INVESTOR DAN WARGA RAWAN KONFLIK

Investor dan Warga Rawan Konflik
KELAPA SAWIT
Kompas, Rabu,11 April 2012

 

Pontianak, Kompas – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat telah memicu 280 konflik antara investor dengan masyarakat selama tahun 2008 hingga 2011. Konflik diperkirakan masih akan terjadi mengingat ekspansi usaha itu terus berlanjut hingga 2025.
Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat (Kalbar) Hiarsolih Buchori mengatakan, konflik umumnya terjadi di daerah yang izin usaha perkebunannya terbit sebelum tahun 2008. ”Setelah izin keluar, konflik baru muncul. Tahun 2008, Gubernur Kalbar mengeluarkan peraturan yang mengharuskan bupati atau wali kota mendapat rekomendasi bersih dan jelas atas satu kawasan lahan dari Dinas Kehutanan Kalbar. Ini berhasil meminimalisasi konflik baru,” kata Hiarsolih, Selasa (10/4).
Hiarsolih mengemukakan, saat ini terdapat 262 perusahaan yang mengantongi izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP). Dari perusahaan itu, baru 90 perusahaan yang sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU). ”Izin lokasi diberikan untuk luas lahan 3,6 juta hektar. Sekitar 2,1 juta hektar di antaranya sudah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP,” ungkap Hiarsolih.

 

Masih ada potensi

 

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar Sujarni Alloy mengatakan, konflik masih berpotensi terjadi kendati sudah ada peraturan gubernur. Karena masih banyak perusahaan kelapa sawit menggunakan sistem kerja sama dan bagi hasil yang merugikan masyarakat.
Padahal, ekspansi masih terus berlanjut dari 800.000 hektar kebun pada 2012 menjadi 1,5 juta hektar pada 2025. ”Masyarakat sudah makin cerdas sehingga pasti akan melawan saat mereka dipaksa mengikuti kerja sama yang merugikan,” kata Alloy.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Anton P Widjaya mengungkapkan, konflik terjadi di hampir seluruh kabupaten di Kalbar. Konflik itu antara lain terjadi di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Tempunak, Kedai, dan Tayan Hulu di Kabupaten Sintang; Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Ketapang; Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau; Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu; Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak; dan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.
Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar Ilham Sanusi mengatakan, perusahaan kelapa sawit tidak akan berani mengambil risiko dengan berinvestasi di lahan bermasalah. ”Pengusaha berinvestasi berdasarkan izin karena risiko usaha sangat tinggi. Minimal diperlukan Rp 40 juta untuk membuka satu hektar lahan hingga kelapa sawit itu siap panen. Kalau pengusaha misalnya mendapatkan izin 20.000 hektar, berarti harus ada dana minimal Rp 800 miliar. Kalau ada masalah, bupati yang mengeluarkan izin juga harus diperiksa,” kata Ilham. (aha)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/11/04212022/investor.dan.warga.rawan.konflik

INTOLERANSI DALAM KONTEKS SOSIAL DAN HAM

Intoleransi Dalam Konteks Sosial dan HAM

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=6565
01 Juni 2012 | BP

Oleh GPB Suka Arjawa

Toleransi, dalam batasan yang lebih luas bisa dikatakan sebagai sebuah kesadaran yang memberikan ruang sama kepada berbagai elemen sosial untuk memperlihatkan jati diri. Dalam dunia dengan sistem sosial yang sudah saling terbuka, jati diri kemungkinan akan mampu saling beriteraksi sehingga dalam konsep kemajuan, memberikan kualitas (hidup) yang lebih baik kepada umat manusia. Jati diri itu adalah identitas, gaya, budaya, yang tidak saja dimiliki secara pribadi tetapi (jika diperlakukan) mampu mempengaruhi dan memperkaya jati diri pihak lain. Karena itu, kesadaran untuk memberikan ruang agar masing-masing jati diri itu bertemu, penting bagi kemajuan umat manusia.

Inilah sebuah perkembangan baru dari konsep hak asasi manusia. Tidak dilakukan dengan meniru mentah-mentah tetapi perkembangan itu dimungkinkan dengan adanya inspirasi dari masing-masing pihak. Globalisasi, dengan demikian, adalah sebuah proses saling memberikan inspirasi agar kejatidirian itu bisa saling berkembang. Mempertahankan diri dengan mengatakan idetitas diri paling baik, merupakan sebuah kefatalan dalam dunia global seperti sekarang.

Dengan kerangka pemikiran demikianlah, pembatalan konser Lady Gaga di Indonesia mendapatkan perhatian oleh media masa besar dan berpengaruh di dunia. Setelah panitia membatalkan konser, media seperti BBC, dan Wall Street Journal memberitakan bahwa pembatalan ini disebut sebagai indikator adanya intoleransi di Indonesia. Sebuah artikel di International Herald Tribune, harian yang paling berpengaruh di dunia, juga mengupas tentang berbagai fenomena intoleransi di negara ini. Larangan terhadap konser kemudian dikaitkan dengan berbagai kekerasan sosial dan kekerasan politik yang terjadi, membuat citra Indonesia di luar negeri dipandang semakin merosot.

Kekerasan sektarian yang terjadi, bisa dikatakan sebagai indikator intoleransi di Indonesia. Akan tetapi, bagaimana kalau pelarangan konser Lady Gaga juga bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk sikap intoleransi, yang kemudian justru dinilai sebagai satu peristiwa yang mencoreng citra negara di luar negeri?

Jawabannya mungkin terletak pada tingkat kesadaran seperti yang diungkapkan di awal tulisan ini. Bagaimanapun, munculnya fenomena Lady Gaga adalah sebuah produk dari alam demokrasi. Dandanan dari Gaga dipandang sebagai produk kreatifitas yang bersumber dari adanya kebebasan berekspresi sehingga mampu memberikan sentuhan mutakhir. Kreativitas itu muncul sebagai perpaduan dielektika dari berbagai penampilan seni panggung yang tidak mendapatkan berbagai pembatasan di negara asalnya. Itulah yang membuat penyanyi tersebut terkenal. Bukan saja mereka terkenal karena tembang lagunya yang bagus tetapi juga karena dandanan dan karena aksinya di tengah panggung. Inilah dunia di zaman sekarang, hasil kreatifitas yang tidak dipasung. Ini adalah sebuah temuan dari manusia dan kemudian akhirnya mempunyai kelas sosial tersendiri, yang tidak lain adalah anak-anak muda remaja yang mempunyai umur sekitar 14 sampai 30 tahun. Seperti juga Madonna, Phil Collins, Rolling Stones, Nazzareth, Black Sabbath, Four Play bahkan sampai Koes Plus di Indnesia, kluster-kluster penggemar itu tidak boleh dikekang, karena sebagai sebuah kelompok, ia amat dinamis dan mempunyai massa di mana-mana.

Pada titik inilah kesadaran itu diperlukan. Kluster-kluster penggemar Lady Gaga itu mempunyai dua ‘tingkat’ posisi. Pada tingkat yang pertama ia sebagai kelompok penggemar yang berusia muda. Pada tingkat kedua, ia berposisi dan berkemampuan menembusi batas-batas negara. Secara sosial, mereka perlu berkomunikasi, saling kontak, dan perlu bertemu dengan idolanya. Pertemuan antar kelompok penggemar itu di jaman sekarang mungkin sudah lumrah, melalui jejaring sosial dunia maya atau perangkat internet lainnya. Tetapi, mereka juga perlu bertemu dengan idola secara langsung demi mendapatkan kepuasan emosional. Secara kultural, pertemuan langsung ini perlu untuk memberikan inspirasi pembaruan kepada masyarakat penggemar. Inspirasi inilah yang sangat diperlukan untuk memberikan sumbangan baru kepada masyarakat penggemarnya. Budaya nasional akan ‘memaksa’ inspirasi itu tersaring dan menyesuaikan diri sesuai dengan nilai-nilai nasional.

Terlalu sempit cara pandang jika pertemuan antara diva dengan para penggemarnya itu hanya dilihat dari konteks panggung pertunjukan. Kaum diva juga akan memberi kesempatan bertemu tatap muka, dialog langsung, tukar tandatangan, salaman, pelukan atau pemberian kenang-kenangan kepada para penggemar. Justru disinilah efek penting dari pertukaran sosial dan penggalian sosial yang mampu memberi contoh dan inspirasi kepada masyarakat secara langsung. Dari sinilah orang tahu bagaimana sesungguhnya sang Diva, dan bagaimana sikap sosialnya. Sering terdengar bahwa seorang penyanyi yang begitu atraktif dan garang di panggung, ternyata keseharian pikirannya sangat sederhana. Michael Jackson atau Mick Jagger misalnya. Konteks ini memberikan sumbangan pemahaman besar bagi masyarakat, betapa ada pemisahan antara kehidupan panggung dan kehidupan sosial yang nyata dan memberi informasi bahwa menjadi profesional tidak harus menjauh dari masyarakatnya sendiri. Siapa tahu Lady Gaga pun demikian.

Pembatasan

Pelarangan konser, dengan demikian, mempunyai makna tidak memberikan kesempatan kepada sebuah kelompok sosial untuk mengetahui tokoh mereka, pengekangan kepada sebuah kebebasan untuk saling memahami antara kelompok penganut budaya popuper tertentu. Selanjutnya juga bisa dipahami sebagai pembatasan upaya penggalian inspirasi-inspirasi yang mungkin terjadi sebagai akibat kontak sosial tersebut. Jadi, inilah intoleransi yang terjadi dalam konteks pelarangan konser Lady Gaga yang bisa mengekang keinginan-keinginan terpendam dari para remaja penggemar Lady Gaga. Harian Wall Street Juornal justru mendapatkan data bahwa pelarangan konser itu membuat pengunduhan lagu-lagu Lady Gaga di internet meningkat lima kali lipat. Silakan Anda tafsirkan sendiri, ketika bersentuhan dengan internet, ada faktor lain yang juga bisa diunduh.

Apakah toleransi itu penting di zaman sekarang? Globalisasi memberikan jawaban yang tidak terduga. Jika globalisasi sebelumnya dipandang telah memberikan pengaruh besar kepada percepatan gerak dan pikiran manusia, ia juga ternyata memeberikan kekuatan kepada identitas sosial, identitas budaya dan berbagai identitas lainnya untuk muncul ke permukaan dunia dan dikenal secara luas. Kekuatan globalisasi juga memberikan identitas tradisional untuk dikenal ke berbagai pelolok dunia. Ini yang justru memperkaya pengetahuan dan memperbarui identitas-identitas tersebut. Hanya toleransi yang memungkinkan semuanya hidup mandiri dan memperkaya diri, tanpa takut dilenyapkan oleh pihak lain. Memaksakan identitas sendiri untuk hidup secara monopoli di dunia ini, sama saja dengan omong kosong dan justru itulah sikap yang intoleransi.

Penulis, staf pengajar Sosiologi FISIP Unud, dan Ketua Prodi D-3 Perpustakaan Universitas Udayana

PT BILLY DI KECAMATAN PARENGGEAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENG

Sebuah Truk PT  Billy (milik asing) sedang membongkar tanah mengandung bauxite di dermaga (tanpa izin?) di tepi sungai Tualan, Kec. Parenggean, Kabupaten  Kotawaringin Timur,Kalteng. Tanah Parenggean merupakan tambang bauxite terbuka dan bahan tambang sertaan lainnya.  (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Sebuah Truk PT Billy (milik asing) sedang membongkar tanah mengandung bauxite di dermaga (tanpa izin?) di tepi sungai Tualan, Kec. Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur,Kalteng. Tanah Parenggean merupakan tambang bauxite terbuka dan bahan tambang sertaan lainnya. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Papan bertuliskan  peringatan dari PT Billy di kawasan yang akan dibangun rumah sakit. antara lain PT Billy  bauxite. Foto ini diambil dibawah kuntitan mobil tak  diketahui milik siapa. Menyusul berita tentang kegiatan PT Billy ini, DPRD Provinsi turun ke lapangan. Geger. Tapi  kemudian berhk  enti enti di kegegeran sejenak (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Papan bertuliskan peringatan dari PT Billy di kawasan yang akan dibangun rumah sakit. antara lain PT Billy bauxite. Foto ini diambil dibawah kuntitan mobil tak diketahui milik siapa. Menyusul berita tentang kegiatan PT Billy ini, DPRD Provinsi turun ke lapangan. Geger. Tapi kemudian berhk enti enti di kegegeran sejenak (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

AWAS, TOPAN DALAM GELAS!

Awas, Topan Dalam Gelas!

Oleh Kusni Sulang

 

Ketika berada di kecamatan Paranggean dua minggu lalu, saya menyaksikan kesibukan alat-alat berat PT Billy mengeruk tanah berwarna kecoklatan di kawasan yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit. Tanah-tanah di daerah ketinggian yang dikeruk ini kemudian diangkut dan ditumpuk di tepi Sungai Tualan melalui jalan-jalan yang sedang dibangun. Saya tidak melihat tanah-tanah kerukan ini digunakan untuk menimbun jalan sebagaimana dikatakan oleh Camat Paranggean. Jalan-jalan Paranggean masih berlobang-lobang, hanya sedikit bagian yang diaspal, sekalipun pengaspalannya merupakan salah satu janji pilkada. Sebagian besar masih merupakan jalan yang dikeraskan. Berjalan mengelilingi kota kecil Paranggean hingga Bajarau, berkali-kali saya terperosok ke dalam lobang berlumpur dalam selutut. Jalan-jalan beginilah yang bolak-balik saban hari dilalui oleh truk-truk bermuatan berat dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Sehingga dari keadaan jalan ini kitapun melihat perhatian sesungguhnya terhadap Paranggean, nasib dari janji-janhi pilkada.
Saya tidak mendapatkan bahwa mata saya menipu tentang apa yang dilihatnya, dan pengalaman berkali-kali masuk lumpur bukanlah pula kisah rekaan.

Penglihatan mata saya ini pulalah yang mengatakan bahwa PT Billy sedang membuka jalan menuju pelabuhan yang juga sedang dibangun. Tumpukan tanah mengandung bauksit yang diambil dari lahan kawasan rumah sakit, sudah menggunung di pinggir Tualan. Apakah pengerukan, penumpukan di dekat kawasan dermaga dan kemudian penongkangan tanah berbauksit ini oleh PT Billy merupakan salah satu isi kesepakatan antara Supian Hadi selaku Bupati dan PT Billy?

Pengangkutan tanah mengandung bahan-bahan mineral model ini pernah dilakukan oleh PT Freeport di Papua, perusahaan tambang raksasa yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Papua yang tetap hidup dalam kepapaan. Akankah blunder berupa pengobralan dan penggratisan kekayaan alam setempat kembali diulang oleh penyelenggara Negara di Paranggean?

Persoalan yang dimunculkan oleh PT Billy dan PT IBB, justru terdapat pada soal mengobral murah sumber daya alam tanpa pertimbangan menyeluruh dan jauh, bukan pada soal membangun atau tidak rumah sakit yang diperlukan oleh penduduk provinsi dan juga oleh warga Republik ini yang memang tidak berkelebihan rumah sakit. Mengalihkan persoalan memang cara berkelit para maling yang berkuasa.
Jual obral sumber daya alam tidak lain dari bentuk politik pedagang primer yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang tamak. Dikatakan tamak sebab hasil jualan tersebut lebih banyak digunakan untuk memperkaya diri dan geng kekuasaannya.

Penongkangan pertama, artinya tanah bauksit ini dibawa keluar dari Paranggean terjadi pada 10 September 2013, Berbagai sumber dari Paranggean menyatakan bahwa penongkangan pertama ini telah menabrak karamba penduduk. Kejadian ini mengingatkan saya akan kerusakan-kerusakan lanting dan rumah penduduk di tepi sungai Cempaga, juga terdapat di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), oleh tongkang-tongkang bauksit yang menggunakan aliran sungai Cempaga serta tidak mendapatkan penyelesaian sehingga penduduk menjawab perusakan berulangkali ini dengan menyandra tongkang-tongkang tersebut. Demikian di Cempaga, dan demikian pula penongkangan pertama telah menimbulkan masalah dengan penghuni tepi sungai Tualan. Persoalan dengan penduduk Paranggean ini bisa dipastikan akan mencuat pada masa mendatang apabila PT Billy yang terletak di antara desa Bajarau, kota kecamatan Paranggean, perkebunan Aseng dan sungai Tualan ini, terus dibiarkan melakukan kegiatan.

Terhadap penongkangan bauksit oleh PT Billy ini, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan bahwa “PT Billy sudah beraktivitas namun belum melakukan ekspor” (Harian Palangka Post, 25 September 2013). Apakah keberangkatan penongkangan pertama 10 September 2013 oleh PT Billy milik pemodal Taiwan itu hanya membawa bauksit untuk ditumpuk di wilayah lain negeri ini dan bukan untuk diekspor? Antara dua hal ini, apakah kata-kata Supian Hadi yang benar ataukah kenyataan telah terjadinya penongkangan? Demikian pula, samakah kenyataan di lapangan yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang hebat dengan pernyataan Supian Hadi bahwa “Saya tidak ingin, terutama Paranggean, kampung saya sendiri (lingkungan rusak akibat investasi)” (Radar Sampit, 23 September 2013). Banjir besar yang berulangkali melanda Kotim tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan oleh politik penyelenggara Negara yang mengobral sumber daya alam. Banyak pernyataan-pernyataan Supian Hadi selaku Bupati Kotim tak lebih dari pernyataan seseorang yang bisa berkata-kata tapi tapi bisa berbahasa. Oleh karena itu sering kita kesulitan mendapatkan alur nalar atau memang pernyataan-pernyataan itu pernyataan-pernyataan minus nalar. Di bawah penyelenggaraannya, keresahan sosial menumpuk tak terselesaikan bahkan soal-soal baru muncul dan ditemukan.

Pada masalah ekspor, pembangunan dermaga, aktivitas, kehadiran hadirnya PT Billy dan IBB dan lokasinya terdapat masalah legalitas yang patut ditelusuri dan dibawa ke tempat terang. Tidak disimpan di tempat gelap atau remang-remang. Saya khawatir soal-soal besar di sekitar PT Billy dan IBB ini akan lenyap begitu saja setelah heboh sejenak sehingga tak obah ibarat topan dalam gelas. Apabila hal besar ini berlaku seperti topan dalam gelas, maka ia kembali membuktikan betapa hedonisme (uang sang raja) demikian berkuasa, mampu mendiktekan hukumnya. Hanya saja pengalaman di Kalteng, termasuk di Kotim, politik uang tidak pernah menyejahterakan penduduknya, kecuali penyelenggara Negara yang melakukan politik pedagang primer yang tamak. Ketamakan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Memperkuat kebangkitan rakyat sadar untuk melakukan pengawasan dan keikutsertaan politik sebagai salah satu cara mengkoreksi kekeliruan salah pilih dalam pilkada dua setengah tahun silam, termasuk ikut-serta aktif dalam mengusut Bupati Kotim hingga soal-soal tuntas diselesaikan, masalah-masalah di sekitar PT Billy dan PT IBB menjadi terang, akan berguna untuk Kalteng dan Kotim hari ini dan esok. Mengusut tuntas artinya, kita tegas mengatakan “Stop!” pada kecurangan, dusta dan tipu-muslihat. Dalam pemilu ia diejawantahkan dengan memilih yang terbaik di antara yang buruk apabila yang ideal susah didapat. Memilih dengan menjual roh sendiri sama dengan membiarkan dusta berkuasa. Padahal, politik yang sesungguhnya bukanlah dusta tapi kehadiran dan kegiatan menghadirkan serta mempertahankan Negarawan yang bersiteguh menempuh jalan mewujudkan Republik dan Indonesia. Maka di sinilah saran Arie Rompas dari Walhi Kalteng agar “bupati Kotim harus diusut” (Palangka Post, 21 September 2013) dan ide Jhon Krislie, Ketua DPRD Kotim untuk membuat “rekom ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [Palangka Post, 25 September 2013] menjadi sangat relevan. Relevan karena seperti diminta oleh Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH, “Bupati Kotim (harus) bertanggungjawab” (Palangka Post, 21 September 2013).

KPK relatif sampai sekarang, masih merupakan lembaga yang bebas. Dengan demikian kasus PT Billy dan IBB ini tidak menjadi topan dalam gelas. Suatu preseden baik patut dilakukan untuk menghentikan kesewenangan menjaja Kalteng termasuk menjual murah Kotim. Untuk itu diperlukan apa yang dikatakan oleh ungkapan Tiongkok Kuno: “Keberanian menyeret kaisar turun dari kudanya”. Sejarah Kalteng menunjukkan bahwa Uluh Kalteng mempunyai keberanian demikian seperti dikatakan oleh Abdulah pedagang Dayak di Jalan Lesa, Paranggean, “Dengan sisa 30% kami mampu menjungkir balikkan bumi”. Ataukah Kotim dan kekayaan alamnya memang tidak lebih dari barang obralan?!

ETIKA “PEMAIN PINGPONG” BLH KOTIM

Etika “Pemain Pingpong” BLH Kotim

Oleh Andriani S. Kusni

 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU No.14/2008) menyebutkan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Bagian Kesatu. Asal. Pasal 2 dari UU yang sama menetapkan bahwa “(1). Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3). Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana” , UU No 14/2008 ini juga menegaskan bahwa “Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan”. “e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”.
“Untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam pelayanan publik” maka pada 18 Juli 2009 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Sesuai dengan ketentuan kedua UU ini, maka pada beberapa kesempatan Gubernur Kalimantan Tengah A.Teras Narang, SH, berulangkali menyatakan bahwa pemerintah Kalimantan Tengah adalah sebuah “open government” (pemerintah yang terbuka).
Untuk keperluan penelitian kami di Kalimantan Tengah, yang hasilnya akan disampaikan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Commission, UNHCR) yang akan bersidang akhir tahun ini, kami memerlukan dokumen-dokumen AMDAL (Analisa Mengenaii Dampak Lingkungan) beberapa perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Guna mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Tim Peneliti kami datang ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Kotim. Pekerja staf yang menerima kami mengatakan bahwa “dokumen-dokumen itu memang ada tapi untuk mendapatkannya perlu izin dari Kepala Badan (Kaban), sedangkan Pak Kaban sekarang sedang rapat di DPRD”. Staf tersebut selanjutnya mengatakan “sebaiknya kami membuat surat permohonan”. Surat yang segera kami tulis dan kirimkan melalui e-mail dan diantar langsung ke kantor BLH.
Menjawab pernyataan staf bahwa “harus mendapat izin dari Kaban”, baru dokumen tersebut bisa diberikan, kami katakan bahwa dokumen yang kami perlukan itu bukanlah dokumen rahasia, dan untuk memperolehnya telah dijamin oleh UU No.14/2008. “Tapi kita mempunyai etika. Harus kulonuwun (bhs.Jawa, permisi) terlebih dahulu”, ujar Kepala Bagian Amdal ketika dihubungi lewat telepon. Argumen yang serupa, kami dapatkan dari kepala bagian lain yang tak mau namanya disebutkan. Argumen ini kami jawab: ”Baik. Bukankah etika itu ada patokannya. Dan patokan bersama dalam soal etika itu tidak lain dari ketetapan UU baik itu UU No.14/2008 maupun UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kaban, Bupati, Gubernur, Menteri dan Presiden pun patut mematuhi dan melaksanakan patokan bersama ini. Ataukah BLH Kotim merupakan kekecualian dari UU ini dan merupakan bagian dari republik atau negara lain? Jika demikian, mengapa secara geografis ada di Kalimantan Tengah yang gubernurnya sendiri mengatakan berulangkali pemerintah Kalteng adalah sebuah pemerintahan yang terbuka”.
Staf menyarankan kami pergi ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Kabupaten Kotim dengan sebuah surat tentang dokumen-dokumen AMDAL apa saja yang sudah diserahkan ke BPAD Kotim. Setelah membaca surat pengantar tersebut, penanggungjawab BPAD mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang kami perlukan dan tercantum dalamSurat Penyamapaian Bahan dari BLH , tidak pernah mereka terima. “Jika kami pernah menerimanya tentu ada tanda terima”, ujar penanggungjawab BPAD yang ada pada waktu itu. Kami dipersilahkan melihatnya sendiri di lemari. Yang kami dapatkan hanya dokumen dari PT Billy yang diterbitkan pada tahun 2012 diantara beberapa dokumen Amdal perusahaan besar swasta (PBS) yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah PBS yang beroperasi di kabupaten Kotim..
Keesokannya kami menerima telpon dari staf yang kami jumpai di kantor BLH, mengatakan bahwa untuk mendapatkan dokumen-dokumen AMDAL yang kami perlukan, ada arah dari Kaban agar kami ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten, padahalstaf tersebut sudah menunjukkan dokoumen-dokumen yang kami perlukan,m dan ia sudah pisah serta mpisahkan di meja kerjanya, tapi harus menunggu perintah atasan untuk bisa mengaksesnya.
Kepada staf tersebut kami katakan: “Anda boleh percaya bahwa sulitnya mendapatkan Informasi Publik dari BLH ini akan kami sampaikan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi, Ombudsman Provinsi, Sekda Kotim, petinggi-petinggi lain dan instansi-instansi terkait”, dan hal ini pasti kami lakukan. Tak berapa lama setelah pernyataan kami ini , atas perintah Kaban tentunya, staf menelpon kami lagi, mengatakan bahwa “Dokumen-dokumen tersebut boleh kami baca di BLH tapi tak boleh difotokopie dengan alasan arsip dokumen hanya satu”. . Sementara dokumen-dokumen PT Billy oleh BPAD Kotim kami difotokopiekan tanpa banyak bicara.
Dilihat dari segi pengawasan sosial dan pengejawantahan ide kedaulatan rakyat, kemudahan mengakses informasi publik yang dijamin oleh UU No.14/2008 dan disebutkan oleh UUD 1945 merupakan salah satu sarana mewujudkan prinsip dasar republikan. Menghalang kemudahan mengakseskannya sama dengan ketakutan diawasi dan tidak mau rakyat melaksanakan kedaulatannya.
Dari segi pelayanan publik, nampak sekali antara BPAD dan BLH Kotim terdapat perbedaaan sangat besar. BLH terkesan menyulitkan dan ogah mengeluarkan dokumen publik –gejala dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga anggota masyarakat yang memerlukan dokumen-dokumen publik itu dipingpong ke sana ke mari. Berupaya menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak ingin menyembunyikan sesuatu mengapa demikian sulit mendapatkan informasi publik tersebut? Memandang kekuasaan identik dengan kebenaran, bentuk awal dari otoritarianisme atau neo-feodalisme dengan etikanya sendiri yaitu menjilat ke atas, menindas ke bawah, menyikut ke samping. Baru sedikit diancam untuk diadukan ke tingkat lebih atas dan lembaga-lembaga terkait seperti KIP, Ombudsman, dan lain-lain, lalu berubah sikap, bentuk dari mentalitas jongos jika meminjam istilah Prof.Dr. Mudji Sutrisno.
Sikap dan perbuatan begini bertentangan dengan ketetapan UU No.14/2008 dan UU No.25/2009 serta pernyataan Gubernur Kalteng tentang “Kalteng sebagai pemerintah yang terbuka”. Hal ini, etika “pemain pingpong” BLH Kotim ini, membuktikan kembali bahwa perusak Republik dan Indonesia itu tidak lain dari birokrasi dan aparat Republik Indonesia itu sendiri. Birokrasi Republik dan negeri ini tidak lain dari pelanggar utama UUD dan UU pelaksanaannya. Pembersihan penyelenggara Negara yang tidak menjalankan amanat UUD dan UU seperti Kaban BLH Kabupaten Kotim, Suparman, serta reformasi birokrasi sangat diperlukan jika Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai ingin diwujudkan. Dengan birokrasi yang kotor dan penuh “sampah”, maka cita-cita ber-republik dan berkeindonesiaan tidak bakal terwujud, tidak bakal menjadi “Indonesia yang memiliki peradaban maju dan unggul”, apabila meminjam istilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di depan Simposium PPI Sedunia, di Kedubes RI di New Delhi, India, Kamis, 20 Desember 2012 lalu. “Sampah” dan kekotoran, pola pikir dan mentalitas yang berdaki bukanlah “peradaban maju dan unggul”. Untuk menyapu sampah tersebut dari rumah Republik dan Indonesia, gerakan sosial rakyat berdaulat patut dikembangkan.

MENJADI ANAK MERDEKA

Menjadi Anak Merdeka

Oleh Kusni Sulang

 

 

Mengatakan putih pada yang putih, hitam pada yang hitam, adalah suatu sikap jujur pada diri sendiri. Oleh para akademisi ia disebut juga sebagai kejujuran akademi – walaupun hari ini kejujuran akademi inipun sering dijadikan komoditas dan barang pesanan. Hanya kenyataan sebagaimana adanya kenyataan yang bukan bayang-bayang atau rekaan, menjadi dasar penyusunan rencana sebagai tindakan terprogram untuk menjawab kenyataan tersebut. Sebab memahami kenyataan hanyalah salah satu tahap penting untuk bisa mengubah kenyataan tersebut sesuai keinginan. Mengubah kenyataan sebagai hasil penelitian, merupakan tahap menentukan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dalam mengubah kenyataan inilah kenyataan dan mimpi atau cita-cita bertemu. Terhadap kenyataan yang senyatanya terdapat macam-macam cara mendekatinya dengan hasil yang pasti berbeda-beda ditentukan oleh kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang tidak manusiawi atau merakyat akan cenderung menutup kenyataan dan mengatakan keadaan yang jauh dari kenyataan sebenarnya. Ini dicontohkan oleh politik pencitraan yang umum dilakukan oleh penyelenggara Negara hari ini, misalnya. Atas dasar kepentingan politik — sebagai cerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi – angka-angka statistik disulap sehingga nampaknya serba bagus sementara kenyataan sesungguhnya membantahnya dengan ketegasannya yang sederhana seperti kesenjangan dan kemiskinan yang meningkat di tengah penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang menurun, ekonomi neo-liberal disebut ekonomi kerakyatan, keterjajahan disebut kemerdekaan. Keadaan beginilah yang oleh Anton Poniman et.al disebut sebagai “Indonesia Negara Merdeka Yang Terjajah” (Founding Fathers House, Jakarta Selatan 2013, 692 hlm). Atau “negeri salah hasrat” yang “menyerahkan kedaulatan ekonomi Indonesia kepada orang luar” apabila menggunakan istilah Herry Gunawan (Harian Tempo Jakarta, 15 November 2013). Bung Karno sendiri mengatakan bahwa kemerdekaan sesungguhnya terdapat apabila kemerdekaan ekonomi itu sudah di tangan.Karena itu Bung Karno menetapkan agar Indonesia berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepridian di bidang kebudayaan.
Apakah cita-cita kemerdekaan ini sudah terwujud? Pertanyaan ini dijawab oleh keadaan Kalimantan Tengah yang (1). Menjadi penyedia sumber daya alam kepada pihak luar; (2). Penyedia sumber tenaga kerja murahl; (3). Menjadi pasar bagi produk luar. Kalteng sangat tergantung pada dunia luar untuk melanjutkan hidup. Sampai-sampai gelombang Laut Jawa turut mempermainkan kehidupan Kalteng; (4). Industri (berat dan ringan tidak dikembangkan; (5). Seluruh provinsi dikapling-kapling oleh pemilik kapital besar; (6). Semua keputusan penting ditentukan oleh luar (Jakarta); (7). Pertahanan budaya sangat lemahm bahkan bisa dikatakan tanpa orientasi kecuali berorientasi kepada uang (hedonisme).
Keadaan begini bukan hanya terjadi di Kalteng bahkan bisa dikatakan menimpa seluruh negeri ini. Terjajahnya negeri ini, termasuk Kalteng, berbeda dengan penjajahan dahulu. Dahulu negeri ini dijajah oleh orang kulit putih, hari ini penjajahan berlangsung menggunakan tangan-tangan bangsa Kemerdekaan bangsa tidak bersifat intrinsik tapi hanya bersifat nominal. Dalam keadaan demikian mayoritas warga negeri ini berada dalam keadaan seorang koeli di antara bangsa-bangsa sekalipun pertumbuhan ekonomi dibanggakan dan membuat Indonesia berada dalam kelompok negeri G-20.
Menghadapi keadaan begini tidak ada jalan lain daripada melancarkan gerakan pemerdekaan melalui gerakan penyadaran, pertama-tama mengobah pola pikir dan mentalitas diri masing-masing untuk menjadi anak merdeka. Apakah warga Kalteng, warga Negara ini sudah menjadi anak merdeka secara pikiran dan mentalitas. Kesukaan pada jalan pintas dan ketidakrajinan berpikir , memelihara sikap patron-client (pola panutan tanpa membedakan benar-salah, baik dan buruk), barangkali gejala-gejala yang telah menjawab pertanyaan di atas. Orang Dayak pernah membanggakan diri jadi anak jajahan dengan menerima Perdamaian Tumbang Anoi 1894 yang diatur oleh Belanda. Daripada menyalah-nyalahkan pihak lain, niscayanya memeriksa diri sendiri dengan keras boleh jadi jalan lebih baik untuk menjadi anak merdeka. []

PEMETAAN

Pemetaan
Oleh Kusni Sulang

 

“Menyepakati untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat Dayak atas tanah dan hutan adat.Upaya tersebut akan dilaksanakan melalui Gerakan Bersama percepatan inventarisasi, identifikasi dan sertifikasi hutan adat sebelum Mei 2015 dengan membentuk Tim inventarisasi, identifikasi, dan sertifikasi, Pemetaan, Pematokan, dan Legalisasi (Tim INTETAGAL)”, adalah titik pertama dari empat Rekomendasi Rapat Kerja (Raker) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng 22-24 November 2013 lalu di Bétang MADN Jalan RTA Milono, Palangka Raya.
Tak adanya peta lahan yang jelas merupakan salah satu titik lemah pemilik tanah dari warga masyarakat adat di provinsi ini sehingga saban berhadapan dengan Pengadilan Negeri yang menggunakan hukum positif, mereka selalu dikalahkan. Mereka tidak bisa membuktikan hitam di atas putih kepemilikan lahan tersebut. Di hadapan ketidakadilan perlakuan Negara atas nama hukum Republik dalam sengketa lahan, kekecewaan, frustrasi sering berlanjut dengan kekerasan. Hukum adat, adat-istiadat dan masyarakat adat pada kenyataannya secara formal tidak diakui sekalipun oleh UUD 1945 diakui adanya, bahkan pemerintah kolonial Belanda dulupun mengakuinya. Tragedi ini diperparah oleh gurita korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) wujud dari dari pola pikir jalan pintas dan filosofi hedonistik yang minim adab. Oleh karena itu niscayanya DAD dan MADN, organisasi dan lembaga-lembaga yang menyandang nama Dayak dan menyebut diri berjuang untuk kepentingan masyarakat adat Dayak, berjuang menggolkan segera adanya UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat – sayangnya dalam raker-raker DAD atau MADN masalah ini kurang terangat secara kuat.
Pemetaan lahan secara partisipatif merupakan salah satu senjata warga masyarakat memastikan hak mereka, senjata untuk berjuang membela dan mempertahankan hak. Dalam masyarakat yang terus berkembang, dalam kehidupan bernegara, berbangsa secara zamani, tata cara model dahoeloe yang tidak mengenal arsip, dokumen dan kelengkapan administrasi barangkali sudah tidak tanggap zaman lagi.
Masalah perlunya pemetaan partisipatif ini sebenarnya lebih dari satu dasawarsa silam sudah direncanakan pelaksanaannya. Alat-alat dan tenaga baik dari Kalteng ataupun bantuan dari Kalimantan Barat, cq Institut Dayakologi sudah tersedia. Hanya saja, entah mengapa ketika saya kembali ke provinsi ini dengan kehendak membayar hutang moral, masalah pemetaan nampak masih berupa wacana dan keinginan di atas kertas. Apakah tidak terwujudnya rencana ini ada hubungannya dengan keteguhan berpihak pada masyarakat dan menjadi kemiskinan sebagai komoditas dari berbagai pihak, sebab Institut Dayakologi dan lembaga-lembaga Dayak lainnya di Kalimantan Barat bisa melakukan pemetaan tersebut dan sekarang meningkatkan kegiatan-kegiatan menjadi gerakan sosial untuk pembebasan, tanpa bersandar pada penyelenggara Negara apalagi untuk pemetaan lahan milik warga masyarakat adat, jika mengharapkan hal itu dilakukan oleh penyelenggara Negara sama dengan ilusi seseorang yang menggantang asap.
Saya bertanya-tanya apakah untuk pemetaan ini DAD Provinsi Kalteng akan mampu menyelesaikannya sebelum Mei 2015 seperti Rekomendasi di atas ataukah Rekomendasi itu akan terhenti di atas kertas seperti banyak program DAD lainnya selama ini. Kecuali itu, ada kekhawatiran lain yaitu menjadikan upaya pemetaan ini menjadi sebuah “proyek” dalam pengerti umum sekarang di negeri ini. Jika demikian, laju pemecaan akan seperti mobil tua yang sering mogok. Mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak beralasan sejak Raker November 2013.
Tanpa berharap pada DAD Provinsi, apalagi pada penyelenggara Negara, oleh pentingnya pemetaan lahan masyarakat adat, jalan lain patut dicari. Jalan lain itu adalah melakukan pendidikan keterampilan dan pengetahuan dari bawah, dari akar rumput baik terhadap warga masyarakat maupun terhadap damang dan mantir sebagai tokoh sentral kelembagaan masyarakat adat.
Siapa yang melakukan pendidikan ini? Ia bisa dilakukan oleh LSM-LSM dan memobilisasi seluruh jaringan yang ada sekarang di berbagai pulau seperti di Jawa, Sumatera, bagian lain Kalimantan. Hasil pemetaan, selain disimpan oleh pemilik lshsn, juga tersimpan di arsip damang. Menggunakan sistem kerja jaringan masalah dana pemetaan juga akan mungkin teratasi. Sistem kerja jaringan menyediakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan proses trial and error (mencoba dan salah) bisa tidak usah dilalui. Proses pemetaan lahan sekaligus akan merupakan proses belajar untuk berani dan pandai berjuang, berani dan pandai menang sebagai subyek berdaulat, sehingga warga masyarakat adat tidak lagi menjadi obyek serta dibodoh-bodohkan melainkan menjadi aktor pembebasan diri mereka sendiri. Proses inilah yang terjadi di Bolivia, sehingga dalam pemilu Eva Morales yang Indian itu naik menjadi presiden. Jalan Bolivia adalah jalan panjang tapi memberikan harapan untuk mereka yang merindukan kemerdekaan. []

KONFLIK LAHAN, PENDEKATAN SEJARAH, ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

KONFLIK LAHAN, PENDEKATAN SEJARAH, ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Oleh Andriani S. Kusni

 

Seperti pernah disiarkan melalui halaman Harian ini, data HuMa menunjukkan bahwa konflik lahan antara perusahaan besar swasta (PBS) baik perusahaan kelapa sawit ataupun tambang, Kalteng merupakan daerah konflik yang paling banyak. Sampai hari ini, konflik ini bukannya makin mereda tapi terus-menerus muncul. Salah satu tempat di Kalteng yang menjadi tempat konflik terbesar adalah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim ). Tim Terpadu yang dibentuk untuk menyelesaikan pertikaian, sampai hari ini juga nampak tidak memperlihatkan efektivitasnya. Demikian juga DPRD, Camat bahkan damang kepala adat. Konflik lahan yang berlangsung sekarang memang sudah sangat rumit. Menjadi lebih runyam ketika konflik dijadikan suatu peluang mendapatkan uang mudah dari perusahaan oleh berbagai pihak. Sehingga yang bertikai bukan lagi sebatas pemilik lahan atau warga masyarakat adat, penduduk setempat dan PBS tapi juga dengan kepentingan-kepentingan pihak lain yang menyusup, yang terkadang datang dengan menggunakan pengerahan massa dan ada pula model kolusi.
Berlangsungnya konflik tanpa henti, tidak menguntungkan siapa pun. Tidak PBS, tidak penduduk setempat, tidak juga bagi pemerintah dan keamanan bersama, kecuali bagi pihak-pihak lain yang menumpanginya sehingga sangat berkepentingan apabila konflik agraria itu berlanjut dan terpelihara.
Apabila mendengar pihak-pihak terkait dalam konflik, tentu saja masing-masing menyatakan dirinya yang paling benar. Bagaimana kebenaran atau duduk soal sebenarnya jadi samar. Oleh karena kebenaran yang jadi abu-abu maka kiranya diperlukan kebenaran atau duduk soal sebenarnya didapat dan dibawa ke tempat terang, dengan segala bukti pendukung. Kebenaran atau duduk soal sebenarnya yang demikian akan sulit didapat jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam konflik – sekalipun benar semuanya patut didengar, direkam, dicatat, difoto, dipetakan, dst, untuk mencegah terjadi keterangan hari ini berbeda dengan keterangan esoknya. Untuk keperluan mendapatkan kebenaran itu, “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa” (yang secara bersambung dimuat di Harian ini) antara lain disebutkan: “Semakin kompleks keadaan dan akibatnya bagi hak asasi manusia, semakin kuat bagi perusahaan untuk melibatkan pendapat pakar independen dalam memutuskan bagaimana untuk menanggapinya”. “Pakar independen” (bukan Tim Independen yang telah dibeli atau menjual diri!) inilah yang mungkin bisa lebih dipercayai kesimpulannya melalui suatu penelitian mendalam. Melalui penelitian mendalam ini sejarah persoalan, yaitu masalah sejarah dan perkembangan lahan yang dipertikaikan akan nampak jelas. Bersamaan dengan itu akan jelas pula ada tidaknya kolusi, ada tidaknya pihak lain yang memanfaatkan konflik yang mengisi koceknya. Penelitian independen akan menujukkan juga seberapa jauh PBS melakukan tanggungjawab HAM-nya, kesalahan apa yang dilakukannya. Hasil kerja penelitian Tim Independen inilah kemudian yang dijadikan dasar dan dokumen pegangan bagi Damang Kepala Adat dan Pengadilan Adat untuk menyelesaikan konflik dengan keputusan yang mengikat. Saya sebut pertama-tama Damang Kepala Adat dan Pengadilan Adat, bukan Pengadilan Negeri, karena melalui yang pertama pemecahan yang ingin dicapai adalah menang-menang (win-win solution), hal yang tak akan terjadi jika dibawa ke Pengadilan Negeri. Karena itu lembaga kadamangan dan perangkatnya patut diperkuat.
Di sementara PBS yang saya ketahui, terdapat departemen yang khusus melakukan pengkajian sosial. Apabila PBS tersebut sungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab sosialnya barangkali departemen riset mereka patut bekerja lebih keras untuk mengenal dan membaca baik keadaan masyarakat. Hasil pekerjaan mereka kemudian akan menjadi dasar pimpinan PBS untuk mengambil kebijakan yang tanggap sesuai kesepakatan yang tertuang dalam . “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Dengan cara ini maka PBS dan pihak lain yang bertikai tidak usah maju ke Pengadilan Adat atau pun Pengadilan Negeri karena mereka bisa menangani sendiri permasalahan.
Mendapatkan kebenaran dan mengetahui duduk soal sebenarnya secara persis, sejarah dan perkembangannya, melalui penelitian mendalam inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan sejarah, bisa ditambah dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, dalam menangani konflik agraria sekarang, tanpa melupakan keniscayaan disyahkannya UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan dilakukannya perubahan agraria untuk seluruh negeri ini. Dalam menangai konflik agrarian, saya kira, pendekatan sejarah, antropologis dan sosiologis jauh lebih baik dari pada pendekatan kekuasaan, hanya saja pendekatan ini belum dilakukan dan tidak mendapat penhatian. Karena pendekatan kekuasaan, militeristik atau pendekatan kekuasaan, memang jauh lebih sederhana walaupun kemudian pendekatan kekuasaan dan militeristik ini menimbulkan luka menggenerasi. Semenentara pendekatan legal, sejauh ini memperlihatkan dominasi ketidakadilan bagi orang kecil. []

GUS MUS: TIDAK ADA LELAKI HEBAT TANPA PERAN PEREMPUAN

Gus Mus: Tidak Ada Lelaki Hebat Tanpa Peran Perempuan

Senin, 01/09/2014 12:01

 

Yogyakarta, *NU Online*
KH A Mustofa Bisri atau Gus Mus menegaskan bahwa di balik laki-laki yang
hebat selalu ada perempuan yang hebat. Karena itu, sudah sepantasnya
perempuan mendapat penghormatan yang layak atas peranannya tersebut.

Pejabat Rais Aam PBNU ini menyampaikan hal itu saat memberikan taushiyah
pada peringatan haul Hj. Hasyimah Munawwir (istri KH. Ali Maksum) yang
digelar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta di lapangan umum
Al-Munawwir, Yogyakarta, Jumat (29/8).

“Hanya orang yang memuliakan perempuanlah orang yang terhormat itu, hanya
orang kurang ajarlah yang menghina perempuan itu. Tidak ada laki-laki hebat
tanpa peranan perempuan,” ucap Gus Mus.

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang, Jawa Tengah, ini
mengatakan, ketika mendapatkan mandat sebagai rasul, Nabi Muhammad meminta
diselimuti oleh sang istri, Khadijah. Sebab, saat itu Nabi baru saja
berjumpa sosok yang luar biasa (malaikat Jibril) dan terkejut dengan
situasi yang dialaminya. Dalam kondisi ini, lanjut Gus Mus, Siti Khodijah
lah yang menghibur dan membesarkan hati Nabi.

Hadir pula dalam peringatan haul tersebut Habib Syech bin Abdul Qodir
Assegaf, KH Habibullah, KH Haidar Idris, pengurus PWNU setempat, dan para
kiai dan pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir.

Tak ketinggalan, ribuan jamaah shalawat dari berbagai penjuru Yogyakarta
juga turut meramaikan acara ini, termasuk ibu-ibu jamaah Ahbabul Mustofa
jamaah yang di kelola KH. Rifqi Ali (putra Hj Hasyimah) yang kerap disapa
Gus Kelik.

Acara tersebut berlangsung dengan lancar, shalawatan bergema ke seluruh
pelosok lorong-lorong pondok dengan diikuti para jamaah yang hadir. *(Ahmad
Syaefudin/Mahbib)*

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,54170-lang,id-c,nasional-t,Gus+Mus++Tidak+Ada+Lelaki+Hebat+Tanpa+Peran+Perempuan-.phpx

KALIMANTAN TUNTUT OTONOMI KHUSUS

Kalimantan Tuntut Otonomi Khusus

Ref dari Sunny: Apa keuntungan dengan otonomi khusus kalau selama ini tidak ada contoh keuntungan kepada rakyat setempat selain para petinggi yang direstui dan disenangi oleh penguasa rezim kleptokratik? Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih baik dan bermutu?

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/26/372626/127/101/Kalimantan-Tuntut-Otonomi-Khusus

Kalimantan Tuntut Otonomi Khusus
Penulis : Denny Susanto
Rabu, 26 Desember 2012

 

BANJARMASIN–MICOM: Kaukus DPD dan DPR RI asal Kalimantan mendesak pemerintah pusat menetapkan otonomi khusus bagi empat provinsi di Kalimantan.

Ketidakadilan pembangunan dan minimnya kontribusi pemerintah pusat kepada daerah, melatarbelakangi tuntutan status otonomi khusus seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua.

Wakil Ketua Kaukus DPD-DPR RI asal Kalimantan Adhariani, Rabu (26/12), menegaskan saat ini sudah dicapai kesepakatan antara Kaukus DPD-DPR RI dengan empat pemerintah provinsi di Kalimantan terkait tuntutan otonomi khusus tersebut.

“Pada saatnya nanti kami akan bertemu dengan pemerintah secara resmi, terkait tuntutan otonomi khusus ini,” katanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurutnya, tuntutan otonomi khusus didasarkan pada kontribusi empat provinsi di Kalimantan bagi APBN yang mencapai dua pertiga atau lebih Rp900 triliun dari hasil sumber daya alam berupa hasil tambang batubara, minyak, gas dan mineral lainnya. Sementara itu, kontribusi yang diberikan pemerintah pusat berupa dana royalti terbilang sangat kecil.

Sebagai contoh, ujar Adhariani, Pemprov Kalsel hanya mendapat dana royalti Rp400 miliar. Selain itu, pemerintah daerah di Kalimantan harus menghadapi ancaman degradasi lingkungan akibat aktivitas ekploitasi pertambangan.

“Kedudukan Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan kekayaan SDA (sumber daya alam) sebagai pemasok energi bangsa dapat dijadikan landasan kekhususan wilayah ini,” tuturnya. (DY/OL-01)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers