Archive for the ‘Uncategorized’ Category

TAK PENUHI KUORUM, UU PILKADA TAK SAH

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/30/078610785/Tak-Penuhi-Kuorum-UU-Pilkada-Tak-Sah

Selasa, 30 September 2014

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaedi, mengatakan voting pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada sidang paripurna, Jumat dinihari, 26 September, tidak sah.

“Pengambilan keputusan tak memenuhi syarat legal formal, yaitu minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir,” ujar Veri saat dihubungi, Selasa, 30 Oktober 2014. (Baca: Yusril Beri Pencerahan ke SBY dan Yusril Soal UU Pilkada)

Menurut Veri, aturan tentang syarat minimal pengambilan keputusan itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014. Berdasarkan tata tertib itu, keputusan paripurna RUU Pilkada baru sah bila disetujui setengah dari total 496 peserta yang hadir, yaitu minimal 248 orang. (Baca: Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY)

Mengenai sikap walk out Demokrat, menurut Veri, tak mempengaruhi jumlah daftar hadir anggota saat paripurna. Meski walk out, Demokrat tetap dihitung sebagai peserta paripurna. Hal itu diatur dalam pasal 285. Pasal itu menyebutkan anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)

Veri mengatakan, bila merujuk pasal-pasal itu, keputusan paripurna yang menyatakan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak sah karena hanya disetujui oleh 226 anggota Dewan. Sedangkan yang menyetujui pilkada langsung berjumlah 135 orang. “Berdasarkan jumlah suara, jelas keputusan paripurna hari itu cacat,” ujar Veri.

Seharusnya, Veri melanjutkan, bila voting tak bisa disahkan karena tak memenuhi kuorum, keputusan tetap bisa diambil dengan melewati mekanisme musyawarah mufakat. Aturan itu tertuang dalam pasal 284 ayat 2. Namun, menurut Veri, langkah ini tak diambil dalam paripurna lalu. Dengan begitu, Veri mengatakan, keputusan paripurna yang menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tak bisa diberlakukan.

IRA GUSLINA SUFA

MEMBONGKAR 32 TAHUN YANG SUNYI

Membongkar 32 Tahun yang Sunyi

Oleh Leila S. Chudori

http://www.tempo.co/read/jeda/2014/09/30/130/Membongkar-32-Tahun-yang-Sunyi

Selasa, 30 September 2014 | 06:44 WIB

Ia meletakkan sekeping lensa di depan matanya dan bertanya apakah bapak sepuh itu sudah bisa jelas melihat pemandangan di hadapannya.

“Tidak…belum,” kata sang bapak tua.

Sang optmetris, bernama Adi Rukun menambahkan sekeping lensa lagi, “ini?”

Lelaki tua bertubuh ringkih itu bernama Inong. Giginya sudah menghilang, matanya sudah rabun—dan karena itulah Adi Rukun mengunjunginya untuk mengecek matanya—tetapi suaranya masih lantang dan ingatannya tentang peristiwa 50 tahun silam sungguh terang benderang. Dia membunuh begitu banyak orang. Dia menjagal banyak orang. Dia bahkan bercerita –kepada sutradara film ini—bagaimana dia membunuh Ramli dan melempar tubuhnya ke sungai.

Adi Rukun, adik Ramli, datang kepadanya. Untuk memperbaiki penglihatan Inong yang sudah rabun. Dan, mungkin —sekali lagi, mungkin—untuk membuka nurani lelaki ringkih yang ternyata di masa muda adalah salah satu pimpinan gerakan anti komunis di desanya di Deli Serdang setelah pecahnya tragedi 1965.

Tentu saja itu tak terjadi. Pertanyaan demi pertanyaan Adi Rukun membuat Inong merasa tak nyaman. “Kamu sudah mulai bicara politik. Saya tidak mau jawab,” kata Inong dengan lantang. Saat itu dia tak lagi seperti seorang kakek ringkih. Ada sejarah kelam yang menumpuk di balik matanya yang membutuhkan lensa itu.

Ini adalah sebagian adegan film “The Look of Silence” karya Joshua Oppenheimer terbaru yang berhasil meraih penghargaan Grand Jury Prize di Festival Film Venice tahun ini. Sekuel ini, seperti juga film pertamanya, masih berkisah tentang para pelaku pembunuhan tahun 1965-1966 dan juga masih berkisar propinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Deli Serdang. “Act of Killing” mengguncang dunia karena Oppenheimer menampilkan narasumber yang dengan bangga dan enteng menceritakan bagaimana mereka membantai “para pendukung komunis” itu dan betapa tokoh-tokoh politik yang masih berkuasa dengan enteng menganggap peristiwa itu memang sesuatu yang wajar. Maka “The Look of Silence” adalah sebuah dokumentasi yang lebih personal dan, karena itu, jadi lebih memukau.

Oppenheimer menggunakan suara Adi Rukun sebagai perwakilan dari banyak orang, korban atau bukan korban, yang selalu mempertanyakan lubang gelap dalam sejarah Indonesia itu. Tetapi Adi adalah sosok istimewa. Adi, 44 tahun, putera dari sepasang suami isteri usia dari Jawa Timur yang menetap di salah satu desa di Deli Serdang. Sesekali kita diperlihatkan bagaimana sang ibu memandikan dan menyuapi ayah Adi yang sudah sangat tua, pikun dan butuh bantuan untuk bisa bergerak. Sang Ayah sudah tak mengenal siapapun dan mengaku “berusia 16 tahun”. Situasi kesehatan sang Ayah yang membuat pilu itu dikombinasi dengan sang Ibu yang selalu merindukan Ramli, putera sulungnya yang hilang dibunuh membuat film ini menjadi sangat personal hampir menyerupai sebuah film fiksi layar lebar. Tetapi justru karena ini adalah sebuah film doku-drama, maka kesedihan itu semakin menikam.

Puluhan tahun berlalu, tetapi para pembunuh Ramli dan korban lainnya masih hidup dengan tenang dan sentosa di tanah yang sama dengan keluarga Adi Rukun. Adi kemudian lebih mengetahui secara rinci tentang peristiwa pembunuhan terhadap abangnya melalui rekaman dokumenter Joshua Oppenheimer yang dilakukan beberapa tahun silam. Dari rekaman itu, Adi melihat bagaimana Inong dan Amir Hasan menyiksa Ramli dan membuang tubuhnya ke Sungai Pekong. Dari rekaman itu pyla, Adi mengetahui kekejian demi kekejian yang terjadi pada siapapun yang masuk daftar yang harus diburu.
Adi kemudian memutuskan untuk mengunjungi orang-orang di Kabupaten Deli Serdang yang mengaku ikut dalam pembunuhan anggota dan simpatisan PKI atau Gerwani (“saya memotong payudaranya, lalu baru lehernya,” kata salah satu narasumber), kita tak pernah tahu tujuan Adi, apakah dia ingin mengkonfrontasi, ingin mendengar sebuah pengakuan atau penyesalan atau pertobatan.

Adi menghadapi beragam reaksi dari setiap narasumber yang diwawancarainya. Inong tampak marah dan defensif karena dia merasa itulah tindakan yang harus dilakukan pada zamannya. Ada saat Adi mengunjungi salah satu narasumber bernama Samsir yang selama wawancara didampingi anak perempuannya. Sang bapak mengaku membunuh orang. Begitu Adi menyampaikan bahwa ia adalah adik Ramli yang juga menjadi korban, Samsir diam, sementara anaknya segera menyampaikan permintaan maaf. Bagian ini seperti sebuah perwakilan mereka yang percaya bahwa sebelum maju ke masa depan, pengakuan dan permaafan adalah sesuatu yang penting. Paling tidak bagi Adi dan bagi anak Samsir.

Ada lagi keluarga Amir-Hasan yang dijumpai beberapa tahun setelah Amir wafat. Pada pertemuan yang semula santun dan beradab ini, suasana menjadi tak nyaman ketika akhirnya Adi mengungkap siapa dirinya. Isteri dan sanak saudara Amir Hasan menolak untuk menyaksikan rekaman yang dibuat Joshua –yang selalu mendampingi Adi Rukun—yang berisi pengakuan Amir dan Inong tentang peristiwa pembantaian terhadap Ramli dan korban-korban lainnya.

Dari beberapa orang yang ditemuinya, tentu yang paling menyayat hati adalah pertemuan antara Adi Rukun dengan pamannya sendiri yang di tahun-tahun pembantaian bekerja sebagai sipir penjara. Tentu saja sang paman, adik dari ibu Adi, tidak bertanggung-jawab langsung atas kematian Ramli. Tetapi dia bekerja sebagai bagian dari mesin besar itu. Itu bukan saja mengejutkan Adi (dan ibunya yang ternyata tak mengetahui kerja adiknya pada tahun-tahun kelam itu), tetapi juga menusuk hati saat menyadari betapa mereka memang berada di spektrum yang berlawanan. Paman Adi tampak tidak menyesali perannya.

“Kalau saya tolak, mereka membunuh kita, awak jaga keamanan. Mereka tak pernah salat…..berani-beraninya kau menyalahkan saya….” suara sang paman meninggu. Suasana menjadi masam. Wajah Adi tampak terluka.

“Saya melakukannya untuk membela negara,” pamannya menutup pembicaraan dengan kalimat yang sering betuk diulang-ulang mereka sebagai justifikasi.

Beberapa kali Lars Skree menyorot reaksi Adi dari dekat. Sedih, marah, kecewa bercampur baur. Hal-hal yang tak terkatakan oleh Adi Rukun terekam dalam sunyi, tetapi justru Joshua Oppenheimer tahu justru keheningan itu berbicara tentang hati Adi dengan jelas.

Benang merah antara kedua film karya Oppenheimer –yang juga diproduksi oleh sineas terkemuka Werner Herzog—adalah bahwa para pembantai secara terang-terangan mengaku mereka membunuh anggota, simpatisan komunis atau anggota organisasi yang berkaitan (atau dianggap berkaitan dengan PKI). Tak ada penyesalan, sikap pertobatan apalagi permintaan maaf. Semua itu dianggap sebagai tindak laku kepahlawanan. Tetapi justru ada satu kalimat menarik yang tidak dikembangkan oleh sang sutradara. Inong mengucapkan bahwa tentara tak pernah melakukan eksekusi itu. Mereka hanya membiarkan pemimpin desa dan warganya yang melakukannya. Bayang-bayang tentara , yang sebetulnya berkepentingan dalam pembantaian massal se Indonesia itu terasa sekelebat belaka, karena nampaknya Oppenheimer ingin menyorot pelaku dan korban dari kalangan ‘biasa’.

Tetapi penonton yang kritis dan cerdas—yang tak mengikuti sejarah Indonesia—sudah pasti akan bertanya tentang konteks: bagaimana bisa warga di sebuah kepulauan nun jauh di timur sana memiliki perasaan yang sama terhadap komunisme di sebuah masa setengah abad silam? Dari mana pula akar kebencian –yang kemudian berkembang menjadi kekejian yang membuat mereka beramai-ramai menerabas sesama warga bak binatang?

Bahwa tentara punya andil yang sangat besar dengan peristiwa ini, tentu tak menghilangkan fakta bahwa warga Indonesia menjadi bagian dari pembantai itu. Tetapi menampilkan sebuah kisah , sepersonal apapun, akan selalu lebih lengkap jika diberi konteks kesejarahan yang lebih luas, apapun caranya. Oppenheimer sekelumit memperlihatkan adegan diskusi Adi Rukun dengan anaknya yang mendapat pelajaran sejarah di kelas, bagaimana jahatnya PKI. Diskusi itu menarik dan penting, dan seharusnya persoalan ‘lubang besar’ dalam sejarah Indonesia itu juga diangkat untuk melengkapi konteks.

Dari sisi sinematik, “The Look of Silence” menyajikan bahasa gambar yang lebih berbicara dibanding ‘kakak’nya “Act of Killing”. Visual yang mengikat kita, hingga kita sama sekali tak bisa berhenti menyaksikan –bahkan untuk sedetikpun—dan dialog yang pendek dan serba menegangkan, membuat film ini jauh lebih menggebrak.

Selama 32 tahun, Indonesia membisu tentang derasnya darah yang mengucur dari korban yang diterabas, digolok, dipenggal, dibuang ke sungai, digantung, ditusuk atau dikerat. Membisu, pura-pura tak tahu, tak faham, tak peduli, tak mau pusing. Joshua Oppenheimer beserta seluruh timnya, dan para kreator lainnya sudah membuka pintu diskusi itu. Jawaban kini ada pada kita semua: rakyat, media, pemerintah.

Leila S.Chudori

LAGU “GENDJER-GENDJER” DAN PENDERITAAN KELUARGA PENGARANG YANG DICAP PKI

Lagu “Gendjer-gendjer” dan Penderitaan Keluarga Pengarang yang Dicap PKI
KOMPAS.com/ IRA RACHMAWATI

Sinar Syamsi (61), anak dari pengarang lagu Gendjer-gendjer saat ditemui di rumahnya di Banyuwangi, Selasa (30/9/2014).

http://regional.kompas.com/read/2014/09/30/20212111/Lagu.Gendjer-gendjer.dan.Penderitaan.Keluarga.Pengarang.yang.Dicap.PKI

BANYUWANGI, KOMPAS.com — Pengarang lagu “Gendjer-gendjer”, Muhammad Arief, menghilang setelah pemberontakan PKI pecah pada 30 September 1965. Kini, keluarganya hidup dalam penderitaan karena dicap PKI.

Sinar Syamsi (61), anak dari Muhammad Arief, mengisahkan, setelah rumah ayahnya di Jalan Kyai Shaleh Nomor 47, Kelurahan Temenggungan, Banyuwangi, dihancurkan oleh massa pada 30 September 1965, Muhammad Arief pamit keluar rumah. Belakangan diketahui, ayahnya ditangkap Corps Polisi Militer (CPM).

Syamsi bersama Suyekti, ibunya, kemudian membakar buku-buku bacaan yang berbau aliran kiri milik ayahnya. Ia bersama ibunya juga sempat menjenguk Muhammad Arief di Markas CPM.

“Bapak ditahan tentara, dan itu terakhir saya bertemu dengan dia. Sempat dengar, katanya bapak dipindah ke Kalibaru, dan dengar lagi bapak sudah dipindah ke Malang,” urainya.

Terakhir, ia mengetahui bahwa Muhammad Arief ditahan di Lowokwaru, Malang.

“Teman bapak yang cerita. Sampai saat ini saya tidak tahu bapak ada di mana. Dia tidak pernah kembali,” kenangnya dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu, ibunya, Suyekti, yang asli Jawa Tengah, memilih untuk tinggal di Banyuwangi di rumah warisan keluarga.

“Kasihan ibu saya. Stigma sebagai keluarga PKI membuat ia tertekan. Ibu meninggal pada tahun 1997. Sampai hari ini, sering ada yang melempari rumah menggunakan batu. Saya kepikiran untuk menjual rumah ini, dan pindah ke mana gitu. Capek dicap sebagai keluarga PKI,” ujarnya.

Berkali-kali di-PHK

Istri Syamsi, Titik Puji Rahayu, asal Magelang, bersama ketiga anaknya, Cahyo, Andi, dan Rama, tinggal di Tangerang. Cap sebagai keluarga PKI terus menghantui keluarga Syamsi.

“Mereka tinggal di sana. Kasihan jika tinggal di Banyuwangi, mereka tertekan karena dicap PKI. Kalau bisa, mereka tidak perlu mengaku sebagai anak saya. Sekarang mereka sudah bekerja,” ujarnya.

Ia mengaku rindu dengan anak dan istrinya. Namun, selain alasan tidak ada biaya, ia juga masih memikirkan nasib anak-anaknya.

“Semua orang sudah tahu kalau saya anaknya Pak Arief yang ngarang lagu ‘Gendjer-gendjer’. Cukup saya saja, jangan bawa anak-anak saya,” katanya.

Syamsi sendiri mengaku pernah diterima sebagai tentara pada tahun 1975. Namun, tanpa alasan yang jelas, namanya dicoret dari daftar. Kemungkinan besar, hal itu ada kaitannya dengan masa lalu ayahnya.

“Saya bekerja ke sana kemari, selalu saja diberhentikan. Saya sampai stres. Akhirnya sempat jualan, tetapi ya sama saja. Sempat terpikir saya pindah negara agar tidak mengalami tekanan seperti ini,” ujarnya sambil menerawang.

Ia bahkan sempat merasa bahwa dokumen yang dimilikinya sekarang menjadi beban. “Kepikiran mau saya bakar. Akhirnya nggak jadi. Mau saya jual juga untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi mau tidak mau, saya harus tahu diri karena ini dokumen sejarah. Entahlah, saya akan menyimpannya terus. Nggak tahu nanti mau diserahkan sama siapa. Yang penting mereka mau menghargai sejarah,” katanya.

Saat ini, Sinar Syamsi tinggal seorang diri di rumah warisan keluarganya di Kelurahan Singotrunan. Dari luar, rumah tersebut tampak kosong dan tidak terurus.

“Saya tidak bekerja. Kadang-kadang dikirimi sama anak. Sempat menerima uang Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan karena lagu bapak direkam lagi, tetapi sekarang sudah enggak lagi. Saya tidak tahu alasannya apa,” katanya.

Kepada Kompas.com, Syamsi menunjukkan meja kayu serta kursi yang terlihat tidak terurus. “Dulu bapak sering menciptakan lagu dan bekerja di meja ini. Meja ini yang berhasil diselamatkan dari rumah Temenggungan, termasuk lemari baju yang ada di dalam,” ujarnya.

Ia mengaku tahu bahwa benda-benda yang ia miliki merupakan bagian dari sejarah Republik Indonesia. “Semoga pemerintah peduli dan mengembalikan nama baik kami. Kami sudah lelah,” pungkasnya.
________________________________________
Penulis : Kontributor Banyuwangi, Ira Rachmawati
Editor : Farid Assifa

MALAM RENUNGAN G30S/PKI, KASAD INGATKAN BAHAYA LATEN KOMUNIS

MALAM RENUNGAN G30S/PKI, KASAD INGATKAN BAHAYA LATEN KOMUNIS
Tanggapan “Yoseph T Taher Ariyanto@bigpond.com, in: [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> Wednesday, 1 October 2014, 16:01.

KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berkata : “Tepat pukul 18.00 WIB tanggal 30 September 1965, tujuh jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh…….”
Wah, ini KSAD, Jenderal lagi, nampaknya nggak tahu sejarah! Pukul 18.00 WIB tanggal 30 September 1965 itu, para jenderal itu tentunya masih kia-kia atau indehoy sebelum terbunuh, karena menurut dokter forensic yang mengautopsi jenasahnya, ada kedapatan kondom dikantong celana salah satu korban…….! Lagipula, pukul 23.00 WIB jam 11 malam), Kolonel Abdul Latief bertemu Suharto di RSPAD. Itu berarti 1 jam lagi masuk tanggal 1 Oktober 1965, tidak lagi 30 September……! Hayo, Gimana ini pak KSAD…..eh…..pak Jenderal? Dan menurut para dokter, para jenderal itu terbunuh antara subuh (dini hari, jam 4 atau 5 pagi) sampai jam 9 pagi, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965. Ya pak Jenderal, ya mbok jangan putar balik dan rekayasa macam Suharto lah, sekarang bukan jamannya, nanti ditertawai anak-anak sekolah yang belajar sejarah.
Tanggapan ‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [temu_eropa] , On 1/10/2014 10:08 AM
Yaaah, entah bagaimana kelompok ini merenungkan Tragedi G30S 49 tahun yl itu, kalau dari waktu/jam kejadian saja sudah SALAH! Sudah berusaha memelintir kenyataan, sengaja disalahkan, jelas bukan tepat pukul 18.00 wib. tanggal 30 September 1965! Lalu apa yang mereka ingat dan renungkan?

Salam-merenung,
ChanCT

http://news.detik.com/read/2014/09/30/210305/2705842/10/malam-renungan-g-30-s-pki-ksad-ingatkan-bahaya-laten-komunis?991104topnews

Selasa, 30/09/2014 21:03 WIB
Malam Renungan G 30 S/PKI, KSAD Ingatkan Bahaya Laten Komunis

Edward Febriyatri Kusuma – detikNews

Jakarta – Tepat pukul 18.00 WIB tanggal 30 September 1965, tujuh jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh dan dikubur oleh PKI di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ketujuh jenderal itu kemudian digelari sebagai pahlawan revolusi. Meskipun peristiwa pemberontakan PKI itu terjadi 49 tahun silam, bahaya laten ideologi komunis tetap mesti diwaspadai.

“Kelompok idelogi komunis melakukan pengkhiantan terhadap pemerintahan dan idelogi Pancasila yang terjadi 49 tahun lalu,” ujar KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutan di acara malam perenungan dan doa bersama untuk Pahlawan Revolusi di Monumen Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014).

Gatot mengatakan pentingnya untuk menjaga fakta otentik agar tidak dikaburkan dan diputarbalikan. Sehingga tidak membingungkan generasi muda yang akan datang.

“Sekaligus menggunggah hati kita semua agar ke depan tidak terulang kembali kejadian seperti ini,” tuturnya.

Menurutnya, kehadiran ideologi komunis merupakan musuh bersama bagi rakyat NKRI. Sehingga kita harus dapat mewaspadai dan menjaga keutuhan sehingga tidak mudah terpengaruh.

“Ideologi komunis merupakan bahaya laten musuh bersama kita sehingga kita harus memelihara kewaspadaan serta menjaga keutuhan NKRI agar tidak mudah terpengaruh,” imbuhnya.

Menurutnya selain sebagai bahaya laten, komunis juga sudah mulai bermetamorfosa sesuai tuntutan zaman dengan menyusupkan kader-kader komunis.

“Bahkan aliran kiri paham otoriter menghasilkan neokomunis dengan mengusung isu demokrasi cukup membuktikan idelogi komunisme sebagai ideologi yang tidak pernah mati yang dapat mengancam keutuhan wilayah kita,” tutupnya.

(edo/rmd)

KASAD UNGKAP KOMUNISME TERUS BERKEMBANG DI INDONESIA

Kasad Ungkap Komunisme Terus Berkembang di Indonesia

Tanggapan ‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com in:[nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Wednesday, 1 October 2014, 7:12:

Bagaimana mereka bisa mencegah KOMUNISME tumbuh dan berkembang kalau tetap saja membiarkan lebih 40 juta rakyat hidup dibawah garis kemiskinan, …!

Tanggapan Awind, in:GELORA45@yahoogroups.com, Wednesday, nasional-list@yahoogroups.com ; temu_eropa@yahoogroups.com, October 1, 2014 6:19 AM
Ungkapan KASAD tidak jauh bedanya dengan ungkapan penguasa Amerika.
Penguasa AS membantai dan membom negara yang mereka tidak sukai dengan
alasan membasmi terror. Sedangkan apa yang mereka lakukan justru lebih jahat
karena merupakan terror negara yang tidak beda seperti apa yang dilakukan oleh
ABRI/AD Indonesia. Ide Mark sejak bayi sudah dicekik karena tidak sealiran dengan ke
bijakan negara kapitalis. Maka setiap ada gerakan yang maju terus di beri stempel
komunis atau terror. Setiap gerakan kemerdekaan menjelang PD II selalu terus
di cap “komunis” termasuk Soekarno pun di cap komunis. Ketakutan itu sekarang
juga ada pada KASAD. Mereka takut kalau kejahatan mereka terbongkar, maka
fakta gelap sejarah Indonesia akan jadi terang dan “jasa” mereka sebagai “pahlawan”
akan hilang. Perhatikan ucapan KASAD yang mengatakan ideologi Indonesia Pancasila
tapi yang mereka peringati bukan Pancasila melainkan Kesaktian Pancasila. Kita hendak
nya jangan tertipu oleh ucapan itu karena Pancasila tidak sama dengan Kesaktian Pancasila.
Dengan ucapan seperti itu KASAD berusaha mengelabui rakyat Indonesia. Nah kalau memang
ideologi Indonesia itu Pancasila, seharusnya kehidupan di negeri ini bisa damai baik antara
suku maupun antar agama seperti sebelum ORBA. Tetapi kalau Kesaktian Pancasila maka akan
ada diskriminasi baik antar suku maupun agama seperti dewasa ini. Kesaktian Pancasila
yang menciptakan ialah Soeharto-ORBA dan ABRI/AD sebagai salah satu penyangganya.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/543605-kasad-ungkap-komunisme-terus-berkembang-di-indonesia

NASIONAL
Kasad Ungkap Komunisme Terus Berkembang di Indonesia. “Komunisme merupakan bahaya laten dan musuh bersama.”

Selasa, 30 September 2014, 21:37 Rendra Saputra, R. Jihad Akbar

VIVAnews – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Gatot Nurmantyo, menyatakan jika paham komunisme saat ini terus mengalami perkembangan di Tanah Air. Dikatakannya, ini didasari adanya perkembangan zaman yang membuka celah bagi meluasnya paham tersebut.

“Ada aliran baru, yaitu Neo Komunis yang seolah-olah mengedepankan demokrasi di kehidupan sehari-hari. Bagi Indonesia, komunisme merupakan bahaya laten dan musuh bersama,” tegasnya di sela-sela doa bersama para anggota TNI dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila, Selasa 30 September 2014.

Untuk meredam perkembangan komunisme di Indonesia, peringatan Kesaktian Pancasila dianggap sangat penting, agar dipahami dan dihayati sebagai fakta sejarah.

“Itu perlu dipahami dan dihayati sebagai fakta sejarah, sebuah peristiwa berdarah kelompok komunis yang mencoreng Pancasila,” tambahnya.

Diharapkan, dengan digelarnya peringatan ini, sejarah kelam komunisme di Indonesia dapat dipahami generasi muda, sehingga bibit-bibit komunisme baru dapat dipangkas sejak dini.

Acara doa bersama untuk para pahlawan revolusi yang dilakukan oleh seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, menurutnya jelas menegaskan bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila.

“Hal ini penting bukan hanya agar fakta tidak dikaburkan dan diputarbalikkan, dan akan mempengaruhi generasi mendatang agar tidak terulang,” tambahnya. (one)
© VIVA.co.id

JENDERAL GATOT: SEKARANG NEOKOMUNIS DIANGGAP PAHAM DEMOKRASI

Jenderal Gatot: Sekarang neokomunis dianggap paham demokrasi

http://www.merdeka.com/peristiwa/jenderal-gatot-sekarang-neokomunis-dianggap-paham-demokrasi.html
Merdeka.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghadiri acara doa dan zikir bersama untuk memperingati hari pemberontakan G 30S, di Monumen Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (30/9). Dalam acara tersebut, Gatot mengingatkan pentingnya untuk menjaga fakta otentik tentang sejarah G 30S agar tidak dikaburkan atau diputarbalikan.

“Di sini kita mengenang gugurnya pahlawan revolusi yakni dengan pengkhianatan 1 Oktober 1965 dini hari. Ini agar generasimu yang akan mendatang sekaligus menggugah hati kita semua agar ke depan tidak terulang kembali kejadian seperti ini,” kata Gatot, usai acara doa bersama mengenang para pahlawan yang gugur, Selasa (30/9).

Menurut Gatot, Komunis adalah merupakan pengkhianatan yang sangat biadab terhadap pahlawan kita. Gatot juga menambahkan, bahaya laten paham komunisme menurutnya bisa memecah belah bangsa Indonesia seperti 49 tahun lalu.

“Ini harus dihayati bahwa pemberontakan ideologi komunis terhadap pancasila. Pengkhianatan yang sangat biadab terhadap pahlawan kita. Komunis adalah bahaya laten, musuh bersama agar kita tidak terpengaruh ideologi lain,” jelas Gatot.

Dia melanjutkan, ideologi komunis saat ini bermetamorfosa dengan melalui kaum-kaum muda yang dibelokkan pemahamannya terhadap ideologi komunisme, yang dibungkus seolah-olah komunis adalah bentuk implementasi dari paham demokrasi.

“Bahkan aliran kiri (komunisme) yang cenderung otoriter ini kini melahirkan neokomunis yang dianggap paham demokrasi,” ujarnya.

Jendral bintang empat TNI ini melanjutkan, sebagai bangsa yang memiliki sejarah kental dengan ideologi komunisme, sudah selayaknya Indonesia memerangi paham tersebut dengan menjunjung tinggi ideologi pancasila.

“Sehingga bangsa yang paham sejarah, kita harus selalu waspada terhadap komunisme. Oleh karena itu dg mengenang, yang dilandasi oleh jiwa dan tekad kepahlawanan yang ditunjukkan pahlawan revolusi. Maka kita wajib melestarikan agar menjaga keutuhan NKRI,” tandas Gatot.

Acara Tahlilan dan doa bersama ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral Gatot Nurmatyo, Wakasad Letjen TNI M Munir, Pangkostrad, Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutumo, dan segenap pejabat TNI AD, AL, dan AU serta keluarga besar pahlawan revolusi, saksi pelaku sejarah, dan pejabat pemerintahan daerah.[]

JANGAN BIARKAN PREMAN POLITIK MEMORAKPORANDAKAN NKRI

Jangan Biarkan Preman Politik Memorakporandakan NKRI

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/30/04300001/Jangan.Biarkan.Preman.Politik.Memorakporandakan.NKRI?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Selasa, 30 September 2014 | 04:30 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO

Berita Terkait
• Anggap Sidang Paripurna RUU Pilkada Tidak Sah, Poempida Surati Presiden SBY
• Optimistis Diterima di DPR, Presiden Segera Terbitkan Perppu dalam Waktu Dekat
• Mendagri: Pengajuan Perppu Pilkada Langsung Sudah Penuhi Kriteria
• Mendagri: Tidak Bisa Langsung Ganti UU Pilkada, Perppu Masih Perlu Dikaji

KOMPAS.com – Pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dipersoalkan. Rakyat mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak konsisten menjaga demokrasi di negeri ini. Ribuan orang menandatangani petisi online, change.org, menolak UU Pilkada yang menyerahkan kedaulatan rakyat kepada DPRD.

UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah kemunduran demokrasi. Karena itu, setiap upaya mengembalikan bandul demokrasi kembali ke masa lalu harus dilawan.

Alasan pilkada langsung berbiaya mahal tak bisa dijadikan dalih untuk merampas hak rakyat memilih pemimpinnya. Alasan pilkada langsung berbiaya mahal bisa diperbaiki dengan pilkada serentak dan pembatasan dana kampanye. Bukan dengan pilkada tidak langsung. Justru jika kita kembali ke era seperti Orde Baru, biayanya jauh lebih mahal. Demokrasi akan disandera oleh oligarki, dan tinggal menunggu waktu munculnya pemimpin otoriter (Tri Agus Susanto Siswowiharjo)

Saya tidak setuju pilkada lewat DPRD. Kepala daerah harus dipilih langsung karena itu hak rakyat untuk rakyat. (Agung Handoko)

Pilkada via DPRD sebetulnya cuma mewakili kepentingan ketua parpol. Siapa berani lawan ketua parpol? Mau dipecat? Jadi sama sekali tidak ada kepentingan rakyat. Yang ada di DPR cuma penjilat pantat ketum saja. (David Tkw)

Pemilihan tidak langsung itu kemunduran demokrasi. (Vicky Narabudhi)

Democracy means election is done by the people. Indonesia is too much corrupted. We have good new president but with this rule will stumble many of his paths and best of all means more corruption. The parliament become the God! The downturn of Indonesia is numbered! (Susy Tan)

MK diharapkan punya kewarasan dalam berpikir dan harus memutuskan UU Pilkada dibatalkan, termasuk UU MD3 juga harus dibatalkan. Jangan biarkan preman-preman politik berkuasa dan memorakporandakan kehidupan bangsa di NKRI yang damai menjadi kacau gara-gara nafsu berkuasa dan merampok uang negara. Batalkan UU Pilkada! (Antonius Wongso)

Tidak setuju pilkada oleh DPRD. (Wahidin Harahap)

Pilkada langsung adalah bentuk otentik dari kedaulatan rakyat. (Muhammad Ali Mahrus)

Hak di tangan rakyat. Bukan di tangan wakil rakyat. (Ferry Wardiman)

Rakyat yang menentukan bangsa ini!!! (Vially Oliviera)

Saya memiliki hak untuk menyatakan pendapat yang berbeda, hak saya berbeda dengan hak Anda, maka hak saya ini adalah sebuah kewajiban untuk menyampaikan sikap. Saya menolak UU Pilkada. (Ridho Pahlevi Wachid)

Peduli nasib negara ini. (Keiza Ahmed Fellaga)

Gugat UU Pilkada ke MK. (Eva Hutabarat)

BAHAYA PEMILU LEWAT DPRD DI MATA KPK

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK
Herianto Batubara – detikNews
http://news.detik.com/read/2014/09/30/182440/2705707/10/ini-bahayanya-pemilu-lewat-dprd-di-mata-kpk?991101mainnews
Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB
Drama RUU Pilkada
Jakarta – Sejak disahkan, gelombang penolakan terhadap pemilu lewat DPRD terus bermunculan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menganalisis, bahwa ada bahaya dan ancaman dari pilkada tak langsung. Apa saja?

“Ada 313 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. DPRD yang terkena kasus korupsi itu sekitar 3.000-an per 10 tahun. Kalau ada 3.000 lebih, itu artinya per tahun 300. Jadi, jumlah anggota dewan yang terkena kasus korupsi itu 10 kali lipat dari kepala daerah yang kena kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang di Kantor Badan Pertanahan Nasional, di Jalan Sisingamangaraja No 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014).

“Kalau kita menyerahkan kewenangan kepada lembaga yang terlibat kasus korupsi jumlahnya 10 kali lipat, pertanyaannya, apakah kita meyakini bahwa proses pemilukada tidak langsung itu tidak menjadi proses korupsi yang akan berkesinambungan?,” sambung Bambang.

Kata Bambang, di pilkada langsung memang sering ditemukan politik uang dari calon kepala daerah kepada para pemilihnya. “Tapi paling pemilihnya dibayar berapa sih? Paling Rp 50-100 ribu dan itu hanya sekali,” ujar Bambang.

“Tapi kalau pemilihan itu dilakukan oleh anggota dewan, maka yang potensial disuap adalah anggota dewan. Dan apakah itu (suap) hanya Rp 50 atau 100 ribu? Nggak. Apakah cuma sekali? Nggak,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, Pilkada Langsung tidak ada hubungannya dengan tingginya praktek korupsi. Hal ini tertuang dalam kajian KPK selama ini.Next

“Begitu kami mengkaji, pasal-pasal dakwaan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar dakwaan itu, 81 persen mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan 3. Jadi tidak ada hubungan langsung antara pemilihan kepala daerah dengan tindak pidana korupsi,” ujar Bambang.

Bambang mengambil contoh kasus Gubernur Riau Annas Maamun yang diciduk KPK dan menjadi tersangka atas kasus suap alih fungsi hutan. Kata Bambang hal itu tidak ada kaitannya dengan pilkada langsung.

“AM menerima suap karena pengalihan lahan. Its nothing to do with direct election. Nggak ada. Adalagi misalnya, Bupati Karawang AS. AS berkaitan dengan dia menahan surat izin yang harusnya dikeluarkan oleh dia dalam kapasitas sebagai kepala daerah untuk perizinan pembangunan mal. Itu nggak ada urusannya dengan pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Kata Bambang, mayoritas para kepala daerah yang terjerat pada umumnya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak kejahatan itu dilakukan setelah seorang kepala daerah menduduki jabatannya.

“Misalnya Hambit Bintih, ternyata dia urusannya suap. Tapi suap apa? Menyuap hakim dalam perkara sengketa pemilu kada, bukan pemilu kadanya,” ucap Bambang.

DR MAHATHIR TOLD MALAY PAPER, MINGGUAN MALAYSIA

Dr Mahathir told Malay paper, Mingguan Malaysia

Chinese, Myanmar workers more trustworthy than Malays, Dr M says
SEPTEMBER 14, 2014

KUALA LUMPUR, Sept 14 – Ethnic Chinese and even the migrant Myanmar workers
are more honest compared to the native Malays where money is concerned, Tun
Dr Mahathir Mohamad said today as he continued his decades-old belief of
inherent racial weaknesses to explain the economic failures of Malaysia’s
largest community.
The former prime minister also claimed that many Malays do not pay back
their debts, and therefore many companies prefer to award contracts to the
Chinese, whom he insisted were more trustworthy.
“Now I have a bakery. I want to say honestly, I am ashamed because among the
Malay, Chinese or Burmese or any other workers, the Malay ones sometimes
when they see money they forget themselves, they become dishonest,” Dr
Mahathir told Umno-controlled Malay paper, Mingguan Malaysia in an exclusive
interview published today.
Dr Mahathir is the chairman of The Loaf, a chain of Japanese-inspired bakery
which first opened in Langkawi in 2006.
“Whenever the [Malay workers] see money, if they can swipe the money, they
will. I have fired a lot of Malays because of this attitude. But the Chinese
are not like that,” the veteran Umno politician said.
According to Dr Mahathir, some of his Malay managers have even tried to
collude with his workers to cheat the outlets of money.
He also claimed that there are also cases where the managers did not deposit
the outlets’ money in the bank, or have swindled the money by not recording
the proper amount of sales.
“When we’re trustworthy, when we want to lend money, people will give
because they know we will pay it. How many Malays when they borrow money,
they don’t pay back?” asked Dr Mahathir.
He singled out as an example, those who received scholarships but refused to
pay them back despite having the money to do so.
“We have to be trustworthy so people will give contracts to us. When we want
to give contracts, we give to the Chinese instead because we know they will
do their work properly. This is our weakness, not trustworthy,” added Dr
Mahathir.
Dr Mahathir was widely panned last week after he described Malays as being
lazy and dishonest in a speech last Thursday.
The 89-year-old said Malaysia’s largest race group lacks good values, ethics
and were not hardworking enough, which he said has caused them to trail
behind the other races economically.
In response to criticisms, Dr Mahathir said he was only calling a spade a
spade: “I have never wanted to fool myself. If they’re lazy, I call them
lazy. If people don’t like it, then be it. When I was Umno president, I used
to nag all the time.”
Dr Mahathir is a staunch defender of race-based affirmative action policies
as prescribed by the New Economic Policy, an economic model mooted in 1971
to close the socio-economic gap between the largely-urban Chinese and the
rural Malays as well as other indigenous Bumiputera.
However, the former prime minister has admitted in the past that the
programme has made the Malays more complacent while noting that the system
had been abused to enrich only a few elites who were close to the ruling
party.
But the man who ran the country from 1983 to 2003 has continued to defend
the policy, saying it was still needed to help the Malays compete and bridge
the income disparity among the races.
– See more at:

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/chinese-myanmar-workers-m

ore-trustworthy-than-malays-dr-m-says#sthash.WoGL5Z82.dpuf

DIJAJAKI, MODUS ALIH HUTAN

Dijajaki, Modus Alih Hutan
KPK Mulai Periksa Gubernur Riau
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri kemungkinan aliran dana suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Penelusuran ini terkait dugaan penyuapan oleh Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung ke Gubernur Riau Annas Maamun.
Bukan tanpa alasan KPK menduga ada suap yang mengalir ke pejabat Kementerian Kehutanan. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, suap yang diberikan Gulat kepada Annas tersebut terkait dengan pengusulan kawasan hutan tanaman industri (HTI) menjadi area peruntukan lain (APL). Gulat diduga mengusulkan perubahan kawasan HTI yang dikuasainya dan hendak dijadikan APL karena pada saat yang hampir bersamaan ada rencana Pemprov Riau untuk mengusulkan alih fungsi hutan kepada Kementerian Kehutanan.
”Jadi GM (Gulat Manurung) ini memberikan (suap) untuk mengubah HTI yang dia punya menjadi APL karena Pemprov Riau tengah mengusulkan alih fungsi hutan di wilayahnya kepada Kementerian Kehutanan,” kata Johan, Selasa (30/9).
Menurut Johan, KPK memang tengah mengembangkan penyidikan kasus ini dan kemungkinan pihak lain yang diduga ikut terlibat. Pengembangan penyidikan ini terkait konteks usulan alih fungsi lahan Pemprov Riau kepada Kementerian Kehutanan. ”Sedang didalami apakah juga ada pihak lain yang terlibat dalam konteks pengusulan alih fungsi hutan ini. Ada dugaan pihak lain terlibat, tetapi tentu dasarnya adalah dua alat bukti yang cukup,” katanya.
Selasa, KPK untuk pertama kali memeriksa Annas dan Gulat setelah penangkapan pada Kamis pekan lalu. Annas diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gulat. Sebaliknya, Gulat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Annas. ”Pemeriksaannya dilakukan terpisah,” kata Johan.
Selain itu, KPK juga memeriksa Nuryani Dewi Ningrum dari PT Bahana Mulya dan Tati dari PT Ayumas Agung. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Annas. ”Tentu pemeriksaan ini untuk mendalami apa yang terjadi pada waktu operasi tangkap tangan terhadap AM (Annas Maamun). Nanti dari situ bisa dikembangkan ke saksi-saksi yang lain,” ujar Johan.
Seusai penangkapan, Annas yang baru kelar menjalani pemeriksaan sekitar pukul 18.30 kembali bungkam dan tidak
mau menjawab pertanyaan wartawan. Dia hanya diam sambil berjalan ke mobil tahanan saat didesak wartawan yang bertanya seputar dugaan suap yang dia terima.
Annas ditangkap KPK di rumah kerabatnya di Perumahan Citra Gran Blok RC3 Nomor 2, Cibubur, Jakarta Timur. Dia ditangkap di sebuah ruangan dalam rumah tersebut saat bersama Gulat. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dan 156.000 dollar Singapura (sekitar Rp 1,4 miliar).
Uang itu diduga dana suap dari Gulat kepada Annas terkait pengusulan HTI miliknya menjadi APL. Selain itu, KPK juga menyita uang 30.000 dollar Amerika Serikat (Rp 365,7 juta), yang diakui Annas sebagai miliknya.
Didahului pembalakan liar
Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan, modus yang kerap terjadi dalam alih fungsi hutan menjadi APL di Riau selalu didahului dengan pembalakan liar ( illegal logging ). Abet mengungkapkan, banyak kawasan hutan yang sengaja dirusak oleh kegiatan penebangan liar, setelah itu dibiarkan tanpa ada penegakan hukum.
”Nah, dari kawasan hutan yang sudah rusak itu, baru diproses menjadi APL. Itu yang sering terjadi di Riau. Kawasan hutan yang rusak karena illegal logging kemudian diusulkan menjadi APL. Logikanya, kan, kawasan hutan yang rusak seharusnya direhabilitasi,” katanya.
Menurut Abetnego, pemerintah daerah kemudian bekerja sama dengan sejumlah pengusaha berusaha menyulap kawasan hutan yang telah rusak itu menjadi APL, terutama untuk perkebunan kelapa sawit. ”Dugaan korupsinya terjadi pada saat perubahan RTRW (rencana rata ruang wilayah). Ada banyak praktik korupsi di situ,” katanya.
Dengan mengubah RTRW dalam mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi APL itu, menurut Abetnego, pemerintah daerah di Riau tidak perlu lagi merehabilitasi kerusakan hutan. ”Ini juga menjadi praktik cuci tangan bagi aparat penegak hukum atas terjadinya kerusakan kawasan hutan di sana,” katanya.
Walhi, lanjut Abetnego, mendukung wacana KPK yang hendak membebankan biaya ganti rugi dengan menghitung dampak kerusakan yang ditimbulkan dari para koruptor ini.
”Memang tidak cukup hanya hukuman penjara semata. Harus ada denda yang dibebankan ke koruptor yang dihitung dari berapa besar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi mereka,” katanya. (BIL)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers