Badrya Darwish

Jakarta (ANTARA News) – Rencana perubahan (amendemen) kelima terhadap Undang Undang Dasar 1945 diharapkan memasukkan poin untuk memperketat persyaratan bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Mestinya ke depan dipertimbangkan persyaratan agar calon yang maju menjadi semakin berkualitas,” kata Sultan Hamengku Buwono X dalam satu rangkaian acara “Pekan Konstitusi” bertema “UUD 1945, Amendemen dan Masa Depan Bangsa” di Jakarta, Senin.

Beberapa poin penguatan yang harus didorong itu, menurut Sultan HB X, di antaranya adalah latar belakang rekam jejak kehidupan, disposisi moralitas, keunggulan penguasaan ilmu dan pendidikan, serta kesetiaan pada Pancasila.

“Pemilu 2014 harus mempu menghasilkan kepemimpinan kolektif yang terdiri atas tiga unsur kekuatan politik bangsa yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Sultan.

“Bertolak dari pemikiran itu, hendaknya pemimpin nasional terpilih harus memiliki gaya kepemimpinan menyejukkan dan merangkul seluruh unsur bangsa, serta berani melakukan perubahan konstruktif meskipun harus mengambil kebijakan yang tidak populer,” katanya.

Selain itu, Sultan juga mendukung gagasan tentang dibolehkannya calon perseorangan atau non partisan untuk mengikuti pemilihan umum presiden secara langsung.

“Mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden pun hendaknya membuka peluang selebar-lebarnya bagi setiap anak bangsa dengan membuka pencalonan secara independen,” kata Sultan.

“Pekan Konstitusi” adalah forum yang diadakan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) guna menanggapi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melanjutkan amendemen UUD 1945.

DPD RI mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945, di antaranya, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal Hak Asasi Manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum tersebut di antaranya adalah mantan presiden Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, mantan wapres Try Sutrisno, mantan Ketua Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. (P012/A026)Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Liputan6.com, Edinburgh: Enam belas tahun lalu setelah domba Dolly dikloning di Edinburgh, para ilmuwan Skotlandia telah membuat terobosan medis lain yang mengejutkan. Para peneliti di Pusat Edinburgh for Regenerative Medicine, seperti dikutip laman News.com.au, Senin (30/1), telah menciptakan jaringan otak dari pasien yang menderita penyakit mental, seperti skizofrenia dan depresi.

“Neuron seorang pasien dapat memberitahu kita banyak tentang kondisi psikologis yang mempengaruhi mereka, tetapi Anda tidak dapat menempel jarum di otak seseorang dan mengambil sel-selnya,” kata Direktur pusat, Professor Charles french-Constant, pada Guardian.

“Namun, kami telah menemukan cara yang bulat. Kita bisa mengambil sampel kulit untuk membuat sel-sel induk dari itu dan kemudian mengarahkan sel-sel induk untuk tumbuh menjadi sel-sel otak,” lanjut Charles. “Intinya, kita akan kembalikan sel-sel kulit seseorang ke dalam otak.

Para ilmuwan berharap dengan mempelajari jaringan sel-sel otak, akan memberikan petunjuk kondisi pasien yang berpenyakit mental. Tugas yang telah menantang di masa lalu.

“Hal ini sangat sulit mendapatkan jaringan primer untuk belajar sampai setelah pasien meninggal,” kata dotker Royal Edinburgh Hospital, Profesor Andrew McIntosh, yang bekerja sama dengan pusat pada proyek.

Bahkan, jaringan yang dipengaruhi oleh apa pun membunuh mereka dan dampak penggunaan obat untuk kesembuhan mereka, mungkin untuk beberapa dekade. “Jadi, memiliki akses ke sel-sel otak hidup adalah perkembangan yang signifikan untuk pengembangan obat bagi kondisi ini, “kata McIntosh.

Jika berhasil, peneliti meyakinkan metode yang sama dapat diterapkan pada organ-organ lainnya, termasuk hati dan jantung.(BOG)

YOGYAKARTA–MICOM: Kasus Wisma Atlet yang bergulir dengan terdakwa Nazaruddin menyita perhatian publik. Nama Anas Urbaningrum mencuat di saat persidangan mantan bendahara umum partai pemenang pemilu tahun 2009 tersebut.

Tidak hanya menyerang ke Partai Demokrat saja, bahkan KPK pun diisukan mengalami perpecahan dalam penanganan kasus Wisma Atlet tersebut.

Berikut tanggapan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas tentang berita tersebut ketika diwawancarai di rumahnya di Kota Yogyakarta, Minggu malam (29/1).

Bagaimana menanggapi isu BBM (Blackberry Messenger)tersebut?

Yang saya terima itu BBM dari pengirim yang tidak jelas. Setelah saya baca isinya, saya tanya ke teman-teman pimpinan KPK yang lain. Mereka juga menerima. Menerimanya akhir minggu yang lalu.

Setelah dibaca teliti, disebutkan rapat pimpinan KPK hari Senin tanggal 23. Dilihat di kalender, itu kan hari besar Imlek. Kami kan tidak ada yang ke kantor. Saudara ketua dalam perjalanan dari Riyadh ke Jakarta setelah umrah.

Dari kedua fakta tersebut yang tidak terbantahkan, bisa disimpulkan, berita yang ditanggapi Akbar Faizal cs kualitasnya adalah kualitas sampah dan sampah yang sudah busuk.

Dari berita itu, kemudian dibuat isu pimpinan KPK terbelah. Isu tersebut berdasarkan berita yang sampah tadi. Artinya, yang menyimpulkan KPK terbelah itu juga ceroboh.

Bagaimana kondisi di tubuh KPK sekarang?

Solid, tidak ada persoalan termasuk dalam kaitan kasus Wisma Atlet. Isu perpecahan ada, tetapi faktanya tidak ada. Isu itu munculnya dari BBM yang sampah tadi yang dikomentari oleh anggota DPR.

Posisi kasus Wisma Atlet sekarang seperti apa?

Kasus Wisma Atlet masih berjalan untuk kasus Nazaruddin sebagai yang diduga menerima suap. Waktu itu masih anggota DPR berarti pejabat negara.

Nanti kita akan menyusul kasus Nazaruddin yang lain. Tunggu saja waktunya karena kasusnya banyak. Kasus ini guritanya banyak jadi butuh waktu. Beberapa perkara itu juga sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kelima pimpinan KPK komitmen, kalau nanti menyangkut nama siapa pun juga, jabatan apa pun juga, parpol apa pun juga, sepanjang itu didukung dengan dua alat bukti yang sah dan kuat, kami akan angkut. (AT/OL-5)

Pamekasan (ANTARA News) – DPRD Pamekasan, Madura, menyatakan menolak desakan pemerintah pusat untuk mencabut perda Nomor: 18 Tahun 2001, tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan atau yang dikenal dengan Perda Antiminuman keras.

“Kami nyatakan dengan tegas bahwa kami tidak akan pernah merevisi perda tersebut apalagi mencabutnya,” kata juru bicara DPRD Pamekasan, Suli Faris dalam sebuah diskusi bertajuk “Dampak Bahaya Minuman Keras Bagi Masyarakat” di Pamekasan, Senin malam.

Ia menjelaskan, ada beberapa pertimbangan DPRD Pamekasan tidak bersedia mencabut ataupun merevisi Perda Nomor: 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol tersebut.

“Pertama, kami menganggap bahwa perda itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” terang Suli.

Yang kedua, menurut dia, Peraturan Presiden Nomor: 03 Tahun 1997 yang menjadi acuan Mendagri untuk mencabut perda dalam struktur hukum di Indonesia tidak termasuk bagian dari hirarki peraturan perundang undangan yang berkekuatan hukum mengikat.

Selain itu, keberadaan Perpres tersebut tidak harus dipatuhi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Hemat kami di DPRD Pamekasan Perpres itu yang justru harus direvisi, karena tidak sesuai dengan undang-undang,” ucap Suli Faris.

Alasan ketiga, tindak pidana kriminal yang sering terjadi akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh minuman keras dan sejenisnya, seperti narkotika dan lain-lain.

Sedangkan, Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol menurut Suli Faris sudah sesuai dengan norma dan keinginan masyarakat Pamekasan.

Disamping itu, materi muatan perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, juga dengan norma atau ketentuan yang telah syariatkan agama. Untuk minuman keras sendiri, agama telah mengatur secara tegas bahwa hukumnya haram dan harus dijauhi.

Pertimbangan lainnya, perda antiminuman keras yang ada di Pamekasan itu sudah 10 tahun dan masyarakat Pamekasan sendiri tidak ada yang keberatan, bahkan menolak dengan keberadaan Perda itu.

“Kami sendiri malah curiga, jangan-jangan Mendagri sendiri sudah menerima pesanan dari pengusaha minuman keras, sehingga menginginkan Perda antiminuman keras ini dicabut,” katanya mempertanyakan.

Sekarang saja, kata dia, saat minuman keras dilarang masih banyak yang mabuk-mabukan, apalagi tidak dilarang, katanya menambahkan.

Oleh karena ia kembali menegaskan, DPRD Pamekasan akan terus berjuang dan melawan jika pemerintah pusat terus menekan daerah supaya mencabut atau merevisi perda tersebut, yang menurut dia keberadaan Perda antiminuman keras tersebut, merupakan syiar moral agama.

“Silahkan saja Mendagri mencabut, kalau memang ingin membuka front baru di negeri ini. Saya yakin umat Islam akan beramai-ramai turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pencabutan itu,” ucap Suli Faris. (ANT)
Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012