Archive for the ‘Uncategorized’ Category

DRUPADI

Drupadi

Oleh Ragil Nugroho
in: INDOPROGRESS, 23 DESEMBER 2012

Ini versi Divakaruni, bukan Vyasa.
Setelah perang usai, Kurawa tumpas. Pandawa meninggalkan medan pertempuran Kurusetra. Ini perang yang berakhir dengan lara:
‘Sesudah perang, pembakaran mayat.
Sesudah pembakaran mayat, abu dilarung ke Sungai Gangga.
Di sanalah, di tepi sungai, ketika abu dan kerikil terakhir mengalir dari jemarinya,
Yudistira jatuh ke dalam depresi.’
CHITRA Banerjee Divakaruni melukis suasana murung itu dalam novelnya: The Palace of Illusions—Istana Khayalan. Tapi sebetulnya bukan itu yang menjadi sari dari kisahnya. Ada sesuatu yang telah purba yang hendak ia kuak. Untuk itu, penulis perempuan kelahiran Calcutta itu merobek kisah ‘resmi’ Mahabharata. Kita tahu, kisah Vyasa itu tentang epos kepahlawan Pandawa—lima lelaki pujaan dewa—dalam menumpas angkara. Tapi, Divakaruni membuang yang klise. Ia menjungkirnya dengan lembut. Drupadilah juru bicara dalam kisahnya. Artinya, kisah para laki-laki itu ia lihat dari pandangan seorang perempuan. Dan hasilnya: sebuah ironi yang menyengat.
Setelah perang usai, beberapa tahun menikmati kekuasaan, Pandawa digariskan meninggalkan Hastinapura. Sebagai trah ksatria, mereka mesti menempuh perjalanan terakhir: keabadian. Drupadi ikut serta. Segala kemewahan ditanggalkan. Yang duniawi tak penting lagi. Ketika meninggalkan istana, rombongan enam orang itu hanya memakai pakain dari kulit kayu. Rakyat Hastina mengantar kepergian itu dengan belasungkawa yang mencabik-cabik.
Dan disinilah klimaks dimulai, bukan di padang Kurusetra. Ketika punggung bukit mulai ditapak, Drupadi tersungkur paling awal. Bima hendak menolongnya, namun Yudistira memegang pundak adiknya yang terkenal mudah terbakar itu. Ia mengingatkan pada aturan baku: ‘Sekali berjalan di jalan ini, kau tidak boleh melangkah surut, walaupun apa yang terjadi.’ Drupadi dibiarkan jatuh ke jurang. Tak ada yang menolong. Memang ada Bima yang menangis terisak-isak, tapi ia tak mampu melangkahi Yudistira. Selebihnya hanya pandangan iba kelima Pandawa—sang istri harus menerima takdirnya.
Saat tersungkur, ternyata Drupadi tersangkut pada tonjolan batu karang berselimut salju. Ia tak harus tumpas di dasar jurang. Sayup-sayup setengah sadar ia mendengar percakapan Bima dan Yudistira. Samar percakapan itu sampai ke kuping Drupadi:
‘Mengapa dia terjatuh?’ tanya Bima.
Dengan enteng Yudistira menjawab tanpa emosi, ‘Itu karena meskipun dia mempunyai banyak sifat baik, dia mempunyai satu kekurangan besar.’
Bima yang tahu Drupadi seorang istri yang berbakti, bertanya heran,‘Apa kekurangannya?’
Jawaban Yudistira inti dari semuanya: ‘Dia menikahi kita semua. Tetapi dia mencintai satu laki-laki melebihi siapa pun.’
Tamparan Divakaruni itu begitu lembut. Yang tak jeli tak akan merasakan. Sindiran itu begitu halus, namun seperti sembilu: mengiris tajam. Kita tahu, Drupadi istri dari kelima Pandawa. Mungkin ini yang disebut poliandri. Tapi, sebetulnya cinta Drupadi hanya untuk Karna. Lelaki anak sais kereta itulah yang dicintainya. Dan itu bukan suaminya.
Yudistira menyadarkan kita: lelaki boleh membagi hatinya, tapi Drupadi sebagai perempuan tak boleh melakukannya. Karena cinta kepada suaminya tak lengkap seratus persen, maka Drupadi menyimpan dosa besar. Hukumannya: ia tak akan sampai di gerbang Nirwana. Sebab itu sudah pantas Drupadi terjatuh pada langkah awal karena kesetiannya terbelah. Sedangkan Pandawa, yang biasa membagi hatinya pada banyak perempuan, masih bisa melanjutkan perjalanan.
Mungkin ini yang disebut patriarki. Laki-laki menuntut total pada perempuan—termasuk cinta, tentunya. Perempuan yang tak bisa berlaku seperti itu akan disebut sundal atau urakan. Sebaliknya, lelaki bisa berlaku apa saja. Mereka boleh memiliki simpanan, gundik, selir, nikah siri, atau istri lebih dari satu. Arjuna bisa memiliki Srikandi dan Sumbadra, Bima selain beristrikan Drupadi juga beristrikan Arimbi—itu dianggap wajar. Tetap saja Drupadi mesti setia pada Pandawa.
Bisa saja Pandawa kita ganti dengan Aceng, Joko atau yang lain. Tak akan banyak berubah. Mahabharata memang ditulis 6000 SM yang lampau. Tapi kini kisahnya dapat kita lihat di dunia nyata dengan berbagai variasi yang menakjubkan—mungkin tak diduga oleh Vyasa sendiri. Drupadi bisa saja diganti dengan Midah, Pariyem, Bawuk, FO atau RB. Tapi nasib mereka sama saja.
Satu pertanyaan bisa diajukan: mengapa bisa terjadi?
Friedrich Engels memiliki jawaban menarik—mungkin tak semuanya suka karena terlalu apa adanya. Kata Engels dalam Origins of the Family, Private Property and the State (Asal usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara), perempuan direndahkan sejak terjadi apa yang disebut kepemilikan pribadi. Guna mengukuhkan hak laki-laki akan kepemilikan itu, perempuan mesti diringkus, dijinakkan dan seksualitasnya dikontrol serta diatur. Pendapat Engels itu sering dituduh determenistik. Tapi sulit menampik kebenarannya.
‘Penghapusan hak ibu,’ tulis Engels, ‘adalah kekalahan bersejarah kaum perempuan…diturunkan derajatnya dan direndahkan menjadi abdi; ia menjadi budak keinginannya sendiri dan alat untuk produksi anak-anak semata.’ Patok kemunculan ‘keluarga patriarkal’ telah tertancap dalam. Setelah itu dijejalkan pada perempuan: kesetian seorang ibu terhadap suami dan keluarga merupakan ekspresi tertinggi kepribadian mereka. Bila menyimpang dari itu, perempuan mesti dihukum karena ‘melanggar batas’ yang telah ditentukan laki-laki. Dan, saat itulah negara berperan menegakkan patriarki sampai berurat berakar—baik itu negara kuno sampai negara kapitalis.
Lelaki akan melakukan apa saja untuk mempertahankan haknya itu—termasuk kekerasan, tentunya. Kehendak untuk berkuasa menjadi muara. Tak mengherankan, demi kekuasaan, Pandawa mempertaruhkan Drupadi di meja judi. Ketika Drupadi mulai dilucuti kain sarinya oleh Kurawa, dengan alasan ingin bersifat ksatria—setelah kalah main dadu—Pandawa tak berbuat apa-apa; demi kekuasaan, mereka bergeming saat Drupadi dipermalukan di tengah-tengah jelalatan mata laki-laki. Sejak itulah Drupadi sadar dunia apa yang ia pijak. Dengan nada mencemooh ia berucap: ‘Bagi laki-laki, emosi-emosi yang lebih halus selalu terkait dengan kekuasaan dan kebanggaan.’
Drupadi dalam versi Divakaruni bukan perempuan yang lunglai. Ia telah siap memecah cangkang yang mengurungnya. Sedari muda ia tak mau takluk. Ia menolak seperti perempuan lain di sekelilingnya. Ketika perempuan kebanyakan asyik hidup di kaputren sembari menunggu pinangan datang, ia memilih belajar kitab-kitab dan keterampilan perang.
Di tengah masyarakat yang mengekang perempuan, tentu laku Drupadi dianggap menyimpang. Ia menyadari itu: ‘Semakin hari cara berpikirku semakin tak seperti perempuan di sekitarku. Semakin hari aku semakin jauh dan terpisah dari mereka ke dalam kesendirian yang gelap.’Sepertinya begitulah nasib pendobrak: kesepian dan terasing. Kalaupun pada akhirnya ia kalah, langkahnya telah menjadi batu pijakan.
Mungkin kalimat satir Divakaruni—kali ini lewat Sumbrada—bisa dijadikan penutup. Kata itu terucap mengiris: ‘[me]tunggu seorang laki-laki membalaskan dendam untukmu, dan kau akan menunggu selama-lamanya.’***
Lereng Merapi. 22.12.2012
Drupadi

Oleh Fransica Ria Susanti

Drupadi adalah inspirasi. Bukan karena pesona keperempuannya, tapi pada keberaniannya menggugat dogma.

Di pendapa Istana Kuru, setelah Yudistira yang mewakili Pandawa kalah dalam permainan dadu melawan Sengkuni dan terpaksa menyerahkan istrinya sendiri untuk jadi babu Kurawa, Drupadi mempertanyakan moralitas para ksatria. Tubuhnya terkapar di tanah, matanya merah, bajunya nyaris koyak, rambutnya acak-acakan. Dursusana menyeretnya dari kaputren Amarta dan menghadapkannya pada tetua Kuru dan para Kurawa, juga di depan Pandawa yang kalah.

Drupadi telah “dimenangkan”, maka Duryudana dan para Kurawa berhak melakukan apa saja. Tapi siapa yang melempar dadu? Berhakkah seorang pelempar dadu mempertaruhkan apa yang bukan miliknya? Ia, seorang perempuan, puteri Kerajaan Pancala, menantu Istana Kuru, istri Pandawa, sepupu ipar Kurawa, “belahan jiwa” Krisna, dipertaruhkan tanpa sepengetahuannya, dan dilecehkan tanpa pembelaan sedikitpun dari kelima suaminya.

Di depan para tetua Kuru, di hadapan Bisma, Drestarata, Karna dan Widura; Drupadi menggugat, sendirian membela dirinya. Lima lelaki Pandawa, anak-anak Kunti yang ia nikahi, hanya bisa tertunduk, meski hati mereka tak bisa terima atas penghinaan tersebut.

Pun saat Duryudana, di hadapan tatapan para lelaki ksatria, berusaha menelanjangi Drupadi. Menarik kain satu lapis yang menutup tubuh perempuan tersebut. Tak ada yang membela. Meski darah Bima menggelegak, pandang Yudistira membuat Bima menahan diri. Mereka ksatria, atas nama etika, mereka harus menepati janji taruhan. Pun jika yang dipertaruhkan tak pernah mereka ajak bicara.

Satu-satunya yang “menyelamatkan” Drupadi hanya Krisna. Sakha-nya, sahabat sejatinya. Seseorang yang menjadi jangkaran jiwanya dan tak pernah meninggalkannya sendirian. Krisna lah yang membuat Duryudana gagal membuka kain yang menutup tubuh Drupadi. Semakin bernafsu ia menarik kain tersebut, semakin panjang lapisan kain yang menutup.

Seorang lagi yang akhirnya meneriakkan “pembelaan” di puncak penghinaan itu adalah Wikarna, saudara Duryudana. Setidaknya ia mencoba bersikap adil dengan memberi jawab atas gugatan Drupadi mengenai moral para ksatria.

Di luar itu, Drupadi benar-benar sendirian. Bahkan yang paling ironis, setelah dipertaruhkan, dia lah yang justru menyelamatkan dan menjadi pembela suami-suaminya, para lelaki bermental lembek yang bersembunyi di balik argumen norma ksatria.

Drupadi lah yang meminta agar Pandawa tetap dibolehkan membawa senjata saat harus menerima “hukuman” pembuangan ke hutan dan penyamaran selama 13 tahun, setelah Yudistira kembali kalah dalam permainan dadu melawan Sengkuni.

Drupadi lah yang mendampingi Pandawa melewati masa pembuangan itu, menemani mereka tanpa protes dengan kesabaran seperti yang dimiliki Kunti.

Namun Drupadi jua yang meniupkan “api” pada Yudistira dan memainkan bandul Bharatayudha. Pada Yudistira, Drupadi meminta, jika hukum pembuangan selesai dilakukan maka saatnya membalas penghinaan anak-anak Drestarata.

Ada saatnya memaafkan, tapi ada pula saatnya melawan. Berkutat pada salah satunya hanya akan membuat kita menjadi manusia yang kesasar, manusia yang kehilangan. Drupadi menginginkan pembalasan dendam. Bukan untuk memenuhi nafsu atau naluri “hewan pembunuh” yang ada dalam darahnya, tapi upaya menempatkan keadilan pada tempatnya.

Tak ada salah satu yang paling mulia di antara pengampunan dan kekuatan atau keberanian. Seseorang yang selalu memaafkan kesalahan akan banyak menderita karena tidak akan ada yang menghormatinya. Orang-orang amoral akan merampas seluruh miliknya.

Namun mereka yang tidak pernah memaafkan juga akan menderita. Mereka akan dikucilkan oleh kawan dan kerabat, dan orang asing pun enggan mendekat. Mereka juga akan kehilangan seluruh miliknya.

Seorang manusia yang mulia adalah ia yang tidak menunjukkan agresi maupun pengampunan berlebihan di setiap kesempatan. Ia harus menggunakan kebijaksanaan dalam bertindak. Seseorang yang telah berjasa harus dimaafkan, bahkan jika suatu kesempatan ia berbuat salah. Namun mereka yang berbuat salah karena sengaja harus dihukum, pun jika yang mereka lakukan adalah hal sepele.

Yudistira bergeming. Bersikukuh bahwa pengampunan yang berarti pengorbanan dan perdamaian adalah hal paling mulia yang bisa menyelamatkan dunia. Tapi bagi Drupadi, sikap keras kepala Yudistira hanya menunjukkan bahwa ia adalah “wayang” yang mempercayai kemutlakan takdir, manusia boneka yang seluruh gerak hidupnya ditentukan oleh seorang dalang, tak memiliki kesadaran dan kehendak sendiri.

Ateiskah Drupadi? Kavita A Sharma dalam bukunya “Perempuan-perempuan Mahabharata” menulis, tudingan ateis disampaikan Yudistira ke Drupadi atas kecamannya terhadap takdir. Namun Drupadi bergeming. Baginya, apa yang ia lakukan adalah upaya mendorong Yudistira bertindak dan berbuat sebagai mahluk yang berkesadaran. Mahluk yang diberi keistimewaan untuk membuat keputusan. Satu-satunya mahluk yang punya kemampuan untuk mempengaruhi masa depannya, meski ia tak bisa mengubah masa lalunya.

Bahwa warna masa depan itu putih, hitam atau abu-abu itu adalah soal lain. Tapi sebagai mahluk yang berkesadaran, manusia tak bisa bisa membiarkan kesadaran itu aus karena tak terpakai dan mengiba pada takdir untuk menciptakan hidupnya.

Bahwa konsekuensi dari sebuah tindakan atau perbuatan kerapkali tidak bisa diramalkan, itulah takdir. Konsekuensi hanya bisa diketahui setelah tindakan dilakukan. Tapi setidaknya ia –mahluk bernama manusia itu- telah menggunakan otoritasnya untuk mengambil keputusan atas hidupnya. Bukan sebagai wayang, tapi sebagai dalang. Sehingga ia tak punya alasan untuk mengutuki takdir dan menjadikan “Tuhan” sebagai kambing hitam.

Maka saat Bharatayudha meletus dan Drupadi kehilangan seluruh anaknya, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari sebuah tindakan. Ia lah yang paling terluka. Ia juga yang paling kehilangan. Tapi setidaknya, ia tidak menggugat Tuhannya. Ia hanya perlu memaafkan dirinya.

@Sinar Harapan, Jumat 28 Februari 2014
Posted 3rd April by Fransisca Ria Susanti
Labels: Drupadi Indonesia Survive Kolom perempuan Sinar Harapan

MENOLAK PILKADA TIDAK LANGSUNG

Menolak Pilkada Tidak Langsung

Oleh Bawono Kumoro
Jawa Pos,12 September 2014
BEBERAPA hari terakhir, diskursus tentang masa depan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia kian ramai diperbincangkan dan diperdebatkan. Hal itu dipicu rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pilkada untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bila disahkan akhir bulan ini, regulasi itu akan digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada di Indonesia mulai Januari 2015.
Salah satu isu krusial dalam RUU pilkada yang mengundang pro-kontra adalah gagasan untuk mengembalikan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Proposal perubahan itu disokong Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Enam partai politik itu tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden (pilpres) lalu.
Di kubu berseberangan, partai-partai politik penentang pilkada kembali ke DPRD adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.
Sejak awal pembahasan RUU pilkada, isu tentang tata cara pilkada memang telah memunculkan pro-kontra. Pada masa-masa awal pembahasan RUU pilkada, pemerintah mengintroduksikan dua hal, gubernur dipilih DPRD dan bupati/wali kota dipilih secara langsung. Alasan pemerintah mengajukan proposal itu, ongkos politik pemilihan gubernur terlalu mahal dan tidak sebanding dengan kewenangan gubernur yang sangat terbatas.
Namun, proposal pemerintah tersebut mengundang kritik dari sejumlah pihak. Bila memang mahalnya ongkos politik menjadi alasan, mengapa bukan bupati/wali kota saja yang dipilih DPRD, mengingat jumlah kabupaten dan kota mencapai 505 kabupaten/kota, sedangkan jumlah provinsi hanya 34 provinsi? Demikian pula soal keterbatasan kewenangan gubernur, mengapa tidak dicarikan jalan keluar dengan memperkuat kewenangan melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah?
Merespons kritik itu, pemerintah kemudian berubah sikap dengan merevisi proposal menjadi gubernur dipilih secara langsung dan bupati/wali kota dipilih DPRD. Bahkan, saat itu ketika Koalisi Merah Putih belum terbentuk, partai-partai seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan PPP tetap menginginkan seluruh pilkada dilaksanakan secara langsung.
Jadi, bila dirunut dari masa-masa awal pembahasan RUU pilkada, tidak ada pemikiran untuk menghapus sama sekali pemilihan kepala daerah secara langsung sebelum kemunculan Koalisi Merah Putih di langgam politik nasional.
Kini seiring kian intensifnya konsolidasi politik di antara partai-partai politik dalam Koalisi Merah Putih, pilkada langsung terancam dihilangkan untuk kemudian dikembalikan melalui DPRD sebagaimana pada masa Orde Baru. Mereka berdalih pelaksanaan pilkada selama ini sangat mahal (high-cost politics) dan rawan konflik horizontal.
Namun, sulit juga untuk tidak mengatakan kemunculan gagasan untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD tersebut didasarkan pada kalkulasi politik tertentu dari Koalisi Merah Putih. Dengan asumsi koalisi berjalan solid melalui penguasaan kursi mayoritas di DPRD provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, bukan hal sulit bagi Koalisi Merah Putih untuk merebut posisi kepala daerah.
Karena itu, tidak sedikit pihak yang bereaksi keras terhadap gagasan untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD karena dinilai sebagai langkah mundur bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pengembalian pilkada melalui DPRD menabrak konstitusi, yakni kedaulatan rakyat memperoleh penghormatan tertinggi.
Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari penghormatan terhadap kedaulatan rakyat tersebut. Selain itu, pengembalian pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan agenda besar demokrasi Indonesia berupa penguatan sistem presidensial, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Argumen pelaksanaan pilkada langsung yang telah mengakibatkan politik biaya tinggi sangat dapat diperdebatkan. Bukankah jika pilkada dikembalikan kepada DPRD, para calon kepala daerah yang hendak maju dalam pemilihan harus melakukan berbagai pendekatan lebih dahulu kepada anggota-anggota DPRD yang justru rawan memunculkan politik transaksional dan politik uang berjamaah?
Lebih lanjut, pilkada melalui DPRD dikhawatirkan membuat jabatan gubernur/bupati/wali kota dikuasai figur-figur dengan akses uang dan akses politik besar saja, bukan figur-figur kompeten dan berprestasi seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Kemudian, alasan lain partai-partai politik Koalisi Merah Putih bahwa pilkada langsung selama 10 tahun ini memiliki tingkat kerawanan sosial tinggi berupa konflik horizontal juga bisa diperdebatkan. Memang benar kontestasi politik harus diimplementasikan secara damai sebagai hal penting bagi kelangsungan kehidupan demokrasi di suatu negara. Tetapi, hal itu tidak lantas diartikan dengan meniadakan sama sekali potensi konflik horizontal.
Hal paling penting yang harus dipahami bukan bagaimana cara memusnahkan konflik, tapi bagaimana cara mengelola konflik tersebut. Konflik sebagai konsekuensi gesekan kepentingan dalam sebuah kontestasi politik bukanlah hal tabu. Yang terpenting bagaimana konflik itu dituntaskan secara terlembaga, tidak melalui cara-cara kekerasan.
Singkat kata, high-cost politics dan konflik horizontal tidak bisa dijadikan yustifikasi bagi Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD. Konflik horizontal dan high-cost politics sangat tidak sebanding dengan risiko pelaksanaan pilkada tidak langsung berupa terpilihnya kepala daerah yang minim track record, tidak mumpuni, serta tidak memenuhi ekspektasi publik.

*) Peneliti Politik The Habibie Center (bowo_kumoro@yahoo.com)
© 2014 PT Jawa Pos Koran

I HAVE FAILED AS MALAYS KNOW NO SHAME

I have failed as Malays know no shame, says Dr M
in: The Malaysian Insider – Thu, Sep 11, 2

Tun Dr Mahathir Mohamad lamented that he failed in his 22 years in power as the Malays did not feel ashamed when they failed, whether in examinations or in life.
“I spent 22 years trying to change the Malays, trying to alter the perception that they were lazy, I failed,” Malaysia’s longest serving prime minister said today.
His comments came after the Education Ministry revealed that two examination papers for a national primary school test had been leaked, forcing nearly 500,000 pupils to resit the papers on September 30.
“In the past, when a Malay was sentenced to jail, the offender would hang his head in shame as it was not something to be proud of.
“But today, when a Malay is sentenced to jail, the offender will walk with his head proudly in the air, smiling as if he has achieved something.”
The former prime minister was speaking at the launch of the book “Wahai Melayu” by author Anas Zubedy in Petaling Jaya today.
He cited Mat Rempit or members of Malay motorcycle gangs as an example of Malays who did not feel ashamed about not working hard.
If anyone asks me today, I would have to say Malays are lazy. – Tun Dr Mahathir Mohamad
“When they fail, they say we will go and become Mat Rempit. Look at the gender breakdown in our public universities.
“Women make up 70% of the students while men are a mere 30%. What has happened? Is Malaysia lacking in males?
“No, the Malay men appear to feel proud to be Mat Rempit. They do not feel ashamed when they fail in their examinations.”
Dr Mahathir said he spent 22 years as prime minister trying to change the mindset of the Malays and turn them around.
“I always tell non-Malays not to think that the Malays are lazy. If anyone asks me today, I would have to say Malays are lazy,” Dr Mahathir said.
Another failing among the Malays, he said, was the lack of honesty and integrity, and their failure to handle money properly.
He spoke of his experience running a bakery after his retirement from politics.
“I am operating a bakery and have given many opportunities to Malays to hold management positions.
“Unfortunately, time and time again, honesty and integrity appear to be lacking as there have been staff who keep stealing.
“They do not seem to understand that it is wrong to take what is not theirs, they do not think of the big picture or the long term.”
He said he had hoped to change the Malay mindset by introducing the Look East Policy in 1982 because he had high regard for the attitude and determination of the Japanese, to whom failure was “unacceptable”.
“Despite the massive setbacks they had suffered, the Japanese refused to yield. They were determined to rebuild their country (after World War II).
“Look at how Japan has risen from the ashes. Their economy is among the top five in the world. This was accomplished with blood and sweat.
“To redeem their honour, the Japanese united and strived to make their country’s economy strong until it was among the top five in the world.
“The Japanese feel ashamed if they fail to accomplish what they have set out to do. They take everything seriously.”
“In the old days, Japanese commit hara-kiri or seppuku (suicide) if they have failed. This is because failure is unacceptable.”
Dr Mahathir also reminded Malays to repay their debts so that they would not be looked upon poorly.
“Unpaid debts not only affects us as individuals, but as a race as well. We do not want other people to look at us and assume we are bad paymasters.
“As Malaysia heads towards 2020, the Malays must work hard to ensure that they are not the poor people of Malaysia,” Dr Mahathir said.
“If we fail, we should not blame anyone but ourselves. We have failed because we did not do what was right.” – September 11, 2014.

DISKUSI TENTANG JOKOWI TERSANDRA

DISKUSI TENTANG JOKOWI TERSANDRA
On Friday, 12 September 2014, 20:42, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

Tapi, bung Salim, bagaimana bung bisa buktikan kalau Jokowi tersandera dan oleh Mega? Atau mungkin tidak terlihat oleh saya ada gejala tersandera, … saya masih melihat gerak dan pembicaraan Jokowi tetap bebas dan tidak terikat/tergantung pada siapapun. Termasuk oleh Mega. Yang saya kuatirkan, terjadi beda pendapat dengan Mega dan kemudian tidak dapatkan dukungan penuh dari PDIP akan membuat posisi Jokowi lebih sulit.

Dari gebrakan pertama, Jokowi bilang tidak akan bagi-bagi kursi pada Partai saja sudah bikin masalah. Kan berarti juga tidak pada PDIP, kan! Lalu meningkat jadi pejabat harus meletakkan jabatan di partai, … Pernyataan demikian ini, kemungkinan besar diluar pengetahuan Mega, bahkan bisa jadi tidak disetujui Mega? Atau dengan kata lain, Jokowi sendiri hendak melepaskan dirinya dari tuduhan orang dia dibawah komando Mega dan PDIP! Bukankah begitu?

Tapi yaah, semua masih harus dilihat langkah selanjutnya yang dijalankan Jokowi-JK, sekarang masih terlalu dini untuk bikin kesimpulan. Hanya saja terkadang saya juga cenderung dobrak saja keterlibatan partai dalam birokrasi Pemerintah, … tapi entah bagaimana cara Jokowi melaksanakannya? Namun, sementara orang bilang, kalau tidak mendapatkan dukungan partai bagaimana pemerintah Jokowi bisa berjalan lancar, …? Betul, dukungan Partai-Partai tentu saja mutlak dibutuhkan, itulah usaha Jokowi-JK dalam meraih pengaruh dan dukungan parpol-parpol di Legislatif yang dimainkan, … tidak bisa diabaikan.

Salam,
ChanCT

From: Salim Said
Sent: Friday, September 12, 2014 10:28 AM
To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; group-independen@googlegroups.com ; alumnilemhanas92@yahoo.com ; alumnilemhannas92@yahoo.com ; Sukardi Rinakit ; Christianto Wibisono ; Ichsan Loulembah ; Hanta Yuda ; Zainal Bintang
Subject: Fwd: Kolom IBAHIM ISA — — BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .,,,—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

Jokowi, Bebaskan Diri Anda dari Segala Macam Sandera.

Pak Chan Yth,

Tafsiran dan harapan Anda kepada Jokowi juga harapan kita semua. Tapi dalam keadaan seperti sekarang saya kira Jokowi harus lebih realistis. Kenyataan di lapangan (hasil pileg) dukungannya di DPR tidak sebesar kursi-kursi yang dikuasi koalisi Merah Putih. Persoalan yang sama juga dihadapi oleh SBY-JK 10 tahun silam. Waktu itu kursi-kursi di DPR sebagian cukup besar diduduki oleh koalisi kebangsaan ( dengan tokoh-tokoh Megawati dan Akbar Tanjung). Waktu itu muncul ramalan SBY-JK tidak akan duduk lama di Istana, sebab sebentar lagi akan dimakzulkan. Cerita yang sama tampil lagi sekarang.

Dalam rangka inilah saya ingin menganjurkan kepada Jokowi untuk sedikit lebih realistis dalam menyadari essensi politik: Who Get what and How. Menyadari essensi politik itu konsekuensinya memang akan “memaksa” Jokowi untuk sampai batas-batas tertentu menemukan jalan kompromi dalam mendapatkan tambahan kursi di DPR. Sekarang ini kursi-kursi yang mungkin diperoleh dari Kolisi Merah Putih terutama ada pada Golkar, Partai Demokrat (PD) dan PPP. Tiga parpol ini kelihatannya sedang menunggu “pendekatan” kongkrit dan jelas dari Jokowi. “Kami akan dapat apa?” Begitu tentu pertanyaan mereka. Dan memang begitulah aturan permainan politik. Jawaban terhadap pertanyaan itulah yang dalam masa injury time ini harus disiapkan Jokowi dalam menghadapi Golkar, terutama. Dari ketiga parpol itu yang paling penting ditarik oleh Jokowi adalah memang Golkar. Partai peninggalan Orde Baru itu adalah pemilik kursi terbesar di DPR disamping memiliki banyak kader yang duduk dan menguasai sejumlah posisi pemerintahan di seluruh penjuru Indonesia.

Kalau kita kembali ke masa 10 tahun silam, Golkar “direbut” oleh SBY-JK dengan memanfaatkan JK (seorang tokoh Golkar). Nah, sebenarnya taktik yang sama potensial dilakukan juga oleh Jokowi sekarang. Kini Golkar dalam perpecahan dan dalam waktu dekat (8 Oktober) mungkin akan lahir Golkar Tandingan (Golkar Konstitutional pimpinan Suhardiman dari kelompok TRIKARYA). Tapi nampaknya sekarang ini Jokowi tidak bisa memanfaatkan JK seperti dulu SBY memanfaatkan Wapres dari Makassar itu. Soalnya bukan karena JK sudah lebih sepuh (sekarang berusia 72 tahun) tapi karena kekuatan disekitar Jokowi “mengerangkeng” secara ketat JK agar tidak bergerak. Para pendukung Jokowi –PDIP dan Nasdem– selalu mengingatkan Jokowi terhadap konflik JK-SBY yang fatal dan berakhir dengan perpisahan SBY-JK.

Mengenai Partai Demokrat (PD) yang sebenarnya ingin masuk mendukung Jokowi, prosesnya terhambat oleh kemarahan lama Megawati kepada SBY sepuluh tahun silam. Dalam rangka inilah para pengamat berbicara mengenai Jokowi tersandra Megawati.

Secara singkat bisa kita simpulkan, Jokowi sebenarnya tersandra bukan saja oleh kemarahan lama Megawati terhadap SBY, tapi juga oleh kecdemasan berlebihan para pendukung Jokowi yang takut Presiden terpilih itu “dimanfaatkan” oleh JK. Nampaknya para pendukung Jokowi kurang percaya sang Presiden tidak bisa mengendalikan Wapresnya nanti.

Kita semua tentu ingin Presiden Jokowi menunjukkan dirinya sebagai Presiden pilihan rakyat yang independen terhadap penyaderaan siapa saja.

Nah, soal UUD Pilkada yang dimaikan sekarang adalah juga “ancaman” yang dihadapi oleh Jokowi. Dan Jokowi hanya bisa mengatasi soal itu dengan bertindak sebagai Presiden yang bebas dari segala macam sandera.
-From: Chan CT <sadar@netvigator.com>
Date: 2014-09-12 8:31 GMT+07:00
Subject: Re: Kolom IBAHIM ISA — — BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .,,,—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI
To: diskusi-kita@googlegroups.com

Bung Abdilah yb,

Terimakasih atas pencerahan yang diberikan. Nampaknya memang gerak demokrasi disetiap negara mempunyai jalannya sendiri-sendiri, … sulit untuk diatur-atur sekehendak subjektive manusia. Mungkin saja Jokowi menjadi judeg melihat kwalitas parpol-parpol yang ada, maka dia berteriak, untuk jadi Menteri hendaknya lepas dari jabatan di partai. Harus sepenuhnya mengabadi pada rakyat, bukan pada partainya!

Lalu, perkembangan berikut, dimulai dengan Ahok harus keluar dari GERINDRA, dan ternyata juga diikuti oleh kepala daerah lainnya, dari berita pagi hari ini nampak sudah diikuti Walikota Jogya, Haryadi Suyuti dari GOLKAR, walikota Singkawang, Awang Ishak dari PAN, … besar kemungkinan masih ada kader-kader Parpol yang ikuti jejak Ahok ini. Karena orang-orang akan tidak tahan melihat tingkah parpol yang berlawanan dengan hati nuraninya, ….

Jadi, penekanan Jokowi bukan mempersatukan parpol-parpol, tapi lebih mengutamakan persatuan rakyat? Bisakah begitu, …? Sebagai akibat kebanyakan Partai bermasalah, dan orang yang baik-baik dengan sendirinya akan meninggalkan partai?

Mungkin bung Salim juga bisa ikutan kasih pencerahan lebih lanjut, …!

Salam,
ChanCT

From: Abdillah Toha
Sent: Friday, September 12, 2014 12:05 AM
To: diskusi-kita@googlegroups.com
Subject: Re: Kolom IBAHIM ISA — — BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .,,,—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

Sebenarnya SBY dan Partai Demokratnya beberapa kali sudah pernah memberikan sinyal-sinyal positif untuk bergabung, tapi tidak atau kurang direspon oleh PDIP. Akibatnya Demokrat sekarang mendekat lagi ke koalisi Merah Putih, barangkali untuk menaikkan daya tawarnya. Apakah mungkin Jokowi tersandera oleh “masalah pribadi” Megawati dengan SBY? Kalau benar demikian, kasian juga nasib Jokowi-JK. Kalau sinyalemen ini benar, Mega yang sebelumnya sudah bertindak layaknya negarawan ketika menyalonkan Jokowi, tidakkah beliau sekali lagi bisa bersikap negarawan dengan melupakan masalah pribadinya, apapun itu, dengan SBY? Jokowi memerlukan tambahan kursi DPR 14%. Bila Demokrat dan PPP bergabung, selesailah masalah itu. Ada tambahan 100 kursi (17.85%). terdiri dari Demokrat 61 kursi dan PPP 39 kursi.
AT

On Sep 11, 2014, at 9:17 PM, Chan CT wrote:
Yaa, … bisa saja itu merupakan khayalan GERINDRA dengan Koalisi Merah-Putihnya, yang dalam hitungan angka, suara yang didapatkan partai yang tergabung dilegislatif sebanyak 63%, … Tapi, mereka kan TIDAK bisa memperhitungkan dan tidak akan bisa menghindari adanya Ahok, Ahok, … yang berani terang-terang keluar saja dari GERINDRA, maupun yang diam-diam tidak hendak mendukung politik dan kebijakan koalisi Merah-Putih. Hati nurani orang-orang yang sebenarnya berpihak pada Jokowi dan rakyat!

Namun demikian saya belum melihat bagaimana usaha Jokowi mengkukuhkan dukungan dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan usaha menggaet partai-partai yang berada dikoalisi MP itu? Kernapa mengatakan tidak hendak bersatu dengan Partai bermasalah? Menarik juga pikirannya, … kalau diperhatikan satu persatu parpol-parpol yang ada semua juga bermasalah? Bedanya kwantitative, yang satu lebih besar dan parah yang lain lebih kecil masalahnya. Tapi, kan tetap harus bisa dan berusaha menarik Front seluas mungkin untuk menghadapi lawan utamanya Koalisi MP, Prabowo-Hatta yang sakit hati dengan kekalahannya dan berusaha keras menjegal pemerintah Jokowi-JK itu.

Salam,
ChanCT

From: isa
Sent: Thursday, September 11, 2014 5:34 PM
To: DISKUSI KITA GOOGLE- GROUP
Subject: Kolom IBAHIM ISA — — BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .,,,—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

Kolom IBAHIM ISA
Kemis, 11 September 2014
————————————-

— BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .

—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

Melalui mayoritas kursi yang, menurut perhitungannya, bisa dikumpulkannya di DPR, parpol-parpol koalisi atas nama Merah-Putih, (yang dalam pilpres 2014 mencalonkan Prabowo dan Hatta Rajasa, sebagai calon-calon mereka untuk presiden dan wapres, dan menderita kekalahan – – — kini sedang merancangkan suatu ‘move politik baru’ di DPR. Tujuannya pertma-tama menegakkan DIKTATUR MAYORITAS di DPR. Melalui mayoritas di DPR, koalisi Merah-Putih berrencana melakukan suatu ‘oposisi-destruktif’ terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yad.
Selain ingin merenggut kembali hak-hak demokratis pemilih untuk menentuan kepala daerahnya sendiri —hakikat dari ‘move politik baru’ koalisi Merah-Putih tsb adalah untuk menggagalkan program-program pemerintah Presiden Jokowi yad.
Abdillah Toha mencanangkan masyarakat mengenai bahaya penggerowotan hak-hak demokratis rakyat serta rencana ‘oposisi-destruktif’ yang akan dilancarkan oleh oposisi koalisi parpol-parpol MERAH PUTIH
Abdillah Toha antara lain menekankan maalah-masalah sbb:
“. . . .kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-JK di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.

“Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
“Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya

“Bersamaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil.

Silakan baca selengkapnya canang Abdillah Toha, sbb:
Melawan Tirani Mayoritas
Abdillah Toha

http://m.kompasiana.com/post/read/678361/2/melawan-tirani-mayoritas.html

11 Sep 2014
Ada tanda-tanda berbahaya dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat akan diganti dengan kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan upaya mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.
Presiden SBY dan partainya yang segera akan mengakhiri masa tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak agar pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY akan meninggalkan warisan (legacy) buruk berupa kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Benar bahwa pilkada langsung masih jauh dari sempurna dan perlu terus disemppurnakan, tetapi menghapus sistem itu dan memberikan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk menentukan kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada kenyataannya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah kepentingan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kita tidak membenarkan calon independen menjadi anggota DPR. Sistem Pileg kita juga bukan sistem distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, partailah yang berkuasa penuh menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif beserta nomor urutnya. Anggota DPR harus melaksanakan kebijakan partai. Pilihan dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar bisa dipecat. Dengan sedikit pengecualian, sebagian besar anggota DPR tidak berani melawan kehendak partainya walaupun bertentangan dengan hati nuraninya.
Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak mungkin mereka bahkan sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya akan buyar bila satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke kelompok partai pemerintah.
Inilah salah satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan kesempatan memilih sekali lima tahun. Partai politik bisa bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kita tidak boleh putus asa dengan menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih ada jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kita bila mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kita diam dan berpangku tangan.
Monitor terus dan catat posisi dan pemberian suara mereka dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” anda di DPR bila mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kita tidak akan memilih mereka atau partainya kembali bila mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan dengan keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan lakukan demonstrasi bila perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta media masa membantu menyebarkan opini anda. Manfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Semuanya ini tentunya harus dilakukan dengan jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.
Bila semua itu telah dilaksanakan tetapi DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional, masih ada jalan dengan mengambil langkah berikutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kita telah menjadikan diri kita warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak sempurna ini menjadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah upaya bersama dan sungguh-sungguh diluar lembaga demokrasi resmi pasti akan membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum mencoba mengambil langkah yang tidak menguntungkan masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kita menjadi lebih sehat.
Beramaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang juga terpilih sebagai presiden antara lain berkat dukungan luas jaringan relawan, harus memelihara terus hubungan dengan mereka dan tetap menjaga semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan rintangan yang menghadang jalannya pemerintahan.
Abdillah

WHAT LESSON CAN RUSSIA LEARN FROM IRAN?

What lesson can Russia learn from Iran?

http://english.pravda.ru/russia/politics/10-09-2014/128498-russia_iran-0/
10.09.2014

What can Russia learn from Iran that has been subjected to Western sanctions again? How can Moscow and Tehran help each other? Pravda.Ru asked expert opinion from deputy chairman of the Institute for forecasting and resolving political conflicts, famous Iranian scholar Alexander Kuznetsov.

“Why has United States imposed new sanctions on Iran?”

“On August 29, the US State Department and the Federal Treasury announced new sanctions against firms and companies, which, as they believe, are involved in the Iranian nuclear program, its financing and provision, although no one can prove that. The sanctions also affected several Iranian banks, a number of airlines, several shipping firms and companies. One of them is officially registered in the United Arab Emirates, the other one – in Thailand, that is, they are not legally Iranian companies.

“Of course, this is more than just surprising, because the negotiation process has recently intensified and required the removal of old sanctions, rather than the introduction of new ones. The talks were supposed to end in July of this year. It was said that it would be the final line, which would follow to the settlement of the Iranian nuclear issue. But everything was delayed until November 24, new claims were set forth, and they are not even related to the Iranian nuclear program and the defense industry at all. In particular, the program of rocket engineering is not correlated with the nuclear program. What’s the point of all these talks?”

“What is the situation in Iran after the leadership has been changed? Can the actions of the United States be explained by power struggle?”

“Expectations that were pinned on Hassan Rouhani, were quite overestimated from the start. Rouhani promised to take Iran out from international isolation, lift the sanctions, make the country a full player in world politics. The longer the negotiation process was going, the smaller Rouhani’s ranking was getting. Conservative elements in the Iranian establishment criticized his excessive pliability at the talks. Iran’s concessions are not accompanied by reciprocal steps from the West to lift sanctions. Generally, in their opinion, the negotiation process stalled. In late July, in response to questions from opponents, Rouhani said that “we are sending to hell those of our opponents, who do not believe in our foreign policy.” Of course, his opponents took advantage of that, especially Majlis Speaker Ali Larijani, as a representative of the interests of the conservative faction. They said that “even the Shah would not send his enemies to hell, he would expel them from the country.” Of course, this undermines the position of Hassan Rouhani. Covert struggle in Iran is not always visible to outside observers. Nevertheless, the Minister of Science and Technology – a person from Rouhani’s team – has recently been fired. Definitely, conservatives and neo-conservatives, supporters of former President Ahmadinejad use the situation to regain lost ground.

The internal political situation in the United States, of course, affects the external course. The American establishment is in a struggle over Iran’s problem. It is quite possible that Obama wants to increase the rating of the Democratic Party in the run-up to elections in the United States Congress. Yet, in the American elite and in the expert community, there are different points of view on issues concerning relations with Iran. The Republicans are not always hawkish at this point in comparison with Democrats. For example, Reagan’s former national security advisor Alexander Heike was lobbying the normalization of ties with Iran in late 1990s and in early 2000s. The Rockefeller clan also has great interests in Iran. They also advocate the normalization of relations with Iran.

“The problem lies much deeper. If the United States improves relations with Iran, it will thereby spoil relations with old strategic partners – Israel and Saudi Arabia. Washington is not ready to turn 180 degrees and drastically ruin relations with old allies. If Saudi Arabia eventually goes out of the American control, unpredictable consequences may follow. This may destroy architecture of security in the Persian Gulf, which the Americans have been building during the last 30 years.

The Americans still try to keep the Persian Gulf under control. There are US army bases in Bahrain, Qatar, Kuwait. Saudi Arabia said that the bases were closed, but no one could control it. The Persian Gulf is a region of highly important communications, oil transportation corridors, including to Europe and China.

“How do the Chinese treat all that?”

“China’s policy in the Middle East, as elsewhere, is rather mysterious. In my view, China tries to maintain good relations with all major actors of Middle Eastern politics. As for Iran, China has excellent trade relations with the country – the turnover exceeds $50 billion. Saudi Arabia reached the first place in the export of oil to China. A variety of joint projects is discussed – from the construction of refineries to the line of high-speed railways in Saudi Arabia that China is going to build. China supplies a significant share of arms to the Saudi army. With Israel, China also has very good relations. China has been building up its economic weight in the Middle East, but it tries not to go too deep in Middle East politics.”

“Does Russia do anything?”

“Unfortunately, Russia does nothing. I would say that Russia was acting silly in the period of sanctions. Russia should have come and take everything while the Iranians got the Europeans out. Of course, there was no political will, but Russian business was not very eager to come to Iran. Iran is a very complicated partner in trade and economic spheres. Yet, the experience of countries such as China and Turkey shows that one can work with Iranians.

“Tehran has been getting better and better with every year. In the last five or six years, Tehran has changed a lot for the better. Many new parks appeared, there is intense construction going on. I was very surprised, I started asking questions: “You live under sanctions. Where does the money come from to build all this?” They said: “In fact, the sanctions produced a beneficial effect.” Outflow of capital decreased many times, many Iranian businessmen began to invest their money in the country, including in construction.”

Interviewed by Sayeed Gafurov
Prepared by Yuri Kondratyev

DARI KOBAN MENJADI PENYINTAS

Dari Korban Menjadi Penyintas
Oleh: Hasibullah Satrawi

APA yang kurang dari upaya penanganan dan pencegahan terorisme di Republik ini? Itulah pertanyaan yang belakangan banyak ditemukan di ruang-ruang publik.
Setidaknya itu berdasarkan pengalaman sempit penulis mengisi beberapa acara terkait dengan persoalan terorisme mutakhir.

Pertanyaan seperti di atas muncul karena di satu sisi, aparat dan lembaga terkait terorisme tampak telah melakukan pelbagai macam kegiatan pencegahan bahkan juga penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan jaringan terorisme. Namun, di sisi lain, jaringan terorisme seakan tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan antiterorisme yang ada. Bahkan jaringan terorisme justru semakin liar dan acap tak terkendali.

Kontroversi penyebaran gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS/ISIL/IS) di negeri ini menjadi salah satu contoh mutakhir terkait dengan ‘kekebalan’ jaringan terorisme dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Tak seperti kelompok teroris yang kerap melakukan gerakan bawah tanah dengan identitas yang tertutup rapat, ISIS bahkan sempat tampil melakukan deklarasi di mana-mana dan melakukan kampanye visual dengan muka yang terbuka!

Pemberdayaan korban

Harus diakui bersama, selama ini ada satu elemen yang kurang diberdayakan dan diberikan peran secara optimal dalam upaya menghadapi ancaman terorisme, yaitu komunitas-komunitas korban bom terorisme. Kalaupun ada sebagian dari korban yang dilibatkan, hal itu lebih bersifat personal dan cenderung ‘itu-itu saja’.

Padahal, korban terorisme di negeri ini berjumlah ratusan orang dan tersebar di banyak komunitas. Sebagai contoh, saat ini ada sekitar 200-an korban bom yang masuk database Aliansi Indonesia Damai (Aida) dan sudah diverifikasi. Di luar sana, masih banyak lagi korban bom yang masih dalam tahapan verifi kasi.

Secara teori, setiap korban mempunyai potensi yang sama untuk menyadarkan semua pihak terkait dengan dampak aksi terorisme, mengingat mereka menjadi korban dari kejahatan yang kurang lebih sama.

Oleh karena itu, sejatinya bangsa ini mempunyai ratusan ‘pasukan perdamaian’ untuk menghadapi ancaman terorisme di pelbagai macam bentuknya. Sangat disayangkan, pasukan itu acap terabaikan dan hanya segelintir dari mereka yang diberdayakan untuk menyadarkan masyarakat luas terkait dengan dampak terorisme. Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan secara bersama-sama ke depan untuk mengoptimalkan peran korban terorisme.

Pertama, memberdayakan para korban, baik secara mental, semangat, maupun wawasan, termasuk membekali mereka dengan teknik-teknik komunikasi dan presentasi. Pemberdayaan seperti itu teramat sangat penting untuk dilakukan. Di satu sisi, para korban mempunyai pengalaman dan kisah yang akan sangat strategis bila digunakan untuk menyadarkan semua pihak dari ancaman terorisme, khususnya para korban yang sudah bisa ‘berdamai’ dengan tragedi yang dialami atau bahkan sampai pada tahap memaafkan para pelaku terorisme.

Di sisi lain, para korban terdiri dari latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan profesi yang berbeda-beda. Bagi para korban dari kalangan aktivis, contohnya, berbicara di ruang publik sebagai narasumber mungkin tidak menjadi persoalan. Namun, kondisi itu akan sangat berbeda dengan para korban yang sebelumnya tidak biasa berbicara di ruang publik dan formal.

Oleh karena itu, pemberdayaan para korban dimaksudkan untuk membekali mereka dengan teknik-teknik komunikasi dan presentasi, hingga para korban mempunyai kemampuan yang sama untuk mengambil peranan strategis dalam upaya menghadapi ancaman terorisme melalui kisah-kisah mereka.

Pada akhir 2013 lalu, Aida pernah melakukan pemberdayaan seperti di atas. Para korban diberikan pelatihan khusus terkait dengan teknik komunikasi dan presentasi sebelum mereka membagikan kisahnya kepada anak-anak siswa di sejumlah sekolah. Hasilnya sangat menggembirakan dan sungguh luar biasa; para korban yang awalnya tidak biasa berbicara di depan umum sebagai narasumber secara perlahan mulai terbiasa. Bahkan presentasi para korban dari latar belakang yang berbeda-beda seperti di atas mempunyai kekhasan tersendiri. Dengan bahasa tubuh yang natural, mereka tak jarang mampu memberikan pesan yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami.

Hal itu terlihat jelas dari kesaksian sebagian siswa pascaacara berlangsung. Sejumlah siswa mengatakan bahwa mereka baru menyadari kesalahan para teroris setelah bertemu dan mendengar langsung kisah yang diberikan para korban. Padahal, sebelum mendengarkan presentasi para korban, sebagian siswa mengaku memaklumi apa yang dilakukan para teroris sebagai balasan atas ketidakadilan global terhadap umat Islam.

Kedua, memenuhi hak-hak korban. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, negara berkewajiban melindungi warganya dan mencukupi kebutuhan mereka yang tidak mampu. Terlebih lagi bagi warga negara yang menjadi korban aksi kejahatan seperti terorisme.

Meski demikian, sejauh ini para korban terorisme acap tidak mendapatkan hakhaknya. Bahkan menurut pengakuan dari sebagian korban, pada waktu kejadian bom, tak sedikit dari mereka yang harus menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan layanan medis karena menunggu jaminan pembiayaan dari pemerintah.

Dalam konteks seperti itu, pengesahan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sebuah keterdesakan yang semestinya mendapatkan dukungan dari semua pihak. RUU itu menjamin adanya bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban terorisme dan korban pelanggaran HAM berat (Pasal 6).

Tentu RUU itu tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah yang harus dihadapi para korban terorisme, termasuk pemenuhan hakhaknya. Namun, RUU tersebut setidaknya bisa memberikan jaminan medis bagi para korban, khususnya pada saat-saat baru terjadi sebuah ledakan bom, hingga tidak perlu ada korban bom lagi yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan layanan medis.

Menjadi penyintas

Pemberdayaan dan pemenuhan hak korban sebagaimana di atas menjadi sebuah keharusan untuk mendorong para korban menjadi penyintas, hingga para korban dapat secara optimal berperan (dan bisa diperankan) dalam upaya menghadapi persoalan terorisme ke depan.

Meminjam kaidah hukum Islam yang sangat kesohor, faqidus syai’i la yu’thihi (orang yang tidak memiliki sesuatu tak mungkin bisa memberikan sesuatu tersebut kepada pihak lain), kaidah hukum itu sedikit banyak relevan dengan sejumlah persoalan internal korban yang ada saat ini. Selama persoalan internal yang ada belum terselesaikan, hampir mustahil mereka dapat berperan secara optimal dalam upaya menghadapi ancaman terorisme.

Semua ini tentu membutuhkan kerja sama dari semua pihak, khususnya pemerintah, hingga para korban tidak terlalu disibukkan dengan persoalan ‘internal’ mereka. Dengan demikian, para korban bisa melangkah maju keluar untuk mengambil peranan dalam upaya membangun Indonesia yang damai dari terorisme.

Keterlibatan para penyintas dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan teramat penting. Selain karena korban bisa membagikan kisahnya, sebagaimana di atas, juga karena jaringan terorisme seakan tidak pernah mau hengkang dari bumi Indonesia. Bahkan jaringan itu semakin intens menjadikan anak-anak muda sebagai target regenerasi.

Para penyintas bisa menjadi ‘pasukan alternatif ’ dalam perang panjang melawan jaringan terorisme, khususnya di saat negara seakan mati kutu dalam menghadapi jaringan kejahatan tersebut. Dengan keterlibatan dan peran dari para penyintas, bangsa ini diharapkan mampu memukul mundur sekaligus mengusir terorisme keluar dari teritorium Indonesia, bukan justru Indonesia yang terus terdesak oleh ancaman terorisme di pelbagai macam bentuk dan kelompoknya. []

MEDIA INDONESIA, 06 September 2014
Hasibullah Satrawi ; Direktur Aliansi Indonesia Damai (Aida), Jakarta

CEMARI SUNGAI CIKANDU, PT HYUNDAI DIGUGAT RP. 16 M

Cemari Sungai Cikandu, PT Hyundai Digugat Rp16 M
Kamis, 11 September 2014 – 16:57 WIB
Reporter : zoel

Cikarang, BB: PT Hyundai Inti Development digugat Rp.16 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) karena dinilai mencemari Sungai Cikandu, sejak 2010 silam.

“Ini pertama kalinya, pemkab menggungat perusahaan pencemar lingkungan.’’ kata Kepala BPLH Kabupaten Bekasi, Agus Supratman, usai menggelar rapat , dengan perwakilan PT Hyundai di kantor BPLH, Kamis ( 11/09/14).

PT Hyundai dikawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan diminta membayar ganti rugi karena pencemaran yang disebabkan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) mereka tidak berfungsi dengan baik.

Sungai Cikandu mengalir di Kawasan Industri Hyundai sudah tercemar dan berwarna hitam. Sungai ini mengalir ke Sungai CBL dan bermuara di laut Muaragembong. (*)

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6538&subid=44&kanal=lingkungan&alias=Cemari%20Sungai%20Cikandu%20PT%20Hyundai%20Digugat%20Rp16%20M&page=detil

Kamis, 11 September 2014 – 20:20 WIB
Dugaa Hyundai Mencemari Kab Bekasi selama 14 Tahun
Pertama di Indonesia, Pelaku Dugaan Pencemaran Diseret ke Meja Hijau
Reporter : kb

BERITABEKASI.CO, Cikarang, Pertama dalam sejarah, pelaku pencemaran limbah akan dibawa ke meja hijau. Perusahaan otomotif besar ini diduga mencemari lingkungan selama 14 tahun, pengelola Kawasan Industri Hyundai yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, terancam pidana maupun perdata serta ganti rugi sebesar Rp 16 miliar ke kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Pemkab Bekasi menuntut Kawasan Industri Hyundai karena diduga mencemari lingkungan hidup sejak tahun 2000 hingga 2014, karena sistem pengelola IPAL yang dimiliki Hyundai tidak berfungsi dengan baik.

“Kita sudah beberapa kali melakukan kajian baik oleh BPLH maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil tersebut diketahui dari beberapa faktor dan bukti yang kita miliki sehingga menduga sudah terjadi adanya dampak pencemaran lingkungan hidup dari sumber pengelolaan IPAL di kawasan Hyundai yang tidak berfungsi,” kata Kepala BPLHD Kabupaten Bekasi, MA Supratman .

Menurutnya, kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Cikarang. Namun masih konsen pada gugatan perdata sesuai hasil audit konsultan lingkungan hidup.

Karena pencemaran tersebut terindikasi telah merugikan dampak lingkungan hidup sejak 14 tahun terakhir dengan kerugian sekitar Rp 16 miliar. “Kalau upaya perdata di luar pengadilan tidak berhasil, maka kita terpaksa mengajukan langkah gugatan hukum secara pidana,” ujarnya.

Pada dasarnya, kata Supratman, menurut aturan jika suatu perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup selama dua tahun saja, tidak ada kata kompromi. Namun karena persoalan ini berawal dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan diserahkan ke Pemkab Bekasi.

“Kita masih memberikan kesempatan kepada Hyundai mau atau tidak konsekuensinya terhadap ganti rugi atas dugaan pencemaran tersebut. Kalau tidak, ya terpaksa kita ajukan hukum secara pidana ke pengadilan,” tegasnya.

Perwakilan Pengelola Kawasan Hyundai, Mila Budiyawati mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan bersedia atau tidak. Namun dalam persoalan tersebut pihaknya juga mengaku ada tim ahli sebagai konsultan lingkungan hidup yang bisa lebih tahu dan paham terhadap persoalan itu.

“Pada prinsipnya, perusahaan kita akan taat hukum, namun tidak bisa kita putuskan begitu saja, karena hal ini juga harus kita laporkan kepada pimpinan seperti apa nantinya,” kata Mila.

Saat disinggung sanksi terberat selain harus membayar ganti rugi, bahkan pada tahap penutupan kawasan tersebut, Mila mengatakan bahwa tidak ada materi yang membahas sampai pada tahap penutupan.

Namun untuk ganti rugi sebesar Rp 16 miliar, pihaknya keberatan sebab hitungan sebesar itu berdasarkan data yang mana dan seperti apa. Pihaknya akan berkoordinasi dengan departemen yang menangani hal tersebut. “Pokoknya kita butuh waktu untuk jawab itu, karena tidak ada titik temu terhadap persoalan untuk kita sepakati,” jelasnya.

Tenaga Ahli Pakar Lingkungan Hidup sebagai tenaga ahli limbah rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Edi Suncahyono ST, mengatakan, ini sejarah pertama bukan hanya di Kabupaten Bekasi tapi di Indonesia ada kawasan industri yang diduga kuat melakukan pencemaran lingkungan hidup akan sampai dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana.

“Ini berawal dari adanya isu bahwa banyak perusahaan Korea mengunakan standar ganda di negaranya bagus. Kok di Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup rendah. Namun hal itu bisa kita tepis bahwa tidak semua seperti itu, karena banyak perusahaan korea juga bagus dalam pengelolaan lingkungan hidupnya,” kata Edi.

Persoalan ini, kata Edi, akibat terlambat dan berlarut-larut penanganannya. Sehingga dari Kementerian Lingkungan Hidup dilimpahkan ke Pemkab Bekasi. Hasilnya, sudah ada bukti kuat pencemaran lingkungan hidup dari pengelolaan IPAL Hyundai selama bertahun-tahun.

“Saya percaya, semua negara dan bangsa pasti konsen terhadap tata kelola lingkungan. Sehingga dengan dasar upaya hukum ini salah satu bentuk upaya pencegahan pencemaran lainnya, baik dengan upaya perdata diluar pengadilan maupun upaya hukum secara pidana,” ungkapnya. []

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6543&subid=61&kanal=stop-press&alias=Pertama%20di%20Indonesia,%20Pelaku%20Dugaan%20Pencemaran%20Diseret%20ke%20Meja%20Hijau&page=detil

Cemari Sungai, Pemkab Bekasi Gugat PT Hyundai Rp16 Miliar
Harianterbit.com | Kamis, 11 September 2014 19:30:00 WIB | Dilihat : 502

Cikarang, HanTer – Akibat sering melakukan pencemaran di Sungai Cikandu Kabupaten Bekasi, PT Hyundai Inti Development selaku pengelola Kawasan Industri Hyundai digugat Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) setempat, sebesar Rp16 Milyar lebih.

Gugatan Pemkab Bekasi terungkap saat rapat pertemuan antara BPLH Kabupaten Bekasi dengan perwakilan PT Hyundai Inti Development selaku pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan tersebut, setelah dinilai melakukan pencemaran Sungai Cikandu, sejak 2010 silam.

“Gugatan ini pertama kalinya, pemerintah daerah di Indonesia menggungat perusahaan yang mencemari lingkungan. Biasanya gugatan diajukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Muhammad Agus Supratman, kepada wartawan, Kamis (11/9).

Sebelumnya kasus pencemaran oleh pengelola IPAL di Kawasan Industri Hyundai ditangani oleh Kementrian LH. Namun baru awal tahun lalu kasus ini dilimpahkan ke BPLH Kabupaten Bekasi.
Menurut Agus, Sebenarnya pengelola IPAL di kawasan tersebut sudah dinyatakan mencemari lingkungan sejak 2010. Selain itu, selama ini pihaknya, terus melakukan upaya, diantaranya meminta agar ada penyelesaian diluar persidangan.

“Namun mereka tetap saja bersikeras tidak akan memenuhi tuntutan kita sebesar Rp16 Milyar akibat pencemaran dan alatnya segera di perbaiki. Tapi, sampai sekarang itu tidak dilakukan mereka,” katanya.

Akibat pencemaran itu, jelas Agus, Sungai Cikandu yang mengalir di Kawasan Industri Hyundai menjadi berwarna hitam. Sungai itu mengalir hingga Sungai CBL dan bermuara di laut Muaragembong.

“Air limbah yang dibuang tidak terkelola dengan baik. Mengakibat puso, ikan-ikan banyak yang mati. Ini tidak bisa dibiarkan. Uang ganti rugi akan dimasukkan ke kas negara. Kita tunggu hasil persidangan, apakah IPAL disana ditutup atau tidak,” ujarnya.

Di Kawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, saat ini 100 lebih Perusahaan, yang limbahnya di kelola Hyundai.

Sementara menanggapi rencana gugatan itu, salah satu perwakilan PT Hyundai, Mila mengatakan, dirinya tidak ingin berkomentar banyak. “Yang jelas kami akan taat hukum, dan akan jalani saja prosesnya,” katanya saat ditemui wartawan.

Lebih jauh Mila mengatakan, dalam menyikapi gugatan ini pihaknya akan mengkaji masalah gugatan. Sementara untuk perhitungan ganti rugi, akan diserahkan kepada konsultan dari Hyundai. (Hendro)

Sumber:

http://www.harianterbit.com/read/2014/09/11/8130/28/18/Cemari-Sungai-Pemkab-Bekasi-Gugat-PT-Hyundai-Rp16-Miliar

ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .,,,—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

On Friday, 12 September 2014, 8:31, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

Bung Abdilah yb,

Terimakasih atas pencerahan yang diberikan. Nampaknya memang gerak demokrasi disetiap negara mempunyai jalannya sendiri-sendiri, … sulit untuk diatur-atur sekehendak subjektive manusia. Mungkin saja Jokowi menjadi judeg melihat kwalitas parpol-parpol yang ada, maka dia berteriak, untuk jadi Menteri hendaknya lepas dari jabatan di partai. Harus sepenuhnya mengabadi pada rakyat, bukan pada partainya!

Lalu, perkembangan berikut, dimulai dengan Ahok harus keluar dari GERINDRA, dan ternyata juga diikuti oleh kepala daerah lainnya, dari berita pagi hari ini nampak sudah diikuti Walikota Jogya, Haryadi Suyuti dari GOLKAR, walikota Singkawang, Awang Ishak dari PAN, … besar kemungkinan masih ada kader-kader Parpol yang ikuti jejak Ahok ini. Karena orang-orang akan tidak tahan melihat tingkah parpol yang berlawanan dengan hati nuraninya, ….

Jadi, penekanan Jokowi bukan mempersatukan parpol-parpol, tapi lebih mengutamakan persatuan rakyat? Bisakah begitu, …? Sebagai akibat kebanyakan Partai bermasalah, dan orang yang baik-baik dengan sendirinya akan meninggalkan partai?

Mungkin bung Salim juga bisa ikutan kasih pencerahan lebih lanjut, …!

Salam,
ChanCT

From: Abdillah Toha
Sent: Friday, September 12, 2014 12:05 AM
To: diskusi-kita@googlegroups.com
Subject: Re: Kolom IBAHIM ISA — — BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .,,,—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

Sebenarnya SBY dan Partai Demokratnya beberapa kali sudah pernah memberikan sinyal-sinyal positif untuk bergabung, tapi tidak atau kurang direspon oleh PDIP. Akibatnya Demokrat sekarang mendekat lagi ke koalisi Merah Putih, barangkali untuk menaikkan daya tawarnya. Apakah mungkin Jokowi tersandera oleh “masalah pribadi” Megawati dengan SBY? Kalau benar demikian, kasian juga nasib Jokowi-JK. Kalau sinyalemen ini benar, Mega yang sebelumnya sudah bertindak layaknya negarawan ketika menyalonkan Jokowi, tidakkah beliau sekali lagi bisa bersikap negarawan dengan melupakan masalah pribadinya, apapun itu, dengan SBY? Jokowi memerlukan tambahan kursi DPR 14%. Bila Demokrat dan PPP bergabung, selesailah masalah itu. Ada tambahan 100 kursi (17.85%). terdiri dari Demokrat 61 kursi dan PPP 39 kursi.
AT

On Sep 11, 2014, at 9:17 PM, Chan CT wrote:
Yaa, … bisa saja itu merupakan khayalan GERINDRA dengan Koalisi Merah-Putihnya, yang dalam hitungan angka, suara yang didapatkan partai yang tergabung dilegislatif sebanyak 63%, … Tapi, mereka kan TIDAK bisa memperhitungkan dan tidak akan bisa menghindari adanya Ahok, Ahok, … yang berani terang-terang keluar saja dari GERINDRA, maupun yang diam-diam tidak hendak mendukung politik dan kebijakan koalisi Merah-Putih. Hati nurani orang-orang yang sebenarnya berpihak pada Jokowi dan rakyat!

Namun demikian saya belum melihat bagaimana usaha Jokowi mengkukuhkan dukungan dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan usaha menggaet partai-partai yang berada dikoalisi MP itu? Kernapa mengatakan tidak hendak bersatu dengan Partai bermasalah? Menarik juga pikirannya, … kalau diperhatikan satu persatu parpol-parpol yang ada semua juga bermasalah? Bedanya kwantitative, yang satu lebih besar dan parah yang lain lebih kecil masalahnya. Tapi, kan tetap harus bisa dan berusaha menarik Front seluas mungkin untuk menghadapi lawan utamanya Koalisi MP, Prabowo-Hatta yang sakit hati dengan kekalahannya dan berusaha keras menjegal pemerintah Jokowi-JK itu.

Salam,
ChanCT

ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI
Ibrahim Isa
Thursday, September 11, 2014 5:34 PM
in: DISKUSI KITA GOOGLE- GROUP

Kolom IBAHIM ISA
Kemis, 11 September 2014
————————————-

— BACA Dan Perhatikan CANANG ABDILLAH TOHA . . . .

—- ANCAMAN MENGGEROWOTI HAK-RAKYAT MEMILIH KEPALA DAERAHNYA SENDIRI

* * *

Melalui mayoritas kursi yang, menurut perhitungannya, bisa dikumpulkannya di DPR, parpol-parpol koalisi atas nama Merah-Putih, (yang dalam pilpres 2014 mencalonkan Prabowo dan Hatta Rajasa, sebagai calon-calon mereka untuk presiden dan wapres, dan menderita kekalahan – – — kini sedang merancangkan suatu ‘move politik baru’ di DPR. Tujuannya pertma-tama menegakkan DIKTATUR MAYORITAS di DPR. Melalui mayoritas di DPR, koalisi Merah-Putih berrencana melakukan suatu ‘oposisi-destruktif’ terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yad.

Selain ingin merenggut kembali hak-hak demokratis pemilih untuk menentuan kepala daerahnya sendiri —hakikat dari ‘move politik baru’ koalisi Merah-Putih tsb adalah
untuk menggagalkan program-program pemerintah Presiden Jokowi yad.

* * *

Abdillah Toha mencanangkan masyarakat mengenai bahaya penggerowotan hak-hak demokratis rakyat serta rencana ‘oposisi-destruktif’ yang akan dilancarkan
oleh oposisi koalisi parpol-parpol MERAH PUTIH

* * *

Abdillah Toha antara lain menekankan maalah-masalah sbb:

“. . . .kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-JK di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.

“Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.

“Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya

“Bersamaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil.

* * *

Silakan baca selengkapnya canang Abdillah Toha, sbb:
Melawan Tirani Mayoritas
Abdillah Toha

http://m.kompasiana.com/post/read/678361/2/melawan-tirani-mayoritas.html

11 Sep 2014
Ada tanda-tanda berbahaya dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat akan diganti dengan kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan upaya mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.
Presiden SBY dan partainya yang segera akan mengakhiri masa tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak agar pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY akan meninggalkan warisan (legacy) buruk berupa kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Benar bahwa pilkada langsung masih jauh dari sempurna dan perlu terus disemppurnakan, tetapi menghapus sistem itu dan memberikan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk menentukan kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada kenyataannya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah kepentingan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kita tidak membenarkan calon independen menjadi anggota DPR. Sistem Pileg kita juga bukan sistem distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, partailah yang berkuasa penuh menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif beserta nomor urutnya. Anggota DPR harus melaksanakan kebijakan partai. Pilihan dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar bisa dipecat. Dengan sedikit pengecualian, sebagian besar anggota DPR tidak berani melawan kehendak partainya walaupun bertentangan dengan hati nuraninya.
Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak mungkin mereka bahkan sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya akan buyar bila satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke kelompok partai pemerintah.
Inilah salah satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan kesempatan memilih sekali lima tahun. Partai politik bisa bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kita tidak boleh putus asa dengan menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih ada jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kita bila mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kita diam dan berpangku tangan.
Monitor terus dan catat posisi dan pemberian suara mereka dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” anda di DPR bila mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kita tidak akan memilih mereka atau partainya kembali bila mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan dengan keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan lakukan demonstrasi bila perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta media masa membantu menyebarkan opini anda. Manfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Semuanya ini tentunya harus dilakukan dengan jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.
Bila semua itu telah dilaksanakan tetapi DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional, masih ada jalan dengan mengambil langkah berikutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kita telah menjadikan diri kita warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak sempurna ini menjadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah upaya bersama dan sungguh-sungguh diluar lembaga demokrasi resmi pasti akan membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum mencoba mengambil langkah yang tidak menguntungkan masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kita menjadi lebih sehat.
Beramaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang juga terpilih sebagai presiden antara lain berkat dukungan luas jaringan relawan, harus memelihara terus hubungan dengan mereka dan tetap menjaga semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan rintangan yang menghadang jalannya pemerintahan.
Abdillah

NEGARA TIDAK HADIR SAAT KONFLIK MASYARAKAT ADAT

Negara Tidak Hadir Saat Konflik Masyarakat Adat
MEDAN, KOMPAS — Negara tidak hadir saat konflik masyarakat adat terjadi. Bahkan, ada kecenderungan pemerintah justru menyerahkan penyelesaian kasus kepada perusahaan.
Demikian dikatakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisioner Inkuiri Nasional Sandrayati Moniaga saat diminta pendapatnya selama memimpin Dengar Keterangan Umum Masyarakat Adat Nasional Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Rabu-Kamis (11/9).
Menurut Sandra, pemerintah secara lisan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi kebijakan formal yang mengakui masyarakat adat dan wilayahnya sangat minim. Bahkan, ada kecenderungan negara menyerahkan penyelesaian konflik justru kepada perusahaan.
”Negara tidak hadir saat konflik terjadi. Mandatnya sudah ada seperti di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tetapi peraturan tak dijalankan,” ujarnya.
Selama dua hari, dalam dengar keterangan umum masyarakat adat tersebut telah didengarkan keterangan dari empat kelompok masyarakat adat dan pihak-pihak yang berkonflik dengan mereka. Pertama, Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta di Sumut yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Kedua, Masyarakat Margo Semende Nasal Bengkulu yang berkonflik dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ketiga, Masyarakat Adat Talang Mamak, Riau, yang berkonflik dengan PT Selantai Argo Lestari. Keempat, Masyarakat Adat Margo Bathin Bahar di Jambi yang berkonflik dengan PT Asiatik Persada di Batanghari, Jambi.
Guru Besar Universitas Negeri Medan Prof Bungaran Antonius Simanjuntak yang terus mendengarkan proses Dengar Keterangan Umum menilai, pemerintah tidak peduli pada rakyatnya, tetapi lebih peduli pada penanaman modal. Rakyat yang memiliki aturan adat tidak pernah dilibatkannya dalam memetakan sebuah kawasan sehingga konflik masyarakat adat terus terjadi.
”Harus ada ketegasan dari pemerintah mendatang untuk hadir,” ujar Sandra. (WSI)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008834807

MENGEPUNG JOKOWI

“Mengepung” Jokowi
Oleh: Karyudi Sutajah Putra

ENTAH apa yang berkecamuk dalam benak politikus yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sehingga mereka berkesan berupaya menjegal langkah Joko Widodo, presiden terpilih Pilpres 2014.

Mereka seperti terinspirasi strategi perang ala Tsun Tzu (544-470 SM), yakni, “ketika sepuluh lawan satu, kepunglah, dan, kuasai desa untuk mengepung kota”.

Koalisi Merah Putih, pengusung capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menguasai 353 dari 560 (63%) kursi DPR, lewat Partai Golkar (91), Partai Gerindra (73), Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39). Sementara Koalisi Indonesia Hebat, pengusung Jokowi-Jusuf Kalla, hanya menguasai 207 (37%) kursi, melalui PDIP (109), PKB (47), Nasdem (35), dan Hanura (16).

Di DPR periode 2009-2014, jumlah kursi Koalisi Merah Putih juga mayoritas, lewat Golkar (106), Gerindra (26), Demokrat (148), PAN (46), PKS (57), dan PPP (38); mengalahkan PDIP (94), PKB (28), dan Hanura (17). Dengan komposisi demikian, berkait upaya ìmengepungî Jokowi, Koalisi Merah Putih sukses membukukan sejumlah kemenangan. Pertama; revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Salah satu klausul yang sukses digolkan adalah kursi ketua DPR tidak otomatis jadi milik pemenang pemilu, dalam hal ini PDIP yang memenangi Pemilu 2014. Pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui voting, dan bila tak ada perubahan komposisi kursi di kedua kubu maka hasilnya sudah pasti Koalisi Merah Putih menang.

Pemakzulan Presiden

Kedua; pembentukan Pansus Pelanggaran Pilpres 2014 pada 1 September lalu. Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Guandjar Sudarsa, bila Pansus menemukan kejanggalan dan kecurangan yang dilakukan KPU maka bisa berimplikasi kepada Jokowi untuk dimakzulkan. Pemakzulan atau impeachment adalah mekanisme ”pemecatan” presiden (dan wakil presiden) yang diajukan anggota DPR kepada MPR atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Menurut pasal ini, usulan pemakzulan dianggap sah bila disetujui 2/3 anggota DPR. Ketiga; revisi UU Nomor 32 Tahun 20014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang ditargetkan selesai sebelum masa bakti DPR 2009-2014 berakhir pada 1 Oktober 2014.

Salah satu klausul yang diusung Koalisi Merah Putih adalah kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat seperti dilaksanakan sejak 2004. Bila klausul ini disahkan maka Koalisi Merah Putih diprediksi menguasai kabupaten- kabupaten dan kota-kota se- Indonesia, untuk ”mengepung” Jokowi sehingga kebijakannya untuk daerah banyak menemui hambatan.

Upaya Koalisi Merah Putih agar kepala daerah dipilih DPRD merupakan kemunduran dalam berdemokrasi. Namun, barangkali mereka berprinsip bahwa politik memiliki logika sendiri. Mereka pun memaparkan dalih mengapa pilkada langsung ”haram”.

Pertama; membutuhkan biaya besar sehingga hanya bisa diikuti calon bermodal besar. Kedua; sembilan tahun pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60% kepala daerah bermasalah secara hukum. Ketiga; rawan memunculkan nepotisme dan politik dinasti. Keempat; rawan politik uang.

Kelima; rawan politik balas budi, yakni hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih yang umumnya mendapat perhatian dalam program pembangunan. Keenam; rawan konflik horisontal. Mereka pun merujuk sila keempat Pancasila, ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”, yang katanya mengamanatkan demokrasi perwakilan.

Kalau memang sila keempat ditafsirkan demikian, mengapa yang diusulkan dipilih DPRD hanya kepala daerah, tidak sekalian presiden yang akan dipilih oleh MPR seperti sebelum 2004? Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun nyeletuk,’’ Kalau kepala daerah dipilih DPRD, anggota Dewan akan tambah kaya.’’Artinya, money politics akan berpindah ke DPRD.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pun berpendapat, praktik korupsi kian rentan jika kepala daerah dipilih DPRD. Korporasi akan lebih mudah menyogok anggota DPRD, dan anggota DPRD lebih leluasa ’’memeras’’ kepala daerah.

Pilkada Serentak

Politik uang justru menjadi tanggung jawab politikus dan parpol mengingat rakyat dalam politik uang cenderung hanya jadi korban, dan justru politikuslah pelakunya. Bila alasannya demi menghemat anggaran, bukankah pilkada bisa digelar serentak se- Indonesia dengan biaya dari APBN? Mengutip pendapat Ramlan Surbakti, bila kepala daerah dipilih DPRD maka akan melanggar konstitusi alias inkonstitusional.

Pasalnya, Indonesia adalah negara republik. Konsekuensinya, kedaulatan di tangan rakyat sehingga pengisian jabatan politik-kenegaraan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu (Pasal 2 Ayat 1, Pasal 6A, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 19 Ayat 1, Pasal 22C Ayat 1, dan Pasal 22E UUD 1945).

Meski Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan gubernur dan bupati/wali kota dipilih secara demokratis, kata ”demokratis” harus dimaknai bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemilih. Dalam UUD 1945, Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial (Pasal 6A Ayat 1 dan Pasal 7), yang bercirikan presiden dipilih rakyat.

Hal inilah yang membedakan dari sistem parlementer, yaitu eksekutif dipilih oleh parlemen (DPR/DPRD) berdasarkan perolehan kursi mayoritas di parlemen. Jokowi memang harus diawasi karena seperti kata Lord Acton (1834-1902) bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

Tapi pengawasan pun perlu dilakukan dengan takaran proporsional, jangan semua dipolitisasi sehingga kebablasan. Sepanjang kebijakan Jokowi baik untuk rakyat, tentu harus didukung, dan sebaliknya bila tak baik untuk rakyat harus ditolak. Jangan sedikit-sedikit politicking.

Politisasi itu sangat kentara, misalnya RUU Pilkada, di mana pada Mei 2014 semua fraksi di DPR masih mendukung kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam rapat terakhir Panja RUU Pilkada di DPR, semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berubah haluan. Ngono ya ngono, nanging aja ngono. []

SUARA MERDEKA, 10 September 2014
Karyudi Sutajah Putra ; Tenaga Ahli DPR

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers