Archive for the ‘Uncategorized’ Category

RACHMAWATI MERADANG PELANTIKAN JOKOWI DIHADIRI NEGARA SAHABAT

Rachmawati Meradang Pelantikan Jokowi Dihadiri Negara Sahabat

Merdeka.com – 16 Oktober 2014
MERDEKA.COM. Adik kandung Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri menuding Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempermalukan Bangsa Indonesia. Menurut dia, pelantikan Jokowi yang akan dihadiri perwakilan negara sahabat sebagai bentuk kepentingan pihak asing.

“Apa pentingnya pelantikan Jokowi untuk mereka (bangsa asing), ini pasti ada kepentingannya, pasti pihak asing merongrong untuk meminta aset negara ke Jokowi,” ujar Rachmawati saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/10)

Rachmawati menduga, Jokowi memiliki koneksi dengan bangsa asing, terutama dalam pengerukan kekayaan alam di tanah air. Akibat kekhawatirannya ini, putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno itu berharap agar DPR mempertimbangkan untuk melantik Jokowi sebagai Presiden.

“Saya berharap agar DPR mempertimbangkan untuk pelantikan Jokowi, karena mempermalukan bangsa sudah banyak bermain dengan bangsa asing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MPR Edi Siregar menyebutkan satu per satu perwakilan negara-negara yang akan menghadiri pelantikan Jokowi-JK.

“Ada Sultan Brunei, PM Singapura, PM Malaysia, PM Timor Leste, PM Papua Niugini, Presiden Iran, PM Haiti, Wakil PM Thailand, PM Australia, dan satu orang mantan PM Jepang,” ujar Edi.

Selain itu, kata Edi, beberapa perwakilan dan utusan khusus negara lain juga akan datang, yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Menlu Inggris, Menlu Selandia Baru, Menteri Federasi Rusia, utusan Vietnam, utusan RRT, serta utusan Belanda.
Sumber: Merdeka.com
Berita Lainnya
• Rachmawati ngaku hingga ke luar negeri cari rekening Jokowi
• Progress 98 & Rachmawati kompak minta pelantikan Jokowi ditunda
• Progress 98: Jokowi & istri punya 52 rekening di luar negeri
• Rachmawati ingin seluruh pimpinan KPK diganti

KontraS KECEWA SIKAP TIM TRANSISI JOKOWI SOAL PENGADILAN HAM

KontraS kecewa sikap Tim Transisi Jokowi soal pengadilan HAM

Reporter : Juven Martua Sitompul | Sabtu, 20 September 2014 15:05

http://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-kecewa-sikap-tim-transisi-jokowi-soal-pengadilan-ham.html

Merdeka.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengaku kecewa atas pernyataan yang dilontarkan deputi tim transisi Presiden terpilih Jokowi-JK, Andi Widjajanto. Sebab, pernyataan itu tak sesuai dengan komitmen Jokowi-JK sebelumnya.

“Pernyataan tersebut bukan hanya mengecewakan pihak korban tapi juga mencederai rasa keadilan. Karena sudah jelas kalau Jokowi-JK berkomitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat,” kata Kepala divisi pemantauan impunitas KontraS, Muhammad Daud, kepada wartawan di kantornya di Jalan Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/9).

Daud mengatakan, komentar yang tiba-tiba diucapkan oleh deputi tim transisi Jokowi-JK sangatlah kontradiksi. Pasalnya, saat mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Tak hanya itu, Daud pun menyatakan bertolak belakang dengan alasan yang disampaikan deputi tim transisi Jokowi-JK. Karena menurutnya persoalan penyelesaian hukum bukanlah terletak pada anggaran melainkan keberanian seorang pemimpin menentukan arah penyelesaiannya.

“Tim transisi harus merumuskan Jaksa Agung yang berani, penyelesaian kasus HAM berat bukan saja dari anggaran tapi yang terpenting modal keberanian,” tegas dia.

Dalam penuturannya, soal pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc tak dialokasikan pada anggaran pemerintahan baru bukan saja terjadi saat ini. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun pernah terjadi dan itu dapat terselesaikan dengan cara yang baik.

“Soal anggaran itu teknis administrasi dulu presiden Gus Dur pernah memperlakukan hal yang sama. Ketika anggaran tidak ada, harusnya posnya saja yang dipikirkan jangan disampaikan ke publik. Karena kalo soal anggaran itu tidak akan selesai semua persoalan hukum,” pungkas Daud.

Sebelumnya Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto memberikan pernyataan bahwa pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc memerlukan biaya. Dan pada RAPBN 2015 tidak mengalokasikan dana untuk tujuan tersebut.

Maka untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM Ad Hoc ini harus disetujui terlebih dahulu, baru kemudian anggaran untuk pengadilan HAM Ad Hoc dapat dimasukan dalam revisi anggaran tahun depan. Sehingga pembentukan itu dipastikan tidak akan dilaksanakan pada waktu dekat ini.

MEGAWATI DINILAI JADI “KUNCI” MULUSKAN PEMERINAHAN JOKOWI

Megawati dinilai jadi “kunci” muluskan pemerintahan Jokowi

Minggu, 5 Oktober 2014 00:30 WIB Pewarta: Zuhdiar Laeis
http://www.antaranews.com/berita/456990/megawati-dinilai-jadi-kunci-muluskan-pemerintahan-jokowi

Semestinya, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan, red.) mau membuka komunikasi politik ke partai-partai politik lain, terutama Demokrat. Peran Bu Mega amat penting,”

Semarang (ANTARA News) – Megawati Soekarnoputri menjadi “kunci” untuk memuluskan jalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

“Semestinya, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan, red.) mau membuka komunikasi politik ke partai-partai politik lain, terutama Demokrat. Peran Bu Mega amat penting,” katanya di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK setidaknya dalam enam bulan pertama akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dengan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mau tidak mau, kata dia, PDI Perjuangan harus membuka komunikasi politik dengan parpol-parpol di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah dijalinnya dengan Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

“Peluang besar untuk menjalin komunikasi politik ya dengan Demokrat. Bu Mega (Megawati, red.) harus mau bertemu langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata pengajar FISIP Undip tersebut.

Megawati sempat mengutus Jokowi, JK, Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), dan Puan Maharani untuk bertemu dengan SBY.

Akan tetapi, kata Teguh, ternyata SBY hanya mau bertemu langsung dengan Megawati.

“Kalau mau komunikasi politik dengan Demokrat berjalan, ya, Bu Mega harus mau menemui Pak SBY. Jika Bu Mega tidak mau turun tangan, ya, Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat,” katanya.

Ia menjelaskan Jokowi harus menghadapi tantangan untuk memperjuangkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dibahas DPR.

Persoalan UU Pilkada, kata dia, sebenarnya baru “warming up” (pemanasan) bagi Jokowi-JK yang tentunya tidak bisa berjalan sukses jika PDI Perjuangan dengan KIH masih berjuang sendiri.

Dalam menjalin komunikasi politik dengan parpol-parpol lain di luar KIH, kata dia, memang dibutuhkan kekuatan ekstra, yakni kesediaan Megawati untuk turun langsung melakukan lobi-lobi politik.

“Sebenarnya, peran JK juga sangat besar untuk mendorong dukungan dari Golkar. Harusnya JK bisa, apalagi (JK, red.) pernah menjadi Ketua Umum Golkar. Akan tetapi, power JK belum terlihat,” kata Teguh.

(KR-ZLS/M029)

Editor: Ruslan Burhani

PEMBANGKANG MENANG JAWATAN SPEAKER PARLIMEN

Pembangkang menang jawatan Speaker Parlimen

http://utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20141003/lu_08/Pembangkang-menang-jawatan-Speaker-Parlimen

JAKARTA 2 Okt. – Ahli-ahli politik pembangkang Indonesia, hari ini memenangi kerusi penting Dewan Parlimen selepas penyokong bakal Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi bertindak keluar dewan akibat kekecohan semasa pemilihan jawatan Speaker Dewan, semalam.

Penggal baharu Parlimen Indonesia bermula semalam dengan dihadiri seramai 560 anggota Parlimen yang baharu dan sesi itu dikuasai parti yang menyokong bekas Jeneral Prabowo Subianto yang tewas kepada Jokowi semasa pilihan raya Presiden pada Julai lalu, pemimpin pertama yang tidak mempunyai asal usul autokratik.

Selain perbahasan ke atas undang-undang baharu yang berlarutan sehingga lewat malam, penyokong Prabowo menggunakan kelebihan kerusi yang mereka miliki untuk mendesak pemilihan jawatan Speaker dan empat lagi jawatan Timbalan Speaker diadakan dengan segera.

Ahli politik daripada Parti Demokratik Indonesia Perjuangan (PDI-P), bagaimanapun mahu pemilihan itu ditunda selepas tempoh persidangan itu berlarutan sehingga tengah malam.

Namun, pembangkang bertegas pemilihan jawatan itu perlu diadakan segera, mengakibatkan penyokong Jokowi mengerumuni podium dewan dan bertindak keluar dewan tidak lama selepas itu.

Keadaan itu mengakibatkan parti-parti yang menyokong Prabowo yang menguasai 63 peratus kerusi dewan mendapat keputusan sebulat suara akan calon yang mereka pilih tanpa menerima sebarang tentangan yang kemudiannya disahkan awal pagi ini.

Mereka memilih Setya Novanto, seorang pemimpin kanan Parti Golkar yang juga bekas orang kepercayaan Suharto sebagai Speaker Dewan dan tiga lagi ahli politik pembangkang dinamakan sebagai timbalan Speaker. – AFP
Artikel Penuh: http://utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20141003/lu_08/Pembangkang-menang-jawatan-Speaker-Parlimen#ixzz3F4LqNWMG
© Utusan Melayu (M) Bhd

PULUHAN RIBU EKSEMPLAR MAJALAH TEMPO DIBORONG DAN DIBAKAR

Puluhan Ribu Eksemplar Majalah Tempo Diborong dan Dibakar

Sabtu, 20 April 2013 18:23 WIB

http://m.tribunnews.com/nasional/2013/04/20/puluhan-ribu-eksemplar-majalah-tempo-diborong-dan-dibakar

Tercatat puluhan ribu majalah Tempo edisi 15-21 April 2013 diketahui diborong orang tidak dikenal lalu dibakar.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fakta mengejutkan disampaikan Editor in Chief Majalah Tempo, Bambang Harymurti. Tercatat puluhan ribu majalah Tempo edisi 15-21 April 2013 diketahui diborong orang tidak dikenal lalu dibakar.

“Ada yang memborong Tempo edisi terbaru tapi kemudian dibakar. Kita mencetak lagi supaya pelanggan tidak kecewa itu ,” tutur Bambang saat penganugerahan Aqua Jurnalistik Award 2012 di Jakarta, Kamis (18/4/2013) malam.

Dikatakan Bambang memang Tempo diuntungkan dengan peristiwa itu, tapi tetap saja sedih. “Karya yang kita buat dengan kerja keras akhirnya hanya dibakar,” katanya.

Seperti diketahu majalah Tempo diborong di seluruh wilayah Jakarta. Sempat tidak melihat satu pun lapak yang menjual majalah Tempo, mulai dari Blok M, Blok A, hingga kawasan Pramuka, Jakarta Timur.

Majalah Tempo dalam edisi 15-22 April 2013, menulis dugaan keterlibatan Ketua Fraksi sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi PON Riau. Laporan utama ini menemukan indikasi Setya ikut mengatur proyek itu. Setya juga diduga terlibat perkara kartu tanda penduduk elektronik.

Sementara di hadapan sejumlah wartawan yang mendapatkan penghargaan, Bambang mengungkapkan profesi wartawan, kalau tujuannya hanya semata-mata mencari uang tidak akan berhasil.

“Tujuan dan tugas seorang wartawan adalah menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembacanya,” tuturnya.

RENCANA KUDETA KMP SEMAKIN NYATA?

Rencana Kudeta KMP Semakin Nyata?

http://politik.kompasiana.com/2014/10/04/rencana-kmp-mengkudeta-jokowi-semakin-kelihatan-678410.html

Prabowo Subianto pernah mengatakan, dia menyesal tempo hari tidak mengkudeta Presiden Habibie. Meskipun pernyataan tersebut diucapkan dengan gaya berseloroh, tetapi besar kemungkinan hasrat  itu memang ada, demikian juga penyesalannya. Kini, kelihatannya Prabowo akan membalas penyesalannya itu, dengan bertekad benar-benar akan melakukan kudeta tersebut. Kudeta yang dicurigai akan dia lakukan dengan perantara kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen dan MPR itu adalah kudeta yang dibuat tampak konstitusional terhadap Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Tetapi berawal dari rekayasa tertentu, seperti rekayasa kerusuhan besar dengan korban jiwa banyak, yang kemudian dipersalhakan kepada Presiden (Jokowi).

Maka, kekhawatiran yang pernah saya utarakan lewat artikel yang berjudul Jangan Sampai Sejarah Fernando Lugo di Paraguay Terulang pada Jokowi di Indonesia(15/8/2014) kini benar-benar menjadi kekhawatiran yang beralasan. Demikian juga teori konspirasi KMP di parlemen, yang pernah saya tulis dengan judul Teori Konspirasi Koalisi Merah Putih di Parlemen (7/9/2014) pun kian tampak mulai tampak mengarah ke situ.

Konspirasi dan gerakan-gerakan politik dari KMP kian mencurigakan bahwa target agenda rahasia mereka yang sesungguhnya adalah melakukan kudeta terhadap Jokowi-JK. Amien Rais sebagai salah satu pentolan KMP pun pernah terungkap menyatakan dalam suatu pertemuan dengan para petinggi PAN, mentargetkan dalam setahun Jokowi harus sudah dilengserkan secara paksa.

Langkah-langkah kudeta tersebut akan dilakukan tahap demi tahap, sampai akhirnya saatnya tiba untuk melancarkan kudeta itu. Kudeta akan dibuat seolah-olah konstitusional, tetapi melalui suatu rekayasa yang akan disusun dengan sangat mantang. Misalnya, rekayasa kerusuhan dengan banyak korban jiwa, kemudian Presiden (Jokowi) dipersalahkan. Menggagalkan berbagai program Jokowi di daerah-daerah yang kepala daerahnya adalah kader dari KMP. Lewat rekayasa itu nanti melalui DPR, MPR akan melengserkan Jokowi-JK, mirip seperti yang terjadi pada Presiden Fernando Lugo dari Paraguay pada Juli 2012.

Langkah pertama: Mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung dipilih oleh rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD. Sedangkan nyaris di setiap DPRD kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia, dikuasai oleh KMP (mayoritas). Pada 26 September 2014, diam-diam berkomplot dengan Partai Demokrat dengan drama walkout-nya mereka sukses dengan DPR setuju pilkada oleh DPRD menjadi Undang-Undang.

Strategi pilkada oleh DPRD itu dibuat oleh KMP agar seluruh kepala daerah berasal dari kader mereka. Menurut Majalah Tempo, KMP sudah mengkapling-kapling hampir seluruh daerah di Indonesia, untuk bagi-bagi jatah kepala daerah di antara mereka. Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS sudah dijatah kadernya menjadi kepala daerah di mana saja. Tujuannya sama, menjalankan  strategi “desa mengepung kota” untuk menggagalkan program-program Jokowi-JK di daerah-daerahnya masing-masing.

Demokrat resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Hatta (1 Juni 2014) (Kompas.com)

Langkah kedua: Mengubah sistem penentuan pimpinan DPR dari berdasarkan urutan pemenang di pemilu legislatif, menjadi dipilih dengan sistem paket, yaitu fraksi-fraksi berkoalisi menentukan calon pimpinan dalam satu paket. Langkah ini juga sudah sukses dilakukan, dengan mengubah UU MD3, dan penyelenggaraan penentuan pimpinan DPR pada 2 Oktober lalu.

Sungguh ini merupakan sistem penentuan pimpinan parlemen yang teraneh di dunia. Sangat heran, MK menolak pembatalan ketentuan ini yang diajukan PDIP. Betapa tidak dalam ketentuan penentuan pimpinan DPR tersebut ditentukan bahwa pengajuan calon pimpinan harus dalam satu paket (1 orang ketua dengan 4 orang wakil ketua), dan tidak boleh ada dua orang dari fraksi yang sama. Dengan ketentuan itu sangat mustahil “Koalisi Indonesia Hebat”, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura  bisa mengajukan calonnya, karena total mereka hanya terdiri dari 4 fraksi. Sedangkan KMP dengan mudah mengajukan calon mereka, karena ada 5 fraksi, ditambah 1 fraksi dari Demokrat.

Di sini juga Demokrat mempunyai peran kunci, mereka menghindar untuk bergabung dengan PDIP dalam mengajukan calon pimpinan itu, sehingga PDIP cs tetap hanya punya 4 fraksi. Tidak bisa mengajukan paket calon pimpinan.

Maka lahirlah pimpinan DPR dari KMP yang terdiri dari orang-orang yang bermasalah dan sangat diragukan integritasnya. Setya Novanto, sang ketua,merupakan sosok yang sudah cukup lama disasar KPK. Ketua KPK Abraham Samad sendiri bilang, Setya Novanto berpotensi bermasalah dengan hukum. Tentu, ada alasan yang kuat Abraham sampai berkata demikian.

Wakil Ketua dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah dikenal sangat anti KPK. Bersama partainya PKS, pernah berkehendak kuat membubarkan KPK, terutama ketika Presiden PKS Lutfhi Hasan Isaaq ditangkap KPK.

Agus Hermanto dari Partai Demokrat, bisa menduduki jabatan Wakil Ketua DPR sebagai hadiah dari KMP karena berhasil bermain sandiwara walkout sehingga memenangkan pilkada tidak langsung.

Selanjut, rencananya di semua Komisi DPR pun akan dilakukan penentuan ketua komisi dengan cara yang sama (pemilihan), yang berarti tentu saja KMP lagi-lagi akan menang voting. Jadi, kelak semua ketua komisi berasal dari KMP. PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif tidak dapat apa-apa, bersama dengan parpol-parpol koalisinya.

Kata Jokowi, “Aneh, pemenang pemilu kok malah menjadi ‘oposisi’ di parlemen.” Memang sangat janggal, tetapi itulah tahapan kedua KMP menjalankan rencana mengkudeta Jokowi kelak, yaitu menguasai semua lini di DPR. DPR akan menjalankan perannya untuk terus mengganggu kelancaran program-program Jokowi-JK, dengan misalnya, sedikit-sedikit menggunakan hak interpelasinya, dan hak angketnya. Kemudian kelak rapat paripurna untuk memutuskan Jokowi telah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau alasan lainnya. Supaya kemudian disidangkan MPR (dengan asumsi langkah keempat mereka sukses).

Langkah ketiga: Strategi yang sama di DPR akan dilakukan di MPR ketika memilih pimpinan MPR, karena ketentuan penentuan pimpinannya pun sama dengan di DPR, yaitu sistem paket dengan 1 ketua dan 4 wakil ketua dari fraksi-fraksi yang berbeda.

KMP sudah menjatahkan ketua MPR kepada Partai Demokrat atas saja mereka untuk menjaga tetap berlakunya pilkada tidak langsung. Dua Perppu dari Presiden SBY itu diduga kuat hanya bagian dari sandiwara SBY.

PPP juga diberi jatah sebagai salah satu wakil ketua MPR, karena di DPR mereka tidak kebagian.

Dalam rangka cita-cita mengembalikan kekuatan Orde Baru, calon kuat dari Golkar adalah putri dari Presiden Soeharto yang juga adalah mantan istri Prabowo Subianto, Tatiek Soeharto.

Pemilihan pimpinan MPR ini akan dilakukan pada Senin, 6 Oktober 2014. Diduga KMP akan mendapat sedikit kesulitan dalam mewujudkan keinginan mereka untuk memborong pimpinan MPR, karena adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya berjumlah 132 orang, yang juga berhak mengajukan calonnya.

Jika KMP juga berhasil menguasai MPR, maka langkah-langkah berikut mereka akan semakin mudah.

Sabtu malam ini juga (4/10/2014) semua petinggi KMP, termasuk Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Amien Rais, Akbar Tandjung, Suryadharma Ali,  sedang melakukan rapat tertutup dalam rangka pemilihan pimpinan MPR pada Senin ini (6/10/2014),  di rumah Aburizal Bakrie (Viva.co..id).

Langkah keempat: Setelah DPR dan MPR berhasil mereka kuasai sepenuhnya, langkah berikutnya adalah mengajukan perubahan (amandemen) UUD 1945, dengan kembali ke UUD 1945 asli sebelum diamandemen. MPR yang sudah mereka kuasai akan mudah dikendalikan untuk melakukan perubahan UUD 1945 tersebut.

Hal-hal yang akan dikembalikan ke ketentuan UUD 1945 semula antara lain adalah presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh MPR. Dan, bisa dipilih berkali-kali tanpa batasan periode. Presiden akan diberi kekuasan yang sangat kuat, seperti di masa kejayaan Soeharto.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan dihapus, tidak ada lembaga baru penggantinya. Juga KPK, dihapus. Lembaga penegakan hukum dikembalikan kepada hanya di Polri dan Kejaksaan.

Dengan dihapusnya MK, maka langkah untuk melengserkan Jokowi-JK akan menjadi semakin mudah. Tidak perlu lagi melalui mekanisme harus dengan keputusan MK lagi (Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang sekarang).

Langkah kelima: MPR Lengserkan Jokowi-JK! Lalu, MPR pilih presiden dan wakil presiden baru:

Dengan merekayasakan kesalahan Jokowi,  kemudian melalui rapat paripurna DPR,  DPR akan menganggap Presiden Jokowi bersalah, maka dia akan disidangkan di MPR. Melalui sidang paripurna MPR berdasarkan UUD 1945 yang sudah diamandemenkan kembali ke aslinya itu, MPR akan melakukanimpeachment kepada Jokowi-JK.

Setelah Jokowi-JK dilengserkan, maka MPR akan bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Siapa lagi, kalau bukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa!

Maka kembalilah kekuatan Orde Baru dengan sempurna. “RIP Demokrasi!” Sia-sialah perjuangan para aktivis yang tempo hari berhasil menjatuhkan Soeharto.

Prabowo dan Titiek Soeharto mungkin akan kembali rujuk, demi bersama-sama mengembalikan kejayaan sang ayah/mertua.

Musuh-musuh politik Prabowo mungkin akan menjadi sasaran balas dendamnya, termasuk media massa yang dianggap selama ini selalu menyudutkannya. Dua musuh utamanya di media: Metro TV dan The Jakarta Post, mungkin akan yang akan pertama kali dijadikan sasaran balas dendam itu.

Kemungkinan lain media sosial yang biasa dipakai sebagai media pengkritik pemerintah, terutama Twitter,  akan ditertibkan, termasuk media sosial sepertiKompasiana.

Itulah teori konspirasi kudeta yang mungkin akan dilakukan oleh KMP yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Semoga saja teori ini salah. Tetapi, jika benar, mereka pasti gagal, karena akan berhadapan langsung dengan rakyat, denganpeople power.  ***

Kalimat Bijak:

“Pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan terhadap rakyat, penipuan paling kejam adalah yang dilakukan para pemimpin” (Khalifah Ali bin Thalib)

INDONESIAN PALM OIL LOBBY WANTS MORE ACCESS TO PEAT FOREST

Indonesian Palm Oil Lobby Wants More Access to Peat Forest
By Vanesha Manuturi on 08:51 pm Oct 03, 2014

http://thejakartaglobe.beritasatu.com/business/local-palm-oil-lobby-wants-access-peat-forest/

Jakarta. Indonesia’s latest stance on peat conservation could cause the country to miss out on some $12 billion in potential export revenue per year, according to the Association of Palm Oil Companies in Indonesia, or Gapki.
The new regulation could also lead to Rp 240 trillion ($20 billion) in losses from potential plantation investment, Gapki secretary general Joko Supriyono told reporters on Friday.
“The government’s new law on peat lands, if implemented, would also affect the future of around 400,000 plasma farmers in Indonesia,” said Joko.
The government issued its newest regulation on the conservation and management of the nation’s peat ecosystems last month, according to the country’s forestry minister, Zulfikli Hasan, although details of the law have yet to be made public.
The clearing of peat forest for plantations has long been the subject of controversy among environmental groups, as the fragile ecosystem contains huge amounts of carbon dioxide that gets released into the atmosphere if destroyed.
Indonesia is home to around 14 million hectares of peat forest, some nine million of which have been developed. From that figure, approximately 1.7 million hectares have been converted to oil palm plantations, according to Joko.
Palm oil production on peatlands currently contributes around $6.8 billion annually to exports, and the government’s regulation — which has been labeled inconsistent and ambiguous by businesses and academics — could potentially disrupt the industry’s output.
“Some of the new requirements from the government don’t make any sense — [the law would be] unrealistic in practice ,” said Basuki Sumawinata, an earth sciences expert from the Bogor Institute of Agriculture (IPB).
If fully implemented, the regulation would criminalize a company or individuals whose plantation catches fire, regardless of the cause, Basuki said. The draft would also ban the construction of drainage canals on peatlands.
Basuki said the new law was ineffective in attempting to conserve the ecosystem in question as the government failed to offer technological solutions that could improve its overall condition.
Joko echoed Basuki’s sentiment, adding that the law would not only hurt palm oil corporations, but also small farmers, who manage up 42 percent of the palm oil plantations in Indonesia.
__._,_.___

OMAH MUNIR

- “OMAH MUNIR” – Musium HAM Pertama di INDONESIA

Oleh Ibrahim Isa

in: “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> , Friday, 3 October 2014, 18:41

Isi: “OMAH MUNIR” –,,Musium HAM Pertama di INDONESIA,,—- PETISI Kepada PRESIDEN SBY,,—- Suciwati Munir Jadi Tamu Amnesty dan KITLV

Kolom IBRAHIM ISA
Jum’at Siang , 03 Oktober 2014
———————————————–
— “OMAH MUNIR” – Musium HAM Pertama di INDONESIA
—- PETISI Kepada PRESIDEN SBY
—- Suciwati Munir Jadi Tamu Amnesty dan KITLV
* * *
Ruangan kuliah no 227, Gedung LIPSIUS, Universitas Leiden, siang tanggal 30 September 2014, itu penuh sesak. Hadirin berdatangan dari berbagai penjuru negeri Belanda. Ada yang orang Belanda, yang Indonesia, yang mahasiswa, yang post-graduates, wartawan, pakar dan para pemerhati dan peduli HAM Indonesia.

Pada cuaca musim rontok hari itu — masih bisa dinikmati sinar sang surya. Yang sesekali disela oleh tiupan angin sepo-sepoi basa. Keseluruhan itu memberikan suasana yang cocok untuk keluar menuju ke Leiden. Seminar yang diselenggarakan oleh KITLV/Amnesty Belanda itu, mengambil tema “MUNIR DAN HAK-HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA- — AGENDA JOKOWI”.
Beberapa pekan sebelumnya, pada minggu pertama September 2014, dalam rangka mengenangkan 10 tahun dibunuhnya Munir (7 September 2004) oleh aparat Intel Indonesia, istri Munir, Suciwati, mengingatkan kembali Presiden SBY pada pernyataan beliau bahwa: “KASUS MUNIR ADALAH “TEST OF OUR HISTORY.. “
* * *

Surat Suciwati kepada Presiden SBY itu adalah sebuah petisi yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebegitu jauh sudah terkumpul 7435 tandatangan.

Dalam petisi tsb Suciwati a.l menekankan bahwa:

“Ini bukan mengungkit luka. Ini untuk penyembuh luka sejarah bangsa kita. Kami butuh lilin penerang untuk masa depan. Pemimpin yang meluruskan sejarah kelam agar itu tak terjadi lagi. Peradaban, dimulai dari pemberani yang melakukan perubahan menjadi lebih baik. Andakah itu Pak Jokowi dan Pak JK?”.

Petisi online ditulis Suciwati Munir di change.org :

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Apa kabar di hari-hari akhir pemerintahan Anda? Masihkah memegang janji untuk mengungkap dalang pelaku pembunuhan suami saya, Munir?

Sepuluh tahun lalu Anda berkata “Kasus Munir adalah ‘test of our history’.” Ujian sejarah kita. Sejarah bangsa Republik Indonesia.

Di ujung pemerintahan Anda yang kedua ini saya ingatkan lagi bahwa saya bersama korban pelanggaran HAM berat berdiri diam setiap Kamis sore selama sewindu lebih di depan istana megah Anda, bersama ratusan surat yang kami antarkan ke Istana. Agar Anda ingat dan berani.

Menuntaskan perkara yang Anda janjikan saja tidak ‘berhasil’ apalagi yang lainnya. Sungguh yang Anda wariskan hanyalah hutang pada generasi anak bangsa, hutang sejarah pelanggaran HAM dan kekebalan hukum penjahat kemanusiaannya.

Bapak Presiden,
Indonesia kini memiliki Presiden baru yaitu Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla, wakil presiden era pertama pemerintahan Anda yang pasti tahu janji Anda. Oktober ini mereka dilantik menggantikan Anda. Jika memang Anda tidak lagi meyakini kemampuan kepresidenan Anda, maka saya ingin langsung menempatkan warisan yang tidak pernah Anda selesaikan ini, saya tagihkan kepada mereka.

Saya sadar, dalang pembunuh Munir bukan orang biasa. Bukan orang yang luar biasa. Tapi sangat luar biasa. Barangkali pembunuh itu bisa mempengaruhi begitu banyak petinggi kekuasaan sehingga dirinya tak tersentuh oleh hukum. Itu tidak melemahkan saya dan kawan-kawan yang mencintai Munir. Tidak sedikit pun membuat kami mundur demi memperjuangkan keadilan untuk Munir.

Keadilan itu menjadi keadilan yang tak terpisahkan dengan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Kami prihatin karena tak satu pun perkara ini dapat Anda selesaikan. Yang kita lihat saat ini akan dicatat oleh sejarah, tentu bukan dengan tinta emas.

Sekarang, saya beralih kepada Bapak Presiden terpilih Ir. Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla. Saya ingin berbagi kerinduan, betapa saya dan rakyat Indonesia merindukan presiden dan wakil yang berani. Berani bertindak menuntut pelanggar HAM berat ke pengadilan.

Ini bukan mengungkit luka. Ini untuk penyembuh luka sejarah bangsa kita. Kami butuh lilin penerang untuk masa depan. Pemimpin yang meluruskan sejarah kelam agar itu tak terjadi lagi. Peradaban, dimulai dari pemberani yang melakukan perubahan menjadi lebih baik. Andakah itu Pak Jokowi dan Pak JK?

Kami seluruh anak bangsa ini sungguh-sungguh merindukan sosok itu ke depan. Saya menunggu dengan sepenuh cinta untuk perubahan negeri ini menjadi lebih baik.

Salam dari saya orang biasa, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang dipisahkan dari suaminya dengan cara yang menginjak perikemanusiaan bangsa kita, Republik Indonesia.

22 Agustus 2014
Suciwati

* * *

“OMAH MUNIR”
– MUSIUM H.A. M – PERTAMA DI INDONESIA
Yang merupakan perkembangan penting dari kegiatan kampanye menuntut keadilan bagi pejuang terkemuka HAM Indonesia, Munir Said Thalib, adalah didirikannya MUSIUM “OMAH MUNIR”, di Batu, Malang, bulan Desember 2013 y.l. Dibuka pada tanggal 8 Desember 2013, bertepatan pula dengan hari Ultah Munir.

Musium HAM pertama juga di Asia Tenggara, berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 2 RT 04 RW 07, Sidomulyo, Kota Batu 65317.
Telp. 0859-5959-0137.

Tujuan Musium “OMAH MUNIR” ialah agar generasi muda bisa menimba pendidikan dan keteladanan Munir dalam kegiatan dan perjungannya untuk HAM di Indonesia.

Tujuan selanjutnya ialah untuk menjadikan Musium Omah Munir, sebagai: PUSAT PERTEMUAN DAN EDUKASI HAM. Termasuk rencana untuk memperluas ruang pertemuan dan didirikannya sebuah perpustakaan. Untuk pelaksanaan rencana perluasan tsb dengan sendirinya diperlukan dana. Sebuah rekening-bank telah dibuka, atas nama:
PERKUMPULAN MUNIR, Swiftcode: bninidja; acc no: 777444001, Alamat: Sidomalyo Batu 65317 Kota Batu, INSDONESIA
Mari beramai -ramai ulurkan tangan berikan sumbangan nyata , menurut kesediaan dan kemampuan masing-masing , pada usaha mulya KAMPANYE KEMANUSIAAN ini.

SOEKARNO DI MATA TJAKRABIRAWA

Soekarno di Detik-detik Akhir Kekuasaannya di Mata Pasukan Tjakrabirawa
Mulya Nurbilkis – detikNews

http://news.detik.com/read/2014/10/03/113650/2708719/10/soekarno-di-detik-detik-akhir-kekuasaannya-di-mata-pasukan-tjakrabirawa?n992204fksberita

Jumat, 03/10/2014 11:36 WIB

Soekarno di Mata Tjakrabirawa

Jakarta – Tanggal 20 Maret 1966 akan selalu dikenang oleh anggota Resimen Tjakrabirawa. Pada tanggal itu, serah terima tugas pengamanan presiden dan keluarga dilakukan.

Bertempat di lapangan Direktorat Polisi Militer di Jalan Merdeka Timur, serah terima tugas pengawal kepresidenan dari Resimen Tjakrabirawa ke Polisi Militer dilakukan. Serah terima itu dilakukan Brigjen Sabur kepada Direktur Polisi Militer (Dirpom) Brigjen Sudirgo‎. Sebagai pelaksana tugas pengamanan, Dirpom menegaskan Yon Para Pomad dan komandan Letkol CPM Norman Sasono.

Dampak dari keluarnya Supersemar pada 11 Maret 1966, salah satu tugas yang dibebankan pada Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto‎ ‎adalah menjamin keselamatan pribadi Presiden dan keluarganya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Soeharto telah mengadakan musyawarah dengan panglima-panglima AD, AL, AU dan kepolisian.

Dalam keputusan bersama Men/Pangad Letnan Jenderal Soeharto, Men/Pangal Laksamada Muda Laut Muljadi, Men/Pangau caretaker Komodor Udara Rusmin Nurjadin dan Men/Pangak Komisaris Jenderal Sutjipto Judodiharjo dinyatakan tugas menjamin keselamatan presiden diserahkan pada Angkatan Darat sambil menunggu kesatuan yang baru.

“Keempat menteri/panglima angkatan tersebut sepakat menarik anggota angkatannya yang ditugaskan dalam resimen Tjakrabirawa setelah AD menyatakan siap melaksanakan tugas pengawalan presiden,” kata Maulwi Saelan seperti yang dikutip detikcom pada buku ‘Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno’ karya Asvi Warman Adam Dkk, Jumat (3/10/2014).

Meski Tjakrabirawa sudah dihapuskan, Detasemen Kawal Pribadi (DKP) yang menjadi ring 1 Presiden Soekarno masih melayani, meski geraknya terbatas bahkan terkesan dihalang-halangi ketika akan melayani Soekarno.

Salah satu anggota DKP, Pembantu Letnan ISuwarto menceritakan pernah terjadi seorang anggota DKP yang ikut pengawalan Soekarno ke Bogor dihardik seorang perwira Satgas Pomad ketika akan membukakan pintu mobil Soekarno. ‘Biar dia buka sendiri, kamu kultus!’ ucap perwira tersebut.Next
Selain itu, Suwarto juga menceritakan tentang cerita tak mengenakkan Komandan Resmien II PM Kolonel CPM (Purn) Sunario yang bertugas di Gadog, Ciawi, Bogor tentang kunjungan Presiden Soekarno di Cimacan. Saat itu, Bung Karno menceritakan keheranannya melihat respon warga di sebuah perkebunan rakyat. Mereka menutup pintu dan ketakutan.

“Bung Karno heran dan menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi?” kenang Maulwi.

Pada Soekarno, Sunario menjelaskan di tengah masyarakat sudah beredar kabar bahwa Soekarno seperti lelepah yakni orang mati yang seharusnya tidak bergerak lagi. Jika Soekarno bergerak maka akan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Kisah lain diceritakan Duta Besar Keliling RI, Supeni saat bersama suaminya Ahmad Natakusuma berada di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Di sana ia bertemu dengan Soekarno dan Hartini yang berkendara Jeep. Oleh Soekarno, mereka diajak ke tempat pemandian Cimelati di Cigombong, Sukabumi.

Kedatangan Soekarno membuat warga berkerumun untuk melihat. Tiba-tiba di tengah kerumunan muncul seorang Lelaki berseragam tentara langsung sujud di depan Soekarno sambil menangis. Supeni dan suaminya serta Hartini bengong karena tak mengenai orang itu.

Soekarno menghampiri tentara itu dan tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya berkata ‘Sudah, sudah’ dan meminta orang itu pulang. Bapak Proklamator itu mengerti betul bahwa keberadaannya selalu dibuntuti Intel seperti saat masih zaman kolonial Belanda. Karena itu dia memilih tak berbicara banyak kepada tentara itu.

Malang justru menimpa Supeni yang tak tahu apa-apa. Usai kejadian itu, rumahnya didatangi interogator yang menanyakan tentang orang yang bersujud di depan Soekarno saat di Cimelati, Sukabumi. Meski sudah mengaku tak tahu, Supeni tetap dicecar pertanyaan‎ lanjutan. Hingga saat ini tak diketahui siapa tentara yang datang bersujud di depan Soekarno.Next
Jumat, 03/10/2014 11:36 WIB

Soekarno di Mata Tjakrabirawa
Setelah Soeharto mendapatkan Supersemar, orang-orang dekat Soekarno mulai ditangkapi, tak terkecuali pembekuan Resimen Tjakrabirawa yang membuat para anggotanya harus ‘tercoreng wajah’ karena dinilai bagian dari Gerakan 30 September bersama Soekarno. Para petingginya dipenjara termasuk Maulwi.

Salah satu Rumah Tahanan Militer (RTM) yang dirasakan Maulwi adalah RTM Budi Utomo. Setelah berpindah rutan, rutan terakhir yang dicicipinya dalam 5 tahun masa tahanan itu adalah Lembaga pemasyarakatan Nirbaya yang letaknya dekat TMII sekarang. Di situ ia bersama para petinggi Tjakrabirawa seperti Sabut, Mangil dan Hario ‘Kecik’.

Selama ditahan, banyak hak profesinya yang direnggut. Gajinya selama 5 tahun ‘hangus’ dan banyak barang berharganya yang disita.

Ia akhirnya dibebaskan pada 1972. Saat itu ia sudah berusia 45 tahun. Namun, perjuangannya hidup sebagai sipil tak berjalan mudah. Ia harus mendatangi kantor CPM untuk meminta surat keterangan agar tak dicap PKI. Hal ini karena jika dicap sebagai PKI atau terdapat keterangan ‘ET’ pada KTP maka akan jadi masalah besar.

Selain itu, ia juga sudah tak mendapat tunjangan pensiun perwira. ‎Akhirnya ia membangun kehidupannya menjadi warga sipil dari nol. Ia mulai dengan bantuan teman bekerja sebagai kontraktor hingga sekarang menjadi pemilik yayasan sekolah Al Azhar ‎Syifa Budi.

SANG PENGAWAL MENEPIS TUDINGAN MIRING PADA SOEKARNO TERKAIT G3O/S

Sang Pengawal Menepis Tudingan Miring pada Soekarno Terkait G 30/S
Mulya Nurbilkis – detikNews

http://news.detik.com/read/2014/10/02/192804/2708279/10/sang-pengawal-menepis-tudingan-miring-pada-soekarno-terkait-g-30-s?991104topnews

Kamis, 02/10/2014 19:28 WIB
Jakarta – Resimen Tjakrabirawa sengaja dibentuk untuk menjadi pasukan pengaman presiden Soekarno pasca kemerdekaan. Namun, adanya sejarah G 30/S membuat satuan ini dinilai ikut terlibat dalam gerakan tersebut.

Dalam buku ‘Maulwi Saelan Penjaga terakhir Soekarno’, Maulwi yang kala itu menjabat sebagai Wakil Komandan Tjakrabirawa mengkonfirmasi cerita Soekarno dan Tjakrabirawa‎ yang dikatakan terlibat.

Seperti yang dikutip detikcom, Kamis (2/10/2014) dalam buku tersebut dibuat‎ 1 sub judul ‘Bambang Widjanarko Menuduh Soekarno’. Bab ni membahas tuduhan yang dilayangkan Bambang tentang keterlibatan Soekarno pada G 30 S.

“Tidak benar sama sekali berita yang mengatakan Presiden Soekarno mengetahui peristiwa penculikan G 30 S. Dan tidak pernah ada perintah presiden kepada kami (Tjakrabirawa) untuk menghilangkan jejak para jenderal yang diculik,” kata mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa Maulwi Saelan.

Dalam sub judul ‘Bambang Widjanarko Menuduh Soekarno’, Maulwi menjabarkan penjelasan Bambang saat diminta ketenangannya oleh Letnan (CPM) Soegiarjo dan Ajun Komisaris Besar Polisi Azwir Nawie dari Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) pada 3 Oktober 1970.

Diceritakan Maulwi bahwa Bambang mengatakan pada 30 September 1965 pukul 22.00 WIB, saat Presiden Soekarno menghadiri Munastek I di Istora Senayan, Bung Karno menerima sepucuk surat dari Letnan Kolonel Untung (salah satu tokoh G 30 S) yang dititipkan pada DKP Tjakrabirawa bagian hygiene yang melayani makan dan minum presiden, Sogol dan Nitri. Oleh Sogol, surat itu diberikan ke Bambang untuk disampaikan pada Bung Karno. Menurut Bambang, saat itu usai menerima surat, Bung Karno pergi ke toilet dengan dikawal Maulwi, Bambang dan Komandan DKP AKBP Mangil Martowidjojo

Menurut Bambang, di teras Istora yang lampunya terang, Presiden berhenti sebentar membaca surat dan memasukkan ke dalam saku bajunya. Isi suratnya berisi pemberitahuan dari Untung kepada Presiden tentang akan dimulainya penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi AD yang tidak disenangi Soekarno. Penjemputan paksa itu direncanakan akan dilakukan pada 1 Oktober 1965 dini hari.Next

“Tidak logisnya cerita itu karena mana mungkin Untung begitu bodoh menitipkan surat mengenai gerakan militer yang nilai kerahasiannya sangat tinggi pada seorang pelayan hygiene istana. Seluruhnya bukan fakta tapi karangan untuk mencari-cari kesalahan Soekarno,” kata Maulwi.

“Saya yang terus mendampingi Bung Karno dan tidak pernah meninggalkannya walau sebentar. Saya tidak pernah melihat kedatangan pelayan Sogol yang menitipkan sepucuk surat yang katanya dari Untung untuk diserahkan pada Bung Karno. Beliau juga tak pernah meninggalkan tempat duduknya untuk ke toilet atau berhenti di taman membaca surat,” sambungnya.

Cerita lain yang dibantah Maulwi yakni saat Bung Karno dikisahkan naik berpidato dan mengutip cerita pewaya‎yangan yang jarang beliau lakukan. Yang diceritakan yakni percakapan antara Kresna dan Arjuna menjelang perang Bharata Yudha. Cuplikan itu dinilai sebagai sinyal kepada Untung dan kelompoknya untuk bergerak. Padahal, Soekarno hanya membenarkan redaksi spanduk yang salah dan menjelaskan makna sebenarnya.

Kembali menurut Bambang, pada 1 Oktober sore, Soekarno memerintahkan sopir pribadinya, Soeparto ‎segera ke kediaman ‎Ratna Sari Dewi (Naoko Nemoto‎) di Wisma Yaso untuk mengambil surat dari Untung perihal penjemputan paksa di saku baju Soekarno yang tertinggal. Setelah menemukan surat itu, Soeparto bergegas kembali menuju rumah Komodor Udara Susanto, tempat Soekarno.

Menurut Bambang, ia diperintahkan Soeharto untuk merobek-robek surat tersebut. Namun, Mualwi menyatakan tak pernah ada perintah Soekarno yang meminta sopir pribadinya ke kediaman Dewi untuk mengambil seragam.

“Soeparto tidak pernah diminta pergi mengambil minuman dan seragam,” ucap Mualwi []

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers