Archive for the ‘Sejarah’ Category

Pengorbanan Rakyat di Galung Lombok Bagian Dari Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Friday, June 22, 2012

Pengorbanan Rakyat di Galung Lombok Bagian Dari Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI

Oleh

Batara R. Hutagalung
Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)
Disampaikan dalam Seminar:
“PERAN BUDAYA DALAM MENGELIMINIR KONFLIK HORISONTAL DALAM MASYARAKAT”
(Mengenai penyelenggara, lihat di bawah ini)
Senin, 18 Juni 2012
Ruang Pola Kantor Bupati Majene

Majene, Sulawesi Barat


Dari kiri: Moderator, Said Sagaff, Maskur, Ditjen Kesbangpol Kemdagri,
DR Idham Khalid, Batara R. Hutagalung, DR Anhar Gonggong


Pendahuluan

Dengan penuh kekuatiran, kita mencermati makin melunturnya semangat kesatuan dan persatuan bangsa, serta makin pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Ketidakpedulian ini terlebih ditunjukkan pada minat terhadap segala sesuatu yang menyangkut atau berbau sejarah.
Hal-hal yang seharusnya menyangkut martabat bangsa, perjuangan dan pengorbanan di masa lalu, sangat diabaikan dan perlahan-lahan lepas dari ingatan.
Yang membuat generasi tua, terutama Angkatan ’45, menjadi sangat prihatin adalah, hilangnya rasa kebersamaan dan solidaritas. Tidak terlihat lagi rasa senasib-sepenanggungan seperti di masa pendudukan Jepang 1942 – 1945 dan di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer Australia, Inggris dan Belanda, antara tahun 1945 – 1950. Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh kekuatan bersenjata Republik Indonesia, seperti BKR, TKR, TRI, TNI, Laskar-laskar dan kelompok-kelompok bersenjata pendukung Republik Indonesia, melainkan juga di bidang diplomasi serta dukungan rakyat, yang telah jenuh dengan penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang yang sangat kejam dan tidak manusiawi.
Menghargai jasa-jasa pahlawan adalah hal yang memang harus dilakukan oleh suatu bangsa, namun di lain pihak, pengorbanan yang telah dilakukan oleh rakyat dalam rangka mendukung perjuangan juga tidak boleh dilupakan. Tanpa dukungan rakyat, perjuangan fisik tidak mungkin dapat dilakukan. Boleh dikatakan, rakyatlah yang memberi makan dan minum serta merawat para pejuang. Seringkali rakyat menyembunyikan atau menjaga kerahasiaan tempat persembunyian para pejuang.
Namun apabila terjadi pembalasan bahkan teror dari pihak aggressor, maka yang paling dahulu dan paling banyak menjadi korban adalah rakyat, tidak terbatas pada laki-laki, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Juga sering terjadi perkosaan terhadap perempuan Indonesia. Bahkan di masa pendudukan Jepang, belasan ribu –mungkin puluhan ribu- gadis-gadis dan perempuan Indonesia dijadikan alat pemuas nafsu tentara Jepang. Mereka disebut sebagai wanita penghibur atau jugun ianfu. Ratusan ribu laki-laki dijadikan kuli paksa (romusha) untuk bekerja demi kepentingan militer Jepang, termasuk membangun jembatan di Birma. Pengorbanan dan penderitaan seperti ini tidak boleh dilupakan, dan bahkan hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang telah dialami oleh mereka beserta keluarga mereka, harus diperjuangkan.
Peserta seminar

Ada yang berpendapat, bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara Belanda dan tentara Jepang tidak dapat dimaafkan, dan nyawa manusia yang telah dibunuh, tidak dapat dinilai dengan uang. Ini memang benar, namun  di lain pihak, agresi militer yang telah dilakukan oleh tentara Jepang, kemudian oleh tentara Belanda, dengan bantuan tiga divisi tentara Inggris dan dua divisi Australia, telah menghancurkan bukan hanya gedung-gedung dan perumahan penduduk, melainkan juga menghancurkan perekonomian di desa-desa dan di daerah-daerah di mana mereka melakukan pembantaian massal. Yang dibunuh sebagian terbesar adalah laki-laki, tenaga produktif di desa-desa pertanian. Dengan dibunuhnya sebagian besar tenaga produktif di desa-desa tersebut, mengakibatkan terpukulnya perekonomian setempat untuk 20 atau 30 tahun, dan bahkan lebih lama lagi untuk memulihkan kembali perekonomian setempat.

Hal-hal tersebut di atas harus menjadi dasar untuk memperjuangkan hak-hak para korban secara keseluruhan, baik memberikan rasa keadilan dengan permintaan maaf dari Negara aggressor, maupun pembangunan sarana/prasarana sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dll., yang dapat dinikmati oleh para keluarga dan keturunan korban agresi militer Jepang, Belanda, Inggris dan Australia.
Di banyak Negara, peristiwa-peristiwa yang sehubungan dengan Perang Dunia atau perang kemerdekaan Negara-negara tersebut, hingga kini masih dikenang terus. Para pelaku kejahatan perang hingga sekarang, setelah lebih dari 70 (!) tahun, masih terus diburu, seperti penjahat perang Jerman, yang di masa Perang Dunia II yang melakukan pembunuhan massal atau membunuh penduduk sipil.
Bulan Oktober 2009, berkat kegigihan upaya keluarga korban, seorang mantan perwira Jerman, Heinrich Boere, ditangkap dan dimajukan ke pengadilan di kota Aachen, Jerman. Pada bulan Maret 2010 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti, 66 (!) tahun sebelumnya, yaitu tahun 1944, membunuh tiga penduduk sipil di Belanda. Ketika vonis dijatuhkan, Heinrich Boere berusia 88 tahun.
Pada 14 September 2011, pengadilan sipil di Den Haag, Belanda, memenangkan gugatan 8 janda dan seorang korban selamat dari pembantaian di Rawagede. Pada 9 Desember 1947 tentara Belanda membantai 431 laki-laki di atas usia 15 tahun di desa Rawagede. Pengadilan Belanda menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian tersebut. Pemerintah Belanda diharuskan memberi kompensasi kepada para penggugat. Masing-masing penggugat memperoleh 20.000 Euro.
Sebelumnya, pada bulan Februari 2009 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan, akan membantu pembangunan Desa Rawagede. Pemerintah Belanda kemudian menyalurkan dana sebesar 850 ribu Euro. Dengan demikian pemerintah Belanda telah memberikan dana sebesar 1.030 juta Euro untuk Desa Rawagede dan para janda serta seorang korban selamat.
Kasus Rawagede dan kasus vonis penjara seumur hidup untuk Heinrich Boere telah menunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu, masih dapat dimajukan ke pengadilan, baik di Jerman maupun di Belanda.
Demikian juga semua peristiwa kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer Belanda di Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, masih dapat dibuka kembali dan ditempuh jalur hukum. Pembantaian di Rawagede (kini bernama Balongsari), bukanlah satu-satunya kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam agresi militernya di Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Peserta seminar

Dalam kegiatan menuntut pemerintah Inggris atas pemboman Surabaya November 1945 dan kegiatan menuntut pemerintah Belanda, telah terjalin kerjasama yang baik dari berbagai kalangan, lintas partai, agama, ideologi, etnis dsb. Hal ini menunjukkan, bahwa apabila bangsa Indonesia menghadapi “musuh” bersama di luar, maka bangkit rasa nasionalisme yang kuat, dan mengesampingkan semua masalah dalam negeri. Hal seperti ini juga ditunjukkan bangsa Indonesia, dalam pertandingan olahraga apabila menghadapi Negara lain. Nasionalisme bangsa Indonesia bangkit!

Latar Belakang Sejarah
Ketika Belanda pada 9 Maret 1942 secara resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang dan menyerahkan seluruh jajahannya, Netherlands Indie (India-Belanda), maka pada saat itu Belanda telah kehilangan hak sejarahnya. Tanggal 9 Maret 1942 juga merupakan tanggal berakhirnya secara resmi penjajahan Belanda di Bumi Nusantara.
Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada tentara Sekutu pada 15 Agustus 1945, namun penandatanganan dokumen menyerah tanpa syarat (unconditional surrender) baru dilakukan pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri di Tokyo Bay.
Ini berarti, antara tanggal 15 Agustus sampai tanggal 2 September terdapat kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Di masa vacuum of power tersebut, pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan kemudian mengangkat Presiden, Wakil Presiden serta membentuk pemerintahan. Dengan demikian, tiga syarat utama pembentukan suatu Negara telah terpenuhi, yaitu:
  1. Adanya wilayah,
  2. Adanya penduduk yang permanent,
  3. Adanya pemerintahan
Seperti yang disyaratkan Konvensi Montevideo, Uruguay, yang ditandatangani pada 26 Desember 1933.
Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicetuskan pada 17.8.1945, bukan merupakan pemberontakan terhadap negara manapun, baik terhadap Jepang maupun Belanda, karena Jepang telah menyatakan menyerah kepada tentara Sekutu, dan pemerintahan Netherlands Indië-pun tidak ada sejak tanggal 9 Maret 1942.. Juga bukan revolusi, karena tidak ada pemerintahan yang digulingkan. Mengenai periode antara tahun 1945 – 1950 bukan perang kemerdekaan, melainkan perang mempertahankan kemerdekaan.
Syarat keempat, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan internasional tidak menjadi syarat mutlak. Pada 10 Juni 1947, satu bulan sebelum Belanda melancarkan agresi militer I, Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti oleh Liga Arab, dan kemudian oleh India setelah merdeka dari penjajahan Inggris. Oleh karena itu, ketika Belanda melancarkan agresi militer I pada 22 Juli 1947, keempat syarat Konvensi Montevideo telah terpenuhi. Dengan demikian, jelas yang dilakukan oleh tentara Belanda adalah agresi militer terhadap satu Negara merdeka dan berdaulat.
Pemerintah Belanda tidak mau mengakui pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan meminta bantuan Inggris sebagai sekutu, karena setelah berakhirnya Perang Dunia II, baik di Eropa maupun di Asia, Belanda praktis tidak memiliki tentara yang kuat. Pada 24 Agustus 1945 di kota Chequers dekat London, ditandatangani perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dinamakan Civil Affairs Aggreement (CAA), di mana Inggris mewajibkan diri membantu Belanda untuk memperoleh kembali jajahannya, Netherlands Indië, yang baru menyatakan kemerdekaannya. Dalam perjanjian tersebut, Inggris akan “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia, dan setelah “dibersihkan”, akan diserahkan kepada Netherlands Indies Civil Administration (NICA).
Di kancah diplomasi, untuk perundingan di Linggajati, Pemerintah Inggris mengirim seorang diplomat senior, Lord Miles Lampson Killearn, menggantikan Sir Archibald Clark-Kerr untuk memimpin perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda.
Sebenarnya perjanjian Chequers tersebut antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris membantu Belanda “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia, dan setelah kekuatan bersenjata RI dihancurkan, maka wilayah tersebut diserahkan kepada NICA. Namun karena Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South-East Asia Command tidak mempunyai cukup pasukan, hanya 3 British-Indian Divisions, maka tentara Inggris dibantu dua Divisi Australia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie Morsehead -yang karena kekejamannya mendapat julukan “Ming the merciless“, tokoh kejam dalam cerita fiksi Flash Gordon- yang sebelumnya termasuk Komando Pasifik Baratdaya (South-West Pacific Area Command) pimpinan Letnan Jenderal Douglas MacArthur. Hal ini jelas penyalahgunaan tugas dari Allied Forces (tentara Sekutu).
Tiga divisi tentara Inggris di bawah komando Letjen Phillip Christison untuk Sumatera dan Jawa serta 2 divisi tentara Australia di bawah komando Letjen Leslie “Ming the merciless” Morsehead di Indonesia Timur, berusaha “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Pasukan Australia di Indonesia Timur berhasil menghancurkan sebagian besar perlawanan bersenjata pendukung Republik Indonesia. Pada 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan seluruh wilayah Indonesia Timur kepada NICA. Pada 16 Juli 1946, Wakil Gubernur Jenderal van Mook menggelar Konferensi Malino, yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia Timur. Dalam Konferensi di Denpasar bulan Desember 1946, Negara Indonesia Timur disahkan. Setelah itu, di daerah-daerah yang dikuasai oleh Inggris dan kemudian diserahkan kepada Belanda, Kemudian van Mook “berhasil” mendirikan 15 “Negara”  dan wilayah Otonom lainnya, a.l. Negara Sumatera Timur dll..
Ternyata tentara Australia tidak sepenuhnya berhasil menghancurkan TRI (Tentara Rakyat Indonesia, yang pada 3 Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia – TNI) dan laskar-laskar di seluruh Sulawesi, termasuk di Sulawesi Selatan.
Peserta seminar

Walau pun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.

Pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan
(Catatan: Dahulu peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian di Sulawesi Selatan, namun setelah pemekaran wilayah, beberapa daerah yang dahulu termasuk Sulawesi Selatan sekarang termasuk provinsi Sulawesi Barat).
Pada 15 Juni 1946 didirikan pusat pelatihan yang dinamakan Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan langsung di bawah Directoraat Centrale Opleidingen (Direktorat Pusat Pelatihan) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. Direktorat ini baru dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani pelatihan pasukan yang akan dibentuk di India Belanda. Kamp dan pelatihan DST semula ditempatkan di Polonia, Jakarta Timur.
Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan khusus ini. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah “berhasil” menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan dan pangkatnya naik menjadi kapten.
Westerling menggunakan metode teror yang sangat kejam, dan melakukan eksekusi di tempat, yang dinamakan standrechtelijke executie (tembak di tempat) terhadap penduduk di Sulawesi Selatan, yang sebagian terbesar adalah penduduk sipil – non combatant- tanpa proses pengadilan apapun. Pimpinan sipil dan militer Belanda mengetahui mengenai hal ini, namun mendiamkannya selama beberapa minggu, sampai akhirnya tercium juga oleh pers mengenai peristiwa-persitiwa pembantaian massal terhadap penduduk sipil di Sulawesi Selatan, dan kemudian memberitakannya.
Sementara hasil perundingan Linggajati tengah dalam proses ratifikasi (diratifikasi oleh kedua Negara pada 25 Maret 1947), tentara Belanda melancarkan teror serta pembantaian massal terhadap rakyat Indonesia di daerah-daerah yang mendukung Republik Indonesia di luar Jawa dan Sumatera.
Untuk menghadapi perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, pada 9 November 1946 Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara Belanda di Jakarta. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.
Pada 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang tentara dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, Netherlands Eastern Forces Intelligent Service – NEFIS (Badan Intelijen Militer Belanda) telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya dengan bantuan pribumi yang pro Belanda untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.
Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di desa Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger – VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di Bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Westerling menyusun sendiri buku pedoman untuk Counter Insurgency tersebut, yang tak lain adalah terror.
Dari kiri: DR Idham Khalid, Batara R. Hutagalung

Gelombang pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.

Pola terror Westerling menggunakan tiga fase. Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang, kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.
Fase kedua adalah mencari “kaum ekstremis”, “perampok”, “penjahat” dan “pembunuh.” Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama “teroris” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi para “teroris” tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat, dilaksanakannya Standrechtelijke excecuties. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah “11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.”
Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir “teroris dan perampok.” Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 penduduk desa.
Demikianlah “sweeping a la Westerling.” Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.
Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran desa Kalungkuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. Hasilmya: 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Mongisidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang “teroris” dieksekusi.
Setelah daerah sekitar Makassar “dibersihkan”, gelombang kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polombangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan desa Komara. Pasukan lain mengurung Polombangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.
Gelombang ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946, yaitu terhadap Goa yang dilakukan dalam tiga serangan, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.
Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1946 Jenderal Spoor memberlakukan Noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan dilakukan banyak tempat. Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan ke Madello (15.1.), Abokangeng (16.1.), Padakalawa (17.1.), satu desa tak dikenal (18.1.) Enrekang (18.1.) Talanbangi (19.1.), Soppeng (22.1), Barru (25.1.) Malimpung (27.1) dan Suppa (28.1.).
Pembantaian di Galung Lombok
Salah satu ladang pembantaian yang terkejam dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Galung Lombok pada 1 Februari 1947. Pembantaian seperti ini telah dilakukan oleh tentara Inggris di Amritsar, India, yang dikenal sebagai pembantaian Jallianwala Bagh, atas perintah Brigadir Jenderal Reginald Dyer pada hari minggu, 13 April 1919. Di tengah kerumunan massa sekitar 15.000 – 20.000 orang, 50 serdadu melakukan penembakan secara membabi-buta, yang mengakibatkan korban tewas diperkirakan mencapai 1.000 orang dan 1.500 lain luka-luka.
Galung Lombok termasuk Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,  Provinsi Sulawesi Barat. Letaknya sekitar 300 km di sebelah utara Makassar dan sekitar 8 km dari Majene, Ibukota Sulawesi Barat.
Dengan pola sweeping dan standrechtelijke executie ala Westerling yang sama, ribuan penduduk dari berbagai daerah, seperti Tinambung, Majene, Tande dan Renggeang digiring ke Galung Lombok. Di hamparan sebuah alun-alun mereka dipersaksikan sekitar 30 mayat yang telah terkapar dalam genangan Lumpur bersimbah darah yang masih segar. Mereka yang telah menjadi korban itu adalah pemimpin-pemimpin politik dari masyarakat Mandar yang dicap oleh pasukan Westerling sebagai ekstremis yang membangkang atau menentang kekuasaan pemerintah Belanda.
Ketika kumpulan masyarakat itu dengan perasaan ngeri dan harus menyaksikan gelimpangan mayat, pada sore hari tiba-tiba ada laporan bahwa di Segeri Talolo, Majene, terjadi penghadangan terhadap rombongan pasukan Belanda, yang mengakibatkan tiga orang tentara Belanda tewas. Mendengar laporan ini, komandan pasukan Belanda, Letnan Vermeulen, sangat marah dan memerintahkan untuk memberondong secara membabi buta kerumunan manusia dengan senapan mesin. Korban berjatuhan saling bertindihan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang masih hidup, berpura-pura mati dengan membenamkan tubuhnya dalam-dalam ke dalam kubangan darah saudara-saudaranya yang sudah tewas.
Demikian sekelumit gambaran yang dipaparkan oleh M. Thalib Banru mengenai peristiwa pembantaian rakyat di Galung Lombok, yang terjadi pada 1 Februari 1947.
Dalam laporan resminya yang ada di De Exessennota, pemerintah Belanda hanya menyebut, bahwa korban tewas di Galung Lombok pada hari itu antara 350 – 400 jiwa. Tidak disebutkan berapa orang yang terluka. Dalam pembantaian oleh tentara Inggris di Amritsar, laporan resmi pemerintah Inggris menyebutkan, bahwa korban tewas “hanya” 379 dan luka-luka sekitar 1.000 orang. Namun Kongres Nasional India menyebutkan, bahwa korban tewas mencapai 1.000 orang.

Bangsa Indonesia mencatat, selama agresi militer Belanda di Indonesia, terjadi berbagai pelanggaran HAM berat, bahkan juga kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan serta perkosaan terhadap perempuan Indonesia yang dilakukan oleh tentara Belanda seperti yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya di Sulawesi Selatan (sekarang setelah pemekaran, beberapa daerah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat), di Rawagede yang terjadi pada 9 Desember 1947, di mana 431 penduduk desa tewas dibantai tanpa proses, pembantaian di Kranggan, dekat Temanggung, Kereta Maut Bondowoso-Surabaya, Jembatan Ratapan Ibu di Payakumbuh, dll.

Memperjuangkan keadilan bagi korban agresi Belanda
Dalam upaya menjajah kembali Indonesia melalui pengerahan militer secara besar-besaran, tentara Belanda telah melakukan sangat banyak kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan, serta melanggar konvensi Jenewa mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil di dalam suatu perang. Untuk menghindari tudingan ini, Belanda menamakan agresi militernya sebagai “aksi polisional”, yaitu dengan dalih membasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang, guna memulihkan kembali “Rust en Orde (Law and Order).
Namun lembaran paling hitam dalam sejarah Belanda ini, selama 20 tahun sampai tahun 1969, di Belanda sendiri tidak pernah diberitakan apalagi dibahas. Seolah-olah ada “gerakan tutup mulut”.  Kebisuan ini “dipecahkan” oleh Prof. Joop Hueting, Guru Besar Psikologi, yang mengritisi berbagai kecaman di Belanda atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara Amerika di My Lai, Vietnam pada bulan April 1968, yang baru terungkap akhir 1968. Prof. Hueting, yang adalah mantan wajib militer yang ditugaskan untuk perang di Indonesia mengatakan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1946 – 1949 lebih kejam daripada yang dilakukan oleh tentara Amerika tersebut. Pernyataan ini tentu sangat mengejutkan masyarakat di Belanda. Prof. Hueting diwawancarai oleh berbagai media, di mana dia juga mengungkapkan apa yang telah dilakukan olehnya dan pasukannya.
Pada bulan Januari 1969 parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda melakukan penelitian terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Prof. Hueting. Pemerintah Belanda membentuk tim antar departemen, yang pada bulan Juni menyampaikan laporannya, yang diberi judul “De Excessennota, Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950.” Di dalamnya terdapat laporan sekitar 140 “ekses” yang telah dilakukan oleh tentara Belanda. Namun pakar-pakar hukum di Belanda menyebut, bahwa yang dinamakan “ekses” oleh pemerintah Belanda, tak lain adalah Oorlogsmisdaden, kejahatan perang.

Dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menlu Belanda Ben Bot mengakui, bahwa pengerahan militer secara besar-besaran telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah, di mana jatuh korban di kedua belah pihak. Namun kalau dilihat perbandingan jumlah yang tewas, maka ucapan ini terdengar seperti nada yang sangat sumbang. Di pihak Belanda dinyatakan sekitar 6.000 orang tewas, semuanya tentara. Namun tidak semuanya mati dalam pertempuran, melainkan juga banyak yang mati karena sakit atau bunuh diri, seperti kabarnya yang dilakukan oleh Letjen Simon Hendrik Spoor, Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia, yang menembak kepalanya sendiri karena kecewa atas disetujuinya perundingan perdamaian antara Belanda dan Republik Indonesia. Korban di pihak Indonesia, menurut catatan Belanda, sekitar 150.000 orang.

Sangat disayangkan, pihak Republik Indonesia sendiri tidak pernah melakukan penelitian, berapa sebenarnya jumlah korban jiwa di kalangan rakyat Indonesia, demikian juga kehancuran perumahan, bangunan dan perekonomian rakyat. Sebagian besar korban tewas adalah penduduk sipil, non combatant. Apabila membandingkan jumlah korban di beberapa daerah dengan angka resmi yang dilaporkan oleh pemerintah Belanda tahun 1969 di De Exessennota terlihat perbedaan yang cukup besar mengenai jumlah yang tewas. Sebagai contoh, peristiwa pembantaian di desa Rawagede. Dalam laporannya pemerintah Belanda menyebut jumlah penduduk yang dibunuh 20 orang, sedangkan menurut data setempat, jumlah penduduk yang dibantai tanpa proses pada 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Demikian juga di daerah-daerah lain, jumlah korban ternyata jauh lebih banyak dibandingkan data dalam laporan resmi pemerintah Belanda. Selain itu, sangat banyak peristiwa pembantaian yang tidak ada dalam laporan pemerintah Belanda tersebut. Oleh karena itu jumlah korban tewas di seluruh Indonesia diperkirakan dapat mencapai 1 juta jiwa.
Pemberian cinderamata dari Ketum KKMSB, Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga
kepada Batara R. Hutagalung. Tampak di sebelah kanan, DR Anhar Gonggong

Pemerintah Belanda sangat gigih memperjuangkan keadilan bagi warganya, seperti yang ditunjukkan atas peristiwa tewasnya seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes di Timor Timur tahun 1995. Perdana Menteri Belanda Balkenende, dalam setiap kesempatan, baik dalam kunjungannya ke Indonesia, maupun ketika bertemu dengan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Anti Rasisme di Durban tahun 2002, selalu mempertanyakan kelanjutan pengusutan mengenai tewasnya seorang wartawan Belanda tersebut. Pihak Belanda menuduh, bahwa tewasnya wartawan tersebut karena dibunuh oleh TNI.

Demikian juga dengan parlemen Belanda, yang sebelum tahun 2008 hampir setiap tahun ke Indonesia untuk “kunjungan kerja”, guna memantau perkembangan HAM di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 2008, delegasi parlemen Belanda masih mengritisi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, namun secara resmi, delegasi parlemen Belanda menolak untuk berkunjung ke Rawagede, bahkan menolak untuk bertemu dengan beberapa janda dan seorang korban selamat dari Rawagede, yang datang mengunjungi mereka di Hotel tempat mereka menginap di Jakarta. Dari 7 orang anggota delegasi, akhirnya hanya tiga orang yang secara informal, di akhir kunjungan resmi, bersedia menemui keluarga korban dari Rawagede.
Adalah Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) yang pada 20 Maret 2002 pertama kali menuntut pemerintah Belanda untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia dan memberi kompensasi kepada para korban serta keluarga korban agresi militer Belanda. Tahun 2002, bangsa Belanda merayakan secara besar-besaran sepanjang tahun, 400 tahun berdirinya VOC yang jatuh pada 20 Maret 2002.
Karena lingkup kegiatan KNPMBI tidak hanya sehubungan dengan Belanda, maka pada 5 Mei 2005, para aktifis KNPMBI mendirikan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Pada 15 Desember 2005, pimpinan KUKB membawa kasus Rawagede ke parlemen Belanda. Sejak itu bergulirlah kasus peristiwa pembantaian di Rawagede ke seluruh media, baik di Belanda, Indonesia maupun di media internasional.
Setelah putusan pengadilan sipil di Den Haag 14 September 2011, Duta Besar Kerajaan Belanda, Tjeerd de Zwaan hadir pada acara peringatan di Rawagede tanggal 9 Desember 2011. Dalam sambutannya, Dubes Belanda secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban di Rawagede.
Peringatan di Rawagede, 9 Desember 2011. Dari kiri:
Letkol. Haryono, Dandim Karawang, Tjeerd de Zwaan, Duta Besar Belanda.
Batara R. Hutagalung, Ketua KUKB
*******

Seminar diselenggarakan atas kerjasama  Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) bersama
Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB).
Seminar dibuka oleh Bupati Kabupaten Majene, H. Kalma Katta S.Sos.
 Narasumber:
  1. DR. Anhar Gonggong.
  2. DR. Idham Khalid, M.Pd.
  3. Batara R. Hutagalung.
Moderator:  Drs. H.M. Said Saggaf, MSi
Keynote Speaker: Maskur, dari Ditjen Kesbangpol Kemdagri.
Peserta lebih dari 300 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Mandar, baik dari Pusat (anggota DPD) maupun dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Majene.
Juga hadir Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman).

Menit-menit yang luput dari catatan sejarah Indonesia

Menit-menit yang luput dari catatan sejarah Indonesia

http://kafilyamin.wordpress.com/2011/02/18/menit-menit-yang-luput-dari-catatan-sejarah-indonesia/

Posted by Kafil Yamin on Februari 18, 2011 in Umum

Pengantar:

Bukanlah maksud saya hendak mengutik-ngutik ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ dengan tulisan ini. Semata-mata saya bersaksi. Kesaksian harus disampaikan, betapapun tidak populernya. Betapapun terpinggirkannya. Kebetulan saya saksi. Saksi harus bicara.

Atau, kalau kata ‘kesaksian’ terdengar teralu resmi. Ya sudah, saya menuliskan sebuah kenangan saja. Namun lebih dari itu semua, saya merasa ada pelajaran sangat berharga dari beberapa saat di masa lalu ini. Dan saya ingin orang-orang muda Indonesia belajar sesuatu dari ini.

‘Nasi sudah menjadi bubur’ yang saya maksud adalah Timor Timur, yang sekarang bernama Timor Leste.

SAYA dikirim kantor berita saya, the IPS Asia-Pacific, Bangkok, pada tanggal 28 Agustus 1999, untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999.

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu.

Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim.

Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas.

Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar. Hebat bukan?

Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.

Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di  banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia. Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia. Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia. Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia, hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia. Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia, demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat  duduk saya; duduk  dekat saya dan mengeluarkan rokok . Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.

Mungkin karena dipersatukan oleh kedua barang beracun itu, kami cepat akrab. Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya.

“Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat.

Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu.

“Panggil saja saya Laffae,” katanya.

“Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran.

“Timor. Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya.

Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya.

Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.

“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran.

“Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang.

Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas.

Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya? Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok. Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius.

Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.

Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota. Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.

Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat. Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!

Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia, yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur. Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi . Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan.

Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi.

Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia. Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.

Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.

Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya:

“Kafil, we can’t run the story,” katanya.

“What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi.

“We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya.

“That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi.

“Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?”

“Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,”

“I think  we still can run the story but we should change it.”

“ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan.

Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.

***

Kira-kira jam 5:30 sore, 29 Agustus 199, saya tiba di penginapan. Lagi-lagi, Laffae sedang dikerumuni tokoh-tokoh pro-integrasi Timtim. Terlihat Armindo Soares, Basilio Araujo, Hermenio da Costa, Nemecio Lopes de Carvalho, nampaknya mereka sedang membicarakan berbagai kecurangan UNAMET.

Makin malam, makin banyak orang berdatangan. Orang-orang tua, orang-orang muda, tampaknya dari tempat jauh di luar kota Dili. Kelihatan sekali mereka baru menempuh perjalanan jauh.

Seorang perempuan muda, cukup manis, tampaknya aktifis organisasi, terlihat sibuk mengatur rombongan itu. Saya tanya dia siapa orang-orang ini.

“Mereka saya bawa ke sini karena di desanya tidak terdaftar,” katanya. “Mereka mau saya ajak ke sini. Bahkan mereka sendiri ingin. Agar bisa memilih di sini. Tidak ada yang membiayai. Demi merah putih,” jawabnya bersemangat.

Saya tergetar mendengar bagian kalimat itu: “…demi merah putih.”

Mereka semua ngobrol sampai larut. Saya tak tahan. Masuk kamar. Tidur. Besok jajak pendapat.

Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara. Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.

Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanya kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia: “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.

Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.

Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Bunda Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi.  Indah. Sangat indah.

Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia. Pasti dengan biaya sangat mahal. Ya, itulah biaya politik.

Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang. Besok pengumuman hasil jajak pendapat.

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali saya menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh kebiasaan buruk: merokok sambil minum kopi di lobi penginapan. Kali ini, Laffae mendahului saya. Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi.

Tapi kali ini saya tidak leluasa. Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi.  Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan.

Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok. Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.

Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili. Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen.

Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.

Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, tegar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.

Saya hanya bisa diam. Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal.

“Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia. Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya. Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. “Saya bertahan, nDari. Tinggalkan saja saya.”

Laffae menguping pembicaraan. Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya.

Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung.

“Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan.

“Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan.

“Saya perlu lima ribu,” kata Laffae.

“Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya.

“Kita akan usahakan,” kata Armindo.

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana. Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi.

Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.

Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.

Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.

Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.

Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.

Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.

Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua. Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya.

Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..”

Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana. Itu pernah diucapkannya kepada saya.

Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana.

***

Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja. Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.

Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

Sore, 7 Novembe3, 1999, saya mendarat di Jakarta.

Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili.

Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia. Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.

Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia.” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia.

Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta, kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung. Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung. Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja.

***

12 tahun beralu sudah. Apa kabar bailout IMF yang 43 milyar dolar itu? Sampai detik ini, uang itu entah di mana. Ada beberapa percik dicairkan tahun 1999-2000, tak sampai seperempatnya. Dan tidak menolong apa-apa. Yang terbukti bukan mencairkan dana yang dijanjikan, tapi meminta pemerintah Indonesia supaya mencabut subsidi BBM, subsidi pangan, subsidi listrik, yang membuat rakyat Indonesia tambah miskin dan sengsara. Anehnya, semua sarannya itu diturut oleh pemerintah rendah diri bin inlander ini.

Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat.

Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?

Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. Kenapa mau melepas Timtim dengan imbalan utang? Bukankan semestinya kompensasi? Adakah di dunia ini orang yang hartanya di beli dengan utang? Nih saya bayar barangmu. Barangmu saya ambil, tapi kau harus tetap mengembalikan uang itu. Bukankah ini sama persis dengan memberi gratis? Dan dalam kasus ini, yang dikasih adalah negara? Ya , Indonesia memberi negara kepada IMF secara cuma-cuma.

Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang.

Sampai hari ini Indonesia masih menyicil utang kepada IMF, untuk sesuatu yang tak pernah ia dapatkan. Saya harap generasi muda Indonesia tidak sebodoh para pemimpin sekarang.

Sejarah Partai Komunis Uni Soviet (9)


Sejarah Partai Komunis Uni Soviet (9)

Sudarwinah Soeratman <sudarwinahsoeratman@yahoo.com>, in: Nasionalis <nasionalis-indonesia@yahoogroups.com> , Friday, June 15, 2012 7:24 PM

4.      Kegiatan-kegiatan Memecah Dari Pemimpin-pemimpin Mensyewik dan Menajamnya Perjuangan di Dalam Partai Sesudah Kongres Ke-II. Oportunisme Kaum Mensyewik. Buku Lenin “Maju Selangkah, Mundur Dua Langkah”. Dasar-dasar Organisasi Partai Marxis.

Sesudah Kongres ke-II perjuangan di dalam Partai lebih menajam lagi. Kaum Mensyewik berusaha sekuat tenaga menggagalkan keputusan-keputusan Kongres ke-II Partai dan merebut badan-badan pusat Partai. Kaum Mensyewik menuntut dimasukannya wakil-wakil mereka ke dalam redaksi dan sama banyaknya dengan orang-orang Bolsyewik di dalam Comite Central. Karena hal ini langsung bertentangan dengan keputusan-keputusan Kongres ke-II, kaum Bolsyewik menolak tuntutan kaum Mensyewik. Maka kaum Mensyewik dengan sembunyi-sembunyi di belakang Partai membentuk organisasi faksinya sendiri yang anti-Partai, yang dikepalai Martov, Trotski dan Akselrod dan, sebagaimana tulis Martov, “bangkit memberontak menentang Leninisme”. Cara perjuangan menentang Partai yang mereka pilih ialah “mengacaukan seluruh pekerjaan Partai, merusak usaha, merintangi semuanya dan segala-galanya” (ungkapan Lenin). Mereka bercokol dalam “Liga Luar Negeri” dari kaum sosial-demokrat Rusia yang
9/10 nya terdiri dari orang-orang intelektual-emigran yang terlepas dari pekerjaan di Rusia, dan dari sini mulai melepaskan tembakan terhadap Partai Lenin, kaum Leninis.

Plekhanov memberikan bantuan besar kepada kaum Mensyewik. Dalam Kongres ke-II Plekhanov memihak Lenin. Tetapi sesudah Kongres ke-II Plekhanov terintimidasi oleh kaum Mensyewik dengan ancaman perpecahan. Dia memutuskan bagaimanapun juga “berdamai” dengan kaum Mensyewik. Beban kesalahan-kesalahan oportunisnya yang dulu telah menyeret Plekhanov ke pihak kaum Mensyewik. Dari bersikap damai terhadap kaum oportunis-Mensyewik, Plekhanov sendiri tak lama kemudian menjadi seorang Mensyewik. Plekhanov menuntut dimasukannya ke dalam dewaan redaksi Iskra semua redaktur-Mensyewik yang lama, yang telah ditolak oleh Kongres. Lenin tentu saja tidak bisa menyetujuinya dan keluar dari dewan redaksi Iskra untuk memperkuat posisinya dalam Comite Central Partai dan dari situ memukul kaum oportunis. Dengan melanggar kemauan, Plekhanov secara perseorangan mengkooptasi bekas redaktur-redaktur-Mensyewik menjadi anggota dewan redaksi Iskra. Sejak saat itu, mulai dari Iskra
nomor 52, kaum Mensyewik menjadikan Iskra organ mereka sendiri dan mulai mengkhotbahkan pandangan-pandangan oportunis mereka melalui Iskra.

Sejak itu dalam Partai orang mulai berbicara tentang Iskra lama sebagai Iskra Lenin, Iskra Bolsyewik, dan Iskra baru sebagai Iskra Mensyewik, Iskra oportunis.

Dengan berpindahnya Iskra ke tangan kaum Mensyewik, ia menjadi organ perjuangan menentang Lenin dan kaum Bolsyewik, menjadi organ propaganda oportunisme Mensyewik, pertama-tama dalam soal-soal organisasi. Setelah menggabungkan diri dengan kaum “ekonomis” dan kaum Bundis, kaum Mensyewik mulai mengadakan kampanye di halaman Iskra, sebagaimana kata mereka, menentang Leninisme. Plekhanov tidak bisa bertahan pada pendirian berdamaiisme, dan beberapa waktu kemudian juga turut dalam kampanye itu. Demikianlah yang pasti terjadi menurut logika hal ihwal: barang siapa mendesakkan berdamaiisme dengan kaum oportunis pasti akan tergelincir ke dalam oportunisme. Dari halaman Iskra baru, seperti dari sumber yang tak kunjung kering, mengalir pernyataan-pernyataan dan artikel-artikel bahwa Partai tidak seharusnya menjadi keseluruhan yang terorganisasi, bahwa harus membolehkan adanya di dalam Partai grup-grup dan perorangan yang bebas tidak diwajibkan tunduk kepada
keputusan organ-organ Partai, bahwa harus membolehkan setiap intelektual yang bersimpati kepada Partai, begitu pula “setiap pemogok” dan “setiap demonstran”, menyatakan diri sebagai anggota Partai, bahwa tuntutan supaya tunduk kepada semua keputusan Partai adalah sikap “formal dan birokratik”, bahwa tuntutan supaya minoritas tunduk kepada mayoritas adalah “penindasan mekanis” terhadap kemauan anggota Partai, bahwa tuntutan supaya semua anggota Partai—baik pemimpin maupun anggota biasa—sama-sama tunduk kepada disiplin adalah menegakkan “perhambaan” di dalam Partai, bahwa “kita” di dalam Partai tidak memerlukan sentralisme tetapi “otonomisme” anarkis yang memberikan hak kepada satu-satu orang dan organisasi Partai untuk tidak menjalankan keputusan Partai.

Ini adalah propaganda yang tak terkendalikan mengenai keliaran di bidang organisasi, perusakan kepartaian dan disiplin Partai, penyanjungan terhadap individualisme kaum intelektual, pembenaran ketidakdisiplineran anarkis.

Kaum Mensyewik dengan terang-terangan menyeret Partai mundur dari Kongres ke-II Partai ke keadaan berkeping-kepingnya organisasi, ke lingkaranisme, ke kerajinan-tanganisme.

Jawaban tegas harus diberikan kepada kaum Mensyewik.

Jawaban tegas ini diberikan kepada mereka oleh Lenin dalam bukunya yang terkenal Maju Selangkah, Mundur Dua Langkah yang terbit dalam bulan Mei 1904.

Di bawah ini adalah prinsip-prinsip organisasi yang fundamental yang dikembangkan oleh Lenin dalam buku itu dan yang kemudian menjadi dasar-dasar organisasi Partai Bolsyewik.

1)      Partai Marxis adalah bagian klas buruh, detasemen klas buruh. Tetapi klas buruh mempunyai banyak detasemen—karena itu tidak setiap detasemen klas buruh bisa dinamakan partai klas buruh. Partai berbeda dengan detasemen-detasemen klas buruh lainnya pertama-tama karena ia bukan detasemen biasa, melainkan detasemen pelopor, detasemen yang sedar, detasemen Marxis dari klas buruh, yang dipersenjatai dengan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat, tentang hukum-hukum perkembangan kehidupan masyarakat, tentang hukum-hukum perjuangan klas dan oleh sebab itu mampu membimbing klas buruh, memimpin perjuangannya. Karena itu tidak boleh mencampubaurkan Partai dengan klas buruh, sebagaimana tidak boleh mencampurbaurkan bagian dengan keseluruhan, tidak boleh menuntut supaya setiap pemogok bisa menyatakan diri sebagai anggota Partai, sebab barang siapa mencampurbaurkan Partai dengan klas, menurunkan taraf kesedaran Partai ke taraf kesedaran “setiap
pemogok”, menghancurkan Partai sebagai detasemen pelopor yang sedar dari klas buruh. Tugas Partai bukanlah menurunkan tarafnya ke taraf “setiap pemogok”, melainkan meningkatkan massa buruh, meningkatkan “setiap pemogok” ke taraf Partai.

“Kita adalah partai klas”, tulis Lenin, “dan karena itu hampir seluruh klas (dan di masa perang, pada periode perang dalamnegeri, bahkan benar-benar seluruh klas) harus bertindak di bawah pimpinan Partai kita, harus merapatkan diri serapat mungkin pada Partai kita. Tetapi Manilowisme dan ‘khwostisme’ mengira bahwa di bawah kapitalisme pada suatu waktu hampir seluruh klas atau seluruh klas akan bisa meningkat ke kesedaran dan keaktifan detasemen pelopornya, Partai Sosial-Demokratnya. Tidak ada sosial-demokrat yang berakal sehat yang pernah meragukan bahwa di bawah kapitalisme bahkan organisasi serikat buruh (yang lebih primitif dan lebih gampang diterima oleh kesadaran lapisan-lapisan yang belum maju) tidak bisa mencakup hampir seluruh klas buruh. Melupakan perbedaan antara detasemen pelopor dengan seluruh massa yang cenderung padanya, melupakan kewajiban yang terus-menerus dari detasemen pelopor untuk meningkatkan lapisan-lapisan yang semakin
luas lagi ke taraf pelopor itu, berarti hanya menipu diri sendiri, menutup mata terhadap luar biasa besarnya tugas-tugas kita, dan mempersempit tugas-tugas ini” (Lenin, Pilihan Karya, edisi Inggris, Moskow 1947, Jilid I, hlm. 294).

2)      Partai bukan hanya detasemen pelopor, detasemen yang sedar dari klas buruh, melainkan bersamaan itu juga adalah detasemen yang dari klas buruh, yang mempunyai disiplinnya sendiri, yang wajib bagi anggota-anggotanya. Karena itu anggota Partai mutlak harus menjadi anggota salah satu organisasi Partai. Jika Partai bukan detasemen yang terorganisasi dari klas, bukan sistem organisasi, melainkan jumlah orang belaka yang menyatakan diri sebagai anggota Partai tetapi tidak masuk salah satu organisasi Partai dan karenanya tidak terorganisasi, karena itu tidak wajib tunduk kepada keputusan-keputusan Partai, maka Partai tidak akan mempunyai kesatuan kehendak, ia tidak akan bisa melaksanakan kesatuan aksi anggota-anggotanya—karena itu ia tidak akan mungkin memimpin perjuangan klas buruh. Partai baru bisa secara praktis memimpin perjuangan dan mengarahkannya ke satu tujuan jika semua anggotanya diorganisasi dalam satu detasemen bersama, yang
disatupadukan oleh kesatuan kehendak, kesatuan aksi, dan kesatuan disiplin.

Keberatan kaum Mensyewik bahwa jika demikian banyak kaum intelektual, misalnya, profesor, mahasiswa dan pelajar, dll., akan berada di luar Partai, karena mereka tidak mau masuk satu atau lain organisasi Partai, baik karena merasakan disiplin Partai sebagai beban maupun, sebagaimana kata Plekhanov dalam Kongres ke-II, karena mereka menganggap “masuk satu atau lain organisasi lokal adalah menurunkan derajat bagi dirinya”—keberatan kaum Mensyewik ini menampar kaum Mensyewik sendiri, sebab Partai tidak membutuhkan anggota-anggota yang merasakan disiplin Partai sebagai beban dan takut masuk organisasi Partai. Kaum buruh tidak takut kepada disiplin dan organisasi, dan mereka dengan segala senang hati masuk organisasi kalau mereka telah mengambil keputusan untuk menjadi anggota Partai. Adalah kaum intelektual yang berjiwa individualistik yang takut kepada disiplin dan organisasi, dan mereka benar-benar akan berada di luar Partai. Tetapi itu justru baik,
sebab Partai akan terhindar dari membanjirnya elemen-lemen yang tidak teguh, yang terutama menjadi lebih deras sekarang, pada periode mulai pasangnya revolusi burjuis demokratik.

“Jika saya mengatakan”, tulis Lenin, “bahwa Partai harus merupakan jumlah (dan bukan jumlah biasa dalam ilmu hitung, melainkan suatu kompleks) dari organisasi…dengan ini saya nyatakan secara jelas sekali dan tepat keinginan saya, tuntutan saya, agar Partai, sebagai detasemen pelopor dari klas, merupakan sesuatu yang terorganisasi serapi-rapinya, agar Partai menerima hanya elemen-elemen yang sekurang-kurangnya bisa menerima keterorganisasian yang minimun…” (ibid., hlm. 292).

Dan seterusnya:

“Dalam kata-kata rumusan Martov membela kepentingan lapisan-lapisan luar proletariat; dalam perbuatan rumusan itu mengabdi kepentingan kaum intelektual burjuis, yang menghindari disiplin dan organisasi proletar.. Tak seorang pun berani menyangkal bahwa kaum intelektual sebagai lapisan khusus menyarakat kapitalis modern pada umumnya dan secara keseluruhan bercirikan justru individualisme dan ketidaksanggupan menjalan disiplin dan organisasi” (Ibid., hlm. 289-299).

“Proletariat tidak takut kepada organisasi dan disiplin… Proletariat tidak akan berusaha supaya tuan-tuan profesor dan pelajar, yang tidak mau masuk organisasi, diakui sebagai anggota Partai karena bekerja di bawah pengawasan organisasi… Bukan proletariat, melainkan beberapa orang intelektual di dalam Partai kita yang kurang mendidik diri dalam semangat organisasi dan disiplin” (Ibid., hlm. 323).

3)      Partai bukan hanya detasemen yang terorganisasi, melainkan juga “bentuk tertinggi organisasi” di antara semua organisasi klas buruh lainnya, yang misinya memimpin semua organisasi klas buruh selebihnya. Partai sebagai bentuk tertinggi organisasi, yang terdiri dari orang-orang terbaik dari klas, yang dipersenjatai dengan teori yang maju, dengan pengetahuan tentang hukum-hukum perjuangan klas dan dengan pengalaman gerakan revolusioner, mempunyai segala kemungkinan untuk memimpin—dan wajib memimpin—semua organisasi klas buruh lainnya. Usaha kaum Mensyewik untuk mengecilkan dan mengecil-ngecilkan peranan memimpin dari Partai menuju pada pelemahan semua organisasi proletariat lainnya yang dipimpin oleh Partai dan karena itu menuju pada pelemahan dan perlucutan senjata proletariat, sebab “proletariat dalam perjuangan untuk kekuasaan tidak mempunyai senjata lain kecuali organisasi” (Ibid., hlm. 340).
4)      Partai adalah penjelmaan hubungan antara detasemen pelopor klas buruh dengan jutaan massa klas buruh. Bagaimanapun juga baiknya Partai sebagai detasemen pelopor dan bagaimanapun juga terorganisasinya Partai, namun ia tidak bisa hidup dan berkembang tanpa hubungan-hubungan dengan massa non-Partai, tanpa upaya memperbanyak dan memperkokoh hubungan-hubungan itu. Partai yang mengurung diri, mengasingkan diri dari massa, dan yang kehilangan atau bahkan melemahkan hubungan-hubungan dengan klasnya pasti akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari massa, dan karena itu tak terelekkan pasti binasa. Supaya dapat berdaya hidup sepenuhnya dan berkembang, Partai harus memperbanyak hubungan dengan massa dan memperkokoh kepercayaan dari jutaan massa klasnya.

“Untuk menjadi partai sosial-demokrat”, kata Lenin, “harus memperoleh dukungan justru dari klas” (Lenin, Kumpulan Karya, edisi Rusia, Jilid 6, hlm. 208).

5)      Partai supaya dapat berfungsi dengan tepat dan memimpin massa secara berencana harus diorganisasi menurut prinsip-prinsip sentralisme, dengan satu Anggaran Dasar, dengan satu disiplin Partai, dengan satu badan pimpinan dalam bentuk Kongres Partai, dan dalam masa antara dua kongres dalam bentuk Comite Central Partai, dengan ketundukkan minoritas kepada mayoritas, satu-satu organisasi kepada pusat, organisasi bawahan kepada organisasi atasan. Tanpa syarat-syarat ini partai klas buruh tidak bisa menjadi partai yang sejati, tidak bisa memenuhi tugasnya memimpin klas.

Sudah barang tentu, karena eksistensi ilegal Partai dalam syarat-syarat otokrasi tsar, organisasi-organisasi Partai pada masa itu tidak bisa dibangun atas dasar pemilihan dari bawah, karenanya Partai terpaksa harus berwatak istimewa konspiratif. Tetapi Lenin berpendapat bahwa gejala sementara ini dalam kehidupan Partai kita akan lenyap sejak hari-hari pertama terlikuidasinya tsarisme, ketika Partai akan menjadi terbuka dan legal, dan organisasi-organisasi Partai akan dibangun menurut prinsip-prinsip pemilihan demokratik, menurut prinsip-prinsip sentralisme demokratik.

“Dulu”, tulis Lenin, “Partai kita bukanlah keseluruhan yang terorganisasi secara formal, melainkan hanya jumlah dari grup-grup yang berdiri sendiri-sendiri, dan karena itu di antara grup-grup ini tidak mungkin ada hubungan lain kecuali pengaruh ideologi. Sekarang kita telah menjadi Partai yang terorganisasi, dan hal ini berarti juga terciptanya kekuasaan, berubahnya otoritas ide menjadi otoritas kekuasaan, ketundukan pihak bawahan kepada instansi Partai atasan” (Ibid, hlm. 291).

Ketika menuduh kaum Mensyewik menganut nihilisme di bidang organisasi dan anarkisme ningrat, yang tidak memperkenankan adanya kekuasaan Partai dan disiplin Partai terhadap dirinya, Lenin menulis:

“Anarkisme ningrat ini terutama khas bagi nihilis Rusia. Baginya organisasi Partai tampak sebagai ‘pabrik’ yang dahsyat mengerikan, baginya ketundukan bagian kepada keseluruhan dan minoritas kepada mayoritas merupakan ‘pembudakan’…pembagian kerja dibawah pimpinan pusat membangkitkan dari pihaknya jeritan yang setengah menyedihkan dan setengah lucu menentang pengubahan orang menjadi ‘roda dan sekrup’ (dan lagi diubahnya redaktur menjadi pembantu dianggap sebagai bentuk yang sangat mematikan dari pengubahan itu), disebutnya saja anggaran dasar keorganisasian Partai menimbulkan seringai yang menghina dan teguran yang meremehkan (dialamatkan kepada kaum ‘formalis’) bahwa sema sekali tanpa anggaran dasar juga bisa” (Lenin, Pilihan Karya, edisi Inggris, Moskow 1947, Jilid I, hlm. 324)

6)      Partai dalam prakteknya, jika hendak memelihara persatuan barisannya, harus menjalankan satu disiplin proletar, yang sama-sama wajib bagi semua anggota Partai, baik pemimpin maupun anggota biasa. Karena itu di dalam Partai tidak seharusnya ada pembagian antara “orang-orang pilihan” yang baginya disiplin tidak wajib, dan “orang-orang bukan pilihan” yang wajib tunduk kepada disiplin. Tanpa syarat ini keutuhan Partai dan persatuan barisannya tidak bisa dipelihara.

“Tidak adanya sama sekali argumen yang masuk akal pada pihak Martov dan konco-konconya dalam menentang dewan redaksi yang diangkat oleh Kongres”, tulis Lenin, “paling jelas dilukiskan oleh semboyan mereka sendiri: “Kita bukan hamba!”… Mentalitas intelektual burjuis, yang menganggap dirinya tergolong “orang-orang pilihan” yang berdiri diatas organisasi massa dan disiplin massa, di sini menonjol dengan istimewa jelasnya… Bagi individualisme intelektual… setiap organisasi dan disiplin proletar tampak sebagai perhambaan” (Lenin, Kumpulan Karya, edisi Rusia, Jilid 6, hlm. 282).

Dan selanjutnya:

“Seiring dengan terbentuknya Partai kita yang sejati, buruh yangs adar harus belajar membedakan mentalitas prajurit tentara proletar dengan mentalitas intelektual burjuis yang memperagakan kata-kata anarkis, harus belajar menuntut dipenuhinya kewajiban-kewajiban anggota Partai tidak hanya oleh anggota-anggota biasa, tetapi juga oleh ‘orang-orang atas’” (Lenin, Pilihan Karya, edisi Inggris, Moskow 1947, Jilid I, hlm. 326).

Dalam menyimpulkan analisa tentang perbedaan-perbedaan pendapat dan dalam menetapkan pendirian kaum Mensyewik sebagai “opotunisme dalam soal-soal organisasi”, Lenin berpendapat bahwa salah satu dosa terbesar Mensyewisme ialah meremehkan arti penting organisasi partai sebagai senjata proletariat dalam perjuangan untuk pembebasannya. Kaum Mensyewik berpendapat bahwa organisasi partai dari proletariat tidak besar artinya bagi kemenangan revolusi. Berlawanan dengan kaum Mensyewik, Lenin berpendapat bahwa hanya penyatuan ideologi proletariat saja tidak cukup untuk mencapai kemenangan—untuk menang perlu “mengkonsolidasi” kesatuan ideologi dengan “kesatuan material organisasi” proletariat. Lenin berpendapat bahwa hanya dengan syarat inilah proletariat bisa menjadi kekuatan yang tak terkalahkan.

“Proletariat”, tulis Lenin, “dalam perjuangan untuk kekuasaan tidak mempunyai senjata lain kecuali organisasi. Dipecah-belah oleh kekuasaan persaingan anarkis dalam dunia burjuis, ditindas oleh kerja paksa untuk kapital, terus-menerus dilempar ke ‘dasar jurang’ kemelaratan yang amat sangat, keliaran dan kemerosotan, proletariat bisa menjadi dan pasti menjadi kekuatan yang tak terkalahkan hanya berkat dikonsolidasinya penyatuan ideologinya menurut prinsip-prinsip Marxisme dengan kesatuan material organisasi yang akan menyatupadukan jutaan pekerja menjadi tentara klas buruh. Di hadapan tentara ini baik kekuasaan tsarisme Rusia yang sudah jompo maupun kekuasaan kapital internasional yang lapuk tidak bisa bertahan” (Ibid., hlm. 340).

Dengan kata-kata yang mengandung ramalan ini Lenin menyudahi bukunya.

Demikianlah prinsip-prinsip organisasi yang fundamental yang dikembangkan oleh Lenin dalam bukunya yang terkenal Maju Selangkah, Mundur Dua Langkah.

Arti penting buku ini pertama-tama ialah bahwa ia telah mempertahankan kepartaian terhadap lingkaranisme dan mempertahankan Partai terhadap kaum pengacau organisasi, mengahancurkan oportunisme Mensyewik mengenai soal-soal organisasi dan meletakkan dasar-dasar organisasi Partai Bolsyewik.

Tetapi arti penting buku itu tidak habis di sini saja. Arti pentingnya yang bersejarah ialah di dalamnya Lenin untuk pertama kali dalam sejarah Marxisme mengembangkan ajaran tentang Partai sebagai organisasi pimpinan proletariat, sebagai senjata pokok di tangan proletariat, yang tanpa ini perjuangan untuk diktatur proletariat tidak mungkin akan menang.

Penyebaran buku Lenin Maju Selangkah, Mundur Dua Langkah di kalangan fungsionaris Partai menyebabkan jumlah terbanyak organisasi lokal berhimpun di sekitar Lenin.

Tetapi semakin rapat organisasi-organisasi berhimpun disekitar kaum Bolsyewik, semakin jahat tingkah-laku pemimpin-pemimpin Mensyewik.

Pada musim panas tahun 1904 kaum Mensyewik merebut mayoritas dalam Comite Central berkat bantuan Plekhanov dan pengkhianatan dua orang Bolsyewik yang telah bobrok moralnya, Krasin dan Noskov. Sudah terang bahwa kaum Mensyewik menuju perpecahan. Dengan hilangnya Iskra dan Comite Central kaum Bolsyewik berada dalam kedudukan yang sulit. Perlu mengorganisasi surat kabar Bolsyewik mereka sendiri. Perlu mengadakan kongres baru Partai, Kongres ke-III, untuk membentuk Comite Central baru dan membikin perhitungan dengan kaum Mensyewik.

Inilah yang mulai dikerjakan oleh Lenin, oleh kaum Bolsyewik.

Kaum Bolsyewik melakukan perjuaangan untuk mengadakan Kongres ke-III Partai. Pada bulan Agustus 1904 di Swis, di bawah pimpinan Lenin, berlangsung konferensi 22 orang Bolsyewik. Konferensi itu menerima seruan “Kepada Partai”, yang bagi kaum Bolsyewik menjadi program perjuangan untuk mengadakan Kongres ke-III.

Dalam tiga konferensi daerah Comite-Comite Bolsyewik (daerah Selatan, Kaukasus dan Utara) telah dipilih Biro Comite-Comite Mayoritas, yang mengerjakan persiapan praktis untuk Kongres ke-III Partai.

Pada tanggal 4 Januari 1905 terbit nomor pertama surat kabar Bolsyewik Wperyod (Maju).

Dengan demikian di dalam Partai terbentuk dua grup yang terpisah, grup kaum Bolsyewik dan grup kaum Mensyewik masing-masing dengan pusatnya sendiri, dengan organ persnya sendiri.

KESIMPULAN SINGKAT

Dalam periode tahun-tahun 1901-104, berdasarkan pertumbuhan gerakan buruh revolusioner, organisasi-organisasi sosial demokrat Marxis di Rusia tumbuh dan menjadi kuat. Dalam perjuangan prinsipiil yang gigih menentang kaum “ekonomis”, garis revolusioner Iskra Lenin memperoleh kemenangan, kekalutan ideologi serta “kerajinan-tanganisme” teratasi.

Iskra menghubungkan satu sama lain lingkaran-lingkaran dan grup-grup sosial-demokrat yang tercerai-berai dan mempersiapkan Kongres ke-II Partai. Dalam Kongres ke-II, yang dilangsungkan pada tahun 1903, dibentuk Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, diterima Program dan Anggaran Dasar Partai, didirikan badan-badan pimpinan pusat Partai.

Dalam perjuangan yang berlangsung dalam Kongres ke-II untuk kemenangan penuh haluan Iskra di dalam PBSDR timbul dua grup—grup kaum Bolsyewik dan grup kaum Mensyewik.

Perbedaan-perbedaan pendapat yang pokok antara kaum Bolsyewik dengan kaum Mensyewik sesudah Kongres ke-II berkisar sekitar soal-soal organisasi.

Kaum Mensyewik semakin mendekati kaum “ekonomis” dan menduduki tempat kaum “ekonomis” di dalam Partai. Sementara itu oportunisme kaum Mensyewik menampakkan diri dalam soal-soal organisasi. Kaum Mensyewik menentang partai revolusioner militan tipe Lenin. Mereka menghendaki partai yang kabur, tak terorganisasi dan mengekor. Mereka menjalankan garis perpecahan di dalam Partai. Dengan bantuan Plekhanov mereka menyerobot Iskra dan Comite Central, menggunakan badan-badan pusat ini untuk tujuan pecah-belah mereka.

Melihat adanya ancaman perpecahan dari pihak kaum Mensewik, kaum Bolsyewik mengambil tindakan-tindakan untuk mengekang kaum pemecah-belah itu, memobilisasi organisasi-organisasi lokal untuk mengadakan Kongres ke-III, menerbitkan surat kabar mereka sendiri Wperyod.

Jadi, menjelang revolusi Rusia yang pertama, pada masa Perang Rusia-Jepang telah mulai, kaum Bolsyewik dan kaum Mensyewik bertindak sebagai dua grup politik yang terpisah satu sama lain.

Merekonsiliasikan Kejahatan Masa Lalu?

Merekonsiliasikan Kejahatan Masa Lalu?

Teuku Kemal Fasya* | Sabtu, 02 Juni 2012 – 12:52:43 WIB

 


(dok/ist)Kejahatan tidaak pernah pandang bulu.

Sebuah pertanyaan kritis dalam kajian konflik dan rekonsiliasi perlu dimunculkan di sini, apakah semua kejahatan masa lalu harus diselesaikan dengan cara rekonsiliasi? Ternyata sejarah dunia mencatat: tidak!

Rusia dan China contohnya. Saat Josef Stalin selama 30 tahun memimpin Uni Soviet (1922-1953) dan Mao Zedong atau Mao Tse Tung memimpin China dan partai komunis (1945-1976), keduanya menjadi aktor utama penderitaan dan kematian massal di kedua negara itu akibat kebijakan totalitarianisme.

Kebijakan tangan besi Stalin, baik sebelum atau di masa Perang Dunia II, telah menyebabkan sedikitnya 25 juta penduduk negara Beruang Merah itu tewas. Ini juga termasuk praktik ideologi komunisme yang secara kasar bertumbal pada kemiskinan, perang saudara, dan pembunuhan dengan dalih pro borjuisme.

Demikian pula strategi reorganisasi desa Mao Zedong telah menyebabkan tak kurang 20 juta orang meninggal. Itu juga dihitung pembunuhan atas kelompok kelas menengah karena dituduh sebagai antek kapitalis dan kontra revolusioner.

Dua negara itu tak pernah membuat “pertobatan terbuka” dan menjalankan proyek rekonsiliasi pascadua diktator itu meninggal, meskipun mereka menjadi negara terbuka pasca-Perang Dingin (Uni Soviet di era Mikail Gorbachev dan China di era Deng Xiaoping). Banyak analisis yang menjelaskan alasan kedua negara itu tidak melaksanakan proyek rekonsiliasi, baik analisis nasionalisme, ideologi negara, geopolitik, dan juga geoekonomi.

Namun sebagian besar sejarah dunia modern mengambil jalan rekonsiliasi. Yang paling mengemuka adalah Afrika Selatan dan Rwanda. Negara-negara lain juga mengambil jalan rekonsiliasi, termasuk Vietnam, Kamboja, Sierra Leone, dan Australia (yang minta maaf resmi-terbuka atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap masyarakat Aborigin, dan itu dinyatakan pada era PM Kevin Rudd, 31 Januari 2008). Pilihan itu ternyata membuat negara itu semakin sehat dan demokratis.

Bagamana di Aceh?

Pertanyaannya, bagaimana dengan Aceh? Apakah kejahatan masa lalu di tanahnya harus diselesaikan dengan cara rekonsiliasi atau tidak?

Saya tidak berhak memberikan kesimpulan untuk itu. Saya cuma melihat dari penanda-penanda linguistik yang dikemukakan korban (survivor). Salah satunya dari seorang korban penembakan simpang KKA, 3 Mei 1999. Kasus Simpang KKA adalah penembakan sporadis oleh aparat keamanan terhadap masyarakat yang berdemonstrasi yang dianggap akan mengganggu proyek vital di sekitar tempat demonstrasi. Penembakan menyebabkan sedikitnya 21 orang meninggal, 156 orang terluka, dan 10 orang hilang.

Saat testimoni dilaksanakan para aktivis HAM tiga-empat tahun lalu, saya mendengar sebuah pengakuan penting. Sang korban yang saat itu masih kanak-kanak mengatakan orang tuanya ditembak di depan matanya. Ia mengatakan, jika korban lain mau memaafkan pelaku terserah, tapi ia tak akan memaafkan hingga pelaku penembakan dihukum.

Dalam acara-acara yang melibatkan para korban konflik saya juga sering mengajukan pertanyaan yang sama. Ternyata beragam sikap yang muncul: antara memaafkan dan menghukum, namun tak ada yang sudi melupakan.

Itulah sebenarnya esensi rekonsiliasi. Rekonsiliasi menjadi mekanisme yang diperlukan untuk membahasakan kejahatan masa lalu secara jernih, realistik, dan objektif, tanpa kehilangan semangat keadilan di masa sekarang. Konsep rekonsiliasi menyandarkan pada pemahaman bahwa tidak ada kejahatan yang kebal oleh faktor hukum (impunitas) meskipun tak ada garansi mengembalikan situasi seperti sedia kala.

Konsep rekonsiliasi ini kaprah diberlakukan untuk negara-bangsa yang sedang menyonsong era baru: demokratisasi. Megakejahatan kemanusiaan, misalnya pembunuhan tanpa pengadilan (extra-judicial killing), perkosaan, penyiksaan, perampasan harta benda, penghilangan paksa menyertai situasi konflik, ditambah riasan propaganda, seruan kebencian, stigmatisasi, dan “kejahatan-kejahatan lembut” lainnya. Situasi itu tak akan duduk sebagai perkara yang benar dan adil jika tidak dikronologikan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan.

Kompensasi

Untuk Aceh, aneka kekerasan dan kedegilan peradaban membuat kita tak berhenti bersin di masa sekarang akibat ada aroma busuk masa lalu yang belum dibersihkan. Masalah ini bukan faktor yudisial-legal semata, seperti belum ada payung hukum setelah MK membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan DPR belum menyusun UU rekonsiliasi baru bersemangatkan HAM dan demokrasi ueber alles, tapi juga menyangkut masalah sosiokultural dan ekonomis yang harus ditanggung negara, terutama demi para tertanggung derita seperti korban konflik.

Konsep rekonsiliasi mendudukkan dengan tepat dan beradab, siapa yang menjadi korban (the victims) dan siapa pelaku (the perpetrators). Atau karena situasi, siapa pula yang telah bercampur, dari korban kemudian menjadi pelaku kejahatan, atau sebaliknya.

Hal lain yang juga penting dalam konteks rekonsiliasi—dan harus dibedakan dengan konsep islah atau berdamai dengan semangat melupakan (to forget)—adalah bagaimana menempatkan konsep menghukum (to punish) atau memaafkan (to forgive) dengan kredibilitas tinggi dan bukan permainan kata-kata atau politik semata.

Saya mengambil konsep ini dari Jankélévitch yang dikutip Hannah Arendt dalam The Human Condition. Arendt adalah filsuf Jerman perempuan, seangkatan dengan Martin Heidegger, yang juga menjadi korban politik anti-Yahudi Hitler.

Ia terpaksa mengungsi dari Jerman ke Amerika Serikat demi menyelamatkan nyawanya akibat politik pembantaian tentara Nazi. Buku itu bicara tentang konsep maaf dan hukum terkait sejarah kelam holocaust itu.

Hak Memaafkan

“Seseorang tidak berhak untuk memaafkan apa-apa yang tak dapat ia hukum, dan ia juga tak memiliki hak untuk menghukum apa-apa yang nyata-nyata tak termaafkan (that people would be incapable of forgiving what they cannot punish, and that they would be incapable of punishing what reveals itself as unforgivable).”

Pernyataan di atas menjadi dalih bahwa memaafkan dalam konteks rekonsiliasi tidak berarti membenarkan situasi ketakberdayaan korban. Korban tidak berhak menyatakan maaf jika ia sesunguhnya tidak memiliki pilihan untuk menyatakan sebaliknya. Korban berhak memaafkan seleluasa ia minta pelaku dihukum. Dalam konteks rekonsiliasi, korban harus dimenangkan dari segala hal yang bisa menyebabkan ia kembali kalah untuk kedua kali.

Demikian pula sebaliknya, konsep menghukum dalam konteks rekonsiliasi adalah berbagi keadilan (shared justice) dalam perspektif hukum positif. Hukuman bagi pelaku kejahatan di dunia tidak secara otomatis memaafkan atau melupakan sejarah konflik yang pernah mengharu-biru itu.

Apakah hukum di dunia bisa memaafkan kejahatan yang tak terperikan, seperti yang dilakukan Hitler, Stalin, Mao Zedong, Charles Taylor, George W Bush, dan Omar Al-Bashir? Apakah dengan menampilkan fakta kejahatan masa lalu seperti penyiksaan dan perkosaan di Rumoh Geudong, pembantaian Bantaqiyah, simpang KKA, Jembatan Arakundo, Geuredong Pasee, Bireun, Montasik, serta-merta boleh menghapus hukuman atas pelakunya?

Jawaban etis tentu saja tidak. Ini karena kejahatan itu belum benar-benar berlalu, masih tersangkut di benang-benang ingatan korban dan keluarganya.

Salah satu tugas berat bagi pemimpin Aceh terpilih adalah menjalankan rekonsiliasi dengan segala macam risiko dan rintangannya. Hal itu demi perbaikan demokrasi dan sejarah Aceh ke depan. Jangan pernah melupakan kejahatan masa lalu, seperti angin menerbangkan debu, dan berpikir tidak pernah terjadi apa-apa di negeri ini.

*Penulis adalah antropolog, serta peneliti tema demokrasi, HAM, demiliterisasi, dan syariat Islam.

(Sinar Harapan)

Catatan Seorang Eks Tapol

Catatan Seorang Eks Tapol

Oleh : Harsutejo

Pada pagi hari 1 Oktober 1965 aku tidak mendengarkan siaran apa pun, kami tidak memiliki
pesawat  radio.  Aku  baru mendengarnya  pada  sore  hari  di  rumah  teman,  ketika  Jendral
Suharto bicara di radio. Maka hari-hari berikutnya diwarnai dengan berbagai perdebatan di
kalangan  kami  beserta  kebingungan dan  ketakutan  akan  tindak  kekerasan  yang  terjadi di
banyak  tempat.  Perdebatan  kian  sengit  ketika  ada  seruan  kabur  tak  jelas  yang  bisa
ditafsirkan  macam-macam  untuk  menyelamatkan  diri,  seperti  kata-kata  defensif  aktif.
Apanya  yang  defensif,  dan  apanya  yang  aktif.  Kemudian  tiap  hari  orang  digerebek,
ditangkap,  ditahan,  dicomot.  Selanjutnya  berita  lebih  seram,  orang  dibantai  baik  yang
digelandang dari tempat tinggalnya maupun dari tempat kerjanya, juga di jalanan, di tempat
persembunyian,  bahkan  juga  dari  tempat  tahanan  dan  penjara. Menyelamatkan  diri  dan
menghindar  dari  penangkapan,  bersembunyi?  Menghadapi  peristiwa  lokal,  tiap  orang
mampu melakukannya.  Tapi  ini  peristiwa  politik  nasional  dengan mobilisasi massa  luar
biasa. Hanya para profesional yang bisa  lari dan bersembunyi dengan  rapi,  itu pun belum
tentu  berhasil  terus  menerus  dalam  jangka  panjang.  Kian  ke  pelosok,  makin  runyam
keadaannya, di sana terjadi pembantaian di tempat. anak keluarga, teman, atau orang yang
kau  kenal  baik, mungkin  sedang  diincar  untuk  diciduk  nanti malam  atau  esok.  Atau  di
antara orang itu justru ada yang akan menyeretmu ke mulut macan atau buaya.

Akhir bulan Oktober 1965 isteriku sedang hamil tua anak kami pertama. Jam 3.00 pagi buta
pintu rumah kami diketuk agak keras dan tidak sabaran. Setelah bangun aku bersiap untuk
menghadapi  apa  yang  akan  terjadi.  Seperti  telah  terlatih  beberapa minggu,  isteriku  yang
membukakan pintu. Aku segera keluar kamar menemui mereka, seorang polisi dan tentara.
Dengan sopan mereka mengemukakan maksudnya untuk mengamankan diriku, meski tidak
ada  ancaman  orang,  binatang,  api,  atau  banjir  yang  membahayakan.  Ini  sekedar  istilah
konyol  untuk  kata menangkap,  bagian  dari  setumpuk  kosa  kata  ciptaan  orde  baru  yang
menyesatkan dan membodohi dan menipu. Kami baru beberapa hari pindah ke tempat baru
itu, rumah tante isteriku yang hidup sendiri setelah ditinggal ibunya di Jl. Kenanga.

Kami mendapatkan sebuah kamar. Kekayaan kami terdiri dari sebuah tempat tidur, sebuah
almari  pakaian  dan  dua  rak  buku  kecil  yang  penuh.  Terutama  rak  buku menjadi  sasaran
penggeledahan.
Beberapa minggu sebelum G30S, di Jakarta telah terjadi demonstrasi besar anti India karena
sikap  Sondhi,  seorang  India  pengurus  suatu  badan  olah  raga  Asia  yang  dipandang
menghina Indonesia. Notabene demo itu dilakukan oleh golongan kiri. Rupanya sang polisi
masih  disegarkan  ingatannya  terhadap  kejadian  tersebut.  Maka  dikumpulkanlah  semua
buku saya yang berbau India untuk disitanya termasuk semua text books sejarah kebudayaan
dan kesenian India, buku karya Rabindranath Tagore, riwayat hidup Jawaharlal Nehru dan
Mahatma Gandhi. Tentu saja buku yang berbau Rusia, apalagi terbitan Moskow, The Road To
Life  sebanyak  tiga  jilid  karya  Makarenko,  seorang  pedagog  Rusia  tersohor,  juga
diboyongnya.  Percobaanku  untuk  menjelaskan  bahwa  itu  semua  buku-buku  sejarah  dan
pendidikan sesuai dengan sekolah dan pekerjaanku, mendapatkan  jawaban klasik, “Hanya
untuk  diperiksa,  nanti  dikembalikan.”  Barangkali  jawaban  demikian  mengacu  pada  text
books  polisi.  Bagaimana  akan  dikembalikan  kalau  tidak  pernah  dibuat  berita  acara
penyitaan  sementara. Tapi  soal buku  ini begitu  remeh  temeh  terbanding urusan kejahatan
kemanusiaan yang terjadi.
2
Di  luar  rumah  ternyata berkumpul  segerombolan orang yang mengawasi dengan berbagai
alat  kekerasan  yang  tajam  maupun  tumpul.  Rupanya  mereka  menjadi  kurang  bernafsu
setelah menyaksikan  sang  pesakitan  cumalah  seorang  berbadan  ceking  yang  sekali  tepuk
akan mampus. Buru-buru  isteriku memberikan  jaket untuk kukenakan beserta  cucuran air
mata. Mencinta  itu saling mendidik.  Ini bagian panjang dari proses percintaan kami dalam
rumah  tangga  baru,  ibarat  pemahkotaan  dan  penyaliban  sekaligus  seperti  yang
digambarkan pujangga Khalil Gibran, tentu dalam skala mini saja.

Pagi itu jalan-jalan kota Malang mulai menggeliat. Kami sampai ke Polresta Malang di pojok
jalan  Oro-oro  Dowo  dan  Kayutangan.  Setelah  didata,  aku  diantar  ke  sebuah  bangunan
seperti  los  pasar.  Di  sana  sudah  ada  barang  150  orang,  ada  yang  tidur,  duduk-duduk,
rebahan,  ada  yang  sedang  salat.  Beberapa  orang  telah  kukenal,  seorang  dosen,  pegawai
penerangan,  wartawan,  mahasiswa.  Ada  juga  seorang  lurah  yang  telah  kukenal  ketika
sebagai mahasiswa melakukan  acara  turun  ke  desa,  di  suatu  pelosok Malang  Selatan.  Ia
menceritakan kisah pelariannya setelah seluruh perangkat desanya dibantai habis di depan
keluarganya masing-masing. Hanya  secara  kebetulan  saja  ia  bisa  selamat dan  lari  ke  kota
Malang,  kemudian  menyerahkan  diri  ke  kantor  polisi  setelah  menggelandang  beberapa
waktu. Ia tak tahu nasib anak  isterinya. Tentunya cerita  itu ulangan yang ke sekian kalinya
meski masih  dengan  getar  emosi.  Ia menerima  solidaritas  teman-teman  lain  berupa  ganti
pakaian  lengkap dengan sarung.  Ia hanya berbekal naluri dan pikiran menyelamatkan diri
serta baju yang menempel.

Banyak  dari  kami  masih  lebih  beruntung  daripada  banyak  orang  lain  yang  langsung
dibantai di tempat seperti Pak Marsidik, seorang Digulis, Heruliman yang langsung diantar
ke  kuburan  untuk  disembelih  setelah  dijemput  dari  tahanan.  Betapa  ironis,  Heru  pun
disebut diamankan. Masih banyak kisah lain, satu keluarga dibantai di tempat sampai cindil
abange,  sampai bayinya yang masih merah di bawah pengawasan aparat.  Itulah  salah  satu
aspek kekenyalan budaya  Jawa, masih merasa beruntung dalam keadaan sulit, mendorong
optimisme, mengacu  berpikir  positif. Agaknya  disebut  juga  rasa  bersyukur. Meski  begitu
aku  tak  tahu bagaimana caranya  seorang  isteri dan  ibu bersyukur,  sedang  ia menyaksikan
sendiri  pembantaian  suami  dan  anak  remajanya,  anak  satu-satunya.  Dengan  gampangan
dan  dingin  bisa  dijawab,  ia  patut  bersyukur  karena  ia  masih  hidup  dengan  segala
kemungkinan yang terbuka. Manusia bukan sekedar badan fisik apalagi angka, ia sekaligus
pikiran,  perasaan,  pengalaman,  intelektualita,  juga  emosi  sedih  marah  sakit  hati  takut,
dengan  segala  naluri  dan  keterikatannya.  Pada  hari  ke  lima  penahananku,  suatu malam
beberapa  puluh  di  antara  kami  disuruh  bersiap  dengan  barang  milik  kami  untuk
dipindahkan ke suatu tempat tanpa disebutkan.

Pemindahan  itu pun  tak diberitahukan kepada para keluarga.  Ini  juga  suatu metode  teror
massal  yang  dilakukan  penguasa  kepada  para  keluarga  tahanan.  Beberapa  orang  benar-
benar  panik  karena  teringat  Pak  Lurah  beserta  beberapa  orang  lain  yang  dijemput  polisi
beserta  sejumlah pemuda,  selanjutnya  raib untuk  selamanya. Seorang polisi  tanpa maksud
menakuti-nakuti menceritakan hal itu, mayat mereka dibuang ke Kali Brantas. Sementara itu
isteriku  termasuk  sebarisan  isteri  para  tahanan  yang  kebingungan  mencari  suaminya.
Sampai  di  situ  teror  tersebut  telah  mencapai  sasarannya.  Kemudian  hari  isteriku
menceritakan, ia datang tiap hari selama seminggu ke kantor polisi dengan perut buncitnya.
Para  petugas  tetap  tidak  memberikan  keterangan  tentang  keberadaanku,  juga  tak
mengijinkannya bertemu Kapolres. Isteriku pun pergi ke Kodim dan Korem. Kedua instansi
itu menyarankannya untuk ke kantor polisi.
3
Dalam  kekhawatiran  dan  ketakutan  semacam  itu  bakat  intelijen  isteriku  timbul.  Ia  bisa
mendapatkan  alamat  rumah  kepala  polisi  lengkap  dengan  nomor  teleponnya.  Beberapa
teman  dekatnya  sangat  mengkhawatirkan,  bahkan  mengecam  langkah  yang  diambilnya
sebagai  membahayakan  diri  sendiri.  Isteriku  cukup  gigih,  orang  lain menamainya  keras
kepala. Akhirnya  ia mendapat  kepastian  akan  keberadaanku.  Sejumlah  keluarga  lain  ikut
mendapatkan manfaat. Meski  ia  tak  dapat menemuiku,  kirimannya  berupa  satu  bungkus
abon,  satu  bungkus  sambal  pecel,  dan  satu  setel  pakaian  kusambut  dengan  sukacita.
Beberapa hari kemudian aku mendapatkan berita, sebenarnyalah isteriku mengirimkan lebih
banyak dari yang kuterima. Itu bukan cerita baru, jeruji besi dan tembok tebal itu tidak cuma
menyekap dan memisahkan  orang dari dunia  ramai,  ia  juga menggerogoti dan menyunat
milik pesakitan yang sekarat sekali pun.

Dalam  keadaan  sulit  dan  kritis,  tanpa  sadar  orang membuka  topengnya masing-masing.
Dalam keadaan semacam itu, dengan mudah tanpa belajar psikologi, orang bisa mengamati
dan mendapatkan potret kepribadian sebenarnya dari seseorang. Pada hari-hari pertama di
penjara  aku  mendapatkan  seseorang  yang  dikenal  sebagai  jago  pidato  berkelahi  dengan
seorang buta huruf untuk memperebutkan puntung rokok sipir penjara. Berdasar sejumlah
pengalaman dapat kutarik kesimpulan sementara, dalam keadaan kritis darurat semacam itu
perokok  berat  dengan  cepat  jatuh  moralnya.  Maaf  perokok  berat!  Agaknya  kebiasaan
merokok dapat memberikan kontribusi negatif dalam kepribadian  seseorang. Dan  topeng-
topeng  lain  pun  pada  tanggal.  Seseorang  menyembunyikan  sebungkus  permen,  gula,
dendeng  kering,  dan  barang  berharga  lain  untuk  ukuran  penjara,  bagi  diri  sendiri,  dan
dijaganya  dari  jamahan  orang  lain.  Di  penjara  orang  bisa menyembunyikan  sesuatu  dari
petugas, tapi tidak dari temannya sendiri. Untuk mengerti perilaku manusia, berbagai ilmu
menganalisis  tentang  dorongan  alamiah  dan  manusiawi  untuk  bertahan  hidup.  Dalam
situasi  penjara  semacam  itu,  solidaritas  dipandang  sangat  berharga,  taruhan  nilai-nilai
bersama. Sementara para egois dipandang  seperti nyamuk yang dalam  tahap  tertentu bisa
berbahaya.  Kalau  seseorang  begitu  sayang  terhadap  sebungkus  permennya  tanpa
menghiraukan  orang  lain  yang  sedang  memerlukan  energi,  pada  saat  lain  ia  pun  dapat
menjual kepala temannya untuk sebungkus gula.

Pada suatu hari seorang polisi yang  tak kukenal masuk blok kami dan mencariku. Dengan
berpura-pura  omong  keras  ia menyelipkan  sepucuk  surat.  Ia mengabarkan,  isteriku  telah
melahirkan  bayi  laki-laki  dan  menunggu  nama  dariku.  Aku  menuliskan  nama  pada
sepotong  kertas  yang  disodorkannya  untuk  diteruskan  pada  isteriku. Di  Lowokwaru  aku
sempat  bertemu Goei  Poo An,  pemimpin  redaksi  dan  pemilik  koran  Trompet Masjarakat
Surabaya  yang  berada  di  sel  berseberangan.  Koran  itu  dikenal  sebagai  penyokong  Bung
Karno, pembela rakyat kecil serta dikelompokkan sebagai kiri. Koran  tersebut beredar  luas
di Jawa Timur, aku telah mengenalnya sejak di SMP ketika menjadi loper koran. Pada hari-
hari itu sel-sel di blok kami masih cukup mendapat pasokan makanan dari  luar. Pada hari-
hari pertama orang biasanya  tak bisa makan  jatah penjara, nasi yang keras dan bulukan di
ompreng  dekil.  Aku  sendiri  pernah  masuk  dapur  penjara  ketika  perploncoan,  melihat
sendiri  bagaimana  kondisi  makanan  dan  kebersihannya.  Tak  aneh  kalau  di  dalamnya
tersimpan bekicot, kecoak dan yang  lain. Setelah pasokan makanan dari luar surut, tak ada
cara  lain  kecuali  harus  belajar  bertahan  hidup.  Pada  minggu  ketiga  kedatangan
rombonganku, banyak di antara kami yang sulit tidur. Gelombang pemangggilan pada  jam
2.00 – 3.00 pagi mulai lagi. Seorang dosen FKIP, teman baikku, Drs.Adinegoro, seorang yang
lembut  dan  santun  serta  penuh  semangat,  beserta  60-an  yang  lain  telah  terpanggil  ketika
ditahan di belakang stasiun. Mereka semua tak ada kabar beritanya, lenyap ditelan bumi.
Di  kemudian  hari  kuketahui  sebagian  dari  mereka  dibantai  di  muara  Kali  Lesti,
Gladakperak, pantai selatan Malang.   4

Malam  itu  sebagian  besar  penghuni  sel  kami  berjaga-jaga,  beberapa  orang  tidur  nyenyak.
Hal  itu  terjadi  juga  dengan  sel-sel  blok  lain.  Pada  hari-hari  berikutnya  aku  biasa  tidur
nyenyak  tanpa mendengar panggilan  tersebut. Ketika pagi kulihat sel-sel yang berhadapan
dengan sel kami telah hampir kosong termasuk Pak Goei. Orang-orang baru pun datang dan
sel-sel  itu  penuh  kembali.  Tiap  kali  rombongan  baru  datang,  koleksi  kisah-kisah  seram
pembantaian  pun  selalu  bertambah.  Pada  suatu  hari  seorang  pelarian  dari  daerah  Blitar
mengisahkan  kejadian  di  suatu  rumah  sakit.  Pada  suatu  kali  rumah  sakit  didatangi
gerombolan  yang  dijaga  tentara  dan menggelandang  siapa  saja  yang  dikehendakinya. Di
antara yang dicomot  terdapat  sejumlah pasien  luka parah  yang  selamat dari pembantaian
beserta  sejumlah  pegawai  rumah  sakit.  Semuanya  dimusnahkan.  Rumah  sakit  dituduh
melindungi  pelarian  PKI,  tuduhan  maut.  Kami  mendengar  teman  kami  Drs.  Mulyakno,
seorang  guru  yang  isterinya baru  saja melahirkan,  telah  lenyap dari penjara Blitar beserta
banyak orang lain termasuk dua orang guru saudara sepupuku, Mas Hardi dan Mas Harlan.

Seorang teman karena kekeliruan nama di kembalikan  lagi ke sel setelah  ia sempat melihat
teman-teman lain diikat kedua tangannya, kemudian dimasukkan ke truk-truk yang siaga di
dekat  gerbang  bagian  dalam,  jauh  dari  sel  kami.  Kebusukan  merebak  ke  hidung  kami
melalui berbagai sumber, nara pidana, sipir, polisi,  tentara. Mereka manusia biasa  lengkap
dengan emosi dan perasaannya, yang suatu kali tak bisa menahan untuk tidak bicara. Truk-
truk  itu  dilarikan  ke  beberapa  tujuan  yang  telah  ditetapkan  ke  luar  kota  yang  terpencil.
Lubang-lubang  besar  telah  disiapkan  beserta  segerombolan  pembantai  dengan  segala
macam  senjata  tajamnya. Pemusnahan demi pemusnahan di pagi buta, ketika ayam  jantan
berkokok di balik kebun dan sawah di kejauhan.

Ketakutan  merupakan  sesuatu  yang  amat  manusiawi.  Berhari-hari  Mas  Karno,  seorang
sarjana  ekonomi,  ketika  di  luar  kami  anggap  pemimpin.  Ia  selalu  dalam  keadaan  panik,
gemetar, susah makan, tapi sering ke belakang. Ia mondar-mandir menyebarkan kepanikan
dan ketakutannya.  Ia  sebal ketika kubilang bahwa  segala kekhawatiran dan keluhan  tidak
membuat keadaan  lebih baik,  tidak membuat kita dibebaskan. Yang bisa dilakukan adalah
pasrah, menjaga  kesehatan  fisik  dan mental  dalam  solidaritas.  Betapa mudah  diucapkan.
Kalau  anda mengalaminya,  terpulang  pada  diri  sendiri. Mampukah  kamu mendidik  diri
sendiri  setelah  menerima  sejumlah  pendidikan  yang  benar  maupun  yang  salah.  Dalam
kenyataannya  yang  disebut  pasrah  dan  solidaritas  itu  tidak  gampang  dilaksanakan,  juga
dalam  kesulitan  bersama.  Ego  sejumlah manusia  tidak  surut.  Topeng-topeng  berguguran
tanpa rencana, menelanjangi sejumlah egois yang tak mampu meningkatkan diri. Ini semua
tak  ada hubungan  sejajar dengan kedudukan  seseorang ketika masa damai, kursus politik
yang telah ditempuhnya, ilmu yang telah ditimbanya. Tentu saja hal-hal itu bisa berdampak
pada  kepribadian  orang,  positif  maupun  negatif.  Agaknya  kemampuan  mendidik  diri
sendiri adalah salah satu kuncinya.

Di  penjara  itu  Bung  Amir  Syarifudin  pernah  disekap  dan  disiksa  oleh  penguasa  Jepang
dengan digantung. Yang dialami  ratusan  teman kami  lebih  ringkas,  langsung digelandang
dan  dibunuh.  Selama  di  Lowokwaru  aku  sempat merenungkan  kembali  tentang  berbagai
kejadian  yang  telah  lewat.  Terngiang  kembali  kata-kata  dokter  Sudarsono,  tokoh  PSI,
mantan menteri dan duta  besar,  kebetulan  adik  ibu mertuaku,  ketika  itu pejabat  tinggi di
Deplu.  Sepulang  dari  kongres  HSI  bulan  Agustus  1965  aku  mampir  ke  rumahnya  di  Jl.
Utankayu.
Ia  nyeletuk,  “Hati-hati  kamu,  PKI  mau  brontak  lagi!”  Aku  menganggapnya  sebagai
bercanda  seperti  sering  terjadi.  Dengan  perkembangan  kejadian  adakah  ini  berarti
datangnya  peristiwa  tersebut  bukan  rahasia  bagi  mereka?  Lalu  retorika  Aidit  tentang   5
revolusi  dan merelakan  cangkir  piring  pecah  berantakan. Hal  itu  disampaikannya  dalam
pertemuannya dengan beberapa peserta kongres HSI. Perdebatan terjadi di kalangan utusan
kongres, kemudian diredam oleh pemegang otoritas. Pemberontakan? Siapa terhadap siapa?
Revolusi? Sebuah kosa kata dengan batas-batas amat luas. Apa revolusi bisa dirancang dan
dibikin?  Perdebatan  politik  dan  ideologi  sejak  abad  lampau,  sampai  juga  ke  penjara
Lowokwaru.  Apa  revolusi  hanya  urusan  beberapa  gelintir  pemimpin  dan  komandan
tentara?  Kudeta  militer,  nah  ini  yang  jejaknya  mudah  dilihat  dalam  rentetan  kejadian.
Sebagian dari kami menamainya  sebagai petualangan militer,  itu  terlepas dari  segala yang
kemudian menimpa kami secara kelompok dan pribadi.

Pagi  itu  tiba-tiba Drs Amim dan Drs Harsomo menerima panggilan. Selama  ini  interogasi
yang kualami biasanya bersifat agak massal, beberapa orang sekaligus berderet-deret. Aku
giliran  pertama  dipanggil.  Ketika  menghadap,  pejabat  itu  memperkenalkan  diri  sebagai
Letkol Sutrasno SH, Komandan Korem 83, Malang. Ia sebagai ketua tim pemeriksa langsung
menembakku  dengan  pernyataan,  “Jadi  saudara  yang  membacakan  pernyataan  HSI
menyokong Dewan Revolusi di RRI Malang pada 1 Oktober malam itu?” Aku pura-pura tak
menangkap  pertanyaannya  dan  meminta  diulangi.  Secara  kebetulan  pada  malam  hari
tanggal  tersebut  aku  mengisi  acara  di  RRI  Malang  seperti  telah  dijadwalkan  jauh
sebelumnya. Topiknya  tiada  lain dari urusan  revolusi berdasar  ajaran Bung Karno. Untuk
pertama  kalinya  keberadaanku  pada  hari  genting  itu  di  RRI  dipertanyakan.  Selanjutnya
kami berbincang tentang keluarga, pendidikan, pekerjaan. Akhirnya ia mengabarkan bahwa
isteri dan anakku yang baru lahir dalam keadaan baik. Tak terbayang bagiku bahwa isteriku
pun rupanya menghubungi pejabat ini.

Seminggu  setelah  interogasi  yang  aneh  itu,  bulan  Januari  1966  kami  berdua  dipanggil
kembali. Kali ini dibawa dengan mobil pesakitan menuju Polres. Kami berdua tak tahu apa
yang  akan  kami  hadapi,  petugas  yang  membawa  kami  hanya  memberitahukan  tempat
tujuan. Kami dikawal memasuki  ruang di  samping kantor Kapolres Letkol Drs Suhartono.
Ternyata  di  sana  telah menanti  isteri  dan  anak  kami masing-masing  yang  baru  berumur
empat minggu. Para  isteri  segera mencucurkan  air mata dan  sesenggukan dalam  pelukan
suami masing-masing. Dengan ukuran jaman itu, kenyataan ini sesuatu yang langka. Segala
sesuatu  hampir  tanpa  aturan,  kecuali  kekuasaan  di  bawah  clurit  dan  laras  senjata.  Aku
merasa dimanja benar oleh hidup ini, menatap wajah isteriku, bersama mencium bayi kami,
sementara  banyak  teman  lain  kemarin  atau  esok,  dirampas  seluruh  hak  hidup  mereka,
dikubur massal entah di mana, atau mayatnya dilempar ke kali. Kemewahan yang kualami
itu hanya berlangsung selama setengah jam.

Dalam  keterbatasan  penjara  akal  sejumlah  orang  amat  berguna  bagi  orang  banyak.  Tidak
boleh ada pisau atau silet atau benda tajam apa pun yang lain? Sekeping pecahan botol bisa
menjadi pisau cukur memadai. Sepotong paku atau besi apa saja bisa dijadikan pisau tajam.
Sebuah kaleng bekas susu dengan mudah menjadi kompor minyak. Sekerat tulang tebal dan
sepotong kayu keras,  itu barang berharga yang bisa disulap  jadi benda-benda seni. Hal-hal
semacam itu sudah pernah aku dengar dan baca, bagaimana para tahanan kamp Nazi dapat
membuat  radio,  bahkan  pemancar  sendiri. Manusia  dikaruniai  nalar  dan  kreativitas,  tapi
manusia  juga mampu memasung dan menghancurkan keduanya. Ada berbagai cara orang
menyusun kalender. Ada yang menyusunnya pada potongan-potongan kecil kertas sampai
akhir  tahun  berikutnya.  Yang  banyak  dilakukan  coretan  di  tembok  sel.  Sementara  orang
menghitung sebulan, dua bulan, tiga bulan dan seterusnya dengan harapan dalam hitungan
bulan akan dibebaskan, sedang  ia melihat sendiri di depan hidungnya serombongan orang
dibawa  pergi  dan  lenyap.  Adakah  ia  merasa  memiliki  keistimewaan  untuk  terpilih
dibebaskan,  atau  harapan  biasa  saja  untuk  bertahan  hidup.  Dengan  memahami   6
perkembangan  kekuasaan  Jendral  Suharto,  kami  tak  ingin  memiliki  mimpi  yang
menyesatkan.  Aku  meledek Mas  Karno  dengan  mengatakan  bahwa  kita  akan  tinggal  di
penjara  bukan  enam  atau  tujuh  bulan,  tapi  enam  atau  tujuh  tahun  atau  bahkan  lebih.  Ia
marah dan menuduhku sebagai pesimis dan menyebarkan pesimisme.

Pada bulan ke empat beberapa orang di blok kami dipindah ke blok lain yang hanya terdiri
dari  dua  sel  kecil,  masing-masing  dengan  lima  penghuni.  Aku  berkumpul  dengan  Pak
Jarwo,  seorang  pengusaha  kota Malang  yang  cukup  beken.  Terdapat  peralatan memadai
seperti kompor kaleng susu yang dibarter dari blok lain. Terdapat pasokan makanan dengan
tetap  dari  luar  lewat  jalur  sang  penguasaha  kaya.  Di  jaman  itu  kami  belum  mengenal
peralatan elektronik kecil dengan kapasitas besar. Kelak Pak Jarwo dan beberapa teman lain
dicomot dan  lenyap  tanpa  jejak. Maka kekayaannya yang berupa beberapa  rumah  tinggal,
toko  buku,  percetakan,  pabrik  rokok,  kendaraan,  dan  yang  lain  diambil  alih  oleh  para
penguasa  baju  hijau  menjadi  bancaan  seperti  warisan  moyangnya.  Kelak  aku  juga
mengetahui  sebenarnyalah  namaku  bersama  Drs  Amim  tercantum  dalam  daftar  mereka
yang  harus  dilenyapkan.  Penguasa  ketika  itu  menggolongkan  sarjana  dan  kaum
cendekiawan  kiri  sebagai  kelompok  amat  berbahaya.  Kelak  aku  juga mendengar  samar-
samar pencoretan nama kami dari daftar berkat campur tangan Letkol Sutrasno SH atau dan
Letkol Polisi Drs Suhartono. Aku baru mengenal keduanya ketika ditahan. Beberapa  tahun
kemudian baru kudengar bahwa Letkol Sutrasno diberhentikan dari jabatannya.

Setelah enam bulan ditahan, pagi  itu aku dan Drs Amim  lagi-lagi dipangggil untuk segera
berkemas.  Seorang  sipir  berbisik  bahwa  kami  berdua  dibebaskan.  Meski  kami  sempat
gembira  tapi  kami  tak bisa mempercayainya. Kami pun membenahi  barang  kami  lengkap
termasuk bantal dan tikar sesuai dengan saran teman-teman. Pemindahan tahanan termasuk
pemindahan  ke  alam  baka  tidak  pernah  diberitahukan  dengan  jelas.  Berjam-jam  kami
berdua berada di sebuah ruangan tertutup Kodim Malang di Jl. Kahuripan. Sekitar jam dua
siang  seseorang  memasukkan  dua  nasi  bungkus.  Menjelang  sore  kami  berdua  sudah
kehabisan gairah dan bahan percakapan, juga persediaan air putih. Jam enam, jam tujuh, jam
delapan,  jam  sembilan  baru  kami  berdua  dipanggil  menghadap  seorang  mayor.  Kami
dibebaskan dengan wajib lapor. Kami harus menandatangani setumpuk kertas yang hampir-
hampir  tak  sempat kami baca. Aku dijemput Nyak Alan, adik  iparku. Dengan becak kami
menuju  Jl.  Muria  6,  rumah  mertuaku,  tempat  isteri  dan  anakku  tinggal  setelah
penangkapanku.  Adik  ipar  ini  pernah  ditahan  sebentar  dan  wajib  lapor.  Ia  tidak  takut
menjemputku.  Harap  maklum,  rezim  berkuasa  telah  membuat  stigma,  mengkondisikan
masyarakat untuk  jeri berhubungan dengan tapol atau bekas tapol karena akan dikucilkan,
dipecat, ditangkap, ditahan, bahkan dibunuh.

Ketika  berada  di  penjara  aku  dipecat  sebagai  dosen,  tanpa  surat  pemecatan.  Pak Dwidjo,
Rektor  IKIP  ketika  itu  datang  menemui  isteriku,  menyatakan  ikut  prihatin.  Tak  lama
kemudian  kedudukannya  diganti  oleh  orang  lain.  Aku  mencatat  nama  beliau  sebagai
seorang  yang  jujur  dan  penuh  rasa  kemanusiaan,  pengabdi  pendidikan.  Kelak  aku
mendengar  sampai beberapa  tahun kemudian namaku masih  tercantum dalam daftar gaji.
Tiap bulan seseorang telah menandatanganinya. Emploken!

Beberapa  minggu  setelah  dibebaskan  aku  diijinkan  oleh  pejabat  tempat  aku  wajib  lapor
untuk  pindah  ke  Surabaya  dengan  alamat  yang  kukarang  sendiri.  Selanjutnya  dengan
bantuan saudara dan teman aku lari ke hutan rimba Jakarta. Dengan berdebar dapat kuikuti
berita  ditangkapnya  kembali  bahkan  dibunuhnya  teman-teman  yang  telah  dibebaskan
bersamaku, di antaranya mas Nuryono, kemenakan Pak Jarwo.

Politik Rivalitas Jenderal dan Sekitar Tragedi Mei 98

Politik Rivalitas Jenderal dan Sekitar Tragedi Mei 98
Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>,in:gelora45@yahoogroups.com, Monday, 14 May 2012, 17:59

cerita ttg politik rivalitas jenderal dan sekitar kerusahan pada Mei98 agar kita tdk lupa sejarah

Rivalitas Prabowo & Wiranto mewarnai politik internal ABRI jelang kerusuhan Mei 98. Persaingan sampai ke puncaknya paska kerusuhan Mei98. Indikasi ketidaksukaan Wiranto, terlihat dari absennya dia sbg Pangab dlm serah terima Pangkostrad Letjen Soegiono kepada Prabowo
,
Prabowo memang mengakui ketidakcocokan dengan Wiranto, tapi dia tidak menganggapnya sebagai lawan

Situasi politik berpihak Prabowo, priviliges menantu Soeharto tentu saja. Wiranto tak banyak pengaruhnya walau dia sebagai Pangab. Politik sipil dipegang Tutut & Hartono lewat Golkar ( bisik bisik ada hubungan khusus diantara mereka berdua ), Habibie memegang ICMI, lalu Prabowo di ABRI, Banyak teman Prabowo mengisi seperti KSAD, Pangdam Jaya, Danjen Kopassus sampai Dankomarinir.

Ketika Habibie jadi Wapres, Posisi Prabowo tambah kuat, hubungan mereka yg dekat. Sejak lama Prabowo kagum thd Habibie. Berulang kali Habibie bilang kepada Prabowo dalam bahasa Inggris. “ Prabowo, jika saya jadi presiden, kau akan menjadi pangab

Tutut & Hartono yg tdk suka Habibie , membuat jarak dg Prabowo. Apalagi Hartono pernah usulkan Prabowo jadi Pangdam di Irian. Sementara Prabowo enggan karena sedang mengembangkan Kopassus dan merasa terbuang, jauh dari Jakarta

Dengan adanya kasus penculikan. Posisi Wiranto diatas angin, dengan mengajukan team Kopassus ke pengadilan, ia dapat simpati publik. DKP yg menyelidiki kasus penculikan ini, tidak pernah mengungkap hasil hasil pemeriksaan. Prabowo tdk pernah diberi tahu hasil DKP, Sepertinya Wiranto tdk ingin Prabowo buka siapa yang memerintahkan atau rahasia dibalik itu. Prabowo bersikeras tdk pernah perintahkan, Hanya saja Prabowo mengambil alih tanggung jawab anak buahnya. “ Saya ambil alih tanggung jawabnya “.

Dalam penembakan Mahasiswa Trisakti. Wiranto juga sengaja mengulur waktu, buying time dengan tidak mengusut kasus ini secara cepat. Tuduhan kembali ke Prabowo jadi bulan bulanan massa, dicurigai sebagai orang dibalik penembakan itu. Dan Puspom ABRI tidak bisa memaksa Dibyo searhkan anggota & senjata. Wiranto didesak Samsu menekan Dibyo krn Kapolri dibawah Pangab

17 hari setelah Insiden itu, Kapolri Dibyo Widodo baru dipanggil Wiranto . “ Lu serahin anggota “. Dibyo menjawab ‘ Siap”, Itupun anggota diserahkan ke Polda bukan ke Pom ABRI. Sementara senjata baru diserahkan tanggal 11 Juni 98

Tuduhan mengarahkan Prabowo di balik penembakan, dg konspirasi anggota kopasus memakai seragam Polri sebagai pelaku penembakan sniper. Teori konspirasi ini tak pernah terbukti, krn peluru snipper diatas 7 mm & projectile peluru tertanam di korban caliber 5,56mm. Sementara korban dipilih secara random, kalau snipper akan memilih misalnya pemimpin demo atau target pilihan

Lima hari setelah insiden Trisakti. Prabowo datang ke rumah Herry Hartanto, salah satu korban. Dia mengambil Al Qur’an, Dia bersumpah di depan, Syahrir Mulyo Utomo, orang tua korban. “ demi Allah saya tdk pernah memerintahkan pembantaian mahasiswa “ Kelak sampai uji balistik di Belfast, Irlandia Feb 2000 akhirnya membuktikan peluru berasal dari anggota polri dari unit Gegana

Kerusuhan Mei pecah. Ada yang aneh tgl 14 Mei 98, di tengah kerusuhan. Pangab Wiranto memboyong petinggi dan Jenderal menuju Malang  Ditengah kerusuhan, justru ABRI menggelar lacara pasukan Pasukan Reaksi Cepat di Malang. Menurut Prabowo dia berusaha mencegah  Menurut Prabowo, sehari sebelumnya ia hubungi berkali kali ke Wiranto utk membatalkan acara ini karena keadaan ibu kota yg genting Wiranto tdk akui ada telpon masuk dari Prabowo. Wiranto : permintaan pembatalan tdk ada dalam catatan sekretaris pribadi / ajudan Menurut sespri Prabowo, Letkol Fuad Basya, ia sendiri yg menghubungi sespri Pangab, Letkol Muktianto. Krn Prabowo tdk bisa hubungi Letkol Muktianto hanya menyampaikan perintah Wiranto agar Prabowo tetap ikut pergi ke Malang

Hasil rekomendasi TGPF pimpinan Marzuki Darusman, tgl 3 Nov 1998 sebutkan, perlu selidiki pertemuan Makostrad tgl 14 Mei 1998. TGPF ingin mengungkapkan dan memastikan peranan Letjend Prabowo S dan pihak lainnya dalam proses yg menimbulkan terjadinya kerusuhan Beberapa yg hadir dlm pertemuan itu spt Buyung Nasution, WS Rendra, Setiawan Djody dan Fahmi Idris membantah pertemuan itu rahasia Buyung mengingat itu ada Din Samsudin, Bambang Widjoyanto, dll. Ini inistiatif Djody menelpon sespri Prabowo minta waktu bertemu Prabowo datang. Lalu ditanya apakah dalang kerusuhan “ Demi Allah saya tdk terlibat. Saya di set up “ Menurut Buyung, terlihat jujur Ini berbeda dg KPP Mei 1998 ( Komisi Penyelidik Pelanggaran berat HAM Mei 1998 ) yg dibentuk tahun 2003 dgn dipimpin Solahudin Wahid ,Menurutnya Pangdam Djaya Safrie Syamsudin dan Kapolda Hamami Nata yang bertanggung jawab karena ada pembiaran , crime by omission

Kembali pada tgl 15 Mei jam 01.00 malam. Prabowo menemui Gus Dur di rumahnya. Saat itu GD sedang sakit dan sudah tidur Ia memasuki kamar , memijit kakinya GD hingga bangun. Prabowo menangis & meminta GD menenangkan massa sehingga kerusuhan stop. Tgl 16 Mei, Tutut bilang Prabowo dan Muchdi bahwa ia mundur sbg Menteri sosial agar redakan resistensi masyarakat terhadap Pemerintah, Tutut bertanya ke Prabowo, apa yg akan dilakukan jika mahasiswa terus menduduki DPR. Prabowo menjawab, mereka tak mungkin ditembak

Malam harinya Brigjen Robby Mukav bacakan berita dari Mardeka Barat bahwa Kapuspen ABRI Brigjend Wahab Mokodongan berbicara empat hal Ia bicara 4 hal yakni 1) permintaan maaf 2 ) ABRI mendukung PBNU 3) Jumlah korban 500 orang 4) Ibu kota aman, Ternyata yang dimaksud dukungan ke PB NU adalah pernyataan PBNU sebelumnya utk mendukung Presiden Soeharto lengser keprabon. Pernyataan aneh krn tidak ada kop surat / tak ditandatangani. Karena Wiranto tak hadir, maka yg beri konferensi pers adalah Kapuspen

Prabowo, Muchdi, KSAD Soebagyo HS, Yusril menemui Soeharto di Cendana mengatakan mereka tidak tahu mengenai siaran pers Mabes ABRI Prabowo kembali bertemu Tutut yg bertambah sebal, krn siang sebelumnya ia bilang ke Tutut, solusinya adalah Pak Harto mundur. Untuk keputusan sepenting ini masak KSAD tidak diajak bicara, kata Soebagyo..Soeharto meminta usut dari mana datangnya siaran per itu. Coba tanya pada kasum atau Kasospol “ kata Soeharto. KSAD Soebagyo tambah kebingungan, karena secara struktural dia tdk dilibatkan , Menurut Wiranto. Tuduhan itu bermula dari pertemuan dirinya dan Gus Dur utk membicarakan situasi yang berkembang , Hasilnya positif, lalu Wiranto memerintahkan Assiten Kasospol Mayjend Mardiyanto menyiapkan pernyataan pers agar masyarakat memahami , Wiranto heran, pernyataan yang masih konsep & belum disetujui, beredar di pers dan oleh Prabowo langsung disampaikan ke Presiden, Wiranto menuduh Prabowo telah melaporkan , bahwa dirinya berkhianat kepada Presiden, Wiranto menegur Mardiyanto karena kasus ini, dan Mardiyanto menyesali dan meminta maaf ke Wiranto. Menurut Mokodongan. Pernyataan pers dukungan PBNU itu dibuat Kasospol SBY dan Mardiyanto. Cuma tidak jelas siapa yang menyebarkan. Sebelumnya Mokodongan diperintahkan oleh Wiranto utk membuat pernyataan pers, ditandatangi sendiri dg cap Puspen ABRI, Ketika diserahkan ke Wiranto., lalu ia minta Mokodongan membacakan didepan wartawan. Saat itu beredarlah konsep SBY dan Mardiyanto, Malam itu juga Wiranto membangunkan seluruh perwira untuk menarik konsep siaran pers versi SBY dan Mardiyanto, Pemimpin media dihubungi, utk tidak memuat berita itu. Kepala intelejen Zacky Makarim dan Kapuspen kontrol berita dari koran/ TV

Hubungan Wiranto dan Prabowo terus memburuk. Pangab terus dilapori aktivitas Prabowo Kata Wiranto “ Seharusnya Pangkostrad berorientasi pada wilayah tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pangkostrad “ Wiranto lanjutkan : yang menggerakan pasukan atas perintah pangab. Bukan kesana kemari ngurusin masalah politik dan kenegaraan

20 Mei 1998. Mayjen Kivlan Zen bersiap siap untuk mencegah demo 1 juta rakyat yag rencananya akan digelar Amien Rais di Monas, Kivlan Zen sudah menyiapkan Pam Swakarsa ( kelak melebur jadi FPI ) sebagai bagian dari skenario utk hadapi demo rakyat, Perintah menggalang massa diberikan oleh Wiranto. Dia panggil Kivlan Zen utk meminta dana dari Setiawan Jody, Pertemuan ini diatur oleh Jimmly Assidique, dan dalam pertemuan ini Wiranto mengatakan ini perintah Habibie. Entah benar atau tidak, Kivlan Zen meminta Prabowo agar Amien membatalkan niat demo sejuta umat, dengan konsekuensi dirinya akan ditangkap, Kivlan juga mengatur tank & panser. “ Lindas saja mereka yang memaksa masuk Monas “ instruksinya. Namun aksi sejuta orang batal

Selepas magrib. Prabowo menemui Habibie.“ Pak, kemungkinan besar Pak tua turun “. Lalu Habibie nyatakan kesiapannya gantikan Soeharto Prabowo lalu kembali ke Cendana. Dia mengira akan mendapat pujian, karena menggagalkan aksi demo sejuta orang, Nyatanya ia mendapatkan kejutan. Wiranto sedang duduk di ruang keluarga bersama putra puteri Cendana Kata Prabowo. Mamiek menuding jarinya seinci dari hidung saya. “ Kamu pengkhianat , jangan injak kakimu di rumah saya lagi” Prabowo keluar dan menunggu. Dia bilang, Saya butuh penjelasan. Tatiek istrinya hanya bisa menangis. Lalu Prabowo pulang Ia menelpon ayahnya, Prof Soemitro. “ Papi nggak percaya kalau saya bilang. Saya dikhianati oleh Mertua Jadi sebelumnya Wiranto mengeluh pergerakan Prabowo & mengindikasikan dia runtang runtung dg Habibie serta para aktivis

Soeharto bilang ke Wiranto “ singkirkan saja Prabowo dari pasukan “. Wiranto bertanya lagi, Ditaruh di Irian saja Pak ” Tidak usah, kasih saja pendidikan. Khan keluarganya intelektual ” Kata Soeharto. Saat itu Wiranto sudah memenangkan pertempuran Soeharto lebih percaya Wiranto. Ia memberikan surat Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional pd Wiranto. Ini semacam surat pelimpahan kekuasaan yang memberikan kekuasaan tanpa batas, kepada Wiranto. Just In case, Soeharto mewanti wanti Wiranto. “ Mbok menowo mengko ono gunane – siapa tahu kelak ada gunanya. Menjelang tengah malam, Soeharto duduk, wajahnya pias. “ Saya sudah berbicara dengan anak anak. Saya akan mundur besok” Wiranto kemudian menjamin bahwa ABRI akan melindungi seluruh mantan Presiden beserta keluarganya Tatiek Prabowo menitikan air mata. Ia menangis dg suara tertahan. Hadir juga disana Mayjend Endriartono Sutarto, Komandan Paspampres

21 Mei 98. Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Habibie. Jam 23 malam, Prabowo dan Muhdi bertemu dengan Habibie di kediamannya Pertemuan ini utk dukungan Presiden baru. Prabowo & Muhdi sebelumnya dilepas dg doa dari Din Syamsudin agar hati Habibie dibukakan, Ini menjadi antiklimaks ketika esok harinya tgl 22 Mei, Prabowo justru dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrad Versi Habibie : Prabowo desak menemuinya. Ia jengah nerima Prabowo. krn sepakat dg Wiranto, ABRI yg ingin menemui harus izin pangab, Menurut Habibie . Ketika Prabowo masuk & melihatnya tanpa membawa senjata. Habbibie puas, artinya Prabowo tidak mendapat ekslusivitas Prabowo : Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Dia berkata ke Habibie Habibie menjelaskan kalau ia mendapat laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan dan Istana Saya bermaksud mengamankan Presiden , Kata Prabowo. “ Ini tugas Pampapres yg tanggung jawab pd Pangab bukan tugas anda, ujar Habibie Prabowo minta setidaknya 3 bln di Kostrad. Habibie menolak. “ Tidak, sampai matahari terbenam, anda harus menyerahkan semua pasukan, Ketika perdebatan berlangsung. Sinton Panjaitan masuk. “ Jenderal, bapak Presiden tdk punya waktu dan segera meninggalkan ruangan, Versi lain menceritakan, Prabowo menolak melepaskan pistol dan kopelnya sehingga dilarang bertemu Presidenoleh Paspampres, Prabowo marah & membuat paspampres keder. Paspampres hubungi Wiranto. Walhasil Wiranto meminta paspampres mengamankan Prabowo, Wiranto menelpon Mayjen Marinir Suharto apa berani mengusir Kopasus dari Istana. “ Berani “. Suharto & Prabowo sebenarnya teman lama, Keduanya pernah tinggal satu kamar di Seskogab Bandung. Marinir akhirnya bergerak ke Istana dan pasukan Kopassus megundurkan diri Forum Editor Asia – Jerman tgl 15 Feb 1999. Habibie bilang, Pasukan di bawah Prabowo konsentrasikan di bbrp tempat, trmsk rumah saya Versi Prabowo : Saya ingat perkataan Habibie. “ Prabowo kapan kamu ragu, temui saya setiap waktu dan jangan berpikir protokoler Setelah bertemu. Prabowo bertanya ke Habibie “ Sir , do you know I was going to be replaced today “ Jawab Habibie “ Yes yes, your father in law asked me to replace you. Its best. II’ll make you ambassador to the United states Habibie menunjuk Wiranto tetap sbg Menhankam/ Pangab. Padahal calon kuat Pangab sebelum pengumuman Kabinet adalah Jend Hendropriyono

Saat Prabowo pamit hendak pergi ke Yordania. Wiranto bilang ketus “ Sudah pergi sana, daripada di Mahkamah Militer “  8 tahun kemudian. Wiranto baru bicara. Menurutnya ada kemungkinan Habibie salah paham dg informasi yg diberikan ttg pasukan liar

  • 13-15 Mei 1998. korban tewas di Jakarta dari sumber : 1. Tim Relawan : 1190 2. Polda : 451 3. Kodam : 463 4. Pemda DKI : 288 TGF
  • 13-15 Mei 1998 Korban Tewas di Kota2 lain di seluruh Indonesia dari sumber : 1. Tim Relawan : 33 2. Polda : 30 TGPF
  • 13-15 Mei 1998 Korban Pemerkosaan 52 orang yang didengar kesaksiannya dari berbagai sumber ( korban, dokter, org tua, rohaniawan) TGPF
  • 13-15 Mei 1998 korban pemerkosaan seksual dengan penganiayaan 14 orang. Sumber dari korban, keluarga dan konselor. TGPF
  • 13-15 Mei 1998 Korban penculikan yang hilang sampai saat ini : 4 orang. TGPF
  • Pola kejadian 13-15 Mei di Jakarta 1. Tahap persiapan 2. Tahap perusakan 3. Tahapan Penjarahan 4. Tahap Pembakaran TGPF
  • 13-15 Mei 1998 aspek Prtggjwbn : 1. kelemahan komando dan pengendalian dari pucuk tertinggi ABRI alias Pangab Wiranto TGPF
  • 13-15 Mei 1998 aspek Prtggjwbn : 2. Strategi yang keliru terkait penempatan pasukan dan prioritas pengamanan TGPF
  • 13-15 Mei 1998 aspek prtggjwban : 3. Komunikasi antara komandan pasukan pengamanan yang terhambat/tidak lancar. TGPF
  • 13-15 Mei 1998 aspek pertggjwban : 4. Hambatan psikologis doktrin ABRI dan adanya pasukan gelap yg berbaur bersama rakyat TGPF
  • 13-15 Mei 1998 aspek pertggjwaban: 5. Perbedaan perintah/ pola tindakan dlm menghadapi kerusuhan& tekanan massa yang sgt besar TGPF
  • 13-15 Mei 1998 Pertanyaan BESAR : Kenapa Pangab Wiranto perintahkan semua panglima dan jenderal ikut berangkat ke Malang? TGPF

QUO VADIS KOMNASHAM – – – ??

Kolom IBRAHIM ISA
Jum’at, 11 Mei 202

QUO VADIS KOMNASHAM – – – ??

in:NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Friday, 11 May 2012, 23:14
*MASIH SAJA “IMPOTEN” ?? — MANDUL??*

*MENGECEWAKAN?? MEMBOSANKAN?? . . . . *

*MENINA BOBOKKAN??*

*MENJANJIKAN HARAPAN HAMPA?? . . . . .*

** * **

*Quo Vadis KomnasHAM — Masih Saja “Impoten”?? — “Mandul”?? –
Mengecewakan?? — Membosankan?? — Menina bobokkan?? — Menjanjikan
harapan hampa?? . . . . MENIPU??*

Untuk mengingat kembali apa tujuan straegis, silakan simak kembali apa
yang pernah diumumkan oleh KomnasHAM. Klik sendiri di situs KomnasHAM.
Salah satu tujuan strategisnya adalah: ***Memperkuat kesadaran aparat
Negara dan civil society tentang pentingnya perlindungan dan pemajuan
HAM; **Mendorong reformasi dan supremasi hokum berbasis
HAM;********Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam
perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. **Terakhir diperbaharui
(Jum’at, 07 January 2011 21:57). *

Kalimat-kalimat indah yang tercetak dan tersiar sebagai tujuan
strategis, visi dan misi KomnasHAM, praktis tak punya arti dan dampak
samasekali dalam sepak-terjangnya sehari-hari, dalam kegiatan aktuil
KomnasHAM.

Apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini lagi-lagi menunjukkan
kemandulan dan “mpotensi´ badan hak-hak azasi manusia KomnasHAM.

* * *

Judul di atas kiranya tidak berkelebihan. Samasekali tidak melanggar
etika jurnalistik! Karena apa yang dikemukakan diatas adalah keadaan
sebenarnya. Bejo Untung, Ketua YPKP 65 menguraikan apa yang terjadi
dengan KomansHAM tsb. a.l dalam kalimat-kalimat berikut ini.

*Lagi, Komnas HAM Ingkar Janji . *KomnasHAM kembali tidak menepati
janjinya untuk mengumumkan hasil investigasinya tentang kasus Tragedi
Kemanusiaan 1965/1966.

Stanley yang bertindak sebagai juru bicara Komnas HAM menjelaskan:
Pembahasan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 akan
dilaksanakan dan diputuskan pada Sidang Paripurna Khusus tanggal 4 – 6
Juni 2012. Dikatakan bahwa penundaan itu disebabkan oleh Ifdal Kasim
selaku Ketua Komnas HAM dan Ridha Saleh selaku Wakil Komnas tidak hadir
dalam Sidang Paripurna. Mereka sedang bertugas ke Malaysia untuk
mengikuti investigasi berkaitan kematian TKI.

*Siapapun sulit sekali menerima alasan (“dalih”?) penundaan suatu
penanganan kasus yang sudah hampir setengah abad terjadi ( Kasus
Pelanggaran HAM Berat 1965-1966).*

Stanley juga menjelaskan, bahwa Sidang Pleno 08 Mei 2012 sesungguhnya
sudah memenuhi quorum, tetapi mengingat pembahasan masalah Pelanggaran
HAM 1965/1966 dinilai berat karena bersifat massive, maka Sidang
memutuskan untuk menundanya. Lalu dijanjikan Sidang Pleno pada 4-6 Juni
2012 akan dihadiri Ketua dan Wakil Ketuanya serta seluruh Anggota Komnas
HAM agar keputusannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Stanley
menjamin pada Sidang Paripurna Khusus nanti tidak akan ada alasan lagi
untuk menundanya. Dari janji ke janji. . . . dari penundaan kepenundaan!

*Penundaan Sidang Paripurna tsb mendapat kecaman para Korban. Bagaimana
mungkin, sidang yang sudah dijadwalkan 3 bulan yang lalu dan pembahasan
ini sudah ditunda hingga 3 kali dan hari ini adalah yang ke 4 kalinya.
Masih ditunda dan diulur-ulur lagi. *

* * *

Apa lagi yang masih kurang jelas mengenai PELANGGARA HAM TERBESAR DAN
TERBERAT PERIODE 65-66? Agus Triyono (Jakarta Globe, 18 Jan, 2012)
menyatakan bahwa investigasi telah menuyimpulkan bahwa mantan *Presiden
Suharto adalah tokoh yang paling bertanggung-jawab atas pelanggaran
hak-hak manusia selama periode pembunuhan masal tahun-tahun 1956-1956*.
Demikian diumumkan oleh KomnasHAM.

Ditegaskan bahwa ”Salah seorang dari mereka yang bertanggung-jawab
adalah Suharto” . Karena jendral tsb adalah yang bertnggung-jawab
mengenai masalah keamanan waktu itu. Ini dinyatakan oleh Yoseph Adi
Prasetyo, salah seorang komisioner KomnasHAM.

Laporan tsb diluncurkan dengan bantuan sejumlah besar korban pelanggaran
tsb, yang hadir di Jakarta . Yoseph mengatakan bahwa KomnasHAM telah
menampaikan pendapat awal tsb kepada DPR ketika diadakan Sidang Pleno
DPR. Namun sementara anggota DPR minta laporan tsb dilengkapi dan
“dipertajam”. *Saran para anggorta DPR tsb mengundang komentar bahwa itu
sekadar taktik untuk “mengulur-ulur” dan “,menunda-nunda” saja.*

Jakarta Globe selanjutnya menulis bahwa para korban pelanggaran hukum
1965-65 dan para keluarga mereka telah bertahun-tahun lamanya
menghubungi KomnasHAM, mendesak agar dilakukan investigasi selanjutnya
memberikan laporan kepada masyarakat. Yang disesalkan oleh para korban
ialah, bahwa, *sekalipun dilakukan investigasi untuk tiga tahun lamanya,
tampaknya KomnasHAM makin jauh dari tanggung-jawabnya untuk mengumumkan
hasil-hasil investigasi yang mereka lakukan.*

Haris Azhar, kordinator KONTRAS, menyatakan,*“tampaknya KomnasHAM
sengaja mengundur-undur”.*

* * *

Sementara itu IKOHI Indonesia dan beberapa LSM hak-hak Manusia lainnya,
**mengeluarkan pernyataan mengecam keras KomnasHAM yang lagi-lagi telah
menunda penanganan kasus Pelanggaran HAM berat 1965-66. Silakan baca
pernyataan tsb di bawah ini:

* * *

*UMUMKAN HASIL PENYELIDIKAN PRO JUSTISIA TRAGEDI 1965/1966;
PASTIKAN TRAGEDI 1965/1966 PELANGGARAN HAM BERAT

Tindakan Komnas HAM menunda secara terus menerus keputusan hasil
penyelidikan pro justisiapelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 telah
menghambat korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Empat tahun proses
penyelelidikan (2008) dan empat kali penundaan keputusan Paripurna bukan
waktu yang singkat bagi korban peristiwa 1965/1966 yang mayoritas telah
berusia lanjut untuk menantikan lahirnya hasil penyelidikan pro justisia
Komnas HAM.

Sejumlah alasan pembenar Komnas HAM untuk terus menunda memutuskan hasil
laporan harus segera diahiri. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan “setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Alasan formil
maupun materil tidak boleh menjadi penghalang terhadap substansi
keadilan. Korban peristiwa 1965/1966 berhak mendapatkan akses keadilan
yang cepat dan setara. Negara wajib memberikan hak atas pengungkapan
kebenaran, rehabilitasi dan reparasi, serta jaminan terhindar dari
pengulangan peristiwa serupa di masa depan terhadap para korban
pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM dan semua institusi negara hendaknya tidak menutup mata bahwa
tragedi Kemanusiaan 1965/1966 mencakup beberapa unsur kejahatan terhadap
kemanusiaan karena terjadi dalam skala meluas, sistematis yang
melibatkan institusi Negara yaitu aparat militer, polisi dan aparat
pemerintah. Pelanggaran HAM tersebut berupa pembunuhan massal,
penghilangan manusia secara paksa, pembunuhan tanpa proses hukum,
penculikan, pemerkosaan/pelecehan seksual, penyiksaan, penahanan dalam
jangka waktu tidak terbatas (12-14 tahun), pemaksaan kerja tanpa diupah,
diskriminasi hak-hak dasar warga Negara (politik, ekonomi, social,
budaya serta hukum), perampokan harta benda milik korban, pencabutan
paspor tanpa proses pengadilan, pengalihan hak kepemilikan tanah secara
tidak sah, pemecatan pekerjaan, pencabutan hak pensiun, pencabutan hak
sebagai pahlawan Nasional, pengucilan dan pembuangan, dsb.nya.

Diperkiraan 500.000 sampai 3.000.000 jiwa terbunuh pada tragedI
kemanusiaan 1965/66 dan 20.000.000 orang korban bersama keluarganya yang
masih hidup menderita stigma serta diskriminasi oleh penguasa.

Kejadian ini berlangsung selama 46 tahun sejak 1965 hingga hari ini,
Negara/Pemerintah belum ada niat untuk mengungkap dan menuntaskan
persoalan yang menimbulkan kesengsaraan jutaan orang yang tidak bersalah
tersebut. Malahan ada indikasi Negara/Pemerintah ingin melupakan dan
mengabaikan tindak kekerasan mau pun pelanggaran HAM tragedi kemanusiaan
1965/1966.

Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM amat penting untuk membuka
jalan penuntasan kasus 1965/1966 secara menyeluruh. Para Korban 1965
kini sudah tua renta dan bahkan sudah banyak yang meninggal dunia. Para
Korban menuntut kejelasan dan kepastian hukum, karena pada umumnya
Korban mengalami penahanan, pembuangan tidak berdasarkan putusan
pengadilan. Selagi para Korban dan saksi Korban masih hidup, saatnya
untuk mengungkap tragedi kemanusiaan secara benar, karena dengan
mengungkap kebenaran kita tidak ingin mewariskan
ketidakjelasan/kebohongan kepada generasi penerus dan mencegah
terjadinya keberulangan peristiwa serupa

Atas dasar itu, kami para Korban/Keluarga Korban Tragedi Kemanusiaan
1965/1966 mendesak Sidang Paripurna :

Menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa 1965/1966
Mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka
Menindaklanjuti hasil penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966
dengan merekomendasikan Presiden untuk mengeluarkan kebijakan
rehabilitasi bagi korban 1965/1966, menyerahkan hasil penyelidikan pro
justisia kepada Jaksa Agung.

Jakarta, 8 Mei 2012
Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi kemanusiaan1965/1966
Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB)
Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP 65)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)*

Proklamasi Kemerdekaan: Kejutan Selepas Kamp Konsentrasi

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Surat dari kamp Nazi

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Proklamasi Kemerdekaan: Kejutan Selepas Kamp

Konsentrasi

Diterbitkan : 11 Mei 2012 – 11:02am | Oleh Joss Wibisono (Foto: Herman Keppy)
Diarsip dalam:

Karena berani melancarkan perlawanan, tidak sedikit orang Indonesia dijebloskan dalam kamp konsentrasi Nazi. Bebas dari kamp dan mencoba pulih dari kekejiannya, mereka menghadapi kejutan besar. Perjuangan terdahulu, yang ditunda ketika Belanda diduduki Nazi sehingga perlawanan terhadap fasisme lebih mendesak, ternyata menjadi kenyataan.

26 Juni 1941 adalah hari yang tak terlupakan sepanjang hidupnya. Seperti kata pepatah – untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak – pada hari naas itu kehidupan Parlindoengan Loebis berubah sepenuhnya.

Terkait:

Mengubah haluan
Sebagai dokter muda lulusan Universitas Leiden yang baru buka praktek di Amsterdam, selain mengunjungi, Loebis juga banyak didatangi pasien. Pada hari di musim panas itu, ketika makan siang bersama istrinya Jo Soumokil, pintu rumahnya diketuk.

Semula dikiranya ada pasien yang tidak kenal jam praktek. Tapi ternyata dua orang tamu itu anggota Gestapo, dinas rahasia pendudukan Nazi Jerman yang memintanya ikut ke Euterpestraat, markas besar mereka. Sebentar saja, sebelum jam praktek sore ia sudah bisa pulang.

Sebentar itu ternyata berlangsung selama empat tahun. Parlindoengan Loebis dipindah-pindah dari Kamp Schoorl dan Kamp Amersfoort di Belanda ke kamp-kamp Buchenwald dan Sachsenhausen di Jerman. Dia alami sendiri kehidupan mengerikan dalam kamp.

Untung pada sebagian besar kamp itu Loebis bertugas sebagai dokter. Itulah yang menyelamatkannya. Parlindoengan Lubis menuliskan semua kekejian yang dialaminya dalam otobiografinya yang berjudul “Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi Nazi”.

Pada buku itu antara lain bisa dibaca bahwa di Kamp Schoorl, Loebis bertemu Sidartawan, sekretaris Perhimpoenan Indonesia, PI. Sebelum perang, Loebis pernah menjabat ketua organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda ini.

Rupanya Nazi menganggap PI dekat dengan Partai Komunis Belanda CPH, sehingga seperti kalangan komunis, pengurus PI-pun ditangkapi. Kedekatan ini bukan kebetulan, maklum kalangan komunis adalah partai pertama yang menghendaki “Indonesië los van Holland”, Indonesia lepas dari Belanda.

Yang tampaknya tidak diketahui Nazi adalah, ketika masih menjabat ketua, Parlindoengan Loebis justru membuka PI dari ketertutupan ketika masih dekat dengan pihak komunis Belanda. Sejarawan Belanda Harry Poeze dari KITLV di Leiden menunjuk bahwa Loebis mengubah haluan, mendekatkan PI dengan SDAP, partai sosial demokrat Belanda.

Anne Frank
Lulus sebagai dokter, tentu saja Parlindoengan Loebis juga melepas kedudukannya dalam Perhimpoenan Indonesia. Tetapi mengapa ia tetap diburu Nazi? Loebis tak bisa memastikannya. Alasan penangkapannya juga baru diketahuinya bulan Maret 1945, menjelang pembebasan dari Kamp Buchenwald.

Yang jelas, di Kamp Schoorl dia bertemu Sidartawan, Sekretaris Perhimpoenan Indonesia. Di situ dia juga mendengar: Nazi sebenarnya hanya berniat menangkap ketua PI. Tetapi Setiadjit, sang ketua, menghilang. Sidartawanlah yang tertimpa sial, ia harus “menggantikan” Setiadjit.

Ketua PI ini bersembunyi di bilangan De Jordaan, Amsterdam pusat, pasti tidak jauh dari rumah gadis Yahudi Anne Frank yang juga bersembunyi di rumahnya sendiri, menghindari Nazi.

Putra Maluku
Parlindoengan dan Sidartawan bersama-sama dipindah ke Kamp Amersfoort. Tapi di sini mereka berpisah. Dalam otobiografinya, Parlindoengan Loebis mencatat Maret 1942 Sidartawan dipindah ke Kamp Hamburg, dia ke Kamp Buchenwald. Dua kamp konsentrasi itu berada di Jerman.

Dari Kamp Hamburg, Sekretaris Perhimpoenan Indonesia Sidartawan masih dipindah ke Kamp-Kamp Neuengamme dan Dachau. Tapi penderitaan di dalam kamp konsentrasi ini melemahkannya. Kurang gizi, penyiksaan dan higiene yang tak bermartabat menyebabkan Sidartawan terserang tuberculosis.

Pada awal November 1942 ia tutup usia di Dachau.

Menurut catatan sejarawan Harry Poeze sampai delapan orang Indonesia tewas karena ditembak, disiksa atau sakit dalam kamp konsentrasi Nazi. Selain Sidartawan, misalnya ada nama-nama seperti Moen Soendaroe, Irawan Soejono, Victor Makatita dan Eddy Latuperisa. Dua nama terakhir adalah kadet akademi militer KMA di Breda, Belanda selatan.

Makatita ingin kembali ke Indonesia untuk ikut melawan Jepang, sedangkan Latuperisa aktif dalam gerakan bawah tanah. Tapi Nazi Jerman menangkap dan menghukum mati dua putra Maluku ini.

Penasihat komunis
Putra Maluku lain, Donald Poetiray, selamat dari kekejaman kamp konsentrasi, begitu pula adiknya Henk, walau keduanya masuk kamp yang berbeda. Demikian Herman Keppy yang meneliti dua bersaudara ini.

Menyimpan surat yang dikirim Donald dari Kamp Buchenwald kepada orang tuanya di Den Haag, Herman menekankan bahwa sebagai kelahiran Hindia Belanda, Nazi Jerman tidak menganggap Donald musuh. Karena itu dia diizinkan menulis surat kepada orang tuanya di Den Haag, termasuk menerima paket dari mereka.

Herman Keppy menunjukkan surat yang ditulis oleh Donald Poetiray. “Dia bukan orang bodoh, perhatikan bahasa surat ini.” Supaya lolos sensor, surat itu ditulis dalam bahasa Jerman dan tidak berisi kekejian di kamp. “Isinya lebih menarik lagi,” tutur Herman Keppy penuh semangat.

Dalam surat itu Donald Poetiray meminta ibunya supaya berkunjung ke rumah Tante Hendrien dan alamat itu ditulisnya. Sebenarnya keluarga Poetiray tidak kenal Tante Hendrien, tapi inilah pesan tersamar Donald bahwa di dalam kamp dia bertemu anak si Tante.

Dengan begitu mereka tahu bahwa si anak berada di kamp, demikian Herman Keppy.

Donald ditangkap karena melarikan diri. Tidak jelas apakah Nazi memberitahu alasan itu, ketidakjelasan juga dialami oleh Parlindoengan Loebis. Baru pada tahun 1945, ketika sudah berada di Kamp Konsentrasi Buchenwald, Loebis tahu kenapa dia masuk kamp.

Ketika ditanyai nama dan asalnya, tanpa sengaja Parlindoengan melirik catatan penjaga Kamp Sachsenhausen, tempat interogasi berlangsung. Di situ tertera dirinya sebagai “penasihat pimpinan Partai Komunis Holland yang ilegal”.

Tuduhan ini menggelikannya. Dengan berolok-olok, kepada temannya ia sering menyombongkan diri sebagai “penasihat komunis”.

Buatan Jepang
Tak lama setelah itu Nazi bertekuk lutut, Parlindoengan Loebis bebas dari Kamp Buchenwald, walaupun dia harus ikut apa yang disebut mars kematian yang membawanya ke front sekutu. Donald Poetiray dibebaskan oleh Pasukan Sekutu pimpinan Jenderal Patton.

Orang-orang yang selamat itu kembali ke Belanda. Di Belanda, menyusul pembebasan pasukan sekutu, mereka yang bersembunyi juga keluar menghirup udara bebas, termasuk banyak orang Indonesia.

Pada saat inilah orang-orang Indonesia ini dikejut oleh perkembangan di tanah air. “Sebuah perkembangan yang tak terduga-duga,” demikian Harry Poeze. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Di Belanda mereka sempat menunda perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan tanpa mereka sadari Indonesia menyatakan diri merdeka. Dengan hati-hati mereka dukung kemerdekaan Indonesia, maklum mereka harus memastikan dulu republik baru itu bukan buatan Jepang.

Bung Karno: “Gagalkan pendirian Negara Papua itu!”

Bung Karno: “Gagalkan pendirian Negara Papua itu!”

Diunduh dari FB
Sumber: K. Prawira <k.prawira@ymail.com>,in: “nasional-list@yahoogroups.com” <nasional-list@yahoogroups.com> ,Saturday, 12 May 2012, 6:49
“…Hei, engkau, pemuda-pemuda keluaran dari AMN! Sekarang berdiri di hadapan saya. Saya melantik kamu sekalian, resmi menjadi perwira-perwira angkatan perang kita. Ketahuilah hei kamu, kewajibanmu sekarang ini lebih berat daripada yang sudah-sudah. Sekarang ini engkau menjadi pemimpin-pemimpin daripada Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan, sekarang ini Angkatan Perang Republik Indonesia sudah mendapat perintah dari saya untuk menyiap-nyiapkan diri agar supaya setiap waktu saya memberi perintah, masuk ke Irian Barat untuk memerdekakan Irian Barat itu. Maka engkau juga, hei pemuda-pemuda keluaran Akademi Militer Nasional, bersiap-siaplah oleh karena sebagaimana tadi saya katakan, sudah saya perintahkan kepada segenap Angkatan Perang Republik Indonesia, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut, supaya menyiap-nyiapkan diri agar setiap waktu saya memberi komando kepadamu, engkau bebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda.
Nah, apa komando saya? Dengarkan saudara-saudara! Komando saya dengan tegas ialah: gagalkan, hai seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian Negara Papua itu! Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Irian Barat itu! … Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Saudara-saudara, inilah bunyi komando saya. Jalankan komando saya ini!”
(Bung Karno, Alunalun Yogya, Selasa, 19 Des 1961, pukul 09 pagi, hujan deras dan lautan manusia, serukan Komando Trikora didepan para sersan mayor taruna dari Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang dan Bandung yg baru akan dilantik. Terdiri atas 38 korps infanteri (Inf), 51 korps kavaleri (Kav), 59 korps artileri (Art), 144 korps zeni (Czi). Termasuk Letda Inf ZA Maulani, Letda Kav TB Silalahi, Letda Art Suryatna Subrata, Letda Czi Piere Tendean)

Teror Westerling di Republik Indonesia

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Wednesday, May 09, 2012

Teror Westerling di Republik Indonesia

Oleh Batara R. Hutagalung, 

Pendiri dan Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)
Pendahuluan
Pengadilan sipil di Den Haag, Belanda, pada 14 September 2011 memenangkan gugatan 8 janda dan satu korban selamat pembantaian di desa Rawagede (sekarang bernama Balongsari), Kabupaten Karawang. Pada 9 Desember 1947, tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Alfons Wijnen membantai 431 penduduk desa Rawagede, tanpa proses atau tuntutan apapun.
Pada 15 Desember 2005, bersama Ketua Dewan Kehormatan KUKB, Mulyo Wibisono, MSC., SH., saya membawa kasus ini ke parlemen Belanda, dan diterima oleh Bert Koenders, waktu itu sebagai jurubicara Partij van de Arbeid – PvdA (Partai Buruh) dan Angelien Eijsink, juga dari PvdA, yang membidangi masalah veteran. Bert Koenders membawa kasus ini ke sidang parlemen Belanda pada bulan Juni 2006, dan sejak itu peristiwa pembantaian di Rawagede enam kali dibahas di parlemen Belanda, bahkan sampai dilakukan voting.
Dari kiri: Batara R. Hutagalung, Bert Koenders, Angelien Eijsink
Dari kiri: Mulyo Wibisono, Batara R. Hutagalung, Bert Koenders

Pada bulan Februari 2007, dalam pemerintahan koalisi dengan CDA, Bert Koenders menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan, yang dulu pernah dijabat oleh Pronk.

Pemerintah Belanda dituntut di pengadilan sipil di Den Haag, Belanda untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan memberi kompensasi kepada keluarga korban. Pengadilan Belanda mengabulkan tuntutan tersebut dan menyatakan, bahwa pemerintah Belanda bersalah serta harus bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian tersebut.

Pada 9 Desember 2011, dalam acara peringatan di Balongsari, atas nama pemerintah Belanda, Duta Besar Belanda Tjeerd de Zwaan secara resmi meminta maaf kepada keluarga korban pembantaian, dan kemudian menyerahkan kompensasi kepada para janda dan satu korban selamat, masing-masing sebesar 20.000,- Euro. Namun sayang, sejak gugatan dimajukan bulan September 2009 sampai penyerahan kompensasi pada bulan Desember 2011, 2 orang janda dan korban selamat terakhir, Sa’ih, telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat lagi menikmati uang kompensasi tersebut.
Dari kiri: Kol. Haryono, Dubes Tjeerd de Zwaan, Batara R. Hutagalung,
Rawagede/Balongsari 9 Desember 2011.

Ketika akhir tahun 2004 saya memulai penelitian mengenai peristiwa pembantaian di Rawagede, masih hidup 22 orang janda korban pembantaian, dan kini hanya tinggal 6 orang. Semuanya telah berusia di atas 80 tahun.

Dalam sambutan yang saya sampaikan pada acara tersebut, di hadapan Duta Besar Belanda, selain menyampaikan kronologi perjuangan KNPMBI dan KUKB, saya menyatakan, ini bukanlah akhir dari tuntutan, melainkan awal dari akan dibukanya semua kasus kejahatan perang dan peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, termasuk peristiwa pembantaian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya.
Tuntutan KNPMBI/KUKB kepada pemerintah Belanda adalah, agar pemerintah Belanda:
  1. Mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945,
  2. Meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, pelanggaran HAM berat lainnya, terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda antara tahun 1945 – 1950.
  3. Memberi kompensasi kepada seluruh keluarga korban agresi militer Belanda.
Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengetahui, bahwa hingga kini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Bahkan sampai 16 Agustus 2005, untuk pemerintah Belanda, NKRI tidak eksis samasekali, dan baru pada 16 Agustus 2005, Menteri Luar Negeri Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa mulai saat itu (16.8.2005) pemerintah Belanda MENERIMA (ACCEPT) proklamasi 17.8.1945 secara moral dan politis, atau hanya de facto, namun tidak MENGAKUI (RECOGNIZE) de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945.
Banyak kalangan di Belanda yang menyatakan, bahwa bagi pemerintah Belanda sangat sulit untuk mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945, karena apabila hal ini dilakukan, maka pemerintah Belanda terpaksa mengakui, bahwa yang mereka namakan “aksi polisionil” I (Juli 1947) dan II (Desember 1948) adalah agresi militer terhadap suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Konsekwensinya adalah, Republik Indonesia berhak menuntut pampasan perang kepada pemerintah Belanda, dan tentara Belanda menjadi penjahat perang!
Di International Criminal court – ICC (Mahkamah Kejahatan Internasional) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, ada 4 jenis kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa (date of expiry), yaitu:
  1. Genocide (genosida/pembantaian etnis),
  2. Crime against humanity (Kejahatan atas kemanusiaan),
  3. War crime (kejahatan perang), dan
  4. Crime of aggression (Kejahatan agresi).
Keempat kejahatan ini telah dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, dan bahkan di beberapa daerah di bumi Nusantara seperti Jayakarta (sekarang Jakarta), Maluku, dll., telah dilakukan oleh Belanda (VOC dan Netherlands Indië) sejak lebih dari 350 tahun yang lalu.
Sebagai contoh bahwa kejahatan perang tidak mengenal kadaluarsa adalah kasus Heinrich Boere, seorang mantanh tentara Jerman. Pada bulan Oktober 2009, Heinrich Boere, ditangkap dan dimajukan ke pengadilan di Aachen, Jerman. Pada bulan Februari 2010, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti, pada tahun 1944 di Belanda membunuh tiga orang penduduk sipil. Heinrich Boere kini berusia 90 tahun! (Lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2010/05/bekas-perwira-nazi-dihukum-seumur-hidup.html)
Belanda mengakui, bahwa jumlah rakyat Indonesia yang tewas antara tahun 1945 – 1950 sekitar 150.000 orang, sedangkan tentara Belanda yang meninggal di Indonesia sekitar 6.000 orang. Tidak semua tentara Belanda tewas dalam pertempuran, melainkan banyak yang meninggal karena penyakit atau bunuh diri. Konon kabarnya, Panglima tertinggi Tentara Belanda, Letnan Jenderal Simon H. Spoor bunuh diri, karena kecewa atas hasil persetujuan Roem-Royen, yang menyepakati dilakukannya Konferensi Meja Bundar (KMB).
Dalam sambutannya pada 16.8.2005, Menlu Belanda Ben Bot mengakui, akibat pengerahan militer secara besar-besaran, sangat banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban. Dia hanya menyampaikan penyesalan (regret) atas peristiwa tersebut tetapi menolak meminta maaf  (apology). (Lihat:
Demikian juga penggantinya, Menlu Maxime Verhagen, menolak untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia, juga hanya bersedia menyampaikan rasa penyesalan. Barulah Menlu Belanda Uri Rosenthal, yang pada bulan Desember 2011 menyatakan bersedia meminta maaf kepada keluarga korban di Rawagede.
Namun putusan pengadilan di Den Haag ternyata bermata dua. Sebagai fakta, pengadilan Belanda juga menyatakan bahwa pada waktu itu, Indonesia adalah wilayah Belanda yang bernama Netherlands Indië. Dengan demikian, Dubes Belanda meminta maaf kepada warganya sendiri, dan bukan kepada warga Indonesia!
Sebagaimana diketahui, bahwa suatu putusan terhadap satu kasus, dapat menjadi juris prudensi untuk kasus-kasus serupa. Kasus pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Belanda bukan hanya di Rawagede/Balongsari, melainkan di puluhan, bahkan mungkin ratusan tempat di Indonesia. Di Sulawesi Selatan saja mungkin terjadi di puluhan desa. Demikian juga di Sumatera, Jawa, Bali dll. Beberapa tempat yang cukup dikenal adalah pembantaian di desa Galung Lombok, Sulawesi barat, Gerbong Maut Bondowoso, Jembatan Air Mata Ibu di Payakumbuh, Pembantaian di Kranggan dekat Temanggung.
Pembantaian di Galung Lombok, Sulawesi Barat, yang dilakukan oleh anak buah Westerling pada 1 Februari 1947 termasuk peristiwa pembantaian yang paling sadis dan kejam. Westerling tidak hanya melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan saja, melainkan setalah ditarik kembali ke Jawa, anak buahnya juga melakukan pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan “kudeta”nya yang gagal pada 23 Januari 1950 telah menewaskan lebih dari 90 tentara Siliwangi di Bandung yang tidak bersenjata.
Latar Belakang Sejarah
Setelah Cultuurstelsel, Poenale Sanctie dan Exorbitante Rechten, Westerling adalah hal terburuk yang “dibawa” Belanda ke Indonesia. Bab mengenai Westerling termasuk lembaran paling hitam dalam sejarah Belanda di Indonesia, bahkan mungkin termasuk pembantaian massal terkejam di dunia, karena korbannya adalah ribuan penduduk sipil, non combatant.
Yang telah dilakukan oleh Westerling beserta anak buahnya bukan hanya kejahatan perang (war crime), melainkan juga kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat berat, seperti perkosaan, penyiksaan, dll. Pembantaian penduduk di desa-desa di Sulawesi Selatan (catatan: setelah dilakukan pemekaran provinsi, maka sebagian daerah sekarang termasuk Sulawesi Barat) dapat juga dikategorikan sebagai pembantaian etnis (genocide). Semua hal-hal ini terjadi dengan sepengetahuan dan bahkan dengan ditolerir oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Kejahatan yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya terjadi di masa agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Oleh karena itu, semua kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa agresi militer tersebut, termasuk yang dilakukan oleh Westerling, masih dapat dituntut ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag. Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) telah membuktikan, bahwa kejahatan perang Belanda tidak hanya dapat dimajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional, melainkan juga ke pengadilan sipil di Belanda.
Belanda dan negara-negara Eropa yang menjadi korban keganasan tentara Jerman selama Perang Dunia II selalu menuntut, bahwa untuk pembantaian massal atau pun kejahatan atas kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tentara Jerman, tidak ada kadaluarsanya. Di sini negara-negara Eropa tersebut ternyata memakai standar ganda, apabila menyangkut pelanggaran HAM yang mereka lakukan.
Ulah Westerling dan anak buahnya baik di Sulawesi Selatan, Jawa Barat mau pun dalam peristiwa “:kudeta” Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), hingga kini belum ada penyelesaiannya. Oleh karena itu perlu kiranya diungkap lebih rinci, hal-hal yang sehubungan dengan pembantaian di Sulawesi Selatan dan “kudeta APRA”, juga konspirasi pimpinan tertinggi Belanda, baik sipil mau pun militer untuk menyelamatkan Westerling dari penangkapan dan pengadilan di Indonesia, setelah gagalnya kudeta APRA tersebut.
Westerling, yang bagi sebagian besar rakyat Indonesia adalah seorang algojo kejam berdarah dingin, namun bagi sebagian orang Belanda dia adalah seorang pahlawan yang hendak “menyelamatkan” jajahan Belanda dari kolaborator Jepang dan elemen komunis.
Tahun 1999 di Belanda terbit satu buku dengan judul Westerling’s Oorlog (Perangnya Westerling) yang ditulis oleh J.A. de Moor. Boleh dikatakan, ini adalah buku yang sangat lengkap dan rinci mengenai sepak-terjang Westerling selama di Indonesia serta lika-liku pelariannya dari Indonesia setelah “kudetanya” yang gagal. Nampaknya ada hal-hal yang selama ini belum diketahui di Indonesia, terutama menyangkut penugasannya di Sulawesi Selatan dan latar belakang rencana “kudeta”, yang rupanya telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda, dan kemudian kerjasama tingkat tinggi Belanda meloloskan Westerling dari penangkapan pihak Republik. Buku ini penting sekali untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
Bahkan yang lebih menarik lagi adalah, ternyata Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana juga terlibat dalam konspirasi kudeta APRAnyaWesterling, karena Bernard berambisi menjadi Raja Muda (Vice Roi) di Indonesia, seperti model Raja Muda Inggris di India.
Dalam Perang Dunia II, tentara Belanda di Eropa yang hancur “dilindas” tentara Jerman hanya dalam waktu 3 hari dan tentara India-Belanda, yang di Jawa tergabung dalam ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command) hanya dalam waktu tujuh hari dihancurkan oleh tentara ke XVI Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima tertinggi tentara Belanda di Netherlands Indië, mewakili Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh-Stachouwer, menandatangani dokumen Menyerah-Tanpa-Syarat (unconditional surrender) di Pangkalan Udara (Lanud) Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, pada 9 Maret 1942.
Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu, namun penandatanganan dokumen Menyerah-Tanpa-Syarat baru dilakukan pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missoury, di Tokyo Bay, Jepang. Dengan demikian, antara tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1945, terdapat kekosongan kekuasaan (vacuum of power), artinya tidak ada pemerintahan.
Pada 17 Agustus 1945, di masa vacuum of power tersebut, pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Ir. Sukarno diangkat menjadi Presiden, dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian disusun kabinet RI pertama. Dengan demikian, tiga syarat pembentukan suatu Negara berdasarkan Konvensi Montevideo telah terpenuhi, yaitu:
  1. Adanya wilayah,
  2. Adanya penduduk yang permanen, dan
  3. Adanya pemerintahan.
Berdirinya Republik Indonesia bukanlah merupakan suatu pemberontakan terhadap kekuasaan apapun, karena memang tidak ada kekuasaan suatu Negara. Juga bukan suatu revolusi, karena tidak ada penguasa atau pemerintah yang digulingkan, dan periode antara tahun 1945 – 1949 bukanlah perang kemerdekaan, melainkan perang mempertahankan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan (declaration of independence) republic Indonesia berbeda dengan pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat yang dicetuskan oleh pemimpin Amerika pada 4 Juli 1776, yang merupakan pemberontakan terhadap Kerajaan Inggris, yang pada waktu itu masih berkuasa.
Berdasarkan azas uti possidetis juris (atau iuris), yaitu prinsip dalam hukum internasional untuk menentukan batas wilayah suatu Negara. Azas ini diadopsi dari hukum Romawi, yang menyatakan bahwa batas wilayah dan pemilikan lainnya dari penguasa lama, menjadi milik penguasa baru, maka wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Netherlands Indië (India Belanda)!
Tentara Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris dan
Australia, yang ditugaskan oleh Allied Forces (Tentara Sekutu) untuk melucuti senjata tentara Jepang (disarmament of Japanese forces) dan membebaskan para interniran Eropa dari tahanan Jepang (Recovery of allied prisoners of war and internees – RAPWI), serta memulihkan ketertiban dan keamanan (maintain law and order). Lord Louis Mounbatten, Supreme Commander South East Asia menugaskan Letnan Jenderal Sir Philip Christison memimpin Allied Forces in the Netherlands-Indies –AFNEI (Tentara Sekutu di India Belanda).
Untuk melaksanakan tugasnya, tiga British-Indian Division dibantu oleh dua divisi tentara Asutralia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie “Ming the merciless” Morsehead. Satu divisi tentara Inggris ditugaskan untuk Sumatera, dua divisi lainnya ditugaskan ke Jawa. Dua divisi tentara Australia ditugaskan ke Indonesia Timur.
Sementara pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera belum terbentuk dengan sempurna, Belanda berusaha membangun kembali kekuatan dan kekuasaannya di Sumatera. Untuk mengejar waktu, pada 27 Agustus 1945, Letnan C.A.M. Brondgeest dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda memimpin 11 orang pasukan payung yang diterjunkan di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pada 6 September 1945 Brondgeest mulai merekrut semua orang mantan tentara KNIL yang berada di kota Medan dan sekitarnya. Dalam waktu singkat dia dapat mengumpulkan ratusan orang dan mereka direkrut menjadi polisi yang membantu Brondgeest.
Kemudian pada 14 September 1945, Letnan II (Cadangan) Raymond Paul Pierre Westerling dengan pesawat udara mendarat di Medan memimpin rombongan dengan nama sandi Status Blue, yang terdiri dari Sersan B. de Leeuw, Sersan J. Quinten, Liaison Officer Inggris Kapten Turkhaud dan Prajurit Sariwating asal Ambon. Westerling membawa seragam dan persenjataan untuk 175 orang. Mereka diperbantukan kepada Brondgeest.
Raymond Westerling lahir di Istambul, Turki, pada 31 Agustus 1919 sebagai anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Moutzou, yang berasal dari Yunani. Westerling, yang dijuluki “si Turki” karena lahir di Istambul, Turki, masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Dia mendapat pelatihan khusus dari tentara Inggris di Skotlandia. Pada 27 Desember 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene di Wolferhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Seorang instruktur Inggris sendiri mengatakan pelatihan ini sebagai: “It’s hell on earth” (neraka di dunia). Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain “unarmed combat”, “silent killing”, “death slide”, “how to fight and kill without firearms”, ”killing sentry” dsb.
 Setelah bertugas di Eastbourne sejak 31 Mei 1943, maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943 Sersan Westerling berangkat ke India untuk betugas di bawah Vice Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South East Asia Command (Panglima tertinggi Komando Asia Tenggara). Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Kedgaon, 60 km di utara kota Poona.
 Pada 15 Maret 1944 di London, Belanda mendirikan Bureau Bijzondere Opdrachten -BBO (Biro untuk Tugas Istimewa), kemudian Markas Besarnya berkedudukan di Brussel dan dipimpin oleh Pangeran Bernhard. Pada 23 Oktober 1944, Westerling dipanggil untuk bertugas di BBO di Brussel, dan pada 1 Desember 1944 pangkatnya naik menjadi Sersan Mayor. Tanggal 25 Juni 1945 dia masuk ke dinas KNIL dengan pangkat (reserve) tweede luitenant (Letnan II Cadangan) dan ditugaskan di Sri Lanka pada Anglo-Dutch Country Section yang di kalangan Belanda disebut Korps Insulinde (KI). Di Eropa, Jerman sudah menyerah dan kekalahan tentara Jepang hanya tinggal menunggu waktu saja. Di Australia dan Sri Lanka, Belanda melakukan persiapan besar-besaran untuk kembali ke Indonesia.
 Pimpinan militer Belanda melihat perlu membentuk pasukan khusus baik darat mau pun udara yang dapat dengan cepat menerobos garis pertahanan tentara Republik. Segera setelah diangkat menjadi Panglima tertinggi Tentara Belanda di Hindia Belanda, Letnan Jenderal Spoor mengemukakan rencananya untuk membentuk pasukan infanteri, komando serta parasutis yang mendapat pelatihan istimewa.
 Pada 3 Maret 1946, 60 orang serdadu Belanda pertama kali tiba di Indonesia dan langsung dibawa ke Bandung, di mana mereka memperoleh pelatihan dari seorang perwira Belanda mantan anggota Korps Insulinde. Setelah itu, realisasi untuk pembentukan pasukan parasutis berjalan dengan cepat. Pada 12 Maret 1946, Letnan KNIL Jhr. M.W.C. de Jonge, Letnan KNIL Sisselaar dan Letnan KNIL A.L. Cox (dari Angkatan Udara) ditugaskan ke Eropa untuk melakukan penelitian serta meminta bantuan dari unit parasutis Inggris dan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan pelatihan parasutis di Hindia Belanda.
 Pada 13 Maret 1946, Letnan de Koning dan Letnan van Beek, dua perwira Belanda yang pernah bertugas di Korps Insulinde, dipanggil dari Sri Lanka ke Jakarta untuk menjadi pelatih calon pasukan para. Pada 15 Maret 1946 secara resmi School voor Opleiding van Parachutisten – SOP (Sekolah Pelatihan Parasutis) didirikan dan Kapten C. Sisselaar menjadi komandan pertamanya. Pasukan jebolan SOP inilah yang kemudian digunakan dalam agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948 untuk menduduki Yogyakarta, Ibukota Republik Indonesia waktu itu.
Agar supaya tidak dapat diketahui oleh pihak Republik, kamp pelatihan dipilih sangat jauh, yaitu di Papua Barat. Semula dipilih Biak, di mana terdapat bekas pangkalan udara tentara Amerika yang masih utuh. Kemudian pada bulan April tempat pelatihan dipindahkan ke Hollandia, juga di Papua Barat, yang arealnya dinilai lebih tepat untuk dijadikan kamp pelatihan.
 Yang dapat diterima menjadi anggota pasukan para tidak boleh melebihi tinggi 1,85 m dan berat badan tidak lebih dari 86 kg. Selain tentara yang berasal dari Belanda, orang Eropa dan Indo-Eropa juga pribumi yang menjadi tentara KNIL ikut dilatih di sini. Mereka berasal dari suku Ambon, Menado, Jawa, Sunda, Timor, Melayu, Toraja, Aceh dan beberapa orang Tionghoa. Pelatihan yang dimulai sejak bulan April 1946 sangat keras, sehingga banyak yang tidak lulus pelatihan tersebut. Sekitar 40% pribumi, 20% orang Eropa dan 15% orang Indo-Eropa dinyatakan tidak lulus menjalani pelatihan.
 Pada 1 Mei 1947 telah terbentuk Pasukan Para I (1e para-compagnie) yang beranggota 240 orang di bawah pimpinan C. Sisselaar, yang pangkatnya naik menjadi Kapten. Pada 1 Juni 1947, pasukan para tersebut dibawa ke lapangan udara militer Belanda, Andir (sekarang bandara Hussein Sastranegara), di Bandung. Dengan demikian pasukan ini berada tidak jauh dari kamp pelatihan tentara KNIL di Cimahi. Namun parasut yang dipesan sejak bulan Desember 1946 di Inggris baru tiba pada bulan Oktober 1947.
 Untuk Angkatan Darat, dibentuk pasukan khusus seperti yang telah dilakukan oleh tentara Inggris di Birma. Jenderal Mayor Charles Orde Wingate (1903 – 1944) yang legendaris membentuk pasukan khususnya yang sangat terkenal yaitu “The Chindits”, yang sanggup menerobos garis pertahanan musuh untuk kemudian beroperasi di belakang garis pertahanan musuh. Taktik seperti ini kemudian dikenal sebagai “Operasi Wingate”, yang juga dipergunakan oleh TNI selama agresi militer Belanda II.
Sejak kedatangannya di Indonesia pada bulan Desember 1945, Kapten KNIL W.J. Schneepens mengembangkan gagasan untuk membentuk suatu “speciale troepen” (pasukan khusus) dalam KNIL (Ayahnya, Lekol W.B.J.A. Scheepens adalah perwira Korps Marechaussee –marsose- yang bertugas di Aceh. Dia tewas pada tahun 1913 akibat tusukan rencong). Gagasan ini kemudian mendapat persetujuan pimpinannya. Pada 15 Juni 1946 dia mendirikan pusat pelatihan yang dinamakan Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan langsung di bawah Directoraat Centrale Opleidingen – DCO (Direktorat Pusat Pelatihan) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. Direktorat ini baru dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani pelatihan pasukan yang akan dibentuk di Hindia Belanda. Kamp dan pelatihan DST ditempatkan di Polonia, Jakarta Timur.
Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan khusus ini. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah “berhasil” menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan namanya membumbung tinggi.
Di kancah diplomasi, untuk perundingan selanjutnya Pemerintah Inggris mengirim seorang diplomat senior lain, Lord Miles Lampson Killearn, menggantikan Sir Archibald Clark-Kerr, yang karena jasa-jasanya, tingkat kebangsawanannya naik. Sir Archibald Clark Kerr kemudian begelar Lord Inverchapel dan mendapat tugas di Washington.
Letnan Jenderal Sir Philip Christison, yang paling dibenci oleh Belanda, diganti oleh Letnan Jenderal Sir Montague (“Monty”) Stopford, seorang keturunan langsung dari Admiral Stopford, komandan armada Inggris yang bersama Sir Thomas Stamford Raffles mengusir tentara Belanda dari India Belanda tahun 1811. Jenderal Stopford tidak lama bertugas di Indonesia karena dia sangat tidak menyenangi situasi yang dihadapi, yang dinilainya penuh ketidakjujuran dan intrik, dan tidak cocok untuk seorang perwira dan gentleman. Pada suatu kesempatan, dia mengatakan kepada van der Post (lihat: Post, Sir Laurens van der, The Admiral’s Baby, John Murray, London 1996 hlm. 268):
 “I cannot imagine circumstances more lethal for a simple soldier than this mess of pottage you have in Indonesia.”
 Laurens van der Post adalah seorang perwira tentara Inggris kelahiran Afrika Selatan, yang bertugas di Indonesia (India-Belanda) dan tahun 1942 – 1945 diinternir di kamp interniran selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada bulan September 1945, dia diangkat menjadi Gubernur Militer tentara Inggris untuk Jakarta (Batavia).
Stopford kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert C. Mansergh, Panglima Divisi 5 –penghancur dan pembantai Surabaya November 1945- yang menjadi Panglima AFNEI sampai penarikan seluruh tentara Inggris, 15th British Army Corps, dari Indonesia pada akhir bulan November 1946.
Gilbert MacKereth, atasan van der Post, semula adalah Konsul Jenderal Inggris kemudian diangkat menjadi The British Minister in Indonesia. Di akhir masa tugasnya di Indonesia, dia membuat laporan kepada Pemerintah Inggris, di mana dia memberikan catatan, bahwa perilaku Belanda dan militernya yang brutal terhadap rakyat Indonesia telah membuat syok serdadu Inggris. Mengenai laporan Mackereth, van der Post menulis:
 “… Gilberth MacKereth, in his own report to the Secretary of State at the end of his mission, was to remark how the brutal behaviour of the Dutch and their soldiery towards the Indonesians had schocked the ordinary British soldiers…”
Sayang MacKereth tidak menyampaikan hal tersebut pada awal melainkan di akhir masa tugasnya di Indonesia, sehingga kebiadaban tentara Belanda serta antek-anteknya terhadap rakyat Indonesia tidak diketahui di Inggris. Selain itu MacKereth juga tidak menyampaikan, kekejaman tentara Inggris terhadap rakyat Indonesia, terutama di Surabaya pada bulan November 1945.
 Sementara itu, dua Divisi tentara Australia di bawah Letnan Jenderal Leslie “Ming the merciless” Morshead “membersihkan” kekuatan bersenjata pendukung Republik Indonesia di wilayah Indonesia Timur, dan setelah wilayah tersebut “bersih dan aman”, diserahkan kepada Netherlands-Indies Civil Administration (NICA), sesuai persetujuan CAA (Civil Affairs Agreement) yang ditandatangani di Chequers dekat London, pada 24 Agustus 1945.
Sebenarnya persetujuan tersebut antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris membantu Belanda “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dan setelah kekuatan bersenjata RI dihancurkan, maka wilayah tersebut diserahkan kepada NICA. Namun karena Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South-East Asia Command tidak mempunyai cukup pasukan, hanya 3 British-Indian Divisions, maka tentara Inggris dibantu dua Divisi Australia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie Morsehead -yang karena kekejamannya mendapat julukan “Ming the merciless“, tokoh kejam dalam cerita fiksi Flash Gordon- yang sebelumnya termasuk Komando Pasifik Baratdaya (South-West Pacific Area Command) pimpinan Letnan Jenderal Douglas MacArthur (Hutagalung-2001, hlm. 164 – 165). Hal ini jelas penyalahgunaan tugas dari Allied Forces (tentara Sekutu).
Setelah menganggap bahwa Indonesia Timur telah “bersih” dan aman, maka pada 15 Juli 1946 tentara Australia “menyerahkan” wilayah Indonesia Timur kepada Netherlands-Indies Civil Administration (NICA). Kemudian van Mook segera memanggil orang-orang Indonesia dari Indonesia Timur pendukung Belanda untuk mengadakan pertemuan di Malino, dekat Makassar, Sulawesi Selatan. Pada 16-22 Juli 1946 Belanda menggelar yang dinamakan Konferensi Malino untuk mendirikan “Negara Indonesia Timur”, yang dikukuhkan dalam konferensi di Denpasar, Desember 1946.
Inggris yang kemudian diwakili oleh Lord Killearn, memfasilitasi kembali perundingan lanjutan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda yang dimulai pada 7 Oktober 1946. (lihat: Hatta, Drs. Mohammad, Memoir, Tintamas Indonesia, Jakarta 1962, hlm. 493). Delegasi Republik tetap dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, dan delegasi Belanda kini dinamakan Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn, mantan Perdana Menteri Belanda. Tanggal 14 Oktober diumumkan berlakunya gencatan senjata. Hal ini sangat diinginkan oleh Inggris, agar mereka dapat dengan tenang menarik seluruh tentaranya dari medan pertempuran melawan Republik, serta memulangkan para prajurit yang telah jenuh dan lelah dengan perang -sejak tahun 1939, sejak pecahnya Perang Dunia II di Eropa- kembali ke negaranya.
 Pada 11 November 1946 tempat perundingan dipindahkan ke Linggajati, dekat Cirebon, sehingga hasil perundingan tersebut kemudian dinamakan Persetujuan Linggajati. Butir yang terpenting bagi Indonesia tertuang dalam pasal 1, yaitu:
 “Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda, dengan berangsur-angsur dan dengan kerjasama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik.”
Pembantaian di Sulawesi Selatan
Sementara hasil perundingan Linggajati tengah dalam proses ratifikasi (diratifikasi oleh kedua Negara pada 25 Maret 1947), tentara Belanda melancarkan teror serta pembantaian masal terhadap rakyat Indonesia di daerah-daerah yang mendukung Republik Indonesia di luar Jawa dan Sumatera.
Walau pun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.
 Oleh karena itu, pada 9 November 1946 Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Batavia. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.
 Pada 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang tentara dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, Netherlands Eastern Forces Intelligent Service – NEFIS (Badan Intelijen Militer Belanda) telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.
 Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di desa Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger – VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Westerling menyusun suatu buku pedoman untuk Counter Insurgency.
 Aksi pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.
 Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.
 Fase kedua dimulai, yaitu mencari “kaum ekstremis”, “perampok”, “penjahat” dan “pembunuh.” Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama “teroris” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi para “teroris” tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama Standrechtelijke excecuties, yaitu tembak mati di tempat, tanpa proses pengadilan, tuntutan dan pembelaan. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah “11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.”
 Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir “teroris dan perampok.” Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 penduduk desa.
 Demikianlah “sweeping a la Westerling.” Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.
 Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran desa Kalungkuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. Hasilmya: 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Mongisidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang “teroris” dieksekusi.
 Setelah daerah sekitar Makassar “dibersihkan”, aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polombangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan desa Komara. Pasukan lain mengurung Polombangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.
 Aksi tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.
 Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1946 Jenderal Spoor memberlakukan Noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan di banyak tempat, Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan di Madello (15.1.), Abokangeng (16.1.), Padakalawa (17.1.), satu desa tak dikenal (18.1.) Enrekang (18.1.) Talanbangi (19.1.), Soppeng (22.1), Barru (25.1.) Malimpung (27.1) dan Suppa (28.1.).
 Seorang saksi mata yang menyaksikan sendiri pembantaian yang dilakukan tentara Belanda di bawah Westerling dan kemudian menjadi korban pemerkosaan oleh seorang perwira Belanda adalah Sitti Hasanah Nu’mang (lihat: Nu’mang, Sitti Hasanah, dalam Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ’45, Grasindo, Jakarta 1995, hlm 258 – 263). Berikut ini adalah cuplikan penuturannya:
 “… Dengan tidak diduga-duga, serdadu NICA mulai mendatangi rumah, dan membawa ayah pergi. Tidak lama kemudian, mereka datang lagi untuk mengambil paman saya, Puang Side. Datang yang ketiga kalinya, tibalah giliran saya dibawa ke kantor MP (Polisi Militer). Di sini saya bertemu ayah, Puang Side dan banyak lagi teman-teman seperjuangan yang lain.
Dua minggu di sel MP bersama ayah dan Puang Side, kami lalu dibawa ke penjara besar Pare-Pare. Kami bertemu lagi dengan teman-teman seperjuangan. Kira-kira sebulan lebih menjadi penghuni rumah tahanan.
Pagi itu tanggal 4 Januari 1947, kira-kira pukul 08.00, sebuah jeep MP berhenti di depan penjara besar Pare-Pare. Seorang sersan mayor turun dari jeep itu diikuti beberapa militer yang lain. Mereka berseragam loreng, bertopi baja, lengkap bersenjata sangkur terhunus, bahkan ada yang menyandang stengun. Mereka masuk penjara, kemudian memanggil satu presatu nama tahanan Merah-Putih yang belum diadili. Lalu kami disuruhnya berbaris dua-dua keluar penjara menuju kantor. Sampai di depan kantor, kami disuruh jongkok di tanah. Tidak lama kemudian, kami diperintahkan lagi keluar menuju lapangan tenis. Begiru kami berhenti, kami dibentak disuruh berangkat menuju ke barat. Di lapangan tenis, para serdadu tersebut berdiri melingkari barisan kami. Ketika semua sudah jongkok, saya tetap berdiri di tengah, dekat ayah. Saya pikir, jongkok atau berdiri toh akan sama-sama ditembak juga.
Tak lama kemudian, datanglah sebuah jeep, di atasnya duduk dua orang Belanda, seorang berbaret merah, sedangkan yang lain orangnya gemuk becelana pendek dan pakai topi helm. Salah seorangnya ternyata adalah Westerling itu mendekati ayah, dan berteriak, “inilah balasannya! Ekstremis! Perampok! Pemberontak! Saya akan selesaikan satu persatu!!” Kemudian terdengar suara tembakan yang memberondong, yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. ayah gugur ….. Satu per satu saudara saya roboh ke tanah. Selesai menembak, westerling melangkah di depan saya lalu menggertak kasar, “Ini perempuan juga mau melawan Belanda ya!?”
“Heh, Tuan, kami bukan perampok! Tuan-tuanlah yang merampok! Ini adalah negeri kami sendiri!!!” teriak saya geram…
…Saya diam termanggu-manggu, heran mengapa saya disisakan, tidak dibunuh bersama yang lain? Tiba-tiba seorang serdadu mendorong saya, saya disuruh naik jeep, kembali ke markas MP. Ketika mesin mulai menderu, saya masih sempat menoleh, melihat jenazah ayah dan saudara-saudara seperjuangan bergelimpangan di tanah …
Hari itu saya bermalam di MP. Besoknya, saya dibawa lagi ke penjara besar Pare-Pare. setelah semalam di kamar sel, keesokan harinya saya dipindahkan, dicampur dengan perempuan nakal. Di sini saya tinggal lima malam. Malam itu, kira-kira pukul 21.00 malam, kamar saya dibuka penjaga, seorang MP. “Bangun! Dipanggil Tuan Besar!” bentaknya memerintah. Saya tergopoh-gopoh bangun, lalu mengikuti orang yang memanggil, menuju ke kamar Mayor de Bruin. Di situ ada dua orang tamunya, yang kemudian saya kenal sebagai van der Velaan dan seorang KNIL yang saya tidak tahu namanya. Mereka bertiga sedang ngobrol sambil menghadapi minuman keras di meja, membelakangi saya sambil menuang minuman di gelas. Entah minuman keras apa yang dituang, saya tidak lihat. Kemudian minuman itu disodorkannya kepada saya sambil berkata, “Ini limun, bukan apa-apa!” saya dipaksa minum sambil pistolnya dipegang-pegang. Belum seberapa saya meminumnya, kepala saya langsung pusing. Saya melihat dua orang Belanda tadi cepat-cepat ke luar ruang dan … saya pun tidak sadarkan diri.
Kira-kira pukul 05.00 subuh, saya baru sadar. Saya langsung marah-marah mencaci maki Mayor de Bruin, “Kenapa saya disiksa begini? Kenapa tidak dibunuh saja? Kurang ajar, tidak berperikemanusiaan! Apa ini hukuman yang dijatuhkan kepada saya?!” Subuh itu juga saya tinggalkan kamar itu dan pindah ke kamar saya semula. Dalam kesendirian saya meratapi nasib. Ayah ditembak, saya tercemar dan tidak berdaya … Hanya Tuhanlah Yang Maha Tahu…”
 Saksi mata dan juga korban lain yang mengalami kekejaman tentara Belanda adalah Hj. Oemi Hani A. Salam (lihat: Salam, Hj. Oemi Hani A., Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ‘45, hlm. 174 – 178), yang menuturkan pengalaman dan penderitaannya:
 “… Setelah itu, saya dibawa dan dijebloskan ke dalam tahanan di tangsi KNIL Majene. Jumlah tahanan yang ada bertambah menjadi delapan puluh orang, termasuk Ibu Depu, Siti Ruaidah, Muhamad Djud Pance, dan A.R. Tamma, yang kesemuanya merupakan aktivis PRI, aktivis KRIS muda, atau kedua-duanya.
Saya masih meringkuk dalam kamar tahanan, yang hanya berukuran 3 x 3 m, ketika terjadi peristiwa maut Galung Lombok yang teramat mengerikan pada tanggal 2 Februari 1947. Peristiwa pembantaian yang didalangi anjing-anjing Westerling, yang telah menelan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh di lain-lain daerah. Pada peristiwa yang memilukan hati itu, pahlawan M. Yusuf Pabicara Baru, anggota Dewan Penasihat PRI, bersama dengan H. Ma’ruf Imam Baruga, Sulaiman Kapala Baruga, Daaming Kapala Segeri, H. Nuhung Imam Segeri, H. Sanoesi, H. Dunda, H. Hadang, Muhamad Saleh, Sofyan, dan lain-lain, direbahkan di ujung bayonet dan menjadi sasaran peluru.
Setelah itu, barulah menyusul adanya pembantaian serentak terhadap orang-orang yang tak berdosa yang turut digiring ke tempat tersebut. Semua itu belum termasuk korban yang dibantai habis di tempat lain, seperti Abdul Jalil Daenan Salahuddin (Qadhi Sendana), Tambaru Pabicara Banggae, Atjo Benya Pabicara Pangali-ali, ketiganya anggota Dewan Penasihat PRI, Baharuddin Kapala Bianga (Ketua Majelis Pertahanan PRI), Dahlan Tjadang (Ketua Majelis Urusan Rumah Tangga PRI), dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Ada pula yang diambil dari tangsi Majene waktu itu dan dibawa ke Galung Lombok lalu diakhiri hidupnya.
Sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa yang lazim disebut “Peristiwa Galung Lombok” itu, menyusul penyergapan terhadap delapan orang pria dan wanita, yaitu Andi Tonra (Ketua Umum PRI), A. Zawawi Yahya (Ketua Majelis Pendidikan PRI), Abdul Wahab Anas (Ketua Majelis Politik PRI), Abdul Rasyid Sulaiman (pegawai kejaksaan pro RI), Anas (ayah kandung Abdul Wahab), Nur Daeng Pabeta (kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri), Soeradi (anggota Dewan Pimpinan Pusat PRI), dan tujuh hari kemudian ditahan pula Ibu Siti Djohrah Halim (pimpinan Aisyah dan Muhammdyah Cabang Mandar), yang pada masa PRI menjadi Ketua Majelis Kewanitaan.
Dua di antara mereka yang disiksa luar biasa beratnya ialah Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas. Wahab Anas dalam keadaan terjungkir di tiang gantungan, dipukul bertubi-tubi. Darahnya bercucuran keluar dari hidung, mulut dan telinganya. Sedangkan Soeradi tidak digiring ke tiang gantungan, melainkan disiksa secara bergantian oleh lima orang bajingan NICA, sampai menghebuskan nafas terakhir di bawah saksi mata Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas.
…Kami bersyuku,r bahwa kami luput dari pembunuhan kejam tersebut karena nama kami, yakni Ibu Depu, Rusidah, saya dan lain-lain tidak terdapat dalam daftar ‘perampok’. … “
Pembantaian di Galung Lombok
Pada 1 Februari 1947 terjadi pembantaian terhadap penduduk sipil di desa Galung Lombok, yang termasuk paling kejam di dunia. Galung Lombok termasuk Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,  Provinsi Sulawesi Barat. Letaknya sekitar 300 km di sebelah utara Makassar dan sekitar 8 km dari Majene, Ibukota Sulawesi Barat.
Letnan Vermeulen memimpin langsung pasukan DST ke Galung Lombok. Ribuan masyarakat dari desa-desa di sekitarnya, seperti Tinambung, Majene, Tande dan Renggeang digiring ke Galung Lombok untuk menyaksikan eksekusi terhadap sejumlah tahanan politik dan mereka yang dituduh sebagai ekstremis yang ditahan di Majene.
Di hamparan sebuah alun-alun mereka dipersaksikan sekitar 30 mayat yang terkapar dalam genangan Lumpur bersimbah darah yang masih segar. Mereka yang korban itu adalah pemimpin-pemimpin politik dari masyarakat Mandar yang dicap oleh pasukan Westerling sebagai ekstremis yang membangkang atau menentang kekuasaan pemerintah Belanda.
Sore hari, tiba-tiba ada laporan bahwa di Segeri Talolo, Majene, terjadi penghadangan terhadap rombongan pasukan Belanda, yang mengakibatkan tiga orang tentara Belanda tewas. Akibat laporan ini, Vermeulen sangat marah dan memerintahkan untuk memberondong secara membabi buta kerumunan manusia dengan senapan mesin otomatis. Korban berjatuhan saling bertindihan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang masih hidup, membenamkan tubuhnya dalam-dalam ke dalam kubangan darah saudara-saudaranya yang sudah tewas.
Dalam laporannya tahun 1969, sebagaimana tertera di De Exessennota, pemerintah Belanda menyatakan, bahwa korban tewas dalam pembantaian massal di Galung Lombok antara 350 – 400 orang.
Cuplikan dari laporan pemerintah Belanda tahun 1969 di De Exessennota.

Setelah itu, masih ada beberapa desa dan wilayah yang menjadi sasaran Pasukan Khusus DST tersebut, yaitu pada 7 dan 14 Februari di pesisir Tanette; pada 16 dan 17 Februari desa Taraweang dan Bornong-Bornong. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian para “ekstremis” bereskalasi di desa Kulo, Amperita dan Maruanging di mana 171 penduduk dibunuh tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atau alasan pembunuhan. Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tidak seluruhnya “teroris, perampok dan pembunuh” yang dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari dinas intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab, dibawa ke luar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh. Pemerintah Belanda sendiri juga mengakui, bahwa pembantaian di desa Kulo dilakukan dengan semena-mena.

 H.C. Kavelaar, seorang wajib militer KNIL, adalah saksi mata pembantaian di alun-alun di Tanette, di mana sekitar 10 atau 15 penduduk dibunuh. Dia menyaksikan, bagaimana Westerling sendiri menembak mati beberapa orang dengan pistolnya, sedangkan lainnya diberondong oleh peleton DST dengan sten gun.
Demikianlah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Raymond P.P. Westerling.
Di semua tempat, pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan kedudukan, menghianati bangsanya sendiri.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jenderal Spoor menilai bahwa keadaan darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, maka dia menyatakan mulai 21 Februari 1947 diberlakukan kembali Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger – VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional). Karena kuatir pers Belanda dan internasional akan mengendus pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya, maka Pasukan DST segera ditarik kembali ke Jawa.
 Dengan keberhasilan menumpas para “teroris”, tentu saja di kalangan Belanda –baik militer mau pun sipil- reputasi Pasukan Khusus DST dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: “Pasukan si Turki kembali.” Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.
 Kamp DST kemudian dipindahkan ke Kalibata, dan setelah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, selanjutnya dipindahkan ke Batujajar dekat Cimahi. Bulan Oktober 1947 dilakukan reorganisasi di tubuh DST dan komposisi Pasukan Khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL (Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 serdadu KL.
Tanggal 5 Januari 1948, nama DST dirubah menjadi Korps Speciale Troepen – KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit parasutis. Westerling kini memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya kini Kapten.
 Berapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, korban pembantaian terhadap penduduk, yang dilakukan oleh Kapten Raymond “Turki” Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa.
 Pemeriksaan Pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh Pasukan Khusus pimpinan Westerling, sedangkan Westerling sendiri mengatakan, bahwa korban akibat teror yang dilakukan oleh pasukannya “hanya” 600 (!) orang.
 Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM karena dia memperoleh “licence to kill” (lisensi untuk membunuh) dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. van Mook, untuk melancarkan aksi terornya yang dinamakan “contra-guerilla.” Jadi yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda!
Kudeta” Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
 Setelah Persetujuan Renville, anggota pasukan KST (Korps Speciale Troepen) ditugaskan juga untuk melakukan patroli dan “pembersihan”, antara lain di Jawa Barat. Namun sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara KL (Koninklijke Leger) dari Belanda, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda.
 Pada 17 April 1948, Mayor KL R.F. Schill, komandan pasukan 1-11 RI di Tasikmalaya, membuat laporan kepada atasannya, Kolonel KL M.H.P.J. Paulissen di mana Schill mengadukan ulah pasukan elit KST yang dilakukan pada 13 dan 16 April 1948. Di dua tempat di daerah Tasikmalaya dan Ciamis, pasukan KST telah membantai 10 orang penduduk tanpa alasan yang jelas, dan kemudian mayat mereka dibiarkan tergeletak di tengah jalan.
 Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian mencuat ke permukaan. Di samping pembunuhan sewenang-wenang, juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST. Kritik tajam mulai berdatangan dan pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo (Geheime Staatspolizei), polisi rahasia Jerman yang terkenal kekejamannya semasa Hitler, dan hal-hal ini membuat gerah para petinggi tentara Belanda.
 Walaupun Jenderal Spoor sendiri sangat menyukai Westerling, namun untuk menghindari pengusutan lebih lanjut serta kemungkinan tuntutan ke pangadilan militer, Spoor memilih untuk menon-aktifkan Westerling. Pada 16 November 1948, setelah duasetengah tahun memimpin pasukan khusus Depot Speciale Troepen (DST) kemudian KST (Korps Speciale Troepen), Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran. Penggantinya sebagai komandan KST adalah Letnan Kolonel KNIL W.C.A. van Beek. Setelah pemecatan atas dirinya, Westerling menikahi pacarnya dan menjadi pengusaha di Pacet (Puncak), Jawa Barat.
 Namun ternyata Westerling tidak berpangku tangan dan menikmati kehidupan seorang sipil, melainkan aktif menjaga hubungan dengan bekas anak buahnya dan menjalin hubungan dengan kelompok Darul Islam di Jawa Barat. Secara diam-diam ia membangun basis kekuatan bersenjata akan digunakan untuk memukul Republik Indonesia, yang direalisasikannya pada 23 Januari 1950, dalam usaha yang dikenal sebagai “kudeta 23 Januari.”
 Pada 23 Januari 1950, segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond “si Turki” Westerling, mantan komandan pasukan khusus KST (Korps Speciale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Ternyata aksi gerombolan ini -yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Kudeta APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)- telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
 Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan tentara KNIL dan yang desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.
 Pada 25 Desember malam, sekitar pukul 20.00 dia menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor yang meninggal secara misterius (ada yang mengatakan, bahwa Spoor bunuh diri karena kecewa atas persetujuan Roem-Royen yang membidani Konferensi Meja Bundar). Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden, apabila setelah penyerahan kedaulatan dia (Westerling) melakukan kudeta terhadap Sukarno dan kliknya. Van Vreeden memang telah mendengar berbagai rumors, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar mengenai kelompoknya Westerling. Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran “penyerahan kedaulatan” pada 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut. Bahwa van Vreeden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling adalah suatu kesalahan, karena kurang dari satu bulan kemudian terbukti, bahwa Westerling melaksanakan niat jahatnya yang membawa malapetaka baru bagi bangsa Indonesia terutama TNI.
 Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Dia menuntut agar Pemerintah RIS menghargai Negara-Negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalm waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar.
 Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld (kelahiran Jerman), Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.
 Pada 10 Januari 1950 Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota (WTM), dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Hal ini tentu merupakan suatu ironi, karena Hatta sendiri serta banyak pemimpin bangsa Indonesia pernah menjadi korban exorbitante rechten.
 Sementara itu, pada 10 Januari 1950 Westerling mengunjung Sultan Hamid II dari Kalimantan, di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya Mémoires yang terbit tahun 1952, Westerling menulis, bahwa telah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena itu dia harus merahasiakannya.
 Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr.J.H. van Maarseven berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.
 Namun upaya mengevakuasi Reciment Speciaale Troepen, gabungan baret merah dan baret hijau, terlambat dilakukan. Dari beberapa bekas anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari 1950 Westerling melancarkan “kudetanya.”
Subuh pukul 4.30 hari itu, Letnan Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Jenderal Engles dan melaporkan: “Satu pasukan kuat APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar menuju Bandung.” Namun laporan Letkol Cassa tidak mengejutkan Engles, karena sebelumnya, pada 22 Januari pukul 21.00 dia telah menerima laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batujajar. Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix melaporkan, bahwa “compagnie Erik” yang berada di Kampemenstraat juga akan melakukan desersi pada malam itu dan bergabung dengan APRA untuk ikutserta dalam kudeta, namun dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten G.H.O. de Witt. Engles segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.
 Pukul 8.00 dia menerima kedatangan komandan RST Letkol Borghouts, yang sangat terpukul akibat desersi anggota pasukannya, dan pada pukul 9.00 Letkol Sadikin mendatangi Engles. Ketika dilakukan apel pasukan RST di Batujajar pada siang hari, ternyata 140 orang yang tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan, bahwa 190 tentara telah melakukan desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan, bahwa 12 tentara asal Ambon telah desersi.
 Di kota Bandung, secara membabi buta Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. Hari itu, 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA, tak ada korban seorang pun.
 Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud menangkap Presiden Sukarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan TII (Tentara Islam Indonesia) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga “serangan” ke Jakarta gagal total. Demikian juga secara keseluruhan, pelaksanaan “kudeta” tidak seperti yang diharapkan oleh Westerling dan anak buahnya.
 Setelah puas melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, di mana dia pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya, dr. J. Kiers, melancarkan kritik pedas terhadap Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat kemudian Westerling pergi meninggalkan hotel.
 Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh RST dan Darul Islam, akan menyerbu Jakarta. Engles juga menerima laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu.
 Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, tentu menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: “Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara.” Untuk dunia internasional, Belanda sekali lagi duduk di kursi terdakwa. Duta Besar Belanda di AS, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh “de zwarte hand van Nederland” (tangan hitam dari Belanda).
Konspirasi Belanda Menyelamatkan Westerling
 Setelah kegagalan “kudeta” yang sangat memalukan itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk secepat mungkin mengevakuasi pasukan RST. Pada sidang kabinet tanggal 6 Februari dipertimbangkan, untuk memindahkan pasukan RST ke Papua Barat, karena membawa mereka ke Belanda akan menimbulkan sejumlah masalah lagi. Pada 15 Februari 1950 Menteri Götzen memberi persetujuannya kepada Hirschfeld untuk mengirim pasukan RST yang setia kepada Belanda ke Belanda, dan pada hari itu juga gelombang pertama yang terdiri dari 240 anggota RST dibawa ke kapal Sibajak di pelabuhan Tanjung Priok. Komandan RST Letkol Borghouts terbang ke Belanda untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
 Disediakan tempat penampungan di kamp Prinsenbosch dekat Chaam, 15 km di sebelah tenggara kota Breda. Pada 17 Maret 1950 gelombang pertama pasukan RST tiba di tempat penampungan, dengan pemberitaan besar di media massa. Pada 27 Maret dan 23 Mei 1950 tiba dua rombongan pasukan RST berikutnya. Keseluruhan pasukan RST bersama keluarga mereka yang ditampung di Prinsenbosch sekitar 600 orang. Sekitar 400 orang telah didemobilisasi di Jakarta, dan di Batujajar sekitar 200 orang pasukan RST, sedangkan 124 orang pasukan RST yang terlibat dalam aksi Westerling, ditahan di pulau Onrust menunggu sidang pengadilan militer.
 Jumlah tentara Belanda yang ditahan untuk disidangkan jelas sangat kecil, dibandingkan dengan yang tercatat telah ikut dalam aksi kudeta Westerling, yaitu lebih dari 300 orang.
 Demikianlah akhir yang memalukan bagi pasukan elit Reciment Speciale Troepen (RST) yang merupakan gabungan baret merah (1e para compagnie) dan baret hijau (Korps Speciale Troepen) yang pernah menjadi kebanggaan Belanda, karena “berjasa” menduduki Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta.
 Namun bagi Westerling dan anak buahnya yang tertangkap, ceriteranya belum berhenti di sini. Westerling sendiri masih membuat pusing pimpinan Belanda, baik sipil mau pun militer di Jakarta. Dia merencanakan untuk lari ke Singapura, di mana dia dapat memperoleh bantuan dari teman-temannya orang Tionghoa. Maka dia kemudian menghubungi relasinya di Staf Umum Tentara Belanda di Jakarta.
 Sejak kegagalan tanggal 23 Januari, Westerling bersembunyi di Jakarta, dan mendatangkan isteri dan anak-anaknya ke Jakarta. Dia selalu berpindah-pindah tempat, antara lain di Kebon Sirih 62 a, pada keluarga de Nijs.
 Pada 8 Februari 1950 isteri Westerling menemui Mayor Jenderal van Langen, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf, di rumah kediamannya. Isteri Westerling menyampaikan kepada van Langen mengenai situasi yang dihadapi oleh suaminya. Hari itu juga van Langen menghubungi Jenderal Buurman van Vreeden, Hirschfeld dan Mr. W.H. Andreae Fockema, Sekretaris Negara Kabinet Belanda yang juga sedang berada di Jakarta. Pokok pembicaraan adalah masalah penyelamatan Westerling, yang di mata banyak orang Belanda adalah seorang pahlawan. Dipertimbangkan antara lain untuk membawa Westerling ke Papua Barat. Namun sehari setelah itu, pada 9 Februari Hatta menyatakan, bahwa apabila pihak Belanda berhasil menangkap Westerling, pihak Republik akan mengajukan tuntutan agar Westerling diserahkan kepada pihak Indonesia. Hirschfeld melihat bahwa mereka tidak mungkin menolong Westerling karena apabila hal ini terungkap, akan sangat memalukan Pemerintah Belanda. Oleh karena itu ia menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda untuk mengurungkan rencana menyelamatkan Weterling.
 Namun tanpa sepengetahuan Hirschfeld, pada 10 Februari Mayor Jenderal van Langen memerintahkan Kepala Intelijen Staf Umum, Mayor F. van der Veen untuk menghubungi Westerling dan menyusun perencanaan untuk pelariannya dari Indonesia. Dengan bantuan Letkol Borghouts -pengganti Westerling sebagai komandan pasukan elit KST- pada 16 Februari di mess perwira tempat kediaman Ajudan KL H.J. van Bessem di Kebon Sirih 66 berlangsung pertemuan dengan Westerling, di mana Westerling saat itu bersembunyi. Borghouts melaporkan pertemuan tersebut kepada Letkol KNIL Pereira, perwira pada Staf Umum, yang kemudian meneruskan hasil pertemuan ini kepada Mayor Jenderal van Langen.
 Westerling pindah tempat persembunyian lagi dan menumpang selama beberapa hari di tempat Sersan Mayor KNIL L.A. Savalle, yang kemudian melaporkan kepada Mayor van der Veen. Van der Veen sendiri kemudian melapor kepada Jenderal van Langen dan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima tertinggi Tentara Belanda. Dan selanjutnya, Van Vreeden sendiri yang menyampaikan perkembangan ini kepada Sekretaris Negara Andreae Fockema. Dengan demikian, kecuali Hirschfeld, Komisaris Tinggi Belanda, seluruh jajaran tertinggi Belanda yang ada di Jakarta –baik militer maupun sipil- mengetahui dan ikut terlibat dalam konspirasi menyembunyikan Westerling dan rencana pelariannya dari Indonesia. Andreae Fockema menyatakan, bahwa dia akan mengambil alih seluruh tanggungjawab.
 Pada 17 Februari Letkol Borghouts dan Mayor van der Veen ditugaskan untuk menyusun rencana evakuasi. Disiapkan rencana untuk membawa Westerling keluar Indonesia dengan pesawat Catalina milik Marineluchtvaartdienst – MLD (Dinas Penerbangan Angkatan Laut) yang berada di bawah wewenang Vice Admiral J.W. Kist. Rencana ini disetujui oleh van Langen dan hari itu juga Westerling diberitahu mengenai rencana ini. Van der Veen membicarakan rincian lebih lanjut dengan van Langen mengenai kebutuhan uang, perahu karet dan paspor palsu. Pada 18 Februari van Langen menyampaikan hal ini kepada Jenderal van Vreeden.
 Van der Veen menghubungi Kapten (Laut) P. Vroon, Kepala MLD dan menyampaikan rencana tersebut. Vroon menyampaikan kepada Admiral Kist, bahwa ada permintaan dari pihak KNIL untuk menggunakan Catalina untuk suatu tugas khusus. Kist memberi persetujuannya, walau pun saat itu dia tidak diberi tahu penggunaan sesungguhnya. Jenderal van Langen dalam suratnya kepada Admiral Kist hanya menjelaskan, bahwa diperlukan satu pesawat Catalina untuk kunjungan seorang perwira tinggi ke kepulauan Riau. Tak sepatah kata pun mengenai Westerling.
 Kerja selanjutnya sangat mudah. Membeli dolar senilai f 10.000,- di pasar gelap; mencari perahu karet; membuat paspor palsu di kantor Komisaris Tinggi (tanpa laporan resmi). Nama yang tertera dalam paspor adalah Willem Ruitenbeek, lahir di Manila.
 Pada hari Rabu tanggal 22 Februari, satu bulan setelah “kudeta” yang gagal, Westerling yang mengenakan seragam Sersan KNIL, dijemput oleh van der Veen dan dibawa dengan mobil ke pangkalan MLD di pelabuhan Tanjung Priok. Westerling hanya membawa dua tas yang kelihatan berat. Van der Veen menduga isinya adalah perhiasan. Pesawat Catalina hanya singgah sebentar di Tanjung Pinang dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Singapura. Mereka tiba di perairan Singapura menjelang petang hari. Kira-kira satu kilometer dari pantai Singapura pesawat mendarat di laut dan perahu karet diturunkan.
 Dalam bukunya De Eenling, Westerling memaparkan, bahwa perahu karetnya ternyata bocor dan kemasukan air. Beruntung dia diselamatkan oleh satu kapal penangkap ikan Cina yang membawanya ke Singapura. Setibanya di Singapura, dia segera menghubungi temanTionghoanya Chia Piet Kay, yang pernah membantu ketika membeli persenjataan untuk Pao An Tui. Dia segera membuat perencanaan untuk kembali ke Indonesia.
 Namun pada 26 Februari 1950 ketika berada di tempat Chia Piet Kay, Westerling digerebeg dan ditangkap oleh polisi Inggris kemudian dijebloskan ke penjara Changi. Rupanya, pada 20 Februari ketika Westerling masih di Jakarta, Laming, seorang wartawan dari Reuters, mengirim telegram ke London dan memberitakan bahwa Westerling dalam perjalanan menuju Singapura, untuk kemudian akan melanjutkan ke Eropa. Pada 24 Februari Agence Presse, Kantor Berita Perancis yang pertama kali memberitakan bahwa Westerling telah dibawa oleh militer Belanda dengan pesawat Catalina dari MLD ke Singapura. Setelah itu pemberitaan mengenai pelarian Westerling ke Singapura muncul di majalah mingguan Amerika, Life.  Pemberitaan di media massa tentu sangat memukul dan memalukan pimpinan sipil dan militer Belanda di Indonesia.
 Kabinet RIS membanjiri Komisaris Tinggi Belanda Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan. Hirschfeld sendiri semula tidak mempercayai berita media massa tersebut, sedangkan Jenderal Buurman van Vreeden dan Jenderal van Langen mula-mula menyangkal bahwa mereka mengetahui mengenai bantuan pimpinan militer Belanda kepada Westerling untuk melarikan diri dari Indonesia ke Singapura. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari Hirschfeld baru menyadari, bahwa semua pemberitaan itu betul dan ternyata hanya dia dan Admiral Kist yang tidak diberitahu oleh van Vreeden, van Langen dan Fockema mengenai adanya konspirasi Belanda untuk menyelamatkan Westerling dari penagkapan oleh pihak Indonesia.
 Fockema segera menyatakan bahwa dialah yang bertanggung- jawab dan menyampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, bahwa Hirschfeld sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini. Menurut sinyalemen Moor, sejak skandal yang sangat memalukan Pemerintah Belanda tersebut terbongkar, hubungan antara Hirschfeld dengan pimpinan tertinggi militer Belanda di Indonesia mencapai titik nol.
 Pada 5 April 1950 Sultan Hamid II ditangkap atas tuduhan terlibat dalam “kudeta” Westerling bulan Januari 1950.
 Pada 7, 8, 10 dan 11 Juli 1950 dilakukan sidang Mahkamah Militer terhadap 124 anggota pasukan RST yang ditahan di pulau Onrust, Kepulauan Seribu. Pada 12 Juli dijatuhkan keputusan yang menyatakan semua bersalah. Namun sebagian besar hanya dikenakan hukuman yang ringan, yaitu 10 bulan potong tahanan, beberapa orang dijatuhi hukuman 11 atau 12 bulan, satu orang kena hukuman 6 bulan dan hanya Titaley diganjar 1 tahun 8 bulan. Tidak ada yang mengajukan banding. Hukuman yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Militer Belanda terhadap tentara Belanda yang telah membantai 94 anggota TNI, termasuk Letkol Lembong, menunjukkan, bahwa Belanda tidak pernah menilai tinggi nyawa orang Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, tentara Jerman yang terbukti membunuh orang atau tawanan yang tidak berdaya dijatuhi hukuman yang sangat berat, dan bahkan para perwira yang memerintahkan pembunuhan, dijatuhi hukuman mati.
 Sementara itu, setelah mendengar bahwa Westerling telah ditangkap oleh Polisi Inggris di Singapura, Pemerintah RIS mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang Pengadilan Tinggi di Singapura, Hakim Evans memutuskan, bahwa Westerling sebagai warganegara Belanda tidak dapat diekstradisi ke Indonesia. Sebelumnya, sidang kabinet Belanda pada 7 Agustus telah memutuskan, bahwa setibanya di Belanda, Westerling akan segera ditahan. Pada 21 Agustus, Westerling meninggalkan Singapura sebagai orang bebas dengan menumpang pesawat Australia Quantas dan ditemani oleh Konsul Jenderal Belanda untuk Singapura, Mr. R. van der Gaag, seorang pendukung Westerling.
 Westerling sendiri ternyata tidak langsung dibawa ke Belanda di mana dia akan segera ditahan, namun –dengan izin van der Gaag- dia turun di Brussel, Belgia. Dia segera dikunjungi oleh wakil-wakil orang Ambon dari Den Haag, yang mendirikan Stichting Door de Eeuwen Trouw – DDET (Yayasan Kesetiaan Abadi). Mereka merencanakan untuk kembali ke Maluku untuk menggerakkan pemberontakan di sana. Di negeri Belanda sendiri secara in absentia Westerling menjadi orang yang paling disanjung.
 Awal April 1952, secara diam-diam Westerling masuk ke Belanda. Keberadaannya tidak dapat disembunyikan dan segera diketahui, dan pada 16 April Westerling ditangkap di rumah Graaf A.S.H. van Rechteren. Mendengar berita penangkapan Westerling di Belanda, pada 12 Mei 1952 Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda Susanto meminta agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda, dan bahkan sehari setelah permintaan ekstradisi itu, pada 13 Mei Westerling dibebaskan dari tahanan. Puncak pelecehan Belanda terhadap bangsa Indonesia terlihat pada keputusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Oktober 1952, yang menyatakan bahwa Westerling adalah warganegara Belanda sehingga tidak akan diekstradisi ke Indonesia.
 Setelah keluar dari tahanan, Westerling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan, yang selalu dipadati pemujanya. Dalam satu pertemuan dia ditanya, mengapa Sukarno tidak ditembak saja. Westerling menjawab:
 “Orang Belanda sangat perhitungan, satu peluru harganya 35 sen, Sukarno harganya tidak sampai 5 sen, berarti rugi 30 sen yang tak dapat dipertanggungjawabkan.”
 Beberapa hari kemudian, Komisaris Tinggi Indonesia memprotes kepada kabinet Belanda atas penghinaan tersebut.
 Pada 17 Desember 1954 Westerling dipanggil menghadap pejabat kehakiman di Amsterdam di mana disampaikan kepadanya, bahwa pemeriksaan telah berakhir dan tidak terdapat alasan untuk pengusutan lebih lanjut. Pada 4 Januari 1955 Westerling menerima pernyataan tersebut secara tertulis.
 Dengan demikian, bagi orang Belanda pembantaian ribuan rakyat di Selawesi Selatan tidak dinilai sebagai pelanggaran HAM, juga “kudeta’ APRA pimpinan Westerling tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau pemberontakan terhadap satu negara yang berdaulat.
 Westerling kemudian menulis dua buku, yaitu otobiografinya Memoires yang terbit tahun 1952, dan De Eenling yang terbit tahun 1982. Buku Memoires diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jerman dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter insurgency dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika.
 Kemudian bagaimana dengan nasib KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)? Berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 20 Juli 1950, pada 26 Juli 1950 pukul 00.00, setelah berumur sekitar 120 tahun, KNIL dinyatakan dibubarkan. Berdasarkan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar, mantan tentara KNIL yang ingin masuk ke TNI harus diterima dengan pangkat yang sama. Beberapa dari mereka kemudian di tahun 70-an mencapai pangkat Jenderal Mayor TNI!
 Westerling meninggal dengan tenang tahun 1987.
 Referensi
  • Bank, Jan, (Editor), De Excessennota, Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950, Sdu Uitgeverij Koninginnengracht, Den Haag, 1995.
  • Banru, M. Thalib, Tragedi Berdarah di Galung Lombok. Brosur.
  • Hutagalung, Batara R., Serangan Umum 1 Maret 1949, Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. LKiS, Yogyakarta 2010.
  • Ijzereef, Willem, De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies. De Batafsche Leeuw, Groningen, 1984.
  • de Moor, Joop A., Westerling’s Oorlog, Indonesie 1945 – 1950, Uitgeverij Balans, Netherlands, 1999,
  • Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ’45, Grasindo, Jakarta 1995
 Catatan:
Pada 27 Agustus 2005, bertempat di kediaman Sdr. Andi Tenri Gappa, saya dapat bertemu dengan Ibu Hj. Oemi Hani A. Salam, yang waktu itu berusia 82 tahun. Beliau masih aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, dan ingatan beliau masih sangat kuat. Ibu Oemi menyampaikan, bahwa beberapa saksi mata kini masih hidup dan dapat memberikan keterangan mengenai pembantaian yang dilakukan oleh Westerling tahun 1946/1947 di Sulawesi Selatan.
*******

3 comments:

Wal Suparmo said…
Sedikit komentar:
1) Mengenai kabar bunuh diri Jendral H.Spoor memang karena sangat kecewa bahwa operasi militer yg dilakukannya dengan susah payah untuk menduduki ibu kota Republik Indonesia ( yg oleh Belanda disebut republik Yogja karena semua daerah ex Hindia Belanda telah diduduki Belanda kembali).Sekongong-konyong semua pasukan harus ditarik mundur akibat diadakannya perundingan antara Indonesia -Belanda karena tekanan dari Amerika dengan Mashall – plannya.Yg tak sudi kalau dipergunakan Belanda untuk membiayai perang kolonial padahal tujuannya untuk membangun negara Belanda yg hancur lebur sesudah Perang Dunia ke II.Sehingga Belanda harus keluar/mundur dari Indonesia.
2)Meskipun masih anak-anak saya ada di Sulawesi Selatan waktu itu dan menurut salah satu anak buah Emmy Saelan yaitu Ibu Salawati Daud, mengingat sedikitnya jumlah penduduk pada waktu itu, yang dibunuh Westerling kurang lebih 400.Tidak mungkin 40.000 orang . Angka itu yg berasal dari pidato Kahar Muzakar di dalam rapat akbar di aloon-aloon Yogya untuk memgelorakan semangat rakyat pada waktu itu.

1:37 PM
batarahutagalung said…
1) Benar sekali.
2) Mengenai jumlah 400 korban, mungkin yang dimaksud hanya di Galung Lombok, bukan seluruh korban Westerling.
Laporan resmi pemerintah Belanda (lihat cuplikan di tulisan di atas) menyebut jumlah korban di Galung Lombok antara 350 – 400. Dalam laporan pemerintah Belanda di De Exessennota tahun 1969, disebutkan, korban tewas di Sulawesi Selatan sekitar 3.000 jiwa.
Westerling sendiri menyatakan, telah mengesekusi 60 perampok, pengacau keamanan dan ekstremis.
Salam, Batara RH

9:05 PM
batarahutagalung said…
Ralat: Pengakuan Westerling. Dia menyebut, yang dia bunuh jumlahnya 600 (enamratus), bukan 60 (enampuluh). Pernyataan ini ada di De Exsessennota tersebut

9:08 PM
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers