarakat adat kesempatan untuk menjamin masa depan mereka melalui investasi di CU dengan bunga hingga 15 persen per tahun. Sebagai anggota CU, sekarang mereka punya akses langsung ke sumber keuangan. Dengan semangat kebersamaan dan bekerja dalam kelompok, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengelola dan menyediakan fasilitas umum yang lebih baik seperti jalan, listrik, dan air bersih. CU juga membuat mereka bisa mengelola dana komunitas untuk digunakan bagi aktivitas-aktivitas budaya dan keagamaan.
Dengan adanya akses keuangan melalui CU, (sekali lagi CU yang bukan kapitalistik dan menjurus ke rentenir! –Red.) masyarakat adat telah menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi kebutuhan cepat dan darurat. CU telah sangat menolong mengurangi penjualan tanah dan pengambilan sumber daya alam, seperti kayu, untuk mendapatkan uang tunai. Karena CU mengedepankan pendidikan yang berkelanjutan bagi anggota-anggotanya untuk memiliki manajemen keuangan yang baik, masyarakat tersebut dilindungi dari tindakan spekulasi dan konsumerisme seperti misalnya perjudian dan alkoholisme. (Bersambung…)

* Direktur Institut Dayakologi. Anggota Tim Ahli PBB untuk Program Pembangunan Berbasis Budaya & Identitas Masyarakat Adat. Artikel ini disarikan dari kertas kerja yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional “Tim Ahli Masyarakat Adat PBB” di Markas Besar PBB, New York, 12-14 Januari 2010 lalu. Terbit pertama di Majalah Kalimantan Review, N0.177/Th.XIX/Mei 2010. Institut Dayakologi Pontianak adalah salah satu jaringan kerja SP Radar Sampit.

 

SURAT TERBUKA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERLINDUNGAN HUTAN ALAM YANG TERSISA DAN EKOSISTEM LAHAN GAMBUT, SERTA PENGHORMATAN TERHADAP HAK TENURIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT
Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,
Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan sebuah langkah maju.
Kami menyadari bahwa perubahan iklim lebih disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kemudian turut berkontribusi dalam menghancurkan lingkungan. Kebijakan tersebut di atas bisa menjadi langkah awal yang baik dalam menjamin perlindungan hutan alam yang tersisa dan ekosistem lahan gambut. Hal ini sangat mendesak karena deforestasi, konversi lahan gambut dan kebakaran hutan masih merupakan sumber emisi GRK terbesar Indonesia yang menyisakan kerusakan dan bencana lingkungan.
Selain merupakan wilayah kaya karbon, ekosistem gambut juga merupakan wilayah hidup masyarakat adat/lokal dan juga rumah bagi keanekaragaman hayati khususnya bagi spesies endemik (iconic species) Indonesia seperti harimau sumatera bekantan, orang utan, gajah sumatera, dan sebagainya.
Saat ini yang mengusik perhatian sekaligus menjadi kekhawatiran kami adalah mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut). Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dirasa tidak cukup kuat untuk melindungi ekosistem gambut bahkan terkesan lemah jika dibandingkan dengan INPRES No. 6 tahun 2013. Saat ini hampir 75% ekosistem gambut telah diberikan ijin untuk dieksploitasi, dan yang tersisa hanya sebesar 25% terlindungi itupun karena berlokasi di wilayah konservasi, lindung dan moratorum (PIPIB 5).
Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut semestinya menjadi sebuah upaya perlindungan total ekosistem gambut Karena sifatnya yang tak tergantikan (irreversible). Namun sangat disayangkan, dalam proses penyusunan kebijakan tersebut tidak ada proses konsultasi publik yang memadai khususnya dengan masyarakat yang tinggal di wilayah gambut. Kajian ilmiah yang melandasi ukuran kedalaman gambut yang boleh dimanfaatkan juga tidak diungkap dan dikomunikasikan secara luas. Menurut hemat kami, rancangan kebijakan tersebut seharusnya juga berisi rencana strategis pengelolaan gambut nasional, yang di dalamnya turut mengkaji aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum dari pengelolaan gambut.
Bapak Presiden yang kami hormati, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berjuang bersama Bapak dalam membantu penyelamatan hutan dan ekosistem lahan gambut di Indonesia, kami berharap agar Bapak terlebih dahulu memastikan beberapa hal dibawah ini, sebelum menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tersebut.
A. Dilakukannya kaji ulang dan audit lingkungan untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah gambut
B. Melakukan inventarisasi lingkungan hidup sesuai dengan mandat Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan setidaknya memastikan bahwa kebijakan tersebut nantinya mengharuskan dilakukannya inventarisasi.
C. Melakukan konsultasi dan pertimbangan akademis yang mendalam terkait dengan rencana penerbitan kebijakan ini.
D. Dilakukannya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar.
E. Dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang
F. Mengidentifikasi wilayah kelola masyarakat hukum adat dengan mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, diakhir masa kepemimpinan Bapak, kami menaruh harapan besar agar lahir satu kebijakan perlindungan hutan dan ekosistem lahan gambut yang kuat dan tegas, sebagai warisan berharga bagi rakyat, hutan Indonesia dan penyelamatan iklim global.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, sebagai bagian dari kepedulian kami untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau, sejahtera dan damai. Atas perhatian yang Bapak berikan kami ucapkan terimakasih.
Jakarta, 10 February 2014
Hormat kami Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), HuMa. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Forest Watch Indonesia (FWI), Bank Information Center .(BIC). Debt Watch Indonesia, Forum Myasarakat Sipil Untuk Keadilan Iklim . Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK). Greenpeace, dst…

 

IMG_5740Pembantu Harian Radiar sampit di depan RV Ruai. Gedung TV Ruai, Pontianak, bagian dari usaha Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK). Siaran TV ini menggunakan empat bahasa: Indonesia, Dayak, Hakka dan Melayu sesuai dengan komposisi masyarakat Kalimantan Barat. Di samping TV, GPPK juga memiliki penerbitan bulanan Majalah Kalimantan Review, beberapa radio FM, sekolah-sekolah. Semua ini dibangun tanpa uluran tangan pemerintah. Dayak Kalteng, apakah yang mereka lakukan dan miliki untuk memberdayakan diri mereka secara mandiri secara kolektif, tanpa uluran tangan pemerintah? Korupsi, Kolusi, Nepotisme, membangun dinasti bukanlah jalan pemberdayaan Dayak. Menemukan jalan tepat pemberdayaan diri merupakan pertanyaan yang patut dijawab oleh Dayak Kalteng. Dayak Kalteng patut memeriksa diri dengan keras. Keras pada diri sendiri jika ingin maju, bukan “jago kandang”. (Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2013)

KAPITALISME MERONGRONG MASYARAKAT ADAT DI HUTAN HALMAHERA

Kapitalisme Merongrong Masyarakat Adat di Hutan Halmahera
Malut Pos, 20 Jan 2014
By : Redaksi

Catatan Lapangan ke Walaino, Suku Tobelo Dalam)
OLEH: UBAIDI ABDUL HALIM
Kepala Biro OKK AMAN Malut

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik, ada pada pengelolaan sumberdaya alam. Eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan aspek penting seperti hak masyarakat dan lingkungan, menjadi penyebab utama persoalan. Semangat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujudkan secara nyata. Hak – hak masyarakat adat di rampas begitu saja, kerusakan lingkungan dimana – mana, krisis identitas membuat masyarakat menjadi manusia yang individualistik, kemiskinan melanda karena sektor produktif lainnya tidak bisa lagi di kelola masyarakat. Bahkan kriminalisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan yang kita harapkan bisa memberikan harapan hidup bagi masyarakat adat, justru terbalik menjadi malapetaka. Itulah gambaran Maluku Utara dalam satu kesempatan diskusi sebelum saya melanjutkan perjalanan ke pemukiman masyarakat adat yang saat ini diperadapkan dengan arus kapitalisme global.
Malam itu 12 Desember 2013, sekitar pukul 22.00 Wit, saya menempuh perjalanan dengan kapal laut KM. Nur Abadi. Perjalanan dengan rute Tobelo – Patlean ditempuh sekitar 6 jam. Sedikit bergelombang menyambut kami yang berlayar di laut Halmahera, ditemani juga musik dangdut “Kereta Malam”. Suasana di dalam kapal sangat ramai dengan penumpang. Kapal dengan tujuan beberapa kampung di Halmahera Timur itu mengangkut penumpang dengan berbagai tujuan. Saya memilih istirahat lebih cepat, agar bisa menyiapkan energi sebelum masuk ke perkampungan suku Tobelo Dalam di Walaino. Menjelang pagi kami tiba di Desa Patlean, pelabuhan dimana saya harus turun dan berpisah dengan penumpang yang akan melanjutkan perjalanan berikut.
Perkampungan itu adalah Walaino, dusun kecil dari Desa Pumlanga. Jarak dari Patlean ke dusun ini sekitar 20 kilometer lebih. Alat transportasi yang tersedia hanya motor laut dan jasa angkutan motor dan ojek. Sekali perjalanan biaya sekitar Rp. 200.000. Jalannya belum beraspal, dengan kerikil tajam yang membahayakan setiap pengendara motor. Warga di sini sudah sangat akrab dengan kondisi jalan tersebut. Dalam pandangan saya belum terlihat niat baik pemerintah memperbaiki jalan tersebut. Mereka hanya berkepentingan menggaruk sumber daya alam di sekitar wilayah ini, baik tambang dan kayu.
Dusun Walaino tempat tinggal Suku Tobelo Dalam berada di tengah hutan Halmahera. Dusun ini adalah salah satu dari 19 titik penyebaran Suku Tobelo Dalam (O hongana manyawa) di Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan (Data Survey Burung Indonesia). Dalam berbagai catatan dan tulisan, suku ini sedang berhadapan dengan ganasnya kebijakan pembangunan pada sektor tambang, Taman Nasional, HPH dan transmigrasi yang mengancam identitas mereka. Di beberapa tempat yang berada di Wasile, suku ini terusir dari tanah adatnya. Tanah dan hutan mereka di konversikan oleh pemerintah untuk kegiatan – kegiatan di atas.
Mereka yang hidup menetap di dusun Walaino sebanyak 66 kepala keluarga (KK) dan sekitar 300-an jiwa. Dalam sejarah asal – usul dan turunan, awalnya mereka terdiri dari 7 bersaudara sekandung yakni Hidotu Kaibi, Mukurino Kaibi, Mely Kaibi, Buayang Kaibi, Dunia Kaibi, Puko Henggo Kaibi dan Duguyang Kaibi yang kemudian melahirkan anak – cucu sampai berjumlah seperti saat ini. Kelompok ini dipimpin seorang kepala suku yang bernama Duguyang Kaibi. Hampir sebagian besar dari mereka belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Komunikasi sehari – hari dengan bahasa Tobelo.
Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Alam menjamin keberlanjutan hidup mereka dari turun – temurun sampai saat ini. Sejak adanya program transmigrasi Patlean di atas wilayah adat, terjadi penyempitan lahan perkebunan. Mereka tidak bebas membuka lahan kebun. Hewan – hewan yang diburu seperti rusa dan babi juga sudah sulit didapat. Selain itu juga banyak orang yang masuk ke hutan adat mereka melakukan pembalakan liar yang dikomersilkan.
Duguyang melanjutkan cerita bahwa pemerintah melalui Kemensos (2013) melaksanakan program resetlemen dengan membangun rumah beratap seng, berdinding kayu. Sayangnya sejak awal dibangun sudah diprotes warga adat, karena tidak sesuai konsep rumah mereka yang harusnya rumah panggung sehingga di kolong rumah bisa dijadikan kandang hewan piaraan, seperti anjing dan sirkulasi udara juga bisa berjalan lancar. Tentu yang dibikin pemerintah ini sangat beda. Kalau di tempati siang atau malam begitu panas, karena itu bagi mereka yang sudah menempati rumah ini, pada malam hari memilih tidur di kebun. Sebagian dari mereka memilih tidak menempati rumah tersebut dan memilih tinggal di rumah yang mereka bangun sendiri.
Pada satu kesempatan pertemuan warga adat Walaino dengan pemerintah pada 16 Desember lalu, saya saksikan sendiri penolakan warga atas rencana pemerintah membangun bendungan transmigrasi. Warga menolak karena bendungan itu akan menggusur kebun kelapa, pala dan tanaman lain bahkan menyebabkan krisis air dikemudian hari.
Dalam pertemuan itu, petugas pemerintah dikawal beberapa anggota polisi. Rupanya ada intimidasi dilakukan pemerintah dalam bernegosiasi. Selesai pertemuan petugas kemudian memberikan setiap orang uang dengan nilai Rp50.000. Entah apa maksud dari pemberian uang tersebut. Pembangunan apa pun bentuknya, jika masuk dalam wilayah komunitas masyarakat adat, harus berdasarkan dengan mekanisme FPIC. Mekanisme ini melarang salah satu pihak melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, termasuk juga kehadiran polisi dalam pertemuan dengan warga Tobelo Dalam di Walaino. Dan keputusan apapun yang diputuskan oleh masyarakat adat Walaino, harus dihormati oleh pemerintah, bukan dengan cara menyogok dan di intimidasi.

Uang dan Produk Modernisasi di Walaino

Sejak kapan komunitas Tobelo Dalam di Walaino ini mengenal uang sebagai alat transaksi belum diketahui pasti. Namun fakta kekinian menunjukan ada perubahan paradigma dalam kehidupan mereka. Uang menjadi alat transaksi setiap saat, baik untuk kebutuhan sehari – hari maupun pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerjaan yang mereka lakukan harus dibayar tenaganya dengan uang. Mereka bahkan menawarkan jasa angkutan bagi setiap orang yang melintasi sungai Akelamo. Rp 10.000 harga untuk setiap orang. Pekerjaan ini dilakukan oleh kelompok perempuan. Masyarakat adat Tobelo Dalam di Walaino, harus berhadapan dengan gelombang modernisasi yang begitu kencang masuk dalam ranah kehidupan. Derasnya informasi dan teknologi, ikut membentuk perilaku mereka. Produk makanan siap saji, misalnya beras, mie instan , air mineral, buskuit dan obat – obatan (pil). Kendaraan bermotor, tv dan pakaian sudah menjadi alat yang dipergunakan setiap saat. O Doro, salah satu dari warga adat Walaino, walaupun tinggal di rumah yang sangat sederhana (bevak), tapi menjadi pedagang barang – barang tersebut. Sering juga yang bersangkutan membersihkan gigi dengan menelan pepsodent. Dalam satu acara nonton bareng film Wiro Sableng di rumah salah satu warga pada malam hari, raut wajah mereka begitu berbeda melihat adegan demi adegan yang ditampilkan aktor utama dalam cerita film tersebut. Besoknya anak – anak bermain dengan meniru gaya Wiro Sableng. Film itu memberikan pesan yang gampang sekali bisa merubah perilaku mereka.
Hemat penulis, ada pergeseran perilaku yang berhubungan dengan kebutuhan hidup mereka sehari – hari. Produk – produk modernisasi tadi berkontribusi besar membentuk semua itu. Bahayanya bisa menciptakan ketergantungan mereka terhadap produk tersebut. Salah satunya soal makanan dan obat – obatan. Dua hal ini sebenarnya tersedia di wilayah adat mereka. Mereka tidak perlu bergantung pada produk dari luar. Menurut keterangan dari mereka, produk seperti ini dikenal ketika perusahan masuk berinvestasi di wilayah mereka, termasuk masuknya trasmigran dan proses interaksi dengan penduduk di luar mereka.
Ketahanan diri dengan budaya yang mereka miliki harus bangun. Kapasitas pengetahuannya mereka harus diperkuat agar bisa membedakan mana yang membahayakan dari aspek kebudayaan mereka dan mana yang bisa diterima. Pandangan mereka tentang alam yang sebagai kearifan lokal (local wisdom) harus terus terpelihara karena itu kunci dari kemampuan mereka bisa bertahan hidup. (*)

Copyright 2013 All Right Reserved. Powered by Malut Post.

Kapitalisme Indonesia dan ABC Marxisme

Kapitalisme Indonesia dan ABC Marxisme

Oleh Harsutejo

Harsutejo Sutedjo <cakmo9998@yahoo.com>,in: wahana-news@yahoogroups.com, Tuesday, 27 December 2011, 18:58

Harian Kompas 17 November 2011:6 memuat tulisan aktivis anti-korupsi Teten Masduki “Suap Sektor Swasta”. Dikatakan bahwa Indonesia menjadi jagoan nomor tiga dalam soal suap terhadap para pejabat di antara 28 negara dalam penelitian Bribe Prayer Index (2011), nomor satu Rusia, nomor dua China (Tiongkok).

Dikatakan bahwa di Indonesia dengan suap pelaku bisnis yang kuat dapat mengendalikan kebijakan publik dan pemerintahan hingga menghalangi keputusan demokratis. Mereka berkontribusi mempertahankan birokrasi, partai politik dan pemerintahan yang korup. Perusahaan melakukan pembayaran kepada pejabat publik untuk mempengaruhi pilihan dan desain hukum, aturan kebijakan publik. Jadi realitasnya jauh lebih rumit daripada sekedar suap dalam bentuk transaksi kotor yang terputus. Yang terjadi ialah perampokan negara secara sistematis (alias perampokan terhadap seluruh rakyat Indonesia, yang paling miskin dan kelaparan sekalipun oleh rezim berkuasa bersama konglomerat hitam dan asing, hs).

Teten Masduki memberikan contoh perampokan sistimatis itu pemberian BLBI 1998 yang telah membenani APBN sampai hari ini. (BLBI telah merampok uang rakyat sebesar Rp600 triliun, yang kembali hanya Rp150 triliun, lainnya menjadi istana gunung uang para pejabat hitam, konglomerat hitam baik yang sedang/akan berkuasa maupun yang jadi buron kaya yang tetap ongkang-ongkang dan kekayaannya berkembang terus, hs).

Tamrin Amal Tomagola menulis di harian yang sama pada 20 Desember 2011 berjudul “Negara Centeng”. Ia membahas masalah dalam hubungannya dengan pembunuhan sejumlah kaum tani di Mesuji, Lampung oleh aparat negara di sepanjang tahun 2011 ini. Dikatakan bahwa sejak Nusantara dibagi-bagi oleh rezim Orba buat kaum kapitalis dunia, maka tiada hari tanpa konflik horisontal dan vertikal. Di perkotaan terjadi persekongkolan antara otoritas perkotaan dengan pengusaha pusat-pusat perbelanjaan untuk menggusur kaum miskin kota. Di pedesaan aparat negara bersenjata berpihak pada kepentingan modal berhadapan dengan kaum tani. Telah terjadi pengkhianatan negara terhadap Tanah, Air dan rakyat dengan cara mengubah UUD 1945 untuk melempangkan jalan kaum kapitalis. Seperangkat undang-undang sudah dibuat DPR untuk penguasaan tanah, hutan, tambang, perkebunan oleh kaum modal. Rakyat melawan. Kekerasan masih berlanjut dengan penembakan kaum tani yang berunjukrasa di Bima,

NTB oleh aparat negara di penghujung tahun ini. Telah terjadi ribuan masalah agraria yang telah (dan akan) meminggirkan dan menelan korban kaum tani.

Apa yang ditulis oleh Teten dan Tamrin Amal Tomagola tersebut bukan hal baru. Lebih dari 100 tahun yang lalu ABC Marxisme telah mengajarkan tentang bangunan atas berupa sistem hukum, undang-undang dan segala peraturan, sistem politik dan juga budaya merupakan bangunan atas. Semua itu pencerminan bangunan bawah berupa sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada pencarian keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi kaum buruh, kaum tani dan merugikan seluruh rakyat kecil, seluruh kaum marhaen menurut istilah Bung Karno. Hal itu dilengkapi dengan penjara dan aparat bersenjata sebagai bagian untuk melestarikan sistem. Sistem itu tak lain bernama Kapitalisme. Bangunan atas itu bertindak untuk melegitimasi, membuat pembenaran terhadap sistem ekonomi kapitalis yang ada, memberikan gambaran melalui segala macam cara sarana budaya dan ilmu-ilmu humaniora sebagai satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan yang baik, satu-satunya cara hidup manusia,satu-satunya yang berbudaya. Pendeknya sistem kapitalisme digambarkan dan diperlakukan sebagai satu-satunya sistem masyarakat yang sahih dan ilmiah.

Sebagian pelaku dan pendukung sistem ini di Indonesia tidak suka memakai nama kapitalisme, bahkan kadang menyatakan anti-kapitalisme tanpa menjelaskan artinya, pada saat yang sama menjalankan/mendukung sistem yang sama. Barangkali hal ini disebabkan karena di Indonesia istilah “kapitalisme” berkonotasi buruk dan jahat. Lalu orang memilih istilah “ekonomi Pancasila”, ekonomi pasar, ekonomi terbuka dst. Nama tidak mengubah hakekat sesuatu. Sedang alternatif sistem lainnya bisa jadi dicap sebagai anarkisme, paling tidak subversi, bahaya laten dst, bisa-bisa jadi urusan polisi dan tentara atau Densus atau BIN.

Eksperimen sistem sosialisme di Uni Soviet dan sejumlah negara lainnya telah mengalami kegagalan, mereka kembali ke sistem kapitalisme dengan amat menyakitkan. Mereka yang mendukung dan mengagumi sistem yang sedang diterapkan di RRT menyatakan sebagai pembangunan sistem sosialisme model Tiongkok. Tetapi sejumlah orang lain menyatakan sebagai restorasi kapitalisme sebagai ditunjukkan dengan benderang dalam serangkaian tulisan (dan polemik) yang dibuat Tatiana Lukman di sejumlah milis. Kenyataan ini menjadi amunisi propaganda kapitalisme sebagai satu-satunya sistem masyarakat yang baik dan benar, seolah tidak ada alternatif sistem lainnya. Sistem kapitalisme telah atau baru berjalan selama kira-kira 200 tahun. Sistem feodalisme dan perbudakan sebelumnya telah pernah berjalan ratusan atau ribuan tahun.

Apa sistem kapitalisme juga akan berjalan ratusan tahun ke depan. Perhitungan perspektif ke depan masyarakat manusia yang dapat diperhitungkan dalam hubungan ini barangkali untuk 50-100 tahun. Lalu apa selanjutnya? Segala sesuatu berkembang dan berubah sesuai dengan hukum dialektika, segala sesuatu dapat terjadi. Ajaran Marxisme mengandung determinisme sejarah, sesuatu yang ditolak oleh banyak sejarawan. Sayang Marxisme sebagai ilmu dan filosofi masih tetap dikerangkeng di Indonesia. Kaum muda tidak leluasa untuk mengkaji dan membahasnya. Sebagian besar pemangku kekuasaan, birokrat dan anggota parlemen ikut mengamini pelarangan Marxisme tanpa tahu-menahu ABC Marxisme.

Jakapermai, 26 Desember 2011

Indonesia and the Act of Forgetting

Indonesia and the Act of Forgetting

By ANDREAS HARSONO

The New York Times, FEB 28, 2014

JAKARTA, Indonesia — I grew up in the shadow of the Indonesian massacres exposed in Joshua Oppenheimer’s extraordinary documentary, “The Act of Killing,” which has been nominated for an Academy Award.
I was a couple of months old in October 1965, when the Indonesian government gave free rein to a mix of Indonesian soldiers and paramilitaries to kill anyone they considered to be a “communist.” Over the next few months into 1966, at least 500,000 people were killed (the total may be as high as one million). The victims included members of the Communist Party of Indonesia (P.K.I.), ethnic Chinese, as well as trade unionists, teachers, civil society activists and leftist artists.
My father, an ethnic Chinese, recognized early on the threat to our family, and we fled our East Java town of Jember to the relative safety of the port of Surabaya. There we took refuge while Jember was the scene of savage killings of our friends and neighbors.

Years later, my father’s trusted employee, Man Tuka, would walk with me around Jember and tell me stories about the many lives lost during the massacres. When I was eight or nine years old, he described to me a scene that has haunted me ever since.

Man Tuka told me about how the Jompo River that runs through Jember turned red with the blood of victims dumped into it by paramilitary murderers. He spoke of seeing a raft float by: On it was a baby crying with hunger as it tried to suckle its murdered mother.

In the 48 years since these dark months, the Indonesian government has justified the massacres as a
necessary defense against the P.K.I. Its narrative holds that the Communists attempted a coup, murdering six army generals on Sept. 30, 1965, as part of their attempt to make Indonesia into a Communist state. Every Sept. 30 since, a state-owned television station has aired a government-sanctioned film luridly depicting the P.K.I.’s “treachery” and the bravery of the Indonesian soldiers and paramilitaries who “exterminated” that peril.

My generation grew up on this propaganda; we had little or no knowledge of what really happened. Only through Man Tuka and some elderly ethnic Chinese residents of my hometown did I start to learn the truth about what occurred during those months of 1965-66.

“The Act of Killing” has now broken the official silence about the massacres. In response to the government’s unwillingness to approve the film for release in Indonesia, Mr. Oppenheimer made it available in Indonesia for free on YouTube. Despite limited Internet access outside of the cities, the film has been a distressing revelation for younger Indonesians. Indeed, it has provoked a public debate about the need for accountability for those crimes.

The past two years have seen tentative steps in that direction. In July 2012, Indonesia’s human rights commission produced a report documenting the mass killings of 1965-66. The panel interviewed hundreds of witnesses to massacres, torture and rape. President Susilo Bambang Yudhoyono responded by instructing the attorney general to assess the findings and report back.

But some government officials are unhappy about moves toward accountability. In October 2012, Djoko Suyanto, the political, legal and security affairs minister, publicly justified the killings, saying, “This country would not be what it is today” had they not occurred.

Mr. Oppenheimer’s film and the government’s reaction to it are powerful reminders of the culture of impunity and the lack of rule of law that continue to weigh on Indonesia. Impunity expresses itself in a systematic failure to hold accountable members of the security forces and Islamist militants who commit abuses against religious minorities across the country.

The Islamic People’s Forum, the Islamic Defenders Front and other Islamic groups are at the forefront of this intolerance. These groups have attacked the places of worship of Shiite and Ahmadiyah Muslims as well as some Christian churches. Although government officials and security forces have played a passive, or even active, role in such violence, Mr. Yudhoyono’s government has failed to confront those responsible or to obtain any redress for the victims.

The legacy of impunity for the crimes of 1965-66 also extends to a lack of accountability for abuses by security forces operating in Indonesia’s easternmost provinces, Papua and West Papua. Papua is the site of a low-level insurgency by the Free Papua Movement, a small and poorly organized armed group seeking independence. Over the last three years, Human Rights Watch has documented hundreds of cases where the police, soldiers and intelligence officers used unlawful force when dealing with Papuans exercising their right to peaceful assembly. The government’s tight control over the flow of information from Papua complicates efforts by foreign media to expose these abuses.
The government needs to provide accountability for the 1965-66 massacres as a crucial step toward justice for families who lost loved ones, and to work to dismantle the toxic culture of impunity that victimizes Indonesians to this day.

On Sunday, I will watch the Academy Awards ceremony to see if “The Act of Killing” wins an Oscar — and remember Man Tuka and the victims of Jember.

Andreas Harsono is an Indonesia researcher at Human Rights Watch.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers