Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ABRAHAM SAMAD: KETUA DPR TIDAK KEBAL HUKUM

Abraham Samad: Ketua DPR Tidak Kebal Hukum

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/22575571/Abraham.Samad.Ketua.DPR.Tidak.Kebal.Hukum

Kamis, 2 Oktober 2014 | 22:57 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Abraham Samad (kanan), saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (7/12/2013).

:

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR tak akan menghalangi kerja KPK. Sebelumnya, Setya beberapa kali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi untuk sejumlah kasus dugaan korupsi.

Abraham mengatakan, siapa pun, termasuk ketua DPR, tak kebal hukum.

“Tidak mempersulit karena ketua DPR tidak punya kekebalan hukum,” ujar Abraham melalui pesan singkat, Kamis (2/10/2014).

Abraham mengatakan, KPK menyayangkan terpilihnya Setya karena ia pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan sejumlah kasus korupsi. KPK, kata Abraham, mendambakan ketua DPR yang bersih dari catatan dugaan korupsi. Abraham menyebut Setya berpotensi memiliki masalah hukum.

“Sebenarnya KPK menginginkan ketua DPR yang terpilih itu orang yang tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Citra DPR sebagai lembaga terhormat akan tercoreng,” kata Abraham.

Berdasarkan data yang diperoleh Indonesia Corruption Watch, Setya diduga pernah menjadi tersangka dalam skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Pada tahun 2010, Setya juga diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton.

Selain itu, mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin, menyebutkan keterlibatan Setya dalam kasus proyek pengadaan E-KTP. Tak hanya itu, nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.

Setya terpilih sebagai Ketua DPR dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (2/10/2014) dini hari, bersama empat wakilnya, yaitu Fahri Hamzah (PKS), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).

APAKAH PENDIDIKAN HUKUM KITA MENGAJARKAN KEADILAN SOSIAL?

Apakah Pendidikan Hukum kita mengajarkan Keadilan Sosial?

Luluk Uliyah, September 3, 2014

Sekalipun sila ke-5 Pancasila menegaskan soal Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, faktanya, pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak atau bahkan nihil menawarkan gagasan keadilan sosial. Hal ini terungkap dalam presentasi dan diskusi di hari pertama Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) pada 2 September 2014.

Siaran Pers Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) 2 – 4 September 2014
Sekalipun sila ke-5 Pancasila menegaskan soal Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, faktanya, pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak atau bahkan nihil menawarkan gagasan keadilan sosial. Hal ini terungkap dalam presentasi dan diskusi di hari pertama Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) pada 2 September 2014.
Ketua AFHI, Herlambang P. Wiratraman, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini keprihatinan masyarakat dunia tentang keadilan dan ketidakadilan semakin meningkat. “Fakultas hukum dan para sarjana hukum harus menyadari bahwa saat ini telah terjadi pembajakan wacana tentang keadilan dan menyerang hak-hak rakyat. Sehingga kita harus mendekati keadilan tidak hanya dari perspektif doktrinal, tetapi juga melihat dari sisi hukum, keadilan, dan ketidakadilan, terutama dari pengalaman dan perdebatan filosofis”.
Dr. Derk Venema, dari Netherlands Journal of Legal Philosophy, yang juga wakil dari The Netherlands Association for Philosophy of Law (Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht) yang menjadi pembicara kunci di Konferensi Internasional ini memaparkan perlunya memahami soal keadilan transisi, yang merupakan kombinasi antara apa yang disebut keadilan sosial dan keadilan legal/hukum. Derk juga mengungkapkan pengalaman sejumlah negara, terutama belajar dari pengalaman Eropa.
Sementara itu, Dr. Myrna A Safitri, Direktur Epistema Institute memaparkan betapa kompleksnya konflik dan soal keadilan eko-sosial di Indonesia berkaitan dengan memburuknya pengelolaan sumberdaya alam. Deforestasi secara masif, telah melahirkan meluasnya ketidakadilan sosial. Dan yang menyedihkan, hukum seakan tak mampu bekerja secara baik dalam mendorong perubahan kebijakan dan politik kekuasaan yang mempromosikan keadilan ekologis dan sosial. “Konflik sumber daya alam telah menyebabkan kemiskinan struktural pada masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. 21% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.” Myrna pun berharap agar kampus mampu melihat realitas, dan menerjemahkahkan dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
Patrick Burgess, President of Asia Justice and Rights (AJAR) mengemukakan sejumlah pendekatan melihat perkembangan reformasi hukum, termasuk dalam soal keadilan transisi. Ia mengemukakan beberapa pemikiran filosofis terkait ‘space’ ekologis dan kemanusiaan, dengan mengutip fikiran Vandana Shiva soal ‘Earth Democracy’.
Konferensi ini dilaksanakan selama tiga hari, sejak tanggal 2 September 2014 hingga 4 September 2014 di Binus University. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antara Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dengan Universitas Bina Nusantara, Universitas Pancasila, Universitas Atmadjaya, Universitas Airlangga, STF Driyarkara, KontraS, Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Satjipto Raharjo Institute, Epistema Institute dan Perkumpulan HuMa.
Tak kurang dari 35 makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional dan 106 makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional. Harapannya, Konferensi ini dapat mendorong terbukanya ruang debat lebih luas dan tajam soal regangan isu keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan eko-sosial. [ ]
Disharmoni Pendidikan Hukum Indonesia Timbulkan Keresahan
Luluk Uliyah, September 5, 2014
Satuharapan.com, 4 September 2014 – Kesenjangan antara pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia dengan perwujudannya menimbulkan keresahan yang mematik pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, realitas implementasi pendidikan hukum di Indonesia belum menawarkan gagasan tentang keadilan sosial yang selama ini selalu dijunjung tinggi dalam Pancasila.
Kesimpulan ini diungkapkan pada Selasa (2/9), Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) menggelar pembukaan Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Filsafat Hukum AFHI di Universitas Bina Nusantara.
Kegiatan yang berjalan berkat kerjasama antara AFHI dengan Universitas Bina Nusantara, Universitas Pancasila, Universitas Atmadjaya, Universitas Airlangga, STF Driyarkara, KontraS, Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Satjipto Raharjo Institute, Epistema Institute, dan Perkumpulan HuMa ini digelar selama tiga hari hingga 4 September 2014.
Acara pembukaan konferensi tersebut diisi dengan diskusi bertajuk ‘apakah pendidikan hukum di Indonesia mengajarkan keadilan sosial?’ dengan menghadirkan pembicara . Myrna A. Safitri, Direktur Epistema Institute dan Patrick Burgess, President of Asia Justice and Rights (AJAR) serta Dr. Derk Venema dari Netherlands Journal of Legal Philosophy sekaligus wakil The Netherlands Association for Philosophy of Law (Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht) sebagai pembicara kunci.
Pertanyaan sebagai pematik diskusi tersebut timbul seiring keresahan masyarakat terhadap implementasi sila ke-5 dalam Pancasila. Sekalipun isi sila tersebut menegaskan perihal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada realitasnya pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak menawarkan gagasan tentang keadilan sosial.
Herlambang P. Wiratraman selaku ketua AFHI menyampaikan gagasannya bahwa beberapa tahun terakhir, keprihatinan masyarakat dunia tentang keadilan dan ketidakadilan semakin meningkat.
“Fakultas hukum dan para sarjana hukum harus menyadari bahwa saat ini telah terjadi pembajakan wacana tentang keadilan dan menyerang hak-hak rakyat sehingga kita harus mendekati keadilan tidak hanya dari perspektif doktrinal, tetapi juga melihat dari sisi hukum, keadilan, dan ketidakadilan, terutama dari pengalaman dan perdebatan filosofis,” paparnya.
Dalam diskusi tersebut, Derk sebagai pembicara kunci memaparkan perlu adanya pemahaman keadilan transisi sebagai wujud kombinasi antara keadilan sosial dan keadilan legal atau hukum formal. Derk mengungkapkan pengalaman sejumlah negara yang belajar dari pengalaman Eropa.
Myrna juga menambahkan gambaran kompleksitas konflik dan keadilan eko-sosial yang tengah terjadi di Indonesia berkaitan dengan memburuknya pengelolaan sumbrdaya alam. Ia juga menyebutkan bahwa deforsi secara masif telah melahirkan ketidakadilan sosial. Di tengah krisis keadilan yang melanda, hukum seakan tidak mampu bekerja secara baik dalam mendorong perubahan kebijakan dan politik kekuasaan yang mempromosikan keadilan ekologis dan sosial.
“Konflik sumber daya alam telah menyebabkan kemiskinan struktural pada masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. 21% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan,” papar Myrna. Myrna berharap agar kampus mampu melihat realitas dan menerjemahkahkannya dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Patrick Burgess mengemukakan sejumlah pendekatan hasil pantauannya terhadap perkembangan reformasi hukum, termasuk dalam soal keadilan transisi. Ia mengemukakan beberapa pemikiran filosofis terkait ‘space’ ekologis dan kemanusiaan dengan mengutip pikiran Vandana Shiva perihal ‘Earth Democracy’.
Sekitar 35 makalah telah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional dan 106 makalah dipresentasikan dalam konferensi Nasional.
Konferensi ini diselenggarakan dengan harapan dapat membuka ruang debat yang lebih luas dalam menanggapi isu-isu keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan eko-sosial. (PR)

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/disharmoni-pendidikan-hukum-indonesia-timbulkan-keresahan

Pemerintah Deklarasi Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Adat lewat REDD+
Luluk Uliyah, September 2, 2014
http://www.mongabay.co.id, 1 September 2014 – Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai inisiatif ini memberikan harapan. Selama ini, katanya, upaya mempercepat pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan melalui advokasi, sampai jalur hukum di pengadilan. “Sekarang jalur REDD+. Ini sesuatu yang harus dihargai.” Namun, katanya, persoalan ini tak berhenti pada tataran komitmen resmi di level atas saja tetapi harus bisa memastikan kebijakan birokrat itu berada dalam harmoni yang sama.
***
“No Right, no REDD.” Slogan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini tampaknya mendapat respon positif dari pemerintah Indonesia. Salah satu terwujud lewat peluncuran program nasional pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat lewat REDD+ pada Senin (1/9/14) di Istana Wakil Presiden. Dalam program itu, pemerintah berkomitmen kepada masyarakat adat yang tertuang dalam delapan butir kesepakatan.
Program nasional ini diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Boediono, dan deklarasi ditandatangani beberapa menteri dan kepala badan antara lain, Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM. Lalu Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan; Bahltasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup; Hendarman Supandji selaku kepala BPN, dan Heru Prasetyo, kepala Badan Pengelola REDD+. Abdon Nababan, sekretaris jenderal AMAN, dan beberapa tokoh adat ikut menyaksikan penandatanganan deklarasi ini.
“Apresiasi sekali upaya bersama dari berbagai pihak ini untuk menempatkan masyarakat adat dalam konteks sistem nasional yang pas,” kata Wapres Boediono di Jakarta.
Dia mengatakan, program ini langkah awal dari perjalanan panjang dalam pengakuan masyarakat adat, kali ini dikaitkan dalam pelaksanaan REDD+.
Sebenarnya, aksi inipun, merupakan tindaklanjut komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Juni 2012. “Apa yang disampaikan Presiden itu sendiri follow up dari sesuatu yang mendasar yaitu keputusan MK 35,” ujar dia.
Wapres mengatakan, guna pengakuan hak masyarakat hukum adat, sebenarnya berbagai kementerian dan lembaga sudah melakukan langkah-langkah parsial. Dia mencontohkan, Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2014, mengeluarkan pedoman pengakuan masyarakat hukum adat.
“Ini semua akhirnya harus dikomunikasikan lebih sistematis hingga mencapai sasaran yang kita inginkan. Program nasional ini adalah langkah yang saya maksud. Melakukan koordinasi lebih baik dalam upaya capai sasaran.”
Kali ini, kata Boediono, memang rallying point (titik kumpul) lewat REDD+. “Ini jalur yang terbuka secara kongkit, kerja sama jelas yang bisa dilakukan.”
Upaya ini, katanya, perlu dan bagus sekali didukung agar berjalan lebih baik hingga mencakup jangkauan lebih luas dalam menjaga lingkungan. “Ini strategis, praktis. Kesepakatan ini, contoh kalau hidup bersama, bekerja sama, saling mengerti dan punya niat sama.”
Kuntoro Mangkusubroto, ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan, pengakuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu dasar pelaksanaan REDD+.
“Sejak Satgas REDD+ terbentuk, kami percaya jangan terlebih dahulu berbicara sesuatu yang mengawang seperti emisi gas rumah kaca. Dahulukan yang lebih jelas dan konkrit. Kami perlu menyelesaikan pekerjaan rumah memperbaiki tata kelola wilayah hutan dan gambut di republik ini,” ujar dia.
Namun, kata Kuntoro, sebelum berkegiatan di dalam hutan dan lahan gambut, terlebih dahulu harus mengakui masyarakat yang tinggal di sana sebagai pemegang hak atas hutan. Jadi, mereka harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Saya pribadi, misal, ikut membantu teman-teman Suku Anak Dalam di Jambi untuk membangun pondok patroli hutan adat agar mereka bisa ikut menjaga hutan mereka sendiri.”
Deklarasi peluncuran program nasional pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat yang ditandatangani pimpinan sembilan lembaga nasional, menyepakati hal-hal berikut:
1. Mengembangkan kapasitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas dalam program REDD+
2. Mendukung percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat
3. Mendorong terwujudnya peraturan perundang‐undangan yang menjadi landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA), namun tidak terbatas pada RUU PPMHA dan RUU Pertanahan melalui peran aktif pemerintah dalam proses penyusunan
4. Mendorong penetapan peraturan daerah untuk pendataan keberadaan MHA beserta wilayahnya
5. Mengupayakan penyelesaian konflik terkait dengan keberadaan MHA
6. Melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan serta memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat termasuk MHA
7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak dalam mendukung pengakuan dan perlindungan MHA di pusat dan daerah
8. Mendukung pelaksanaan program REDD+ sebagai salah satu upaya mengembangkan partisipasi MHA secara hakiki dalam kerangka negara Indonesia.

Heru Prasetyo, kepala BP REDD+ menyampaikan, BP REDD+ bersama delapan kementerian dan lembaga menggagas prakarsa ini. Dia berharap, langkah awal ini bisa menuju kemitraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
“Sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Semoga peluncuran program nasional ini terus berkembang, dilandasi koordinasi yang baik, kesamaan visi, dan kolaborasi erat yang telah terjalin,” katanya.
Menurut Heru, ada delapan poin komitmen kesepakatan yang ditandatangani. Dia menyadari, dalam menjalankan komitmen bersama ini bukan pekerjaan mudah. Untuk itu, katanya, perlu kerjasama kuat, harmonis, terus menerus dan melembaga dari seluruh elemen kementerian serta lembaga terkait. Dalam implementasi nanti, harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat hukum adat.
Abdon Nababan, sekjen AMAN mengatakan, pemerintah menyambut berbagai macam inisiatif masyarakat di lapangan termasuk pemetaan wilayah adat. “Ada pastisipasi tinggi, ada perubahan-perubahan hukum, seperti MK 35, ada tren global, ini bertemu di naskah deklarasi tadi. Bagaimana itu dilaksanakan mudah-mudahan kami diundang pemerintah untuk membicarakannya.”
Dalam keadaan ini, dia membayangkan, setelah deklarasi akan ada mekanisme yang dibangun bersama-sama agar partisipasi masyarakat bisa berjalan efektif. Hal ini, juga untuk menghindari masuknya para ‘penunggang gelap’ yang berniat tidak baik, atau yang bergerak bukan demi kepentingan bersama masyarakat adat. “Mungkin kepentingan individu atau mungkin kepentingan lain. Ini yang harus dijaga.”
Dalam implementasi, kata Abdon, AMAN akan ikut bertanggung jawab agar hal-hal itu bisa dicegah dari awal. “Itu komitmen AMAN. AMAN mau mengawal deklarasi tadi dalam bentuk-bentuk kerja sama yang lebih kongkrit di lapangan.”
Stig Ingemar Traavik, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia yang hadir dalam acara itu mengatakan, penandatanganan deklarasi ini merupakan momen bersejarah. “Ini langkah resmi untuk melakukan sesuatu yang baik,” katanya seraya mengucapkan selamat pada semua pihak, UKP4, BP REDD+ juga AMAN.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus mengalami kemajuan dalam pengakuan hak masyarakat adat “Kami senang mendukung ini.” Traavik mengatakan, di Norwegia juga ada masyarakat adat hingga mereka tahu betapa penting memberikan hak tanah kepada mereka. “Saya lihat ini banyak dampak positif. Saya rasa, jika kita memberikan hak lebih bagi mereka yang tinggal di hutan, untuk memperoleh pendapatan dari hutan, maka perlindungan terbaik dengan melibatkan mereka.”
Ada persoalan
Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai inisiatif ini memberikan harapan. Selama ini, katanya, upaya mempercepat pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan melalui advokasi, sampai jalur hukum di pengadilan. “Sekarang jalur REDD+. Ini sesuatu yang harus dihargai.”
Namun, katanya, persoalan ini tak berhenti pada tataran komitmen resmi di level atas saja tetapi harus bisa memastikan kebijakan birokrat itu berada dalam harmoni yang sama.
Myrna juga melihat ada kendala dalam regulasi di negeri ini hingga tak gampang ditembus oleh sebuah program atau rencana aksi tanpa ada keberanian melakukan diskresi. Contoh, katanya, bagaimana mendudukkan antara Kemenhut, BPN dan Kemendagri terkait referensi apa yang dapat dipakai oleh semua pihak dalam pengakuan masyarakat adat ini. “Apakah dengan SK bupati atau perda. Ini contoh yang paling sederhana.”
Nur Hidayati dari Walhi Nasional juga angkat bicara. Menurut dia, deklarasi ini langkah ini awal yang baik. Dari kementerian dan lembaga yang ikut deklarasi, tak termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, katanya, kementerian ini salah satu sektor yang terkenal sangat sulit ditembus dan minim dalam mendorong proses partisipasi kepada masyarakat.
“Ini sebenarnya pe er besar, bagaimana kemudian ESDM bisa mengakui inisiatif pengakuan wilayah adat. Jika tidak, sulit jalankan inisiatif ini secara baik.”
Dia mengatakan, sejak beberapa dekade, sektor ekstraktif seperti pertambangan, menjadi sektor yang dominan dan lebih diutamakan daripada hak masyarakat adat.
Semestinya, UKP4 atau BP REDD+ perlu mengajak Kementerian ESDM agar mereka memahami apa yang terjadi dan bagaimana posisi masyarakat adat seharusnya.[ ]

http://www.mongabay.co.id/2014/09/01/pemerintah-deklarasi-pengukuhan-dan-perlindungan-masyarakat-adat-lewat-redd/

“BERHENTILAH MELECEHKAN TUHAN YANG MAHA ESA!”

“Berhentilah Melecehkan Tuhan yang Maha Esa!”

http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2014/09/13/29403/berhentilah-melecehkan-tuhan-yang-maha-esa.html#.VCz-8ha8nWg

Sabtu, 13 September 2014 – 08:43 WIB
…ajaran Nabi Muhammad sudah kuno dan hanya berlaku untuk bangsa Arab; aku orang Indonesia, bukan orang Arab; aku lebih hormat dan lebih taat kepada al-Mukarram Darmogandhul, Karl Marx…

Oleh: Dr. Adian Husaini
Indonesia – diakui – saat ini merupakan negara muslim terbesar. Tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai angka sekitar 244 juta jiwa. Konon, kekayaan alamnya juga melimpah ruah. Meskipun sudah dieksploitasi dengan berbagai cara, kandungan ikan, hutan, minyak, gas, batubara, dan sebagainya, masih saja belum habis-habis.
Hanya saja, ironisnya, di tengah melimpahnya kekayaan minyak, rakyat Indonesia justru sering dipaksa mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Indonesiadikenal sebagai salah satu negara penghasil gas terbesar di dunia. Uniknya, harga gas elpiji di Indonesia (saat artikel ini ditulis) lebih mahal dari harga elpiji di Malaysia, yang konon bahan mentahnya diimpor dari Indonesia. Lihat juga harga daging, ikan, dan sebagainya.
Tahun 1984, saat memasuki bangku kuliah di satu PTN, saya tidak ditarik uang masuk apa pun. Uang SPP-nya hanya Rp 48 ribu per semester. Kini, meskipun anggaran Pendidikan sudah dinaikkan, berbagai PTN masih meminta bayaran uang masuk Perguruan Tinggi kepada mahasiswa baru. Ada yang nilainya puluhan juta. Jika kita melawat ke Timur Tengah dan berbagai negara lain, sebagai bangsa Muslim terbesar, kita “miris” menyaksikan kondisi TKW kita. Banyak diantara mereka berstatus sebagai istri dan ibu yang harus meninggalkan suami dan anak-anak mereka, selama bertahun-tahun, demi menyambung hidup.
Ada apa dengan negara kita? Apakah bangsa kita tidak mendapatkan rahmat dari Tuhan? Padahal, sejak awal, bangsa ini sudah menerima konsep dasar Ketuhanan. Bahkan, dalam Pembukaan Konsitusi (UUD 1945), ditegaskan, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah”atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Juga, disebutkan, bahwa “Negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di dalam setiap Undang-undang yang disahkan oleh DPR bersama Presiden, diawali dengan penegasan: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.
Jika posisi Tuhan Yang Maha Esa begitu penting, lalu di manakah Tuhan itu diletakkan oleh bangsa Indonesia, oleh para pemimpin kita, para tokoh, dan juga para cendekiawan kita. Dalam CAP-381 [ Selamat Datang Presiden Baru] lalu, sudah kita paparkan, bahwa bagi kaum Muslim, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai ketauhidan. Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu Wata’ala, yaitu nama Tuhan orang Muslim, yang secara resmi disebut dalam Pembukaan UUD 1945.
Itulah yang diputuskan oleh para ulama yang berkumpul dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 21 Desember 1983. Ketika itu Munas menetapkan “Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam” yang pada poin kedua menegaskan: “Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.”
Jadi, begitu pentingnya kedudukan Tuhan Yang Maha Esa dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita renungkan dengan hati yang dingin, untaian kata-kata pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Renungkan sekali lagi, dan mohon sekali lagi!
Bahwa, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu harus berdasar kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa!” Jika mengikuti keputusan Munas Ulama NU tahun 1983, itu artinya, Negara Indonesia ini berdasarkan kepada Tauhid. Bagi muslim, siapa pun orangnya, dan apa pun jabatannya, sepatutnya menyadari hal itu. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna, pemerintahan negara itu harus tunduk kepada prinsip-prinsip dan ajaran Tauhid. Maksudnya, yang harus mentaati ajaran Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya individu dan komunitas Muslim, sebagaimana disebut dalam “tujuh kata” Piagam Jakarta yang sudah tergantikan dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tetapi, Negara Indonesia itu sendiri, yang harus mendasarkan diri pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai manusia, tentu suatu saat pernah berbuat salah; mungkin tergoda rayuan setan, sehingga terjebak dalam kesalahan. Tapi, orang beriman senantiasa mudah menyadari kesalahan dan bersegera dalam taubat. Jika salah, mengaku salah. Bukan malah menantang Tuhan seperti yang pernah dilakukan oleh Iblis. Lebih tak patut lagi, jika berani mempermainkan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika berkampanye berpura-pura dekat dengan Tuhan, setelah menjadi pejabat negara, Tuhan dicampakkan; ajaran-ajaran-Nya disingkirkan, digantikan dengan ajaran-ajaran setan.*/baca sambungan..“Bung Hatta dan penghapusan ‘tujuh kata’ Sila Pertama
Bukan kebetulan, bahwa Negara Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa sepatutnya bukan hanya dijadikan penghias dinding-dinding kantor dan sekolah atau sekedar lantunan ritual kosong yang disajikan setiap upacara bendera. Bung Hatta, seorang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam penghapusan “tujuh kata” dan perumusan sila pertama ini, mencatat:
“Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing – seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula – melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa…. Dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar… Sebab, apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktik hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang serta adil?” (Lihat, Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989, hlm. 30-31).
Prof. Notonagoro, pakar hukum dan filsafat Pancasila dari UGM, menulis dalam bukunya, Pancasila, Secara Ilmiah Populer (Jakarta, Pancuran Tujuh, 1971):
“Sejak kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, pada 5 Juli 1959, maka isi arti
dari sila yang pertama itu mendapat tambahan. Perlu ditegaskan, bukan kata-katanya ditambah atau diubah, kata-katanya tetap, akan tetapi isi artinya mendapat tambahan, dan lengkapnya dengan tambahannya itu ialah “kesesuaian dengan hekekat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” (hlm. 69. NB. Tulisan telah disesuaikan dengan EYD).
Prof. Notonagoro juga menegaskan:
“Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama.” (hlm. 73).
Prof. Hazairin, Guru Besar Ilmu Hukum UI, berpendapat, “Bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ berarti pengakuan ‘Kekuasaan Allah’ atau ‘Kedaulatan Allah’ (Prof. Hazairin,Demokrasi Pancasila, hlm. 31).
Tahun 1951, Prof. Hamka, menulis dalam sebuah risalah kecil berjudul “Urat Tunggang Pancasila”, bahwa suatu bangsa, menurut kaum yang memperjuangkan ketuhanan Yang Maha Esa, akan mencapai derajat yang setinggi-tingginya, selama mereka masih memegang tiga perkara pokok dari Kemerdekaan, yaitu (1) Merdeka iradah, (2) merdeka pikiran, dan (3) merdeka jiwa.
“Kepercayaan inilah yang menyebabkan tidak ada ketakutan. Tidak takut miskin, dan tidak sombong lantaran kaya. Tahan seketika dapat sengsara, dan tahan pula seketika dapat ni’mat. Dan tidak pula canggung seketika jatuh dari ni’mat. Karena yang dikerjakan dalam hidup ini adalah bakti dan ibadah belaka. Dan kalau pokok ini yang runtuh (kemerdekaan jiwa), inilah permulaan hilan kemerdekaan. Walaupun serdadu asing tidak ada di dalamnya lagi. Bahkan, pemerintahannya itulah yang akan asing baginya.” (Hamka, Urat Tunggang Pancasila, Jakarta: Media Dakwah, 1985, hlm. 28-29).
Memang, tentu tidak sesuai dengan akal sehat kita sebagai manusia, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimaknai sekedar mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, pada saat yang sama, manusia hidup tanpa mempedulikan Tuhan. Apalagi, sampai berani melawan Tuhan. Lebih parah lagi, mengubah-ubah ajaran Tuhan, dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Sikap mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa – tetapi menolak untuk diatur oleh-Nya — seperti itu pernah dilakukan oleh makhluk durjana bernama Iblis yang telah dilaknat oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena membangkang atas perintah-Nya.
*****
Di bulan Oktober 2014 ini kita akan mengalami pergantian pemerintahan. Rezim Pak SBY akan digantikan dengan rezim baru, khususnya di jajaran Eksekutif dan Yudikatif. Presiden dan wakil Presiden baru telah terpilih. Saat artikel ini ditulis, beredar luas ratusan nama calon menteri. Seperti ritual lima tahunan, biasanya, setiap pergantian kekuasaan, ada harapan baru di tengah masyarakat. Meskipun terasa berat, kita masih boleh berharap, bahwa para pemimpin bangsa mau menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar dalam perumusan konsep dan program Pembangunan Nasional, agar tercapai tujuan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Padahal, setiap Muslim, senantiasa mengikrarkan dua kalimah syahadat, yang maknanya terang benderang: “Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah!” Maknanya jelas, seorang Muslim hanya mengakui Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Ia menolak tuhan-tuhan lain. Ia hanya menyembah dan taat kepada Allah, bukan taat kepada Tuyul atau Genderuwo! Ia pun mengakui, berikrar, bersaksi, bahwa Allah sudah mengirimkan utusan-Nya kepada seluruh umat manusia, yaitu Muhammad saw, yang ajaran-ajarannya pasti menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Betulkah ciri utama manusia Indonesia – seperti dikatakan budayawan Mokhtar Lubis – adalah munafik? Yakni, lain yang dikata, lain pula yang dibuat? Wallahu a’lam. Yang jelas, al-Quran begitu banyak menjelaskan ciri-ciri orang-orang munafik. Diantaranya, jika bertemu orang mukmin, mereka mengaku-aku beriman; dan jika bertemu sesama munafik, mereka pun mengaku bagian dari golongan munafik juga. Mereka hanya melakukan pelecehan dan penghinaan kepada orang-orang beriman. (QS 2:14).
Sikap dan perilaku jahat kaum munafik – yang secara lahir mengaku beriman, tetapi batinnya mencintai kekufuran – bahkan diabadikan dalam satu surat khusus, yaitu Surat al-Munafiqun (63). Mereka dikenal sebagai pendusta, mengaku-aku iman padahal selalu memusuhi kaum Muslimin. Kadang mereka tak segan bersumpah-sumpah agar bisa dipercaya. Padahal, mereka selalu berusaha menghalagi manusia untuk mendekat kepada Allah. Juga, tak jarang penampilan lahiriah kaum munafik itu sangat memukau; ucapan-ucapan mereka pun banyak didengar orang. Jika diajak beriman, mereka bersikap angkuh, membuang muka, enggan menerima kebenaran. (QS 63:1-5).
Ada lagi golongan manusia yang al-Quran begitu banyak menjelaskan tentang sifat dan perilaku jahat mereka. Itulah golongan Yahudi. Golongan atau kaum Yahudi dikenal sangat materialis dan berlebihan dalam mencintai kehidupan dunia (QS 2:96); mereka pun sangat rasis, memandang bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan karena berdarah Yahudi, sedangkan yang bukan Yahudi dianggap sebagai manusia kelas rendah (QS 62:6). Surat al-Baqarah banyak menceritakan bagaimana kebiadaban dan pengkhianatan Yahudi kepada Nabi Musa, yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun.
Di era modern ini, kejahatan kaum Yahudi juga banyak diungkapkan oleh ilmuwan modern, seperti Paul Findley dan Dr. David Duke. Nama yang terakhir ini adalah sejarawan AS yang saat ini melakukan kampanye secara massif dan serius untuk membuka kejahatan-kejahatan kaum Yahudi dalam sejarah dan di era kini. (lihat, situs http://davidduke.com/).
Ciri lain kaum Yahudi yang disebut dalam al-Quran, adalah bahwa mereka suka merusak ajaran agama, dengan cara mengubah-ubah ayat-ayat Allah atau mengaku-aku tulisan mereka sendiri sebagai wahyu Allah. (QS 2:75, 79). Mereka pun enggan mengikuti semua ajaran Allah yang dibawa melalui utusan-Nya; mereka hanya mau mengimani sebagian dan menolak sebagian ajaran Tuhan yang lain. (QS 2:85). Maka, sebagai Muslim, kita selalu berdoa setiap melaksanakan shalat, semoga kita tidak mengikuti perilaku dan jalan hidup kaum yang dimurkai Allah ini (al-maghdlub).
Jika kita yang orang Indonesia sudah menyatakan diri beragama Islam, mengaku sebagai Muslim, apa pun posisi dan kedudukan sosialnya, maka tidak relevan lagi, kita berdiskusi, apakah Indonesia ini negara agama atau negara sekuler. Wacana bahwa Indonesia adalah “bukan negara agama dan bukan negara sekuler” – tetapi juga bukan negara yang bukan-bukan – tidak berlaku bagi seorang Muslim yang memiliki pandangan alam (weltanchaung/worldview) Islam. Sebab, di mana pun, dan kapan pun, seorang Muslim akan menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, yang cinta dan ridha untuk selalu berusaha mentaati ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada kita melalui utusan-Nya yang terakhir (yaitu Nabi Muhammad saw).
Seorang muslim, apakah ia presiden atau penjual ayam goreng, tidak mungkin (MUSTAHIL) akan mengatakan, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bahwa: “Memang Tuhanku Allah, tetapi aku bebas untuk hidup di dunia ini dengan cara dan kemauanku sendiri; aku tidak mau diatur-atur oleh Tuhan dan Nabi-Nya; ajaran Nabi Muhammad sudah kuno dan hanya berlaku untuk bangsa Arab; aku orang Indonesia, bukan orang Arab; aku lebih hormat dan lebih taat kepada al-Mukarram Darmogandhul, Karl Marx, Adam Smith, Thomas Jefferson, John Locke, Charles Darwin, dan lain-lain.”
Nabi Muhammad saw tidak bisa dan tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima hidayah Allah. Iman dan kufur menjadi tanggung jawab diri masing-masing. Apalagi, kita semua, umat sang Nabi. Kita hanya menyampaikan imbauan kebenaran; mohon kepada diri kita dan para pemimpin kita, “Tuan-tuan, apakah belum saatnya bangsa kita berhenti melecehkan Tuhan Yang Maha Esa?”
Semoga kita selamat dari sifat-sifat buruk kaum munafik dan kaum yang dimurkai Allah (al-maghdlub), yang sadar atau tidak telah berani melecehkan Tuhan Yang Maha Esa, dengan hanya mengaku-aku berketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dirinya membenci, melecehkan dan terus berusaha menyingkirkan ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa dari kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negaranya. Semoga kita selamat; juga keluarga, sahabat, dan para pemimpin kita. Amin.(Kualalumpur, 12 September 2014).*
Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com

DPR BARU YANG MEMALUKAN

DPR Baru yang Bikin Malu

Tanggapan ‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [GELORA45]” GELORA45@yahoogroups.com, Thursday, 2 October 2014, 23:56

res : Kalau DPR baru memalukan, berarti sia-sia saja mereka dipilih menjadi wakil rakyat, tetapi kalau wakil ….. mungkin sangat cocok. Inilah buaya-buaya dan ikan hiu yang mengerumi Jokowi. Bagaimana bisa Jokowi selamat dari terkaman buaya dan ikan yu?

http://www.mediaindonesia.com/editorial/view/233/DPR-Baru-yang-Bikin-Malu/2014/10/03

DPR Baru yang Bikin Malu
Jum’at, 03 Oktober 2014
DEWAN Perwakilan Rakyat ialah salah satu pilar demokrasi. Untuk dapat sungguh-sungguh menegakkan demokrasi pada negara, demokrasi di dalam dirinya harus selesai terlebih dulu. Namun, melalui sidang paripurna pertama, kemarin, DPR justru memamerkan hal sebaliknya. Rapat paripurna penentuan pimpinan DPR itu mempertontonkan sebuah oligarki politik.

Sidang paripurna yang menempatkan pimpinan DPR dalam satu paket telah menutup ruang bagi partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan, dan koalisi partai pendukungnya untuk mendapat jatah pimpinan DPR tersebut. Itulah bentuk oligarki dan tirani politik paling telanjang dari sidang paripurna tersebut. Padahal, sesungguhnya porsi keterwakilan yang adil akan menjaga kinerja DPR dalam jalur yang benar.

Hanya dengan keterwakilan yang adil akan lebih banyak pula aspirasi masyarakat yang tersalur. Begitu pula, keterwakilan yang adil akan mencegah lembaga tinggi ini dari penguasaan segelintir kelompok. Inilah praktik memalukan dari DPR baru. Bukankah memalukan, amat memalukan, lembaga yang semestinya menghadirkan demokrasi malah mempraktikkan oligarki dan tirani?

Juga memalukan karena pemimpin sidang sementara, Popong Otje Djundjunan, menjalankan tugas seperti tanpa memiliki tata aturan bersidang. Sidang yang seharusnya bisa menjadi simbol kehormatan para anggota parlemen justru menghadirkan dagelan dan kericuhan yang memalukan. Pemimpin sidang tidak memberi kesempatan berpendapat secara adil.

Ia seolah tidak menggubris aspirasi berbeda yang diusung empat fraksi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sidang paripurna itu pun menjadi contoh nyata bagaimana lembaga tinggi negara ini tidak dapat menjadi teladan. Lebih memalukan lagi, yang dinobatkan menjadi Ketua DPR merupakan sosok yang jauh dari membanggakan.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang ditetapkan sebagai Ketua DPR bukan sekali saja berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya diduga terkait dengan beberapa kasus penyelundupan. Kita mencatat Satya tersangkut kasus penyelundupan limbah B3 di Batam dan kasus penyelundupan beras dari Vietnam.

Pada 2012, ia juga beberapa kali diperiksa terkait dengan biaya arena PON Riau dan disebut Muhammad Nazzarudin terlibat kasus pengadaan e-KTP. Penetapan sosok berjejak kelam ini sesungguhnya bumerang bagi DPR dan MPR sendiri. Jika sosok pimpinan ialah cermin bagi sebuah institusi, apakah parlemen memang menginginkan cermin yang kotor bagi dirinya sendiri?

Inikah sosok terbaik di antara 560 anggota dewan? Tidakkah parlemen malu bila kelak pimpinan mereka menjadi pesakitan? Kita membayangkan betapa makin memalukannya wajah parlemen di masa mendatang bila di masa awal saja mereka sudah berulah seperti itu. Kita tentu saja berharap parlemen kembali ke khitah sebagai pilar demokrasi.

Bila tidak, rakyat pasti menyesal dan malu setengah mati telah memilih mereka. Lebih dari itu, mereka kelak berhadapan dengan rakyat yang bukan tidak mungkin melayangkan mosi tak percaya kepada mereka. Sudah saatnya anggota dewan yang kemarin membacakan sumpah menyadari bahwa kesempatan dari rakyat merupakan sebuah pertaruhan besar bagi masa depan perjalanan demokrasi bangsa ini.

TEASER:
Anggota dewan yang kemarin membacakan sumpah semestinya menyadari bahwa kesempatan dari rakyat merupakan sebuah pertaruhan besar bagi masa depan perjalanan demokrasi bangsa ini.[]

65 TAHUN RRT

Enampuluh Lima Tahun Republik Rakyat Tiongkok
– (1 Okt. 1949 – 1 Okt. 2014)

DIRGAHAYULAH HUBUNGAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIONGKOK !

Ibrahim Isa, Subject: Kolom IBRAHIM ISA — EnampuluhLima Tahun Republik Rakyat Tiongkok – (1 Okt. 1949 – 1 Okt. 2014),,DIRGAHAYULAH HUBUNGAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIONGKOK . Monday, September 29, 2014 7:36 PM
Kolom IBRAHIM ISA
Senin Sore, 29 September 2014
—————————
* * *
Tiongkok, yang pada tanggal 1 Oktober 2014 ini, akan genap berusia 65 tahun, adalah salah satu negeri dan bangsa yang tertua di dunia. Demikian pula kebudayaannya, termasuk salah satu yang tertua, sejajar dengan kebudayaan Mesir Kuno, Persia, India, Junani, dst. Beda, misalnya, dengan bangsa Mesir Kuno, yang boleh dibilang, di abad ke duapuluhsatu ini, sulit menunjukkan mana keturunan (langsung) bangsa Mesir Kuno, — Mengenai bangsa Tionghoa, yang muncul di belahan bumi Asia Timur ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang ini, tidak sulit menunjukkan, mana yang disebut keturunan bangsa Tionghoa. Demikian pula kebudayaannya, paling berkesinambungan sejak munculnya yang dinamakan bangsa dan budaya Tionghoa.
Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa, bangsa Tiongkok dan kebudayaan Tionghoa, berlatar belakang sejarah yang tua dan berkesinambungan. Hal mana merupakan faktor unggul dalam pertumbuhan dan perkembangan negeri dan bangsa Tiongkok selanjutnya.
* * *
Dunia menyaksikan Tiongkok, yang pemerintahan dan ekonominya ‘amburadul’ setelah melalui “Revolusi Besar Kebudayaan Proletar” (RBKP), (1966-1970), — namun, dalam jangka waktu kurang-lebih 30 tahun, setelah mentrapkan program “Reformasi Ekonomi” Deng Xiaoping (1978-2008), telah muncul sebagai negeri yang kekuatan ekonominya menduduki urutan KEDUA SETELAH Amerika Serikat.
Munculnya suatu kekuatan ekonomi yang begitu besar dengan volume perdagangan luarnegeri yang ekstensif — merupakan faktor imbangan positif dalam situasi dimana terdapat negeri-negeri lainnya di kawasan ini dan di dunia Barat, dengan kekuatan ekonominya masing-masing, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapore, India, Eropah dan Amerika Serikat. Situasi ini memberikan peluang bagus bagi negeri-negeri Asia lainnya, seperti Indonesia, untuk menarik manfaatnya guna kepentingan pertumbuhan dan perkembangan ekonominya sendiri.
Asal saja Indonesia pandai memanfaatkan situasi hubungan-hubungan ekonomi di Asia dan di dunia, keberadaan Tiongkok dengan pertumbuhan dan perkembangn ekonominya yang terbesar di Asia sekarang ini, — situasi ini bisa menguntungkan kepentingan nasional Indonesia sendiri.
* * *
Dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok, khususnya setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, sejarah mencatat sokongan Indonesia kepada RRT, ketika Indonesia tampil sebagai salah satu negeri yang paling awal mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan RRT. Di dalam situasi “Perang Dingin”, ketika fihak Barat melakukan politik anti-Tiongkok. Indonesia selalu memberikan dukungan untuk dipulihkannya keanggotaan-sah Tiongkok di di PBB. Kita juga menilai positif kerjasama yang baik Indonesia-RRT dalam mensukseskan Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955). Tak terlupakan pula dukungan kuat Tiongkok ketika Indonesia terlibat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.
Semua fakta sejarah itu merupakan pelajaran positif dari pengalaman hubungan RI-RRT.
Oleh karena itu, sungguh keliru dan bermusuhan terhadap RRT, — sikap yang pernah diutarakan kepada Penulis, oleh mantan Menlu dan Wakil RI di PBB, Roeslan Abdoelgani, (dalam satu pembicaraan di kantornya di Pejambon, pada th 2001), — bahwa ke depan ini yang merupakan ancaman dan bahaya bagi Asia dan Indonesia adalah Tiongkok.
Sejarah hubungan kedua negeri dan bangsa, Indonesia dan Tiongkok, adalah hubungan normal, damai dan bersahabat, serta hubungan perdagangan dan hubungan kebudayaan yang sehat dan subur. Besarnya pengaruh budaya Tionghoa di kota-kota besar pantai Indonesia, antara lain juga disebabkan oleh banyaknya kaum migran Tionghoa yang bermukim di wilayah tsb. di sebabkan a.l oleh arus migrasi penduduk Tiongkok Selatan, ke Asia Tenggara. Khususnya ke Indonesia.
Mereka menjadikan tempat baru mereka di Indonesia kemudian sebagai tanah airnya sendiri. Sehingga lahirlah apa yang disebut suku-bangsa TIONGHOA PERANAKAN. Dari golongan Tionghoa Peranakan ini, tidak sedikit lahir patriot-patriot sejati Indonesia yang ambil bagian terlibat langsung dalam perjuangan nasion Indonesia melawan kolonialisme Belanda untuk kemerdekaan nasional. Dari kalangan Tionghoa Peranakan ini siapa yang tidak kenal nama pejuang kemerdekaan, mantan Menteri Negara Siauw Giok Tjhan (dalam Kabinet Presidensil Presiden Sukarno, 1946) .
Dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Nasional, di kalangan para pejuang kemerdekaan Indonesia, yg terpenting a.l Ir Sukanro, langsung memperoleh inspirasi dan semangat juang kemerdekaan dari ajaran Presiden Pertama Tiongkok, dr Sun Yat Sen (San Min Chu Yi).
Demikian kita saksikan bahwa hubungan antara kedua negeri Indoneisa dengan Tiongkok, adalah hubungn antara kedua bangsa, yang berlangsung dalam waktu panjang dengan baik dan saling menguntungkan untuk ke dua belah pihak.
* * *
Menarik pelajaran dari pengalaman sejarah hubungan dua negeri, maka tidak boleh dilupakan pengalaman pahit hubungan kedua negeri, ketika rezim militer Orde Baru memulai kampanye rasialis dan disksriminatif anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa. Kekuasaan rezim militer Jendral Suharto dengan sewenang-wenang menuduh dan memfitnah RRT melakukan campur-tangan dan ‘subversi’ terhadap masalah dalam negeri Indonesia, dengan tuduhannya bahwa RRT terlibat dengan peristiwa G30S – 1965.
Fitnahan terhadap Tiongkok ini kemudian disusul dengan kampanye rasialis dan diskriminatif anti-Tionghoa, yg menimbulkan banyak korban. Sejumlah besar penduduk Indonesia asal Tionghoa dipaksa mencari selamat kembali ke Tiongkok. Sedangkan mereka-mereka yang tinggal, amat menderita di bawah politik rasialis dan diskriminasi anti-Tionghoa. Segala-galanya yang Tionghoa menjadi sasaran persekusi yang kejam, baik secara sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Politik anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa rezim Orde Baru ini baru mulai diakhiri setelah jatuhnya Presiden Suharto dan gulung-tikarnya rezim Orde Baru, dilanda oleh gelombang perlawanan rakyat gerakan Reformasi dan Demokrasi.
Pelajaran sejarah yang pahit dan berdarah ini sekali-kali jangan dilupakan.
* * *
Pengalaman kita sendiri menunjukkan, bahwa satu-satunya politik luar negeri yang tepat terhadap RRT, ialah, memperkuat hubungn bersahabat yang sama derajat, saling sokong dan saling menguntungkan, saling menghormati dan tidak campur tangan dalam soal dalam negeri masing-masing.
* * *
Dirgahayulah Republik Rakyat Tiongkok!
Dirgahayulah hubungan persahabatan dan solidaritas antara Indonesia dan Tiongkok!

GAJI DAN FASILITAS ANGGOTA DPR RI

Ini Gaji Dan Fasilitas Anggota DPR RI
Rabu, 1 Oktober 2014 | 17:08
Uchok Sky Khadafi [google]

http://sp.beritasatu.com/home/ini-gaji-dan-fasilitas-anggota-dpr-ri/66062

[JAKARTA] Sebanyak 560 anggota DPR RI periode 2014-2019 akan mendapatkan gaji dan fasilitas yang cukup memadai.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Ri, Winantuningtyastiti, setiap anggota DPR RI berhak memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta per bulan.
Di luar itu, ada juga tunjangan keluarga, listrik, kesehatan, dan lain-lain. Total keseluruhan berkisar Rp 58-60 juta per bulan.
“Untuk mobil dinas, ada bantuan uang muka pembelian Innova. Untuk fasilitas rumah dinas, pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 51 rumah di Ulu Jami dan sisanya di Kalibata, Jakarta Selatan,” katanya.
Meski demikian, kata Sekjen DPR RI itu, kesekretariatan masih memberi waktu dua bulan untuk DPR yang lama berbenah dan pindah dari rumah dinas yang ditempati.
“Karena banyak yang harus mengurus sekolah, KTP, dan lain-lain, kita beri waktu dua bulan untuk mengosongkan rumah. Sekarang sudah ada yang menyerahkan kunci, tapi masih ada yang belum juga,” katanya.

Naik Drastis

Sementara itu, pengamat anggaran dari Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, penghasilan anggota dewan naik sebesar Rp13.4 juta.
Dijelaskan, pada tahun 2010 atau berdasarkan slip gaji per bulan tahun 2010, anggota dewan dengan posisi sebagai anggota biasa menerima jumlah take home pay sebesar Rp57.648.400.
Penghasilan ini diperoleh dari jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp 16.178.400, dan penghasilan dari penerimaan lain-lain seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, akomodasi rumah, dan item lainnya sebesar Rp41.506.000.
“Jadi, sebetulnya penghasilan bersih anggota dewan untuk tahun 2010 sebesar Rp44.934.400. penghasilan ini diperoleh dari Rp57.6 juta dikurang dengan akomodasi rumah sebesar Rp12,7 juta,” katanya.
Akomodasi rumah sebesar Rp12,7 juta diberikan kepada anggota dewan ini bersifat sementara, dan juga karena pada tahun 2010, tempat tinggal atau perumahan DPR di Kalibata, direnovasi.
Kemudian, pada tahun 2013 penghasilan anggota dewan kotor sebesar Rp67.274.345. Dan penghasilan bersih sudah dipotong pajak sebesar Rp58.366.000.
“Jadi, selama menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 – 2014, ada kenaikan penghasilan anggota dewan sebesar Rp13.431.600. Kenaikan penghasilan ini diperoleh dari slip gaji tahun 2013 sebesar Rp58.3 juta dikurangi slip gaji tahun 2010 sebesar Rp 44.9 juta. Dari gambaran di atas, diam-diam anggota dewan dan Sekjen DPR menaikkan penghasilan anggota dewan sebesar Rp13.4 juta,” katanya.

Tapi, pada slip gaji tahun 2013, atau sesuai SK (surat keputusan) Sekjen tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, semua anggota dewan menerima:
a). tunjangan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan sebesar Rp.5 juta;

b).peningkatan fungsi legislasi sebesar Rp5 juta; dan
c). Peningkatan fungsi anggaran sebesar Rp.5 juta.
Uchok menjelaskan, kenaikan gaji ini bukan berasal dari item gaji pokok yang sampai sekarang masih tetap sebesar Rp 4,2 juta.
“Tapi kenaikan penghasilan anggota dewan ini diakal-akali dengan cara membuka item baru, seperti adanya kegiatan peningkatan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran,” katanya.
Dan terakhir, Uchok berpesan, selamat menjadi anggota dewan yang baru,
“Jangan korupsi ya? Jangan mengutak-atik anggaran rakyat, atau jangan minta proyek kepada kementerian atau lembaga, nanti kalian ditangkap KPK. Bekerja untuk kepentingan rakyat atau konstituen. Penghasilan bersih sekitar Rp58.3 juta sudah dibilang mewah,” kata Uchok Sky Khadafi. [N-6/L-8]

SURAT DARI PONTIANAK

SURAT DARI PONTIANAK
Inkuiri  Nasional

Pontianak, 2 Oktober 2014, pkl. 4:47 AM

Dear Kusni Sulang & Andriani S. Kusni, ybk.,

Membagi informasi dari Pontianak, Kalbar.

Inilah informasi mengenai Kegitan Inkuiri Nasional tentang “Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Kalimantan” yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI di Pontianak, dengan dukungan AMAN, JKPP, Huma, Sajogyo Institut, Elsam, Epistema, Partnership, Komnas Perempuan, Walhi, dan LBBT.

Inkuiri Nasional merupakan metode kreatif penyeledikan umum terhadap masalah hak asasi manusia yang sistematis di mana masyarakat umum diundang untuk berpartisipasi. Mencakup kegiatan pengumpulan bukti umum dari para saksi dan ahli, yang diarahkan pada investigasi pola sistematis pelanggaran hak asasi manusia, identifikasi dari temuan-temuan dan rekomendasi. Metode Inkuiri Nasional, menurut Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM RI, dalam sambutanny & presentasinya, adalah yang pertama kali ditempuh oleh Komnas HAM RI. Komnas HAM di banyak negara di Asia Pasifik telah melakukan metode ini seperti India, Filipina, Malaysia, Mongolia, dan Thailand. Menurutnya, metode ini mengkombinasikan beragam fungsi Komnas yakni investigasi, analisis, pelaporan, saran dan rekomendasi, penumbuhan kesadaran masyarakat dan pendidikan publik mengenai hak asasi manusia–dalam cara-cara yang komprehensif, dan terpadu. Partisipasi publik mencakup bukti-bukti umum dari para saksi dan ahli yang diarahkan untuk investigasi pola sistematis pelanggaran HAM, & identifikasi dari temuan2 dan rekomendasi.

Oleh karena Inkuiri Nasional diharapkan dapat mendorong terwujudnya komitmen negara selaku pemangku kewajiban dalam melindungi dan memajukan hak-hak maysarakat adat, maka kegiatan ini sangat relevan dan mendukung kebijakan bersama para pihak yakni Nota Kesepapahaman Bersama (NKB) yg ditandangani 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara, termasuk Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian ESDM.

Inkuiri Nasiosnal Masyarakat Adat di Kawasan Hutan di seluruh Indonesia di dilaksankan selama 9 (sembilan) bulan dari April s/d Desember 2014 di beberapa wilayah/region, mencakup Sumatera (Sumut), Jawa, Bali Nusa (NTB), Kalimantan (Kalbar), Sulawesi (Sulteng), Ambon (Pulau Buru), Papua.
Puncaknya akan dilaksanakan Inkuiri Nasional di Jakarta dengan konsentrasi para pemangku kewajiban dan penyusun regulasi.

Inkuiri Nasional Kalimantan, yg diselenggarakan di Pontianak, yang sebelumnya diawali dengan gugus riset di beberapa site di seluruh provinsi di Kalimantan. Rangkaian kegiatan dalam Inkuiri Nasional (Kalimantan) ini adalah sebagai berikut:

(1) Media Briefing, Senin 29 September 2014 di Komda HAM Kalbar.
(2) Dialog Publik (dengan para akademisi, NGO, ORMAS, para pihak), Selasa 30 September 2014, di Rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak. Dibuka oleh Noer Fauzi Rahman, P.hD. Menghadirkan narasumber: Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Sandra Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Matheus Pilin (Perkumpulan Pancur Kasih). -> di tempat berbeda dilakukan Pemulihan Testifier
-Bertempat di Rumah Betang, Jl. Supadio, pukul 20:00 Wiba – 23:00 dilakukan pemutaran film Inkuiri Nasional & diskusi tentang Masyarakat Adat & Lingkungan Hidup.
(3) Dengar Keterangan Publik (Public Hearing) Inkuiri Nasional Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan, Rabu 1 Oktober 2014, dimulai pukul 09.00 Wiba – 18.00 Wiba.

Ini terdiri dari beberapa sesi:

a) Setelah registrasi dimulai dengan Pembukaan/Sambutan oleh Ketua KPK sebagai
koordinator NKB & Sambutan Ketua Komnas HAM,
b) Ritual & Upacara Adat 09.00 – 10.00 wiba,
c) Dengar Keterangan Umum Sessi I Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya, Kab. Bengkayang jam 10.00 – 13.30 Wiba,
d) Setelah istirahat – makan siang dilanjutkan Dengar Keterangan Umum Sessi II Masyarakat Adat Dayak Meratus, Batulasung Kalsel.

4) Pada tanggal 2 – 3 Oktober 2014, akan didengarkan Dengar Keterangan Umum antara lain; Masyarakat Adat Ketemanggungan Nanga Siyai, Kalbar, Masyarakat Adat Dayak Benuaq-Kampung Muara Tae, Kaltim, Masyarakat Adat Janah Jari (Dayak Maanyan), Kalteng, dan Masyarakat Adat Punan Dulau, Kalimantan Utara.
-Dilanjutkan dengan pembacaan Rangkuman/Temuan/Rekomendasi

-Penutupan.
Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat di kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dipimpin oleh Para Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM RI terdiri dari: Sandra Moniaga, Enny Soeprapto, Saur Tumiur Situmorang, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MA, Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH (yg terakhir ini tidak hadir karena ada tugas lain).
O ya, menarik juga hari ini. Perwakilan salah 1 perusahaan kelapa sawit yang dihadirkan merespon dengan nada keras dengan mengancam supaya para pihak tidak lagi mengungkit-ungkit persoalan konflik masyarakat adat versus perusahaan karena menurutnya persoalan itu sudah selesai. Salah 1 perwakilan perusahaan itu memang berasal dari warga kampung setempat yg sengaja dibawa oleh pihak perusahaan karena sikap dia pro perusahaan.

Selain para saksi/perwakilan Masyarakat Adat dari beberapa wilayah di Kalimantan, dihadirkan juga para pihak dari Kementerian Kehutanan (memastikan akan hadir sampai acara terakhir), Dinas-dinas Kehutanan dari Kabupaten bersangkutan (tidak semuanya hadir), unsur Pemkab seperti Bappeda, Badan Perijinan (tidak semua hadir), termasuk perwakilan DPRD setempat (tidak semuanya hadir), juga pihak perusahaan.
Dengar Keterangan Umum ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi publik agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM pada masa mendatang. Dalam keterangannya, hasil Inkuiri Nasional ini, berupa rangkuman, temuan, rekomendasi akan disampaikan kepada Tim Rumah Transisi Jokowi-JK untuk mendukung komitmen presiden ke- 7 dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya di Indonesia.
Sekian dulu, salam buat teman-teman di LKD Kalteng. Mudah-mudahan bangsa ini, di era kepemimpinan baru nanti ada proses rehabilitasi, pemulihan, restitusi atas keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.

Salam hangatku,
R. Giring

PKI KINI BERPENAMPILAN SEBAGAI KORBAN ORDE BARU

PKI Kini Berpenampilan Sebagai Korban Orde Baru

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/10/02/30671/pki-kini-berpenampilan-baru-sebagai-korban-orde-baru.html#.VCz-Axa8nWg

Kamis, 2 Oktober 2014 – 06:50 WIB
Ia menyebutkan 3 organisasi terindikasi memiliki kaitan dengan PKI; Pakorba, LPKP 65 dan LPRKROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru)

ISTIMEWA
Aksi Pelajar Islam Indonesia (PII) mengingatkan masyarakat bahaya PKI
Terkait
• CICS: Kader PKI Sudah Masuk Jalur Politik
• Fenomena Kembalinya PKI Berwajah Baru Makin Terasa
• CICS: PKI Sering Tuntut SBY untuk Meminta Maaf
• CICS Sebut Gerakan Radikal PKI kembali Bangun Kekuatan Nasional
Hidayatullah.com- Masyarakat perlu mengerti jika Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha bangkit dan membangun kekuatan dengan penampilan barunya.
“Nama mereka ubah, pun gambar dalam bendera mereka ubah,” tegas Ketua Centre For Indonesian Communities Studies (CICS) Surabaya Arukat Djaswadi dalam orasinya pada Tabligh Akbar dalam rangka penolakan partai komunisme di depan Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (01/10/2014) Siang.
Menurut Arukat, saat ini kader-kader PKI bermetamorfosis dengan memposisikan sebagai korban Orde Baru. Sayangnya, masyarakat masih banyak yang tidak percaya jika PKI sudah bangkit kembali di Indonesia. Bahkan mereka juga telah masuk melalui jalur politik. [Baca: Kader PKI Sudah Masuk Jalur Politik]
Arukat mengungkapkan apa yang dikatakan PKI perihal diri mereka adalah korban Orde Baru sebenarnya hanya omong kosong dan penipuan.
Sebab, sebagai pelaku sejarah, pada tanggal 29 September 1965 oleh Kepala Sekolahnya, ia beserta rekan-rekannya pernah digiring pergi bersama ke Gedung Grahadi untuk menyerbu dan melempari batu. Bahkan di tempat tersebut tiba-tiba berkibar bendera “palu arit” (baca: benderanya orang PKI).
“Mereka selalu menggatasnamakan korban Orde Baru sebagai nama organisasi,” tegasnya.
Ia menyebutkan tiga organisasi terindikasi memiliki kaitan dengan PKI; Antara lain Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru), LPKP 65 (Lembaga Penelitian Korban Peristiwa Tahun 1965), LPRKROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru).
Nama-nama lembaga ini dinilai Arukat sengaja merubah itu semua dalam rangka untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Di mana PKI menjadi korban dan umat Islam yang melakukan pembantaian.
Mereka dinilai ingin mendapatkan simpati dari masyarakat dengan mengatakan dan menempatkan diri mereka sebagai korban.
“Apa yang dilakukan oleh PKI itu adalah penipuan,” tegasnya.*/ Achmad Fazeri
Rep: Administrator
Editor: Cholis Akb

SANG PENGAWAL MENEPIS TUDINGAN MIRING PADA SOEKARNO TERKAIT G30S

Sang Pengawal Menepis Tudingan Miring pada Soekarno Terkait G 30/S

Mulya Nurbilkis – detikNews

http://news.detik.com/read/2014/10/02/192804/2708279/10/sang-pengawal-menepis-tudingan-miring-pada-soekarno-terkait-g-30-s?991104topnews

Kamis, 02/10/2014 19:28 WIB

Jakarta – Resimen Tjakrabirawa sengaja dibentuk untuk menjadi pasukan pengaman presiden Soekarno pasca kemerdekaan. Namun, adanya sejarah G 30/S membuat satuan ini dinilai ikut terlibat dalam gerakan tersebut.

Dalam buku ‘Maulwi Saelan Penjaga terakhir Soekarno’, Maulwi yang kala itu menjabat sebagai Wakil Komandan Tjakrabirawa mengkonfirmasi cerita Soekarno dan Tjakrabirawa‎ yang dikatakan terlibat.

Seperti yang dikutip detikcom, Kamis (2/10/2014) dalam buku tersebut dibuat‎ 1 sub judul ‘Bambang Widjanarko Menuduh Soekarno’. Bab ni membahas tuduhan yang dilayangkan Bambang tentang keterlibatan Soekarno pada G 30 S.

“Tidak benar sama sekali berita yang mengatakan Presiden Soekarno mengetahui peristiwa penculikan G 30 S. Dan tidak pernah ada perintah presiden kepada kami (Tjakrabirawa) untuk menghilangkan jejak para jenderal yang diculik,” kata mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa Maulwi Saelan.

Dalam sub judul ‘Bambang Widjanarko Menuduh Soekarno’, Maulwi menjabarkan penjelasan Bambang saat diminta ketenangannya oleh Letnan (CPM) Soegiarjo dan Ajun Komisaris Besar Polisi Azwir Nawie dari Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) pada 3 Oktober 1970.

Diceritakan Maulwi bahwa Bambang mengatakan pada 30 September 1965 pukul 22.00 WIB, saat Presiden Soekarno menghadiri Munastek I di Istora Senayan, Bung Karno menerima sepucuk surat dari Letnan Kolonel Untung (salah satu tokoh G 30 S) yang dititipkan pada DKP Tjakrabirawa bagian hygiene yang melayani makan dan minum presiden, Sogol dan Nitri. Oleh Sogol, surat itu diberikan ke Bambang untuk disampaikan pada Bung Karno. Menurut Bambang, saat itu usai menerima surat, Bung Karno pergi ke toilet dengan dikawal Maulwi, Bambang dan Komandan DKP AKBP Mangil Martowidjojo

Menurut Bambang, di teras Istora yang lampunya terang, Presiden berhenti sebentar membaca surat dan memasukkan ke dalam saku bajunya. Isi suratnya berisi pemberitahuan dari Untung kepada Presiden tentang akan dimulainya penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi AD yang tidak disenangi Soekarno. Penjemputan paksa itu direncanakan akan dilakukan pada 1 Oktober 1965 dini hari.Next

“Tidak logisnya cerita itu karena mana mungkin Untung begitu bodoh menitipkan surat mengenai gerakan militer yang nilai kerahasiannya sangat tinggi pada seorang pelayan hygiene istana. Seluruhnya bukan fakta tapi karangan untuk mencari-cari kesalahan Soekarno,” kata Maulwi.

“Saya yang terus mendampingi Bung Karno dan tidak pernah meninggalkannya walau sebentar. Saya tidak pernah melihat kedatangan pelayan Sogol yang menitipkan sepucuk surat yang katanya dari Untung untuk diserahkan pada Bung Karno. Beliau juga tak pernah meninggalkan tempat duduknya untuk ke toilet atau berhenti di taman membaca surat,” sambungnya.

Cerita lain yang dibantah Maulwi yakni saat Bung Karno dikisahkan naik berpidato dan mengutip cerita pewaya‎yangan yang jarang beliau lakukan. Yang diceritakan yakni percakapan antara Kresna dan Arjuna menjelang perang Bharata Yudha. Cuplikan itu dinilai sebagai sinyal kepada Untung dan kelompoknya untuk bergerak. Padahal, Soekarno hanya membenarkan redaksi spanduk yang salah dan menjelaskan makna sebenarnya.

Kembali menurut Bambang, pada 1 Oktober sore, Soekarno memerintahkan sopir pribadinya, Soeparto ‎segera ke kediaman ‎Ratna Sari Dewi (Naoko Nemoto‎) di Wisma Yaso untuk mengambil surat dari Untung perihal penjemputan paksa di saku baju Soekarno yang tertinggal. Setelah menemukan surat itu, Soeparto bergegas kembali menuju rumah Komodor Udara Susanto, tempat Soekarno.

Menurut Bambang, ia diperintahkan Soeharto untuk merobek-robek surat tersebut. Namun, Mualwi menyatakan tak pernah ada perintah Soekarno yang meminta sopir pribadinya ke kediaman Dewi untuk mengambil seragam.

“Soeparto tidak pernah diminta pergi mengambil minuman dan seragam,” ucap Mualwi []

SEJARAH DAN RESTRUKTURISASI KEMENTERIAN AGAMA

Sejarah dan Restrukturisasi Kementerian Agama

Oleh: Asvi Warman Adam
Penghapusan Kementerian Agama hampir mustahil bila didasarkan pada Undang-Undang Kementerian Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebab, pembubarannya harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ada rumor bahwa akan ada penggantian namanya menjadi Kementerian Urusan Haji, Zakat, dan Wakaf, yang itu pun sudah dibantah oleh presiden terpilih Joko Widodo.

Walaupun demikian, pembicaraan tentang fungsi dan cakupan tugas tetap perlu, karena struktur kementerian yang sekarang memberi kesan adanya “pembagian kaveling agama-agama besar” saja di Indonesia. Sebelumnya akan diuraikan sejarah Kementerian Agama sebagai latar belakang artikel ini.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945 tentang pembentukan kabinet, usul tentang Kementerian Agama ditolak oleh Johannes Latuharhary. Namun dalam perkembangannya, seperti ditulis Wahid Hasjim, “Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara.”

Dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 25-27 November 1945, pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas, “Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri.”

Usul itu didukung oleh tokoh Masyumi di antara Mohammad Natsir dan diterima secara aklamasi. Presiden Sukarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, “Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.” Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Agama RI pertama. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern (ia memperoleh gelar doktor di Prancis) dan pada kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri (masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji), Kementerian Kehakiman (Mahkamah Islam Tinggi), dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah).

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama bertujuan memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Dewasa ini, Kementerian Agama memiliki tujuh Direktorat Jenderal (Dirjen), yakni 1) Pendidikan Agama Islam; 2) Penyelenggaraan Haji dan Umroh; 3) Bimbingan Masyarakat Islam; 4) Bimbingan Masyarakat Katholik; 5) Bimbingan Masyarakat Kristen; 6) Bimbingan Masyarakat Hindu; 7) Bimbingan Masyarakat Buddha. Belum ada Dirjen Bimbingan Masyarakat Konghucu. Dewasa ini, Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi merupakan direktorat tersendiri pada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan.

Sebaiknya kementerian ini tidak dibuat berkotak-kotak berdasarkan agama besar di Tanah Air, tapi berdasarkan fungsinya, seperti Dirjen Pendidikan Agama, Dirjen Kerukunan Beragama, Dirjen Prasarana dan Fasilitas Agama, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji/Umroh. Bisa ditambah dengan Dirjen Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kaharingan, Parmalim, Sunda Wiwitan, dan seterusnya).

Pada Direktorat Jenderal Kerukunan Beragama terdapat pejabat berbagai agama yang bertugas melestarikan perdamaian dan menyelesaikan konflik di antara umat beragama. Terserah apakah urusan haji tetap merupakan wewenang Dirjen Kementerian Agama atau badan tersendiri yang berada langsung di bawah presiden. []

KORAN TEMPO, 26 September 2014
Asvi Warman Adam ; Sejarawan LIPI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers