Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SIAPA YANG NGIBULIN?

Demokrat Walkout RUU Pilkada, Ruhut: Siapa yang Ngibulin?
On Sunday, 28 September 2014, 1:56, “iwamardi iwamardi@yahoo.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Ternyata masuknya Ruhut kedalam team sukses Jokowi.JK hanyalah manuver kolone ke 5 yang hendak melihat gerak lawan dari dalam ! Sementara trick2 dan manuver PD berhasil. Ini baik buat pelajaran
koalisi Trisakti, Jokowi-JK !

L

TEMPO.CO – 28 September 2014 ( 4 jam yang lalu)
• RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut
Tempo

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tak merasa mengkhianati kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat walkout dari sidang paripurna Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). (Baca: Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat)
Menurut Ruhut, aksi ini diambil lantaran paripurna tak menyetujui syarat yang diajukan Demokrat dalam pemilihan kepala daerah langsung. “Mereka bilang kami kayak dikibulin, siapa yang ngibulin?” kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat)
Ruhut mengatakan, dari awal fraksinya mendukung pemilihan kepala daerah langsung dengan 10 syarat. Salah satu syarat tersebut adalah melihat rekam jejak calon kepala daerah yang maju. “Kami sudah minta di Komisi Pemerintahan DPR, tapi mereka tak setuju,” ujarnya. (Baca: Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat RUU Pilkada)
Dalam paripurna pun, syarat tersebut mental. Akhirnya Demokrat memilih untuk meninggalkan sidang tanpa mendukung salah satu kubu. “Kami tak mau diakal-akalin,” ujarnya. (Baca: RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut)
Rapat paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, seperti PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara. (Baca: UU Pilkada Sah, Ridwan Kamil: Semoga Tuhan Bersama Kita)
Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih untuk ‘walk out’ dengan alasan aspirasi mereka tenang Pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung Pilkada langsung. (Baca juga: RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta)
NUR ALFIYAH

DI HARIBAAN OLIKARKI PARTAI

Di Haribaan Oligarki Partai
MAJALAH TEMPO,SENIN, 29 SEPTEMBER 2014

Disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah bentuk paling benderang dari pengkhianatan “wakil rakyat” terhadap hak politik orang ramai. Persekongkolan partai-partai, terutama yang berafiliasi dengan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Juli lalu, telah menarik mundur jarum sejarah, mengembalikan daulat rakyat ke haribaan oligarki.
Kemenangan kubu Koalisi Merah Putih—pendukung pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—pada voting di Senayan itu mengakhiri rezim pemilihan langsung yang dimulai sembilan tahun silam. Setelah RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini diundang-undangkan, para politikus partai akan menjadi penentu tunggal kepemimpinan di 34 provinsi, 410 kabupaten, plus 98 kota di seluruh Indonesia. Jumlah itu mungkin akan bertambah karena politikus juga terus membentuk daerah otonomi baru.
Keputusan legislatif itu mempertebal tembok yang memisahkan kepentingan partai dan masyarakat banyak. Sejumlah jajak pendapat menyimpulkan mayoritas rakyat masih menginginkan pemilihan langsung kepala daerah. Hasil pemilihan presiden sebelumnya telah menunjukkan perbedaan antara kepentingan partai dan rakyat banyak.
Koalisi Merah Putih, yang memiliki suara banyak—Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang—gagal memenangkan Prabowo sebagai presiden. Joko Widodo, yang disokong koalisi lebih tipis—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia—justru unggul.
Harus diakui, pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah masih jauh dari sempurna. Kritik terbesar adalah besarnya biaya politik. Setiap kandidat harus “membeli” pencalonan ke partai atau koalisi partai, menyogok pemilih menjelang pemungutan suara, hingga menyediakan dana pengacara jika muncul sengketa hasil pemilihan. Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyimpulkan biaya tinggi itu sebagai biang korupsi.
Asumsi seperti itu gampang dipatahkan. Biaya tinggi justru muncul akibat kegagalan—atau keengganan—partai-partai menyediakan calon yang tangguh dan disukai masyarakat. Di sejumlah daerah, calon yang memiliki riwayat baik tak mengeluarkan banyak biaya buat memenangi pemilihan. Joko Widodo di Solo, Tri Rismaharini di Surabaya, dan Ridwan Kamil di Bandung adalah sebagian contoh. Bahkan Gamawan sendiri tak memerlukan biaya banyak ketika unggul dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada 2005.
Biaya tinggi bisa ditekan dengan berbagai perbaikan. Misalnya pelaksanaan pemilihan secara serentak, pembatasan biaya kampanye, juga penentuan calon yang memiliki riwayat baik. Mengembalikan pemilihan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak otomatis menghilangkan biaya tinggi pencalonan. Suap dan politik uang justru akan makin merajalela karena cukup diberikan kepada beberapa ratus anggota DPRD agar sang kandidat terpilih. Pada pemilu langsung, politik uang kepada pemilih dapat diragukan efektivitasnya karena tak menjamin suap bisa membeli suara.
Menyerahkan pemilihan kepala daerah kembali ke tangan politikus tak hanya menarik jarum sejarah, tapi juga membahayakan demokrasi di Indonesia. Hampir semua partai kini dikuasai oligarki. Partai menjadi semacam kartel. Para pemilik modal mempengaruhi keputusan-keputusan penting partai, dan bisa dipastikan kelak termasuk penentuan calon kepala daerah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ujung masa jabatannya memiliki andil besar dalam kemunduran demokrasi itu. Politik dua muka Ketua Umum Partai Demokrat ini membuat skenario koalisi pendukung Prabowo menguasai pemerintah daerah, sebagai aksi balas dendam atas kekalahan mereka pada pemilihan presiden, berjalan mulus. Ironis, karena sikap mendua Partai Demokrat itu dilakukan ketika Yudhoyono sedang berada di Amerika Serikat untuk berbicara tentang pentingnya partisipasi publik dalam pemerintahan yang terbuka (open government).
Kelalaian menjaga amanah reformasi ini patut pula ditudingkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo ini terbukti gagal membangun komunikasi politik dengan partai lain, terutama Partai Demokrat.
Tak ada jalan lain, publik—sebagai pihak yang paling dirugikan oleh aturan baru ini—perlu segera menyiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Memang, berbeda dengan pemilihan langsung presiden yang tertulis secara jelas, pemilihan kepala daerah tak diatur konstitusi secara tegas. Pasal 18 ayat 4 hanya menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Namun salah satu argumentasi yang bisa dipakai para penggugat adalah lembaga legislatif, sesuai dengan konstitusi, tidak memiliki fungsi elektoral, tapi hanya punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Masa depan demokrasi kini di tangan orang ramai. Tidak seyogianya demokrasi diserahkan hanya kepada oligarki partai.
Sumber: http://majalah.tempo.co/konten/2014/09/29/OPI/146373/Di-Haribaan-Oligarki-Partai/31/43

DILEMA POLITIK JOKOWI

DILEMA POLITIK JOKOWI

From: <abdillahtoha@gmail.com>
Date: 2014-09-15 20:02 GMT+07:00
Subject: Dilema Politik Jokowi
Sharing tulisan saya di Kompas hari ini.

Pelajaran berharga untuk Jokowi dapat ditarik dari pengalaman Barack Obama. Inilah seorang presiden yang punya banyak kemiripan dengan Jokowi. Idealismenya yang disampaikan melalui retorika yang inspiratif dan janji-janji kampanyenya untuk mengubah budaya politik partisan Washington telah mengilhami mayoritas rakyat Amerika untuk memilihnya. Jokowi yang dipersepsi sebagai seorang pekerja idealis yang sederhana juga menjanjikan sebuah kabinet ahli dan “revolusi” karakter bangsa yang maju, berdaulat, dan mandiri. Seperti juga terhadap Obama, harapan rakyat atas perubahan besar dibawah Jokowi sangat besar.

Setelah lebih dari dua setengah periode, satu-satunya “keberhasilan” Obama barangkali ada pada undang_undang jaminan kesehatan The Affordable Care Act yang lebih dikenal dengan Obamacare. Inipun tidak semua sepakat.. Diluar itu, banyak sekali kritik atas kegagalan Obama. Dibawah Obama defisit APBN Amerika terus meningkat, bahkan lebih tinggi dari defisit era Bush Junior yang dianggap sebagai pemerintahan terburuk dalam sejarah Amerika. Sebagai akibatnya, hutang pemerintah Amerika saat ini telah mencapai 16 triliun dolar, melewati PDB Amerika setahun. Penyembuhan resesi tersendat-sendat dengan kelas menengah Amerika sebagai pihak yang paling menderita seperti ditunjukkan oleh makin melebarnya jurang pendapatan antara si kaya dan miskin.

Namun, sumber dari hampir semua kegagalan diatas – dan salah satu kegagalan Obama yang dianggap paling besar – adalah tidak berhasilnya Obama merealisasikan janjinya untuk menyatukan rakyat Amerika dengan mengubah politik partisan Washington guna mendapat dukungan Kongres kepada pemerintahnya. Konflik terus menerus dengan Kongres terjadi sehingga sempat melumpuhkan pemerintah federal selama 16 hari karena Kongres menolak usulan anggaran Obama di bulan Oktober 2013. Partai Republik yang menguasai House of Representatives (semacam majlis rendah) tampaknya tidak rela melihat permerintahan Obama berjalan mulus dan menolak hampir semua inisiatif Obama sampai sekarang.

Prospek Pemerintahan Jokowi-JK.

Akankah nasib Jokowi seperti Obama? Posisi Jokowi memang dilematis. Walaupun belakangan terdengar beberapa suara bernada rekonsiliatif, tidak dapat dihindari kesan bahwa mereka yang masih merasa “sakit hati” dan belum legowo atas kekalahan dalam pilpres yang lalu sedang terus menerus mengkosolidasi diri dan ancang-ancang untuk menentang agenda Jokowi. Melalui kekuatan mayoritas mereka yang menguasai 353 kursi (63%) DPR melawan kubu partai pendukung Jokowi yang hanya punya 207 kursi (37%), teoritis kubu Merah Putih berpotensi menggagalkan semua agenda besar Jokowi terutama lewat wewenangnya dalam anggaran dan perancangan undang-undang.

Jokowi memerlukan sedikitnya tambahan dukungan 73 kursi (14%) partai di DPR agar aman. Sejauh ini masih terus terdengar suara-suara optimis yang tidak kunjung terealisasi akan adanya satu dua anggota koalisi Merah Putih yang akan membelot ke Jokowi. Tidak jelas kepada kita jurus apa yang sedang dan akan dilakukan Jokowi untuk menggaet partai-parti itu ke kubunya kecuali beberapa “silaturahmi” yang sering diberitakan belakangan ini. Yang lebih jelas kepada kita, Jokowi menghadapi beberapa hambatan internal maupun eksternal untuk menambah kekuatan pendukungnya.

Partai Demokrat beberapa kali telah menunjukkan sinyal-sinyal positif ingin mendekat ke Jokowi. Sayang sekali sinyal-sinyal itu sejauh ini kurang direspon dengan baik. Hambatan utama Jokowi dalam hal ini diperkirakan karena belum cairnya hubungan pribadi Ketua Umum PDIP dengan SBY sejak Megawati dikalahkan dalam pilpres 2004. Megawati yang bertindak sangat negarawan ketika mencalonkan Jokowi, seharusnya dapat melanjutkan sikap kenegarawanannya dengan menyingkirkan masalah pribadinya dengan SBY demi keberhasilan misi Jokowi. Jokowi, sebaliknya, harus pula membuktikan bahwa dia bukan sekadar “boneka” seperti yang dituduhkan oleh lawan politiknya dalam kampanye yang lalu.

Hambatan intern kedua bagi Jokowi adalah janji kampanyenya untuk tidak berperilaku transaksional dalam menempatkan menteri-menterinya. Inilah salah satu sikap dan janji politik Jokowi yang mendapat dukungan luas dalam pilpres . Namun demikian, dalam kehidupan politik nyata, sikap demikian tidak selalu mudah dipraktikkan. Kita tahu persis bahwa tidak ada yang gratis dalam dukungan partai politik. Yang harus dilakukan Jokowi sekarang adalah mencari jalan tengah yang dapat menampung aspirasi partai pendukung namun tetap berprinsip membentuk sebuah kabinet yang berbasis kompetensi, keahlian, dan karakter. Jokowi barangkali perlu tetap membuka pintu bagi partisipasi partai di kabinet tetapi siapa yang ditunjuk sebagai menteri dari partai tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai, tetapi atas dasar penilaian presiden terpilih. Walaupun hal ini tidak mudah, didalam tubuh partai politik diperkirakan masih bisa dicari satu dua tokoh yang berkeahlian dan berkarakter baik untuk jabatan tertentu.

Hambatan ekstern terhadap Jokowi memang masih pada masalah konflik internal didalam tubuh beberapa partai politik anggota koalisi Merah Putih seperti Golkar dan PPP. Kepastian perubahan kepemimpinan dalam dua partai ini diperkirakan akan memudahkan mereka mengambil keputusan. Dalam waktu dekat sampai Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya, diperkirakan konflik internal tersebut masih belum selesai. Karenanya, tampaknya yang lebih feasible dalam waktu dekat adalah pendekatan yang lebih intensif kepada Partai Demokrat dan PAN. Dengan tambahan 110 kursi, posisi Jokowi di DPR akan jauh lebih aman.

Komunikasi Publik
Skenario paling pesimistis adalah berlanjutnya posisi dukungan partai ke kubu Jokowi seperti sekarang sampai terbentuknya kabinet. Bila ini yang terjadi maka yang dapat dilakukan Jokowi ada dua. Pertama, berjalan apa adanya sambil berharap pada bulan-bulan pertama pemerintahannya terjadi perubahan sikap partai yang sekarang berada diluar. Inipun bila terjadi bukan tanpa masalah, karena Jokowi kemudian akan dituntut tetap menampung mereka dalam posisi yang sudah terisi penuh. Kedua, Jowi-JK harus mengandalkan kepada dukungan rakyat bila agenda-agendanya dijegal oleh DPR. Melalui komunikasi publik yang teratur dan terjaga dengan masyarat madani, tokoh-tokoh penting, media masa, ormas-ormas keagamaan dan kemasyarakatan, serta kekuatan non parlementer lain, diharapkan DPR akan dapat dijinakkan bila dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

‎Abdillah Toha
Mantan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)

FPI THREATENS CHINESE INDONESIANS

FPI threatens Chinese Indonesians

http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/25/fpi-threatens-chinese-indonesians.html

Sita W. Dewi, The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Thu, September 25 2014, 10:27 AM
Jakarta News

The hard-line Islam Defenders Front (FPI) launched threats against minority groups during a rally on Wednesday opposing Deputy Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, who is to replace current Governor and president-elect Joko “Jokowi” Widodo.

Hundreds of FPI members marched to the City Council building on Jl. Kebon Sirih, Central Jakarta, located in the same compound as City Hall, causing several hours of traffic gridlock in the area.

The group’s opposition is based on Ahok’s alleged insensitivity regarding issues of ethnicity, religion and race. Ahok is a Christian of Chinese descent.

While entering the City Council, one FPI member shouted “If [Ahok] dares to challenge us Betawi people even once, I will not sit still. I’ll rid Jakarta of all its ethnic Chinese residents!”

Another member responded with “Kill Ahok!”

During a meeting between representatives of the FPI and the City Council, FPI Jakarta chapter head Salim Al Athas, popularly known as Habib Selon, called on the City Council not to inaugurate Ahok as governor.

“Ahok does not deserve to lead Jakarta because it is a majority Muslim city. Moreover, he is arrogant. He insulted civil servants who were older than him for failing to perform well. He’s the one who should be insulted,” Salim told the forum.

FPI secretary-general Novel Bamu’min later read out the group’s stance, which lists 20 “sins” committed by Ahok. The group takes issue with the fact that Ahok, as governor, would automatically head a number of Islamic organizations in Jakarta.

“His religion causes anxiety among Muslims [...] Ahok has used his authority to carry out Christianization through the open-call selection, whereby several Christian leaders were selected to lead Muslim-majority areas,” Novel said.

City Council speaker Prasetio Edi Marsudi of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said that the Council leaders would discuss the group’s complaints.

Ahok played down the protest, saying “I’ve had enough of such remarks. Why should I care?”

When asked whether or not he suspected a particular party of backing the protest, he answered, “Ask the police to investigate who is actually sponsoring them.”

Jakarta Police spokesman Sr. Comr. Rikwanto told The Jakarta Post that the police would continue to monitor the FPI’s activities in case of any violations of the law.

Rikwanto explained that the police would only take action if the FPI committed an obvious violation. Otherwise, the police would have to wait for a report to be filed. (fss)

GENERASI MUDA ACEH DIMINTA HINDARI PAHAM RADIKALISME

Generasi Muda Aceh Diminta Hindari Paham Redikalisme
Oleh Redaksi pada September 27, 2014

http://atjehpress.com/2014/09/generasi-muda-aceh-diminta-hindari-paham-redikalisme/

Banda Aceh|AP-Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh Resource Development (ARD) mengharapkan agar generasi muda Aceh mampu mawas diri dari pengaruh redikalisme yang kian marak akhir-akhir ini dibelahan dunia dengan modus kelompok jihat Islam.
“ARD merasa bertanggung jawab atas generasi bangsa, maka setiap seminar yang kita gelar berfokus pada isu terbaru,” kata ketua panitia Seminar setengah hari Fuadi Abdullah, di Ring road Caffe Banda Aceh, Sabtu (27/9).
Seminar yang bertema Meredam Penyebaran paham redikalisme di Provinsi Aceh ini, turut dihadiri Ketua PWNU sekaligus Wakil ketua MPU Provinsi Aceh, Tgk.H Faisal Ali, Kepala Kesbanglinmas Kota banda Aceh Drs. Ramli Rasyid, M.Si dan Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL,MA , sebagai Narasumber .
Dalam pemaparannya narasumber memesankan agar generasi muda Aceh tidak mudah tergoda dengan berbagai bentuk iming-iming dan tertipu dengan embel-embel yang dibawa oleh kelompok tertentu yang belum jelas asal usulnya.
Menurut narasumber, embel-embel yang selama ini di usung para actor radikal dimaksud merupakan umpan bagi mangsa yang dialamatkan terutama kepada generasi muda islam. Bahkan kelompok radikal dimaksud tidak segan-segan menggunakan atribut –atribut yang bercorak islam klasik seperti bendera mirib yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW bahkan hingga logo mereka gunakan mirip logo yang pernah dipakai oleh pasukan Rasulullah dimasa dahulu, tidak hanya itu aksi redikalisme itu juga atas namakan jihad.
Sementara aksi dan tindaktanduk yang dilakukan sama sekali tidak mencerminkannya malah lebih mirip pembunuhan massal terhadap umat islam.
Diduga gerakan tersebut bukanlah hasil ciptaan umat islam, melainkan konsep dan rekayasa yahudi dan Nasrani yang ingin dan sedang berupaya menghancurkan Negara-Negara islam didunia dengan memicu kelompok perlawanan mengatasnamakan umat islam.
“Apakah tepat disebut berjihad, jika yang dibantai adalah umat islam sendiri,” kata Tgk Faisal Ali, saat memberikan materi berjudul Memahami Konsep Agama damai dalam lingkup NKRI.
Pada kesempatan tersebut Dr. Hasanuddin Yusus Adan, yang menyampaikan materi tentang peran mahasiswa dalam upaya pencegahan penyebaran paham redikalisme diKota Banda Aceh, mengajak peserta yang hadir dan seluruh generasi muda Aceh, untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan baik dibidang agama islam maupun duniawi serta tetap mawasdiri dengan berbagai kelompok yang berbau redikalisme.
Disisi lain, kepala kesbangpolinmas Kota banda Aceh, Ramli Rasyid, memastikan Kota Banda Aceh bebas dari pengaruh paham redikalisme. “Hasil pantauan kita selama ini, Alhamdulillah generasi muda dan Masyarakat Banda Aceh, terbebas dari paham dan keterlibatannya dalam kelompok redikal atau tindakan redikalisme,” ujar Ramli, kepada media ini usai memberikan materi kepada 40 lebih peserta seminar yang terdiri dari unsur mahasiswa berbagai universitas yang ada di Banda Aceh.
Berdasarkan laporan Panitia, seminar tersebut merupakan kegiatan bulanan Aceh Resource Development (ARD) bekerjasama dengan Pemerintah Aceh, dan LSM yang ada di Aceh, yang bergerak dibidang pendidikan kebangsaan. (Dahlan.za)

GERAKAN TANI AKSI PERINGATI KELAHIRAN UUPA 1960

Gerakan Tani Aksi Peringati Kelahiran UUPA 1960

http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1287-gerakan-tani-aksi-peringati-kelahiran-uupa-1960.html

Rabu, 24 September 2014

JAKARTA- Memperingati kelahiran Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960 yang ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional, beberapa gerakan tani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) melakukan aksi dengan berbagai tuntutan di Makassar, Jambi, Lampung, Mataram, Manado, Medan, Lampung, Palu dan Pekanbaru.
“Kami menyerukan penegakan pasal 33 UUD’45. Rebut kembali tanah-tanah rakyat yang dirampas secara sepihak dan ilegal oleh perusahaan sawit dan tambang,” tegas Sekretaris Jenderal STN, Binbin Firman Tresnadi kepada Bergelora.com di Jakarta,Rabu (24/9).
Di Makassar dilaporkan gerakan mahasiswa dan gerakan tani melakukan aksi pagi ini
Fly Over Makassar. Mereka menuntut tanah untuk rakyat dan laksanakan Pasal 33 UUD 1945.
“Pemerintah Jokowi harus laksanakan segera UUPA No 5/1960 untuk keadilan bagi rakyat khususnya kaum tani,” tegas Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan kepada Bergelora.com secara terpisah.
Di Sulawesi Tengah, aksi damai dilakukan di tiga Kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah yaitu Tojo Una-Una, Poso, Banggai, dan Kota Palu.
Hal itu di katakan oleh ketua KPW PRD Sulteng, Adi Prianto kepada metrosulteng.com Selasa (23/9/2014). Aksi HTN secara serentak khususnya di Sulteng akan digelar di Tojo Una-Una, Poso, Banggai, dan Kota Palu.
“Pada tanggal 24-25 kami akan melakukan aksi untuk memperingati hari tani. Tuntutan kami agar aparat kepolisian membebaskan para pejuang agraria, Eva Bande yang ditahan Kajari Banggai dan Ridwan Tamalili yang ditahan Polres Tojo Unauna,” Ketua partai rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tengah, Adi Prianto kepada Bergelora.com.
Pihaknya juga akan mendesak DPRD Propinsi Sulteng yang akan di lantik pada tanggal 25 September untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk kesejahteraan kaum tani di Sulteng.
“Dan segera menasionalisasi PT.Vale. Jangan hanya mau ambil hasilnya saja, tapi tidak mau membangun pabrik,” ujarnya.
Di Lampung, petani Sawit Kabupaten Pesisir Barat yang tergabung dalam Persatuan Tani Demokratik (PTD), menyatakan sikap tegas menolak perjanjian (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan PT KCMU (Karya Canggih Mandiri Utama) dan duduki Kantor Bupati Pesisir Barat, Lampung.
Menurut perwakilan petani Pesisir Barat yang tergabung dalam PTD, Gusti Kade Artawan, para petani menolak karena sertifikat lahan milik mereka yang masih dipegang oleh PT KCMU belum dikembalikan kepada petani. Sedangkan semua hutang petani kepada Bank pun sudah terlunasi. Serta meminta kepada Penjabat Bupati Pesisir Barat Kherlani bersama PT KCMU menyelesaikan berlandaskan musyawarah tanpa ada diskriminasi.
“Jika masalah ini tidak kunjung ada penyelesaiannya, maka seluruh basis tani yang ada di Lampung akan kami kumpulkan untuk menduduki Kantor Bupati Pesisir Barat, tanggal 24 sekaligus memperingati Hari Tani,” ujarnya.
Buswan, salah satu Petani Sawit di Pesisir Barat mengatakan, semenjak bekerja sama dengan PT KCMU, para Petani merasa terbebani, terzalimi, dan sengsara, karena dari awal proses sampai penjualan hasil lahan sangatlah merugikan ekonomi dari petani.
“Pembagian hasil panen dari PT KCMU kami (petani) hanya mendapatkan Rp 400 ribu, sedangkan jika kami jual sendiri nilainya tidak kurang dari Rp 2 juta, alhamdulilah setelah lahan kami rebut dari KCMU, ekonomi kami membaik, tetapi KCMU tetap ingin menguasai lahan,” tegasnya.
Selanjutnya, Rakhmat Husein, dari Partai Rakyat Demokratik menegaskan, Kherlani harus menganulir perjanjian dengan PT KCMU yang dinilai merugikan petani, memastikan mobilisasi massa untuk datang ke Kantor Bupati Pesisir Barat, dan PT KCMU tidak boleh sama sekali melakukan aktifitas di atas lahan milik petani.
“PT KCMU ini kan perusahaan yang masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2008 lalu, yang seharusnya Pemkab menindak tegas perusahaan bodong, bukan melakukan kerja sama,” katanya. (Tiara Hidup)

HARAPAN PETANI UNTUK PRESIDEN

Harapan Petani untuk Presiden

Oleh: Dwi Andreas Santosa

Satu hal yang luput dari para pengamat adalah peran petani yang luar biasa dalam memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden ketujuh.
Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan Kompas sehari setelah pencoblosan ( Kompas 10/7/2014), petani menduduki posisi tertinggi dari kelompok pemilih yang memberikan suara ke Jokowi-JK, yaitu 59,4 persen. Urutan selanjutnya ibu rumah tangga (55,2 persen), pelajar/mahasiswa (54,1 persen), pedagang (51,3 persen), pengangguran (47,6 persen), pegawai swasta (40,4 persen), pensiunan (38,7 persen), dan pegawai negeri sipil (35,2 persen). Dengan jumlah rumah tangga petani 26,15 juta dan dengan asumsi terdapat tiga pemilih per rumah tangga, menghasilkan angka 78,45 juta. Apabila suara petani tersebar merata pada kedua kandidat (50-50), Jokowi-JK memperoleh angka 63.623.550 (47,63 persen) sehingga kalah dari Prabowo-Hatta dengan angka 69.950.744 (52,37 persen).
Meski miskin liputan media, petani bergerak luar biasa dalam memenangkan Jokowi-JK. Salah satunya melalui beragam organisasi relawan, seperti Seknas Tani Jokowi, Jokowi untuk Petani Nusantara, dan Aliansi Tani Indonesia Hebat. Ratusan ribu petani kecil menyumbangkan yang mereka miliki berupa gabah, beras, dan hasil pertanian lain untuk mendukung gerakan memenangkan Jokowi-JK.
Sudah puluhan tahun petani merindukan sosok yang mampu mengangkat penghidupan dan kehidupan mereka dari keterpurukan. Dalam khazanah Jawa itu diwujudkan dalam harapan munculnya Satrio Piningit atau Ratu Adil (istilah yang muncul pada zaman pujangga Keraton Mataram) yang diilhami dari mahakarya Prabu Sri Jayabaya dari Kerajaan Kediri (1135-1157 M). Hal sama dikatakan Soekarno pada pleidoi persidangan Landraad di Bandung 1930 yang menyatakan, ”Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu, tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan.” Pertolongan itu diharapkan datang dari Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu yang mampu membawa Indonesia gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo (mencapai kemakmuran) melalui suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti (keluhuran budi mengalahkan angkara murka) atau meminjam istilah Jokowi melalui revolusi mental.
Ingatan itu terus membekas di kalangan masyarakat petani Jawa pada khususnya atau petani Indonesia pada umumnya. Pesta demokrasi lima tahunan yang selama ini berlangsung tak pernah menyuntikkan api semangat untuk petani sebesar pesta demokrasi tahun ini. Mereka memiliki harapan luar biasa.

Situasi petani kecil

Sebanyak 62,8 persen dari 28,55 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia (2013) petani, sedangkan sebagian besar sisanya juga petani yang terpaksa keluar dari lahan garapan mereka. Sensus Pertanian menunjukkan tercerabutnya keluarga tani dari lahan garapan mereka sejumlah 500.000 rumah tangga per tahun selama 10 tahun terakhir. Data penurunan jumlah rumah tangga petani disambut gembira beberapa kalangan yang menunjukkan proses ”involusi pertanian” berlangsung. Petani pindah profesi masuk sektor industri dan jasa, yang menyebabkan jumlah petani menurun yang berdampak positif karena jumlah lahan yang dikuasai per rumah tangga petani meningkat.
Fenomena itu tak terjadi, yang sebenarnya terjadi mereka didera kemiskinan akut sehingga terpaksa harus keluar dari lahan atau tanah garapan mereka. Sebagai contoh di Jawa Tengah, hampir di semua golongan luas penguasaan lahan, jumlah rumah tangga petani menurun 10 tahun terakhir. Hanya di kelompok petani yang memiliki luas lahan 0,1-0,2 hektar yang sedikit meningkat, sebanyak 8.658 rumah tangga tani. Penurunan drastis terjadi pada kelompok dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar, yaitu 1.321.787 keluarga tani. Kelompok kedua yang mengalami penurunan cukup besar adalah pemilik lahan 0,2 hektar-0,5 hektar dan 0,5 hektar-1 hektar. Bahkan petani kaya yang punya lahan lebih dari 1 hektar jumlahnya juga turun (diolah dari ST 2013). Fenomena konversi kepemilikan ini jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan penyediaan pangan kita dibandingkan dengan sekadar konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin juga kian lebar. Hanya dalam tempo sangat singkat rasio Gini (alat ukur ketimpangan pendapatan penduduk, semakin tinggi semakin timpang) meningkat tajam dari 0,35 (2008) menjadi 0,41 (2013). Pendapatan per kapita petani saat ini jauh di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar rumah tangga pertanian, petani padi, dan palawija, pendapatannya hanya Rp 912.000 per rumah tangga petani per bulan (diolah dari Iswadi, Kompas, 14/7). Padahal, mereka selama ini yang mencukupi kebutuhan pangan pokok kita.
Kajian penulis menghasilkan angka hampir mirip, antara Rp 1.000.000 dan Rp 1.300.000 per bulan per rumah tangga petani padi untuk lahan beririgasi teknis. Jika harus menyewa lahan, pendapatan petani hanya Rp 670.000-Rp 1.000.000 per bulan. Secara agregat (BPS 2014), rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha pertanian juga menghasilkan angka tak jauh berbeda dengan angka di atas, Rp 1,03 juta per bulan. Ironisnya, angka itu lebih rendah dari upah minimum provinsi terendah di Indonesia 2014. Upaya petani bertahan hidup menyebabkan mereka harus mengais rezeki di luar pertanian atau beralih usaha ke pertanian hortikultura yang berisiko sangat tinggi. Usaha budidaya cabe, misalnya, perlu modal Rp 50 juta-Rp 80 juta per hektar per musim, bawang merah Rp 35 juta-Rp 75 juta per hektar per musim. Ketika harga cabe jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram seperti dua bulan lalu, itu menimbulkan dampak luar biasa bagi keluarga petani.
Impor pangan 10 tahun terakhir meningkat luar biasa, 173 persen untuk 8 pangan utama, sedangkan nilai devisa yang digunakan meningkat tajam dari 3,34 miliar dollar AS (2003) menjadi 14,90 miliar dollar AS (2013) atau hampir 4,5 kali lipat. Jika data itu disandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pangan dan pertanian, akan menghasilkan ironi karena anggaran sektor itu meningkat 611 persen hanya dalam 9 tahun. Sering dikemukakan impor pangan serta integrasi masif sistem pangan Indonesia dengan global adalah penyebab utama yang menggerus kapasitas petani memproduksi pangan. Harga impor yang lebih murah ( low artificial price ) dan praktik dumping menyebabkan produk lokal dan produk petani kecil tergeser produk impor.

Harapan untuk presiden

Upaya meningkatkan kesejahteraan petani perlu menjadi tujuan utama pemerintah di bawah presiden terpilih. Pola pikir dan platform ketahanan pangan yang sudah dikerjakan puluhan tahun ini perlu dirombak mendasar sehingga dunia pertanian memiliki wajah yang sama sekali baru. Platform yang hanya menempatkan pangan sekadar komoditas perdagangan, menempatkan petani hanya sebagai obyek kebijakan, dan penekanan terlalu tinggi pada sisi konsumen perlu dirombak secara mendasar. Paradigma kedaulatan pangan yang dijanjikan presiden terpilih dan ingin diwujudkan di Indonesia perlu dirumuskan dengan tepat, benar-benar dipahami oleh semua birokrat, serta menjadi roh yang menjiwai semua perumusan kebijakan dan program pertanian dan pangan.
Sebagai penutup, visi pertanian Indonesia diharapkan: ”Mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria untuk melayani dan memenuhi hak seluruh rakyat atas pangan yang menyehatkan serta peningkatan kesejahteraan keluarga tani melalui dukungan penuh negara terhadap redistribusi tanah untuk petani, pengarusutamaan pertanian keluarga dan agroekologi, serta pelindungan petani terhadap sistem perdagangan yang tidak adil” (deklarasi Aliansi Tani Indonesia Hebat, 1 Juni 2014). Penulis yakin harapan petani akan terpenuhi di pemerintahan mendatang. Dengan memuliakan petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka, kita semua selamat dari jurang kehancuran.
Dwi Andreas Santosa Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor; Ketua Umum Bank Benih Tani Indonesia
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008986930

DEMOKRAT GALI KUBURANNYA SENDIRI

Ikrar: Demokrat Gali Kuburannya Sendiri

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/27/ikrar-demokrat-gali-kuburannya-sendiri

RUU Pilkada
Sabtu, 27 September 2014 14:22 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.
“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.
Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.
“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.
Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.
“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” katanya.

INILAH WAJAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Inilah Wajah Pertambangan di Indonesia
- Mudah Mengambil, Sulit Mengembalikan

16 September 2014 10:16 WIB Category: Bebrayan, suara warga A+ / A-

http://berita.suaramerdeka.com/bebrayan/inilah-wajah-pertambangan-di-indonesia/

Ibarat jamur di musim hujan, begitulah perumpamaan pembangunan industri pertambangan di Indonesia. Bukan saja perusahaan pertambangan skala besar yang berlomba mengeruk kekayaan alam melalui aktivitas pertambangan, perusahaan kecil serta individu pun ikut berebut mengambil untung dari usaha tersebut.
Usaha pertambangan memang memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat, tetapi tidak dipungkiri bahwa usaha pertambangan juga berpotensi menyebabkan gangguan lingkungan dan hutan. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami krisis lingkungan serius.
Penggundulan hutan terus meningkat demi perluasan industri pertambangan. Itu berarti, kerusakan alam hampir tidak dapat dibendung. Hutan yang memiliki fungsi penting dalam menyiapkan carbon, pelindung sumber mata air serta penyeimbang flora dan fauna tidak digubris. Semangat eksploitatif dan tindakan-tindakan ekstraktif telah meracuni manusia dalam rangka mewujudkongkretkan pembangunan yang mengayomi masyarakat menuju kesejahteraan yang absurd.
Realitas kemiskinan seolah memaksa para pengambil kebijakan agar berkompromi dengan pemodal untuk melakukan pengelolalaan sumberdaya alam. Perizinan tambang semakin menggelembung seperti tak terkontrol. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan Februari 2014 lalu, di propinsi Kalimantan Timur terdapat 41 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Untuk kegiatan survey/ekplorasi dan 71 perusahaan pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi dan non tambang.
Setidaknya, tiap hari 6-7 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan sejak 2008. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan ekplorasi adalah sebesar 402.655,98 ha, sementara untuk kegiatan operasi produksi kawasan hutan yang digunakan mencapai 191.343,04 ha (http://www.mongabay.co.id/2014/05/29/hutan-kaltim-habis-akibat-izin-pinjam-pakai-pertambangan-perkebunan/). Maraknya pembukaan lahan pertambangan nampaknya tidak dibarengi dengan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
Lemahnya kesadaran mengenai aspek lingkungan acapkali menjadi ciri khas dalam kegiatan pertambangan di negeri ini, khususnya di sektor penambangan minerba (mineral dan batubara). Bagaimana tidak, kita sering disuguhkan fakta mengenai ratusan ribu hektar bekas wilayah KP (kuasa pertambangan) di penjuru nusantara terbengkalai (rusak) pasca produksi oleh perusahaan tambang yang beroperasi.
Ironisnya, bukan hanya kegiatan penambangan liar (tanpa izin) saja yang sering menimbulkan kerusakan lahan, seolah tidak mau ketinggalan, kegiatan penambangan dengan izin pun tidak luput dari hal serupa. Dampaknya, jelas mengancam kelestarian lingkungan. Penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro merupakan serangkaian kerugian yang akan diderita tidak hanya oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, tapi bangsa Indonesia secara umum.
Secara umum, masalah utama yang seringkali muncul pasca kegiatan pertambangan adalah masalah perubahan Lingkungan, masalah perubahan bentang alam. Perubahan besar yang terlihat kasat mata adalah perubahan morpologi dan topografi lahan, serta penurunan produktivitas tanah. Secara lebih rinci, terdapat pula perubahan atau gangguan yang terjadi pada flora dan fauna yang ada di lahan bekas tambang tersebut. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan.
Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung terancam pertambangan, termasuk keragaman hayati di sana. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 rusak parah (http://www.mongabay.co.id/tag/pertambangan-ilegal/). Kalau sudah seperti ini, upaya reklamasi lah jawabannya. Mengapa demikian? Karena sampai sejauh ini, reklamasi lah yang dianggap sebagai suatu metode/upaya yang paling efektif untuk menekan laju kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan minerba.
Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang kegiatan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kita tidak dapat menghakimi dengan cepat bahwa seluruh kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia buruk.
Masih ada kegiatan pertambangan yang menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, namun masih jauh lebih banyak lagi yang tidak menerapkannya dengan baik, terutama pada tahap reklamasi maupun pasca tambang. Reklamasi areal lahan bekas tambang dinilai hanya dilakukan oleh pertambangan besar yang memiliki struktur modal kuat, sehingga pelaksanaan reklamasi di lapangan menjadi tidak berjalan dengan baik.
Kepala Balai Penelitian Teknologi Konservasi (Balintek) Sumber Daya Alam Nur Sumedi mengatakan, sebagian besar perusahaan tambang skala kecil cenderung melakukan kegiatan penambangan dengan mekanisme hit and run. Ketika cadangan sumber daya alam pertambangan telah habis, perusahaan akan meninggalkan areal tambangnya yang hanya menyisakan lubang besar. “Kebanyakan perusahaan yang memiliki areal kerja di bawah 5 hektare cenderung melakukan hal semacam itu,” ujarnya.
Bentuk bentang alam wilayah bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal. Gundukan tanah bekas timbunan alat berat ada dimana-mana. Danau-danau kecil berisi air menganga ulah kerukan pasir batu. Lahan bekas tambang yang semula berfungsi sebagai lahan produktif berubah menjadi lahan tidak produktif tersebut juga akan menjadikannya rawan potensi longsor. Pemandangan seperti inilah yang seringkali terlihat di lahan bekas tambang yang diterlantarkan begitu saja oleh sang empunya.
Kita ambil contohnya untuk wilayah Kalimantan Selatan. Banyak lubang galian bekas tambang di Kalimantan Selatan yang belum direklamasi. Besarnya biaya menjadi salah satu penyebab. Akibatnya, selain tampak menganga, lubang-lubang ini juga banyak terisi air saat musim hujan.
Pemerintah sebenarnya sudah lama mengeluarkan kebijakan mengenai reklamasi wilayah KP ini, sejak rezim UU No.11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan sampai UU No.4/2009 tentang Pertambangan minerba (UU Minerba) beserta produk hukum turunannya. Kurang lebih 42 tahun, hingga saat ini kita juga masih bisa menerka problematika seputar reklamasi yang kian mengkhawatirkan. Bahkan, dengan adanya regulasi pemerintah yang terbaru pun melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, belum mampu menjadikan seluruh pelaku usaha pertambangan untuk memenuhi kewajiban reklamasi.
Pelaksanaan kegiatan reklamasi wilayah Kuasa Pertambangan hingga detik ini belum begitu terasa efektivitasnya. Padahal peraturan terkait kegiatan pertambangan sudah sangat jelas mewajibkan tindakan reklamasi. Penegakan hukum seolah hanya angin lalu. Kurangnya pemahaman (atau sengaja tidak paham) akan ketentuan hukum reklamasi dan pentingnya isu kelestarian lingkungan pasca operasi tambang oleh para pelakunya disinyalir menjadi biang kerok kerusakan lahan tambang yang ada saat ini.
Pengusaha pertambangan begitu mudahnya mengeksploitasi alam secara masif, mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan sumber daya demi mendapatkan keuntungan yang hanya menguntungkan pihak penguasa semata. Di sisi lain mereka seolah menutup mata akan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas mereka. Begitukah wajah dunia pertambangan di Indonesia saat ini? Mereka begitu mudahnya mengambil kekayaan yang dimiliki oleh alam, tetapi sangat sulit untuk mengembalikan kembali apa yang telah mereka renggut.
Pemerintah daerah harus mempunyai tanggung jawab dan memonitoring atau melakukan kontrol dengan ketat supaya tidak terjadi penelantaran bekas lahan tambang, jangan hanya mampu mengeluarkan izin, dengan dalih untuk kemakmuran masyarakat tetapi pada hakekatnya tidak sesuai dengan alasan yang diberikan. Kita tentu masih berharap banyak pada instrumen hukum posistif yang berlaku saat ini, walaupun aspek hukumnya seringkali dikebiri oleh motif keuntungan ekonomi korporasi di sektor pertambangan minerba. Regulasi tentang reklamasi seharusnya bukan hanya dijadikan sebagai aturan belaka tanpa ada wujud konkret, tetapi harus dijadikan sebagai kewajiban yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap pelaku pengusaha pertambangan. (Charisma Rahma Dinasih/CN19/SMNetwork

MENERAPKAN REVOLUSI MENTAL

Menerapkan Revolusi Mental

Oleh: Ignas Kleden

TATKALA Joko Widodo sebagai calon presiden melansir pemikirannya tentang revolusi mental, mungkin banyak orang belum menyadari bahwa gagasan itu akan dikembangkan menjadi suatu teori pembangunan kalau dia terpilih sebagai Presiden Indonesia.

Revolusi mental segera menarik perhatian karena pemikiran itu merupakan suatu kejutan di tengah maraknya pragmatisme politik selama masa reformasi. Lagi pula, masalah mental banyak diremehkan tatkala konsep perubahan struktural merebut perhatian utama sebagai mode dalam wacana pembangunan di Indonesia. Karena itu, kita dikejutkan oleh beberapa pertanyaan. Mengapa masalah mental menjadi sentral dalam pemikiran seorang pemimpin politik? Apakah dimungkinkan suatu revolusi dalam bidang mental, yang sanggup mendorong perubahan institusional?

Pemikiran ini bertolak dari pengamatan. Pertama, pembangunan yang hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) bakal sulit dipertahankan keberlanjutannya karena SDA, khususnya SDA yang tak terbarukan, cepat atau lambat akan habis. Minyak bumi, gas, batubara, logam, dan berbagai kekayaan mineral tak mungkin ditambang terus-menerus karena akan terkuras habis pada suatu saat. Tanpa ada pengembangan kemampuan pengolahan di dalam negeri yang memberi nilai tambah, segala SDA hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah dan diimpor kembali ke Indonesia dalam bentuk berbagai komoditas dengan harga tinggi.

Hal ini tak perlu terjadi kalau kita sendiri sanggup memprosesnya dengan teknologi untuk memberi nilai tambah dan menghemat penambangannya karena memperhitungkan suplai untuk masa depan. Orang tak perlu menjadi Marxis untuk mengerti bahwa harga barang ditentukan oleh kerja, keahlian, dan teknologi yang diinvestasikan dalam pengadaannya. Maka, berbicara tentang keahlian adalah merujuk kepada manusia sebagai sumber daya.

Kedua, berbagai program pembangunan telah menghasilkan banyak barang dan jasa, tetapi sebagian besar hasil pembangunan itu tak membawa akumulasi modal secara nasional karena disedot kembali oleh perilaku menyimpang dalam ekonomi. Kita berhadapan dengan ketidakmampuan menahan diri dari godaan memakai dana publik untuk kenikmatan pribadi atau kelompok melalui cara-cara ilegal yang tak pernah transparan, kecuali kalau KPK mengungkapkannya secara publik dan memprosesnya secara pidana.

Asketisme yang jadi watak para captain of industry pada kapitalisme awal di Eropa Barat dan Amerika Utara tak dihargai di Indonesia karena orang terhanyut merayakan masa sekarang dalam ekstravaganza gaya hidup, yang mempersetankan kewajaran, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Ironis sekali, daya tahan secara budaya (cultural resilience) bangsa kita dalam menghadapi penindasan, kemiskinan, dan bahkan penghinaan dalam berbagai wujud terbukti teguh dalam melewati abad-abad penjajahan dan tahun-tahun awal kemerdekaan. Namun, daya tahan secara moral (moral resilience) menghadapi kemakmuran dan kekayaan terbukti sangat rendah dan labil. Pada titik ekstremnya, kita ternyata tahan miskin dan kuat menderita, tetapi tidak tahan kaya dan sulit mengelola kemerdekaan.

Dua pengamatan itu menempatkan manusia kembali sebagai faktor yang sentral. Pengetahuan, kerja, dan keahlian amat dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah dalam ekonomi, sementara karakter, etos, dan kesanggupan menahan diri akan menentukan, apakah nilai tambah dapat menciptakan akumulasi modal atau akan tenggelam dalam shadow economy yang gelap gulita dan serba konsumtif.

Dapat dipahami mengapa bagi Jokowi manusia Indonesia harus dijadikan sumber daya terpenting asal saja dalam diri manusia itu tergabung dua keunggulan yang saling menguatkan, yaitu pengetahuan dan keahlian di satu pihak serta karakter dan moralitas di pihak lain. Pengetahuan dan keahlian memungkinkan orang Indonesia dapat mengamankan SDA dan mencegah eksploitasi yang sewenang-wenang, sambil meningkatkan nilai tambah melalui penguasaan tahap-tahap processing. Selanjutnya, moral dan karakter diharapkan meningkatkan kemampuan menahan diri dari godaan pemborosan dan penyelewengan dana publik serta mencegah perilaku yang memperlemah penegakan hukum dalam menciptakan tata tertib dan keadilan. Kepandaian dan keahlian tanpa karakter akan membawa orang kepada egoisme individual atau kolektif, sementara karakter tanpa keahlian hanya menghasilkan moralisme tanpa kemampuan produktif.

Karakter dan kepribadian

Istilah karakter tidak begitu populer dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan istilah kepribadian atau personality. Kita mengenal istilah kepribadian bangsa (misalnya, dalam konsep Trisakti Bung Karno), tetapi kita tidak mempunyai istilah karakter nasional. Psikolog Amerika, Gordon W Allport, dalam studinya yang klasik, Pattern and Growth in Personality, menyatakan bahwa istilah karakter lebih banyak digunakan oleh para psikolog Eropa, sedangkan istilah personality atau kepribadian lebih populer di kalangan psikolog Amerika. Istilah karakter berasal dari kata Yunani charassein yang berarti menggurat, mengukir, atau memahat. Sementara istilah personality berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng. Dalam pemakaian sekarang, istilah personality lebih menunjukkan tampilan atau tingkah laku yang kelihatan, sedangkan istilah karakter merujuk pada struktur nilai dalam diri seseorang.

Kalau kita mengatakan ”dia seorang yang berkarakter”, yang ditonjolkan ialah adanya nilai etis yang ditegakkan dalam diri seseorang. Sebaliknya, kalau kita berkata ”dia mempunyai kepribadian yang baik”, maknanya ialah orang bersangkutan tak banyak menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Namun, Allport juga menyadari kepribadian atau personality tak hanya mencakup aspek-aspek eksternal, tetapi juga mengandung hal-hal yang intrinsik. Karena itu, menurut dia, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri seorang individu (yang mengatur) sistem-sistem psikofisis serta menentukan perilaku dan pikiran yang karakteristik.

Di pihak lain, psikolog Jerman seperti Philipp Lersch menekankan dalam bukunya, Aufbau der Person, bahwa karakter bukan sekadar suatu satuan psikologis, melainkan juga satuan etis. Makna nilai etis itu dapat ditemui pada orang-orang yang kehendak dan kesadarannya terorganisasi dengan tertib sehingga memperlihatkan dua sifat mendasar, yaitu tanggung jawab penuh untuk tindakan yang dilakukan serta konsistensi dalam perilaku, yang memungkinkan tingkah laku seseorang dapat diramalkan dan mudah diantisipasi. Ini berarti, dalam berbagai situasi yang berubah-ubah, senantiasa ada sesuatu yang sama dalam reaksi seseorang. Disposisi kejiwaan ini yang akan menyebabkan bahwa dalam menghadapi kegagalan, ada orang yang menjadi lebih tertantang untuk mengerahkan tenaga dan berusaha semakin keras, sementara orang lain menjadi murung, sedih, dan bahkan melemah kepercayaan dirinya.

Apa pun soalnya, baik kepribadian maupun karakter, selalu merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian menunjukkan pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang dicerna secara selektif dalam diri seseorang, sedangkan seleksi itu terjadi berdasarkan karakter yang ada dalam diri orang bersangkutan. Jadi, kepribadian menunjukkan gerak dari luar ke dalam, sementara karakter menunjukkan gerak dari dalam ke luar, yaitu bagaimana seorang individu mengelola berbagai pengaruh yang secara khas membentuk kepribadian orang itu.

Dalam keadaan yang tidak ideal, seseorang dapat memperlihatkan kepribadian yang matang dan seimbang dalam melakukan adaptasi sosial, tetapi tidak mempunyai basis karakter yang kuat. Ini dapat terjadi kalau muncul dilema di antara perlunya komunikasi dan penyesuaian diri di satu pihak dan keharusan untuk mempertahankan seperangkat nilai yang penting di pihak lain. Seorang dengan kepribadian yang luwes bisa mengorbankan beberapa nilai etis yang diyakininya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungannya. Di sini, karakter dikorbankan demi kepribadian. Sebaliknya, seorang dengan karakter yang teguh akan tetap mempertahankan nilai-nilainya yang prinsipiil meskipun sikapnya itu akan menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosialnya.

Di sini timbul pertanyaan: mengapa orang bisa lebih mengutamakan kepribadian dan melupakan karakter? Mengapa nilai-nilai moral kurang populer dibandingkan dengan keterampilan psikologis dan adaptabilitas sosial? Kita tahu, dalam setiap masyarakat dengan orientasi yang kapitalistis, selalu dibutuhkan berbagai kemampuan yang dijanjikan oleh psikologi kepribadian, seperti kemahiran berkomunikasi, kesanggupan menarik perhatian, gaya bicara yang persuasif, teknik-teknik menyelesaikan konflik dan menciptakan kepercayaan, serta cara-cara untuk menimbulkan kesan yang baik dalam pertemuan. Semua keterampilan ini selalu dibutuhkan dalam ekonomi kapitalis, baik untuk mendukung proses produksi agar tidak mengalami hambatan maupun untuk memperluas pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan.

Diharapkan bahwa keterampilan-keterampilan psikologis dan sosial dalam ekonomi pasar dapat diimbangi oleh adanya karakter dengan struktur nilai yang kokoh dalam politik yang demokratis. Dalam demokrasi liberal dibuka kemungkinan untuk dua hal tersebut, yaitu ekonomi pasar yang relatif bebas nilai dan demokrasi yang berdiri di atas nilai-nilai yang fundamental, seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia.

Pendidikan karakter pada era pasar bebas

Para penggagas demokrasi liberal bertolak dari keyakinan bahwa sifat ekonomi pasar yang bebas nilai dan dikendalikan oleh mekanisme permintaan dan penawaran akan mendapat kontrol yang sepadan dalam nilai-nilai demokrasi. Kebebasan dalam persaingan pasar yang menyebabkan munculnya jurang perbedaan antara pihak yang berhasil dan yang gagal serta antara yang kaya dan yang miskin akan dikontrol oleh nilai-nilai persamaan dan keadilan dalam demokrasi.

Kenyataan ekonomi-politik tidak selalu sesuai dengan harapan. Setelah Perang Dunia Kedua, ada usaha untuk menciptakan suatu rezim ekonomi internasional yang menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi nasional dan aturan main dalam perdagangan global yang sudah diliberalisasikan. Ini diusahakan melalui kesepakatan Bretton Woods yang menetapkan sistem nilai tukar yang fixed. Kesepakatan ini ditinggalkan pada awal 1970-an bersamaan dengan munculnya sistem liberalisme transnasional dengan sifat yang lain sama sekali.

Pasar global dengan cepat mendesak otonomi setiap negara, sementara perusahaan-perusahaan multinasional tampil sebagai saingan negara-bangsa. Perimbangan internasional semakin sedikit ditentukan oleh intervensi kekuasaan politik dan semakin banyak dikendalikan oleh kekuatan modal. Masalahnya adalah, mengikuti sinyalemen filsuf Juergen Habermas, kekuasaan bisa didemokratisasikan, tetapi uang tidak.

Soal praktis adalah: apakah nilai-nilai dalam demokrasi yang dikelola melalui keputusan politik dalam suatu negara masih dapat mengawasi kebebasan pasar dalam ekonomi yang semakin global? Ataukah kita harus menerima kenyataan bahwa mekanisme pasar global yang ”tidak bisa didemokratisasikan” menjadi demikian kuat sehingga membuat nilai-nilai demokrasi menjadi tak berdaya? Apakah tuntutan akan sifat-sifat kepribadian dalam pengembangan pasar dapat diimbangi oleh karakter pemimpin-pemimpin politik yang dapat menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mempertahankan nilai-nilai yang menentukan martabat manusia?

Pada titik ini, pendidikan karakter yang diimpikan Jokowi akan menemui ujian berat. Memang sejak lama ada masalah dalam kurikulum sekolah yang mengabaikan pendidikan karakter dan memberikan perhatian utama kepada pengajaran ilmu dan teknologi. Jokowi ingin membalikkan kecenderungan ini dengan memberikan porsi terbesar kepada pendidikan karakter di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta memberikan porsi besar kepada pengajaran ilmu dan teknologi di tingkat pendidikan tinggi.

Meski demikian, tidaklah mustahil bahwa pragmatisme dalam dunia pendidikan adalah akibat pengaruh pragmatisme dalam pembangunan. Sampai tingkat tertentu pendidikan mereproduksi suasana umum dalam ekonomi dan politik, sekalipun pendidikan selalu diharapkan melakukan koreksi terhadap suasana umum yang tak dikehendaki. Pengutamaan karakter dalam pendidikan barulah akan mencapai hasil yang diharapkan apabila ekonomi-politik juga mengalami reorientasi yang semakin memberi tempat yang terhormat kepada karakter yang kuat pada manusia. Hal ini tidak dapat dilakukan hanya melalui berbagai instruksi dalam kelas, tetapi juga melalui revisi dan terobosan baru dalam pengadaan bentuk-bentuk insentif yang lebih kaya dari sekadar insentif materiil dalam ekonomi. Perlu diciptakan insentif sosial, politik, dan kebudayaan, sambil mengintegrasikan insentif-insentif baru ini dengan insentif ekonomi. Di tingkat makro ini artinya mencari perimbangan optimal antara ekonomi pasar dan nilai-nilai demokrasi, dengan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi komponen dalam pertumbuhan manusia menuju martabatnya. []

KOMPAS, 25 September 2014
Ignas Kleden ; Sosiolog, Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers