Archive for the ‘Sejarah’ Category

Mahir Mahar-George Obus-Tjilik Riwut: Trio Pendiri Kalimantan Tengah

Mahir Mahar-George Obus-Tjilik Riwut:
Trio Pendiri Kalimantan Tengah
Oleh TT. Suan

Peristiwa langka adalah pada Peringatan Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 17 Juli 1970. Jumat malam diselenggarakan malam resepsi bertempat di Gedung Pertemuan Umum Sapta Marga Jl. A. Yani, Palangka Raya. Selain dimeriahkan oleh artis dari ibukota Jakarta yang tergabung dalam Trio Erosa (Erni Erawaty Djohan, Oslan Husein, Alwi), namun lebih dari sekedar meriah tapi memberikan nilai “bobot”, resepsi yang diselenggarakan oleh Walikota Palangka Raya W. Sandy adalah karena berkenan hadir bareng 3 tokoh, Mahir Mahar, George Obus, dan Tjilik Riwut.

Mereka bertiga bukan tokoh sembarang tokoh. Mereka bertiga selain tokoh nasional, pejuang kemerdekaan “ikon” asal etnis Dayak, yang jadi tokoh panutan dan yang tak kalah pentingnya, mereka bertiga adalah tokoh pendiri Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka adalah lebih tinggi dari Trio Erosa tapi trio pendiri Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama para tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah lainnya.

Dikatakan Trio Bapak pendiri Provinsi Kalimantan Tengah karena kenyataan peran mereka masing-masing sangat menentukan bagi terwujudnya suatu provinsi otonom yang tak terpisahkan dari NKRI. Provinsi Kalimantan Tengah lahir pada 23 Mei 1957 dikokohkan dengan Undang-Undang Darurat (UUDrt) Nomor 10 tahun 1957.

Mahir Mahar perannya besar sekali mendorong terselenggaranya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2-5 Desember 1956. Sebagai ketua panitia kongres, Mahir Mahar terpilih sebagai Ketua Presidium Kongres dan terpilih pula sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Rakyat Kalimantan Tengah. Adalah Mahir Mahar pula yang ditunjuk sebagai ketua panitia guna merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang pantas atau wajar untuk dijadikan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia tersebut seterusnya melaksanakan tugas untuk memberi nama bagi ibukota provinsi. Hasil kerja panitia rampung akhir Maret 1957, diserahkan kepada Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R. T. A. Milono dan diterima baik oleh pemerintah pusat pada awal April 1957.

Bupati Kapuas George Obus, selain diangkat sebagai pimpinan (kepala) Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, juga diangkat sebagai anggota panitia yang diketuai Mahir Mahar itu. Dan Tjilik Riwut, perannya yang besar mendorong PPHRKT (Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah) untuk berjuang terus menuju terwujudnya provinsi otonom Kalimantan Tengah. Tjilik Riwut yang residen, diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah, juga adalah anggota panitia pimpinan Mahir Mahar yang dikemukakan di atas.

Ihwal Gedung Sapta Marga yang disebutkan di awal tulisan ini, terletak di Jl. A. Yani, di muara jalan yang sekarang Jl. Tambun Bungai, sebelumnya bernama Jl. Pemuda. Sebagaimana warga kota Palangka Raya sekarang menyaksikannya, di lokasi itu tampak berdiri berderet ruko. Sementara Gedung Pertemuan Umum milik KODAM XI (Tambun Bungai), sudah tiada.

Ditandatangani Bersama
Kehadiran Trio Tokoh secara berbarengan, yang tidak pernah terjadi sebelum maupun sesudahnya, jadi merupakan peristiwa yang terjadi hanya satu kali saja (“een malig”) dan tidak terulang lagi.

Inti acara pada resepsi itu adalah penyampaian sejarah singkat ihwal pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah dan ihwal penetapan serta pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Kalimantan Tengah. Istimewa pula, naskah pidato dengan judul Sejarah Singkat Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemancangan Tiang Pertama Kota Palangka Raya, tersebut ditandatangani oleh mereka bertiga serta dibacakan langsung oleh Tjilik Riwut selaku juru bicara Trio Tokoh Pendiri Provinsi Kalimantan Tengah itu.

Dalam “mengantar” pembacaan sejarah singkat itu, dimulai dengan kata-kata mengawali kalimat: “Bersyukur kepada Yang Maha Besar Tuhan bahwa pada malam ini, kami dapat menghadiri perayaan HUT XIII Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai.”

Menjelang warga Kalimantan Tengah merayakan hari jadi ke-50 Provinsi Kalimantan Tengah dan hari jadi Kota Palangka Raya, ibukota Kalimantan Tengah tahun 2007, Trio Tokoh besar menurut urutan tahun kelahirannya, yang tertua adalah George Obus, kemudian Mahir Mahar, lalu “bungsu” Tjilik Riwut, semuanya telah dipanggil oleh Tuhan Sang Pemilik meninggalkan kita semua. George Obus 24 Desember 1902-19 April 1982, Mahir Mahar 9 Agustus 1914-29 September 1994, dan Tjilik Riwut 2 Februari 1918-17 Agustus 1987.

Dalam Kenangan
“Petikan” dari peranan penting mereka bertiga sebagai pendiri provinsi otonom Kalimantan Tengah yang dikemukakan di atas merupakan bagian dari perjuangan dan pengabdian mereka kepada nusa, bangsa, dan negara. Perjuangan, pengabdian, dan jasa-jasa mereka kepada daerah pantas dikenang, lebih-lebih oleh angkatan penerus generasi muda terutama generasi penerus daerah Kalimantan Tengah.

Mahir Mahar, salah seorang tokoh pergerakan nasional, mengenyam pendidikan berturut-turut di Makssar dan Surabaya. Sejak sekolah ikut aktif dalam pergerakan pemuda. Sewaktu di Makassar menjadi anggota IM (Indonesia Muda), anggota KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Mahar muda berteman dengan Manai Sophian dan A. M. Sangadji, sama halnya dengan Mahir Mahar, semuanya telah almarhum. Dua orang disebutkan terakhir adalah di antara para tokoh pergerakan nasional dan pejuang besar kemerdekaan.

Di Bandung dan Surabaya aktif dalam kegiatan pergerakan partai politik, karena itu Mahir Mahar muda “merasakan palu godam tangan besi” penjajah Belanda ketika ditahan di Penjara Sukamiskin di Bandung.

Kembali ke Kalimantan tahun 1937, Mahir Mahar muda bekerja pada BB (Binnelands Bestuur) berturut-turut menjabat Kepala Onder Distrik dan Kepala Distrik (Onderdistricthoofd Districthoofd) antara lain di Plaihari, Pulang Pinang. Di zaman Jepang, Fuku Guncho dan Guncho di Puruk Cahu.

Sejak 1938, menerima “estafet” kepemimpinan PD (Pakat Dayak) bersama-sama teman sejawatnya di antaranya Tjilik Riwut, C. Luran, E. S. Handuran, Chr. Nyunting, Nona Bahara Nyangkal.

Awal Desember 1945, bersama-sama teman seperjuangannya, A. M. Sangadji, di Puruk Cahu, menaikkan bendera merah-putih dengan pernyataan, Tanah Dayak masuk wilayah Negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. DDB (Dewan Dayak Besar) yang didirikan akhir 1946, Mahir Mahar diangkat sebagai sekretaris dan pada tahun 1949 menjadi Kepala Daerah Dayak Besar.

Dalam perjuangan rakyat Kalimantan Tengah menuntut terbentuknya provinsi otonom, dengan melangsungkan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin dari 2-5 Desember 1956. Mahir Mahar terpilih menjadi presidium kongres dan sekaligus pula dipilih menjadi Ketua Dewan Rakyat Kalimantan Tengah.

Sekalipun tidak lagi duduk di jajaran pemerintahan, tokoh nasional pejuang tanpa tanda jasa Mahir Mahar tetap aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan Antara lain di tahun 1954 sebagai salah seorang pendiri Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tahun 1967-1972 menjadi anggota DPR-RI sebagai wakil dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia).

Dari tahun 1974-1986, Mahir Mahar adalah Ketua MPI (Masyarakat Perhutanan Indonesia) Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah. Tahun 1987 diangkat Penasihat Gubernur Kalimantan Tengah. Sejak tahun 1960 sampai 1981, aktif di bidang keagamaan, menjadi bendaharawan Majelis Synode Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Banjarmasin.

Ihwal George Obus dan Tjilik Riwut, kedua-duanya kelahiran Kasongan (baca, Kasungan), mereka berdua adalah di antara para putra bangsa penyandang nama besar pejuang perintis kemerdekaan RI dan pejuang kemerdekaan pahlawan nasional.

Dua orang putra Kasongan itu di dalam perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara dan dalam meniti karier mereka adalah seperti dua orang bersaudara kakak-beradik antara lain diketahui riwayat hidup masing-masing terutama semenjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

George Obus terpilih sebagai ketua BPCG (Badan Pembantu Oesaha Goeboernur Borneo), Tjilik Riwut ditunjuk memimpin Rombongan II Oetoesan Pemerintah Repoeblik Indonesia (ROPRI II) ke Kalimantan untuk menegakkan kekuasaan dan kedaulatan NRI di kawasan itu yang diduduki Pasukan MN-1001 Mobiele Brigade Markas Besar Tentara (MBT TRI/ TNI) di Yogyakarta.

George Obus dengan pangkat Letnan Kolonel Angkatan Laut RI (ALRI) ditugaskan sebagai Staf I ALRI Divisi IV bagian intelejen merangkap pula sebagai Staf IV/Intelejen Markas Besar TNI-AL. George Obus dan Tjilik Riwut menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), sama dengan Parlemen RI Proklamasi) di Yogyakarta.

Selanjutnya “kakak-beradik” itu sesudah pemulihan kedaulatan ditugaskan kembali ke Kalimantan dan diangkat, mula-mula sebagai Kepala Pemerintah Negeri (wedana) kemudian menjadi Bupati Kepala Daerah pada tahun 1950, Tjilik Riwut untuk Kabupaten Kotawaringin dan George Obus untuk Kabupaten Barito.

Tjilik Riwut awal 1957 dinaikkan pangkatnya menjadi residen dan pada tahun 1958, George Obus dinaikkan pangkatnya menjadi residen. Tjilik Riwut sebagai pejabat gubernur Kalimantan Tengah menggantikan R. T. A. Milono seterusnya menjadi Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah periode 1958-1967.

George Obus diangkat menjadi anggota MPRS (1960-1967) sedangkan Tjilik Riwut dari tahun 1957-1963 menjadi anggota Dewan Nasional/ DENAS dan Dewan Pertimbangan Agung RI, tahun 1964-1966 diangkat menjadi anggota MPRS RI.

Demikianlah sekelumit sajian perjuangan dan pengabdian Trio Tokoh besar Kalimantan Tengah. Pada peringatan Hari Jadi Kalimantan Tengah yang ke-50 tahun 2007, seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah sejenak tepekur untuk mengenang jasa-jasa mereka yang sangat besar, baik terhadap nusa, bangsa, dan daerah Kalimantan Tengah.

Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 26-28 Mei 2007
Kumpulan Tulisan TT.Suan, Jld. I Penerbit: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.
Tulisan ini sekaligus membantah sementara orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai pendiri Kalteng.ketika banyak pelaku sejarah Kalteng sudah tiada.

Roeslan Baboe: Putra Dayak Pertama sebagai Duta Besar RI

Roeslan Baboe:
Putra Dayak Pertama sebagai Duta Besar RI

 

Oleh TT.Suan

Menarik keterangan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Ruyandi Hutasoit bertajuk PDS Usulkan Dubes RI Orang Dayak di Harian Kalteng Pos terbitan 17 April 2007. Ketua Umum PDS itu mengatakan, ”Hingga kini orang Dayak tak satu pun belum pernah menjadi duta besar. Oleh karena itu, PDS dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini berkeinginan untuk mengusulkan orang Dayak menjadi Dubes RI.”

Lebih menarik lagi, Flederyck yang anggota Komisi D DPRD Kalimantan Tengah yang mendampingi Ketua Umum PDS, mengaku bangga jika keinginan PDS untuk mencari orang Dayak menjadi duta besar dapat tercapai. Kata Flederyck, “Sebab selama ini orang Dayak belum ada yang pernah menjadi duta besar, untuk itu pihaknya selaku kader PDS mengharapkan sekali ada orang Dayak yang bisa menjadi duta besar.”

Nampaknya, Ketua Umum PDS itu memperhatikan betul atas adanya wakil/ duta bangsa (duta besar) diusung dan diusulkan oleh PDS dengan mengatakan, “Kita sudah menyiapkan sepuluh calon duta besar dari PDS yang berasal dari Papua, Sulut, Ambon, NTT, Dayak, dan Jawa. Yang pasti, dimana PDS memiliki dukungan mayoritas, untuk itu saya meminta dukungannya kepada seluruh partisan di seluruh Indonesia.”

Sekiranya ditafsirkan apa yang dikatakan oleh Ruyandi Hutasoit adalah pernyataan politis dalam kerangka PDS menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2009 untuk mendapat suara, dan yang pasti, menurut yang tersurat, PDS merasa berkepentingan atas adanya wakil bangsa “pangsa” duta besar tersebut.

Dubes RI Putra Dayak
Bila Ketua Umum PDS, Ruyandi Hutasoit, mengatakan, “Hingga kini orang Dayak tak satu pun belum ada yang pernah menjadi duta besar”, dapat dipahami karena umumnya orang di luar Kalimantan kalau berbicara tentang orang Dayak, terbayang di pelupuk mata mereka gambaran orang Dayak itu terbelakang disertai anggapan yang bukan-bukan. Dan cukup menyedihkan bila Flederyck, yang anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Komisi D, dan warga Kalimantan Tengah dari komunitas Dayak, ternyata latah bila juga mengatakan, “… selama ini orang Dayak belum ada yang pernah menjadi duta besar …”

Padahal adalah sebaliknya. Orang Dayak telah ada yang menjadi Duta Besar RI. Putra Dayak pertama yang menjadi Duta Besar RI itu adalah Roeslan Baboe. Kenyataan pula menunjukkan, sejak terbentuknya Republik Indonesia (NRI), telah ada orang Dayak yang menjadi diplomat. Jabatan duta besar atau ambassador telah dimaklumi sebagai jabatan tertinggi dalam “dunia diplomatik.”

Roeslan Baboe, yang merupakan orang Dayak pertama menjabat Duta Besar RI, antara lain bertugas di Kerajaan Thailand (Kingdom of Thailand) dan di Republik Hongaria (Republic of Hungary). Sebelum itu, Roeslan Baboe, sebagai diplomat ditugaskan pada kedutaan besar RI di Amerika Serikat dengan menjadi Konsul Indonesia di San Fransisco.

Diplomat Roeslan Baboe memulai karirnya dengan jabatan Sekretaris I pada kedutaan besar RI di New Delhi, Republik India, pada awal tahun 1948. Roeslan Baboe adalah di antara aktivis mahasiswa Yogyakarta dan pernah menjabat (terpilih) sebagai ketua PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Lihat buku Pergerakan Mahasiswa Indonesia terbitan DJawatan Pendidikan Masjarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, 1951, hal. 53).

Diplomat II
Orang Dayak yang kedua pegawai negeri sipil yang bekerja dan memberikan darma baktinya di Departemen Luar Negeri RI adalah Imanuel Kenan Sandan. Selama meniti karier diplomat itu, berturut-turut ditempatkan dan bertugas di Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki dan Kedutaan Besar RI di Berlin, Jerman, serta pada Kedutaan Besar RI di Hanoi, Vietnam, yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Politik dengan gelar Diplomatic Minister Counselor. Kembali melaksanakan tugas di Departemen Luar Negeri RI di Jakarta menduduki jabatan sebagai sekretaris pada Sekretariat Jenderal Bidang Politik.

Kedua diplomat putra Dayak tersebut, masing-masing, Roeslan Baboe, memasuki masa purna bakti kembali ke instansi induknya, Departemen Luar Negeri di Jakarta dan dipanggil tuhan, demikian juga dengan Imanuel Kenan Sandan, masih dalam dinas aktif, tanggal 10 Juli, wafat pada usia 57 tahun.

Putra Dayak warga Kalimantan Tengah, sebagai pegawai negeri sipil membaktikan diri bekerja di Departemen Luar Negeri di Jakarta, sekalipun sebatas hitungan jari pada sebelah tangan pada saat ini.

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 12 Juli 2007
Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld I, Penerbit Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

Hausmann Baboe: Perintis Pers dari Kalimantan Tengah

Hausmann Baboe:
Perintis Pers dari Kalimantan Tengah

Hausmann Baboe (Repro. Kusni Sulang dari Buku Biografi Hausmann Baboe, ditulis oleh Marko Mahin)
Mengawali sajian singkat tentang tokoh perintis pers (di) Kalimantan Tengah, Hausmann Baboe, terlebih dahulu, perlu dikemukakan ihwal media massa cetak yang terdapat di Banjarmasin.

Memasuki abad ke-20, di Banjarmasin sudah terdapat media massa cetak berupa surat kabar harian baik yang diterbitkan oleh anak Hindia putera-puteri Kalimantan sendiri maupun oleh kalangan warga Cina (Tionghoa) dan oleh pihak kaum penjajah Belanda.

Perkembangan media massa cetak di Banjarmasin pada masa tersebut, secara kronologis adalah sebagai berikut:
1. Tahun 1903, terbit surat kabar Harian Sinar Borneo dipimpin oleh Mozes Ness, seorang Indo-Belanda.
2. Kemudian, secara berturut-turut terbit surat kabar-surat kabar Harian Bintang Borneo dan Borneo Post yang masing-masing dipimpin oleh Andi Bur’ie dan Mr. J. Smith. Orientasi Harian Borneo Post berlawanan dengan surat kabar-surat kabar harian yang beraliran nasionalis. Surat kabar-surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang Belanda kolonialis yang tentu saja pijakan dan orientasinya membela kepentingan-kepetingan kaum penjajah.
3. Pada tahun 1907, di Banjarmasin pula diterbitkan Surat kabar Harian Pengharapan pimpinan Tie Ie Sui dan Oei Tek Hong.

Hausmann Baboe, orang Kalimantan Tengah asal etnik Dayak Ngaju kelahiran Kuala Kapuas, bersama-sama dengan putera-putera Kalimantan lainnya seperti A. Atjil, Amir Hassan Bondan dan Mohammad Horman, yang semuanya pada waktu itu berada di Banjarmasin, merupakan anak-anak pribumi yang terjun dan berkecimpung dalam profesi jurnalistik.

Hausmann Baboe sejak tahun 1905 menjadi wartawan Harian Sinar Borneo. Selanjutnya pada tahun 1914, menjadi wartawan Harian Pengharapan. Di samping harian-harian tersebut tadi, Hausmann Baboe pun sejak tahun 1915 membantu Majalah Bulanan Barita Bahalap (BB) yang diterbitkan di Kuala Kurun sejak awal tahun 1912. Majalah BB merupakan majalah pertama terbitan Kalimantan Tengah (di masa kekuasaan Belanda di Kalimantan disebut Afdeling Kapoeas-Barito). Pada tahun 1926, Hausmann Baboe sempat menerbitkan surat kabar Harian Soeara Borneo di Banjarmasin bersama-sama Mohamad Horman, Saleh Ba’ala dan Amir Hassan Bondan (H. Arsyd Manan, 1972:4).

Kantor Berita Borpena
Di Banjarmasin pula pada tahun 1926, Hausmann Baboe mendirikan kantor berita – yang menurut H. Arsyad Manan – adalah kantor berita pertama di Indonesia/ Hindia Belanda, waktu itu bernama Borpena (Borneosche Pers en Nieuws Agentschap). Sebagai catatan, Kantor Berita Nasional Antara didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1937, 11 tahun setelah Kantor Berita Borpena didirikan (H. Arsyad Manan, Borpena, 1972: 4).

Pada tahun 1928, Borpena berganti nama menjadi Kalpena (Kalimansche Pers en Nieuws Agentschap). Jalan hidup Kantor Berita Kalpena terhenti pada akhir 1930 karena kalah bersaing dengan Kantor Berita Belanda ANETA (Algemeen Nieuws en Telegraf Agentschap). Sebelum Kalpena berhenti terbit, pada tahun 1929, di Kuala Kapuas, Hausmann Baboe dan kawan-kawannya menerbitkan Majalah Bulanan Soeara Pakat (SP). Majalah Bulanan SP ini merupakan organ resmi Sarikat Dajak (SD), sebuah organisasi orang-orang Dayak yang didirikan pada tanggal 18 Juli 1919 di Kuala Kapuas. Sarikat Dajak (SD) waktu didirikan diketuai oleh M. Sababoe (Spener Sandan, in: Barita Bahalap, Nomor 19 Bulan September 1919). Pada tahun 1926, SD berubah nama menjadi Pakat Dajak (PD), ketua kepengurusan beralih dari M. Sababoe ke Hausmann Baboe.

Majalah SP yang semula berkedudukan di Kuala Kapuas, pada tahun 1934 dipindahkan ke Banjarmasin. Di kota ini selanjutnya Majalah SP dipimpin oleh E. S. Handuran bersama-sama badan pengasuh dan para wartawan generasi muda Suku Dayak terkemuka yaitu Mahir Mahar, C. Luran, Chr. Nyunting, Nona Bahara Nyangkal, dan Tjilik Riwut. Majalah SP nampak kian bergairah menyuarakan semangat dan cita-cita kebangsaan yang menjadi dasar perjuangan Pakat Dajak.

Perintis Pers
Perkecimpungan dan penekunan Hausmann Baboe atas dunia jurnalistik sejak tahun 1905, tak ayal kemudian diikuti oleh angkatan muda termasuk para pemuda asal etnik Dayak. Tokoh Hausmann Baboe selain dikenal sebagai wartawan, ia juga dikenal sebagai salah seorang tokoh pergerakan nasional. Ia adalah salah seorang teman akrab tokoh nasional, H. O. S. Tjokroaminoto. Sebagai seorang wartawan yang sangat aktif, sampai tahun 1937, Hausmann Baboe melakukan profesi wartawan ini tanpa bersandar pada imbalan yang sekarang dikenal dengan sebutan honorarium. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hausmann Baboe adalah perintis pers di Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Tengah secara lebih khusus.

Pada bulan Agustus 1943, Hausmann Baboe ditangkap oleh Keibitai (pasukan Polisi Militer Jepang) di Kuala Kapuas. Disiksa secara kejam bersama-sama para tawanan Antara lain Dr. B. J. Haga, Gubernur Borneo, dr. Visser berkebangsaan Swiss, dokter Zending dan Kepala Rumah Sakit Umum Gereja Dayak Evangelis (RSU-GDE) Kuala Kapuas. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1943, Hausmann Baboe bersama-sama dengan 250 orang lainnya, termasuk B. J. Haga dan dr. Visser, dibunuh oleh Keibitai Jepang dengan tuduhan melakukan subversi (Marko Mahin, 2006: 78-81 dan Lampiran artikel Gerry van Klinken, hlm. 30-31).

Berdasarkan jasa-jasa Hausmann Baboe baik sebagai wartawan, maupun sebagai penerbit surat kabar dan pendiri kantor berita pertama di negeri ini, pihak PWI Kalimantan Selatan dan Kanwil Deppen Kalimantan Selatan pernah mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia agar kepada Hausmann Baboe dan tokoh-tokoh pers Kalimantan Selatan seperti wartawan Kesuma Wiro Negoro, A. A. Hamidhan, Amir Hassan Bondan dan Mohamad Horman diberikan gelar Perintis Pers Kemerdekaan (Artum Artha, Wartawan-Wartawan Kalimantan Raya, 1981: 55-59).

Catatan Penulis
Hausmann Baboe lahir pada tahun 1881, putera dari pasangan suami-isteri Joesoef Baboe-Soemboel Bahar, kedua-duanya asal etnik Dayak Ngaju, termasuk yang disebut utus gantong (bangsawan/otokrasi). Tinggal di Lewu Sungei Pasah dan Hampatong, Kuala Kapuas. Hausmann Baboe adalah cucu dari Tamanggung Ambo Nikodemos.

Tulkisan ini juga bisa dibaca dalam Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld I yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

 

George Obus: Pemuda Dayak Peserta Kongres Pemuda Indonesia 1928

George Obus:
Pemuda Dayak Peserta Kongres Pemuda Indonesia 1928
Oleh TT. Suan

Musyawarah Nasional Majelis Adat Dayak Nasional tahun 2010 diselenggarakan di Palangka Raya, 28-31 Oktober 2010. Kegiatan Munas diawali dengan melaksanakan pawai budaya yang menampilkan busana Dayak, dirangkai dengan pameran menampilkan karya usaha (produk) unggulan dan kebudayaan Dayak dari masing-masing peserta Munas selama 3 hari di hotel Luwansa.

Upacara pembukaan Munas MADN III di Gedung Pertemuan Tambun Bungai Palangka Raya, Kamis, 28 Oktober 2010, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 82. Kongres Pemuda Indonesia, 28 Oktober 1928, mengeluarkan tekad ikrar yang sangat bersejarah yang menentukan bentuk Indonesia ke depan, yakni Pemuda Indonesia hanya:
1. Berbangsa satu: Bangsa Indonesia
2. Bertanah air satu: Tanah Air Indonesia
3. Berbahasa satu: Bahasa Indonesia

Kebulatan tekad Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 82 tahun silam, dimana hadir peserta Kongres Pemuda Indonesia adalah seorang pemuda Dayak bernama George Obus, sebagai salah seorang di antara pemuda Indonesia pejuang kemerdekaan yang setelah Indonesia merdeka oleh pemerintah diberi anugerah penghargaan sebagai Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tulisan berikut sekilas menyajikan sosok dan ihwal pemuda Dayak, George Obus, bersama-sama dengan pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa Nusantara berjuang menentang penjajah Belanda untuk mencapai kemerdekaan tanah airnya.

Kelahiran Kasongan
Sejak 19 April 2002, warga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, berpisah selama-lamanya dengan seorang putra bangsa yang menyandang nama besar pejuang dan perintis kemerdekaan RI, George Obus. Dilahirkan di Kasongan (baca Kasungan), pada lembah aliran Sungai Katingan. Sebagaimana ayahandanya Heini Umar, serta keluarga yang penganut agama Kristen Protestan, demikian jugalah putranya George Obus itu, penganut agama yang taat dan iman yang teguh. George Obus lahir tanggal 24 Desember 1902.

Dan dari Kasongan itu, antara lain lahir dua orang pejuang besar ikut merintis, menegakkan, dan memperkokoh berdirinya Negara RI yakni George Obus dan Tjilik Riwut. Dua orang putra Kasongan tersebut di dalam perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara, dan dalam meniti karir adalah seperti dua bersaudara laiknya kakak beradik, bila menelusuri riwayat hidup masing-masing.

Misalnya, pada September 1945, George Obus terpilih sebagai ketua Badan Pembantoe Oesaha Goebernoer Borneo (BPOG), tahun 1946 Tjilik Riwut ditunjuk memimpin Rombongan II Oetoesan Pemerintah RI (ROPRI II) oleh Goeboernoer Borneo ke Borneo alias Kalimantan untuk menegakkan kekuasaan dan kedaulatan RI di kawasan itu dan sekaligus Mayor Tjilik Riwut ditunjuk sebagai Komandan Pasukan MN-1001 Mobile Brigade Markas Besar Tentara (MBT) Tentara Nasional Indonesia (TNI). George Obus dengan pangkat Letnan Kolonel ALRI ditempatkan sebagai Staf I Divisi IV ALRI (bagian intelejen) merangkap Staf V/ intelejen pada Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Kedua-duanya duduk sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) parlemen NRI di Yogyakarta. “Kakak-adik” itu sesudah pemulihan kedaulatan, ditugaskan kembali ke Kalimantan dan diangkat menjadi bupati kepala daerah (1951), Tjilik Riwut untuk Kabupaten Kotawaringin dan George Obus untuk Kabupaten Barito. Awal 1957, Tjilik Riwut naik pangkat sebagai residen diperbantukan pada Gubernur Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. George Obus pun menjadi residen (1958) diperbantukan pada kantor Gubernur KDH tingkat I Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Tahun 1960-1967, George Obus adalah anggota MPRS. Tjilik Riwut dari 1959-1963 adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA-S) RI dan 1964-966, Tjilik Riwut diangkat menjadi anggota MPRS.

Namun sebagai “kakak” dari Tjilik Riwut, George Obus lebih dahulu terjun dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Antara lain melalui partai politik dan pergerakan kepemudaan, antara lain George Obus hadir dan ikut aktif dalam Kongres Pemuda/ Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ikut aktifnya dalam kongres tersebut adalah sebagai utusan dari Persatuan Pemuda Borneo (Kalimantan) yang berkedudukan di Surabaya.

Tokoh Pergerakan
Peranan dan pengabdian George Obus dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan sebelum proklamasi kemerdekaan, pengabdiannya dalam ikut mempertahankan, menegakkan, dan memperkokoh tegaknya negara serta upaya mengisi kemerdekaan negara dan bangsa khususnya tentang peranannya sebagai salah seorang tokoh terkemuka Kalimantan Tengah dalam membina dan mengatur kehidupan rumah tangga daerah sekaligus adalah salah seorang tokoh pendahulu dan pendiri Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya.

George Obus muda di zaman penjajahan adalah lulusan Zeevaartschool (Sekolah Pelayaran) di Surabaya pada tahun 1926. Ia juga lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Jepang (Koto Nipponggo Gakko) di Surabaya pada masa pendudukan militerisme Jepang.

Sesuai keadaan yang berlaku pada waktu itu, organisasi kepemudaan masih berorientasi daerah se-daerah seperti adanya Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, dan lain-lain. Maka di Jawa, para pemuda Borneo (Kalimantan) timbul juga ide untuk membentuk suatu organisasi Pemuda Kalimantan dan pembentukannya terjadi pada 21 Mei 1926. Organisasi Pemuda Borneo yang ada di Jawa khususnya Surabaya. Pemuda George Obus terpilih sebagai komisaris untuk Borneo Selatan.

Di Surabaya pada 8 Juni 1929, berdiri partai politik dengan nama Partai Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) diketuai oleh Dokter Soetomo. Dalam susunan kepengurusan PBI itu, George Obus duduk sebagai salah satu anggota pengurus inti. Lebih kurang 6 tahun kemudian, di Surakarta dilangsungkan musyawarah bersama antara pengurus besar Budi Oetomo dan pengurus besar Persatuan Bangsa Indonesia dimana mereka sepakat untuk bergabung, kemudian mendirikan partai politik dengan nama Partai Indonesia Raya (Perindra). Dalam kepengurusan Perindra itu, duduk pula George Obus.

Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda Kalimantan di Jawa Timur berhasil membentuk organisasi dengan nama Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (PRIK) di Kota Surabaya. Pendiri PRIK itu dengan seizin dan sepengetahuan Ketua BPOG yang adalah George Obus itu sendiri.

Di dalam penyerangan terhadap gedung Kenpetai dan markas besar tentara Jepang di Surabaya, para pemuda PRIK dan BPOG ikut aktif antara lain berhasil merampas senjata Jepang. Menjelang akhir Desember 1945, pada suatu rapat, BPOG dibubarkan kemudian dibentuklah Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK).

Untuk menampung Pemuda-Pemuda Kalimantan (PRIK) dan IPK, diadakan perundingan oleh Gubernur Borneo Ir. P. M. Noor, bersama pengurus IPK dengan Panglima ALRI Jawa Timur, Laksamana Moh. Nazir, bertempat di Lawang untuk mendirikan ALRI Divisi IV Kalimantan dengan komandan Zakaria. Dalam pada itu, George Obus diangkat dalam jajaran Angkatan laut dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel ditempatkan pada Staf I ALRI Divisi IV.

Pembentukan NKRI
Berdirinya RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar, bukanlah cita-cita rakyat Indonesia yang pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan berdirinya Negara Republik Indonesia (NRI) yakni sebuah negara kesatuan (unitarisme), sedangkan RIS yang terpaksa diterima demi mencapai tujuan semula itu. RIS adalah paham federalisme (negara federasi) dimana negara-negara bagian dan daerah-daerah (semi-otonom) di luar NRI, yang sementara juga adalah “negara bagian” dari RIS hasil KMB ciptaan Belanda. Karena itu, rakyat di daerah-daerah di luar NRI, menuntut pembubaran semua negara bagian dan daerah bagian tegak sendiri/ semi otonom RIS kemudian dimasukkan ke dalam (bergabung) dengan NRI-Proklamasi yang beribukota di Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan sidang KNIP Yogyakarta yang menugaskan anggotanya George Obus ke Kalimantan untuk menemui para ketua dewan/ pimpinan pemerintahan daaerah bagian dari RIS yakni Daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, Federasi Kalimantan Tenggara, Federasi Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, mengajak mereka supaya masuk dan bergabung kembali dengan NRI-Proklamasi Yogyakarta.

Para ketua/ kepala Pemerintahan Daerah RIS Se-Kalimantan kecuali Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) menerima baik ajakan dan anjuran dari utusan KNIP Yogyakarta karena berdasarkan kenyataan memang adanya kehendak dan aspirasi rakyat dalam daerah itu masing-masing, kecuali DIKB, untuk bergabung dengan NRI-Yogyakarta. Dan utusan KNIP, George Obus, diberi mandat untuk menyampaikan persetujuan dewan-dewan daerah di Kalimantan untuk bergabung dengan NRI-Proklamasi Yogyakarta.

Adanya persetujuan dewan-dewan/ pimpinan pemerintahan daerah di Kalimantan tersebut, disampaikan ke forum sidang KNIP (parlemen) NRI dan diterima baik hasrat penggabungan itu. Proses selanjutnya adalah rekomendasi dari acting (pemangku-istilah waktu itu) Presiden RI Mr. Asaat.

Selanjutnya anggota KNIP, George Obus, diutus pula oleh KNIP ke parlemen RIS di Jakarta berkenaan dengan pernyataan persetujuan semua dewan-dewan daerah otonom/ pimpinan pemerintahan (daerah bawahan RIS) di Kalimantan untuk bergabung dengan NRI Yogyakarta. Presiden RIS Ir. Soekarno pun sangat menyetujui keinginan rakyat di Kalimantan tersebut. Usai menemui parlemen RIS, utusan KNIP itu kemudian menemui para pejabat Uni Indonesia-Belanda (sepanjang berhadapan dengan pejabat Belanda, seraya mengemukakan tentang keinginan rakyat Kalimantan untuk bergabung dengan NRI Yogyakarta dimana telah mendapat persetujuan baik dari KNIP, parlemen RIS, dan Presiden RIS).

Perkembangannya, Presiden RIS dengan Surat Keputusan Nomor 12/ tanggal 24 Maret 1950 dan Surat Keputusan Presiden RIS Nomor 137, 138, 139, dan Nomor 140 tertanggal 4 April 1950 dan tanggal 1 Mei 1950 tentang Penghapusan Federasi Kalimantan Timur, Daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, Federasi Kalimantan Tenggara, dan Swapraja Kotawaringin sebagai daerah bagian RIS dan dengan surat keputusan yang sama, daerah-daerah tersebut dimasukkan ke dalam NRI Yogyakarta.

Menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka RIS itu tinggal dan hanya terdiri (yang masih bergabung dengan RIS itu) yakni Negara bagian NRI-Proklamasi Yogyakarta, Negara Indonesia Timur (NIT), Sumatera Timur saja dan pada tanggal 15 Agustus 1950, terbentuklah kembali negara kesatuan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Proses kembali ke Negara Kesatuan RI itu, George Obus berperan ikut mendorongnya. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan bangsa itu, maka dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor pol. 17-II/PK tanggal 30 Juni 1960, George Obus diakui dan ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan RI. Dan almarhum George Obus telah memperoleh tanda jasa dan penghargaan dari negara/ pemerintah, di antaranya Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan II, Satya Lencana G. O. M. I, II, dan IV serta penghargaan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Golongan A berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran RI Nomor 035/ L/ KPTS/ MUV/ 1962 tanggal 15 Oktober 1962.

Dan jasa-jasanya terhadap negara, nusa, dan bangsa mencapai kemerdekaan maupun jasa-jasanya terhadap rakyat dan daerah Kalimantan Tengah, namanya telah dipatrikan sebagai nama salah satu jalan protokol di Kota Palangka Raya, yang seharusnya dan yang betul adalah Jalan George Obus bukan Jalan George Obos!

Kalteng Pos, Palangka Raya, 10-11 November 2010

Juga terdapat dalam Kumpulan Tulisan TT. Suan Jld.I, diterbitkan oleh Lembaga  KebudayaanDayak Kalimantan Tengah

Dari Bung Karno Aku Belajar Sejarah

Hersri Setiawan:

Dari Bung Karno Aku Belajar Sejarah
Bung Karno pencipta banyak kosakata
Bung Karno penggagas poster ‘Ajo Boeng!’

KETIKA di sekolah menengah atas dulu, aku mempunyai banyak guru-guru yang hebat — dalam arti bukan pandai menjejali dan mencetak pikiranku, tapi pandai membukakan kesadaran dan mengasah pikiranku. Seorang dari mereka itu guruku Sejarah Indonesia, Pak Joodkali Padmapuspita, yang juga pamong senior Taman Siswa Ibu Pawiyatan Yogyakarta. Pak Padma, kami semua biasa menyapa.
Pada hari pertama memperkenalkan diri, sekaligus sebenarnya memperkenalkan masalah situasi dan kondisi kesejarahan Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa sumber sejarah Indonesia berbagai-bagai, termasuk juga apa yang dikenal sebagai “babad”. Tetapi karena babad memang ditulis sebagai sanjungan dan puja-puji, maka segala “Wahrheit” pun sengaja diselimuti dengan serba “Dichtung” yang indah-indah. Tugas kitalah, kata Pak Padma, untuk menyiangi “Dichtung” agar “Wahrheit” menjadi tersingkap. Suatu ketika sampailah kami pada tiga prasasti Batu Tulis di Bogor, dari sekitar tahun 450, sejaman dengan yang satu lagi yang ditemukan di timur Tanjung Priok Jakarta. Selain bertorehkan telapak kaki Purnawarman, sang raja pendeta negeri Taruma, dan telapak kaki gajahnya, prasasti juga memberitakan tentang pembuatan saluran air sepanjang kira-kira limabelas kilometer dalam duapuluh satu hari – -menurut Stutterheim inilah bangunan irigasi tertua di Jawa. Dalam berita tentang penggalian saluran air ini disebut sepatah nama yang, karena terselubung “Dichtung” kehinduan atau ke-sanskerta-an, lama menjadi teka-teki para sejarawan Indonesia Purbakala. Nama itu ialah “Candrabhaga”.
Adalah Pak Purbatjaraka, menurut Pak Padma, yang kemudian tampil dan berhasil mengurai teka-teki Stutterheim ini. “Candrabhaga” adalah bangunan katayang tersusun menurut kaidah kebahasaan Indo Jerman, termasuk di dalam rumpun bahasa ini ialah bahasa Sanskerta. Untuk mengindonesiakannya susunan bangunan kata itu harus dibalik: Bhaga – Candra. Kata “bhaga” tidak ada di kamus mana pun, tapi “candra” ialah kata Sanskerta untuk “bulan”, sinonim dengan “sasi”. Lalu yang terdapat ialah sepatah kata “B(h)aga Sasi”. Itulah “Bagasi” atau “Bekasi”sekarang!
Masih satu “teka-teki Stutterheim” lagi dituturkan Pak Padma, yang juga telah dibukakan oleh Pak Purba. teka-teki ini tentang piagam dari jaman Syailendra, yang ditemukan di Canggal Jawa Tengah, di arah tenggara candi Barabudur. Seperti kata “candrabhaga” pada prasasti Batu Tulis yang menjadi teka-teki, pada piagam Canggal dari tahun 732 ini terdapat kata “kunjara kunjadesa”. Di manakah gerangan “desa” itu terletak? Pak Purba tampil kembali dengan cara yang sama: “kunjara kunjadesa” dibalik menjadi “kunjadesa kunjara”.Dua patah kata Sanskerta itu, sesudah diindonesiakan susunannya, lalu diindonesiakan juga artinya: “kunjara” ialah “gajah” atau “liman”; “kunjadesa” ialah “semak belukar” atau “hutan” atau “alas”. Alas Liman, yaitu Sleman sekarang!
Bekal kesejarahan kritis begitulah yang kujadikan pedoman, ketika dua-tiga tahun kemudian aku berdiri di depan kelas-kelas sejarah di beberapa sekolah. Tiba pada jaman Mataram, di bawah Sultan Agung Anyakrakusum (1613-45), yang tidak kuingkari kegagah-beraniannya dua kali menyerbu VOC di Batavia, tapi kupertanyakan “kebesaran” pribadinya, ke-“lohjinawi”-an negeri dan ke-“tata tenteram kerta raharja”-an hidup kaulanya. Mengapa? Aku merujuk ke panggung ketoprak dalam lakon “Pranacitra – Lara Mendut”, roman Jawa “Serat Pranatjitra” (1953), H.J. van Mook “Kuta Gede” (1948), dan J.C. van Leur “Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History” (1955). Maka sampailah aku pada kesimpulan: Sultan Agung Anyakrakusuma memang gagah berani.
Tapi ia bukan raja binatara yang besar, melainkan sebaliknyalah: justru lalim. Dua kali ia memerangi Surabaya an berhasil menundukkannya (1620) dengan siasat “perang kuman”: membendung Brantas dan membusukkannya dengan bangkai; negeri dan kaulanya bukan “lohjinawi tata tenteram kerta raharja”, tapi penuh penindasan dan pemberontakan — pajak perdagangan rokok klobot kretek Lara Mendut dinaikkan setiap senja hari, gudang perbekalan lasykar Mataram di pantai utara Jawa dibakar penduduk, dan suatu malam ibukota Karta gelap gelita karena “empat puluh maling dan kecu” menyerbu dan mengamuk!
Di sini aku bertentangan dengan Bung Karno yang, jika dalam pidatonya menyinggung Sultan Agung Mataram Anyakrakusuma, selalu disebutnya dengan segala puja-puji kebesaran dan kegagah-beranian. Tapi aku mengerti alasan Bung Karno: demi “nation building” rasa percaya pada diri sendiri sebagai bangsa perlu ditanam dan dikukuhkan. Pada saat demikian Bung Karno tidak bicara sebagai sejarawan, tapi sebagai kepala negara dan lebih khusus lagi sebagai bapak bangsa. Ia tidak bicara tentang sisi politik, tapi tentang sisi kebudayaan dari kejadian sejarah.
Pada suatu hari Bung Karno pidato di bangsal utama Universitas Gadjah Mada, di Pagelaran Kraton ogyakarta. Bung Karno satu-satunya presiden dari satu negara muda yang menerima dua puluh tujuh (27) gelar doktor honoris causa (doktor kehormatan) dari berbagai universitas bergengsi di seluruh dunia. Universitas Gadjah Mada, salah satunya, ketika itu mewisuda Bung Karno sebagai doktor ilmupengetahuan sejarah. Inti dan jiwa pidato wisuda Bung Karno tetap masalah besar dan tunggal: “Nation Building”.
Berabad-abad Indonesia atau Nusantara di bawah pengaruh kebudayaan Hindu. Sebutan “Indonesia” atau Nusantara” itu sendiri sudah memberi petunjuk. Kemudian memasuki sejarah modern, tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Hindu, berabad-abad pula Indonesia ditindis oleh pengaruh kebudayaan Barat – dalam hal ini khususnya Belanda. Sebutan “Hindia Belanda” atau “Nederlands-Indie” juga sudah menunjukkan. Indonesia dianggap tidak ada di atas peta dunia. Indonesia bukan subjek di tengah-tengah bangsa-bangsa sedunia. Tapi sekedar objek. Objek sejarah! Dunia lalu punya istilah misalnya, dan kita tanpa pikir mengikuti, “Timur Tengah” dan “Timur Jauh”. Begitu juga kita ikut menamai samudera perairan kita sendiri “Samudera Hindia”. Bandingkanlah luas perairan India dengan Indonesia di lautan selatan kita ini! Kata Bung Karno. Oleh karena itu dan pada waktu itulah Bung Karno menggugat kemapanan istilah tua “Samudera Hindia”, dan menuntut pemakaian istilah baru “Samudera Indonesia”.
Bukan hanya itu Bung Karno memberi contoh. Pada pidato wisuda itu, untuk kesekian kalinya ia menggugat dunia barat, yang mendominasi segala bidang kehidupan. Kali ini dilontarkannya hipotesis tentang siapa penemu benua Amerika. Mengapa kita ikut mengiyakan saja nama seorang Amerigo Vespucci,penjelajah Italia, yang hidup baru pada pertengahan abad ke-15 dan awal abad ke-16? Padahal, gugat Bung Karno, sudah sejak jaman bahari pelaut-pelaut Polinesia berkiprah di bentangan laut antara Pulau Madagaskar di barat sampai pulau-pulau Paskah di timur? Di tengah mengarungi Lautan Teduh, para pelaut ini terkadang mengalami angin mati. Anak-anak gembala di Jawa menyeru Gareng dan Petruk, bila angin mati, dan sendharèn layangan mereka tidak berbunyi. Tapi para pelaut Polinesia yang mati angin di tengah Lautan Teduh berseru-seru menghidupkannya kembali dengan sepatah kata seruan: “Amukiriiiki! Amukiriiiki!” Dari situlah kata “Amerika” berasal, kata Bung Karno.
Isi pokok pidato wisuda Sejarawan Soekarno di Universitas Gadjah Mada ialah pesan, pertama: sebagai bangsa muda yang baru merdeka, harus menulis ulang sejarah sendiri; kedua, dalam menulis ulang sejarah sendiri itu, orientasi kesejarahan harus dibalik, tidak ke barat tapi ke timur, tidak ke India atau Belanda tapi ke Indonesia sendiri!

Sumbangan Bung Karno dalam kebahasaan

Pada tahun 1966 dan sedikit tahun sesudah itu orang-orang bertampik sorak — kata majemuk “tampik sorak” diintrodusir Bung Karno sebagai pengganti “tempik sorak”, yang oleh telinga Jawa pribadi Soekarno tentu terdengar saru. Mereka meniup terompet kemenangan bagi “orde baru”, sambil memukul genderang kematian bagi “orde lama”, khususnya bagi Soekarno penanggung-jawab pertama dan utama “orde lama”.
Sejak itu dari ujung rambut di kepala, sampai ke ujung kaki, Soekarno diceritakan sebagai serba hitam belaka! Sementara kaum budayawan ikut-ikut pula bersuara, di tengah gegap gempitanya “coup de grace” itu, ramai-ramai menuding Soekarno sebagai telah membikin kata-kata menjadi miskin makna dan bahkan kehilangan makna, sehingga akibatnya berarti telah membikin rusak bahasa.
Jaman itu, jaman orde para jenderal tentara, adalah jaman ketika hak jawab tidak ada. Karena bahasa militer hanya kenal dua kosakata: “lapor!” dan “siap!”, yang harus selalu diteriakkan dengan nada dan langgam yang sama. Sejak ketika itu “bhineka” yang “tunggal ika”, semangat persatuan dan kesatuan
Indonesia serta wujud entitas budaya nusantara, sesungguhnya dalam proses ditumpas. Ke-bhineka-an di dalam ke-ika-an dibasmi, untuk digantikan dengan “tinggal ika” belaka, sejalan dengan “Pancasila” — bukan “Pantja Sila” yang versi Bung Karno — dikukuhkan sebagai azas tunggal.
Di tengah hiruk-pikuk melaknat Soekarno itu, aku pun tidak berbuat lain, selain sebisa-bisa menahan suara sendiri. Dalam anganku terkadang muncul bayangan dua sahabat-sahabatku, penyair kulit hitam yang selalu tersenyum dan penuh semangat. Khair Ahmad Khair dari Sudan yang selalu membuka dan menutup pidatonya dari mimbar pengarang Asia-Afrika, dengan pekik “Merdeka!” sambil mengacungkan tinju kanannya ke udara; dan penyair Kenya Kamwithi Munyi, yang selalu berbangga-bangga dengan sebutan “Bung” di depan namanya. Kata “merdeka” diserukan ganti-berganti dengan kata “uhuru”, sebutan “bung” mendesak sebutan “comrade in arms”, “Panca Sila” Bung Karno telah mengilhami “Consciencism” Kwame Nkrumah, demikian juga sumber acuan kritik keras Theja Gunawardhana , pemimpin gerakan perempuan Srilangka, terhadap “Kruschevism”.
Pada paroh pertama dasawarsa enampuluhan kata-kata “bung”, “merdeka”, “panca sila”, “dasa sila” telah menjadi lema-lema baru di dalam kamus politik Asia-Afrika yang bangkit dan bergerak.
Sebutan egaliter “bung” itu sendiri, siapakah penciptanya, dan sejak kapan masuk dalam perbendaharaan kata bahasa kita, dan menjadi lazim dipakai? Barangkali tidak satu orang bisa menjawab dengan pasti. Tapi sepatah kata simbol pergerakan kebangsaan ini memang belum dikenal oleh para pendekar kebangsaan angkatan Budi Utomo, juga belum lazim pada masa “Janget Tinatelon” Suwardi-Tjipto-Douwes Dekker, dan bahkan tidak pernah tertulis di depan nama para pemimpin komunis seperti Semaun, Darsono dan Tan Malaka. Juga Marco Kartodikromo, yang menuliskan bunyi “ko” pada namanya tidak dengan “ko”, tapi menggantinya dengan “co” (agar terkesan sebagai Jawa yang “maju”?), masih tampil di depan publik sebagai “Mas Marco” bukan “Bung Marco”.
Menurut Nursyamsu, penyair Angkatan ’45, guruku Bahasa Indonesia di SMP, sebutan “bung” berasal dari Batak. Menurut Anton Timur Jaelani, guruku Bahasa Indonesia di SMA, berasal dari Bali. Tapi ada lagi dugaan mengatakan, berasal dari kosakata bahasa Betawi. Pendek kata asal-usul “bung” tidak diketahui dengan pasti. Tapi yang pasti, kata sebutan ini sudah dikenal berpasangan dengan nama “Karno”, lekat satu sama lain ibarat dua sisi dari sebuah mata uang yang sama, sudah sejak Soekarno muda terjun di gelanggang politik. Kalaupun bukan Soekarno muda yang menggali dan menemukan kata “bung” ini dari haribaan perbendaharaan kata nenek moyang, seperti halnya lima butir mutiara-mutiara Panca Sila, tapi pastilah ia dan karena ia telah mengangkat dan meluaskan penggunaannya sebagai kata penyapa yang sarat arti dan semangat.
Di dalam kata “bung” terkandung arti dan seruan semangat persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan. Dengan tampil sebagai “bung” ia menjembatani jarak yang terentang antara Soekarno yang insinyur dengan “Marhaen” yang “petani gurem”.
Istilah “Marhaen”, seperti diketahui, adalah “ciptaan” Bung Karno, ketika ia hendak merumuskan cita-cita perjuangan dan menjabarkan cita-cita perjuangannya itu di dalam ajaran. Juga istilah “petani gurem”. “Gurem” ialah kutu ayam, binatang unggas piaraan rakyat kecil. Istilah dunia hewan, yang hanya akrab bagi golongan bawah masyarakat ini, dipungut Soekarno, dijadikannya penyebut untuk membentuk sepatah kata majemuk baru Indonesia: “petani gurem”, yaitu “petani tak bertanah dan petani miskin”. “Gurem” sepatah kata dari dunia hewan yang hanya mengandung arti tunggal ini, oleh Soekarno diangkat menjadi sepatah kata yang bernuansa baru, nuansa sosial dan politik sekaligus.
Peristilahan baru Indonesia sumbangan Bung Karno, selalu diciptakan dengan cara yang sama seperti ketika ia “menciptakan” Panca Sila. Yaitu dengan cara menggali dan mengangkatnya dari guagarba kebahasaan nenek moyang. Bukan nenek moyang kaum elite, tapi nenek moyang rakyat kecil. Di sinilah bedanya peristilahan baru sumbangan Soekarno dan “Orde Lama”, yang memperkaya kebahasaan dan menerangi makna kata-kata, dibanding dengan sumbangan Suharto, kaum militeris dan “Orde Baru”, yang menciptakan peristilahan baru dengan akibat mempermiskin kebahasaan dan dengan sengaja untuk menggelapkan makna kata-kata.
Peristilahan dari “jaman Suharto” dikais dan dipunguti dari kamus bahasa Sanskerta, bahasa kaum elite Jawa Kuno yang bukan saja tidak populis tapi juga sudah mati; peristilahan dari “jaman Soekarno” ialah peristilahan yang hidup di dalam denyut jantung rakyat jelata. Adakalanya beberapa istilah bahkan dibangun oleh Bung Karno dari kata-kata yang “belum jadi”, sehingga menjadi peristilahan yang onomatopeik. Tapi justru karena itu selalu mengandung daya hidup, selain tentu saja akrab bagi kehidupan rakyat sehari-hari.
Sementara budayawan “Orde Baru” menuding Soekarno dan “jaman Soekarno” telah merampas kata-kata dari maknanya. Dalam hubungan ini barangkali bisa diajukan sebagai satu contoh, misalnya, tentang kata “rakyat”. Arti harfiah kata “rakyat” ialah penduduk suatu wilayah, masyarakat awam, atau orang kebanyakan. Tetapi di “jaman Soekarno” arti kata ini telah diberi nuansa baru yang bersifat sosial politis, yaitu “golongan bangsa yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme”, atau golongan bangsa yang berjuang untuk emansipasi politik dan sosial. Untuk membedakan antara dua aspek nuansa itu, antara yang harfiah dan yang sosial politis, bahasa Manipol (Manifesto Politik) sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) lalu mengeja untuk yang berpengertian akhir sebagai “Rakyat” (dengan “R” kapital), seperti halnya dalam kalangan Keluarga Besar PKI yang biasa membedakan antara “kawan”, yaitu sahabat, dengan “Kawan” (dengan “K” kapital), yaitu saudara seideologi.
Contoh lagi istilah “ganyang”. Kata ini tidak dikenal dalam kamus orang gedongan, yang untuk “makan” pun perlu diperhalus menjadi “santap”. Tapi dalam kehidupan wong cilik di kampung dan petani di desa, kata “ganyang” adalah varian kata “makan”, yang berarti mengunyah atau makan langsung mentah-mentah dan habis-habis. Soekarno mengangkatnya ke panggung wacana politik, sehingga kata “ganyang” memperoleh nuansa makna baru yang sosial-politis: “menghancurkan” atau “melikuidasi”.
Bung Karno menamai pidato tujuhbelasan kenegaraannya sekali setiap tahun sebagai dialog antara Soekarno dan Rakyat, antara Ego dan Alter-Ego pribadinya. Ia, karenanya, tidak bicara berlama-lama “dari pikiran ke pikiran”, tapi memilih langsung “dari hati ke hati”. Pada pandangan Soekarno rakyat bukanlah para pemimpin dan pembesar yang duduk di kursi-kursi kenegaraan, tapi mereka yang dari dalam sorot matanya masih tertangkap amanat penderitaan. Di depan rakyat kecil yang serba sederhana itu kata-kata “ganyang ngak-ngik-ngok”, misalnya, lebih gampang diterima ketimbang “hancurkan rock-‘n-roll”. Istilah “ngak-ngik-ngok” itulah istilah baru berdasar peniruan bunyi: ngak, ngik, dan ngok. Istilah-istilah onomatope.

Setiap kata selalu mempunyai dua arti, arti harfiah dan arti sosial.

Demikian pula halnya setiap mata uang selalu mempunyai dua nilai, nilai intrinsik seperti yang tertulis di atasnya, dan nilai riil seperti yang berlaku di pasar pertukaran barang-barang. Nilai intrinsik tetap adanya, seperti halnya arti harfiah kata-kata, nilai riil selalu berubah-ubah menurut ruang dan waktu.
Bung Karno telah meluaskan “daerah pengaruh” bahasa Indonesia, jauh melampaui batas-batas wilayah negerinya. Bung Karno telah menciptakan banyak peristilahan baru yang populis, sehingga karenanya sejalan dengan watak egaliter bahasa Indonesia sendiri yang bahasa pembebas dan bahasa pemersatu. Bung Karno juga telah memperkaya nuansa makna pada banyak kata-kata yang lazim diucapkan sehari-hari.

“Ajo Boeng!”
“Ajo Boeng!” seruan sebuah poster terkenal dari masa awal “Revolusi Pemuda”. Kalau benar apa yang pernah dituturkan Basuki Resobowo kepadaku, tentang asal-usul dua patah kata seruan itu sehingga menjadi tajuk (caption) poster, maka secara kebetulan di sini pun terkandung wawasan dan sepak terjang Soekarno yang populis. Menurut Resobowo “Ayo, Bung!” dua patah kata perempuan lampu merah bilangan Pasar Senen, yang mereka serukan sambil berdiri di depan pintu, dalam nada bergenit-genit, ketika mengundang calon tamu di antara laki-laki yang lalu lalang di depan rumah bordil mereka.
“Djon!” Kata Bung Karno suatu hari pada S.Sudjojono. “Buatlah satu poster yang sederhana tapi kuat, untuk membangkitkan semangat Pemuda.”
Sudjojono lalu membawa gagasan Bung Karno yang dipesankannya padanya itu kepada Affandi, yang segera pula menerjemahkannya di atas kanvas. Beberapa hari kemudian jadilah poster itu: lukisan satu tinju mengacung ke atas. Sudjojono dan Affandi puas memandangi hasil karya mereka. Tapi masih satu hal yang kurang. Kata-kata apa yang patut dibubuhkan di poster, yang tidak kalah sederhana tapi juga sarat dengan pesan yang kuat.
Sedang mereka berdua berpikir keras, mencari kata-kata untuk caption, masuklah ke studio Chairil Anwar dan Basuki Resobowo. Mereka baru pulang kluyuran di Pasar Senen.
“Ril, ini dia!” Seru Sudjojono selagi mereka masih di ambang pintu.
“Poster sudah siap. Tapi belum ada caption. Tugasmu sekarang!”
Chairil memandangi poster itu sebentar.
“Ayo Bung!” Suara Chairil ringan, tapi bernada sungguh-sungguh.
Sudjojono dan Affandi saling pandang sejurus. Kemudian semua sepakat.
Kata-kata “Ajo, Boeng!” dibubuhkan di sana dalam gaya tulisan tangan Bung Karno. Karena itu tentu saja tidak dilafalkan dalam nada-nada bergenit-genit, tapi dalam nada mengguntur seperti suara Bung Karno dari atas mimbar pidato. Maka Sudjojono, dalam salah satu artikelnya mengatakan, poster “Ajo, Boeng!” diciptakan berempat: Bung Karno pemberi ide, Affandi penerjemah ide di kanvas, Chairil Anwar pemberi teks, Sudjojono penata letak.
Memperingati peristiwa dan tokoh sejarah, pesan Bung Karno, bukan untuk mencari abunya. Tapi untuk menangkap apinya, dan kemudian menyalakan apinya itu. Demikianlah tulisan pendek ini bermaksud. Untuk menangkap “Api Bung Karno”, dan menyalakan terus Api itu.
Apakah “Api Bung Karno” itu? Tidak ada lain melainkan harkat dan hakikat sepatah kata “Bung” itu sendiri. Kata yang bernuansa kemanusiaan, sekaligus “battle cry” perjuangan kemanusiaan.***

Ref: Kecil tidak berati tidak bisa besar dan tidak bisa berhasil. Dulu Fretilin juga kecil.

Daerah Bagian RIS di Kalimantan Bergabung dengan NRI

Daerah Bagian RIS di Kalimantan
Bergabung dengan NRI
Oleh TT. Suan

Rakyat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI. Kemerdekaan yang diproklamasikan itu dipertahankan secara mati-matian oleh rakyat yang berjuang ditandai dimulainya revolusi dengan semboyan “sekali merdeka tetap merdeka”.

Penjajah “bebuyutan” si bule Belanda yang datang dari pelariannya di Australia ingin menjajah kembali. NICA/ Belanda dengan segala kelicikannya berusaha meniadakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sekaligus dengan sekuat tenaga berupaya menghancurkan Negara RI (NRI) yang baru lahir itu.

Dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan periode Agustus 1945-Desember 1949, yang disebut revolusi fisik, terjadi selang-seling bertempur dan berunding dengan Belanda. Perundingan Belanda-Republik Indonesia yang disebut Sengketa Indonesia berlangsung 4 tahun dari akhir 1945 sampai selesainya Konferensi Meja Bundar (KMB) awal November 1949.

Perang tak Bernama
Diselingi dengan 3 kali gencatan senjata dan 2 kali perang berupa agresi Belanda I dan II terhadap NRI (Belanda menamakan agresi itu dengan “politioneel actie” atau “tindakan kepolisian untuk membasmi ‘gerombolan ekstremis’ di daerah republik”).

Perang dengan Belanda yang pertama tidak mempunyai nama namun sekonyong-konyong ada gencatan senjata terjadi pada 14 Oktober 1945 (Mr. Mohammad Roem, Suka-Duka Berunding dengan Belanda, Idayu Press, Jakarta, 1977, halaman 14).

Dengan adanya gencatan senjata itu lalu membuka jalan bagi perundingan Belanda-Republik Indonesia yang menghasilkan Persetujuan Linggajati diparaf pada tanggal 15 November 1945 dan barulah ditandatangani pada 26 Maret 1947 (vide brosur: Naar De Nieuwe Rechtsorde in Indonesie, Bouwstoppen voor De Federatie, pagina 9-14).

Pasal 12 Persetujuan Linggajati menyebut, Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat (NIS) dan persekutuan (unie) Belanda-Indonesia dapat terbentuk sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Diawali pasal 1 Persetujuan Linggajati itu menyatakan, Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki tentara serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam daerah republik. Dan pasal 4 ayat 1 menyatakan Negara Indonesia Serikat itu terdiri dari Negara Republik Indonesia, Borneo dan Timur-Besar, dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari suatu bagian daerah untuk menyatakan kehendaknya menurut aturan demokratis supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.

Singkatnya, dengan Persetujuan Linggajati itu, nampaklah tidak sesuainya dengan proklamasi kemerdekaan karena negara yang merdeka dan berdaulat bernama NIS, bukan negara kesatuan melainkan negara federal, NRI proklamasi akan menjadi negara bagian dari NIS itu.

Dengan Persetujuan Linggajati itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan taktik diplomasi menempuh perundingan menuju sasaran strategi perjuangan mewujudkan isi proklamasi kemerdekaan.

Belanda dengan Persetujuan Linggajati itu merasa “berdiri di atas angin” berusaha keras mengepung dan menghancurkan NRI Proklamasi. Dengan pasal 4 ayat 1 maka NICA/ Belanda yang telah menguasai Kalimantan pertengahan Agustus 1945 di satu pihak, sementara itu Pemerintah RI telah menetapkan wilayah NRI dibagi dan terdiri dari 8 provinsi, masing-masing dikepalai seorang gubernur. 1 dari 8 provinsi itu adalah Provinsi Kalimantan.

Karena Borneo (Kalimantan) telah dikuasai oleh NICA/ Belanda maka Gubernur Borneo tidak dapat melaksanakan tugas fungsinya di wilayah hukumnya itu.

Linggarjati
Dengan sangat bernafsu, Belanda melahirkan agresi I pada 21 Juli 1947. Dengan melakukan serangan militernya itu, Belanda telah melanggar Persetujuan Linggajati. Belanda dapat merebut dan menduduki beberapa wilayah NRI baik di Jawa maupun di Sumatra. Padahal menurut pasal 1 Persetujuan Linggajati, daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda, secara berangsur-angsur dimasukkan ke dalam NRI.

Agresi militer Belanda itu oleh rakyat, Persetujuan Linggajati diplesetkan sebagai “langgar janji”. Linggajati menjadi Linggarjati.

Negara Borneo
Upaya memecah-belah dan adu-domba Belanda antara lain, berusaha keras mendirikan “Negara Borneo” yang dicantumkan dan diagendakan berturut-turut di Konferensi Malino, Konferensi Bangka, dan Konferensi Denpasar, tapi semua gagal. Artinya, pada 3 konferensi di 3 tempat tersebut, “Negara Borneo” tidak berhasil dbentuk karena ditentang oleh “utusan Borneo yang dihadirkan” pada konferensi ala Van Mook. Dan di Denpasar itulah, konferensi menghasilkan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT).

Sekalipun “Negara Borneo” tidak dapat diwujudkan, namun Van Mook kemudian berhasil membentuk daerah-daerah otonom yang disebut oleh Belanda “satuan kenegaraan tegak sendiri” yakni Dewan Dayak Besar (Groot Dajak Raad), Federasi Kalimantan Tenggara, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Federasi Kalimantan Timur, Daerah Banjar, dan yang dibangkitkan sebagai pada statusnya sebelum Perang Dunia II adalah Swapraja Kesultanan Kotawaringin.

Perbuatan separatisme Belanda selain mendirikan negara-negara di Kalimantan, van Mook pun giat sekali mendirikan boneka-boneka berupa daerah bagian/ negara bagian di luar dan di dalam NRI, daerah yang direbut dalam agresi I.

Negara bagian seperti Negara Indonesia Timur (Oost Indonesie), Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura, serta Daerah Jawa Tengah di Pulau Jawa, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, serta Daerah Bangka, Belitung dan Riau di Sumatra (“Brosur Naar De Nieuwe Rechtsorde in Indonesia”, pagina 42-22 dan 126-127).

Keberhasilan Belanda mendirikan negara bagian/ daerah bagian sekalipun melanggar Persetujuan Linggarjati, nampaknya nafsu kolonialisme Belanda tidak kunjung reda juga dengan melansirkan agresi militer II terhadap NRI Proklamasi pada tanggal 19 Desember 1948 seraya menduduki ibukota Yogyakarta, menangkap presiden dan wakil presiden beserta para menteri Kabinet Hatta.

Agresi Belanda I dan II juga disebut clash I dan II, yang tiada lain bagi rakyat Indonesia dalam arti sesungguhnya adalah perang kemerdekaan I dan II. Perang yang dipaksakan oleh Belanda itu telah menjadi masalah internasional diperbincangkan dalam forum persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada agresi I, PBB campur tangan dengan membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik yang terdiri dari tiga negara yakni Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Komisi Tiga Negara (KTN) yang menengahi pertikaian Belanda-Indonesia itu.

Pada agresi II, maka peran campur tangan PBB lebih ditingkatkan lagi dari KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Indonesia (KPBBI). Untuk menyelenggarakan “sengketa Indonesia” itu diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, berlangsung tanggal 23 Agustus-2 November 1949.

Bahwa yang disebut “sengketa Indonesia” adalah pertikaian Belanda-Indonesia yang berhadapan di forum KMB, dan sebagai peserta adalah para delegasi negara bagian dan daerah bagian yang tergabung dalam BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg atau Pertemuan Permusyawaratan Federal), dengan pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Pembentukan RIS
Hasil dari KMB antara lain terbentuknya negara merdeka dan berdaulat bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan pelaksanaan pasal 12 Persetujuan Linggarjati, yang seharusnya sudah terwujud pada 1 Januari 1949 namun mengalami kelambatan hampir 1 tahun.

RIS itu sendiri terdiri dari 6 negara bagian termasuk NRI Proklamasi, 9 daerah satuan-satuan kenegaraan tegak sendiri (daerah otonom) serta 1 daerah yang tidak termasuk negara bagian/ daerah bagian yakni daerah swapraja/ Kesultanan Kotawaringin.

Goyah dan Bubar
Terbentuknya RIS merupakan perwujudan paham federalisme yang bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. NRI adalah negara kesatuan (unitarisme). Karenanya, begitu terbentuknya RIS ternyata ekstensi negara bagian/ daerah bagian, dalam ikatan RIS itu, yang nota bene dibentuk oleh Belanda (boneka Belanda) menjadi goyah dimana rakyat bergolak hebat sekali menuntut agar negara bagian/ daerah bagian itu dibubarkan. Bersamaan dengan itu pula ingin bergabung dan dimasukkan ke dalam negara RI Proklamasi yang berkedudukan di Yogyakarta.

Dalam konstitusi RIS, memang terbuka “kemungkinan” perubahan dari negara federal ke negara kesatuan, yang bila terjadi hanyalah akan merupakan “perubahan dalam negeri” saja.

Pasal 43 berbunyi, “Dalam penjelasan susunan federasi RIS maka berlakulah asas-pedoman bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh derah-daerah tersebut dalam federasi.” Dan pasal 44 berbunyi, “Perubahan daerah sesuatu daerah bagian, begitu pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguh pun sendiri bukan daerah bagian, menurut aturan-aturan yang ditetapkan seperti undang-undang federal, dengan menunjang asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekedar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah bagian yang bersangkutan.”

Proses penggabungan
Guna “meratakan jalan” bagi penggabungan negara bagian/ daerah bagian tersebut dikeluarkan Undang-Undang Federal (RIS) berupa Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah RIS, Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1950. UUDrt RIS tersebut merupakan pelaksanaan pasal 44 Konstitusi RIS dan berlaku mulai tanggal 9 Maret 1950.

Dalam pada itu, untuk “menerima penggabungan” negara bagian/ daerah bagian RIS tersebut, pihak NRI (Yogyakarta) dalam menerima penggabungan negara bagian/ daerah bagian dengan sebutan “daerah pulihan”, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Berlakunya UU Nomor 22/1948 di “daerah-daerah pulihan” tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Pulihan dan berlakunya mulai tanggal 13 Maret 1950.

Dengan keluarnya UUDrt RIS Nomor 11/1950 itu, diterbitkan Surat Keputusan Presiden RIS tentang Penghapusan Negara Bagian/Daerah Bagian, kemudian dimasukkan ke dalam negara bagian NRI Proklamasi. Termasuk yang dihapuskan itu adalah daerah bagian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yakni daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, Daerah/ Federasi Kalimantan Tenggara dan Kotawaringin serta Federasi Kalimantan Timur. Sedangkan Daerah Istimewa Kalimantan Barat sekalipun rakyat di daerah tersebut menyatakan ingin bergabung dengan NRI Proklamasi Yogyakarta namun oleh “penguasa”-nya, Sultan Hamid II, tetap menyatakan bergabung dengan ikatan RIS.

Penghapusan dan penggabungan daerah bagian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden RIS yakni Federasi Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Nomor 127 tanggal 24 Maret 1950, selanjutnya daerah-daerah bagian di Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan masing-masing Nomor 137, 138, dan 139 tanggal 4 April 1950 adalah Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, dan Federasi Kalimantan Tenggara sedangkan Swapraja Kotawaringin dengan Surat Keputusan Presiden RIS Nomor 140 tanggal 1 Mei 1950.

Sehubungan penggabungan daerah-daerah bagian di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ke dalam NRI Yogyakarta tersebut, maka pemerintah pusat RI di Yogyakarta mengangkat dan menunjuk Dr. Moerdjani sebagai gubernur Kalimantan.

Serah-terima daerah-daerah bagian dilakukan dimana Gubernur Moerdjani selaku wakil pemerintah pusat RI menerima penggabungan tersebut. Untuk Daerah Dayak Besar, pelaksanaan serah terima berlangsung di Banjarmasin tanggal 18 April 1950 antara Acting Kepala Daerah Dayak Besar, Mahir Mahar. Hal yang sama berlangsung di Pangkalan Bun pada 10 Mei 1950 antara wakil kepala daerah Swapraja Kotawaringin, Basri, dengan Gubernur Moerdjani.

RIS menjadi NKRI
Dengan penggabungan negara bagian/ daerah bagian ke dalam NRI Proklamasi (Yogyakarta), menurut keadaan pada tanggal 19 Mei 1950, maka negara RIS hanya terdiri dari 3 negara bagian dan 1 daerah bagian saja yaitu NRI Proklamasi, Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatra Timur (NST), dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).

Dan pada tanggal 19 Mei 1950 itu pula, tercapai persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah NRI Proklamasi, untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). RIS dalam perundingan dengan NRI itu mendapat mandat penuh dari Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dimana hasilnya adalah persetujuan 19 Mei 1950 itu. Kurang-lebih 2 bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS-NRI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan RI dapat menyelesaikan tugas pada 20 Juli 1950.

Demikianlah pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno, di depan Rapat Gabungan Senat dan Parlemen RIS, menandatangani UUDs (Undang-Undang Dasar Sementara) NKRI serta mengumumkan tentang kembali ke bentuk negara kesatuan sebagai perubahan dalam negeri. Bahwa perubahan itu adalah dengan membentuk negara dari federal ke kesatuan dengan cara mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga bentuk federal berubah menjadi bentuk kesatuan (lihat: buku 30 tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, penerbit PT Citra Lamtoro Gung Persada Jakarta, cetakan ke-6, 1985, halaman 42-43).

Perubahan tersebut dilakukan dengan UU-RIS Nomor 7 Tahun 1950, yakni Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDs-RI) (Lembaran Negara RIS Tahun 1950 Nomor 56). Pasal II ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1950 menyatakan, “Undang-Undang Dasar Sementara RI ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.”

Demikianlah Hari Ulang-Tahun Ke-5 Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1950, dirayakan tetap dalam suasana dan bentuk negara kesatuan.

Ternyata bentuk negara federal RIS sebagai hasil kompromi pada KMB, hanya berumur lebih-kurang 7,5 bulan saja yakni dari 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950.

Adapun mengenai “daerah pulihan” di Kalimantan kembali ke pangkuan NRI dengan pengangkatan Dr. Moerdjani sebagai Gubernur Kalimantan, menurut keadaan riil, lebih tepat adalah Gubernur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur karena Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak ikut bergabung dengan NRI melainkan tetap dalam ikatan dengan RIS. Barulah sesudah terbentuknya NKRI pada 15 Agustus 1950, Dr. Moerdjani sepenuhnya dan secara efektif sebagai Gubernur Kalimantan.

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 16 Agustus 2002
• TT.Suan, wartawan senior Kalteng, pendiri Kantor Berita Antara dan PWI Kalteng, orang kepercayaan Gubernur pertama Kalteng Tjilik Riwut. Tulisan ini juga bisa didapat dalam kumpulan tulisan TT Suan Jld I yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

Sejarah Lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah

Sejarah Lahirnya
Provinsi Kalimantan Tengah
Oleh TT. Suan

 

Tulisan ini menguraikan secara sepintas ihwal terbentuknya Kalimantan Tengah guna mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya dalam bingkai NKRI.

Kalimatan Tengah pada Interregnum Belanda
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945, maka pada tanggal 17 September 1945, tentara Sekutu cq. Angkatan Darat Australia tiba di Banjarmasin. Belanda dengan pasukan NICA (Nederlands Indie Civiel Administratie)-nya memboncengi kedatangan pasukan Sekutu ini.

Tanggal 24 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diwakili oleh Australia, mengembalikan kekuasaan di Kalimantan kepada Belanda dan pasukan NICA-nya. Belanda lalu menyusun kembali administrasi pemerintahannya di Kalimantan.

Wilayah Kalimantan yang dikuasai kembali itu tidak lagi sebuah Gubernemen tetapi kembali seperti keadaan sebelum tahun 1938. Kalimantan terbagi ke dalam 3 keresidenan, yakni Keresidenan Borneo Barat, Keresidenan Borneo Timur dan Keresidenan Borneo Selatan.

Di lingkup Keresidenan Borneo Selatan, afdeling Kapoeas-Barito “dibangkitkan kembali”, terdiri dari 6 onderafdeling. Belanda tidak menggunakan Pemerintahan NICA tetapi kembali menerapkan struktur dan sistem yang digunakan pada masa Hindia Belanda. Singkatnya menerapkan kembali sistem pemerintah Hindia Belanda.

Untuk Keresidenan Borneo Selatan (Residentie Zud-Borneo) dibentuk 4 “daerah tegak sendiri”, semacam daerah semi otonom sedangkan untuk eks Afdeling Kapoeas-Barito dibentuk 2 “daerah tegak sendiri”, yakni:
1. Swapraja Kotawaringin, adalah eks Onderafdeling Pangkalan Bun (Zelfbestuur)
2. Dewan Dajak Besar (Groot Dajak Raad) Neo-Zelfbestuur
3. Federasi Borneo Tenggara
4. Daerah Banjar

Kekuasaan Peralihan (interregnum) Belanda di Kalimantan ini berlangsung sejak akhir Agustus 1945 hingga kekuasaan kolonialnya dilibas dan harus angkat kaki dari bumi Kalimantan pada tahun 1949.

Sesudah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 maka semua daerah otonom (‘’daerah tegak sendiri’’) bentukan Belanda dibubarkan lalu keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia (NRI) Proklamasi yang beribukotakan Yogyakarta. Seperti diketahui pada waktu itu, NRI Proklamasi pun merupakan salah satu negara bagian saja dari RIS.

Lalu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950 untuk menata ulang pemerintahan di daerah dengan membagi wilayah ke dalam 10 provinsi administratif. Kalimantan sebagai salah satu provinsi terdiri dari 3 keresidenan yaitu Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Timur dan Keresidenan Kalimantan Selatan.

Keresidenan Kalimantan Selatan terdiri dari 7 kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin, Kabupten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin.

Lebih dari 1 Provinsi
Diperlakukannya Kalimantan hanya sebagai 1 provinsi telah membangkitkan suara-suara ketidakpuasaan di kalangan masyarakat Kalimantan. Mereka menghendaki pulau raya mereka dibagi ke dalam beberapa provinsi, bukan dijadikan hanya satu provinsi. Suara yang lebih tegas dan keras terutama datang dari warga-warga Kabupaten Kapuas, Barito, Kotawaringin. Kabupaten-kabupaten ini menghendaki agar daerah mereka dibentuk menjadi 1 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

Keinginan agar 3 kabupaten itu yaitu Kabupaten Kapuas, Barito dan Kotawaringin digabungkan jadi 1 provinsi, pertama kali dicetuskan melalui organisasi Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) Banjarmasin pada awal tahun 1952. Lebih jauh IKAD sebagai pelopor, memprakarsai pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) di Banjarmasin. Prakarsa dan tuntutan IKAD dan PPHKRT ini ditunjang oleh hasil Kongres Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang berlangsung di Bahu Palawa dari tanggal 21-23 Juli 1953. Resolusi Kongres SKDI di Bahu Palawa ini menuntut pemerintah pusat segera membentuk Provinsi Otonom Kalimantan Tengah.

Sementara itu di pihak PPHRKT dari 3 kabupaten pada tanggal 17 April 1954 mengeluarkan resolusi yang juga berisi tuntutan agar pemerintah pusat segera membentuk provinsi ke empat yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Resolusi PPHKRT ini dikeluarkan sehubungan dengan keputusan kabinet dalam rapat ke-37 tanggal 3 Februari 1954 yang secara prinsip memutuskan untuk memecah Provinsi Kalimantan menjadi 3 provinsi. Desakan dan tuntutan semakin gencar sewaktu Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazairin, menerima Pengurus PPHKRT dalam pertemuan yang berlangsung di Gubernuran Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 1954. PPHKRT menyampaikan tuntutan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang berotonom penuh, demi perubahan dan jaminan perbaikan kehidupan mereka.

Tuntutan dan desakan agar Provinsi Kalimantan Tengah segera dibentuk terus-menerus mengalir dan disuarakan dari dan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kesemuanya disalurkan melalui PPHKRT yang kemudian menyampaikannya kepada parlemen menggunakan cara-cara demokratis kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah kalimantan/gubernur kalimantan serta kepada parlementer di Jakarta. Namun desakan dan tuntutan yang sangat gencar dan makin keras tersebut ternyata diabaikan oleh parlemen dan pemerintah pusat. Pengabaian ini ditunjukkan oleh kenyataan, ketika sidang parlemen (DPR-RI hasil Pemilu 1955) di Jakarta, Sidang menyetujui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang berlaku terhitung 1 Januari 1957 bahwa Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi. Penjelasan undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun, melalui tahap dibentuk menjadi keresidenan lebih dahulu.

Kongres Rakyat
Pengabaian pemerintah pusat dan parlemen dengan menetapkan Kalimantan dipecah menjadi 3 provinsi, sama sekali tidak menyurutkan semangat perjuangan rakyat 3 kabupaten dalam daerah Keresidenan Kalimantan Selatan, sebaliknya makin menggelora dan tidak terbendungkan lagi. Lalu memuncak dalam bentuk diselenggarakannya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin yang berlangsung 2-5 Desember 1956. Resolusi kongres dengan tegas menuntut pemerintah pusat supaya segera membentuk provinsi otonom Kalimantan Tengah.

Agar bisa mendapatkan gambaran lebih rinci, perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II, di antara 3 kabupaten yang termasuk wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan, yaitu Afdeling Kapoeas-Barito terdiri dari 6 onderafdeling, berpenduduk mayoritas suku bangsa Dayak Ot Danum (yang terdiri dari tiga sub-etnik yaitu Siang, Murung dan Duhoi), Ngaju, Ma’anyan, Dusun dan Lawangan.

Menanggapi resolusi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah itu, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan R. T. A. Milono, selaku Koordinator Keamanan Provinsi Kalimantan, pada 10 Desember 1956 mengeluarkan pengumuman penegasan bahwa terhitung 1 Januari 1957, didirikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Ditegaskan juga bahwa pemerintah berdaya-upaya agar terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dalam tahun 1957 juga.

Apa cita-cita awal perjuangan mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah? Pertanyaan ini dengan gamblang ditunjukkan pada butir kedua Ikrar Bersama peserta Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang berbunyi:

(2) Bersatu tekad tidak terpisahkan untuk mengangkat derajat hidup yang layak bagi segala lapisan rakyat dalam Daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya.

Dengan kata lain, cita-cita awal perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah tak lain daripada tekad untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Kalimantan Tengah.

Keterbelakangan Menyedihkan
Tekad tersebut didasarkan pada kenyataan sangat nyata yang dialami oleh rakyat 3 kabupaten yang selama ini tidak mengalami perubahan dan perbaikan apapun, selain dihimpit dan ditekan oleh kesesakan hidup dalam keadaan terbelakang, terpencil dan jauh dari segala corak kemajuan. Lebih-lebih di daerah pedalaman.

Di daerah pedalaman, jual-beli dilakukan dengan sistem barter. Barang-barang hasil bumi dan lain-lain ditukar dengan barang-barang keperluan sehari-hari seperti tekstil, pakaian, garam, gula, dan sebagainya. Keadaan menjadi lebih parah dan menyedihkan karena dalam barter ini, para pedagang menjual barang-barangnya dengan harga cukup tinggi, sebaliknya barang hasil bumi rakyat pedalaman seperti rotan, karet, getah jelutung, damar, sirap, madu, dan lain-lain, dihargai sangat rendah. Keterpurukan ini makin diperparah lagi oleh keadaan transportasi yang sepenuhnya bersandar pada sungai dan laut dengan sarana dan prasarana yang sangat langka. Kehidupan dan kegiatan ekonomi rakyat, lalu lintas barang sangat tergantung pada “distribusi” dari kota Banjarmasin sebagai kota pelabuhan dan ibukota Provinsi Kalimantan. Keadaan pendidikan dan kesehatan tak usah dikatakan lagi. Apalagi yang disebut pembangunan. Sangat menyedihkan adalah arti dari gambaran Kalimantan Tengah pada waktu itu.

Dari Tiada Menjadi Ada
Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957 kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tanggal 17 Juni 1958 sebagai dasar hukum maka secara resmi Provinsi Otonom Kalimantan Tengah berdiri.

Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai membangun dalam keadaan serba kekurangan dan serba terbatas baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia maupun dana. Lebih unik lagi, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilahirkan oleh Kabinet Karya, kabinet yang ke-17, sama sekali belum mempunyai ibukota sebagai tempat pemerintah daerah berkedudukan. Berbeda halnya dengan provinsi-provinsi tetangga Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat yang telah mempunyai ibukota masing-masing yaitu Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak, dengan fasilitas serta berbagai kemudahan yang telah memadai. Karena belum mempunyai ibukota provinsi, maka untuk sementara pemerintah Provinsi Otonom Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin. Sementara itu, bidang hutan belantara di sekitar Desa Pahandut diintensifkan pembangunannya sebagai ibu kota yang kemudian dinamai Palangka Raya. Penancapan tiang pertama kota baru ini dilakukan pada 17 Juli 1957.

Setelah kurang lebih selama 3 tahun berkedudukan sementara di Banjarmasin, sejalan dengan proses pembangunan Palangka Raya sebagai ibukota, maka pada akhir 1959 pemerintah daerah Kalimantan Tengah meninggalkan Banjarmasin untuk selanjutnya berkedudukan tetap di ibukota sendiri, Palangka Raya.

Ketika memulai perjalanan hidupnya sebagai provinsi otonom, Kalimantan Tengah sedikitpun tidak mendapatkan warisan inventaris dalam bentuk apapun juga dari provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan. Dalam membangun Kalimantan Tengah sebagai provinsi, pemerintah daerah melaksanakan ikhtiar menggulirkan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat, baik dalam artian figuratif maupun dalam pengertian harafiah, memulainya dari yang tiada menjadi ada.

Sejak berdiri, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah otonom diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Melakukan pekerjaan ini sangatlah tidak mudah. Kesulitan jadi berlipat ganda oleh luasnya wilayah yang 153.564 kilometer persegi, alam yang ganas, jumlah penduduk yang sangat sedikit, infrastruktur sangat minim, kekurangan anggaran, kekurangan tenaga terampil.
Menghadapi kendala-kendala berat demikian, Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, demi membajakan tekad seluruh rakyat guna membangun provinsinya, selalu berujar, “Berlayar dengan biduk yang ada, pakailah kayuh tersedia dan harus dapat tiba di tepi pantai dengan selamat.” Beliau juga berkata, “Tidak ada rotan, kijil pun berguna,” yang dalam Bahasa Dayak Ngaju “Jatun uéi, bajakah mahi baguna.”

Sangat disadari oleh para pelopor dan pendiri Provinsi Kalimantan Tengah bahwa apabila harus memenuhi kriteria normatif untuk dapat terbentuknya sebuah daerah otonom, Kalimantan Tengah tentu saja belum dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan. Hanya di pihak lain, Kalimantan Tengah mempunyai deposit kekayaan alam dengan potensi yang menjanjikan suatu perkembangan maju. Janji ini dibenarkan oleh perkembangan Kalimantan Tengah sejak berdiri sebagai provinsi otonom dengan “menampakkan keberadaannya” dan kini telah mencapai usia 54 tahun ketika tulisan ini dibuat. Juga dibenarkan oleh capaian-capaiannya yang berarti dan bermakna.

Aset Awal
Sebagai gambaran umum, berikut diketengahkan beberapa data acak aset awal yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah ketika didirikan pada tahun 1957:
1. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 3 kabupaten otonom meliputi 46 kecamatan dan 859 kampung/desa.
2. Pendidikan
Keadaan pendidikan di 3 kabupaten “baru menginjak” tingkat sekolah dasar dan beranjak ke tingkat menyelenggarakan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP-SMP). Jumlah SD sebanyak 412 buah, jumlah murid 35.000 orang, SMP negeri sebanyak 4 buah, SMP swasta 9 buah dengan jumlah siswa (negeri dan swasta sebanyak 996 orang), sekolah menengah tingkat atas (SMTA-SMA) baik negeri maupun swasta belum ada.

3. Kesehatan
Rumah sakit umum ada 2 buah, yaitu RSU Sampit milik pemerintah dan RSU Kuala Kapuas milik swasta. Untuk melayani kesehatan penduduk Kalimantan Tengah yang berjumlah kurang lebih 400.000 jiwa, hanya ada 3 orang dokter, tenaga bidan jumlahnya sampai hitungan jumlah jari sebelah tangan, tenaga perawat pun kurang sekali.
4. Perhubungan
Jalan darat merupakan lanjutan jalan Banjarmasin-Hulu Sungai sampai Ampah sepanjang 40 km. Yang berupa jalan tanah perkerasan terdapat di Pangkalan Bun-Kumai sepanjang kurang lebih 15 km. Pelabuhan yang ada hanya pelabuhan antar pulau (inter insuler) dan pelabuhan pantai. Yang agak besar dan sibuk adalah Pelabuhan Sampit. Pelabuhan-pelabuhan pantai yang ada yaitu Kumai, Kuala Pembuang, Kuala Jelai, dan Pegatan. Pelabuhan Udara atau Lapangan Terbang hanya terdapat 2 buah yaitu Sabah Uyah yang kemudian bernama Bandara Iskandar di Pangkalan Bun dan Pelabuhan Air di Sampit hanya disinggahi pesawat terbang amfibi jenis Catalina dan Twin Otter. Jembatan (itupun dari kayu) hanya terdapat 1 buah, melintasi Sungai Karau di Ampah.
5. Pertanian/Perkebunan yang agak berarti adalah kebun karet milik rakyat. Demikian juga sawah dan ladang rakyat, luas seluruhnya sekitar 36.726 hektar.
6. Perikanan (sungai dan laut), menurut data 1957/1958, jumlah produksinya mencapai 36.023 ton. Pada awalnya, Kalimantan Tengah memiliki Dinas Perikanan yang terdiri dari Dinas Perikanan Darat (Sungai dan Danau) dan Dinas Perikanan Laut.

54 Tahun Kemudian
Di atas telah dikemukakan dalam kiprah mengisi provinsinya melalui upaya pembangunan, pemerintah daerah bersama seluruh jajarannya beserta warga masyarakat Kalimantan Tengah telah menggulirkan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di segala bidang dengan syarat-syarat penuh kekurangan dan keterbatasan. Tapi “di sebelah” kekurangan dan keterbatasan ini, kemudian tidak dapat disangkal bahwa pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah dapat meraih keberhasilan dan mencapai kemajuan-kemajuan yang cukup membesarkan hati. Keberhasilan dan kemajuan-kemjuan yang telah diraih itu, telah dirasakan serta dinikmati oleh warga masyarakat Kalimantan Tengah.

Hasil-hasil ini bisa dilihat dengan jelas apabila menyandingkan data acak aset awal dengan capaian dalam kurun waktu 54 tahun. Data bandingan yang digunakan ketika tulisan ini dibuat adalah apa yang terdapat dalam buku Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2009, diterbitkan atas kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Tengah dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah. Buku tersebut antara lain mengetengahkan angka-angka sebagai berikut:

1. Pemerintah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 120 kecamatan, 67 kedamangan, 124 kelurahan dan 1.356 desa.
2. Pendidikan
Jumlah SD negeri 2.359 Unit, SD swasta 288 buah, jumlah murid (negeri dan swasta) sebanyak 282.377 orang. SLTP (negeri dan swasta) 494 buah dengan jumlah siswa sebanyak 84.059 orang, SLTA (negeri dan swasta) 208 buah dengan jumlah siswa 41.023 orang. Dan perguruan tinggi/universitas sebanyak 10 buah.
3. Kesehatan
Untuk 13 kabupaten dan 1 kota, semua telah memiliki rumah sakit umum (RSU), seluruhnya terdapat 14 RSU. Puskesmas 141 buah, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 714 buah, Polindes 581 buah, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 1.993 unit. Tenaga dokter 132 orang terdiri dari dokter spesialis 46 orang, dokter umum 29 orang, dokter gigi 57 orang, perawat sebanyak 1.936 orang, bidan 1.079, dan apoteker sebanyak 36 orang.
4. Infrastruktur
Jalan darat menurut kelasnya adalah jalan negara yang melintasi Kalimantan Tengah sepanjang 1.714,67 km, jalan provinsi 1.776,15 km, jalan kabupaten sepanjang 8.710,67 km dan jalan kota 826,43 km.
5. Bandara/lapangan terbang ada 9 buah, yang terbesar adalah Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sekaligus pintu gerbang memasuki Kalimantan Tengah.
6. Pelabuhan (samudera, antar pulau, dan pantai) sebanyak 10 buah. Jembatan konstruksi baja bentangan panjang 200-500 meter lebih melintasi sungai-sungai besar yang telah ada dan sedang dan (mulai) dibangun lebih dari 15 buah.
7. Pertanian
Luas sawah dan ladang 203.595 ha (sawah 108.956 ha dan ladang 94.639 ha).
8. Perkebunan
Pada tahun 2007, luas perkebunan 557.932 ha meliputi areal perkebunan karet, kelapa, kopi, cengkeh, lada dan lain-lain, sedangkan luas kebun kelapa sawit adalah 564.018 ha (milik perkebunan besar swasta-PBS).
9. Perikanan
Produksi perikanan pada tahun 2007 mencapai 92.780,21 ton (produksi perikanan tangkap 86.336,5 ton dan produksi perikanan budidaya 6.413,71 ton).

Kemajuan dan raihan hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 54 tahun itu lebih banyak lagi, misalnya dalam pembangunan-pembangunan kelistrikan, air bersih/air minum, jaringan telekomunikasi (kantor pos, telepon), pasar, perbankan, dan lain-ain pada tataran pembangunan fisik, sementara adanya kemajuan pembangunan dan pengembangan seni-budaya, sumber daya manusia (SDM) dan seterusnya.

Pada usia Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-54, berkat kerja keras semua pihak, seluruh jajaran pemerintah daerah, seluruh aparatur negara di Kalimantan Tengah, seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah telah meraih kemajuan-kemajuan tertentu. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan dari segi kesejahteraan dan peningkatan derajat hidup yang layak seperti yang telah diikrarkan dalam Kongres Rakyat Pertama Kalimantan Tengah di Banjarmasin awal Desember 1956.

Ke depan, upaya-upaya pembangunan berkelanjutan ini niscaya ditingkatkan. Sebab seperti diketahui, di antara 1.356 desa yang ada sekarang, masih terdapat ratusan desa-desa tertinggal. Untuk mengubah desa-desa tertinggal ini menjadi desa-desa yang maju (sejahtera) maka pemerintah daerah melancarkan program yang disebut Program Mangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang mulai direalisasikan sejak tahun 2008.

Karena PM2L ini merupakan salah satu program pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat yang hidup di daerah pedalaman atau pesisir yang terpencil, seniscayanya program ini digalakkan terus dan disokong. PM2L sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, cita-cita yang ditegaskan ulang oleh para peserta Konferensi Dinas Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang dituangkan dalam Piagam Palangka Raya tanggal 30 November 1958.

Picu Wacana Pemekaran
Di atas telah dikemukakan bahwa 3 kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin tadinya merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1957, ketiga kabupaten itu menjelma menjadi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa penjajahan Belanda, sebelum Perang Dunia II, ketiga kabupaten itu adalah eks Afdeling Kapoeas-Barito yang mencakup 6 onderafdeling dengan penduduk mayoritas suku bangsa Dayak.

Dengan latar belakang demografis demikian, maka tidaklah mengherankan jika kalangan yang paling menghendaki terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak. Sedangkan tokoh non-Dayak tidak seorangpun yang turut mendukung apalagi turut berjuang untuk berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Malah segelintir dari mereka anti terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah.
Menjawab segala tantangan dan sinisme dalam pembentukan provinsi Otonom Kalimantan Tengah maka diselenggarakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang kemudian mengeluarkan keputusan, dan juga mencetuskan Ikrar Bersama. Butir pertama Ikrar Bersama itu berbunyi:

Bersatu tekad, tidak terpisahkan dan konsekwen menyelesaikan perjuangan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah selekas-lekasnya.

Dengan demikian sangat jelas bahwa masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun-tahun terakhir ini, lebih-lebih pada tahun 2011 ketika diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Barito Selatan, masih ada bayangan wacana mendirikan Provinsi Barito Raya dan Provinsi Kotawaringin Raya yang ambisius untuk memecah-belah Kalimantan Tengah dan ditiup-tiupkan oleh oknum elitis tertentu.

Apabila wacana pemekaran provinsi adalah untuk meningkatkan pelayanan umum dan pemerataan pembangunan maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan pembangunan di kabupaten-kabupaten pemekaran sedangkan kenyataannya sampai sekarang kabupaten-kabupaten pemekaran masih terseok-seok sebagaimana dibeberkan oleh Pak Dehen Binti dalam artikelnya di Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, edisi Jumat 22 Desember 2006 halaman 9.

Dewan Dayak Besar dan Tentara Lawung

Dalam rangka peringatan hari jadi ke-42 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1999, Bapak Hadrani HN, berkenan membuka catatan lama, mengenang masa-masa awal bangkitnya aspirasi masyarakat sekitar terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dan menuangkannya dalam tulisan berjudul “KRK dan Gerakan Simbar” (Harian Kalteng Pos, 6 Juli 1999). Di antaranya disajikan berkisar berlangsungnya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) awal Desember 1956 di Banjarmasin, berdirinya Dewan Dayak Besar, jabang bayi lahirnya Kalimantan Tengah dan cantuman perundang-undangan mengatur tentang pemerintahan di Kalimantan Selatan dibagi 2, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sajian catatan Bapak Hadrani HN, dari catatan lama, berguna untuk diketahui terutama oleh generasi muda daerah ini khususnya dan warga masyarakat Kalimantan Tengah umumnya.

Dalam rangka memperingati hari jadi ke-43 Kalimantan Tengah, 23 Mei 2000 lalu, maupun menyongsong peringatan pemancangan tiang pertama pembangunan kota Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 Juli 2000, saya ingin “mengiringi” tulisan Bapak Hadrani HN, melengkapinya sekaligus dalam hal tertentu meluruskannya berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan berikut.

UU tentang KalSelTeng
NICA/Belanda yang menduduki Kalimantan sejak September 1945, pada awal 1946 membentuk wilayah administrasi pemerintahan di Kalimantan terdiri atas 3 keresidenan sebagaimana diatur dengan Staatsblad Nomor 64 tahun 1946, yakni Keresidenan Kalimantan Selatan, Keresidenan Kalimantan Timur, dan Keresidenan Kalimantan Barat.

Sebelum Perang Dunia II, Kalimantan hanya meliputi 2 keresidenan yaitu Keresidenan Bagian Selatan dan Timur dan Keresidenan Bagian Barat (Residentie Zuider-en Oosterafdeling van Borneo dan Residentie Westerafdeling van Borneo).

Kembalinya Belanda (NICA) pada akhir tahun 1945 di Keresidenan Kalimantan Selatan (Residentie Zuider Borneo) dibentuk 4 daerah bagian otonom yaitu:
1. Swapraja Kotawaringin (sama dengan keadaan/status sebelum Perang Dunia II)
2. Dewan Dayak Besar (Groot Dajak Raad, Neo Zelfbestuur) berdasarkan Penetapan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 10 tanggal 17 Desember 1946 (Stbld Nomor 134)
3. Federasi Kalimantan Tenggara, penetapan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 2 tanggal 8 Januari 1947 (Stbld Nomor 3)
4. Daerah Banjar, penetapan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 1 tanggal 14 Januari 1948 (Stbld Nomor 14) (Boekoe Bagian Kedoea dari Risalah Kearah Ketertiban Hoekoem Baroe di Indonesia, Bahan-Bahan Oentoek Pembangoenan Federal, Halaman 61-125)

Sesudah pengakuan kedaulatan dan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai negara federal maka RIS terdiri atas 6 negara bagian termasuk NRI Proklamasi dan 3 daerah bagian otonom (satuan ketatanegaraan tegak sendiri). Wilayah administrasi pemerintahan dibagi menjadi 10 provinsi dimana Provinsi Kalimantan adalah satu dari provinsi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.
Gubernur Kalimantan Dr. Moerdjani, dengan menggunakan hak darurat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950, membentuk daerah otonom tingkat kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan. PP Nomor 21/1950 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Darurat (UUDrt) Nomor 2 Tahun 1953 sekaligus menetapkan Provinsi Kalimantan menjadi provinsi otonom. UUDrt Nomor 2/1953 tersebut berlaku sejak 7 Januari 1953.

Pada tanggal 7 Januari 1953 juga dikeluarkan UUDrt Nomor 3 Tahun 1953 yang mengukuhkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14. UUDrt Nomor 3/1953 itu kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Lembaran Negara Nomor 72 tentang Pembentukan Daerah Otonom tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan.

Adapun UUDrt Nomor 2/1953 dicabut dan pada tanggal 29 November 1956, parlemen (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 65, Provinsi Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi otonom yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. UU Nomor 25/1956 itu dinyatakan berlaku efektif 1 Januari 1957. Dalam penjelasan UU Nomor 25/1956 itu menyebut, akan dibentuk provinsi yang ke-4 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah yang prosesnya melalui pembentukan keresidenan, namun dengan UUDrt Nomor 10 Tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957, Lembaran Negara Nomor 53, TLN Nomor 1284 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU Nomor 25 Tahun 1956.

Dari fakta itu, maka tidak ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 berkenaan dengan pembagian/pemisahan Keresidenan (provinsi) Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dewan Dayak Besar
Dewan Dayak Besar (DDB), daerah hukumnya meliputi Afdeling Kapuas Barito, dikurangi daerah Swapraja Kotawaringin, namun ditambah dengan Onderdistrict Oost Doesoen (Dusun Timur) yang semula masuk Afdeling Hoeloe Soengei. Sebagai diketahui, Afdeling Kapuas Barito itu meliputi 6 onderafdeling yakni Moeara Tewe, Boentok, Beneden Dajak (Dayak Hilir), Boven Dajak (Dayak Hulu), Sampit, dan Kotawaringin (Kotawaringin itu sendiri adalah kesultanan/swapraja).

Peresmian DDB di Banjarmasin pada 13 Januari 1947 sekaligus pelantikan para pejabat eksekutif dan legislatifnya. Ketua Groenneveld, Wakil Ketua R. Cyrillus Kersanegara (sehari-hari dikenal Cyrillus Atak), sekertaris Mahir Mahar, dan 3 orang anggota BPH (badan pengurus harian) yakni E. Kamis, H. Imran, dan Aspar, serta 18 orang anggota legislatif, seorang di antaranya Singa Maniki, tokoh masyarakat Seruyan dari Rantau Pulut.

Di Daerah Dayak Besar, bulan September 1948, diselenggarakan pemilihan umum bertingkat, menghasilkan 20 orang anggota terpilih sebagai wakil rakyat. Terpilih selaku ketua H. Mochran Ali, wakil ketua Helmuth Kunum, dan sekretaris DR. Mr. Roosenschoen (mantan controleur Muara Teweh), sedangkan anggota BPH masing-masing Markasi, B. Koetin, Adenan, dan E. D. Toendang.

Adapun Negara Indonesia Timur (NIT) dibentuk 18 Desember 1946, sebagai hasil Konferensi Denpasar, Bali. Pembentukan NIT itu berdasarkan Regeling tot Vorming de Staat ooost Indonesie (Stbld 1946 Nomor 143). Dan DDB tidak pernah bergabung dengan NIT. Yang terjadi, semua negara bagian/daerah bagian (di luar NRI Proklamasi) “membuat wadah pertemuan” berupa forum di kalangan federal disebut BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yakni Pertemuan Permusyawaratan Federal dan di dalam BFO itu DDB bergabung sebagai anggota.

Adapun “ujaran”, bahwa DDB jabang lahirnya Kalimantan Tengah hanya dipahami untuk mudahnya saja, sesungguhnya “ujaran” itu tidak pas. Karena eks DDB, setelah bergabung dengan NRI Proklamasi (Yogyakarta), kemudian dibentuk menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Barito dan Kabupaten Kapuas. “Sisa wilayah” eks DDB yang meliputi aliran sungai-Sungai Katingan, Mentaya, dan Seruyan, dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin. Dengan demikian, Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang ini sesungguhnya adalah eks Afdeling Kapuas Barito plus eks Onderdistrict Dusun Timur.

Tentara Lawung
Organisasi “Badan Penjaga Keamanan” kemudian disebut Tentara Lawung didirikan oleh masyarakat (penduduk) lingkup kecamatan Dusun Timur berkedudukan di Tamiang Layang. Sebagai pucuk pimpinan Tentara Lawung adalah J. C. Rangkap, kiai/camat Dusun Timur.

Tentara Lawung dibentuk untuk menangkal gangguan keamanan, dimana kejahatan merajalela. Perampokan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembunuhan, dan pencurian harta benda penduduk. Para penjahat yang datang dari luar Dusun Timur/Barito Timur tersebut membonceng gerakan para pejuang kemerdekaan (gerilyawan). Masyarakat bersama pimpinan pemerintahan setempat mengetahui betul dan dapat membedakan adanya gerakan para pejuang kemerdeaan dari tindakan para penjahat.

Sebaliknya, Tentara Lawung aktif membantu para pejuang kemerdekaan/gerilyawan yang bergerak di daerah itu. Di antaranya gerakan Letnan A. D. Patianom dan kawan-kawan.

Ihwal (laskar) Tentara Lawung itu, di Tamiang Layang pada 4 November 1949, lebih kurang 1 kompi Tentara Lawung diresmikan menjadi TNI oleh pimpinan misi militer/APRI, Overste Sukanda Bratamenggala, disaksikan oleh Mayor Tjilik Riwut, Letnan C. Mihing, dan Letnan Amboe Soeling.

J. C. Rangkap sebagai pejabat pamong praja, terakhir Gubernur Dpb pada Pemda Kalimantan Tengah, kini menjalani masa pensiun tinggal di Palangka Raya. Adapun Christian Simbar pada tahun 1949 adalah pegawai pada kantor pemerintahan negeri di Kasongan. Jelaslah, bahwa Tentara Lawung itu tidak dipimpin Christian (Mandulin) Simbar!

Pimpinan Tertinggi GMTPS
Adanya hasrat keinginan rakyat dari 3 kabupaten yakni Barito, Kapuas, dan Kotawaringin, menuntut terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah secara bertubi-tubi sejak tahun 1953. Namun kurang diperhatikan baik oleh kabinet maupun oleh parlemen.

Dengan diabaikannya tuntutan yang wajar tersebut, membuat rakyat tidak puas dan GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantjasila) merupakan salah satu perjuangan rakyat dari 3 kabupaten bagi terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah itu.

GMTPS dengan pimpinan tertingginya Ch. Simbar telah menyebar di seluruh pelosok, sementara “puncak” daripada ketidakpedulian pemerintah pusat (kabinet dan parlemen) atas tuntutan rakyat terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disahkannya UU Nomor 25 Tahun 1956, yang membagi Kalimantan menjadi 3 provinsi sedangkan Kalimantan Tengah akan dibentuk kemudian melalui pembentukan keresidenan lebih dahulu.

Adanya kegiatan GMTPS telah menyebar di seluruh wilayah pedalaman dan sebagain warga masyarakat yang kecewa atas sikap pemerintah pusat, maka bentrokan dengan pihak aparat keamanan mengakibatkan korban berjatuhan menimbulkan kerugian jiwa dan harga benda, kekacauan timbul dan keamanan daerah menjadi terganggu.

Kongres Rakyat Kalimantan yang berlangsung awal Desember 1956 di Banjarmasin itu, pada 5 Desember 1956 mengeluarkan resolusi berisi tuntutan final. Dan syukur, tuntutan rakyat Kalimantan Tengah dipenuhi pemerintah pusat cq. Menteri Dalam Negeri dan diumumkan oleh Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Provinsi Kalimantan R. T. A. Milono tanggal 10 Desember 1956.

Bahwa Ch. Simbar, pemimpin tertinggi GMTPS bersama seluruh anggotanya, tidak dikenai sanksi hukum. Hal itu merupakan ketentuan tercantum dalam Pengumuman Ketua Koordinasi Keamanan/ Gubernur Kalimantan tanggal 10 Desember 1956 tersebut. Karena tidak dikenai sanksi hukum, maka dilaksanakan “perdamaian” antara GMTPS dengan pemerintah, untuk mewakili pemerintah pada upacara perdamaian di Madara (Barito Selatan) adalah Mahir Mahar yang adalah Ketua Presidium Kongres Rakyat Kalimantan (KRK).

Dengan demikian, maka tidaklah perlu “Simbar Cs menyerahkan diri …”. Untuk menyelesaikan GMTPS selanjutnya, Gubernur Milono selaku Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Provinsi Kalimantan, membentuk Panitia Penyelesaian Pemulihan Kekacauan dan Keamanan daerah (PPPKKD) di Kalimantan Tengah, sebagai ketua panitia kembali dipercayakan kepada Mahir Mahar yang dalam kualitasnya selaku ketua presidium Kongres Rakyat Kalimantan.

Riwayat perjuangan GMTPS pimpinan Ch. Simbar dapat dibaca dalam buku-buku yang telah diterbitkan misalnya Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh Sekertaris DPRD Kalimantan Tengah, 1986; buku Panca Windu Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, penerbit Pemda Kalimantan Tengah, 1997; dan Riwayat Perjuangan GMTPS dalam naskah, disusun oleh Panitia Pelaksana Deklarasi Angkatan Penerus Perjuangan GMTPS, 1999.

Harian Kalteng Pos Palangka Raya, 3-4 Juli 2000

* TT. Suan, wartawan senior Kalteng, pendiiri Kantor Berita dan PWI Kalteng, orang kepercayaan Gubernur Tjillik Riwut.

Sekilas Ihwal Ekspedisi Pasukan M. N. 1001

Sekilas Ihwal Ekspedisi
Pasukan M. N. 1001

Oleh TT.Suan

Jumat malam tanggal 17 Oktober 2003 bertempat di Batimur Café Hotel Dandang Tingang, Palangka Raya, dilangsungkan acara peluncuran buku, masing-masing berjudul “Maneser Panatau Tatu Hiyang” dan “Aksi Kalimantan”. Judul terakhir merupakan episode kedua wiracerita “Tjilik Riwut Berkisah”. Episode pertamanya, “Sumpah Setia Masyarakat Suku Dayak Pedalaman Kalimantan Kepada Pemerintah RI”. Adapun buku “Maneser Panatau Tatu Hiyang” sebenarnya telah diterbitkan pada tahun 1965, dicetak oleh Percetakan Daerah “Saduri” sebagai jilid satu seluruhnya dalam bahasa Dayak Ngaju. Peluncuran buku-buku di atas bertepatan dengan 56 tahun peristiwa penerjunan pasukan payung pertama Angkatan Udara RI [AURI], 17 Oktober 1947, dikenal dengan nama “Aksi Kalimantan” yang tidak terpisah dari sejarah terbentuknya pasukan M. N. 1001.

Tanggal 20 Oktober 1945 adalah tanggal dibentuknya pasukan M. N. 1001 yang dalam perkembangan perjuangannya melaksanakan tugas pengabdian melahirkan pasukan payung RI,

Selama Perang Gerilya Menghalau Belanda untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan, perempuan-perempuan Dayak yang tergabung dalam Lasykar Perempuan Dayak turut aktif ambil bagian. Sampai hari ini belum ada perhatian dari pihak mana pun terhadap Lasykar Perempuan Dayak ini. (Repro. Andriani S.Kusni, 2012, dari Majalah Historia].

mendapat sambutan hangat para pemuda Indonesia termasuk pemuda Kalimantan, khususnya pemuda-pemuda Dayak. Dalam pasukan M. N. 1001, terkenal nama-nama pemuda Dayak seperti Reinout Sylvanus, Domai Agan, Dhomber, Norman Atak, Willem Batu, Tiel Djelau, Manopol M. M. Asyari’e, T. K. Liwoeh, dan lain-lain. Pada pasukan payung itu, para pemuda dayak yang pasukan induknya berasal dari pasukan M. N. 1001 mencuatlah nama diantaranya Y. Bitak, Kosasih, C. Willem, Mika Amiruddin, J. H. Darius, Imanuel Nuhan, dan Marawi.

Peranan pasukan M. N. 1001 cukup besar dalam upaya menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Kalimantan dengan komandannya, Mayor Tjilik Riwut, yang kemudian atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada nusa-bangsa, oleh pemerintah RI diangkat sebagai pahlawan nasional melalui Keppres RI Nomor 108/TK/Tahun 1998, tanggal 6 November 1998).

Sejarah perjuangan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan RI di Kalimantan dalam kancah revolusi bersenjata melawan pendudukan NICA/Belanda terpatri dua nama yang menonjol dari pasukan bersenjata RI yaitu Pasukan M. N. 1001 (Angkatan Darat) dan Pasukan ALRI Divisi IV Kalimantan (Angkatan Laut). Tulisan berikut merupakan kilasan ihwal Pasukan M. N. 1001 yang pada tingkat Markas Besar TNI di Yogyakarta (ibukota NRI Proklamasi Januari 1946-Agustus 1950), nama selengkapnya adalah pasukan M. N. Mobiele Brigade Markas Besar Tentara-Tentara Nasional Indonesia (pasukan M. N. 1001 Mobiele Brigade MBT/TNI).

Upaya Merebut Kalimantan

Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan NRI secara administratif terbagi atas 8 provinsi sekaligus menunjuk para gubernur masing-masing provinsi itu. Satu dari delapan provinsi itu adalah Provinsi Borneo (Kalimantan) dengan Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai gubernurnya.

Gubernur Ir. P. M. Mohammad Noor tidak sempat atau lebih tepat tidak dapat) melaksanakan tugas di wilayah hukumnya dengan ibukotanya Banjarmasin karena sejak pertengahan Agustus 1945, Kalimantan telah diduduki oleh tentara sekutu pimpinan Australia yang diboncengi Belanda. Praktis, Kalimantan diduduki oleh Belanda yang datang dari Australia dengan nama NICA (Nederlands Indie Civil Administratie). Pada pihak lain, NRI pada 4 Januari 1946 kedudukan ibukotanya pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Dalam memperkuat cengkeramannya atas rakyat Kalimantan, Belanda/NICA antara lain melakukan blokade seluruh pesisir pantai Kalimantan dengan mengerahkan kapal-kapal perang untuk mencegah masuknya para pejuang kemerdekaan/pembela Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari daerah-daerah lain menyelundup ke dalam daerah pendudukannya (Kalimantan) itu.

Dalam menghadapi penjajah Belanda atas Kalimantan, Gubernur P.M. Noor secara terkoordinasi mengatur siasat perjuangan untuk merebut kembali Kalimantan dari kungkungan penjajah, mengirim para pemuda Indonesia asal Kalimantan yang berada di pulau Jawa pergi ke Kalimantan guna bersama-sama rakyat dan pemuda seluruh Kalimantan untuk berjuang melawan mengusir Belanda/NICA kolonial itu.

Untuk ‘mengamankan’ Kalimantan dari serangan/gangguan ‘para ekstremis /infiltran kaum republikein’ itu, Belanda menempatkan lebih-kurang 4-5 batalyon infantri yang terdiri atas bagian-bagian KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Lager) yakni tentara kerajaan di Hindia Belanda yang terlatih untuk patroli di hutan-hutan ditambah lagi satuan-satuan dari ‘Divisi 7 Desember’ Angkatan Darat Kerajaan Belanda yakni KL (Koninklijke Landmacht) yang dikirim ke Indonesia dan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945.

Patahu Tjilik Riwut di Bukit Batu, bukit pertapaannya [Foto.Dok. Andriani S. Kusni, 2012].

Pembentukan Pasukan
M.N. 1001

Upaya merebut da menegakkan dan menegakkan kedaulatan NRI di Kalimantan, diantaranya dengan membentuk pasukan yang diberi nama M. N. 1001, singkatan dari ‘Mohammad Noor’ yakni Ir. P. M. Mohammad Noor , gubernur Borneo dan 1001 adalah tekad yang artinya seribu satu cara upaya merebut kembali kekuasaan dan kedaulatan RI di Kalimantan yang diduduki Belanda/NICA.

Pada 20 Oktober 1945, gubernur P.M. Noor mengeluarkan perintah kepada Mayor Tjilik Riwut bersama-sama pasukannya berangkat ke Surabaya, selanjutnya bersama pasukan lainnya melakukan penyeberangan ke Kalimantan. Dan tanggal 20 Oktober 1945 dianggap sebagai berdirinya /terbentuknya Pasukan M. N. 1001 meskipun nama pasukan baru ada tertulis pada instruksi Gubernur Borneo Nomor 73/I/00 tertanggal 4 Februari 1946.

Mayor Tjilik Riwut sebagai komandan Pasukan M. N. 1001 Mobiele Brigade MBT/TNI. Dalam hal memberangkatkan tenara ekspedisi ke Kalimantan, didahului oleh Rombongan I Pasukan TKR pimpinan Rahadi Usaman yang gugur dalam pertempuran melawan militer Belanda/NICA di Ketapang, Kalimantan Barat.

Disusul ekspedisi tentara/pasukan berikutnya pimpinan Huain Hamzah yang dalam pertempuran melawan pasukan Belanda/NICA di Teluk Bogam, Kotawaringin, Kalimantan Selatan, Letnan Kolonel Husin Hamzah gugur, segera pimpinan pertempuran digantikan Mayor Firmansyah. Dalam pertempuran itu, pihak Belanda/NICA mengalami kekalahan lebih kurang 40-an orang tewas bersama-sama komandannya, Luitenant De Vries, terkubur di Teluk Bogam itu (Lihat Kolonel Hassan Basry, ‘Kisah Gerilya Kalimantan’, Jilid I, Yayasan Lektur Lambung Mangkurat, 1961, hlm. 35).

Adapun Rombongan II sebagai utusan pemerintah RI ke Kalimantan dipimpin Mayor Tjilik Riwut yang sekaligus komandan Pasukan M. N. 1001, dengan tugas; (1) membantu Pasukan Pesindo/TKR pimpinan Letnan kolonel Husin Hamzah dalam urusan Palang Merah, (2) sebagai wakil gubernur Borneo dalam pembentukan pemerintah RI di Kalimantan, (3) memberikan penerangan mengenai proklamasi kemerdekaan RI, dan (4) membentuk pasukan-pasukan perjuangan bersenjata ke berbagai tempat/daerah.

RUPRI II tersebut dengan menumpang perahu layar ‘Bintang Bulan’ berangkat dari Pekalongan tanggal 26 Februari 1946 dan tanggal 5 Maret 1946 siang hari tiba di sungai Tabuk dan hari itu juga ke Lunci. Di Lunci segera dibentuk pasukan/laskar M. N. 1001.

Sebelum meneruskan perjalanan menuju pedalaman yakni ke Kotawaringin Lama dan Nanga Bulik, Mayor Tjilik Riwut membagi rombongan pasukannya menjadi 3 kelompok; (1) pasukan yang menuju kotawaringin terdiri dari Mayor Tjilik Riwut, Kapten R. Sylvanus, Letnan A. Mukran, dan Sersan Willem Batu, ditambah enam orang pemuda setempat, (2) pasukan yang menggabungkan diri dengan pasukan Pesindo/TKR terdiri dari Nazaruddin, Hamid Gaffar, Darham Hidayat, dan M. Saleh, dengan perahu layar menuju Banjarmasin. Pasukan itulah membentuk Pasukan M. N. 1001 di Gambut, sedangkan (3) pasukan yang menuju Ketapang, Kalimantan Barat, dipimpin oleh Jusuf Mubarak (pemilik dan juru mudi perahu layar ‘Bintang Bulan’ dengan empat orang anak buah. Pasukan itulah yang membentuk pemerintahan darurat RI di Nanga Pinoh dan Nanga Sokan, juga mengalami pertempuran melawan musuh pasukan Belanda/NICA.

Di Kotawaringin (sekarang Kotawaringin Lama) dan di Nanga Bulik dapat dibentuk Pemerintah RI namun dapat diduduki kembali oleh Belanda/NICA. Mayor Tjilik Riwut menyingkir ke pedalaman, Kapten Reinout Sylvanus diperintahkan menyingkir ke Sukamara terus ke Kuala Jelai serta bergabung dengan pasukan Pesindo/TKR kemudian kembali ke Jawa (Yogyakarta) untuk memberi laporan kepada Gubernur Borneo dan Pemerintah Pusat RI sedangkan Sersan Willem Batu tertangkap musuh karena dalam keadaan sakit.

Selaku pimpinan RUPRI (Rombongan Utusan Pemerintah RI) II dan komandan ekspedisi M. N. 1001, Mayor Tjilik Riwut sejak Maret 1946 telah berada jauh di pedalaman meluiputi daerah luas dan tersebar di Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menyusul kedatangan ekspedisi TRI (Tentara Republik Indonesia), pasukan M. N. 1001 pimpinan Kapten Mulyono dari PMC (Penyelidik Militer Chusus) yang dikepalai Letkol. Z. Lubis. Kedatangan Kapten Mulyono untuk memperkuat pasukan M. N. 1001 pimpinan Mayor Tjilik Riwut itu. Dalam rombongan Kapten Mulyono itu terdapat antara lain A. D. Patianom dan Marconi R. Mangkin.

Di Tumbang Manjul, Seruyan Hulu telah terbentuk pemerintah RI dan sebanyak 35 orang pemuda siap dilatih kemiliteran, maka para pemuda tersebut dilatih oleh Kapten Mulyono, tempat latihan Sepan Biha, hulu sungai Manjul [cabang sungai Seruyan sebelah barat] selama lebih kurang 1,5 bulan.

Adanya latihan militer TRI yang kemudian berubah nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), pasukan M. N. 1001 ‘tercium’ oleh Belanda/NICA. Awal September 1946, Belanda/NICA mengirim pasukan gabungan yakni pasukan KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger) dan satuan pasukan Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Kerajaan Belanda). Semuanya terdiri dari Belanda totok.

Maka terjadilah pertempuran di Tumbang Manjul, serangan dilakukan oleh pasukan M. N. 1001/TNI yang dipimpin langsung oleh Kapten Mulyono. Pertempuran terjadi tengah malam tanggal 17 September 1946. Korban berjatuhan baik di pasukan musuh KNIL/KL maupun di pihak TNI M. N. 1001.

Patung Perempuan Dayak di Bukit Batu, Kab. Katingan, Bukit Pertapaamn Tjilik Riwut Sebelum Menyeberang Ke Jawa [Foto.Dok. Andriani S Kusni, 2012]

Medan Berat

Menjelajahi daerah-daerah yang dikuasai musuh Belanda/NICA baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur mulai dari pesisir/pantai hingga daerah pedalaman dengan membentuk pasukan M. N. 1001 dan mendirikan pemerintah RI setempat dengan mengalami perjalanan sangat berat karena medan alam dan Kalimantan yang dahsyat.

Selama kurang lebih 9 bulan di daerah Kalimantan, Maret-November 1946 selalu dikejar-kejar aparat Belanda/NICA dan kaki tangannya, mengalami penderitaan tiada tara dirasakan seumur hidup sebagaimana ditulis Tjilik Riwut dalam Catatan Harian-nya.

Setelah dipersiapkan oleh A. Mukran dan Norman Atak , akhir Oktober 1946 tiba di Banjarmasin, lagi-lagi beberapa kali disergap pasukan Belanda/NICA, namun berkat perlindungan para pejuang, Tjilik Riwut tetap dapat lolos.

Untuk meneruskan tugas perjuangan di bumi Kalimantan, oleh Tjilik Riwut dipercayakan kepada pimpinan dan kader-kader pasukan M. N. 1001 sementara pada akhir November 1946, Tjilik Riwut bersama A. Mukran kembali ke Jawa/Yogyakarta. Setibanya di ibukota NRI pada 5 Desember 1946, pimpinan RUPRI II/komandan pasukan M. N. 1001, Mayor Tjilik Riwut segera menyampaikan laporan kepada gubernur Borneo, pemerintah pusat RI dan kepada MBT/TNI tentang pelaksanaan tugasnya.

Konsolidasi Perjuangan

Memasuki tahun 1947, sepeninggal Tjilik Riwut dan A. Mukran, pimpinan pasukan dipimpin oleh Aliansyah Yusuf dimana gerakan perjuangan memperlihatkan kegiatan konsolidasi dan gerakan pasukan makin terarah menuju sasaran, menegakkan pemerintah RI di Kalimantan khususnya di Keresidenan Borneo Selatan.

Sewaktu Tjilik Riwut masih berada di Kalimantan, tekah dibentuk sebanyak 4 markas M. N. 1001, yakni (1) Markas TRI ps. M. N. 1001 pimpinan A. Mukran; (2) Markas 9 TRI ps. M. N. 1001 Alimansyah dan Bung Tunggal; (3) Markas TRI ps. 1001 pimpinan Zainuddin; (4) Markas 13 TRI ps. M. N. 1001 pimpinan R. Hidayat dan Alip Kurdi (vide buku Kisah Gerilya Kalimantan oleh Kolonel Hassan Basry, 1961 jilid pertama – penerbit Yayasan Lektur Lambung Mangkurat Banjarmasin, halaman 49-50).

Bukit Batu, antara Kasongan-Palangka Rayam bukit pertapaan Tjilik Riwut sebelum memimpin M.N.1001

Dengan demikian, dengan pembentukan markas-markas M. N. 1001 khusus di Borneo (Kalimantan) Selatan tersebut makin tumbuh dan tersebar di kawasan Kalimantan, bersamaan dengan itu pula terus upaya memperkuat dan memperkokoh organisasi dan kedaulatan serta mendorong semangat dan keuletan berjuang.

Kendala Menimpa

Namun dengan adanya Persetujuan Linggajati – juga disebut Perjanjian Linggarjati yang diparaf 15 November 1946 kemudian ditandatangani 25 Maret 1947 oleh masing-masing Pemerintah Kerajaan Belanda diwakili Komisi Jenderal dan Pemerintah RI oleh PM Sutan Sjahrir.

Pasal 1 Persetujuan itu menyatakan, Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Akibat Persetujuan Linggajati itu maka Pemerintah RI menghapuskan provinsi-provinsi: Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil dan dihapuskan jabatan gubernur provinsi-provinsi tersebut. Penghapusan dituangkan dengan penetapan Pemerintah RI nomor 2 tahun 1947 tanggal 8 Juli 1947.

Dengan demikian, Pemerintah RI secara resmi tidak mengakui lagi Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Irian, dan Sunda Kecil sebagai bagian wilayah NRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 [A.H.Nasution, “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia”, Jilid 5 Cetakan ke-1, tahun 1978 hlm-hlm. 63-63]. Maka hal yang menimpa Tentara Republik Indonesia (TRI) M. N. 1001 sebagai tentara resmi diharuskan keluar karena Kalimantan “milik” Pemerintah Hindia Belanda, baik de jure maupun de facto (Sic).

Untuk menyelamatkan perjuangan, nama pasukan M. N. 1001 “ditutup” dan yang muncul adalah pasukan MTK [Pasukan Mandau Talawang Kalimantan] lalu kemudian “disempurnakan” dengan menambah huruf i di belakang huruf k sehingga menjadi MTKI [yakni Pasukan Mandau Talawang Kalimantan Indonesia] dengan demikian maka pasukan MTKI adalah “lasykar” rakyat saja.

Akhir 1947, karena berturut-turut pimpinan MTKI, Aliansyah Jusuf dan Hadhariah Haiho, tertangkap mata-mata Belanda/NICA maka pucuk pimpinan pasukan MTKI digantikan oleh Guru Alwi sekaligus diadakan reorganisasi dengan membentuk susunan kepengurusan baik mengenai staf administrasi maupun personel pasukannya (militer). Dibentuk markas besar membawahi beberapa markas daerah, markas daerah juga membawahi beberapa markas pangkalan ditingkat desa/kampung.

Markas besar pasukan/lasykar MTKI (pusat) di Belitung Darat dan markas daerah diantaranya di Gambut, daerah Banjar sedangkan markas pangkalan berada di Kurau dan Guntung Payung. Nampaklah, lokasi pasukan/ lasykar MTKI konsentrasi gerakannya berhadapan langsung dengan kekuatan Belanda/NICA di Banjarmasin.

Oleh markas besar MB-MBT/TNI di Yogyakarta dari 1946-1947 ada sekitar 1000 pucuk senjata telah dimiliki pasukan M. N. 1001 (MTKI) yang didapat dari hasil pembelian di Filipina dan Singapura baik Letnan Dhomber maupun kiriman dari Letkol. Zulkifli Lubis.

Dikatakan, pasukan Mayor Tjilik Riwut sejak tahun 1946 telah mengirim sejumlah 98 orang secara menyamar sebagai pasukan pedagang dan awak perahu ke Kalimantan untuk personel memperkuat kader pasukan M. N. 1001. Demikianlah halnya pada 17 Oktober 1947 untuk tenaga kader dengan penerjunan pasukan payung sebanyak 14 orang di Sambi, Kotawaringin itu (op. sit. A. H. Nasution 1978 Jilid 10 Cetakan ke-1, hlm. 514).

Makin Gencar

Bentrokan-bentrokan dengan pasukan Belanda/NICA semakin meningkat dan gencar. Baik paa agresi Belanda I dan II terhadap NRI (21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948) pasukan M. N. 1001 mengalami puluhan kali pertempuran dengan militer Belanda/NICA, korbannya pun banyak baik di pihak pasukan M. N. 1001 sedangkan di pihak musuh juga terdapat yang tewas dan luka-luka.

Diantaranya pada pertempuran sengit pada 21 dan 22 Juli 1949 di Bati Hati, di Peradaban (Kelayan Kecil) dan di Gambut. Dari kedua pertempuran tersebut pihak pasukan M. N. 1001/MTKI gugur 31 orang dan pihak militer Belanda/NICA yang tewas dan luka-luka cukup banyak.

Gempuran ALRI Divisi IV

Bahwa Pasukan ALRI Divisi IV yang terbentuk 18 Nopember 1946 dan diresmikan di Tabat, suatu tempat/kampung di pinggir kota Haruyan, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, dengan komandannya Letkol. Hassan Basry (vide Hassan Basry 1961, 93).

Pasukan ALRI Divisi IV (A) dengan gencar pula melakukan aksinya menyerang pasukan militer Belanda/NICA di Banjarmasin dan kota-kota lain baik di Hulu sungai maupun di Kalimantan Tenggara. Dengan kekuatan besar (pasukan M. N. 1001/MTKI dan pasukan ALRI Divisi IV (A) membuat residen Borneo Selatan dan Timur, Overste H. J. Venendaal, menjadi repot malahan tertaha. Dalam keadaan demikian itulah dipahami betapa besar pengaruh proklamasi gubernur tentara ALRI, Letkol. Hassan Basry, 17 Mei 1949 di Kandangan, tentang berdirinya pemerintahan Gubernur Militer melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan sebagai daerah RI sesuai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Minta Gencatan Senjata

Pemerintah Belanda khususnya residen Borneo Selatan bersama komandan militernya, sudah kewalahan menghadapi gempuran-gempuran dari kekuatan tempur resmi mengutus ketua Dewan Daerah Banjar, M. Hanafiah dan dokter Gembiro dari pasukan M. N. 1001/MTKI ke Yogyakarta, minta agar pemerintah RI memberi perintah kepada kelompok gerilya yang ada di Kalimantan Selatan menghentikan tembak-menembak dengan pihak Belanda.

Oleh pemerintah RI, diutus Inspektur Jenderal APRI, Mayor Jenderal TNI Suhardjo HArdjo Wardojo disertai staf dan Mayor Tjilik Riwut ditetapkan sebagai ajudan Irjen APRI tersebut seta para peninjau militer Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia.

Pada 2 September 1949 di Munggu Raya, Kandangan dikeluarkan perintah gencatan. Pada sisi lain, adanya gencatan tersebut, sesuai syarat dari pemerintah RI di Yogyakarta, bahwa Belanda harus mengakui keberadaaan pasukan bersenjata RI di Kalimantan umumnya, khususnya di Kalimantan Selatan yakni Dayak Besar, Kotawaringin, daerah Banjar dan Kalimantan Tenggara.

Akhir Perjalanan

Ihwal keberadaan hingga “akhir perjalanan” pengabdian pasukan M. N. 1001/MTKI sebagai tindakan tentara resmi berjuang di medan laga bumi Kalimantan, adalah tatkala ketua delegasi militer RI, Letkol. Sukanda Bratamenggala atas nama KSAD pada tanggal 12 Oktober 1949 meresmikan pasukan M. N. 1001/MTKI menjadi sebuah batalyon dengan nama Batalyon M. N. 1001/MTKI-AD Kalimantan dengan kekuatan 1322 personel terdiri dari 147 orang anggota staf dan 5 kompi (232 personel per kompi).

Kemudian dengan masuknya pasukan ALRI Divisi IV (A) ke dalam angkatan Darat dan mengganti nama menjadi Divisi Lambung Mangkurat, maka secara otomatis Batalyon M. N. 1001/MTKI TNI AD Kalimantan masuk ke dalam Divisi Lambung Mangkurat tersebut. Selanjutnya Divisi Lambung Mangkurat sebagai inti tentara APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dari Negara RIS (Republik Indonesia Serikat)

Perkembangannya kemudian, datang pasukan dari Jawa Barat, Batalyon II Resimen Infanteri IX Divisi Siliwangi yang lalu digabungkan dengan Divisi Lambung Mangkurat, yang didalamnya terdiri unsur pasukan M. N. 1001/MTKI dan pasukan ALRI Divisi IV (A).

Akhirnya, sesuai dengan perkembangan, pada 5 Januari 1950, dibentuklah suatu komando militer baru meliputi seluruh Kalimantan dengan nama Tentara dan Teritorium VI Kalimantan yang kemudian diberi nama Tandjung Pura sehingga selengkapnya disebut Tentara dan Teritorium VI/Tandjungpura disingkat T & T VI/TDJP (lihat Z. A. Maulani, Di Marababan Merah Putih Dikibarkan. Harian Banjarmasin Post edisi 13 Agustus 1996).

Dengan terbentuknya komando T dan T VI/TDJP tersebut, maka Divisi Lambung Mangkurat dilikuidasi sehingga baik personel dari asal pasukan M. N. 1001 maupun pasukan ALRI Divisi IV (A) serta Batalyon II Resimen Infanteri IX Divisi Siliwangi menjadi menyatu dan terserap ke dalam organisasi militer baru T dan T VI/TDJP itu.

{Diterbitkan dalam Harian Palangka Post Palangka Raya, 29 November 2003 dan 1-2 Desember 2003]

TT.Suan, wartawan senior Kalteng, orang kepercayaan Gubernur pertama Kalteng, Tjilik Riwut. Tulisan ini juga terdapat dalam kumpulan tulisan TT.Suan Jld. II yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

PERCUMA MENGAKU DAYAK

SAJAK-SAJAK KUSNI SULANG

PERCUMA MENGAKU DAYAK

percuma mengaku dayak
jika hanya bisa menadah tangan
mengais-ngais belas kasihan
sudah bangga tugas penjinjing tas
untuk dua-tiga juta sebulan

kampung ini akan tetap saja terpuruk
sungai-sungai menjejerkan rumah-rumah kumuh penduduk
apabila kita mati selagi hidup
kekumuhan ini berawal dari kekumuhan jiwa
berawal dari jiwa-jiwa mati

percuma mengaku dayak
jika tidak bisa membaca
tak bisa menghitung hari ini
tidak bisa membaca isyarat langit
untuk merajut esok bermatahari

jiwa yang kumuh
ditunggu kehancuran
jiwa yang mati
dinanti kehilangan

maka aku bertanya:
siapa namamu?
kau jualkah rohmu
kau jual berapa?

kalau begitu
percuma kau menjadi dayak

aku tak bertanya tentang pangkat
apakah kolonel, jenderal
gubernur, sekda atau kepala dinas
satpam atau opas
jabatan bukan jaminan dayak panarung
apalagi pencinta tangguh orang sekampung []

LAHAP MENJAWAB KEPINCANGAN
TANAH KELAHIRAN

kepincangan masih banyak terdapat di kampung ini. tidak selesai dalam hitungan hari sekalipun kapak dan beliung kita berdentang-dentang menggemuruhi siang-malam. menggoncangkan bulan dan matahari serta pinggir-pinggir cakrawala
kepincangan seluas pulau ini mencari panarung dan dayak
mencari kita
mencari kalian

kepincangan-kepincangan itu adalah hantu yang jika tertikam bangkainya akan melahirkan seribu anak melanjutkan gangguan. pencinta tulen olehnya dilarang lelah apalagi putus asa dan menyerah. kepincangan itu batu asah kesetiaan cinta menakar kadar kata.

kepincangan dari waktu ke waktu membuat tubuh dan jiwa hidup kita cacat, berjalan terseok-seok terkadang terjerembab jatuh. kita, kau dan aku yang menggulati malam, lumpur dan terik kekumuhan adalah satu kaki yang cacat itu.

aku dayak datang ke saran danum kalunen dari saran danum sangiang
dengan misi ilahi memanusiawikan bumi, gunung dan laut

lololololooooo …kueeeeee! kalau kau dengar lahap keteguhan panarung
pengemban misi ilahi ini
kalau kau lihat lawung bahandang melilit kepala, mandau terselempang di pinggang
mata menyala menarung duka, boleh jadi kau pun tahu aku masih dayak setia
sesetia dahoeloe pada mimpi yang tak pernah renta: menjadi manusia

aku bertanya: yang dayak dan yang senasib dengan dayak
bisakah masih kalian memekikkan tujuh lahap sebagai manusia pelaga?
tujuh kali memekikkannya bersamaku tanda kita masih manusia berharkat
tanda kita bukan turunan budak tapi dipercayakan untuk jadi tuan bumi
lolololololo……kueeeeeee, lolololololo……kueeeeeee, ;olololololo……kueeeeeee,
lolololololo……kueeeeeee, lolololololo……kueeeeeee, lolololololo……kueeeeeee,
lolololololo……kueeeeeee

DIAM KITA BINASA

kukira begini seniscayanya
presiden pun patut dilawan
bahkan digulingkan
apabila mencurangi kita rakyatnya
menjual kampung-halaman

pertama-tama jangan tinggal di menara gading
berumahlah di kampung, bersama mereka
yang menakik karet, memotong rotan
buruh sawit, para nelayan
orang-orang di pasar

di sini terdapat halaman-halaman kitab
dari yang suci hingga yang ilmiah
mengajarkan kebijakan-kebijakan tanggap
dari mereka kau paham
dengan pemahaman bebas dusta
sering terjadi di laporan-laporan resmi

di sinilah pula cinta ditapis
bermartabat dan tidak akan ditakar
di sini pula dayak dibaptis
sebagai dayak utus panarung

kampung adalah cermin raksasa
untuk melihat presiden
untuk melihat gubernur dan bupati
sekda dan asesorisnya
juga cermin untuk diri sendiri

dusta dan penindasan patut dilawan
diam kita binasa
melawan artinya
kita benar seorang pencinta
dan anak bangsa
yang paham arti republik dan indonesia

SEBUAH PULAU

sebuah pulau
sebuah negeri
membatu
tenggelam dalam banjir bandang
diciptakan para penguasa pedagang
yang menjajakan segala

sebuah pulau
sebuah negeri
bersungai airmata
perahu bocor
adalah esok
yang berlayar di atasnya

walau sajak menjadi sipongang gunung
ia masih kutuliskan
menyimpan kejadian demi kejadian
menolak putus harapan
tanda aku masih mau jadi manusia

2013.

DARI SIANTAN

dari siantan seberang sungai bohang
aku melihat ketika kembali datang
langkang pulang betunas
punggur balik bedaun *)

kejatuhan membangkitkan manusia
menjadi dirinya kembali

• Ungkapan Dayak Jelai: ‘’yang mati tumbuh kembali, pohon yang jatuh di lubuk berdaun lagi’’.

MISI ILAHI

tidak gampang untuk setia menjadi manusia
tidak pula sederhana menjadi dayak zamani

kami meretas jalan di pulau raya yang rusak
belum sampai di ujung
tak terbilang yang sudah tergeletak

berceloteh memang jauh lebih sederhana
sebab menyerahpun tak melepaskan diri dari dera
barangkali di sinilah arti nasehat tetua tentang
berlaga sebagai misi ilahi dayak
sehingga yang mati bisa bertunas kembali

TERRA IN COGNITA

orang-orang lalulalang di kampungku sambil memungut segala yang bisa dipungut kemudian
pulang meninggalkan tepian rusak di sungai
gubuk roboh di hutan dan gunung berantakan

orang-orang berlomba masuk-keluar kampung dan hutanku seakan-akan pulau ini kosong
kami tidak ada dilirikpun tidak apalagi bertutursapa
lalu siapakah lagi yang bicara
tentang dayak jika bukan dayak

jakarta seperti bukan ibukota kami
hanya namanya ibukota republik dan negeri
maka kami tak boleh tergantung padanya
pulau ini kembali dianggap terra in cognita

 

KEPADA JOHN BAMBA

wajah kota dituju itu sayup-pinggirnya pun belum nampak, angin tak membawa kokok jago pertanda fajar tiba serta segala rupa suara, kita hanya tahu mesti ke sana sesuai peta kendati yang sayup dan jauh hanyalah bayangan lika-liku barangkali serupa pantai kelima

kota dengan wajah telah dipeta itu
adalah kota bersama
bukan hanya untuk yang di depan
atau untuk satu-dua berdiam

yang bergerak tentu saja beranjak
tidak akan tetap di tempat apalagi langkah sudah diayun mendasawarsa ditandai oleh ruparupa getir dan gelak tersimpan di kerut dahi tak terlupakan hati

lampau satu tikungan
ribuan menunggu
tak terbilang yang berjatuhan

sebelum ke bandara hari itu
aku mendengar peringatan waktu
tentang keniscayaan memetakan keberlangsungan
siapa nanti pembawa panji

Mengenang Sosok Wikana Menpora Pertama

Mengenang Sosok Wikana Menpora Pertama

 

http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/59040-mengenang-sosok-wikana-menpora-pertama.html
Jakarta, GATRAnews – Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar Upacara Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor kemenpora, Jakarta, dengan Pembina Upacara Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Ahad (17/8).

Pada HUT Kemerdekaan RI, Kemenpora memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014. Penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.

Usai melakukan upacara Menpora Roy Suryo sempat menyinggung Menpora yang pertama Wikana. Ia merasa prihatin terhadap nasib Wikana, tokoh pemuda yang mempunyai andil terhadap kemerdekaan RI, 69 tahun yang silam. Hingga kini, sosok pemuda yang sempat membuat geram Bung Karno, keberadaannya tak tentu rimbanya.

“Saya prihatin terhadap nasib Pak Wikana, tokoh pemuda yang memiliki andil besar terhadap kemerdekaan RI ke-69 tahun dia yang memaksa Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Tapi kini, Pak Wikana tak diketahui nasibnya,” kata Roy Suryo usai mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-69, di halaman kantor Kemenpora, Jakarta.

Menpora Roy menjelaskan, Wikana merupakan Menpora pertama yang ada di Indonesia. Hingga kini, wajah Pak Wikana menghiasi dinding salah satu ruangan di lantai III Gedung Kemenpora bersama wajah para mantan Menpora lainnya.

“Biar bagaimanapun, dia adalah bagian dari sejarah yang tak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Sekarang ini, kami bingung harus berziarah ke mana? Karena hingga kini, sosok Pak Wikana tak tahu rimbanya,” ujar Menpora Roy.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, beberapa pekan sebelum peristiwa G30S/PKI 1965 meletus, Wikana sempat pergi ke Peking untuk menghadiri perayaan hari Nasional Cina 1 Oktober 1965.

Wikana pun dicurigai terlibat PKI. Namun Wikana memilih kembali ke Tanah Air untuk mengetahui duduk persoalannya.

Kurang dari setahun setelah itu, dia ditangkap. Sempat bermalam di Kodam Jaya namun dipulangkan kembali. Tak berapa lama kemudian segerombolan tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo No. 7 A, Matraman, Jakarta Pusat.

Mereka membawa Wikana dan sampai hari ini, pemuda garang yang sempat membuat Bung Karno naik pitam itu, tak pernah kembali pulang. Dia hilang tak tentu rimbanya.

“Saya berharap di hari kemerdekaan ini, bangsa Indonesia benar-benar merdeka. Meskipun Wikana dan tokoh lain pernah dianggap berseberangan dengan pemerintah, namun mereka adalah bagian dari sejarah yang tak bisa dilupakan,” tukas Menpora.
Penulis: Arief Prasetyo

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers