Archive for the ‘Sejarah’ Category

Bagaimana JEN. SUHARTO MEMFITNAH PEREMPUAN INDONESIA ANGG. GERWANI — Pada Awal “KUP MERANGKAKNYA” Terhadap Pres. SUKARNO

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 07 Maret 2012
——————-

Bagaimana JEN. SUHARTO MEMFITNAH PEREMPUAN INDONESIA ANGG. GERWANI –
Pada Awal “KUP MERANGKAKNYA” Terhadap Pres. SUKARNO

* * *

in:<nasional-list@yahoogroups.com> , Thursday, 8 March 2012, 0:02

Memperingati HARI WANITA INTERNASIONAL besok tanggal 08 Maret, 2012,
dengan sedikit di-edit disiarkan kembali sebuah
esay yang ditulis dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Wanita
Internsional tahun lalu:

Menyongsong Hari Wanita Internasional “8 Maret”– Dan “GERWANI”
<Jum’at, 18 Februari 2011>
Seperti John Legge mengakui *”barangkali karena yang dibunuh adalah
orang-orang Komunis maka sedikit banyak hati-nurani dunia luar
seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus digolongkan, apa pun
penilaiannya, sebagai salah satu pembantaian paling keji dalam sejarah
modern”, Prof Dr Saskia Wieringa>>

Menjelang Hari Wanita Internasional “8 Maret” yad, baik kiranya
menjenguk ke sejarah gerakan wanita Indonesia sejak berdirinya Republik
Indonesia. Sejarah gerakan wanita Indonesia adalah suatu proses panjang
yang perlu diketahui oleh bangsa kita, generasi muda, khususnya para
aktivis yang terlibat dalam gerakan emansipasi kaum wanita Indonesia
dewasa ini.

Tulisan ini bermaksud memfokuskan perhatian pembaca pada cara licik Jen.
Suharto yang memulai kampanye anti-PKI, anti Presiden Sukarno dan anti
golongan Kiri lainnya,

dalam rangka memulai “kup merangkak”nya terhadap Presiden Sukarno, —
dengan merekayasa suatu fitnah yang teramat keji terhadap
perempuan-perempun anggota Gerwani.

Perempuan-perempuan anggota Gerwani dituduh melakukan kekejaman
menganiaya jendral-jendral TNI sebelum dibunuh di Lubang Buaya.
Suatu kebohonngan keji, yang karena demikian luasnya kampanye yang
dilakukan militer, telah menciptakan suasana politik yang mereka perlukan
untuk memulai kampanye pembantaian massal terhadap PKI, yang dituduh PKI
dan golongan Kiri lainnya. Korban mencapai sekitar 3 juta warga yang
tak bersalah (keterangan Jend. Sarwo Edhi). Kebohongan, fitnah dan
rekayasa Jen. Suharto terhadap Gerwani ini
belum pernah diungkap apalagi diakui oleh penguasa.

* * *

Rezim Orde Baru Presiden Suharto, naik panggung kekuasaan, dengan
menggunakan cara “kup merangkak” terhadap Presiden Sukarno. Suharto
menggulingkan Presiden Sukarno, setelah menuduh keterlibatan Presiden
Sukarno dengan ‘G30S’ (bahkan diinsinuasikan Presiden Sukarno adalah
‘dalang’ sesungguhnya di belakang ‘G30S’, bersama PKI.) Menonjol ialah
manuver politik Jendral Suharto itu dimulai melalui a.l suatu kampanye
bohong dan fitnahan keji, lewat media yang sangat efektif, dengan
sasaran PKI dan Gerwani.

Menurut taktik dan strategi Jendral Suharto, untuk merebut kekuasaan
politik, pemerintahan dan negara RI, dari Presiden Sukarno, harus
menghancurkan terlebih dulu kekuatan parpol dan ormas yang mendukungnya.
Kekuatan yang harus dihancurkan itu adalah PKI dan Gerwani. PKI sebagai
parpol dan Gerwani sebagai ormas wanita Indonesia yang terbesar periode itu.

Dimulailah rekayasa, fitnah keji dan kebohongan besar sekitar dibunuhnya
6 jendral dan seorang perwira menengah di Lubang Buaya. Semua koran
ditutup selain koran-koran militer dan koran-koran pendukungnya.

Dilancarkanlah berita tentang wanita-wanita anggota Gerwani yang
melakukan penganiayaan terhadap para jendral sebelum mereka dibunuh.
Diikuti oleh ‘orgi’, tari-tarian mesum para wanita Gerwani tsb dihadapan
para jendral yang akan dibunuh.

Dalam satu nafas wanita-wanita anggota Gerwani digambarkan sebagai
wanita-wanita yang lebih hina dari pelacur, yang bejat, kejam dan
biadab; juga sebagai wanita-wanita Komunis yang atheis dan tak bermoral.

Kampanye fitnah Jendral Suharto ternyata efektif. Diciptakan kebencian
luar biasa di kalangan penduduk terhadap Gerwani dan PKI. Dari situ
dimulai kampanye pembantaian masal terhadap anggota-anggota PKI, Gerwani
dan para ormas pendukung politik PKI, para pendukung Presiden Sukarno
dan kaum Kiri dan demokrat lainnya.

* * *

Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa, seorang PhD tamatan Belanda, yang
fasih berbahasa Indonesia, melakukan riset lapangan yang panjang, luas
dan mendalam mengenai GERWANI, dan kampanye penghancuran gerakan wanita
Indonesia, khususnya yang diorganisasi oleh Gerwani.

Hasilnya adalah sebuah buku berjudul “THE POLITIZATION OF GENDER
RELATIONS IN INDONESIA — WOMEN’S MOVEMENT & GERWANI UNTIL THE NEW ORDER
STATE’
(Suatu Academisch Proefschrift, untuk meraih titel doctor pada
Universitas Amswterdam). Ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1995
diAmsterdam.

Setahun setelah jatuhnya Suharto terbit Edisi Indonesia, berjudul
PENGHANCURAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA ( Tebal: 593 halaman,
Penerbit Garba Budaya, 1999).

* * *

Baik kita simak sedikit cerita Saskia Wieringa sendiri mengenai bukunya
itu, akan kita baca a.l sbb:

“Jelas sejarah kita dibangun oleh para “sejarawan”yang mengabdi
kekuasaan militer . . . Kita yang sudah disiksa dan kalah jangan
sekali-kali menjadi putus asa. Kita harus berjuang untuk hidup. Generasi
muda harus belajar dan tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa
lalu. Sejarah harus ditulis di atas kejujujuran, sehingga
generasi-generasi mendatang tidak akan salah mengerti.
(Dok IX 1992.22).

Sejarah yang dimaksud dalam kutipan tsb meliputi jangka waktu setengah
abad, yaitu sejak Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia sampai sekarang, dan khususnya sekitar tahun-tahun 1965,
ketika Orde Lama Sukarno digantikan dengan Orde Baru Suharto. Mereka
yang “telah disiksa dan dikalahkan” itu adalah orang-orang dari Partai
Komunis Indonesia dahulu, atau dari organisasi ini dan itu yang termasuk
dalam ‘Keluarga Komunis”, seperti misalnya organisasi perempuan Gerwani
(Gerakan Wanita Indonesia).

Footnote 1: Saya pakai istilah “Keluarga Komunis”dengan maksud meliputi
PKI dan ormas-ormas kaitannya, yaitu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia),
Pemuda Rakyat, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, BTI
(Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan HSI
(Himpunan Sarjana Indonesia). Pada 1964 dikatakan keluarga ini terdiri
dari sekitar 27 juta anggota (HR 20 Agustus 1965). Angka ini harus
dibaca dengan hati-hati, oleh karena kenyataannya banyak terjadi
keanggotaan rangkap.

Footnote 2: Antara 1950-54 organisasi ini bernama Gerwis. Saya pakai
Gerwani untuk menyebut organisasi ini secara umum, dan hanya memakai
sebutan Gerwis jika dimaksud khusus tentang priode tersebut sampai
Kongres Ke-1 tahun 1954.

* * *

Suharto tampil ke atas singasana kekuasaannya dengan menciptakan
kampanye kekerasan yang tak ada tolok bandingannya di masa lalu, dan
dikuatkan pula dengan tuduhah pesta-pesta seksual yang konon dilakukan
para anggota Gerwani.

Orde Baru tidak hanya dibangun di atas timbunan mayat-mayat, yang
diperkirakan sebanyak satu juta, dari orang-orang tak berdosa yang
dibantai selama bulan-bulan terakhir tahun 1965 dan bulan-bulan pertama
tahun 1966. Tapi Orde Baru juga dibangun di atas pembasmian kekuaatan
kaum perempuan, yang telah berhasil diperolehnya selama
dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, kekuatan yang oleh musuh-musuh mereka
dilukiskan melalui sejumlah metafora seksual.

Selanjutnya Wieringa: Tidak banyak perhatian diberikan pada masa genting
dalam sejarah modern Indonesia ini, baik oleh peneliti dari luar maupun
dari dalam negeri sendiri. Seperti John Legge mengakui “//*barangkali
karena yang dibunuh adalah orang-orang Komunis maka sedikit banyak
hati-nurani dunia luar seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus
digolongkan, apa pun penilaiannya, sebagai salah satu pembantian paling
keji dalam sejarah modern”*//(Legge 1972:399)(huruf tebal dari saya:
I.I.) Jelas jika Amerika Serika menjadi merasa lega, bila selain berada
di tengah kemelut Perang Vietnam, Sukarno, yang mereka pandang sebagai
pengacau dunia yang hendak menyerahkan Indonesia ke tangan kaum Komunis
yang berbahaya itu, telah berhasil disingkirkan oleh seorang jendral
kanan yang dengan segala daya membawa Indonesia ke jalan kapitalis./

. . . .

Dalam kajian ini saya akan membuktikan, bahwa alasan lain mengapa Dunia
Barat tutup-mulut itu ialah, karena ketakmampuannya memahami tali-menali
dan intrik-intrik yang ada di balik kampanye ketidak-amanan dan
pembunuhan-embunuhan masal, yang dilakukan sesudah kup “pertama” pada 1
Oktober 1965. Kampanye beserta akibat-akibatnya itu saya pandang
sebagai kup yang “kedua”, yang dengan diam-diam telah mengangkat Suharto
ke tahta kekuasaannya. . . . .

–Suharto tampil di atas tahta kekuasaan di tengah kemelut
kejadian-kejadian susudah kup yang gagal, dan yang sampai sekarang
samasekali belum jelas . . . Suharto dan kelompok kecil pendukungnya
mengambil kesempatan itu, seolah-olah tampik tanpa rencana sebelumnya
yang terlalu jauh <Vatikiotis 1993: 2 & 22).

.

* * *

Dalam kejadian-kejadian tersebut, kup tanggal 1 Oktober 1965 merupakan
kejadian terpenting yang perlu dijelaskan. Karena entah bagaimanapun
juga, memang kejadian inilah yang akhirnya telah membukakan jalan bagi
Suharto naik ke jenjang kekuasaan. Sebagai akibatnya, diabaikanlah
kecerdikan Suharto dalam memanipulasi pendapat umum segala dalih dan
kebohongan telah digubahnya untuk menciptakan kondisi kekacauan
masyarakat, serupa seperti adegan -gara-gara- dalam pergelaran wayang.
. . . . .

Sementara Dunia Barat demi alasan-alasannya sendiri berdiri di kejauhan,
di Indonesia oposisi dipukul atau dengan cerdiknya dibikin tutup mulut
oleh pemerintah melalui represi yang kejam. Tidak hanya dengan
pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang yang tak berdosa, tapi juga
dengan menahan puluhan ribu lainnya, bahkan ada di antara mereka yang
sampai lebih dari dua puluh tahun. Hanya sedikit saja dari para tahanan
itu yang dibawa ke depan mahkamah pengadilan, notabene pengadilan
kanguru sekalipun. Mereka yang selamatpun masih terus menderita.. . . .
. . . . . . .

Kekuasaan Orde Baru dibangun di atas model disiplin dan represi
kekejaman militer, di mana setiap referensimengenai ketimpangan sosial
dituding sebagai dijiwai atau berkaitan
dengan “subversi Komunis”. Mitos tentang lahirnya Orde Baru diciptakan
oleh Presiden Suharto dengan sadar, dan terus-menerus diulang-ulangnya
di dalam setiap kampanye indoktrinasi. Dalam hal ini termasuk, antara
lain, pemutaran sebuah versi film tentang apa yang disebutnya sebagai
“pengkhianatan PKI”.

Kampanye ini dibangun di atas metafora-metafora seksual, khususnya
ketakutan laki-laki terhadap kastrasi yang, dengan sejumlah dalih sangat
menjijikkan, menggambarkan organisasi perempuan Gerwani (yang
dikaitkannya dengan PKI), yang diduga berperanan di dalam kup tersebut.
Sampai sekarang analisis-analisis kekuasaan Orde Baeru selalu
mengabaikan unsur-unsur kiasan seksual yang melandasi konfigurasi
politik Indonesia dewasa ini.
Demikian a.l.; Kutipan dari buku Prof Dr Saskia Wieringa, berjudul
PENGHANCURAN
GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA, Bab Pendahuluan, halman xxxix s/d vlvi-
selesai).

In memory of the 1999 Papua dialogue

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Papua adalah salah satu bagian dari bumi yang mempunyai potensi luar bisa besarnya untuk memperkaya dan memakmurkan kaum penguasa dan elit mereka berdomisil di pusat NKRI dan oleh karena itu mereka ini selalu bukan saja berteriak harga mati, tetapi juga mematikan mereka yang memperjuangkan pembebasan dari penindasan, bebas dari pembodohan, bebas dari kemimsikan dan kemelaratan. Bebas untuk menghirup udara segar kebebasaan demi untuk membangun dan menciptakan masayarakat berkesejahteraan yang berperikemanusiaan, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dibawah lindungan hukum nan adil.

http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/01/leadership-slows-antigraft-move.html-0

In memory of the 1999 Papua dialogue

Budi Hernawan, Canberra | Thu, 03/01/2012 10:35 AM

Thirteen years ago today, Papua’s “Team 100” was invited by then president BJ Habibie to hold a national dialogue to discuss the Papua issue at the Presidential Palace in Jakarta.

It was no ordinary event. On the contrary, it was an extraordinary gathering of Papua’s leaders prompted by a widespread call for independence in the nation’s easternmost province.

It was marked by public demonstrations and the raising of the Papuan flag in a several cities.

All of this met with a harsh response from security forces. All of this occurred in the wake of the euphoria of Indonesia’s transition to democracy.

During the meeting 13 years ago, Team 100 leader Tom Beanal bluntly expressed Papuans’ desire to form an independent state separate from Indonesia.

This unexpected call shocked Habibie, as well as his Cabinet, who responded by asking Tom to return home and think things over.

The meeting did not result in anything meaningful. However, it became a milestone for Papuans, who presented their political aspirations with dignity and honor.

It must be underlined that none of Team 100 were arrested or charged with treason, as is now happening with the president of the so-called Federal Republic of West Papua, Forkorus Yaboisembut, and four of his followers who are being tried for alleged treason and are facing life imprisonment.

Thirteen years on, Papua’s cry for dialogue remains loud. In response, the Yudhoyono administration has held private and formal meetings with Papuan church leaders twice.

President Susilo Bambang Yudhoyono has also appointed two special representatives, Lt. Gen. (ret.) Bambang Darmono and Dr. Farid Hussain, to address the issue of dialogue through different mechanisms.

What next in the last two years of Yudhoyono’s presidency? What can we expect as follow up? Will we see political negotiations, as we have seen in Aceh? All these questions remain unanswered.

As we know, dialogue is not the only game in town. Some Papuans do not share this view and have publicly expressed their determination to pursue international legal mediation to bring independence to Papuan.

However, it remains unclear to the public how this option could be achieved. Others have been advocating for Indonesia to recognize the sovereign state of Papua.

These advocates have been charged with treason and now are standing trial.

In daily life, we are confronted with other questions that. For instance, what will happen when Papua finally holds its long-delayed gubernatorial election?

Can the continuing violence in Papua’s highlands and the area near PT Freeport Indonesia’s operations be terminated?

The violence in those areas have caused a lot of tension, damage and deaths that urgently need to be addressed.

On the government side, we also observe a number of different interpretations on how to conduct a dialogue.

One approach holds that the dialog should be about Papua and not between Jakarta and Papua, as proposed by many voices in Papua. The logic of this argument is that Papua is part of Indonesia.

So the polarization of Jakarta and Papua will not help solve the problem. Rather, all stakeholders in Papua should have an equal opportunity to discuss the fate of Papua.

Following the Aceh model, other proponents argue that negotiations should be bipartisan, involving representatives from the Indonesian government and their Papuan counterparts. But this approach still augurs the question of who Papua’s representatives are and whether Papuans can be united.

Another approach asserts limits on any negotiations on the territorial integrity of Indonesia while preparing to offer a wide range of concessions, including granting amnesty for political prisoners, reviewing the 1969 Act of Free Choice, addressing human rights abuses and reviewing the implementation of special autonomy for Papua.

The last approach co-opts the whole point of dialogue by creating parallel events to discuss the same issues, albeit infused with completely different notions.

In the long run this may cause distraction and confusion if negotiations between Jakarta and Papua are realized.

Obviously, for the government, a Papuan dialogue is not the only game in town either. The Yudhoyono administration confronts many equally pressing issues, such as its energy policy, which has already sparked strong opposition from political opponents.

Meanwhile, unresolved corruption scandals continue to undermine the government’s legitimacy and its capacity to deliver public service.

Nevertheless, if we look back to 1999, Papua’s call for dialogue has not been resolved after 13 years, whereas preliminary engagement between Jakarta and Papua has signaled something positive.

It is time to take advantage of the goodwill from both sides despite all differences, which are common in any political settings.

The window of opportunity under the current administration will not be open for much longer and none of us can guarantee whether the next administration will still be willing to engage in dialogue.

It is also the time for Yudhoyono to conclude his final term by contributing to Indonesia’s democracy and resolving the problem of Papua once for all.

The writer is a Franciscan friar and former director of the Office of Justice and Peace of the Catholic Church in Jayapura, Papua. He is currently pursuing a doctorate at the Australian National University.

The Craft of the Historian: Revolution, Reaction & Reform from a Javanese Perspective, 1785-1855

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Sunday, March 04, 2012

The Craft of the Historian: Revolution, Reaction & Reform from a Javanese Perspective, 1785-1855


Hari Sejarah Nasional (National History Day)
Rabu, 29 Februari 2012 di The British International School Jakarta. 

 Key note speech oleh Dr. Peter Carey

 Born of parents who had made their lives in Asia, the Far East has always been a part of my life. My first seven years (1948-55) were spent in Burma and these early years marked me.  In my very traditional British boarding school – Winchester – I retained a fascination for SE Asia. But studying Southeast Asian history for A level was sadly not an option. It was the same at Oxford. Even though my Oxford tutors quickened my love of history through insisting that I use primary sources, it was not until I graduated in 1969 that I was able to pursue my Asian interests.

 Like all the best things in life, the unexpected had a hand in determining my decision to take up SE Asian history. On finishing my written exams, I was placed on the borderline between a First and a Second-Class Honours degree. This necessitated an oral examination – then called a ‘viva’ (viva voce). I contacted my French Revolution Special Subject tutor in Balliol, Richard Cobb (1917-96), who had inspired me with his idea that a successful historian has to have a ‘second identity’ in the country and epoch she is studying: for Richard it was late eighteenth-century France. I asked him to prepare me for the viva. His idea of preparation was to invite me to take a pint of beer with him on Balliol lawn.

 It was a wonderful June evening and who should walk over to join us but the chair of the History Examination Board, Professor Jack Gallagher, a famous historian of India and imperial Britain. ‘And what will you do with a First, young man, if you give a good account of yourself in the oral exam tomorrow?’ He asked. ‘Oh! That’s easy!’ I replied, ‘Richard has been such an inspiring tutor that I will look at a French department and write a local history of the French Revolution.’ ‘Don’t do that!’ came Gallagher’s immediate reply, ‘that’s an over-subscribed field. But if you like that period why don’t you study the impact of the French Revolution overseas by looking at Java during the administration of Napoleon’s only non-French marshal – Herman Willem Daendels (1762-1818; in office as Governor-General, 1808-11). His papers must be somewhere in the Colonial Archives in The Hague or Paris. Give it some thought!’

 This was a bombshell and it did indeed get me thinking. I had an English Speaking Union (ESU) scholarship to do graduate studies at Cornell University in the USA. Why not use that opportunity to take up Jack Gallagher’s challenge? I arrived and announced to my Cornell professors that Daendels and his French Revolutionary inspired colonial administration in Java was my research topic. ‘Great! But that’s not what we do here!’ they said. ‘First, learn the local languages (Indonesian and Javanese) along with the language of the colonial administration – Dutch – and then tell us what you want to do!’  Starting with Dutch, I headed for Cornell’s famed Olin Library, taking out HJ de Graaf’s Geschiedenis van Indonesie (History of Indonesia) (1949) in its Dutch original which I read from cover to cover. When I came to his chapter on the Java War (1825-30), my eye fell on an etching of the Javanese prince, Diponegoro (1785-1855), who had led the five-year struggle against the Dutch. I then had what the Javanese would call a ‘kontak batin’ (a communication from the heart). It was a Eureka moment. Who was this mysterious figure on horseback at the head of his troops entering the prepared encampment from whence he would be captured by treachery and exiled to the Celebes (Sulawesi) for the rest of his life (1830-55).  Maybe instead of the very European Daendels, I would look at the impact of the French Revolution in its colonial setting by studying the life and thoughts of someone at the receiving end, the quintessential Javanese prince, Diponegoro, now one of Indonesia’s foremost national heroes.

 The rest is history. Over 40 years have passed since I sat on Balliol lawn, and in that time my whole professional life has been focused on thinking and writing about Diponegoro. In 2007 my magnum opus biography – Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855  – was published by the Royal Institute for SE Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden, and sold out its first two editions. This month it will come out in an expanded Indonesian language edition: Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855  (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia). The age through which Diponegoro lived in late eighteenth and early nineteenth century Java is an excellent illustration of the theme of the current History Day – Revolution, Reaction and Reform. The Revolutions through which he lived were not made in Java but imported from Europe: namely the twin industrial and political revolutions which tore the old regimes in both Europe and Asia apart and hit Java like an Asian tsunami with the coming of Daendels in January 1808.

 In the space of under a decade (1808-16) during the administrations of the Napoleonic marshal and his British nemesis, Lieutenant-Governor Thomas Stamford Raffles (1781-1826; in office, 1811-16), the old colonial order of the Dutch East India Company (1603-1799) was destroyed and a new Netherlands-Indies administration (1818-1942) was born in its place. This Administration’s founding charter – the constitutional regulation (regeerings-reglement) of January 1818 – envisaged a new legal order or rechtstaat and a complete replacement of the corrupt administration of the Company by a new colonial administrative service. This was the reform which turned Java into one of the most lucrative colonies in the world. In the space of just forty years following the end of the Java War, the Dutch took USD75 billion in today’s money out of the island through the profits they made from the ‘Cultivation System’ (1830-70) – in which export crops like sugar, tea, coffee and indigo were bought at low fixed prices from Javanese farmers and sold on world markets at international rates.

 This underlying energy to make profits at any price sparked the reaction of the Java War in which the twin forces of Javanese nationalism and Islam were united under Diponegoro’s ‘holy war’ banner. For the probably the first time in Javanese history, all sections of society were brought together in a single cause. Diponegoro’s efforts came to naught, but his name lived on and just ninety years after his death in 1855, the Indonesians once more rose against the Dutch and after four years of guerrilla war known as the Indonesian Revolution (1945-49), they eventually won their formal independence from Holland in 1949. Revolution, Reaction, Reform colonial style was thus played out across the world’s largest archipelago which placed on the map of Europe would stretch from Lisbon to Minsk and Copenhagen to Ankara. This is an Asian epic, a chapter of world history which at this year’s National History Day you can begin to explore.

 Remember the National History Day gives you a rare opportunity to learn the value of rigorous academic research and how such research can shape popular perceptions and events. Cathy Gorn, the Executive Director of the NHD who has just been awarded the prestigious National Humanities Medal by President Barack Obama, in her acceptance speech cited how three students along with their History teacher from Adlai E. Stevenson High School in Lincolnshire, Illinois, helped to change history in the famous ‘Mississipi Burning’ case. The students selected the 1964 murders of civil rights workers in Philadelphia, Mississippi, for their National History Day Project, creating a documentary that presented important new evidence and helped convince the state of Mississippi to investigate, reopen the case and convict Edgar Ray Killen for the murders. Just think of that – a documentary based on painstaking research which helps to change the course of justice. Just amazing!

Here in Indonesia, Batara Hutagalung (Surabaya, 1944-    ), an historian from North Sumatra who has written numerous books on colonial history (including the British military campaign in Surabaya in November 1945 which left thousands dead), also won a significant victory for the cause of justice. His persistence in securing evidence regarding the Rawagede massacre of 9 December 1947 during the Indonesian War of Independence against the Dutch (1945-49) won a ruling from a Dutch court on 14 September 2011. The court ordered that €20.000 compensation be paid by the Dutch Government to each of the eight remaining widows of the 431 young men massacred by Dutch troops in a village between Karawang and Bekasi. Long immortalised in Indonesian poet Chairil Anwar’s 1948 poem ‘Karawang-Bekasi’ whose opening lines read: ‘We who lie sprawled between Karawang and Bekasi cannot cry ‘Freedom’ or raise our weapons any more!’ Batara Hutagalung’s research symbolically raised the bodies of those massacred young men and brought them to the court room, thus ensuring their eventual valediction.

Remember, through their writings and research historians can literally change the course of history. Knowledge is power and for those who serve the Muse of History, Clio, that power is very considerable. But to use it properly there must be great intellectual integrity and honesty of purpose. All too often history can be abused for political ends – think of the way history is written in dictatorships and totalitarian states. Today you will learn how the craft of the historian can be applied. That craft requires skill and motivation. It is open to abuse and to honour. Today you will learn the path of honour. You are embarking on a journey which will literally change your life. Make sure you have packed everything you need for the road and step forward with confidence!

The journey of a thousand miles starts with a single step!

 Dr. Peter Carey
 Fellow Emeritus of Trinity College, Oxford
 18 February 2012

——————-


Dr. Peter Carey, penulis buku:

‘The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855’,
KITLV 2007.

Bahasa Indonesia:
‘ Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir tatanan Lama di Jawa, 1785-1855′
Gramedia, Maret 2012. 


—————————- 

 Dimuat di weblog ini dengan seizin Dr. Peter Carey

Dikutip dari website Batara Hutagalung

Tak Terbukti Bersalah di Mata Hukum

Rabu, 1 Februari 2012

Pemulihan Nama Baik Sultan Hamid II (2)

Tak Terbukti Bersalah di Mata Hukum

Setelah konsep federalisme ditolak sebagian besar politisi nasional kala itu, Sultan Hamid II kembali ditangkap karena berkawan dengan orang-orang Partai Masyumi.

Pada tahun 1950 terjadi “Pemberontakan Westerling” di Negara Pasundan (kini Jawa Barat). Peristiwa tersebut menyeret keterlibatan seorang politikus ternama asal Negeri Pontianak-Borneo Barat bernama Sultan Hamid II yang dituduh sebagai “pemimpin dan/atau pengatur” pemberontakan tersebut.

Tak pelak lagi, Sultan Pontianak terakhir ini pun pada tanggal 5 April 1950 ditangkap. Tuduhan yang dialamatkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya (keterkaitannya) dengan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) atau de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) yang dipimpin Kapten Raymond Westerling di Bandung pada 23 Januari 1950, serta mempunyai “niatan” untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS (Republik Indonesia Serikat) yang niat tersebut kemudian beliau batalkan.

Alih-alih tak terdapat sebuah fakta yang membuktikan tuduhan kepadanya di pengadilan, Sultan Hamid II tetap saja divonis bersalah dengan ganjaran hukuman 10 tahun penjara (dipotong masa tahanan 3 tahun).

Kala mendapatkan kedaulatan pascakolonialisme (KMB 1949), Indonesia menapaki transisi pendewasaan politiknya. Namun konfigurasi hukum yang diusung tak serta-merta dapat diandalkan. Dalam kasus Sultan Hamid II ini dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara yang dengan kepentingan politiknya menghukum seseorang hanya karena niatnya melakukan pembunuhan, yang malahan kemudian niat tersebut dibatalkan. Adakah lagi negara lain (selain negara ini) yang menghukum niat seseorang (apalagi kemudian niat itu urung dilaksanakan)? Mungkin hanya negara ini yang seperti itu.

“Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa, timbullah keyakinan saya, bahwa bentuk federalisme itulah yang paling baik bagi negara kita,” begitulah pernyataan Sultan Hamid II pada pleidooi kasusnya yang dibacakannya di hadapan mahkamah pengadilan.

Barangkali cita-citanya mengenai bentuk negara federal inilah satu-satunya “dosa” dirinya di negara yang katanya ber-Bhineka Tunggal Ika ini, karena memang kesalahan lainnya yang dituduhkan kepadanya nyata-nyata tak terbukti di pengadilan. Sedangkan di sisi lain, penafsiran absolut dari kebhinekaan tersebut adalah persatuan (federalism), bukan kesatuan (unitarism). Dengan mengusung cita-cita mulia tersebut, segenap jiwa dan raga telah diabdikannya kepada negerinya tercinta. Karena cita-citanya yang mulia itu pula dirinya kemudian dinistakan oleh negara kesatuan ini.

Tak habis sampai di sini saja fitnah dan tuduhan yang tak berdasar seperti itu ditimpakan kepadanya. Setelah menjalani masa hukuman penjara selama sepuluh tahun, pada tahun 1958, Sultan Hamid II dikeluarkan dari penjara.

Selang beberapa lama menghirup udara bebas, pada Maret 1962 ia kembali ditangkap. Penangkapan tersebut juga dilakukan terhadap Sutan Sjahrir, Ide Anak Agung Gde Agung, dan Subadio Sastrosatomo, pun beberapa pemimpin Masyumi (Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, Isa Anshary, dan Mohammad Roem) juga ditangkap.

Fitnah dan tuduhan yang ditimpakan kepada para tokoh tersebut yaitu konspirasi untuk melakukan tindakan subversif terhadap negara (para tokoh ini ditangkap dan dihukum penjara tanpa adanya proses pengadilan).

Sultan Hamid II wafat di Jakarta, 30 Maret 1978, yaitu sekitar 12 tahun setelah bebas dari kurungan rezim Orde Lama-Soekarno. Ia dimakamkan dengan upacara kebesaran Kesultanan Pontianak di Pemakaman Batu Layang Pontianak (Pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak). Sultan Pontianak VII ini wafat tanpa menunjuk pengganti.

Sultan Hamid II adalah sosok pejuang dan pemimpin yang visioner. Ia tak hanya memikirkan suatu konsep negara yang pada zamannya dianggap paling relevan oleh sebagian pihak, melainkan konsep fundamental yang jauh ke depanlah gagasannya itu. Sultan Hamid II bercita-cita menyejahterakan rakyatnya di Negeri Borneo Barat yang kuat, mandiri, serta sejahtera dalam bernegara.

Ia akan selalu berada di hati putra-putri Borneo Barat, walaupun sejarah menistakannya. Namanya akan selalu harum semerbak di memori kolektif anak negeri yang berpikiran sehat, walau kuasa kegelapan membenamkannya.

Rasa sesak di dada, bercampur dengan keharuan yang begitu rupa membuat penulis menggeletar, ketika mendengar pernyataan Anshari Dimyati pada sidang tesisnya yang dengan lantang ia menyebutkan bahwa Sultan Hamid II tidak bersalah secara hukum. Namun, marwah Pemimpin Borneo Barat itu tak serta-merta dapat dikembalikan.

“Penelitian berdasarkan Analisis Yuridis Normatif udah dipertahankan dan dapat dipertanggongjawabkan. Tapi satu agé’ langkah kite sebagai Putera Borneo Barat, Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) mao’ tak mao’ haros dilakukan, karene itulah satu-satunye care kite untok meruntohkan Putosan Kasus Sultan Hamid II di taon 1950-1953, dan mengembalikan name baék beliau,” tegas Anshari Dimyati dengan Bahasa Melayu-nya yang kental usai sidang tesisnya. Demi pergulatan ingatan melawan lupa, rangkaian sejarah patut dibongkar kembali. (selesai)

Upaya Pemulihan Nama Baik Melalui Kajian Yuridis Normatif

Sabtu, 28 Januari 2012

Bukti-bukti Sultan Hamid II Bukan Pemberontak (1)

Upaya Pemulihan Nama Baik Melalui Kajian Yuridis Normatif

“… Federalis bukan berarti Tidak Nasionalis, Federalis bukan penghianat bangsa…” kata Sultan Hamid II

Naskah ini merupakan tesis Anshari Dimyati, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Magister Hukum. Ia mengambil Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Judul tesisnya “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II).”

Tesis mahasiswa kelahiran Pontianak pada 18 Juli 1987, berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Prof Dr jur Andi Hamzah SH, Prof Mardjono Reksodiputro SH MA, serta Dr Surastini Fitriasih SH MH pada 24 Januari 2012, di Pascasarjana FH UI, Salemba, Jakarta.

Berikut tulisan singkat tentang tesisnya:

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yang salah satunya adalah kasus tuduhan “makar” atau “pemberontakan” terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner/preskriptif), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (library research) atau disebut juga sebagai studi dokumen (documentary research), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih mengatur pasal yang bersifat kolonial yang hingga hari ini masih diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang dilarang dalam Bab-I Buku Kedua KUHP tersebut adalah makar (aanslag) dan pemberontakan (opstand), dan lainnya yang bersifat mengganggu keamanan dalam negara.

Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi atau dengan tujuan-tujuan politik, dan di setiap pemerintahan suatu negara, mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dengan maksud tujuan politik. Bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian “politik” baik di kalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara.

Dalam praktik maupun sejarah Indonesia, sering kali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara, keamanan negara atau makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana sering kali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan.

Hal itu kemudian menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum tentang tersebut. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Di mana dapat dilihat objektivitas Negara dalam mengadili sebuah kasus “makar”.

Alasan melakukan penelitian tesis: Untuk mengetahui kriteria unsur mana perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar), dan bagaimana pembuktian dalam delik makar tersebut.

Pada Kasus Sultan Hamid II, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta dasar pengaturan hukum yang memengaruhi hakim pada Mahkamah Agung Indonesia yang membuat putusan dalam kasus, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada.

Untuk mengetahui proses dan fakta persidangan melalui pemeriksaan serta pembuktiannya terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II pada tahun 1950 yaitu Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar.

Penulis melihat indikasi kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar. Hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis dan ilmiah yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan bahwa ketika dikaji ulang kembali dan hasil daripada penelitian secara yuridis maupun Ilmiah menghasilkan kecenderungan terjadi kesalahan pada tuduhan atas Kasus Sultan Hamid II tersebut, sudah semestinya NAMA BAIK dan KEHORMATAN Sultan Hamid II diperbaiki sebagai layaknya seorang yang tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana, dan diupayakan sedemikian mungkin agar pemerintah Indonesia dapat mencermati hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Sultan Hamid II merupakan salah satu Bapak Bangsa yang telah berkiprah besar dalam perjuangan Indonesia, begitu pula dengan mahakarya yang telah ia wariskan kepada Indonesia yaitu sebuah Lambang Negara (Elang Rajawali Garuda Pancasila).

Kronologis Kasus Sultan Hamid II: Tuduhan makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II lebih dikenal dengan Peristiwa Sultan Hamid II. Penangkapan terhadap Menteri Negara zonder Portofolio RIS itu dilakukan pada tanggal 5 April 1950, oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata yang menjabat pada saat itu.

Tuduhan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) atau de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta niatan Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (tidak langsung diadili). Dengan salah satu alasan Pemerintahan Sukarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.

Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan ambtsmidrijf (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut.

Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, akibat peristiwa Bandung (peristiwa Westerling) Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan RI di bawah Perdana Menteri Mohamad Natsir.

Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.

Rabu, tanggal 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia R Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: Primair; ikut menyerbu Kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI, Subsidair; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, Subsidair Lagi; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan Lebih Subsidair Lagi; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.

Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat pertama dan terakhir, artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan Forum Previlegiatum di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Selanjutnya tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan primair daripada dakwaan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti), dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu MR Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (3 tahun) dengan dasar pertimbangan yaitu, adanya Niat Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan: Mr Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.

Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya, yaitu kasus pertama dan terakhir.

Landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II pada tahun 1953 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub didalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Dengan melihat data atau dokumen perkara, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim, untuk membuat putusan tersebut yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, subsidair, subsidair, dan lebih subsidair lagi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.

Begitu pula dengan pertimbangan atas pembelaan (pleidooi) yang disampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Hasil penelitian: Dalam kasus Sultan Hamid II, dapat disimpulkan bahwa dari pertimbangan hakim di atas berdasarkan berkas putusan mahkamah agung, Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim tersebut jauh daripada kebenaran fakta kasus yang terungkap, dan terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang absurd pada uraian peristiwa yang terungkap serta relevansinya pada 23 Januari 1950 dan 24 Januari 1950.

Pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sultan Hamid II dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, bukan berdasar atas hukum yang berlaku, akan tetapi menurut berdasarkan alasan politis, pun terhadap unsur-unsur pasal yang dituduhkan, melainkan alasan yang kuat adalah pengakuan Sultan Hamid II sendiri yang mengakui telah menerima oppercommando daripada gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan pemberontakan dan penyerbuan rapat dewan menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950, yang tidak jadi dilaksanakan, dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apa pun.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar.

Ia didaulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut.

Tentunya hal ini dapat memengaruhi “public opinion” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat memengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan. Penulis melihat fakta kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat

Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar (pemimpin atau pengatur), hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun begitu pula dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami “konflik politik” atau “konflik ideologi politik”.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan “politik” untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa.

Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Penulis melihat pertimbangan hakim di dalam putusan yang menyebutkan bahwa dasar hukum Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memutuskan perkara pidana Sultan Hamid II ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 Nomor 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 Nomor 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubung dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati; hal ini sangat tidak rasional.

Menurut Penulis dengan penggunaan hukum yang “berlaku surut”. Kesemua pasal-pasal yang dituduhkan (di dalam KUHP) menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan, perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan.

Jelas disebutkan di kalimat terakhir di dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi di tuduhan tersebut, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan. Hal ini membuktikan percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apa pun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan di mana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut.

Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas tuduhan kasus “makar” tersebut. Kesimpulan akhir Penulis bahwa berdasarkan Analisis terhadap Kasus Sultan Hamid II daripada data-data yang ada yaitu Berkasa Perkara Sultan Hamid II berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya, yaitu perbuatan mana yang telah dituduhkan kepada Sultan Hamid II terhadap kasus yang telah disangkakan terhadapnya Tidak Termasuk dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan atas kasusnya tersebut pula Penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya Tidak Terbukti Bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. (*)

Suku Hui Siarkan Islam ke Nusantara

Jumat, 24 Februari 2012

Suku-suku Muslim di Tiongkok dan Tionghoa Islam Nusantara (12)

Suku Hui Siarkan Islam ke Nusantara

Suku Hui, komunitas muslim yang istimewa di mata Beijing
Repro: Biro Budaya Tiongkok

KB ketat Tiongkok: satu keluarga satu anak, tak berlaku untuk suku Hui, komunitas muslim yang istimewa di mata Beijing

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki pandangan lebih lunak terhadap Islam daripada Kristen karena Islam dipandang agama pribumi warga Tiongkok.

Pemerintah RRT mendirikan Asosiasi Islam China (CIA) untuk pemberdayaan kesejahteraan warga minoritas muslim. Bahkan sejak tahun 2010, lisensi makanan dan minuman halal yang dikeluarkan pemerintah RRT lebih kuat di Timur Tengah maupun Eropa, daripada keluaran Majelis Ulama Indonesia maupun Malaysia.

Serbuan produk-produk halal dari Tiongkok bukan hanya ke Timur Tengah maupun Eropa melalui jalur darat, namun di jalur laut juga menembus pasar halal Australia maupun benua Amerika bagian utara.

Persaingan bisnis makanan-minuman berlabel halal dari Tiongkok ini membuat negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki komunitas Islam besar menekan pemerintahnya untuk membatasi peredarannya.

Poros Beijing-Dubai-Riyadh terbentuk, salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi saingan Amerika dan Eropa sejak pengujung tahun 2010, selaras krisis keuangan melanda dua benua itu.

Salah satu suku yang menjadi duta Beijing itu, berasal dari suku Hui, sebuah komunitas minoritas terbesar ketiga dari 55 minoritas yang diakui resmi RRT. Meskipun mereka terdiri kurang dari 1% penduduk Tiongkok, mereka kelompok muslim terbesar dengan 8.603.000 anggota resmi di data pemerintah.

Sedangkan data tak resmi lebih besar lagi, selaras program keluarga berencana (KB) ketat yang digalakkan Beijing, satu keluarga satu anak. Anak kedua di sebuah keluarga di Tiongkok, tak dapat tunjangan kesehatan gratis dan pendidikan gratis selama 12 tahun pendidikan. Peraturan KB ketat itu, tidak diberlakukan kepada suku Hui. Namun beberapa keluarga Hui menyembunyikan status anak angkatnya dengan menyekolahkannya di asrama-asrama Islam di Asia Tengah maupun di Asia Tenggara.

Kehidupan ekonomi yang lebih baik daripada suku-suku minoritas lain di Tiongkok, menjadikan Hui salah satu pemain besar di RRT. Salah satu, tentara khusus penjaga keselamatan Ketua Besar Mao Jedong berasal dari suku Hui, seorang Muslim yang taat, tak makan daging babi dan arak, membuatnya kuat untuk menjaga Ketua Besar hingga kemenangan Ketua Mao di tahun 1949.

Sejarah itu, membuat Hui paling diterima berdampingan suku Han memerintah RRT sampai sekarang ini. Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao (masih menjabat sampai tahun 2012 ini), seorang suku Han namun khatam membaca kitab suci suku Hui, Alquran yang juga kitab agama Islam.

Kemahirannya dalam membaca Alquran dan diterjemahkannya ke dalam Bahasa Mandarin, membuat kagum pemerintah Qatar, sehingga menjalin kerja sama ekonomi dalam pengembangan teknologi nano maupun perminyakan. Negara di Asia Tenggara yang berkesempatan mendengarkan PM Wen Jiabao membaca kitab suci Alquran, Indonesia, tepatnya di perguruan Al-Azhar Jakarta, dan menjadi berita heboh di Aljazeera.

Hui menikmati banyak hak istimewa yang mencirikan etnis minoritas Tiongkok: mereka menerima subsidi pemerintah untuk daging sapi, dan mereka diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak.

Populasi suku Hui telah meningkat tajam melalui migrasi, perkawinan dan adopsi. Hui, keluarga yang paling sering mengadopsi anak-anak Han, membesarkan mereka sebagai muslim dan menerima mereka sebagai Hui.

Hui memiliki unit administrasi yang lebih otonom daripada minoritas lain, dan komunitas mereka ditemukan dalam pengaturan baik di pedesaan dan perkotaan. Karena nafsu berkelana bersama dengan kesediaan untuk pergi ke mana pun peluang berdagang muncul, membuat Hui tersebar di seluruh Tiongkok.

Hui memiliki berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan pembatasan Islam pada diet dan kebersihan (maksudnya makanan halal): restoran, pemilik penginapan, gembala, petani, kavaleri, caravanserai, tukang daging, penyamak kulit, pedagang teh, perhiasan, interpreter, dan ulama.

Pada bagian arah Barat-laut Tiongkok, paras Hui lebih ke Asia Tengah daripada paras suku Han Tionghoa. Suku Hui pada kawasan itu, mereka memiliki bola mata hijau hazel, jenggot panjang, tinggi, dan hidung mancung, bahkan memiliki rambut merah (pirang versi Bahasa Indonesia).

Pemerintah berikan dana rekonstruksi masjid dan telah memberikan izin untuk literatur Islam yang akan diterbitkan dan dijual. Pada tahun 1989, universitas Tionghoa muslim pertama dibuka di kota Xian, sekaligus pusat dunia Islam di Asia Timur.

Hui telah meminta suara lebih besar dalam urusan-urusan mereka sendiri. Pada tahun 1989, di Beijing, sebelum insiden Lapangan Tiananmen, 3.000 muslim memprotes penerbitan buku Seksual Bea Cukai karena ada penulis menyatakan budaya Islam berpusat pada seks. Pemerintah mendengarkan, langsung melarang buku itu, mengancam hukuman mati kepada editor dan penulis kalau tak mau meminta maaf di depan umum.

Masuknya suku Hui menjadi muslim pertama kali, sejak awal pemerintahan Dinasti Tang (618-906) awal, ketika muslim Arab dan Persia pedagang menetap di pelabuhan Kanton, Guangdong, Guangzhou, dan Fujian.

Pertengahan abad ke-8, suku-suku Turki (subras Mongol) memberontak ke penguasa Dinasti Tang, merasa kalah teknologi, suku-suku itu meminta bantuan tentara Arab penjaga perbatasan Tiongkok-Persia, akhirnya bantuan tentara Arab meraih kemenangan dan menetap di kawasan Tiongkok barat laut. Dalam perkembangannya, penguasa Tang menjalin hubungan komandan tentara Arab untuk menjaga kawasan perbatasan.

Dari 1260-1368 Masehi, Dinasti Yuan yang didirikan Kubhilai Khan, cucu Jenghis Khan merekrut suku-suku Mongol yang beragama Islam sebagai tentara dan administrator. Banyak tentara dan pejabat ini menetap di Yunnan, Tiongkok selatan.

Anak-anak Jenghis Khan mendirikan pemerintahan otonom (kerajaan sendiri), sejarawan lain menyebutnya Khanate, namun bersatu dalam panji kebesaran Kerajaan Pan Mongolia Raya. Di awal abad 14, semua Khanate keturunan Jenghis Khan memeluk Islam, kecuali Dinasti Yuan yang beribu kota di Beijing dengan raja termasyhur Khubilai Khan.

Jenghis Khan sendiri penganut kepercayaan Tengri dengan kuil besarnya di Gunung Tian Shan (Kazakhstan). Berikut sebagian Khanate keturunan Jenghis Khan yang dalam perkembangan raja-rajanya menjadi muslim, Golden Horde (Angkatan Pengelana Emas) dengan ibukota kerajaannya di Moskow (Rusia), Blue Horde (Angkatan Pengelana Biru), White Horde (Angkatan Pengelana Putih) di Eropa Timur, Mongul beribu kota di Delhi (India), Amir Timur Lenk (Pemimpin Timur yang Pincang), dan lain-lain.

Ketika suku-suku Islam di zaman Dinasti Yuan, Ming, hingga Qin (runtuh tahun 1911) identik menjadi tentara, suku Hui lebih kentara di perdagangan dan pemerintahan.

Keistimewaan suku Hui di mata Beijing saat ini, juga memiliki sejarah kelam, di pertengahan Dinasti Ming (1368-1644), Tiongkok ingin menyingkirkan suku-suku asing yang memiliki bola mata biru dan hijau, berambut pirang atau merah, memiliki kulit bule, dan tak bermata sipit. Segala sesuatu yang berbau budaya asing, dianggap menodai kebudayaan Han, salah satu korban tragedi ini semua kapal pusaka (kapal terbesar di waktu itu) pimpinan Laksamana Zeng He (Cheng Ho), dibakar habis.

Untuk menghindari penganiayaan, suku-suku muslim maupun campuran mengadopsi kebudayaan dan bahasa Tionghoa. Seiring waktu, penampilan mereka menjadi tidak bisa dibedakan dengan suku Han, baik adat istiadat maupun bahasa suku Han, meskipun mereka mempertahankan akar Islam mereka dan budaya.

Di sisi lain, merantau ke Asia Tenggara dan menjadi penyiar Islam di Nusantara. Laskar Giri Kusuma yang didirikan Sunan Giri (1478), di awal pendiriannya sebagiannya para santri suku Han Islam maupun Hui yang Islam yang merupakan pengungsi dari Tiongkok, berdakwah kepada warga lokal. Kemudian para santri Sunan Ampel yang berasal dari daerah Champa (Vietnam) sebagiannya juga suku Hui. Sampai saat ini (tahun 2012), suku Han beragama Islam di Pulau Hainan, disebut juga warga Hui Cham, sebab di zaman dulu ada negeri Champa yang diperintah penguasa Islam di zaman Dinasti Yuan (Laksamana Nasrudin).

Ketika Panembahan Jin Bun naik takhta dan menjadi Sultan Demak (1500) bergelar Sultan Sultan Fatah (meniru nama sultan Ottoman penakluk Romawi Byzantium, Sultan Fatih), menampung banyak pengungsi Hui di tentara dan pemerintahannya. Kekecewaan pada pemerintah Ming di Nanjing, pengurus perguruan Ampel Denta menginstruksikan membuang nama-nama dengan bantalan Han, dan menamainya dengan nama-nama lokal.

Pada masa Dinasti Qing (1644-1911), Beijing dikuasai bangsa Mancu dari Manchuria (atas Korea). Pemerintahan Manchu menganggap sudah tak ada bedanya antara suku Hui dan Han, kecuali agama yang dianutnya. Sehingga penguasa Mancu menganggap, suku Hui merupakan suku Han yang memeluk Islam, pengklasifikasian ini tercatat dokumen resmi pemerintahan Dinasti Qing.

Antara 1911-1949, pembangunan masjid oleh warga Hui meningkat. Pada tahun 1949, terdapat 20 ribu warga Hui di wilayah selatan Tiongkok melarikan diri ke Taiwan, menyusul kemenangan komunis di daratan. Hubungan suku Hui yang kala itu banyak di kawasan selatan Tiongkok, atau lebih dekat dengan Tibet dan Indo China (Asia Tenggara daratan) dengan suku-suku muslim di kawasan barat laut Tiongkok, memang jarang terjadi. Apalagi bahasa dan adat istiadat sangat jauh berbeda dengan suku-suku muslim di Tiongkok lainnya.

Selama Revolusi Kebudayaan (1966-1976), Pengawal Tentara Merah menghancurkan masjid, memaksa biksu dan biarawati Buddha untuk melanggar sumpah atau mengeksekusi mereka, dilarang mengajar bahasa Arab dan membakar salinan Alquran.

Namun sejak Deng Xioping memimpin Tiongkok, hak-hak warga Hui mulai diperhatikan bahkan sangat lebih dibandingkan dengan suku-suku muslim di Tiongkok lainnya. Khususnya, di pendidikan dan kesehatan, serta boleh memiliki anak lebih dari satu. Para pengungsi Hui di Taiwan, akhirnya banyak yang kembali ke kampung halamannya. Di sebagian yang lain pindah ke Pulau Hainan, karena ada ratusan ribu suku Hui hidup di pulau itu sejak abad 14.

Salah satu diktat yang dibacakan pengawal Deng Xioping ketika akan mengubur salah satu pahlawan revolusi yang beragama Islam, “Ingatlah keselamatan Ketua Mao (pendiri RRT) dijaga pahlawan Hui, dia tak makan daging babi dan tak minum arak, membuatnya selalu sehat walaupun jarang tidur, kejayaan Tiongkok di masa silam juga peran para pemikir Hui, kembalikan kehormatan Hui karena tetangga kita di barat semuanya negara-negara Islam, dan Hui bisa membantu negara kita melangkah jauh ke depan.” (habis)

Pemimpin NAZI Itu Punya Anak

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pemimpin-nazi-itu-punya-anak/

25.02.2012 10:50

Pemimpin NAZI Itu Punya Anak

Penulis : Nonnie Rering

(BBC Photo)

Semua orang mengenal Adolf Hitler sebagai pemimpin asal Jerman yang paling berpengaruh di dunia. Dalam sejarah biografi Hitler, pria ini diketahui meninggal pada 30 April 1945 dalam usia 56 tahun karena bunuh diri di dalam bungker bawah tanah miliknya di Berlin, Jerman.

Lantaran telanjur mencintai gundik yang akhirnya dinikahi pada 1943, Eva Braun, Hitler pun bunuh diri bersama Braun sebelum keduanya bisa lebih lama mengecap manisnya kebersamaan pasangan suami-istri.

Hingga kepergian pasangan suami istri ini, tak pernah dikabarkan kalau keduanya punya anak. Bahkan dalam sejumlah cerita Hitler, kerap tertulis kalau ia meninggal tanpa meninggalkan penerus atau keturunan.

Namun itu hanya cerita tertulis. Awal pekan ini, sejumlah harian Prancis cukup heboh dengan berita soal pemimpin Nazi paling berkarisma di abad 20-an ini ternyata punya seorang anak laki-laki dengan seorang gadis asal Prancis, Charlotte Lobjoie.

Putra Hitler yang bernama Jean-Marie Loret ini memang tak pernah bertemu ayahnya hingga meninggal di usia 67 tahun pada 1985. Namun, sejumlah bukti cukup kuat untuk mengungkapkan fakta sejarah kalau Hitler ternyata juga punya keturunan.

Berita ini sontak heboh di Prancis dan Jerman setelah majalah Paris’s Le Point mengungkapkannya dalam sebuah rangkaian tulisan, lengkap dengan beberapa bukti yang mengarah kepada kebenaran.

Ceritanya berawal dari kunjungan diktator itu ke sebuah kota kecil di Prancis, Fournes-in-Weppe, pada 1917. Lobjoie ketika itu sedang memotong jerami bersama teman-temannya yang lain ketika secara tiba-tiba seorang tentara Jerman datang dari seberang jalan.

Tentara itu melukis sesuatu di buku gambarnya sehingga membuat sejumlah wanita tertarik mengeruminya, ingin melihat apa yang dia gambar. Lobjoie diminta Hitler untuk mendekat. Sejak itu, keduanya pun makin dekat.

Melalui hubungan singkat, dua insan berbeda kelamin dan seorang tentara yang jauh dari hiburan, terjadilah hubungan intim hingga lahirnya seorang putra yang oleh ibunya diberi nama, Jean-Marie pada Maret 1918. “Ayahmu adalah seorang yang baik,” demikian bunyi sebuah pesan Lobjoie.

Ia bertanggung jawab dan selalu mengirimi uang untuk Ibu membesarkanmu. Kalau ia berkunjung, meski jarang, ia selalu mengajak ibu jalan-jalan di seputar pedesaan dan ibu bangga dengannya,” tulis Lobjoie dalam salah satu catatan hariannya yang sudah kusut.

Seperti nasib ribuan anak Prancis yang terlahir dari ayah seorang tentara Jerman, putranya selalu

mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya di sekolah. Ia sering terlibat perkelahian saat mencoba membela ayahnya yang tak pernah kembali.

Kepada putranya, Lobjoie mulanya hanya mengatakan bahwa ayahnya hanya tentara Jerman. Ia tak pernah menyebut nama Hitler, bahkan ia membiarkan putranya bergabung dengan tentara Prancis dalam perang melawan invasi Nazi pada 1939.

Tes Darah

Lobjoie menceritakan semua kisah itu, tepat sebelum kematiannya pada awal 1950-an. Ia mengatakan bahwa ayah biologis Jean-Marie adalah seorang diktator paling terkenal dalam sejarah manusia.

“Agar tidak mengalami depresi, saya bekerja nonstop dan tidak pernah mengambil hari libur atau tidak pernah refreshing. Selama 20 tahun saya bahkan tidak pergi ke bioskop,” kata Jean-Marie, yang pada 1930-an diadopsi keluarga Loret hingga namanya menjadi Jean-Marie Loret.

Kurang lebih 20 tahun berusaha melupakan identitas ayahnya, Jean-Marie akhirnya terpancing menyelidiki masa lalunya. Lewat bantuan sejumlah ilmuwan, ia mendapati golongan darahnya identik dengan Hitler. Ia juga memiliki gaya tulisan tangan yang sama. Fotonya pun menunjukkan kemiripan tak terbantahkan.

Unsur-unsur lain yang menguatkan kisah ini adalah dokumen resmi Tentara Jerman yang menunjukkan seorang petugas kerap diminta mengantar amplop berisi uang tunai untuk Lobjoie selama Perang Dunia II.

Setelah Lobjoie meninggal, Jean-Marie juga menemukan sebuah lukisan di loteng rumah ibunya dengan bubuhan tanda tangan Hitler. Di Jerman, juga ditemukan lukisan Hitler berupa gambar seorang wanita yang tampak persis seperti wajah Lobjoie.

Francois Gibault, pengacara Loret, mengatakan, “Dia (Loret) pertama kali datang menemui saya pada 1979, tapi agak bingung dan tidak tahu apakah ia ingin diakui publik sebagai anak Hitler atau untuk menghapus semua bukti-bukti. Rahasia ini memang baru diungkap tak lama setelah Loret mengeluarkan bukunya bertitel Your Father’s Name is Hitler.

Penyelidikan mulai gencar hingga didapati tes genetik pada 2008. Seorang wartawan asal Belgia melakukan kunjungan mulai dari Jerman, Austria, Prancis, hingga Amerika Serikat untuk mendapatkan contoh darah Hitler di tempat-tempat terakhir yang ia kunjungi sebelum meninggal.

Ia juga mengunjungi Austria dan Long Island yang dikenal sebagai tempat terakhir yang dikunjungi Lobjoie bersama Hitler secara diam-diam. Dari hasil tes DNA, dipastikan kalau Jean-Marie bukanlah putra dari Hitler. Setelah itu, cerita ini sontak ditutup.

Namun, pekan lalu, Prancis kembali gempar setelah Le Point mengeluarkan sejumlah bukti dari Universitas Heidelberg kalau Jean-Marie adalah putra biologis dari Hitler.(Daily News/Berbagai Sumber)

Dwi Fungsi TNI

Dwi Fungsi TNI

DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>,in:GELORA45@yahoogroups.com , Thursday, 9 February 2012, 6:02

Sdr.Salim Said yth.,

Article yang diantar disini adalah sebagai respond untuk Tulisan Mr. Olle Törnquist, a Professor of Political Science and Development Research, University of Oslo, Norwegia (lihat dibawah).
Jarang sekali ada Tulisan mengenai Indonesia dari para ahli Skandinavia, apalagi Tulisan yang menyangkut masalah prinsil, seperti Tulisan Prof.Olle Törnquist.
 Kebanyakan Tulisan mengenai Indonesia  di Europa-Barat penulisan para ahli Negeri Belanda dan England, dari Instutute for Internatinal Study, London, yang sering dikujungi Jendral Ali Murtopo dahulu.
Tulisan yang diantar disini buat Anda bukanlah sesuatu yang baru,pekerjaan Anda sehari-hari sebagai Pejabat Tinggi “Kekuasaan Negara Dwi Fungsi TNI”( Duta Besar R.I.) etc.
Tetapi Tulisan yang kecil tsb.t
elah membantah Pernyataan Anda,cuplikan,
“Dwifungsi telah dihapuskan sendiri oleh TNI pada April 2000″.
Disini kita bertolakbelakang,  yang dihapuskan bukan kekuasaan Dwi Fungsi TNI, melainkan nama ORDE-BARU, pelaksanan Doctrine Dwi Fungsi TNI” diteruskan oleh Jendral Susilo Bambang Yudhoyono: KESBANGPOL dan Business TNI + BIN = KOPKAMTIB.
KESBANGPOL dikepalai seorang Mayjen TNI -Militerpolitik-, dan bertanggungjawab langsung pada Pangti TNI- Jendral SBY, dengan
fungsi=>: mengawasi kehidupan ke Partaian dan Ormas;
Business TNI=>dari Kementerian Pertahanan sampai ke KODAM-KODAM dan berkolaborasi dengan kepentingan Perusahaan-Perusahaan Asing ( UUD Penanaman Modal Asing, Berkeley Mafia, 1967). Dan kini juga urusan perampokan Lahan Petani untuk Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit disepanjang kepulauan Indonesia; Hutan Tropis telah digunduli dari Sabang sampai ke Merauke. BIN, tak usah diberi Komentar, Anda lebih tahu.

Data-data untuk itu, bisa Anda temukan:

1.Road to Power: Indonesian Military Poltics,1945-1967
by Sundhaussen, 1982.
2.Suharto and His Generals:Indonesian Military Politics,1975-1983
by David Jenkins, 1984
3.Indonesian Politics Under Suharto
by Michael R.j.Vatikiotis,1994
4.The Indonesian military business complex
by Bilveer Sungh, 2001
5.The Declining Socio-Political Role on he Indonesian Military
by Keng S.Cheong, 1998

6.Power Politics and the Indonesian military
by Damien Kingsbury, 2003
7.Sukarno and the Indonesian Coup
by Helen-Louise Hunter, 2007
8.Military Reform and Democratisation
by Karabekir Akkoynlu, 2007
9.The Indonsian Military After the New Order
by Sukardi Rinakit, 2003
10.Staatszerfall als Herrschaftsstrategie
by Felix Heiduk,2007
11.Legitimizing Military Rule.Indonesian Armed forces Ideology,
1958-2008. An article from:Comtemporary Southeast Asia,
by Douglas Kammen, 2008
12.The Politic of Military and Humanitarian Interventions
by Didier fassin and Mariela Pandafi, 2010
13.Indonesian Military Personal,including:Suharto, Wiranto,
A.H.Nasution, Sudharmono,
TrySutrisno,Sudiman,UmarWirahadikusumah, Prabowo,
Teddy Jusuf, SarwoEdhie Wibowo,etc.
by Hephaestus Books, 2011

Didalam Literatur-Literatur tsb. diatas (dapat ditemukan pada Perpustakaan Oriental’s Institute Akademy of Sciences of R.F. of Russian, Moscow. Disini pernah juga bekerja ex-Jendal TNI Suharyo, sebagai Refugee Politique) akan Anda temukan,bahwa Dwi Fungsi tidak dihapuskan (Analisa-Logic), seperti yang Anda nyatakan, yang dihapuskan hanya nama Orde-Baru (Reformasi?).

Kunci dari masalah yalah, Perusahaan-Perusahaan Raksasa Asing memerlukan kekuasaan Dwi Fungsi TNI, dan sebalik, para Jendral Dwi Fungsi TNI memerlukan Pengusaha-Asing. Seperti ditulis oleh
Kwik Lian Gie, cuplikan:

“PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING – BERKELEY MAFIA” 

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah ….. cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

 

“Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

 

Dan inilah Business TNI, yang berjalan sampai sekarang.R.I. telah dijualhabis, oleh para ahli Militerpolitik TNI=>Dwi Fungsi TNI.

 

Salam Hormat

 

A.Tjaniago

Sdr DR. Tjaniago YTH,
Untuk mengerti perkembangan Dwifungsi, mungkin ada baiknya Anda membaca buku saya Legimizing Military Rule. Kalau Anda di Negeri Belanda, Anda bisa mendaparkannya di perpustakaan KITLV. Seandainya thesis Anda sudah terbit sebagai buku, di mana kiranya bisa saya peroleh? Bolehkan saya tahu di Universitas mana Anda mempertahankan thesis Anda itu (untuk mempermudah saya mencarinya). Tambahan informasi (lebih lengkap dalam buku saya) Dwifungsi telah dihapuskan sendiri oleh TNI pada April 2000. Kopkamtib lama sebelumnya telah dihapuskan oleh Suharto sendiri untuk digantikan dengan Bakorstranas (semoga ingatan saya tidak salah). Dan lembaga yang terakhir ini dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tidak lama setelah Beliau dilantik sebagai Presiden. Senang membaca surat Anda yang menjelaskan Anda sudah tahu apa itu fitnah. Cuma mungkin ada baiknya Anda ingat juga bahwa sesorang bisa terjerumus ke lembah fitnah bukan karena jahat melainkan karena  tidak punya informasi yang lengkap sebelum menjatuhkan vonis kepada sasarannya.
Salam hormat,
Bung Salim.

Dari: DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>
Judul: Bls: Trs: [GELORA45] Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh
Kepada: barisan.merahputih@yahoo.co.id, nurman286@gmail.com
Cc: GELORA45@yahoogroups.com, redaksiberdikari@yahoo.com, gri.mhmd@gmail.com, inti-net@yahoogroups.com
Tanggal: Jumat, 3 Februari, 2012, 6:01 AM

Havoc throughout the burden of the life of the people and the Indonesian Nation nearly a half century began with
            U.S.Role in 1965 Indonesia Military’s Coup

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

By Conn Hallinan, January 23, 2012
Gen. Suharto (left)
Gen. Suharto (left)

Why is the New York Times concealing the key role that the United States played in the 1965 coup in Indonesia that ended up killing somewhere between 500,000 and 1 million people? In a story Jan. 19—“Indonesia Chips Away At the Enforced Silence Around a Dark History”—the Times writes that the coup was “one of the darkest periods in modern Indonesian history, and the least discussed, until now.”

The fall of General Suharto’s military dictatorship rule does not mean a life of Democracy in Indonesian Society. Mechanism of the TNI’s Dual Function ( Dwi Fungsi TNI ) is never, never changed. One of the main important point of the Dwi Fungsi TNI is Business TNI, it’s means the Indonesian military trade, wherewith running since nearly half a century and holds the life of the country’s economy and the nation of Indonesia.

The Indonesian military business not only sells all the Earth’s Natural Resources Indonesia, but also sells Flora, sells and sells tropical Forest, Fauna, such as Uranghutan, Rhino, etc. out the country. And now even sold islands of Indonesia to foreigners.

President General Susilo Bambang Yudhoyono said the Indonesian goverment did not have any plan or wish to take over or nationalize foreign companies in Indonesia and asked foreign firm to continue doing bussiness in the country without any worry. I guarantee that there will be no nationalization of foreign companies”, ANTARA, November 02,2006.
Statement of the President and Supreme Commander of the TNI’s is an invitation to all International giant Capital’s Company for operated to drain Wealth and to enslave the Earth Indonesia and Indonesian people will be very cheap Coolie in their own country.
In the same time the National Entrepreneuer Indonesian will be destoryed being unable to compete with Association of the International Capital’smonopol.

Indonesia’s army ‘retains business empire’

By Karishma Vaswani
BBC News, Jakarta, 12 January 2010

Archive photo of Indonesian soldiers at a military parade, June 2006

Indonesia’s army used to be one of the region’s most powerful
Indonesia’s military business reforms are totally inadequate and have failed to dismantle the armed forces’ business empire, Human Rights Watch says.
US-based group alleges that many of the military’s businesses have been implicated in human rights abuses ..
Under the “dwifungsi” (dual function) concept of former Indonesian President Suharto’s government, soldiers were not only entrusted with defending the state, but played an active role in politics and business.
“Indonsia National Military Takeover of business by government is limited due in accordan with Law Nummber 34 Year 2004 on the military, espcially Article 76. deadline set five years after the Law on TNI imposed, or the same as October 16,2009. However, according to Defence Minister Juwono Sudarsono, does not mean that the issue before the date of the takeover of TNI businesses are completely done. He said, for some time after the deadline are still there such a thing the transition period”,wrote Jakarta,Kompas, November 10,2008, and the transition time it runs to this day, without limit, and without control.
d

US firm pays Indonesian army
Kopassus, Indonesia's elite special forces

The Indonesian military are accused of human rights abuses in Papua

The American mining giant Freeport McMoran paid the Indonesian military more than $5m last year for protection in Papua, a troubled Indonesian province.

Confirmation of the long-suspected arrangement was contained within a confidential document leaked to the media.
Freeport paid the army to protect their employees at Papua’s Grasberg mine, one of the world’s largest gold and copper mines.
The Indonesian military have been accused of widespread corruption and human rights abuses in Papua, where they are trying to contend with a sporadic separatist revolt.
The relationship between Freeport and the military is a very serious blemish on the situation in Papua
Carmel Budiardjo, human rights activist
  Thedocument was written in response to queries from Freeport’s shareholders, who were said to be uncomfortable with the security arrangements that the subsidiary Freeport Indonesia had in Papua.
The document details the payment of $5.6m to the Indonesian military in 2002, and $4.7m in 2001.
Troops at Freeport mine

Papuans distrust army guards at Freeport mine

Then arises the question “What is Democracy?” and”Who Needs Democracy?”.

With respect to the writer of “Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh “Mr.Olle Tornquist, a Proffessor of Poltical Science and Development Reasearch University of Oslo,I would like to try to broaden the understanding of democracy for the sake of filling a close look at the meaning of democrcy in Indonesia.

A lot depends on the content of the “Democracy” we put into the word.
One possible set of definitions of term focusses on this system’s guarantees of the Social Justice and Freedom from arbitrary political power.


This approach can lead us in the most common direction of looking at citizens’right from the induvidualistic liberal perspective. Another way is to see demoracy as a specific form of governance ( a way to administer citizens, like a democracy of the Dwi Fungsi TNI:corruption, Collusion and Nepotism).
Yet another point of view suggests democracy should be concidered exclusively in the context of economic development.The issues that are of primary concern to most people hit by enormous social and economic dislocations and accordingly their primary polical priorities and values, are focused predominantly on their prospects for material well-being, corruption, and finally, the opportunity to be equal citizens within the state (by eliminating sources of discrimination based on age, disabilities, gender, erhnicity,etc.) What democratization meant in practice of life of the Indonesian people is basically of the challenge for liberalization of the narrow of the military’s political elite from almost any legal or social control. Only quite a small group was able to fully take advantage of the benefits of “democracy”.Indeed, primarily within the classical liberal tradition, democracy seems inextricable from a capitalist market system.

But the regimes of the Dwi Fungsi TNI’s put a pragmatic spin on the ideological notion of “democracy”in economic and political conservative authoritarianism.
Thus, the notion of “democracy” has been redifined by the politico-economic-bureaucratic Elit of the Dwi Fungsi TNI’s to consolidate their unified social power. And so, “democracy” serves the Dwi Fungsi TNI’s state ( and its elite ) and has become an indispensable tool for its development as far as it serves “its purpose”,
and Democracy and democratic institutions are functioning within that frame,i.e.

democracy seems to be involved in a plot  in which it is captured by the state, transformed by the ruling Groups into a commodity, and serves – predominantly – state and private interests as part of the power grid. In other words “democracy” is
losing its original appeal and its broader, previously unquestionable, social support.
Peace in Aceh have been pid by a resident Acehnese with 30 000 inhabitants
are terorized by TNI.

A.Tjaniago

Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh

Olle Törnquist, Oslo | Fri, 01/27/2012 10:39 AM

Indonesia changes. In 1998, suddenly, democracy stood for everything good. Even Soeharto’s cronies and generals clung to it. Now, by contrast, it tends to be blamed for everything bad.

A major example is how even radical NGOs and the liberal media often argue that corruption is because democracy and decentralization have paved the way for crooked politicians. The dictum is that freedom and elections may be good for other purposes, but obviously not for fighting corruption. For this there must be separate means, “just look at Singapore”. Another more recent claim is that elections had to be postponed “to save peace in Aceh”.

How come that democracy which was seen as fundamental in fighting corruption, collusion and nepotism under Soeharto is now deemed to generate corruption? And how could the agreement on inclusive democracy in Aceh, which facilitated peace and reconstruction, be projected as a threat toagainst peace?

One answer is that the decriers’ definition of democracy differs from that in unbiased studies. Most scholars of the development of democracy agree that the aim of democracy is popular control of public affairs on the basis of political equality – while the means to reach this aim include institutions such as human rights, equal citizenship and justice, rule of law, free and fair elections, representative parties and interest organizations in addition to free media, culture, academe and citizen associations.

So although liberal democrats then claim that it is enough if all individuals have the chance to use these means, while social democrats say that democratization must also include the enhancement of the underprivileged’s social and political capacity to give them a fair chance too, both agree that the basic concepts enable unbiased studies of the extent to which the various means of democracy promote the aim of democracy.

In Indonesia however, the increasingly common definitions of democracy are dichotomous and limited to a few of the institutional means, typically the “negative freedoms” (against the state) and fair elections. This might make some sense in static world wide measurements, but it is deceptive in analyses of the dynamics of democracy in a country or province.

One reason is that with such definitions no regression or improvement is possible, only either-or.

Another reason is that since democracy is so narrowly defined that even representation is ignored, it is hard to analyze whether freedoms and elections may improve if dissidents have the chance to, for instance, build interest organizations and thus better parties too.

Thus it is also difficult to analyze whether elections combined with better representation of middle- and working-class interests would be a way of fighting for the improved rule of law and against corruption, as in successful democratic countries.

No, when democracy is defined dichotomously, narrowly and procedurally, and then associated with corruption, the natural conclusion is that rule of law must be crafted and corruption must be resisted through undemocratic means, as for instance in Singapore.

But how can such misplaced analyses survive and even become popular? One reason is that the ignorant scholarship is politically useful. It is good for those who are against popular control of public affairs on the basis of political equality to be able to associate  democracy with poorly functioning freedom and elections and with corruption.

And it is fine for technocrats and civil society activists (who rarely win elections and  build representative popular parties and organizations) to first be able to say that they need to avoid crooked politics to promote better laws, rights and citizens’ self management through networks, campaigns and lobbying — and then forget that this has typically required tactical alliances with  rulers, businessmen, the army and religious leaders with quite separate different long term interests, as in Indonesia 1965 and as in Thailand from 2006.

There is a similar logic to the claim that elections had to be postponed to save peace in Aceh because GAM leaders in the Aceh Party (PA) boycotted them. This would have been easier to understand if the electoral rules had blocked PA, as they are designed to bar local parties in other parts of Indonesia. But in Aceh they were not! The problem was instead that the pioneering Helsinki-formula to foster peace by including all parties and groups in democracy has been undermined by major actors such as PA itself.

In face of the 2006 local elections, reformist leadex-commanders including the incumbent governor, Irwandi Yusuf, and related citizen activists could bypass autocratic GAM leaders by joining hands and running as independents. But even though the reformists won, they did not build a new party, develop strong democratic politics and foster popular movements but combined old command structures with government positions and opted for reconciliation within PA.

Making things worse, the citizen groups also neglected popular organization, focusing on their own small parties. So when also harassed and isolated by PA’s and Irwandi’s tactical understanding with President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party in the 2009 parliamentary elections, the civil society parties suffered disastrous electoral losses and were disqualified from further participation.

Thereafter PA, which was now relieved from competing against local parties, also tried to prevent Irwandi and other leaders from running as independents in the upcoming local elections. So when the Constitutional Court upheld the national rights of independent candidates (pioneered in Aceh!), PA even resisted the legal system, obstructed democracy by boycotting the elections and generated fears that peace was at stake.

So although Irwandi has also, though to a lesser degree, weakened the crucial inclusive democracy, it is important to remember that the Constitutional Court’s decision to reopen registration was unavoidable primarily because of PA’s tampering with democracy and should not allow the party to benefit from the postponement of the elections at the expense of other candidates.

It is stronger democracy that is needed to save peace as well as to fight corruption, not the other way around!

The writer is professor of Political Science and Development Research, University of Oslo, was the academic director of Indonesia’s participatory democracy surveys and is the lead-author and co-editor of Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction 2 ed. 2011, Singapore: ISEAS, and in Indonesian by PCD Press.

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk’

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 09 Februari 2012
————————
http://ibrahimisa.blogspot.com/

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk’
(Untuk PEMBACA BELANDA DAN INDONESIA)

<Anjuran Agar Belajar Baik-baik Bhs. Indonesia dan Bhs. Belanda)

Tulisan di bawah ini, adalah terjemahan ke dalam bahasa Belanda dari
teks Kolom Ibrahim Isa, tertanggal 17 Juni 2011. Ada tiga sebab mengapa
teks ini disiarkan kembaali. Sekaligus disiarkan terjemahannya ke dalam
bahasa Belanda.

*Pertama*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, karena dirasakan masih
perlu bagi banyak orang Belanda, baik mereka-mereka yang dari generasi
‘senior’, yang pernah mengalami masa “tempo doeloe”, zaman Indonesia
oleh dunia Barat di kenal sebagai ‘Nederlands Indïe’, atau Hindia
Belanda — maupun bagi mereka-mereka yang dari generasi muda. Yang
kebanyakan hanya kenal Pulau Bali, ‘Borobudur’, dan “Toba Meer”.

* * *

Kepada mereka-mereka itu perlu pelan-pelan tetapi konsisten,
dijelas-jelaskan, diterang-terangkan, bahwa kolonialisme Belanda atas
Indonesia, telah menyebabkan penderitaan dan pengorbanan yang amat besar
bagi rakyat Indonesia. Keputusan Pengadilan Den Haag, membenarkan
gugatan para janda korban Pembantaian Rawagede oleh tentara Belanda,
merupakan pendidikan yang baik bagi masyarakat Belanda, maupun bagi
Indonesia, penguasanya khsusunya. Belajar mengakui dosa dan kesalahan
yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.

*Kedua, *Mendorong sahabat-sahabat dan cendekiawan Indonesia, khususnya
yang menggeluti sejarah Indonesia-Belanda, agar dengan sungguh-sungguh
dan terrencana menguasai bahasa Belanda. Karena, hendak belajar sejarah
Indonesia, maka sumber utama di macanegara adalah NEGERI BELANDA. Juga
orang-orangnya, pakar-pakarnya, masih bisa ditemui dan diajak meriset
sama-sama sekitar hubungan Indonesia-Belanda. Di bidang ini masih, boleh
dikata, simpang siur tafsiran orang. Termasuk tafsir mengenai peranan,
umpamanya, Persetujuan Linggarjati, Renville, maupun Konferensi Meja
Bundar. Apalagi mengenai peranan VOC. Tidak kurang dari mantan PM
Belanda, Pieter Balkenende, yang menilai peranan VOC sebagai sesuatu
yang positif. Harus belajar dari semangat VOC, katanya di muka forum
PERINGATAN 400 TAHUN VOC di Den Haag.

Dengan sendirinya, sebagai saran kepada Belanda, khususnya
cendekiawannya yang menggeluti masalah Indonesia-Belanda, BELAJARLAH
BAHASA INDONESIA baik-baik.

*Ketiga, Terus terang! Karena bangga dan ingin “pamer”. “Pamer” bahwa
aku berhasil mengajarkan bahasa Indonesia, kepada cucu kami /*/MAYA
KEUNING (19)/*/, putri si Sulung, Pratiwi Tjandra Rini. Maya kini studi
di tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam. Kepadanya
kuberitahukan bahwa terjemahannya itu, akan disiarkan untuk publik.
Sebagai penghargaan dan dorongan agar ia terus belajar bahasa Indonesia.
Sampai menguasainya. Ucapannya, intonasinya sudah mirip sekali. Yang
masih perlu ditambah adalah khazanah, vocabulary, kata-kata Indonesia.
Maya sudah bisa mengkhayati ‘logika’ bahasa Indonesia. Tahun depan ia
hendak berkunjung agak lama ke Indonesia. Mau praktek di salah satu
hospital di Indonesia, katanya.

* * *

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk’
<Geschreven door Ibrahim Isa> Vertaald door Maya Keuning

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk,’ zegt het
geweten van de Nederlandse mens.

/Zo beschuldigt de Nederlander Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) van de
VOC. Zo wordt het geweten geuit van de Nederlanders, die respect hebben
voor de geschiedenis van de relatie tussen Indonesië en Nederland en
daar meer over willen weten. Van hen, die de historische feiten erkennen
zoals die zich werkelijk hebben voorgedaan. En dan in het bijzonder de
feiten betreffende de periode dat gouverneur-generaal J.P. Coen in
dienst was van de machtige VOC in Indonesië. /

/Het voorgaande schreef Eric van de Beek in de Volkskrant van 12 juli
2011. Verder vond hij: ‘iemand als Coen hoor je niet te eren’ en ‘De
tijdsomstandigheden waren geen verzachtende omstandigheden voor de
massamoordenaar J.P. Coen.’ ‘De geschiedenis van ons vaderland kent geen
grotere schurk dan deze,’ stelt Eric van de Beek. /

/De woorden die Van de Beek schrijft zijn hard, gedreven door zijn woede
en zijn kritiek op de gemeenteraad van Hoorn. De gemeenteraad heeft het
verzoek afgewezen om het beeld van voormalig gouverneur-generaal Coen
midden in de stad Hoorn te verwijderen, evenals een petitie van Hoornse
inwoners. De inwoners beschouwen het beeld van J.P. Coen als onterend
voor de goede naam van het Nederlandse volk. Het beeld was door de
gemeente Hoorn opgericht ter gelegenheid van de 300ste geboortedag van
Coen./

/De vraag is nu: waarom wordt Coen geacht onterend te zijn voor de goede
naam van het volk? Eric van de Beek schrijft dat deze man de stad
Batavia heeft opgericht door het veroveren en platbranden van Jayakarta.
Hij heeft daarnaast massamoorden gepleegd op de Banda-eilanden. Toen
zijn er in totaal bijna 15.000 Bandanezen vermoord. Coen erkende zelf
het volgende: “De inboorlingen sijn meest allen dood door den oorloch,
aarmoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse in de omliggende
eilanden ontcomen.”/

/In feite was er al protest te horen voordat het beeld in Hoorn werd
opgericht. In het jaar 1887 schreef een historicus genaamd J.A. van der
Chijs het volgende: ‘Ik betwijfel of het oprichten van een beeld voor
J.P. Coen nog wel zal worden doorgezet. Aan zijn naam kleeft immers
bloed.’ Desondanks stond het ‘vervloekte’ beeld van Coen zes jaar later
(1893) midden in de stad. Na de oprichting ontstond veel protest van het
volk: er werd meerdere malen over geschreven door de pers en er werden
petities getekend tegen het bestaan van het beeld van Coen. Maar de
politici en de vertegenwoordigers van Hoorn bleven zich koppig
verdedigen. Deze zaak geeft aan hoe groot de invloed en de macht nog is
van de conservatieve politiek onder de leiders van Nederland, met
inbegrip van de vertegenwoordigers van Hoorn. Er vonden destijds
demonstraties plaats waarbij het beeld zelfs beklad werd met verf. Dit
laat zien hoe groot de afkeur en de woede is van de inwoners van Hoorn.
Waarom wordt er op deze manier eer betoond aan de massamoordenaar J.P.
Coen? Eric van de Beek: ‘Een massamoordenaar hoort niet te worden geëerd
met het oprichten van een standbeeld in het centrum van onze stad’. De
directeur van het Westfries Museum verklaarde in het RTL-nieuws: ‘Coen
was een wreed mens, maar hij was in zijn tijd niet de enige.’ Met een
diepe zucht sluit Eric van de Beek zijn artikel af: ‘In de stad Hoorn
staat een standbeeld geweid aan de massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen:
dit is voer voor psychologen.’/

/***/

/Tijdens een bijeenkomst op 21 juni j.l. op het Indonesisch Instituut
van Wetenschappen te Jakarta werd het onderwerp ‘de relatie tussen
Indonesië en Nederland’ aangesneden door Asvi Warman Adam. Ik heb toen
gezegd dat Jan Pieterszoon Coen, die als gouverneur-generaal van de VOC
over ons land heerste, een plunderaar was die met zijn schip vol
soldaten naar Indonesië voer om onze rijkdom aan specerijen te roven.
Leunend op de armada en het leger van de VOC werd hij een van de leiders
van Indonesië. Het is niet toevallig dat het Koninklijke
Nederlandsch-Indische Leger in die koloniale periode het leger van de
Compagnie werd genoemd door ons volk./

/Ik heb naar voren gebracht dat de gegevens over de gruwelijkheden van
Coen destijds zeer duidelijk zijn terug te lezen in het boek “De Garoeda
en De Ooievaar” van historicus Herman Burgers./

/De relatie tussen Indonesië en Nederland is af en toe hecht en kan dan
weer zuur zijn. Een zogenaamde ‘hate and love relationship’. De
voornaamste oorzaak van deze veranderlijke relatie is enkel en alleen de
houding van de leiders in Den Haag. Als er wordt gesproken over een
‘love relationship’ dan was dat hoogstwaarschijnlijk gedurende de
periode van de Orde Baru. Al het kapitaal, de bedrijven en ander ‘bezit’
van Nederland, zoals de tuinbouw, waren hiervoor genationaliseerd onder
leiding van President Sukarno. Tijdens het Orba-regime werd het allemaal
teruggegeven aan Nederland./

/***/

/Voorlopig is het niet nodig om de pre-onafhankelijkheidsperiode van
Indonesië in het tijdperk van kolonialistisch Nederland te bespreken.
Wij beperken ons tot de periode vanaf het einde van de Pacifische Oorlog
met de overwinning van de geallieerden op het Keizerrijk Japan.
Nederland beschouwde de Proclamatie van de Onafhankelijkheid van
Indonesië en daarmee het oprichten van de Republik Indonesia op 17
augustus 1945 als een schending van de soevereiniteit van het koninkrijk
Nederland en haar Hindia Belanda./

/De Republik Indonesia was volgens Nederland een illegale staat: het
schond de Nederlandse constitutie en viel daardoor buiten haar wetten.
President Sukarno van de Republik Indonesia werd collaborateur van Japan
genoemd, wat van de republiek een Japanse creatie maakte, een marionet.
Het gevolg was dat Den Haag de luitenant gouverneur-generaal Van Mook
naar Indonesië stuurde, gesteund door zijn leger en de NICA. Zo is in
Indonesië het eerste conflict begonnen na de Pacifische Oorlog. Namelijk
die van de Indonesische Republiek versus het Nederlands Koninkrijk, die
hardnekkig de status quo wilde handhaven./

/In die periode was er nooit sprake van een warme en vriendelijke
relatie tussen Indonesië en Nederland. Er was altijd wel wat aan de
hand. Zoals de betrokkenheid van Nederland bij de coup d’etat van
Kapitein Westerling, ook wel de Ratu Adil genoemd. Het Nederlandse
beleid, die hardnekkig haar macht wilde behouden over Irian Barat, had
tot gevolg dat er een reeks subversieve acties hebben plaatsvonden. Dit
was de oorzaak van de volgende lange periode van wrijving in de relatie
tussen Indonesië en Nederland./

/* * */

/Na de reformatie in 1998 was dit nog steeds een hindernis. Een andere
belangrijke kwestie was die van de Onafhankelijkheidsdag. Nederland
bleef van mening dat Indonesië een onafhankelijk land werd na het
ondertekenen van de Overeenkomst van de Rondetafelconferentie. Het
ondertekenen werd gevolgd door de soevereiniteitsoverdracht aan de
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Dit vond plaats op 29
december 1949 terwijl wij, het volk van Indonesia, volhouden dat wij een
onafhankelijk en soeverein land en volk zijn geworden op een andere dag.
Namelijk 17 augustus 1945 toen de onafhankelijkheid van Indonesia werd
geproclameerd door Sukarno en Mohammed Hatta. Het maakt niet uit of dit
feit wordt erkent of ontkent door Nederland of door wie dan ook./

/Er zijn nog verscheidene andere problemen geweest, zoals het zetelen
van de regering van de Republiek Zuid Maluku in Nederland, terwijl
Nederland alleen een diplomatieke relatie zou hebben met de Republiek
Indonesië. Dit was de reden van het afzeggen van het staatsbezoek van
president Yudhoyono naar Nederland. /

/Als je de ontwikkelingen bekijkt in de relatie tussen Indonesië en
Nederland kan men concluderen dat er in Nederland nog een conservatieve
opinie domineert over de rol van het Nederlandse kolonialisme in
Indonesië, over de VOC en over het ontstaan van de Republiek Indonesia
op 17 augustus 1945. Met name in de kringen van machthebbers. /

/Tegelijkertijd begint er ook een objectieve en realistische visie op te
komen in de kringen van Nederlandse geleerden en historici. Dit wordt
onder andere weerspiegeld in het artikel van Eric van de Beek en in het
boek van historicus Herman Burgers over de geschiedenis van de relatie
tussen Indonesië en Nederland./

* * *

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 17 Juli 2011
——————–

*Gubernur Jendral VOC J.P. COEN (1587-1629), -Adalah BAJINGAN PALING
BESAR, — Kata Hati Nurani Orang Belanda*

Kalimat-kalimat tsb diatas adalah pernyataan orang Belanda sendiri.
Begitulah cetusan hati nurani orang Belanda yang mau tau, dan merespek
sejarah hubungan Indonesia-Belanda. Yang mau mengakui fakta-fakta
sejarah sebagaimana apa adanya. Khususnya yang bersangkutan dengan masa
berkuasanya VOC di Nusantara di bawah gubernur jendral J. Pieterszoon
Coen(1587-1629).

Semua itu (penulisnya, Eric van de Beek) bisa dibaca di s.k nasional
Belanda, “De Volkskrant”, 12 Juli 2011. Ditambahkannya pula, ‘iemand
als Coen hoor je niet te eren’. Terjemahan bebas: ‘Orang seperti Coen
tak patut dihormati’. Tambah lagi “De tijdomstandigheden waren geen
verzachtende omstandigheden voor de massamoordenaar J.P. Coen’. Artinya,
‘Situasi ketika itu, bukanlah sesuatu yang (bisa) meringankan bagi
seorang pembantai-massal seperti J.P. Coen’. Eric Van de Beek
menegaskan, ‘sejarah tanah air kita, tak mengenal bajingan yang lebih
besar lagi’ (maksudnya tak ada bajingan yang lebih besar selain JP Coen).

Van de Beek menulis kata-kata seperti tsb diatas terdorong oleh
kejengkelannya serta kritik keras pada Dewan Perwakilan Gemeente Hoorn,
Holland, yang menolak permintaan dan petisi sebagian masyarakat yang
menuntut agar patung mantan gubernur jendral VOC J.P. Coen di tengah
kota Hoorn itu, disingkirkan dari situ. Dianggap mencemarkan nama (baik)
bangsa Belanda. Patung tsb didirikan oleh Gemeente Hoorn sebagai
kenangan ulangtahun ke-300 J.P. Coen.

Mengapa Coen dinyatakan telah mencemarkan nama baik bangsa Belanda?
Tulis Eric van de Beek: Dia (Coen) mendirikan kota Batavia dengan
terlebih dahulu membakar habis kota Jayakarta. Ia (Coen) melakukan
pembantaian masal di kepulauan Banda. Hampitr keseluruhan 15.000
penduduk kepulauan Banda habis dibunuh. Coen sendiri mengakuinya,
tulisnya: ‘De inboorlingen sijn meest allen dood door den oorloch,
aarmoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse in de omliggende
eilanden ontcomen’.

Sesungguhnya, sebelum dibangunnya patung Coen di tengah kota Hoorn, hal
itu sudah menjadi masalah. Pada tahun 1887, seorang historikus Belanda
bernama J. A Van der Chijs. Menulis a.l sbb: Saya ragukan apakah
(dibangunnya patung JP Coen) masih akan diteruskan. (Karena) pada
namanya melekat darah.’ Namun, 6 tahun kemudian (1893) patung Coen (
yang sialan itu) berdiri juga di tengah kota Hoorn. Setelah berdirinya
patung Coen disitu, banyak protes diajukan masyarakat. Tidak sedikit
tulisan dan petisi yang dimuat di pers yang memprotes keberadaan patung
JP Coen di tengah kota Hoorn. Tetapi politisi dan penguasa kota Hoorn
berkeras-kepala mempertahankannya. Hal mana menunjukkan bahwa pengaruh
dan kekuatan politik konservatif masih kokoh dikalangan penguasa
Belanda, termasuk di kotapraja Hoorn.

Demonstrasi-demonstrasi diadakan dan bahkan patung Coen disirami cat
dsb. Menunjukkan ketidak-relaan dan kemarahan masyarakat Hoorn. Mengapa
‘bajingan pembunuh masal’ JP Coen diberikan penghormatan dengan
mendirikan patungnya di tengah kota Hoorn. Eric van de Beek: ‘Seorang
pembunuh masal tidak patut dihormati, dengan mendirikan patungya dipusat
kota kita’.

Direktur Musium Westfries menyatakan di RTL-Nieuws: ; Dia (Coen) adalah
seorang yang kejam. Tetapi dia(Coen) bukan satu-satunya orang yang
begitu’. Dengan keluhan berat Eric van de Beek menutup tulisannya sbb:
‘Sebuah kota Hoorn dengan patung yang diperuntukkan bagi seorang
penjagal-manusia seperti JP Coen: Ini suatu bahan (pemikiran)bagi para
akhli ilmu jiwa’

* * *

Ketika bicara di pertemuan di LIPI, Jakarta, 21 Juni y.l., menyinggung
masalah hubungan Indonesia-Belanda, yang dikemukakan oleh Asvi Warman
Adam, aku nyatakan bahwa Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gubernur
jendral VOC yang menguasai negeri kita dulu, adalah p e r a m p o k,
yang dengan kapal dan tentaranya datang ke Indonesia untuk merampok
kekayaan rempah-rempah kita. Selanjutya JP Coen menjadi penguasa
Nusantara, dengan bersandar pada armada dan tentara VOC-nya. Tidak
kebetulan tentara KNIL di periode kolonial oleh masyarakat kita disebut
tentara KUMPENI, maksudnya compagnie, VOC.

Kukemukakan, bahwa catatan mengenai kekejaman JP Coen di Indonesia dulu,
jelas sekali dikemukakan dalam *buku sejarawan Herman Burgers (2010), “De
Garoeda en De Ooievaar”.*

Memang, hubungan Indonesia-Belanda benar-benar sebentar “mesra” sebentar
“kecut”. Suatu ‘hate and love relation’. Sebab utama dari keadaan
seperti itu semata-mata disebabkan oleh ‘ulahnya’ fihak penguasa di Den
Haag sendiri. Bila tokh dikatakan ada masa ‘love relation’ antara
Indonesia dan Belanda, maka itu kemungkinan besar, terjadi pada periode
rezim Orde Baru.

Di saat itu rezim Orba mengembalikan semua modal, perusahaan dan ‘milik’
Belanda lainnya, seperti perkebunan-perkebunan, yang sebelumnya
dinasionalisasi oleh pemerintahan Presiden Sukarno.

* * *

Tidak usahlah kita singgung lagi sementara ini, mengenai periode pra
kemerdekaan Indonesia, pada zaman kolonialisme Belanda. Kita batasi saja
sejak berakhirnya Perang Pasifik, dengan kemenangan Sekutu (A,B,C,D –
yaitu America, Britain, China dan Dutch) atas Kerajaan Jepang. Belanda
menganggap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, — berdirinya negara
Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai suatu
‘pelanggaran’ terhadap ‘kedaulatan’ Kerajaan Belanda, yang meliputi
Hindia Belanda (Indonesia).

Republik Indonesia, oleh Belanda dianggap sesuatu yang ilegal, di luar
hukum. Karena melanggar Konstitusi Kerajaan Belanda. Presiden RI,
Sukarno, menurut Belanda, adalah kolaborator Jepang. Maka RI adalah
ciptaan dan boneka Jepang. Lalu Den Haag mengirim Van Mook (dari
Australia) yang diangkat jadi Letnan-Jendral Gubernuir Hindia Belanda,
dengan tentara NICA-nya. Dimulailah ‘konflik’ pertama pasca Perang
Pasifik, di Indonesia. Yaitu antara Republik Indonesia versus Kerajaan
Belanda yang berkeras hendak mempertahankan statusquo.

Selama periode selanjutnya tak pernah ada hubungan ‘bersahabat’ yang
‘hangat’ antara Indonesia dan Belanda. Ada saja soalnya, Misalnya
keterlibatan Belanda dengan kudeta Kapten Westerling yang pakai nama
‘Ratu Adil’. Aksi-aksi subversi dan kemudian yang terpanjang masa
‘kecut’ dalam hubungan Indonesia –Belanda, disebabkan oleh politik
Belanda yang bersikeras hendak terus menguasai Irian Barat.

* * *

Setelah Reformasi (1998), — masih tetap ada ganjelan itu. Antara lain
yang terpenting ialah, mengenai masalah HARI MERDEKANYA INDONESIA.
Belanda bertahan pada sikapnya, bahwa Indonesia menjadi negeri merdeka,
s e t e l a h ditandatanganinya Persetujuan Konferensi Meja Bundar
(KMB), yang diikuti oleh suatu proses PENYERAHAN KEDAULATAN oleh
Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Itu terjadi
pada tanggal 29 Desember 1949. Sedangkan kita, bangsa Indonesia,
bertahan pada kenyataan bahwa dengan diproklamasikannya KEMERDEKAAN
INDONESIA, oleh Sukarno dan Moh, Hatta, atas nama bangsa Indonesia, pada
tanggal 17 Agustus, 1945, — – — pada saat itulah kita menjadi SUATU
NEGERI DAN BANGSA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT. Tidak peduli diakui atau
ditolak oleh Belanda atau oleh siapapun.

Ada serentetan masalah lainnya, antara lain bermukimnya ‘pemerintah RMS
(Republik Maluku Selatan), di Belanda, padahal Belanda hanya mengakui
dan punya hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia. Sehingga
kasus ini sempat menjadi kendala kunjungan Presiden Republik Indnesia,
S.B Yudhoyono, ke negeri Belanda.

Menelusuri perkembangan hubungan Indonesia-Belanda, bisa disaksikan
bahwa di Belanda (terutama di kalangan yang berkuasa) masih berkuasa
pandangan kolot tentang peranan kolonialisme Belanda di Indonesia,
tentang peranan VOC dan tentang harijadi Republik Indonesia, 17 A|gustus
1945.

Bersamaan dengan itu tumbuh terus pandangan yang obyektif dan realis di
kalangan cendekiawan dan pakar sejarah Belanda, seperti antara lain
tercermin dalam *tulisan Eric van de Beek dan buku sejarah hubungan
Indonesia-Belanda yang ditulis oleh sejarawan Herman Burgers.

Menimbang Sartono Kartodirdjo dan Onghokham

Menimbang Sartono Kartodirdjo dan Onghokham

Oleh Asvi Warman Adam 

Senin, 10 Des 2007,


Mengenang Sejarawan “Gerakan Petani” dan “Ratu Adil”
Sejarawan Onghokham mengalami stroke di Jogjakarta, Februari 2001, ketika menghadiri peringatan ulang tahun ke-80 Sartono Kartodirdjo. Penyakit itu tidak pernah pulih sampai dia meninggal tujuh tahun kemudian, 30 Agustus 2007.

Wartawati senior Tuti Kakiailatu menulis bahwa “Penderitaan Ong telah berakhir”. Pada 8 Desember 2007, diluncurkan buku dalam rangka 100 hari wafatnya Onghokham. Pada hari yang sama, dimakamkan Sartono Kartodirjo yang telah berpulang 36 jam sebelumnya.

Sartono Kartodirdjo dan Onghokham adalah dua sejarawan besar Indonesia yang sama-sama menaruh perhatian terhadap sejarah kolonialisme. Keduanya sama-sama menulis disertasi tentang petani pada masa penjajahan. Ong menulis tentang petani dan priayi pada abad XIX di Keresidenan Madiun. Sedangkan Sartono menulis tentang pemberontakan petani di Banten pada 1888. Mereka berdua lulusan Yale University (MA bagi Sartono sebelum melanjutkan ke Amsterdam University dan PhD bagi Onghokham).

Kehidupan petani tidak terlepas dari gagasan milenarisme. Wacana tentang ratu adil mewarnai gerakan petani di Banten sebagaimana dibahas dalam disertasi Sartono. Ong melihat konsep ratu adil itu sebagai retorika para lawan raja. Di Jawa, legitimasi diperoleh melalui wahyu. Konsep wahyu tersebut menjelaskan kekuasaan mutlak raja dan perlawanan terhadap dia berarti perlawanan terhadap Tuhan.

Namun, konsep tersebut juga menjadikan kedudukan raja tidak stabil karena wahyu bisa berpindah setiap waktu kepada orang lain. Orang yang bakal mendapat wahyu itu menjadi ratu adil yang didambakan kedatangannya.

Sartono dan Ong sama-sama tertarik pada revolusi Prancis. Dalam tulisannya mengenang Denys Lombard, Sartono menulis tentang perbandingan antara revolusi Prancis dengan revolusi Indonesia.

Menurut Sartono, dalam revolusi Prancis, golongan borjuis mengawali revolusi, sedangkan petani menentukan seberapa jauh dapat dilaksanakan. Dalam revolusi Indonesia, terbentuk struktur politik baru menggantikan sistem politik kolonial.

Namun, revolusi sosial yang terjadi secara lokal dan regional tidak mempunyai dampak luas dan tidak bisa merombak struktur sosial secara radikal. Rakyat belum menikmati statusnya sebagai warganegara secara penuh.

Ong tertarik pada revolusi Prancis melalui buku sejarah yang pertama dibacanya di perpustakaan sekolah di Surabaya tentang Marie Antoinette, sang ratu yang hidup penuh glamor dan dipenggal kepalanya dengan guillotine. Sampai tua, Ong masih terkenang guru sejarahnya yang menerangkan revolusi Prancis dengan gaya yang dramatis.

Sartono maupun Ong adalah sejarawan yang memiliki integritas yang tidak ditawar. Sartono pernah dihubungi pihak sekretariat negara untuk memperbaiki naskah buku putih tentang Gerakan 30 September. Dia menyindir pemerintah “menulis sejarah harus sesuai dengan fakta”. Namun, buku itu tetap diterbitkan pada 1994 tanpa memedulikan catatan Sartono.

Tentang pemalsuan sejarah, Ong melihat itu sudah terjadi sejak dulu dan di mana-mana. Namun, dia membedakan karya sejarah yang memberikan legitimasi berlebihan terhadap kerajaan Mataram seperti Babad Tanah Jawi.

Menurut Ong, karya itu tidak merugikan siapa pun, kecuali pengelabuan terhadap masyarakat mengenai kebesaran suatu kerajaan. Yang lebih berbahaya adalah “pemalsuan yang membawa akibat perang, kekejaman, dan pengejaran terhadap suatu golongan oleh kelompok yang berkuasa”. Kolom itu ditulis Ong di tengah kejayaan Orde Baru di majalah Tempo September 1981, pembaca tentu mafhum siapa yang dituju.

Sartono adalah sejarawan akademis. Berpuluh tahun dia mengajar di Universitas Gadjah Mada dan mempunyai murid yang tersebar mulai Banda Aceh sampai Papua. Dia diangkat sebagai guru besar emeritus. Sedangkan Universitas Indonesia kurang memanfaatkan keahlian dan pengetahuan Onghokham, sehingga yang bersangkutan pensiun muda dalam usia 55 tahun. Tapi, Ong lebih banyak menulis di media massa, kumpulan tulisannya pada Star Weekly, Kompas, dan Tempo telah dibukukan.

Bahkan, Onghokham adalah sejarawan Indonesia yang paling sering menulis di Prisma, majalah ilmu sosial yang bergengsi itu. Ong adalah sejarawan publik.

Tulisan-tulisan Ong banyak menyindir praktik politik Orde Baru, bahkan relevan dengan kondisi dewasa ini. Judul buku Ong yang merupakan kumpulan tulisan di majalah Tempo adalah Wahyu yang Hilang dan Negeri yang Guncang. Cocok untuk suasana di tanah air sekarang. Memang, negara ini sekarang sedang guncang. Namun, “wahyu” itu sekarang di mana dan akan berpindah kepada siapa? Apakah rakyat dapat berharap akan datang sang ratu adil?

Dr Asvi Warman Adam, sejarawan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers