Guatemala’s former military leader Efrain Rios Montt, 85, has appeared in court to face accusations of genocide and other human rights crimes allegedly committed during his 17-month long rule.

Rios Montt, known for his “scorched earth” campaign against Guatemala’s leftist rebels, may have to answer charges that his regime was responsible for the massacre of tens of thousands of people.

Thursday’s hearing was to determine whether the former dictator should be formally charged with alleged atrocities that occurred during his regime from 1982 to 1983, prosecutors said.

The hearing is the first since Rios Montt lost the congressional immunity that for years had shielded him from prosecution for human rights crimes.

Guatemala’s truth commission, which has been tasked with investigating the bloodletting, estimates that there have been some 200,000 casualties from the country’s 36-year civil war that ended in 1996.

Some of the worst atrocities are said to have taken place during Rios Montt’s rule.

The UN-backed group, the Historical Clarification Commission, found that the government was guilty of a deliberate campaign of genocide against the mostly poor, indigenous massacre victims, many of whom were caught in the crossfire as the government battled leftist rebels.

26.01.2012 11:45

Buruh “Sweeping” Perusahaan di Jababeka

Penulis : Jonder Sihotang/Parluhutan Gultom

(foto:dok/SH)

BEKASI –  Aksi unjuk rasa buruh kembali terjadi, Kamis (26/1) pagi, di Bekasi. Namun, jumlah pengunjuk rasa tidak sebanyak direncanakan.

Pihak yang melakukan aksi kali ini adalah kelompok Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Sekitar 1.000-an buruh berkeliling melakukan  “sweeping” ke perusahaan-perusahaan di kawsan Jababeka Cikarang, Bekasi.

Menggunakan sepeda motor, kelompok buruh ini mendatangi perusahaan dan mengajak teman-teman sesama pekerja untuk ikut dalam aksi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, kelompok pekerja itu masih berkeliling di seputar kawasan industri Jababeka. Namun aksi mereka tidak sampai ke jalan raya sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.

Salah seorang koordinator lapangan KASBI, Junaedi Saputra saat ditemui SH, mengaku melakukan aksi damai memprotes ulah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang membohongi buruh dan tidak mau mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Sejumlah anggota polisi ikut mengawal aksi demo buruh tersebut.

Pengamatan SH di lapangan, para pengusaha tampak takut terhadap aksi buruh. Di depan gerbang perusahaan, pada umumnya mereka memasang tulisan yang isinya perusahaan itu mendukung dan membayar upah sesuai UMK yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jawa Barat.

Bahkan banyak perusahaan mengaku bukan anggota Apindo. Hal itu terlihat di beberapa perusahaan di Jababeka yang mengaku bukan anggota Apindo melalui spanduk bertuliskan: “Kami bukan anggota Apindo”.

Presidium Komunikasi Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FKI-SPSI) Bekasi, Teguh Maianto tadi pagi mengatakan, mereka tidak akan berdemo. Hal itu dicapai karena pada Rabu (25/1) malam, sudah ada kesepakatan dalam rapat antara polres, serikat pekerja se-Kabupaten Bekasi, dan pengusaha.

Dalam rapat yang juga dihadiri para direksi pengelola kawasan dan pemimpin 109 perusahaan akan mendukung keputusan Gubernur Jawa Barat terkait pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Ke-109 pengusaha yang selama ini memberikan kuasa kepada Apindo Kabupaten Bekasi, dalam rapat semalam menyatakan akan melaksanakan pembayaran UMK sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat. Kalaupun ada gugatan di PTUN Bandung maka pengusaha menyatakan akan mengabaikan hal itu. Terhitung Januari 2012, UMK akan dibayar sesuai keputusan gubenur.

DPRD Desak Apindo 

DPRD Kabupaten Tangerang akhirnya tidak berdaya menghadapi desakan buruh. Para wakil rakyat itu akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap mendukung penuh perjuangan buruh.

Artinya, DPRD ikut membantu buruh mendesak Apindo mencabut gugatannya ke PTUN, atas SK Gubernur Banten yang merevisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS).

“Kami mendukung perjuangan buruh mendapatkan haknya. Kami juga meminta Apindo Kabupaten Tangerang mencabut gugatannya di PTUN atas SK Gubernur Banten terkait revisi UMK dan UMS,” ujar anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Naziel Fikri, Rabu (25/1) sore.

Selain mendesak Apindo mencabut gugatan, Naziel yang mewakili DPRD juga berjanji akan menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang agar segera membuat surat edaran kepada pabrik di wilayah itu untuk menerapkan UMK dan UMS hasil revisi.

“Kami minta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sesegera mungkin membuat surat edaran ke seluruh pabrik agar mematuhi perintah Gubernur Banten terkait revisi UMK dan UMS. Kami berharap UMK sebesar Rp 1,529 juta bisa segera diterapkan,” ujarnya.

Pernyataan sikap DPRD Kabupaten Tangerang itu langsung disambut sukacita oleh sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) yang menduduki kantor DPRD Kabupaten Tangerang. Sambil meneriakkan yel-yel salut DPRD, ribuan buruh kemudian membubarkan diri dari halaman kantor wakil rakyat Kabupaten Tangerang.

Sekertaris Jenderal Apindo Kabupaten Tangerang, Djuanda Usman mengatakan, pihaknya tidak akan mencabut gugatan UMK dan UMS yang telah dilayangkan ke PTUN. Ini karena selain gugatan sudah dalam proses, revisi UMK dan UMS yang dikeluarkan Gubernur Banten juga melanggar aturan.

Bendera dan peta Republik Islam Iran. (istimewa)

Berita Terkait

• BMKG : tinggi gelombang perairan Labuan empat meter

• FEUI tunggu proses hukum Miranda

• Microsoft yakin pembajakan piranti lunak berhenti

• Miranda: Saya terkejut

• Gelombang tinggi, perairan Indonesia tidak kondusif

Video Terkait

Negara Sahabat Berharap Lebih

Teheran (ANTARA News/Xinhua-0ANA) – Seorang anggota parlemen Iran Rabu mengatakan bahwa dalam langkah pencegahan, parlemen Iran mempertimbangkan rencana untuk memotong ekspor minyak ke negara-negara Uni Eropa, kata surat kabar berbahasa Inggris setempat Teheran Times.

“Majlis (parlemen) perwakilan berupaya untuk menyetujui rencana itu, dan semua negara Eropa yang telah memberlakukan sanksi terhadap Iran tidak akan dapat membeli bahkan setetespun minyak dari Iran,” kata Nasser Soudani, anggota Majlis Komisi Energi Iran.

Menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa pada Senin memutuskan untuk melarang minyak dan produk minyak dari Iran.

Meskipun embargo akan dimulai pada 1 Juli untuk memungkinkan importir utama Uni Eropa seperti Yunani, Italia dan Spanyol menemukan alternatif pemasok, para investor masih khawatir mengenai keamanan pasokan minyak global pada saat Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, kunci jalur pengiriman perdagangan minyak, dan mengganggu pasokan minyak terhadap larangan tersebut.

Politikus Inggris yang juga penggiat kemerdekaan Palestina, George Galloway, mengatakan embargo minyak mentah yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Iran bisa memicu perang.

“Tindakan itu adalah tindakan bodoh yang bisa mendekatkan pada perang. Kita tidak menginginkan adanya perang lagi di dunia ini,” kata George Galloway usai acara diskusi dialog internasional di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan sekutunya itu merupakan tindakan berbahaya. Amerika, lanjut dia, harus memastikan dahulu pengayaan nuklir yang dilakukan Iran bukan untuk perdamaian, baru melakukan embargo.

“Sejauh ini pengayaan nuklir Iran untuk kepentingan damai. Iran tidak mempunyai senjata nuklir, justru Israel yang banyak memilikinya. Namun Amerika Serikat sama sekali tidak mengusik Israel yang juga memiliki nuklir,” katanya.

Sebelumnya, George Galloway dikenal dengan kampanyenya menghentikan sanksi ekonomi atas Irak. George juga melakukan kampanye penghentian perang terhadap Irak pada 2003.

“Kita semua tidak menginginkan ada lagi perang ,” tegas dia.

Uni Eropa menyetujui embargo terhadap ekspor minyak Iran sebagai salah satu cara untuk menghentikan program nuklir Iran. Sebanyak 27 menlu Uni Eropa bertemu di Brussels pada Senin, membahas mengenai pelarangan impor minyak mentah Iran. Larangan itu mulai diberlakukan 1 Juli.

Iran telah menjual sekitar seperlima minyak mentah ke negara-negara Uni Eropa, dengan Yunani, Spanyol dan Italia pembeli utama, dengan volumenya mencapai 20 persen total ekspor minyak Iran.

(Uu.H-AK)
Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Kerentanan Pangan Indonesia Semakin Tinggi
Kamis, 26 Januari 2012 | 15:33

Irman Gusman [Dok SP]

Berita Terkait

• Lampung Dicanangkan Jadi Provinsi Pertanian
• DPD Sahkan Pansus Agraria Awal Februari
• Irman Gusman: Terjadi Perselingkuhan Politik dan Hukum
• Filipina Dukung DPD Masuk AIPA
• Irman Gusman Resmikan Wahana DPD di KidsZona Makasar

[BANDAR LAMPUNG] Sektor pangan Indonesia saat ini berada pada level kerentanan pangan yang tinggi. Hal itu dipicu oleh lemahnya ke-swasembadaan pangan dan faktor perubahan iklim yang melanda akhir-akhir ini.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam seminar revitalisasi pertanian “Petani Bisa Kaya” di Lampung, Kamis (26/1) mengatakan, dalam upaya meraih swasembada pangan, Indonesia masih terbentur oleh berbagai macam persoalan, diantaranya ketersediaan lahan dari kebutuhan lahan belum kecukupan. Sehingga, dengan terpaksa kita harus tergantung pada bahan pangan negara lain yang sebenarnya bisa mengancam stabilitasi ekonomi, sosial dan politik Indonesia.

“Dari sekitar kebutuhan lahan yang 11-15 juta hektar, kita baru punya sekitar 7,7 juta hektar. Dari seluas lahan itupun kita menghadap masalah baru, yaitu terus berkurangnya lahan yang disebabkan oleh konversi peruntukan lahan ke sektor industri dan pemukiman,” katanya.

Adapun, kecepatan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain mencapai 100-110 ribu hektare per tahun (data fakultas pertanian UGM). Hal itu disebabkan oleh lemahnya konsep dan strategi pembangunan pertanian pemerintah, sektor pertanian di Indonesia dianggap makin menjadi tidak menarik bagi petani kecil hingga besar.

“Jangan salahkan mereka ketika harus terjebak dalam sistem ijon, perdagangan tak layak dengan tengkulak dan kemiskinan yang seolah tiada akhirnya,” ucap Irman.

Lebih lanjut, dia merinci, pendapatan perkapita petani padi sangat rendah. Misalnya saja petani yang memiliki lahan sawah satu hektar hanya mendapatkan keuntungan Rp 2,7 juta perbulannya. Jadi, bila petani Indonesia yang rata-rata memiliki 0,3-0,7 hektar maka mereka hanya dapat mengantongi Rp 540 ribu per bulan.

“Dengan jumlah 4-5 orang saja dalam satu keluarga, pendapatan itu jauh dari cukup. Belum lagi besarnya potensi kerugian karena perubahan iklim yang dengan sekejap bisa melenyapkan semua usaha dan investasi,” tambahnya.

Sementara itu, petani seluruh Indonesia, menurut Irman, harus menjadi orang kaya. Sebab, jika 50% petani itu kaya maka masalah bangsa bisa terselesaikan.

Namun sayangnya, angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yaitu mencapai 30% dari seluruh komposisi jumlah tenaga kerja di Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Berbeda halnya dengan Selandia Baru di mana penduduknya hanya 6 juta dan jumlah produksi sapinya 30 juta dengan biri-biri 40 juta, namun bisa hidup berkelimpahan. “Dia (Selandia Baru, Red) bisa, kenapa kita tidak bisa,” ungkapnya. [O-2]