Archive for the ‘Sejarah’ Category

Bung Karno: “Gagalkan pendirian Negara Papua itu!”

Bung Karno: “Gagalkan pendirian Negara Papua itu!”

Diunduh dari FB
Sumber: K. Prawira <k.prawira@ymail.com>,in: “nasional-list@yahoogroups.com” <nasional-list@yahoogroups.com> ,Saturday, 12 May 2012, 6:49
“…Hei, engkau, pemuda-pemuda keluaran dari AMN! Sekarang berdiri di hadapan saya. Saya melantik kamu sekalian, resmi menjadi perwira-perwira angkatan perang kita. Ketahuilah hei kamu, kewajibanmu sekarang ini lebih berat daripada yang sudah-sudah. Sekarang ini engkau menjadi pemimpin-pemimpin daripada Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan, sekarang ini Angkatan Perang Republik Indonesia sudah mendapat perintah dari saya untuk menyiap-nyiapkan diri agar supaya setiap waktu saya memberi perintah, masuk ke Irian Barat untuk memerdekakan Irian Barat itu. Maka engkau juga, hei pemuda-pemuda keluaran Akademi Militer Nasional, bersiap-siaplah oleh karena sebagaimana tadi saya katakan, sudah saya perintahkan kepada segenap Angkatan Perang Republik Indonesia, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut, supaya menyiap-nyiapkan diri agar setiap waktu saya memberi komando kepadamu, engkau bebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda.
Nah, apa komando saya? Dengarkan saudara-saudara! Komando saya dengan tegas ialah: gagalkan, hai seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian Negara Papua itu! Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Irian Barat itu! … Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Saudara-saudara, inilah bunyi komando saya. Jalankan komando saya ini!”
(Bung Karno, Alunalun Yogya, Selasa, 19 Des 1961, pukul 09 pagi, hujan deras dan lautan manusia, serukan Komando Trikora didepan para sersan mayor taruna dari Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang dan Bandung yg baru akan dilantik. Terdiri atas 38 korps infanteri (Inf), 51 korps kavaleri (Kav), 59 korps artileri (Art), 144 korps zeni (Czi). Termasuk Letda Inf ZA Maulani, Letda Kav TB Silalahi, Letda Art Suryatna Subrata, Letda Czi Piere Tendean)

Teror Westerling di Republik Indonesia

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Wednesday, May 09, 2012

Teror Westerling di Republik Indonesia

Oleh Batara R. Hutagalung, 

Pendiri dan Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)
Pendahuluan
Pengadilan sipil di Den Haag, Belanda, pada 14 September 2011 memenangkan gugatan 8 janda dan satu korban selamat pembantaian di desa Rawagede (sekarang bernama Balongsari), Kabupaten Karawang. Pada 9 Desember 1947, tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Alfons Wijnen membantai 431 penduduk desa Rawagede, tanpa proses atau tuntutan apapun.
Pada 15 Desember 2005, bersama Ketua Dewan Kehormatan KUKB, Mulyo Wibisono, MSC., SH., saya membawa kasus ini ke parlemen Belanda, dan diterima oleh Bert Koenders, waktu itu sebagai jurubicara Partij van de Arbeid – PvdA (Partai Buruh) dan Angelien Eijsink, juga dari PvdA, yang membidangi masalah veteran. Bert Koenders membawa kasus ini ke sidang parlemen Belanda pada bulan Juni 2006, dan sejak itu peristiwa pembantaian di Rawagede enam kali dibahas di parlemen Belanda, bahkan sampai dilakukan voting.
Dari kiri: Batara R. Hutagalung, Bert Koenders, Angelien Eijsink
Dari kiri: Mulyo Wibisono, Batara R. Hutagalung, Bert Koenders

Pada bulan Februari 2007, dalam pemerintahan koalisi dengan CDA, Bert Koenders menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan, yang dulu pernah dijabat oleh Pronk.

Pemerintah Belanda dituntut di pengadilan sipil di Den Haag, Belanda untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan memberi kompensasi kepada keluarga korban. Pengadilan Belanda mengabulkan tuntutan tersebut dan menyatakan, bahwa pemerintah Belanda bersalah serta harus bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian tersebut.

Pada 9 Desember 2011, dalam acara peringatan di Balongsari, atas nama pemerintah Belanda, Duta Besar Belanda Tjeerd de Zwaan secara resmi meminta maaf kepada keluarga korban pembantaian, dan kemudian menyerahkan kompensasi kepada para janda dan satu korban selamat, masing-masing sebesar 20.000,- Euro. Namun sayang, sejak gugatan dimajukan bulan September 2009 sampai penyerahan kompensasi pada bulan Desember 2011, 2 orang janda dan korban selamat terakhir, Sa’ih, telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat lagi menikmati uang kompensasi tersebut.
Dari kiri: Kol. Haryono, Dubes Tjeerd de Zwaan, Batara R. Hutagalung,
Rawagede/Balongsari 9 Desember 2011.

Ketika akhir tahun 2004 saya memulai penelitian mengenai peristiwa pembantaian di Rawagede, masih hidup 22 orang janda korban pembantaian, dan kini hanya tinggal 6 orang. Semuanya telah berusia di atas 80 tahun.

Dalam sambutan yang saya sampaikan pada acara tersebut, di hadapan Duta Besar Belanda, selain menyampaikan kronologi perjuangan KNPMBI dan KUKB, saya menyatakan, ini bukanlah akhir dari tuntutan, melainkan awal dari akan dibukanya semua kasus kejahatan perang dan peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, termasuk peristiwa pembantaian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya.
Tuntutan KNPMBI/KUKB kepada pemerintah Belanda adalah, agar pemerintah Belanda:
  1. Mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945,
  2. Meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, pelanggaran HAM berat lainnya, terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda antara tahun 1945 – 1950.
  3. Memberi kompensasi kepada seluruh keluarga korban agresi militer Belanda.
Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengetahui, bahwa hingga kini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Bahkan sampai 16 Agustus 2005, untuk pemerintah Belanda, NKRI tidak eksis samasekali, dan baru pada 16 Agustus 2005, Menteri Luar Negeri Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa mulai saat itu (16.8.2005) pemerintah Belanda MENERIMA (ACCEPT) proklamasi 17.8.1945 secara moral dan politis, atau hanya de facto, namun tidak MENGAKUI (RECOGNIZE) de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945.
Banyak kalangan di Belanda yang menyatakan, bahwa bagi pemerintah Belanda sangat sulit untuk mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945, karena apabila hal ini dilakukan, maka pemerintah Belanda terpaksa mengakui, bahwa yang mereka namakan “aksi polisionil” I (Juli 1947) dan II (Desember 1948) adalah agresi militer terhadap suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Konsekwensinya adalah, Republik Indonesia berhak menuntut pampasan perang kepada pemerintah Belanda, dan tentara Belanda menjadi penjahat perang!
Di International Criminal court – ICC (Mahkamah Kejahatan Internasional) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, ada 4 jenis kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa (date of expiry), yaitu:
  1. Genocide (genosida/pembantaian etnis),
  2. Crime against humanity (Kejahatan atas kemanusiaan),
  3. War crime (kejahatan perang), dan
  4. Crime of aggression (Kejahatan agresi).
Keempat kejahatan ini telah dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, dan bahkan di beberapa daerah di bumi Nusantara seperti Jayakarta (sekarang Jakarta), Maluku, dll., telah dilakukan oleh Belanda (VOC dan Netherlands Indië) sejak lebih dari 350 tahun yang lalu.
Sebagai contoh bahwa kejahatan perang tidak mengenal kadaluarsa adalah kasus Heinrich Boere, seorang mantanh tentara Jerman. Pada bulan Oktober 2009, Heinrich Boere, ditangkap dan dimajukan ke pengadilan di Aachen, Jerman. Pada bulan Februari 2010, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti, pada tahun 1944 di Belanda membunuh tiga orang penduduk sipil. Heinrich Boere kini berusia 90 tahun! (Lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2010/05/bekas-perwira-nazi-dihukum-seumur-hidup.html)
Belanda mengakui, bahwa jumlah rakyat Indonesia yang tewas antara tahun 1945 – 1950 sekitar 150.000 orang, sedangkan tentara Belanda yang meninggal di Indonesia sekitar 6.000 orang. Tidak semua tentara Belanda tewas dalam pertempuran, melainkan banyak yang meninggal karena penyakit atau bunuh diri. Konon kabarnya, Panglima tertinggi Tentara Belanda, Letnan Jenderal Simon H. Spoor bunuh diri, karena kecewa atas hasil persetujuan Roem-Royen, yang menyepakati dilakukannya Konferensi Meja Bundar (KMB).
Dalam sambutannya pada 16.8.2005, Menlu Belanda Ben Bot mengakui, akibat pengerahan militer secara besar-besaran, sangat banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban. Dia hanya menyampaikan penyesalan (regret) atas peristiwa tersebut tetapi menolak meminta maaf  (apology). (Lihat:
Demikian juga penggantinya, Menlu Maxime Verhagen, menolak untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia, juga hanya bersedia menyampaikan rasa penyesalan. Barulah Menlu Belanda Uri Rosenthal, yang pada bulan Desember 2011 menyatakan bersedia meminta maaf kepada keluarga korban di Rawagede.
Namun putusan pengadilan di Den Haag ternyata bermata dua. Sebagai fakta, pengadilan Belanda juga menyatakan bahwa pada waktu itu, Indonesia adalah wilayah Belanda yang bernama Netherlands Indië. Dengan demikian, Dubes Belanda meminta maaf kepada warganya sendiri, dan bukan kepada warga Indonesia!
Sebagaimana diketahui, bahwa suatu putusan terhadap satu kasus, dapat menjadi juris prudensi untuk kasus-kasus serupa. Kasus pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Belanda bukan hanya di Rawagede/Balongsari, melainkan di puluhan, bahkan mungkin ratusan tempat di Indonesia. Di Sulawesi Selatan saja mungkin terjadi di puluhan desa. Demikian juga di Sumatera, Jawa, Bali dll. Beberapa tempat yang cukup dikenal adalah pembantaian di desa Galung Lombok, Sulawesi barat, Gerbong Maut Bondowoso, Jembatan Air Mata Ibu di Payakumbuh, Pembantaian di Kranggan dekat Temanggung.
Pembantaian di Galung Lombok, Sulawesi Barat, yang dilakukan oleh anak buah Westerling pada 1 Februari 1947 termasuk peristiwa pembantaian yang paling sadis dan kejam. Westerling tidak hanya melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan saja, melainkan setalah ditarik kembali ke Jawa, anak buahnya juga melakukan pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan “kudeta”nya yang gagal pada 23 Januari 1950 telah menewaskan lebih dari 90 tentara Siliwangi di Bandung yang tidak bersenjata.
Latar Belakang Sejarah
Setelah Cultuurstelsel, Poenale Sanctie dan Exorbitante Rechten, Westerling adalah hal terburuk yang “dibawa” Belanda ke Indonesia. Bab mengenai Westerling termasuk lembaran paling hitam dalam sejarah Belanda di Indonesia, bahkan mungkin termasuk pembantaian massal terkejam di dunia, karena korbannya adalah ribuan penduduk sipil, non combatant.
Yang telah dilakukan oleh Westerling beserta anak buahnya bukan hanya kejahatan perang (war crime), melainkan juga kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat berat, seperti perkosaan, penyiksaan, dll. Pembantaian penduduk di desa-desa di Sulawesi Selatan (catatan: setelah dilakukan pemekaran provinsi, maka sebagian daerah sekarang termasuk Sulawesi Barat) dapat juga dikategorikan sebagai pembantaian etnis (genocide). Semua hal-hal ini terjadi dengan sepengetahuan dan bahkan dengan ditolerir oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Kejahatan yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya terjadi di masa agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Oleh karena itu, semua kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa agresi militer tersebut, termasuk yang dilakukan oleh Westerling, masih dapat dituntut ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag. Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) telah membuktikan, bahwa kejahatan perang Belanda tidak hanya dapat dimajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional, melainkan juga ke pengadilan sipil di Belanda.
Belanda dan negara-negara Eropa yang menjadi korban keganasan tentara Jerman selama Perang Dunia II selalu menuntut, bahwa untuk pembantaian massal atau pun kejahatan atas kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tentara Jerman, tidak ada kadaluarsanya. Di sini negara-negara Eropa tersebut ternyata memakai standar ganda, apabila menyangkut pelanggaran HAM yang mereka lakukan.
Ulah Westerling dan anak buahnya baik di Sulawesi Selatan, Jawa Barat mau pun dalam peristiwa “:kudeta” Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), hingga kini belum ada penyelesaiannya. Oleh karena itu perlu kiranya diungkap lebih rinci, hal-hal yang sehubungan dengan pembantaian di Sulawesi Selatan dan “kudeta APRA”, juga konspirasi pimpinan tertinggi Belanda, baik sipil mau pun militer untuk menyelamatkan Westerling dari penangkapan dan pengadilan di Indonesia, setelah gagalnya kudeta APRA tersebut.
Westerling, yang bagi sebagian besar rakyat Indonesia adalah seorang algojo kejam berdarah dingin, namun bagi sebagian orang Belanda dia adalah seorang pahlawan yang hendak “menyelamatkan” jajahan Belanda dari kolaborator Jepang dan elemen komunis.
Tahun 1999 di Belanda terbit satu buku dengan judul Westerling’s Oorlog (Perangnya Westerling) yang ditulis oleh J.A. de Moor. Boleh dikatakan, ini adalah buku yang sangat lengkap dan rinci mengenai sepak-terjang Westerling selama di Indonesia serta lika-liku pelariannya dari Indonesia setelah “kudetanya” yang gagal. Nampaknya ada hal-hal yang selama ini belum diketahui di Indonesia, terutama menyangkut penugasannya di Sulawesi Selatan dan latar belakang rencana “kudeta”, yang rupanya telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda, dan kemudian kerjasama tingkat tinggi Belanda meloloskan Westerling dari penangkapan pihak Republik. Buku ini penting sekali untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
Bahkan yang lebih menarik lagi adalah, ternyata Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana juga terlibat dalam konspirasi kudeta APRAnyaWesterling, karena Bernard berambisi menjadi Raja Muda (Vice Roi) di Indonesia, seperti model Raja Muda Inggris di India.
Dalam Perang Dunia II, tentara Belanda di Eropa yang hancur “dilindas” tentara Jerman hanya dalam waktu 3 hari dan tentara India-Belanda, yang di Jawa tergabung dalam ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command) hanya dalam waktu tujuh hari dihancurkan oleh tentara ke XVI Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima tertinggi tentara Belanda di Netherlands Indië, mewakili Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh-Stachouwer, menandatangani dokumen Menyerah-Tanpa-Syarat (unconditional surrender) di Pangkalan Udara (Lanud) Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, pada 9 Maret 1942.
Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu, namun penandatanganan dokumen Menyerah-Tanpa-Syarat baru dilakukan pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missoury, di Tokyo Bay, Jepang. Dengan demikian, antara tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1945, terdapat kekosongan kekuasaan (vacuum of power), artinya tidak ada pemerintahan.
Pada 17 Agustus 1945, di masa vacuum of power tersebut, pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Ir. Sukarno diangkat menjadi Presiden, dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian disusun kabinet RI pertama. Dengan demikian, tiga syarat pembentukan suatu Negara berdasarkan Konvensi Montevideo telah terpenuhi, yaitu:
  1. Adanya wilayah,
  2. Adanya penduduk yang permanen, dan
  3. Adanya pemerintahan.
Berdirinya Republik Indonesia bukanlah merupakan suatu pemberontakan terhadap kekuasaan apapun, karena memang tidak ada kekuasaan suatu Negara. Juga bukan suatu revolusi, karena tidak ada penguasa atau pemerintah yang digulingkan, dan periode antara tahun 1945 – 1949 bukanlah perang kemerdekaan, melainkan perang mempertahankan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan (declaration of independence) republic Indonesia berbeda dengan pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat yang dicetuskan oleh pemimpin Amerika pada 4 Juli 1776, yang merupakan pemberontakan terhadap Kerajaan Inggris, yang pada waktu itu masih berkuasa.
Berdasarkan azas uti possidetis juris (atau iuris), yaitu prinsip dalam hukum internasional untuk menentukan batas wilayah suatu Negara. Azas ini diadopsi dari hukum Romawi, yang menyatakan bahwa batas wilayah dan pemilikan lainnya dari penguasa lama, menjadi milik penguasa baru, maka wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Netherlands Indië (India Belanda)!
Tentara Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris dan
Australia, yang ditugaskan oleh Allied Forces (Tentara Sekutu) untuk melucuti senjata tentara Jepang (disarmament of Japanese forces) dan membebaskan para interniran Eropa dari tahanan Jepang (Recovery of allied prisoners of war and internees – RAPWI), serta memulihkan ketertiban dan keamanan (maintain law and order). Lord Louis Mounbatten, Supreme Commander South East Asia menugaskan Letnan Jenderal Sir Philip Christison memimpin Allied Forces in the Netherlands-Indies –AFNEI (Tentara Sekutu di India Belanda).
Untuk melaksanakan tugasnya, tiga British-Indian Division dibantu oleh dua divisi tentara Asutralia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie “Ming the merciless” Morsehead. Satu divisi tentara Inggris ditugaskan untuk Sumatera, dua divisi lainnya ditugaskan ke Jawa. Dua divisi tentara Australia ditugaskan ke Indonesia Timur.
Sementara pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera belum terbentuk dengan sempurna, Belanda berusaha membangun kembali kekuatan dan kekuasaannya di Sumatera. Untuk mengejar waktu, pada 27 Agustus 1945, Letnan C.A.M. Brondgeest dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda memimpin 11 orang pasukan payung yang diterjunkan di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pada 6 September 1945 Brondgeest mulai merekrut semua orang mantan tentara KNIL yang berada di kota Medan dan sekitarnya. Dalam waktu singkat dia dapat mengumpulkan ratusan orang dan mereka direkrut menjadi polisi yang membantu Brondgeest.
Kemudian pada 14 September 1945, Letnan II (Cadangan) Raymond Paul Pierre Westerling dengan pesawat udara mendarat di Medan memimpin rombongan dengan nama sandi Status Blue, yang terdiri dari Sersan B. de Leeuw, Sersan J. Quinten, Liaison Officer Inggris Kapten Turkhaud dan Prajurit Sariwating asal Ambon. Westerling membawa seragam dan persenjataan untuk 175 orang. Mereka diperbantukan kepada Brondgeest.
Raymond Westerling lahir di Istambul, Turki, pada 31 Agustus 1919 sebagai anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Moutzou, yang berasal dari Yunani. Westerling, yang dijuluki “si Turki” karena lahir di Istambul, Turki, masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Dia mendapat pelatihan khusus dari tentara Inggris di Skotlandia. Pada 27 Desember 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene di Wolferhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Seorang instruktur Inggris sendiri mengatakan pelatihan ini sebagai: “It’s hell on earth” (neraka di dunia). Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain “unarmed combat”, “silent killing”, “death slide”, “how to fight and kill without firearms”, ”killing sentry” dsb.
 Setelah bertugas di Eastbourne sejak 31 Mei 1943, maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943 Sersan Westerling berangkat ke India untuk betugas di bawah Vice Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South East Asia Command (Panglima tertinggi Komando Asia Tenggara). Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Kedgaon, 60 km di utara kota Poona.
 Pada 15 Maret 1944 di London, Belanda mendirikan Bureau Bijzondere Opdrachten -BBO (Biro untuk Tugas Istimewa), kemudian Markas Besarnya berkedudukan di Brussel dan dipimpin oleh Pangeran Bernhard. Pada 23 Oktober 1944, Westerling dipanggil untuk bertugas di BBO di Brussel, dan pada 1 Desember 1944 pangkatnya naik menjadi Sersan Mayor. Tanggal 25 Juni 1945 dia masuk ke dinas KNIL dengan pangkat (reserve) tweede luitenant (Letnan II Cadangan) dan ditugaskan di Sri Lanka pada Anglo-Dutch Country Section yang di kalangan Belanda disebut Korps Insulinde (KI). Di Eropa, Jerman sudah menyerah dan kekalahan tentara Jepang hanya tinggal menunggu waktu saja. Di Australia dan Sri Lanka, Belanda melakukan persiapan besar-besaran untuk kembali ke Indonesia.
 Pimpinan militer Belanda melihat perlu membentuk pasukan khusus baik darat mau pun udara yang dapat dengan cepat menerobos garis pertahanan tentara Republik. Segera setelah diangkat menjadi Panglima tertinggi Tentara Belanda di Hindia Belanda, Letnan Jenderal Spoor mengemukakan rencananya untuk membentuk pasukan infanteri, komando serta parasutis yang mendapat pelatihan istimewa.
 Pada 3 Maret 1946, 60 orang serdadu Belanda pertama kali tiba di Indonesia dan langsung dibawa ke Bandung, di mana mereka memperoleh pelatihan dari seorang perwira Belanda mantan anggota Korps Insulinde. Setelah itu, realisasi untuk pembentukan pasukan parasutis berjalan dengan cepat. Pada 12 Maret 1946, Letnan KNIL Jhr. M.W.C. de Jonge, Letnan KNIL Sisselaar dan Letnan KNIL A.L. Cox (dari Angkatan Udara) ditugaskan ke Eropa untuk melakukan penelitian serta meminta bantuan dari unit parasutis Inggris dan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan pelatihan parasutis di Hindia Belanda.
 Pada 13 Maret 1946, Letnan de Koning dan Letnan van Beek, dua perwira Belanda yang pernah bertugas di Korps Insulinde, dipanggil dari Sri Lanka ke Jakarta untuk menjadi pelatih calon pasukan para. Pada 15 Maret 1946 secara resmi School voor Opleiding van Parachutisten – SOP (Sekolah Pelatihan Parasutis) didirikan dan Kapten C. Sisselaar menjadi komandan pertamanya. Pasukan jebolan SOP inilah yang kemudian digunakan dalam agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948 untuk menduduki Yogyakarta, Ibukota Republik Indonesia waktu itu.
Agar supaya tidak dapat diketahui oleh pihak Republik, kamp pelatihan dipilih sangat jauh, yaitu di Papua Barat. Semula dipilih Biak, di mana terdapat bekas pangkalan udara tentara Amerika yang masih utuh. Kemudian pada bulan April tempat pelatihan dipindahkan ke Hollandia, juga di Papua Barat, yang arealnya dinilai lebih tepat untuk dijadikan kamp pelatihan.
 Yang dapat diterima menjadi anggota pasukan para tidak boleh melebihi tinggi 1,85 m dan berat badan tidak lebih dari 86 kg. Selain tentara yang berasal dari Belanda, orang Eropa dan Indo-Eropa juga pribumi yang menjadi tentara KNIL ikut dilatih di sini. Mereka berasal dari suku Ambon, Menado, Jawa, Sunda, Timor, Melayu, Toraja, Aceh dan beberapa orang Tionghoa. Pelatihan yang dimulai sejak bulan April 1946 sangat keras, sehingga banyak yang tidak lulus pelatihan tersebut. Sekitar 40% pribumi, 20% orang Eropa dan 15% orang Indo-Eropa dinyatakan tidak lulus menjalani pelatihan.
 Pada 1 Mei 1947 telah terbentuk Pasukan Para I (1e para-compagnie) yang beranggota 240 orang di bawah pimpinan C. Sisselaar, yang pangkatnya naik menjadi Kapten. Pada 1 Juni 1947, pasukan para tersebut dibawa ke lapangan udara militer Belanda, Andir (sekarang bandara Hussein Sastranegara), di Bandung. Dengan demikian pasukan ini berada tidak jauh dari kamp pelatihan tentara KNIL di Cimahi. Namun parasut yang dipesan sejak bulan Desember 1946 di Inggris baru tiba pada bulan Oktober 1947.
 Untuk Angkatan Darat, dibentuk pasukan khusus seperti yang telah dilakukan oleh tentara Inggris di Birma. Jenderal Mayor Charles Orde Wingate (1903 – 1944) yang legendaris membentuk pasukan khususnya yang sangat terkenal yaitu “The Chindits”, yang sanggup menerobos garis pertahanan musuh untuk kemudian beroperasi di belakang garis pertahanan musuh. Taktik seperti ini kemudian dikenal sebagai “Operasi Wingate”, yang juga dipergunakan oleh TNI selama agresi militer Belanda II.
Sejak kedatangannya di Indonesia pada bulan Desember 1945, Kapten KNIL W.J. Schneepens mengembangkan gagasan untuk membentuk suatu “speciale troepen” (pasukan khusus) dalam KNIL (Ayahnya, Lekol W.B.J.A. Scheepens adalah perwira Korps Marechaussee –marsose- yang bertugas di Aceh. Dia tewas pada tahun 1913 akibat tusukan rencong). Gagasan ini kemudian mendapat persetujuan pimpinannya. Pada 15 Juni 1946 dia mendirikan pusat pelatihan yang dinamakan Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan langsung di bawah Directoraat Centrale Opleidingen – DCO (Direktorat Pusat Pelatihan) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. Direktorat ini baru dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani pelatihan pasukan yang akan dibentuk di Hindia Belanda. Kamp dan pelatihan DST ditempatkan di Polonia, Jakarta Timur.
Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan khusus ini. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah “berhasil” menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan namanya membumbung tinggi.
Di kancah diplomasi, untuk perundingan selanjutnya Pemerintah Inggris mengirim seorang diplomat senior lain, Lord Miles Lampson Killearn, menggantikan Sir Archibald Clark-Kerr, yang karena jasa-jasanya, tingkat kebangsawanannya naik. Sir Archibald Clark Kerr kemudian begelar Lord Inverchapel dan mendapat tugas di Washington.
Letnan Jenderal Sir Philip Christison, yang paling dibenci oleh Belanda, diganti oleh Letnan Jenderal Sir Montague (“Monty”) Stopford, seorang keturunan langsung dari Admiral Stopford, komandan armada Inggris yang bersama Sir Thomas Stamford Raffles mengusir tentara Belanda dari India Belanda tahun 1811. Jenderal Stopford tidak lama bertugas di Indonesia karena dia sangat tidak menyenangi situasi yang dihadapi, yang dinilainya penuh ketidakjujuran dan intrik, dan tidak cocok untuk seorang perwira dan gentleman. Pada suatu kesempatan, dia mengatakan kepada van der Post (lihat: Post, Sir Laurens van der, The Admiral’s Baby, John Murray, London 1996 hlm. 268):
 “I cannot imagine circumstances more lethal for a simple soldier than this mess of pottage you have in Indonesia.”
 Laurens van der Post adalah seorang perwira tentara Inggris kelahiran Afrika Selatan, yang bertugas di Indonesia (India-Belanda) dan tahun 1942 – 1945 diinternir di kamp interniran selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada bulan September 1945, dia diangkat menjadi Gubernur Militer tentara Inggris untuk Jakarta (Batavia).
Stopford kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert C. Mansergh, Panglima Divisi 5 –penghancur dan pembantai Surabaya November 1945- yang menjadi Panglima AFNEI sampai penarikan seluruh tentara Inggris, 15th British Army Corps, dari Indonesia pada akhir bulan November 1946.
Gilbert MacKereth, atasan van der Post, semula adalah Konsul Jenderal Inggris kemudian diangkat menjadi The British Minister in Indonesia. Di akhir masa tugasnya di Indonesia, dia membuat laporan kepada Pemerintah Inggris, di mana dia memberikan catatan, bahwa perilaku Belanda dan militernya yang brutal terhadap rakyat Indonesia telah membuat syok serdadu Inggris. Mengenai laporan Mackereth, van der Post menulis:
 “… Gilberth MacKereth, in his own report to the Secretary of State at the end of his mission, was to remark how the brutal behaviour of the Dutch and their soldiery towards the Indonesians had schocked the ordinary British soldiers…”
Sayang MacKereth tidak menyampaikan hal tersebut pada awal melainkan di akhir masa tugasnya di Indonesia, sehingga kebiadaban tentara Belanda serta antek-anteknya terhadap rakyat Indonesia tidak diketahui di Inggris. Selain itu MacKereth juga tidak menyampaikan, kekejaman tentara Inggris terhadap rakyat Indonesia, terutama di Surabaya pada bulan November 1945.
 Sementara itu, dua Divisi tentara Australia di bawah Letnan Jenderal Leslie “Ming the merciless” Morshead “membersihkan” kekuatan bersenjata pendukung Republik Indonesia di wilayah Indonesia Timur, dan setelah wilayah tersebut “bersih dan aman”, diserahkan kepada Netherlands-Indies Civil Administration (NICA), sesuai persetujuan CAA (Civil Affairs Agreement) yang ditandatangani di Chequers dekat London, pada 24 Agustus 1945.
Sebenarnya persetujuan tersebut antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris membantu Belanda “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dan setelah kekuatan bersenjata RI dihancurkan, maka wilayah tersebut diserahkan kepada NICA. Namun karena Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South-East Asia Command tidak mempunyai cukup pasukan, hanya 3 British-Indian Divisions, maka tentara Inggris dibantu dua Divisi Australia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie Morsehead -yang karena kekejamannya mendapat julukan “Ming the merciless“, tokoh kejam dalam cerita fiksi Flash Gordon- yang sebelumnya termasuk Komando Pasifik Baratdaya (South-West Pacific Area Command) pimpinan Letnan Jenderal Douglas MacArthur (Hutagalung-2001, hlm. 164 – 165). Hal ini jelas penyalahgunaan tugas dari Allied Forces (tentara Sekutu).
Setelah menganggap bahwa Indonesia Timur telah “bersih” dan aman, maka pada 15 Juli 1946 tentara Australia “menyerahkan” wilayah Indonesia Timur kepada Netherlands-Indies Civil Administration (NICA). Kemudian van Mook segera memanggil orang-orang Indonesia dari Indonesia Timur pendukung Belanda untuk mengadakan pertemuan di Malino, dekat Makassar, Sulawesi Selatan. Pada 16-22 Juli 1946 Belanda menggelar yang dinamakan Konferensi Malino untuk mendirikan “Negara Indonesia Timur”, yang dikukuhkan dalam konferensi di Denpasar, Desember 1946.
Inggris yang kemudian diwakili oleh Lord Killearn, memfasilitasi kembali perundingan lanjutan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda yang dimulai pada 7 Oktober 1946. (lihat: Hatta, Drs. Mohammad, Memoir, Tintamas Indonesia, Jakarta 1962, hlm. 493). Delegasi Republik tetap dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, dan delegasi Belanda kini dinamakan Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn, mantan Perdana Menteri Belanda. Tanggal 14 Oktober diumumkan berlakunya gencatan senjata. Hal ini sangat diinginkan oleh Inggris, agar mereka dapat dengan tenang menarik seluruh tentaranya dari medan pertempuran melawan Republik, serta memulangkan para prajurit yang telah jenuh dan lelah dengan perang -sejak tahun 1939, sejak pecahnya Perang Dunia II di Eropa- kembali ke negaranya.
 Pada 11 November 1946 tempat perundingan dipindahkan ke Linggajati, dekat Cirebon, sehingga hasil perundingan tersebut kemudian dinamakan Persetujuan Linggajati. Butir yang terpenting bagi Indonesia tertuang dalam pasal 1, yaitu:
 “Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda, dengan berangsur-angsur dan dengan kerjasama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik.”
Pembantaian di Sulawesi Selatan
Sementara hasil perundingan Linggajati tengah dalam proses ratifikasi (diratifikasi oleh kedua Negara pada 25 Maret 1947), tentara Belanda melancarkan teror serta pembantaian masal terhadap rakyat Indonesia di daerah-daerah yang mendukung Republik Indonesia di luar Jawa dan Sumatera.
Walau pun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.
 Oleh karena itu, pada 9 November 1946 Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Batavia. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.
 Pada 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang tentara dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, Netherlands Eastern Forces Intelligent Service – NEFIS (Badan Intelijen Militer Belanda) telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.
 Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di desa Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger – VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Westerling menyusun suatu buku pedoman untuk Counter Insurgency.
 Aksi pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.
 Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.
 Fase kedua dimulai, yaitu mencari “kaum ekstremis”, “perampok”, “penjahat” dan “pembunuh.” Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama “teroris” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi para “teroris” tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama Standrechtelijke excecuties, yaitu tembak mati di tempat, tanpa proses pengadilan, tuntutan dan pembelaan. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah “11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.”
 Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir “teroris dan perampok.” Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 penduduk desa.
 Demikianlah “sweeping a la Westerling.” Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.
 Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran desa Kalungkuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. Hasilmya: 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Mongisidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang “teroris” dieksekusi.
 Setelah daerah sekitar Makassar “dibersihkan”, aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polombangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan desa Komara. Pasukan lain mengurung Polombangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.
 Aksi tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.
 Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1946 Jenderal Spoor memberlakukan Noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan di banyak tempat, Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan di Madello (15.1.), Abokangeng (16.1.), Padakalawa (17.1.), satu desa tak dikenal (18.1.) Enrekang (18.1.) Talanbangi (19.1.), Soppeng (22.1), Barru (25.1.) Malimpung (27.1) dan Suppa (28.1.).
 Seorang saksi mata yang menyaksikan sendiri pembantaian yang dilakukan tentara Belanda di bawah Westerling dan kemudian menjadi korban pemerkosaan oleh seorang perwira Belanda adalah Sitti Hasanah Nu’mang (lihat: Nu’mang, Sitti Hasanah, dalam Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ’45, Grasindo, Jakarta 1995, hlm 258 – 263). Berikut ini adalah cuplikan penuturannya:
 “… Dengan tidak diduga-duga, serdadu NICA mulai mendatangi rumah, dan membawa ayah pergi. Tidak lama kemudian, mereka datang lagi untuk mengambil paman saya, Puang Side. Datang yang ketiga kalinya, tibalah giliran saya dibawa ke kantor MP (Polisi Militer). Di sini saya bertemu ayah, Puang Side dan banyak lagi teman-teman seperjuangan yang lain.
Dua minggu di sel MP bersama ayah dan Puang Side, kami lalu dibawa ke penjara besar Pare-Pare. Kami bertemu lagi dengan teman-teman seperjuangan. Kira-kira sebulan lebih menjadi penghuni rumah tahanan.
Pagi itu tanggal 4 Januari 1947, kira-kira pukul 08.00, sebuah jeep MP berhenti di depan penjara besar Pare-Pare. Seorang sersan mayor turun dari jeep itu diikuti beberapa militer yang lain. Mereka berseragam loreng, bertopi baja, lengkap bersenjata sangkur terhunus, bahkan ada yang menyandang stengun. Mereka masuk penjara, kemudian memanggil satu presatu nama tahanan Merah-Putih yang belum diadili. Lalu kami disuruhnya berbaris dua-dua keluar penjara menuju kantor. Sampai di depan kantor, kami disuruh jongkok di tanah. Tidak lama kemudian, kami diperintahkan lagi keluar menuju lapangan tenis. Begiru kami berhenti, kami dibentak disuruh berangkat menuju ke barat. Di lapangan tenis, para serdadu tersebut berdiri melingkari barisan kami. Ketika semua sudah jongkok, saya tetap berdiri di tengah, dekat ayah. Saya pikir, jongkok atau berdiri toh akan sama-sama ditembak juga.
Tak lama kemudian, datanglah sebuah jeep, di atasnya duduk dua orang Belanda, seorang berbaret merah, sedangkan yang lain orangnya gemuk becelana pendek dan pakai topi helm. Salah seorangnya ternyata adalah Westerling itu mendekati ayah, dan berteriak, “inilah balasannya! Ekstremis! Perampok! Pemberontak! Saya akan selesaikan satu persatu!!” Kemudian terdengar suara tembakan yang memberondong, yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. ayah gugur ….. Satu per satu saudara saya roboh ke tanah. Selesai menembak, westerling melangkah di depan saya lalu menggertak kasar, “Ini perempuan juga mau melawan Belanda ya!?”
“Heh, Tuan, kami bukan perampok! Tuan-tuanlah yang merampok! Ini adalah negeri kami sendiri!!!” teriak saya geram…
…Saya diam termanggu-manggu, heran mengapa saya disisakan, tidak dibunuh bersama yang lain? Tiba-tiba seorang serdadu mendorong saya, saya disuruh naik jeep, kembali ke markas MP. Ketika mesin mulai menderu, saya masih sempat menoleh, melihat jenazah ayah dan saudara-saudara seperjuangan bergelimpangan di tanah …
Hari itu saya bermalam di MP. Besoknya, saya dibawa lagi ke penjara besar Pare-Pare. setelah semalam di kamar sel, keesokan harinya saya dipindahkan, dicampur dengan perempuan nakal. Di sini saya tinggal lima malam. Malam itu, kira-kira pukul 21.00 malam, kamar saya dibuka penjaga, seorang MP. “Bangun! Dipanggil Tuan Besar!” bentaknya memerintah. Saya tergopoh-gopoh bangun, lalu mengikuti orang yang memanggil, menuju ke kamar Mayor de Bruin. Di situ ada dua orang tamunya, yang kemudian saya kenal sebagai van der Velaan dan seorang KNIL yang saya tidak tahu namanya. Mereka bertiga sedang ngobrol sambil menghadapi minuman keras di meja, membelakangi saya sambil menuang minuman di gelas. Entah minuman keras apa yang dituang, saya tidak lihat. Kemudian minuman itu disodorkannya kepada saya sambil berkata, “Ini limun, bukan apa-apa!” saya dipaksa minum sambil pistolnya dipegang-pegang. Belum seberapa saya meminumnya, kepala saya langsung pusing. Saya melihat dua orang Belanda tadi cepat-cepat ke luar ruang dan … saya pun tidak sadarkan diri.
Kira-kira pukul 05.00 subuh, saya baru sadar. Saya langsung marah-marah mencaci maki Mayor de Bruin, “Kenapa saya disiksa begini? Kenapa tidak dibunuh saja? Kurang ajar, tidak berperikemanusiaan! Apa ini hukuman yang dijatuhkan kepada saya?!” Subuh itu juga saya tinggalkan kamar itu dan pindah ke kamar saya semula. Dalam kesendirian saya meratapi nasib. Ayah ditembak, saya tercemar dan tidak berdaya … Hanya Tuhanlah Yang Maha Tahu…”
 Saksi mata dan juga korban lain yang mengalami kekejaman tentara Belanda adalah Hj. Oemi Hani A. Salam (lihat: Salam, Hj. Oemi Hani A., Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ‘45, hlm. 174 – 178), yang menuturkan pengalaman dan penderitaannya:
 “… Setelah itu, saya dibawa dan dijebloskan ke dalam tahanan di tangsi KNIL Majene. Jumlah tahanan yang ada bertambah menjadi delapan puluh orang, termasuk Ibu Depu, Siti Ruaidah, Muhamad Djud Pance, dan A.R. Tamma, yang kesemuanya merupakan aktivis PRI, aktivis KRIS muda, atau kedua-duanya.
Saya masih meringkuk dalam kamar tahanan, yang hanya berukuran 3 x 3 m, ketika terjadi peristiwa maut Galung Lombok yang teramat mengerikan pada tanggal 2 Februari 1947. Peristiwa pembantaian yang didalangi anjing-anjing Westerling, yang telah menelan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh di lain-lain daerah. Pada peristiwa yang memilukan hati itu, pahlawan M. Yusuf Pabicara Baru, anggota Dewan Penasihat PRI, bersama dengan H. Ma’ruf Imam Baruga, Sulaiman Kapala Baruga, Daaming Kapala Segeri, H. Nuhung Imam Segeri, H. Sanoesi, H. Dunda, H. Hadang, Muhamad Saleh, Sofyan, dan lain-lain, direbahkan di ujung bayonet dan menjadi sasaran peluru.
Setelah itu, barulah menyusul adanya pembantaian serentak terhadap orang-orang yang tak berdosa yang turut digiring ke tempat tersebut. Semua itu belum termasuk korban yang dibantai habis di tempat lain, seperti Abdul Jalil Daenan Salahuddin (Qadhi Sendana), Tambaru Pabicara Banggae, Atjo Benya Pabicara Pangali-ali, ketiganya anggota Dewan Penasihat PRI, Baharuddin Kapala Bianga (Ketua Majelis Pertahanan PRI), Dahlan Tjadang (Ketua Majelis Urusan Rumah Tangga PRI), dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Ada pula yang diambil dari tangsi Majene waktu itu dan dibawa ke Galung Lombok lalu diakhiri hidupnya.
Sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa yang lazim disebut “Peristiwa Galung Lombok” itu, menyusul penyergapan terhadap delapan orang pria dan wanita, yaitu Andi Tonra (Ketua Umum PRI), A. Zawawi Yahya (Ketua Majelis Pendidikan PRI), Abdul Wahab Anas (Ketua Majelis Politik PRI), Abdul Rasyid Sulaiman (pegawai kejaksaan pro RI), Anas (ayah kandung Abdul Wahab), Nur Daeng Pabeta (kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri), Soeradi (anggota Dewan Pimpinan Pusat PRI), dan tujuh hari kemudian ditahan pula Ibu Siti Djohrah Halim (pimpinan Aisyah dan Muhammdyah Cabang Mandar), yang pada masa PRI menjadi Ketua Majelis Kewanitaan.
Dua di antara mereka yang disiksa luar biasa beratnya ialah Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas. Wahab Anas dalam keadaan terjungkir di tiang gantungan, dipukul bertubi-tubi. Darahnya bercucuran keluar dari hidung, mulut dan telinganya. Sedangkan Soeradi tidak digiring ke tiang gantungan, melainkan disiksa secara bergantian oleh lima orang bajingan NICA, sampai menghebuskan nafas terakhir di bawah saksi mata Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas.
…Kami bersyuku,r bahwa kami luput dari pembunuhan kejam tersebut karena nama kami, yakni Ibu Depu, Rusidah, saya dan lain-lain tidak terdapat dalam daftar ‘perampok’. … “
Pembantaian di Galung Lombok
Pada 1 Februari 1947 terjadi pembantaian terhadap penduduk sipil di desa Galung Lombok, yang termasuk paling kejam di dunia. Galung Lombok termasuk Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,  Provinsi Sulawesi Barat. Letaknya sekitar 300 km di sebelah utara Makassar dan sekitar 8 km dari Majene, Ibukota Sulawesi Barat.
Letnan Vermeulen memimpin langsung pasukan DST ke Galung Lombok. Ribuan masyarakat dari desa-desa di sekitarnya, seperti Tinambung, Majene, Tande dan Renggeang digiring ke Galung Lombok untuk menyaksikan eksekusi terhadap sejumlah tahanan politik dan mereka yang dituduh sebagai ekstremis yang ditahan di Majene.
Di hamparan sebuah alun-alun mereka dipersaksikan sekitar 30 mayat yang terkapar dalam genangan Lumpur bersimbah darah yang masih segar. Mereka yang korban itu adalah pemimpin-pemimpin politik dari masyarakat Mandar yang dicap oleh pasukan Westerling sebagai ekstremis yang membangkang atau menentang kekuasaan pemerintah Belanda.
Sore hari, tiba-tiba ada laporan bahwa di Segeri Talolo, Majene, terjadi penghadangan terhadap rombongan pasukan Belanda, yang mengakibatkan tiga orang tentara Belanda tewas. Akibat laporan ini, Vermeulen sangat marah dan memerintahkan untuk memberondong secara membabi buta kerumunan manusia dengan senapan mesin otomatis. Korban berjatuhan saling bertindihan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang masih hidup, membenamkan tubuhnya dalam-dalam ke dalam kubangan darah saudara-saudaranya yang sudah tewas.
Dalam laporannya tahun 1969, sebagaimana tertera di De Exessennota, pemerintah Belanda menyatakan, bahwa korban tewas dalam pembantaian massal di Galung Lombok antara 350 – 400 orang.
Cuplikan dari laporan pemerintah Belanda tahun 1969 di De Exessennota.

Setelah itu, masih ada beberapa desa dan wilayah yang menjadi sasaran Pasukan Khusus DST tersebut, yaitu pada 7 dan 14 Februari di pesisir Tanette; pada 16 dan 17 Februari desa Taraweang dan Bornong-Bornong. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian para “ekstremis” bereskalasi di desa Kulo, Amperita dan Maruanging di mana 171 penduduk dibunuh tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atau alasan pembunuhan. Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tidak seluruhnya “teroris, perampok dan pembunuh” yang dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari dinas intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab, dibawa ke luar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh. Pemerintah Belanda sendiri juga mengakui, bahwa pembantaian di desa Kulo dilakukan dengan semena-mena.

 H.C. Kavelaar, seorang wajib militer KNIL, adalah saksi mata pembantaian di alun-alun di Tanette, di mana sekitar 10 atau 15 penduduk dibunuh. Dia menyaksikan, bagaimana Westerling sendiri menembak mati beberapa orang dengan pistolnya, sedangkan lainnya diberondong oleh peleton DST dengan sten gun.
Demikianlah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Raymond P.P. Westerling.
Di semua tempat, pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan kedudukan, menghianati bangsanya sendiri.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jenderal Spoor menilai bahwa keadaan darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, maka dia menyatakan mulai 21 Februari 1947 diberlakukan kembali Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger – VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional). Karena kuatir pers Belanda dan internasional akan mengendus pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya, maka Pasukan DST segera ditarik kembali ke Jawa.
 Dengan keberhasilan menumpas para “teroris”, tentu saja di kalangan Belanda –baik militer mau pun sipil- reputasi Pasukan Khusus DST dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: “Pasukan si Turki kembali.” Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.
 Kamp DST kemudian dipindahkan ke Kalibata, dan setelah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, selanjutnya dipindahkan ke Batujajar dekat Cimahi. Bulan Oktober 1947 dilakukan reorganisasi di tubuh DST dan komposisi Pasukan Khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL (Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 serdadu KL.
Tanggal 5 Januari 1948, nama DST dirubah menjadi Korps Speciale Troepen – KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit parasutis. Westerling kini memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya kini Kapten.
 Berapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, korban pembantaian terhadap penduduk, yang dilakukan oleh Kapten Raymond “Turki” Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa.
 Pemeriksaan Pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh Pasukan Khusus pimpinan Westerling, sedangkan Westerling sendiri mengatakan, bahwa korban akibat teror yang dilakukan oleh pasukannya “hanya” 600 (!) orang.
 Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM karena dia memperoleh “licence to kill” (lisensi untuk membunuh) dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. van Mook, untuk melancarkan aksi terornya yang dinamakan “contra-guerilla.” Jadi yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda!
Kudeta” Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
 Setelah Persetujuan Renville, anggota pasukan KST (Korps Speciale Troepen) ditugaskan juga untuk melakukan patroli dan “pembersihan”, antara lain di Jawa Barat. Namun sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara KL (Koninklijke Leger) dari Belanda, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda.
 Pada 17 April 1948, Mayor KL R.F. Schill, komandan pasukan 1-11 RI di Tasikmalaya, membuat laporan kepada atasannya, Kolonel KL M.H.P.J. Paulissen di mana Schill mengadukan ulah pasukan elit KST yang dilakukan pada 13 dan 16 April 1948. Di dua tempat di daerah Tasikmalaya dan Ciamis, pasukan KST telah membantai 10 orang penduduk tanpa alasan yang jelas, dan kemudian mayat mereka dibiarkan tergeletak di tengah jalan.
 Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian mencuat ke permukaan. Di samping pembunuhan sewenang-wenang, juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST. Kritik tajam mulai berdatangan dan pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo (Geheime Staatspolizei), polisi rahasia Jerman yang terkenal kekejamannya semasa Hitler, dan hal-hal ini membuat gerah para petinggi tentara Belanda.
 Walaupun Jenderal Spoor sendiri sangat menyukai Westerling, namun untuk menghindari pengusutan lebih lanjut serta kemungkinan tuntutan ke pangadilan militer, Spoor memilih untuk menon-aktifkan Westerling. Pada 16 November 1948, setelah duasetengah tahun memimpin pasukan khusus Depot Speciale Troepen (DST) kemudian KST (Korps Speciale Troepen), Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran. Penggantinya sebagai komandan KST adalah Letnan Kolonel KNIL W.C.A. van Beek. Setelah pemecatan atas dirinya, Westerling menikahi pacarnya dan menjadi pengusaha di Pacet (Puncak), Jawa Barat.
 Namun ternyata Westerling tidak berpangku tangan dan menikmati kehidupan seorang sipil, melainkan aktif menjaga hubungan dengan bekas anak buahnya dan menjalin hubungan dengan kelompok Darul Islam di Jawa Barat. Secara diam-diam ia membangun basis kekuatan bersenjata akan digunakan untuk memukul Republik Indonesia, yang direalisasikannya pada 23 Januari 1950, dalam usaha yang dikenal sebagai “kudeta 23 Januari.”
 Pada 23 Januari 1950, segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond “si Turki” Westerling, mantan komandan pasukan khusus KST (Korps Speciale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Ternyata aksi gerombolan ini -yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Kudeta APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)- telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
 Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan tentara KNIL dan yang desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.
 Pada 25 Desember malam, sekitar pukul 20.00 dia menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor yang meninggal secara misterius (ada yang mengatakan, bahwa Spoor bunuh diri karena kecewa atas persetujuan Roem-Royen yang membidani Konferensi Meja Bundar). Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden, apabila setelah penyerahan kedaulatan dia (Westerling) melakukan kudeta terhadap Sukarno dan kliknya. Van Vreeden memang telah mendengar berbagai rumors, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar mengenai kelompoknya Westerling. Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran “penyerahan kedaulatan” pada 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut. Bahwa van Vreeden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling adalah suatu kesalahan, karena kurang dari satu bulan kemudian terbukti, bahwa Westerling melaksanakan niat jahatnya yang membawa malapetaka baru bagi bangsa Indonesia terutama TNI.
 Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Dia menuntut agar Pemerintah RIS menghargai Negara-Negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalm waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar.
 Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld (kelahiran Jerman), Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.
 Pada 10 Januari 1950 Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota (WTM), dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Hal ini tentu merupakan suatu ironi, karena Hatta sendiri serta banyak pemimpin bangsa Indonesia pernah menjadi korban exorbitante rechten.
 Sementara itu, pada 10 Januari 1950 Westerling mengunjung Sultan Hamid II dari Kalimantan, di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya Mémoires yang terbit tahun 1952, Westerling menulis, bahwa telah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena itu dia harus merahasiakannya.
 Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr.J.H. van Maarseven berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.
 Namun upaya mengevakuasi Reciment Speciaale Troepen, gabungan baret merah dan baret hijau, terlambat dilakukan. Dari beberapa bekas anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari 1950 Westerling melancarkan “kudetanya.”
Subuh pukul 4.30 hari itu, Letnan Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Jenderal Engles dan melaporkan: “Satu pasukan kuat APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar menuju Bandung.” Namun laporan Letkol Cassa tidak mengejutkan Engles, karena sebelumnya, pada 22 Januari pukul 21.00 dia telah menerima laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batujajar. Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix melaporkan, bahwa “compagnie Erik” yang berada di Kampemenstraat juga akan melakukan desersi pada malam itu dan bergabung dengan APRA untuk ikutserta dalam kudeta, namun dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten G.H.O. de Witt. Engles segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.
 Pukul 8.00 dia menerima kedatangan komandan RST Letkol Borghouts, yang sangat terpukul akibat desersi anggota pasukannya, dan pada pukul 9.00 Letkol Sadikin mendatangi Engles. Ketika dilakukan apel pasukan RST di Batujajar pada siang hari, ternyata 140 orang yang tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan, bahwa 190 tentara telah melakukan desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan, bahwa 12 tentara asal Ambon telah desersi.
 Di kota Bandung, secara membabi buta Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. Hari itu, 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA, tak ada korban seorang pun.
 Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud menangkap Presiden Sukarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan TII (Tentara Islam Indonesia) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga “serangan” ke Jakarta gagal total. Demikian juga secara keseluruhan, pelaksanaan “kudeta” tidak seperti yang diharapkan oleh Westerling dan anak buahnya.
 Setelah puas melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, di mana dia pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya, dr. J. Kiers, melancarkan kritik pedas terhadap Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat kemudian Westerling pergi meninggalkan hotel.
 Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh RST dan Darul Islam, akan menyerbu Jakarta. Engles juga menerima laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu.
 Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, tentu menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: “Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara.” Untuk dunia internasional, Belanda sekali lagi duduk di kursi terdakwa. Duta Besar Belanda di AS, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh “de zwarte hand van Nederland” (tangan hitam dari Belanda).
Konspirasi Belanda Menyelamatkan Westerling
 Setelah kegagalan “kudeta” yang sangat memalukan itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk secepat mungkin mengevakuasi pasukan RST. Pada sidang kabinet tanggal 6 Februari dipertimbangkan, untuk memindahkan pasukan RST ke Papua Barat, karena membawa mereka ke Belanda akan menimbulkan sejumlah masalah lagi. Pada 15 Februari 1950 Menteri Götzen memberi persetujuannya kepada Hirschfeld untuk mengirim pasukan RST yang setia kepada Belanda ke Belanda, dan pada hari itu juga gelombang pertama yang terdiri dari 240 anggota RST dibawa ke kapal Sibajak di pelabuhan Tanjung Priok. Komandan RST Letkol Borghouts terbang ke Belanda untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
 Disediakan tempat penampungan di kamp Prinsenbosch dekat Chaam, 15 km di sebelah tenggara kota Breda. Pada 17 Maret 1950 gelombang pertama pasukan RST tiba di tempat penampungan, dengan pemberitaan besar di media massa. Pada 27 Maret dan 23 Mei 1950 tiba dua rombongan pasukan RST berikutnya. Keseluruhan pasukan RST bersama keluarga mereka yang ditampung di Prinsenbosch sekitar 600 orang. Sekitar 400 orang telah didemobilisasi di Jakarta, dan di Batujajar sekitar 200 orang pasukan RST, sedangkan 124 orang pasukan RST yang terlibat dalam aksi Westerling, ditahan di pulau Onrust menunggu sidang pengadilan militer.
 Jumlah tentara Belanda yang ditahan untuk disidangkan jelas sangat kecil, dibandingkan dengan yang tercatat telah ikut dalam aksi kudeta Westerling, yaitu lebih dari 300 orang.
 Demikianlah akhir yang memalukan bagi pasukan elit Reciment Speciale Troepen (RST) yang merupakan gabungan baret merah (1e para compagnie) dan baret hijau (Korps Speciale Troepen) yang pernah menjadi kebanggaan Belanda, karena “berjasa” menduduki Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta.
 Namun bagi Westerling dan anak buahnya yang tertangkap, ceriteranya belum berhenti di sini. Westerling sendiri masih membuat pusing pimpinan Belanda, baik sipil mau pun militer di Jakarta. Dia merencanakan untuk lari ke Singapura, di mana dia dapat memperoleh bantuan dari teman-temannya orang Tionghoa. Maka dia kemudian menghubungi relasinya di Staf Umum Tentara Belanda di Jakarta.
 Sejak kegagalan tanggal 23 Januari, Westerling bersembunyi di Jakarta, dan mendatangkan isteri dan anak-anaknya ke Jakarta. Dia selalu berpindah-pindah tempat, antara lain di Kebon Sirih 62 a, pada keluarga de Nijs.
 Pada 8 Februari 1950 isteri Westerling menemui Mayor Jenderal van Langen, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf, di rumah kediamannya. Isteri Westerling menyampaikan kepada van Langen mengenai situasi yang dihadapi oleh suaminya. Hari itu juga van Langen menghubungi Jenderal Buurman van Vreeden, Hirschfeld dan Mr. W.H. Andreae Fockema, Sekretaris Negara Kabinet Belanda yang juga sedang berada di Jakarta. Pokok pembicaraan adalah masalah penyelamatan Westerling, yang di mata banyak orang Belanda adalah seorang pahlawan. Dipertimbangkan antara lain untuk membawa Westerling ke Papua Barat. Namun sehari setelah itu, pada 9 Februari Hatta menyatakan, bahwa apabila pihak Belanda berhasil menangkap Westerling, pihak Republik akan mengajukan tuntutan agar Westerling diserahkan kepada pihak Indonesia. Hirschfeld melihat bahwa mereka tidak mungkin menolong Westerling karena apabila hal ini terungkap, akan sangat memalukan Pemerintah Belanda. Oleh karena itu ia menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda untuk mengurungkan rencana menyelamatkan Weterling.
 Namun tanpa sepengetahuan Hirschfeld, pada 10 Februari Mayor Jenderal van Langen memerintahkan Kepala Intelijen Staf Umum, Mayor F. van der Veen untuk menghubungi Westerling dan menyusun perencanaan untuk pelariannya dari Indonesia. Dengan bantuan Letkol Borghouts -pengganti Westerling sebagai komandan pasukan elit KST- pada 16 Februari di mess perwira tempat kediaman Ajudan KL H.J. van Bessem di Kebon Sirih 66 berlangsung pertemuan dengan Westerling, di mana Westerling saat itu bersembunyi. Borghouts melaporkan pertemuan tersebut kepada Letkol KNIL Pereira, perwira pada Staf Umum, yang kemudian meneruskan hasil pertemuan ini kepada Mayor Jenderal van Langen.
 Westerling pindah tempat persembunyian lagi dan menumpang selama beberapa hari di tempat Sersan Mayor KNIL L.A. Savalle, yang kemudian melaporkan kepada Mayor van der Veen. Van der Veen sendiri kemudian melapor kepada Jenderal van Langen dan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima tertinggi Tentara Belanda. Dan selanjutnya, Van Vreeden sendiri yang menyampaikan perkembangan ini kepada Sekretaris Negara Andreae Fockema. Dengan demikian, kecuali Hirschfeld, Komisaris Tinggi Belanda, seluruh jajaran tertinggi Belanda yang ada di Jakarta –baik militer maupun sipil- mengetahui dan ikut terlibat dalam konspirasi menyembunyikan Westerling dan rencana pelariannya dari Indonesia. Andreae Fockema menyatakan, bahwa dia akan mengambil alih seluruh tanggungjawab.
 Pada 17 Februari Letkol Borghouts dan Mayor van der Veen ditugaskan untuk menyusun rencana evakuasi. Disiapkan rencana untuk membawa Westerling keluar Indonesia dengan pesawat Catalina milik Marineluchtvaartdienst – MLD (Dinas Penerbangan Angkatan Laut) yang berada di bawah wewenang Vice Admiral J.W. Kist. Rencana ini disetujui oleh van Langen dan hari itu juga Westerling diberitahu mengenai rencana ini. Van der Veen membicarakan rincian lebih lanjut dengan van Langen mengenai kebutuhan uang, perahu karet dan paspor palsu. Pada 18 Februari van Langen menyampaikan hal ini kepada Jenderal van Vreeden.
 Van der Veen menghubungi Kapten (Laut) P. Vroon, Kepala MLD dan menyampaikan rencana tersebut. Vroon menyampaikan kepada Admiral Kist, bahwa ada permintaan dari pihak KNIL untuk menggunakan Catalina untuk suatu tugas khusus. Kist memberi persetujuannya, walau pun saat itu dia tidak diberi tahu penggunaan sesungguhnya. Jenderal van Langen dalam suratnya kepada Admiral Kist hanya menjelaskan, bahwa diperlukan satu pesawat Catalina untuk kunjungan seorang perwira tinggi ke kepulauan Riau. Tak sepatah kata pun mengenai Westerling.
 Kerja selanjutnya sangat mudah. Membeli dolar senilai f 10.000,- di pasar gelap; mencari perahu karet; membuat paspor palsu di kantor Komisaris Tinggi (tanpa laporan resmi). Nama yang tertera dalam paspor adalah Willem Ruitenbeek, lahir di Manila.
 Pada hari Rabu tanggal 22 Februari, satu bulan setelah “kudeta” yang gagal, Westerling yang mengenakan seragam Sersan KNIL, dijemput oleh van der Veen dan dibawa dengan mobil ke pangkalan MLD di pelabuhan Tanjung Priok. Westerling hanya membawa dua tas yang kelihatan berat. Van der Veen menduga isinya adalah perhiasan. Pesawat Catalina hanya singgah sebentar di Tanjung Pinang dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Singapura. Mereka tiba di perairan Singapura menjelang petang hari. Kira-kira satu kilometer dari pantai Singapura pesawat mendarat di laut dan perahu karet diturunkan.
 Dalam bukunya De Eenling, Westerling memaparkan, bahwa perahu karetnya ternyata bocor dan kemasukan air. Beruntung dia diselamatkan oleh satu kapal penangkap ikan Cina yang membawanya ke Singapura. Setibanya di Singapura, dia segera menghubungi temanTionghoanya Chia Piet Kay, yang pernah membantu ketika membeli persenjataan untuk Pao An Tui. Dia segera membuat perencanaan untuk kembali ke Indonesia.
 Namun pada 26 Februari 1950 ketika berada di tempat Chia Piet Kay, Westerling digerebeg dan ditangkap oleh polisi Inggris kemudian dijebloskan ke penjara Changi. Rupanya, pada 20 Februari ketika Westerling masih di Jakarta, Laming, seorang wartawan dari Reuters, mengirim telegram ke London dan memberitakan bahwa Westerling dalam perjalanan menuju Singapura, untuk kemudian akan melanjutkan ke Eropa. Pada 24 Februari Agence Presse, Kantor Berita Perancis yang pertama kali memberitakan bahwa Westerling telah dibawa oleh militer Belanda dengan pesawat Catalina dari MLD ke Singapura. Setelah itu pemberitaan mengenai pelarian Westerling ke Singapura muncul di majalah mingguan Amerika, Life.  Pemberitaan di media massa tentu sangat memukul dan memalukan pimpinan sipil dan militer Belanda di Indonesia.
 Kabinet RIS membanjiri Komisaris Tinggi Belanda Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan. Hirschfeld sendiri semula tidak mempercayai berita media massa tersebut, sedangkan Jenderal Buurman van Vreeden dan Jenderal van Langen mula-mula menyangkal bahwa mereka mengetahui mengenai bantuan pimpinan militer Belanda kepada Westerling untuk melarikan diri dari Indonesia ke Singapura. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari Hirschfeld baru menyadari, bahwa semua pemberitaan itu betul dan ternyata hanya dia dan Admiral Kist yang tidak diberitahu oleh van Vreeden, van Langen dan Fockema mengenai adanya konspirasi Belanda untuk menyelamatkan Westerling dari penagkapan oleh pihak Indonesia.
 Fockema segera menyatakan bahwa dialah yang bertanggung- jawab dan menyampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, bahwa Hirschfeld sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini. Menurut sinyalemen Moor, sejak skandal yang sangat memalukan Pemerintah Belanda tersebut terbongkar, hubungan antara Hirschfeld dengan pimpinan tertinggi militer Belanda di Indonesia mencapai titik nol.
 Pada 5 April 1950 Sultan Hamid II ditangkap atas tuduhan terlibat dalam “kudeta” Westerling bulan Januari 1950.
 Pada 7, 8, 10 dan 11 Juli 1950 dilakukan sidang Mahkamah Militer terhadap 124 anggota pasukan RST yang ditahan di pulau Onrust, Kepulauan Seribu. Pada 12 Juli dijatuhkan keputusan yang menyatakan semua bersalah. Namun sebagian besar hanya dikenakan hukuman yang ringan, yaitu 10 bulan potong tahanan, beberapa orang dijatuhi hukuman 11 atau 12 bulan, satu orang kena hukuman 6 bulan dan hanya Titaley diganjar 1 tahun 8 bulan. Tidak ada yang mengajukan banding. Hukuman yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Militer Belanda terhadap tentara Belanda yang telah membantai 94 anggota TNI, termasuk Letkol Lembong, menunjukkan, bahwa Belanda tidak pernah menilai tinggi nyawa orang Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, tentara Jerman yang terbukti membunuh orang atau tawanan yang tidak berdaya dijatuhi hukuman yang sangat berat, dan bahkan para perwira yang memerintahkan pembunuhan, dijatuhi hukuman mati.
 Sementara itu, setelah mendengar bahwa Westerling telah ditangkap oleh Polisi Inggris di Singapura, Pemerintah RIS mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang Pengadilan Tinggi di Singapura, Hakim Evans memutuskan, bahwa Westerling sebagai warganegara Belanda tidak dapat diekstradisi ke Indonesia. Sebelumnya, sidang kabinet Belanda pada 7 Agustus telah memutuskan, bahwa setibanya di Belanda, Westerling akan segera ditahan. Pada 21 Agustus, Westerling meninggalkan Singapura sebagai orang bebas dengan menumpang pesawat Australia Quantas dan ditemani oleh Konsul Jenderal Belanda untuk Singapura, Mr. R. van der Gaag, seorang pendukung Westerling.
 Westerling sendiri ternyata tidak langsung dibawa ke Belanda di mana dia akan segera ditahan, namun –dengan izin van der Gaag- dia turun di Brussel, Belgia. Dia segera dikunjungi oleh wakil-wakil orang Ambon dari Den Haag, yang mendirikan Stichting Door de Eeuwen Trouw – DDET (Yayasan Kesetiaan Abadi). Mereka merencanakan untuk kembali ke Maluku untuk menggerakkan pemberontakan di sana. Di negeri Belanda sendiri secara in absentia Westerling menjadi orang yang paling disanjung.
 Awal April 1952, secara diam-diam Westerling masuk ke Belanda. Keberadaannya tidak dapat disembunyikan dan segera diketahui, dan pada 16 April Westerling ditangkap di rumah Graaf A.S.H. van Rechteren. Mendengar berita penangkapan Westerling di Belanda, pada 12 Mei 1952 Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda Susanto meminta agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda, dan bahkan sehari setelah permintaan ekstradisi itu, pada 13 Mei Westerling dibebaskan dari tahanan. Puncak pelecehan Belanda terhadap bangsa Indonesia terlihat pada keputusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Oktober 1952, yang menyatakan bahwa Westerling adalah warganegara Belanda sehingga tidak akan diekstradisi ke Indonesia.
 Setelah keluar dari tahanan, Westerling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan, yang selalu dipadati pemujanya. Dalam satu pertemuan dia ditanya, mengapa Sukarno tidak ditembak saja. Westerling menjawab:
 “Orang Belanda sangat perhitungan, satu peluru harganya 35 sen, Sukarno harganya tidak sampai 5 sen, berarti rugi 30 sen yang tak dapat dipertanggungjawabkan.”
 Beberapa hari kemudian, Komisaris Tinggi Indonesia memprotes kepada kabinet Belanda atas penghinaan tersebut.
 Pada 17 Desember 1954 Westerling dipanggil menghadap pejabat kehakiman di Amsterdam di mana disampaikan kepadanya, bahwa pemeriksaan telah berakhir dan tidak terdapat alasan untuk pengusutan lebih lanjut. Pada 4 Januari 1955 Westerling menerima pernyataan tersebut secara tertulis.
 Dengan demikian, bagi orang Belanda pembantaian ribuan rakyat di Selawesi Selatan tidak dinilai sebagai pelanggaran HAM, juga “kudeta’ APRA pimpinan Westerling tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau pemberontakan terhadap satu negara yang berdaulat.
 Westerling kemudian menulis dua buku, yaitu otobiografinya Memoires yang terbit tahun 1952, dan De Eenling yang terbit tahun 1982. Buku Memoires diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jerman dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter insurgency dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika.
 Kemudian bagaimana dengan nasib KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)? Berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 20 Juli 1950, pada 26 Juli 1950 pukul 00.00, setelah berumur sekitar 120 tahun, KNIL dinyatakan dibubarkan. Berdasarkan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar, mantan tentara KNIL yang ingin masuk ke TNI harus diterima dengan pangkat yang sama. Beberapa dari mereka kemudian di tahun 70-an mencapai pangkat Jenderal Mayor TNI!
 Westerling meninggal dengan tenang tahun 1987.
 Referensi
  • Bank, Jan, (Editor), De Excessennota, Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950, Sdu Uitgeverij Koninginnengracht, Den Haag, 1995.
  • Banru, M. Thalib, Tragedi Berdarah di Galung Lombok. Brosur.
  • Hutagalung, Batara R., Serangan Umum 1 Maret 1949, Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. LKiS, Yogyakarta 2010.
  • Ijzereef, Willem, De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies. De Batafsche Leeuw, Groningen, 1984.
  • de Moor, Joop A., Westerling’s Oorlog, Indonesie 1945 – 1950, Uitgeverij Balans, Netherlands, 1999,
  • Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ’45, Grasindo, Jakarta 1995
 Catatan:
Pada 27 Agustus 2005, bertempat di kediaman Sdr. Andi Tenri Gappa, saya dapat bertemu dengan Ibu Hj. Oemi Hani A. Salam, yang waktu itu berusia 82 tahun. Beliau masih aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, dan ingatan beliau masih sangat kuat. Ibu Oemi menyampaikan, bahwa beberapa saksi mata kini masih hidup dan dapat memberikan keterangan mengenai pembantaian yang dilakukan oleh Westerling tahun 1946/1947 di Sulawesi Selatan.
*******

3 comments:

Wal Suparmo said…
Sedikit komentar:
1) Mengenai kabar bunuh diri Jendral H.Spoor memang karena sangat kecewa bahwa operasi militer yg dilakukannya dengan susah payah untuk menduduki ibu kota Republik Indonesia ( yg oleh Belanda disebut republik Yogja karena semua daerah ex Hindia Belanda telah diduduki Belanda kembali).Sekongong-konyong semua pasukan harus ditarik mundur akibat diadakannya perundingan antara Indonesia -Belanda karena tekanan dari Amerika dengan Mashall – plannya.Yg tak sudi kalau dipergunakan Belanda untuk membiayai perang kolonial padahal tujuannya untuk membangun negara Belanda yg hancur lebur sesudah Perang Dunia ke II.Sehingga Belanda harus keluar/mundur dari Indonesia.
2)Meskipun masih anak-anak saya ada di Sulawesi Selatan waktu itu dan menurut salah satu anak buah Emmy Saelan yaitu Ibu Salawati Daud, mengingat sedikitnya jumlah penduduk pada waktu itu, yang dibunuh Westerling kurang lebih 400.Tidak mungkin 40.000 orang . Angka itu yg berasal dari pidato Kahar Muzakar di dalam rapat akbar di aloon-aloon Yogya untuk memgelorakan semangat rakyat pada waktu itu.

1:37 PM
batarahutagalung said…
1) Benar sekali.
2) Mengenai jumlah 400 korban, mungkin yang dimaksud hanya di Galung Lombok, bukan seluruh korban Westerling.
Laporan resmi pemerintah Belanda (lihat cuplikan di tulisan di atas) menyebut jumlah korban di Galung Lombok antara 350 – 400. Dalam laporan pemerintah Belanda di De Exessennota tahun 1969, disebutkan, korban tewas di Sulawesi Selatan sekitar 3.000 jiwa.
Westerling sendiri menyatakan, telah mengesekusi 60 perampok, pengacau keamanan dan ekstremis.
Salam, Batara RH

9:05 PM
batarahutagalung said…
Ralat: Pengakuan Westerling. Dia menyebut, yang dia bunuh jumlahnya 600 (enamratus), bukan 60 (enampuluh). Pernyataan ini ada di De Exsessennota tersebut

9:08 PM

Meluruskan Sejarah ’65

Meluruskan Sejarah ’65

http://www.kbr68h.com/berita/nasional/13057-meluruskan-sejarah-65


KBR68H – Tragedi September 1965 masih menjadi bagian sejarah yang kabur di negeri ini. Berbagai kajian dibuat, terutama setelah era kebebasan pasca Suharto lengser. Namun, tetap belum ada titik terang apa yang sesungguhnya terjadi 46 tahun silam. Generasi muda saat ini menjadi korban ketidaktahuan akibat sejarah tunggal versi Orde Baru. Namun berbagai upaya dilakukan untuk membuka sedikit demi sedikit ruang kebenaran. Reporter KBR68H, Johana Purba menanyai sejumlah anak muda terkait sejarah ’65 dan bertemu para guru sejarah yang mencoba ambil bagian dalam menyampaikan versi yang lebih berimbang.
Anak Muda dan Sejarah ’65

KBR68H menanyai beberapa anak muda tahu tentang peristiwa G30S.
Dina, siswi kelas 12 SMA 107, Cakung, Jakarta Timur menjawab.
“G30S itu kan tentang pemberontakan sebelum proklamasi dari para pemuda untuk meningkatkan semangat para pejuang yang sudah tua itu.”
Bagaimana dengan Kiki, juga siswa kelas 12 di SMA 107?
“Apa ya? (tertawa-red) inget… inget apa ya? Enggak karena waktu itu kan sempat disuruh nonton, tetapi enggak pernah jadi. Jadi kita tidak pernah tahu gimana. Cuma dijelasin, udah gitu ngantuk.”
Ratri, siswa kelas 11, SMA Muhammad Husni Thamrin, Jakarta, menjawab pertanyaan yang sama.
“Dari sisi mana, soalnya kan luas banget.Yang aku tahu mulai dari latar belakang, yang terlibat, konflik di dalamnya. Jadi yang pasti sekarang banyak banget pro-kontra, dan orang yang merasa disalahkan. Yang pasti buat Ratri itu sejarah banget karena kita memperjuangkan Pancasila itu sendiri.”
Satu lagi, Ai Fatmawati, siswa kelas 12 SMA Muhammad Husni Thamrin menjelaskan pemahamannya tentang peristiwa G30S
“G30S itu gerakan 30 september yang dilakukan oleh PKI. Jadi PKI menculik jendral-jendral yang berpengaruh di Indonesia terus pertama mereka disakiti dulu lalu dibunuh. Tetapi ada selamat kan. Tujuanya, untuk meruntuhkan ideologi pancasila untuk diganti ideologi PKI.”
Partai Komunis Indonesia PKI menjadi hantu yang masih melekat di benak sebagian anak muda. Selama 32 tahun Orde Baru menuduh partai itu sebagai dalang peristiwa 65.
Ai Fatmawati dengan mantap menjawab.
“Percaya soalnya kakek saya kan tentara. Nah saya pernah diceritakan tentang G30S. jadinya saya percaya.”
Sementara Tria Junita, siswi kelas 12 SMA Muhammad Husni Thamrin mempercayai isi buku pelajaran sekolah.
“Percaya aja, karena saya bingung, daripada saya pusing. Mending percaya aja. Karena dulu di buku SD saya baca begitu. Meskipun saya sekarang udah agak lupa. Tetapi saya percaya.”
Namun tidak semua anak muda yakin dengan tuduhan yang dialamatkan pada PKI. Prita Maulina, siswi kelas 12 SMA Muhammad Husni Thamrin mengatakan, kisah tersebut banyak mengandung fitnah.
“Enggak percaya soalnya aku pikir kok sadis banget. Rekayasa sih enggak karena mereka beneran mati. Tetapi ada pihak lain yang ingin memfitnah PKI itu.”
Deka, siswi SMK 20 Jakarta mencoba lebih terbuka.
“G30s banyak versi. Yang jelas itu bukan kerjanya PKI. Karena banyak versi itu, jadi belum bisa dipastikan itu kelakuan PKI atau tidak. Dari buku-buku memang disebutkan PKI. Kalau memang kerjaan PKI, buku-buku itu harusnya konsisten dong, menulis G30 S garis miring PKI, tetapi sekarang dihilangkan setelah Orde Baru lengser. Jadi belum bisa dipastikan.”
Pemahaman yang berbeda terkait Tragedi ’65 terus muncul setelah Suharto lengser. Sejarawan muda, Hendri Isnaeni mengatakan, kisah-kisah dari peristiwa ’65 tidak lagi terkurung pada versi tunggal Orde Baru.
“Selama 32 tahun masa orba, kita disajikan sejarah yang monoversi dan doktriner kita disajikan buku yang dibuat penguasa. Sejarah penguasa. Selama itu kita hanya tahu bahwa peristiwa itu dilakukan PKI. Setelah orba tumbang, muncul suara-suara saksi yang mengalami pada masa itu. Buku-buku juga banyak diterbitkan. Versi-versi lain juga muncul.”
Versi-versi lain yang muncul itu utamanya untuk menjawab manipulasi sejarah versi Orde Baru terhadap peristiwa G30S, lanjut Hendri.
“Setelah reformasi kita memperoleh versi lain, bahwa ada pihak lain yang terlibat. Dalam artian versi peristiwa itu (dimanipulasi-red). Kemudian konteks peristiwa itu sendiri, pembunuhan para jendral dan gerwani. Mereka buat peristiwa penyayatan para jendral yang sudah mati. Kemudian ada ritual tari bunga di lubang buaya. Itu mereka kontruksi. Lalu dengan media, mereka buat film Pemberontakan G30S/PKI. Itu propaganda. Itu sebenarnya upaya mereka dalam mendoktrin.”
Hendri menambahkan, berbagai versi menunjukan dari hasil otopsi mayat para jendral tidak ditemukan adanya bekas sayatan seperti yang diklaim Orde Baru.
Awal tahun ini diadakan Kompetisi Menulis Essai : Menyembuhkan Luka Sejarah, Refleksi Kaum Muda atas Tragedi 1965″. Ratusan anak muda berpatisipasi mengirimkan tulisan mereka tentang tragedi 1965. 50 diantaranya masuk dalam kompilasi buku yang akan diterbitkan awal bulan depan. Salah satunya tulisan milik sang juara, Aunurrahman Wibisono. Lulusan Universitas Jember itu menyoroti tragedi 1965 dari sisi kebudayaan.
Dia menyoroti lagu Genjer-genjer yang oleh Orde Baru dianggap identik dengan komunisme. Padahal lagu tersebut diciptakan oleh seniman Muhammad Arif untuk menggambarkan penderitaan masyarakat di bawah penjajahan Jepang.
“Yang menarik ya itu, setelah aku baca-baca, google, setelah tahun 2011 pun, lagu genjer genjer masih dianggap lagu komunis. Makanya kenapa aku tertarik membahas lagu genjer genjer dan istilahnya sejarah yang diselewengkan. Akhirnya setelah googling, nyari banyak info, ketemu teman pencipta lagunya, banyak terungkaplah fakta yang istilahnya, mencengangkan untuk aku.
Sementara itu Yoga Pratama Samsugiharja, mahasiswa Universitas Gajah Mada melihat pandangan tentang golongan kiri dalam kehidupan berbangsa. Hendri Isnaeni, menceritakan tulisan Yoga.

“Ideologi kiri dianalogikan sebagai sesuatu yang jahat dan jorok. Ternyata dia membaca sejarah, bahwa kiri berperan besar dalam membangun nation. Misalnya kalau disebut PKI, jangan dilihat peristiwa 1948, 1965. Tetapi lihat juga pemberontakan tahun 1926, itu pemberontakan pertama Indonesia terhadap kolonial Belanda itu dilakukan oleh PKI.”
Pemahaman anak muda akan sejarah bergantung juga pada pendidikan yang dia dapatkan di bangku sekolah. Dan ini bergantung juga pada gurunya. Warsono, guru SMA 107, Cakung, Jakarta Timur mengaku kesulitan dalam mengajarkan bab peristiwa 1965 kepada muridnya.
“Penulis pernah mencoba beberapa buku dengan tidak mencantumkan PKI di belakangnya. Tetapi itu kan bermasalah oleh pemerintah. Dan kami di sekolah pemerintah sebetulnya iya aja apa yang disodorkan pemerintah. Baik yang menggunakan istilah PKI atau tidak. Tetapi sekarang ke sininya sudah dilarang yang tidak menggunakan PKI. Kalau saya sebagai guru, mau menggunakan PKI atau tidak itu otoritas saya sebagai guru sejarah.”
Setelah masa reformasi guru-guru sejarah mencoba membuat perubahan dalam penyampaian sejarah 65. Seperti apa ?
Peran Guru Sejarah
Gerakan 30 September dalam mata pelajaran sejarah mengalami beberapa kali perubahan isi. Mulai dari penghapusan kata PKI, sampai penambahan versi-versi lain dari hasil penelitian atau liputan media. Warsono, guru sejarah SMA 107, Cakung Jakarta Timur.
“Setelah reformasi ini agak berbeda. Kalau sebelumnya kan dominan versi pemerintah saja. Setelah reformasi ini saya lihat sudah ada pendapat tidak melulu pemerintah, tetapi ada pendapat penulis, wartawan luar juga dicantumkan. Dengan harapan siswa dapat mengambil kesimpulan sendiri, peristiwa itu bagaimana.”
Nani Asri, guru sejarah SMA Muhammad Husni Thamrin, Jakarta Timur mengatakan, dengan munculnya versi-versi lain maka siswa harus diberi kebebasan dalam memahami sejarah ’65. Tidak hanya terpaku pada materi buku teks pelajaran.

“Saya bilang begini, kalau saya bahas tentang G30S PKI, apa yang ada dalam kepala kamu? Mereka jawabnya apa, Soeharto harus terima kasih sama PKI, kalau tidak ada PKI dia tidak akan jadi presiden. Itu materi bahasan yang sifatnya kontroversi. Tetapi memang anak sekarang harus dihadapkan pada materi yang sifatnya kontroversi.”
Untuk mempermudah penyampaian materi Sejarah ’65, Warsono, guru sejarah SMA 107 Jakarta Timur mencoba membuat metode baru. Ia membuat modul untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran ke siswa. Termasuk merangkum kisah G30S dengan berbagai versi.
“Sebetulnya versi pemerintah masih ada, cuma ada perubahan yang agak moderat dan agak bebas. Tetapi tetap saja semua tergantung guru di kelas. Atau misalnya menyampaikan sesuatu yang seperti apa itu tergantung guru di kelas. Meskipun di buku tidak ada atau di kurikulum tidak ada.”
Nani juga mengajak siswa untuk mengungkap sisi yang tidak pernah terungkap dalam peristiwa G30, yaitu dari sisi korban. Kata Nani, cerita korban tidak pernah diceritakan dalam teks pelajaran maupun buku-buku terbitan orde baru.
“Kita juga harus melihat versi dari sisi korban. Ini yang tidak pernah terungkap dalam sejarah Indonesia, dan anak anaknya perlu tahu, ini ada korbannya lho. Barangkali itu harus dibicarakan ke anak, agar mereka jadi lebih wise, melihat dari sisi A-B-C. Jangan tanpa pertimbangan, mereka harus melihat. Yang tidak diungkapkan itu dari sisi korban.”
Secara pribadi, Nani memiliki pengalaman pribadi dengan peristiwa G30S. Pamannya adalah salah satu korban konspirasi G30S.
“Saya cerita saya punya pakde, dia ditahan di Nusakambangan. Dia dulu tentara. Pada waktu peristiwa itu berlangsung, dia cuma patuh pada atasan. Dan dia tidak tahu kalau dia termasuk orang yang tersangkut dalam peristiwa itu. Dan dia harus mendekam di Nusakambangan selama 12 tahun, meski memang melalui proses pengadilan, yang tidak jelas. Kenapa saya? Kenapa saya ditahan? Itu kan dari sisi korban. Dan banyak cerita seperti itu di Indonesia pada masa itu.”
Akhirnya anak muda bisa membuat kesimpulan sendiri. Pemenang Kompetisi Menulis Essai 65, Aunurrahman Wibisono.
“Akhirkan aku tahu bahwa sejerah dibuat pemenang, oleh penguasa. Sejarah bisa dijungkarbalikkan semudah telapak tangan. Aku sebenarnya yang lebih concern ke masalah kecil, macam lagu genjer genjer. Karena sejarah G30S macam puzzle, sementara banyak puzzle besar yang belum terungkap, juga puzzle kecil macam lagu genjer genjer itu.”
Sejarawan muda Hendri Isnaeni mengatakan, apa yang ada di buku Kumpulan Essai 65 menunjukan sikap kritis anak muda saat ini dalam memandang seajrah ’65.
“Yang cukup mengejutkan dari semua naskah yang kita baca, mayoritas peserta memiliki pemahaman baru terhadap peristiwa 65. Mereka tidak serta merta memberikan garis miring PKI bagi persitiwa 65. Bahkan mereka mendapatkan pemahaman sejarah mulai dari sekolah. Kita bersyukur juga sekolah sudah mulai memasukkan infromasi tentang 65 itu tidak monolitik.”
Tujuannya adalah satu, bersama-sama meluruskan kembali Peristiwa G30S, salah satu sejarah kelam negeri ini.

Korban Tragedi 1965 Masih Alami Ketidakadilan

Korban Tragedi 1965 Masih Alami Ketidakadilan

http://www.kbr68h.com/berita/nasional/24328

Korban Tragedi 1965 Masih Alami Ketidakadilan
KBR68H, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, para korban dan keluarga tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965/66 masih mengalami ketidakadilan dalam berbagai hal hingga saat ini.
Wakil ketua bidang eksternal Komnas HAM, Nur Kholis mengatakan, pemerintah dinilai telah tinggal diam dan tidak hadir dalam upaya penuntasan kasus ini secara adil.
“Tetapi, mengingat korban-korban yang begini luas dan banyak pemerintah juga mestinya tidak tinggal diam ya, mestinya tidak tinggal diam dengan fakta ini. Kejadian yang sudah harus diambil satu pelajaran, tetapi juga harus dilihat penyelesaian yang adil. Coba yang kita dengar ya dari bapak-bapak ini, mereka tidak, bahkan ada cucunya tadi yang saya dengar, mereka masih mendapatkan ketidakadilan sampai hari ini.”
Demikian Wakil ketua bidang eksternal Komnas HAM, Nur Kholis. Sebelumnya, Salah satu korban tragedi kemanusiaan 1965, C. H Sukrisno menceritakan, berbagai diskriminasi masih dialami oleh ia dan keluarganya hingga sekarang, meski hal itu sudah banyak berkurang. Ia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memenuhi janjinya dengan merehabilitasi nama dan memberikan ganti rugi terhadap para korban tragedi kemanusiaan 1965/1966.

Kontras Kecewa Komnas HAM Tunda Sidang Kasus 65

Kontras Kecewa Komnas HAM Tunda Sidang Kasus 65

http://www.kbr68h.com/berita/nasional/24273-kontras-kecewa-komnas-ham-tunda-sidang-kasus-65


KBR68H, Jakarta – LSM KONTRAS meminta Komnas HAM tidak menunda kembali Sidang Paripurna peristiwa 1965/1966. Hari Komnas HAM menunda kembali sidang kasus ini dengan alasan tidak quorum. Staf Pemantau Impunitas KONTRAS Putri Kanesia mengatakan, ini kali kelima Komnas HAM menunda sidang paripurna. Sidang ini ditunggu para korban, yang rata-rata berusia lanjut.

“Karena ini sudah keempat kalinya ditunda. Jadi kalau misalnya ditunda sampai tanggal 4-6 mendatang, berarti ini kelima kalinya. Dan ini kami sudah kecewa sekali. Tadi terakhir, teman kami dari KONTRAS ketemu langsung sama Tim Penyelidik. Mereka alasannya karena nggak kuorum karena Ifdhal dan Ridha Saleh nggak ada di tempat. Jadi tadi kita minta Tim Penyelidik menelepon langsung ke Ifdhal Kasim dan Ridha Saleh untuk menanyakan posisi mereka untuk kasus ini. Dan apakah meyakinkan. Kalau ini memang diundur tanggal 4-6, itu memastikan tidak akan ada penundaan lagi. Karena terus terang kita sudah tidak percaya lagi sama Komnas HAM.”

Staf Pemantau Impunitas Kontras Putri Kanesia menambahkan, hingga kini pihaknya masih terus bernegosiasi dengan komisioner Komnas HAM. Sebelumnya Komnas HAM menjadwalkan Sidang Paripurna kasus 1995/1996 dalam dua hari ini. Namun kembali ditunda hingga awal bulan depan. KONTRAS menilai, Komnas HAM sangat lamban menyelidiki kasus itu karena penyelidikan sudah dimulai sejak empat tahun silam. Sidang paripurna Komnas akan menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM dalam tragedi 1965/1966.

Komnas HAM Temui Hambatan Ungkap Kasus 1965/1966

Komnas HAM Temui Hambatan Ungkap Kasus 1965/1966

http://www.kbr68h.com/berita/nasional/24309-komnas-ham-temui-hambatan-ungkap-kasus-19651966
KBR68H, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku menemui hambatan dalam mengungkap kasus tragedi kemanusiaan 1965-1966.
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nur Kholis mengatakan, kendala itu antara lain, belum didapatnya izin otopsi korban dari Jaksa Agung yang telah diajukan Komnas HAM. “Itu bisa dilakukan dengan penggalian kubur, untuk mencari bukti juga, selain kegiatan aspek medik bisa kita lakukan, sekaligus menemukan fakta para korban yang dimakamkan. Nah, hanya saja secara hukum formal di Indonesia itu bisa dilakukan penyelidikan agar menjadi satu bagian dari penyelidikan kalau atas dasar izin dari jaksa agung. Nah kita sudah kirimkan untuk melakukan itu ya, tetapi sampai hari ini kita belum mendapatkan izin dari jaksa agung,” bebernya.

Nur Kholis menambahkan, banyak korban dan saksi hidup peristiwa di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru tersebut yangi masih mengalami trauma. Kalangan sejarawan memprediksi sekitar setengah juta orang menjadi korban pelanggaran HAM pada 1965-1966. Kebanyakan mereka adalah petani dan orang desa yang mendukung reformasi agraria. Pemerintah dan militer saat itu menuduh mereka simpatisan PKI yang terlibat penculikan serta pembunuhan para jenderal. Hingga saat ini, para keluarga korban yang sudah lanjut usia terus menuntut rehabilitasi dan kompensasi kepada pemerintah.

Sekali Lagi Debat Tentang Sejarah Indonesia

Tanggapan Sudarwinah Soeratman atas tulisan Suar Suroso.

awind <j.gedearka@upcmail.nl>
in: GELORA45@yahoogroups.com , Sunday, 29 April 2012, 0:18


Maaf sedikit koreksi karena ada yang kelupaan.  Ditulis : Setahu saya pak Soerachman masih meneruskan perlawanannya. Seharusnya : Setahu saya pak Soerachman masih meneruskan perlawanannya sampai dia terbunuh di Blitar.
Terimakasih.
Salam,
Awind
—– Original Message —–
From: awind
Sent: Sunday, April 29, 2012 12:12 AM
Subject: Re: [GELORA45] Fw: Tanggapan Sudarwinah Soeratman atas tulisan Suar Suroso.

 

Sepanjang yang saya ingat apa yang bung k.djie kemukan itulah yang terjadi. Setahu saya pak Soerachman masih meneruskan perlawanannya. Setelah partai-partai di kelompok-kelompokan oleh ORBA yang namanya PNI Osa-Usep dijadikan satu dengan partai lainnya yang dianggap berhaluan nasionalis(bukan berazaskan agama Islam) menjadi PDI, yang berazaskan Islam menjadi PPP sedangkan partai berkuasa meskipun disebut bukan partai yaitu Golkar.
Salam,
Awind
—– Original Message —–
From: k.djie
Sent: Saturday, April 28, 2012 9:40 AM
Subject: RE: [GELORA45] Fw: Tanggapan Sudarwinah Soeratman atas tulisan Suar Suroso.

 

 

Kalimat di bawah :

Sekali lagi saya tertawa dan teringat akan kejadian jatuhnya Bung Karno dari tampuk kekuasaan. Ketika PNI Ali-Soerachman dihancurkan oleh Suharto, para pengikut PNI garis kanan mengelompokkan diri dalam barisan PNI Asu dengan “Piagam Judya  Pratidina Marhaenis”-nya menggantikan “Deklarasi Marhenis” yang lebih Marxis. PNI Asu mengaku Marhaenis tetapi menolak Marxisme

Seingat saya :

PNI Asu adalah PNI Ali Sastroamijoyo dan Ir. Surachman. Ini kan PNI yang kiri. PNI kanan adalah PNI Osa Maliki dan Mr. Usep…., atau disebut PNI Osa-Usep ?

Kalau ingatan saya betul, kalimat di atas menjadi : Ketika PNI Ali-Surachman dihancurkan oleh Suharto, para pengikut PNI garis kanan mengelompokkan diri dalam barisan PNI Osa-Usep dengan “Piagam Judya Pratidina Marhaenis”-nya menggantikan “Deklarasi Marhaenis”yang lebih Marxis. PNI Osa-Usep mengaku Marhawenis tetapi menolak Marxisme.

KH

 

From: Sudarwinah Soeratman <sudarwinahsoeratman@yahoo.com>

To: Su Dian <sudian301@yahoo.com>
Sent: Friday, April 27, 2012 3:41 PM
Subject: Tanggapan atas tulisan Bung Suar

 

Tanggapan atas tulisan Bung Suar

Kini Sejarah Itu Berbicara Kembali!

Oleh : Sudarwinah Soeratman

Sebagai anak Indonesia yang dilahirkan tahun 80-an tentu saja ketika mendengar kata tentang “Komunisme” pada masa itu seperti mendengar kata “Iblis”. Komunisme menjadi momok yang sangat menakutkan bagi tunas-tunas muda yang tidak pernah tahu apa itu “Komunisme”. Mereka hanya tahu bahwa “Komunisme” itu yang dilambangkan dengan “Palu dan Arit” adalah alat untuk membunuh Rakyat Indonesia . Setiap tahun menjelang malam 30 September, semua anak-anak Indonesia akan merasa ketakutan ketika menonton film propaganda Orde Baru yang disutradarai oleh Arifin C. Noer tentang Komunis di Indonesia. Anak-anak Indonesia ketika itu akan sama takutnya menonton film tentang PKI dengan film-film horor Suzzana. Dalam pikiran kami ketika itu sudah terpatri bahwa PKI adalah Iblis. PKI itu jahat, bengis, tidak punya moral, dan tidak berperikemanusiaan maka tidak heran ketika kami menuduh orang lain itu jahat, bengis, tidak punya moral, penjahat dan tidak berperikemanusiaan adalah sama seperti PKI. Begitu jahatnya kah PKI itu!

Tahun delapanpuluhan hanya ada satu siaran televisi yaitu TVRI. Setiap menjelang malam kami disuguhkan berita-berita nasional dan internasional yang mengagung-agungkan sistem pasar. Tidak ada yang baik selain sistem pasar. Pasar adalah jalan menuju kemakmuran, walaupun ketika kami sekolah, semua buku-buku pelajaran ekonomi kami selalu mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila, yah agak-agak mirip dengan sistem ekonomi campuran bukan mengadopsi sistem pasar apalagi sistem ekonomi komando tetapi tetap saja hakekat sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem pasar.

Saya masih ingat ketika masa itu, setiap kali ada pemberitaan internasional yang disiarkan oleh TVRI tentang negeri-negeri Sosialis selalu digambarkan tentang Rakyat yang hidup dalam kemiskinan, papa, sengsara, perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman, korupsi kecil-kecilan hingga yang besar-besaran, gulag, pembersihan besar-besaran, kecelakaan Chernobyl. Siapa yang melawan Negara imbalannya adalah kematian atau penjara. Pokoknya tidak ada kebahagiaan didalam negeri-negeri sosialis atau komunis. Berbeda jauh dengan gambaran yang disiarkan tentang Negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, disana digambarkan tentang manusia-manusia yang hidup bahagia, makmur, adil, demokratis dan humanis. Selaras dengan gambaran surga yang digambarkan oleh para pemuka agama. Sehingga dalam otak kami sudah terpatri pula, kalau mau hidup sejahtera, adil, makmur, bahagia, kami harus mengikuti jalannya Negara-negara rejim pasar tersebut.

Masih ingat dalam ingatan saya ketika tembok berlin diruntuhkan yang dimulai pada 9 November 1989, grup rock legendaris asal Jerman, Scorpion membuat lagu yang berjudul “Wind Of Change”. Lagu tersebut menjadi hits dan menjadi siulan atas tumbangnya Negara Jerman Timur.  Terinspirasi dari runtuhnya Tembok Berlin , Scorpions seolah mencoba menyampaikan dalam lagu ini bahwa bila angin perubahan (wind of change) telah berhembus, tak ada tembok yang tak dapat dirubuhkannya. Drama keruntuhan Negara-negara sosialis tidak berhenti di Jerman Timur tetapi mulai menyebar ke Cekoslovakia dengan Revolusi Velvetnya, gerakan solidaritas di Polandia hingga tumbangnya Negara sosialis di Hongaria menjadi runtutan sejarah menuju pecahnya Uni Soviet.

Dahsyat kami menyaksikannya ketika itu, apalagi pada tahun 1991, Boris Yeltsin dengan menaiki tank mendatangi gedung parlemen yang dikepung oleh tentara pemberontak yang akan melakukan kup terhadap Gorbachev. Di atas tank, Yeltsin digambarkan sedang berpidato berapi-api memberikan semangat Rakyat untuk melawan tentara pemberontak tersebut. Tak kuasa melawan ribuan orang yang datang, tentara pemberontak akhirnya mundur. Penggambaran tentang Uni Soviet tidak berhenti sampai disitu, 25 Desember 1991 akhirnya Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Kini si kepala botak berpeta itu menamatkan sudah negeri yang dibangun oleh klas buruh yang bersekutu dengan kaum tani dibawah pimpinan kaum Bolsheviks.

Disaat yang sama juga menjelang tahun 90-an, kami sudah bisa menonton TV berwarna dan sudah ada siaran televisi swasta. Kontras yang terjadi di Negara-negara sosialis yang satu persatu berguguran, film dan sinetron yang disiarkan dalam menggambarkan masyarakat barat tidak berbeda jauh dengan berita internasional yang disiarkan TVRI dalam menggambarkan masyarakat pasar, yaitu masyarakat surga. Tengok saja sinetron opera sabun yang berjudul Santa Barbara . Hidup mereka bergelimang harta, bahagia, tidak pernah berpikir setiap malamnya besok apa makan tetapi makan apa besok.

Bertambah sudah keyakinan bagi orang-orang yang anti-komunis bahwa komunisme sudah berakhir alias sudah mati. Bisa saya bayangkan ketika itu juga banyak yang dulu mengagung-agungkan komunis mulai goyah ideologi mereka. Mereka berduyun-duyun menyerahkan dirinya pada pasar, pada kapitalisme dan sujud menyembah kepada tuannya yaitu, imperialis dan klas tuan tanah. Banyak dari mereka yang malu menyatakan dirinya lagi sebagai komunis dan menyamarkan keragu-raguan mereka dengan tetap menamakan diri mereka sebagai sosialis bukan komunis.

Dulu mereka berharap pada perubahan yang radikal dengan mengakhiri segala bentuk kapitalisme dan bermimpi serta berharap terwujudnya suatu tatanan baru yang setara. Kini mereka hanya berharap pada perubahan sosial kecil-kecilan di dalam format kapitalisme itu sendiri. Mereka percaya akan format demokrasi elektoral ala borjuasi, perjuangan moral melawan korupsi, perlindungan hak-hak konsumen dan lain sebagainya. Jika dulu mereka ingin menghancurkan rumah yang lama dan diatas pondasi rumah yang lama akan dibangun konstruksi baru sedangkan ketika pada masa itu ketika komunisme dianggap sudah mati mereka kini hanya sebagai penata ruangan yang merapikan detail yang buruk dari suatu bangunan dan membuatnya tampak indah tanpa mengubah strukturnya sama sekali. Para pejuang perebut kemerdekaan menyebutnya sebagai politik tambal sulam.

Sekali lagi saya tertawa dan teringat akan kejadian jatuhnya Bung Karno dari tampuk kekuasaan. Ketika PNI Ali-Soerachman dihancurkan oleh Suharto, para pengikut PNI garis kanan mengelompokkan diri dalam barisan PNI Asu dengan “Piagam Judya  Pratidina Marhaenis”-nya menggantikan “Deklarasi Marhenis” yang lebih Marxis. PNI Asu mengaku Marhaenis tetapi menolak Marxisme. Yah, kaum komunis yang goyah akan ideologinya dan ketika itu berjubah sosialis-demokrasi sama kedudukan mereka dengan PNI Asu. Biar diakui keberadaan mereka di dunia politik mereka memakai jubah baru yang sudah usang. Mereka berpikir, inilah taktik tetapi pada akhirnya mereka malah bergerak ke kanan menjadi revisionis sejadi-jadinya. Kamerad Stalin mengatakan, “Orang-orang bermuka dua dalam politik adalah klik karieris politik yang tak berprinsip yang bersedia bersandar pada siapa saja, sekalipun pada elemen-elemen penjahat, sekalipun pada sampah masyarakat, sekalipun pada musuh-musuh bebuyutan Rakyat, supaya pada saat yang menguntungkan dapat naik panggung politik lagi dan menunggangi Rakyat sebagai penguasa Rakyat”.

Keraguan kaum intelektual kiri pun sama seperti halnya mereka diatas yang terus ragu-ragu dengan kata “Komunisme”, terus menimbang-nimbang apakah ada kata lain yang citranya lebih bersih dan tidak traumatis. Seorang Filsuf Maois Perancis yang bernama Alain Badiou menulis dalam bukunya, The Meaning of Sarkozy tanpa basa-basi-busuk (3B) dia mengatakan sebagai berikut, “Komunisme adalah satu-satunya hipotesis yang yang benar. Tak ada yang lain, atau setidaknya saya tidak mengetahuinya. Mereka yang meninggalkan hipotesis ini pastilah menyerahkan dirinya pada ekonomi pasar, pada demokrasi perwakilan—bentuk Negara yang sesuai dengan kapitalisme—dan pada ketakterhindaran serta watak ‘alamiah’ dari ketaksetaraan yang paling mengerikan”.

Menurut Badiou yang mengacu pada Manifesto Komunis yang ditulis Marx dan Engels, kata “Komunisme” menunjukkan makna umum dari kata itu, yakni pelampauan atas penindasan klas. Hipotesis komunis adalah pengertian bahwa distribusi kekayaan yang tak setara dan pembagian kerja dapat dihancurkan. Karena hipotesis komunis adalah penolakan atas keniscayaan ketaksetaraan, maka hipotesis ini juga dapat dimengerti sebagai “Ide murni tentang kesetaraan”. Artinya, kapanpun dan dimanapun ada perjuangan yang mengemban aksioma kesetaraan, di sana dan pada saat itu jugalah hipotesis komunis mengemuka. Apa yang mau disampaikan Badiou di sini adalah bahwa hipotesis komunis itu, sebagai Ide, bersifat abadi, tak lekang oleh waktu dan tak terbatasi oleh ruang. Maka itu, hipotesis itu sudah ada sebelum Marx dan akan terus ada sesudah Marx.

Berlawanan dengan pendapat dari borjuasi yang disuarakan oleh filsuf Amerika-Jepang di Universitas St. James, Maryland, yang juga seorang agen CIA, Francis Fukuyama dalam tesisnya yang berjudul “The End of History and the Last Man” yang mengatakan bahwa Marxisme sudah mati bertahun-tahun yang lalu dimana dengan runtuhnya Uni Soviet maka Komunisme ikut luluh-lantak bersamanya, justru Badiou atas rekonstruksi terhadap hipotesis komunis mengatakan bahwa apa yang jatuh bersama Uni Soviet hanyalah salah satu bentuk eksperimentasi atas Ide Komunisme. Sementara Komunisme itu sendiri, sebagai Ide atau Hipotesis, tetap tak bergeming.

Dalam prolog buku Hipotesis Komunis yang berjudul Apakah yang Dimaksud dengan Kegagalan?, Badiou membedakan dua model kegagalan: pertama, kegagalan dalam hipotesis itu sendiri dan, kedua, kegagalan dalam uji coba atas hipotesis itu. Apabila kegagalan itu internal dalam hipotesis, dengan kata lain hipotesis itu sendiri keliru, maka pastilah hipotesis tersebut mesti ditinggalkan. Namun jika kegagalan itu eksternal terhadap hipotesis, jika yang gagal adalah salah satu percobaan atau implementasi dari hipotesis itu, maka apa yang mesti ditolak bukan hipotesisnya melainkan bentuk implementasi tersebut. Lantas apa artinya kalau kita mengatakan bahwa hipotesis komunis telah gagal secara internal? Artinya, kita tak bisa sama sekali memikirkan kemungkinan emansipasi sebab tak ada emansipasi sejati yang muncul tanpa Ide tentang kesetaraan, sementara Ide tentang kesetaraan itu sendiri jadi satu dengan hipotesis komunis. Konsekuensinya, agar dapat memikirkan emansipasi, maka hipotesis komunis itu sendiri hanya mungkin gagal secara eksternal, yakni dalam uji-cobanya.

Krisis dan Selalu Krisis

Penghujung 2007, masyarakat dunia sekali lagi dikejutkan dengan tumbangnya satu persatu perusahaan yang beregerak di sektor investasi, asuransi, dan perbankan yang terkait dengan subprime mortgage atau krisis surat utang yang berbasis pada sektor perumahan kelas dua.. Citigroup, Merryl Lynch, Morgan Stanley, hingga Bear Stearn satu persatu mengumumkan kerugiannya yang sangat besar akibat krisis surat utang tersebut.

Bagi kami yang pernah merasakan krisis hebat yang meluluhlantahkan tatanan perekonomian kawasan Asia khususnya Asia Tenggara yang sebelumnya oleh Bank Dunia dinilai sebagai kinerja yang ajaib bukanlah sesuatu yang baru kami dengar dan kami rasakan. Kami ingat ketika itu, yaitu pada 1997-1998 kebetulan saya masih SMA, dimana-mana terjadi kerusuhan, penjarahan, demonstrasi dimana-mana. Puncak dari kemarahan Rakyat atas kebijakan rezim despotis Orde Baru. Tentara dan polisi hilir mudik di sepanjang jalan protokol dengan dalih mengamankan suasana berusaha menghalau demonstran.

Siaran televisi internasional langsung mengejek bangsa kami sebagai bangsa yang barbar. Bangsa yang tidak beradab karena menjarah dan menghancurkan semua toko atau tempat perbelanjaan. Amok sekali lagi amok dimana-mana. Ada rasa marah di hati kami atas ejekan bangsa-bangsa lain terhadap bangsa kami walaupun itu benar adanya tetapi mereka tidak mengetahui sebab bagi Rakyat kami melakukan semua itu. Apalagi ketika saya berkunjung ke Singapura saya sempat bertengkar dengan supir taksi ketika saya menyatakan diri saya bangsa Indonesia , supir taksi tersebut meludahkan ke saya.

Kejengkelan, dan kemarahan bagi Rakyat miskin yang sebelumnya dipendam atas penglihatan dan perasaan mereka atas perlakuan kaum yang berpunya. Rasa ingin memiliki dan rasa tertindaslah maka bagi Rakyat miskin melakukan penjarahan dimana-mana. Mereka diibaratkan tidak makan berhari-hari dan ketika ada kesempatan untuk makan terlihatlah kerakusan Rakyat kami. Tetapi tingkah laku Rakyat kami ternyata juga sama ketika krisis ekonomi terjadi di benua Eropa dan Amerika. Sekarang kami melihat bahwa merekapun melakukan hal yang sama, yaitu menjarah, kerusuhan dan demonstrasi dimana-mana. Ternyata itu sesutau yang alami adanya.

Sikap congkak dari Neokolonialis – imperialis yang mau menang sendiri akhirnya terpatahkan juga dengan krisis finansial yang terjadi di benua Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa mulai menyatakan dirinya bangkrut dan krisis, sebut saja Italia, Spanyol, Portugis, Belanda dan Yunani. Rakyat di negeri-negeri tersebut mulai menyatakan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah mereka. Buku-buku Marx mulai kembali dibaca sebagai bukti bahwa Karl Marx benar dalam menganalisis kapitalisme. Lain halnya dengan imperialis Amerika Serikat teroris nomor satu di dunia, untuk menyelamatkan negaranya mereka terus menggempur, menjarah dan merampok negeri-negeri lainnya seraya mengatakan kepada Rakyat di negeri-negeri yang mereka rampok, “sekarang kami telah menghancurkan negeri kalian. Kalian harus bayar kami untuk membangun negeri kalian kembali. Kami terima pembayaran tidak cash kok, misalnya sumber daya alam kalian, seperti minyak bumi, gas, emas, dsb! Piye? Gimana? Mau tidak kalian? Kalau tidak kami bedil kalian!”. Inilah yang membukakan mata kami bahwa imperialis itu jahat dan sangat jahat. Tidak heran seorang ilmuwan sekaliber Albert Einstein mengatakan bahwa, “Anarki ekonomi dari masyarakat kapitalis sebagaimana yang terjadi saat ini, menurut pendapat saya adalah sumber utama dari kejahatan”.

Dalam buku yang berjudul “Out of Control Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First yang ditulis oleh Zbigniew Brzezinski, penasehat keamanan Presiden AS Carter dan bekerja pada“Center for Strategic and International Studies” mengatakan bahwa imperialis AS menemukan dirinya sebagai “lapisan atas dunia yang makin menyerupai gunung berapi yang menekan aspirasi dalam hal mengintensifkan kesadaran akan ketidakadilan” (hal. 146, 1993). Dia menyesalkan “keruntuhan besar-besaran, khususnya dinegara-negara paling maju, hampir semua nilai dibangun” (kata pengantar dalam bukunya tersebut) dan berpendapat untuk mendukung kebangkitan agama terutama Islam dan Kristen.

Pada Agustus 2005, George W. Bush mendeklarasikan di depan para jurnalis tentang doktrin“design  intelegensia”  harus  diajarkan  di  sekolah-sekolah  Amerika  Serikat  didalam menghadapi  teori  evolusi  Darwin.  Dalam  perjuangan  melawan  “terorisme”  Bush memanfaatkan  Islam  dan  mempropagandakan  kampanye  global  anti  terhadap  teror fundamentalis Islam jaringan Al Qaeda. Bush lebih jauh membagi dunia menjadi dua, yaitu Negara  Baik  dan  Negara  Jahat.  Semua  Negara  yang  tidak  mau  tunduk  terhadap kepentingan imperialis Amerika Serikat disebut sebagai “poros kejahatan/iblis”, diantaranya yaitu, Republik Demokratik Rakyat Korea, Kuba, Irak dan Iran. Setiap tindakan terhadap Negara-negara tersebut bisa dibenarkan, termasuk agresi bersenjata yang melanggar hukum internasional, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dalam kasus Yugoslavia , Irak dan Afghanistan . Semuanya dilakukan atas nama Tuhan dan berhak memimpin kampanye melawan “kejahatan atau iblis”. Jalan fanatisme keagamaan menjadi justifikasi atas klaim imperialis Amerika Serikat mendominasi dunia.

Jalan bagi idealisme agama ini adalah ekspresi dekadensi (kemunduran) dari ideologi borjuis, karakter reaksioner dan kurangnya visi untuk masa depan dan mencerminkan kebusukan imperialisme. Pembusukan tidak hanya dari kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga dalam pandangan kekuatan dunia.

Sekali lagi kebenaran teori Marxisme mulai terkuak kembali dan menggugurkan teori akhir sejarahnya Francis Fukuyama. Dalam kapitalisme terdapat penyakit yang inheren kalau kata Bung Karno. Siklus ekonomi kapitalisme yang selalu akan menciptakan krisis bagi dirinya sendiri yang akan merembet menjadi krisis politik dan akhirnya bisa memecahkan kebekuan menjadi krisis revolusioner. Jalan bagi imperialis untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan cara teror terhadap Rakyat lewat rejim fasisnya atau diktatur militernya. Sekali lagi sayang bahwa ketika peristiwa krisis ekonomi dan politik waktu itu tidak ada partai revolusioner yang membimbing dan memimpin Rakyat dengan teori dan aksi revolusionernya dalam menumbangkan rejim anti Rakyat, anti nasional dan anti demokrasi. Malah yang ada adalah sabotase dari borjuasi nasional yang bagi saya sebenarnya hakekatnya sama dengan rejim kapitalis birokrat ala Orde Baru. Sama-sama antek, sama-sama penipunya. Setelah itu dan sampai sekarang, perampokan dan penjarahan imperialis dan klas tuan tanah terhadap negeri kami semakin ganas dan rakus.

Rentetan-rentetan peristiwa politik selanjutnya yaitu kontradiksi diantara kalangan Rakyat sendiri yang dipicu dan disutradarai oleh kaum imperialis melalui tangan-tangannya di Indonesia yaitu kaum komprador yang menjadi anjing penjaga modal mereka. Perang antar suku di Kalimantan, dan konflik agama di Ambon, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Teror terhadap Rakyat dimana-mana membuat semakin hina bangsa kami dihadapan bangsa-bangsa lain. Bangsa Amok mereka menyebutnya sekali lagi dan ketika krisis ekonomi terjadi di Negara mereka ternyata sama saja. Sudah menjadi hukum alam, jikalau manusia sedang lapar, kematian dan kehinaan adalah bukan yang mereka takuti tetapi rasa laparlah yang mereka takuti. Bagi kami yang sudah sedikit mengenyam teori-teori Marxisme itu bukanlah hal yang baru dan aneh. Imperialisme bagaikan dua sisi mata uang, yaitu demokrasi borjuasi dan fasisme dan dua-duanya adalah menipu dan meneror Rakyat.

Sisi positif dari tumbangnya rejim despotis Orde Baru adalah kami bisa sedikit leluasa membaca karya-karya Marx, Lenin, Mao Tsetung dan yang paling penting adalah mulai terkuaknya keterlibatan imperialis lewat CIA dan antek-anteknya di Indonesia akan peristiwa Gestok. Dulu sebagian Rakyat yang sudah ditipu oleh rejim Orde Baru percaya bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Mulai dari BUKU PUTIH Kopkamtib, disusul tulisan-tulisan para pakar sejarah seperti Prof. Noegroho Notosoesanto, Victor Miroslav Fic, Jung Chang,.Dake, semuanya “menghitamkan” PKI dan Bung Karno, menyatakan PKI atau Bung Karno adalah dalang G30S, yang menjadi awal malapetaka bangsa Indonesia. Selanjutnya Rakyat mulai tahu bahwa itu adalah fitnah palsu sejarah.

Tiongkok dan Jalan Yang Ditempuhnya

Belakangan hari-hari yang lalu perdebatan tentang jalan yang ditempuh oleh PKT dalam membangun sosialisme di Tiongkok. Ada yang mengatakan bahwa RRT sudah menempuh jalan kapitalis alias terjadi restorasi kapitalisme dan sudah meninggalkan pikiran-pikiran Mao Tsetung. PKT telah menjadi Revisionis Modern sama kedudukannya seperti PKUS dulu. Ada yang mengatakan bahwa PKT berbeda dengan PKUS dan PKT bukanlah Remo. Begitu banyak data untuk membenarkan argumen masing-masing. Satu pihak menuduh yang lain sebagai revisionis, satu pihak menuduh yang lain dogmatis.

Sebagai anak muda yang sedang belajar tentang Marxisme, Leninisme dan pikiran-pikran Mao Tsetung tentu saja pendapat masing-masing pihak belum bisa saya ambil jadi satu kesimpulan yang benar. Bukan berarti saya seperti Trotsky yang selalu berdiri ditengah-tengah alias bingung menentukan mana yang benar mana yang salah. Belajar dari pikiran-pikiran Kamerad Mao dalam tulisannya yang berjudul “Tentang Praktek” bahwa:

“Dalam menimbang kebenaran pengetahuan atau teori orang, orang tak dapat bergantung pada perasaan-perasaan subyektifnya mengenai itu, tetapi pada hasil objektifnya di dalam praktek sosial. Hanyalah praktek sosial yang dapat menjadi ukuran kebenaran. Pendirian praktek adalah pendirian yang pertama dan pokok di dalam teori materialisme dialektis tentang pengetahuan”.

Ketika saya mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok dan ditemani oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di RRT, saya sempat berdiskusi dengan beberapa mahasiswa Tiongkok. Saya bertanya tentang kebenaran informasi bahwa petani di Tiongkok mendapatkan uang pensiun sedangkan kaum buruh dan klas borjuis kecil yang lain tidak mendapatkannya. Mahasiswa Tiongkok itu mengatakan bahwa itu tidak benar bahwa memang sebelumnya hanya kaum tani Tiongkok saja yang telah mendapatkan pensiun tetapi sekarang kaum buruh bahkan klas borjuis kecil seperti pedagang kecil sudah mulai mendapatkan uang pensiun tetapi memang tidak semua daerah di RRT yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.

Lalu saya mempertanyakan kembali tentang ada beberapa Rakyat Tiongkok yang menjadi pengemis di kota-kota RRT yang pernah saya kunjungi. Mahasiswa Tiongkok itu menjawab bahwa mereka sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah RRT tetapi tidak digunakan dengan baik, apalagi Rakyat Tiongkok masih memegang tradisi Marga bahwa sesama marga saling bantu tetapi apabila tidak dijalankan dengan baik maka Marga tersebut tidak akan membantu kembali orang tersebut akhirnya jadilah mereka kaum miskin kota alias lumpen proletariat. Kebetulan disaat yang sama saya melihat seorang nenek yang sedang mengambil sampah plastik yang sedang dikumpulkannya. Langsung saja saya bertanya tentang nenek tersebut. Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa nenek tersebut adalah relawan yang ditunjuk oleh warga masyarakat untuk membantu masalah kebersihan dan kebanyakan orangtua yang sudah pensiun menjadi relawan misalkan yang lainnya adalah membantu Rakyat di halte-halte bis. Saya tidak percaya dan meminta kepada mahasiswa Tiongkok tersebut untuk menanyakan kebenaran dari jawaban mahasiswa tersebut. Ternyata benar bahwa nenek tersebut adalah relawan dan ketika saya ingin naik bis, banyak dari orangtua yang sudah pensiun menjadi relawan seperti yang dikatakan mahasiswa Tiongkok tersebut.

Tetap saja dalam proses praktek tersebut, saya masih belum meyakini kebenaran dari kenyataan tersebut. Karena menurut saya ini baru gejala-gejala dari berbagai hal-ikhwal, segi-seginya yang terpisah-pisah, hubungan-hubungan luarnya alias belum akhul yaqin. Saya baru mengadakan perjalanan peninjauan, baru melihat topografi, jalan-jalan dan rumah, menemui sejumlah orang-orang, mengunjungi perjamuan-perjamuan, pertemuan-pertemuan, mendengar berbagai macam pembicaraan dan membaca berbagai dokumen. Kesemuanya ini adalah gejala-gejala hal-ikwal, segi-segi yang terpisah-pisah dari hal-hal ikhwal, hubungan-hubungan luar di antara hal-hal ikhwal sedemikian itu. Ini menurut Kamerad Mao dinamakan tingkat pengetahuan persepsi, yaitu tingkatan-tingkatan persepsi (penginderaan) dan impresi (kesan). Yaitu berbagai hal-ikhwal di Tiongkok yang menimbulkan persepsi-persepsi pada saya dan meninggalkan dalam pikiran saya banyak impresi, bersama-sama dengan suatu ide tentang hubungan-hubungan luar yang umum diantara impresi-impresi tersebut. Ini adalah tingkatan pengetahuan yang pertama. Pada tingkatan ini, saya belum bisa membentuk konsep-konsep yang mendalam atau menarik kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan logika.

Keinginan saya yang belum tercapai adalah mendatangi desa nomor satu di dunia yaitu desa Huaxi. Dikatakan dalam pemberitaan surat kabar nasional dan internasional bahwa desa Huaxi, di tahun 1961 merupakan satu desa kecil, hanya 380 keluarga, 1520 orang, dan sangat terbelakang, di bawah pimpinan sekretaris Partai, Kamerad Wu Renbao akhirnya sekarang menjadi satu desa termaju di seluruh Tiongkok, dengan penduduk lebih dari 30 ribu dan areal lebih dari 30 Km. Berhasil menggabungkan 16 desa disekitarnya, setiap keluarga tidak hanya mempunyai rumah berbentuk vila 400-600 meter persegi, tetapi juga mempunyai mobil sedan bahkan ada yang sampai tiga. Bahkan warga desa Huaxi mempunyai tabungan US$ 250 ribu atau Rp. 2 Milyar.

Disaat politik “Membubarkan Komune Rakyat” mulai dijalankan dengan memperkenankan setiap Desa berinisiatif melancarkan usaha sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing dan kebutuhan pasar. Ternyata Kamerad Wu Renbao diawal tahun 80 tidak membubarkan komune Rakyat begitu saja, jadi tidak membagikan kembali seluruh tanah milik Komune pada tani penggarap tanah. Tapi tetap mempertahankan 3 bentuk hak-milik, Komune Rakyat, Barisan Besar Produksi dan barisan Produksi sebagai kesatuan terkecil. Petani penduduk desa Huaxi tetap bekerja sebagaimana semula, berdasarkan pembagian kerja didalam barisan produksi.

Kamerad Wu Renbao mempertahankan kesatuan Komune Rakyat untuk mengangkat petani menjadi kaya bersama. Karena ada pengalaman beberapa desa, Xiao Gang di Propinsi An Hui, misalnya, setelah Komune Rakyat dibubarkan dan berhasil muncul beberapa Petani kaya baru, bahkan sempat dipuji PM Li Peng dan kemudian juga Jiang Zhimin mengangkat sebagai contoh model keberhasilan sistem borongan. Ternyata setelah muncul sekelompok petani kaya di Xiao Gang, tidak juga berhasil menarik seluruh petani didesa itu menjadi kaya. Siapa yang mengangkat mereka menjadi kaya dengan ketidak keberhasilan mereka bertanam di tanah garapannya? Setelah lewat 10 tahun, perkembangan macet taidak berlanjut membuat seluruh desa makmur, memasuki tahun 2000 juga tidak terjadi perubahan besar. Mengapa?

Begitu tanah garapan Komune Rakyat dilepas kembali pada setiap keluarga tani, tanah menjadi terpetak-petak kecil yang hanya cocok dikerjakan beberapa orang dengan kerbau saja. Sulit untuk ditingkatkan dengan mekanisasi, menggunakan traktor dan mesin-mesin semai dan potong padi/gandum, tidak mungkin ditingkatkan menjadi industrialisasi-Pertanian. Akhirnya setelah pimpinan Desa Xiao Gang belajar dari pengalaman Desa Hua Xi, dengan kembali menggabungkan hak guna atas tanah menjadi bersama, baru Nampak kemajuan produksi dan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh didesa Xiao Gang.

Lebih lanjut, desa Hua Xi setelah berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan mekanisasi, mereka benar-benar mengembangkan usaha industri di-desanya, membangun pabrik baja dan pipa-baja. Usaha menjadi lebih besar setelah Wu Renbao menggabungkan beberapa desa disekitarnya, menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk industri. Sehingga hasil produksi baja setahunnya mencapai 2,2 juta ton, sedang pipa-pipa berbagai jenis untuk sepeda, sepeda-motor dan perabot rumah-tangga, hampir 300 ribu ton/tahun. Dari hasil produksi desa Hua Xi sudah ada yang ekspor ke AS, Kanada, Eropa , Australia dan beberapa Negara Asia-tenggara.

Julukan “Desa No. 1 di Dunia”, “Basis Organisasi Partai termaju”, “Model Dewan Petani Tiongkok”, “Pedesaan Tiongkok yang Berkebudayaan”, “Model Tipikal Kebudayaan Tiongkok” dan “Kesatuan Maju Pekerjaan Ideologi-Politik” kini disadang oleh desa Huaxi.

Filosofi dari kemajuan desa Huaxi seperti yang dikatakan oleh kepala desa Huaxi juga sekaligus sekretaris PKT, “Apakah sosialisme itu? Singkatnya, sosialisme itu adalah kemakmuran Rakyat. Dari sebanyak  100 orang, yang hidupnya makmur dan sejahtera sebanyak 98 orang, itu adalah sosialisme. Sisa dari dua orang yang tidak mau hidup makmur dan sejahtera, mereka sendirilah yang tidak mau hidup makmur dan sejahtera. Apakah komunisme itu? Semua orang hidupnya makmur dan sejahtera, itu adalah komunisme. Seorang individu saja yang hidup makmur dan sejahtera itu bukan lah orang yang hidup makmur dan sejahtera tetapi sekelompok orang hidupnya makmur dan sejahtera itu baru yang disebut hidup makmur dan sejahtera. Satu desa sejahtera itu tidak bisa dianggap desa yang sejahtera tetapi seluruh desa sejahtera itu baru disebut sejahtera”.

Terakhir saya ingin mengatakan bahwa dengan melihat kebangkitan Rakyat di dunia melawan imperialisme dan feodalisme serta kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negeri-negeri Demokrasi Rayat seakan-akan kini sejarah itu mulai berbicara kembali kepada kami setelah sekian lama mereka bungkam dalam kebisuan gerak jaman yang semakin maju. Kini sejarah itu telah membuktikan bahwa analisis akhir sejarahnya Francis Fukuyama adalah salah besar. Kami percaya bahwa bendera merah itu akan kembali berkibar di tanah air tempat kami dilahirkan. Percayalah kita pasti menang! Venceramos!

Referensi :

1.       Diansu. Membantah Fitnah Pemalsu Sejarah, 2011.

2.       Engel, Stefan. Dawn of the International Socialist Revolution, ICOR, Maret 2011.

3.       Einstein, Albert. Mengapa Sosialisme? Situs Indo-Marxist-Situs Kaum Marxis Indonesia , Februari 2002.

4.       Prasetyantoko, A. Bencana Finansial Stabilitas Sebagai Barang Publik, PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

5.       Suryajaya, Martin. Alan Badiou dan Masa Depan Marxisme, Yogyakarta : Resist Book, Agustus 2011.

6.       Tjetung, Mao. Tentang Praktek, Cetakan Keempat, Yayasan Pembaruan, Jakarta 1964.

7.       Weifeng, Peng dan Haiyan, Sun. Hukum Besi Desa Huaxi : 25 Aturan Emas Menjadi Desa No. 1 di Dunia, Penerbit Lujiang, 2007.

8.       Desa Huaxi, Desa Terkaya Di Dunia, Media Indonesia . http://www.indonesiamedia.com/2012/04/24/desa-hua-xi-desa-terkaya-didunia/

9.       Desa Huaxi Desa Terkaya di Cina yang Setiap Warga Punya Rp. 2 Milyar. Atom Studios. http://atom-studios.blogspot.com/2012/04/desa-huaxi-desa-terkaya-di-cina-yang.html

Suar Suroso:

FUKUYAMA SEJARAWAN ANTI-KOMUNIS

YANG KESIANGAN (2)

Bagi Indonesia, yang selama sepertiga abad berada di bawah cengkeram kediktatoran Orba Suharto, Marxisme Leninisme diharamkan dan Partai Komunis dilarang. Marxisme dinyatakan telah punah. Untuk membantah pandangan ini, Hasta Mitra telah menerbitkan buku berjudul Marxisme Sebuah Kajian, Dinyatakan Punah ternyata Kiprah, 7) karya Suar Suroso, tahun 2008, 236 halaman dengan Sebuah Renungan Singkat tulisan Joesoef Isak. Dalam buku ini dipaparkan perkembangan pemikiran mengenai Marxisme di Indonesia dan dunia umumnya. Haruslah diakui, bahwa dengan bermacam-macam variasi pemahaman akan sosialisme, tokoh-tokoh nasional pembela kemerdekaan Indonesia, mulai dari Pak H.O.S.Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Tan Malaka, Darsono, Semaoen, Moesso, Tan Ling Djie, Tjoa Siek In, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Bung Karno sampai-sampai Haji Roeslan Abdoelgani dan Siauw Giok Tjan adalah pendamba sosialisme. Bung Karno yang dari masa muda remaja gandrung akan Marxisme, bukan hanya mendambakan sosialisme, bahkan berkali-kali menganjurkan untuk mempelajari Marxisme, mengajarkan bahwa Marxisme adalah ilmu yang kompeten dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

Membantah pandangan Francis Fukuyama yang menyatakan bangkrutnya Marxisme, dalam buku ini diungkapkan kenyataan tak punahnya Marxisme dengan Perang Dingin, bahkan Marxisme tetap berkembang. Diperkenalkan perkembangan Marxisme dengan Fikiran Mao Zedong, sebagai hasil praktek revolusioner di bawah pimpinan PKT di Tiongkok. Jelas-jemelas Fikiran Mao Zedong mengembangkan Marxisme di bidang filsafat, teori pembangunan Partai, pembangunan Tentara Rakyat, dan di bidang kebudayaan.Serentetan pandangan Mao Zedong adalah senjata teori untuk memenangkan revolusi demokrasi baru.

Dan sesudah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Marxisme berkembang  lagi dengan Teori Deng Xiaoping, teori membangun sosialisme berkepribadian Tiongkok. Deng Xiaoping mengedepankan sejumlah gagasan baru yang belum ada dalam literatur Marxis sebelum ini. Antara lain: untuk membangun sosialisme haruslah menegakkan Empat Prinsip Dasar yaitu: pertama menempuh jalan sosialis, kedua mempertahankan diktatur proletariat, ketiga di bawah pimpinan Partai Komunis, keempat dengan ideologi pembimbing Marxisme-Leninisme dan Fikiran Mao Zedong, 7). [Deng Xiaoping, Xian De Si Xiang Ji Ben Yuan Zhi, Deng Xiaoping Wen Xuan 1975-1982, Ren Min Chu Ban She , 1983, hal 144-170]. Pengertian tentang diktatur proletariat sudah berkembang semenjak tahun 1948 Georgi Dimitrov dalam kongres Partai Komunis Bulgaria mengajukan diktatur demokrasi rakyat sebagai perwujudan diktatur proletariat zaman sekarang, yaitu penggantian diktatur satu klas dari proletariat, menjadi diktatur bersama klas-klas yang membela sosialisme. Hal yang sama diajukan dan dikembangkan lagi oleh Mao Zedong dalam karyanya Tentang Demokrasi Rakyat, dalam peringatan ulang tahun ke 29 Partai Komunis Tiongkok, tahun 1949 8) [Mao Tje-tung, Pilihan Karja, jilid IV, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1968, hal. 493-509]. Kini dalam praktek, diktatur demokrasi rakyat di Tiongkok diwujudkan dalam bentuk kerjasama multi partai di bawah pimpinan Partai Komunis. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara hukum, yang menempatkan semua warga negaranya, tak pandang tinggi-rendah kedudukannya, adalah sama di muka hukum.

Disamping itu Deng Xiaoping mengajarkan bahwa Tiongkok sekarang berada dalam tahap awal sosialisme, tugas utama sesudah ditegakkannya diktatur proletariat adalah membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif, ilmu dan tekhnololgi adalah tenaga produktif yang utama, pasar berguna bagi kapitalisme juga berguna bagi sosialisme, pedoman satu negara dua sistim untuk membebaskan Hongkong dan Macao dari kolonialisme, dan untuk mengembalikan Taiwan ke pangkuan Tiongkok, menilai ciri zaman yaitu situasi internasional sekarang ini adalah perdamaian dan perkembangan.  Dengan kreatif berlangsung pen-Tiongkokan Marxisme, Marxisme ditrapkan sesuai dengan kenyataan kongkrit Tiongkok..Ini adalah memenuhi ajaran Lenin yang mengatakan: “Kaum komunis di negeri-negeri Timur harus ‘menterjemahkan ajaran komunis yang sejati …. ke dalam bahasa tiap-tiap bangsa” 10). [Lenin: The National-Liberation Movement in the East, FLPH 1962. hal 234-235]

Dalam sejarah Indonesia, patut diingat usaha Bung Aidit yang menampilkan masalah Peng-Indonesiaan Marxisme-Leninisme. .Aidit menyatakan: “Jika tidak meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme maka hal itu justru berarti tidak bersikap Marxis-Leninis” 11). [D.N.Aidit Marxisme-Leninisme dan Peng-Indonesiaannya, Pustaka Ketjil Marxis, No-40, hal 42, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964.]. Bukan hanya Bung Aidit yang mengemukakan masalah peng-Indonesiaan Sosialisme. Bung Njoto pun memaparkan, bahwa sosialisme yang dibangun di Indonesia haruslah sosialisme Indonesia, sosialisme yang berciri Indonesia, “sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia”. “Mengingkari sifat-sifat khusus sosialisme Indonesia berarti bahwa ia bukan sesuatu yang bersifat Indonesia, mengingkari sifat-sifat umum sosialisme Indonesia berarti, bahwa ia bukan sosialisme sama sekali, Kekhususannya harus diintroduksikan, tetapi keumumannya harus dipertahankan. Beginilah dan hanya beginilah kita bisa berbicara tentang sosialisme Indonesia”. 12). [Njoto: Marxisme, Ilmu & Amalnya, terbitan HR, Djakarta, 1962, hal. 89].

Di Indonesia, hancurnya PKI bukanlah karena salahnya Marxisme-Leninisme. Tapi karena pentrapan Marxisme-Leninisme oleh PKI telah sampai tingkat yang merupakan ancaman membahayakan bagi kelangsungan hidup kekuatan  imperialisme di Indonesia, maka satu-satunya jalan adalah dengan biadab dilancarkan teror tak berperi kemanusiaan.membasmi kaum komunis dan kaum kiri serta menggulingkan Bung Karno. Apa yang dikatakan kejayaan demokrasi liberal yang diagung-agungkan Fukuyama adalah jauh dari kenyataan. Yang ada ternyata hanyalah teror berdarah komunisto-fobi yang digalakkan dengan rekayasa Amerika Serikat. Di bawah rezim kediktatoran militeris fasis orba Suharto ratusan ribu bahkan jutaan dibunuh, dipenjarakan, disiksa, dipersekusi sampai turun temurun menderita. Tapi cita-cita membela keadilan dari Marxisme tidaklah punah.

Ramalan sejarah oleh Fukuyama bertolak dari pandangannya bahwa Marxisme sudah mati. Baginya, masa depan sejarah adalah kejayaan demokrasi liberal yang akan melahirkan klas menengah. Tapi awal abad ke-XXI mendemonstrasikan kebangkrutan kapitalisme dengan demokrasi liberalnya, yaitu krisis moneter yang berlarut-larut. Di lain fihak, Tiongkok beserta negara-negara yang mentrapkan Marxisme menempuh jalan sosialis  Vietnam, Kuba, Republik Rakyat Demokrasi Korea tetap dan kian berjaya. Dan cita-cita sosialisme kian bergolak di Nepal, dan sejumlah negeri Amerika Latin. Berlawanan dengan ramalan Fukuyama, Marxisme bukanlah punah, tapi kian kiprah. Adalah jelas-jemelas, bahwa mereka yang telah menyimpulkan Tiongkok melakukan restorasi kapitalis, secara tidak sedar telah membenarkan kesimpulan Fukuyama, telah terbawa arus kesimpulan Fukuyama. Keberhasilan sosialisme berciri Tiongkok adalah fakta yang membantah ke-absurdan kesimpulan Fukuyama..

Catatan Bibliografi

1). Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man , AVON BOOKS, INC., New York, 1992  xi..

2). The End of History, hal 25 – 26.

3). Matyerialhi XXVIII Siyezda Kommunisticeskoi Partii Sovyetskovo Soyuza, Moskwa, Politizdat, 1990, hal. 39.

4).  Idem, hal 37.

5)  The End of History., hal. 27.

6)  Suar Suroso; Bung Karno Korban Perang Dingin, 472 halaman, Hasta Mitra, 2008, dengan pengantar Joesoef Isak, hal. 1.

7).  Suar Suroso: Marxisme Sebuah Kajian, Dinyatakan Punah ternyata Kiprah, 237 halaman, Hasta Mitra, 2008, dengan Sebuah Renungan Singkat tulisan Joesoef Isak, mendampingi Kata Pengantar.

8).  Mao Tje-tung, Pilihan Karja, jilid IV, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1968, hal. 493-509]

9).  Deng Xiaoping, Xian De Si Xiang Ji Ben Yuan Zhi, Deng Xiaoping Wen Xuan 1975-1982, Ren Min Chu Ban She , — Dukung Empat Prinsip Dasar, Pilihan Karya Deng Xiaoping 1975-1982, Balai Penerbitan Rakyat, 1983, hal 144-170

10).  Lenin: The National-Liberation Movement in the East, FLPH 1962. hal 234-235

11). D.N.Aidit: Marxisme-Leninisme dan Peng-Indonesiaannya, Pustaka Ketjil Marxis, No-40, hal 42, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964.

12). Njoto: Marxisme Ilmu & Amalnya, terbitan HR, Djakarta, 1962, hal. 89.

57 tahun KAA dan makna kemerdekaan

57 tahun KAA dan makna kemerdekaan

Rabu, 25 April 2012 13:04 WIB | 741 Views

Diah Novianti

Pengunjung memerhatikan deretan poster bertema “Celebrating Together in Peace”, pada peringatan HUT ke-57 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Museum KAA, Bandung, Jabar, Jumat (20/4). Selain menampilkan beragam benda yang memiliki nilai sejarah, acara peringatan KAA pun diisi dengan seminar dan kegiatan lain yang mengangkat semangat gerakan untuk kemajuan Asia Afrika. (FOTO ANTARA/Agus Bebeng)

Kemerdekaan itu adalah tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab berat terhadap diri sendiri, terhadap dunia, dan terhadap angkatan yang akan lahir.

Berita Terkait

Bandung (ANTARA News) – Penurunan bendera 106 negara Asia Afrika dari tiang-tiang yang mengelilingi Gedung Merdeka, Bandung, menandai berakhirnya 57 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar selama sepekan penuh pada 18-24 April 2012.

Peringatan tidak hanya dipusatkan di gedung bersejarah yang menjadi lokasi penyelenggaraan KAA pada 1955 itu, tetapi meluber ke kawasan Cikapundung Timur, Jalan Merdeka, dan Jalan Braga dalam bentuk panggung kesenian dan parade budaya.

Peringatan yang melibatkan banyak kalangan dalam beragam kegiatan itu, menurut Ketua Museum KAA Isman Pasha, dimaksudkan untuk menyebarkan semangat KAA yang mengusung prinsip kemerdekaan dan kesetaraan kepada masyarakat luas.

Selain itu, diharapkan tumbuh kebanggaan dan kesadaran historis dari warga Bandung sebagai penghuni kota bersejarah yang pernah menggebrak dunia ketika negara-negara Asia Afrika yang sebagian besar masih terjajah menuntut kemerdekaan dan kesetaraan hak dengan kaum kolonial yang saat itu masih mencengkeram kedaulatan mereka sebagai manusia.

Banyak harapan disandarkan pada peringatan KAA yang direncanakan diselenggarakan semakin meriah setiap tahun. Di antaranya adalah membangkitkan potensi wisata sejarah di Kota Bandung untuk menarik turis manca negara. Timbul juga wacana untuk menjadikan Bandung sebagai “ibukota” Asia Afrika agar tetap dikenang sebagai lokasi bersejarah yang membangkitkan kesadaran negara-negara Asia Afrika untuk memerdekakan diri dari penjajahan.

Namun, tidak semua kegiatan peringatan itu beraroma purbakala yang kenangannya sengaja dibangkitkan lagi dalam aneka pentas setiap tahun.

Ada satu hal yang selayaknya dikeluarkan dari tempat penyimpanannya di museum, untuk disimak dan disimak lagi, karena masih terasa relevan dengan kekinian. Yaitu, pidato mantan Presiden Soekarno pada pembukaan KAA 1955.

Kolonialisme Modern

“Kolonialisme belum mati.”

Itulah jeritan keras Bung Karno di hadapan pemimpin 29 negara Asia Afrika pada 1955.

Ia pun memaparkan betapa kolonialisme jangan hanya dimaknai secara fisik, tetapi harus diwaspadai dalam wujudnya yang modern berupa penyanderaan ekonomi dan intelektual.

“Janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita berbagai-bagai wilayah Asia dan Afrika mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan material yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat. Ia merupakan musuh yang licin dan tabah, dan menyaru dengan berbagai cara. Tidak gampang ia mau melepaskan mangsanya. Di mana, bilamana, dan bagaimana pun ia muncul, kolonialisme adalah hal jahat yang harus dilenyapkan dari muka bumi.”

Sebagai bangsa yang pada 1955 baru sepuluh tahun merdeka melalui revolusi fisik yang dibarengi dengan jalur diplomasi, Soekarno pun sudah mewanti-wanti bahwa tidak mudah untuk memaknai arti sebuah kemerdekaan.

“Kemerdekaan itu adalah tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab berat terhadap diri sendiri, terhadap dunia, dan terhadap angkatan yang akan lahir. Tetapi kita tidak menyesal karenanya. Kemudian segera kami berhadapan dengan keharusan memberi isi dan arti kepada kemerdekaan kami. Bukan hanya isi dan arti materiil, melainkan isi etika dan moral. Sebab, kemerdekaan tanpa etika dan moral adalah semata-mata imitasi, tiruan yang hampa, daripada apa yang kita cita-citakan.”

Soekarno pun menegaskan bahwa kemerdekaan seperti halnya perdamaian, sama sekali tidak bisa dibagi-bagi.

“Tidak ada hal yang dapat dinamakan setengah merdeka, seperti juga tidak ada hal yang dapat disebut setengah hidup.”

Demikian melekatnya kemerdekaan dengan kehidupan, menurut Soekarno, karena ia menegaskan bahwa tujuan tertinggi sebagai manusia bermartabat adalah pembebasan dari segala belenggu, yaitu belenggu ketakutan dan kemiskinan, serta pembebasan dari segala ikatan yang bisa menurunkan derajat manusia dari kodratnya sebagai makhluk berdaulat.

Di mana Pejabat Negara?

Usai pembacaan pidato Bung Karno oleh Wawan Sofyan yang berdandan dengan setelan jas ala Bung Karno lengkap dengan peci di kepalanya pada salah satu sesi peringatan 57 tahun KAA, seorang saksi sejarah KAA pada 1955, Demin Shen, langsung bertanya lugas, “Tidak ada pejabat yang hadir di sini, ya? Sayang sekali tidak ada pejabat yang mendengar pidato Bung Karno barusan.”

Menurut Demin yang pada KAA 1955 bertugas sebagai penerjemah dokumen konferensi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Tiongkok itu, seharusnya pejabat negara yang berkuasa sekarang menyimak sungguh-sungguh pidato Bung Karno itu agar mengerti arti penjajahan dan kemerdekaan yang sebenarnya.

“Saya kira banyak pejabat negara yang malu kalau mendengar pidato Bung Karno itu. Pejabat yang berkuasa seharusnya berbuat sesuatu untuk rakyat, jangan malah pro partai, pro uang, dan pro jabatan,” ujar ahli bedah yang menjadi salah satu direktur pada Rumah Sakit Rajawali, Bandung itu bernada gemas.

Kolonial dalam bentuknya yang paling melemahkan dan meniadakan harga diri rakyat terjajah adalah pembodohan. Rakyat terjajah sengaja tidak diberi akses ke pendidikan agar kesadaran mereka tidak terbangun dan bisa terus menerus dieksploitasi oleh sistem kolonial.

Menurut Demin, pembodohan seperti itu tetap hadir pada masa kini melalui akses pendidikan yang mahal sehingga hanya bisa dijangkau oleh kaum berada.

“Janganlah duduk menjadi pejabat untuk menjajah rakyat sendiri,” ujarnya.

Itu pendapat Demin yang baru menguak ketimpangan akses rakyat pada pendidikan. Belum terhitung aliran sumber daya alam yang berpindah ke tangan asing. Belum terdata tanah rakyat yang diduduki oleh modal asing. Belum termasuk kesadaran intelektual yang demikian tercengkeram oleh doktrin-doktrin asing.

Negara-negara yang pernah mengalami penjajahan, menurut seorang profesor dari Universitas Chicago yang mendalami studi postkolonial bernama Leela Gandhi, memiliki luka atau trauma yang terus ikut serta dalam setiap proses pembentukan jati diri kebangsaan.

Negara-negara postkolonial cenderung berusaha lepas dari luka tersebut dengan mengupayakan sebentuk diskontinuitas terhadap masa lalu yang menyakitkan itu. Usaha tersebut justru menyuburkan tumbuhnya amnesia sejarah sehingga masyarakat postkolonial tercerabut dan tidak pernah bisa kembali pada identitasnya semula, yakni identitas sebelum mengalami penjajahan.

Sedemikian besar pengaruh penjajahan, kata Leela, sehingga mempengaruhi pola pikir, pola penghayatan hidup, serta pola perilaku masyarakat postkolonial. Pada akhirnya, negara bangsa yang terbentuk pun seolah mengalami krisis identitas atau krisis percaya diri sehingga tidak memiliki pegangan yang jelas.

Krisis tersebut kemudian menjelma menjadi relasi ketergantungan sebagai efek lanjutan dari kolonialisme yang bisa ditemui dalam globalisasi masa kini.

Jika demikian, di manakah musuh kolonialisme yang diwanti-wanti oleh Soekarno lihai menyamar dengan berbagai cara dan tidak mudah melepaskan mangsanya itu? Benarkah ia wujud asing yang berada di luar bangsa ini? Atau, jangan-jangan telah menelusup dalam-dalam ke benak pikiran manusia Indonesia.

Lantas, masihkah Indonesia memilih setengah merdeka yang berarti juga setengah hidup, atau bertanggungjawab pada kemerdekaannya sendiri?
(D013)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Debat Tentang Sejarah Indonesia

Tanggapan Sudarwinah Soeratman atas tulisan Suar Suroso.

 

DR. Alexander Tjaniago yskp45@yahoo.co.id, in: “gelora45@yahoogroups.com” , “sudarwinahsoeratman@yahoo.com” <sudarwinahsoeratman@yahoo.com>; Su Dian <sudian301@yahoo.com> , Saturday, 28 April 2012, 21:14

 

Ulasan atau Tanggaban Sdri.Sudarwinah Soeratman yang diperkuat dengan Pengamatan Lapangan,mengenai konflik sosial yang berjalan dalam masyarakat Indonesia dan  bagaimana Rezim Militer Fasis Dwi Fungsi TNI mempergunakan Media membodohi Masyarakat, dengan mengexploitasi nama PKI”Bahaya Komnisme”,etc. adalah sebuah Risalah lapangan yang mengesankan, membeberkan fakta dari kebidaban kekuasaan rezim militer fasis Dwi fungsi TNI yang  Anti-Rakyat dan Anti-Nasional

Dahulu,164 Tahun yang lalu, ketika “Manifes Partai Komunis” dipublikasi,kaum Burjuasi mulai melakukan Propaganda anti-Komunisme, yang mereka namakan “Hantu yang berkeliaran di Europa” dan kini “Hantu” tsb.tampil sebagai suatu kekuatan riil ( RRT ), yang
ikut menentukan, merobah wajah Dunia,dengan Hubungan Internasional yang lebih berkemanusiaan, tanpa memiliterisasi hubungan Internasional, menghormati Kebebasan dan Kemerdekan setiap Bangsa, Besar dan kecil.

Republik Demokrasi Rakyat Tiongkok – baru berumur 62 Tahun.Dengan mengangkat seluruh yang terbaik dari Pendahulunya, dari Formasi Susunan Masyarakat sebelum RRT,memadukannya dengan tuntutan hari ini,PKT meletakan tujuan Konstitusi untuk Pembangunan Masyarakat Sosialis.Dialektika Marxisme-leninisme memberikan Ruang dan gerak pembangunan Masyarakat Sosialis disetiap negeri, sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat dinegeri-negeri tsb.,tanpa Partai Klas Buruh kehilangan posisinya dalam Pemerintahan dan tidak mengingkari Internasionalisme Proletar.
Sebagaimana dibarisbawahi oleh Marx dan Engels dalam
“Manifes Partai Komunis:”Biarlah Klas-Klas berkuasa gemetar menghadapi revolusi Komunis.Kaum Proletar tidak kehilangan suatu apapun kecuali belenggu mereka. Mereka akan menguasai dunia”.

From :Sudarwinah Soeratman <sudarwinahsoeratman@yahoo.com>
To: Su Dian <sudian301@yahoo.com>
Sent: Friday, April 27, 2012 3:41 PM
Subject: Tanggapan atas tulisan Bung Suar

 

Tanggapan atas tulisan Bung Suar

 

Kini Sejarah Itu Berbicara Kembali!

Oleh : Sudarwinah Soeratman

 

Sebagai anak Indonesia yang dilahirkan tahun 80-an tentu saja ketika mendengar kata tentang “Komunisme” pada masa itu seperti mendengar kata “Iblis”. Komunisme menjadi momok yang sangat menakutkan bagi tunas-tunas muda yang tidak pernah tahu apa itu “Komunisme”. Mereka hanya tahu bahwa “Komunisme” itu yang dilambangkan dengan “Palu dan Arit” adalah alat untuk membunuh Rakyat Indonesia . Setiap tahun menjelang malam 30 September, semua anak-anak Indonesia akan merasa ketakutan ketika menonton film propaganda Orde Baru yang disutradarai oleh Arifin C. Noer tentang Komunis di Indonesia. Anak-anak Indonesia ketika itu akan sama takutnya menonton film tentang PKI dengan film-film horor Suzzana. Dalam pikiran kami ketika itu sudah terpatri bahwa PKI adalah Iblis. PKI itu jahat, bengis, tidak punya moral, dan tidak berperikemanusiaan maka tidak heran ketika kami menuduh orang lain itu jahat, bengis, tidak punya moral, penjahat dan tidak berperikemanusiaan adalah sama seperti PKI. Begitu jahatnya kah PKI itu!

 

Tahun delapanpuluhan hanya ada satu siaran televisi yaitu TVRI. Setiap menjelang malam kami disuguhkan berita-berita nasional dan internasional yang mengagung-agungkan sistem pasar. Tidak ada yang baik selain sistem pasar. Pasar adalah jalan menuju kemakmuran, walaupun ketika kami sekolah, semua buku-buku pelajaran ekonomi kami selalu mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila, yah agak-agak mirip dengan sistem ekonomi campuran bukan mengadopsi sistem pasar apalagi sistem ekonomi komando tetapi tetap saja hakekat sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem pasar.

 

Saya masih ingat ketika masa itu, setiap kali ada pemberitaan internasional yang disiarkan oleh TVRI tentang negeri-negeri Sosialis selalu digambarkan tentang Rakyat yang hidup dalam kemiskinan, papa, sengsara, perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman, korupsi kecil-kecilan hingga yang besar-besaran, gulag, pembersihan besar-besaran, kecelakaan Chernobyl. Siapa yang melawan Negara imbalannya adalah kematian atau penjara. Pokoknya tidak ada kebahagiaan didalam negeri-negeri sosialis atau komunis. Berbeda jauh dengan gambaran yang disiarkan tentang Negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, disana digambarkan tentang manusia-manusia yang hidup bahagia, makmur, adil, demokratis dan humanis. Selaras dengan gambaran surga yang digambarkan oleh para pemuka agama. Sehingga dalam otak kami sudah terpatri pula, kalau mau hidup sejahtera, adil, makmur, bahagia, kami harus mengikuti jalannya Negara-negara rejim pasar tersebut.

 

Masih ingat dalam ingatan saya ketika tembok berlin diruntuhkan yang dimulai pada 9 November 1989, grup rock legendaris asal Jerman, Scorpion membuat lagu yang berjudul “Wind Of Change”. Lagu tersebut menjadi hits dan menjadi siulan atas tumbangnya Negara Jerman Timur.  Terinspirasi dari runtuhnya Tembok Berlin , Scorpions seolah mencoba menyampaikan dalam lagu ini bahwa bila angin perubahan (wind of change) telah berhembus, tak ada tembok yang tak dapat dirubuhkannya. Drama keruntuhan Negara-negara sosialis tidak berhenti di Jerman Timur tetapi mulai menyebar ke Cekoslovakia dengan Revolusi Velvetnya, gerakan solidaritas di Polandia hingga tumbangnya Negara sosialis di Hongaria menjadi runtutan sejarah menuju pecahnya Uni Soviet.

 

Dahsyat kami menyaksikannya ketika itu, apalagi pada tahun 1991, Boris Yeltsin dengan menaiki tank mendatangi gedung parlemen yang dikepung oleh tentara pemberontak yang akan melakukan kup terhadap Gorbachev. Di atas tank, Yeltsin digambarkan sedang berpidato berapi-api memberikan semangat Rakyat untuk melawan tentara pemberontak tersebut. Tak kuasa melawan ribuan orang yang datang, tentara pemberontak akhirnya mundur. Penggambaran tentang Uni Soviet tidak berhenti sampai disitu, 25 Desember 1991 akhirnya Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Kini si kepala botak berpeta itu menamatkan sudah negeri yang dibangun oleh klas buruh yang bersekutu dengan kaum tani dibawah pimpinan kaum Bolsheviks.

 

Disaat yang sama juga menjelang tahun 90-an, kami sudah bisa menonton TV berwarna dan sudah ada siaran televisi swasta. Kontras yang terjadi di Negara-negara sosialis yang satu persatu berguguran, film dan sinetron yang disiarkan dalam menggambarkan masyarakat barat tidak berbeda jauh dengan berita internasional yang disiarkan TVRI dalam menggambarkan masyarakat pasar, yaitu masyarakat surga. Tengok saja sinetron opera sabun yang berjudul Santa Barbara . Hidup mereka bergelimang harta, bahagia, tidak pernah berpikir setiap malamnya besok apa makan tetapi makan apa besok.

 

Bertambah sudah keyakinan bagi orang-orang yang anti-komunis bahwa komunisme sudah berakhir alias sudah mati. Bisa saya bayangkan ketika itu juga banyak yang dulu mengagung-agungkan komunis mulai goyah ideologi mereka. Mereka berduyun-duyun menyerahkan dirinya pada pasar, pada kapitalisme dan sujud menyembah kepada tuannya yaitu, imperialis dan klas tuan tanah. Banyak dari mereka yang malu menyatakan dirinya lagi sebagai komunis dan menyamarkan keragu-raguan mereka dengan tetap menamakan diri mereka sebagai sosialis bukan komunis.

 

Dulu mereka berharap pada perubahan yang radikal dengan mengakhiri segala bentuk kapitalisme dan bermimpi serta berharap terwujudnya suatu tatanan baru yang setara. Kini mereka hanya berharap pada perubahan sosial kecil-kecilan di dalam format kapitalisme itu sendiri. Mereka percaya akan format demokrasi elektoral ala borjuasi, perjuangan moral melawan korupsi, perlindungan hak-hak konsumen dan lain sebagainya. Jika dulu mereka ingin menghancurkan rumah yang lama dan diatas pondasi rumah yang lama akan dibangun konstruksi baru sedangkan ketika pada masa itu ketika komunisme dianggap sudah mati mereka kini hanya sebagai penata ruangan yang merapikan detail yang buruk dari suatu bangunan dan membuatnya tampak indah tanpa mengubah strukturnya sama sekali. Para pejuang perebut kemerdekaan menyebutnya sebagai politik tambal sulam.

 

Sekali lagi saya tertawa dan teringat akan kejadian jatuhnya Bung Karno dari tampuk kekuasaan. Ketika PNI Ali-Soerachman dihancurkan oleh Suharto, para pengikut PNI garis kanan mengelompokkan diri dalam barisan PNI Asu dengan “Piagam Judya  Pratidina Marhaenis”-nya menggantikan “Deklarasi Marhenis” yang lebih Marxis. PNI Asu mengaku Marhaenis tetapi menolak Marxisme. Yah, kaum komunis yang goyah akan ideologinya dan ketika itu berjubah sosialis-demokrasi sama kedudukan mereka dengan PNI Asu. Biar diakui keberadaan mereka di dunia politik mereka memakai jubah baru yang sudah usang. Mereka berpikir, inilah taktik tetapi pada akhirnya mereka malah bergerak ke kanan menjadi revisionis sejadi-jadinya. Kamerad Stalin mengatakan, “Orang-orang bermuka dua dalam politik adalah klik karieris politik yang tak berprinsip yang bersedia bersandar pada siapa saja, sekalipun pada elemen-elemen penjahat, sekalipun pada sampah masyarakat, sekalipun pada musuh-musuh bebuyutan Rakyat, supaya pada saat yang menguntungkan dapat naik panggung politik lagi dan menunggangi Rakyat sebagai penguasa Rakyat”.

 

Keraguan kaum intelektual kiri pun sama seperti halnya mereka diatas yang terus ragu-ragu dengan kata “Komunisme”, terus menimbang-nimbang apakah ada kata lain yang citranya lebih bersih dan tidak traumatis. Seorang Filsuf Maois Perancis yang bernama Alain Badiou menulis dalam bukunya, The Meaning of Sarkozy tanpa basa-basi-busuk (3B) dia mengatakan sebagai berikut, “Komunisme adalah satu-satunya hipotesis yang yang benar. Tak ada yang lain, atau setidaknya saya tidak mengetahuinya. Mereka yang meninggalkan hipotesis ini pastilah menyerahkan dirinya pada ekonomi pasar, pada demokrasi perwakilan—bentuk Negara yang sesuai dengan kapitalisme—dan pada ketakterhindaran serta watak ‘alamiah’ dari ketaksetaraan yang paling mengerikan”.

 

Menurut Badiou yang mengacu pada Manifesto Komunis yang ditulis Marx dan Engels, kata “Komunisme” menunjukkan makna umum dari kata itu, yakni pelampauan atas penindasan klas. Hipotesis komunis adalah pengertian bahwa distribusi kekayaan yang tak setara dan pembagian kerja dapat dihancurkan. Karena hipotesis komunis adalah penolakan atas keniscayaan ketaksetaraan, maka hipotesis ini juga dapat dimengerti sebagai “Ide murni tentang kesetaraan”. Artinya, kapanpun dan dimanapun ada perjuangan yang mengemban aksioma kesetaraan, di sana dan pada saat itu jugalah hipotesis komunis mengemuka. Apa yang mau disampaikan Badiou di sini adalah bahwa hipotesis komunis itu, sebagai Ide, bersifat abadi, tak lekang oleh waktu dan tak terbatasi oleh ruang. Maka itu, hipotesis itu sudah ada sebelum Marx dan akan terus ada sesudah Marx.

 

Berlawanan dengan pendapat dari borjuasi yang disuarakan oleh filsuf Amerika-Jepang di Universitas St. James, Maryland, yang juga seorang agen CIA, Francis Fukuyama dalam tesisnya yang berjudul “The End of History and the Last Man” yang mengatakan bahwa Marxisme sudah mati bertahun-tahun yang lalu dimana dengan runtuhnya Uni Soviet maka Komunisme ikut luluh-lantak bersamanya, justru Badiou atas rekonstruksi terhadap hipotesis komunis mengatakan bahwa apa yang jatuh bersama Uni Soviet hanyalah salah satu bentuk eksperimentasi atas Ide Komunisme. Sementara Komunisme itu sendiri, sebagai Ide atau Hipotesis, tetap tak bergeming.

 

Dalam prolog buku Hipotesis Komunis yang berjudul Apakah yang Dimaksud dengan Kegagalan?, Badiou membedakan dua model kegagalan: pertama, kegagalan dalam hipotesis itu sendiri dan, kedua, kegagalan dalam uji coba atas hipotesis itu. Apabila kegagalan itu internal dalam hipotesis, dengan kata lain hipotesis itu sendiri keliru, maka pastilah hipotesis tersebut mesti ditinggalkan. Namun jika kegagalan itu eksternal terhadap hipotesis, jika yang gagal adalah salah satu percobaan atau implementasi dari hipotesis itu, maka apa yang mesti ditolak bukan hipotesisnya melainkan bentuk implementasi tersebut. Lantas apa artinya kalau kita mengatakan bahwa hipotesis komunis telah gagal secara internal? Artinya, kita tak bisa sama sekali memikirkan kemungkinan emansipasi sebab tak ada emansipasi sejati yang muncul tanpa Ide tentang kesetaraan, sementara Ide tentang kesetaraan itu sendiri jadi satu dengan hipotesis komunis. Konsekuensinya, agar dapat memikirkan emansipasi, maka hipotesis komunis itu sendiri hanya mungkin gagal secara eksternal, yakni dalam uji-cobanya.

 

Krisis dan Selalu Krisis

 

Penghujung 2007, masyarakat dunia sekali lagi dikejutkan dengan tumbangnya satu persatu perusahaan yang beregerak di sektor investasi, asuransi, dan perbankan yang terkait dengan subprime mortgage atau krisis surat utang yang berbasis pada sektor perumahan kelas dua.. Citigroup, Merryl Lynch, Morgan Stanley, hingga Bear Stearn satu persatu mengumumkan kerugiannya yang sangat besar akibat krisis surat utang tersebut.

 

Bagi kami yang pernah merasakan krisis hebat yang meluluhlantahkan tatanan perekonomian kawasan Asia khususnya Asia Tenggara yang sebelumnya oleh Bank Dunia dinilai sebagai kinerja yang ajaib bukanlah sesuatu yang baru kami dengar dan kami rasakan. Kami ingat ketika itu, yaitu pada 1997-1998 kebetulan saya masih SMA, dimana-mana terjadi kerusuhan, penjarahan, demonstrasi dimana-mana. Puncak dari kemarahan Rakyat atas kebijakan rezim despotis Orde Baru. Tentara dan polisi hilir mudik di sepanjang jalan protokol dengan dalih mengamankan suasana berusaha menghalau demonstran.

 

Siaran televisi internasional langsung mengejek bangsa kami sebagai bangsa yang barbar. Bangsa yang tidak beradab karena menjarah dan menghancurkan semua toko atau tempat perbelanjaan. Amok sekali lagi amok dimana-mana. Ada rasa marah di hati kami atas ejekan bangsa-bangsa lain terhadap bangsa kami walaupun itu benar adanya tetapi mereka tidak mengetahui sebab bagi Rakyat kami melakukan semua itu. Apalagi ketika saya berkunjung ke Singapura saya sempat bertengkar dengan supir taksi ketika saya menyatakan diri saya bangsa Indonesia , supir taksi tersebut meludahkan ke saya.

 

Kejengkelan, dan kemarahan bagi Rakyat miskin yang sebelumnya dipendam atas penglihatan dan perasaan mereka atas perlakuan kaum yang berpunya. Rasa ingin memiliki dan rasa tertindaslah maka bagi Rakyat miskin melakukan penjarahan dimana-mana. Mereka diibaratkan tidak makan berhari-hari dan ketika ada kesempatan untuk makan terlihatlah kerakusan Rakyat kami. Tetapi tingkah laku Rakyat kami ternyata juga sama ketika krisis ekonomi terjadi di benua Eropa dan Amerika. Sekarang kami melihat bahwa merekapun melakukan hal yang sama, yaitu menjarah, kerusuhan dan demonstrasi dimana-mana. Ternyata itu sesutau yang alami adanya.

 

Sikap congkak dari Neokolonialis – imperialis yang mau menang sendiri akhirnya terpatahkan juga dengan krisis finansial yang terjadi di benua Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa mulai menyatakan dirinya bangkrut dan krisis, sebut saja Italia, Spanyol, Portugis, Belanda dan Yunani. Rakyat di negeri-negeri tersebut mulai menyatakan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah mereka. Buku-buku Marx mulai kembali dibaca sebagai bukti bahwa Karl Marx benar dalam menganalisis kapitalisme. Lain halnya dengan imperialis Amerika Serikat teroris nomor satu di dunia, untuk menyelamatkan negaranya mereka terus menggempur, menjarah dan merampok negeri-negeri lainnya seraya mengatakan kepada Rakyat di negeri-negeri yang mereka rampok, “sekarang kami telah menghancurkan negeri kalian. Kalian harus bayar kami untuk membangun negeri kalian kembali. Kami terima pembayaran tidak cash kok, misalnya sumber daya alam kalian, seperti minyak bumi, gas, emas, dsb! Piye? Gimana? Mau tidak kalian? Kalau tidak kami bedil kalian!”. Inilah yang membukakan mata kami bahwa imperialis itu jahat dan sangat jahat. Tidak heran seorang ilmuwan sekaliber Albert Einstein mengatakan bahwa, “Anarki ekonomi dari masyarakat kapitalis sebagaimana yang terjadi saat ini, menurut pendapat saya adalah sumber utama dari kejahatan”.

 

Dalam buku yang berjudul “Out of Control Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First yang ditulis oleh Zbigniew Brzezinski, penasehat keamanan Presiden AS Carter dan bekerja pada“Center for Strategic and International Studies” mengatakan bahwa imperialis AS menemukan dirinya sebagai “lapisan atas dunia yang makin menyerupai gunung berapi yang menekan aspirasi dalam hal mengintensifkan kesadaran akan ketidakadilan” (hal. 146, 1993). Dia menyesalkan “keruntuhan besar-besaran, khususnya dinegara-negara paling maju, hampir semua nilai dibangun” (kata pengantar dalam bukunya tersebut) dan berpendapat untuk mendukung kebangkitan agama terutama Islam dan Kristen.

 

Pada Agustus 2005, George W. Bush mendeklarasikan di depan para jurnalis tentang doktrin“design  intelegensia”  harus  diajarkan  di  sekolah-sekolah  Amerika  Serikat  didalam menghadapi  teori  evolusi  Darwin.  Dalam  perjuangan  melawan  “terorisme”  Bush memanfaatkan  Islam  dan  mempropagandakan  kampanye  global  anti  terhadap  teror fundamentalis Islam jaringan Al Qaeda. Bush lebih jauh membagi dunia menjadi dua, yaitu Negara  Baik  dan  Negara  Jahat.  Semua  Negara  yang  tidak  mau  tunduk  terhadap kepentingan imperialis Amerika Serikat disebut sebagai “poros kejahatan/iblis”, diantaranya yaitu, Republik Demokratik Rakyat Korea, Kuba, Irak dan Iran. Setiap tindakan terhadap Negara-negara tersebut bisa dibenarkan, termasuk agresi bersenjata yang melanggar hukum internasional, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dalam kasus Yugoslavia , Irak dan Afghanistan . Semuanya dilakukan atas nama Tuhan dan berhak memimpin kampanye melawan “kejahatan atau iblis”. Jalan fanatisme keagamaan menjadi justifikasi atas klaim imperialis Amerika Serikat mendominasi dunia.

 

Jalan bagi idealisme agama ini adalah ekspresi dekadensi (kemunduran) dari ideologi borjuis, karakter reaksioner dan kurangnya visi untuk masa depan dan mencerminkan kebusukan imperialisme. Pembusukan tidak hanya dari kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga dalam pandangan kekuatan dunia.

 

Sekali lagi kebenaran teori Marxisme mulai terkuak kembali dan menggugurkan teori akhir sejarahnya Francis Fukuyama. Dalam kapitalisme terdapat penyakit yang inheren kalau kata Bung Karno. Siklus ekonomi kapitalisme yang selalu akan menciptakan krisis bagi dirinya sendiri yang akan merembet menjadi krisis politik dan akhirnya bisa memecahkan kebekuan menjadi krisis revolusioner. Jalan bagi imperialis untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan cara teror terhadap Rakyat lewat rejim fasisnya atau diktatur militernya. Sekali lagi sayang bahwa ketika peristiwa krisis ekonomi dan politik waktu itu tidak ada partai revolusioner yang membimbing dan memimpin Rakyat dengan teori dan aksi revolusionernya dalam menumbangkan rejim anti Rakyat, anti nasional dan anti demokrasi. Malah yang ada adalah sabotase dari borjuasi nasional yang bagi saya sebenarnya hakekatnya sama dengan rejim kapitalis birokrat ala Orde Baru. Sama-sama antek, sama-sama penipunya. Setelah itu dan sampai sekarang, perampokan dan penjarahan imperialis dan klas tuan tanah terhadap negeri kami semakin ganas dan rakus.

 

Rentetan-rentetan peristiwa politik selanjutnya yaitu kontradiksi diantara kalangan Rakyat sendiri yang dipicu dan disutradarai oleh kaum imperialis melalui tangan-tangannya di Indonesia yaitu kaum komprador yang menjadi anjing penjaga modal mereka. Perang antar suku di Kalimantan, dan konflik agama di Ambon, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Teror terhadap Rakyat dimana-mana membuat semakin hina bangsa kami dihadapan bangsa-bangsa lain. Bangsa Amok mereka menyebutnya sekali lagi dan ketika krisis ekonomi terjadi di Negara mereka ternyata sama saja. Sudah menjadi hukum alam, jikalau manusia sedang lapar, kematian dan kehinaan adalah bukan yang mereka takuti tetapi rasa laparlah yang mereka takuti. Bagi kami yang sudah sedikit mengenyam teori-teori Marxisme itu bukanlah hal yang baru dan aneh. Imperialisme bagaikan dua sisi mata uang, yaitu demokrasi borjuasi dan fasisme dan dua-duanya adalah menipu dan meneror Rakyat.

 

Sisi positif dari tumbangnya rejim despotis Orde Baru adalah kami bisa sedikit leluasa membaca karya-karya Marx, Lenin, Mao Tsetung dan yang paling penting adalah mulai terkuaknya keterlibatan imperialis lewat CIA dan antek-anteknya di Indonesia akan peristiwa Gestok. Dulu sebagian Rakyat yang sudah ditipu oleh rejim Orde Baru percaya bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Mulai dari BUKU PUTIH Kopkamtib, disusul tulisan-tulisan para pakar sejarah seperti Prof. Noegroho Notosoesanto, Victor Miroslav Fic, Jung Chang,.Dake, semuanya “menghitamkan” PKI dan Bung Karno, menyatakan PKI atau Bung Karno adalah dalang G30S, yang menjadi awal malapetaka bangsa Indonesia. Selanjutnya Rakyat mulai tahu bahwa itu adalah fitnah palsu sejarah.

 

Tiongkok dan Jalan Yang Ditempuhnya

 

Belakangan hari-hari yang lalu perdebatan tentang jalan yang ditempuh oleh PKT dalam membangun sosialisme di Tiongkok. Ada yang mengatakan bahwa RRT sudah menempuh jalan kapitalis alias terjadi restorasi kapitalisme dan sudah meninggalkan pikiran-pikiran Mao Tsetung. PKT telah menjadi Revisionis Modern sama kedudukannya seperti PKUS dulu. Ada yang mengatakan bahwa PKT berbeda dengan PKUS dan PKT bukanlah Remo. Begitu banyak data untuk membenarkan argumen masing-masing. Satu pihak menuduh yang lain sebagai revisionis, satu pihak menuduh yang lain dogmatis.

 

Sebagai anak muda yang sedang belajar tentang Marxisme, Leninisme dan pikiran-pikran Mao Tsetung tentu saja pendapat masing-masing pihak belum bisa saya ambil jadi satu kesimpulan yang benar. Bukan berarti saya seperti Trotsky yang selalu berdiri ditengah-tengah alias bingung menentukan mana yang benar mana yang salah. Belajar dari pikiran-pikiran Kamerad Mao dalam tulisannya yang berjudul “Tentang Praktek” bahwa:

 

“Dalam menimbang kebenaran pengetahuan atau teori orang, orang tak dapat bergantung pada perasaan-perasaan subyektifnya mengenai itu, tetapi pada hasil objektifnya di dalam praktek sosial. Hanyalah praktek sosial yang dapat menjadi ukuran kebenaran. Pendirian praktek adalah pendirian yang pertama dan pokok di dalam teori materialisme dialektis tentang pengetahuan”.

 

Ketika saya mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok dan ditemani oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di RRT, saya sempat berdiskusi dengan beberapa mahasiswa Tiongkok. Saya bertanya tentang kebenaran informasi bahwa petani di Tiongkok mendapatkan uang pensiun sedangkan kaum buruh dan klas borjuis kecil yang lain tidak mendapatkannya. Mahasiswa Tiongkok itu mengatakan bahwa itu tidak benar bahwa memang sebelumnya hanya kaum tani Tiongkok saja yang telah mendapatkan pensiun tetapi sekarang kaum buruh bahkan klas borjuis kecil seperti pedagang kecil sudah mulai mendapatkan uang pensiun tetapi memang tidak semua daerah di RRT yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.

 

Lalu saya mempertanyakan kembali tentang ada beberapa Rakyat Tiongkok yang menjadi pengemis di kota-kota RRT yang pernah saya kunjungi. Mahasiswa Tiongkok itu menjawab bahwa mereka sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah RRT tetapi tidak digunakan dengan baik, apalagi Rakyat Tiongkok masih memegang tradisi Marga bahwa sesama marga saling bantu tetapi apabila tidak dijalankan dengan baik maka Marga tersebut tidak akan membantu kembali orang tersebut akhirnya jadilah mereka kaum miskin kota alias lumpen proletariat. Kebetulan disaat yang sama saya melihat seorang nenek yang sedang mengambil sampah plastik yang sedang dikumpulkannya. Langsung saja saya bertanya tentang nenek tersebut. Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa nenek tersebut adalah relawan yang ditunjuk oleh warga masyarakat untuk membantu masalah kebersihan dan kebanyakan orangtua yang sudah pensiun menjadi relawan misalkan yang lainnya adalah membantu Rakyat di halte-halte bis. Saya tidak percaya dan meminta kepada mahasiswa Tiongkok tersebut untuk menanyakan kebenaran dari jawaban mahasiswa tersebut. Ternyata benar bahwa nenek tersebut adalah relawan dan ketika saya ingin naik bis, banyak dari orangtua yang sudah pensiun menjadi relawan seperti yang dikatakan mahasiswa Tiongkok tersebut.

 

Tetap saja dalam proses praktek tersebut, saya masih belum meyakini kebenaran dari kenyataan tersebut. Karena menurut saya ini baru gejala-gejala dari berbagai hal-ikhwal, segi-seginya yang terpisah-pisah, hubungan-hubungan luarnya alias belum akhul yaqin. Saya baru mengadakan perjalanan peninjauan, baru melihat topografi, jalan-jalan dan rumah, menemui sejumlah orang-orang, mengunjungi perjamuan-perjamuan, pertemuan-pertemuan, mendengar berbagai macam pembicaraan dan membaca berbagai dokumen. Kesemuanya ini adalah gejala-gejala hal-ikwal, segi-segi yang terpisah-pisah dari hal-hal ikhwal, hubungan-hubungan luar di antara hal-hal ikhwal sedemikian itu. Ini menurut Kamerad Mao dinamakan tingkat pengetahuan persepsi, yaitu tingkatan-tingkatan persepsi (penginderaan) dan impresi (kesan). Yaitu berbagai hal-ikhwal di Tiongkok yang menimbulkan persepsi-persepsi pada saya dan meninggalkan dalam pikiran saya banyak impresi, bersama-sama dengan suatu ide tentang hubungan-hubungan luar yang umum diantara impresi-impresi tersebut. Ini adalah tingkatan pengetahuan yang pertama. Pada tingkatan ini, saya belum bisa membentuk konsep-konsep yang mendalam atau menarik kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan logika.

 

Keinginan saya yang belum tercapai adalah mendatangi desa nomor satu di dunia yaitu desa Huaxi. Dikatakan dalam pemberitaan surat kabar nasional dan internasional bahwa desa Huaxi, di tahun 1961 merupakan satu desa kecil, hanya 380 keluarga, 1520 orang, dan sangat terbelakang, di bawah pimpinan sekretaris Partai, Kamerad Wu Renbao akhirnya sekarang menjadi satu desa termaju di seluruh Tiongkok, dengan penduduk lebih dari 30 ribu dan areal lebih dari 30 Km. Berhasil menggabungkan 16 desa disekitarnya, setiap keluarga tidak hanya mempunyai rumah berbentuk vila 400-600 meter persegi, tetapi juga mempunyai mobil sedan bahkan ada yang sampai tiga. Bahkan warga desa Huaxi mempunyai tabungan US$ 250 ribu atau Rp. 2 Milyar.

 

Disaat politik “Membubarkan Komune Rakyat” mulai dijalankan dengan memperkenankan setiap Desa berinisiatif melancarkan usaha sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing dan kebutuhan pasar. Ternyata Kamerad Wu Renbao diawal tahun 80 tidak membubarkan komune Rakyat begitu saja, jadi tidak membagikan kembali seluruh tanah milik Komune pada tani penggarap tanah. Tapi tetap mempertahankan 3 bentuk hak-milik, Komune Rakyat, Barisan Besar Produksi dan barisan Produksi sebagai kesatuan terkecil. Petani penduduk desa Huaxi tetap bekerja sebagaimana semula, berdasarkan pembagian kerja didalam barisan produksi.

 

Kamerad Wu Renbao mempertahankan kesatuan Komune Rakyat untuk mengangkat petani menjadi kaya bersama. Karena ada pengalaman beberapa desa, Xiao Gang di Propinsi An Hui, misalnya, setelah Komune Rakyat dibubarkan dan berhasil muncul beberapa Petani kaya baru, bahkan sempat dipuji PM Li Peng dan kemudian juga Jiang Zhimin mengangkat sebagai contoh model keberhasilan sistem borongan. Ternyata setelah muncul sekelompok petani kaya di Xiao Gang, tidak juga berhasil menarik seluruh petani didesa itu menjadi kaya. Siapa yang mengangkat mereka menjadi kaya dengan ketidak keberhasilan mereka bertanam di tanah garapannya? Setelah lewat 10 tahun, perkembangan macet taidak berlanjut membuat seluruh desa makmur, memasuki tahun 2000 juga tidak terjadi perubahan besar. Mengapa?

Begitu tanah garapan Komune Rakyat dilepas kembali pada setiap keluarga tani, tanah menjadi terpetak-petak kecil yang hanya cocok dikerjakan beberapa orang dengan kerbau saja. Sulit untuk ditingkatkan dengan mekanisasi, menggunakan traktor dan mesin-mesin semai dan potong padi/gandum, tidak mungkin ditingkatkan menjadi industrialisasi-Pertanian. Akhirnya setelah pimpinan Desa Xiao Gang belajar dari pengalaman Desa Hua Xi, dengan kembali menggabungkan hak guna atas tanah menjadi bersama, baru Nampak kemajuan produksi dan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh didesa Xiao Gang.

Lebih lanjut, desa Hua Xi setelah berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan mekanisasi, mereka benar-benar mengembangkan usaha industri di-desanya, membangun pabrik baja dan pipa-baja. Usaha menjadi lebih besar setelah Wu Renbao menggabungkan beberapa desa disekitarnya, menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk industri. Sehingga hasil produksi baja setahunnya mencapai 2,2 juta ton, sedang pipa-pipa berbagai jenis untuk sepeda, sepeda-motor dan perabot rumah-tangga, hampir 300 ribu ton/tahun. Dari hasil produksi desa Hua Xi sudah ada yang ekspor ke AS, Kanada, Eropa , Australia dan beberapa Negara Asia-tenggara.

 

Julukan “Desa No. 1 di Dunia”, “Basis Organisasi Partai termaju”, “Model Dewan Petani Tiongkok”, “Pedesaan Tiongkok yang Berkebudayaan”, “Model Tipikal Kebudayaan Tiongkok” dan “Kesatuan Maju Pekerjaan Ideologi-Politik” kini disadang oleh desa Huaxi.

 

Filosofi dari kemajuan desa Huaxi seperti yang dikatakan oleh kepala desa Huaxi juga sekaligus sekretaris PKT, “Apakah sosialisme itu? Singkatnya, sosialisme itu adalah kemakmuran Rakyat. Dari sebanyak  100 orang, yang hidupnya makmur dan sejahtera sebanyak 98 orang, itu adalah sosialisme. Sisa dari dua orang yang tidak mau hidup makmur dan sejahtera, mereka sendirilah yang tidak mau hidup makmur dan sejahtera. Apakah komunisme itu? Semua orang hidupnya makmur dan sejahtera, itu adalah komunisme. Seorang individu saja yang hidup makmur dan sejahtera itu bukan lah orang yang hidup makmur dan sejahtera tetapi sekelompok orang hidupnya makmur dan sejahtera itu baru yang disebut hidup makmur dan sejahtera. Satu desa sejahtera itu tidak bisa dianggap desa yang sejahtera tetapi seluruh desa sejahtera itu baru disebut sejahtera”.

 

Terakhir saya ingin mengatakan bahwa dengan melihat kebangkitan Rakyat di dunia melawan imperialisme dan feodalisme serta kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negeri-negeri Demokrasi Rayat seakan-akan kini sejarah itu mulai berbicara kembali kepada kami setelah sekian lama mereka bungkam dalam kebisuan gerak jaman yang semakin maju. Kini sejarah itu telah membuktikan bahwa analisis akhir sejarahnya Francis Fukuyama adalah salah besar. Kami percaya bahwa bendera merah itu akan kembali berkibar di tanah air tempat kami dilahirkan. Percayalah kita pasti menang! Venceramos!

 

Referensi :

 

1.       Diansu. Membantah Fitnah Pemalsu Sejarah, 2011.

2.       Engel, Stefan. Dawn of the International Socialist Revolution, ICOR, Maret 2011.

3.       Einstein, Albert. Mengapa Sosialisme? Situs Indo-Marxist-Situs Kaum Marxis Indonesia , Februari 2002.

4.       Prasetyantoko, A. Bencana Finansial Stabilitas Sebagai Barang Publik, PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

5.       Suryajaya, Martin. Alan Badiou dan Masa Depan Marxisme, Yogyakarta : Resist Book, Agustus 2011.

6.       Tjetung, Mao. Tentang Praktek, Cetakan Keempat, Yayasan Pembaruan, Jakarta 1964.

7.       Weifeng, Peng dan Haiyan, Sun. Hukum Besi Desa Huaxi : 25 Aturan Emas Menjadi Desa No. 1 di Dunia, Penerbit Lujiang, 2007.

8.       Desa Huaxi, Desa Terkaya Di Dunia, Media Indonesia . http://www.indonesiamedia.com/2012/04/24/desa-hua-xi-desa-terkaya-didunia/

9.       Desa Huaxi Desa Terkaya di Cina yang Setiap Warga Punya Rp. 2 Milyar. Atom Studios. http://atom-studios.blogspot.com/2012/04/desa-huaxi-desa-terkaya-di-cina-yang.html

 

Suar Suroso:

 

FUKUYAMA SEJARAWAN ANTI-KOMUNIS

YANG KESIANGAN (2)

 

 

 

Bagi Indonesia, yang selama sepertiga abad berada di bawah cengkeram kediktatoran Orba Suharto, Marxisme Leninisme diharamkan dan Partai Komunis dilarang. Marxisme dinyatakan telah punah. Untuk membantah pandangan ini, Hasta Mitra telah menerbitkan buku berjudul Marxisme Sebuah Kajian, Dinyatakan Punah ternyata Kiprah, 7) karya Suar Suroso, tahun 2008, 236 halaman dengan Sebuah Renungan Singkat tulisan Joesoef Isak. Dalam buku ini dipaparkan perkembangan pemikiran mengenai Marxisme di Indonesia dan dunia umumnya. Haruslah diakui, bahwa dengan bermacam-macam variasi pemahaman akan sosialisme, tokoh-tokoh nasional pembela kemerdekaan Indonesia, mulai dari Pak H.O.S.Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Tan Malaka, Darsono, Semaoen, Moesso, Tan Ling Djie, Tjoa Siek In, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Bung Karno sampai-sampai Haji Roeslan Abdoelgani dan Siauw Giok Tjan adalah pendamba sosialisme. Bung Karno yang dari masa muda remaja gandrung akan Marxisme, bukan hanya mendambakan sosialisme, bahkan berkali-kali menganjurkan untuk mempelajari Marxisme, mengajarkan bahwa Marxisme adalah ilmu yang kompeten dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

 

Membantah pandangan Francis Fukuyama yang menyatakan bangkrutnya Marxisme, dalam buku ini diungkapkan kenyataan tak punahnya Marxisme dengan Perang Dingin, bahkan Marxisme tetap berkembang. Diperkenalkan perkembangan Marxisme dengan Fikiran Mao Zedong, sebagai hasil praktek revolusioner di bawah pimpinan PKT di Tiongkok. Jelas-jemelas Fikiran Mao Zedong mengembangkan Marxisme di bidang filsafat, teori pembangunan Partai, pembangunan Tentara Rakyat, dan di bidang kebudayaan.Serentetan pandangan Mao Zedong adalah senjata teori untuk memenangkan revolusi demokrasi baru.

 

Dan sesudah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Marxisme berkembang  lagi dengan Teori Deng Xiaoping, teori membangun sosialisme berkepribadian Tiongkok. Deng Xiaoping mengedepankan sejumlah gagasan baru yang belum ada dalam literatur Marxis sebelum ini. Antara lain: untuk membangun sosialisme haruslah menegakkan Empat Prinsip Dasar yaitu: pertama menempuh jalan sosialis, kedua mempertahankan diktatur proletariat, ketiga di bawah pimpinan Partai Komunis, keempat dengan ideologi pembimbing Marxisme-Leninisme dan Fikiran Mao Zedong, 7). [Deng Xiaoping, Xian De Si Xiang Ji Ben Yuan Zhi, Deng Xiaoping Wen Xuan 1975-1982, Ren Min Chu Ban She , 1983, hal 144-170]. Pengertian tentang diktatur proletariat sudah berkembang semenjak tahun 1948 Georgi Dimitrov dalam kongres Partai Komunis Bulgaria mengajukan diktatur demokrasi rakyat sebagai perwujudan diktatur proletariat zaman sekarang, yaitu penggantian diktatur satu klas dari proletariat, menjadi diktatur bersama klas-klas yang membela sosialisme. Hal yang sama diajukan dan dikembangkan lagi oleh Mao Zedong dalam karyanya Tentang Demokrasi Rakyat, dalam peringatan ulang tahun ke 29 Partai Komunis Tiongkok, tahun 1949 8) [Mao Tje-tung, Pilihan Karja, jilid IV, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1968, hal. 493-509]. Kini dalam praktek, diktatur demokrasi rakyat di Tiongkok diwujudkan dalam bentuk kerjasama multi partai di bawah pimpinan Partai Komunis. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara hukum, yang menempatkan semua warga negaranya, tak pandang tinggi-rendah kedudukannya, adalah sama di muka hukum.

 

Disamping itu Deng Xiaoping mengajarkan bahwa Tiongkok sekarang berada dalam tahap awal sosialisme, tugas utama sesudah ditegakkannya diktatur proletariat adalah membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif, ilmu dan tekhnololgi adalah tenaga produktif yang utama, pasar berguna bagi kapitalisme juga berguna bagi sosialisme, pedoman satu negara dua sistim untuk membebaskan Hongkong dan Macao dari kolonialisme, dan untuk mengembalikan Taiwan ke pangkuan Tiongkok, menilai ciri zaman yaitu situasi internasional sekarang ini adalah perdamaian dan perkembangan.  Dengan kreatif berlangsung pen-Tiongkokan Marxisme, Marxisme ditrapkan sesuai dengan kenyataan kongkrit Tiongkok..Ini adalah memenuhi ajaran Lenin yang mengatakan: “Kaum komunis di negeri-negeri Timur harus ‘menterjemahkan ajaran komunis yang sejati …. ke dalam bahasa tiap-tiap bangsa” 10). [Lenin: The National-Liberation Movement in the East, FLPH 1962. hal 234-235]

 

Dalam sejarah Indonesia, patut diingat usaha Bung Aidit yang menampilkan masalah Peng-Indonesiaan Marxisme-Leninisme. .Aidit menyatakan: “Jika tidak meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme maka hal itu justru berarti tidak bersikap Marxis-Leninis” 11). [D.N.Aidit Marxisme-Leninisme dan Peng-Indonesiaannya, Pustaka Ketjil Marxis, No-40, hal 42, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964.]. Bukan hanya Bung Aidit yang mengemukakan masalah peng-Indonesiaan Sosialisme. Bung Njoto pun memaparkan, bahwa sosialisme yang dibangun di Indonesia haruslah sosialisme Indonesia, sosialisme yang berciri Indonesia, “sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia”. “Mengingkari sifat-sifat khusus sosialisme Indonesia berarti bahwa ia bukan sesuatu yang bersifat Indonesia, mengingkari sifat-sifat umum sosialisme Indonesia berarti, bahwa ia bukan sosialisme sama sekali, Kekhususannya harus diintroduksikan, tetapi keumumannya harus dipertahankan. Beginilah dan hanya beginilah kita bisa berbicara tentang sosialisme Indonesia”. 12). [Njoto: Marxisme, Ilmu & Amalnya, terbitan HR, Djakarta, 1962, hal. 89].

 

Di Indonesia, hancurnya PKI bukanlah karena salahnya Marxisme-Leninisme. Tapi karena pentrapan Marxisme-Leninisme oleh PKI telah sampai tingkat yang merupakan ancaman membahayakan bagi kelangsungan hidup kekuatan  imperialisme di Indonesia, maka satu-satunya jalan adalah dengan biadab dilancarkan teror tak berperi kemanusiaan.membasmi kaum komunis dan kaum kiri serta menggulingkan Bung Karno. Apa yang dikatakan kejayaan demokrasi liberal yang diagung-agungkan Fukuyama adalah jauh dari kenyataan. Yang ada ternyata hanyalah teror berdarah komunisto-fobi yang digalakkan dengan rekayasa Amerika Serikat. Di bawah rezim kediktatoran militeris fasis orba Suharto ratusan ribu bahkan jutaan dibunuh, dipenjarakan, disiksa, dipersekusi sampai turun temurun menderita. Tapi cita-cita membela keadilan dari Marxisme tidaklah punah.

 

Ramalan sejarah oleh Fukuyama bertolak dari pandangannya bahwa Marxisme sudah mati. Baginya, masa depan sejarah adalah kejayaan demokrasi liberal yang akan melahirkan klas menengah. Tapi awal abad ke-XXI mendemonstrasikan kebangkrutan kapitalisme dengan demokrasi liberalnya, yaitu krisis moneter yang berlarut-larut. Di lain fihak, Tiongkok beserta negara-negara yang mentrapkan Marxisme menempuh jalan sosialis  Vietnam, Kuba, Republik Rakyat Demokrasi Korea tetap dan kian berjaya. Dan cita-cita sosialisme kian bergolak di Nepal, dan sejumlah negeri Amerika Latin. Berlawanan dengan ramalan Fukuyama, Marxisme bukanlah punah, tapi kian kiprah. Adalah jelas-jemelas, bahwa mereka yang telah menyimpulkan Tiongkok melakukan restorasi kapitalis, secara tidak sedar telah membenarkan kesimpulan Fukuyama, telah terbawa arus kesimpulan Fukuyama. Keberhasilan sosialisme berciri Tiongkok adalah fakta yang membantah ke-absurdan kesimpulan Fukuyama..

 

 

 

 

Catatan Bibliografi

 

1). Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man , AVON BOOKS, INC., New York, 1992  xi..

2). The End of History, hal 25 – 26.

3). Matyerialhi XXVIII Siyezda Kommunisticeskoi Partii Sovyetskovo Soyuza, Moskwa, Politizdat, 1990, hal. 39.

4).  Idem, hal 37.

5)  The End of History., hal. 27.

6)  Suar Suroso; Bung Karno Korban Perang Dingin, 472 halaman, Hasta Mitra, 2008, dengan pengantar Joesoef Isak, hal. 1.

7).  Suar Suroso: Marxisme Sebuah Kajian, Dinyatakan Punah ternyata Kiprah, 237 halaman, Hasta Mitra, 2008, dengan Sebuah Renungan Singkat tulisan Joesoef Isak, mendampingi Kata Pengantar.

8).  Mao Tje-tung, Pilihan Karja, jilid IV, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1968, hal. 493-509]

9).  Deng Xiaoping, Xian De Si Xiang Ji Ben Yuan Zhi, Deng Xiaoping Wen Xuan 1975-1982, Ren Min Chu Ban She , — Dukung Empat Prinsip Dasar, Pilihan Karya Deng Xiaoping 1975-1982, Balai Penerbitan Rakyat, 1983, hal 144-170

10).  Lenin: The National-Liberation Movement in the East, FLPH 1962. hal 234-235

11). D.N.Aidit: Marxisme-Leninisme dan Peng-Indonesiaannya, Pustaka Ketjil Marxis, No-40, hal 42, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964.

12). Njoto: Marxisme Ilmu & Amalnya, terbitan HR, Djakarta, 1962, hal. 89.

Van Dis di Indonesia Menguak Sisi Kelam Kolonialisme

 

Adriaan van Dis

Avatar hendrawan
Hilversum, Belanda

Van Dis di Indonesia Menguak Sisi Kelam Kolonialisme

Diterbitkan : 26 April 2012 – 2:33pm | Oleh Bram Hendrawan (Foto: Screenshot VPRO)

Dalam serial dokumenter yang baru-baru ini disiarkan TV publik di Belanda, pengarang dan presentator TV ternama Belanda, Adriaan van Dis, menelusuri sejarah keluarganya di Hindia Belanda yang sekarang sudah menjadi negara merdeka, Indonesia.

Tidak saja menguak sejarah hitam kolonialisme, dokumenter “Van Dis in Indonesië” juga menampilkan carut-marut yang sekarang terjadi di negara di bekas jajahan Belanda ini.

Sejarah kolonialisme di Hindia Belanda menyisakan kenangan pahit untuk banyak orang di Belanda, terutama bagi masyarakat Indo. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, puluhan ribu orang Belanda dan keturunan mereka yang dikenal sebagai Indo, terpaksa meninggalkan tanah Hindia Belanda dan kembali ke negeri kincir angin.

Cerita keluarga Adriaan van Dis mewakili sejarah ratusan ribu orang Indo di Belanda.

Keluarga Indo
Orang tua Adriaan van Dis berasal dari Hindia Belanda. Ibunya seorang Belanda totok yang datang ke Hindia Belanda setelah menikah dengan pria pribumi yang menjadi tentara KNIL. Dari pernikahan pertama ini lahir tiga anak perempuan. “Kakak-kakak perempuan tiri berkulit coklat,” demikian van Dis menyebut mereka.

Pendudukan Jepang di Hindia Belanda (1942-1945) merubah jalan hidup keluarga Van Dis. Suami dibunuh tentara Jepang, istri dan anak-anak dijebloskan ke kamp Jepang senasib dengan ribuan warga Belanda lainnya. Di sana ibunya bertemu dengan seorang pria Indo yang kemudian menjadi ayah Van Dis.

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, orangtua van Dis pulang ke Belanda dan dikaruniai anak laki-laki, Adriaan van Dis.

Pada masa kecilnya, Van Dis yang sama sekali belum pernah ke Indonesia, tumbuh dengan berbagai cerita tentang Hindia Belanda. Ia fasih menyanyikan lagu-lagu yang sering dinyanyikan kakak-kakaknya di Hindia Belanda. Ia ikut merasakan kepedihan saat pecah perang dan kehidupan dalam kamp Jepang.

Kenangan Tempoe Doeloe
Bermodalkan foto-foto dan film bisu hitam putih dari jaman kolonial, Van Dis merekonstruksi cerita hidup keluarganya. Ia berlayar dengan kapal feri menelusuri jalur yang dulu ditempuh ibunya ketika berbulan madu dengan suami pertamanya, dari Jakarta, Surabaya, Bali sampai Ternate.

Di setiap tempat yang ia kunjungi, Van Dis menguraikan kenangan keluarga. Ia berkunjung ke Surabaya, tempat ayahnya menghabiskan pendidikan militer. Di Istana Ternate, Van Dis menarikan tarian yang dulu ditarikan ibunya di pendopo istana. Ia juga berkunjung ke Bali, menyaksikan Upacara Ngaben.

Ibunya jatuh cinta pada pulau seribu pura itu.

Dalam serial “Van Dis in Indonesië” yang terdiri dari delapan seri ini, para penonton disuguhi nostalgia tempoe doeloe, masa ketika Hindia Belanda masih bagian dari Belanda. Nostalgia yang menyentuh hati para penonton, terutama mereka yang berlatar belakang Indo.

“Saya sangat senang dengan acara Anda!!! Saya sangat terharu dengan seri tentang Hollandse Duinen. Cerita ayah saya mendapat gambar dan saya sangat terharu…air mata mengalir di pipi. Terima kasih atas acara yang begitu indah. Saya kira banyak Indo di sini senang. Saya tidak sabar menunggu tayangan berikutnya,” demikian tulis seorang cewek Indo berumur 27 tahun dari Amsterdam yang ditulis di situs resmi televisi Belanda.

Dokumenter Van Dis ini bukan sekedar dokumenter kenangan keluarga. Serial dokumenter yang terdiri dari delapan bagian ini sarat kritik. Ia menguak kejamnya politik divide et impera yang diterapkan Belanda di Maluku untuk menguasai perdagangan cengkeh dan menelan ribuan korban jiwa. Bagian sejarah kelam kolonialisme yang jarang diperlihatkan dalam diskusi publik di Belanda.

Untuk ini, dokumenter ini layak mendapat apresiasi.

Indonesia sekarang
Menguak sejarah kolonialisme hanyalah satu sisi dari serial dokumenter “Van Dis in Indonesië”. Tidak hanya menguak masa lalu, Van Dis memperlihatkan gambar Indonesia masa kini, negara bekas jajahan Belanda. Jejak kolonialisme masih terlihat di mana-mana.

Dalam satu episode, Van Dis menelusuri sisa-sisa Bahasa Belanda di Indonesia. Walau sebagian besar warga Indonesia tidak bisa berbicara Belanda lagi, Bahasa Indonesia mengenal lebih dari tujuh ribu kata Belanda.

Dari sisi ekonomi, Van Dis juga menguak sejarah pertambangan di Indonesia yang berawal dari masa kolonialisme. Berawal dari sebuah lempengan timah yang disimpan ibunya, Van Dis berkunjung ke Belitung untuk melihat bagaimana pertambangan timah yang dimulai sejak jaman penjajahan sampai kini masih terus berlangsung.

Dalam episode yang sama juga dikuak bagaimana nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda setelah Indonesia merdeka ternyata membebani bangsa Indonesia sampai generasi sekarang. Pengambilalihan berbagai perusahaan itu meninggalkan hutang beratus-ratus juta Gulden yang harus dicicil Indonesia sampai tahun 2003.

Dari dokumenter ini jelas Indonesia masa kini tidak lahir dari sebuah kevakuman melainkan buah sejarah kolonialisme.

Sayangnya, dokumenter ini menunjukkan persepsi miring tentang Indonesia masa kini. Dalam dokumenter, Indonesia diperlihatkan sebagai negara yang kacau balau. Konflik agama, kerusakan lingkungan, intoleransi dan kemiskinan adalah gambaran yang diperlihatkan Van Dis tentang Indonesia sekarang.

Tentu saja ini semua adalah bagian dari realitas yang saat ini dihadapi Indonesia, tapi tentunya tidak semuanya yang ada di Indonesia sekarang buruk. Patut disayangkan, Van Dis tidak berhasil memperlihatkan sisi positif kemerdekaan Indonesia dalam dokumenternya.

Diskusi

J.H. Werinussa *** RMS *** 26 April 2012 – 5:32pm / Republik Maluku Selatan *** RMS ***

Membaca keterangan diatas menyangkut dokumenter Dhr. Adriaan Van Dis dan terlebih lagi bila membicarakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, maka secara jujur dan tulus hati ingin beta katakan bahwa, Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, bila dinyatakan pada tanggal 17 agustus 1945. Seperti yang dikemukakan oleh saudara Salome bahwa, Kemerdekaan dan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat didapat pada 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda dan Jakarta adalah benar dan tak dapat dimanipulasikan lagi. Sehingga selain dari Negara Federasi Republik Indonesia yang landasan bernegaranya diatas semua ketentuan hukum International dan peraturan PBB, maka tidaklah dibenarkan dan terlarang bagi pemerintah Indonesia alias NKRI bisa seenaknya saja membicarakan kedaulatan NKRI karena itu artinya dengan sengaja menipu dan mendustai PBB. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, untuk itu, pemerintahnya terlarang dan tidak diperbolehkan ikut campur dalam politik international. Pemerintah Indonesia, seharusnya diberi sangsi international sehubungan dengan penipuan status kedaulatan negaranya. Dengan kata lain, NKRI benar benar adalah negara kepalsuan dan ilegal, karena selain dari Negara Federasi Republik Indonesia sesuai dengan hasil hasil KMB dan Rancangan Konstitusinya tahun 1949, maka NKRI dengan semua sistem pemerintahannya, adalah berstatus kepalsuan dan ilegal. Indonesia buatan Sukarno melalui likwidasinya tertanggal 15 februari 1950 di Jakarta dan menggantikannya menjadi NKRI seturut maunya saja, dan diresmikan pada tanggal 17 agustus 1950 di Jakarta, benar benar berstatus palsu dan ilegal. Dan itu berarti bahwa, pemerintah NKRI siapapun dia, telah terlibat secara nyata nyata dalam memalsukan dokument PBB dan negaranya sendiri. Indonesia negara palsu dan ilegal. Dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami “Mena Muria” Untuk itu, pemerintah NKRi dengan semua kegiatannya, haruslah dengan sesegra mungkin, mengangkatkan kakinya keluar meninggalkan territorial integritas Negara Republik Maluku Selatan. Sekian.

Salome 26 April 2012 – 3:18pm

Indonesia tidak pernah merdeka tahun 1945, itu berita tipu dan dusta serta pembohong nusantara neraka. Indonesia Serikat memperoleh Kemerdekaan dan Kedaulatannya pada tanggal 27 december 1949 di Amsterdam belanda dan Jakarta oleh keputusan dan persetujuan International dan PBB. Selain itu, palsu dan ilegal. jadi kalau dibilang bahwa, Indonesia itu merdeka 17 agustus 1945 di Jakarta maka itu artinya palsu dan ilegal. Begitu juga bila dibilang 17 agustus 1950 di Jakarta, maka itupun palsu dan ilegal. Selain dari 27 december 1949 di Amsterdam belanda dan Jakarta, maka papaun dan bagaimanapun Indonesia itu, tetap saja berstatus palsu dan ilegal. Kata para ahli dibidang hukum dan sejarah.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers