Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SEMUA PANGKALIMA

DARI PEDALAMAN PULAU

Surat Buat Hendrik

Surat 6 SEMUA PANGKALIMA

Setelah tiba di Palangka Raya, seminggu penuh, saya dan istri tidak menghubungi siapapun. Seminggu itu kami gunakan untuk menyelesaikan soal-soal pribadi. Merancang apa yang harus dilakukan di tempat ini mulai dari nol setelah meninggalkn ‘’kemapanan’’ relatif. Berdasarkan pengalaman tahun 1998-2001 ketika bekerja di sini, saya tidak bisa mengharapkan uluran tangan dari siapapun. Seperti diktkan oleh TT. Suan, orang terdekat Tjilik Riwut ketika yang terakhir ini menjadi Gubernur pertama Kalteng, ‘’Kalau mau jujur, solidaritas di kalangan Orang Dayak tidak berkembang’’. Anggapan bahwa diri masing-masing adalah pangkalima dan paling hebat, menyiratkan bahwa solidaritas di kalangan Dayak kurang berakar. Menyiratkan individualisme yang tidak sehat . Dalam dunia politik keadaan ini mencerminkan diri dalam bentuk ‘’hakayau sasama arép ah’’ (saling memenggal kepala orng sesaudara). Lebih baik sama-sama tidak mendapatkan apa-apa daripada yang lain memperoleh capaiannya. Dalam kenyataan semangat Utus Panarung ‘sebenarny lebih bersifat pertarungan egoistik daripada kolektif. Semangat kolektivitas baru muncul ketika ada agresi fisik yang nyata. Sedangkan agresi non fisik umumnya kurang disadari. Akibatnya, Orang Dayak sering terperangah, ketika agresi non fisik ini tiba-tiba di kenyataan menempatkan mereka di pojok. Sebagai contoh adalah Kasus Pertemuan Damai Tumbang Anoi 1894. Tanpa kejelian ,Orang Dayak menerima keputusan Belanda sebagai penguasa Tanah Dayak, semata-mata karen melalui pertemuan damai itu, antar Orang Dayak tercapai kesepakatan menghentikan saling mangayau, padahal hal yang juga diinginkan Belanda. Di sisi lain, salah seorang anggota keluarga  organisator Pertemuan yaitu Damang Batu dipungut sebagai keluarga oleh Orang Belanda. Kepentingan individual menundukkan dan mencelakakan Orang Dayak sebagai suatu kolektif. Kesalahan ini baru disadari dan dikoreksi  25 tahun kemudian dengan didirikannya Sarikat Dajak pada tahun 1919. Tapi pada tahun 2010 , Prof.K.M.A. Usop, MA, mantan Rektor Universitas Plngka Raya masih menyebut Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang kapitulatif danmenerima pembudakan diri secara sukarela itu sebagai ‘’fajar peradaban’’ bagi Orang Dayak. Saya memahami pernyataan ini sebeagai ungkapan kuatnya pengaruh kebudayaan dalam kehidupan manusia,sisa-sisa dari anggapan ‘’akupun pangkalima’’ disamping tumpulnya budaya kritis. Pangkalima-pangkalima egoistik bukanlah pangkalima tangguh di hadapan sogokan, alias peluru berblut gula. Pndangan begini kian menguat kembali oleh merasuknya ‘’uang adalah raja’’ (l’atgent roi). Dominasi pandangan begini merupakan rintangan budaya bagi kemajuan Kalteng dan Masyarakat Dayak. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh dan dibndingkan dengan kenyataan, sesungguhnya pangkalima-pangkalima egois itu bukanlah manusia-manusia tangguh tapi sangat ringkih. Mereka kuat jika kembali menyatu dengan kolektif komunitasnya, seperti yang dilakukan pejuang-pejuang gerilya melawan Belanda yang .mampu menenggelamkan kapal perang Onroest dengan seluruh mariner di dalamnya dalam Perang Barito atau oleh Tjilik Riwut dengan MN-1001-nya, Pieter Sawong dengan Pasukan Lawongnya, Sarikat Dajak 1919 yang kemudian dilanjutkan oleh ,Pakat Dajak, dan lain-lain.

 

Budaya di atas, agaknya wujud dari perkembangan masyarakat yang baru akan meninggalkan tahap komune primitif, memasuki masyarakat perbudakan. Tapi periode terakhir ini terpenggal oleh datangnya kolonialisme Belanda yang melalui Pertemuan Damai Tumbang Anoy 1894 diterima sebagai ‘’tuan penjajah’’ dengan sukrela. Setelah Pertemuan Damai ini dengan sadar dan sistematik Belanda melancarkan politik desivilisasi ‘’ragi usang’’. Semua ungkapan budaya Dayak dipandang oleh Belanda sebagai ragi usang yang harus harus dihancurkan. Sebagai gantinya adalah Christianisme, kemudian Islam. Budaya Dayak dipandang sebagai ‘’budaya setan’’ dn ‘’musyrik’’. Dampaknya adalah rasa rendah diri berkembang di kalangan Orang Dayak, hingga mereka malu mengaku diri sebagai Dayak. Dari sinilah muncul istilah Dajakkers,. “yang menerangkan perilaku menyimpang norma-norma yang dianggap baku’’ (Roedy Haryo Widjono AMZ, 1998:38-39).

 

Sadar akan keadaan demikian, ketika datang kali ini, kami harus dalam posisi kuat. Mandiri. Membuang segala ilusi tentang solidaritas. Lebih-lebih ketakutan pada yang disebut dan berbau kiri (tanpa paham apa yang ditakutinya itu, kecuali ikut-ikutan), masih saja di situ. Kesadaran sejarah, kuriusitas dan kejujuran intelektual masih lemah, berpikir  dipandang sebagai sesuatu yang ‘’njelimet’’. Jika hal budaya begini tidak teratasi, saya khawatir Orang Dayak akan selalu jadi embel-embel, dengan gampang menyisihkan bahkan menghancurkan pihak-pihak yang sesungguhnya tidak harus disisihkan dan dihancurkan tapi justru merupakan kawan yang tulus.  Mansuai embel-embel biasanya terdapat dalam sistem yang paternalistik yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut ‘’Uluh Bakas-isme’’ (Orang Tua-isme). “Aku pun pangkalima’’ adlah pernyataan lain dari primordialisme. Pater-mempunyai budak, anak buah yang mematuhinya. Dan pater di sini tidak lain dari pangkalima dengan budak-budak yang tidak menggerakkan otak, dan dibakar emosinya menggunakan nama etnik atau sekarang di Indonesia menggunakan agama untuk menjadi fanatik. Semuanya tergantung pada pangkalima. Pangkalima adalah motor.Lokomotif. Tanpa lokomotif kereta tidak bergerak seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan sastra-seni di Kalteng. Lokomotif ini di samping orang, sekarang juga uang. Orang mata duitan, budak uang. Ketika uang masuk dari pintu depan, kejujuran meloncat dari jendel belakang.

 

Masyarakat ‘’semua sebagai pangkalima’’, masyarakat yang paternalistik gampang merosot ke sistem fasistik serta gampang menjadi tanah jajahan, mula-mula secar budaya. Keadaan demikian merupakan dua sisi dari satu mata uang saja.Tapi ‘’semua adalah pangkalima’’ ini bisa menjadi modal positif jika pangkalima-pangkalima itu adalah pangkalim-apangklima bermutu dalam arti tanggap zaman. Sehingga dengan mutu itu mereka berlomba-lomba mewujudkan masyarakat yang manusiawi seperti yang diajarkn oleh budaya Kaharingann ‘’hatindih kambang nyahun tarung mantang mawang langit”. Artinya, perlu pengkajian ulang yang cermat terhadap wrisan budaya Dayak yang sesungguhnya melalui penelitian. Tapi justru penelitian begini yang sangat kurang dilakukan. Yang banyak dipakai adalah ilmu kurang lebih atau kira-kira.

 

Demikianlah,barangkali terletak masalah hakiki masyarakat Dayak dan Kalteng secara budaya. Tapi yang menyedihkan budaya sejauh ini hanya ditafsirkan sebatas pementasan, pergelaran tari-nyanyi dan mengenakan pakaian adat. Dengan pemahaman kebudayaan yang demikian maka kegiatan kebudayaan dipandang hanya dipandang sebagai aktivitas membuang-buang duit. Sastra sebagai kegiatan tidak menarik.

 

Karena itu, agaknya apabila Kalteng tidak mengembangkan budaya kritis pasca tradisional.Siapakah yang bisa menyemai budaya kritis ini? Adalah orang-orang yag berpkiran cerah (enlighten people). Orang-orang ini adalah cendekiawan dan belum tentu orang-orang yang bersekolah tinggi atau penyandang sekian gelar. Penyandang sekian gelar belum tentu cendekiawan. Negeri ini, lebih-lebih Kalteng sangat kekurngan cendekiawan. Yang banyak adalah orang-orang bersekolah tinggi. Saya tidak terlalu bnyak berharap pada dunia pendidikan formal selama ia menjadi komoditas, lahan matapencaharian dan mata proyek. Sekolah gratis 9-12 tahun tidak menghapus berbagai rupa pungli. Dana BOS adalah roti nyaman yang menggucurkan liur keserkahan para koruptor.

 

Pulang ke Kalteng berarti menghadapi persoalan-persoalan budaya di atas. Pekerjaan pun menjadi jelas yaitu mendorong gumpalan batu meniti lereng menuju puncak. Di  sini, di kampung-halaman ini, harapan terasa sangat menyiksa tapi ia tidak menyediakan ruang pilihan lain, kecuali  dibela dan diwujudkan.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

PULAU HARIMAU

DARI PEDALAMAN PULAU

Surat Buat Hendrik

Surat 4 PULAU HARIMAU

Dua hari seusai peluncuran buku saya yang diterbitkan oleh Penerbit Ultimus Bandung ‘’Menoleh Silam Melirik Esok’’ di Teater Utan Kayu (TUK) Jakarta, saya dan istri melanjutkan perjalanan menuju ke Palangka Raya, tempat di mana kami berencana melakukan kegiatan berangkat dari nol lagi. Nol, karena saya datang hanya membawa dengan dua tangan kosong kecuali niat berbakti kepada kampung halaman, keinginan untuk membayar hutang moral sekalipun saya tahu benar bahwa hutang ini tidak akan pernah tunai saya bayar. Selain keterbatasan kemampuan, sisa-sisa pola pikir dan mentalitas yang disemai Orde Baru masih saja belum kikis berdiri merintang di jalan. Pulang ke kampung-halaman , jadinya ibarat orang naik gunung memasuki sarang harimau. Harimau yang sewaktu-waktu menerkam dan membunuh; paling tidak mencelakakan dalam pengertian harafiah, ketika kita lengah.

Dari tahun 1998 hingga 2001 , saya pernah bekerja di Palangka Raya sebagai orang yang dikirim oleh l’Institute Universitaire d’Etude pour Dévéloppement (L’IUED), Jenewa, Swiss, untuk membantu pengembangan pendidikan tinggi di Kalteng. Konflik Sampit tahun 2000-2001, sebuah konflik etnik yang sangat berdarah meletus. Sebagai teman lama, Gus Dur yang waktu itu menjadi Presiden Republik Indonesia, meminta, saya membantu Tim Penyelesaian Konflik yang dikirimnya. Kegiatan ini membuat saya jadi incaran ‘’harimau’’ sehingga mau tidak mau harus keluar dari Indonesia. Dalam keadaan terpojok begini, Gus Dur diancam oleh pelengseran, saya teringat nasehat Sun Tzu yang mengatakan: “Jika seluruhnya gagal, mundur” – Jika keadaannya jelas bahwa seluruh rencana aksi anda akan mengalami kegagalan, mundurlah dan persatukan pasukan. Ketika pihak anda mengalami kekalahan hanya ada tiga pilihan: menyerah, kompromi, atau melarikan diri. Menyerah adalah kekalahan total, kompromi adalah setengah kalah, tapi melarikan diri bukanlah sebuah kekalahan’’. Teman-teman dari imigrasi Kalteng, terutama Salim alm. yang bersimpati penuh pada misi saya dengan tulus menasehati agar saya keluar sebentar. ‘’Waktu membantumu’’, ujar Salim. Demikian juga teman-teman dari Dinas Intelijens Kepolisian Daerah memberikan nasehat serupa. ‘’Di sinipun sekarang kau tak bisa berbuat apa-apa. Omong saja kau dilarang’’, ujar para intelijens yang bertugas di lapangan mengikuti gerak-gerikku. Sayapun terbang ke Singapura dengan dana bantuan Kolonel Salundik Gohong, waktu itu Walikota Palangka Raya. Bantuan nyata tepat waktu. Keluar dari Indonesia tidak lain dari ‘’mengorbankan pohon kecil untuk menyelamatkan pohon besar’’. ‘’Mengorbankan perak untuk mempertahankan emas’’.

Sebelum Tragedi Sampit, yang terdengar di sekitarku adalah aum gencar dan garang ‘’serigala-serigala’. ‘’Serigala’’ dan ‘’harimau’’ ini akan jinak dan manis jika kau punya cukup uang untuk membeli daging. Tapi celakanya mereka cukup rakus dan saya bukan jenis berduit. Di Pulau Harimau begini, kesamaan asal etnik tidak menjadi jminan keamanan serta lahirnya solidaritas. Kampung kelahiran dulu, tiba-tiba menjadi ‘’sarang harimau’’ dalam tiga-empat dasawarsa saja. Kebangkitan Kalteng, terutama renaisans Orang Dayak, sepenuhnya terpenggal pada tahun 1967 ketika Tjilik Riwut selaku Gubernur ditendang ke atas oleh Orba karena konfliknya dengan Panglima Daerah Militer Tambun Bungai soal Tapol Kalteng. Sejak tahun itu Kalteng hanya menjadi daerah eksploitasi. Alamnya mengalami kerusakan besar-besaran. Etnik Dayak menjadi terpuruk lagi. Tapi membayar hutang moral tetap suatu keharusan bagi saya apapun resikonya. Karena itu pulang merupakan harga mati dari sebuah janji Anak Dayak Utus Panarung. Keterpurukan dan kerusakan besar bukanlah tanda kekalahan total. Strateg Tiongkok Kuno Sun Tzu berucap: ‘’Selama anda tidak kalah, anda masih memiliki sebuah kesempatan untuk menang!’’ Naiknya A. Teras Narang selaku Gubernur melalui pilkada tahun 2005 yang memungut kembali Panji Besar Sarikat Dajak tahun 1919 dengan Kalteng dan Dayak Berharkat serta Bermartabat sebagai program inti merupakan suatu peluang untuk pulang. Ketika saya berada di Melat  pedalaman Mahakam, ia bahkan pernah memanggil saya ke Palangka Raya untuk membicarakan kemungkinan menjadi penasehat ahlinya. Entah mengapa rencana ini kemudian tidak terwujud. Sayapun tidak memikirkannya atau tidak gubris. Sama tidak gubrisnya dengan macam-macam makian dan serangan emosional terhadap pribadi saya ketika peluncuran buku ‘’Menoleh Silam Melirik Esok’’—buku sederhana .yang dibacapun belum oleh para pengkritik sebelum berucap. Mengenang dan membaca kembali kritik-kritik itu sekarang, saya hanya bisa tersenyum dan merasa benar karena tidak melayani mereka. Teringat akan kata-kata ayah almarhum ketika memarahi kami :’’Tidak gampang nampaknya untuk menjadi dewasa’’.

Tiket promosi  dari Maskapai Penerbangan Batavia, sudah di tangan. Ketika duduk di kursi pesawat Boeing, kepada istri saya yang duduk di dekat jendela, saya jelaskan bahwa di tahun 2001, yang menghubungi Jakarta Palangka Raya atau Surabaya, hanyalah pesawat Fokker. Jumlah maskapai penerbangan pun sangat terbatas. Untuk menembus isolasi Kalteng maka A. Teras Narang membujuk maskapai-maskapai penerbangan untun bekerja juga di Kalteng. Teras berhasil di samping mengambangun jalan darat yang menghubungi seluruh kabupaten dan kecamatan serta provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Mimi lama Angkatan Tjilik Riwut diejawnthkan oleh Teras. Waktu saya ke Jakarta mencari sekolah dahulu, satu-satunya cara adalah menggunakan jalan laut dan memakan waktu dua hari dua malam. Sedangkan sekarang ketika Fokker dan kemudian Boeing tersedia, penduduk hanya memerlukan 1,45 jam terbang sudah berada di Kalteng atau Jawa. Dahulu, untuk ke Kasongan, sekarang ibukota Kabupaten Katingan, dari Palangka Raya jika menggunakan jalan sungai, paling cepat seminggu berlayar. Padahal jarak Kasongan-Palangka Raya hanya 60 km. Ketika jalan darat sudah dibangun oleh insinyur-insinyur Soviet sejak masa pemerintahan Soekarno, waktu yang diperlukan paling banyak 1,5 jam berkendaraan roda empat. Dibandingkan dengan keadaan pada masa sebelum jalan raya ini dibangun, anak-anak muda yang ingin sekolah di Plangka Raya, mereka harus berjalan kaki berhari-hari dari Kasongan.Mereka harus bermalam di tengah hutan dengan koper dan segala bawaan mereka. Sekarang sekolah ad di mana-mana.Beberapa universitas dan perguruan tinggi bukan hanya terdapat di ibukota provinsi tapi sudah mencapai ibukota kabupaten. Tjilik Riwut dan angktannnya membangun semua ini hanya dengan bermodalkan tekad menjadikan Kalteng dan Dayak berharkat dan bermutu. Pada masa-masa awal, sebelum gedung-gedung terbangun, mereka berkemah di hutan. Kemah itu selain sebagai kantor, juga berfungi tempat tidur dan dapur. Sangat disesalkan dan menyakitkan apabila sekarang sekolah dan pergurua tinggi dijadikan komoditas dan ladang matapencaharian serta mata proyek oleh para birokrat dan pengelolanya. Suatu sikap tidak berhati nurani dan lupa sejarah. Semangat para pendahulu dan keadaankampung kelahiran yang masih tertinggal inilah yang membuat keputusan  pulang sebagai harga mati. Apalagi secara pribadi saya mengenal para pendahulu ini.Semangat mereka, cita-cita mereka dan bagaimana mereka berupaya mewujudkan cita-cita Kalteng dan Dayak berharkat serta bermartabat.

Untuk mengurngi keterisolisian dan menambah kecepatan komunikasi serta perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, sekarang Kalteng berencana membangun jalan kereta-api dan pelabuhan-pelabuhan. Bandara Tjilik  Riwut di Palangka Raya akan dijadikan bandara internasional sebagaimana mimpi Tjilik Riwut sendiri ketika ia memimpin pembangunan Kota Palangka. Raya.

Dengan tingkat kemajuan tekhnologi tanpa jeda seperti sekarang, kecepatan kiranya memang sudah seniscayanya masuk dalam perhitungan dan unsur berpikir serta mengambil kebijakan . Tentu saja kecepatan yang tidak meninggalkan ketepatan. Sering ketidakcepatan mengambil keputusan yang tepat, kesempatan jadi sirna. Bukan hanya sirna , ia bisa menimbulkan petaka. Alon-alon asal kelakon (pelan-pelan asal terwujud) dalam pengertian waktu sudah kadaluwarsa. Unsur niscaya ini jugalah yang tersirat dalam puisi Mao Tze-dong : ‘’rebut waktu pagi senja/seribu tahun terlalu lama’’.  Jika mempertahankan prinsip ‘’alon-alon asal kelakon’’, keterbelakangan dan orang-orang jalan kaki dari Kasongan ke Palangka Raya akan menjadi pemandangan sehari-hari hingga sekarang. Di sungai orang-orang akan masih berdayung dari kampung ke kampung lain. Cepat-tepat adalah wajah pola pikir dan mentalitas, corak budaya yang diminta oleh hari ini kepada kita. Cepat-tepat adalah tuntutan kehidupan dengan segala persoalannya yang menagih penyelesaian dari anak zaman. Sayangnya yang saya saksikan di mana saja di negeri ini, termasuk di Kalteng, bukan cepat-tepat tapi cepat-jahat dalam berbagai bentuk sehingga pemberdayaan, dan pembangunan daerah bukan berkembang dari spur trutuk (kereta yang singgah di setiap stasiun baik besar ataupun kecil, sering digunakan untuk mengangkut tebu) kereta, ke TGV (train en grand vitesse) tapi dari TGV mundur ke spur trutuk. Bukan dari perahu (jukung) ke Fokker lalu ke Air Bus dan atau Boeing tapi sebaliknya. Tidak heran jika ‘’harimau’’ masih berkeliaran di Pulau Harimau yang kehilangan hutan. Harimau-Harimau ini merobek perut banyak orang dan memamah nurani mereka.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

 

 

 

 

 

 

DARI PEDALAMAN PULAU

Surat Buat Hendrik

Surat 4 PULAU HARIMAU

Dua hari seusai peluncuran buku saya yang diterbitkan oleh Penerbit Ultimus Bandung ‘’Menoleh Silam Melirik Esok’’ di Teater Utan Kayu (TUK) Jakarta, saya dan istri melanjutkan perjalanan menuju ke Palangka Raya, tempat di mana kami berencana melakukan kegiatan berangkat dari nol lagi. Nol, karena saya datang hanya membawa dengan dua tangan kosong kecuali niat berbakti kepada kampung halaman, keinginan untuk membayar hutang moral sekalipun saya tahu benar bahwa hutang ini tidak akan pernah tunai saya bayar. Selain keterbatasan kemampuan, sisa-sisa pola pikir dan mentalitas yang disemai Orde Baru masih saja belum kikis berdiri merintang di jalan. Pulang ke kampung-halaman , jadinya ibarat orang naik gunung memasuki sarang harimau. Harimau yang sewaktu-waktu menerkam dan membunuh; paling tidak mencelakakan dalam pengertian harafiah, ketika kita lengah.

Dari tahun 1998 hingga 2001 , saya pernah bekerja di Palangka Raya sebagai orang yang dikirim oleh l’Institute Universitaire d’Etude pour Dévéloppement (L’IUED), Jenewa, Swiss, untuk membantu pengembangan pendidikan tinggi di Kalteng. Konflik Sampit tahun 2000-2001, sebuah konflik etnik yang sangat berdarah meletus. Sebagai teman lama, Gus Dur yang waktu itu menjadi Presiden Republik Indonesia, meminta, saya membantu Tim Penyelesaian Konflik yang dikirimnya. Kegiatan ini membuat saya jadi incaran ‘’harimau’’ sehingga mau tidak mau harus keluar dari Indonesia. Dalam keadaan terpojok begini, Gus Dur diancam oleh pelengseran, saya teringat nasehat Sun Tzu yang mengatakan: “Jika seluruhnya gagal, mundur” – Jika keadaannya jelas bahwa seluruh rencana aksi anda akan mengalami kegagalan, mundurlah dan persatukan pasukan. Ketika pihak anda mengalami kekalahan hanya ada tiga pilihan: menyerah, kompromi, atau melarikan diri. Menyerah adalah kekalahan total, kompromi adalah setengah kalah, tapi melarikan diri bukanlah sebuah kekalahan’’. Teman-teman dari imigrasi Kalteng, terutama Salim alm. yang bersimpati penuh pada misi saya dengan tulus menasehati agar saya keluar sebentar. ‘’Waktu membantumu’’, ujar Salim. Demikian juga teman-teman dari Dinas Intelijens Kepolisian Daerah memberikan nasehat serupa. ‘’Di sinipun sekarang kau tak bisa berbuat apa-apa. Omong saja kau dilarang’’, ujar para intelijens yang bertugas di lapangan mengikuti gerak-gerikku. Sayapun terbang ke Singapura dengan dana bantuan Kolonel Salundik Gohong, waktu itu Walikota Palangka Raya. Bantuan nyata tepat waktu. Keluar dari Indonesia tidak lain dari ‘’mengorbankan pohon kecil untuk menyelamatkan pohon besar’’. ‘’Mengorbankan perak untuk mempertahankan emas’’.

Sebelum Tragedi Sampit, yang terdengar di sekitarku adalah aum gencar dan garang ‘’serigala-serigala’. ‘’Serigala’’ dan ‘’harimau’’ ini akan jinak dan manis jika kau punya cukup uang untuk membeli daging. Tapi celakanya mereka cukup rakus dan saya bukan jenis berduit. Di Pulau Harimau begini, kesamaan asal etnik tidak menjadi jminan keamanan serta lahirnya solidaritas. Kampung kelahiran dulu, tiba-tiba menjadi ‘’sarang harimau’’ dalam tiga-empat dasawarsa saja. Kebangkitan Kalteng, terutama renaisans Orang Dayak, sepenuhnya terpenggal pada tahun 1967 ketika Tjilik Riwut selaku Gubernur ditendang ke atas oleh Orba karena konfliknya dengan Panglima Daerah Militer Tambun Bungai soal Tapol Kalteng. Sejak tahun itu Kalteng hanya menjadi daerah eksploitasi. Alamnya mengalami kerusakan besar-besaran. Etnik Dayak menjadi terpuruk lagi. Tapi membayar hutang moral tetap suatu keharusan bagi saya apapun resikonya. Karena itu pulang merupakan harga mati dari sebuah janji Anak Dayak Utus Panarung. Keterpurukan dan kerusakan besar bukanlah tanda kekalahan total. Strateg Tiongkok Kuno Sun Tzu berucap: ‘’Selama anda tidak kalah, anda masih memiliki sebuah kesempatan untuk menang!’’ Naiknya A. Teras Narang selaku Gubernur melalui pilkada tahun 2005 yang memungut kembali Panji Besar Sarikat Dajak tahun 1919 dengan Kalteng dan Dayak Berharkat serta Bermartabat sebagai program inti merupakan suatu peluang untuk pulang. Ketika saya berada di Melat  pedalaman Mahakam, ia bahkan pernah memanggil saya ke Palangka Raya untuk membicarakan kemungkinan menjadi penasehat ahlinya. Entah mengapa rencana ini kemudian tidak terwujud. Sayapun tidak memikirkannya atau tidak gubris. Sama tidak gubrisnya dengan macam-macam makian dan serangan emosional terhadap pribadi saya ketika peluncuran buku ‘’Menoleh Silam Melirik Esok’’—buku sederhana .yang dibacapun belum oleh para pengkritik sebelum berucap. Mengenang dan membaca kembali kritik-kritik itu sekarang, saya hanya bisa tersenyum dan merasa benar karena tidak melayani mereka. Teringat akan kata-kata ayah almarhum ketika memarahi kami :’’Tidak gampang nampaknya untuk menjadi dewasa’’.

Tiket promosi  dari Maskapai Penerbangan Batavia, sudah di tangan. Ketika duduk di kursi pesawat Boeing, kepada istri saya yang duduk di dekat jendela, saya jelaskan bahwa di tahun 2001, yang menghubungi Jakarta Palangka Raya atau Surabaya, hanyalah pesawat Fokker. Jumlah maskapai penerbangan pun sangat terbatas. Untuk menembus isolasi Kalteng maka A. Teras Narang membujuk maskapai-maskapai penerbangan untun bekerja juga di Kalteng. Teras berhasil di samping mengambangun jalan darat yang menghubungi seluruh kabupaten dan kecamatan serta provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Mimi lama Angkatan Tjilik Riwut diejawnthkan oleh Teras. Waktu saya ke Jakarta mencari sekolah dahulu, satu-satunya cara adalah menggunakan jalan laut dan memakan waktu dua hari dua malam. Sedangkan sekarang ketika Fokker dan kemudian Boeing tersedia, penduduk hanya memerlukan 1,45 jam terbang sudah berada di Kalteng atau Jawa. Dahulu, untuk ke Kasongan, sekarang ibukota Kabupaten Katingan, dari Palangka Raya jika menggunakan jalan sungai, paling cepat seminggu berlayar. Padahal jarak Kasongan-Palangka Raya hanya 60 km. Ketika jalan darat sudah dibangun oleh insinyur-insinyur Soviet sejak masa pemerintahan Soekarno, waktu yang diperlukan paling banyak 1,5 jam berkendaraan roda empat. Dibandingkan dengan keadaan pada masa sebelum jalan raya ini dibangun, anak-anak muda yang ingin sekolah di Plangka Raya, mereka harus berjalan kaki berhari-hari dari Kasongan.Mereka harus bermalam di tengah hutan dengan koper dan segala bawaan mereka. Sekarang sekolah ad di mana-mana.Beberapa universitas dan perguruan tinggi bukan hanya terdapat di ibukota provinsi tapi sudah mencapai ibukota kabupaten. Tjilik Riwut dan angktannnya membangun semua ini hanya dengan bermodalkan tekad menjadikan Kalteng dan Dayak berharkat dan bermutu. Pada masa-masa awal, sebelum gedung-gedung terbangun, mereka berkemah di hutan. Kemah itu selain sebagai kantor, juga berfungi tempat tidur dan dapur. Sangat disesalkan dan menyakitkan apabila sekarang sekolah dan pergurua tinggi dijadikan komoditas dan ladang matapencaharian serta mata proyek oleh para birokrat dan pengelolanya. Suatu sikap tidak berhati nurani dan lupa sejarah. Semangat para pendahulu dan keadaankampung kelahiran yang masih tertinggal inilah yang membuat keputusan  pulang sebagai harga mati. Apalagi secara pribadi saya mengenal para pendahulu ini.Semangat mereka, cita-cita mereka dan bagaimana mereka berupaya mewujudkan cita-cita Kalteng dan Dayak berharkat serta bermartabat.

Untuk mengurngi keterisolisian dan menambah kecepatan komunikasi serta perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, sekarang Kalteng berencana membangun jalan kereta-api dan pelabuhan-pelabuhan. Bandara Tjilik  Riwut di Palangka Raya akan dijadikan bandara internasional sebagaimana mimpi Tjilik Riwut sendiri ketika ia memimpin pembangunan Kota Palangka. Raya.

Dengan tingkat kemajuan tekhnologi tanpa jeda seperti sekarang, kecepatan kiranya memang sudah seniscayanya masuk dalam perhitungan dan unsur berpikir serta mengambil kebijakan . Tentu saja kecepatan yang tidak meninggalkan ketepatan. Sering ketidakcepatan mengambil keputusan yang tepat, kesempatan jadi sirna. Bukan hanya sirna , ia bisa menimbulkan petaka. Alon-alon asal kelakon (pelan-pelan asal terwujud) dalam pengertian waktu sudah kadaluwarsa. Unsur niscaya ini jugalah yang tersirat dalam puisi Mao Tze-dong : ‘’rebut waktu pagi senja/seribu tahun terlalu lama’’.  Jika mempertahankan prinsip ‘’alon-alon asal kelakon’’, keterbelakangan dan orang-orang jalan kaki dari Kasongan ke Palangka Raya akan menjadi pemandangan sehari-hari hingga sekarang. Di sungai orang-orang akan masih berdayung dari kampung ke kampung lain. Cepat-tepat adalah wajah pola pikir dan mentalitas, corak budaya yang diminta oleh hari ini kepada kita. Cepat-tepat adalah tuntutan kehidupan dengan segala persoalannya yang menagih penyelesaian dari anak zaman. Sayangnya yang saya saksikan di mana saja di negeri ini, termasuk di Kalteng, bukan cepat-tepat tapi cepat-jahat dalam berbagai bentuk sehingga pemberdayaan, dan pembangunan daerah bukan berkembang dari spur trutuk (kereta yang singgah di setiap stasiun baik besar ataupun kecil, sering digunakan untuk mengangkut tebu) kereta, ke TGV (train en grand vitesse) tapi dari TGV mundur ke spur trutuk. Bukan dari perahu (jukung) ke Fokker lalu ke Air Bus dan atau Boeing tapi sebaliknya. Tidak heran jika ‘’harimau’’ masih berkeliaran di Pulau Harimau yang kehilangan hutan. Harimau-Harimau ini merobek perut banyak orang dan memamah nurani mereka.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

 

 

 

 

 

 

BERKEMBANGNYA SEBUAH PEMAHAMAN

DARI PEDALAMAN PULAU

Surat Buat Hendrik

Surat 3 BERKEMBANGNYA SEBUAH PEMAHAMAN

 

Menggunakan tantangan tantangan orangtua dan para paman sebagai ‘’penyang’’, setelah menyelesaikan SMP di Sampit, pada usia 15 tahun saya menyeberang ke Jawa menggunakan kapal KPM ‘’van Goen’’ – konon nama seorang jenderal Belanda yang pernah memimpin  balatentara kolonial menindas rakyat Aceh dalam Perang Aceh. Waktu itu ijazah SMP belum tiba. Tapi saya yakin benar bahwa saya lulus dan tak mau menunggu kertas selembar itu tiba. Saya hanya membawa buku Rapor SMP yang mencatat nilai-nilai dari tahun ke tahun yang rata-rata delapan. Kalau menunggu datangnya ijazah, saya akan ketinggalan kesempatan berangkat ke Jawa bersama adik ayah yang berangkat menghadiri Kongres PNI [1] Kehilangan kesempatan ini berarti saya akan mengalami kesulitan mendapatkan lanjutan sekolah.Sebab di wilayah yang sekarang bernama Kalimantan Tengah (Kalteng), sekolah tertinggi hanyalah SMP dan itu hanya terdapat di Sampit dikelola oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Semuanya terpusat di Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Hasil bumi seperti karet, rotan, damar yang diekspor dari Derh Aliran Sungai Kalteng semuanya dinikmati oleh Banjarmasin. Kalteng hanya jadi penyedia bahan mentah.Tidak lebih dari daerah berusaha, bukan daerah untuk dibangun. Keadaan begini, mendorong Orang Dayak untuk membentuk provinsi sendiri yang sekarang menjadi Kalteng. Hanya keadaan  menjadikan iKalteng hanya sebagai daerh usuha dan koloni tipe bru belum sepenuhnya hilang.

 

Dari remah-remah pendapatan penjualan hasil bumi ini, orangtua-orangtua Dayak megirimkan puter-puteri mereka ke Surbaya, Malang, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Manado dan tentu saja ke Banjarmasin. Sedangkan saya mau ke Jawa untuk menjadi insinyur kehutanan; Mengapa kehutanan? Saya melihat Kalteng adalah sebuah kawasan penuh hutan. Hutannya riap-rimbun tidak tertembus sinar matahari. Say pikir wktu itu, untuk menjawab tantangan orangtua, mau tidak mau akan berhubungan dengan hutan. Karet, rotan, damar, emas dan apa saja ada di perut bumi yang ditutupi hutan. Jawa, buka Banjarmasin, merupakan tempat sesuai untuk  menimba ilmu keinsinyura hutan, setelah orangtua menolak tawaran guru saya orang Swiss dari Basel Theo dan Hans Dührig untuk sekolah di Swiss. Mereka ingin saya belajar ke Amerika Serikat, tapi saya tidak tertarik pada Amerika. Saya mau ke Tiongkok untuk mengorek lebih lanjut hubungan Tanah Dayak dan Tiongkok. Ayah tidk setuju. ‘’Dapat apa kau di Cina’’, ujarnya. ‘’Tetua  kita bilang, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kakekpun berkata demikian’’, jawabku polos.Jelas. Maka Jawa merupakan satu kompromi. Sekalipun demikian, puluhan tahun kemudian, ketika berada di Eropa, saya menyempatkan diri ke negeri yang tidak pernah memikat saya, untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri.

Dengan latarbelakang seperti di atas, kata Utus saya pahami sebagai Suku Dayak. Kampung halaman adalah Tanah Dayak. Dalam upaya membuat Utus dan Tanah Dayak berharkat dan bermartabat inilah para paman dan orangtua menantang sumbangan saya. Dan saya merasa sumbangan ini bisa efektif saya berikan dengan menjadi insinyur kehutanan. Tantangan inilah, di samping perang gerilya bertaruhkan kepala  yang dilakukan oleh angkatan orangtua melahirkan sikap keberpihakan pada diri sesuai wacana hidup mati Manusia Dayak sebagai ‘’rengan tingang nyanak jata’ atau Utus Panarung’’,. tanpa perduli apapun resikonya. Lahirnya pandangan dan sikap begini, barangkali menunjukkan betapa keadaan sosial, lingkungan, sejarah dan kebudayaan, membentuk ide pada seseorang. Artinya, ia tidak lahir dengan sendirinya, tapi mempunyai dasar penyebab. Ketika ide yang dibentuk oleh latar penyebab demikian, ide itu akan merasuk mengalir bersama darah yang mengaliri nadi. Pada saat ini, ide menjelma menjadi kekuatan material yag tidak gampang dihancurkan oleh ajal sekalipun. Pada saat yang sama, seseorang akan menjadi aktor pemberdayaan diri sendiri. Lahir sebagai subyek. Keterpurukan Kalteng sekarang agaknya terutama disebabkan mereka belum menjadi subyek sejati sebagaimana niscayanya, tapi lebih menjadi obyek, bahkan budak-belian (Bahasa Dayak Ngaju: jipen) di tanah kelahiran sendiri yang menjadi neo-koloni di wilyah Republik Indonesia, baik secara kehidupan riil maupun dan lebih-lebih secara pola pikir serta mentalitas..Menjadi subyek tidak mungkin diwujudkan oleh seseorang yang berpola pikir dan bermentalitas jipen.

 

Untuk menjadi insinyur kehutanan, tadinya, saya bermaksud sekolah di Bogor. Tinggal bersama paman, seorang Mayor ALRI yang kawin dengan seorang perempuan Sunda.  Sebelum berangkat ke Bogor, seorang saudara sepupu yang menjadi penerbang, mengatakan bahwa jika ingin bersekolah tempatnya bukan di Bogor tapi di Yogya. Setelah mendengar penjelasannya yang panjang lebar, sayapun berobah pikiran. Niat ke Bogor saya batalkan. Di antar oleh penerbang muda ini , Jakarta saya tinggalkan dengan kereta-api tua menuju Yogya.

 

Menggunakan pengaruhnya sebagai salah seorang tokoh Katolik Yogya, sekalipun terlambat 3 bulan, saya diterima di SMA Santo Thomas. Kepada Pak Djalal, Direktur  Sekolah yang memandangku ragu, saya hanya berkata singkat: ‘’Terimakasih. Saya bis a mengejar tiga bulan ketinggalan itu’’. Dalam hati saya mengatakan pada diri sendiri: Apa artinya jadi Babuhan Panarung (Turunan Panarung) kalau dikalahkan oleh ketinggalan waktu tiga bulan saja. Selanjutnya hasil-hasil yang saya peroleh di sekolah membuat Pak Djalal secara khusus menyalami saya. Maaf, saya bukan hanya menjadi salah satu ikon di sekolah tapi juga di luar sekolah. Sebab saya tidak membatasi diri dengan kesibukan-kesibukan rutin sekolah, tapi juga berkecimpung di berbagai kegiatan di luar sekolah, terutama kepanduan yaitu Kepanduan Rakyat (kemudian saya ketahui dekat dengan PSI, Partai Sosialis Indonesia), dan Komunitas-Komunitas Sastra-Seni.  Melalui kegiatan-kegiatan di luar sekolah ini, saya berkenalan dekat dengan Pater Dick Hartoko dari Majalah Basis, dengan penulis-penulis seperti Rendra, Motinggo Boesje, Satya Graha Hoerip, Mansur Samin, Hesri Setiawan, Sabar Santoso Anantaguna, Nusananta, musisi Suthasoma, Saptoprijo, Kirdjomulyo, Simanungkalit, Diponegoro, Soendoro, Subagio Sastrowardojo, (Ketua Lembaga Pers Yogya), dengan tokoh-tokoh Taman Siswa, dan lain-lain…Kegiatan-kegiatan intens di luar sekolah merupakan suatu kelas belajar sangat berharga dan turut membentuk diri saya. Sedangkan tokoh-tokoh itu merupakan guru-guru baik tak terlupakan yang turut mengasuh diri saya. Mereka tidak mencekoki, tapi membuka pikiran, membuat saya bertanya dan mendorong saya mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh para guru di luar sekolah dijawab sendiri, saya mengembarai perpustakaan-perpustakaan besar kecil yang ada di Yogya, memasuki semua tokobuku-tokobuku yang ada seperti Tokobuku Djembatan, Tokobuku Gunung Agung, Tokobuku Pembangunan, Tokobuku Pembaruan serta tokobuku loak di Psar Bringharjo dan . Gondomanan. Saya berlangganan Chinese Literature, Soviet Literature New World Writing. Pertanyaan-pertanyaan yang makin menjadi aliran bah dan menolak tabu  membuat diri saya gelisah. Oleh seringnya saya masuk kelur tokobuku mencari buku-buku baru, beberapa pemilik tokobuku memperkenankan saya membayar di belakang alias berhutang. Hutang ini saya bayar sebulan kemudian, apabila honor tulisan sudah didapat. Ketika saya pergi meninggalkan Yogykarta, ada sejumlah hutang yang belum dibayar.Saban ke Yogya, kembali, saya hanya melihat diam-diam tokobuku-tokobuku itu dengan rasa terimakasih yang sangat dalam. Saya juga mencoba mencari SMA Santo Thomas yang membentuk remaja saya.Tapi sudah pindah tempat. Saya mencari guru bahasa Indonesia saya yang terkenal Situmorang. Juga tak pernah berhasil. Sedangkan Pater Dick sudah tiada.Secara khusus di sini ingin saya sebutkan ruang Remaja Nasional, ruang remaja pada Harian Nasional diasuh oleh para remaja dari SMA se-Yogya. Ruangan ini mempunyai andil dalam melahirkan barisan penulis, jurnalis dan seniman-seniman Yogya. Tokoh-tokoh budaya dan pendidik Yogya dengan cara mereka masing-masing membantu ruangan ini untuk mengsuh para remaja. Dari apa yang kami lakukan pada masa itu, terasa kemudian bahwa antara sekolah dan kegiatan di luar sekolah tidak terdapat tembok tinggi. Ketika belajar di kelas, para pengajar senantiasa memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan anak didiknya di luar  sekolah. Kalau saya tidak pernah merasa kasihsayang ibu karena meninggalkan rumah terlalu dini, melalui para pedidik di dalam dan di luar sekolah ini mendapatkan kehangatan kasih sayang dan bimbingan. Pater Dick misalnya tidak segan meyisihkan waktunya untuk  mengunjungi saya di asrama sekedar berbincang-bincang sambil memberikan satu rim kertas dengan remaja ‘’culun’’ seperti saya. Ia memperlakukan si ‘’culun’’seperti teman sederajat. Melalui mereka saya seperti mendapatkan perahu untuk melaju meneruskan pencarian. Kepada semua mereka , tanpa kecuali, saya menyampaikan hormat dan terumakasih dari jalan pencrian yang tak punya ujung. Ini. Mereka mengajarkan saya/kami bagaimana bersatu tanpa kehilangan diri. Dengan pertolongan mereka, pemahaman saya tentang suku, Utus, kampung-halaman berkembang sertamemperoleh isi baru.  Suku adalah rincian keragaman dari kekayaan isi suatu bangsa. Memberdayakan dan membangun suku paralel dengan memberdayakan dan membangun bangsa.Sama dengan membangun nasion dari daerah,dari pinggir. Sehingga menjadi warga dari suatu etnik tidak bertentangan  dengan Menjadi Indonesia dan Utus Kalunen (Anak Bumi). Wacana ini kemudian saya sebut wacana budaya kampung-halaman.

 

Oleh perkembangan pemahaman demikian, saya membatalkan niat jadi insinyur kehutanan dan memutuskan belajar jurnalistik. Perobahan maju kampung-halaman, entah itu sungai kelahiran ataukah bangsa, tidak mungkin dilakukan seorang diri. Saya tidak mempercayai adanya manusia supra yang pongah. Perubahan mendasar adalah usaha besar. Ia memerlukan keikutsertaan jutaan dan jutaan subyek. Jurnalisme selain bekerja di ranah pikiran dan perasaan, ia juga menyangkut soal pendidikan dan pengorganisasian jutaan subyek. Jutaan dan jutaan subyek yang terorganisasi dengan ide serta program yang jelas mempunyai daya untuk mengobah harapan.menjadi kenyataan. Kata-kata yang berobah menjadi kekuatan material mempunyai daya paksa mewujudkan laksaan kemungkinan. Tân Cong, ofensif, bukan menunggu, barangkali dermaga perjalanan menuju kebangkitan subyek sehingga lahir satu barisan seperti yang dimiliki Sun Wu-kung dengan kekuatan perkasa mampu mengobrak-abrik kerajaan sorga.Di manakah di negeri ini ada pasukan Sun Wu-kung? Di Kalteng memang terdapat Sangumang, jenderal yang tidak punya anak buah. Ada enggang dan elang yang terbang tinggi, tapi sendiri hingga gampang terhalau dan dihalau oleh pemburu. Terbang tinggi sendiri, apa gerangan bednya dengan pandangan sikap ego yang supra? Tidak pernah terdengar ada eggang atau elang seperkasa apapun yang kuasa mengobrak-abrik kerajaan sorga seperti Sang Raja Kera Putih. Saya khawatir, secara budaya, Manusia Dayak bersndar pada wacana Manusia Supra, keperkasaan enggang yang terbang tinggi sendiri.Merek memandang diri masing-masing adalah pangkalima. Kecenderungan begini juga terdapat pada kalangan cendekiawan yang belum tertempa, hanya .bersandar pada gelar akademisinya.Membentuk barisan Sun Wu-kung memerlukan pergeseran pemahaman sehingga tidak terjadi masturbasi intelektual seperti masturbarsi intelektual yang dilakukan tokoh Ah Q-nya Lu Sin.. Ketika situasi berobah dan kita tidak bergeser, kita akan ditinggalkan situasi. Barangkali!***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

 


[1] .Ketua Umum PNI waktu itu adalah Soewirjo.

PULANG DAN NASIB AHASVEROS

DARI PEDALAMAN PULAU

Surat Buat Hendrik

Surat 2

PULANG DAN NASIB AHASVEROS

Keinginan pulang ke tanahair, bukan hasrat baru bagi saya. Dan mungkin juga bagi semua atau sebagian besar orang-orang yang terhalang pulang setelah Tragedi Kemanusiaan yang tidak dan belum diselesaikan sampai sekarang. Mengetahui keinginan ini, seorang teman penulis dari Singapura bertanya: ‘’Apakah melakukan upaya-upaya kemanusiaan dan cinta negeri hanya bisa dilakukan dengan berada langsung di tanahair itu sendiri ?’’.  Tentu tidak mutlak demikian. Hanya saja,  waktu pengembaraan dari benua ke benua yang melebihi separo usia, sudah sampai pada tingkat kejenuhan. Apa yang bisa dilakukan di negeri orang dengan kapasitas kecil seperti yang saya miliki, terasa sudah tiba di titik nadir. Berada di negeri orang, keadaan kampung-halaman senyatanya, paling-paling sebatas rekaan atau lebih sedikit. Perbedaan geografis, membuat antara saya dan orang kampung halaman merentang suatu jarak, baik perasaaan dan pikiran. Saya tidak melihat langsung keadaan mereka menarung hari untuk hidup. Saya hidup dalam dunia lain bernama rekaan. Rendra dan istrinya Ken Zuraida Rendra merumuuskan keadaan begini dengan kata-kata bahwa ‘’seniman itu memerlukan tanahair’’. Walaupun saya tidak pernah merasa dan menganggap diri sudah sampai para taraf seniman, karena baru pada tingkat pelajar awal dan pencinta sastra-seni, juga tidak pernah merasa diri saya sebagai tokoh atau penting seperti yang pernah secara sembrono dan emosional dituduhkan kepada saya, apa yang dirumuskan oleh Mas Willy dan Mbak Ken menterjemahkan perasaan dan pikiran saya. Dan ujar larik penyair-pejuang Madrid dalam pertempuran melawan pasukan Jendral Franco dalam Perang Saudara 1936-1939 bahwa ‘’Matahari Madrid tak tergantikan/Selalu menyeru kembali pulang’’, demikianpun saya merasa matahari Katingan, sungai kelahiran pengasuh masa bocahku, tak pernah bisa tergantikan dan senantiasa menyeruku pulang. Air tanahair kampung-halaman yang kuminum, berasnya yang ditanam petaninya yang kumakan, udaranya yang kuhirup sehingga tulang-belulangku mengeras dan kuat, nadi-nadikuku diairi darah hidup hingga sanggup melakukan perjalanan panjang. Karena itu, tempat-tempat yang pernah kusinggahi dan kudiami, tidak lebih dari ‘’tempat berkemah’’ di mana saya selalu bertanya: Apa yang bisa dari tempat-tempat itu untuk kepentingan negeri?’’.

 

Lebih dari itu, ketika kecil usia 10-11 tahun meninggalkan rumah orangtu untuk mencari sekolah, ayah dan paman-paman yang semuanya pernah bergerilya menghalau Belanda, menantang dengan pesan: ‘’Kau berangkatlah dan jangan pulang  jika tak bisa mengganti cawat (hewah, bahasa Katingan) dengan dasi’’ serta ‘’jika tak bisa mengangkat harkat dan martabat Utus’’ (etnik atau bangsa). Kapanpun saya tidak bisa memastikan jawaban tantangan ini, kecuali tahu bahwa ia telah menjadi penyang perjalanan yang hanya berakhir pada ajal. Seluruh anggota keluarga yang mengucapkan tantangan ini menyetiai kata-kata mereka dengan perbuatan hingga mereka semuanya telah tiada. Mereka memperlihatkan sikap seperi Liu Hu-lan dan Kakak Chiang dalam kisah ‘’Cadas Merah’’, ‘’lebih baik mati berdiri daripada hidup bertekuk lutut’’.  Satu hal yang mungkin patut saya ceritakan sebagai ilustrasi,bahwa seorang paman yang memimpin gerilya di Kalimantan  dan dicari oleh Belanda hidup atau mati. Untuk itu Belanda membeli seseorang untuk membunuhnya. Ketika Paman ini menjadi orang pertama Republik di daerah, ia justru mengambil orang belian ini untuk pengawalnya. Artinya ia bukan hanya bersalaman dengan yang disuruh membunuhnya, tapi justru memberikannya pekerjaan. Sebagai ilustrasi pula, ketika di Paris, Jusuf Ishak almarhum pernah bercerita bahwa pada Peristiwa September 1965 banyak  teman yang tak tahan siksa akhirnya jadi tukang tunjuk. ‘’Kau tahu sesudah itu sesal mereka tak  selesai seumur hidup mereka. Karena itu hendknya jangan menjatuhkan hukuman mematikan seakan orang tidak bisa berobah dan tidak punya sesal’’. Pesan Bung Jusuf ini saya bawa sampai sekarang sebagai penyang perjalanan seperti juga pesannya agar ‘’jangan sembarangan mengeluarkan kata, karena ia salah-salah bisa jadi bumerang’’.Pesan-pesan Bung Jusuf ini mempunyai paralelisme dengan diskursus budaya Kaharingan: ‘’hatamuei lingu nalata’’, saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama guna berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi hingga mencapai gerbang langit atau Pantai Léwu Sangiang (hatindih kambang nyahu tarung, mantang lawang langit). Prinsip hatamuei lingu nalata, boleh jadi prinsip yang penerapannya bisa mengurangi subyektivisme, mengnjurkan tolerani tapi bukan persuasi.

 

Dengan latarbelakang seperti di atas maka saya merasa mempunyai hutang moral (moral debt) kepada kampung-halaman yang upayakan membayarnya sebisa saya. Inilah arti pulang yang pertama bagi saya. Dengan tanpa mengetahui apa yang saya lakukan untuk pulang, seorang sastrawan Jakarta ketika peluncuran buku saya di Taman Ismail Marzuki (TIM) mengatakan saya sebagai orang yang tidak konsekwen.Bicara pulang dan tanahair tapi tinggal di Eropa Barat. Saya tidak mempunyai kesempatan menjawab sastrawan yang saya kategorikan sebagai jenis orang asal omong. Tapi omong bertanggungjawab termasuk bukan hal sederhana dibandingkan dengan menghamburkan caci-maki dan sumpah-serapah serta keroyokan. Paul Maclean (1913-2007) dalam teori ‘’triune brain’’-nya menyebut perilaku begini bermula dari ‘’otak paling tua seperti otak reptil yang berada di bawah otak mamalia’’. Sedangkan menurut Jose Manuel Rodriguez Delgado (1915-…) ‘’bersumber pada pola-pola kultural dan edukasional yang diterima otak’’. Jadi untuk memahami perilaku demikian, jika menerapkan pandangan budaya Kaharingan, hatamuei lingu nalata, seseorang perlu manamuei (mengembarai) tiga wilayah otak dan lingkungan kutural serta edukasional yang mempengaruhi tiga wilayah otak (triune brain) tersebut.

 

Sejak berada di kampung halaman mulai tahun 1998, saya memang makin sering berhadapan dengan kesukaan main keroyok ini, bergunjing, ngintrik, telunjuk lurus kelingking berkait, caci-maki yang tidak membuat persoalan selesai tapi sebaliknya  kian runyam. Kejujuran sangat minim. Sikap-sikap begini menurut adat Dayak disebut perilaku tidak beradat (dia bahadat) dan niscaya dibawa ke Pengadilan Adat, sebagaimana yang dilakukan terhadap sosiolog Universitas Indonesia, Prof.Dr. Tamrin Amal Tomagola, pada 21 Januari 2011 di Palangka Raya. Sesuai dengan prinsip ‘’hatamuei’’, Pengadilan Adat berfokus pada penyelesaian damai, saling belajar dari kesalahan dan pelanggaran adat itu untuk menegakkan kembali kesimbangan yang dirusak oleh pelanggaran adat.. Adat dan hukum adat sekarang, memang nampak melemah. Dilemahkan oleh yang disebut ‘’modernisasi’’ (modernisasi semu). Sastrawan Tiongkok tahun 1930an Lu Sin mengatakan semua ini, terutama caci-maki bukanlah tanda kekuatan tapi tanda ketidakberdayaan. Hari ini, masyarakat kita memang tidak berdaya maka sering mengamuk dengan rupa-rupa kekerasan sehingga menggelepar disiksa harapan Tapi keadaan tidak beradat, sebagai tingkat perkembangan kebudayaan, begini, saya anggap sebagai bagian dari resiko pulang membayar hutang moral.

 

Mengetahui keputusan ini, teman-teman muda NU di Jakarta menyambutku dengan ucapan ‘’Selamat datang ke negeri runyam, Babé’’. Saya dipanggil Babé oleh teman-teman muda NU. Sementara teman lain ada yang mengatakannya sebagai keputusan bodoh. Hanya mencari kesulitan. Dan benar, sejak berada di kampung, seperti remaja Yogya dahulu, kesulitan, lapar dan serba kekurangan serta macam-macam kesulitan kembali menjadi sahabatku lagi. Ke mana-mana berjalan kaki berpayung terik dan hujan langit kampung. Jenis-jenis kesulitan yang tidak saya dapatkan waktu di negeri orang, sekalipun bekerja sebagai ‘’jongos’’[1]tapi tidak menadah tangan. Hanya saja, terasa bahwa di tengah kesulitan, otak saya jadi rajin bekerja.

 

Dalam tradisi Dayak dahoeloe, apabila seseorang turun dari bétang, orang itu dipunggungnya menggendong kéba, keranjang dari rotan. Kéba kosong. Ketika pulang, kéba itu sudah penuh isi yang dibagi-bagikan kepada warga bétang. Tentu saja ketika pulang, kéba di punggung saya belum penuh, karena saya tidak mengmbil segala apa yang saya dapatkan di negeri orang.Saya hanya memungut yang saya anggap sesuai kepentingan orang bétang. Orang bétang tetap orang Dayak, bukan orang Eropa, Jepang, Viêt Nam, Tionghoa? Amerika, Arab, dan lain-lainnya. Tapi apa yang ada di dalamnya, seadanya, itulah yang mau saya bagikan kepada orang-orang bétang kampung halaman. Memadukan yang terpilih dari negeri orang dengan apa segala apa yang baik milik bétang, akan membuat kehidupan budaya bétang akan tanggap zaman. Menjadi modern.Jika modern berarti meniru, bukan meminjam dan mengadaptasikannya dengan hal positif dan masih relevan dari bétang, akan membut bétang asing dari dirinya sendiri. Menjadi tidak bisa menjawab tantangan lingkungan nyata. Pulang tidak untuk mengasingkan diri dan mengajak orang lain mengasingkan diri. Tapi isi kéba tadi setelah diramu dengan apa yang ada serta masih relevan bisa menjadikan kampung-halaman, orang betang bertingkat kekinian sehingga orang-orang bisa berdiri di kampung- halaman memandang tanahair merangkul bumi. Pulang  bagi saya tidak serupa dengan Malinkundang yag mengingkari ibukandungnya sendiri karena merasa diri sudah kaya. Saya pulang untuk menjadi Dayak Kekinian. Manusia Dayak yang ‘’mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal’’ (gagah-berani, pintar-berbudi, urakan-rajin dan hebat tanpa tara)[2] yang tanggap zaman.

 

Dengan demikian, pulang bagi saya, menyiratkan masalah sejarah, kebudayaan, mimpi dan komitmen manusiawi. Keempatnya mengantar saya berada di bétang kampung-halaman di pedalaman pulau. Kesulitan jalan sepi berliku dan beronak, memang jalan pemimpi. Tapi di sini juga terdapat puisi indah romantik melampaui kemampuan segala daya bayang para pelamun di ruang menara gading yang ‘’nyaman’’.

 

Seekor punai terbang menyusur langit senja sungai yang merah. Sehelai bulunya tercerabut melayang ringan dimainkan angin, jatuh di ombak klotok dan speed-boat Sungai Kahayan. Merenungi bulu ringan itu, saya menanyai diri: akankah kata-kataku tercerabut dari tindakan sehingga hidupku pun seringan bulu punai dilarikan ombak sungai ke muara tanpa makna?

 

Di pedalaman pulau ini, dengan keinginan merasukkan kata pulang dengan cinta, terkadang saya merasa diri tak obah si kakek pandir yang mau memindahkan gunung, atau terkadang juga seperti Sysiphus. Hanya yang paling sering saya alami dan rasakan adalah nasib ‘’Ahasveros yang dikutuki sumpahi Eros’’ sedang merangkaki dinding-dinding tua sangat kukenal. Oleh karena itu, pulang jadinya merupakan sebuah nilai sebagai ‘’rengan tingang nyanak jata’’. Pulang adalah sebuah laga mewujudkan nilai budaya kampung-halaman kekinian. Boleh jadi,  mungkin kau bisa membayangkan jika di kepala batinku terpasang ‘’lawung bahandang’’, ikat kepala merah wujud dalam warna wacana ‘’Isen Mulang Utus Panarung’’

 

Memandang Jembatan Kahayan yang menyatukan dua tebing sungai, saya teringat Jembatan Sembilan (Le Pont Neuf) yang menyambung dua tebing Sungai Seine. Saya juga teringat baris-baris Guilaume Apollinaire dalam pusinya Le Pont Mirabeau:

 

 

 

‘’Di bawah Jembatan Mirabeau mengalir Seine

Dan kasih kita

Mestikah kembali terkenang

Kegembiraaan selalu datang sehabis derita

.  Meski malam datang, jam berdentang

. Hari-hari pergi, aku tinggal diam’’[3]

 

Tidakkah demikian memang, bahwa: ‘’kegembiraan selalu datang sehabis derita’’ dan harapan itu menyiksa tapi oleh karenanya pula ‘’meskipun malam datang, jam berdentang/hari-hari pergi/ aku tinggal diam’’ dan Ahasveros terus ‘’merangkaki dinding-dinding tua’’, melangkah menuju ufuk timur mencoba merenggut matahari.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).


[1] .Memandang rendah pekerjaan jongos, pekerjaan kasar, sebenarnya sama dengan memandang rendah kerja badan (manual work). Pandangan dari para pangeran, anak raja, ndoro-ndoro, kalangan penindas, jika meggunakan istilah penyairPerancis  Paul Elouard.

[2] . Gambaran Manusia Dayak ideal zaman dahoeloe.Secara singkat Manusia Dayak ideal ini disebut juga Utus Panarung (Turunan Pelaga) atau Réngan Tingang Nyanak Jata (Anak Enggang Putera-Puteri Naga) Sebagai Utus Panarung guna mencapai tujuan, mereka hanya boleh pulang jika membawa kemenangan.Sikap yang dirumuskan dalam ungkapan ‘’Isen Mulang’’.

[3] .Terjemahan Wing Kardjo, in:Athologie Bilingue de l Poésie Moderne Française’’, Pustaka Jaya, Bandung, 1972, hlm. 84.

DARI PEDALAMAN PULAU (1)

DARI PEDALAMAN PULAU

Surat Buat Hendrik

Surat 1:PENDAHULUAN

Awal bulan Agustus 2005 waktu itu, saya melayangkan sebuah surat listrik (sulis) [1]pendek kepada Bung Hendrik di Swedia untuk memberitahukan bahwa saya akan berangkat ke Indonesia, lagi terutama untuk meluncurkan 4 buku sederhana yang terbit sekaligus, di Taman Ismail Marzuki. Keempat buku itu semuanya diterbitkan oleh Ombak Yogyakarta. Sebuah filem pendek tentang kehidupan saya terutama selama di Paris, turut diputar dalam acara peluncuran. Pramoedya A Toer turut mendampingi saya dan berbicara tentang ‘’Sastra dan Kekuasaan’’. Nampaknya orasi budaya ini merupakan penampilan publik Pram yang terakhir. Sebab tak lama sesudah itu, ia meninggal.Dalam orasi  itu,  Pram menggarisbawahi sikapnya yang ‘’tak ada maaf terhadap militer’’. Agaknya Pram tidak membedakan antara militer dan militerisme.

 

Hanya beberapa teman yang beritahu secara khusus tentang perjalanan ini. Di antara jumlah yang tidak melebihi separo dari keseluruhan jari sebelah tangan itu adalah Hendrik. Barangkali hal begini bisa dikatakan sebagai salah satu cerminan tingkat dan bentuk saling percaya, solidaritas, persatuan dan kualitas hubungan antar individu di kalangan ‘’orang kiri’’ di luar negeri setelah Tragedi September 1965. Posisi sebagai orang ‘’Kiri’’ masih diperlakukan sebagai sesutu yng terhormat, tapi kalau dilihat dari segi kenyataans saya sering bertanya-tanya pada dirii, pkh anggapan diri ‘’kiri ‘’ demikiaan tidak lebih banyak mengesankan sebagai nama baru bagi nostaljia di tengah ketidak berdayaan, nama dari gugusan kenangan masa silam dan label lain dari subyektivisme di mana kebersamaan jadi mangsa manipulasi egoisme. Apalagi ketika situasi di tanah air menjelang tahun 1965 yang dinilai sebagai ‘’makin dekat pada krisis revolusioner’’, di Yogya kami mengenal tipe ‘’kiri’’ yang disebut ‘’kiri merah jambu’’.Barangkali hal demikian pun merupakan sapaan dari hukum gerak yang ingin mengingatkan bahwa dirinya masih ada tanpa kekurangan kuasa. Dan bahwa semua kita seperti seekor kuda yang daya tahannya diuji dalam perjaalanan jauh.

 

Besok saya akan terbang menggunakan pesawat maskapai penerbangan Singapura. Waktu berkemas suah tidak banyak.Di ruang kecil apartemen kecilku di 14, Rue Durantin, 75018 Paris, saya memililih buku-buku pesanan yang mesti dibawa. Buku merupakan oleh-oleh yang paling disukai dan sangat diharapkan oleh teman-teman. Buku merupakan sahabat berbincang sepanjang perjalanan mencari jawaban pertanyaan tanahair dan zaman. Dan perjalanan mencari ini menurut almarhum Pelukis Salim tidak lain dari sebuah pengembaraan yang tak punya sampai dan tak punya sudah. Boleh jadi suatu konsekwensi logis saat kita memilih mencintai hidup serta membuat keputusan agar selalu memanusiawikan diri, kehidupan dan masyarakat. Karena itu saban ke tanahair, yang terdapat di dalam koper saya terutama buku-buku. Pakaian yang dibawa hanya seperlunya saja.

 

Sekitar pukul 21:00 waktu Paris, telpon apartemen berdering. ‘’Saya Hendrik’’, ujar suara di ujung  jauh dalam bahasa Indonesia dengan dialek kepulauan Maluku. Tiga jam setengah kami berbincang hulu hilir, tapi terutama tentang keadaan etnik-etnik di Indonesia bagian Timur di samping daerah-daerah lain. Keterpurukan daerah masing-masingls dan kepercayaan bahwa  masih ada jalan keluar, boleh jadi menyatukan perhatian kami. Dan saya masih berpendirian penanggungjawab utama masalah-masalah daerah adalah putera-puteri daerah itu sendiri. Daerah-daerah tidak bisa menyadarkan harapan pada siapapun dari luar daerah untuk memberdayakan, membangun dan memanusiawikan daerahnya. Sampai detik ini tidak pernah terbukti ada suatu daerah dibangun oleh putera-puteri dari luar daerah.itu. Yang terbukti dan masih berlngsung justru daerah-daerah dijadikan perampokan sistemtik. Setelah dirampok, yang ditinggalkan untuk daerah adalah tulang-belulang bernama kepapaan dan kehancuran menyeluruh. Keadaan ini diungkapkan juga oleh Gubernur Kalimantan Tengah .Teras Narang di depan Sidang  sslah satu Komisi DPR Pusat. A.Teras Narang berkata bahwa ‘’rakyat saya merasa dijajah’’. Bahkan dalam sidang komisi  Musyawarah  Nasional Ke-4 Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Palangka Raya tahun lalu, sempat terdengar slogan diteriakkan: ‘’NKRI Alat Penjajah’’, menyusul pidato Utusan yang mewakili Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang mengatakan daerah-daerah dan etnik hanyalah obyek penelitian. Tanpa daerah dan etnik-etnik kantornya tidak akan ada. Tentu saja pernyataan ini disambut dengan kritik-kritik bertubi dari peserta Musyawrah Nasional MADN yang mengenakan pakaian adat masing-masing. Dengan kata lain, daerah dan etnik-etnik di negeri ini hanyalah obyek, bukan subyek.

 

Berlatarbelakangkan keadaan begini maka jabatan Ketua Umum MADN dirobah menjadi Presiden.Apabila MADN merupakan organisasi Masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan Republik Indonesia, artinya Masyarakat Dayak RI mempunyai seorang Presiden. Boleh jadi pengorganisasian diri begini salah satu cara memberi daya paksa pada kata-kata dalam menarung keterpurukan total saat negara menyingkir dari warga negara, ketika preman menjadi penyelenggara negara. Sebab mesias sesungguhnya adalah diri dan rakyat sendiri. Paling tidak, demikinlh pndngn Manusia Dayak dahoeloe.

 

Memperhatikan posting-posting dan refleksi Hendrik di berbagai milis, saya memastikan masalah perjuangan daerah-daerah dan etnik-etnik untuk hidup bermartabat dan berharkat masih tetap menjadi salah satu titik perhatiannya. Karena sekarang kembali berada di daerah pedalaman di antara Masyarakat Dayak maka melalui rangkaian Surat ini, saya ingin berkabar tentang daerah pedalaman dari daerah pedalaman Kalimantan Tengah–kampung-halaman. Tapi perkembangan, bahkan sngat cepat, sehingga dari segi aktualitas, pasti isi surat-surat ini akan tertinggal.Di sini saya merasa melomba waktu menjadi suatu keniscayaan seperti yang dilukiskan oleh Mao Zedong dalam sebuah puisinya: ‘’rebut waktu pagi senja, seribu tahun terlalu lama’’. Perlombaan mimpi dengan waktu ini pula makna baris Chairil Anwar dalam sajaknya Diponegoro: ‘’sekali berarti sudah itu mati’’, kian berarti  sebagai ‘’penyang’’-(Bahasa Dayak Ngaju: sangu spiritual dalam mearungi kehidupan yng garang).

 

Palangka Raya, Februari 2011.

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LHD-PR)

 


[1] Istilah sulis singkatan dari surat listrik, pertama kali dipakai oleh Hersri Setiawan di dalam sebuah tulisannya yang judul serta tahunnya tidak says ingat lagi.

Pernyataan Bersama Soal Ahmadiyah

Kami menyampaikan duka cita dan kesedihan
yang dalam atas tterjadinya pelanggaran HAM berat yang menimbulkan
jatuhknya korban  jiwa, kerusakan harta benda dan kerugian
lainnya dalam penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Pandeglang,
Banten.

Kami mendesak Presiden untuk mengambil
langkah-langkah tegas untuk memberikan jaminan perlindungan kepada
warga negara, khususnya jemaat Ahmadiyah sebagai bagian dari
warga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi dan
tidak mengintervensi keyakinan pribadi warga negara

Kami mendesak Pemerintah untuk mencabut SKB 3
Menteri yang selama ini justru dipakai untuk membatasi kebebasan
beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi serta
dijadikan alat untuk melegitimasi terjadinya kekerasan di
masyarakat

Kami mendesak untuk memberhentikan Mentri
Agama yang telah bertanggungjawab selama ini menyulut sumbu
kekerasan, permusuhan dan kebencian terhadap warga jemaat
Ahmadiyah

Kami mendesak Polri dan aparat keamanan
lainnya untuk mengambil tindakan hukum yang tegas kepada para
perencana serangan, pelaku penyerangan dan pihak-pihak yang turut
serta memprovokasi dan membenarkan kekerasan terus terjadi, lebih
jauh untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah
terulangnya upaya-upaya penyerangan dan melindungi warga Ahamdiyah di
seluruh negeri

Meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah

Kami menghimbau kepada warga Ahmadiyah dan
masyarakat luas untuk menahan diri, menjaga perdamaian dan
menghindari aksi-aksi kekerasan atas dasar apapun dengan
mengedepankan dialog dan menyelesaikan persoalan melalui jalur
hukum

Kami akan mengambil langkah-langkah hukum
yang konstitusional atas kesengajaan pembiaran dan kelalaian yang
dilakukan Presiden dan pemerintah yang menyebabkan kekerasan terus
berlangsung

Jakarta, 7 Februari 2011
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara
LBH Jakarta, YLBHI, Elsam, KontraS, ILRC,
Imparsial, ICRP, Praxis, Madia, Wahid Institute, ANBTI, Maarif
Institute, ICIP, LBH Masyarakat, HRWG,
Lampiran: kronologis penyerangan Ahmadiyah Cikeusik

Kronologis Penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Banten

Minggu, 6 Februari 2011. Sekira pukul 10 pagi. massa berjumlah 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Terjadi adu lempar. Terjadi perlawanan. Korban berjatuhan dari pihak Ahmadiyah. Ada tiga orang yang tewas saat laporan ini dibuat. Sejumlah korban luka serius kini dievakuasi ke rumah sakit Serang.

Pagi sebelumnya Polisi membawa Parman, istrinya dan Tatep. Parman mubaligh Ahmadiyah kelahiran Cikeusik sementara Tatep ketua Pemuda Ahmadiyah Cikeusik. Polisi membawa mereka ke Polres Pandeglang dengan alasan ingin meminta keterangan atas status imigrasi
istri Parman, warga Filipina. Hingga kini ketiga warga Ahmadiyah tersebut masih berada di Polres Pandeglang.

Warga Ahmadiyah Cikeusik diungsikan ke rumah keluarga Parman, satu jam dari lokasi. Warga Ahmadiyah berjumlah 25 orang, mayoritas orang tua dan anak-anak

Berdasarkan informasi ini, pemuda-pemuda Ahmadiyah dari Jakarta dan Serang pergi menuju Cikeusik. Tujuannya, melakukan pengamanan terhadap warga Ahmadiyah yang masih menetap di Cikeusik. Mereka tiba sekira pukul 8 pagi keesokan harinya, 6 Februari. Mereka berjumlah 18 orang [plus 3 orang warga Cikeusik]. Mereka berjaga-jaga di rumah Parman.

Pada saat itu ada 6 petugas polisi dari reserse kriminal di lokasi. Sekira pukul 9 pagi, datang satu mobil pick-up polisi dan dua truk Dalmas [pengendali massa]. Mereka makan pagi bersama dan mengobrol. Ada dialog antara warga Ahmadiyah dan Polisi, di mana Polisi minta mereka untuk segera meninggalkan lokasi dan tidak melakukan perlawanan
jika ada serangan. Warga Ahmadiyah menolak, lalu perwakilan Polisi meninggalkan lokasi karena menerima telepon. Sejak saat itu tidak ada dialog kembali, warga Ahmadiyah berkumpul di dalam rumah.

Pada pukul 10 pagi, massa dari arah utara mendatangi lokasi warga Ahmadiyah. Mereka berteriak-teriak sambil mengacungkan golok.

“Ahmadiyah hanguskan!”
“Ahmadiyah bubarkan”
“Polisi minggir! Kami yang berkuasa di sini!”

Polisi di sekitar lokasi mendiamkan saja. Saat mereka mendekati halaman rumah Parman, wakil Ahmadiyah yang berjaga-jaga menenangkan. Namun massa makin beringas. Terjadi pemukulan. Melihat ada 21 Ahmadiyah yang bertahan keluar dari rumah, massa sempat mundur. Namun gelombang massa kian besar dari arah belakang. Serangan makin bersemangat. Serangan ini diperbesar kemudian dari arah selatan. Penyerang berjumlah 1.500 orang.

Seorang saksi mata mengatakan: “Kita bertahan. Terjadi hujan batu. Mereka makin
mendesak. Kita terpojok. Kita masuk ke sawah. Kita bubar. Kita dikejar. Dipukulin.”
Penyerang berusaha mengejar anggota Ahmadiyah. Yang tertangkap di sawah-sawah ditelanjangi kemudian dipukuli secara brutal bersama-sama. Penyerang membawa senjata tajam : golok, pedang dan tombak. Penyerang terus memukuli warga Ahmadiyah yang tertangkap, ada empat orang. Batu-batu juga digunakan untuk memukul korban hingga tewas. Tiga warga Ahmadiyah tewas di lokasi penyerangan dan satu orang kemudian berhasil selamat namun terluka parah.

Warga Ahmadiyah yang bisa melarikan diri pun menerima banyak luka senjata tajam dan memar. Sebagian besar tubuh mereka penuh sayatan golok, wajah rusak, luka lebam. Nama-nama yang meninggal:

1. Roni, warga Jakarta Utara, umur 34 tahun.
2. Adi Mulyadi, warga Cikeusik, umur 24 tahun.
3. Tarno, warga Cikeusik, umur 33 tahun.

Sementara yang terluka berat berjumlah empat orang dan luka ringan satu
orang:
Ferdiaz, umur 30 tahun. Luka bacok di punggung. Betis kanan. Luka lebam di seluruh tubuh kecuali kepala (karena pakai helm). Dia berujar: “Saya dibacok golok. Digebukin pakai batu bata, batu koral. Punggung terasa remuk.”

Deden Sujana, umur 45 tahun. Luka bacok di pergelangan tangan kanan bagian luar. Kondisi nyaris terputus. Luka bacok di kaki, paha, tangan kiri. Kondisinya kini setengah sadar.

Pak Baby dari Jelambar, Jakarta Barat, umur 45 tahun. Matanya bengkak. Hidung keluar darah. Mulut keluar darah. Luka dalam.

Masihudin. Luka bacok di beberapa bagian tubuh. Wajah bengkak. Mata lebam. Mulut jontor. Dia ditelanjangi oleh massa di sawah lalu dipukuli.
Apip, luka ringan. Kini mereka dalam evakuasi perawatan di rumah sakit Serang.

Untuk informasi lebih lanjut, sila kontak:
TUFirdaus Mubarik, Humas Ahmadiyah Jakarta Selatan: 0856 9265 6945; atau UHUfirdausmubarik@gmail.comUTH

Anies: KPK Harus Tutup Mata

Kasus Cek Perjalanan
Anies: KPK Harus Tutup Mata

Penulis: Icha Rastika | Editor: Tri Wahono
Minggu, 30 Januari 2011 | 20:28 WIB
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Anies Baswedan

 

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com – Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menutup mata dalam menangani kasus dugaan suap cek perjalanan yang menyeret 25 politisi. KPK diminta tidak melihat warna partai politik para tersangka.

“Yang penting buat saya adalah, ‘dewi keadilan’ itu harus tetap tutup mata. Jadi KPK juga harus tutup mata. Jangan KPK melihat warna partai, ukuran uang, kekuatan politik, pokoknya tutup mata saja,” kata Anies saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat, Minggu (30/1/2011).

Dikatakan Anies, upaya penahanan terhadap 19 dari 24 politisi DPR oleh KPK jangan dilihat sebagai proses perang politik. Dewan Perwakilan Rakyat-pun, tidak boleh pandang bulu dalam menyikapi dugaan suap ini. “Partai pun harus melihatnya siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan. Jangan melihatnya ini teman atau lawan,” katanya.

Menurut Anies, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat tarik menarik untuk menentukan status quo antara lembaga yang melawan korupsi dengan pihak yang melawan lembaga tersebut. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK, kata Anies, mendapat serangan dari pihak yang ingin mempertahankan status quo-nya.

“KPK itu dia berperang jadi bukan berapa jumlah yang ditangkap. Bukan hanya itu. Tapi dia bisa mendapatkan serangan balik dri mereka yang mempertahankan status quo,” ujar mantan anggota Tim 8 itu.

Seperti diberitakan, KPK telah menahan 19 politisi DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka dugaan suap cek perjalanan dalam pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Upaya penahanan KPK ini menimbulkan kritikan dari anggota dewan.

Tuduhan TPDI Soal Cek Pelawat Asal

Bunyi

Antara

Antara – Senin, 31 Januari

Tuduhan TPDI Soal Cek Pelawat Asal Bunyi

Jakarta, 30/1 (ANTARA) – Tudingan Koordinator TPDI Petrus Selestinus bahwa Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan, HM Taufik Kiemas menjadi “dalang” kasus cek pelawat dalam pemilihan Dewan Senior Gubernur Bank Indonesia (DSG BI) menuai serangan balik.

“Tuduhan tersebut “asbun” alias asal bunyi. Tidak mungkin TK (Taufik Kiemas–red) memerintahkan anggota dewan menilep cek pelawat hanya untuk membantu pemenangan Megawati-Hasyim Muzadi saat Pilpres 2004,” kata Mantan Staf Khusus Presiden Megawati Soekarnoputeri, Ari Junaedi, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Menurut Ari, ketika itu dana pasangan Megawati sudah ada dari sumber yang legal dan cukup. “Jadi tidak mungkin TK yang sudah kaya raya masih mengharap bantuan dengan “receh” dari anggota dewan yang sekarang menjadi tersangka,” ujar Ari, yang juga terlibat dalam tim pemenangan Megawati-Hasim Muzadi.

Justru menurut Ari sebaiknya Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)ikut mendorong pengungkapan kasus dengan mengungkap dalang kasus cek pelawat DSG BI yang terang benderang.

“Kenapa TPDI tidak mendorong pengusutan serius dari KPK terhadap pemberi cek pelawat yang kini bermukim di Singapore, Nunun Nurbaeti, atau Miranda Gultom,” ujar Ari, yang juga ikut mendirikan dan membesarkan TPDI saat didirikan Dimyati Hartono dan RO Tambunan saat awal reformasi.

Pengajar pada Universitas Mercubuana dan dosen terbang di sejumlah perguruan tinggi tersebut juga menyanyangkan jajaran petinggi PDIP yang “pasang badan” untuk Panda Nababan cs.

“Resiko bagi politisi adalah jabatan dan penjara sangat tipis, karena itu sebagai politisi yang kenyang asam garam, sebaiknya diterima secara ksatria,” tandas Ari.

Menurut pria yang meraih doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran berkat penelitiannya di berbagai negara Eropa dan Asia tentang pelarian politik 1965 ini, sebaiknya upaya politik untuk “membebaskan” para anggota dewan yang menjadi tersangka, sangatlah tidak tepat.

“Untuk itu, sudah saatnya kader partai belajar dari kasus Panda Nababan cs agar jika nanti menjadi anggota legeslatif tidak kejeblos,” ujarnya.

Semoga KPK Cepat Berakhir

Penulis: Icha Rastika | Editor: Tri Wahono
Senin, 31 Januari 2011 | 04:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan bahwa dirinya berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera berakhir. Mengapa demikian? Menurut Paloh, KPK adalah lembaga esktraordinari yang dibentuk khusus menangani korupsi. Jika KPK berakhir, artinya tindak pidana korupsi di Indonesia juga berakhir.

“Kalau mengharapkan KPK hidup sepanjang masa di negeri ini, tandanya itu negara aneh, negeri yang tidak normal. Saya berdoa semoga KPK cepat berakhir. Tidak perlu ada KPK lagi di negeri ini,” katanya saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Minggu (30/1/2011).

KPK, kata Paloh, adalah benteng terakhir dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setiap tindakan cepat KPK dalam pemberantasan korupsi, seperti penahanan 19 politisi DPR, kata Paloh, harus dipandang positif. “Law enforcement harus ditegakkan. Memang ada perasaan sedih, kecewa. Kalau dilihat dari perspektif rasa keadilan, rasa persahabatan misalnya, itu boleh-boleh saja,” kata politikus yang dulunya aktif di Partai Golkar itu.

Secara terpisah, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan bahwa KPK akan tetap dibutuhkan Indonesia selama kinerja kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi. “Tapi, kalau kemudian polisi dan jaksa sudah benar, korupsi sudah turun, saya kira menjadi benar bahwa KPK tidak diperlukan lagi,” katanya.

Namun, berkaca dari pengalaman Hongkong, kata Saldi, lembaga pemberantas korupsi seperti KPK tetap diperlukan, bahkan dibuat permanen karena tindak pidana korupsi di suatu negara tidak akan ada habisnya. “Tapi, pengalaman Hongkong yang awalnya ad hoc akhirnya menjadi lembaga permanen karena mereka berpikir bahwa korupsi tidak akan habis dan butuh upaya ekstraordinari,” tandasnya.

Senin, 31/01/2011 07:47 WIB
Komisi III Pantau Kinerja KPK dalam

Pengusutan Kasus Gayus


Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III ingin memantau kinerja KPK dalam mengusut kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

“Pukul 09.00 WIB Komisi III DPR raker dengan KPK. Kita ingin tahu sejauh mana KPK masuk dalam pengusutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Menurut Saan, rapat ini sekaligus sebagai agenda Panja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR. Panja akan mempertanyakan sejauh mana KPK mengungkap kasus korupsi dalam rentetan kasus mafia pajak.

“Kita ingin agar KPK lebih serius menangani kasus Gayus ini agar kasusnya segera terungkap. Kita tidak ingin hanya gratifikasinya tapi juga suap dan korupsinya harus diungkap,” imbau Saan.

Saan berharap KPK mau berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pengusutan kasus Gayus. Koordinasi lembaga penegak hukum ini menjadi kunci kesuksesan pengungkapan big fish di balik Gayus.

“Agar persoalan Gayus tidak melebar kemana-mana, semua penegak hukum harus fokus mengusut siapa tokoh mafia pajak yang sebenarnya,” tandasnya.

(van/adi)

Todung: Gayus Divonis 7 Tahun Melukai Rasa Keadilan

Rabu, 19/01/2011 16:02 WIB
Todung: Gayus Divonis 7 Tahun Melukai Rasa Keadilan foto
Ramadhian Fadillah – detikNews
Gayus Hadapi Vonis Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis kecewa Gayus Tambunan hanya divonis 7 tahun penjara. Vonis Gayus telah merusak tananan hukum di Indonesia.

“Kita kecewa. Ini kan kasus yang melibatkan banyak pihak. Ini bener-benar merusak tatanan hukum kita,” kata Todung di LBH Jakarta, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2011).

Dikatakan dia, apabila korupsi tidak dihukum seberat-beratnya maka orang tidak akan takut dan terus korupsi berulang-ulang karena tidak takut dengan hukumannya.

“Nanti kasusnya bisa naik ke PT, MA, nanti hukumannya jadi berapa. Gayus ini kan merampas uang negara, ini melukai rasa keadilan. Dia bisa pergi ke Bali, sampai yang terbaru katanya ada paspor Guyana. ini luar biasa kreatifnya, ya kita kecewa,” papar Todung yang mengenakan kemeja warna biru dan jas ini.

Menurut dia, penyelesaian kasus Gayus harus ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu yang paling baik. Presiden kemarin sudah menginstruksikan ada sinergi dengan KPK dan KPK harus turun. Semuanya harus diusut termasuk, 151 perusahaan itu. Pokoknya ini harus tuntas kan Presiden sudah perintahkan,” kata pria berkacamata ini.

Gayus Tambunan divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Hukuman ini jauh lebih ringan dengan tuntutan jaksa yang 20 tahun dan denda Rp 500 juta.

Gayus menyebut tuntutan jaksa itu bernuansa balas dendam. Dia memuji majelis hakim yang menghukumnya berdasarkan fakta hukum dan tidak seperti jaksa dan pihak-pihak lainnya yang mencitrakan diri seperti penjahat nomor satu di Indonesia.

(rdf/aan)

 

Religious freedom and political stability

Sunday, January 16, 2011

NALYSIS: Religious freedom and political stability —Dr Hasan-Askari Rizvi


The Islamic hardliners have succeeded in intimidating others because of the lack of moral courage on the part of the political parties and leaders to question their threatening political and religious discourse

There is a lot of religious freedom in Pakistan. Anybody can do anything in the name of religion, even kill a person. People can greet and garland a killer in the name of religion. However, this freedom is not equally available to the followers of all religions. Only Islamic hardliners, the orthodox and militants have this freedom. This type of freedom is not rooted in the constitution or law. They enjoy this freedom because the state institutions are unable to restrain them from using Islam to pursue their personal or group agendas.
There are three major types of Islamic entities functioning currently in Pakistan. First, there are Islamic parties like the Jamaat-i-Islami, the Jamiat-e-Ulema-i-Islam-Fazlur Rahman (JUI-F), the JUI-Sami-ul-Haq (JUI-S) and different groups of Jamiat Ahle Hadith (JAH) that differ from each other in their Islamic orientations and contest elections. Although their electoral performance is poor, these parties do somewhat better in the elections if they are part of an electoral alliance or form an alliance of their own.


Second, there are a large number of madrassas and mosques and groups associated with these institutions. There are several Islamic movements initiated by religious scholars that wield influence through teaching and preaching. Some of the madrassas and mosques are associated with Islamic parties. There has been a proliferation of madrassas and the activities of Islamic movements since the mid-1980s.


Third, there are militant Islamic groups, including sectarian groups and their breakaway factions that use violence and intimidation to pursue their Islamic-political and sectarian agendas. The Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) is one major umbrella group based in the tribal areas, but there are a number of small local groups in the tribal areas that have local agendas. Mainland Pakistan, especially Punjab, houses several militant and sectarian groups and their breakaway factions. Some of these groups operate openly under different names and the responsible members of the Punjab government are known for links with or a soft corner for some sectarian groups. In December 2008, when the federal government placed restrictions on the Jamaat-ud-Dawa after the Mumbai incident, the Punjab government took over their schools in Muridke. However, at the operational level, the Jamaat-ud-Dawa people continued to have a strong foothold in these schools.


All these political parties, groups and madrassa-based religious leadership have joined together in support of the blasphemy laws and they have established federations of different groups, each dominated by a particular Islamic orientation. Many street protests were joined by all the federations and madrassas were the main source of their street power, although others also participated who were mobilised by the sermons of prayer leaders and other religious leaders. Their rallies and marches also mobilised a good number of people not directly associated with any religious group. Even the people educated through the state education system were part of this movement because the state education system also inculcated the Islamic-orthodox worldview in them.

The role of Maulana Fazlur Rahman is an interesting case study. His party, JUI-F, was part of the federal coalition. He was less active in the pro-blasphemy laws movement until he decided to quit the ruling coalition in protest against the removal of his party leader from the federal cabinet. The maulana and his loyalists jumped into this movement in order to build pressure on the prime minister.
Islamic parties and other Islamic groups and organisations have found an easy way to bring out their loyalists and others into the streets by projecting the issue in the binary manner of Islam versus secularism and they argued that the demand for any change in the blasphemy laws amounted to tampering with one of the basic principles of Islam.
This agitation is part of the effort of the Islamists and the far-right political groups and leaders to use street power to tilt the political system decisively in their favour. As they have little hope of asserting their role through elections or parliament, Islam is being conveniently used to pursue their political power agenda.

Literalist in interpretation of the religious text, they hardly draw a distinction between the principle and the mode of implementing the principle or the structure. For them, the principle of respect is the same as the structure and procedures to implement this principle. Nor are most activists willing to give any space for the changes to remove the chances of the misuse of the blasphemy laws for personal reasons, financial considerations and material/property gains or to pursue denominational conflicts.
The Islamic hardliners have succeeded in intimidating others because of the lack of moral courage on the part of the political parties and leaders to question their threatening political and religious discourse. The government is so scared that it capitulated to the demand of the hardline clergy that there will be no change in the blasphemy laws. The opposition parties, including the PML-N, are deriving grudging satisfaction from the fact that the PPP-led federal government is in trouble. They would be happy if the federal government collapses on this issue.
The counter-narrative on the blasphemy laws exists in Pakistan and there are people, even among Islamic circles, who feel perturbed by the current drift of events. Their views and opinions are likely to resurface in a couple of months. For the time being, they are afraid of contesting the perspective of the orthodox and militant groups because they know that the federal and provincial governments are unable to perform their basic responsibility of providing security to the citizens.

The current environment is hostile to the counter-perspective because no rational debate can take place in an environment of intimidation and fear that the religious hardliners have created. You only hear the monologue of the orthodox and militant groups. Those who disagree with their perspective are not talking of abolishing the blasphemy laws but want certain changes in the procedures for applying these laws to avoid their misuse. There are suggestions for financial penalty or imprisonment for those making false charges in invoking these laws.

There is a need to find the middle ground through a sober dialogue among different religious and political groups, to study the problems that have arisen after these blasphemy laws were enforced and suggest remedies. This can only happen in a cool-headed discussion in a conference room rather than in public rallies that disrupt civic order and stability.

The writer is a political and defence analyst

Corasom de America

15 Juli 2008

Feature

Corasom de America
Ahmad Yunus

Seorang pastor dari Flores bicara tentang keterlibatannya dalam gerakan politik di Paraguay. Sebuah pergulatan memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.

KACA matanya menggantung. Seperti hendak meloncat dari ujung batang hidungnya yang bulat. Badannya gemuk. Ia memakai kemeja katun putih berlengan panjang. Ia baru saja bangun dari tempat tidurnya.

Ruangan di Biara Santo Yosef terasa dingin. Lorongnya sedikit gelap. Sunyi sekali. Tak jauh dari biara, terdengar sesekali suara bunyi lonceng dari Kathedral Cristo Regi, Jalan Kathedral, Ende, Flores. Seekor anjing tertidur lelap di bawah pohon yang daunnya rindang.

“Saya sudah baca bukunya…apa nama judulnya?…jurnalisme?,” kata Martin Bishu mengernyitkan dahi.



“Antologi Jurnalisme Sastrawi,” kata saya mengingatkan.



“Ya. Jurnalisme Sastrawi. Saya suka tulisannya Chik Rini. Alfian soal serdadu…soal perdagangan senjata…ngeri, ya,” katanya. Suaranya pelan. 



 

Ia membakar rokok kretek. Anjing berwarna coklat itu bangun dan mendekat. Menyapa, tuannya. Dan mendengar percakapan sore itu, 27 Mei 2008. Di sudut belakang gedung biara yang teduh itu. 



Dua minggu sebelumnya, saya memberinya hadiah. Sebuah buku kumpulan tulisan dari beberapa wartawan yang menulis secara mendalam dan memikat. Dari liputan soal Acheh, soal terorisme hingga musik. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pantau pada Oktober 2005 silam.

Martin Bishu tengah menghabiskan waktu liburan di tanah kelahiranya, Pulau Flores. Ia berasal dari Bajawa. Sebuah kota kecil yang terletak di sebelah bagian barat Ende. Sudah 14 tahun ia bekerja sebagai misionaris di Paraguay, Amerika Selatan. Sebuah negara kecil yang ikut memberi warna dan meramaikan gejolak politik di kawasan Amerika Selatan. 



Beberapa tahun terakhir ini politik di Amerika Selatan menjadi perhatian dunia. Mereka adalah Hugo Chavez yang melakukan nasionalisasi perusahaan minyak di Venezuela, Evo Moralez di Bolivia dan terakhir lengsernya presiden Kuba, Fidel Castro. Kehadiran mereka memberikan nuansa politik dunia lain. Ketika publik hanya mendapatkan tontonan dari kekonyolan politik Amerika dalam menyerang Irak maupun kemunculan terorisme abad 21.

Martin Bishu melihat bagaimana perkembangan Paraguay secara dekat. Bahkan, ia tergerak dan ikut terlibat dalam gejolak politik di Paraguay itu. Politik Paraguay pada dekade tahun 1990 tak ubahnya seperti gejolak yang terjadi di Indonesia. Memasuki masa transformasi dari kebengisan rezim sebelumnya yang otoriter, diktator dan menindas. 

Paraguay menjalani kehidupan politik dan sosial yang melelahkan sekaligus getir pada masa rezim Jenderal Alfredo Stroessner. Jenderal ini memerintah Paraguay dalam kurun waktu panjang dari tahun 1954 hingga 1989.

“Ia berkuasa hampir 35 tahun. Ada usaha-usaha transisi yang bagus. Tapi rejim diktator begitu sistematis, sehingga kebudayaan dan cara berpirkir yang komprehensif tidak ada. Pada masa itu kelas-kelas menengah dikebiri. Dibunuh. Dibuang. Dia mengeliminasi kreativitas intelektual supaya menghindari diri dari gejolak politik. Caranya seperti rejim Soeharto,” katanya.

Ia mengingatkan pada seorang mantan sosok presiden Indonesia, Soeharto yang memimpin selama 32 tahun. Soeharto meninggal dunia awal tahun 2008 di Jakarta, karena terserang berbagai penyakit kronis. Selama masa kepemimpinannya ia melakukan banyak kekerasan untuk menghentikan gejolak politik yang tidak suka dengan kebijakannya. 

Ia membangun militer dan melonggarkannya untuk terlibat dalam bisnis. Soeharto melumpuhkan warga dan oposisinya dengan cara otoriter, dingin dan mengakibatkan tindakan kejahatan hak azasi manusia yang tidak sedikit. Dari gejolak politik di Acheh, Irian Jaya—kini Papua—hingga Timor-timur dan kini menjadi negara berdaulat setelah referendum tahun 1999. 



“Segala struktur yang berlawanan mesti diubah atau dieliminasi secara paksa. Bisa lewat undang-undang atau melalui jalan kekerasan. Bahkan lebih kejam daripada Indonesia. Jaman Orde Baru kita masih diming-iming kebebasan semu. Tidak terang-terangan. Di sana terang-terangan. Langsung dibunuh atau dipotong kepala kamu. Sebuah rezim kekerasan otoriter bukan hanya sistematis, tapi menjurus sarkastis. Itu sarkasme kekuasaan,” katanya.

***
MARTIN Bishu menginjakkan kakinya di Paraguay pada tahun 1994. Ia seorang pastor dari Serikat Sabda Allah atau SVD. Sebuah ordo dari Kristen katolik yang lahir pada tahun 1875. 

Pesawat yang ia tumpangi mendarat di Bandara Ceilo Pettirosi. Di atas langit, tidak tampak Paraguay. Apalagi terlihat gedung-gedung yang menjulang tinggi seperti di layaknya kota besar macam, Jakarta. Pohon-pohon terlihat hijau dan menutupi sebagian besar kawasan Paraguay. Termasuk gedung-gedung perkantorannya. 

Paraguay tidak mengalami restorasi perwajahan hebat era tahun 1970an. Ketika di sebagian besar negara lain, termasuk Indonesia—Jakarta— mengalami pembangunan hebat. Akibat suburnya pertumbuhan ekonomi dalam skema kapitalisme dunia. Termasuk diuntungkan oleh perdagangan minyak dunia. 



Sebelum berangkat ke Paraguay, ia bertemu dengan seorang uskup asal Paraguay. Namanya, Fernando Lugo. Lengkapnya, Fernando Armindo Lugo Mendez. Lahir 30 Mei 1949 di San Pedro del Parana. Perawakannya gagah. Pertemuan itu pada tahun 1993. 


“Kamu mau bantu di keuskupan saya?,” kata Fernando Lugo

.

“Kalau mau berjuang, kamu harus pergi dan hidup di Paraguay dengan saya,” katanya.



Lugo bercerita bahwa ia mengenal dekat orang Indonesia ketika belajar agama di Roma, Italia. Tidak banyak perbedaan antara orang Paraguay dengan Indonesia. Namun, orang Paraguay lebih ekspresif dan spontan. Urusan bahasa itu nomor dua, katanya. Tapi, ia minta agar Bishu mau bekerja di kampung-kampung. 



Marthin Bishu tak habis pikir tawaran itu datang dari seorang uskup asal Paraguay. Mengapa ia harus meninggalkan kampungnya di Bajawa, Pulau Flores yang nasibnya juga sama-sama miskin. Miskin di belahan negara manapun tetap sama konotasinya. 

Ia belajar Bahasa Spanyol. Bahasa ini menjadi bahasa nasional di banyak negara Amerika Selatan. Termasuk mempelajari bahasa nasional kedua Paraguay, Guarani.

Setahun pertama ia habiskan waktunya untuk melihat kondisi kehidupan kampung-kampung di Paraguay. 

Ia melihat nasib kehidupan di perkampungan buruk. Air minum untuk kebutuhan sehari-hari sama-sama digunakan untuk keperluan peternakan. Tempat penampungan air juga menjadi sarang jentik nyamuk dan cacing-cacing. 



Kemiskinan di perkampungan Paraguay pelik. Anak-anak menjadi buruh sebagai penjaga dan pemberi pakan di peternakan sapi. Para petani bukan menjadi pemilik lahan yang bisa mengatur dan bercocok tanam apapun sekehendak hatinya. 

Buruh-buruh yang bekerja di perkotaan juga nasibnya tak jauh malangnya dari para petani. Tinggal dalam gubuk-gubuk reyot. Sementara birokrat, kalangan tentara dan pengusaha dalam kondisi yang nyaman dan mapan. 



Paraguay menjadi lahan basah untuk bisnis obat-obatan terlarang. Dari coccaine, heroin hingga ganja. Perdagangan perempuan dan anak hingga perdagangan gelap barang-barang komoditas sehari-hari. Mulai dari pakaian hingga rokok kretek merk Gudang Garam dari Indonesia. Barang-barang ilegal ini melalui Taiwan dan masuk ke Kolombia maupun Chile dengan harga yang relatif murah karena bebas pajak. 



Kebijakan pemerintah juga tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya masalah kebijakan pertanian. Pemerintah Paraguay tak belajar banyak pada kegagalan pertanian dengan metode Revolusi Hijau yang pernah dikembangkan oleh negara-negara agraris lainnya di dunia. 

Revolusi Hijau dalam pertanian meninggalkan residu kimia yang ternyata memperburuk kondisi lahan pertanian. Termasuk mempunyai implikasi buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Paraguay mendongkrak hasil kedelainya dengan benih-benih transgenik dengan mekanisasi. Ratusan unik traktor mengeruk tanah dan menggantikan tenaga manusia. Paraguay hendak melakukan efisiensi produksi dan memangkas ongkos tenaga manusia yang jauh lebih mahal. Akibatnya, ribuan pengangguran terjadi di Paraguay.

Sebuah lembaga internasional yang bermarkas di Berlin, Jerman, Transparansi Internasiona,l menempatkan Paraguay pada tahun 2005 sebagai negara terkorup peringkat kedua di dunia setelah Haiti.

Saat ini penduduk Paraguay sebanyak 6 juta jiwa dengan angka kemiskinan sebanyak 33 persen. Dengan pendapatan setiap hari kurang dari $2 dollar. 

Dari perjalanan ke kampung-kampung itu, ia mengerti maksud perjuangan oleh Fernando Lugo.

Tak sedikit umatnya bercerita tentang pembunuhan hingga penculikan yang pernah dilakukan oleh rezim Jenderal Alfredo Stroessner.

 “Ini tidak bisa ditolerir. Saya berkenalan dengan sekelompok yang ekstrem. Dan mereka mau melawan rezim dengan mengangkat senjata. Tapi kemudian diredam dengan kegiatan pastoral. Perlawanan senjata itu tidak boleh,” katanya. 



Fernando Lugo mengingatkan agar semua imamnya berangkat dari penderitaan umat sebagai titik tolak pewartaan gereja. Ia hendak memberi daya bahwa aktivitas gereja tak cukup hanya disibukkan dengan kegiatan liturgi atau sakramen lainnya seperti misa, misalnya.

“Baptiskan orang, oke. Tapi setelah dibaptiskan itu orang jangan sampai mati, apa artinya baptis anak kecil yang busung lapar? Jangan sampai terlambat. Mereka yang kaya makan semua yang ada,” kata Bishu. 



Kegelisahan Fernando Lugo terhadap penindasan dan kemiskinan bukan muncul begitu saja. Jauh-jauh hari, gereja-gereja di Amerika Selatan telah melahirkan banyak imam, pastor dan uskup yang revolusioner dan progresif. Mereka gerah dan tidak betah melihat kesenjangan, penindasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negaranya. Mereka mengambil sikap; melawan!.



“Kamu mau berpihak pada siapa. Saya tidak bisa memaksa kamu,” kata Fernando Lugo kepada Martin Bishu. 



Juni tahun 1999, ia tengah membaptis orang di Paroki Saint Blas, Kecamatan Guajewi. Ia bersama pastor lainnya bekerja di Kampung Lusbeja. Ketika membaptis terlihat air penuh dengan cacing dan kotor. Pastor meminta agar mengganti air yang bersih. Namun Martin tidak menemukan air bersih tersebut. Setelah upacara pembaptisan selesai, Martin ingat pada hidangan makanan sebelumnya. Sup dan segelas kopi.

“Jangan-jangan dari air itu. Sejak itu saya merasa ditantang. Saya mau berada dibarisan uskup,” katanya.

***

 

NAMUN perjuangan ini memancing reaksi keras dari kalangan konservatif Kristen Katolik yang bermarkas di Vatikan, Roma. Mereka adalah kalangan yang mempertahankan tradisi gereja, mendukung otoritas hirarkis dan ortodoksi doktrinal gereja. 



Robert Mirsel menulis artikel yang cukup panjang dan rinci mengenai fenomena gerakan dan polemik ini di kalangan gereja Katolik. Dalam artikelnya yang berjudul Teologi Pembebasan: Antara Refleksi Imam dan Gerakan Sosial dalam Jurnal Ledalero, terbitan Desember 2007, mengatakan, kalangan konservatif ini cenderung memandang persoalan sosial sebagai masalah personal dan bukannya struktural. 

Peran paling cocok bagi Gereja Katolik adalah menjalankan cinta kasih konvensional dan hanya memberikan tuntunan moral bagi masyarakat. Kelompok konservatif ini menolak analisis sosial ala Marxis bahkan dianggap berbahaya dan tidak sejalan dengan iman Kristiani.

Revitalisasi peranan Gereja Katolik di Amerika Selatan tumbuh pada dekade tahun 1930-an hingga 1980-an. Ketika politik dan kondisi sosial di Amerika Selatan jatuh ke tangan-tangan rezim yang menindas dan otoriter. Gereja Katolik hendak menuntut dan melakukan perubahan terhadap sistem-sistem yang menindas terhadap masyarakat. 

Kondisi politik dunia juga memasuki tahap baru yang dikenal dengan istilah Perang Dingin antara kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan ini berdampak pada negara-negara lainnya yang tengah bergeliat akibat perang dunia kedua. Pilihannya hanya ada dua: mengikuti Amerika Serikat atau pilih Uni Soviet. Blok-blok ini menguat seiring ideologi yang ditawarkan. Demokrasi atau Komunisme.

Para uskup tahu betul kondisi ini juga berdampak langsung terhadap kawasan Amerika Selatan. Apalagi Kuba—negara kecil di ujung Amerika Selatan—baru saja merayakan kemenangan revolusinya untuk mendepak diktator Fulgencio Batista pada tahun 1959. Kuba kemudian dipegang oleh seorang tentara revolusioner, Fidel Castro selama 49 tahun lamanya. Dan bisa berdampak terhadap orang-orang Katolik. 



Tahun 1968 para uskup Amerika Selatan mengadakan konferensi internasional di Medellin. Sikapnya jelas. Gereja hendak menawarkan sebuah teologi baru; Teologi Pembebasan. Sebagai salahsatu gerakan alternatif sosial yang berbasis komunitas agama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi maupun politik. Tujuannya, pembebasan bagi kaum tertindas yang mengalami kemalangan sosial. 

Para pengusung Teologi Pembebasan pun lahir dari ide dan gagasan para pastor yang progresif tersebut. Di antaranya Gustavo Gutierrez, Clodovis Boff. Keduanya tidak hanya mengurai kerumitan sosial melalui aksi dan pikiran. Namun menjadi agen-agen pembaharuan yang bekerja bersama dengan kaum miskin. Gutierrez bekerja di kawasan kumuh di Rimac kota Lima, Peru. Sementara Boff menghabiskan waktunya di hutan pedalaman Amazon, Brazil bersama suku-suku terasing.

Robert Mirsel salah satu dosen yang mengajar studi filsafat Ledalero di Maumere, Pulau Flores. Ia juga aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Candraditya. Mirsel sendiri lulusan Catholic University of America dan mempelajari soal sosiologi. 



“Akhirnya, Teologi Pembebasan mengandung utopia, yakni tentang Manusia baru dan Masyarakat Baru. Tujuannya Teologi Pembebasan adalah sebuah panggilan untuk membebaskan (masyarakat manusia) dari eksploitasi dan menciptakan “manusia baru” dan “masyarakat baru”, dimana tidak ada lagi kemiskinan yang menyengsarakan, egoisme, korupsi dan penindasan,” tulisanya dalam Jurnal Ledalero tersebut. 



Beberapa dokumen gereja menjadi pijakan gerakan ini. Di antaranya Ensiklik “Quadragesimo Anno” atau Empat Puluh Tahun “Revorum Novarum” yang dikeluarkan oleh Paus Pius XI pada tahun 1931 dan membicarakan masalah eksploitasi ekonomi dan kritik soal kapitalisme liberal, “Mater et Magistra” atau Bunda dan Pengajar tahun 1961. “Pacem in Terris” atau Damai di Bumi tahun 1963 yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII hingga Vatikan II tahun 1962 – 1965.

Gerakan pengusung Teologi Pembebasan juga semakin tangguh dengan kehadiran organisasi yang lebih rapi. Misalnya, Helder Camara dan Manuel Larrain yang mengorganisir dan memperluas Konferensi Nasional para Uskup Brazil atau CNBB dan Konferensi Para uskup se-Amerika Latin atau CELAM. 

Dukungan lain dari organisasi gereja lainnya seperti Kaum Kristiani untuk Sosialisme tahun 1970 dan memunculkan jurnal-jurnal serius macam Svir di Meksiko, Puebla di Brazil, Iglesia Nueva di Kolombia dan Contacto di Peru.

Dekade tahun 1980an Vatikan melakukan sejumlah investigasi terhadap gerakan dan pengusung Teologi Pembebasan tersebut. Khususnya terhadap Gustavo Gutieerrez dan Leonardo Boff. Keduanya telah diselidiki sejak tahun 1976 dan 1980. 

Kardinal Joseph Ratzinger seorang kepala Kongregasi untuk Ajaran Iman dari Vatikan mencatat soal hasil investigasi tersebut. Dan menyatakan bahwa gerakan Teologi Pembebasan merupakan ancaman fundamental terhadap iman gereja.

 

Para uskup yang progresif kemudian digantikan oleh uskup dari kalangan konservatif. Dekade tahun 1980an membuat gerakan Teologi Pembebasan ini menjadi redup dan berada di titik nadir. Habis?

***
TEOLOGI pembebasan seperti akar rumput. Ia bisa menjalar ke mana saja. Vatikan luput bahwa kebijakan tersebut hanya mencabut rumputnya. Namun akarnya tidak.

Di sisi lain kalangan konservatif yang menawarkan rekonsiliasi sebagai alternatif menyelesaikan konflik mengalami kebuntuan seiring represi militer yang terus meningkat. Dan penderitaan serta penindasan semakin merajalela dan dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian yang berarti.

Akar-akar rumput ini tumbuh dengan sendirinya. Pengalaman dan perjuangan membuatnya lebih berdaya untuk membangun jejaring basis-basis yang lebih kuat dan rapi. Perlawanan terhadap kondisi ini tidak hanya muncul di dalam gerakan gereja itu sendiri. Namun menjalar ke luar dari basis gereja. 

Mulai dari kalangan petani hingga buruh yang mengorganisir sendiri dan menyatakan perang terhadap penindasan dan kemiskinan. Sementara gereja masih dalam intervensi lembaga doktrinal Vatikan.

Teolog-teolog macam Leonardo Boff dan Gustavo frustasi akibat pengekangan tersebut.

“Segala pemikiran dogmatis itu ada di Vatikan. Tapi di Amerika latin tidak. Kami tahu umat, kami harus hidup bersama dengan umat. Jadi penderitaan di sana mempengaruhi cara orang mempercayai Tuhan. Penderitaan dan pengalaman itu mencari solusi, refleksi membentuk kerangka Sosialisme, Marxisme, bukan hanya berteologi. Analisis dan metode berpikir mengarah pada option atau keberpihakan,” kata Bishu sambil tak henti-hentinya membakar rokok kreteknya. 



Bishu bekerja di bawah Keuskupan Fernando Lugo. Batinnya bergolak melihat kemiskinan di Paraguay. Ia melihat kemiskinan lebih jauh. Menurutnya kemiskinan bukan karena faktor alam atau kebetulan. 

Ada kondisi struktural yang menciptakan orang menjadi miskin. Kondisi ini semakin parah ketika masa transisi dari rezim diktator ke tahap reformasi yang sama sekali masih mentah. Kemiskinan ini akibat dari penerapan model ekonomi neoliberalisme yang akut.

“Kami dari gereja melihat itu sebagai penyebab kemiskinan. Kemiskinan struktural dengan model neoliberal. Dan visiblehead-nya pasar bebas,” katanya.

Pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi yang berlaku sesuai prinsip penawaran dan permintaan. Sistem ini tanpa melibatkan pemerintah untuk terlibat dalam mengatur pasar. Hanya kalangan swasta maupun perorangan yang kuat yang akan menguasai pasar dan distribusi barang. 

Pasar bebas dinilai akan membabat para pelaku usaha maupun produsen yang masih tergolong lemah. Selain itu, pasar bebas juga akan mendorong terjadinya privatisasi terhadap semua bentuk pelayanan publik yang selama ini dikuasai oleh negara. 

Negara-negara kuat terus mengkampanyekan sistem ekonomi pasar bebas ini. Dan ini berlangsung juga di Benua Amerika. Di mana Amerika Serikat dan Kanada menjadi dua negara paling agresif dalam mendorong penerapan pasar bebas tersebut. 



“Tidak mungkin kita menjual tomat ke Amerika Serikat yang kondisi higienisnya tidak bisa dipenuhi. Masa kita mesti bergabung dalam pasar bebas dengan pesaing yang tidak ada saingannya. Gereja protes. Ini tidak bisa, ” katanya.

Gerakan sosial dan gereja mengambil inisiatif untuk melawan kampanye pasar bebas itu. Mereka membuat blok-blok diskusi antar negara di kawasan Amerika Selatan. Fernando Lugo ikut dalam barisan depan menentang model pasar bebas tersebut. Ia melihat model tersebut hanya membuat perekonomian lokal sekarat. Ia bersama gerakan sosial lainnya membuat referendum di hampir semua negara Amerika Selatan. Hasilnya menolak penerapan pasar bebas tersebut.

Beberapa aktivis maupun kelompok pemerhati pasar bebas dan Bank Dunia terus mengkampanyekan isu eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja ini. Perlawanan ini dikenal dengan istilah sweatshop.

Gereja di bawah Fernando Lugo menjadi sebentuk wajah lain. Di mana gereja menjadi basis untuk mengusung dan melawan kemiskinan dan penindasan. Gereja harus bersikap dan tidak bisa membiarkan kaum miskin menjadi lebih banyak. Sementara golongan mapan semakin kaya. Ia juga mengajak kalangan pastor dan imam lainnya untuk tidak berjarak dengan kehidupan umatnya.



“Bila ada hal yang paling menyakitkan saya, maka itu adalah ketidakadilan dan terutama ketidakadilan sosial,” kata Lugo. 



Fernando Lugo adalah arsitektur perubahan Paraguay. Ia menjadi antithesis terhadap dominasi kekuasaan politik Paraguay di bawah Partai Colorado. Partai yang menguasai cukup panjang menemani rezim Jenderal Alfredo Stroessner. 

Benih-benih pemberontakan Lugo datang ketika ia bekerja sebagai seorang guru. Ia menolak menjadi anggota Partai Colorado. Ketika Colorado menjadi satu-satunya partai wajib bagi setiap guru. 

Ia memilih untuk mengajar di perkampungan yang terpencil dan jauh dari pusat perkotaan. Lantas ia bergabung dengan SVD di Encarnacion dan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universidad de Nuestra Segnora de Asuncion dalam studi agama.

Pada tahun 1977 hingga 1982, ia bekerja sebagai misionaris dengan suku-suku asli di Bolivar, Ekuador. Di sana ia bertemu dengan uskup Leonidas yang memberinya inspirasi untuk membantu dan membela orang miskin. Intelektualnya semakin tajam ketika meneruskan pendidikannya di Roma pada tahun 1982 dan mempelajari ajaran sosial gereja. 

Lantas pada 5 Maret 1994, Lugo menjadi seorang uskup di San Pedro. Ini adalah kawasan cadas dan merupakan wilayah termiskin di Paraguay. Lugo tak sendirian. Ia terus memompa dan mengasah kesadaran para imamnya. Salahsatunya, Pastor Martin Bishu yang datang jauh-jauh dari Bajawa, Pulau Flores. Termasuk membangun jaringan dengan sayap-sayap gerakan lain yang menginginkan perubahan di Paraguay.

Aktivitasnya itu menuai kritik dari kalangan gereja dari kelompok konservatif. Bahkan Vatikan memberikan teguran. Bahwa pernyataan dan gerakan politik dari Lugo sudah melanggar Hukum Kanon Gereja Katolik. Vatikan meminta agar dirinya menarik diri dari aktivitas politik. Lugo bersikap, ia menghormati sikap Vatikan termasuk kalangan konservatif yang menegurnya. 

Ia melakukan pembelaan. Ia mengakui bahwa dirinya terlibat dalam politik praktis. Namun dirinya membantah bahwa dia memiliki partai untuk mendapatkan kekuasaan politik. Vatikan pun memberikan suspensi dan melarang Lugo untuk menjalankan ritual seperti misa maupun sakramen lainnya. Fernando Lugo kemudian memberikan pernyataan publik pada tanggal 25 Desember 2005. Ia mundur dari keuskupan.

“Saya bilang kau keluar saja dengan alasan kesehatan. Kami minta dia keluar dari uskup. Tidak usah tipu-tipu. Sekarang sudah jadi warga biasa,” kata Bishu sambil tertawa. 



Fernando Lugo tidak punya beban untuk mengurusi kegiatan gereja. Ia mulai menghimpun dan mengonsolidasikan internal gerakan politik dan sosialnya. Pemerintah mulai mengetahui gerakan bawah tanah Fernando Lugo. 

Ratusan pemimpin komunitas basis di perkampungan-perkampungan sudah mulai diciduk oleh aparat. Namun tindakan dari aparat tersebut tidak menciutkan nyali kelompok Lugo. Bahkan, membakar semangat kaum miskin, petani dan buruh untuk bersatu.

Komunitas basis terus melakukan pemberdayaan dan membangun kesadaran politik. Baik melalui kelompok-kelompok diskusi hingga koperasi. Gerakan tersebut muncul dengan sendirinya tanpa campur tangan bantuan dari luar negeri. Komunitas basis mulai membangun sarana-sarana publik seperti rumah sakit sederhana dan rumah makan untuk kaum miskin. 



“Umat sudah menyiapkan diri. Kaum tertindas itu harga dirinya harus diangkat dalam lingkup apapun. Baru bisa mengekspresikan diri. Berarti harus ke luar dari lingkungan,” katanya.

Lugo dan Bishu sadar ternyata gerakan pemberdayaan tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang besar untuk melakukan perubahan di Paraguay. Bagaimanapun, melakukan reformasi butuh peluru yang besar. Dan tidak cukup dengan mendirikan koperasi maupun menghimpun kekuatan melalui kelompok-kelompok diskusi kecil.

“Kita tidak menyembuhkan penyebab miskinnya, semakin banyak mengumpulkan dana semakin banyak jumlah orang miskin yang minta. Semakin memberi makan banyak semakin banyak pula orang yang lapar,” katanya. 



Lugo berpikir keras. Ia mencari tahu akar dari persoalan penyakit kemiskinan tersebut. Perdebatan pun terjadi. Kesimpulannya, penyakit kemiskinan itu adalah neoliberalisme. Dan korupsi struktural membuat kaum miskin semakin terpuruk. Sistem birokrasi Paraguay membuat orang menjadi korup dan rakus.

Lugo show off di jalanan. Dan membawa bendera Alianza Patriotica para el cambio atau Aliansi Patriotik untuk Perubahan. Ribuan orang melakukan aksi demonstrasi dengan menutup kawasan jalan tol. Alun-alun kota menjadi pusat episentrum aksi untuk menyatakan perang terhadap kemiskinan dan korupsi. Aksi ini terus mendapatkan dukungan dari warga Paraguay. Dari kalangan pelajar dan partai oposisi. 

Aksi ini mengundang perhatian media nasional maupun internasional. Jantung ibu kota Paraguay, Asuncion lumpuh. Jalanan macet total. Mereka melakukan aksi dengan cara jalan kaki selama empat hari. Dengan membawa atribut demonstrasi dan menyatakan perang terhadap kemiskinan dan korupsi. Massa aksi ini diikuti hampir 80 ribu orang.

Pemerintah tahu bahwa Lugo ada di belakang aksi ini. Pemerintah juga menuduh dirinya sebagai dalang terjadinya kerusuhan ambil paksa lahan-lahan dari tuan tanah.

“Di paroki saya ajak umat bagaimana berdemonstrasi, membuat pamplet, propaganda, membuat latihan untuk bertahan diri, tapi selalu kami minta agar perjuangan mereka jangan mengarah ke anarkis,” kata Bishu.

Menurutnya, aksi unjuk gigi ini untuk menunjukkan people power dan cinta kasih. Namun, aksi ini jangan sampai berbuntut panjang dengan aksi kekerasan. Apalagi mati konyol karena kepentingan. 

Pemerintah gerah dengan aksi tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur segala bentuk ekspresi publik. Sedikitnya undang-undang ini telah menyeret 30 ribu para pemimpin basis ke dalam penjara. Gerakan aksi mundur untuk menghindari kekerasan dan intimidasi. Dua tahun lamanya gerakan ini bertahan dan mengumpulkan kekuatan di komunitas basis-basis. Namun, aksi ini sesekali muncul jika momen politik tengah stabil.

Lugo berpendapat bahwa hukum formal di Paraguay sangat koruptif. Ia mendesak reformasi di tubuh Mahkamah Agung untuk menyelamatkan konstitusi Paraguay. Ia mengatakan, dasar ideologi aksi tersebut adalah tengah-kiri. Namun haluannya berhilir pada sosialisme. 



Dia berpendapat konsep ideologi kiri maupun kanan sudah usang. Pemerintahan, menurutnya, harus berdiri di atas kepentingan ideologis apapun. Lugo melihat pertumbuhan China sebagai bentuk pelajaran penting untuk meletakkan dasar Paraguay ke depan. 

”Dia menjadi jembatan dari dua ekstrem ini. Artinya ada hal-hal baik dari neoliberalisme maupun sosialisme. Dan keduanya butuh pencernaan ulang. Ada sistem yang baik dari sana. Bangun sistem yang baru itu menjadi tantangan yang sulit bagi dia,” katanya.

Suatu malam ia dan Lugo kedatangan seorang intelejen dari Spanyol. Intelejen tersebut bekerja untuk tiga negara, Uruguay, Argentina dan Paraguay. Dan menanyakan bagaimana Lugo akan membawa Paraguay ke depan? Intelejen itu curiga bahwa Paraguay akan berkiblat kepada Venezuela dan Bolivia. Dan mengambil kebijakan yang cukup ekstrem terhadap pembangunan ekonominya. 

Lugo menilai Venezuela dan Bolivia menerapkan konsep sosialisme sempurna. Konsep itu bisa diterapkan di kedua negara tersebut mengingat latarbelakang kondisi etnik dan agamanya tidak terpolarisasi.

Namun konsep tersebut kurang cocok dengan kondisi budaya, sosial dan politik Paraguay. 

Ia melihat perjuangan Evo Morales kental dengan perjuangan etnis Indian yang menjadi mayoritas di Bolivia. Kebijakan estrem melakukan nasionalisasi perusahaan minyak ala Hugo Chavez juga bisa menjadi bumerang bagi Venezuela. 

Ia melihat China menjadi negara yang cocok menjadi panutan Paraguay. China sudah menanggalkan konsep ekonomi komunisnya. Namun merayap dengan halus menjadi sebuah raksasa ekonomi baru. Ia merasa demokrasi China ke depan akan jauh lebih kuat ketimbang di Amerika Selatan maupun negara pengusung demokrasi lainnya.

***
SAAT ini Fernando Lugo berdiri di bawah bendera Aliansi Patriotik untuk Perubahan yang menggabungkan sekitar 14 aliansi partai oposan. Aliansi ini menjadi motor penggerak untuk mengantarkan dirinya mengikuti pemilihan umum presiden Paraguay. Dukungan lain juga datang dari warga-warga kaum miskin dan buruh yang meminta dirinya menjadi seorang pemimpin Paraguay berikutnya. 



Hasilnya, pemilihan umum presiden tersebut membaptisnya menjadi seorang presiden Paraguay dengan mengalahkan calon lainnya dari Partai Colorado maupun dari calon militer. Ia mendapatkan dukungan suara sebanyak 41 persen. Rencananya, pelantikan dirinya berlangsung pada Agustus 2008 nanti. Evo Morales menyambut gembira atas hasil kemenangan suara yang diraih oleh Fernando Lugo. Beberapa presiden lain di Amerika Selatan juga menyatakan hal yang sama. 



“Tapi kami tidak berpretensi dia bisa membuat mukjizat. Kami hanya mau dia bisa menjadi agen transisi yang sebenarnya. Melaksanakan kewajiban presiden tidak mudah,” kata Bishu mengingatkan.

Lugo, menurutnya, harus menjaga agar aliansi itu tidak pecah. Ia mengingatkan kasus yang terjadi di Haiti. Presidennya terpilih secara demokratis dan tergolong presiden yang baik. Namun, justru orang-orangnya sendiri merobek dan mendongkelnya dari dalam untuk mencari kepentingan politik sendiri. 



“Ada yang mengatakan Lugo tertarik dan mengajak Anda untuk menjadi penasehat presidennya. Apa betul?,” kata saya. 



Martin Bishu tersenyum. Ia bilang bahwa dirinya adalah warga negara asing. Dan tidak mungkin memangku jabatan sebagai penasehat presiden Paraguay. Namun, ia tetap menjadi sahabat Fernando Lugo. Dan akan memberikan masukan maupun kritikan terhadap kebijakan pemerintahan di bawah Fernando Lugo. Ia menemukan pengalaman dan pelajaran menarik. Apalagi bisa bersentuhan langsung dengan perjuangan masyarakat Paraguay dalam memerangi kemiskinan dan korupsi.

Kemiskinan dan korupsi menjangkit negara-negara miskin. Termasuk Indonesia. Korupsi dan kemiskinan juga menjadi penyakit kronis dan mewabah. Dari Jakarta, Acheh, Papua hingga Ende di Pulau Flores ini. Wajah kemiskinan maupun korupsi sama. Wajah pemerintahan yang otoriter dan menindas juga sama. 



Dua bulan sudah ia melepas lelah di Pulau Flores ini. Ia melihat Flores masih dengan wajah yang sama. Tidak jauh berbeda dengan 14 tahun yang lalu. Namun kondisi masyarakatnya semakin terpuruk. Ia jengah mendengar korupsi yang terjadi di Flores hingga kampungnya sendiri di Ngara, Bajawa. Anak-anak kecil kekurangan gizi. Birokrasi menjadi elit dan membiarkan kelaparan berlangsung di masyarakat. 



“Semangat perubahan kita itu sangat terpolarisasi oleh etnis dan religius. Apapun yang diangkat ke permukaan selalu isu itu. Itu menjadi empuk bagi penjilat atau penguasa. Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan tahap kedua kalau kita bebas dari kungkungan etnis dan religius. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kita belum merdeka,” katanya lirih.***

Ahmad Yunus, kontributor Mediabersama.com, bekerja untuk Sindikasi Pantau. Sekarang tinggal di Ende.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di http://mediabersama.com, Sabtu, 31 Mei 2008.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers