Archive for the ‘Sejarah’ Category

Suhud Sastro Kusumo, Si Pengibar Bendera Pertama

Kontroversi
Suhud Sastro Kusumo, Si Pengibar Bendera Pertama
Heru Margianto | Kamis, 25 Agustus 2011 | 12:11 WIB
SABRINA ASRIL Ilyas Karim mengaku sebagai lelaki bercelana pendek pengibar bendera merah putih pertama pada tanggal 17 Agutus 1945.
DOK PRIBADI Ilyas Karim (berpeci).
 

KOMPAS.com — Siapa sebenarnya lelaki bercelana pendek pengibar Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, 17 Agustus 1945? Ilyas Karim mengklaim lelaki itu adalah dirinya. Sementara sejumlah catatan sejarah merujuk pada sosok Suhud, bukan Ilyas.

Dalam buku yang diterbitkan pusat sejarah ABRI disebut, lelaki bercelana pendek itu adalah Suhud Marto Kusumo. Irawan Suhud, putra kelima Suhud, meralat nama lengkap ayahnya. “Yang benar Suhud Sastro Kusumo,” kata dia seperti dilansir Tribunnews, Kamis (24/8/2011).

Irawan menyampaikan, keluarga besarnya tersinggung karena sang ayah diklaim oleh Ilyas Karim, lelaki sepuh yang kini mendapatkan apartemen di Kalibata lantaran mengaku sebagai pengerek bendera pertama.

Irawan menyatakan, ia siap membuka fakta-fakta sejarah untuk membuktikan kalau ayahnya adalah pria bercelana pendek pada peristiwa bersejarah itu. Dalam foto yang diabadikan 66 tahun lalu terlihat ada empat orang di sekitar bendera.

Menurut Irawan, berdasarkan buku-buku sejarah, lelaki bertopi di sisi kiri ayahnya adalah Latif Hadiningrat, orang dekat Bung Karno. Sementara dua perempuan di sisi kanan ayahnya adalah istri Bung Karno, Fatmawati, dan wartawati SK Trimurti. Keempatnya telah meninggal. Irawan menuturkan, ayahnya meninggal pada 1986 di usia 66 tahun.

Keluarga tokoh-tokoh itu, kata dia, masih hidup sampai sekarang. Mereka bisa memberikan klarifikasi atas klaim Ilyas. “Kami tak akan menuntut Ilyas Karim. Tapi kami ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya, orangtua kami adalah yang dimaksudkan dalam gambar itu. Para sejarawan juga kaget, ayah kami diklaim orang lain. Silakan Pak Irawan datang ke Pusat Sejarah ABRI,” tuturnya.

“Atau, yang paling gampang, silakan beliau pergi ke Gedung Joeang 31. Di sana, ada satu ruangan, ada gambar yang mengingatkan tentang persitiwa 17 Agustus 1945, dan ada namanya tertera di situ. Kita hanya mau membela hak bapak, kita harus menjaga nama baik bapak, jangan ganggu keluarga kami,” tuturnya lagi.

Irawan mengaku tak masalah bila kini Ilyas Karim, sebagai pejuang, mendapat hadiah sebuah apartemen di Kalibata oleh Wakil Gubernur DKI Priyanto. Namun, tidak dengan mengklaim dirinya sebagai orangtuanya.

Ilyas Karim mendadak tenar. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 13 Desember 1927, ini diwartakan media sebagai sosok pejuang yang terabaikan. “Ya, sayalah orang bercelana pendek yang ikut mengibarkan bendera Merah Putih. Hanya saya yang masih hidup,” kata Ilyas dalam sebuah kesempatan.

Atas pengakuannya itu, Ilyas yang tinggal di pinggir rel di daerah Kalibata memperoleh satu unit apartemen di dekat rumahnya. Hadiah yang diberikan pengembang apartemen tersebut diberikan secara simbolis oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto.

“Bapak kami ya bapak kami. Dalam buku yang disusun oleh Pusat Sejarah (Pusjarah) ABRI ditulis Nugroho Notosutanto, terangkum cerita para pelaku sejarah, termasuk (peran) ayah saya dalam peristiwa detik-detik kemerdekaan bangsa ini. Buku itu berjudul Detik-detik Proklamasi,” Irawan menegaskan.

Bantahan soal sosok lelaki bercelana pendek pertama kali disampaikan Fadli Zon, politisi Partai Gerindra yang juga pemerhati sejarah.

“Saya punya buktinya. Buku-buku sejarah yang saya miliki mengungkap, pria bercelana pendek itu bernama Suhud,” kata Fadli.

Di perpustakaan pribadinya, Fadli menyimpan buku-buku kuno, juga barang-barang kuno, termasuk buku yang menjelaskan siapa pria bercelana pendek yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno.

“Ini demi pelurusan sejarah. Kasihan kalau sejarah sampai dibelokkan. Makanya, saya siap debat Ilyas Karim. Dia bukan pengerek bendera, melainkan Suhud. Fakta sejarahnya ada dalam buku-buku yang saya simpan,” katanya.

 

Menengok Kiprah Suku Tionghoa dalam Sejarah Pers di Indonesia

http://indocina.wordpress.com/2010/03/06/menengok-kiprah-suku-tionghoa-dalam-sejarah-pers-di-indonesia/

Menengok Kiprah Suku Tionghoa

dalam Sejarah Pers di Indonesia

March 6, 2010 by Juliana

Awalnya, Sama-Sama Dikekang Eropa dan Beritanya Kering

Perayaan Imlek 2005 agak istimewa. Kenapa demikian? Perayaan tahun baru China tahun 2005 bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Dan bila bicara tentang sejarah pers nasional Indonesia, jelas tak bisa lepas dari kiprah suku Tionghoa. Sampai sejauh manakah peran mereka dalam membangkitkan pers di Indonesia? Berikut rangkuman data sejarah dari berbagai sumber yang dikumpulkan SUTRISNO BUDIHARTO – wartawan RADAR SOLO.

MENURUT catatan sejarah, penerbitan media cetak di Indonesia sudah dimulai sejak penguasaan VOC (1619-1799), tepatnya tahun 1676. Awalnya hanya kalangan penguasa dari Eropa – terutama Belanda dan Inggris — yang diizinkan menerbitkan media cetak. Namun, kaum Tionghoa dan kalangan bumiputra (pribumi) akhirnya juga diizinkan mengelola media cetak sendiri.

Dr De Haan dalam buku “Oud Batavia” (G. Kolf Batavia 1923) mengungkap, tahun 1676 di Batavia sudah muncul sebauh terbitan berkala bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Terbitan berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744. Kala itu, Bataviasche Nouvelles hanya memuat berita tentang acara resepsi pejabat, pengumuman kedatangan kapal, stok barang dagangan, atau berita dukacita.

Media cetak yang berbentuk surat kabar baru muncul tahun 1800-an. Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810. Ketika armada Inggris menaklukkan Jawa, Thomas Stamford Raffles – yang diangkat sebagai Gubenur Jenderal – juga sempat menerbitkan koran mingguan bernama Java Government Gazette pada tahun 1812. Pada tahun 1825 muncul De Locomotief di Semarang.

Pers yang melayani masyarakat pribumi baru lahir tahun 1855 di Solo dengan nama Bromomartani. Kemudian disusul Selompret Melajoe di Semarang tahun 1860. Pada era ini, di luar Jawa, juga lahir sejumlah surat kabar. Antara lain Celebes Courant dan Makassar Handelsblad di Ujungpandang, Tjahja Siang di Manado, Sumatra Courant dan Padangsch Handelsblad di Padang. Sementara di Batavia juga lahir sejumlah koran. Yang paling popular adalah Bintang Betawi. Hanya saja, koran-koran yang terbit pada masa awal sejarah pers tersebut kebanyakan dikelola kaum kolonial.

Sampai akhir abad ke-19, koran atau terbitan berkala yang dicetak di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru. Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.

Pers lokal baru bangkit awal 1900-an setelah kolonial Belanda mengizinkan kaum Tionghoa mengelola media cetak. Ketika Tionghoa mulai menerbitkan surat kabar, orang-orang bumiputra juga mulai belajar mengelola koran. Tahun 1900 Dr Wahidin Soedirohoesodo menangani surat kabar Retno Dhoemilah dalam dua bahasa; Jawa dan Melayu. Melalui media ini Wahidin mulai mengkampanyekan nasionalisme, pendidikan masyarakat, persamaam derajat dan budi pekerti. Hanya saja, surat kabar Retno Dhoemilah ini juga didirikan oleh orang Belanda, FL winter, dengan perusahaan penerbit milik kolonial H Bunning Co.

Indonesier Pilih Berasimilasi dan Membela Kemerdekaan

Munculnya pers Tionghoa di Jawa pada awal abad ke-20 bisa dibedakan dalam dua kelompok; yakni pers berbahasa asli Tiongkok dan pers berbahasa Melayu. Pers berbahasa Tiongkok dikelola oleh kalangan Singkek atau yang dikenal dengan sebutan China totok. Sedang pers berbahasa Melayu dikelola kalangan Tionghoa peranakan. Seperti apakah kiprah mereka dalam mendorong perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah?

MENURUT catatan Abdul Wakhid (Lembaran Sejarah, 1999), awal kemunculan industri pers milik kalangan China totok yang berbahasa asli dari Tiongkok berkaitan erat dengan Soe Po Sia – suatu organisasi perkumpulan pers revolusioner Tiongkok yang berhubungan langsung dengan Dr Sun Yat Sen — atau Siang Hwee – organisasi kamar dagang yang didominasi kalangan China totok. Namun jumlah pers yang berbahasa asli Tiongkok terbilang terbatas. Antara lain adalah Huauo Bao (Jakarta), Zhaowa Gong Bao (Semarang), dan Hanwen Xinbao (Surabaya).

Sementara pers milik Tionghoa peranakan muncul setelah timbulnya gerakan Pan-China di Jawa akibat pengaruh propaganda nasionalisme Dr Sun Yat Sen di China daratan. Namun pers milik Tionghoa peranakan tetap memakai bahasa Melayu. Sebab, mereka sudah banyak yang tak paham lagi dengan bahasa asli Tiongkok. Kebiasaan mereka juga sudah berbeda karena banyak yang menyerap dan terserap dalam budaya local pribumi.

Surat kabar milik Tionghoa pernakan yang pertama terbit adalah Li Po. Surat kabar yang dicetak di Sukabumi, Jawa Barat, itu menyebarkan ajaran Konghucu dan berkaitan dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) — organisasi Pan-China pertama di Jakarta pada tahun 1900. Tak lama kemudian muncul sejumlah surat kabar lainnya, seperti Pewarta Soerabaia (Surabaya-1902), Warna Warta (Semarang-1902), Chabar Perniagaan (Jakarta-1903), Djawa Tengah (Semarang-1909), dan Sin Po (Jakarta-1910).

Dekade 1920-an, kalangan Tionghoa peranakan menerbitkan sejumlah suratkabar lagi. Antara lain Bing Seng (Jakarta-1922), Keng Po (Jakarta-1923), Sin Jit Po (Surabaya-1924), Soeara Publiek (Surabaya-1925), dan Sin Bin (Bandung-1925). Pada dekade 1930-an, surat kabar Tionghoa peranakan makin bertambah banyak akibat pengaruh perang anti-Jepang. Namun surat kabar Tionghoa peranakan tidak semuanya anti-Jepang, seperti yang ditunjukkan Mata Hari (Semarang) dan Hong Po (Jakarta).

Dari segi redaksional, susunan staf surat kabar Tionghoa peranankan semula menggunakan tenaga dari Indo – Eropa, seperti yang dilakukan Chabar Perniagaan dan Sin Po pada awal terbitnya. Dalam perkembangannya, surat kabar Tionghoa peranankan bisa mandiri. Bahkan, ada yang memberikan kesempatan kepada orang-orang bumiputra (pribumi) sebagai jurnalis atau pengelola. Hal itu ditunjukkan oleh pengelola Keng Po, Siang Po, Sin Po, Pewarta Soersbsis, Mata Hari, dan Sin Tit Po.

Namun, jika dilihat dari spectrum politis yang dipantulkan dari surat kabar Tionghoa, setidaknya bisa dibagi dalam tiga aliran; yakni Kelompok Sin Po, Kelompok Chung Hwa Hui, dan Kelompok Indonesier (orang Indonesia). Kelompok Sin Po menolak kewarganegaraan Belanda dan menghendaki tumbuhnya nasionalisme Tiongkok. Sementara Kelompok Chung Hwa Hui cenderung pro-Belanda tapi masih ingin mempertahankan identitas etnisnya. Sedang Kelompok Indonesier tetap ingin mempertahankan identitas etniknya, tapi secara politik ingin berasimilasi dengan masyarakat local dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Publikasi Indonesia Raya pun Lewat Sin Po

Ketika kalangan intelektual bumiputra (pribumi) masih kesulitan mengelola pers secara mandiri, surat kabar milik Tionghoa awal abad ke-20 menjadi salah satu sumber dan media penting untuk mendorong pergerakan nasional Indonesia guna melawan penjajah Belanda.

SIKAP Belanda terhadap pers milik yang dikelola kalangan Tionghoa awal abad ke-20 lalu cenderung lunak dan bisa dikatakan tidak mendapat represif — berupa pembredelan atau penangkapan – seperti yang dialami jurnalis pribumi. Sebab, pers Tionghoa dianggap netral. Sikap lunak Belanda ini mungkin tak lepas dari kepentingan Belanda kala itu yang ingin memanfaatkan kaum Tionghoa sebagai alat politik dan ekonomi.

Namun kalau akhirnya ada Tionghoa peranakan yang memiliki benih-benih rasa anti-Belanda seperti yang ditunjukkan Tionghoa Indonesier, hal itu juga bukan suatu keanehan. Sebab, sepak terjang orang Belanda terhadap orang Tionghoa juga berubah-ubah dan diskrimininatif. Bahkan, di Batavia pernah terjadi pembantaian massal terhadap kaum Tionghoa yang menelan korban sekitar 10 ribu jiwa.

Adalah surat kabar Sin Tit Po sebagai wakil pers Tionghoa peranakan yang bersedia menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. Pengelola surat kabar — yang juga menjadi corong setengah resmi Partai Tionghoa Indonesia (PTI) ini — menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan. Mereka juga merasa, nasibnya telah terikat dengan nasib orang Indonesia pribumi. Tak aneh jika Sin Tit Po ikut menyebarkan ide-ide nasionalisme Indonesia.

Lantas bagaimana dengan surat kabar Tionghoa yang pro-nasionalisme Tiongkok? Menurut Abdul Wakhid, meskipun surat kabar Sin Po berhaluan ke nasionalisme Tiongkok, bukan berarti mereka mengabaikan perjuangan nasional Indonesia. Apalagi, kelompok Sin Po juga menolak kewarganegaraan Belanda. Mereka tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pemberitaann Sin Po tidak mengabaikan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia hingga bisa memberikan kesadaran dan inspirasi bagi perjuangan. Dalam beberepa periode, Sin Po banyak memakai wartawan bumiputra dan banyak memuat berita pergerakan. WR Supratman juga tercatat sebagai wartawan Sin Po. Melalui Sin Po juga lagu Indonesia Raya gubahan WR Supratman — yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia – pertama kali dipublikasikan. Sementara Ir Soekarno juga dikenal dekat dengan Sin Po.

Pendek kata, hubungan pers Tionghoa dengan nasionalisme Indonesia dapat dilihat melalui fungsi-fungsi yang dijalankan pers. Menurut Nio Joe Lan, fungsi pers bukan sekadar memberikan informasi dan penyuluhan, tapi juga memberikan pendidikan masyarakat. Dari segi penyajian, bahasa yang diapakai pers Tionghoa peranakan adalah bahasa Melayu, sehingga secara tak langsung juga memasyarakatkan bahasa Melayu yang ketika itu sedang dikampnayekan sebagai bahasa persatuan di Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Fungsi-fungsi pers sebagai media informasi dan pendidikan perjaungan ini, paling tidak juga ikut andil dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia kala itu.

Majalah Boedi Oetomo Awalnya Milik Tan Tjoe Kwan

Ancaman pembredelan dan tekanan represif Belanda merupakan hambatan berat bagi kalangan bumiputra dalam mengelola surat kabar yang independen untuk mengobarkan api perjuangan. Untungnya, pengelola surat kabar Tionghoa peranakan bersikap terbuka dan memberikan tempat bagi kaum pribumi untuk belajar.

Sejak pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda memang terkesan sudah bersikap terbuka kepada kepada warga pribumi dalam mengelola media cetak. Setidaknya, hal itu bisa diketahui ketika pujangga Keraton Surakarta, RNg Ranggawarsita (1802-1873), dilibatkan dalam penerbitan bulettin Bromomartani yang dipimpin CF Winter. Namun isi Bromomartani hanya memuat berita-berita perdagangan dan artikel-artikel berbahasa Jawa. Ketika Bromomartani memuat artikel yang menyerang pemerintah Belanda, Residen Surakarta Hendrik Mac Gilavry marah. Setelah itu, RNg Ranggawarsita mundur dari Bromomartani (atau dipaksa mundur?). Ironisnya, taklama kemudian –tepatnya tahun 1873 — Ranggawarsita wafat dengan meninggalkan misteri.

Pada tahun 1900, jurnalis pribumi di Surakarta R Dirjatmojo juga diangkat menjadi editor Djawi Kanda yang diterbitkan Albert Rusche & Co. Sementara Dr Wahidin Sudirohusodo menjadi redaktur jurnal berbahasa Jawa Retnodhoemilah yang diterbitkan Firma H Burning milik kolonial. Hanya saja, media cetak yang masih berbau campur tangan kolonial tetap dianggap bukan termasuk pers nasional oleh Subagio IN -pengamat sejarah pers nasional yang juga mantan wartwan Antara.

Menurut Subagio, pers nasional adalah pers yang dikelola secara mandiri oleh kaum pribumi. Sedang koran pertama yang dianggap sebagai pers nasional pertama adalah Medan Prijaji yang terbit di Bandung tahun 1907 dari hasil kerjasama antara Haji Samanhudi (Wirjowikoro) dan Raden Mas Tirtohadisoerjo. Koran inilah yang dikenal paling lugas memprotes kolonialisme dan faham-faham kolot.

Lantas bagaimana dengan pers pribumi lainnya? Terbitnya pers pribumi lainnya – baik koran atau majalah – awalnya tidak sedikit yang berangkat dengan menggunakan fasilitas milik kaum Tionghoa. Majalah Darmo Kondo tahun 1910 yang diterbitkan milik organisasi pergerakan nasional Boedi Oetomo, awalnya dimiliki dan dicetak oleh Tan Tjoe Kwan. Sedang redaksinya dipimpin oleh Tjhie Siang Ling yang mahir sastra Jawa (Lembaran Sejarah UGM, 1999).

Sebelum Medan Prijaji terbit, menurut catatatan hidayatullah.com, Samanhudi (1868-1956) juga pernah memimpin media cetak Taman Pewarta. Berdasar catatan Benny Juwono, Taman Pewarta yang terbit di Surakarta itu konon juga dicetak Shie Dian Ho-sebuah penerbit milik Tionghoa Solo. Beberapa surat kabar lain yang modalnya diperoleh dari hasil kerjasama dengan Tionghoa antara lain adalah Warna Warta (Semarang), Slompret Melajoe (Semarang), dan beberapa surat kabar di Sumatra serta Kalimantan.

Sementara perkembangan pers milik Tionghoa sendiri, sampai tahun 1940-an, mengalami perkembangan pesat dengan olpah cukup besar. Sin Po misalnya, mampu menembus 25.000. Meski secara umum pers Tionghoa dianggap tidak berbahaya oleh penguasa Belanda, ada juga yang terkena delik pers. Seperti yang dialami Liem Koen Hian dari Keng Po yang dikenai denda karena dianggap menghina Landraad. Ketika Belanda menyingkir dan Jepang menguasai Jawa 1942, penerbitan pers banyak ditutup. Hiruk pikuk pers perjuangan jadi kendor luar biasa. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Masih Sensitif Terhadap Masalah Politis

Sejarah pers milik Tionghoa di Indonesia – baik yang berbahasa Melayu atau berbahasa Tiongkok – hanya bertahan sekitar setengah abad. Namun, keberadaannya dinilai memiliki makna cukup penting bagi kaum Tionghoa sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Perkembangan pers milik Tionghoa tahun 1940-an memang sempat mengalami perkembangan pesat dan mampu menembus olpah cukup besar. Hal itu tak lepas dari dukungan kelengkapan sarana produksi yang mereka miliki, seperti percetakan sendiri dan dukungan finansial yang kuat. Hanya saja, ketika Jepang mengambil-alih kekuasaan di Indonesia, keberadaan pers Tionghoa seperti tenggelam akibat tekanan represif. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Meski berusia pendek, Abdul Wakhid beranggapan, keberadaan pers Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat dan sejarah pers di Indonesia. ”Pertumbuhan pers Tionghoa yang bersamaan dengan bangkitnya semangat nasionalisme dan pergerakan boleh jadi membiaskan pengaruh postif dan negatif bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Namun demikian, melalui pemahaman yang terbuka dan bijaksana, keberadaan pers Tionghoa kala itu memberikan nilai manfaat yang positif bagi perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia,” papar Abdul Wakhid seperti yang diuraikan dalam Lembaran Sejarah UGM, 1999.

Lantas, apa yang diperbuat kaum Tionghoa setelah Indonesia merdeka? Kalau menyimak catatan Leo Suryadinata berjudul Pemikiran Politik Minoritas Tionghoa di Indonesia, sikap kaum Tionghoa Indonesia sekitar proklamasi lalu sebenarnya tidak a-politik, meski terdapat perbedaan di antara mereka. Bahkan, beberapa tokoh Tionghoa harus keluar masuk pernjara seperti yang dialami kaum pegerakan nasional Indonseia lainnya.

Siauw Giok Tjhan — salah satu tokoh Tionghoa Indonesia yang pernah menjadi menteri setelah proklamasi dan utusan Indonesia pertemuan Inter Asian Conference pertama di New Delhi-India pada tahun 1947 — paling tidak juga berani meunjukkan sikap politiknya.

Hanya saja, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru lalu, kaum Tionghoa terkesan sangat sensitif jika diajak ngobrol masalah politis. Ironisnya, untuk merayakan tahun baru Imlek saja sampai tidak boleh oleh penguasa Orde Baru. Praktis, kalangan Tionghoa Indonesia terkesan hanya berkutat pada masalah ekonomi dan perdagangan. Tak aneh, ketika proses reformasi bergulir dan kaum Tionghoa bisa merayakan tahun baru Imlek secara terbuka lagi, ada yang mengaku lega.

Namun, pemberitaan pers Tionghoa yang muncul pasca-Orde Baru ini, menurut Agus Sudibyo — peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta — tetap lunak. Dicontohkan Agus, berita-berita politik Suara Baru misalnya, sempat memicu keberatan dari kalangan Tionghoa. Mereka khawatir sikap “frontal” Suara Baru pada beberapa kasus dapat memancing reaksi-reaksi negatif tertentu. Mereka merasa lebih nyaman jika Suara Baru mengangkat masalah-masalah budaya dan tidak ikut-ikutan berbicara soal politik. Kenapa demikian? Apakah ini merupakan sisa trauma politik diskriminatif Orde Baru atau masa kolonial lalu? Mungkin hanya rasa bijaksana yang dapat memberikan jawaban tepat. Yang jelas, menurut UUD, hak semua warga negara adalah sama.

(SUTRISNO BUDIHARTO/pernah dimuat di RADAR SOLO-JAWA POS 15 Februari 2005)

__._,_.___

Tionghoa dalam Dinamika Sejarah Indonesia Modern: Refleksi Seorang Sejarawan Peranakan

Tionghoa dalam Dinamika Sejarah Indonesia Modern:
Refleksi Seorang Sejarawan Peranakan
Author // Didi Kwartanada

收件者: budaya_tionghua@ yahoogroups. com
傳送日期: 2011年8月12日 7:43

Tionghoa dalam Dinamika Sejarah Indonesia Modern: Refleksi Seorang Sejarawan Peranakan
Heterogenitas Golongan Tionghoa
Kekerasan atas Tionghoa dan “Koloborasi” : Kasus Jaman Jepang
Hubungan Pribumi–Tionghoa
Tidak Banyak Hal Yang Baru Dalam Social Policy Tionghoa
Catatan Kaki

Page 1 of 6

“. . .Indonesia, the largest country in the world with a Chinese problem”[1]

Pendahuluan: Love and Hate Relations
Pertama-tama saya mohon maaf, karena tidak banyak waktu untuk melakukan persiapan penulisan makalah ini. Waktu penelitian kepustakaan di Belanda yang hanya dua bulan sama sekali tidak menyisakan banyak waktu untuk hal-hal lainnya. Jadi kebanyakan bahan yang disajikan disini adalah yang masih terekam dalam benak saya, sehingga pemaparannya jauh dari lengkap dan bersifat fragmentaris. Walaupun judul ceramah ini sangat luas, namun saya akan membatasi diri pada peran atau kontribusi Tionghoa dan juga hubungan Tionghoa dengan pribumi. Saya akan mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian secara sersan—serius tapi santai—untuk berkelana sejenak ke masa lampau.

Di Indonesia dijumpai adanya hubungan –mengutip istilah Dr Mely G.Tan–”love and hate relations” (hubungan cinta-benci) antara orang Tionghoa dan Indonesia.[2] Sebagai contoh yang paling mudah, saat pertandingan olahraga (khususnya badminton), orang akan memuji-muji para atlet Tionghoa apabila mereka memenangkan suatu kejuaraan internasional. Namun saat media massa mengungkapkan penyelewengan dalam bidang ekonomi dan moneter yang dilakukan pengusaha Tionghoa (lengkap dengan nama Cinanya!), orang akan memaki-maki mereka.
Baru-baru ini saya mendapatkan di KITLV satu tabloid bernafaskan Islam yang cukup radikal bernama “Jurnal Islam” (selanjutnya disingkat JI) yang terbit setelah lengsernya Soeharto. Isi tabloid ini penuh dengan makian dan kekhawatiran (phobia) terhadap Yahudi-Zionis Israel–Barat–Nasrani dan Cina (Perantauan) . Bahkan selalu dituduhkan adanya konspirasi mereka berempat untuk melawan Islam (sic!). Yang menarik, walaupun memaki-maki Cina, namun tabloid ini juga menyajikan satu atau lebih laporan yang simpatik tentang aktivitas Tionghoa Muslim maupun organisasi mereka, yakni PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). Muncullah judul2 berita yang provokatif tentang Cina sbg berikut:
·”Awas, Cina Perantauan Ancam Umat Islam” (JI, 2-8/2 2001: 8-9);
·”Konglomerat Cina Mau Makar” (JI, 9-15/2 2001: cover);
·”Siluman Cina Ingin Jadi Presiden” (JI, 16-22/2 2001);
·”Ekonomi Umat Islam Dicengkeram Yahudi dan Cina Kafir” (JI, 8-14/12 2000: 14-15).

Namun nada dan pandangan yang berbeda muncul saat berbicara tentang Tionghoa Muslim:
·”PITI: Berpotensi Besar untuk Membesarkan Islam” (JI, 29/9-5/10 2000: 14);
·”Persaudaraan Muslim Tionghoa Indonesia: Embrio Baru dalam Syiar Islam” (JI, 3-9/11 2000: 14).
· “PITI: Menyiapkan Pemimpin yang Solid” (JI, 22-28/9 2000: 23)

Disini tampak bahwa love and hate relations sudah menjadi “us” (kita) and “them” (mereka). Ini sekedar contoh saja dan tentunya rekan-rekan dari IAIN bisa berbicara lebih dalam soal ini.

Tabu di Jaman Rezim Orde Baru

Rezim Orde Baru (1966-1998) dikenal menabukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tionghoa, bahkan disebut “mempunyai masalah Tionghoa terbesar di dunia” (lihat kutipan di atas). Rezim ini menciptakan konglomerat2 Tionghoa (mayoritas Tionghoa totok).[3] ,sehingga kesan Tionghoa sebagai economic animal yg amat serakah menjadi sangat kuat. Akan tetapi orang sering lupa, bahwa konglomerat bisa bebas beraksi karena mendapatkan dukungan dari penguasa, birokrasi dan militer (dengan kompensasi pembagian keuntungan, tentunya!).
Rezim Orba juga memarjinalkan fakta bahwa golongan Tionghoa ikut berperan dalam pembentukan nasion Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa, pers dan sastra. Pers Tionghoa dalam bahasa Melayu ikut menyebarluaskan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia sejak 1890-an. Dari penelitian Claudine Salmon (sejarawan Perancis) dalam periode 1870-an hingga 1960an, sastrawan Tionghoa peranakan telah menerbitkan lebih dari 3,000 judul karya sastra dalam bahasaa Melayu dari berbagai bentuk: sandiwara, syair, terjemahan karya-karya Barat atau Tiongkok, novel dan cerpen.[4] Ternyata hasil sastra inipun dinikmati oleh publik non-Tionghoa. [5] Hasil penelitian Claudine ini berhasil memperkenalkan genre sastra ini ke hadapan publik internasional. Ironisnya, hingga kini Sastra Melayu Tionghoa masih belum sepenuhnya diakui sebagai kesusasteraan Indonesia modern. Buku pelajaran Sejarah Nasional Indonesia (SNI) pun sama sekali tidak menyinggung berbagai sumbangan tersebut.[6] Pada periode Orba juga tidak banyak literatur yang tersedia tentang golongan Tionghoa, jadi keberadaan mereka kurang banyak dipahami masyarakat umum.
Kejatuhan Orde Baru ternyata diiringi dengan kemunculan kembali minat yg besar ttg soal-soal “ketionghoaan” , dengan bermunculannya berbagai kegiatan ilmiah dan publikasi bermacam bahan tentang sejarah, adat istiadat dan budaya Tionghoa, yang sebelumnya ditabukan, seperti yang sudah kita saksikan dalam film tentang Imlek di Semarang tadi.[7] Di pihak lain, kita disadarkan pula bahwa tidak banyak akademisi dari kalangan generasi muda –baik Tionghoa maupun non-Tionghoa–yg memfokuskan diri dalam bidang ini.[8] Dengan demikian kajian tentang Tionghoa tidak banyak tersedia di toko-toko buku. Oleh karena memang para akademisi belum banyak melakukan riset tentang komunitas Tionghoa di luar Jawa,[9] maka kajian yang ada masih bersifat “Jawa sentris” dan hanya ada satu dua studi tentang Sumatra[10] dan beberapa mengenai Kalimantan Barat.[11] Dari segi jender, kajian atau sumber-sumber tentang perempuan Tionghoa Indonesia masih sangat sedikit.[12] Namun hal yang menggembirakan, ternyata di kalangan Tionghoa (non-akademisi) juga terdapat beberapa peneliti dan pengamat yang cukup handal.[13]

Siapakah orang Tionghoa itu?
Siapakah orang Tionghoa itu? Banyak jawaban yang bisa diberikan, namun menurut penulis orang Tionghoa adalah mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Tionghoa, mempunyai darah Tionghoa (walaupun sudah banyak bercampur) dan mempunyai nama Tionghoa (namun banyak Tionghoa Indonesia yang lahir dimasa Orba tidak lagi mempunyai nama Tionghoa). Satu hal yang khas dari Tionghoa peranakan dari Indonesia (khususnya Jawa), bahwa mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa Mandarin. Banyak cerita tentang peranakan dari Jawa, saat mereka melakukan perjalanan ke Singapura, Hongkong, RRT ataupun di Barat, selalu ditanya: “anda orang Chinese, mengapa tidak mampu berbahasa Mandarin?”[14]
Bagi generasi pra-Orba, istilah “Cina” jelas berkonotasi merendahkan, oleh karena itu mereka lebih suka disebut “Tionghoa”. Sejarah pemakaian kata “Tionghoa” berawal di kalangan perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) Batavia pada tahun 1900. Pada saat itu istilah “Tjina” atau “Tjienna” –yang dipakai sejak lama– mulai dianggap merendahkan. Pada tahun 1928 Gubernur Jendral Hindia Belanda secara formal mengakui penggunaan istilah “Tionghoa” dan “Tiongkok” untuk berbagai keperluan resmi.[15] Penggunaan istilah “Tionghoa” ini hanya bertahan selama 38 tahun saja, karena di tahun 1966 Orde Baru kembali menggunakan istilah “Cina”. Menarik sekali bahwa istilah “Tionghoa” ini sangat khas Indonesia, karena di Malaysia dan Singapura istilah “Cina” masih lazim digunakan.

Heterogenitas Golongan Tionghoa
Orang awam seringkali kurang menyadari adanya realitas, bahwa Tionghoa di Indonesia bukanlah kelompok homogen, melainkan terdiri dari berbagai latar belakang: berdasarkan dialek (Hokkian, Hakka, Tiochiu, dll), agama (Konghuchu, Protestan, Katolik, Islam), budaya (peranakan, totok). Seringkali muncul pertanyaan: “Mengapa Tionghoa tidak pernah bisa bersatu?” Soal ini adalah impian lama yang akan selalu muncul. Dengan berbagai latar belakang tersebut, “persatuan” itu susah terwujud. Ironisnya, hanya sekali dalam sejarah “persatuan” itu terwujud, yakni pada jaman Jepang. Jepang memaksa berbagai organisasi Tionghoa untuk berkumpul menjadi satu, dalam Hua Chiao Tsung Hui (HCTH) atau dalam bahasa Jepangnya Kakyoo Sokai. Hal ini cukup ironis, karena “persatuan”ini disponsori oleh musuh.
Di awal abad XX THHK juga bercita-cita untuk “menggalang persatuan orang Tionghoa perantauan tanpa membedakan asal kampong dan provinsi di Tiongkok, juga tidak membedakan peranakan dan totok”.[16] Akan tetapi seperti diketahui, cita-cita ini sulit direalisasikan, berhubung beragam latar belakang historis, budaya, dan politik yang cukup rumit. Pertikaian antara kelompok Kuomintang (Pro-Taiwan) -Kungchangtang (Pro-Beijing) di Indonesia di tahun-tahun 1950an, yang kemudian muncul lagi di akhir pemerintahan Soekarno, cukup menarik untuk diceritakan. [17]
Adalah suatu hal yang menggelikan dan naif dimasa pemilu 1999, saat seorang pimpinan parpol “Partai Bhinneka Tunggal Ika” (PBI)–suatu partai yang berasaskan ketionghoaan– mengklaim bahwa partainya akan didukung oleh seluruh warga Tionghoa, sebanyak 4 juta pemilih. Kenyataannya, PBI hanya mendapat satu kursi di parlemen dari daerah Kalimantan Barat, yang memang banyak memiliki penduduk keturunan Tionghoa. Mengutip Mary Somers Heidhues, “…Didorong oleh pemerintah kolonial untuk berpikir bahwa mereka terpisah dari mayoritas orang Indonesia, didorong oleh pemerintah Tiongkok supaya berpikir sebagai warga Tiongkok, dan dipengaruhi secara historis oleh pengalaman yang berlainan, pada akhirnya komunitas-komunitas Tionghoa di Indonesia tidak pernah bisa bersatu.”[18]

Tionghoa sebagai Minoritas Perantara (Middlemen Minority):
Sejak lama golongan Tionghoa dimanfaatkan sebagai perantara ataupun “mesin pencetak uang”, baik oleh raja-raja maupun oleh penguasa kolonial. Di jaman pra-kolonial orang Tionghoa sudah bekerja pada raja-raja kerajaan maritim, misalnya sebagai syahbandar. Sultan Hamengku Buwono I menugaskan orang Tionghoa untuk menarik pajak demi mengisi kas Kasultanan Yogyakarta yang barusaja didirikannya. [19] Kolonial Belanda yang memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, melihat bahwa Tionghoa bisa menjadi peranatara antara mereka dengan golongan pribumi. Belanda menjual berbagai macam pacht (atau hak pengelolaan) jalan tol, candu, rumah gadai, dll. Akhirnya golongan Tionghoa, beberapa diantaranya menjadi sangat kaya karena memeras rakyat (atas perlindungan penguasa!) menjadi minoritas perantara yang kedudukan ekonominya cukup mapan, namun dibenci oleh rakyat. Inilah yang memang diinginkan oleh penguasa, yakni Tionghoa sebagai “perisai” atau “kambing hitam” disaat terjadi kerusuhan menentang penguasa.
Kedudukan politik etnis Tionghoa yang demikian lemah menjadikannya sasaran empuk dalam setiap tindak kekerasan. Tanpa mempunyai perlindungan sedikitpun, etnis Tionghoa selalu dijadikan kambing hitam dan korban kesewenang-wenangan . Hal ini terus terjadi berulang kali.”[20] Dalam teori ilmu sosial sebagai fenomenan ini disebut “middlemen minority”:[21]
Dalam masyarakat-masyarak at multietnis, kadang terdapat kelompok-kelompok etnis tertentu yang menduduki status perantara [middle status] diantara kelompok dominan yang berada di puncak hirarki etnis dan kelompok subordinat yang berada di bawah. Kelompok tersebut disebut “minoritas perantara” [middlemen minorities]
Minoritas perantara sering berfungsi sebagai mediator antara kelompok dominan dan kelompok etnis subordinat. Mereka biasanya menduduki ceruk perantara [intermediate niche] dalam sistem ekonomi. . .Mereka memainkan berbagai peran dalam mata pencaharian selaku pedagang, pemilik toko, pembunga uang (mindring) dan profesional independen. Dengan demikian minoritas perantara melayani baik kelompok dominan dan subordinat. Mereka melakukan tugas-tugas ekonomis yang bagi mereka yang berada di puncak (elit) dianggap sebagai hal yang dibenci atau kurang bermartabat . . .Sehubungan dengan posisi ekonomi perantara mereka, kelompok ini sangat rentan [vulnerable] terhadap permusuhan dari luar kelompok etnisnya, baik yang muncul dari kelompok dominan maupun subordinat. Pada masa-masa tegang, mereka adalah. . .kambing hitam alami [natural scapegoat] . Mereka secara jumlah maupun secara politis tidak berdaya dan oleh karena itu harus memohon perlindungan kepada kelompok dominan, yang akan memberikannya sejauh peran ekonomis mereka masih dibutuhkan.
Tanpa memahami hakekat etnis Tionghoa selaku “minoritas perantara”, orang akan mudah menuding dan menyalahkan mereka, sebagai “oportunis”. Sebagai contoh, Abu Hanifah, seorang tokoh nasionalis-Islam menulis s.b.b:
“…sebagian besar Tionghoa di Indonesia benar-benar tidak mempunyai loyalitas [had no sense of loyalty]. Pada jaman Belanda mereka bersikap pro-Belanda. Pada saat Jepang menjadi tuan, mereka berkawan dengan Jepang. Kemudian datanglah revolusi dan mereka bersikap baik kepada kita…Akhirnya yang bisa dikatakan hanyalah bahwa mereka ini adalah “kaum oportunitis yang tidak bisa diperbaiki” [incorrigible opportunists] [22]
Pandangan serupa dengan Hanifah cukup populer di kalangan umum. Mereka melihat keberadaan Tionghoa secara hitam-putih (pahlawan atau pengkhianat) , tanpa memahami mereka sebagai “minoritas perantara” yang muncul sebagai produk kolonial. Golongan perantara ini akan selalu merasa terancam dari pihak di luar kelompoknya (out-group hostility), maka siapapun yang bisa memberi jaminan keamanan dan stabilitas, dialah yang akan mereka ikuti. Tidak ada pilihan lain yang tersedia, karena ini adalah masalah “survival” dan tidak bisa ditafsirkan secara simplistis berdasarkan prasangkan hitam-putih (loyal-tidak loyal). Seorang peneliti dari Australia, Charles Coppel, menggambarkan posisi “serba salah” yang dialami etnis Tionghoa:
“…Orang Tionghoa itu ibarat makan buah simalakama bila memikirkan kegiatan politik. Jika mereka terlibat dalam kalangan oposisi, mereka dicap subversif. Apabila mereka mendukung penguasa waktu itu, mereka dicap oportunis. Dan jika mereka menjauhi diri dari politik, mereka juga oportunis sebab mereka itu dikatakan hanya berminat mencari untung belaka”.[23]

Kekerasan atas Tionghoa dan “Koloborasi”: Kasus Jaman Jepang
Saat-saat dimana “law and order” absen, adalah periode yang mengerikan bagi “middleman minority”. Sebagai ilustrasi, ijinkanlah kami mengajak anda semua ke masa penjajahan Jepang (1942-1945). Periode ini memberikan banyak contoh, bagaimana “jaminan keamanan” bisa mengalihkan loyalitas middleman minority, bahkan terhadap musuh besarnya sekalipun, selama mereka mampu menyediakan keamanan. Pada saat-saat kedatangan balatentara Jepang (Maret 1942), aparat keamanan kolonial tiba-tiba menghilang (bandingkan dengan Jakarta, Mei 1998), mereposisikan Tionghoa dari “middlemen minority” menjadi “defenceless minority” (minoritas tanpa perlindungan)
Aksi kekerasan terhadap Tionghoa muncul dalam berbagai manifestasi, antara lain: perampokan, pembunuhan. Namun ada juga kekerasan dalam bentuk lain, yakni “sunat paksa” yang terjadi di berbagai daerah: Bekasi[24], Kudus[25], pantai utara Jawa Tengah[26], Jombang[27], Kediri[28]. Di luar Jawa aksi serupa juga berlangsung dalam skala yang lebih hebat, namun dengan alasan yang berbeda. Lelaki dewasa Tionghoa di daerah Kandangan (Kalimantan Selatan) melakukan “gerakan sunat sukarela” dengan alasan supaya tidak diganggu Jepang[29]. Pada saat yang sama dilaporkan pula terjadinya perkosaan wanita Tionghoa, misalnya di Bekasi (50 orang) dan di pantai utara Jawa Tengah[30]. Selain itu juga terdapat penyanderaan yang dilakukan oleh gerombolan perampok[31] . Puncak kekerasan adalah terbunuhnya orang-orang Tionghoa di masa vakum tersebut, misalnya di Kudus, Bekasi, Jombang dan Aceh[32]. Di Jawa Barat orang Tionghoa “membeli keamanan” dengan jalan membayar perampok untuk menjaga harta bendanya[33] .
Di saat-saat tegang tersebut, balatentara Jepang dengan cepat dan tegas membasmi segala bentuk gangguan “kamtibmas” tanpa pandang bulu. Sebenarnya tindakan mereka itu bukan ditujukan untuk melindungi Tionghoa per se, namun demi melancarkan jalannya roda pemerintahan, khususnya perekonomian. Di mata orang Tionghoa, tentara Jepang—yang sebelumnya dianggap “musuh besar” karena menginjak-injak Tiongkok—kini secara ironis dianggap sebagai “pelindung”. Di pihak lain, sekarang mereka lebih melihat orang Indonesia sebagai “ancaman”[34] Pendeknya, “minoritas perantara” akan berkolaborasi dg penguasa atau siapapun yg mampu menawarkan rasa aman. Faktor serupa juga yang melatarbelakangi duku
ngan Tionghoa pada Golongan Karya (Golkar) di masa Orde Baru[35]. Namun tragisnya Peristiwa Mei 1998 membuktikan, walaupun middlemen minority telah membayar “upeti” kepada penguasa, namun mereka sama sekali tidak mempedulikannya[ 36].

Hubungan Tionghoa-pribumi diwarnai dengan pasang surut sejak jaman kolonial hingga dewasa ini. Dalam beberapa episode terjadi benturan yang cukup memprihatinkan, hingga jatuh korban jiwa. Akan tetapi tidak seluruhnya benar bahwa hubungan Tionghoa dengan pribumi, maupun Tionghoa dengan Islam selalu diwarnai dengan ketegangan. Saya akan memberikan beberapa contoh hubungan “harmonis” yang belum banyak diketahui.
Pada abad XVII banyak Tionghoa yang memluk agama Islam[37]. Hal ini terbukti dari kata “peranakan” yang pada awalnya ditujukan pada Tionghoa Muslim. Dalam sensus penduduk abad XVII Belanda membedakan antara “Tionghoa” (Chineezen) dengan “peranakan”(Tionghoa muslim) , misalnya di Sumenep (Madura) yang cukup banyak terdapat peranakan[38] . Di Batavia, berhubung jumlah penduduk Tionghoa Muslim cukup banyak, maka diangkatlah seorang opsir untuk komunitas ini. Kapten terakhir peranakan bernama Muhammad Japar (abad XIX). Beberapa Bupati dari pesisir jelas mempunyai darah Tionghoa. Ada pula beberapa Tionghoa yang karena dekat dengan aristokrasi lokal, akhirnya masuk Islam dan mengubah namanya menjadi nama Jawa. Misalnya Bupati Kota Yogyakarta pada jaman Sultan Hamengku Buwono II, Raden Tumenggung Setjadiningrat (alias Tan Jin Sing). Adipati Bangil dan Bupati Tegal adalah generasi kedua dari keluarga Han Siong Kong (lahir di Tiongkok 1673- wafat di Lasem1744). Keluarga Muslim Tionghoa bermunculan juga saat pecahnya Perang Diponegoro. Beberapa orang Tionghoa yang berjasa pada raja mendapatkan gelar dan tanah dan kemudian masuk Islam. Misalnya Keluarga Tjan dari Pajang (Surakarta). Dari keluarga ini muncul seorang inisiator pertunjukan wayang orang untuk publik, yakni Gan Kam. Dua orang diantaranya menjadi guru besar di alam Indonesia merdeka. Salah satunya adalah Prof Tjan Tjoe Siem, yang di tahun 1960an mengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau wafat saat mengambil air wudhu di tahun 1978[39].
Pada abad XVIII Belanda mengeluarkan peraturan yang melarang Tionghoa masuk Islam. Pada waktu itu, Belanda mengenakan pajak untuk kucir orang Tionghoa. Apabila seorang Tionghoa memeluk Islam—apapun motivasinya—maka ia akan memotong kucir itu. Dengan demikian Belanda akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya[ 40]. Selain itu perkawinan antara Muslim dengan Tionghoa juga dilarang pada abad yang sama[41]. Belanda rupanya takut kalau kedua pihak itu bersatupadu, maka dicari jalan supaya mereka tetap terpisah. Berbagai peraturan itu semakin menjauhkan Tionghoa dari pribumi. Menariknya di tahun 1930an banyak bermunculan gerakan Muslim Tionghoa, yang muncul diluar Jawa. Di Sulawesi, Ong Kie Ho (kelahiran Toli-toli) mendirikan Partai Islam. Penguasa takut akan aktivitasnya dan dia dibuang ke Jawa tahun 1932. Di Medan tahun 1936, seorang Tionghoa totok, Yap A Siong dengan beberapa kawannya mendirikan Partai Islam Tionghoa. Di tahun 1933 di Makassar berdirilah Partai Tionghoa Islam Indonesia (PITII). Setahun kemudian PITII mendirikan suatu “Sekolah Melayu” dan di tahun 1936 menerbitkan media bernama “Wasilah”[42].
Masih banyak lagi contoh-contoh hubungan harmonis yang kebetulan berasal dari daerah Yogyakarta, daerah dimana saya dilahirkan.
Dr Wahidin Sudirohusodo, tokoh penting dibalik berdirinya organisasi Budi Utomo, adalah sahabat baik komunitas Tionghoa di Yogyakarta. Tempat prakteknya terletak di tengah-tengah daerah Ketandan (Pecinan) Yogyakarta (Tjeng, 1958: 44-45). Obituari beliau yg ditulis oleh Ki Hajar Dewantara (Suryaningrat, 1981: 21-22) menyebutkan, Dr Wahidin dikenal juga sebagai seorang “mediator” urusan rumah tangga yang baik. Misalnya ada pasangan Tionghoa yang cekcok, beliau tidak segan-segan datang kerumah untuk mendamaikan mereka. Beliau dipandang sebagai seorang sahabat oleh kalangan Tionghoa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, sewaktu beliau wafat, dijumpai banyak sekali pelayat Tionghoa.
Ketika di Kota Solo terjadi berbagai aksi anti Tionghoa (1913) yang dilakukan oleh Sarekat Islam, di Yogyakarta keadaan tetap tenang. Bahkan Sarekat Islam cabang Yogyakarta mementaskan suatu pertunjukan amal dengan perkumpulan drama Tionghoa, “Bok Sie Hwee”, yang separuh hasilnya akan disumbangkan pada pengajaran netral pribumi dan organisasi pribumi lainnya (Sarekat Islam Lokal, 1975: 348; Surjomihardjo, 1988: 158). Di Batavia, deklarasi Sarekat Islam setempat malah dilakukan di gedung THHK, dalam acara yang diorganisir oleh organisasi Tionghoa. Dalam acara tsb, masing2 pihak mengucapkan pidato dan harapannya akan hubungan yang lebh baik antara Indonesia-Tionghoa di masa depan (Sumartana, 1994: 202).
Hubungan Muhammadiyah dengan komunitas Tionghoa di Yogya pada masa kolonial juga cukup baik. Muhammadiyah sering mendapatkan bantuan dana dari orang Tionghoa di Ngabean, daerah dimana Muhammadiyah bermarkas (Asrofie, 1983: 66-67). Sesudah terjadinya huru-hara di Kudus (1918), pada tahun selanjutnya Muhammadiyah merangkul organisasi Tionghoa di Yogya dan Insulinde (perkumpulan multi-ras dibawah pimpinan Dr Tjipto Mangunkusumo) untuk membentuk suatu front bersama untuk memajukan hubungan baik diantara ras yang berbeda (Sim, t.t., 36). Terbitan tahunan berupa Almanak Muhammadijah banyak diisi iklan yang dipasang oleh pengusaha Tionghoa dari berbagai tempat (Almanak 1358/1939-40: halaman iklan).
Pada tahun 1925 terjadi suatu persekutuan yang cukup spektakuler antara Muhammadiyah dengan Tionghoa Yogyakarta melawan penerbit Belanda, Buning (Alfian, 1989: 206-07). Dalam salah satu terbitannya, Buning memuat “Serat Darmogandul” yang isinya di satu pihak menghina Islam (yang dituduh menghancurkan Majapahit dan memunculkan kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak) serta di pihak lain menjelekkan Tionghoa, karena ibu dari Raden Patah, raja pertama Demak, adalah “Putri Cina”. Makanya dalam hal ini, orang Tionghoa dituduh ikut berperan menghancurkan Majapahit. Seorang Tionghoa melapor soal terbitan ini ke tokoh Muhammadiyah, yang lalu membawanya ke Kongres Muhammadiyah, yang kebetulan saat itu sedang berlangsung di Yogyakarta. Sebagai buahnya, kedua belah pihak mendirikan “Comite Penjegah Penghinaan”, dibawah pimpinan H.Soedja dan seorang Tionghoa. Akhirnya penerbit Buning meminta maaf dan menarik terbitan yg kontroversial tersebut. Sungguh suatu kerjasama yang unik, yang entah kapan bisa terulang lagi. Di akhir dekade 1920-an, dalam rangka menyebarkan dakwah dikalangan Tionghoa, muncul ide dari Muhammadiyah untuk membuat sekolah dasar Tionghoa berdasarkan Islam (HCS met de Koran). Namun oleh karena berbagai kendala, proyek ini tidak pernah terwujud.
Pendiri Perguruan “Taman Siswa”, yakni Ki Hadjar Dewantara, adalah sahabat dekat Dr Yap Hong Tjoen (yang kemudian terkenal dengan RS Mata “Yap” di Yogyakarta). Sewaktu tinggal di Belanda, keduanya pernah bekerja bersama-sama dalam satu majalah “Het Indonesische Verbond van Studeeren” (Perhimpunan Pelajar Indonesia) (Jonkman, 1971: 32-33). Di tahun 1970-an, putra Dr Yap menyerahkan dokumentasi mengenai Ki Hadjar kepada Museum Taman Siswa di Yogyakarta sebagai tanda persahabatan orang tuanya.
Tidak ketinggalan kaum wartawan juga berusaha menghapus garis batas rasial. Di bulan Agustus 1928 dibentuklah “Perserikatan Djurnalis Asia”, dengan anggota baik Indonesia maupun Tionghoa. Di bulan Oktober 1928 perkumpulan ini mengadakan rapat di gedung sositeit Tionghoa, dengan pembicara Mr Ali Sastroamidjojo (kemudian menjadi Perdana Menteri di tahun 1950-an), dan dihadiri oleh sekitar 150 orang Indonesia dan
Tionghoa (Poeze, 1982: 391, 418, 445).
Penulis ingin menambahkan lagi ilustrasi hubungan Bung Karno dengan orang-orang Tionghoa sebelum Indonesia merdeka. Pemimpin Redaksi Sin Po, Kwee Kek Beng, menulis dalam otobiografinya, bahwa Bung Karno di akhir dekade 1920an mendatangi Sin Po dan mengharapkan dukungan atas satu majalah yang hendak diterbitkannya. Disebutkan Kwee, bahwa Bung Karno “ingin sekali rapatkan perhubungan dengan bangsa kita [Tionghoa] dan dengan Tiongkok”. Sehubungan dengan Sin Po ini, patut diingat bahwa lagu Indonesia Raya dimasyarakatkan pertama kali dalam majalah mingguan Sin Po, karena W.R. Supratman waktu itu bekerja di media tersebut[43] .

Liem Seeng Tee –seorang Tionghoa totok pemilik pabrik rokok “234” (Djie Sam Soe) di Surabaya, juga pernah membantu perjuangan politik bangsa Indonesia. Di tahun 1933, saat Partindo hendak mengadakan rapat akbar di Surabaya, susah sekali mendapatkan gedung pertemuan yang bisa menampung banyak orang. Mendengar hal tsb, Liem mengijinkan gedung bioskap “Sampoerna” kepunyaannnya sebagai tempat rapat akbar tsb[44]. Pada saat dia wafat di tahun 1951, Bung Karno mengirimkan karangan bunga tanda duka cita[45].
Cerita ketiga didapat dari penuturan Riwu, anak angkat Soekarno dari tempat pembuangannya di Ende (Flores)[46] . Pada saat itu Bung Karno mempunyai beberapa “murid” Tionghoa. Salah satu diantaranya adalah seorang pedagang hasil bumi. Setiap kali dia menjadi penghubung antara Bung Karno dengan rekan-rekan pergerakan di Jawa. Bila ada surat dari Jawa, orang Tionghoa ini memasukkannya ke dalam buah semangka dan pura-pura menjual semangka itu kepada Ibu Inggit (istri Bung Karno waktu itu). Dengan demikian Bung Karno tetap bisa mendapatkan kabar uptodate tentang perkembangan politik di Jawa.
Harap diingat, waktu itu Bung Karno sama sekali belum menjadi Presiden, bahkan masih dalam keadaan susah. Jadi hubungan itu tidak bermotifkan mencari untung atau mencari komisi.
Selain hubungan yang cukup harmonis di atas, penulis akan memberikan beberapa contoh sebaliknya. Pada Jaman Jepang terjadi benturan yang membawa korban. Pemberontakan PETA di Blitar (Februari 1944) ternyata mengandung unsur anti-Tionghoa. Orang-orang Tionghoa menyuplai perempuan penghibur (jugun ianfu) kepada tentara Jepang. Entah apa motivasi mereka melakukan itu, apakah dipaksa Jepang, atau demi “menjilat” Jepang. Menurut pengakuan Siauw Giok Tjhan dan Oei Tjoe Tat dalam memoir mereka, penguasa Jepang sering memberi perintah kepada pemimpin Hua Ch’iao Tsung Hui (HCTH), organisasi Tionghoa jaman Jepang, untuk menyuplai jugun ianfu. Sebagai akibatnya, beberapa orang Tionghoa tewas dalam pemberontakan legendaris yang dipimpin Supriyadi tersebut (Anderson, 1961: 46-47; Pakpahan, 1987: 138; Kwartanada, 1995: 34).
Di pihak lain, perlu diingat bahwa kebanyakan partai politik pada masa pergerakan menolak orang Tionghoa (maupun golongan minoritas asing lainnya) sebagai anggota penuh. Partai Nasional Indonesia (PNI, yang dipimpin Bung Karno, ironisnya hanya menerima Tionghoa sebagai anggota luar biasa. Hanyalah Indische Partij (IP), PKI dan Gerakan rakyat Indonesia (Gerindo) yang mau memerima golongan Tionghoa sebagai anggota penuh[47]. Kebijaksanaan partai politik waktu itu juga berakibat menjauhnya golongan Tionghao dari nasionalisme Indonesia.

A. Kantor Urusan Tionghoa dari Jaman ke Jaman
A.1. Jaman Belanda: Kantoor voor Chineeesche Zaken
Kantor ini bersikap paranoid terhadap peranakan Tionghoa dan banyak menuai protes dari kaum peranakan: misalnya H.H. Kan—seorang tokoh peranakan Pro-Belanda–menghimbau supaya KCZ lebih bersikap sebagai “kawan” daripada “mata-mata” pemerintah. Suara lain mengibaratkan KCZ bagaikan anjing penjaga yg sebaiknya “dirantai” saja (Lohanda, 2002: 230-31).
A.2. Jaman Jepang: Kakyo Han
Keberadaannya cukup misterius dan tidak banyak sumber tersedia. Orang Tionghoa menyebutnya Hua Ch’iao Pan. Pemimpinnya bernama Toyoshima, yang menguasai dengan baik budaya dan bahasa Tionghoa. Diantara stafnya terdapat juga orang Tionghoa, termasuk Liem Koen Hian dari Partai Tionghoa Indonesia (PTI) (Kwartanada, 1997: 266-68). Bung Hatta menyebut dalam memoirnya (1982: 416), bahwa Kantor ini banyak menangkapi orang Tionghoa
A.3. Jaman Orba: Badan Kordinasi Masalah Cina (BKMC)
Dalam usahanya mengontrol golongan Tionghoa, maka didalam satuan intel Orde Baru (BAKIN) didirikan satu kantor urusan Tionghoa, yang disebut BKMC. BKMC ini mengamati peredaran barang-barang cetakan berbahasa Mandarin, termasuk juga satu-satunya korang Mandarin jaman Orba, Harian Indonesia (Yindunxia Jih-pao). Pada saat kalangan beragama Budha terjadi perpecahan, BKMC juga ikut bermain didalamnya. Keberadaan BKMC (Setiono, 2003: 994) ini banyak menuai kritik dalam masa reformasi. Namun sayang sekali tidak banyak yang diketahui tentang aktivitas BKMC. Semoga akan muncul penelitian tentang institusi yang misterius ini.
B. Kebijaksanaan Budaya Tionghoa
Di tahun 2003 Megawati menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini bukan pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia. Jaman pendudukan Jepang diwarnai dengan berbagai usaha “resinifikasi” (pencinaan kembali) peranakan Tionghoa yang dianggap sudah terlalu banyak dipengaruhi kebudayaan Barat (Kwartanada, 1997: 306-11). Untuk itu antara lain Jepang mendorong kaum peranakan Tionghoa untuk belajar bahasa Tionghoa dan juga menghidupkan kembali berbagai bentuk budaya Tionghoa. Musik tradisional Tionghoa diijinkan untuk dimainkan di stasiun radio milik pemerintah, padahal di jaman Belanda tidak ada kesempatan seperti itu. Acara kesenian tradisonal seperti Barongsai seringkali ditampilkan adalam acara-acara resmi pada jaman Jepang (bandingkan dengan masa Reformasi ini), misalnya dalam acara peringatan pecahnya Perang Pasifik maupun peringatan pendaratan Jepang di Jawa.
Langkah yang cukup spektakuler adalah menjadikan hari raya Imlek 1943 sebagai hari libur resmi (keputusan Osamu Seirei no. 26 tanggal 1 Agustus 1942). Inilah pertama kali dalam sejarah Tionghoa di Indonesia, dimana Imlek menjadi hari libur resmi (bandingkan dengan di masa Reformasi). Di jaman belanda hal serupa tidak pernah terjadi Lebih hebatnya, di hari Imlek tersebut, seluruh penduduk Yogyakarta (tidak hanya Tionghoa saja!), diminta mengibarkan bendera Jepang. Seorang propagandis Tionghoa menyebut saat itu sebagai “perayaan tahun baru Imlek pertama dalam suasana baru” (Tjeng, 1943). Disini letak ironisme Jaman Jepang, yang sebelumnya dianggap sebagai musuh besar kaum Tionghoa, malah bertindak sebagai pihak yang membangkitkan kembali aktivitas budaya Tionghoa.
Di masa awal revolusi, pemerintah RI juga mengijinkan perayaan hari raya Tionghoa. Misalnya Presiden Sukarno mengeluarkan maklumat supaya kantor pemerintah mengibarkan bendera nasional Republik Tiongkok disamping Sang Merah Putih pada setiap perayaan hari lahirnya Republik Tiongkok. Demikian juga orang Tionghoa “boleh mengibarkan bendera kebangsaan Tiongkok dalam setiap hari raya bangsa Tionghoa”. Seperti juga di jaman Jepang, Imlek dijadikan hari libur resmi. Dalam tahun ajaran 1946/1947, tiga hari raya Tionghoa (Imlek, wafatnya nabi Konghucu dan Tsing Bing) dijadikan hari libur resmi (Kwartanada, 1997: 485).

C. Surat Bukti Kewarganeraaan Republik Indonesia (SBKRI)
SBKRI yang masih tetap kontroversial sampai sekarang, akarnya ternyata berasal dari Jaman jepang. Pada saat itu diadakan pendaftaran bangsa asing (Undang2 no. 7, 1942), dimana orang Tionghoa lelaki membayar f. 100 dan wanita f. 50 (boleh dicicil). Dengan membayar biaya tsb, mereka akan mendapat kartu identitas dan “keamanannya akan dijamin Dai Nippon”.

D. Perbedaan antara jaman Jepang-Orde Baru
Di atas sudah kami bahas beberapa “kemiripan” antara Jm Jepang dengaan Orba. Namun ada beberapa perbedaan yg sangat mendasar, yakni Jepang menganjurkan resinifikasi (pencinaan kembali), namun Orba justru melakukan desinoisasi (melarang segala yg berbau Tionghoa), termasuk mendorong program asimilasi. Perbedaan lain, di jaman Jepang, pemerintah mendorong berkembangnya kelas menengah pribumi dan menekan pengusaha Tionghoa. Sebaliknya, Orba “merangkul” sekelompok pengusaha Tionghoa, karena ingin menghindari munculnya kelas menengah pribumi yang kuat (yang berpotensi sebagai ancaman).

Penutup
Dalam mengakhiri ceramah ini saya ingin mengutip tulisan Benny Setiono aktivis Tionghoa dari Jakarta, bahwa “untuk mencapai Indonesia Baru yang adil dan makmur, demokratis, bersih dari KKN, bersih dari segala bentuk kekerasan serta selalu menjunjung tinggi tegaknya Hukum dan HAM. . . . etnis Tionghoa sebagai bagian integral bangsa Indonesia harus secara aktif turut mengambil bagian, bergandeng tangan dan bahu-membahu bersama-sama komponen bangsa lainnya, berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut.”[48] Kami setuju dengan pendapat tersebut dan berharap, bahwa pemerintah juga akan membuka berbagai macam pekerjaan yang selama ini relatif tertutup bagi etnis Tionghoa dan vice versa, supaya etnis Tionghoa tidak terkonsentrasi di ladang ekonomi saja[49]. Selain itu golongan Tionghoa hendaknya juga berjuang demi demokrasi dan civil society. Dalam hal ini hendaknya perjuangan jangan hanya bersifat “Tionghoa-sentris” saja, namun bersifat terbuka, misalnya ikut concern dalam soal 1965, soal HAM di Aceh, Maluku, dll. Dengan demikian perjuangan tersebut tidak bersifat eksklusif. Penderitaan orang Tionghoa adalah duka Indonesia dan sebaliknya. Demikian pula kegembiraan orang Tionghoa juga kegembiraan Indonesia. Oleh karena Tionghoa adalah bagian integral, yang tak terpisahkan dari tanah air Indonesia!

Sudah saatnya semua elemen di Indonesia bergandeng tangan, bersatu padau, tanpa memandang latar belakang, demi mencapai Indonesia Baru.

Merdeka!
Leiden, 5 Juni 2004.

Notes:
**** Disampaikan dalam Diskusi Terbuka “Sapu Lidi” di Leiden, Sabtu, 5 Juni 2004. Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Sapu Lidi, khususnya Bapak Mintardjo Sardjio atas kesempatan ini, serta Margana, Muridan, Marek Avé dan Bung Gogol. Tentu saja hanya penulis sendirilah yang bertanggungjawab atas isi tulisan ini.
++++ PhD candidate, History Department, FASS, 11 Arts Link, National University of Singapore (NUS), Singapore 117570.

Cakap-Cakap SEJARAH Di Redaksi “HISTORIA ONLINE” Bersama BONNIE TRIYANA c.s.

Kolom IBRAHIM ISA

Jum’at, 29 Juli 2011

Cakap-Cakap SEJARAH Di Redaksi “HISTORIA ONLINE” Bersama BONNIE TRIYANA
c.s.*

<Rentetan Catatan Kunjungan Ke Indonesia Bg. 8>

Salah satu acara menarik, penting dan bermanfaat bagiku di Indoneisa,
adalah kunjungan atas undangan, — ke *Redaksi Majalah Historia Online*
di Jakarta. Kantornya di tingkat empat (kalau tak salah). Luasnya lumayan.

Disitulah sejumlah sejarawan, jurnalis dan penulis muda, harapan bangsa,
dari pagi sampai tengah malam, tak kenal lelah, menggeluti masalah
sejarah bangsa dan negeri kita serta mancanegara. Misi mereka sungguh
fital: Membikin masyarakat kita, kaum muda kita, PEDULI SEJARAH.

Melalui penelitian, studi dan penulisan (kembali) peristiwa dan kasus
sejarah, dengan serius, tapi juga menarik dan populer,
mempresentasikannya kepada masyarakat. Maksudnya agar mudah diingat
serta tersimpan baik dalam memori. Memberikan sumbangan agar generasi
muda Indonesia dewasa ini — menjadi ‘history minded’. Mentrapkan ajaran
Bung Karno – yang populer dinyatakan dalam dua kata: ** *“JAS MERAH”* –
Jangan sekali-kali melupakanj sejarah!

* * *

Betapa tak terharu, bangga dan inspiratif. Menyaksikan tenaga-tenaga
muda yang begitu bersemangat dan antusias mentrapkan visi dan misinya!

Aku gembira sekali dan merasa terhormat dapat undangan dari pemimpin
redaksinya Bonnie Triyana, untuk cakap-cakap sejarah dengan generasi
muda pengelola Majalah Historia Online.

* * *

“*Explorer” Ibn BATUTTA — INI JUGA Tokoh SEJARAH*

Mari beralih tema sejenak, ke masalah hangat lainnya.

Soalnya, karena itu juga sehubungan dengan masalah sejarah. Begini
ceriteranya: Mingguan Amerika, ‘Time Magazine” (nomor 1– 8 Agustus,
2011), mendjadikan tema pokok majalahnya pekan nanti, adalah masalah
ISLAM. Tidak kurang dari 60 halaman diperuntukkan bagi masalah tsb
dengan judul: *“TRAVELS THROUGH ISLAM*; Discovering a world of change
and challenge in the footsteps of the 14^th century explorer *IBN
BATTUTA*”. Dalam bahasa kita, diterjemahkan bebas: “Perjalanan Di Dunia
Islam: Menemukan suatu dunia yang (sedang) berubah dan tantangan di
sepanjang jalan yang ditempuh Ibn Batutta, Pengembara Abad Ke-XIV”.

Pengembara Ibn Batutta adalah tamatan sekolah hukum dari Tangier,
Maroko, Ia berasal dari suku Berber. “Time Magazine” menarik persamaan
antara *Ibn Battuta* dengan *Marco Polo* (Itali) dan *Laksamana Zheng
He* (Tiongkok). Ketiga exoplorer sejarah dunia tsb oleh Time Magazine
masing-masing dijuluki sebagai ONE MAN’S ODYSSEY, Pengembara Seorang Diri.

Menarik sekali untuk sedikit didalami pandangan dan apa saja kesan-kesan
cendekiawan dan penulis Tangier ini, Ibn Battuta. Ia, berangkat dari
kampung halamannya dengan meninggalkan keluarga dan handai taulannya,
Sejak itu selama kurang-lebih 30 tahun ia melakukan perjalanan panjang
dan lama. Mengembara di “Dar El Islam”, yaitu negeri-negeri Afrika
Utara, Asia Minor, Eropah,Timur Tengah dan sampai ke Tiongkok.

Perhatian Time Magazine pada ‘Dar El Islam-nya’ Ibn Battuta ini kok
seperti kebetulan bersamaan waktu dengan terjadinya peristiwa pemboman
teroris di Oslo dan pembantaian terhadap pemuda-pemudi Partai Buruh
Norwegia yang sedang melakukan kegiatan bersama di Pulau Utoeya .
Korbannya mencapai kurang lebih 90 orang terbunuh. Padahal tiulisan Time
Magazine itu dipersiapkan jauh sebelum terjadinya “masaker Norwegia” tsb.

Memang, — ‘pembantaian di Norwegia”(22/7), menimbulkan semacam
‘titik-balik’ dalam sikap (Barat terutama) terhadap ‘terorisme’. Selama
ini, orang memandang aksi-aksi teror utama di dunia adalah, — yang
dinyatakan sebagai ‘terorisme Islam’ . Suatu cara untuk mencapai
tujuannya dengan melakukan aksi-aksi radikal-ekstrim. Yang, untuk
memperoleh dampak dan ‘kejutan’ yang diharapkan, menyasar pada
manusia-manusia biasa yang tak bersalah dan tak ada sangkut pautnya
secara langsung dengan hal yang diisukan oleh si pelaku teroris itu.

Cara-cara ini a.l. ditandai oleh aksi orang-orangnya Osama Bin Laden di
New York, Manhattan Twin Towers (9/11), yang menimbulkan korban sampai
3000 orang terbunuh.

Titik balik pandangan ini — tercermin a.l di sepucuk
surat-kiriman-pembaca yang disiarkan oleh s.k. The Independent (Daily),
London, 25 Juli 2011, sbb:

“Now that the architect of the Norwegian massacre turns out to be a
blue-eyed, blond, white, Christian, right-wing fundamentalist, (Anders
Behring Breivik, a 32-year-old Norwegian) –where have all the so-called
experts on “Islamic terrorism” suddenly gone? .

Dalam bahasa kita: *Sekarang ini ketika ternyata bahwa arsitek
pembantaian Norwegia, sdalah seorang Norwegia yang bulé, orang
fundamentelis Kanan Kristen, bernama Anders Behring Breivik, –
dimanakah gerangan mereka-mereka itu berada, yang katanya pakar tentang
“terorisme Islam”. Kok tiba-tiba menghilang? . . .*

Terjadinya ‘titik-balik’ dalam pandangan terhadap masalah ‘terorisme’
juga bisa terlihat dari sikap pelbagai partai kiri di Eropah yang dewasa
ini mengambil posisi ofensif terhadap partai-partai ekstrim kanan.
Sedangkan partai-partai kanan tsb mengambil posisi ‘defensif” .
Berusaha mendenstansiir parpolnya dari terorisme di Norwegia.

* * *

Tapi, mengenai Ibn Batutta dan kaitannya dengan ‘masaker Norwegia’ kita
stop di sini untuk sementara. Didulukan sekitar kunjunganku dan acara
CAKAP-CAKAP SEJARAH DENGAN TEMAN-TEMAN DI REDAKSI HISTORIA ONLINE.

* * *

Cakap-cakap yng dipandu oleh Bonnie Triyana itu mengambil fokus sekitar
Gerakan Kemerdekaan Asia -Arika di paro pertama dan kedua abad ke-XX.
Salah satu puncak kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrikam melawan
kolonialisme dan imperialisme untuk kemerdekaan nasional, pasca Perang
Dunia II, adalah diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di |Bandung
dalam bulan April 1955.

Dibicarakan saling hubungan antara Konferensi Asia-Afrika di Bandung,
yang dihadiri oleh 29 negeri dan daerah (baik yang sudah mencapai
kemerdekaannya maupun yang masih dalam proses perjuangan), — dengan
Gerakan Solidaritas Rakyat-Rakyat Asia Afrika, yang bermarkas di Cairo,
Mesir, sejak akhir tahun limapuuhan abad lalu. Dalam diskusi diperoleh
kejelasan bahwa Konferensi Bandung (1955) adalah berstatus resmi,
mewakili negara-negara dan pemerintah A-A; sedangkan Gerakan Solidaritas
AA dengan organisasinya AAPSO – Afro-Asian People’s Solidarity
Organization, adalah suatu gerakan rakyat yang ‘non-governmental’.
Tetapi yang saling berkordinasi dalam perjuangan melawan kolonialisme
dan imperialisme.

Sangat membesarkan hati adanya perhatian besar hadirin mengenai masalah
perjuangan rakuyat Asia-Afrika untuk kemerdekaan nasional yang penuh.

* * *

Antara lain juga hangat dibicarakan mengenai pergolakan dan perlawanan
rakyat terhadap rezim Gadhafi di Lybia. |Mengapa, misalnya, terhadap
ketiadaan demokrasi dan HAM di banyak negeri lainnya, seperti di Timur
Tengah, sebagai contoh, Saudi Arabia, dunia Barat tidak peduli
samasekali. |Sedangkan di Lybia, sampai kekuatan bersenjata NATO ikut
turun tangan. Diperoleh pemahaman bahwa campur tangan langsung Barat –
Nato di Lybia, sebab utamanya ialah, karena di Libya terdapat sumber
minyak yang besar. Sedangkan penguasanya, rezim Gsdhafi, bukan suatu
rezim yang pro-Barat. Beda dengan misalnya rezim di Saudi Arabia atau di
Emirat Arab. Selain itu rezim Gadhafi memang pernah terlibat dalam aksi
tgeror terhadap Barat.

Masih terdapat hal-hal lain yang muncul dalam diskusi yang dipandu oleh
Redaksi Hisotria Online. Semua itu menarik dan mendapt perhatian besar
dalam pendiskusian, baik yang bersangkutan dengan masalah dalam negeri
maupun mengenai dunia internasional.

Pertemuan semacam yang diselenggarakan oleh Redaksi Historia Online,
seperti ini ternyata bermanfaat sekali, dalam rangka memperluas wacana,
menambah input dan menguji pandangan masing-masing mengenai masalah
aktuil dalam dan luar negeri.

Gubernur Jendral VOC J.P. COEN (1587-1629), -Adalah BAJINGAN PALING BESAR, — Kata Hati Nurani Orang Belanda*

IBRAHIM ISA

Minggu, 17 Juli 2011

Gubernur Jendral VOC J.P. COEN (1587-1629), -Adalah BAJINGAN PALING
BESAR, — Kata Hati Nurani Orang Belanda*

Kalimat-kalimat tsb diatas adalah pernyataan orang Belanda sendiri.
Begitulah cetusan hati nurani orang Belanda yang mau tau, dan merespek
sejarah hubungan Indonesia-Belanda. Yang mau mengakui fakta-fakta
sejarah sebagaimana apa adanya. Khususnya yang bersangkutan dengan masa
berkuasanya VOC di Nusantara di bawah gubernur jendral *J. Pieterszoon
Coen**(1587-1629)*.

Semua itu (penulisnya, Eric van de Beek) bisa dibaca di s.k nasional
Belanda, ” De Volkskrant”, 12 Juli 2011. Ditambahkannya pula, ‘iemand
als Coen hoor je niet te eren’. Terjemahan bebas: ‘Orang seperti Coen
tak patut dihormati’. Tambah lagi “De tijdomstandigheden waren geen
verzachtende omstadigheden voor de massamoordenaar J.P. Coen’. Artinya,
‘Situasi ketika itu, bukanlah sesuatu yang (bisa) meringankan bagi
seorang pembantai-massal seperti J.P. Coen’. Eric Van de Beek
menegaskan, ‘sejarah tanah air kita, tak mengenal bajingan yang lebih
besar lagi’ (maksudnya tak ada bajingan yang lebih besar selain JP Coen).

Van de Beek menulis kata-kata seperti tsb diatas terdorong oleh
kejengkelannya serta kritik keras pada Dewan Perwakilan Gemeente Hoorn,
Holland, yang menolak permintaan dan petisi sebagian masyarakat yang
menuntut agar patung mantan gubernur jendral VOC J.P. Coen di tengah
kota Hoorn itu, disingkirkan dari situ. Dianggap mencemarkan nama (baik)
bangsa Belanda. Patung tsb didirikan oleh Gemeente Hoorn sebagai
kenangan ulangtahun ke-300 J.P. Coen.

Mengapa Coen dinyatakan telah mencemarkan nama baik bangsa Belanda?
Tulis Eric van de Beek: Dia (Coen) mendirikan kota Batavia dengan
terlebih dahulu membakar habis kota Jayakarta. Ia (Coen) melakukan
pembantaian masal di kepulauan Banda. Hampitr keseluruhan 15.000
penduduk kepulauan Banda habis dibunuh. Coen sendiri mengakuinya,
tulisnya: ‘De inboorlingen sijn meest allen dood door den oorloch,
aarmoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse in de omliggende
eilanden ontcomen’.

Sesungguhnya, sebelum dibangunnya patung Coen di tengah kota Hoorn, hal
itu sudah menjadi masalah. Pada tahun 1887, seorang historikus Belanda
bernama J. A Van der Chijs. Menulis a.l sbb: Saya ragukan apakah
(dibangunnya patung JP Coen) masih akan diteruskan. (Karena) pada
namanya melekat darah.’ Namun, 6 tahun kemudian (1893) patung Coen (
yang sialan itu) berdiri juga di tengah kota Hoorn. Setelah berdirinya
patung Coen disitu, banyak protes diajukan masyarakat. Tidak sedikit
tulisan dan petisi yang dimuat di pers yang memprotes keberadaan patung
JP Coen di tengah kota Hoorn. Tetapi politisi dan penguasa kota Hoorn
berkeras-kepala mempertahankannya. Hal mana menunjukkan bahwa pengaruh
dan kekuatan politik konservatif masih kokoh dikalangan penguasa
Belanda, termasuk di kotapraja Hoorn.

Demonstrasi-demonstrasi diadakan dan bahkan patung Coen disirami cat
dsb. Menunjukkan ketidak-relaan dan kemarahan masyarakat Hoorn. Mengapa
‘bajingan pembunuh masal’ JP Coen diberikan penghormatan dengan
mendirikan patungnya di tengah kota Hoorn. Eric van de Beek: ‘Seorang
pembunuh masal tidak patut dihormati, dengan mendirikan patungya dipusat
kota kita’.

Direktur Musium Westfries menyatakan di RTL-Nieuws: ; Dia (Coen) adalah
seorang yang kejam. Tetapi dia(Coen) bukan satu-satunya orang yang
begitu’. Dengan keluhan berat Eric van de Beek menutup tulisannya sbb:
‘Sebuah kota Hoorn dengan patung yang diperuntukkan bagi seorang
penjagal-manusia seperti JP Coen: Ini suatu bahan (pemikiran)bagi para
akhli ilmu jiwa’

* * *

Ketika bicara di pertemuan di LIPI, Jakarta, 21 Juni y.l., menyinggung
masalah hubungan Indonesia-Belanda, yang dikemukakan oleh Asvi Warman
Adam, aku nyatakan bahwa Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gubernur
jendral VOC yang menguasai negeri kita dulu, adalah p e r a m p o k,
yang dengan kapal dan tentaranya datang ke Indonesia untuk merampok
kekayaan rempah-rempah kita. Selanjutya JP Coen menjadi penguasa
Nusantara, dengan bersandar pada armada dan tentara VOC-nya. Tidak
kebetulan tentara KNIL di periode kolonial oleh masyarakat kita disebut
tentara KUMPENI, maksudnya compagnie, VOC.

Kukemukakan, bahwa catatan mengenai kekejaman JP Coen di Indonesia dulu,
jelas sekali dikemukakan dalam buku sejarawan Herman Burgers (2010), “De
Garoeda en De Ooievaar”.

Memang, hubungan Indonesia-Belanda benar-benar sebentar “mesra” sebentar
“kecut”. Suatu ‘hate and love relation’. Sebab utama dari keadaan
seperti itu semata-mata disebabkan oleh ‘ulahnya’ fihak penguasa di Den
Haag sendiri. Bila tokh dikatakan ada masa ‘love relation’ antara
Indonesia dan Belanda, maka itu kemungkinan besar, terjadi pada periode
rezim Orde Baru.

Di saat itu rezim Orba mengembalikan semua modal, perusahaan dan ‘milik’
Belanda lainnya, seperti perkebunan-perkebunan, yang sebelumnya
dinasionalisasi oleh pemerintahan Presiden Sukarno.

* * *

Tidak usahlah kita singgung lagi sementara ini, mengenai periode pra
kemerdekaan Indonesia, pada zaman kolonialisme Belanda. Kita batasi saja
sejak berakhirnya Perang Pasifik, dengan kemenangan Sekutu (A,B,C,D –
yaitu America, Britain, China dan Dutch) atas Kerajaan Jepang. Belanda
menganggap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, — berdirinya negara
Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai suatu
‘pelanggaran’ terhadap ‘kedaulatan’ Kerajaan Belanda, yang meliputi
Hindia Belanda (Indonesia).

Republik Indonesia, oleh Belanda dianggap sesuatu yang ilegal, di luar
hukum. Karena melanggar Konstitusi Kerajaan Belanda. Presiden RI,
Sukarno, menurut Belanda, adalah kolaborator Jepang. Maka RI adalah
ciptaan dan boneka Jepang. Lalu Den Haag mengirim Van Mook (dari
Australia) yang diangkat jadi Letnan Gubernuir Jendral Hindia Belanda,
dengan tentara NICA-nya. Dimulailah ‘konflik’ pertama pasca Perang
Pasifik, di Indonesia. Yaitu antara Republik Indonesia versus Kerajaan
Belanda yang berkeras hendak mempertahankan statusquo.

Selama periode selanjutnya tak pernah ada hubungan ‘bersahabat’ yang
‘hangat’ antara Indonesia dan Belanda. Ada saja soalnya, Misalnya
keterlibatan Belanda dengan kudeta Kapten Westerling yang pakai nama
‘Ratu Adil’. Aksi-aksi subversi dan kemudian yang terpanjang masa
‘kecut’ dalam hubungan Indonesia –Belanda, disebabkan oleh politik
Belanda yang bersikeras hendak terus menguasai Irian Barat.

* * *

Setelah Reformasi (1998), — masih tetap ada ganjelan itu. Antara lain
yang terpenting ialah, mengenai masalah HARI MERDEKANYA INDONESIA.
Belanda bertahan pada sikapnya, bahwa Indonesia menjadi negeri merdeka,

*s e t e l a h* ditandatanganinya Persetujuan Konferensi Meja Bundar
(KMB), yang diikuti oleh suatu proses PENYERAHAN KEDAULATAN oleh
Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Itu terjadi
pada tanggal 29 Desember 1949. Sedangkan kita, bangsa Indonesia,
bertahan pada kenyataan bahwa dengan diproklamasikannya KEMERDEKAAN
INDONESIA, oleh Sukarno dan Moh, Hatta, atas nama bangsa Indonesia, pada
tanggal 17 Agustus, 1945, — — — pada saat itulah kita menjadi SUATU
NEGERI DAN BANGSA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT. Tidak peduli diakui atau
ditolak oleh Belanda atau oleh siapapun.

Ada serentetan masalah lainnya, antara lain bermukimnya ‘pemerintah RMS
(Republik Maluku Selatan), di Belanda, padahal Belanda hanya mengakui
dan punya hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia. Sehingga
kasus ini sempat menjadi kendala kunjungan Presiden Republik Indnesia,
S.B Yudhoyono, ke negeri Belanda.

Menelusuri perkembangan hubungan Indonesia-Belanda, bisa disaksikan
bahwa di Belanda (terutama di kalangan yang berkuasa) masih berkuasa
pandangan kolot tentang peranan kolonialisme Belanda di Indonesia,
tentang peranan VOC dan tentang harijadi Republik Indonesia, 17 Agustus
1945.

Bersamaan dengan itu tumbuh terus pandangan yang obyektif dan realis di
kalangan cendekiawan dan pakar sejarah Belanda, seperti antara lain
tercermin dalam tulisan Eric van de Beek dan buku sejarah hubungan
Indonesia-Belanda yang ditulis oleh sejarawan Herman Burgers.

Soekarno Yang Dikalahkan Total

logo_ioms
cover

max

Bulan Sukarno
Sukarno yang (Di)Kalah(kan) Total
Jumat, 01 Juli 2011 – 23:17:03 WIB

Dia abaikan mekanisme demokrasi. Sosialisme Indonesia buntu di tengah jalan. 

Tidak bisa disangkal lagi bahwa Sukarno, bersama seluruh generasinya, berhasil menang dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mendirikan Republik Indonesia. Dan kemenangan itu bukan kemenangan kecil. Negeri Belanda pada tahun 1945-1949 masih bisa mengerakkan banyak modal, manusia dan senjata. Sementara itu pihak Republik masih serba kekurangan. Satu-sautnya modal perjuangan adalah kesadaran politik massa yang sudah dibangun selama 35 tahun sebelumnya. Dalam semua proses itu Sukarno mengambil peran sangat menentukan. Dia memimpin sebuah gerakan yang menang.
Sesudah merdeka lain lagi ceritanya. Sukarno maju sebagai pemimpin gerakan yang mau membangun sosialisme Indonesia. Pada 1965, massa yang digerakkan oleh Sukarno, Partai Nasional Indonesia, Partindo, Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya sudah mencapai hampir 25 juta orang . Semua massa itu adalah pendukung Sukarno dan gerakan sosialisme ala Indonesia yang dipimpinnya. Dia bukannya tak punya lawan, saat itu yang menentang Sukarno: sebagian besar militer, Partai Sosialis Indonesia dan ormasnya, Masyumi dan ormasnya dan sebagian dari pemimpin dan ormasnya Nahdatul Ulama. Indonesia terbelah.
Tapi sekarang, tahun 2011, jarak situasi Indonesia dengan Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno sangatlah jauh. Dia memperjuangkan sosialisme Indonesia: di mana rakyat yang mayoritas berkuasa dan bekerja dengan semangat gotong-royong; di mana Indonesia merupakan bagian daripada gerakan persatuan New Emerging Forces (NEFOS) yang sedang dalam proses membangun sebuah tatanan dunia baru, tanpa kolonialisme tanpa neo-kolonialisme. Tetapi Indonesia yang berkembang dari 1965 sampai 2011 adalah Indonesia yang sepenuhnya tergerakkan oleh dinamika kapitalisme – kapitalisme vulgar eksploitatif dan terbelakang pula, dengan elit berkuasa yang memiliki ciri khas sama – dan menyatunya dengan kekuatan imperialis yang berpusat di Washington, London, Tokyo dan Canberra.
Dengan kata lain: Sukarno gagal total dalam memperjuangakan cita-citanya. Dalam situasi bangsa yang terbelah pada tahun 1965, kendati massa pendukung Sukarno lebih banyak justru kubu lawannyalah yang menang total.
Mengapa bisa begitu?
Mungkin ada berbagai faktor yang bisa ditinjau, mulai dari kekuatan bersenjata yang ada di tangan lawannya sampai dengan taktik konspirasi keblinger yang dilaksakan oleh seorang “pendukung”nya, dan banyak lainnya. Tetapi orang yang menilai positif Sukarno secara umum juga harus berani bertanya apakah ada cacat dalam pemikiran atau praxis Sukarno sendiri yang memungkinkan kekalahannya. Menurut pendapat saya: ya, ada.
Kontradiksi Dalam Praxis Demokrasi
Esensi daripada demokrasi yang sejati adalah keterlibatan seluruh rakyat (atau semakin lama semakin banyak rakyat) dalam kehidupan politik negeri. Rakyat banyak (rakyat miskin dalam kasus Indonesia) semakin menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Format dan bentuk proses ini bisa macam-macam. Di Indonesia tahun 1960-an banyak rakyat Indonesia masuk organisasi dan melalui keterlibatannya di organisasi semakin terpolitisir, semakin membaca dan mendiskusikan politik, dan semakin memobilisasi diri untuk menuntut keinginannya. Proses ini juga memang dipimpin Sukarno (secara ideologis) dan diorganisir partai-partai seperti PKI, PNI, dan Partindo. Dari segi itu, gerakan tersebut merupakan gerakan yang meningkatkan kehidupan demokrasi kerakyatan. Hanya saja periode paling intensifnya yang berlangsung 1962-1965, terlalu singkat untuk bisa dievaluasi secara final.
Tetapi di saat yang sama, gerakan demokrasi kerakyatan radikal ini berkembang dalam suatu kerangka politik yang kontradiktif. Di satu sisi demokratis (dalam arti rakyat mulai lebih aktif terlibat dalam politik), di lain sisi tidak demokratis. Ada berapa contoh ketidak-demokratisannya. Pertama, pemerintah melarang Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi. Benar ada tokoh-tokoh dua partai ini yang terlibat PRR-Permesta, sebuah pemberontakan bersenjata yang illegal. Tetapi melarang kegiatan seluruh partai karena keterlibatan beberapa tokoh merupakan upaya administratif (bukan tindakan politik) untuk mengatasi masalahnya. Tidak jauh berbeda dengan Suharto melarang kegiatan PKI, karena keblingeran seglintir kecil pemimpinnya yang terlibat Gestapu.  Begitu juga di kemudian hari pemerintah Sukarno melarang Partai Murba, atas desakan PKI. Pula larangan yang tak perlu terhadap Manikebu, manifesto kanan anti-politik oleh segelintir seniman dan intelektual. Semua partai yang dilarang, dilarang saja, tidak ada proses pembasmian. Ini juga berarti bahwa perpolitikan mereka tetap exis tetapi hanya masuk ke pasar gelap politik.
Kedua, ada proses mentotalitariankan bahasa politik. Dengan dilarangnya PSI dan Masyumi bahasa politik konservatip dan kanan kehilangan ruang gerak padahal masih cukup banyak rakyat Indonesia, biarpun mungkin semakin minoritas, yang menganutnya. Semua diskusi politik harus memakai bahasa yang diciptakan Sukarno. Di satu segi ini adalah hasil daripada semakin besar dukungan buat kubu kiri. Dengan sendirinya kubu konservatif akan semakin kecil dan marjinal. Ini juga mengakibatkan ketimpangan dan distorsi terhadap kehidupan politik demokratik.
Di dalam pikiran politik Sukarno memang ada unsur yang membuka kemungkinan distorsi seperti itu. Soekarno sangat kritis terhadap “demokrasi liberal” maupun “parlementer demokrasi”. Ini bisa di lihat dari berbagai tulisannya. Ini ada dua contoh dari kuliah Sukarno tentang Pancasila yang diadakan di Istana Negara pada1958.
Parlementair demokrasi aalah hanya ideologi politik, Parlementair demokrasi memberi kans yang sama secara demokratis kepada semua orang di bidang politik sama, itupun zoegenaamd [seharusnya]. Sebab dalam praktiknya si pemegang uanglah yang bisa membiayai surat-kabar, membiayai propaganda.
Parlementair demokrasi adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang naik. …..  …  kita dus sebenarnya tidak boleh memakai parlemantaire demokrasi.”
Juga sangat terkenal kritikan Sukarno yang menyerang demokrasi liberal sebagai hanya “demokrasi 50% plus 1” dan kemudian tekanannya pada menggunakan musyawarah.
Kritik Sukarno terhadap demokrasi liberal mempunyai dua asal yang pokok. Pertama, caranya mengkritik demokrasi liberal berasal dari kritikan umum yang sering diungkapkan oleh kaum kiri di mana pun. Dalam demokrasi liberal semua warganegara dan semua kekuatan punya hak formal yang sama, tetapi karena kekuatan keuangannya berbeda, hak formal yang sama ini sebenarnya batal sebab kata Sukarno: “Dalam praktiknya si pemegang uanglah yang bisa membiayai surat-kabar, membiayai propaganda.” Kritik itu sangat benar.
Asal-usul kedua dari kritikan Sukarno adalah pengalaman Indonesia sendiri sejak kemerdekaan, yaitu periode 1950-1958. Selama periode tersebut kehidupan politik demokrasi parlementer diwarnai oleh gonta-ganti koalisi kabinet. Friksi antar partai semakin tajam. Sukarno dan banyak orang lain mengeluh terjadinya saling “jegal-menjegal”. Sebenarnya masalah yang sama sering juga dikeluhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang yang tercerminkan melalui komentar bahwa ada terlalu banyak partai. Saat ini masalah tersebut dicoba diselesaikan sepenuhnya dengan cara adminstratif, yakni dengan cara mempersulit proses verifikasi untuk ikut Pemilu kemudian dengan usulan menaikan threshold.
Tetapi problem yang sama, baik tahun 1950-an maupun zaman sekarang bukan masalah demokrasi liberal itu sendiri. Problem itu adalah cerminan daripada fenomena lain yang juga sering dikomentari Sukarno, apalagi sebelum kemerdekaan. Menurut Sukarno semua hal di Indonesia, termasuk kehidupan demokrasi tentunya, tak bisa berkembang lebih besar dan esensial akibat tak terjadinya industrialisasi. Ini juga berlaku sampai sekarang, bahkan untuk Indonesia pada tahun 2011. Meskipun terjadi pembesaran sektor manufaktur, jenis manufakturnya tidak berkembang lewat industrialisasi tetapi lewat perluasan banyak manufaktur yang berskala kecil. Akibat dari realitas itu adalah banyaknya pengelompokan kelas borjuis dalam negeri Indonesia yang berskala kecil. Situasi kepartaian mencerminkan kenyataan itu.
Di zaman sekarang untuk menghadapi carut-marut seperti itu solusinya bisa mengambil langkah administratif. Bikin saja peraturan yang akan mengakibatkan jumlah partai berkurang. Di tahun-tahun Demokrasi Terpimpin, Sukarno berusaha mengombinasikan solusi politik dengan solusi administratif. Solusi politiknya mula-mula adalah mendukung konsep Golongan Karya (Golkar) dengan harapan bahwa organisasi-organisasi massa bisa melepaskan diri dari affiliasi partai dan menjadi sebuah gerakan massa yang bersatu. Tetapi upayanya tidak berhasil.
Sejak tahun 1962, Sukarno lebih mendorong konsepsi Nasakom dan Front Nasional. Dia kembali kepada tulisannya di tahun 1926 untuk berusaha menyatukan Islam (progressif), nasionalis (progressif) dan Marxis (non-sektarian). Sesudah tahun 1962 gerakan mobilisasi massa mendukung Soekarno semakin membesar. Membesarnya gerakan itu, yang disertai dukungan ide-ide sosialisme ala Indonesia yang diusung Sukarno, agaknya menjadi solusi yang diharapkan bisa memecahkan kebuntuan situasi politik nasional. Tetapi Sukarno tetap memberlakukan sanksi adminstratif, yakni larangan terhadap PSI, Masyumi dan Murba.
Bukan hanya itu, mulai 1959 ada proses penundaan terus-menerus mekanisme utama dari demokrasi parlementer, yakni pemilihan umum. Pada kurun 1959-1962, semua partai, termasuk PKI, selalu menuntut adanya Pemilu yang tertunda (dan ditunda-tunda) itu. Tetapi mulai sekitar 1962-1963, seolah-olah memang semua pihak sepakat tak perlu ada Pemilu lagi. Makan terciptalah sebuah mekanisme baru untuk mengatur perpindahan kekuasaan dari satu golongan kepada golongan lain. Pada 1963 didirikan Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar) langsung di bawah komando Sukarno, yang menggantikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin Jenderal Nasution. Sejak ada Kotrar konsep penggantian pemerintah diubah menjadi konsep Retooling Kabinet – artinya yang mereka yang dianggap datang dari golongan “kanan” di dalam kabinet diganti dengan yang “kiri” atau progressif.
Cara demikian sebetulnya jebakan, karena secara formal semua menjadi tergantung pada Presiden Sukarno. Di luar proses formal, kuncinya adalah memang sejauh mana ide-ide sosialisme ala Indonesia mendapat dukungan. Selama dukungan mayoritas rakyat menjadi sasaran, proses ini memiliki sifat demokratis. Tetapi tanpa proses pemilu, ini merupakan proses demokratis tanpa tersedianya mekanisme demokratis, yaitu mekanisme formal yang memang bersandar pada rakyat sendiri. Semua bersandar pada presiden. Juga sangat susah membayangkan proses demokratis langsung – yaitu insureksi bersenjata oleh rakyat mayoritas, karena mereka tidak memiliki senjata.
Sementara itu presiden juga tidak punya kekuasaan atau kekuatan absolut. Apakah kabinet bisa diretooling atau tidak banyak tergantung pada kalkulasi imbangan kekuatan. Kalkulasi dan manuver menjadi sebuah mekanisme utama yang menciptakan suasana yang penuh kehati-hatian dan manuver yang sangat matang untuk segala macam konspirasi.
Demokrasi liberal memang banyak cacatnya dan banyak mendapatkan kritik dari Sukarno. Dalam hal itu dia benar. Yang harus dipertanyakan adalah solusi yang ditawarkan Sukarno: sebuah sistem politik formal yang membuang semua aspek positif dari demokrasi liberal: ada Pemilu, pelarangan partai-partai dan bahasa politik yang tunggal. Dengan begitu sebuah gerakan memperjuangkan sosialisme ala Indonesia – yang pada hakekatnya bersifat demokratis dan juga melibatkan jutaan orang ke dalam kehidupan politik negeri – berkembang tanpa mekanisme formal demokratis.  Situasi seperti itu berujung pada pertarungan konspirasi gelap dan memuncak di tahun 1965 yang membuka kesempatan untuk kubu lawan Sukarno untuk mengalahkannya secara total.[MAX LANE]

Sumber: majalah-historia.com

Menguak Sejarah Perbudakan di Indonesia

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/menguak-sejarah-perbudakan-di-indonesia

Avatar hendrawan
Utrecht, Belanda
Utrecht, Belanda

Menguak Sejarah Perbudakan di

Indonesia

Diterbitkan : 8 Juli 2011 – 2:35pm | Oleh Bram Hendrawan (RNW)

Untuk kita warga Indonesia, sejarah perbudakan mungkin terdengar asing. Banyak yang berpikir perbudakan hanya terjadi terhadap orang-orang dari Afrika saja yang dibawa ke Benua Amerika. Namun, sejarah perbudakan ternyata sangatlah dekat dengan sejarah Bangsa Indonesia.

Pada 1 Juli 1863 Belanda yang pada masa itu menjadi salah satu pedagang budak terbesar di dunia,  secara resmi menghapuskan perbudakan di semua wilayah jajahannya. Tanggal 1 Juli menjadi tonggak sejarah bagi para budak Afrika yang dibawa Belanda terutama ke Suriname, bekas jajahan Belanda di Benua Amerika.

Lizzy van Leeuwen, sejarawan dari Universitas van Amsterdam menjelaskan penghapusan perbudakan di Oost Indië, atau Indonesia, secara resmi baru 100 tahun lalu. Pada waktu itu, Belanda menghapus praktek perbudakan yang diterapkan di Kepulauan Sumbawa.

Belum terkuak

‘Ini adalah sejarah yang belum terungkap dan ada kaitannya dengan sejarah perbudakan di Timur, tidak hanya di Indonesia tapi lebih luas lagi di wilayah Asia Tenggara. Sejarah perbudakan di sana mencakup jangka waktu yang sangat panjang dan meliputi berbagai bentuk perbudakan. Mengingat cakupan ini masalah perbudakan di wilayah sekitar Samudura Hindia ini sulit sekali untuk diungkap. Sedikit sekali penelitian tentang masalah ini,’ jelas van Leeuwen.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Amerika Serikat, Marcus Vink, Belanda juga menjalankan praktek perbudakan di Indonesia. Van Leeuw menjelaskan, ‘Jan Pieterszoon Coen membunuh semua penduduk asli Pulau Banda untuk membuka perkebunan pala. Ia kemudian membeli budak-budak dari wilayah Pulau Banda. Dari situlah dimulai praktek perdagangan budak di Indonesia.’

Jelas bahwa praktek perbudakan juga terjadi di Indonesia. Menurut van Leeuwen, perbudakan sudah menjadi bagian dari sistem kemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumbawa, Bali dan Toraja. Penjajah Belanda membiarkan praktek perbudakan itu terus berlangsung karena itu menguntungkan posisi mereka di wilayah jajahan.

Terlupakan

Berbeda dengan masyarakat Suriname yang sampai sekarang terus memperingati sejarah kelam perbudakan, di Indonesia hal itu sama sekali tidak terjadi. Bagaimana ini bisa dijelaskan?

Menurut van Leeuw ada beberapa penjelasan. ‘Alasan utama menurut saya karena orang tidak lagi merasakan dampak perbudakan di wilayah Indonesia itu secara nyata. Ini berbeda dengan situasi di Barat di mana orang bisa melihat hubungan perbudakan dengan masa kini secara jelas.’

‘Selain itu’, lanjut van Leeuwen, ‘di wilayah timur perbudakan tidak terjadi dalam skala industrial seperti yang terjadi di Suriname. Kebanyakan budak dipakai untuk keperluan rumah tangga. Tapi, bukan berarti budak di sana hidupnya lebih nyaman. Terjadi berbagai hal mengerikan, bagaimana budak-budak rumah tangga itu dihukum dengan sangat kejam. Hal itu bahkan masih terus saja terjadi sampai abad ke-20 di beberapa rumah tangga di Oost Indië.’

Budak masa kini

Praktek perbudakan di dunia sayangnya sampai sekarang masih saja terjadi. Ironisnya, saat kita merayakan hari penghapusan perbudakan pada 1 Juli di Belanda pada saat yang sama di berbagai belahan dunia masih terjadi praktek-praktek perbudakan.

Anak-anak  yang dipaksa bekerja dengan kondisi yang memprihatinkan; wanita yang diperdagangkan sebagai budak seks; nasib para TKW Indonesia di Arab Saudi juga mengingatkan kita pada kejamnya praktek perbudakan. Oleh karena itu, hari penghapusan perbudakan bukan hanya untuk memperingati masa lalu tapi lebih penting untuk menjadi motivasi guna memerangi praktek-praktek perbudakan di masa kini

Fakta Kejahatan Perang Belanda di RAWAGEDE 9Des1947

KomNasPan : Fakta Kejahatan Perang Belanda di
RAWAGEDE 9Des1947

Surat Jenderal Spoor kepada Jaksa Agung Belanda masa itu yang meminta agar
tidak dilakukan penuntutan secara hukum atas Pembantaian di Rawagede.

Surat Jaksa Agung Belanda masa itu yang mendepoonering penuntutan thdp
pelaku pembantaian di Rawagede atas permintaan Jend. Spoor.

Lembar 1 Tim Observasi DK PBB masa itu tentang penyelidikan pembantaian di
Rawagede. Laporan tim ini discan lembar pertama dan terakhir saja mengingat
jumlah lembar laporan tersebut banyak. Lembar Terakhir menunjukkan bahwa
dari hasil penemuan Tim pencari fakta ini disimpulkan bahwa tentara Belanda
dikategorikan “deliberate and ruthless” dimana kategori ini adalah kategori
kejahatan perang tertinggi dalam kaidah-kaidah hukum perang internasional
masa itu dalam konteks ukuran tingkat kejahatan perang, sehingga pembantaian
di Rawagede sungguh sangat mencengangkan dan mengguncangkan hati nurani
bangsa-bangsa lain di dunia pada masa itu.

Oleh karena itulah, kepada warga Indonesia di Eropa khususnya diharapkan
perhatian, kehadirannya dan kepeduliannya dalam mendukung upaya hukum
INDONESIA Menggugat BELANDA di Pengadilan Negeri Den Haag 20 Juni 2011

Pandji R Hadinoto / Komite Nasionalis Pancasila (KomNasPan)

Romantisme Era Pak Harto: Cinta Lama Bersemi Kembali


http://sejarah.kompasiana.com/2011/06/10/romantisme-era-pak-harto-cinta-lama-bersemi-kembali/
HL | 10 June 2011 | 14:00 461 32 2 dari 3 Kompasianer menilai menarik

 

 

13076921981263267095 In Memoriam Mantan Presiden Soeharto-FILE HM Soeharto (kiri) saat menjadi Presiden RI mengikuti peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1993/Admin (Kompas/Julian Sihombing)

Kemarin pagi, mendadak saya merasa dihadirkan pada masa-masa kecil saya. Pada saat dimana Pak harto berkuasa. Melihat semua media berlomba-lomba memberitakan satu tokoh yang sangat penting dan seperti menjadi wajib untuk membicarakannya. Namun, yang diceritakan kali ini adalah sesuatu yang lain, sebuah lembaran yang tak pernah terbukukan, dan kini dibukukan menjadi “Soeharto The untold stories”.

Tidak tanggung-tanggung, buku itu terdiri dari 600  halaman, berisi wawancara sebanyak 113 tokoh nasional dan bahkan internasional yang pernah bersinggungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Pak Harto. Lantas kemudian publik pun dibuat penasaran, diaduklah perasaan mereka dan jadilah merindukan tokoh Pak harto bahkan sampai pada titik “merindukan kepemimpinan beliau”.

Cerita-cerita apik yang tertuang dalam buku itu menjadi manis dengan bahasa-bahasa yang terkadang “sederhana”, hiperbolik bahkan superlatif sampai pada menggambarkan Pak Harto seperti Sayyidina Umar bin Khatthab menjadi kian menarik diceritakan oleh para nara sumbernya. Mereka yang dekat dengan Pak Harto pada masa itu kemudian berlomba-lomba berbicara tentang suatu hal kepada halayak : ’kebaikan Pak Harto”.

Mereka yang selama kurun waktu 13 tahun sejak reformasi tidak berani muncul ke publik, sebab kita tahu bahwa tuntutan reformasi adalah “Adili Soeharto dan kroni-kroninya”, tiba-tiba saja menjadi nara sumber di berbagai media masa. Dan sontak saja masyarakat yang menyaksikan mereka mengahru biru dengan satu rasa, “rasa rindu” akan pribadi Pak Harto, rindu kepemimpinan beliau, bahkan rindu dengan ORDE BARU.

Kita dudukan dulu masalah ini secara arif pada fakta-fakta yang ada, sembari saya ingin bertanya kepada diri kita semua. Rindukah kita pada kepemimpinan Pak Harto? Rindukah pada segenap sistem yang diberlakukannya?

Nanti dulu, saya ingin mengulang lagi pertanyaan ini pada beberapa kelompok di antara kita. Wahai saudara-saudaraku para aktivis muslim, rindukah kalian dengan masa itu? dimana setiap apa yang kalian kerjakan dicurigai, dimata-matai bahkan kalian harus mengalami penculikan demi penculikan? Dan masih ingatkah, shalat jum’at yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim harus disertai ijin kepada aparat setempat?

Wahai saudara-saudaraku etnis China yang kami cintai karena kita ini setara, rindukah kalian pada masa-masa itu? Dimana kalian hidup bagaikan di pengasingan? Kalian tidak bisa sekedar menjadi bagian terpenting dalam sebuah kontribusi di pemerintahan, bahkan  yang paling tragis, barong sai yang menjadi kebanggan kalian pun menjadi sesuatu yang haram di negeri ini. Negeri yang telah melahirkan kalian dan nenek moyang kalian.

Wahai saudara-saudaraku para wartawan, di manapun tugas kalian. Yang bekerja di media pertelevisian, yang bekerja di  penerbitan koran. rindukah kalian pada masa itu? Saat kalian harus menghentikan acara televisi kalian hanya karena ada instruksi wajib menyiarkan “Laporan Khusus” yang berisi kunjungan presiden, atau bahkan saat media kalian harus dibredel hanya karena tulisan kalian agak berasa pedas sedikit saja.

Wahai kawan-kawanku para mahasiswa, di manapun kampus kalian. Yang bergerak dengan segenap cap aktivis di dahi dan lengan kalian, dari aktivis kiri maupun kanan. Rindukah kalian dengan jaman itu? saat kalian harus selalu berhadapan dengan senapan, bukan lagi di jalanan tetapi di kampus kalian? Dimana setiap aktivitas kalian senantiasa diawasi, dicurigai dan dikekang dengan sistem yang sangat kejam, NKK/BKK.

Kita perlu mendudukkan masalah ini pada pikiran yang jernih. Sadarkah kita bahwa secara tidak langsung kita saat ini telah berada dalam sebuah “pengkondisian”. Saat di mana permasalahan besar menimpa partai penguasa rezim saat ini. Saat bermunculan ketidakpercayaan publik terhadap penegakkan hukum yang tidak “garang” dengan penguasa beserta kroninya. Saat supremasi politik mengalahkan supremasi hukum dan melanggar berbagai sisi-sisi kemanusiaan.

Saat yang sama kita dihadirkan pada buaian angan-angan masa lalu. Tiba-tiba saja ada sebuah pintu masuk bagi kerinduan-kerinduan yang menjerat. Survey indobarometer yang memunculkan bahwa Soeharto sebagai presiden yang paling “disukai publik” dan kemudian menjadi momentum yang sangat pas dengan diluncurkannya buku tebal untold stories itu. Masyarakat pun dibuai dengan romantisme masa lalu, yang kadang asli dan kadang palsu.

Mereka bicara bahwa jaman sekarang kemiskinan ada di mana-mana, tidak seperti jaman dulu jaman Pak Harto. Apakah benar bahwa di jaman Pak Harto kemiskinan tidak ada di mana-mana? tanyalah pada para penduduk di sana yang saat itu tidak terkspose media. Sebab, jurnalisme masa itu tidak mungkinlah bercerita secara “jujur” tentang kemiskinan. Karena jurnalisme yang ada saat itu adalah “jurnalisme Pembangunan”. Sekali saja ada yang nyleneh, bukan tidak mungkin akan mendapatkan pembredelan.

Mereka bicara tentang kemakmuran dan harga-harga barang kebutuhan dimana kata mereka harga barang lebih murah pada masa Pak Harto. Tidak seperti saat sekarang semua harga kebutuhan terasa menjulang. Ketahuilah, hutang di masa itu begitu besar, bahkan sebagai konsekwensinya kita benar-benar tunduk dengan apa yang di katakan oleh IMF. Hutang itu yang sekerang akan menjadi warisan kita, bahkan anak cucu kita. Kitalah yang tergadaikan.

Begitu banyak cerita manis, yang tertulis di buku itu menjadikan masyarakat rindu dan membiru. Mereka tidak lagi berpikir kritis terhadap siapa penulisnya? apa yang menjadi latar belakangnya? siapa penyandang dananya? menuliskan buku setebal itu, membutuhkan nara sumber sebanyak 113 orang yang tidak hanya ada di Indonesia tentu membutuhkan dana yang besar. Tetapi kita sudahilah pembahasan tentang dana ini. Kita bahas, obyektifkah tulisan di buku itu? “untold stories” mengapa kemudian menjadi “positive stories”? Seolah tidak ada satupun bintik hitam di dalam “untold stories”.

Saya lebih suka terhadap buku tentang serial tetralogi Pak Beye yang di tulis oleh Wisnu Nugroho. Untold stories yang diistilahkan “cerita tidak penting” yang ditulis oleh Mas Wisnu ini tidak kemudian menjadi bahan pencitraan dengan kisah-kisah manis yang “menipu” atau manipulatif. Tetapi menjadi resume yang tetap kritis dan analitis terhadap kejanggalan-kejanggalan yang mengelilingi kehidupan SBY. Obyektif, membuka istana yang selama ini terlalu terkunci tanpa memprovokasi pada caci maki.
Kerinduan pada sosok pemimpin itu bukanlah menjadi sesuatu yang terlarang, tetapi akan menyedihkan apabila membawa kita pada arus romantisme masa lalu. Romantisme yang hanya menggambarkan kita pada keindahan-keindahan yang semu. Janganlah kita hanya terbuai pada romantisme, kerena itulah penghambat kemajuan kita.

Terimalah realita saat ini dan perjuangkan apa yang belum tercapai. Siapapun pemimpinnya, mereka harus memenuhi amanah untuk mensejahterakan rakyat negeri ini. Pemimpin saat ini yang berkuasa, adalah gambaran dari sebagian besar masyarakat kita. Pemimpin yang korup dilahirkan oleh masyarakat yang korup. Pemimpin maling dilahirkan oleh kelompok maling. Jadi, tugas kita adalah membenahi masyarakat, menanamkan karakter agar mereka tidak terjebak keuntungan sesaat dalam menentukan pemimpinnya.

Demokrasi mengajarkan pada kita bahwa suara seorang tukang becak itu sama nilainya dengan seorang profesor yang punya tujuh titel dibelakngnya. Bahwa suara seorang penjahat paling jahatpun akan sama nilainya dengan suara pendeta, kyai, biksu dan para pegiat agama. Maka celah itulah yang harus kita benahi, agar mereka tidak mudah dibelokkan hatinya dengan iming-iming “lima puluh ribu perak” yang mungkin akan habis dalam sehari. Sebab angka itu tidaklah akan bisa membayar penderitaan yang akan dialami minimal lima tahun ke depan.

Buku itu sudah beredar, semua ingin memilikinya semua ingin membacanya, tidak terkecuali saya. Tetapi, sikap arif kita adalah cukup menjadikan itu sebagai inspirasi, sebagai energi positif untuk membangkitkan optimisme kita untuk tetap “bekerja”. Jangan sampai kita terbuai dengan romantisme dan angan-angan indah masa lalu dan lupa akan begitu banyak realita dan menjadi seorang yang benar-benar ”pelupa berat”. Tetaplah bekerja, sesuai dengan profesi kita dan memberikan semaksimal mungkin kontribusi kita untuk perbaikan Indonesia.


Soekarno, Sjahrir, dan Kemeja Arrow

Soekarno, Sjahrir, dan Kemeja Arrow 
Tuesday, 07 June 2011
Soekarno lahir di Surabaya (bukan di Blitar) 6 Juni 1901.Peringatan 110
tahun kelahirannya bisa dilakukan dengan mengenang jasajasanya bagi
bangsa dan negara. Namun, dapat pula diulas persepsi yang mungkin keliru
tentang sang Proklamator.

Mengingat penyebarannya yang luas,novel sejarah pun perlu dikritisi agar
tidak muncul kesan meremehkan terutama di kalangan anak muda. Di dalam
novel Akmal Nasery Basral, Presiden Prawiranegara (2011) terdapat dua
adegan tentang hubungan Soekarno dan Sjahrir yang buruk semasa ditawan
Belanda 1948/1949.

Ketika Soekarno menyanyi di kamar mandi, Sjahrir yang terganggu
membentak, “Houd je mond (tutup mulutmu).” Soekarno kemudian menggerutu
soal teriakan Sjahrir ini kepada Haji Agus Salim. Adegan lainnya tentang
Soekarno yang meminta kemeja Arrow kepada penjaga rumah tawanan Belanda.
Sjahrir berkali-kali mengejek Soekarno.“ Kamu ini kan Presiden. Kenapa
minta-minta seperti itu ? Jaga martabat,Bung.

” “Bung Sjahrir tadi lihat, saya minta izin untuk beli sendiri, tetapi
tidak diperbolehkan,” dalih Bung Karno.“Tentu saja tak diizinkan, karena
kita sedang diasingkan, orang buangan.Dasar pandir!” Bung Sjahrir
tampaknya masih belum cukup mengeluarkan kejengkelannya atas sikap Bung
Karno. “Apa yang Bung lakukan tadi namanya suap! Bagaimana mungkin
seorang Presiden malah meminta dirinya disuap musuh!” “Jangan
dilebih-lebihkan Bung Sjahrir, saya hanya butuh sehelai baju,” jawab
Bung Karno.

“Itu yang namanya suap. Dasar goblok.” Wajah Bung Karno mengeras tampak
kesal, tapi dia memilih tak melanjutkan bertengkar. “Tolong jaga
kata-kata Bung.Saya ini Kepala Negara.” “Iya, Kepala Negara yang
tolol,”sembur Sjahrir. Setelah beberapa paragraf berikutnya masih
terlontar makian Sjahrir,“Engkau memang bodoh.”

Berlebihan

Adegan pertama, tentang bentakan di kamar mandi itu memang disebutkan
dalam beberapa sumber. Bagi saya “insiden kecil” itu penting untuk
diungkapkan guna memperlihatkan watak dan hubungan manusiawi antara
Soekarno dan Sjahrir. Ketika saya berkunjung ke rumah tahanan Bung
Karno, Sjahrir dan Agus Salim di Parapat,26 Mei lalu,memang kamar mandi
Soekarno hanya terpisah dengan dinding tripleks dari ranjang Sjahrir,
sehingga masuk akal bila Sjahrir terganggu.

Pertanyaan provokatif dari saya apakah hanya karena satu frase “Houd je
mond (tutup mulutmu)” itu sebuah partai dan sebuah ideologi yakni
sosialisme menjadi terlarang di Indonesia? Adegan imajiner tentang
kemeja Arrow di atas sebetulnya tidak didaktis bagi generasi muda.

Soal kemeja Arrow saya kira bermula dari anekdot yang disampaikan
Mangunwijaya tentang Soekarno,Hatta,dan Sjahrir. Ketika ditanya penjaga
rumah tahanan mereka membutuhkan apa,Hatta menjawab dia perlu buku,
Sjahrir meminta koran berbahasa Belanda, sedangkan Soekarno sebuah
kemeja Arrow.Anekdot ini ternyata dalam buku Presiden Prawiranegara
dikembangkan penulisnya dengan sarkasme.

Maulwi Saelan sebagai Ajudan Presiden Soekarno mencatat ketika Soekarno
keluar Istana dia meninggalkan banyak buku dan benda-benda lainnya
seperti arloji dan kemeja Arrow. Karena itu, saya percaya bahwa kemeja
Arrow sudah ada sejak 1965-an. Pertanyaannya, apakah kemeja Arrow itu
sudah diproduksi pada 1949, kalau belum ada, tentu dialog itu hanya
isapan jempol belaka.

Ternyata Arrow itu dibuat sejak 1851. Selama tahun 1905-1930 di AS,
kemeja ini diiklankan besar-besaran (Arrow Collar Man). Kemeja berkerah
berbeda dengan kemeja Eropa menyebabkan produk ini menjadi salah satu
ikon Amerika awal abad ke-20.

Fakta Historis

Debat sejarah yang masih berkaitan dengan busana ini adalah menyangkut
ketidakhadiran Soekarno dalam Sumpah Pemuda 1928. Memang Soekarno selaku
Ketua PNI mengirim surat berisi ucapan selamat yang dibacakan dalam
pembukaan Kongres Pemuda II bersama surat Tan Malaka dan Perhimpunan
Indonesia di Belanda. Namun, dia tidak hadir untuk berpidato. Ada
beberapa alasan. Pertama, yang dikemukakan Abu Hanifah sebagaimana
dikutip oleh Lambert Giebels (Soekarno, Biografi 1901-1950).

Menurut Hanifah, Soekarno pernah diundang untuk berbicara di depan
anggota Perhimpunan Pelajar- Pelajar Indonesia (PPPI) yang antara lain
dipimpin Soegondo Djojopoespito. Ketika itu para mahasiswa sedang
gandrung pemikiran Gandhi yang memboikot kain tenun buatan Barat dan
menganjurkan pakaian sederhana buatan dalam negeri.

Dalam pertemuan di sebuah gedung di Jalan Kenari, Batavia, terkesan
Soekarno seakan baru datang dari “suatu peragaan busana atau resepsi
orang elite” sehingga dicemooh mahasiswa. Informasi di atas perlu
dipertanyakan karena buku Giebels menampilkan banyak kekeliruan fakta
historis. Lagi pula dia mengutip Abu Hanifah yang baru menerbitkan
tulisan pada 1972 (Tales of a Revolution).

Abu Hanifah yang pernah tinggal di Asrama Kramat Raya 106 itu kemudian
menjadi tokoh Masyumi yang berseberangan dengan Bung Karno. Kedua,
alasan yang lebih masuk akal adalah kesibukan Soekarno dalam
mengembangkan partainya, Perserikatan Nasional Indonesia (PNI),yang
didirikan Juli 1927 di Bandung. Secara serius Soekarno mendidik belasan
kadernya yang pada gilirannya menatar calon aktivis lainnya.

Bulan Oktober 1928 misalnya PNI cabang Bandung melakukan kursus kader
seperti diceritakan Maskoen Soemadiredja. Sebelumnya, Desember 1927,
Soekarno berhasil merealisasikan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan
Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang semula terdiri atas tujuh
organisasi (PNI, Partai Sarekat Islam, Boedi Oetomo,Pasundan,Sarekat
Sumatra,Kaum Betawi,dan Indonesische Studieclub). Soekarno tampil di
manamana.

Rakyat terpesona dengan berpidatonya yang penuh retorika.“Matahari tidak
terbit karena ayam berkokok.Tetapi, ayam jantan berkokok karena matahari
terbit,” ujar Soekarno.“ Penjajahan ialah upaya mengolah tanah, mengolah
harta-harta di dalam tanah, mengolah tanam-tanaman, mengolah
hewan-hewan, dan terutama mengolah penduduk untuk keuntungan keperluan
ekonomi dari bangsa yang menjajah.

” Kalimat Bung Karno yang terakhir itu masih relevan sampai sekarang
meskipun “penjajahan ekonomi” itu dilakukan secara tidak langsung.● ASVI
WARMAN ADAM Sejarawan LIPI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/404128

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers