Archive for the ‘Sejarah’ Category

Mengenang Pembantaian 40.000 Warga Galung Lombok

Mengenang Pembantaian 40.000 Warga Galung Lombok
Rabu, 5 Februari 2014
KOMPAS.com/ Junaedi Drama kolosal digelar untuk memperingati korban 40.000 jiwa di kampung Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa (4/2/2014), membuat ratusan warga yang hadir di Taman Makam Pahlawan Galung lombok merenungkan sejarah kelam kebiadaban perang.

POLEWALI MANDAR,KOMPAS.com – Sejarah pembantaian terhadap korban 40.000 jiwa rakyat oleh tentara Nederland Indische Civil Administration (NICA) di bawah komando Raymond Paul Pire Westerling di Galung Lombok Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada 1 Februari 1947, direka ulang dalam sebuah drama kolosal.
Keluarga para korban menampilkan drama tragedi itu, untuk mengenang para korban, di Taman Makam Pahlawan Galung Lombok, Selasa (4/2/2014). Ratusan orang terlibat dalam drama itu. Ditampilkan bagaimana satu persatu rakyat dibantai, tak terkecuali anak-anak dan perempuan.

Drama napak tilas sejarah korban 40.000 jiwa ini dimainkan dengan penuh penghayatan. Drama diawali adegan tentara Belanda dibantu pribumi menggiring warga yang berkelompok antara 40 hingga 50 orang. Warga yang digiring adalah mereka yang dianggap membangkang.

Kelompok-kelompok tersebut dibawa ke sebuah lapangan di Galung Lombok, lalu diberondong peluru. Ketika ditembaki kaki warga terantai dengan tangan terikat tali. Tak ada pembelaan dari warga lain yang sama ketakutannya dengan teror Westerling.

Bahrun, adalah salah satu pelaku sejarah yang lolos dari peristiwa berdarah di Galung Lombok ini. Namun, tangannya harus diamputasi karena busuk setelah terluka oleh tembakan. “Patah tulang diberondong senjata oleh serdadu belanda. Saya cuma sedih para pahlawan tak mendapat perhatian layak dari pemerintah,” ujar dia.

Saat ini, Bahrun juga hidup menumpang di rumah warga. Ribuan keluarga korban pembantaian 67 tahun lalu itu pun masih banyak yang hidup memprihatinkan. Jangan mendapatkan santunan gaji veteran dari pemerintah, diakui sebagai pahlawan pun tidak.

Raymond Westerling

Raymond Westerling
‘Dutch secret service, stop cover-up about war criminal’

In this Dutch TV video, recorded in 1969, but never broadcast, former Captain Raymond Westerling confesses that his troops had committed war crimes three times in Sulawesi island, and once in the west of Java island in Indonesia in the late 1940s.
Wednesday 30 Jul 2014, 13:16 (Update: 30-07-14, 15:28)
It is unlikely that the AIVD [GISS] Dutch intelligence service have only one document about the failed coup against Indonesian president Sukarno in 1950. The Council of State decided this in a lawsuit which historian Fredrik Willems had brought.
The Nijmegen scientist is working on a book about Raymond Westerling, who tried a coup against Sukarno. Westerling is one of the most controversial figures in Dutch military history.
Westerling was a self-styled war criminal, who had many civilian people, eg, on Sulawesi island in Indonesia, killed.
When Willems asked the interior minister for documents, he was told that one document was found at the AIVD that he could see. The document consists of eleven pages.
The Council of State says more documents should be in the archive. They may be stored under a title other than “the coup against Sukarno in 1950″. The ministry must now look at the archives again.

LUPA

Halaman MASYARAKAT ADAT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat

IMG_8184

Monumen Korban 40.000 Jiwa yang dimasakre oleh Westerling di Sulawesi Selatan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang, 2014)

LUPA
Oleh Kusni Sulang

 

Untuk ke Makassar kali ini, saya menggunakan rute jalan darat Palangka Raya-Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke Makassar menggunakan pesawat melalui Kota Baru, Pulau Laut. Penerbangan langsung dari Palangka Raya-Makassar menggunakan pesawat Garuda seharga Rp. 2 juta lebih satu kali jalan tidak terjangkau oleh kocek yang tipis.
Dalam perjalanan ke Banjarmasin, saya melihat makam pejuang kemerdekaan Letkol. Hasan Basry berupa sebuah monumen besar terawat. Sementara makam pahlawan nasional Tjilik Riwut di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangka Raya hanyalah sebuah makam biasa dengan nisan sederhana. Jauh berbeda dari makam dan monumen teman seperjuangannya Letkol. Hasan Basry. Mengapa ada perbedaan demikian mencolok? Apakah karena Tjilik Riwut berasal dari Tanah Dayak Kalimantan Tengah di mana semua orang menganggap diri “sama pangkalima”,“sama tamanggung”, “sama mamut-ménténg” (sekalipun sering tanpa pintar dan harati) dan sama pahlawan” sehingga untuk menghargai dan mengakui keunggulan orang lain menjadi hal sangat tidak gampang dan berat? Ataukah karena ketidaktahuan karena kekurangrajinan membaca, belajar dan berpikir, sehingga menduga apa yang diketahuinya sebagai kebenaran universal.
Keluar dari bandara internasional Hasanuddin, sebelum lebih lanjut memasuki kota Makassar yang ternyata kumuh-suram, tegak berdiri patung besar, tinggi dan melukiskan kegagahan, yaitu Patung Sultan Hasanuddin – pejuang tangguh melawan kolonialisme Belanda. Kalteng, khusus ibukotanya, belum mempunyai patung-patung para pejuang masa silamnya. Barangkali hal ini antara lain disebabkan kebingungan Kalteng terhadap sejarahnya sendiri.
Masuk ke dalam kota Makassar, terdapat monumen megah, Monumen Emmy Saelan, kekasih pahlawan nasional Walter Monginsidi, yang gugur dengan granat di tangan ketika dikepung serdadu Belanda. Terdapat pula Monumen Mandala, Monumen Korban Westerling. Adanya monumen-monumen dan patung-patung besar ini menunjukan bahwa di Sulsel ada upaya menghargai sejarah, pelaku sejarah dan pejuang-pejuang mereka dari pelbagai periode. Sekalipun dalam hal perawatan tidak memperlihatkan hal yang luar biasa sebagaimana umumnya terjadi di daerah-daerah lain negeri ini. Sebagai kota tua bersejarah, Makassar yang kurang terawat dan tertata sekalipun Walikotanya adalah seorang arsitek, mempunyai sebuah museum kota dengan isi kurang mencerminkan kekayaan sejarah kota terpenting di bagian timur negeri ini. Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya dijaga dan diurus oleh turunan Pangeran, bantuan pemerintah tidak terlalu lancar. Bahkan untuk tahun ini, bantuan sebesar Rp.600 ribu/bulan masih menunggak lima bulan. Fort Rotterdam, bekas benteng Belanda, seperti halnya beberapa gedung tua peninggalan Belanda, misalnya susitet (sekarang dijadikan Gedung Kesenian) masih terjaga, tidak dihancurkan atau dirombak. Adanya bangunan-bangunan tua bersejarah yang sampai sekarang masih terpelihara, tidak berarti bahaya ini tidak ada. Benteng Sombo Opu salah satu situs sejarah yang terancam oleh kekuatan uang sang raja.
Dari Palangka Raya melalui Banjarmasin hingga Makassar, saya melihat bahwa kesadaran sejarah, kesadaran budaya, masih belum membanggakan serta sangat rentan terhadap ancaman uang sang raja serta kepentingan-kepentingan. Hal-hal ini membuat tidak sedikit daerah bersikap tidak tegas terhadap sejarah serta meminggirkan kebudayaan, termasuk sejarah dan budaya diri sendiri sebagai etnik atau pun bangsa. Perwujudannya nampak antara lain pada sikap terhadap para pelaku sejarah, para pahlawan, pada situs sejarah dan budaya, dll. Profesionalisme yang dijadik Jokowi-JK sebagai pedoman menyusun kabinet baru, apakah pedoman profesionalisme, menyerahkan pekerjaan dan tanggungjawab kepada yang ahlinya, sehingga orang tepat menduduki tempat yang tepat, akan menjalar hingga ke provinsi, kabupaten, kecamatan dst?
Lupa, apalagi melupakan hanyalah hasil dari pilihan politik yang akibatnya merembet ke segala arah, termasuk masyarakat adat. Keadaan masyarakat adat Dayak Kalteng sekarang tidak lain hasil dari pilihan politik yang melupakan sejarah dan budaya, tapi mengedepankan kepentingan politik sesaat []

Jalan “Korban 40.000 Jiwa”
Oleh Hendra Cipto

IMG_8190Salah satu jalan di Kota Makassar bernama Jalan Korban 40.000 Jiwa. Bagi warga Kota Makassar, Jalan Korban 40.000 Jiwa tidak asing lagi. Namun, bagi warga luar, masih banyak yang belum mengetahuinya dan kaget mendengar nama jalan tersebut.
Tentunya, nama Jalan Korban 40.000 Jiwa tidak akan dicantumkan jika tidak memiliki makna dan sejarah kelam yang tidak bisa dilupakan. Konon, daerah tersebut menjadi tempat penguburan massal warga Makassar korban pembantaian penjajah Belanda yang dipimpin Kapten Raymond Westerling pada tahun 1946-1947. Pasukan pemberontakan dan warga Sulawesi Selatan sebanyak 40.000 orang dibantai dan dikubur dalam satu lubang.
“Dulu itu di sana tempat penguburan massal warga yang didapat berkeliaran di Kota Makassar oleh Westerling. Mamaku ceritakan ke saya, dia saat itu masih muda dan beruntung berhasil lolos. Orang tak bersalah dibantai, kemudian jenazahnya diangkut di mobil truk. Di atas truk, jenazah bertumpuk-tumpuk seperti barang. Jenazah yang berjumlah 40.000 jiwa lalu dibawa ke sana dan dikubur dalam satu lubang,” kata Rukiah (45), salah seorang warga sekitar monumen 40.000 Jiwa
Rukiah menambahkan, daerah itu dulu dikenal sebagai perkampungan. Belakangan, perkampungan itu terbagi-bagi menjadi beberapa ruas jalan. “Makanya ada nama jalannya, ada juga monumennya di sekitar situ. Tapi monumennya terletak di antara Jalan Langgau dan Jalan Datuk Ribandang. Sekitar 200 meter dari lokasi monumen ke utara, kita menemukan Jalan Korban 40.000 Jiwa,” urainya.
Letak Jalan Korban 40.000 Jiwa berada di sekitar empat kilometer sebelah utara dari pusat Kota Makassar (Lapangan Karebosi). Monumen ini berdiri di wilayah yang asri dan rapi. Tidak banyak kendaraan berlalu lalang di sekitar kawasan itu. Monumen tersebut menempati lahan di sudut jalan dengan luas sekitar 250 meter persegi.
Di sana berdiri juga beberapa bangunan, yaitu pendapa dan monumen disertai relief peristiwa pembantaian 40.000 jiwa di dinding monumen. Di salah satu sisi bangunan, berdiri sebuah patung dengan tinggi sekitar empat meter. Patung itu adalah perwujudan seorang korban selamat dengan kaki buntung, dan salah satu lengannya menggunakan penyangga. []

Bekas benteng Belanda dalam perang melawan Hasanuddin. Masih terawat baik dan digunakan untuk berbagai kegiatan terutama kesenian (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantanb Tengah/Kusni Sulang,2014) kjeguatab bEKAS

Bekas benteng Belanda dalam perang melawan Hasanuddin. Masih terawat baik dan digunakan untuk berbagai kegiatan terutama kesenian (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang,2014)

Situs Kapal Punjulharjo Dari Kalimantan
Lebih Tua Dari Candi Borobudur?
Radar Sampit, 27 Juli 2014. Dalam rangka Peringatan Hari Pusaka Dunia tanggal 18 April yang digagas oleh International Council on Monuments & Sites (ICOMOS), sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang didedikasikan untuk konservasi monumen dan situs di dunia, kita semua diharapkan untuk melakukan berbagai kegiatan baik secara individu maupun berkelompok.
Salah satu kegiatan individu yang disarankan selain mengunjungi museum adalah dengan menuliskan artikel tentang pusaka leluhur di wilayah negara masing-masing dan mempublikasikannya baik di media konvensional maupun di internet oleh para blogger.
Untuk diketahui, situs purbakala perahu yang terlengkap (baca: masih utuh) sepanjang sejarah di Indonesia sebenarnya berada di Desa Punjulharjo, Kecamatan Kota Rembang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.
Keberadaan situs purbakala ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh para petani garam yang sedang membuka lahan tambak garam, Sabtu 26 Juli 2008. Situs ini kemudian dikenal dengan nama Situs Kapal Punjulharjo.
Berdasarkan segi komponen bahan kapal dan konstruksinya, menurut Tim Peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang terjun langsung menyelamatkan peninggalan berharga ini menyimpulkan bahwa perahu tersebut adalah perahu tradisional asli wilayah nuswantara.
Saat dilakukan penggalian secara utuh dan menyeluruh perahu kuno ini kondisinya terbenam hingga 2 meter di bawah permukaan tanah dan berjarak hanya 1 km dari garis pantai. Mengapa sampai berada di sini? Kemungkinan ini adalah perahu yang sudah tua atau tidak layak untuk digunakan dalam pelayaran sehingga dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di tempat tersebut. Dan akhirnya terkubur dalam tanah dan pasir sedalam 2 meter.
Secara geologis maupun geomorfologis, peneliti asal Perancis, Prof Pierre Y Manguin yang tergabung dalam misi ini memperkirakan perahu tersebut telah terkubur cukup lama di lokasi tempat ditemukan, yaitu sekitar 1000 tahun. Ini beradarkan perhitungan pergeseran garis pantai utara Pulau Jawa sekitar 1 meter per tahunnya (lokasi situs perahu 1 Km dari bibir pantai).
Pada kurun waktu 1000 tahun yang lalu, wilayah Kabupaten Rembang, tempat situs perahu ini ditemukan dahulu kala termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bukti-bukti ini tertulis dalam Kitab Negarakertagama yang menyebutkan bahwa Rembang merupakan salah satu lokasi pelabuhan kuno masa Kerajaan Majapahit.
Karena perahu ini tidak tenggelam di laut, maka saat ditemukan, kondisi perahu ini relatif masih utuh. Ini merupakan pusaka situs kapal kayu yang paling komplit dan tertua di Indonesia. Keadaan ini sangat berbeda dengan temuan perahu purbakala lainnya yang telah terlebih dahulu ditemukan di Sumatra dengan kondisi yang tidak utuh sebab di temukan di bawah permukaan air laut akibat perahu yang tenggelam hingga ke dasar laut.
Di Asia Tenggara, situs Kapal Punjulharjo inilah menjadi satu-satunya temuan perahu kuno yang kondisinya masih sangat utuh. Sebelum situs Kapal Punjulharjo ini ditemukan, terlebih dahulu sudah ditemukan kapal kuno di Malaysia dan Filipina namun tidak utuh.
Badan Kapal Punjulharjo ini menggunakan kayu Ulin. Habitat jenis kayu ulin terdapat di Pulau Kalimantan. Selain itu terdapat juga kayu Nyatok berbentuk papan di bagian lambung perahu, jenis kayu Putih untuk pasak, dan kayu Kuling untuk stringer.
Kayu-kayu tersebut banyak berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Berdasarkan hal ini kemungkinan besar perahu berbobot sekitar 60 ton ini berasal dari Kalimantan dengan kapasitas 12-24 orang awak kapal.
Sampel kayu perahu ini dikirim ke laboratorium Amerika untuk diteliti. Berdasarkan teknologi carbon dating dinyatakan bahwa sampel itu positif berasal dari abad ke 7 Masehi (jaman Kerajaan Mataram Hindu). Artinya situs Kapal Punjulharjo lebih tua dari usia candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 Masehi.
Berdasarkan Kitab Hikayat Banjar dan Kitab Tutur Candi tertulis hubungan antara Kalimantan dan Jawa. Pada kedua literatur kuno ini disebutkan bahwa Candi Laras dan Candi Agung di Kalimantan Selatan didirikan oleh orang yang datang dari Pulau Jawa.
Menelaah komponen utama kayu yang menjadi bahan dasar utama ini berasal dari kepulauan nuswantara (Kalimantan), maka kuat dugaan bahwa perahu ini bukan berasal dari Cina, melainkan perahu asli milik leluhur nuswantara.
Struktur kapal yang masih sederhana memperkuat dugaan tersebut karena kapal Cina berbeda dengan kapal asli nuswantara. Kapal Cina dibuat untuk perjalanan panjang antar benua. Sedangkan perahu-perahu tradisional asli nuswantara dirancang untuk mengarungi lautan antar pulau.
Perahu Punjulharjo tersusun dari papan-papan yang dilengkapi dengan tambuku. Tambuku adalah tonjolan pada bagian dalam dengan lubang-lubang untuk mengikat, bentuknya kotak.
Terbayang kapal betapa mahalnya pembuatan kapal ini pada jaman dahulu karena di kapal ini ditemukan amat banyak gading-gading gajah yang fungsinya untuk membuat bentuk melengkung di bagian lunas perahu.
Menariknya, untuk menyambung setiap bagian dari kayu-kayu diperahu ini digunakan teknologi pengikatan dengan tali ijuk yang tebal.
Situs Kapal Punjulharjo merupakan pusaka nasional yang harus dilindungi.
Sayangnya, kapal Punjukharjo ini belum bisa dilihat oleh masyarakat umum karena masih dalam proses pengawetan. Tahapan pengawetan ini barulah selesai pada tahun 2017 nanti![]

Artikel-Artikel Tentang Film Act of Killing

Artikel-Artikel Tentang Film Act of Killing
http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-reacts-to-act-of-killing-academy-nomination/

Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination
By Josua Gantan on 8:12 pm January 23, 2014.
Category Editor’s Choice, Featured, News
‘The Act of Killing’, Indonesia 1965 massacre

A scene from the documentary ‘The Act of Killing.’ (Photo courtesy of Drafthouse Films)
It could have been a historical moment for Indonesia.
On Jan. 16 the first film focused exclusively on Indonesian history was nominated in the best documentary category in the 86th Academy Awards. The nomination was the latest in a long list of accolades for Joshua Oppenheimer’s ”The Act of Killing,” a documentary exposing the atrocities of the 1965 communist party purge that birthed the New Order and left as many as a million people dead in a bloody wave of violence.
The chilling documentary has been screened at some 120 international film festivals, netting 32 awards and earning praise from critics worldwide. But in Indonesia the film has received a cold reception from government officials, who see the documentary as an embarrassment; a dangerous film that fails to portray an accurate picture of the modern nation.
“[Indonesia] is portrayed as a cruel and lawless nation,” said Teuku Faizasyah, the presidential spokesman for foreign affairs. “The film portrayed Indonesia as backwards, as in the 1960s. That is not appropriate, not fitting. It must be remembered [that] Indonesia has gone through a reformation. Many things have changed.
“One’s perception should not be so heavily influenced by just that one film.”
The film focuses on Anwar Congo, a self-described preman (thug) from Medan, North Sumatra. The ageing Anwar guides viewers through his brutal past, coming clean about his active role in one of the nation’s darkest hours. A film buff and murderer, Anwar recreates the killings in graphic detail by approaching the subject through the lens of his favorite film genres.
It’s a dark and disturbing film, one that juxtaposes the natural beauty of North Sumatra with the unsettling confessions of a trio of admitted killers. But those confessions, and the allegations of widespread support of the Pemuda Pancasila (Pancasila Youth) from some of nation’s most powerful men, have riled some in Indonesia.
“We will settle the issues of our bleak past, but it certainly cannot be done in an abrupt way,” Teuku said. “It takes [time]. Can the public accept that?”
Most nations had blood on their hands at some point in time, Teuku said. How can outsiders judge Indonesia when they have similar dark periods in their past, he asked.
“Many countries have similar bleak [moments] in their history,” he said. “Do not label a country so easily. We have to remember the history of slavery in the United States, the aboriginals in Australia, the bombings of Vietnam by America. There are elements of violations against humanity in many other nations.
“One must remember that the problem occurred in the context of the Cold War, a war against communism.”
He also questioned the film maker’s decision to focus on a select cast of characters instead of the larger picture.
“The sources are limited to the few who committed acts of atrocity,” Teuku said. “Is that really sufficient to interpret a significant historical event?”
The nation will address its past in its own time, he said.
“The message that the film is trying to drive at must be treated with caution,” Teuku said. “From the perspective of Indonesia as a nation we are in the process of handling and anticipating the problems of the past in our own way. It isn’t finished but we are in a period of reconciliation. There is no need to be pushed by parties outside Indonesia.”
The nation has tried to come to terms in the events of 1965 in the past. The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) conducted a four-year investigation into the violence, releasing a comprehensive report last year that called the purge “a serious human rights violation.” The report, which is based on interviews with 349 witnesses, uncovered evidence of state-supported murder, extermination, slavery, eviction or forced eviction, deprivation of freedom, torture, rape and abuse.
“Komnas HAM undertook the investigations,” Imdadun Rahmat, a commissioner with Komnas HAM, said. “Gross human rights violations did occur in 1965. Our recommendations have been passed to the Supreme Court. Yet, up to this point, the Komnas HAM and the Supreme Court have different opinions.”
The commission urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take up the issue. Instead the Attorney General’s Office rejected an appeal to conduct an official investigation into the purge, arguing that Komnas HAM lacked sufficient evidence of a crime.
“The evidence Komnas has gathered was insufficient to justify an official legal investigation,” Attorney General Basrief Arief said at the time.
The investigation stagnated once it was handed to the courts, Imdadun said.
“According to the Supreme Court the available data is insufficient,” he said. “For example, it wants Komnas HAM to be able to find each specific name of those who committed a violation against human rights. In the context of trying to settle the matter, Komnas HAM is coordinating with the Supreme Court. We formed an independent team to resolve the archives which stagnated in the supreme court.”
Human rights groups accused the AGO of cowing to pressure from powerful political groups, calling the refusal a clear example of “the reluctance of the country’s elites to confront its past mistakes and bring those responsible to justice.”
“The tragedy has continued to haunt the nation for 47 years, and will continue to do so unless we come to terms with it,” said Hendardi, a human rights activist, on the AGO’s decision.
The Golkar Party, Nahdlatul Ulama (NU) and the Indonesian Military (TNI, who have all been implicated in the killings, would likely come out against any effort to prosecute the guilty parties. For some it is a period in history best left forgotten; a moment resigned to the pages of often inaccurate history books rather than the nation’s courts.
In 2004 the Ministry of Education stripped the words PKI from mentions of the September 30th movement. By 2006 mention of the political party was back in.
Decades of misinformation and New Order-era propaganda have obscured the truth in Indonesia. The anti-PKI film “Pengkhianatan G30S/PKI” (“The Betrayal of the September 30 Movement By The PKI”) was played repeatedly in schools and on state-run television. The movie depicted the PKI as a group of bloodthirsty killers, men who tortured army soldiers — cutting off their genitals and gouging out their eyes — in a piece of Suharto-era propaganda.
The lengthy film was compulsory viewing for school children, who were made to write a report about the evils of the communists once a year. But it was just one example of New Order-era lies about the PKI that continue to confuse the populous, historian Asvi Marwan Adam, of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said.
“It was reported in Berita Yudha (Yudha News), the army’s news outlet, that the PKI committed atrocities such as gouging the eyes and cutting off the genitals of the generals it kidnapped on 30 September 1965,” Asvi said. ”Such things were not proven. It did not happen. It was made to smear the PKI.
“Since the reformation, there have been efforts to revise the history of 1965. The military took exception to this since they were involved in the history.”
Former president Abdurrahman Wahid attempted to repeal a law banning the spread of the communist party in a move widely seen as a step toward reconciliation by human rights groups. But Gus Dur’s words fell on deaf ears. The proposal failed and in 2003, when his term as president drew to a close, the House of Representatives decided not to revoke the law.
Teuku called Gus Dur’s failed proposal an example of the nation’s willingness to address the past — in its own time.
“Look at what Gus Dur has done,” he said. “There is no need to be pushed.”
Komnas HAM said that the public’s perception of the PKI had changed in recent years.
“Now there has been significant improvement, especially with respect to the stigma that the public once had,” Imdadun said. ”In the New Order the stigma was continually reproduced. It created a negative perception. But now, the stigma has gradually eroded.
“The public gave respect to them. The openness of information and freedom of speech produced a number of books which provide an alternative version of history.
“In general, there has been an improvement, but it takes time.”
The commission wants the central government to address all of the nation’s human rights abuses.
“Komnas HAM pushes for a non-judicial push which is restorative in nature,” Imdadun said. “We prioritize reconciliation. This is not only limited to the 1965 incident but also all other incidents in the past. We want the government to issue a statement acknowledging that there really were serious violations of human rights.
“We should be able to forgive and appreciate one another.”
Despite similar goals, Komnas HAM accused “The Act of Killing,” of reopening old wounds.
“The film doesn’t need to be responded to too seriously,” he said. “Otherwise Komnas HAM’s efforts for reconciliation can be crashed by overwhelming resistance from the public. Telling the truth can be done kindly without provoking hatred.
“The methodology [of the movie] is vulgar. It reopened old wounds for victims. Psychologically speaking, watching that movie is not healthy. This is a very sensitive matter. We should be accepting and forgiving of one another.”
Imdadun said the nation doesn’t need the condemnation of international observers.
“We should be free from international allegations that claim that human rights violations in Indonesia happened without any follow-up whatsoever,” he said.
But without a renewed commitment from the AGO and the Supreme Court the matter might never be resolved. Those involved in the killings are approaching old age, meaning that further delay by the courts may mean that those implicated in the purge may die before they can be prosecuted.
There is also a danger of the 1965 PKI massacre succombing to the same fate as numerous other unresolved human rights offenses in Indonesia, from the Petrus killings to the 1998 anti-Chinese riots.
Regardless, Imdadun said, the investigation is ongoing.
“The process is still ongoing in the Supreme Court,” he said.
But some doubt the government’s commitment to investigating the claims.
“There isn’t momentum to have this as a big project,” said Asep Kambali, historian and founder of the Indonesian Historians Community. “So long as the government does not push this to be pursued further, there will be no serious effort.”
Without open access to government files, historians and investigators are unlikely to uncover the truth, Asep said.
“The facts are so limited,” he said. ”Historians and those in the academia have no access. They are not special agents. They have no access to the palace. No access to many places nor the people in that era [and] many eyewitnesses have passed away.”
And even with full access to government records and sources, the entire event is so clouded in propaganda and Suharto-era doctrine that uncovering a truly objective version of the truth is unlikely, he said.
“The heads of the people are full with anti-PKI doctrine,” Asep said. ”It was one way to legitimize mass murder. Only Suharto knows exactly what happened.”
The repercussions of a thorough investigation could be grave, he said.
“There will be terrible consequences if anyone tries to uncover the truth,” Asep said. “This can be likened to a revolution. We already have a paradigm [in place], yet we want to destroy it and reconstruct a new paradigm.
“What will happen is a clash of ideologies. Not everyone will agree. Different perspectives and ideologies will give rise to conflict.”
But what actually happened in 1965 needs to be known, regardless of the consequences, he said.
“History is honest, but it might be painful,” Asep said. “Negative or not, the truth must come out.”
“The Act of Killing,” is available for free download in Indonesia.

Takut Intimidasi, Nama Sutradara “The Act of Killing” Asal Indonesia Dihilangkan

Jumat, 24 Januari 2014 | 21:40 WIB
Dok IMDB.comThe Act of Filling
• Film “The Act of Killing” Bisa Perburuk Citra Indonesia
• Takut Intimidasi, Nama Sutradara “The Act of Killing” Asal Indonesia Dihilangkan
LOS ANGELES, KOMPAS.com — Bagi insan perfilman, diundang hadir ke acara penganugerahan Oscar merupakan kesempatan yang tak boleh terlewatkan. Terlebih lagi jika film yang mereka buat atau bintangi masuk menjadi salah satu unggulan dalam ajang tahunan bergengsi itu.
Namun, ternyata kesempatan emas ini harus dilepas oleh salah seorang sutradara film The Art of Killing yang berasal dari Indonesia. Bagi dia, publisitas bukanlah hal yang baik.
Tak hanya sang sutradara yang memutuskan untuk menjadi “tak dikenal”, sebanyak 60 kru film asal Indonesia juga memilih langkah yang sama.
Nama-nama para pekerja film Indonesia ini tak akan muncul dalam credit title karena memang sengaja dihapus karena khawatir menjadi sasaran kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia.
“Bagi saya menghadiri Oscar sudah tidak mungkin lagi. Terlalu banyak publisitas dan tak terlalu aman bagi saya untuk diketahui secara terbuka sebagai salah seorang sutradara film itu,” kata sang sutradara kepada harian The Independent.

“Saya bukan tipe orang yang suka menonjolkan pencapaian saya. Anonimitas cocok bagi saya,” tambah dia.
Film dokumenter yang disutradarai Joshua Oppenheimer itu banyak mendapat pujian karena penggambarannya akan sosok orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan massal pasca-kudeta gagal Gerakan 30 September 1965.

Film ini menampilkan sosok para pelaku pembantaian yang sudah menua. Dalam film ini mereka menceritakan kisah seram yang tak pernah dimunculkan dalam sejarah Indonesia.
Pengambilan gambar film ini dilakukan di 120 kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 11.000 orang sudah mengunduh film ini dari internet setelah pengunduhan tak dikenakan biaya sejak November lalu.

Sabtu, 25 Januari 2014
Film “The Act of Killing” Bisa Perburuk Citra Indonesia
Jumat, 24 Januari 2014 | 19:20 WIB

ACT OF KILLINGPoster film the Act of Killing yang bercerita tentang pembunuhan massal di Indonesia tahun 1960-an.
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, Jumat (24/1/2014), mengeluarkan tanggapan terkait film dokumenter “The Act of Killing” yang masuk nominasi Oscars dalam katagori film dokumenter terbaik.
Film yang mengupas pembantaian besar-besaran di Indonesia pada 1960-an itu ternyata dianggap memberikan citra buruk untuk Indonesia di mata komunitas internasional.
“Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara yang kejam dan tak berhukum. Film itu menggambarkan pada 1960-an Indonesia sangat terbelakang. Itu tidak sesuai kenyataan,” kata juru bicara kepresidenan Indonesia, Teuku Faizasyah.
“Harus diingat bahwa Indonesia sudah melalui sebuah reformasi. Banyak hal berubah. Persepsi satu orang seharusnya tidak terpengaruh hanya oleh satu film,” tambah Faizasyah.
Faisazyah mengatakan banyak negara di dunia memiliki masa-masa kelam dalam sejarahnya, sehingga jangan terlalu mudah menghakimi sebuah negara.
“Kita ingat sejarah perbudakan di Amerika Serikat, diskriminasi suku Aborigin di Australia, pengeboman Vietnam oleh AS. Ada elemen kekerasan terhadap kemanusiaan dalam semua peristiwa itu,” lanjut Faizasyah.
“Harus diingat kejadian di Indonesia itu terkait konteks perang dingin dan perang melawan komunisme,” Faizasyah menegaskan.
Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pembunuhan massal pada 1960-an itu sebagai sebuah pelanggaran HAM serius dan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meski demikian, tak satu kelompokpun yang dimintai pertanggungjawabannya atas kebrutalan yang meluas mengincar sebagian besar pengikut komunis menyusul upaya kudeta yang gagal pada 1965.
Film “The Act of Killing” yang disutradai Joshua Oppenheimer itu berhasil membujuk beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu untuk menceritakan kembali kejahatan yang mengerikan tersebut.
Tak hanya Indonesia yang “meradang”, masuknya “The Act of Killing” dalam nominasi Oscars juga memicu kemarahan di China. Sebab, dalam film itu, komunitas warga keturunan China ikut menjadi korban pembantaian pada 1960-an itu.
Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination
http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-reacts-to-act-of-killing-academy-nomination/
By Josua Gantan on 8:12 pm January 23, 2014.
Category Editor’s Choice, Featured, News
Tags: ‘The Act of Killing’, Indonesia 1965 massacre

It could have been a historical moment for Indonesia.

On Jan. 16 the first film focused exclusively on Indonesian history was nominated in the best documentary category in the 86th Academy Awards. The nomination was the latest in a long list of accolades for Joshua Oppenheimer’s ”The Act of Killing,” a documentary exposing the atrocities of the 1965 communist party purge that birthed the New Order and left as many as a million people dead in a bloody wave of violence.
The chilling documentary has been screened at some 120 international film festivals, netting 32 awards and earning praise from critics worldwide. But in Indonesia the film has received a cold reception from government officials, who see the documentary as an embarrassment; a dangerous film that fails to portray an accurate picture of the modern nation.
“[Indonesia] is portrayed as a cruel and lawless nation,” said Teuku Faizasyah, the presidential spokesman for foreign affairs. “The film portrayed Indonesia as backwards, as in the 1960s. That is not appropriate, not fitting. It must be remembered [that] Indonesia has gone through a reformation. Many things have changed.
“One’s perception should not be so heavily influenced by just that one film.”
The film focuses on Anwar Congo, a self-described preman (thug) from Medan, North Sumatra. The ageing Anwar guides viewers through his brutal past, coming clean about his active role in one of the nation’s darkest hours. A film buff and murderer, Anwar recreates the killings in graphic detail by approaching the subject through the lens of his favorite film genres.
It’s a dark and disturbing film, one that juxtaposes the natural beauty of North Sumatra with the unsettling confessions of a trio of admitted killers. But those confessions, and the allegations of widespread support of the Pemuda Pancasila (Pancasila Youth) from some of nation’s most powerful men, have riled some in Indonesia.
“We will settle the issues of our bleak past, but it certainly cannot be done in an abrupt way,” Teuku said. “It takes [time]. Can the public accept that?”
Most nations had blood on their hands at some point in time, Teuku said. How can outsiders judge Indonesia when they have similar dark periods in their past, he asked.
“Many countries have similar bleak [moments] in their history,” he said. “Do not label a country so easily. We have to remember the history of slavery in the United States, the aboriginals in Australia, the bombings of Vietnam by America. There are elements of violations against humanity in many other nations.
“One must remember that the problem occurred in the context of the Cold War, a war against communism.”
He also questioned the film maker’s decision to focus on a select cast of characters instead of the larger picture.
“The sources are limited to the few who committed acts of atrocity,” Teuku said. “Is that really sufficient to interpret a significant historical event?”
The nation will address its past in its own time, he said.
“The message that the film is trying to drive at must be treated with caution,” Teuku said. “From the perspective of Indonesia as a nation we are in the process of handling and anticipating the problems of the past in our own way. It isn’t finished but we are in a period of reconciliation. There is no need to be pushed by parties outside Indonesia.”
The nation has tried to come to terms in the events of 1965 in the past. The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) conducted a four-year investigation into the violence, releasing a comprehensive report last year that called the purge “a serious human rights violation.” The report, which is based on interviews with 349 witnesses, uncovered evidence of state-supported murder, extermination, slavery, eviction or forced eviction, deprivation of freedom, torture, rape and abuse.
“Komnas HAM undertook the investigations,” Imdadun Rahmat, a commissioner with Komnas HAM, said. “Gross human rights violations did occur in 1965. Our recommendations have been passed to the Supreme Court. Yet, up to this point, the Komnas HAM and the Supreme Court have different opinions.”
The commission urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take up the issue. Instead the Attorney General’s Office rejected an appeal to conduct an official investigation into the purge, arguing that Komnas HAM lacked sufficient evidence of a crime.
“The evidence Komnas has gathered was insufficient to justify an official legal investigation,” Attorney General Basrief Arief said at the time.
The investigation stagnated once it was handed to the courts, Imdadun said.
“According to the Supreme Court the available data is insufficient,” he said. “For example, it wants Komnas HAM to be able to find each specific name of those who committed a violation against human rights. In the context of trying to settle the matter, Komnas HAM is coordinating with the Supreme Court. We formed an independent team to resolve the archives which stagnated in the supreme court.”[]
Human rights groups accused the AGO of cowing to pressure from powerful political groups, calling the refusal a clear example of “the reluctance of the country’s elites to confront its past mistakes and bring those responsible to justice.”
“The tragedy has continued to haunt the nation for 47 years, and will continue to do so unless we come to terms with it,” said Hendardi, a human rights activist, on the AGO’s decision.
The Golkar Party, Nahdlatul Ulama (NU) and the Indonesian Military (TNI, who have all been implicated in the killings, would likely come out against any effort to prosecute the guilty parties. For some it is a period in history best left forgotten; a moment resigned to the pages of often inaccurate history books rather than the nation’s courts.
In 2004 the Ministry of Education stripped the words PKI from mentions of the September 30th movement. By 2006 mention of the political party was back in.
Decades of misinformation and New Order-era propaganda have obscured the truth in Indonesia. The anti-PKI film “Pengkhianatan G30S/PKI” (“The Betrayal of the September 30 Movement By The PKI”) was played repeatedly in schools and on state-run television. The movie depicted the PKI as a group of bloodthirsty killers, men who tortured army soldiers — cutting off their genitals and gouging out their eyes — in a piece of Suharto-era propaganda.
The lengthy film was compulsory viewing for school children, who were made to write a report about the evils of the communists once a year. But it was just one example of New Order-era lies about the PKI that continue to confuse the populous, historian Asvi Marwan Adam, of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said.
“It was reported in Berita Yudha (Yudha News), the army’s news outlet, that the PKI committed atrocities such as gouging the eyes and cutting off the genitals of the generals it kidnapped on 30 September 1965,” Asvi said. ”Such things were not proven. It did not happen. It was made to smear the PKI.
“Since the reformation, there have been efforts to revise the history of 1965. The military took exception to this since they were involved in the history.”
Former president Abdurrahman Wahid attempted to repeal a law banning the spread of the communist party in a move widely seen as a step toward reconciliation by human rights groups. But Gus Dur’s words fell on deaf ears. The proposal failed and in 2003, when his term as president drew to a close, the House of Representatives decided not to revoke the law.
Teuku called Gus Dur’s failed proposal an example of the nation’s willingness to address the past — in its own time.
“Look at what Gus Dur has done,” he said. “There is no need to be pushed.”
Komnas HAM said that the public’s perception of the PKI had changed in recent years.
“Now there has been significant improvement, especially with respect to the stigma that the public once had,” Imdadun said. ”In the New Order the stigma was continually reproduced. It created a negative perception. But now, the stigma has gradually eroded.
“The public gave respect to them. The openness of information and freedom of speech produced a number of books which provide an alternative version of history.
“In general, there has been an improvement, but it takes time.”
The commission wants the central government to address all of the nation’s human rights abuses.
“Komnas HAM pushes for a non-judicial push which is restorative in nature,” Imdadun said. “We prioritize reconciliation. This is not only limited to the 1965 incident but also all other incidents in the past. We want the government to issue a statement acknowledging that there really were serious violations of human rights.
“We should be able to forgive and appreciate one another.”
Despite similar goals, Komnas HAM accused “The Act of Killing,” of reopening old wounds.
“The film doesn’t need to be responded to too seriously,” he said. “Otherwise Komnas HAM’s efforts for reconciliation can be crashed by overwhelming resistance from the public. Telling the truth can be done kindly without provoking hatred.
“The methodology [of the movie] is vulgar. It reopened old wounds for victims. Psychologically speaking, watching that movie is not healthy. This is a very sensitive matter. We should be accepting and forgiving of one another.”
Imdadun said the nation doesn’t need the condemnation of international observers.
“We should be free from international allegations that claim that human rights violations in Indonesia happened without any follow-up whatsoever,” he said.
But without a renewed commitment from the AGO and the Supreme Court the matter might never be resolved. Those involved in the killings are approaching old age, meaning that further delay by the courts may mean that those implicated in the purge may die before they can be prosecuted.
There is also a danger of the 1965 PKI massacre succombing to the same fate as numerous other unresolved human rights offenses in Indonesia, from the Petrus killings to the 1998 anti-Chinese riots.
Regardless, Imdadun said, the investigation is ongoing.
“The process is still ongoing in the Supreme Court,” he said.
But some doubt the government’s commitment to investigating the claims.
“There isn’t momentum to have this as a big project,” said Asep Kambali, historian and founder of the Indonesian Historians Community. “So long as the government does not push this to be pursued further, there will be no serious effort.”
Without open access to government files, historians and investigators are unlikely to uncover the truth, Asep said.
“The facts are so limited,” he said. ”Historians and those in the academia have no access. They are not special agents. They have no access to the palace. No access to many places nor the people in that era [and] many eyewitnesses have passed away.”
And even with full access to government records and sources, the entire event is so clouded in propaganda and Suharto-era doctrine that uncovering a truly objective version of the truth is unlikely, he said.
“The heads of the people are full with anti-PKI doctrine,” Asep said. ”It was one way to legitimize mass murder. Only Suharto knows exactly what happened.”
The repercussions of a thorough investigation could be grave, he said.
“There will be terrible consequences if anyone tries to uncover the truth,” Asep said. “This can be likened to a revolution. We already have a paradigm [in place], yet we want to destroy it and reconstruct a new paradigm.
“What will happen is a clash of ideologies. Not everyone will agree. Different perspectives and ideologies will give rise to conflict.”
But what actually happened in 1965 needs to be known, regardless of the consequences, he said.
“History is honest, but it might be painful,” Asep said. “Negative or not, the truth must come out.”

“The Act of Killing,” is available for free download in Indonesia.

Begini Cara Kami Menjatuhkan Soekarno

Begini Cara Kami Menjatuhkan Soekarno

Kantor Luar Negeri Inggris menggunakan “trik kotor” dalam ‘membantu menggulingkan Presiden Indonesia Soekarno, pada tahun 1966. Selama 30 tahun, setengah juta orang telah tewas.

Pada musim gugur 1965, Norman Reddaway (George Frank Norman Reddaway) seorang yang terpelajar dengan karir yang bagus di Kantor Luar Negeri Inggris, mendapat brifing untuk suatu misi khusus. Duta Besar Inggris untuk Indonesia saat itu, Sir Andrew Gilchrist, baru saja mengunjungi London untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Luar Negeri, Joe Garner.

Diskusi itu mengenai Operasi Rahasia (Covert Operations) untuk melemahkan Sukarno, Presiden Indonesia yang merepotkan dan berpikiran mandiri, ternyata tidak berjalan dengan baik. Lalu, Garner dibujuk untuk mengirim Reddaway, pakar propaganda FO, untuk Indonesia.
Quote:
Tugasnya:

“Untuk mengambil hati anti-Sukarno dalam “Operasi Propaganda” yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris dan Dinas Rahasia M16. Garner memberikan Reddaway £100.000 poundsterling tunai “untuk melakukan apapun yang saya bisa lakukan untuk menyingkirkan Sukarno”, katanya.
Kemudian Reddaway bergabung dengan “sebuah tim yang terdiri dari kelompok campuran” dari Kementerian Luar Negeri Inggris, M16, Departemen Luar Negeri dan CIA di Timur Jauh (Asia Timur), semua berjuang untuk menggulingkan Sukarno dalam difus dan cara-cara licik.

Selama enam bulan ke depan, ia dan rekan-rekannya akan menjalankan misi menjauhkan dan meretakkan teman dan kerabat yang bersekutu di rezim Sukarno, merusak reputasinya dan membantu musuh-musuhnya di militer.

Pada bulan Maret 1966 basis kekuatan Sukarno mulai compang-camping dan ia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Jenderal Suharto, sebagai panglima militer, yang sudah menjalankan kampanye dengan pembunuhan massal terhadap dugaan komunisme.

Menurut Reddaway, penggulingan Sukarno adalah salah satu “kudeta dan misi paling sukses” yang dilakukan oleh Kantor Luar Negeri Inggris yang telah mereka dirahasiakan sampai sekarang.

Intervensi Inggris di Indonesia, disamping operasi CIA yang “gratis”, menunjukkan seberapa jauh Kementerian Luar Negeri siap untuk melakukan operasi rahasianya dalam mencampuri urusan negara lain selama Perang Dingin.
Britain secret propaganda warIndonesia sangat penting baik secara ekonomi dan strategis. Pada tahun 1952, AS mencatat bahwa jika Indonesia jauh dari pengaruh Barat, maka negara tetangganya seperti Malaya mungkin akan mengikuti, dan mengakibatkan hilangnya “sumber utama dunia karet alam, timah dan produsen minyak serta komoditas lainnya yang sangat strategis dan penting”.
Ketika terjadi penjajahan oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua di Indonesia, yang bagi orang Indonesia bahwa ini adalah sebuah periode lain yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, telah direvitalisasi gerakan nasionalis yang setelah perang, menyatakan kemerdekaan dan berkuasanya Republik Indonesia.
Ahmad Sukarno menjadi presiden pertama Indonesia. Kekhawatiran Barat tentang rezim Sukarno tumbuh karena kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada puncaknya beranggotakan lebih dari 10 juta, ini adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis (non-komunis) di dunia.
Kekhawatiran dunia barat tidak dapat disembuhkan oleh kebijakan internal dan eksternal Sukarno, termasuk nasionalisasi aset Dunia Barat dan peran pemerintah untuk PKI.

Pada era awal Sukarno di tahun 60-an, masa ini telah menjadi duri besar bagi Inggris dan Amerika. Mereka percaya ada bahaya nyata bahwa Indonesia akan jatuh ke komunis. Untuk menyeimbangkan kekuatan ketentaraan yang tumbuh, Sukarno menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan PKI.

Indikasi pertama dari ketertarikan Inggris dalam menghilangkan Sukarno muncul dalam sebuah memorandum CIA dari tahun 1962. Perdana Menteri Macmillan dan Presiden Kennedy setuju untuk “melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang tersedia”.
Permusuhan terhadap Sukarno diintensifkan oleh keberatan Indonesia atas keberadaan “Federasi Malaysia”. Sukarno mengeluhkan proyek ini sebagai “plot neo-kolonial” yang menunjukkan bahwa Federasi adalah proyek Barat untuk mengekspansi tanah raja-raja Malon dengan cara mencomot wilayah pulau Kalimantan dan penerusan pengaruh Inggris di wilayah tersebut.

Tercatat dalam sejarah sebelum terjadi penjajahan di wilayah Asia Tenggara oleh Inggris, Belanda, Portugis dan negara imrelialis lainnya, Nusantara jauh lebih besar. Kini terkotak-kotak dan terpisah sesuai dengan “bagi-bagi kue” diantara negara imperialis tersebut.

Peta Indonesia Raya, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste

Niat Sukarno ingin menyatukan kembali raja-raja yang dulunya bersatu padum kembali berjaya dalam Republik Indonesia Raya (Greater Indonesia) atau Melayu Raya

Pada tahun 1963 keberatan Sukarno mengkristal dalam kebijakan tentang “Konfrontasi Indonesia-Malon” yaitu sebuah kebijaksanaan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Malon yang dianggap pro-imperialis, dan segera ditambah dengan intervensi militer tingkat rendah oleh Indonesia.

Sebuah perang perbatasan yang berlarut-larut dimulai sepanjang 700 mil di perbatasan antara Indonesia dan Malon di pulau Kalimantan dan pihak Malon sempat kewalahan, lalu pihak mereka akhirnya dibantu oleh Inggris dan juga dibantu Australia.

Sukarno tak rela, saudara-saudara mereka (suku Dayak dan suku lainnya di Kalimantan) yang tinggal di satu pulau, ternyata dibagi menjadi dua bagian, mereka sejatinya adalah satu, satu saudara, dan tak boleh dipisahkan.
Dan sebenarnya memang begitulah yang terbaik bagi mereka untuk menjadi satu, namun karena ada “tangan Inggris” di sana pada saat menjajah, maka pulau yang terdiri dari para raja-raja Kalimantan tersebut justru dibagi menjadi dua bagian.

Kalimantan dibagi-bagi, dan pembagian daerah jajahan ini dilakukan oleh negara imperialis setelah menguasai Kalimantan.

Dua bagian itu adalah utara dan selatan, yang bagian utara menjadi Kalimantan Utara (bekas jajahan Inggris dan menjadi negara caplokan boneka Malon, karena di dukung Inggris) dan wilayah Kalimantan Selatan (bekas jajahan Belanda dan tetap menjadi Indonesia).

Jadi secara otomatis mental para raja-raja Malon adalah memang bukan pejuang dan merupakan kaki-tangan Imperialis Inggris sejak dulu hingga kini.
Menurut sumber-sumber Kementerian Luar Negeri Inggris, keputusan untuk menyingkirkan Sukarno telah diambil oleh pemerintah Konservatif Macmillan dan dilakukan selama pemerintahan partai buruh oleh Wilson pada tahun 1964.
Kementerian Luar Negeri Inggris telah bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika mereka pada sebuah “rencana untuk menggulingkan Sukarno” yang masih bergolak.
Maka dibuatlah sebuah operasi rahasia dan strategi “perang psikologis” yang menghasut, berbasis di Phoenix Park, di Singapura, markas Inggris di kawasan itu.

Tim intelijen M16 Inggris melakukan hubungan dekat secara terus-menerus dengan elemen kunci dalam ketentaraan Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris. Salah satunya adalah Ali Murtopo, kemudian kepala intelijen Jenderal Suharto, dan petugas M16 juga secara terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik antara Singapura dan Jakarta.

Ali Murtopo berperan besar dalam melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto.
__._,_.___

Siauw Giok Tjhan Abadi dalam kenangan (Memperingati 100 Tahun – Siauw Giok Tjhan)

Siauw Giok Tjhan Abadi dalam kenangan
(Memperingati 100 Tahun – Siauw Giok Tjhan)
Oleh: Chan Chung Tak
in: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Im Auftrag von Chan CT
Gesendet: Donnerstag, 20. März 2014 09:17

Sungguh sangat mengharukan dan membanggakan mengetahui Siauw Giok Tjhan dihari jadinya yang ke 100 tahun, sekalipun sudah meninggalkan kita hampir 33 tahun yang lalu, 20 Nopember 1981, tetap saja dikenang orang. Bukan hanya dikenang oleh mantan mahasiswa-mahasiswi URECA, Universitas Res Publica, yang sengaja menggabungkan Reuni ke-8 URECA di Cisarua kali ini, untuk memperingati 100 Tahun Siauw Giok Tjhan bertepatan dengan tanggal lahirnya, 23 Maret 2014. Ternyata gaung bersambut, begitu GEMA-INTI, Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengetahui URECA Memperingati 100 Tahun Siauw Giok Tjhan, juga tidak mau diam diri, menetapkan 29 Maret akan menyelenggarakan Seminar: ”100 Tahun Siauw Giok Tjhan, Pejuang Yang Dihapus Dari Sejarah”.

Apa kiranya yang membuat sosok Siauw Giok Tjhan bisa bertahan dikenang banyak orang? Abadi dalam kenangan! Padahal Siauw selama belasan tahun dijebloskan dalam penjara dan dimasa kekuasaan ORBA selama lebih 32 tahun boleh dikatakan namanya dihapus dalam sejarah. Jadi, benar tema Seminar yang diajukan GEMA INTI, Pejuang yang dihapus dari Sejarah.

Barangkali orang lebih mudah melihat jasa-jasa, tapak juang yang dijalani Siauw Giok Tjhan dengan BAPERKI dan URECA didalam pembangunan Bangsa Indonesia, tapi saya hendak mencoba menyoroti kehidupan, jiwa, pemikiran yang patut kita pelajari lebih lanjut dan menjadikan teladan. Sebagai wujud Mengenang Siauw Giok Tjhan kembali sekalipun sudah 33 tahun meninggalkan kita semua.

Siauw Giok Tjhan dilahirkan dalam keluarga gabungan ayah yang baba dan ibu totok. Kakek garis ibu, Kwan Sin Liep seorang chauvinis, semula berkeras tidak memperbolehkan putrinya, Kwan Tjian Nio dinikahi Siauw Gwan Swie yang baba. Namun, bagaimana percintaan muda-mudi bisa dicegah? Akhirnya terjadi kompromi antara mertua dan mantu, perkawinan berlangsung dengan syarat, putra pertama harus mendapatkan didikan Sekolah Tionghoa. Begitulah Siauw Giok Tjhan, putra pertama yang dilahirkan dari perkawinan antara Siauw Gwan Swie dan Kwan Tjian Nio itu, jadi harus masuk sekolah Tionghoa, THHK.

Namun, saat kakek kembali pulang kampung, Swatao, ayah Siauw mencabut putranya dari sekolah Tionghoa dan dipindah masuk sekolah Belanda. Apaboleh buat, kakek Kwan marah saat kembali ke Surabaya mengetahui cucunya ternyata tidak mampu berbahasa Tionghoa, … sebagaimana harapannya. Tentu saja kakek Kwan tidak mau kalah, sekali lagi terjadi kompromi antara mertua dan menantu yang tidak bisa tidak harus dituruti, dalam memperebutkan pengaruh pendidikan anak-cucu. Pulang sekolah Siauw diharuskan membantu jaga toko kelontong kakeknya, disanalah Siauw mendapatkan pengaruh langgam hidup yang keras, giat, ulet dan penuh kesederhanaan. Begitu tradisi budaya Tionghoa dari kakeknya ini sangat besar pengaruhnya pada diri Siauw, dan termasuk kemahiran kongfu, silat.

Bagi Siauw sendiri, yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga baba dari ayah dan totok dari ibu atau lebih tepat pengaruh kakeknya itu, sangat menguntungkan dan memudahkan beliau berkiprah dikedua golongan Tionghoa, baba dan totok itu. Memudahkan anak bangsa yang satu ini mengemban tugas dan kewajiban dalam gerakan perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Mendapatkan simpati, dukungan dari kedua golongan yang diperlukan dari komunitas Tionghoa.

Lalu, apa kiranya yang patut dan pantas dikenang dari tapak langkah perjuangan Siauw Giok Tjhan dimasa hidupnya?

I. Berani melawan arus, ikut berseru Tionghoa menjadi Indonesia!
Siauw menerima seruan Kwee Hing Tjiat: “Lahir di Indonesia, Besar di Indonesia menjadi putra-putri Indonesia” dan menjadikan keyakinan tujuan hidup yang tidak tergoyahkan. Diawal tahun 1930-an, meneriakkan seruan itu betul-betul merupakan satu keberanian dan tekad yang luar biasa untuk melawan arus. Betapa sulit ketika itu meyakinkan komunitas Tionghoa untuk menjadi Indonesia. Mengapa?
a. Adanya politik pecah-belah koloni Belanda, dengan pembagian klas dalam masyarakat. Yang dinamakan inlander, pribumi adalah klas-3 yang paling rendah, sedang Tionghoa digolongan orang Asia di klas-2 yang menengah sedang Belanda orang Eropah klas-1 yang berada diatas. Oleh karena itu, tidak aneh begitu seruan itu dicetuskan, banyak orang Tionghoa merasa derajatnya diturunkan. Bermunculanlah sindiran dan ejekan, seperti “baba-cao” (baba-tahu), kantor Harian Matahari dikirimi “ikat kepala-batik”, pici, blankon dll. lagi, …

Tidak dapat disangkal, saat itu diawal tahun 1930an, masyarakat Tionghoa, khususnya dilapisan atas, dikalangan pengusaha dan tuantanah kaya tentu saja berkiblat pada Belanda, tidak hanya berpendidikan Belanda juga pola hidupnya ke-Belanda-Belanda-an. Tentu sangat sulit diajak memihak rakyat Indonesia, ikut serta membantu gerakan Kemerdekaan RI, sebaliknya hendak mempertahankan koloni Belanda.

Selanjutnya, diawal Kemerdekaan RI, tahun 1945-1949, Koloni Belanda melancarkan perang urat-syaraf untuk menjatuhkan Pemerintah RI, berusaha kembali menjajah Indonesia, dan, … tentunya tidak ayal komunitas Tionghoa dijadikan tumbal. Pihak Belanda menggunakan kelemahan-kelemahan pemuda Indonesia menimbulkan kepanikan luarbiasa di Tanggerang, misalnya. Menguarkan Gerakan meng-Islam-kan masyarakat Tionghoa di Tangerang. Padahal, pembauran di Tanggerang telah berlangsung sangat baik. Orang tidak lagi bisa membedakan mana yang etnis Tionghoa lagi hanya dengan melihat dari warna-kulit dan pekerjaan sehari-hari. Karena memang ciri-ciri etnis Tionghoa di Tanggerang boleh dikatakan sudah melenyap, satu-satunya yang masih bisa membedakan mereka adalah agama dan kepercayaan yang dianut, … kalau orang Betawi menganut Agama Islam, sedang Tionghoa masih tetap berkepercayaan Sam Kao, gabungan antara Budha, Konghucu dan Taoisme. Dirumah-rumah mereka masih menempelkan kertas-kuning (kertas “Hoe” hasil sembahyang di Klenteng) untuk mendapatkan rejeki dan pengusir setan. Peristiwa Tanggerang yang berbau rasialis dan religius ini berhasil membuat panik masyarakat Tionghoa, menanamkan kebencian mereka pada Republik yang baru meredeka itu. Tentunya, juga menimbulkan kesan salah pada dunia internasional, bahwa Revolusi Indonesia rasialis dan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, yaitu kebebasan bagi setiap orang menganut Agama dan kepercayaan.

Lagi, di Demak, diberitakan oleh Belanda, ada seorang “pribumi” meninggal-dunia karena keracunan makan tempe yang dibikin dengan air-sumur penduduk Tionghoa. Tanpa penyelidikan dan fakta-fakta yang ada, Komandan-militer memerintahkan menahan semua pemuda etnis Tionghoa diatas 16 tahun.

Lagi, di Jawa-Timur front Sidoarjo, beberapa pemuda yang mencoba menyerbu melewati garis pertahanan Belanda, tertangkap. Di-interogasi dengan disiksa secara kejam oleh pemuda etnis Tionghoa yang berpakaian seragam Belanda, dan sengaja menyatakan bahwa orang-tua mereka adalah korban-teror di Tanggerang. Setelah babak-belur, 2 pemuda ini dilepas kembali kedaerah Republik dan, … Jelas mempropagandakan yang dilakukan Belanda itu, bukan hanya menyatakan digebukin oleh si-anu, tapi digebuki oleh si-Cina berseragam Belanda! Di-generalisasi, bahwa Cina-Cina itulah yang berpihak pada Belanda dan menganiaya mereka.

Banyak orang termakan oleh perang-urat syaraf yang dilancarkan Belanda, membuat bara menyala menjadi sentimen rasial anti-Tionghoa, …

b. Juga tidak terhindar adanya pandangan “revolusi” kebablasan, diawal Kemerdekaan, sementara Laskar bersenjata ketika itu menjadikan pengusaha, pedagang Tionghoa sebagai sasaran yang boleh saja dirampok hartanya bahkan dibantai begitu saja. Pada saat orang harus mengungsi, atau dengan dalih “bumi-hangus”, sebelum menyingkir dari serangan agresi Belanda, merampok habis harta milik komunitas Tionghoa, … menghadapi kenyataan pahit-getir begitu, bagaimana komunitas Tionghoa yang jadi korban “revolusi” bisa disuruh bersatu dan menerima Indonesia sebagai tanah airnya? Tapi, itulah pekerjaan yang ditekuni Siauw dengan ulet dan tak kenal lelah, dengan keyakinan penuh bahwa peristiwa-peristiwa negatif itu hanyalah kesalahan yang terjadi pada sementara kelompok, yang tidak mewakili Rakyat Indonesia.

c. Menghadapi sementara pejabat Pemerintah yang berpandangan rasialis. Yang selalu berusaha menyisihkan, menekan dan menyingkirkan komunitas Tionghoa.
Dibidang Ekonomi, Siauw dengan tegas menentang “Pribumisasi”
Nampak sangat jelas, sejak awal kemerdekaan RI ada saja pejabat rasialis yang selalu hendak menyisihkan Tionghoa. Di tahun 1950 Kabinet Natsir dengan Menteri Ekonomi, Prof.Dr.Soemitro, mengeluarkan instruksi pada bank-bank negara untuk memberi kelonggaran syarat-syarat kredit pada pengusaha-pengusaha yang dinamakan “pribumi”, dengan demikian mengurangi bahkan menyetop pemberian kredit pada pengusaha “non-pribumi”(baca etnis Tionghoa).

Maret 1956, dimulailah gerakan Assaat untuk “pribumisasi” distribusi. Menteri Asaat mengeluarkan ketentuan yang lebih kejam lagi, yang menuntut “pribumisasi” perdagangan dan distribusi, adanya importir “benteng” yang memperoleh fasilitas import macam-macam barang. Importir “benteng” yang dimaksud adalah, perusahaan yang 70% saham milik “pribumi”.

Pengalaman demikian membuktikan, adanya kebijakan diskriminasi rasial berusaha menyisihkan yang Tionghoa, sangat merugikan perkembangan ekonomi secara sehat. Pengusaha etnis Tionghoa terpaksa harus “meminjam” nama pejabat-tinggi atau jenderal yang dinamakan “pribumi” untuk duduk sebagai direktur yang “memiliki” 70% saham perusahaan. Dengan demikian tumbuh parasit-parasit yang menambah besar pengeluaran perusahaan dan akhirnya beban dijatuhkan pada rakyat banyak sebagai konsumen. Satu pemborosan yang tidak seharusnya terjadi!

Kemudian 14 Mei 1956, penguasa perang Jawa Barat lebih lanjut mengeluarkan peraturan melarang orang Tionghoa asing berdagang di desa-desa dan akhirnya berkembang menjadi yang kita kenal dengan PP-10/1959. Dimana terjadi penggusuran Tionghoa dari desa-desa dan merupakan “mini exodus” Huakiao yang sangat memalukan Indonesia.

Etnis Tionghoa asing yang seharusnya menurut PP-10/1959 hanya dilarang menjalankan usaha dagang didesa, kota dibawah Kabupaten, dalam pelaksanaan berubah menjadi tinggal menetap didesa-desa pun tidak boleh. Penggusuran terjadi khususnya di Jawa Barat dan Aceh, Tionghoa harus keluar meninggalkan desa-desa, dikumpulkan di kota-kota kabupaten tanpa ada pengurusan yang baik dari Pemerintah. Sebagian besar dari mereka dengan bantuan sanak-keluarga dan sahabat-sahabat bisa memulai dengan usaha baru di kota-kabupaten, tapi sebagian lainnya? Hanya leb ih 120 ribu saja yang bisa diangkut dengan kapal yang dikirim pemerintah RRT, kembali ke Tiongkok.

Ketentuan-ketentuuan dan tindakan-tindakan pihak penguasa yang berbau rasialis itu, sangat TIDAK MANUSIAWI! Dan sangat merugikan perkembangan ekonomi Indonesia, sangat merugikan proses peralihan ekonomi Indonesia yang masih bersifat kolonial ke ekonomi nasional. Disatu pihak jutaan komunitas Tionghoa jadi korban penggusuran PP-10/1959, harus hidup menderita, kehilangan mata-pencaharian, anak-anak terlantar tidak bisa meneruskan sekolah, sedang lebih 120 ribu diantara mereka, Huakiao yang diangkut pulang ke Tiongkok daratan, harus masuk ke perkebunan Huakiao juga mengalami tekanan kehidupan menderita. Disamping menghadapi kehidupan yang berbeda, juga penderitaan menghadapi kehidupan miskin, serba kekurangan akibat bencana alam berat yang diderita. Dipihak lain, rakyat Indonesia sendiri secara langsung juga sangat dirugikan, karena harus membeli barang-barang dengan harga lebih mahal sedang hasil-bumi rakyat yang biasa dikumpulkan oleh orang-orang Tionghoa juga jadi macet, tidak mendapatkan saluran yang semestinya, hasil-bumi rusak-membusuk tertumpuk. Peredaran barang-barang dari kota ke desa dan sebaliknya, jadi kacau-balau beberapa bulan.

Mengapa harus begitu? Bukankah jauh akan lebih baik seandainya Pemerintah bisa memusatkan dan menggunakan segenap kekuatan yang ada untuk mendorong perputaran ekonomi lebih cepat, meningkatkan kehidupan masyarakat lebih makmur dengan cepat. Menggunakan sebaik-baiknya setiap potensi yang benar-benar berkemampuan dan jujur dalam berusaha, tanpa mempedulikan perbedaan ras, etnis, Agama yang ada. Untuk maju bersama, makmur bersama!

Sebenarnya pemikiran Siauw dibidang Ekonomi cukup sederhana, daripada mengembangkan dan bersandar pada modal-asing, jauh lebih baik dan menguntungkan seandainya Pemerintah mengembangkan modal-domestik, termasuk Tionghoa asing. Karena jelas bagi modal-asing, keuntungan yang didapat ditransfer keluarnegeri, kenegara asal mereka, sedang modal-domestik, keuntungan yang didapat digunakan dan akan berputar didalam negeri, di Indonesia. Jadi, jangan diganggu apalagi hendak dimatikan dengan dalih “pribumisasi”. Sudah barang tentu, juga jangan menutup kemungkinan yang dinamakan pribumi, warga dari suku-suku lain untuk muncul dan maju dibidang usaha. Perlakukan saja setiap warga sama dengan memberikan kesempatan untuk juga terlibat dan maju dibidang ekonomi. Tapi tidak menarik mundur yang sudah maju, …

Dibidang Pendidikan, Siauw juga melawan diskriminasi yang terjadi. Dalam kenyataan terjadi pembatasan anak Tionghoa dengan adanya kuota tidak lebih dari 5% bisa diterima disekolah-sekolah Negeri.

Pada saat sekolah negeri belum sanggup menampung semua anak, dan adanya kuota tidak lebih dari 5% bagi anak-anak Tionghoa, dengan sendirinya tidak sedikit anak-anak Tionghoa dari orang tua WNI, Warga Negara Indonesia, terpaksa harus masuk Sekolah Tionghoa. Kalau tidak masuk sekolah Tionghoa, mau sekolah dimana? Tapi, Pemerintah tanpa lebih dahulu mempersiapkan bangku sekolah nasional yang cukup, ditahun 1958 sudah mengeluarkan larangan anak-anak WNI masuk sekolah Tionghoa.

Begitulah Siauw dengan BAPERKI, diawal tahun 1958 membentuk Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki untuk memikul tugas mengusahakan dan membimbing sekolah-sekolah untuk menampung anak-anak Tionghoa WNI yang tidak lagi boleh sekolah disekolah Tionghoa. Beruntung, Siauw berhasil mendapatkan dukungan kuat dari Chiao Chung dalam mendirikan bangunan sekolah maupun guru-guru yang diperlukan.

Dibidang perguruan tinggi kenyataan juga terjadi kuota tidak lebih 5% penerimaan bagi mahasiswa etnis Tionghoa di Universitas negeri. Bahkan terjadi seorang Bintang Pelajar Tionghoa tidak bisa diterima di Univ. Indonesia hanya karena anak Tionghoa. Satu ketentuan yang berbau rasialis yang tidak seharusnya terjadi di negeri berasaskan Pancasila.

Siauw dengan BAPERKI bertekad untuk membantu memecahkan masalah pendidikan anak bangsa, dengan “modal-dengkul” BAPERKI menggerakkan para sarjana untuk mendirikan fakultas yang pertama kedokteran gigi. Dengan kesigapan dr. gigi Be Wie Tjoen yang sangat aktif dan kesediaan Prof. Dr. gigi Mustopo, jenderal purnawirawan, terbentuklah Fakultas Kedokteran Gigi BAPERKI di tahun 1959. Kemudian menyusul Fakultas Teknik yang dipelopori oleh Ir. Pudjono Hardjo Prakoso dan Ir. Tan Heng Gwan, dan Fakultas Ekonomi yang dibantu oleh Prof. drs. E. Utrech, Mr. Lie Oen Hok. Dan resmilah pembentukan Universitas Baperki yang kemudian berubah ganti nama jadi Universitas Res Publica, dengan rektor pertama-nya Dr. F.L. Tobing. Setelah Dr. F. L. Tobing tutup-usia di tahun 1963, BAPERKI memutuskan pengangkatan Nyonya Utami Suryadarma sebagai gantinya. Dengan demikian Universitas Res Publica menjadi universitas pertama di Indonesia yang dipimpin oleh seorang wanita.

Melalui Pendidikan Siauw selalu berusaha mendidik, menghimbau murid, mahasiswa etnis Tionghoa menjadi INDONESIA! Tidak jemu-jemunya menganjurkan anak-didiknya untuk ikut terjun dalam kegiatan organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa yang ada dalam masyarakat. Menyerukan semboyan: “Ahli sekaligus Manipolis”, dengan Panca cinta yang diajukan:
• Cinta tanah air dan bangsa Indonesia
• Cinta kemanusiaan dan perdamaian
• Cinta pengetahuan dan kebudayaan
• Cinta bekerja
• Cinta orang tua

II. Tetap bisa menerima dan menghormati seseorang yang beda pendapat. Sekalipun beda pendapat bisa tetap mempertahankan PERSAHABATAN! Inilah salah satu jiwa LUHUR Siauw yang patut dijadikan teladan, khususnya bagi generasi muda.

Disini bisa diajukan beberapa contoh gerak perjuangan yang dilakukan Siauw: misalnya, saat PKI menjalankan fusi ditahun 1948, menggabungkan Partai Sosialis dimana beliau tergabung, Partai Buruh, PKI-Illegal dan PKI menjadi satu Partai Komunis Indonesia, sekalipun Siauw mengambil sikap tidak tergabung dalam Partai Politik lagi, tapi hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh PKI tetap baik-baik saja. Begitu juga hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh Murba, seperti Soekarni, Adam Malik, Chairul Saleh yang merupakan lawan PKI, juga tetap baik-baik saja.

Selama jaman Demokrasi Parlementer, 1949-1959, Siauw tergabung dan menjadi ketua Fraksi Nasional Progresif yang terdiri dari partai-partai kecil, seperti Murba, PIR, PRN, Akoma, SKI dan tokoh-tokoh non-partai lainnya seperti, Iwa Kusuma Sumantri dan Mohamad Yamin. Dengan pengalaman menjadi ketua Fraksi gado-gado, beraneka ragam pandangan politik inilah Siauw menjadi mahir berdebat dengan adu argumentasi, … akhirnya disegani tidak hanya oleh kawan, tapi juga oleh lawan-lawannya.

Dan dengan pengalaman memimpin Fraksi Nasional Progresif di Parlemen inilah, saat mendirikan BAPERKI yang juga merupakan gado-gado, menyatukan tokoh-tokoh Tionghoa dari berbagai aliran politik dan Agama, Siauw juga berhasil menunjukkan kewibawaannya dan diterima menjadi Ketua BAPERKI.

Saat pembentukan BAPERKI, juga terjadi perdebatan sengit, nama organisasi menggunakan “Keturunan Tionghoa” atau tidak? Salah seorang yang berkeras menggunakan “Keturunan Tionghoa”, adalah Kwee Hway Gwan yang kemudian justru mendukung Piagam Asimilasi total.

Perdebatan berlanjut lebih sengit dalam menghadapi Pemilu 1955, BAPERKI sebagai organisasi massa ikut serta PEMILU atau tidak? Perdebatan sengit terutama menghadapi Tjoa Sik Ien yang ketika itu berkeras menentang BAPERKI ikut serta dalam PEMILU 1955. Sekalipun perdebatan berakhir dimenangkan Siauw, namun mengakibatkan Tjoa Sik Ien terpental keluar dari pengurus BAPERKI, tidak lagi ikut aktive dalam segala kegiatan BAPERKI. Hanya saja, hubungan pribadi antara Siauw dan Tjoa tetap baik-baik, tidak sedikitpun terganggu.

Perdebatan sengit berikut adalah dengan Yap Thiam Hien, sehubungan dengan BAPERKI menyetujui Dekrit Presiden Soekarno, kembali ke UUD45, 5 Juli 1959 atau tidak. Lagi-lagi perdebatan sengit terjadi mengakibatkan Yap terpental keluar dari pimpinan Baperki pusat, … tapi hubungan pribadi Siauw dengan Yap tetap baik-baik saja. Kedua belah pihak bisa saling menerima dan menghormati pendapat yang berbeda.

III. Integrasi wajar, pluralisme dan multikulturalisme jalan pemecahan masalah Tionghoa yang baik.
Kalau kita perhatikan, Siauw sejak muda sudah berpendirian untuk memecahkan masalah etnis Tionghoa, jalan terbaik adalah menyatukan diri dengan rakyat Indonesia, dan menjadikan aspirasi rakyat Indonesia sebagai aspirasi dirinya sendiri. Menunggal dengan rakyat. Dan itulah yang dikonsekwenkan dalam kehidupan dan perjuangannya untuk bersama-sama tokoh-tokoh gerakan-rakyat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemudian dalam usaha membangun masyarakat adil dan makmur setelah mencapai kemerdekaan.

Menjadi satu dengan rakyat Indonesia, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam kenyataan! Tanpa mempersoalkan perbedaan etnis-keturunan yang ada, tanpa mempersoalkan perbedaan agama yang dianut dan tanpa mempersoalkan perbedaan adat-istiadat setiap suku yang ada. Inilah yang dimaksud oleh BAPERKI “Integrasi Wajar” sesuai dengan makna yang diajukan oleh Liem Koen Hian dan Kwik Hing Tjiat di tahun-tahun 30-an.
Begitulah tokoh-tokoh Nasional seperti Dr. Wahidin, Dr. Sutomo pendiri Budi Utomo; Dr. Douwers Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai tiga serangkai pendiri Indische Partij, begitu juga dengan mantan Presiden pertama Republik Indonesia – Soekarno, tidak mempersoalkan setiap warganya beradasarkan suku dan keturunan, juga tidak mempersoalkan adanya perbedaan Agama. Yang menjadi persoalan hanyalah mempersatukan semua kekuatan rakyat yang ada dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, perjuangan untuk mencapai Kemerdekaan dan kemudian pembangunan ekonomi nasional setelah Kemerdekaan! Sesuai dengan lambang Negera yang harus dijunjung tinggi, Bhineka Tunggal Ika, bisa menerima dan menghormati segala perbedaan antara suku yang ada, tidak mempersoalankan perbedaan agama yang ada dan tidak mempersoalkan perbedaan adat-istiadat juga perbedaan pandangan ideologi/politik yang ada. Semua bersatu teguh dalam kesatuan Nasion Indonesia, bangsa Indonesia yang majemuk itu.

Gagasan lain adalah “Asimilasi total” yang diajukan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa), dan yang kemudian diambil oper menjadi kebijakan pemerintah oleh Jenderal Soeharto setelah berhasil merebut kekuasaan Oktober 1965. Jadi semboyan “asimilasi total”, berusaha menghilangkan ciri-ciri etnis Tionghoa, dimulai dengan gerakan ganti-nama, kawin campur bahkan menjadi Islam, inilah yang telah berlangsung selama lebih 32 tahun Soeharto berkuasa. Sedang pendapat yang diwakili oleh Baperki, “Integrasi Wajar”, dicampakan dengan tuduhan “komunis”, di”komunis”kan. Yang harus dibasmi!

Bagaimana Siauw membantah tuduhan sementara orang bahwa Siauw dan BAPERKI menggantungkan penyelesaian masalah Tionghoa pada Soekarno seorang? Siauw secara tegas menyatakan: “Selanjutnya juga telah cukup jelas, bahwa menggantungkan nasib golongan peranakan Tionghoa sebagai keseluruhan pada tetap berkuasanya orang atau orang-orang tertentu, tidak bisa tidak bersifat sementara saja. Orang bisa mati, atau segolongan orang bisa diganti karena prubahan perkembangan. Tetapi berhasil menyatukan diri dengan rakyat dalam rangka pelaksanaan proses integrasi wajar dengan rakyat sebagai pewujudan BHINEKA TUNGGAL IKA, merupakan jalan selamat lebih kekal.” (Lihat Siauw Giok Tjhan: “Lima Jaman”, edisi bahasa Indonesia, halaman 429)
Lebih lanjut Siauw menjelaskan keharusan menyatukan diri dengan rakyat: “Ada yang bahkan mengatakan: Politik bersatu dengan rakyat yang diajukan oleh BAPERKI adalah politik PKI. ……… Kalau ada orang mengatakan bahwa Soekarno juga telah melaksanakan politik PKI, itu berarti terlalu membesarkan peranan PKI. Dulu, penjajah Belanda juga terlalu melebih-lebihkan kegiatan PKI, mereka menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan nasional juga sebagai kegiatan PKI, sedangkan kenyataannya gerakan kemerdekaan nasional bukanlah monopoli orang-orang komunis.”

Ada juga orang yang mengatakan BAPERKI sejalan dengan PKI, karena Baperki menyetujui terlaksananya persatuan nasional “NASAKOM”. Yang patut diajukan adalah: “Konsep kerjasama NASAKOM bukanlah diajukan oleh PKI, melainkan dikemukakan oleh presiden Soekarno dalam suatu sidang DPA. ……. Jika kita mengambil sikap menentang atau tidak acuh terhadap konsep NASAKOM, justru akan menempatkan diri kita sendiri berada dalam kedudukan terpencil dan patut dikutuk sebagai golongan yang bersikap “sektaris.”…. Menghadapi situasi semacam ini, sebagai suatu organisasi massa yang tidak terlalu besar, bila BAPERKI berusaha merintangi pelaksanaan konsep NASAKOM, pasti akan digilas babak belur oleh partai-partai politik besar, sehingga tak punya tempat berdiri lagi. BAPERKI menganjurkan integrasi berarti harus mendukung “NASAKOM”, harus ada kesesuaian kata-kata dengan tindakan, tidak boleh plintat-plintut. ” (Lihat : “Bhineka Tunggal Ika”, edisi bahasa Tionghoa hal. 173 dan hal.159-161)

Lalu apa yang terjadi setelah “Asimilasi total” dilaksanakan selama lebih 32 tahun itu? Keadaan masalah Tionghoa jadi lebih baik-kah? Tentu saja tidak! Setelah mayoritas mutlak golongan etnis Tionghoa secara terpaksa mengganti nama, akhirnya tetap saja di KTP harus diberi tanda “O” untuk menandakan sepemegang KTP adalah Tionghoa. Juga sudah lebih banyak yang melangsungkan kawin campur dan bahkan juga tidak sedikit yang ganti agama, jadi Islam, tapi keadaan Tionghoa bertambah jelek, masalah Tionghoa tetap saja tidak selesai!

Bukan hanya Ketentuan-ketentuan yang berbau rasialis muncul satu persatu, dari mengganti istilah Tionghoa-Tiongkok menjadi Cina yang berkonotasi penghinaan, pelarangan menggunakan huruf-Tionghoa, sampai pada pelarangan merayakan Imlek dan beribadah didepan umum. Kerusuhan SARA anti-Tionghoa terjadi lebih kerap kali, lebih luas skalanya dengan korban lebih berat lagi, dengan puncaknya tragedi Mei-1998.

Gerak-gerik mereka yang Tionghoa selalu diawasi oleh Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). Sedang Siauw setelah dijebloskan dalam penjara, dan BAPERKI dibubarkan, tidak ada lagi kekuatan yang bisa tampil membela kepentingan etnis Tionghoa.

Sebagai anak bangsa, Siauw disaat Presiden Soeharto masih jaya-jayanya, diakhir tahun 79, didalam karyanya “The Brighter Future” tetap optimis dengan menyatakan: “Apabila rakyat telah sadar, mereka pasti bertekad untuk mengubah situasi politik yang penuh dengan pertentangan ini menjadi situasi politik yang mendorong terjadinya kedamaian bangsa, yang positif, konstruktif dan harmonis. Prinsip demokratis yang sejati akan unggul, segala diskriminasi rasial akan lenyap oleh hukum, dan segala kebobrokan korupsi akan berakhir, setiap warganegera akan memperoleh perlakuan yang sama. Dengan demikian dapat ditegakkan semangat patriot sejati dan tanggung jawab atas kesejahteraan sosial, sehingga menjamin seluruh rakyat dapat mengecap kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Hari depan pasti cemerlang.”

Apa yang diramalkan Siauw 35 tahun yl, setelah Soeharto lengser, 21 Mei 1998, dan Indonesia memasuki era reformasi-demokrasi, makin kuat kesadaran Rakyat untuk menentukan hak dan nasibnya sendiri, … menuntut pemerintah yang berkuasa, mencabut satu-persatu ketentuan UU yang berbau rasialis. Dari Presiden Habibie mencabut peenggunaan sebutan “Pribumi”, saat Gus Dur jadi Presiden mencabut Instruksi Presiden N0.14/1967, satu Instruksi Presiden yang berusaha menghilangkan segala yang berbau Tionghoa. Dilanjutkan oleh Presiden Megawati Tahun Baru Imlek diangkat jadi hari libur nasional. Sedang Presiden SBY juga tidak mau ketinggalan, tidak hanya Konghucu kembali dinyatakan sebagai salah satu Agama sah di Indonesia, tapi juga mensahkan UU Kewarganegaraan No.12/2006 yang secara resmi mencabut UU No.62/1958 yang menimbulkan banyak masalah dengan adanya SBKRI. Dan, kemarin tgl. 12 Maret 2014, SBY dipenghujung jabatan Presiden sekali lagi membuat kejutan, mengeluarkan Kepres No-12/2014 yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet AMPERA No-6/1967, yang menetapkan perubahan sebutan Tiongkok/Tionghoa menjadi CINA. Jadi, Presiden SBY, menetapkan kembali memulihkan sebutan Tiongkok untuk negara dan Tionghoa untuk sebuatan bangsa dan orang. Tidak lagi menggunakan sebutan Cina, maupun China.

Boleh dikatakan Kepres No.12/2014 merupakan satu HADIAH BESAR dalam memperingati 100 Tahun Siauw Giok Tjhan! Secara HUKUM pada pokoknya sudah tiada diskriminasi terhadap Tionghoa Indonesia lagi. (Ooouh, tidak masih ada satu lagi, belum pernah terdengar adanya pembubaran BKMC-BAKIN, badan yang sengaja dibentuk BAKIN untuk mengamati setiap gerak gerik Tionghoa.) Apa yang diperjuangkan Siauw selama hidupnya, apa yang dicita-citakan dan diramalkan diakhir hayatnya berangsur-angsur terwujud menjadi kenyataan. Keadaan Tionghoa di Indonesia makin membaik dari hari kehari, HUKUM telah menunjang, memberikan syarat yang lebih baik bagi setiap warga di Nusantara ini diperlakukan sama hak dan kewajibannya, sedang setiap keturunan asing, termasuk Tionghoa juga sudah bisa diperlakukan sebagai Bangsa Indonesia asli!

Siauw Giok Tjhan, Pejuang Bangsa Yang Dihapus Dalam Sejarah

Siauw Giok Tjhan,
Pejuang Bangsa Yang Dihapus Dalam Sejarah

On Saturday, 1 February 2014, 14:47, iwamardi <iwamardi@yahoo.de> wrote:

Siauw Giok Tjhan, Oei Tjoe Tat, Tjoa Siek In, Tan Ling Djie dan….masih banyak lagi !
Mereka adalah pejuang2 bangsa Indonesia yang tanpa pamrih, rela berkorban untuk kemerdekaan dan pembangunan negerinya, Republik Indonesia, menuju masyarakat yang demokratis, adil dan makmur .
Sementara nama2 besar mereka dilupakan orang, seakan tak pernah muncul keberadaan sosok2 ini dibumi Indonesia !
Selama lebih dari 3 dekade, justru oknum2 seperti Suharto, Lim Sioe Liong, Sarwo Eddie, Bob Hasan dll. lah yang dipaksakan untuk dikenal sebagai “orang2 besar” Indonesia, padahal justru merekalah penyebab utama kerusakan Indonesia disegala bidang hingga sekarang ini,
kerusakan2 yang parah dan serius dibidang politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa ini.
Manusia2 seperti SGT,OTT,TSI,TLD dll, dan tentu saja BK, Subandrio, Ali Satroamidjojo, Tan Malaka, Nyoto, Wikana, Amir Syarifudin, Sudirman, Trimurti, Umi Sardjono dan…masih banyak deretan nama2 lainnya, adalah manusia2 besar yang merupakan benih2 sehat kepemimpinan bangsa ini. Makin dipendam mereka ini didalam tanah sejarah Indonesia oleh rejim orba dan penerusnya, maka makin matanglah mereka untuk tumbuh menjadi tunas baru pohon2 megah pemimpin Indonesia dimasa depan !
Spirit, jiwa, semangat mereka akan tumbuh terus dan membawakan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita2kan para pembangun RI ini, para founding fathers&mothers negara dan bangsa ini : negara RI yang adil, makmur-sejahtera, dan demokratis !

iwa

On Saturday, February 1, 2014 5:44 AM, Chan CT <SADAR@netvigator.com> wrote:

Siauw Giok Tjhan,
Pejuang Bangsa Yang Dihapus Dalam Sejarah
http://m.berdikarionline.com/tokoh/20140130/siauw-giok-tjhan-pejuang-bangsa-yang-dihapus-dalam-sejarah.html
30 Januari 2014 | 11:26 WIB

Ia adalah seorang pejuang yang melawan imperialisme hingga akhir hayatnya. Pada akhirnya, ia harus wafat di negeri orang sebagai pelarian politik, bukan di negeri yang ia perjuangkan kemerdekaannya. Namun, namanya tak akan ditemukan dalam buku sejarah resmi versi pemerintah.
Ia adalah Siauw Giok Tjhan. Anak bangsa yang berasal dari etnis Tionghoa ini memang memiliki naluri untuk menentang penindasan sejak ia berusia remaja. Karakter yang kemudian ia bawa hingga akhir hayat, ketika ia memilih konsisten melawan penindasan yang tak hanya datang dari penjajah asing, melainkan juga dari bangsa sendiri dalam bentuknya yang lain, diskriminasi rasial.

Spirit Nasionalisme
Lahir pada 23 Maret 1914 di Surabaya, Jawa Timur, putra dari pasangan Siauw Gwan Swie dan Kwan Tjian Nio ini tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang yang telah berintegrasi dengan etnis lainnya di Surabaya. Kondisi itu membuat Siauw Giok Tjhan fasih berbahasa Tionghoa, Melayu dan Jawa.
Siauw Giok Tjhan kecil mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa, Tiong Hoa Hwee Koan. Namun, atas dorongan ayahnya, ia pindah ke sekolah Belanda, Institut Buys dan kemudian ia bersekolah juga di Europese Lagere School. Perlakuan diskriminatif yang dipertunjukkan para siswa Belanda di sekolah tersebut terhadap siswa bumiputera dan Tionghoa membuat naluri perlawanan Siauw Giok Tjhan bangkit. Hinaan “Cina Loleng” yang kerap terlontar dari mulut para siswa kulit putih seringkali membuat kesabaran Siauw Giok Tjhan habis, sehingga ia sering terlibat perkelahian dengan mereka.
Menginjak usia remaja, Siauw Giok Tjhan harus berjuang untuk menghidupi dirinya dan adik-adiknya karena kedua orang tuanya wafat. Berbekal modal seadanya peninggalan dari orang tua, ia pun menjalankan bisnis penyewaan mobil kecil-kecilan di Surabaya. Ketangguhan jiwa Siauw Giok Tjhan muda dalam menghadapi kesulitan hidup seakan ‘diuji’ pada masa ini.
Ketangguhan jiwa itu pula yang membuat ia tak ‘lari’ dari situasi sosial kala itu, ketika rakyat banyak yang dilanda kesulitan akibat penjajahan. Siauw Giok Tjhan pun bergabung dengan organisasi pemuda Tionghoa, Hua Chiao Tsing Niem Hui, dimana melalui organisasi ini ia banyak membantu rakyat yang didera kesulitan ekonomi.
Selain dengan organisasi tersebut, Siauw Giok Tjhan juga bergabung dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Keaktifan ia di partai ini sekaligus menjadi penanda mulai masuknya Siauw Giok Tjhan di kancah pergerakan kemerdekaan. Sebab PTI merupakan partai yang mengupayakan semua warga etnis Tionghoa yang lahir dan menetap di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memiliki kesadaran bahwasanya tanah air mereka adalah Indonesia . Maka, etnis Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia pun harus turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Kiprahnya di PTI ini pula yang kemudian mengantarkan Siauw Giok Tjhan menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah organisasi berhaluan nasionalis kiri yang dibentuk Amir Sjarifudin dan Muhamad Yamin. Melalui Gerindo inilah, spirit nasionalisme Siauw Giok Tjhan makin membara.
Tak hanya di aspek politik, semangat nasionalisme juga ia manifestasikan di bidang olahraga. Hal itu tampak ketika Siauw terlibat dalam gerakan pemboikotan terhadap organisasi sepak bola Belanda, Nederland Indische Voetbaldbond (NIVB) ketika NIVB akan menggelar pertandingan di Surabaya. Saat itu, Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawannya berupaya mengalihkan penonton ke Pasar Turi, dimana di pasar tersebut sedang berlangsung pertandingan yang digelar oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Dalam kancah perjuangan kemerdekaan ini pulalah, Siauw bersinggungan dengan Marxisme. Ia mengenal ideologi itu dari kedua kawannya, Tjoa Sik Ien dan Tan Ling Djie. Perkenalannya dengan Marxisme ini makin membuat spirit nasionalisme Siauw kian ‘condong’ ke kiri.
Selain dalam organisasi dan partai, Siauw juga berkiprah di bidang jurnalistik. Ia mengawali kiprahnya di bidang tersebut sebagai wartawan harian Matahari, sebuah koran yang bertendensi nasionalis. Menjelang masuknya tentara Jepang ke nusantara, Siauw pun menjadi pemimpin redaksi koran ini. Pada masa pendudukan Jepang, harian Matahari mengambil tendensi anti-fasisme Jepang sehingga membuat Siauw dalam posisi yang berbahaya.
Siauw pun menjadi incaran Jepang untuk ditangkap. Siauw berupaya menghindar dari kejaran Jepang itu dengan mengambil posisi aman menjadi pemilik toko eceran di Malang. Di kota tersebut, Siauw merubah taktik perjuangan. Ia menjadi anggota organisasi bentukan Jepang yang bernama Kakyo Shokai serta mendirikan organisasi keamanan Kebotai. Di kota Malang inilah, Siauw menetap hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan.
Proklamasi kemerdekaan ternyata bukanlah akhir perjuangan, melainkan jutru awal berkecamuknya revolusi kemerdekaan. Belanda tak ingin melepas bekas jajahan di zamrud katulistiwa ini begitu saja. Dengan membonceng Sekutu dan Inggris selaku pemenang Perang Dunia ke II, mereka berupaya menguasai kembali Indonesia.
Siauw pun kembali berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan mendirikan dua organisasi, yakni Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru. Kedua organisasi ini terlibat dalam kancah pertempuran melawan tentara Inggris di Surabaya pada 10 November 1945.
Perjuangan Siauw juga berlanjut di ‘wadah’ baru, yakni Partai Sosialis yang didirikan oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Seperti yang disinggung sebelumnya, Amir Sjarifudin ini merupakan kawan Siauw ketika masih sama-sama berjuang di Gerindo pada masa penjajahan Belanda dahulu.
Tak hanya di partai politik, Siauw juga berjuang melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah ditunjuk oleh Bung Karno pada tahun 1946. Pandangan Siauw yang menganggap seluruh warga keturunan Asia maupun Eropa sebagai bagian tak terpisahkan dari revolusi nasional telah membuat ia memperjuangkan disahkannya UU Kewarganegaraan RI di tahun 1946. UU itu mengamanatkan seluruh warga keturunan Asia dan Eropa di Indonesia untuk menjadi orang Indonesia sejati dan turut serta membantu perjuangan kemerdekaan. Pada masa perang kemerdekaan ini, Siauw juga pernah diangkat menjadi Menteri Negara urusan Minoritas ketika Kabinet dipimpin oleh Amir Sjarifudin pada tahun 1947.
Dukungan Siauw terhadap perjuangan kemerdekaan tidak hanya ia tunjukkaan melalui perjuangan politik atau organisasi, melainkan juga hal-hal yang kecil seperti hidup secara sederhana. Hal itu ia tunjukkan tatkala istrinya hendak melahirkan anaknya yang keempat di Malang pada September 1947, bersamaan dengan agresi militer Belanda pertama. Adiknya Siauw, Siauw Giok Bie, hendak menggunakan mobil organisasi Palang Biru untuk mengantar istri Siauw ke rumah sakit. Tapi Siauw dengan tegas melarang adiknya menggunakan fasilitas milik organisasi, sebab mobil itu akan lebih baik digunakan untuk menolong para pejuang yang terluka karena bertempur melawan agresi Belanda.
Di sisi lain, perpecahan yang melanda Partai Sosialis tempat Siauw bernaung makin tak terhindarkan. Perbedaan pendapat yang bernuansa ideologis antara kubu Sjahrir dengan kubu Amir Sjarifudin mengakibatkan kubu Sjahrir memisahkan diri dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) di awal tahun 1948. Sedangkan kubu Amir tetap bertahan di partai Sosialis. Siauw memilih bergabung dalam kubu Amir.
Pada perkembangan selanjutnya, Partai Sosialis pimpinan Amir makin dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama ketika pertentangan politik menghangat pasca disepakatinya perjanjian Renvile di pertengahan tahun 1948. Partai Sosialis dan PKI beserta beberapa organisasi kiri lainnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai wujud oposisi mereka terhadap kabinet pimpinan Bung Hatta yang didukung Masyumi. FDR sangat menolak kebijakan kabinet Hatta yang ingin ‘membersihkan’ angkatan perang dari unsur-unsur laskar rakyat.
Puncak dari ketegangan politik itu adalah meletusnya “peristiwa Madiun”, ketika gerakan FDR dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintahan Hatta. FDR pun ditumpas oleh kabinet Hatta dan angkatan perang pimpinan A.H Nasution. Siauw, sebagai salah satu pendukung FDR juga sempat ditangkap TNI. Namun, tak lama kemudian terjadi agresi militer Belanda yang kedua di akhir 1948. Siauw pun lolos dari penjara Republik, namun ia kembali ditangkap Belanda.

Integrasi vs Asimilasi
Di akhir tahun 1949, kemerdekaan Indonesia pun diakui oleh Belanda. Perang kemerdekaan usai, namun masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa belum juga tuntas. Guna menuntaskan masalah tersebut, Siauw dan beberapa tokoh Tionghoa lain seperti Oei Tjoe Tat, Yap Tiam Hien dan Ang Jang Goan membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) di tahun 1954. Siauw pun menjadi ketua umum organisasi ini.
Pada masa itu, secara garis besar ada dua konsep berbeda yang muncul dari kalangan masyarakat terkait penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Kedua konsep itu dipandang sebagai solusi jitu bagi penyelesaian masalah tersebut oleh masing-masing kubu pendukungnya. Kedua konsep itu adalah asimilasi dan integrasi.
Untuk konsep asimilasi, definisinya adalah penyatuan antara dua etnis dengan menghilangkan seluruh identitas kultural dari salah satu etnis. Dalam konteks masalah Tionghoa, etnis Tionghoa diharuskan menghilangkan seluruh identitas ke-Tionghoaan-nya untuk kemudian bergabung dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia yang dianggap kebudayaan ‘asli’ Indonesia.
Sedangkan konsep integrasi mengandung arti persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia tanpa menegasikan kebudayaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai dengan moto Bhineka Tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap bersatu dalam naungan negara Republik Indonesia.
Baperki yang dipimpin oleh Siauw menentang keras konsep asimilasi. Menurut Baperki, asimilasi tak ubahnya diskriminasi dan tidak sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman berbagai etnis di nusantara berikut segala ‘pernak-pernik’ kulturalnya. Karena itu tak seharusnya etnis Tionghoa menanggalkan identitas kulturalnya untuk bisa bersatu dengan unsur rakyat Indonesia yang lain.
Masalah etnis Tionghoa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dapat dituntaskan dengan berintegrasi pada kehidupan dan perjuangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tanpa harus melupakan kebudayaan Tionghoa-nya. Maka, Baperki mendukung konsep integrasi revolusioner sebagai solusi penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia. Dan PKI, yang bertendensi anti rasialisme, juga mendukung konsep integrasi yang diusung oleh Baperki ini. Tak heran apabila pada perkembangan politik selanjutnya, terutama di era Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi sangat dekat dengan PKI.
Sementara, konsep asimilasi didukung juga oleh beberapa tokoh Tionghoa. Mereka adalah Harry Tjan Silalahi, Kristoforus Sindunata, Ong Hok Ham, serta H.Junus Jahja. Kelompok Tionghoa pro-asimilasi ini mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) di tahun 1963. LPKB ini mendapatkan banyak dukungan, terutama dari kelompok politik kanan dan Angkatan Darat (AD) yang pada umumnya rival politik PKI. Sebagai tambahan, LPKB ini memegang peranan penting dalam perumusan berbagai kebijakan rezim Orde Baru yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pasca kejatuhan Bung Karno tahun 1966, termasuk kebijakan pelarangan perayaan Imlek, pelarangan agama Kong Hu Chu dan pergantian nama warga Tionghoa.
Pertentangan antara Baperki dan kelompok pro-asimilasi (LPKB) berlanjut dimasa Demokrasi Terpimpin. Nuansa kompetisi politik antar berbagai kekuatan dimasa itu juga berpengaruh pada rivalitas Baperki dan LPKB. Baperki menjadi organisasi yang dekat dengan PKI. Sementara LPKB didukung oleh AD dan kelompok nasionalis kanan.
Bung Karno sendiri tampak lebih sepakat dengan konsep integrasi yang digagas Baperki. Hal ini terlihat dalam pidatonya ketika Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki. Dalam pidato itu tampak penolakan Bung Karno terhadap konsep asimilasi. Berikut isi pidato beliau :
“Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno, apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna. Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia itu.
Nah karena itu, saudara-saudara pun-ini perasaan saya persoonlijk, persoonlijk, pribadi-what is in a name ? Walau saudara misalnya mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-saudara, Cak Roeslan namanya nama Arab, Pak Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.
Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?
Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia.”

Akhir Perjuangan
Selain memperjuangkan integrasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia, Baperki dan Siauw juga memperjuangkan nation-building melalui pendidikan. Maka pada tahun 1958, Baperki mulai membuka Akademi Fisika dan Matematika yang diperuntukkan bagi pendidikan guru sekolah menengah. Pada tahun-tahun berikutnya, Baperki juga membuka beberapa fakultas baru seperti fakultas Kedokteran, Sastra dan Teknik.
Pada tahun 1962, perguruan tinggi Baperki itu diberi nama Universitas Res Publica (Ureca). Dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas ini, Baperki punya motto :“pendidikan bukan barang dagangan. Ilmu harus diabdikan untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup rakyat banyak!”

Massa anti-komunis merusak gedung Universitas Res Publica (Ureca), yang didirikan oleh BAPERKI, tahun 1966 (Photo Credit: Bettmann / Corbis)
Untuk diketahui, pasca meletusnya tragedi Gestok 1965, Ureca ditutup oleh Soeharto karena dianggap universitas ‘komunis’. Di kemudian hari, rezim Orde Baru membentuk Universitas baru untuk menggantikan Ureca, yakni Universitas Trisakti.
Sementara itu, terkait masalah yang dipandang paling krusial dari masalah-masalah lainnya yang menyangkut etnis Tionghoa di negeri ini, yakni masalah ekonomi, Siauw juga punya pandangan sendiri. Menurutnya, tak perlu ada pembedaan antara kapital milik orang Tionghoa maupun non-Tionghoa di Indonesia. Sepanjang modal itu dimiliki oleh rakyat Indonesia, apapun etnisnya, maka bisa diperuntukkan bagi perkuatan ekonomi nasional serta berguna juga untuk menangkal pengaruh negatif modal asing multinasional.
Tampak bahwa Siauw mentolerir adanya kapitalis domestik di Indonesia, guna melawan pengaruh negatif kapital asing multinasional yang menurut Siauw sangat eksploitatif. Konsep Siauw ini dikenal sebagai konsep Ekonomi Domestik.
Sementara itu, dinamika politik berjalan cepat dan tak terduga. Tragedi Gestok yang meletus 1 Oktober 1965, merubah secara drastis konstelasi politik nasional. PKI, selaku pihak tertuduh dalam tragedi tersebut, segera dihabisi oleh tentara sayap kanan pimpinan Soeharto yang didukung imperialis Amerika Serikat (AS). Jutaan pendukung PKI dan Bung Karno dibantai serta ditangkapi tanpa proses peradilan.
Sebagai seorang simpatisan kiri sekaligus pendukung Bung Karno, Siauw pun tak lepas dari ‘tsunami’ politik tersebut. 4 Nopember 1965, Siauw ditangkap dan dibui selama 13 tahun oleh Orde Baru tanpa proses pengadilan. Baperki pun dibubarkan, begitu juga dengan universitas yang dibentuknya, Ureca.
Pada Bulan Mei 1978, Siauw Giok Tjhan dibebaskan dari penjara. Perlakuan buruk yang diterimanya selama meringkuk di tahanan rezim Soeharto membuat kesehatan Siauw memburuk. Setelah bebas dari penjara, ia pergi berobat ke Belanda.
Selain berobat, kepergian Siauw ke Belanda juga untuk menghindar dari kontrol rezim Soeharto yang dikhawatirkan makin membuat kesehatannya memburuk. Siauw menderita komplikasi beragam penyakit, mulai dari gangguan penglihatan hingga penyakit jantung. Akhirnya, pada 20 November 1981, pejuang bangsa itu meninggal dunia sebagai pelarian politik.
Riwayat juang putra Surabaya yang telah mengabdikan seluruh hidupnya bagi kemaslahatan negara, bangsa dan etnisnya ini seakan hilang dalam sejarah, hanya oleh stigma yang masih ‘sakti’ hingga kini, yakni stigma ‘komunis’.
Hiski Darmayana, penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Artikel Terkait:
• Siauw Giok Tjhan, Sosok Pejuang Dan Pembangun Bangsa
• Oei Tjoe Tat, Loyalitas Tiada Akhir
• Amir Sjarifudin Harahap, Nasionalis Kiri Yang Terlupakan
• Peringati Hari Anak Nasional, Kampung Ilmu Angkat Tema…
• Peristiwa Rasialis “10 Mei 1963″ Dan Provokasi…

Siauw Giok Tjhan,
Sosok Pejuang Dan Pembangun Bangsa
http://www.berdikarionline.com/tokoh/20120801/siauw-giok-tjhan-sosok-pejuang-dan-pembangun-bangsa.html
Rabu, 1 Agustus 2012 | 5:50 WIB

Namanya nyaris tidak ditulis dalam sejarah resmi. Bahkan, di era rezim orde baru, ia hendak dihapus sama sekali dari sejarah bangsanya. Ironisnya, pejuang besar ini justru dipaksa di akhir hayatnya menjadi “pengungsi politik” di negeri lain dan, pada akhirnya, meninggal di Belanda.
Dia adalah Siauw Giok Tjhan. Salah seorang wartawan senior Indonesia, Yoesoef Isak, menganggap Siauw Giok Tjhan sebagai pejuang yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya bagi bangsanya: Indonesia. Kita tahu, Siauw Giok Tjhan tak henti-hentinya berseru tentang pembangunan nasion (nation building).
Siauw Giok Tjhan juga konsisten berjuang untuk keadilan dan kesetaraan. Ia juga selalu berada di garis depan menentang segala bentuk penindasan dan penghisapan manusia atas manusia. Karena itu, Siauw Giok Tjhan sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran kiri, khususnya marxisme.

Sejak kecil menentang diskriminasi
Siauw Giok Tjhan lahir pada 23 Maret 1914 di Surabaya, Jawa Timur. Nama tempat kelahirannya adalah Kapasan—sebuah dari pemukiman Tionghoa. Di sana, Tionghoa totok dan peranakan melebur.
Ayahnya, Siauw Gwan Swie, adalah seorang nasionalis Tionghoa. Sedangkan ibunya, Kwan Tjian Nio, adalah seorang Tionghoa totok yang menghargai adat-istiadat rakyat setempat. Ia tidak memaksa anaknya berbahasa Tionghoa. Jadinya, Siauw Giok Tjhan bisa berbaha Melayu-Tionghoa dan Jawa.
Pada usia 4 tahun, Siauw Giok Tjhan sudah dibawa kakeknya bersekolah di THHK (Tiong Hoa Hwee Koan). Kakek Siauw Giok Tjhan, Kwan Sie Liep, adalah seorang fanatik dengan kebudayaan Tionghoa. Tetapi Siauw Giok Tjhan tidak terlalu lama bersekolah di sana. Maklum, ayahnya sangat menginginkannya masuk sekolah Belanda.
Akhirnya, Siauw Giok Tjhan dipindah ke sekolah Belanda- Institut Buys. Lalu, ia dipindahkan lagi ke ELS (Europese Lagere School). Di sekolah inilah Siauw Giok Tjhan sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ia sering dihina sebagai “Cina Loleng”. Siauw Giok Tjhan tak menerima perlakuan itu. Akhirnya, ia sering terlibat perkelahian dengan anak-anak Belanda.
Siauw Giok Tjhan melanjutkan sekolahnya di HBS (Hogere Burger School ). Sayang, belum tamat HBS, kedua orang tuanya meninggal. Sedangkan kakeknya sudah pulang ke Tiongkok. Siauw Giok Tjhan harus berjuang untuk membiayai dirinya dan adiknya. Sebagai solusinya: ia jual semua harta orang tuanya dan kemudian membeli tiga kendaraan roda tiga. Ia kemudian menjalankan semacam usaha Taxi. Dari situlah ia membiayi hidup dan pendidikannya.
Pengalaman itu sangat berpengaruh bagi Siauw Giok Tjhan. Ia pun bergabung dengan perhimpunan Pemuda Tionghoa (Hua Chiao Tsing Niem Hui). Organisasi ini banyak membantu rakyat yang dalam kesulitan.
Memperjuangkan kemerdekaan
Siauw Giok Tjhan memang nasionalis sejak awalnya. Ini terbukti dengan sikapnya bergabung dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Partai ini, yang resminya berdiri September 1932, secara tegas memperjuangkan Indonesia Merdeka.
PTI juga banyak berhubungan dengan pergerakan nasional Indonesia lainnya, seperti PBI (Dr Sutomo), PNI-Partindo, PNI baru (Hatta-Sjahrir), dan lain-lain. PTI juga aktif mendukung Ki Hajar Dewantara menentang UU sekolah liar. Bahkan, ketika Gerakan Rakyat Indonesia (gerindo) berdiri, PTI aktif mendukung dan sebagian anggotanya masuk ke organisas tersebut.
Semangat nasionalisme Siauw Giok Tjhan juga nampak dalam olahraga. Ia pernah terlibat dalam gerakan pemboikotan terhadap organisasi sepak bola yang didominasi Belanda, yakni Nederland Indische Voetbaldbond (NIVB). Ketika NIVB akan menggelar pertandingan di Surabaya, Siauw Giok Tjhan turut dalam gerakan untuk mengalihkan penonton ke Pasar Turi—tempat pertandingan yang digelar oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Pemikiran politik Siauw Giok Tjhan makin berkembang tatkala bertemu dengan dua kawannya, Tjoa Sik Ien dan Tan Ling Djie. Kedua orang inilah yang memperkenalkan marxisme kepada Siauw. Konon, pada tahun 1938, Siauw menerjemahkan buku Edgar Snow, Red Star Over China.
Selain itu, Siauw juga aktif sebagai wartawan di harian Matahari. Koran ini cenderung nasionalis. Koran ini banyak meliput kegiatan Taman Siswa. Pada tahun 1939, Siauw menjadi pemimpin redaksi koran ini. Di tangannya koran ini menjadi sangat pro-kemerdekaan dan anti-fasisme Jepang.
Jadinya, ketika Jepang masuk, nama Siauw masuk daftar orang yang seharusnya ditangkap. Namun, ia berhasil melarikan diri dari Semarang dan kemudian menjadi pemilik toko eceran di Malang, Jawa Timur. Namun, di Malang, Siauw sempat menjadi pemimpin organisasi bentukan Jepang bernama Kakyo Shokai. Ia juga mendirikan organisasi keamanan bernama Kebotai.
17 Agustus 1945: Indonesia merdeka! Siauw sangat bergembira dan mendukung penuh kemerdekaan itu. Bahkan, sebagai sokongan terhadap kemerdekaan, ia mendirikan dua organisasi, yakni Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru di Malang. Kedua organisasi ini sangat membantu rakyat di saat revolusi. Bahkan, organisasi ini turut di medan pertempuran bersama rakyat Surabaya pada 10 November 1945.
Tahun 1946, Siauw masuk ke Partai Sosialis. Di dalamnya, ada Amir Sjarifuddin, Sjahrir, dan Tan Ling Djie. Bagi Siauw, tak perlu lagi ada partai khusus Tionghoa. Ia menganjurkan agar orang Tionghoa melebur langsung dalam revolusi nasional rakyat Indonesia.
Karena itulah, pada tahun 1946, Bung Karno menunjuk Siauw sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Di sini, Siauw makin condong ke marxisme. Ia juga makin meleburkan diri dalam revolusi Indonesia.
Salah satu hasil kerja Siauw adalah UU Kewarganegaraan RI tahun 1946. UU kewarganegaraan ini menganut semangat Manifesto Politik R.I., 1 November 1945, yang menyatakan:“…di dalam negeri kita akan melaksanakan kedaulatan Rakyat kita dengan aturan kewargaan yang akan lekas membuat semua golongan Indo Asia dan Europa menjadi orang Indonesia sejati, menjadi patriot dan demokrat Indonesia!”
Siauw makin dekat kiri. Apalagi kiri, khususnya PKI, yang paling konsisten menentang segala bentuk rasialisme dan penindasan. Akhirnya, ketika terjadi “peristiwa Madiun”, Siauw juga sempat ditangkap. Lalu, ketika terjadi agresi militer Belanda akhir 1948, Siauw sempat lolos dari penjara. Sayang, ia tetap berhasil ditangkap Belanda.

Kewarganegaraan dan Nation-Building
Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi persoalan kewarganegaraan belum juga tuntas. Sentimen anti-tionghoa seringkali muncul. Merespon persoalan ini, sejumlah tokoh Tionghoa mendirikan organisasi: Badan Permusyawaratan Warga Turunan Tionghoa (Baperwatt).
Ia tak setuju dengan nama organisasi itu. Baginya, penyelesaian masalah minoritas Tionghoa merupakan bagian dari pembangunan nasion Indonesia. Menurutnya, di Indonesia ini hanya ada satu bangsa, yaitu bangsa (nasion) Indonesia. Karena itu, ia mengusulkan nama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki).
Baperki, pada tahun 1955, menegaskan diri sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempercepat terbentuknya nasion Indonesia yang tidak mengenal diskriminasi rasial. Baperki memperjuangkan nation Indonesia sesuai dengan prinsip “Bhineka Tunggal Ika”.
Karena itu, dalam penyelesaian soal minoritas Tionghoa, Baperki punya konsep yang disebut “integrasi wajar” (integrasi revolusioner). Konsep ini memperjuangkan orang Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia tanpa harus mempersoalkan “ketionghoannya”—sama dengan tidak mempersoalkan orang Jawa, Bugis, Melayu, dll. Proses ini tidak perlu menghilangkan identitas dan kebudayaan orang Tionghoa. Dengan demikian, di mata Siauw Giok Tjham, terciptalah nasion Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
Yang penting, kata Siauw, bukan memupuk perbedaan nama, agama, dan budaya, melainkan memupuk perasaan senasib, sebangsa, dan satu aspirasi—masyarakat adil dan makmur. Lagi pula, kata Siauw, asal-usul keturunan tidak menentukan loyalitas atau kecintaan orang terhadap bangsa.
Gagasan ini ditentang oleh kelompok Tionghoa lainnya, yaitu LPKB atau Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa. LPKB memperjuangka konsep yang disebut asimilasi. Kubu asimilasi menghendaki agar supaya orang-orang Tionghoa menghilangkan identitas budayanya dan melebur ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Yang terjadi, orang-ornag Tionghoa dipaksa mengganti namanya sesuai nama Indonesia. Kasus lainnya, banyak orang Tionghoa dipaksa mengikuti agama yang diakui di Indonesia. berbagai bentuk ekspresi budaya Tionghoa juga dilarang: huruf Tionghoa, perayaan tradisional seperti tahun baru, pertunjukan barongsai, dan lain-lain. Ini terjadi pada era Orde baru.
Siauw juga punya pemikiran di bidang pendidikan yang cemerlang. Baginya, pendidikan merupakan sarana nation-building. Akhirnya, sebagai bentuk konkret idenya itu, ia—Baperki—mendirikan Universitas Res Publica (Ureca). Menariknya, kampus ini dibangun secara gotong-royong. Menariknya lagi, Baperki punya motto: “pendidikan bukan barang dagangan. Ilmu harus diabdikan untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup rakyat banyak!”
Di bidang ekonomi, Siauw juga punya pikiran cemerlang. Katanya, kapital domestik—terutama dari orang Tionghoa—bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi nasional. Artinya, tidak perlu mempertentangkan antara kapital pribumi dan Tionghoa. Esensinya, semua kapital bangsa Indonesia harus dipergunakan untuk kepentingan ekonomi nasional.
Dengan begitu, Siauw menentang konsep Sumitro, tokoh PSI yang sempat jadi menteri, yang kebijakan Bantengnya dianggap diskriminasi di lapangan ekonomi. Siauw juga menyerang PNI karena membiarkan salah seorang kadernya, Iskaq selaku Menko Perekonomian, menerapkan diskriminasi di bidang ekonomi.

Korban rezim orde baru
Segalanya berubah total tatkala rezim orde baru naik kekuasaan. Setelah sebelumnya menggulingkan Bung Karno dan membantai kaum kiri. Siauw Giok Tjhan turut menjadi korban kekejian orde baru.
4 Nopember 1965, Siauw sendiri ditangkap dan meringkuk di dalam tahanan selama 13 tahun tanpa proses pengadilan. Baperki dibubarkan. Berbagai kontribusi perjuangan dan pemikirannya dihapuskan dalam sejarah.
Pada Bulan Mei 1978, Siauw Giok Tjhan dibebaskan. Tahun itu juga ia ke Belanda untuk berobat. Represi orba berdampak sangat buruk pada kesehatan Siauw Giok Tjhan: satu matanya buta, satunya hanya juga tidak terlalu baik, dan ia menderi penyakit jantung yang parah.
Tak lama kemudian, tepatnya 20 Nopember 1981, Siauw Giok Tjhan meninggal dunia. Ia meninggal dunia di negeri orang.
Siauw Giok Tjhan adalah pejuang kemerdekaan nasional Indonesia! Ia adalah nasionalis dan sekaligus sosialis sejati.
“.. Cak Siauw atau Nyonya Lie mengucapkan kata tercinta kepada saya, saya kembalikan itu kepada Revolusi. Yang dicintai itu adalah Revolusi Indonesia. Yang dicintai itu adalah perjoangan untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia.”– Pidato Bung Karno pada pembukaan Kongres Nasional ke-8 BAPERKI.

Timur Subangun, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Artikel Terkait:
• Oei Tjoe Tat, Loyalitas Tiada Akhir
• Perayaan Imlek di Jogja dan Kesejahteraan Rakyat
• Wahidin Soedirohoesodo, Sang Penyuluh Berorganisasi

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/tokoh/20120801/siauw-giok-tjhan-sosok-pejuang-dan-pembangun-bangsa.html#ixzz2s2FgWlp9 Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Fakta Sejarah Perjuangan Siauw Giok Tjhan Tidak Bisa Dihapus!

Fakta Sejarah Perjuangan
Siauw Giok Tjhan Tidak Bisa Dihapus!
Chan Chung Tak

On Friday, 16 May 2014, 10:54, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [wahana-news]” <wahana-news@yahoogroups.com> wrote:

Eddie Lembong, mantan ketua INTI dengan tegas mengatakan, “Fakta Sejarah Perjuangan Siauw Giok Tjhan, tidak bisa dihapus dari sejarah untuk selamanya!” Siauw Giok Tjhan adalah seorang tokoh Tionghoa terbesar dalam sejarah Indonesia. Demikian tandas Eddie Lembong dipenutup Diskusi Terbuka “100 Tahun Siauw Giok Tjhan, Pejuang Yang Dihapus Dari Sejarah” yang diselenggarakan oleh Gema-Inti, tgl. 29 Maret di Aula Sekretariat INTI Jakarta.

Sejarah ditulis oleh pemenang! Tidak aneh kalau ada tokoh-tokoh yang dihapus dari sejarah, itu bagi yang kalah. Tidak hanya nama Siauw Giok Tjhan dihilangkan dalam buku sejarah, anggota BPUPKI, yang seharusnya ada 4 Tionghoa, Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Houw dan Tan Eng Hoa, juga dihilangkan sejak masa ORBA sampai sekarang, sampai hari ini belum ada pembetulan resmi dari pemerintah. Dan, … seandainya hendak mengusung Siauw Giok Tjhan menjadi Pahlawan Nasional, bisa gunakan cara bagaimana NABIL mengajukan John Lee menjadi pahlawan Nasional. Jelas Eddie Lembong lebih lanjut.

Diskusi dibuka oleh MC muda, Robby Dharmawan asal dari Surabaya, dengan lebih dahulu mempersilahkan para hadirin untuk berdiri menyanyikan Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” lalu mempersilahkan ketua Gema-Inti, Hardy Stefanus memberikan kata sambutan pembukaan Diskusi.

Bonnie Triyana sebagai pembicara pertama menegaskan Pemikiran Siauw dengan konsep “Integrasi wajar” yang sekarang ini lebih dikenal dengan konsep multikulturalisme lebih masuk akal ketimbang lawan konsep “asimilasi” yang dijalankan masa Soeharto berkuasa selama lebih 32 tahun. Dan kenyataan membuat kelompok Tionghoa harus hidup tertekan, harus menghilangkan identitas ke-Tionghoa-annya, terpaksa mengganti nama bahkan dilarang merayakan Tahun Baru Imlek secara terbuka.

Sabam Sirait, sepuh PDI-P yang juga hadir dalam Diskusi, tidak hendak melewatkan kesempatan untuk berbicara. Beliau menyatakan, ditahuan-tahun 60an dalam gerakan mahasiswa mengenal beberapa tokoh Tionghoa dari PERHIMI dan juga sudah mengenal nama Siauw Giok Tjhan. Sekalipun belum pernah diskusi dengan pak Siauw, tapi beliau tanpa ragu menegaskan konsep Siauw Giok Tjhan itulah yang benar, kenapa orang diharuskan ganti nama, dimana salah nama-nama Tionghoa itu? Kalau saya tidak mau sekalipun disuruh ganti nama menjadi Sabamo Sirainto, misalnya. Ditembak mati juga akan tetap saya pertahankan nama Sabam Sirait, nama Batak saya!

Namun, … sampai sekarang tentunya masih ada orang-orang pendukung konsep “asimilasi”, Harry Tjan Silalahi, 80 tahun, sekalipun diakhir katanya mengakui: “Siauw adalah pemimpin yang baik dan ikhlas berjuang supaya orang keturunan Tionghoa yang telah memilih ikut Indonesia terlindungi haknya.” Tapi nampak masih menyalahkan Tionghoa diperlakukan sebagai suku-Tionghoa: “menyebutkan tuntutan Baperki agar masyarakat Tionghoa tetap menjadi suku merupakan kemunduran. ”Itu berarti mereka masih ingin menjadi minoritas,” ucap Harry di kantornya di Centre for Strategic and International Studies, Jakarta Pusat. Konflik antara pro-integrasi dan pro-asimilasi terus berlanjut. ( lihat majalah TEMPO 6 April 2014, halaman 57).

Sedang Presiden Sukarno yang menghadiri pembukaan Kongres Ke-8 Baperki di Istora Senayan pada 14 Maret 1963, telah menyetujui komunitas Tionghoa di Indonesia sebagai suku Tionghoa, tidak bedanya dengan suku-suku lain dalam tubuh Bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Sukarno mengatakan: “Saya tidak akan barkata, suku itu adalah minoritas, … suku Dajak adalah minoritas, suku Irian Barat adalah minoritas, suku yang di Sumatera Selatan itu -suku Kubu- adalah minoritas, suku Tionghoa adalah minoritas, tidak! ….

Saya kata Sama Paman Ho, di Indonesia itu paling-paling ada suku-suku. Suku itu apa artinya? Suku itu artinya sikil, kaki. Ja, suku artinya kaki. Jadi bangsa Indoaesia itu banyak kakinya, seperti luwing, Saudara-Saudara. Ada kaki Jawa, kaki Sumatera, kaki Dayak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki Peranakan Tionghoa, kaki Peranakan. Kaki dari satu tubuh, tubuh bangsa Indonesia.!” Demikian tegas bung Karno ditahun 1963, lebih 61 tahun yang lalu.

Asvi Warman Adam mengkisahkan bagaimana Komitmen Siauw yang begitu teguh Menjadi Indonesia, tidak patah saat dirinya ditangkap oleh Pemerintah yang justru dia ikut berjuang menegakkan. Razia Agustus Sukiman tahun 1951, dalam penangkapan 2 bulan atas diri pak Siauw ketika itu, beliau sakit mata dan dirawat di RS Yang Sheng Yi, RS Husada sekarang. Dan sakit matanya itu harus menjalani operasi mata yang dilakukan oleh dr. Sie Boen Lian. Jadi Pak Siauw ketika itu memang betul-betul sakit, tidak seperti kebiasaan setelah zaman Soeharto sampai sekarang, orang kalau ditahan dalam pemeriksaan jadi sakit. Dan setelah ditahan 2 bulan pak Siauw dari rumah sakit tidak kembali ke penjara, karena diubah statusnya menjadi tahanan rumah.

Nah, dalam status masih tahanan rumah, pak Siauw disatu hari menghadiri Sidang DPR untuk ikut mendengar laporan PM Sukiman. Kebetulan didepan pintu DPR, pak Siauw bertemu dengan PM Sukiman, sambil bersalaman, PM Sukiman menanyakan bagaimana operasi mata pak Siauw. Pak Siauw memberikan penjelasan seperlunya, melanjutkan bahwa malam itu karena ingin mendengar laporan PM, jadi melanggar ketentuan dimana dirinya masih dalam status Tahanan-rumah. Karena pak Jaksa Agung juga berada disitu, PM Sukiman kemudian juga menegaskan, bahwa kehadiran pak Siauw di Sidang DPR malam itu atas ijin-nya. Baru esok paginya, pak Siauw kedatangan kurir yang menyampaikan surat keputusan Jaksa, perubahan status tahanan-rumah menjadi tahanan kota, berlaku surut dari kemarin.

Kemudian masalah kedua, peristiwa Gerakan 30 September, dimana pak Siauw namanya dicantumkan dalam 45 anggota Dewan Revolusi. Sebagaimana kita ketahui, akhirnya pak Siauw harus meringkuk dalam tahanan selama 12 tahun, sedang BAPERKI termasuk organisasi yang dibubarkan dan Universitas BAPERKI yang kemudian menjadi Universistas Res Publica juga sempat dirusak dan dibakar, …

Pak Siauw selama dalam penjara menjadi ilmuwan sosial, mewawancarai berbagai tahanan dan melakukan analisa sekitar peristiwa G30S. Catatan-catatan, tulisan kumpulan cerita yang didapatkan pak Siauw dalam penjara Salemba, RTM dan Nirbaya dari wawancara para tahanan disitu, ternyata menjadi bahan dasar dari tulisan John Roosa dalam bukunya “Pembunuhan Massal G30S”. Karena catatan-catatan dan cerita-cerita dari percakapan para tahanan yang diwawancarai itu merupakan bahan yang lengkap dan meyakinkan, mengungkap banyak hal, termasuk Biro Khusus siapa saja yang berperan disitu. Dan menurut saya, buku John Roosa “Pembunuhan Massal G30S” ini merupakan buku versi terakhir masalah G30S yang paling sahih dan ternyata buku ini dilandasi oleh catatan yang ditulis oleh pak Siauw Giok Tjhan dari cerita-cerita hasil wawancara selama ditahanan.

Asvi diakhir pembicaraan dengan tandas mengusul, karena situasi politik Indonesia sekarang masih belum memungkinkan mengajukan Siauw Giok Tjhan sebagai Pahlawan Nasional, sebagaimana beberapa tahun yl. diajukan dalam tulisan pak Ibrahim Isa, bagaimana kalau lebih dahulu dan mungkin ini lebih mudah dilaksanakan, diajukan Siauw Giok Tjhan menjadi nama satu Jalan di Jakarta atau Surabaya kota kelahirannya. Usul disambut hangat oleh para hadirin dan juga oleh pembicara berikut Stanley Adi Prasetyia.

Siauw Tiong Djin dalam sambutannya menyatakan, Siauw Giok Tjhan tergolong orang yang perlu dihapus dari sejarah Indonesia, hanya karena oleh Pemerintah Soeharto, Siauw dituduh komunis. Padahal selama dipenjara 12 tahun itu, sekalipun melalui interogasi berulangkali dan penyiksaan kader-kader PKI, tetap TIDAK berhasil membuktikan Siauw adalah anggota PKI.

Sudah tiba saatnya harus mengakhiri phobia komunis, jangan sedikit-dikit dan apa saja dikaitkan dengan paham komunis. Harus berani melihat kenyataan konsep pemikiran yang diajukan Siauw ketika itu sesuai dan bermanfaat tidak dengan perkembangan masyarakat ketika itu bahkan tetap relevan dijaman sekarang.

Siauw Tiong Djin lebih lanjut menandaskan warisan yang ditinggalkan Siauw Giok Tjhan dalam sejarah Indonesia:
1. Menjadikan semua peranakan, termasuk Tionghoa orang Indonesia. Bersama PTI dan Partai Sosialis, di KNIP berhasil memenangkan UU No.3/1946 yang menetapkan seseorang yang lahir di Indonesia sebagai warganegara Indonesia secara otomatis.
2. Dasar perjuangan Siauw adalah pembangunan Nasion Indonesia yang bersandar atas Bhinneka Tunggal Ika. Siauw berargumentasi bahwa Nasion Indonesia bukan Indonesian Race. Nasion Indonesia adalah sebuah nasion yang lahir karena terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Istilah Indonesia “asli” tidak memiliki dasar hukum.
Konsep integrasi yang dicanangkan Baperki ternyata diterapkan oleh banyak negeri maju di zaman modern dan lebih dikenal sebagai paham multikulturalisme. Di Australia dan Canada, pelaksanaan multikulturalisme di undang-undangkan. Siauw mendorong pemerintah dan masyarakat menerima keberadaan suku Tionghoa. Sukarno dengan tegas mendukung konsep ini dalam kata sambutannya di pembukaan kongres Baperki tahun 1963.
3. Siauw lebih mendukung sosialisme ala Indonesia yang dianjurkan Sukarno, pembangunan ekonomi sosialis yang bersandar diatas dasar pengembangan modal domestik tanpa mempedulikan latar belakang ras pemilik modal. Ia harapkan modal-modal dagang domestik termasuk yang dimiliki pedagang-pedagang Tionghoa dibantu dan didukung pemerintah agar terus tumbuh berkembang lebih baik dalam usaha mempercepat pembangunan negara.
4. Siauw melalui BAPERKI dan URECA mendorong komunitas Tionghoa dan para mahasiswa-nya untuk menerima Indonesia sebagai tanah airnya, menjadi INDONESIA yang baik. Agar komunitas Tionghoa aktif meng-integrasikan dirinya ditengah-tengah rakyat, melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan masyarakat. Para siswa dan mahasiswa Baperki dianjurkan untuk belajar berorganisasi, mengikuti organisasi pelajar dan mahasiswa yang ada. Belajar memproduksi kebutuhan praktis masyarakat, bahkan melibatkan para mahasiswa dalam pembangunan gedung kuliah, bengkel dan tanur baja kampus Ureca. Dengan demikian Komunitas Tionghoa berserta para cendekiawannya diajak untuk bergotong royong mengembangkan universitas swasta yang terbesar dan berkualitas tinggi di Indonesia ketika itu.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Jalan paling selamat bukan bersandar penguasa pemerintah, melainkan bersandar atas dukungan rakyat terbanyak yang akan berfungsi sebagai pelindung ampuh. Siauw secara tegas menyatakan: “Selanjutnya juga telah cukup jelas, bahwa menggantungkan nasib golongan peranakan Tionghoa sebagai keseluruhan pada tetap berkuasanya orang atau orang-orang tertentu, tidak bisa tidak bersifat sementara saja. Orang bisa mati, atau segolongan orang bisa diganti karena prubahan perkembangan. Tetapi berhasil menyatukan diri dengan rakyat dalam rangka pelaksanaan proses integrasi wajar dengan rakyat sebagai pewujudan BHINEKA TUNGGAL IKA, merupakan jalan selamat lebih kekal.” (Lihat Siauw Giok Tjhan: “Lima Jaman”, edisi bahasa Indonesia, halaman 429)

Lebih lanjut Siauw menjelaskan keharusan menyatukan diri dengan rakyat: “Ada yang bahkan mengatakan: Politik bersatu dengan rakyat yang diajukan oleh BAPERKI adalah politik PKI. ……… Kalau ada orang mengatakan bahwa Soekarno juga telah melaksanakan politik PKI, itu berarti terlalu membesarkan peranan PKI. Dulu, penjajah Belanda juga terlalu melebih-lebihkan kegiatan PKI, mereka menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan nasional juga sebagai kegiatan PKI, sedangkan kenyataannya gerakan kemerdekaan nasional bukanlah monopoli orang-orang komunis.”

Ada juga orang yang mengatakan BAPERKI sejalan dengan PKI, karena Baperki menyetujui terlaksananya persatuan nasional “NASAKOM”. Yang patut diajukan adalah: “Konsep kerjasama NASAKOM bukanlah diajukan oleh PKI, melainkan dikemukakan oleh presiden Soekarno dalam suatu sidang DPA. ……. Jika kita mengambil sikap menentang atau tidak acuh terhadap konsep NASAKOM, justru akan menempatkan diri kita sendiri berada dalam kedudukan terpencil dan patut dikutuk sebagai golongan yang bersikap “sektaris.”…. Menghadapi situasi semacam ini, sebagai suatu organisasi massa yang tidak terlalu besar, bila BAPERKI berusaha merintangi pelaksanaan konsep NASAKOM, pasti akan digilas babak belur oleh partai-partai politik besar, sehingga tak punya tempat berdiri lagi. BAPERKI menganjurkan integrasi berarti harus mendukung “NASAKOM”, harus ada kesesuaian kata-kata dengan tindakan, tidak boleh plintat-plintut. ” (Lihat : “Bhineka Tunggal Ika”, edisi bahasa Tionghoa hal. 173 dan hal.159-161)

Siauw Tiong Djin diakhir kata sambutannya menyatakan: Seandainya Siauw masih ada di sekitar kita, ia berhak merasa gembira. Gembira karena apa yang diperjuangkan bersama rekan-rekannya sudah terwujud menjadi kenyataan. UU Kewarganegaraan yang baru seirama dengan apa yang ditahun 50-an menjadi tuntutan Baperki. Sebagian besar komunitas Tionghoa menjadi Indonesia, Rasisme sudah resmi dinyatakan sebagai sikap yang melanggar hukum. Kebudayaan dan tradisi Tionghoa kembali diperbolehkan, bahkan tahun baru Imlek menjadi libur nasional dan dirayakan secara besar-besaran dengan mengikutsertakan semua suku Indonesia, sesuatu yang pernah menjadi harapan dan impian dimasa hidupnya. Bahasa Mandarin-pun tampak mulai diterima sebagai bahasa perdagangan penting. Republik Rakyat Tiongkok kembali memperoleh penghargaan tinggi, dengan keunggulan kekuatan ekonomi didunia.

Bagi yang hendak mengikuti acara diskusi terbuka “100 Tahun Siauw Giok Tjhan, Pejuang Yang Dihapus Dari Sejarah” yang diselenggarakan oleh Gema-Inti, tgl. 29 Maret di Aula Sekretariat INTI Jakarta ini, bisa klik link dibawah ini:

Menit-Menit Lepasnya Timor-Timur

MENIT-MENIT LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA

 

Berikut ini adalah tulisan seorang wartawan yang meliput jajak pendapat di Dili, Timor-timur. Tulisan berikut ini sungguh luar biasa, namun sekaligus membuat dada sesak.

 

Ditulis oleh Kafil Yamin, wartawan kantor berita The IPS Asia-Pacific, Bangkok, yang dikirim ke Timor Timur pada tanggal 28 Agustus 1999 untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999. Judul asli dari tulisan ini adalah Menit-Menit yang Luput dari Catatan Sejarah Indonesia. Saya sengaja ubah judulnya dengan maksud agar lebih jelas mengenai apa yang terkandung dalam tulisan tersebut. 

 

MENIT-MENIT YANG LUPUT DARI CATATAN SEJARAH INDONESIA

 

Oleh: Kafil Yamin

 

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu.

 

Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim.

 

Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas. Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar. Hebat bukan?

 

Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.

 

Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

 

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia. Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia. Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia. Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia, hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia. Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia, demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

 

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat duduk saya; duduk dekat saya dan mengeluarkan rokok. Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.

 

Mungkin karena dipersatukan oleh kedua barang beracun itu, kami cepat akrab. Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya.

 

“Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat.

 

Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu.

 

“Panggil saja saya Laffae,” katanya.

 

“Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran.

 

“Timor. Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

 

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya.

 

Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya.

 

Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.

 

“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran.

 

“Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

 

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang.

 

Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas.

 

Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya? Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

 

Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok. Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius.

 

Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

 

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.

 

Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota. Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.

 

Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.

 

Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat. Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!

 

Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia, yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur. Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi. Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan.

 

Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi.

 

Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia. Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

 

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.

 

Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

 

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.

 

Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya:

 

“Kafil, we can’t run the story,” katanya.

 

“What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi.

 

“We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya.

 

“That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi.

 

“Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?”

 

“Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,”

 

“I think we still can run the story but we should change it.”

 

“ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan.

 

Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.

 

***

 

Kira-kira jam 5:30 sore, 29 Agustus 199, saya tiba di penginapan. Lagi-lagi, Laffae sedang dikerumuni tokoh-tokoh pro-integrasi Timtim. Terlihat Armindo Soares, Basilio Araujo, Hermenio da Costa, Nemecio Lopes de Carvalho, nampaknya mereka sedang membicarakan berbagai kecurangan UNAMET.

 

Makin malam, makin banyak orang berdatangan. Orang-orang tua, orang-orang muda, tampaknya dari tempat jauh di luar kota Dili. Kelihatan sekali mereka baru menempuh perjalanan jauh.

 

Seorang perempuan muda, cukup manis, tampaknya aktifis organisasi, terlihat sibuk mengatur rombongan itu. Saya tanya dia siapa orang-orang ini.

 

“Mereka saya bawa ke sini karena di desanya tidak terdaftar,” katanya. “Mereka mau saya ajak ke sini. Bahkan mereka sendiri ingin. Agar bisa memilih di sini. Tidak ada yang membiayai. Demi merah putih,” jawabnya bersemangat.

 

Saya tergetar mendengar bagian kalimat itu: “…demi merah putih.”

 

Mereka semua ngobrol sampai larut. Saya tak tahan. Masuk kamar. Tidur. Besok jajak pendapat.

 

Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara. Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.

 

Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanye kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia: “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.

 

Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.

 

Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

 

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi.

 

 

Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia. Pasti dengan biaya sangat mahal. Ya, itulah biaya politik.

 

Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang. Besok pengumuman hasil jajak pendapat.

 

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali saya menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh kebiasaan buruk: merokok sambil minum kopi di lobi penginapan. Kali ini, Laffae mendahului saya. Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi.

 

Tapi kali ini saya tidak leluasa. Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi. Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan.

 

Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok. Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.

 

Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

 

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili. Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen.

 

Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.

 

Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, tegar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.

 

Saya hanya bisa diam. Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal.

 

“Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

 

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia. Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya. Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. “Saya bertahan, nDari. Tinggalkan saja saya.”

 

Laffae menguping pembicaraan. Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya.

 

Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

 

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung.

 

“Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan.

 

“Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan.

 

“Saya perlu lima ribu,” kata Laffae.

 

“Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya.

 

“Kita akan usahakan,” kata Armindo.

 

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana. Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi.

 

Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.

 

Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.

 

Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.

 

Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

 

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.

 

Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

 

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.

 

Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.

 

Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

 

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua. Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya.

 

Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..”

 

Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

 

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana. Itu pernah diucapkannya kepada saya.

 

Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana.

 

***

 

Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

 

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja. Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.

 

Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

 

Sore, 7 Novembe3, 1999, saya mendarat di Jakarta.

 

Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili.

 

Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia. Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.

 

alt

 

Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

 

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia.” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

 

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia.

 

Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

 

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta, kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung. Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung. Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja.

 

***

 

12 TAHUN BERALU SUDAH. APA KABAR BAILOUT IMF YANG 43 MILYAR DOLAR ITU? SAMPAI DETIK INI, UANG ITU ENTAH DI MANA. ADA BEBERAPA PERCIK DICAIRKAN TAHUN 1999-2000, TAK SAMPAI SEPEREMPATNYA. DAN TIDAK MENOLONG APA-APA. YANG TERBUKTI BUKAN MENCAIRKAN DANA YANG DIJANJIKAN, TAPI MEMINTA PEMERINTAH INDONESIA SUPAYA MENCABUT SUBSIDI BBM, SUBSIDI PANGAN, SUBSIDI LISTRIK, YANG MEMBUAT RAKYAT INDONESIA TAMBAH MISKIN DAN SENGSARA. ANEHNYA, SEMUA SARANNYA ITU DITURUT OLEH PEMERINTAH RENDAH DIRI BIN INLANDER INI.

 

Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

 

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat.

 

Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?

 

Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. KENAPA MAU MELEPAS TIMTIM DENGAN IMBALAN UTANG? BUKANKAN SEMESTINYA KOMPENSASI? ADAKAH DI DUNIA INI ORANG YANG HARTANYA DI BELI DENGAN UTANG? NIH SAYA BAYAR BARANGMU. BARANGMU SAYA AMBIL, TAPI KAU HARUS TETAP MENGEMBALIKAN UANG ITU. BUKANKAH INI SAMA PERSIS DENGAN MEMBERI GRATIS? DAN DALAM KASUS INI, YANG DIKASIH ADALAH NEGARA? YA, INDONESIA MEMBERI NEGARA KEPADA IMF SECARA CUMA-CUMA.

 

Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang.

SAMPAI HARI INI INDONESIA MASIH MENYICIL UTANG KEPADA IMF, UNTUK SESUATU YANG TAK PERNAH IA DAPATKAN. SAYA HARAP GENERASI MUDA INDONESIA TIDAK SEBODOH PARA PEMIMPIN SEKARANG.

 

KabarNet, 03082013

Pengorbanan Rakyat di Galung Lombok Bagian Dari Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Friday, June 22, 2012

Pengorbanan Rakyat di Galung Lombok Bagian Dari Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI

Oleh

Batara R. Hutagalung
Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)
Disampaikan dalam Seminar:
“PERAN BUDAYA DALAM MENGELIMINIR KONFLIK HORISONTAL DALAM MASYARAKAT”
(Mengenai penyelenggara, lihat di bawah ini)
Senin, 18 Juni 2012
Ruang Pola Kantor Bupati Majene

Majene, Sulawesi Barat


Dari kiri: Moderator, Said Sagaff, Maskur, Ditjen Kesbangpol Kemdagri,
DR Idham Khalid, Batara R. Hutagalung, DR Anhar Gonggong


Pendahuluan

Dengan penuh kekuatiran, kita mencermati makin melunturnya semangat kesatuan dan persatuan bangsa, serta makin pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Ketidakpedulian ini terlebih ditunjukkan pada minat terhadap segala sesuatu yang menyangkut atau berbau sejarah.
Hal-hal yang seharusnya menyangkut martabat bangsa, perjuangan dan pengorbanan di masa lalu, sangat diabaikan dan perlahan-lahan lepas dari ingatan.
Yang membuat generasi tua, terutama Angkatan ’45, menjadi sangat prihatin adalah, hilangnya rasa kebersamaan dan solidaritas. Tidak terlihat lagi rasa senasib-sepenanggungan seperti di masa pendudukan Jepang 1942 – 1945 dan di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer Australia, Inggris dan Belanda, antara tahun 1945 – 1950. Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh kekuatan bersenjata Republik Indonesia, seperti BKR, TKR, TRI, TNI, Laskar-laskar dan kelompok-kelompok bersenjata pendukung Republik Indonesia, melainkan juga di bidang diplomasi serta dukungan rakyat, yang telah jenuh dengan penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang yang sangat kejam dan tidak manusiawi.
Menghargai jasa-jasa pahlawan adalah hal yang memang harus dilakukan oleh suatu bangsa, namun di lain pihak, pengorbanan yang telah dilakukan oleh rakyat dalam rangka mendukung perjuangan juga tidak boleh dilupakan. Tanpa dukungan rakyat, perjuangan fisik tidak mungkin dapat dilakukan. Boleh dikatakan, rakyatlah yang memberi makan dan minum serta merawat para pejuang. Seringkali rakyat menyembunyikan atau menjaga kerahasiaan tempat persembunyian para pejuang.
Namun apabila terjadi pembalasan bahkan teror dari pihak aggressor, maka yang paling dahulu dan paling banyak menjadi korban adalah rakyat, tidak terbatas pada laki-laki, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Juga sering terjadi perkosaan terhadap perempuan Indonesia. Bahkan di masa pendudukan Jepang, belasan ribu –mungkin puluhan ribu- gadis-gadis dan perempuan Indonesia dijadikan alat pemuas nafsu tentara Jepang. Mereka disebut sebagai wanita penghibur atau jugun ianfu. Ratusan ribu laki-laki dijadikan kuli paksa (romusha) untuk bekerja demi kepentingan militer Jepang, termasuk membangun jembatan di Birma. Pengorbanan dan penderitaan seperti ini tidak boleh dilupakan, dan bahkan hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang telah dialami oleh mereka beserta keluarga mereka, harus diperjuangkan.
Peserta seminar

Ada yang berpendapat, bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara Belanda dan tentara Jepang tidak dapat dimaafkan, dan nyawa manusia yang telah dibunuh, tidak dapat dinilai dengan uang. Ini memang benar, namun  di lain pihak, agresi militer yang telah dilakukan oleh tentara Jepang, kemudian oleh tentara Belanda, dengan bantuan tiga divisi tentara Inggris dan dua divisi Australia, telah menghancurkan bukan hanya gedung-gedung dan perumahan penduduk, melainkan juga menghancurkan perekonomian di desa-desa dan di daerah-daerah di mana mereka melakukan pembantaian massal. Yang dibunuh sebagian terbesar adalah laki-laki, tenaga produktif di desa-desa pertanian. Dengan dibunuhnya sebagian besar tenaga produktif di desa-desa tersebut, mengakibatkan terpukulnya perekonomian setempat untuk 20 atau 30 tahun, dan bahkan lebih lama lagi untuk memulihkan kembali perekonomian setempat.

Hal-hal tersebut di atas harus menjadi dasar untuk memperjuangkan hak-hak para korban secara keseluruhan, baik memberikan rasa keadilan dengan permintaan maaf dari Negara aggressor, maupun pembangunan sarana/prasarana sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dll., yang dapat dinikmati oleh para keluarga dan keturunan korban agresi militer Jepang, Belanda, Inggris dan Australia.
Di banyak Negara, peristiwa-peristiwa yang sehubungan dengan Perang Dunia atau perang kemerdekaan Negara-negara tersebut, hingga kini masih dikenang terus. Para pelaku kejahatan perang hingga sekarang, setelah lebih dari 70 (!) tahun, masih terus diburu, seperti penjahat perang Jerman, yang di masa Perang Dunia II yang melakukan pembunuhan massal atau membunuh penduduk sipil.
Bulan Oktober 2009, berkat kegigihan upaya keluarga korban, seorang mantan perwira Jerman, Heinrich Boere, ditangkap dan dimajukan ke pengadilan di kota Aachen, Jerman. Pada bulan Maret 2010 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti, 66 (!) tahun sebelumnya, yaitu tahun 1944, membunuh tiga penduduk sipil di Belanda. Ketika vonis dijatuhkan, Heinrich Boere berusia 88 tahun.
Pada 14 September 2011, pengadilan sipil di Den Haag, Belanda, memenangkan gugatan 8 janda dan seorang korban selamat dari pembantaian di Rawagede. Pada 9 Desember 1947 tentara Belanda membantai 431 laki-laki di atas usia 15 tahun di desa Rawagede. Pengadilan Belanda menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian tersebut. Pemerintah Belanda diharuskan memberi kompensasi kepada para penggugat. Masing-masing penggugat memperoleh 20.000 Euro.
Sebelumnya, pada bulan Februari 2009 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan, akan membantu pembangunan Desa Rawagede. Pemerintah Belanda kemudian menyalurkan dana sebesar 850 ribu Euro. Dengan demikian pemerintah Belanda telah memberikan dana sebesar 1.030 juta Euro untuk Desa Rawagede dan para janda serta seorang korban selamat.
Kasus Rawagede dan kasus vonis penjara seumur hidup untuk Heinrich Boere telah menunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu, masih dapat dimajukan ke pengadilan, baik di Jerman maupun di Belanda.
Demikian juga semua peristiwa kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer Belanda di Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, masih dapat dibuka kembali dan ditempuh jalur hukum. Pembantaian di Rawagede (kini bernama Balongsari), bukanlah satu-satunya kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam agresi militernya di Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Peserta seminar

Dalam kegiatan menuntut pemerintah Inggris atas pemboman Surabaya November 1945 dan kegiatan menuntut pemerintah Belanda, telah terjalin kerjasama yang baik dari berbagai kalangan, lintas partai, agama, ideologi, etnis dsb. Hal ini menunjukkan, bahwa apabila bangsa Indonesia menghadapi “musuh” bersama di luar, maka bangkit rasa nasionalisme yang kuat, dan mengesampingkan semua masalah dalam negeri. Hal seperti ini juga ditunjukkan bangsa Indonesia, dalam pertandingan olahraga apabila menghadapi Negara lain. Nasionalisme bangsa Indonesia bangkit!

Latar Belakang Sejarah
Ketika Belanda pada 9 Maret 1942 secara resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang dan menyerahkan seluruh jajahannya, Netherlands Indie (India-Belanda), maka pada saat itu Belanda telah kehilangan hak sejarahnya. Tanggal 9 Maret 1942 juga merupakan tanggal berakhirnya secara resmi penjajahan Belanda di Bumi Nusantara.
Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada tentara Sekutu pada 15 Agustus 1945, namun penandatanganan dokumen menyerah tanpa syarat (unconditional surrender) baru dilakukan pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri di Tokyo Bay.
Ini berarti, antara tanggal 15 Agustus sampai tanggal 2 September terdapat kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Di masa vacuum of power tersebut, pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan kemudian mengangkat Presiden, Wakil Presiden serta membentuk pemerintahan. Dengan demikian, tiga syarat utama pembentukan suatu Negara telah terpenuhi, yaitu:
  1. Adanya wilayah,
  2. Adanya penduduk yang permanent,
  3. Adanya pemerintahan
Seperti yang disyaratkan Konvensi Montevideo, Uruguay, yang ditandatangani pada 26 Desember 1933.
Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicetuskan pada 17.8.1945, bukan merupakan pemberontakan terhadap negara manapun, baik terhadap Jepang maupun Belanda, karena Jepang telah menyatakan menyerah kepada tentara Sekutu, dan pemerintahan Netherlands Indië-pun tidak ada sejak tanggal 9 Maret 1942.. Juga bukan revolusi, karena tidak ada pemerintahan yang digulingkan. Mengenai periode antara tahun 1945 – 1950 bukan perang kemerdekaan, melainkan perang mempertahankan kemerdekaan.
Syarat keempat, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan internasional tidak menjadi syarat mutlak. Pada 10 Juni 1947, satu bulan sebelum Belanda melancarkan agresi militer I, Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti oleh Liga Arab, dan kemudian oleh India setelah merdeka dari penjajahan Inggris. Oleh karena itu, ketika Belanda melancarkan agresi militer I pada 22 Juli 1947, keempat syarat Konvensi Montevideo telah terpenuhi. Dengan demikian, jelas yang dilakukan oleh tentara Belanda adalah agresi militer terhadap satu Negara merdeka dan berdaulat.
Pemerintah Belanda tidak mau mengakui pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan meminta bantuan Inggris sebagai sekutu, karena setelah berakhirnya Perang Dunia II, baik di Eropa maupun di Asia, Belanda praktis tidak memiliki tentara yang kuat. Pada 24 Agustus 1945 di kota Chequers dekat London, ditandatangani perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dinamakan Civil Affairs Aggreement (CAA), di mana Inggris mewajibkan diri membantu Belanda untuk memperoleh kembali jajahannya, Netherlands Indië, yang baru menyatakan kemerdekaannya. Dalam perjanjian tersebut, Inggris akan “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia, dan setelah “dibersihkan”, akan diserahkan kepada Netherlands Indies Civil Administration (NICA).
Di kancah diplomasi, untuk perundingan di Linggajati, Pemerintah Inggris mengirim seorang diplomat senior, Lord Miles Lampson Killearn, menggantikan Sir Archibald Clark-Kerr untuk memimpin perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda.
Sebenarnya perjanjian Chequers tersebut antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris membantu Belanda “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia, dan setelah kekuatan bersenjata RI dihancurkan, maka wilayah tersebut diserahkan kepada NICA. Namun karena Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South-East Asia Command tidak mempunyai cukup pasukan, hanya 3 British-Indian Divisions, maka tentara Inggris dibantu dua Divisi Australia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie Morsehead -yang karena kekejamannya mendapat julukan “Ming the merciless“, tokoh kejam dalam cerita fiksi Flash Gordon- yang sebelumnya termasuk Komando Pasifik Baratdaya (South-West Pacific Area Command) pimpinan Letnan Jenderal Douglas MacArthur. Hal ini jelas penyalahgunaan tugas dari Allied Forces (tentara Sekutu).
Tiga divisi tentara Inggris di bawah komando Letjen Phillip Christison untuk Sumatera dan Jawa serta 2 divisi tentara Australia di bawah komando Letjen Leslie “Ming the merciless” Morsehead di Indonesia Timur, berusaha “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Pasukan Australia di Indonesia Timur berhasil menghancurkan sebagian besar perlawanan bersenjata pendukung Republik Indonesia. Pada 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan seluruh wilayah Indonesia Timur kepada NICA. Pada 16 Juli 1946, Wakil Gubernur Jenderal van Mook menggelar Konferensi Malino, yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia Timur. Dalam Konferensi di Denpasar bulan Desember 1946, Negara Indonesia Timur disahkan. Setelah itu, di daerah-daerah yang dikuasai oleh Inggris dan kemudian diserahkan kepada Belanda, Kemudian van Mook “berhasil” mendirikan 15 “Negara”  dan wilayah Otonom lainnya, a.l. Negara Sumatera Timur dll..
Ternyata tentara Australia tidak sepenuhnya berhasil menghancurkan TRI (Tentara Rakyat Indonesia, yang pada 3 Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia – TNI) dan laskar-laskar di seluruh Sulawesi, termasuk di Sulawesi Selatan.
Peserta seminar

Walau pun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.

Pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan
(Catatan: Dahulu peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian di Sulawesi Selatan, namun setelah pemekaran wilayah, beberapa daerah yang dahulu termasuk Sulawesi Selatan sekarang termasuk provinsi Sulawesi Barat).
Pada 15 Juni 1946 didirikan pusat pelatihan yang dinamakan Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan langsung di bawah Directoraat Centrale Opleidingen (Direktorat Pusat Pelatihan) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. Direktorat ini baru dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani pelatihan pasukan yang akan dibentuk di India Belanda. Kamp dan pelatihan DST semula ditempatkan di Polonia, Jakarta Timur.
Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan khusus ini. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah “berhasil” menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan dan pangkatnya naik menjadi kapten.
Westerling menggunakan metode teror yang sangat kejam, dan melakukan eksekusi di tempat, yang dinamakan standrechtelijke executie (tembak di tempat) terhadap penduduk di Sulawesi Selatan, yang sebagian terbesar adalah penduduk sipil – non combatant- tanpa proses pengadilan apapun. Pimpinan sipil dan militer Belanda mengetahui mengenai hal ini, namun mendiamkannya selama beberapa minggu, sampai akhirnya tercium juga oleh pers mengenai peristiwa-persitiwa pembantaian massal terhadap penduduk sipil di Sulawesi Selatan, dan kemudian memberitakannya.
Sementara hasil perundingan Linggajati tengah dalam proses ratifikasi (diratifikasi oleh kedua Negara pada 25 Maret 1947), tentara Belanda melancarkan teror serta pembantaian massal terhadap rakyat Indonesia di daerah-daerah yang mendukung Republik Indonesia di luar Jawa dan Sumatera.
Untuk menghadapi perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, pada 9 November 1946 Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara Belanda di Jakarta. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.
Pada 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang tentara dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, Netherlands Eastern Forces Intelligent Service – NEFIS (Badan Intelijen Militer Belanda) telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya dengan bantuan pribumi yang pro Belanda untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.
Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di desa Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger – VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di Bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Westerling menyusun sendiri buku pedoman untuk Counter Insurgency tersebut, yang tak lain adalah terror.
Dari kiri: DR Idham Khalid, Batara R. Hutagalung

Gelombang pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.

Pola terror Westerling menggunakan tiga fase. Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang, kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.
Fase kedua adalah mencari “kaum ekstremis”, “perampok”, “penjahat” dan “pembunuh.” Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama “teroris” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi para “teroris” tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat, dilaksanakannya Standrechtelijke excecuties. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah “11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.”
Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir “teroris dan perampok.” Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 penduduk desa.
Demikianlah “sweeping a la Westerling.” Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.
Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran desa Kalungkuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. Hasilmya: 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Mongisidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang “teroris” dieksekusi.
Setelah daerah sekitar Makassar “dibersihkan”, gelombang kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polombangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan desa Komara. Pasukan lain mengurung Polombangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.
Gelombang ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946, yaitu terhadap Goa yang dilakukan dalam tiga serangan, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.
Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1946 Jenderal Spoor memberlakukan Noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan dilakukan banyak tempat. Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan ke Madello (15.1.), Abokangeng (16.1.), Padakalawa (17.1.), satu desa tak dikenal (18.1.) Enrekang (18.1.) Talanbangi (19.1.), Soppeng (22.1), Barru (25.1.) Malimpung (27.1) dan Suppa (28.1.).
Pembantaian di Galung Lombok
Salah satu ladang pembantaian yang terkejam dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Galung Lombok pada 1 Februari 1947. Pembantaian seperti ini telah dilakukan oleh tentara Inggris di Amritsar, India, yang dikenal sebagai pembantaian Jallianwala Bagh, atas perintah Brigadir Jenderal Reginald Dyer pada hari minggu, 13 April 1919. Di tengah kerumunan massa sekitar 15.000 – 20.000 orang, 50 serdadu melakukan penembakan secara membabi-buta, yang mengakibatkan korban tewas diperkirakan mencapai 1.000 orang dan 1.500 lain luka-luka.
Galung Lombok termasuk Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,  Provinsi Sulawesi Barat. Letaknya sekitar 300 km di sebelah utara Makassar dan sekitar 8 km dari Majene, Ibukota Sulawesi Barat.
Dengan pola sweeping dan standrechtelijke executie ala Westerling yang sama, ribuan penduduk dari berbagai daerah, seperti Tinambung, Majene, Tande dan Renggeang digiring ke Galung Lombok. Di hamparan sebuah alun-alun mereka dipersaksikan sekitar 30 mayat yang telah terkapar dalam genangan Lumpur bersimbah darah yang masih segar. Mereka yang telah menjadi korban itu adalah pemimpin-pemimpin politik dari masyarakat Mandar yang dicap oleh pasukan Westerling sebagai ekstremis yang membangkang atau menentang kekuasaan pemerintah Belanda.
Ketika kumpulan masyarakat itu dengan perasaan ngeri dan harus menyaksikan gelimpangan mayat, pada sore hari tiba-tiba ada laporan bahwa di Segeri Talolo, Majene, terjadi penghadangan terhadap rombongan pasukan Belanda, yang mengakibatkan tiga orang tentara Belanda tewas. Mendengar laporan ini, komandan pasukan Belanda, Letnan Vermeulen, sangat marah dan memerintahkan untuk memberondong secara membabi buta kerumunan manusia dengan senapan mesin. Korban berjatuhan saling bertindihan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang masih hidup, berpura-pura mati dengan membenamkan tubuhnya dalam-dalam ke dalam kubangan darah saudara-saudaranya yang sudah tewas.
Demikian sekelumit gambaran yang dipaparkan oleh M. Thalib Banru mengenai peristiwa pembantaian rakyat di Galung Lombok, yang terjadi pada 1 Februari 1947.
Dalam laporan resminya yang ada di De Exessennota, pemerintah Belanda hanya menyebut, bahwa korban tewas di Galung Lombok pada hari itu antara 350 – 400 jiwa. Tidak disebutkan berapa orang yang terluka. Dalam pembantaian oleh tentara Inggris di Amritsar, laporan resmi pemerintah Inggris menyebutkan, bahwa korban tewas “hanya” 379 dan luka-luka sekitar 1.000 orang. Namun Kongres Nasional India menyebutkan, bahwa korban tewas mencapai 1.000 orang.

Bangsa Indonesia mencatat, selama agresi militer Belanda di Indonesia, terjadi berbagai pelanggaran HAM berat, bahkan juga kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan serta perkosaan terhadap perempuan Indonesia yang dilakukan oleh tentara Belanda seperti yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya di Sulawesi Selatan (sekarang setelah pemekaran, beberapa daerah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat), di Rawagede yang terjadi pada 9 Desember 1947, di mana 431 penduduk desa tewas dibantai tanpa proses, pembantaian di Kranggan, dekat Temanggung, Kereta Maut Bondowoso-Surabaya, Jembatan Ratapan Ibu di Payakumbuh, dll.

Memperjuangkan keadilan bagi korban agresi Belanda
Dalam upaya menjajah kembali Indonesia melalui pengerahan militer secara besar-besaran, tentara Belanda telah melakukan sangat banyak kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan, serta melanggar konvensi Jenewa mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil di dalam suatu perang. Untuk menghindari tudingan ini, Belanda menamakan agresi militernya sebagai “aksi polisional”, yaitu dengan dalih membasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang, guna memulihkan kembali “Rust en Orde (Law and Order).
Namun lembaran paling hitam dalam sejarah Belanda ini, selama 20 tahun sampai tahun 1969, di Belanda sendiri tidak pernah diberitakan apalagi dibahas. Seolah-olah ada “gerakan tutup mulut”.  Kebisuan ini “dipecahkan” oleh Prof. Joop Hueting, Guru Besar Psikologi, yang mengritisi berbagai kecaman di Belanda atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara Amerika di My Lai, Vietnam pada bulan April 1968, yang baru terungkap akhir 1968. Prof. Hueting, yang adalah mantan wajib militer yang ditugaskan untuk perang di Indonesia mengatakan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1946 – 1949 lebih kejam daripada yang dilakukan oleh tentara Amerika tersebut. Pernyataan ini tentu sangat mengejutkan masyarakat di Belanda. Prof. Hueting diwawancarai oleh berbagai media, di mana dia juga mengungkapkan apa yang telah dilakukan olehnya dan pasukannya.
Pada bulan Januari 1969 parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda melakukan penelitian terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Prof. Hueting. Pemerintah Belanda membentuk tim antar departemen, yang pada bulan Juni menyampaikan laporannya, yang diberi judul “De Excessennota, Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950.” Di dalamnya terdapat laporan sekitar 140 “ekses” yang telah dilakukan oleh tentara Belanda. Namun pakar-pakar hukum di Belanda menyebut, bahwa yang dinamakan “ekses” oleh pemerintah Belanda, tak lain adalah Oorlogsmisdaden, kejahatan perang.

Dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menlu Belanda Ben Bot mengakui, bahwa pengerahan militer secara besar-besaran telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah, di mana jatuh korban di kedua belah pihak. Namun kalau dilihat perbandingan jumlah yang tewas, maka ucapan ini terdengar seperti nada yang sangat sumbang. Di pihak Belanda dinyatakan sekitar 6.000 orang tewas, semuanya tentara. Namun tidak semuanya mati dalam pertempuran, melainkan juga banyak yang mati karena sakit atau bunuh diri, seperti kabarnya yang dilakukan oleh Letjen Simon Hendrik Spoor, Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia, yang menembak kepalanya sendiri karena kecewa atas disetujuinya perundingan perdamaian antara Belanda dan Republik Indonesia. Korban di pihak Indonesia, menurut catatan Belanda, sekitar 150.000 orang.

Sangat disayangkan, pihak Republik Indonesia sendiri tidak pernah melakukan penelitian, berapa sebenarnya jumlah korban jiwa di kalangan rakyat Indonesia, demikian juga kehancuran perumahan, bangunan dan perekonomian rakyat. Sebagian besar korban tewas adalah penduduk sipil, non combatant. Apabila membandingkan jumlah korban di beberapa daerah dengan angka resmi yang dilaporkan oleh pemerintah Belanda tahun 1969 di De Exessennota terlihat perbedaan yang cukup besar mengenai jumlah yang tewas. Sebagai contoh, peristiwa pembantaian di desa Rawagede. Dalam laporannya pemerintah Belanda menyebut jumlah penduduk yang dibunuh 20 orang, sedangkan menurut data setempat, jumlah penduduk yang dibantai tanpa proses pada 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Demikian juga di daerah-daerah lain, jumlah korban ternyata jauh lebih banyak dibandingkan data dalam laporan resmi pemerintah Belanda. Selain itu, sangat banyak peristiwa pembantaian yang tidak ada dalam laporan pemerintah Belanda tersebut. Oleh karena itu jumlah korban tewas di seluruh Indonesia diperkirakan dapat mencapai 1 juta jiwa.
Pemberian cinderamata dari Ketum KKMSB, Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga
kepada Batara R. Hutagalung. Tampak di sebelah kanan, DR Anhar Gonggong

Pemerintah Belanda sangat gigih memperjuangkan keadilan bagi warganya, seperti yang ditunjukkan atas peristiwa tewasnya seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes di Timor Timur tahun 1995. Perdana Menteri Belanda Balkenende, dalam setiap kesempatan, baik dalam kunjungannya ke Indonesia, maupun ketika bertemu dengan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Anti Rasisme di Durban tahun 2002, selalu mempertanyakan kelanjutan pengusutan mengenai tewasnya seorang wartawan Belanda tersebut. Pihak Belanda menuduh, bahwa tewasnya wartawan tersebut karena dibunuh oleh TNI.

Demikian juga dengan parlemen Belanda, yang sebelum tahun 2008 hampir setiap tahun ke Indonesia untuk “kunjungan kerja”, guna memantau perkembangan HAM di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 2008, delegasi parlemen Belanda masih mengritisi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, namun secara resmi, delegasi parlemen Belanda menolak untuk berkunjung ke Rawagede, bahkan menolak untuk bertemu dengan beberapa janda dan seorang korban selamat dari Rawagede, yang datang mengunjungi mereka di Hotel tempat mereka menginap di Jakarta. Dari 7 orang anggota delegasi, akhirnya hanya tiga orang yang secara informal, di akhir kunjungan resmi, bersedia menemui keluarga korban dari Rawagede.
Adalah Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) yang pada 20 Maret 2002 pertama kali menuntut pemerintah Belanda untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia dan memberi kompensasi kepada para korban serta keluarga korban agresi militer Belanda. Tahun 2002, bangsa Belanda merayakan secara besar-besaran sepanjang tahun, 400 tahun berdirinya VOC yang jatuh pada 20 Maret 2002.
Karena lingkup kegiatan KNPMBI tidak hanya sehubungan dengan Belanda, maka pada 5 Mei 2005, para aktifis KNPMBI mendirikan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Pada 15 Desember 2005, pimpinan KUKB membawa kasus Rawagede ke parlemen Belanda. Sejak itu bergulirlah kasus peristiwa pembantaian di Rawagede ke seluruh media, baik di Belanda, Indonesia maupun di media internasional.
Setelah putusan pengadilan sipil di Den Haag 14 September 2011, Duta Besar Kerajaan Belanda, Tjeerd de Zwaan hadir pada acara peringatan di Rawagede tanggal 9 Desember 2011. Dalam sambutannya, Dubes Belanda secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban di Rawagede.
Peringatan di Rawagede, 9 Desember 2011. Dari kiri:
Letkol. Haryono, Dandim Karawang, Tjeerd de Zwaan, Duta Besar Belanda.
Batara R. Hutagalung, Ketua KUKB
*******

Seminar diselenggarakan atas kerjasama  Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) bersama
Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB).
Seminar dibuka oleh Bupati Kabupaten Majene, H. Kalma Katta S.Sos.
 Narasumber:
  1. DR. Anhar Gonggong.
  2. DR. Idham Khalid, M.Pd.
  3. Batara R. Hutagalung.
Moderator:  Drs. H.M. Said Saggaf, MSi
Keynote Speaker: Maskur, dari Ditjen Kesbangpol Kemdagri.
Peserta lebih dari 300 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Mandar, baik dari Pusat (anggota DPD) maupun dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Majene.
Juga hadir Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman).
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers