Abdon Nababan <abdon.nababan@aman.or.id>,in: Milis Adat <adatlist@yahoogroups.com> , Saturday, 28 January 2012, 13:36

Kawan-kawan yb.,

Hari Kamis lalu saya menjadi narasumber di acara Workshop dan Dialog Nasional Orang Rimba dan Suku Anak Dalam di Muara Bulian di Jambi.

Salah satu informasi yang muncul dalam dialog ini terkait dengan kasus konflik agraria antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Asiatic Persada, salah satu anak perusahaan Wilmar Grup. Salah satu peserta utusan Suku Anak Dalam Bathin Sembilan menginformasikan bahwa keluhan masyarakat adat SAD ini sedang ditangani oleh CAO Bank Dunia. Di akhir dialog juga disepakati agar proses CAO Bank Dunia ini harus dipantau dan dikawal ketat agar hasilnya sesuai dengan hak dan kepentingan masyarakat adat.

Terkait dengan usulan ini saya membutuhkan informasi lebih lanjut soal CAO ini. Adakah di antara kawan-kawan yang memantau proses ini dan memberikan gambaran bagaimana AMAN bisa memenuhi harapan peserta dialog ini?

Salam,
Abdon

1. Topografi wilayah kabupaten Sikka sebagian besar terdiri atas bukit-bukit dengan kemiringan yang cukup tajam rata-rata di atas 40%.
2. Perubahan iklim (climate change) yang melanda dunia; Hujan yang biasanya mulai sekitar Novemer – April, sekarang menjadi tidak menentu. Beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan musim yang sangat besar. Perubahan iklim tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan usaha tani lahan kering, yang mana sangat bergantung pada hujan. Banyak petani salah menafsir waktu tanam sehingga mengalami gagal panen.
3. Rata-rata kepemilikan tanah per kepala keluarga tani seluas 0,5 -2 ha. Mayoritas lahan yang dimiliki adalah lahan kering yang miring, sehingga pada musim hujan sangat rentan terhadap erosi dan berdampak pada degradasi tanah.
4. Pengelolaan usaha tani yang tidak memperhatikan keseimbangan alam mengakibatkan kesuburan tanah berkurang dan akhirnya mengakibatkan rendahnya produksi tanaman.

1. Kurang/menurunnya hasil tanaman pangan & hortikultura yang disebabkan oleh

• Minimnya kemampuan dan pengetahuan petani mengelola usaha tanaman padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan;
• Kurang adanya diversifikasi usaha tanaman pangan yang tidak didukung pasokan bibit pangan lokal,
• Minimnya pengembangan pangan local dan tanaman buah-buahan.

2. Kurang/menurunnya hasil tanaman perdagangan yang disebabkan oleh:

• Jumlah tanaman perkebunan masih kurang
• Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani mengelolaan usaha tani;
• Tanaman perkebunan sering mengalami kerusakan akibat serangan hama dan penyakit sehingga dapat mengurangi hasil produksi sampai 50%-75 %.

3. Kurangnya Hasil ternak yang disebabkan oleh :

• Ternak mati diserang penyakit; penyakit Tetelo (ayam) dan Hoc Kolera (babi). mengakibatkan kematian sampai 80%. Serangan penyakit menceret, perut kembung (kambing) dapat mengakibatkan kematian sampai 30%.
• Pengetahuan tentang pemeliharaan ternak masih kurang
• Terbatasnya jumlah/jenis ternak yang dimiliki petani

Analisa Siasat Penjajah & Imperialisme di West Papua

January 23, 2012 By: admin Category: Documents

=============

Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
“Tidak ada kemenangan revolusioner tanpa teori revolusioner”

in:Mediacare <mediacare@yahoogroups.com> , Wednesday, 25 January 2012, 7:31

Bambang Soesatyo
Komisi III DPR RI

KALAU terus menerus hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu. Sebab, Inpres dan imbauan Presiden sudah kehilangan efektivitasnya. Keberanian dan kemauan politik presiden menjadi satu-satunya faktor penentu.

Inpres (instruksi presiden) hanya akan menjadi dokumen tak bernilai jika tidak dilaksanakan. Pun akan menjadi bahan olok-olok manakala implementasinya tidak diawasi. Apalagi jika tidak ada monitoring progres. Masalahnya bisa menjadi semakin runyam kalau pemberi instruksi lepas tangan, sebab merasa sudah cukup melaksanakan kewajibannya hanya dengan menerbitkan Inpres dimaksud. Apakah Inpres itu dilaksanakan atau tidak, si pemberi instruksi merasa bukan lagi urusannya. Kalau hal ini yang terjadi, bangsa ini layak prihatin.

Begitu juga dengan imbauan. Bagaimana pun, terlalu menyederhanakan persoalan jika seorang pemimpin hanya membuat imbauan untuk mengatasi sebuah persoalan akut lagi sistemik. Namanya juga imbauan. Buat pendengar, imbauan itu boleh dituruti, boleh juga tidak dipatuhi. Apakah para koruptor mau mendengar imbauan yang meminta mereka berhenti mencuri uang negara? Bagi oknum birokrat negara yang berperilaku korup, imbauan seperti tak perlu didengar. Bahkan hanya menjadi bahan tertawaan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemerintah tahun 2012 baru-baru ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh jajaran pemerintahan mencegah dan memberantas korupsi anggaran negara. Presiden juga minta BPK, KPK serta BPKP bekerjasama menyelamatkan uang negara.

Imbauan atau ajakan tadi tampaknya menjadi tindak lanjut dair Inpres No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Harap dicamkan bahwa Inpres terbaru ini merupakan lanjutan Inpres No. 9/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Wapres Boediono mendeskripsikan Inpres 17/2011 dengan kalimat berikut ini;“Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 isinya substansif, bukan basa-basi.”  Dalam dua Inpres ini, Pemerintah mengimplementasikan enam strategi sesuai rekomendasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Enam strategi itu meliputi Pencegahan pada Lembaga Penegak Hukum; Pencegahan pada Lembaga Lainnya; Penindakan; Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Kerjasama Internasional; dan Pelaporan. Untuk pelaksanaannya, Inpres ini memerintahkan seluruh lembaga pemerintah, dari pusat sampai daerah, harus berkoordinasi dengan KPK, Bank Indonesia, PPATK, Ombudsman Republik Indonesia, LPSK, BPK, KY dan MA.

Siapa pun percaya bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang termuat dalam dua Inpres tadi mestinya efektif. Justru karena per konsep dia efektif, strategi itu dipayungi oleh Inpres. Namun, dari Inpres 17/2011, publik bisa melihat bahwa koordinasi antarinstitusi terkait baru diperintahkan melalui Inpres ini. Artinya, sebelum terbitnya Inpres 17/2011, sinergi antarinstitusi terkait amat minim sehingga perlu dipertegas lagi.

Masalahnya kemudian, apakah dua Inpres tadi bisa dan akan dilaksanakan dengan konsisten?  Kalau semua institusi terkait diminta berkoordinasi, bagaimana mekanismenya? Dan, siapa komandannya?  Pertanyaan-pertanyaan ini relevan diajukan mengingat Inpres itu tidak memberi peran kepada Kejaksaan Agung dan Polri.

Pelaksanaan Inpres No.17/2011 harus belajar dari pencapaian Inpres No.9/2011. Jangan-jangan, pelaksanaan Inpres No.9/2011 belum pernah dievaluasi. Boleh jadi, pencapaian Inpres No.9/2011 begitu memprihatinkan sehingga diperlukan Inpres No.17/2011. Di penghujung 2011, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per 2011 jumlahnya melonjak mencapai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi,  55,78 persen
.
Kesimpulannya, kinerja pemberantasan korupsi  sangat mengecewakan. Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen .

Kebuntuan

Semua kalangan mencatat, selain menerbitkan Inpres Pemberantasan korupsi, Presiden juga sering mengumandangkan imbauan. Indikator dari Kapolri tadi, plus hasil survei LSI, membuktikan bahwa Inpres pemberantasan korupsi dan imbauan presiden sudah tidak efektif lagi. Artinya, kalau rencana aksi pemberantasan korupsi masih ingin dilanjutkan, harus dicari pendekatan baru yang lebih efektif.

Inpres No.17/2011 boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden  meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu. Mengingat korupsi di negara ini sudah mengakar, kalau perlu pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui operasi rahasia atau tertutup. Dengan pendekatan rahasia dan tertutup, tidak diperlukan lagi pidato atau wacana.

Rakyat tahu bahwa memberantas korupsi itu bukan pekerjaan yang sulit-sulit amat. Kalau ada keberanian dan kemauan politik, korupsi bisa diperangi sampai ke akar-akarnya. Maka, yang belum dipahami rakyat adalah mengapa pemerintah belum juga menunjukan serta mengimplementasikan keberanian dan kemauan politik untuk memerangi korupsi. Selama ini, rakyat hanya mendengar pidato yang mewacanakan pemberantasan korupsi. Wacana ini digemakan berulang-ulang. Tetapi, tak pernah ada aksi yang menunjukan kesungguhan memerangi korupsi.

Beberapa elemen masyarakat sudah merasa bosan dengan wacana pemberantasan korupsi. Mereka sudah tidak peduli lagi, karena berasumsi tak ada lagi yang bisa dipercaya di negara ini. Mereka mengacu pada keterlibatan sejumlah oknum penegak hukum dalam sejumlah kasus korupsi. Apalagi, dalam periode terdahulu, oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diduga tidak bersih. Jadi, wacana pemberantasan korupsi yang sering dikumandangkan para elit itu hanya dilihat sebagai sandiwara.

Apa yang terjadi sekarang ini tak lain kebuntuan pemberantasan korupsi. Publik sering bertanya dimana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak?  Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar.

Jadi, Inpres saja tidak cukup. Inpres pemberantasan korupsi belum mampu memecah kebuntuan. Dia pun bukan jaminan setiap kasus korupsi akan ditangani sebagaimana seharusnya. Bagaimana mungkin birokrasi yang korup mau melaksanakan Inpres itu. Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi presiden berpura-pura tidak tahu kekuatan industri korupsi yang sudah sekian lama dibangun para oknum birokrat.

Niat mencegah dan memberantas korupsi di negara ini harus ditunjukan dengan kemauan politik yang konsisten, dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan berani. Tentu saja jangan berselingkuh dengan para koruptor. Kalau terjadi perselingkuhan, yang tampak dipermukaan adalah saling sandera antara oknum penguasa dengan koruptor. Jadi selain kepentingan, saling sandera menjadi penyebab lain terjadinya kebuntuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Maka, jika presiden ingin Inpres pemberantasan korupsi dilaksanakan, dia harus pro aktif mengamati progres. Dengan menerbitkan Inpres, tugas presiden belum selesai. Dia harus memastikan Inpres-nya dilaksanakan. Sehingga, manakala pelaksanaan Inpres mengalami kebuntuan, presiden-lah yang berinisiatif memecah kebuntuan itu. Agar publik tidak melihat Inpres pemberantasan korupsi itu sebagai sebuah kepura-puraan.

Refl Sunny <ambon@tele2.se>: Paling tidak dua menteri pemerintahan SBY terlibat korupsi, apakah yang lain oknom-oknom suci murni. Apakah kalau menteri diibaratkan murid kencing berlari, apakah kepala mentri sebagai guru tidak kencing berdiri? Negara dirugikan Rp 35,7 miliar, hukumannya 1 tahun 8 bulan istirahat. Lumayan bagus sekali, bebas dari tempat istirahat bisa langsung enak-enakan menikmati hasil panen korupsi yang bermamak biak. Siapa yang tidak mau korupsi?

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/01/24/ArticleHtmls/Masa-Penahanan-Habis-Bachtiar-Chamsyah-Bebas-24012012007008.shtml?Mode=0

Jika putusan kasasi menambah hukuman terpidana kasus korup- si pengadaan sarung ini, dia harus kembali mendekam di tahanan.

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah bebas dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sejak akhir pekan lalu, setelah masa penahanannya habis.
Padahal kasus korupsi pengadaan sarung, sapi impor, dan mesin jahit yang melibatkannya masih berlanjut di Mahkamah Agung karena jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan kasasi.Pengacara Bachtiar Chamsyah, Djufri Taufik, menjelaskan bahwa Bachtiar dinyatakan bebas demi hukum karena masa penahanannya sudah habis. “Sudah bebas dan sudah keluar dari LP Cipinang sejak dua hari lalu,”katanya kepada Tempo kemarin.

Informasi ini juga dibenarkan oleh Kepala LP Cipinang Suharman, kendati ia tidak mau menjelaskan kapan tepatnya mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu meninggalkan LP. “Besok saja kami jelaskan lengkap,” ujarnya singkat.

Dihubungi terpisah, KPK mengaku tak mempersoalkan bebasnya Bachtiar Chamsyah dari tahanan.

“Karena belum ada putusan kasasi. Dari situ kan (baru bisa) ditentukan, apakah hukumannya bertambah atau tidak,”kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P.

Menurut Johan, jika putusan kasasi menambah hukuman terpidana kasus korupsi pengadaan sarung, sapi impor, dan mesin jahit itu, dia harus kembali mendekam di tahanan. “Intinya tergantung putusan kasasi,”ujarnya.

Meskipun demikian, Johan menyatakan belum berkoordinasi dengan pimpinan KPK untuk membahas masalah ini. Ia hanya menegaskan bahwa KPK tetap akan melakukan upaya kasasi.

“Kami tunggu putusan kasasinya.” Bachtiar Chamsyah divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pimpinan Tjokorda Rae Suamba pada 22 Maret 2011. Ia dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) pada kurun 2003-2008.

Dalam amar putusannya, hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menyebut Bachtiar, selaku Menteri Sosial dan pengguna anggaran, terbukti menyalahgunakan wewenang. Alasannya, Bachtiar menyetujui penunjukan langsung terhadap perusahaan rekanan Depsos sehingga merugikan negara Rp 35,7 miliar. Namun, hakim menyatakan Bachtiar tidak terbukti menikmati hasil korupsi untuk dirinya sendiri.

Atas hukuman tersebut, Bachtiar menyatakan banding.
Jaksa penuntut umum KPK pun naik banding karena vonis yang hanya setengah dari tuntutan mereka itu dinilai terlalu ringan. Sebelumnya, JPU menuntut Bachtiar dengan hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Namun, pada 14 Juli 2011, Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan yang diambil di PN Tipikor sehingga hukuman Bachtiar tetap, dan ia diperintahkan tetap berada di dalam penjara. Jaksa pun akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosesnya masih berjalan hingga saat ini.

ISMA SAVITRI | TRI SUHARMAN