Archive for the ‘Uncategorized’ Category

MENATA SUNGAI KAHAYAN

Bagian sedang ditata ulang Sungai Kahayan yang membelah Palangka Raya. Sungai dan alam itu indah jika kita menyayangi dan menghormatinya. Jika tidak ia berbalik jadi penabur petaka seperti sekarang. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tenga/Andriani S. Kusni, 2014)

Bagian sedang ditata ulang Sungai Kahayan yang membelah Palangka Raya. Sungai dan alam itu indah jika kita menyayangi dan menghormatinya. Jika tidak ia berbalik jadi penabur petaka seperti sekarang. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tenga/Andriani S. Kusni, 2014)

Bagian Sungai Kahayan yang belum ditata. Sampai sekarang sungai adalah nama baru lain bagi tong sampah besar. Kesadaran hidup bersih masih perlu dibangun. Apakah ini sisa dari budaya ladang berpindah? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Bagian Sungai Kahayan yang belum ditata. Sampai sekarang sungai adalah nama baru lain bagi tong sampah besar. Kesadaran hidup bersih masih perlu dibangun. Apakah ini sisa dari budaya ladang berpindah? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

BEBERAPA SAJAK PERANCIS

Sajak-Sajak Dari Perancis

René Char

HIDUP NEGERIKU

— Di negeriku, tanda-tanda musim semi yang lembut dan
Burung-burung yang tak pandai berdandan lebih disukai
orang daripada tujuan-tujuan jangka panjang

Kebenaran menununggu fajar di sisi sepotong lilin. Kaca
jendela tiada diindahkan. Perduli amat yang penuh minat.

Di negeriku – yang merasa terharu tak ditanyai.
Tak ada bayang-bayang jahat atas perahu terbalik.
Salam hamper tak dikenal di negeriku

Orang hanya meminjamkan apa-apa yang bias dikembalikan lebih banyak.

Daun, daun semata-mata daun pada pepohonan
negeriku. Dahan-dahan bebas saja tak berbuah.

Tak dipercaya itikad baik sang pemenang.

Di negeriku, orang bilang: “Terima kasih!”

Guillaume Apollinaire
CLOTILDE

Kembang anemun dan angkuli
Tumbuh di kebun sunyi
Di mana terbaring murung
Antara kasih dan benci

Ke sana datang pulang bayang-bayang kita
Terpencar diusir malam
Matahari yang membuatnya suram
Bersama-sama musna

Di sungai deras peri dan mambang
Mengurai rambutnya panjang
Lewatkan ! Burulah semata
Bayang-bayang indah yang kau puja []

• Diterjemahkan oleh Wing Karjo alm. dari bahasa Perancis in:”Anthologie Bilingue de la Poési Moderne Franҫaise, 1972.

PELAJARAN BAHASA DAYAK NGAJU DI HALAMAN BUDAYA HARIAN RADAR SAMPIT

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang

Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~ Utus Panarung. Turunan pelaga.(lihat edisi terdahulu)..
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding).
~ Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).

~ Kéba basuang.Kéba berisi. (Kéba, dalam bahasa Katingan disebut rambat, adalah sejenis keranjang bertali agar bisa ditaruh di punggung). Kalau ke hutan, dahulu, biasanya orang Dayak membawa kéba atau rambat untuk menaruh perolehannya selama bepergian. Ketika meninggalkan rumah tempat tinggal, biasanya rambat atau kéba itu kosong, tak ada isinya. Saat pulang dari perjalanan, kéba itu niscaya penuh isi untuk kemudian dipergunakan bersama-sama oleh orang rumah. Karena itu disebut kéba basuang (kéba berisi). Ungkapan ini merupakan suatu konsep filosofis yang mengajarkan manusia Dayak agar memenuhi kéba pengetahuan dan mengentasi segala kekurangan untuk kepentingan bersama (orang serumah). Suatu konsep tentang niscayanya harta-benda, pengetahuan niscaya digunakan untuk kepentingan sosial, selain kepentingan diri sendiri, sesuai dengan konsep réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga, dan konsep-konsep lainnya (lihat edisi terdahulu). Yang pergi merantau (manamuéi) pun niscaya berbuat demikian.
Ada tiga hal utama dalam konsep kéba basuang, yaitu (1). Mengisi kekosongan, mengatasi kekurangan dan kelemahan. Kesadaran bahwa yang dimiliki sekarang sebenarnya belum apa-apa dibandingkan dengan keperluan kehidupan bersama; (2). Keniscayaan menolak kemandekan, sanggup belajar dari siapa pun dan dari mana pun; (3).Keberpihakan manusiawi sebagai tujuan penggunaan isi kéba. Konsep kéba basuang ini erat hubungannya dengan konsep “tiga kaki tungku”.
UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Kilau sbangkang sinta tantéluhe. Seperti laba-laba mencintai telurnya. Perbandingan ini menggambarkan cinta yang sangat kuat dan dalam.
~ Kilau tungap saluang balaů. Seperti sambaran saluang lapar. Menggambarkan kemampuan seseorang yang menjawab segala persoalan dan pertanyaan dengan lancar serta tepat. (Catatan: Di sini saya menggunakan huruf ů untuk membedakannya dengan huruf u. Balau=rambut; Balaů=lapar. Adanya rincian begini meniscayakan perlunya standarisasi bahasa Dayak Ngaju.).
~ Aluh ményak santan, kajariae babasie kéa. Walau pun santan itu berlemak, tapi akhirnya basi juga. Perbandingan ini melukiskan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan atau gerak itu sendiri. Seorang perempuan cantik tidak selamanya akan cantik. Pada masa tuanya ia seperti warna yang akan luntur juga.

“MUNGKIN SEKALI KITA SENDIRI JUGA MALING”

Sajak Taufiq Ismail

“Mungkin Sekali Kita Sendiri Juga Maling “

Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan
merayap melata sengsara di dunia.
Penganggur 40 juta orang, anak-anak tak bisa bersekolah 11 juta murid, pecandu
narkoba 6 juta anak muda, pengungsi perang saudara 1 juta orang, VCD koitus
beredar 20 juta keping, kriminalitas merebat disetiap tikungan jalan
dan beban hutang di bahu 1600 trilyun rupiah.

Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol diruang tamu Kantor Pegadaian Jagat Raya, . dan dipunggung kita dicap sablon besar-besar: Tahanan IMF dan Penunggak Bank Dunia.
Kita sudah jadi bangsa kuli dan babu, menjual tenaga dengan upah paling murah sejagat raya.
Ketika TKW-TKI itu pergi lihatlah mereka bersukacita antri penuh harapan dan
angan-angan di pelabuhan dan bandara, ketika pulang lihat mereka berdukacita
karena majikan mungkir tidak membayar gaji, banyak yang disiksa malah diperkosa
dan pada jam pertama mendarat di negeri sendiri diperas pula.

Negeri kita tidak merdeka lagi, kita sudah jadi negeri jajahan kembali.
Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru, saudaraku.
Dulu penjajah kita satu negara, kini penjajah multi kolonialis banyak
bangsa. Mereka berdasi sutra, ramah-tamah luar biasa dan banyak senyumnya.
Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira karena leher kita makin mudah
dipatahkannya.

Di negeri kita ini, prospek industri bagus sekali.Berbagai format
perindustrian, sangat menjanjikan, begitu laporan penelitian.
Nomor satu paling wahid, sangat tinggi dalam evaluasi, dari depannya penuh
janji, adalah industri korupsi.
Apalagi di negeri kita lama sudah tidak jelas batas halal dan haram,
ibarat membentang benang hitam di hutan kelam jam satu malam.

Bergerak ke kiri ketabrak copet, bergerak ke kanan kesenggol jambret, jalan di
depan dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang diatas tukang
tindas.
Untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia, sudah untung. Lihatlah
para maling itu kini mencuri secara berjamaah.

Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur berdisiplin dan betapa khusyu’.
Begitu rapatnya mereka berdiri susah engkau menembusnya.
Begitu sistematiknya prosedurnya tak mungkin engkau menyabotnya.
Begitu khusyu’nya, engkau kira mereka beribadah.
Kemudian kita bertanya, mungkinkah ada maling yang istiqamah?
Lihatlah jumlah mereka, berpuluh tahun lamanya, membentang dari depan sampai ke
belakang, melimpah dari atas sampai ke bawah, tambah merambah panjang deretan
saf jamaah.

Jamaah ini lintas agama, lintas suku dan lintas jenis kelamin.
Bagaimana melawan maling yang mencuri secara berjamaah?
Bagaimana menangkap maling yang prosedur pencuriannya malah dilindungi dari
atas sampai ke bawah?
Dan yang melindungi mereka, ternyata, bagian juga dari yang pegang senjata dan
yang memerintah.

Bagaimana ini ? …….
Tangan kiri jamaah ini menandatangani disposisi MOU dan MUO (Mark Up
Operation), tangan kanannya membuat yayasan beasiswa, asrama yatim piatu dan
sekolahan.
Kaki kiri jamaah ini mengais-ngais upeti ke sana kemari, kaki kanannya bersedekah, pergi umrah dan naik haji.
Otak kirinya erancang prosentasi komisi dan pemotongan anggaran, otak kanannya berzakat
harta, bertaubat nasuha dan memohon ampunan Tuhan.

Bagaimana caranya melawan maling begini yang mencuri secara berjamaah?
Jamaahnya kukuh seperti dinding keraton, tak mempan dihantam gempa dan banjir
bandang, malahan mereka juru tafsir peraturan dan merancang undang-undang,
penegak hukum sekaligus penggoyang hukum, berfungsi bergantian.

Bagaimana caranya memroses hukum maling-maling yang jumlahnya ratusan ribu,
barangkali sekitar satu juta orang ini, cukup jadi sebuah negara mini, meliputi
mereka yang pegang kendali perintah, eksekutif, legislatif, yudikatif dan dunia
bisnis, yang pegang pestol dan mengendalikan meriam, yang berjas dan berdasi.

Bagaimana caranya mau diperiksa dan diusut secara hukum ?
Mau didudukkan di kursi tertuduh sidang pengadilan?
Mau didatangkan saksi-saksi yang bebas dari ancaman?
Hakim dan jaksa yang bersih dari penyuapan ?
Percuma
Seratus tahun pengadilan, setiap hari 8 jam dijadwalkan Insya Allah tak akan
terselesaikan.

Jadi, saudaraku, bagaimana caranya?
Bagaimana caranya supaya mereka mau dibujuk, dibujuk, dibujuk agar bersedia
mengembalikan jarahan yang berpuluh tahun dan turun-temurun sudah mereka
kumpulkan.
Kita doakan Allah membuka hati mereka, terutama karena terbanyak dari mereka
orang yang shalat juga, orang yang berpuasa juga, orang yang berhaji juga.
Kita bujuk baik-baik dan kita doakan mereka.

Celakanya, jika di antara jamaah maling itu ada keluarga kita, ada hubungan
darah atau teman sekolah, maka kita cenderung tutup mata, tak sampai hati
menegurnya.
Celakanya, bila di antara jamaah maling itu ada orang partai kita, orang
seagama atau sedaerah, Kita cenderung menutup-nutupi fakta, lalu
dimakruh-makruhkan dan diam-diam berharap semoga kita mendapatkan cipratan
harta tanpa ketahuan.
Maling-maling ini adalah kawanan anai-anai dan rayap sejati.
Dan lihat kini jendela dan pintu Rumah Indonesia dimakan rayap.

Kayu kosen, tiang, kasau, jeriau rumah Indonesia dimakan anai-anai.
Dinding dan langit-langit, lantai rumah Indonesia digerogoti rayap. Tempat tidur dan
lemari, meja kursi dan sofa, televisi rumah Indonesia dijarah anai-anai.
Pagar pekarangan, bahkan fondasi dan atap rumah Indonesia sudah mulai habis
dikunyah-kunyah rayap. Rumah Indonesia menunggu waktu, masa rubuhnya yang
sempurna.
Aku berdiri di pekarangan, terpana menyaksikannya.
Tiba-tiba datang serombongan anak muda dari kampung sekitar.
“Ini dia rayapnya! Ini dia Anai-anainya!” teriak mereka.
“Bukan. Saya bukan Rayap, bukan!” bantahku.
Mereka berteriak dan mendekatiku dengan sikap mengancam.
Aku melarikan diri kencang-kencang.
Mereka mengejarkan lebih kencang lagi
Mereka menangkapku.

“Ambil bensin!” teriak seseorang.
“Bakar Rayap,” teriak mereka bersama.
Bensin berserakan dituangkan ke kepala dan badanku.
Seseorang memantik korek api.
Aku dibakar.
Bau kawanan rayap hangus.
Membubung Ke udara.
Inikah akhir kehidupan rayap ? Semoga !

“SIAPA BILANG”

Tajuk Panarung
“SIAPA BILANG?”
Oleh Andriani S. Kusni

[Ditulis ulang]

Agaknya melakukan wawancara khusus dengan petinggi, terutama orang nomor satu, atau kepala dinas, baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten di Kalimantan Tengah ini bukanlah hal gampang. Sebagai pembantu penyelenggaraan ruang kebudayaan harian ini, saya pernah mencobanya berkali-kali. Persetujuan lisan sudah didapat, daftar pertanyaan sudah diajukan, tanggal dan jam sudah pun ditetapkan, tapi saat datang pada waktu yang telah ditetapkan, satu dan lain alasan telah membatalkan rencana wawancara tersebut.
Mengapa permintaan wawancara ini diajukan? Maksud utamanya tidak lain, untuk mengetahaui kebijakan-kebijakan menyeluruh, baik yang bersifat strategis mau pun yang taktis, yang berjangka pendek, menengah ataupun (terutama) yang berjangka jauh. Melalui wawancara, kebijakan-kebijakan atau langkah alias politik yang dipilih oleh orang pertama, mulai dari gubernur melalui bupati hingga kepala dinas, sebagai penyelenggara Negara di daerah ini, bisa diketahui oleh warganegara di daerahnya. Sesuai kedaulatan rakyat, warganegara mempunyai hak untuk mengetahui pilihan politik yang bagaimana yang diambil oleh penyelenggara Negara, yang notabene tidak lain adalah Negara rakyat itu sendiri, bukan hanya milik birokrat atau pegawai (beamtenstaat) seperti pada masa penjajahan Belanda. Tapi jika diamati betul, Republik Indonesia kita mempunyai banyak kesamaan dengan beamtenstaat yang dikuasai oleh pangrehpraja, bukan pamongpraja. Pengetahuan ini kemudian menjadi salah satu alat kontrol sosial, alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diterakan dalam konstitusi dan juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah membatalkan atau menolak wawancara dengan 1001 cara dan alasan, berarti bertindak sesuai amanat Konstitusi dan UU di atas? Apakah pilihan politik yang berdampak publik merupakan suatu rahasia? Konstitusi dan UU bagi pangrehpraja memang tidak penting jika mereka menguntungkan rakyat.
Sebelum pembukaan Festival Bantaran Sungai Kahayan Tahun 2014, saya telah mengajukan permintaan untuk wawancara khusus dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH. dan ia setujui dengan pertanyaan “Tentang apa?”. Saya jawab tentu saja tentang Festival Bantaran Sungai dan soal-soal kebudayaan. Seusai acara pembukaan Festival di bantaran sungai, saya mendekatinya meminta konfirmasi kapan wawancara itu bisa dilakukan. Dijawab: Nanti. Tidak berapa lama, saya melihat seorang rekan mewawancarainya. Saya pun mendekatinya dan bertanya: ”Apakah sastra Dayak tidak mendapat perhatian dari Dinas?”. Pertanyaan ini dijawab dengan nada tiba-tiba meninggi: “Siapa bilang?”. Saya melihatnya dari item yang diperlombakan. Materi yang diperlombakan tentunya memperlihatkan item-item apa saja yang mendapat perhatian. Item-item itu merupakan kenyataan, dan kenyataan tidak gampang dinegasi oleh permainan kata. Kalau pun sekarang masalah sastra Dayak belum diperhatikan, jawaban akan lebih menarik jika mengatakan bahwa belum diperhatikannya masalah sastra dan bahasa Dayak sebagai lumbung nilai, menunjukkan betapa masalah kebudayaan itu merupakan hal yang kompleks dan luas serta betapa banyak pekerjaan masih harus dilakukan. Sementara jawaban “Siapa bilang?” seakan-akan mengatakan bahwa masalah kebudayaan yang kompleks dan luas itu sudah ditangani dengan baik. Sedangkan Harian Radar Sampit (31 Agustus 20014) menulis:”Seni Teater Terancam Mati Suri. Gedung Kesenian Dijadikan Gudang”. Kemudian Yuel Tenggara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, kepada Antara mengatakan bahwa “Di provinsi berjuluk Tambun-Bungai itu sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Melihat kondisi tersebut Gubernur menginstruksikan Disbudpar Provinsi untuk membuat desain mau pun anggaran yang dihabiskan untuk membangun pusat kesenian” (Harian Tabengan, Palangka Raya (5 September 2014). Artinya Gubernur Kalteng pun menilai bahwa sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota”. Barangkali pendapat Yuel Tenggara dan Gubernur ini bisa juga menjawab pertanyaan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH : “Siapa bilang?” Kenyataan sejarah yang “bilang” bahwa sepanjang usia Kalteng hingga berusia 57 tahun lebih sampai sekarang, sastra dan bahasa, kebudayaan pada umumnya, tidak pernah mendapat perhatian seniscayanya. Bahkan pejabat teras Dinas Kebudayaan Provinsi pada periode tertentu pernah berucap bahwa “sastra itu tidak menarik”, “kegiatan kebudayaan hanya membuang-buang uang”. Hanya yang tidak belajar sejarah daerah dan tidak mengenal keadaan budaya daerah, yang bertanya: “Siapa bilang?” Pertanyaan yang menunjukkan bahwa masalah “orang tepat di tempat yang tepat” masih merupakan pertanyaan krusial di provinsi ini.
Berbicara tentang sastra dan bahasa Dayak, keadaannya sangat mencemaskan, ibarat anak yatim-piatu. Keadaannya boleh dikatakan tidak berkembang. Karya-karya baru bisa dikatakan tidak ada, baik berupa cerpen, novel, roman, drama, dll. Bahasa Dayak tumbuh liar tanpa standarisasi. Buku-buku untuk muatan lokal sangat terbatas. Apakah keadaan sastra dan bahasa Dayak yang demikian, menunjukkan perhatian telah diberikan secara padan dibandingkan dengan peran seniscayanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu organisator dan pemikir formal kebudayaan? Organisator dan pemikir kebudayaan inilah yang sangat diperlukan Kalteng dalam upaya mengembangkan kebudayaan Kalteng. Pengembangan kebudayaan tidak bisa dilakukan dengan kepongahan birokrat yang memandang bahwa kebenaran dan kekuasaan itu identik.
Kalau kata-kata merupakan cerminan pikiran dan perasaan, gambaran tentang luas dalamnya wacana yang dimiliki seseorang, maka tetua Dayak pernah berpesan tentang keniscayaan “bahadat habasa”, yang dalam kata-kata Pendeta Hosea Budhi “kedewasaan dalam perkataan”. Dalam pepatah Indonesia dikenal “bahasa menunjukkan bangsa” yang berarti bahasa menunjukkan apa-siapa kita. Karena itu disebut sastra dan bahasa merupakan lumbung nilai – dan apakah orang Dayak sekarang tidak sedang menghancurkan lumbung nilai-nilainya sendiri menyusul hilangnya lusuk (lumbung padi) bersamaan dengan datangnya revolusi hijau dan invasi besar-besaran investor ke Kalteng. Apa yang kita lakukan di bidang kebudayaan di provinsi ini, bukan saja belum selesai tapi belum apa-apa. Kerjasama tripartit yaitu penyelenggara Negara, pengusaha dan pekerja budaya, dan kemampuan saling mendengar di antara mereka, sehingga tercipta pendekatan holistik, bukan sektoral, diperlukan untuk pengembangan kebudayaan. Pendekatan kepongahan birokrat akan membawa kita ke jalan buntu, “do many things but for nothing” jika meminjam ungkapan orang Inggris, tanda dari ketidaktahuan dan “adanya sesuatu yang busuk dalam kerajaan Denmark”, meminjam istilah Shakespeare. Lalu hasil akhirnya seperti ujar alm. Gus Dur “Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka”. Keadaan demikianlah yang menjawab pertanyaan “Siapa bilang?”
Tapi saya pun memahami, seperti yang dikatakan oleh penyair René Char: “di negeriku, itikad baik tak dipercayai” karena “burung-burung yang tak pandai berdandan lebih disukai orang daripada tujuan-tujuan jangka panjang” [] .

PEKAN KESENIAN MAHASISWA SE-INDONESIA DI PALANGKA RAYA

Pekan Kesenian Mahasiswa Se-Indonesia XII
14-19 September 2014 di Palangka Raya

Radar Sampit, Palangka Raya, 14 September 2014. Universitas Negeri Palangka Raya dipercayakan untuk men.jadi tuan rumah Pekan Kesenian Mahasiswa Se-Indonesia XII yang akan berlangsung pada 14 sd 19 September 2014 di Palangka Raya. Diperkirakan 1.500 mahasiswa dari seluruh penjuru tanahair akan turut-serta mengikuti 15 tangkai lomba Pekan Kesenian yang diselenggarakan saban dua tahun sekali. Bidang-bidang yang diperlombakan mencakup antara lain vocal grup, lagu pop hiburan, lagu dangdut, keroncong, seriosa, tari, baca puisi, cerpen, lakon, desain poster, lukis, fotografi dan komik strip. Karena satu dan lain sebab, film pendek tidak jadi diperlombakan
Pembukaan Pekan Kesenian Mahasiswa Se-Indonesia ini diselenggarakan pada 14 September 2014 di Aula Kalawa Convention Hall yang berkapasitas 5.000 orang. Perlombaan-perlombaan akan diselenggarakan di berbagai tempat seperti Aula Palampang Tarung, Aula Gedung Dharma Wanita, Aula Dinas Pendidikan Provinsi, Aula Bapelkes Provinsi, Aula Unpar, dan tempat-tempat lain.
Pekan Kesenian berkala ini diselenggarakan sesuai pola pengembangan kemahasiswaan yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas tahun 2006 yaitu “untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan praktik mahasiswa dalam menumbuhkan apresiasi terhadap seni”, demikian dijelaskan oleh Ketua Panitia Pekan Kesenian Mahasiswa Se-Indonesia XII,Prof. Dr. Bambang Laut, pembantu Rektor III (ask-14-0914-2).

KADO MEMALUKAN DI UJUNG PEMERINTAHAN

Kado Memalukan di Ujung Pemerintahan

http://www.mediaindonesia.com/editorial/view/208/Kado-Memalukan-di-Ujung-Pemerintahan/2014/09/04

Kamis, 04 September 2014
KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka, kemarin. Meskipun spekulasi mengenai hal itu telah beredar bebeberapa pekan sebelumnya, penetapan status Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II itu tetap mengejutkan.

Mengejutkan karena Jero ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, kasus yang jarang menimpa pejabat negara selevel menteri. Yang lazim terjadi ialah pejabat negara menjadi tersangka karena gratifikasi atau menerima suap. Selain kasus pemerasan, Jero dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang.

Jumlah uang yang masuk ke kantong politikus Demokrat itu dilaporkan mencapai Rp9,9 miliar. Yang lebih mencengangkan, seperti dijelaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jero memeras untuk menambah pundi anggaran kementeriannya. Jika itu benar, berarti ada persoalan dalam penyusunan anggaran di pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa harus memeras untuk menambah anggaran? Apakah tidak ada mekanisme lain? KPK tentu saja masih menyidik motif sesungguhnya pemerasan itu. Bisa saja, seperti pernah dikatakan Ketua KPK Abraham Samad, motifnya keserakahan, hendak memperkaya diri. Bagaimanapun, kita mengapresiasi KPK yang tidak pandang bulu dalam menetapkan tersangka.

Jero ialah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah jabatan strategis di partai berkuasa. Di sisi lain, status baru Jero itu membuat kita prihatin karena sekali lagi seorang menteri yang notabene pembantu presiden terjerat kasus korupsi. Jero menjadi menteri ketiga dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terjerat perkara korupsi.

Sebelum Jero, Andi Mallarangeng dan Suryadharma Ali tersangkut perkara serupa. Andy Mallarangeng ialah bekas menteri pemuda dan olahraga, sedangkan Suryadharma bekas menteri agama. Status Jero itu jelas menjadi kado memalukan di ujung pemerintahan SBY.

Kasus tersebut juga hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan selanjutnya agar jangan sampai hal itu terjadi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jokowi-JK harus bisa memastikan bahwa kasus-kasus korupsi yang melanda para menteri di masa pemerintahan SBY-Boediono tidak akan pernah terjadi di masa pemerintahan mereka kelak.

Apalagi, dalam masa kampanye mereka sudah berjanji untuk mengadakan perang terhadap korupsi, termasuk terhadap mafia minyak dan gas serta mafia di sektor lain. Karena itu, Jokowi-JK harus memastikan bahwa dalam proses rekrutmen menteri, integritas rekam jejak kandidat harus dapat dikonfirmasikan.

Selain menetapkan kriteria para calon menteri yang cakap, pintar, dan profesional, Jokowi harus dapat memastikan bahwa mereka merupakan figur-figur yang berintegritas. Jokowi dan JK dapat mengecek rekam jejak calon-calon menteri dengan meminta bantuan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Melalui kedua lembaga tersebut, Jokowi-JK dapat menelusuri rekam jejak para calon menteri. Jika ditemukan sepercik saja dugaan para calon itu pernah bersentuhan dengan kasus korupsi, Jokowi-JK tidak perlu ragu-ragu mencoret nama yang bersangkutan.

Setelah kabinet terbentuk pun, Jokowi-JK harus melakukan pengawasan tanpa henti. Kasus Jero menjadi pelajaran bahwa pengawasan di setiap lapisan termasuk di level tertinggi harus tetap dilakukan. Siapa pun bisa berbuat korup, di mana saja dan kapan saja. Korupsi bakal terjadi jika peluangnya hadir, sementara pengawasan absen.

MEMPERTANYAKAN PEMECATAN DUA DAMANG KOTIM

MEMPERTANYAKAN PEMECATAN DUA DAMANG KOTIM
Oleh Kusni Sulang

Pada 18 Agustus 2014 dua damang, kepala adat kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah dipecat oleh Bupati Kotim Supian Hadi. Dua damang yang dipecat itu adalah Damang Parenggean, Puja Guntara dan Damang Jumri dari kecamatan Cempaga Hulu. Alasan pemecatannya tidak jelas, dan Surat Keputusan tentang pemecatan pun sampai tulisan ini diturunkan masih belum diterima oleh yang dipecat, tapi sudah dikantongi oleh Maslan yang ditunjuk sebagai pengganti Damang Puja Guntara dari Parenggean. Maslan ke mana-mana menyebut diri sebagai “ayah angkat” Supian Hadi, bupati Kotim. Betul atau tidak ia “ayah angkat Bupati Supian Hadi, tidak penting. Tapi kalau betul, maka pemecatan Damang Puja mengandung unsur nepotisme yang tidak terpuji dari pihak pemecat. Apalagi jika yang ditunjuk sebagai pengganti tidak punya kapasitas.
Yang menjadi pertanyaan: Mengapa kedua damang yang telah cukup lama bekerja tiba-tiba dipecat? Apa kesalahan mereka? Apakah pemecatan sudah sesuai peraturan?
Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Bab VIII Pasal 13 (1). Damang Kepala Adat berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan.
(2).Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam ) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Adat; d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis; e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat ; f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat; g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap; dan/atau h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
Semua patokan-patokan di atas tidak satu pun yang dilanggar oleh Damang Parenggean. Lalu bagaimana terjadinya pemberhentian atau pemecatan Puja oleh Bupati Kotim, Supian Hadi? Ayat (3) Pasal 13 menyebut: “(3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota”. Artinya yang mengusulkan pemberhentian Damang Parenggean dan Cempaga adalah Ketua DAD Kotim yaitu Hamidan.
Apabila mengacu pada Perda No.16/2008 di atas maka usulan DAD Kotim dan tindakan bupati Kotim Supian Hadi memberhentikan kedua Damang tersebut bertentangan dengan ketentuan Perda tersebut. Dengan kata lain illegal dan tidak prosedural. Karena itu bisa dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan blunder besar. Blunder begini tentu tidak semestinya ia lakukan di saat menjelang pilkada 2015. Masyarakat Adat Dayak tidak akan memberinya suara.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), A. Teras Narang, SH dan DAD Provinsi mestinya menerapkan Perda No.16/2008, tidak boleh membiarkan kesewenang-wenangan berlangsung. Membiarkannya akan memecahbelah persatuan di kalangan masyarakat adat Dayak dan memunculkan dampak-dampak negatif lainnya.
Kecuali itu, kasus pemerhentian illegal kedua damang di atas kembali memperlihatkan kelemahan dari Perda No.16/2008 itu sendiri yang menganeksi lembaga adat, padahal niscayanya cukup dengan rekoginisi sehingga lembaga adat tetap independen. Pertanyaan lain: Apakah para damang dan mantir yang memang damang dan mantir membiarkan kesewenang-wenangan begini terus berlanjut, membiarkan diri mereka jadi gasing mainan tanpa harga? Damang-mantir, keadilan, kebenaran, hidup beradat, tidak bisa dipisahkan. []

AHOK PASKA GERINDRA

AHOK PASKA GERINDRA

Ahok: Dilaporin ke Polisi? Pura-pura Gila Aja

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/12/19195071/Ahok.Dilaporin.ke.Polisi.Pura-pura.Gila.Aja

Terkait
• Ahok: 2016 Program Sempurna, 2017 “Bye-bye” Jakarta
• Tanda Tangan Ahok dan Ridwan Kamil Mirip, Ini “Cara Bacanya”…
• Ahok: Dilaporin ke Polisi? Pura-pura Gila Aja
• DPRD DKI: Kan Memang Gayanya Ahok seperti Itu…
31

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan menanggapi berbagai pernyataan yang terkait dengan rencana anggota DPRD DKI yang akan melaporkan dia ke kepolisian, seperti yang dilontarkan Ketua DPD DKI Partai Gerindra Mohamad Taufik.

“Saya ini kerjaannya banyak, enggak usah urusi omongan orang politik,” kata Basuki, di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2014).

Saat kembali didesak wartawan terkait rencana pelaporan polisi, Basuki lagi-lagi enggan menanggapi serius. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku sudah kebal karena berulang kali dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Sudahlah enggak usah dibahas lagi, mau ngelaporin saya ke polisi kan hak setiap warga negara. Nanti PPG saja, pura-pura gila. Ha-ha-ha…,” kata Basuki tertawa.

Sebagai informasi, sebelumnya M Taufik mengancam bakal memolisikan Basuki karena berbagai pernyataannya ke media telah menghina institusi DPRD.

Beberapa pernyataan Basuki dianggap menyinggung M Taufik beserta anggota DPRD lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, seperti sebutan DPRD calo, kepala daerah dijadikan sapi perah oleh DPRD, dan lainnya.

Padahal sebagai Wagub, lanjut dia, seharusnya Basuki bisa menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Rencananya, pelaporan itu akan berlangsung pekan depan dan dilaksanakan oleh partai Koalisi Merah Putih di DPRD DKI.

“Jalur hukumnya ditempuh juga. Kita mau mengajukan ke kepolisian karena ini penghinaan terhadap lembaga negara,” kata Taufik.
________________________________________
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
• Ahok Melawan Gerindra
Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Kistyarini
pusatkajiankebangsaan@yahoo.com [tionghoa-net]” tionghoa-net@yahoogroups.com, Saturday, 13 September 2014, 12:53,
RENCANA UNTUK DIMAKZULKAN ?

Kalau saja RUU Pilkada diloloskan oleh DPR , melihat dari komposisi kursi di DPRD yg jumlahnya didominasi oleh partai Koalisi , saya mengkhawatirkan nantinya semua kepala daerah se Indonesia diduduki oleh kader partai Koalisi , pertanyaan besarnya BAGAIMANA pemerintah pusat dapat menjalankan wewenang dan menyukseskan kebijakannya ?

Apakah ini tidak patut diduga merupakan suatu rencana impeachment yg ditujukan kepada pemerintahan Jokowi-Kalla yad dg terstruktur, sistematis dan masif oleh kubu partai Koalisi ?
“ Kalau Presiden SBY menggunakan legilasi yg 50 % menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada tsb . Dg sendirinya RUU itu tidak bisa diajukan utk disahkan .

Meskipun RUU semula sebagai inisiatif pemerintah , tapi karena rezim pemilu melibatkan KPU , Bawaslu dan DKPP , maka rezim pemilu nantinya hanya berpusat di Kemendagri .

Jadi, Kemendagri akan menjadi sentral dari DPRD dlm Pilkada . Dan kalau mayoritas rakyat atau masyarakat daerah menolak , maka pemerintah wajib mengikuti .

Kalau RUU Pilkada lolos maka kita akan kehilangan Pasal 18 dg diganti oleh segelintir elit DPRD . “

Demikian dikatakan oleh Refly Harun .

HARAPAN HANYA TINGGAL KEARIFAN PAK SBY UTK MENGURUNGKAN RUU TSB SEBELUM DILOLOSKAN OLEH DPR .
SEPERTINYA SAYA MENDENGAR IRAMA MAKZUL MAKZUL MAKZUL ….
SAYA AKAN MELAWAN DENGAN TERIAKAN VOX POPULI VOX DEI,
TENTU SEBELUM MASYARAKAT TUMPAH RUAH TURUN KEJALAN MEM(P)ROTES DISETIAP KOTA BESAR INDONESIA .
13 September 2014, 12.45
Salam
Hendrotan

Ahok Ancam Balik Binasakan Haji Lulung

http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/62541-ahok-ancam-balik-binasakan-haji-lulung.html

Created on Friday, 12 September 2014 09:44
Basuki Tjahaja Purnama (Gatra/Ardi Widi Yansah)
Jakarta, GATRAnews – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ancam balik membinasakan karier politisi PPP, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Keduanya terlibat perang statment karena berbeda pandangan soal revisi UU Pemilihan Kepala Derah (Pilkada).

“Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa (terlebih dahulu),” tegas Ahok di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Kamis (11/9) malam.

Ahok tidak peduli kembali disebut gila oleh rival politiknya itu. “Dia kan emang sudah bilang aku gila kan. Ya sudah, kalau memang gila ya sudah,” tukas Ahok.

Sebelumnya, Haji Lulung geram dengan pernyataan Ahok di media soal revisi UU Pilkada. Ia menilai subtansi persoalan sudah melenceng ke mana-mana hingga melecehkan DPRD.

Misalnya pernyataan jika DPRD sarang korupsi, pemeras kepala daerah dan Ahok menyebut dirinya enggan menjadi budak DPRD. Statment itu dinilai berdampak luas di publik dan mengganggu sosial, politik dan stabilitas Jakarta.

Penguasa Tanah Abang ini menambahkan, ia akan menjegal langkah Ahok menuju kursi DKI-1 atau gubernur. Ia juga sesumbar jika ucapannya soal kesehatan jiwa Ahok terganggu memang benar apa adanya.

“Kalau dulu saya bilang harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini terbukti dan semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, saya binasakan kariernya Ahok. Enggak bakalan dia dilantik jadi gubernur,” ujar Lulung, politisi dengan hobi mengoleksi Lamborghini ini.
________________________________________

Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

PRABOWO: AHOK TAK TAHU TATAKRAMA

http://politik.kompasiana.com/2014/09/11/prabowo-mengatai-ahok-tak-tahu-tata-krama-bagaimana-dengan-dia-sendiri-673789.html

(Rimanews.com)
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus pendiri partai tersebut, Prabowo Subianto akhirnya mengomentari mundurnya Ahok dari Partai Gerindra pada Rabu, 10/9/2014 itu. Dia bilang, Ahok belum mendatanginya, untuk berpamitan langsung kepadanya, terkait pengunduran dirinya dari Gerindra itu. Menurutnya itu menunjukkan Ahok yang tidak tahu tata krama.
“Kalau tahu tata krama (harusnya pamit). Kalau etika antar-manusia, ada norma-norma ya,” kata Prabowo di sela pertemuan dengan petinggi parpol Koalisi Merah Putih di rumah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Rabu malam (10/9).
Prabowo mengatakan, sudah satu tahun terakhir ini dia tak bertemu dengan Ahok. Dia mengaku tak sakit hati dengan sikap politik Ahok yang memilih keluar dari Partai Gerindra.
Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap Prabowo sendiri, yang sampai detik ini belum mendatangi Jokowi, dan mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2014 (mengakui kemenangan Jokowi)? Bukankah ini juga termasuk tidak tahu tata krama, etika antar-manusia, dan norma-norma?
Sampai detik Prabowo masih ngotot tidak sudi mengakui kekalahannya, dan mengakui kemenangan Jokowi yang sudah sah secara konstitusional, dan hanya menunggu dilantik pada 20 Oktober ini. Prabowo bahkan menunjukkan sikap ngototnya yang luar biasa, bahkan setelah kalah di MK, yang berarti secara hukum tidak ada upaya apa pun yang bisa dilakukan olehnya untuk membatalkan kemenangan Jokowi-JK.
Prabowo masih meneruskan perlawannannya kepada Jokowi dengan manuver-manuver politik yang sangat tak terpuji melalui Gerindra yang memimpin Koalisi Merah Putih. Mereka sudah berancang-ancang untuk membentuk pansus Pilpres 2014 di parlemen, dan yang sekarang yang dilakukan mereka adalah melaksanakan rencana untuk mengepung Presiden Jokowi lewat kekuatan mereka di parlemen dengan UU MD3, dan mengembalikan sistem pilkada dari langsung oleh rakyat kembali seperti di era Orde Baru, menjadi pilkada tidak langsung (oleh DPRD) melalui RUU Pilkada 2014, yang akan diputuskan pada 25 September itu.
Hiruk-pikuk politik yang melelahkan dan menjenuhkan ini sebelumnya belum pernah terjadi di pilpres mana pun. Di pilpres-pilpres sebelumnya, begitu hasilnya diumumkan, capres-cawapres yang kalah dan masyarakat umum pun menerima siapa pun pemenangnya. Yang sekarang ini, begitu ada Prabowo dan Hatta, keriuhan itu masih terus berlanjut sampai sekarang bahkan direncanakan seterusnya, untuk mengganggu pemerintahan Jokowi-JK. Ini seolah-olah meneguhkan kebenaran dari singkatan dari pasangan nama Prabowo-Hatta, yaitu “Prahara”. Prahara yang terus menjadi sumber keributan, ketertiban, dan ketenteraman yang sangat menganggu masyarakat.
Mantan Presiden B.J. Habibie, di acara “Mata Najwa”, Rabu malam kemarin, 10/9, mengatakan, orang yang sikapnya ngotot, tidak mau mengakui kekalahannya, dan mengakui kemenangan lawannya, sudah pasti tidak akan pernah pro-rakyat. Pernyataan Habibie itu spontan disambut dengan tepuk tangan meriah massa mahasiswa yang memenuhi aula Universitas Hasanuddin, Makassar itu.
Prabowo mengakui sudah setahun ini dia tak pernah bertemu dengan Ahok. Itu secara tak langsung menunjukkan bagaimana kualitas kepimpinanannya, bagaimana buruknya hubungan antara dirinya dengan para kader/petinggi parpol-nya. Juga membenarkan isu yang menyatakan gaya kepimpinan Prabowo yang “one man show” cenderung kepada gaya kepimpinannya yang bergaya otoriter, semua keputusan berada di satu tanganmya. Maka itu tidak ada kongres atau muktamar partai sebagaimana lazim di parpol lainnya.
Hal yang kurang lebih sama pernah secara tersirat disampaikan oleh petinggi Partai Gerindra Harris Indra di “Mata Najwa”, Rabu, 3/9/2014. Dia menyatakan di partainya memang bisa dikatakan tidak pernah ada rapat, DPD-DPD tidak pernah diundang untuk rapat. Karena hak prerogatif keputusan partai ada di satu tangan, yaitu di tangan Ketua Dewan Pembina.
Hal-hal seperti inilah, komunikasi yang buruk antara atasan dan bawahan partai, membuat Ahok enggan untuk berhubungan langsung dengan Prabowo.
Tetapi sebagai gantinya Ahok sudah menghubungi langsung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang juga adalah adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusmo, yang bagi Ahok lebih komunikatif, lebih enak diajak bicara.
Ahok mengatakan, dia sudah mengomunikasikan secara langsung perihal pengunduran diri tersebut dengan Hashim, dan Hashim menerima dengan baik pengunduran dirinya tersebut.
Kepada Ahok, Hashim berpesan agar ia tetap menjaga hubungan baik meskipun sudah tidak menjadi kader Gerindra.
Mengenai apakah Ahok sudah melakukan hal yang sama dengan Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahok mengakui dari dulu hubungannya dengan Prabowo itu tidak terlalu baik dalam hal berkomunikasi.
“Saya dari dulu enggak pernah komunikasi langsung dengan beliau. Kalau Pak Hashim sudah tahu keputusan saya, kalau Pak Prabowo tidak tahu saya,” ujar Ahok.
Dibadingkan dengan Ahok, yang sudah menyampaikan pengunduran dirinya itu secara resmi sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra, dan juga sudah berpamitan dengan Hashim Djojohadikusomo, jelas sikap Prabowo lebih tak terpuji dalam menghadapi kekalahannya di pilpres 2014.
Prabowo sampai hari ini tidak pernah mau mengakui kemenangan Jokowi itu, apalagi datang kepadanya untuk mengucapkan selamat, meskipun itu bukan merupakan suatu keharusan secara hukum, melainkan berkaiatan dengan tata krama, etika, hubungan antar-manusia, dan norma-norma dalam berpolitik.
Prabowo mengatai Ahok yang tidak berpamitan kepadanya secara langsung itu, sebagai sikap yang tidak tahu tata krama, etika, hubungan antar-manusia, dan norma-norma. Bersamaan dengan itu dia secara tak langsung mengakui hubungannya dengan Ahok yang notabene bawahannya di Gerindra itu, tidaklah bagus. Ini mengingatkan saya terhadap pernyataannya di salah satu acara debat capres-cawapres beberapa waktu yang lalu.
Ketika itu Prabowo dengan tegas mengatakan, kalau ada bawahan melakukan suatu kesalahan, maka jangan menyalahkan bawahan itu, tetapi salahkan atasannya. Karena atasannya harus bertanggung jawab atas ketidakmampuannya mendidik dan membina bawahannya itu. Nah, sekarang, bagaimana pernyataannya itu diterapkan pada kasus Ahok? ***

Artikel terkait:
Sesat Berpikir M. Taufik, Menantang Ahok Melepaskan WNI-nya
Golkar Cium Kejanggalan di Balik Mundurnya Ahok

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/12/078606359/Golkar-Cium-Kejanggalan-di-Balik-Mundurnya-Ahok

Berita Terkait
• Meluas, Tuntutan Agar SBY Tarik RUU Pilkada
• 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD
• Amien Biarkan Bima Arya Dukung Piilkada Langsung
• Gerindra: Ahok Kader Salah Asuhan
• Jimly: RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Jakarta, Ruddin Akbar Lubis, mencurigai pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia menduga ada strategi tertentu yang sedang dijalankan guna melancarkan jalan Gerindra mengajukan calon Wakil Gubernur DKI setelah Ahok sudah menggantikan Joko Widodo, presiden terpilih, sebagai Gubernur DKI. “Dalam tanda kutip, saya curiga ada apa,” ujar Ruddin saat dihubungi, Jumat, 11 September 2014. (Baca: Ahok Juga Diminta Mundur dari Wagub)

Ruddin menduga pengunduran diri Ahok berkaitan dengan rencana Gerindra yang berkukuh mengajukan nama calon Wakil Gubernur DKI. Sebab, mayoritas anggota Dewan akan memilih calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam sidang paripurna penentuan. Sebab, Gerindra sebagai salah satu partai pengusung sudah memiliki jatah kepala daerah. (Baca: Gerakan Save Ahok Ramai di Twitter)

Ia menuturkan posisi Ahok sebagai pengganti Jokowi tak akan mendapat penolakan dari anggota Dewan. Dengan begitu, pengunduran diri Ahok justru menjadi pembuka jalan bagi Gerindra untuk mengklaim posisi Wakil Gubernur DKI sebagai haknya. “Dalam hal ini, Ahok menguntungkan Gerindra,” kata Ruddin. (Baca: Selain Ahok, Ada Kader Golkar Tolak RUU Pilkada)

Meski begitu, Ruddin menuturkan Ahok tak perlu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI. Sebab, tak ada beleid yang menyatakan kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya saat memutuskan keluar dari partai pengusung. (Baca: Ahok Mundur, Pengamat Politik LIPI: Itu Berlebihan)

Ruddin meyakini mayoritas fraksi tak mempermasalahkan pengunduran diri Ahok. Namun ia mengatakan masih ada kemungkinan nantinya Fraksi Gerindra akan menghalangi jalan Ahok di pemerintahan. “Bolanya ada di Gerindra, mempermasalahkan atau tidak,” ujar Ruddin. (Baca juga: Alasan Ahok Jatuh Cinta dan Putus dari Gerindra)

LINDA HAIRANI
AHOK VS LULUNG, SIAPAKAH YANG LAYAK DIBINASAKAN?

http://politik.kompasiana.com/2014/09/12/ahok-vs-lulung-siapakah-yang-layak-dibinasakan-673984.html

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana usai menemui Pkt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (4/6/2014) (Kompas.com)
Politisi PPP yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyatakan tekadnya untuk mematikan karier Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Ournama alias Ahok. Alasannya dia sangat tersinggung dengan berbagai pernyataan Ahok akhir-akhir ini yang menurutnya telah merendahkan martabat DPRD. Terutama pernyataan Ahok yang terkini menyangkut ketidaksetujuannya dengan Gerindra yang hendak mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.
Lulung menyatakan dia akan mati-matian memanfaatkan jabatannya di DPRD DKI Jakarta untuk menggalang kekuatan di parlemen ibu kota itu untuk mematikan – dia menggunakan istilah “membinasakan” — karier Ahok. Kata dia, Ahok akan dipanggil untuk diminta pertanggungjawabannya di DPRD DKI, lalu dilengserkan, Ahok tidak akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta!
“Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur,” kata Lulung, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Padahal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk gubernur DKI Jakarta itu adalah Menteri Dalam Negeri, bukan DPRD DKI Jakarta. Hanya tempat pelantikannya yang akan dilangsungkan di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Lulung yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta itu bilang, berbagai berbagai pernyataan Ahok telah merendahkan martabat DPRD DKI Jakarta. Pernyataan itu misalnya, kepala daerah yang hanya dijadikan “sapi perah” oleh DPRD DKI jika revisi RUU Pilkada disahkan.
Lulung juga menangkal pernyataan jika nantinya Ahok menjadi gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. “Gubernur dan wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum,” katanya.
Orang ini bicara tentang etika, moral, dan hukum, tentang merendahkan martabat DPRD DKI Jakarta, padahal orang yang sama ini pula pada hari pelantikan anggota DPRD DKI periode 2014-2019, pamer kekayaannya dengan super carLamborghini-nya yang terbaru, yang ternyata menggunakan pelat nomor palsu. Dia sempat menyangkal tentang pelat nomor palsu itu, dengan menunjukkan surat-suratnya dari Polda Metro Jaya, tetapi ternyata surat-surat itu pun palsu. Super car-nya itu pun disita Polisi Metro Jaya.
Ketika ini semua terkuak, dia sama sekali tidak merasa malu, bahkan masih sempat melontarkan pernyataannya yang berbau SARA kepada sejumlah wartawan, “Sama-sama pribumi kenapa diributin, sih, punya Lamborghini?”
Diduga, seperti praktek yang selama ini dilakukan sebagian pemilik super car(juga pemilik mobil biasa lainnya), penggunaan pelat nomor dan surat-surat mobil palsu itu sebagai strategi mereka menghindari pajak kendaraan. Untuk sebuahsuper car, seperti Lamborhini itu, mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Belum lagi dengan statusnya yang pernah lama dikenal sebagai “godfather-nya” preman-preman di Tanah Abang, yang juga sempat memicu konfliknya dengan Ahok, ketika PKL-PKL liar yang dibeking preman-preman di sana ditertibkan oleh Jokowi-Ahok.
Sungguh mengherankan orang seperti ini bisa menjadi anggota DPRD, dan masih ada muka bicara soal moral, etika dan hukum. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus segera direvisi adalah peraturan hukum yang mencegah orang-orang berwatak seperti ini menjadi pejabat negara.
Dia bersama kawan-kawannya yang berwatak sama hendak memanfaatkan jabatan mereka di parlemen DKI itu untuk melampiaskan dendam (politik) pribadi mereka kepada Ahok, yang jelas-jelas selama ini punya integritas tinggi dalam menjalankan jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berbanding terbalik dengan wataknya. Ini ibaratnya seperti “penjahat yang hendak menangkap polisi”. Ironisnya, mereka pasti akan menggunakan uang rakyat untuk manuver dan kepentingan politik pribadi dan kelompok mereka itu.
Seorang pejabat negara, termasuk Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya bisa dilengserkan jika dia benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, antara lain korupsi. Apakah Lulung, termasuk pejabat yang bebas korupsi?
Ahok tidak mau meladeni pernyataan ala preman dari Lulung ini, dia hanya balik menantang kepada semua mereka, tentu saja termasuk Lulung, yang menyerangnya, untuk sekarang juga melakukan transparansi harta kekayaan, buka-bukaan tentang harta kekayaan pribadi masing-masing. Buka ke publik laporan harta kekayaan, dan keuangan pribadi dan keluarga masing-masing, berapa kekayaannya dan berasal dari mana, berapa pajak yang dibayar selama ini, berapa nilai semua rumah, tanah, mobil, dan properti lain yang dimilikinya, anak-anaknya sekolah di mana, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan pajak yang dibayar selama ini, apakah sudah sesuai. Undang KPK dan PPATK untuk memeriksa semuanya itu.
Apakah setelah Ahok menantang semua penyerangnya, termasuk Lulung, untuk melakukan transparansi harta kekayaan pribadi dan keluarga masing-masing, tranparansi pajak, membandingkan pajak yang dibayar dengan semua kekayaan yang dimilikinya, dan lain-lain itu, ada yang menerima tantangan tersebut? Termasuk Lulung?
Kalau Lulung berani menerima tantangan Ahok tersebut, kita bisa tahu berapa sebenarnya harta kekayaannya, termasuk dengan uang dari mana dia membelisuper car Lambhorgini-nya yang harganya sekitar Rp 5 miliar per unit itu, termasuk dengan uang dari mana dia membayar pajak tahunannya yang mencapai Rp ratusan juta rupiah itu. Itu baru untuk satu Lamborhini-nya, belum dengan harta kekayaan lainnya.
Sebagai pejabat negara yang baik, anggota DPRD DKI Jakarta yang taat pada etika, moral, dan hukum seharusnya Lulung tidak keberatan untuk menerima tantangan Ahok tersebut. Ataukah dia takut menerima tantangan tersebut, karena dengan mengundang KPK dan PPATK untuk memeriksa semua harta kekayaannya itu, termasuk berapa pajak yang dibayar selama ini, bisa-bisa malah menjadi bumerang, membinasakan kariernya?
Benarlah kata Ahok ketika merespon pernyataan Fadli Zon tentang dia yang disebut sebagai kutu loncat. Kata Ahok, jauh lebih baik menjadi kutu loncat daripada menjadi kutu busuk
Tafsiran saya, karena seseorang menjadi kutu locat itu bisa jadi karena dia tak cocok dengan habitatnya yang penuh dengan para politikus oportunis dan hipokrit. Maka itu, dia meloncat keluar dari habitat tersebut, untuk mencari habitat yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar punya integritas tinggi, berjuang demi kepentingan rakyat dengan kerja, bukan dengan pernyataan-pernyataan manis nan munafik, yang hanya untuk memperdayai rakyat, yang hanya sebagai kamuflase untuk menutup belang mereka sebenarnya. Seperti di dalam upaya mereka mengembalikan kekuatan Orde Baru melalui Pilkada tidak langsung itu.
Sebaliknya, dengan seseorang yang menjadi “kutu busuk.” Dia hanya menjadi parasit yang merusak, di dalam instansi yang didudukinya, semata-mata demi kepentingannya sendiri. Seorang politikus oportunis dan hipokrit, apalagi koruptor, adalah kutu busuk yang harus dibinasakan.***
Rujukan Berita:

Lulung: Ahok Harus Dibinasakan Kariernya
Ahok: Kita Lihat, Siapa yang Kariernya Binasa
Ahok: Kalau Anda Ribut-ribut Sama Saya, Ayo, Pembuktian Terbalik
Ahok: Mending Kutu Loncat daripada Kutu Busuk
Nomor Polisi Mobil Lulung Palsu
Haji Lulung: Sama-sama Pribumi, Kenapa Diributin, Sih, Punya Lambor ini

Sesat Berpikir M. Taufik, Menantang Ahok Melepaskan WNI-nya

http://politik.kompasiana.com/2014/09/11/sesat-berpikir-m-taufik-menantang-ahok-melepaskan-wni-nya-673773.html

Ahok telah menyatakan keluar dari Partai Gerindra. Surat pengunduran dirinya beserta kartu keanggotaannya juga sudah diserahkannya.
Ketua DPD DKI Jakarta M. Taufik lantas berlogika menantang Ahok. Logika dia, katanya, mengikuti cara berpikir Ahok. Karena Ahok keluar dari Gerindra dengan alasan Gerindra menyokong perubahan sistem pilkada dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD, yang dimuat di RUU Pilkada 2014, maka jika ternyata RUU itu disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, maka seharusnya Ahok juga keluar sebagai warga negara Indonesia, pindah kewarganegaraannya.
“Saya mau ikut cara berpikir konsistennya Ahok. Karena Gerindra putuskan sesuatu yang menurut dia bertentangan dengan pikirannya dia, dia keluar dari Gerindra. Sehingga apabila menjadi kebijakan negara dia harus bersikap sama, itu apabila dia (Ahok) konsisten,” ujar Taufik, Rabu, 10/9/2014..
“Saya akan tunggu Ahok tanggal 25 (September). Bila DPR putuskan pemilihan kepda melalui DPRD, apa sikap dia? Itu kan jadi kebijakan negara. Sebagai warga negara, dia mau keluar gak dari bangsa ini? Dia pindah warga negara. Mestinya begitu kalo mau ikut konsistensi berpikir. Sama gak logika saya?”, demikian Taufik berlogika menantang Ahok.
Ini adalah cara berpikir atau logika yang sesat (fallacy), menganalogikan hubungan keanggotaan seorang kader dengan partai politiknya dan hubungan kewarganegaraan seseorang dengan negaranya.
Dalam ilmu logika kesesatan berpikir ini termasuk dalam kategori “Ignorata Elechi”, menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Umumnya karena dilatarbelakangi subyektifitas prasangka, dan emosi kebencian.
Premis logika sesat Taufik jika dijabarkan adalah sebagai berikut:

Ahok kader Partai Gerindra
Partai Gerindra mengusung RUU Pilkada 2014
Ahok mundur sebagai kader Gerindra
Ahok adalah Warganegara Indonesia
Negara mengesahkan RUU Pilkada 2014 menjadi UU
Ahok harus keluar sebagai WNI (pindah kewarganegaraan)
Keanggotaan seorang kader parpol tentu saja tidak bisa dianalogikan dengan hubungan kewarganegaraan seseorang dengan negaranya. Parpol hanyalah sebuah organisasi politik dan sebagai alat setiap warganegara menyampaikan dan menjalankan visi dan misinya, sedangkan negara adalah sebuah organisasi terbesar yang mempunyai sejumlah rakyat (penduduk), wilayah yang berdaulat, dan pimpinan yang meliputi seluruh wilayah tersebut yang berkewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, dan berwenang menjalin hubungan internasional dengan sesama negara lainnya.
Di dalam AD/ART sebuah parpol pasti ada hak dan kewajiban bagi kadernya, juga ada ketentuan jika kader tidak bisa memenuhi kewajibannya di parpol, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri, atau dipecat. Ahok mengatakan hal itu. Dia bilang, dia tidak sependapat dengan gebrakan parpol-nya di parlemen itu yang dianggap sudah melenceng dari visi dan misinya yang katanya sangat pro-rakyat. Hati nuraninya terusik, jika menjalankan kewajibanya untuk tetap ikut mendukung, karena tidak bisa menjalankan kewajiban parpol-nya itu, dia memilih mundur.
Dalam skala negara, tidak ada di dalam sebuah konstitusi negara, jika warganegaranya tidak setuju dengan kebijakan negara, maka yang bersangkutan harus keluar dari kewarganegaraannya. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak kewarganegaraan setiap warganegaranya, tanpa kecuali, termasuk jika yang bersangkutan tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya.
Yang terpenting juga adalah Ahok tidak pernah menyatakan dirinya akan melepaskan kewarganegaraannya, atau pindah negara, jika RUU Pilkada 2014 itu jadi disahkan. Substansi dari langkah yang dilakukan Ahok keluar dari Gerindra adalah sebagai bentuk protes bahwa partainya itu telah mengkhianati visi dan misinya sendiri yang katanya sangat pro-rakyat, dan selalu memperhatikan apa yang dikehendaki rakyat banyak.
Sebaliknya, sekarang kita coba pakai logika sesatnya Taufik untuk kubunya sendiri, bagaimana dengan Prabowo dan para pengikut setianya, termasuk Taufik yang sampai saat ini kelihatannya tidak sudi mengakui Jokowi sebagai presiden? Sampai permohonannya di Mahkamah Konstitusi ditolak, yang berarti MK memperkuat hasil pilpres yang ditetapkan KPU pun, Prabowo dan para pengikut setianya, termasuk M Taufik ini tidak sudi mengakuinya. Padahal secara konstitusional Jokowi sudah terpilih sebagai presiden, hanya menunggu pelantikannya saja pada 20 Oktober mendatang? Apakah tidak berminat pindah kewarganegaraannya saja?
Tuntutan Taufik ini jauh lebih pas jika ditujukan kepada salah satu pendukung fanatik Prabowo, yaitu anak Amien Rais, Debby Rhoma, yang pernah dengan jelas-jelas menulis di Facebook-nya, akan pindah ke luar negeri jika Jokowi menjadi presiden. “… Jika Joko Widodo nyapres & jika tidak ada Rhoma Irama dalam bursa capres 2014 saya bertekad untuk PINDAH DARI JAKARTA, & jika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden 2014, maka saya bertekad untuk PINDAH NEGARA. … Sebagai warga Jakarta berharap mempunyai Gubernur yang istiqomah, yang komit dengan janjinya memimpin Jakarta setidaknya 1 periode, bukan setengah atau seperempat periode… .” tulisnya pada 13 Mei 2014.
Tulisan Debby Rhoma Irama di FB-nya (Kaskus.com)

(Suakanews.com)
Atau, Taufik lebih pas juga menanyakan kepada Amien Rais, kapan nazarnya untuk berjalan kaki dari Yogya ke Jakarta pergi-pulang itu dilaksanakan. Pada 6 Juni 2014, dengan jelas Amien Rais menyebutkan nazarnya itu dari rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Waktu ketika wartawan menanyakan konsistensinya mendukung Prabowo, padahal dulu mati-matian mendesak Prabowo di-Mahmil-kan, Amien Rais dengan tegas menyangkal dulu pernah mendesak Prabowo di-Mahmil-kan. Dia menantang, jika ada yang bisa membuktikan ucapannya itu berupa kliping koran, rekaman suara atau video, dia akan berjalan kaki dari Yogya ke Jakarta pergi-pulang. Setelah bukti kliping itu disodorkan, dan Prabowo kalah, dia tidak pernah melaksanakan nazarnya itu, pura-pura lupa, mungkin sambil berdoa semoga tidak ada yang datang menuntutnya melaksanakan nazarnya itu.
Nah, bagaimana, Pak Taufik, berminat menuntut Debby Rhoma Irama dan ayahnya itu untuk melaksanakan nazar mereka masing-masing? Juga bagaimana konsistensi dan konsekuensi Prabowo dan para pendukung setianya, seperti anda yang sampai hari ini tidak sudi mengakui Jokowi sebagai Presiden RI?

Parodi yang beredar di BBM, pesan bagi mereka yang tetap ngotot tidak terima Jokowi sebagai Presiden
***

Pengamat: Karier Ahok Bakal Semakin Bersinar

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/12/12084691/Pengamat.Karier.Ahok.Bakal.Semakin.Bersinar?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Jumat, 12 September 2014 | 12:08 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya, di Balaikota Jakarta.
Terkait
• Ahok: 2016 Program Sempurna, 2017 “Bye-bye” Jakarta
• Tanda Tangan Ahok dan Ridwan Kamil Mirip, Ini “Cara Bacanya”…
• Ahok: Dilaporin ke Polisi? Pura-pura Gila Aja
• DPRD DKI: Kan Memang Gayanya Ahok seperti Itu…
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Ray Rangkuti meyakini bahwa karier Basuki Tjahaja Purnama akan tetap cemerlang seusai masa jabatannya pada tahun 2017. Ray mengatakan, justru karier Ahok akan semakin bersinar.

“Dia enggak akan lama jadi pengangguran politik usai masa jabatannya nanti. Sekarang aja sudah ada tiga partai yang rebutan dia, Nasdem, Hanura, dan PDI-P,” kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/9/2014).

Menurut Ray, sosok seperti Ahok-lah yang sangat dibutuhkan sebagai pemimpin masa depan. Politisi seperti Ahok yang tak kenal kompromi, tegas, cepat bertindak, dan apa adanya inilah dibutuhkan untuk membenahi semua masalah Jakarta, papar Ray.

“Dia akan bersinar. Usai masa jabatannya di 2017, dan memasuki Pemilu 2019, kayaknya dia mau nyalonin di mana pun dan jadi apa pun pasti jadi,” ujar Ray.

Seperti diberitakan, Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra setelah tidak menyetujui keputusan partai yang mendukung pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

Langkah Ahok itu mendapat beragam tanggapan. Ada partai yang memuji sikapnya, bahkan siap membuka pintu lebar-lebar agar Ahok masuk ke partai tersebut.

Namun, tidak sedikit yang mengecam langkahnya dan menganggap keputusan itu sebagai langkah bunuh diri dan sikap arogan.
________________________________________
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
• Ahok Melawan Gerindra
Penulis : Christina Andhika Setyanti
Editor : Kistyarini

ACCESS T O JUSTICE AND LEGAL PLURALISM: THE CASE OF LEGAL SYSTEMS IN INDIGENOUS COMMUNITIES

Access to justice and legal pluralism: the case of legal systems in
indigenous communities.

By Juan Fernando Bucheli1
Abstract
This document discusses the implications of legal pluralism in the construction
of alternatives to facilitate access to justice for indigenous communities in Latin
America. It argues that despite the introduction of multicultural constitutions in the
region, the existence of strong monist states in Latin America (Yrigoyen, 2011) has
limited the application of indigenous legal systems. The increasing official acceptance
of indigenous justice has been accompanied by a partial legitimatization of customary
law that in many cases is summarized as the subordination of indigenous law to the
state law. The frictions and tension between the applications of both legal systems have
lead to the violation of rights by the state and has lead to the creation of indigenous
alternative forms of government that challenge the legal order.
Key words: Access to justice, legal pluralism, indigenous people, legal system,
justice and development.
1 MPhil in Development Studies in University of Cambridge. PhD Candidate in Development Studies in
University of Cambridge. jfb51@cam.ac.uk

ii

Acceso a la justicia y legalismo plural: el caso de sistemas legales en
comunidades indígenas.

Resumen

Este documento analiza las implicaciones del pluralismo legal como estrategia para
facilitar el acceso a la justicia en la población indígena en América Latina. El
documento argumenta que a pesar de la introducción de constituciones multiculturales
en la región, la persistencia de estados monistas en América Latina ha limitado la
aplicación de la justicia indígena. El reconocimiento del sistema legal indígena ha sido
aminorado por la legitimación parcial del derecho consuetudinario, hecho que es
considerado en muchos casos como la subordinación del derecho indígena al sistema
legal imperante. Las fricciones y tensiones entre la aplicación de ambos sistemas legales
ha conducido a la violación de derechos por parte del estado y a la creación de formas
de gobierno alternativo por parte de las comunidades indígenas, desafiando el orden
legal.
Palabras claves: Accesos a la justicia, pluralismo legal, comunidades indígenas,
sistema legal, justicia y desarrollo.

1

Introduction

Latin Americans have been going to the polls steadily for more than two decades
(Cameron, Hershberg, & Sharpe, 2012). It would seem that democracy in the region is
working. However, a democratic society is more than the mobilization of people to
choose their leaders and governments. After years of democratic reforms and the
promulgation of new constitutional agreements across the region, inequality, lack of
opportunities and the restriction of liberties are still lacking a comprehensive response
from states in the region (Tokman & O’Donnell, 1998; Isbester, 2010).
One of the main challenges that Latin American states face is in the area of
‘access to justice’. Governments and the international community have prioritized
access to and quality of justice as one of the main components of the development
agenda (Cisse, Madhava, Cordonier, & Nmehielle, 2013). From a conceptual point of
view, access to justice can be understood as the process by which people can assert their
rights and/or resolve disputes under the general auspices of the state (Cappelletti, Garth,
& Trocker, 1976). The justice system must be equally accessible to all and should
guarantee equal results, individually and collectively (Casal, 2005).
Although the results in terms of access to justice have been mixed in the region,
the general aim has been the consolidation of the ‘rule of law’ and the strengthening of
state ‘formal’ legal systems2, through the channelling of financial resources and the
provision of technical cooperation. However, these reforms have had a strong bias
towards the consolidation of the dominant state legal system rather the application of
alternative legal systems (Janse, 2014).
The academic and specialised literature tends to endorse the problem of access
to justice as something that can be solved by strengthening the dominant legal system
(Rhode, 2004). Nevertheless, the construction of a civil citizenship involves access to
justice for ‘all’ citizens, including those groups who are more vulnerable and those to
whom state law does not apply (Van Cott, 2007). Under this perspective, access to
justice is not just a matter of strengthening the dominant state legal system but of also
enhancing, protecting and consolidating ‘other’ legal systems.
The situation of indigenous people3 in Latin America is a useful example with
which to explore the boundaries of this debate. From the perspective of indigenous
people, the dominant legal state system is a source of law that has not allowed the
development of autonomy and self-determination of indigenous communities
(Colloredo-Mansfeld, 2009) – which to some extent makes the state legal system an
irrelevant source of law. The dominant legal system has not left room for the application
of traditional customs and norms and, conversely, has subordinated traditional norms
and rules to statutory law. As has happened in other regions (IWGIA, 2010), the
systematic use of state legal systems over indigenous people, who are characterized by
the use of cultural traditions and idiosyncrasies different to the norm, has contributed to
reproducing historical injustices and to limiting access to justice (p. 8).
2 State legal system or legal centralism refers to “the positivist notion that law is necessarily the law of the
state, is uniform and exclusive and is administered by state institutions” (Griffiths, 1986, p. 3)
3 According to the most recent report on the state of indigenous peoples (United Nations, 2009), Latin
America has around of 34 million indigenous people (8% of the region’s total population) where most of
them “live in alarming conditions of extreme poverty and marginality” (p. 27).

2

Taking this reality into account, in the last two decades, indigenous peoples in
Latin America have managed to position demands for recognition and a minimum
standard of collective rights on the public agenda (ECLAC, 2013). Most of the
countries in the region have adopted multicultural constitutions by opening the door to
legal pluralism4. The inclusion of alternative legal systems into national jurisdictions
seeks to maintain indigenous peoples’ norms and traditions (Van Cott, 2009) and to
allow them to exercise the right to cultural diversity (Meyers, 2004) . But to what extent
has legal pluralism contributed to a more accessible, closer and relevant legal system for
indigenous people in Latin America? Has the reform of justice through the introduction
of multicultural legal systems enhanced autonomy and democracy in the region?
The document is structured in two main sections. In the first part, the essay will
focus on indigenous people’s judicial situation, particularly with regards to access to the
ordinary state legal system. The essay will then focus on how the introduction of mixed
legal systems in the region has resolved the structural problem of access to justice for
those communities. In the second part, the essay will explore the tensions involved in
the implementation of mixed legal systems in the region and will identify and discuss
some of the main consequences of the new expressions of indigenous justice in Latin
America.
I. Too many laws for just one state: the introduction of legal pluralism in
Latin America
a. A non-egalitarian state legal system
The state legal system is often ‘invisible’ for indigenous people in Latin
America (Eckstein & Wickham-crowley, 2003). Many consider that justice is largely
unfavourable to them (Faundez, 2009), even in those countries where they are a
majority. According to reports from the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples (Stavenhagen, 2007), indigenous communities are segregated and excluded
from many of the social services provided by the state.
Indigenous people’s rights and national legislation have become more
incompatible in relation to the state administration of natural resources, which allows
the inflow of foreign investment in regions where indigenous populations have land
rights5, and in the application of an hegemonic political system, which constrains
indigenous peoples’ rights to self-determination and human rights (Sieder, 2002). In the
last aspect, indigenous people’s complaints are focused on the constant discrimination
and barriers to accessing justice and legal services. They perceive access to justice as an
unfriendly exercise which is costly (Asseis, 2003), ineffective, and where “case
4 Legal pluralism is “a central theme in the reconceptualization of the law/society relation” (Merry, 1988).
Many scholars have conceptualized legal pluralism from different perspectives (domains, regions, global,
discourses, systems and orders) (Cane & Conaghan, 2008). This essay will interpret legal pluralism as “ a
sort of situation in which not all law is state law nor administered by a single set of state legal
institutions” (Griffiths, 1986, p. 5)
5 Governments in the region have received financial support from the World Bank and the Inter-American
Development Bank to implement large-scale infrastructure programmes, the effects of which have been
detrimental for indigenous livelihoods and the environment (Sieder, 2011)

3

resolution is notoriously slow” (Sieder & Sierra, 2010). In the same vein, indigenous
people point out how the state legal system, represented by judges and courts, has not
incorporated their traditional indigenous customs in legal sentences and decisions
(Stavenhagen, 2003b), and conversely, applies norms which are alien to indigenous
people’s perspectives and contexts.
There have been allegations that state courts have been involved in cases of
violations of the human rights of indigenous people when they apply the dominant legal
system. Although this type of barrier within the legal system does not apply exclusively
to indigenous people, but also to other minorities, the difficulties in accessing legal
services combined with the situation of discrimination mean that these communities are
more exposed to violations of rights and segregation. Cases related to “detentions of
suspects without an arrest warrant, pre-trial detention for periods exceeding the
statutory limit … and other abuses and denial of due process” (Asseis, 2003, p. 11) are
amongst the predominant complaints against state authorities. Other accusations are in
the domain of the enforcement and dispensation of justice for indigenous people. In this
regard, there are many cases where indigenous people are not able to represent
themselves in court due to the inexistence of translation services in order to understand
the sentences6 or the presence of few and poorly trained lawyers to assume indigenous
legal cases (Van Cott, 2004).
In terms of the relevance of judgments and the effectiveness of the legal
procedure, indigenous communities also face threats to their legal rights. Nagle-Ortiz
(2006) comments on cases where neither judges nor lawyers have knowledge of local
traditions or “they openly disregard the practices and customs of indigenous
communities” 7 (Faundez, 2009, p. 11). In other cases judges are “unaware of
indigenous legal customs” (Stavenhagen, 2003b, p. 11) or courts are located far away
from their communities (Stavenhagen, 2003a) – forcing them to incur high financial
costs and affecting economic activities due to time spent away.
Access to justice for indigenous people is also restrained when geographic
variables are taken into account–particularly in terms of the establishment of justice
infrastructure. For instance, in the case of indigenous women, Pequeno (2009) describes
their difficulties in reporting domestic violence cases to the ordinary legal system
because of the remoteness of their location. In 1995 the Ecuadorian government
introduced the Comisarías de la Mujer y la Familia, specialized police units aimed at
punishing offenses concerning the abuse of women and cases of intimate partner
violence. Government policy was mainly directed to urban areas, rather than rural areas
– and with a singular bias towards larger cities. The Comisarías were located in the
cities of Guayaquil, Quito and Cuenca (Picq, 2012), leaving no specialised units for
6 For instance, in Guatemala the use of native languages in court is banned, even if those who are
involved in the legal case are indigenous people. In the state of Oaxaca (Mexico), an evaluation found
that none of the indigenous inmates in prison had been assisted by a translator during the legal procedure
(Stavenhagen, 2003a).
7 The UN High commissioner for Human Rights has reported (2007) that in many cases the sentences by
judges are based on technical and legal reasons that have no relation to the recognition of cultural
differences. For instance, in the state of Oaxaca (Mexico), the apprehension of indigenous people is quite
common when hunting iguanas or carrying turtle eggs (p. 92) – which are regular activities within
indigenous traditions.

4

attention to smaller towns and rural areas where the indigenous population is more
likely to live8.
Given these circumstances, the limited access to justice for indigenous people
can be partly explained by the existence and operation of a sole body of law. Legal
centralism has contributed to imposing the application of a singular judiciary system to
all citizens and communities, even those who are different in terms of their social and
economic conditions, norms, values and traditions from the general population.
b. Towards mixed legal systems in Latin America
The limitations and constraints that indigenous people face in accessing justice
can be explained through the conceptualization of the legal system that Latin American
states enact and implement. After the independence process and the establishment of
liberal states in the mid-nineteenth century, most Latin American countries adopted the
monistic approach as the main characteristic of their legal systems. Legal monism
assumes that the nation-state is the only organization capable to provide social order
(Janse, 2014) through the enforcement of the rule of law. This vision of a “pure” legal
system9 refers to the existence of a single, centralized, hierarchical legal framework,
which serves as the only source of political power (Kelsen, 2009).
The characteristics of the monistic legal system have helped to promote and
ensure state cohesion and unity across the region. Legal monism has promoted the
concept of state-centrism (Griffiths, 1986), claiming that the state has “supreme
authority in a given territory and the legitimate monopoly on the use of force and the
delivery of justice and security” (Janse, 2014, p. 186). Under this legal centralistic
paradigm, non-state legal systems have not been recognised de jure and rather have
been subjected to de facto treatment during the implementation of law.
This situation has important consequences in how legal systems assume cultural
diversity inside a given jurisdiction. In the case of indigenous communities, legal
monism has reduced and limited the use of indigenous norms, as well as the recognition
of special jurisdictions and authorities10.
Alternately, legal pluralism advocates for the idea of “different laws for different
groups of society” (Inksater, 2010). In this conception of law, states become tolerant to
other types of law, allowing the introduction of alternative conceptions of justice.
Santos (1991) contends that legal pluralism “connotes the simultaneous existence of
distinct normative systems within a single territory” (p. 59). Traditionally the concept of
8 According to Picq (2012) the relationship between “indigenous presence and the absence of
Comisarías” (p. 8) is strong in Ecuador. She confirms that “the poorer the province, the fewer state
institutions and the least access to the judiciary” (p.8).
9 Glenn (2010) conceptualizes ‘legal systems traditions’ around the world and argues that judicial
development is linked to the transformation of the state. He suggests that the notion of legal systems is a
Western creation that has ended up influencing other systems of law in the world. The notion of legal
system considers to some extent that all possible jurisdictions of law are inside the system –a monist
conception of law.
10 The application of legal monism in Latin America differs markedly to colonial times. During the
Spanish conquest in America, the crown established parallel legal structures in order to maintain the
habits and customs of indigenous communities while the process of colonial domination took place
(Sieder, 2002; Sieder & Sierra, 2010).

5

legal pluralism has been analysed from the lens of legal studies or disciplines such as
sociology and anthropology. However, legal pluralism is fundamentally a “political
issue” (Van Cott, 2000, p. 209). For instance, the application of a dual legal system may
be due to considerations of state inability to exercise control and provide public goods
such as justice and security. In this case, a deliberate and ‘rational’ state strategy can be
to allow the existence of customary law in order to overcome problems of efficiency
and legitimacy in the administration of justice (Sezgin, 2004).
Legal pluralism becomes relevant in the context of indigenous people as it
threatens the identity of state law, or the idea that the system of rules that emerge from
sovereign state bodies is only legitimate ‘law’. Therefore, pluralism and cultural
diversity expand constitutional principles, re-establishing indigenous people’s rights
(Palmer, 2012).
During the 1980 and 1990’s many countries in Latin America adopted the
pluralism approach into their new constitutions. The developments in international law
regarding the importance of indigenous autonomy11 contributed to the adoption of legal
reforms forms in Latin American states towards multi-cultural definitions of the nationstate
(Ng’weno, 2007). Pluralism and respect for cultural diversity became central tenets
of constitutional law in the region, enabling the explicit recognition of special rights
regimes for indigenous populations. The ‘notion of indigeneity’ gave rise to a raft of
new legislation based on the idea of ethnic diversity and a ‘renewed attention to
customary law” (p. 415) in the region. These developments, partly driven by a surge in
neo-liberal multiculturalism (Hale, 2005), brought a new interpretation of the
dimensions of the legal system into force, suggesting a clear break with the monistic
vision of law.
Colombia was the first Latin American country to constitutionalize indigenous
justice within its legal system. After this legal development, a series of multicultural
constitutions were developed in the region12 with the aim of constructing a “new basis
of legitimization of the state by making the legal and political system more inclusive
and participatory” (Van Cott, 2000, p. 211). Yrigoyen (2011) argues that the reform of
legal systems in Latin America has occurred in three cycles of the constitutional
recognition of legal pluralism.
The first cycle took place in the 1980’s (multicultural constitutionalism) and is
characterized as introducing the concept of cultural diversity, the right to cultural
identity and some specific indigenous rights. The second cycle (pluricultural
constitutions) took place in the 1990’s and established the concepts of ‘multi-ethnic /
multicultural’ and the ‘multicultural state’, proposing a redefinition of the nature of the
state. Today, Latin America is moving towards a third cycle of legal pluralism
(plurinational constitutionalism). The new constitutions of Bolivia (2006-2009) and
Ecuador (2008) propose a re-founding of the state from the explicit recognition of the
ancient roots of indigenous peoples ignored in the first republican foundation (p. 149).
11 The Declaration on the Rights of Indigenous People (2007) and ILO Convention 169 of on the rights
of indigenous groups and tribal people (1989) urge countries to recognize cultural diversity through the
protection of customary law.
12 The sequence of constitutions adopted in the region and the articles that mention legal pluralism are as
follows: Paraguay, chapter V, (1992); Peru, article 149 (1993); Argentina, article 74 (1994), Bolivia,
article 171, (1994); Ecuador, article 191 (1998); Venezuela, article 260 (1999), Bolivia (2006-2009);
Ecuador (2008).

6

It is important to recognise that the constitutional changes introduced by Bolivia
and Ecuador in terms of legal pluralism are not a trend in the region. They are a
particular phenomenon within countries where a large proportion of the population is
indigenous (Postero, 2007). Therefore it is possible to differentiate between the
adoption of legal pluralism across countries. For instance, Costa Rica, Chile and
Uruguay have adopted a liberal legal pluralism that accepts diversity, but does not
recognize special collective rights for ethnic communities, while Colombia introduces
the concept of multicultural constitutions and Bolivia and Ecuador propose an
‘indigenous state’ (Canessa, 2011).
Despite the differences in approaches to and levels of implementation of plural
legalism in the region, the introduction of greater cultural diversity through the
modernization of legal systems has helped to democratize access to justice for
indigenous people. This happens because legal pluralism confers to the law the capacity
to be useful not just in cultural terms but also in practical terms. Thus, indigenous
people will opt for a given legal system not only because is closer to their norms and
traditions but also because is practically accessible. In this context, the democratization
of the access to justice, through mechanisms such as plural legalism, helps customary
law to reduce the cost associated with dealing with the state legal system – which is not
flexible enough or adapted to the particularities of indigenous people.
In this sense, customary law, or in this context, indigenous justice, becomes more
accessible because it allows communities to establish a direct relationship with the law
in terms of citizenship, rather than a binomial client/consumer relationship that occurs
when they try to access the traditional legal system.
II. Legal Pluralism and new expressions of customary law
a. Tension between indigenous law and state law
As has been seen so far, the wave of pluralistic constitutions paved the way for
more inclusive and democratic systems for indigenous communities in Latin America.
However, the recognition of indigenous autonomy, as well as the implementation of
institutions, mechanisms and special jurisdictions for indigenous justice seems to be
more rhetoric than reality with regards to indigenous peoples’ rights to autonomy and
self-determination (Huff, 2005).
The need for ‘real’ degrees of autonomy that new constitutions confer to
indigenous justice is regarded as crucial to establish to what extent indigenous people
can access the alternative state system (Sieder, 2010). Constitutional reforms in the
region have been shown to be quite progressive but with different levels of recognition
of indigenous autonomy. For instance, in Mexico, the constitution incorporates the
concept of customary law but does not specify the territories where it can be applied
(Sieder & Sierra, 2010). The same situation applies to some of the Andean countries13 ,
which have drawn a line between what constitutes ordinary and special jurisdictions,
introducing discriminatory criteria. The first corresponds to the ‘general population’ and
13 Colombia, Venezuela, Ecuador and Perú.

7

the second to ‘indigenous people’, implying that the former is the general or common
while the second is particular or ‘exceptional’14.
All of the Latin American constitutions that approved legal pluralism in the
1990’s have limited the autonomy of indigenous populations by restricting the use of
certain procedures and mechanisms of indigenous justice. Sieder and Sierra (Sieder &
Sierra, 2010) suggest that this type of limitation constitutes a violation of human rights
taking into account that no intercultural mechanisms to deal with these types of conflicts
have been developed (p. 6) and no state has undertaken to provide solutions through the
state legal system. Moreover, the difference between legal systems has shown that
indigenous justice is mainly developed and interpreted as a subordinate system of
constitutional law as well as to international human rights.
In this last case, despite constitutional recognition of greater autonomy for
indigenous people, which would imply the application of indigenous norms and
traditions, the state legal system prevails over customary law in the sense that it often
rejects the principles of indigenous justice because they are against human rights
conventions. Sierra (2005) reports cases in Peru and Mexico where the state legal
system denounces human right abuses committed by indigenous people by the simple
application of local traditions. But in fact what this type of situation often suggests is a
political manoeuvre to restrain autonomy in customary law (p. 6). The importance of
legal pluralism and the introduction of multicultural constitutions in the region cannot
be denied. Nevertheless, the recognition of customary law has been based solely on
principles of cultural diversity without making any significant progress in the
recognition of indigenous people’s rights and the right to self-determination (Huff,
2005). Even in the case of Bolivia, where the political constitution calls for the
installation of an indigenous state, indigenous jurisdictions have been restricted to the
same legal competencies as ordinary jurisdictions (Yrigoyen, 2011).
The implementation of customary law has also raised tensions between states
and legal systems. Although some countries have made important progress in the
recognition of indigenous special jurisdictions (resguardos indigenas) and have issued
an extensive body of jurisprudence related to legal cases involving indigenous
communities15 (Sánchez, 2005), judges in the region still have legal power to decide
which legal system should be applied when it comes to deciding disputes or ordinary
justice cases that involve indigenous people.
The restriction in the use of indigenous legal systems also comes from
exogenous variables of the judicial dimension. During the twentieth century, Latin
American economies have pursued neoliberal economic policies that in most cases have
threatened social and economic indigenous rights. Central government policies that aim
14 The difference between ordinary and special jurisdiction is more problematic when the special
jurisdiction is used to refer to the indigenous population in those countries with a majority of indigenous
population, such as Peru and Bolivia (Yrigoyen, 2011).
15 The Colombian constitutional court has developed extensive jurisprudence regarding cultural
indigenous actions. For instance, the court found that the use of fuete (a type of whip) as a punitive
sanction within indigenous communities cannot be understood as a type of torture or violation of human
rights because its use supposes a kind of traditional ritual that “intends to recover the equilibrium between
offender and environment” (Constitutional Court of Colombia, 1997). Based on that assumption, the
court concluded that fuete “was a common punitive sanction with symbolic significance within the
particular indigenous community involved in the case” (Peña, 2005, p. 91).

8

to privatize and deregulate national economies have produced tensions and have given
rise to conflicts between state, settlers and the indigenous population (Sawyer, 2004).
The export-oriented model of development in the region has promoted large-scale
mining and forestry programmes in indigenous areas without taking into consideration
indigenous autonomy and sometimes exacerbating social and economic discrimination,
which has led to deliberate impoverishment and marginalization (Faundez, 2009).
All of this suggests that the establishment of legal pluralism in the region
“towards furthering the political, social and economic demands of indigenous
communities” (Faundez, 2009) is still pending. There are still obstacles to overcome in
order to secure greater autonomy for indigenous people. While this happens, indigenous
communities are introducing new legal instruments to secure their rights.
b. New legal expressions for cultural recognition
The inaccessibility and precariousness of state legal systems for indigenous
people in Latin America has led to the creation of alternative spaces for the
administration of justice. Indigenous communities across the region have been
developing political structures in an attempt to protect cultural and collective
frameworks –which at the same time has led to an increase in social protest and the
mobilization of indigenous communities against states. In several countries, ‘paralegal’
forms of organization and protest outside of the judicial system have been witnessed.
In line with O’Donnell’s arguments (1994), Latin America has been captured by
the judicialization of social relations – or how social protest has become progressively
expressed in courts – where the interactions between society and law are modified. In
particular, historical exclusion from the dominant legal system has led indigenous
people to “stake their claims to greater autonomy not simply or principally by resorting
to the tribunals but by mimicking the state and constituting alternative ‘(para)-legalities”
(Sieder, 2010, p. 162).
In Peru rural communities have transformed the former Rondas Campesinas,
local police units created in early 1970s, into the Nucleos Rurales de Administracion de
Justicia16 (NRAJ) with the aim of providing services for common problems, such as
“land disputes, animal theft, family violence, and sexual harassment” (Crabtree, 2002,
p. 60). This type of organization17 is the most common expression of the bottom up
reform of justice in Peru since the state has not been able to provide judicial authorities
in remote areas. Similar examples of systems of security, justice and social
rehabilitation outside the state legal system can be found in Mexico with the
transformation of the policia comunitaria (a multi-ethnic community police unit) to the
Coordinadora Regional de Autoridades Campesinas. This organization is in charge of
the administration of justice and security in remote areas of the state of Guerrero –
encompassing nearly 60 different indigenous communities – (Sierra, 2005), as well as
serving as a local institution for denouncing cases of illegal mining, violence in the
region and land grabbing activities (Borras, Franco, Gómez, Kay, & Spoor, 2012).
16 In English Rural Nuclei for the Administration of Justice.
17 NRAJ started as a pilot scheme of alternative justice administration that soon became a programme of
community justice for those people who were not able to afford the costs of traditional justice
(Constitutional Court of Colombia, 1997).

9

These new manifestations of legality are based on principals that are normally
excluded from the dominant legal system, such as the recognition of cultural heritage,
the acceptance of traditional knowledge and the use of traditional languages. In the case
of the use of languages, orality, as a central expression of customary law, allows people
in the community to access a set of rules through a simple, quick and adaptive process.
The use of orality makes indigenous justice more accessible and encourages active
participation in the decision making process of indigenous law.
The existence of this type of expression of indigenous justice suggests a failure
to recognize indigenous autonomy despite the introduction of legal pluralism in the
majority of constitutions in the region. Indigenous people’s political and legal
aspirations have become progressively radicalized and a new challenge to the traditional
legal seems to emerge. The ‘revival’ of new expressions of customary law that Sierra
(2005) proposes suggests that the surge in the promotion of multicultural diversity “was
not about recognizing rights as such, but rather heralded a series of governmental
policies signalling limited acceptance of cultural diversity which ultimately facilitated
transnational forms of capitalist accumulation” (Sieder, 2011, p. 239)
In this perspective, indigenous communities have taken up cultural recognition
as an instrument for political struggle. In those cases where legislation has not left space
for the creation of indigenous jurisdictions, indigenous people’s political aspirations
have gone beyond the dominant legal framework and have proposed the establishment
of “autonomic practices in open opposition to the state” (Sierra, 2005, p. 55). The
Councils of Good Government (Juntas de Buen Gobierno) in the state of Chiapas
(Mexico) is a good example of this type of emancipatory politics (Brand & Hirsch,
2004). Indigenous people have created their own autonomous social structures with the
aim of making indigenous law prevail over the state legal system. Beyond isolated
examples, the existence of these informal legal jurisdictions is becoming the rule instead
of the exception.
Whereas these types of alternative legal schemes can lead to securing full and
effective recognition of indigenous people’s collective rights, in the long-term it is
possible to see a weakening of the nation state in the provision of public goods. In this
regard, Barton (2004) contends that informal legal systems, such as indigenous law,
“are palliatives that delay necessary reform in the state system” (p. 2). The existence of
alternative legal systems without a clear integration into the judicial state law does not
contribute to the formation of young democracies, as is the case for the majority of
countries in the region.
The existence of these new expressions of legality with the application of the
indigenous law has also led to a conflict with conventional practices of state sovereignty
(Picq, 2012). In the case of Latin America, mixed legal systems have encountered
difficulties in ensuring that different types of laws exist symbiotically. As a result, the
use of indigenous justice has ended up challenging concepts related to sovereignty and
state authority (Faundez, 2010). This situation was reflected during the adoption of the
United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People of 2007. According to
Picq (2012), the topic of sovereignty “was one of the most contested issues” (p. 24) of
the declaration18.
18 In the first instance, countries such as United States, New Zealand, Canada and Australia did not
recognise the declaration as they considered that it did not define explicitly the term ‘indigenous’ and it
10

Access to alternative justice deconstructs the relationship between state and
society, and proposes a new configuration in how legal systems should be applied
within national territories. These tensions are just starting to appear in isolated cases in
the region, however if the state does not accelerate the pace of the implementation of
multicultural constitutions, alternative justice administration will increase and the
radicalization of social protest will become more violent (Colloredo-Mansfeld, 2009).
Conclusions

This essay has examined indigenous people’s situation with regards to access to
justice after the introduction of legal pluralism in Latin America. It has found that the
implementation of mixed legal systems has led to a greater restriction of autonomy in
non-state legal systems rather than democratizing the legal system, with the aim of
making it more accessible and relevant for indigenous people.
Since the 1990’s, most of the countries in Latin America have considered the
importance of democratizing the legal system. The existence of a monist legal system
had been to some extent a contributing factor to the systematic violation of the
individual and collective rights of indigenous communities. As an attempt to resolve
this type of exclusion and to allow greater access to justice for minority groups, from
Chiapas in Mexico to Temuco in Chile, governments turned towards the adoption of
legal pluralism through the establishment of multicultural and multi-ethnic
constitutions.
After two decades of the implementation of legal pluralism in the region,
indigenous people have seen the justice framework extended towards a more diverse
and inclusive legal system. The increasingly plural legal landscape has given indigenous
communities a legal platform upon which to demand their rights as a minority.
However, the pace – and more importantly – the enforcement in the implementation of
alternative legal systems have taken different approaches and levels of implementation,
which has ultimately undermined the “availability of effective legal mechanisms to
indigenous communities seeking to protect legal rights” (Van Cott, 2000, p. 209)
The access to justice for indigenous people has become politicized and
restricted. The monistic conception of law has not been removed from the conception of
the state in Latin America and, in fact, has contributed to subordinating customary law
to the dominant legal system. Since ethnicity has become a political stance (Peloso,
2014), the application of cultural diversity has been reduced to a matter of political
negotiation rather that a fundamental right.
The delay in the application of legislation to guarantee the right to cultural
diversity, through the establishment of pluralistic regimes, has led to the creation of ad
hoc legal jurisdictions outside the dominant legal framework. Today it is possible to
appreciate how indigenous people have started to develop ‘alternative’ forms of
government “that pose real challenges for constructing democratic systems” (Sierra,
2005). As a result, those new para-legal structures are leading to the appearance of “new
would not be pertinent to “allow tribes’ customary law to be given precedence over national law”
(“Indigenous rights outlined by UN,” 2007).

11

possibilities for counter-hegemonic struggles” (Sieder, 2011, p. 258), which are
contributing to destabilizing Latin America’s fragile democracies.
The introduction of mixed legal systems in Latin America has aimed to correct
the symptoms of the democratic gaps in the region but not its causes. Legal pluralism
has not had as a goal the incorporation of non-legal regimes into a unique legal system.
The political endeavour has not been based on the intention to create “a single coherent
hybrid system that offers a consistent message, treats everyone equitably, and works
reasonably effectively” (Kaplan, n.d.). Indeed, one of the aims of legal pluralism has
been to create different types of jurisdictions, exacerbating unequal behaviours in the
region. In this perspective, it seems that there is a contradiction in the application of
pluralistic legal regimes, because instead of strengthening democratic values and
allowing minority groups’ access to adapted legal systems, what it is producing is more
exclusion and segregation.
Finally, the turn towards legal pluralism seems to be unpromising in Latin
America. However, there is evidence that the realization of legal pluralism has had a
positive influence in the protection of non-state legal systems and, consequently, in
addressing power abuses against indigenous people. Moreover, as Griffiths (1986)
suggests, “legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an
illusion” (p. 4). Successful legal pluralism can make the difference in raising indigenous
rights claims, but in doing so the introduction of cultural diversity in the domain of the
legal system should be accompanied not just only by the existence of a society willing
to tolerate normative diversity but also by strong political supports to implement and
enforce the proposed changes.
References
Asseis, W. (2003). Indian Justice in the Andes: Re-rooting or Re-routing? In A.
Zoomers & T. Salman (Eds.), Imaging the Andes: Shifting Margins of a
Marginal World (1 edition., pp. 167–186). Amsterdam: Aksant Academic
Publishers.
Barton, B. (2004, February 12). Informal Legal Systems in Latin America. Paper
Presented at the Institute of Latin American Studies Student Association
Conference, University of Texas,. Retrieved from

http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2004/barton.pdf

Borras, S. M., Franco, J. C., Gómez, S., Kay, C., & Spoor, M. (2012). Land grabbing in
Latin America and the Caribbean. Journal of Peasant Studies, 39(3-4), 845–872.
doi:10.1080/03066150.2012.679931
Brand, U., & Hirsch, J. (2004). In Search of Emancipatory Politics: The Resonances of
Zapatism in Western Europe. Antipode, 36(3), 371–382. doi:10.1111/j.1467-
8330.2004.00415.x
Cameron, M. A., Hershberg, E., & Sharpe, K. E. (2012). New Institutions for
Participatory Democracy in Latin America: Voice and Consequence. New
York: Palgrave Macmillan.
12
Cane, P., & Conaghan, J. (2008). The New Oxford Companion to Law. Oxford
England ; New York: OUP Oxford.
Canessa, A. (2011). Natives Making Nation: Gender, Indigeneity and the State in the
Andes. Tucson: University of Arizona Press.
Cappelletti, M., Garth, B., & Trocker, N. (1976). Access to justice: Comparative
General Report. Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales
Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law,
40(3/4), 669–717.
Casal, J. M. (2005). Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia [Human rights,
access and equity to justice]. Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (Ildis).
Cisse, H., Madhava, N. R., Cordonier, M.-C., & Nmehielle, V. O. (2013). Fostering
Development through Opportunity, Inclusion, and Equity (Vol. Volume 5).
Washington: World Bank Publications.
Colloredo-Mansfeld, R. (2009). Fighting Like a Community: Andean Civil Society in an
Era of Indian Uprisings. Chicago: University Of Chicago Press.
Constitutional Court of Colombia. Principle of ethnic and cultural diversity. Sentence
T-593/1997 (1997). Retrieved from

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-523-97.htm

Crabtree, J. (2002). Peru. Oxfam.
Eckstein, S. E., & Wickham-crowley, T. P. (2003). What Justice? Whose Justice?:
Fighting for Fairness in Latin America. Berkeley: University of California
Press.
ECLAC. (2013). Lineamientos para incluir la identificación de pueblos indígenas y
afrodescendientes en los registros de salud (No. 569). Retrieved from

http://www.eclac.cl/cgibin/

getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/51997/P51997.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl
&base=/celade/tpl/top-bottom_ind.xslt
Faundez, J. (2009). Access to Justice and Indigenous Communities in Latin America
(SSRN Scholarly Paper No. ID 1499073). Rochester, NY: Social Science
Research Network. Retrieved from http://papers.ssrn.com/abstract=1499073
Faundez, J. (2010). Legal Pluralism and International Development Agencies: State
Building or Legal Reform (SSRN Scholarly Paper No. ID 1645223). Rochester,
NY: Social Science Research Network. Retrieved from

http://papers.ssrn.com/abstract=1645223

Glenn, P. (2010). Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law (4
edition.). New York: Oxford University Press, USA.
13
Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? The Journal of Legal Pluralism and
Unofficial Law, 18(24), 1–55. doi:10.1080/07329113.1986.10756387
Hale, C. R. (2005). Neoliberal Multiculturalism. PoLAR: Political and Legal
Anthropology Review, 28(1), 10–19. doi:10.1525/pol.2005.28.1.10
High commissioner for Human Rights. (2007). El acceso a la justicia para los
indígenas en México [Access to justice for indigenous people in Mexico] (p.
198). Mexico: UN High commissioner for Human Rights in Mexico. Retrieved
from

http://www.hchr.org.mx/files/informes/oaxaca/InformeDiagn%C3%B3sticoJusti

cia.pdf
Huff, A. (2005). Indigenous Land Rights and the New Self-Determination. Colorado
Journal of International Environmental Law and Policy, 16, 295.
Indigenous rights outlined by UN. (2007, September 13). BBC. Retrieved from

http://news.bbc.co.uk/1/hi/6993776.stm

Inksater, K. (2010). Transformative Juricultural Pluralism: Indigenous Justice Systems
in Latin America and International Human Rights. The Journal of Legal
Pluralism and Unofficial Law, 42(60), 105–142.
doi:10.1080/07329113.2010.10756638
Isbester, K. (2010). The Paradox of Democracy in Latin America: Ten Country Studies
of Division and Resilience. Toronto: Toronto University Press.
IWGIA. (2010). Development and Customary Law (No. 1-2). Copenhagen. Retrieved
from http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=470
Janse, R. (2014). A Turn to Legal Pluralism in Rule of Law Promotion? (SSRN
Scholarly Paper No. ID 2405490). Rochester, NY: Social Science Research
Network. Retrieved from http://papers.ssrn.com/abstract=2405490
Kaplan, S. (n.d.). Strengthening the Rule of Law in Developing Countries. Fragile
States Forum. Retrieved from http://www.fragilestates.org/2012/06/17/rule-oflaw-
developing-countries/
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. The Lawbook Exchange, Ltd.
Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. Law & Society Review, 22(5), 869.
doi:10.2307/3053638
Meyers, D. T. (2004). Being Yourself: Essays on Identity, Action, and Social Life.
Rowman & Littlefield.
Nagle-Ortiz, L. E. (2006). La Cenicienta del gobierno: reforma a la justicia en América
Latina [The cinderella of government: judicial reform in Latin America]. In G.
Burgos (Ed.), Independencia Judicial: Diseños Institucionales y Balances
Históricos. Bogota: Antropos. Retrieved from

http://works.bepress.com/luz_estella_nagle_ortiz/14

14
Ng’weno, B. (2007). Can Ethnicity Replace Race? Afro-Colombians, Indigeneity and
the Colombian Multicultural State. The Journal of Latin American and
Caribbean Anthropology, 12(2), 414–440. doi:10.1525/jlat.2007.12.2.414
O’Donnell, G. A. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55–69.
doi:10.1353/jod.1994.0010
Palmer, V. V. (2012). Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family.
Cambridge University Press.
Peloso, V. (2014). Race and Ethnicity in Latin American History. New York, NY:
Routledge.
Peña, M. (2005). Legal pluralism as an approach to indgenous peoples and tribal
people’s rights. In L. Lindholt & S. Schaumburg-Müller (Eds.), Human Rights
in Development Yearbook 2003 (pp. 45–104). Oslo: Martinus Nijhoff
Publishers.
Pequeño, A. (2009). Participación y políticas de mujeres indígenas en América Latina
[Participation and indigenous women’s policies in Latin America]. Flacso-Sede
Ecuador.
Picq, M. L. (2012). Between the Dock and a Hard Place: Hazards and Opportunities of
Legal Pluralism for Indigenous Women in Ecuador. Latin American Politics and
Society, 54(2), 1–33. doi:10.1111/j.1548-2456.2012.00151.x
Postero, N. G. (2007). Now We are Citizens: Indigenous Politics in Postmulticultural
Bolivia. Stanford University Press.
Rhode, D. L. (2004). Access to Justice. New York: Oxford University Press.
Sánchez, E. (2005). Los Pueblos indígenas en Colombia. Derechos políticas y desafíos
[Indigenous communities in Colombia: Rights, Policies and Challanges].
Bogota: Gente Nueva. Retrieved from http://www.unicef.com.co/wpcontent/
uploads/2012/11/pueblos-indigenas-Colombia.pdf
Santos, B. de S. (1991). Estado, derecho y luchas sociales [State, law and social
struggle] (1. ed edition.). Bogota, Colombia: Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos.
Sawyer, S. (2004). Crude Chronicles: Indigenous Politics, Multinational Oil, and
Neoliberalism in Ecuador. Duke University Press.
Sezgin, Y. (2004). A Political Account for Legal Confrontation between State and
Society: The Case of Israeli Legal Pluralism (SSRN Scholarly Paper No. ID
1524391). Rochester, NY: Social Science Research Network. Retrieved from

http://papers.ssrn.com/abstract=1524391

15
Sieder, R. (2002). Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and
Democracy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave
Macmillan.
Sieder, R. (2010). Legal cultures in the (un)rule of law: indigenous rights and
juridification in Guatemala. In J. Couso & A. Huneeus (Eds.), Cultures of
Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America. Cambridge:
Cambridge University Press.
Sieder, R. (2011). “Emancipation” or “regulation”? Law, globalization and indigenous
peoples’ rights in post-war Guatemala. Economy and Society, 40(2), 239–265.
doi:10.1080/03085147.2011.548952
Sieder, R., & Sierra, M. T. (2010). Indigenous women’s access to justice in Latin
America. CMI Working Paper, WP 2010: 2. Retrieved from

http://www.cmi.no/publications/publication/?3880=indigenous-womens-accessto-

justice-in-latin
Sierra, M. T. (2005). The Revival of Indigenous Justice in Mexico. PoLAR: Political
and Legal Anthropology Review, 28(1), 52–72. doi:10.1525/pol.2005.28.1.52
Stavenhagen, R. (2003a). Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people. Guatemala. New York.
Retrieved from http://daccess-ddsny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/111/33/PDF/G0311133.pdf?OpenElement
Stavenhagen, R. (2003b). Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people. Mexico. New York.
Retrieved from http://daccess-ddsny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/111/33/PDF/G0311133.pdf?OpenElement
Stavenhagen, R. (2007). Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people. New York. Retrieved
from http://daccess-ddsny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/110/99/PDF/G0711099.pdf?OpenElement
Tokman, V. E., & O’Donnell, G. (1998). Poverty and Inequality in Latin America:
Issues and New Challenges. Notre Dame, Ind: Univ of Notre Dame Pr.
United Nations. (2007, September 13). United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples. United Nations. Retrieved from

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

United Nations. (2009). State of the World’s Indigenous Peoples. UN. Retrieved from

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP_web.pdf

Van Cott, D. L. (2000). A Political Analysis of Legal Pluralism in Bolivia and
Colombia. Journal of Latin American Studies, 32(01), 207–234.
Van Cott, D. L. (2004). Contemporary Indigenous Movements in Latin America
(review). The Americas, 60(3), 461–463. doi:10.1353/tam.2004.0033
16
Van Cott, D. L. (2007). Latin America’s Indigenous Peoples. Journal of Democracy,
18(4), 127–142.
Van Cott, D. L. (2009). Radical democracy in the Andes. Cambridge; New York:
Cambridge University Press.
Yrigoyen, R. (2011). El horizonte del constitucionalismo pluralista: del
multiculturalismo a la descolonización [The horizon of pluralist
constitutionalism: from multiculturalism to decolonization]. In C. Rodriguez
Garavito (Ed.), El derecho en América Latina: los retos del siglo XXI (Siglo
XXI.). Buenos Aires. Retrieved from

http://www.cesarrodriguez.net/docs/libros/ElDerechoenAmericaLatina.pdf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers