Archive for the ‘Sejarah’ Category

Memperingati 12 November 1926

Sumber: “Tatiana Lukman” jetaimemucho1@yahoo.com

Sat Nov 13, 2010 8:36 am (PST)

Memperingati 12 November 1926

Terus terang, dalam hubungan dengan pemberontakan
12 November 1926, saya tidak dapat menyembunyikan perasaan bangga terhadap
eyang kakung Muklas dari pihak bapak dan eyang kakung Kadirun dari pihak ibu
yang termasuk dalam ribuan tawanan yang dibuang ke Tanah Merah, Tanah Tinggi
dan kemudian Australia. Kedua eyang saya ditingkatkan “kategori” nya ketika
mereka dipindah dari Tanah Merah ke Tanah Tinggi, karena tidak mau tunduk  dan tidak sembuh dari “penyakit” anti-kolonial
yang dideritanya (penguasa Belanda menganggap sikap anti penjajahan sebagai
sebuah “penyakit”).  Eyang Kadirun,
bahkan ketika sudah di Australia-pun, tetap mempertahankan dengan keras kepala
sikapnya yang tidak mau berkolaborasi dan bekerja sama dengan Belanda. Begitu
beliau jumpai ruang untuk bergerak, langsung beliau turut aktif dalam  kegiatan membela dan memprogandakan
kepentingan Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tgl 17
Agustus 1945. Sedangkan eyang putri Muklas meninggal dunia, tak lama setelah
tiba di Australia.

Mangkudun Sati, di Tanah Tinggi,  adalah guru dari sekolah yang didirikan oleh
para tahanan yang tidak mau mengirim anak-anaknya ke sekolah yang diadakan oleh
penguasa Belanda. Di antara murid-muridnya terdapat ibu dan bapak saya yang sangat menghormati dan menyayanginya.

Pemberontakan bersenjata tahun 1926 gagal.
Berbagai macam faktor menyebabkan kegagalannya. Namun, hal itu sama sekali
tidak berarti bahwa pemberontakan bersenjata sebagai salah satu bentuk
perjuangan kaum buruh, kaum tani dan kaum pekerja lainnya melawan kekuasaan
yang menghisap dan menindas mereka adalah salah.

Sebelum Fidel Castro berhasil memenangkan Revolusi
Kuba tahun 1959, ia  memimpin serangan bersenjata
untuk menduduki asrama tentara (barak) Moncada, pada tanggal 26 Juli 1953.
Serangan itu gagal,  para peserta
penyerangan banyak yang gugur, ada juga yang dibunuh setelah disiksa, dan Fidel
sendiri akhirnya ditangkap dan dipenjara. Di India, pemberontakan tani tahun
1967 yang dipimpin oleh kaum Naxalites (kaum Maois) juga gagal. Namun
perjuangan itu tetap diteruskan sampai sekarang di mana kaum Maois melancarkan
perang rakyat tahan lama. Mao sendiri tidak pernah mengatakan bahwa
pemberontakan tani spontan yang terjadi di Tiongkok sebelum berdirinya PKT
adalah salah, dari segi bentuk perjuangan.

Saya berpendapat apa yang dikatakan Mao
berikut ini tetap mengandung kebenaran:” Fight, fail, fight again, fail again,
fight again . . . until their victory; that is the logic of the people, and
they too will never go against this logic. This is another Marxist law”. Yang penting
adalah menganalisa sebab-sebab kegagalan, mencapai kesimpulan dan  menarik pelajaran dan berusaha untuk tidak
melakukan kesalahan yang sama.

Adalah sangat penting memperingati Pemberontakan
1926, mengenang kembali jasa-jasa dan pengorbanan para komunis, kaum buruh dan
kaum tani dan lebih penting lagi mewarisi semangat pantang mundur dan cita-cita
luhur  mereka untuk membangun masyarakat
tanpa penghisapan manusia atas manusia.

Setelah kudeta militer 1965, di bawah kediktaturan
militer Suharto dan sekarang, tanpa Suharto, namun watak klas dari sistim
pemerintahan tak secuilpun berubah, terus berjalan propaganda anti-komunis,
termasuk yang bertujuan mengecilkan dan bahkan menghilangan peranan kaum
komunis dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda.

Adik H. Agus Salim, I.F.M Salim, yang juga dibuang
ke Tanah Merah selama 15 tahun, dalam bukunya “ Vijftien jaar Boven Digul:
Concentratiekamp in Nieuw-Guinea. Bakermat van Indonesische
Onafhankelijkheid.”, menulis bahwa 60% dari
orang-orang yang dibuang ke Boven
Digul adalah orang-orang komunis, sedangkan
sisanya, 40 % adalah orang-orang nasionalis. Oleh karena itu
dia sendiri menganggap aneh dan tidak mengerti ketika Sjahrir, dalam bukunya
yang berjudul “Indonesische Overpeinzingen” menulis bahwa di Boven Digul
sebetulnya secara keseluruhan tidak ada
orang komunis!

Dalam buku yang berjudul “Citra dan Perjuangan
Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex-Digul” yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Bantuan Sosial Departement Sosial, tahun 1977, terdapat kalimat
sbb:”Bahkan sebagian terbesar dari mereka terdiri dari golongan Islam, sebagian
lagi terdiri dari orang nasionalis dan hanya
sebagian kecil yang dinilai sebagai orang komunis. Orang interniran yang
ada di Tanah Merah atau Boven Digul paling banyak hanya 2% dari jumlah 1400 orang interniran yang dapat dimasukkan ke dalam
golongan orang komunis….”. Selanjutnya, terdapat kalimat-kalimat yang
mempertentangkan antara orang komunis dan orang Islam. Padahal dalam
kenyataannya memang banyak orang komunis yang sekaligus orang Islam karena
mereka melihat adanya kesamaan-kesamaan dalam ajaran Islam dan ajaran komunis
yang membuat mereka memihak dan turut serta dalam perjuangannya kaum komunis.
Lihat saja tokoh Haji Misbach!

Sebaliknya, apa yang dikatakan Presiden Sukarno,
yang tidak pernah menjadi seorang komunis, dalam wawancaranya dengan Cindy
Adams?

“Bagaimana orang akan bisa menemukan kata-kata
yang cukup indah untuk memperingati pengorbanan luhur dari ribuan orang yang
jasadnya terbaring dalam kuburan tanpa nama di Boven Digul. …Orang-orang
komunis yang jasadnya mengisi kuburan tak bernama di Digul adalah pejuang
kemerdekaan yang besar! Mereka adalah tetap patriot patriot besar hari kini!”.

Keinginan para penguasa Indonesia sekarang untuk
mengecilkan atau bahkan menghilangkan peranan kaum komunis dalam perjuangan
untuk kemerdekaan Indonesia membuat lebih penting lagi diperingatinya
Pemberontakan 12 November agar generasi muda mengetahui kebenaran sejarah dan
memberi penghormatan kepada mereka yang memang patut mendapat kehormatan itu.

Untuk memperingati “Hari 12 November 1957”, dalam
pidatonya, M.H. Lukman berkata:

“Berdasarkan
hukum perjuangan klas, kaum komunis mengerti bahwa perbaikan nasib dari pada
klas yang tertindas, meskipun perbaikan yang sekecil-kecilnya, hanya bisa
dicapai dengan perjuangan dan perlawanan dari klas yang tertindas sendiri.
Apalagi untuk mencapai kebebasannya sama sekali, klas yang tertindas harus
sedia untuk melaksanakan perjuangan dan perlawanan mati-matian terhadap klas
penindas. Sebab menurut hukumnya, seperti sudah dibuktikan oleh seluruh
perjalanan sejarah umat manusia, maka klas penindas, klas yang berkuasa tidak
pernah mau memberikan perbaikan nasib, apalagi melepaskan sama sekali
kekuasaannya secara sukarela. Ini hanya bisa terjadi jika ia terpaksa dan
dipaksa oleh perlawanan yang nyata, perlawanan dengan kekuatan tenaga dari klas
yang tertindas.

Apakah
dengan pengakuan akan hukum perjuangan klas ini dan dengan mendasarkan
perjuangannya atas perjuangan klas, berarti bahwa kaum komunis adalah fihak
yang memilih jalan kekerasan dan mendahului pemakaian kekerasan dalam mencapai
tujuan politiknya? Ataukah dengan ini berarti membenarkan anggapan orang yang
naif atau orang yang pura-pura tidak mengerti, yang menganggap bahwa kaum
komunis adalah fihak yang membikin atau menimbulkan pertentangan atau
perjuangan klas itu?

Sudah
terang tidak demikian!

Pertama,
kaum komunis dan klas buruh adalah fihak yang mengalami penindasan dan kedua,
mereka bukanlah fihak yang lebih dulu menguasai alat-alat kekerasan senjata.

Oleh karena
itu adalah suatu fitnahan yang sama sekali bertentangan dengan kenyataan kalau
kaum komunis dikatakan sebagai orang-orang yang kejam, sebagai teroris, sebagai
pembunuh dan penyembelih orang. Yang benar ialah bahwa kaum komunis adalah
justru orang-orang yang paling biasa menjadi korban teror dari klas yang
berkuasa, menjadi korban keganasan peluru, tiang gantungan, siksaan didalam
penjara dan tanah buangan. “

Dalam sejarah modern bangsa Indonesia, dari jaman
penjajahan Belanda sampai masa kini, tercatat tiga kali teror dan pembunuhan
besar-besaran terhadap kaum komunis dan kaum progresif. Yang pertama dilakukan
oleh kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1926-27 yang diakhiri dengan
pembuangan ke Boven Digul dan Australia.

Teror dan pembunuhan yang kedua terjadi pada tahun
1948, setelah Pemerintahan Hatta menuduh PKI melakukan pemberontakan; sebuah
tuduhan yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan , kalau orang mau secara
jujur memperlajari berbagai fakta dan kesaksian sekitar Peristiwa Madiun.

Teror dan pembunuhan yang terbesar adalah yang
dilakukan oleh Rejim Fasis Suharto pada tahun 1965-66 di mana korbannya bukan
saja kaum komunis, tetapi juga orang-orang kiri progresif revolusioner dan
rakyat biasa, pendukung politik dari Pemerintahan Sukarno. Banyaknya jumlah
korban dari berbagai sektor penduduk menunjukkan juga bahwa PKI bekerja baik
dikalangan massa klas pekerja dan juga klas menengah termasuk kaum intelektual.
Ini adalah hasil kerja keras para kader komunis dari berbagai tingkat yang
tanpa pamrih dan penuh pengorbanan bekerja untuk mengabdi kepada klas pekerja
Indonesia.

PKI dituduh melakukan kudeta dan tuduhan itu masih
terus disebarkan, walaupun sudah banyak penelitian dan kesaksian yang sangat
meragukan bahkan membantah kebenaran versi resmi Pemerintah Suharto dan
pemerintah dewasa ini.

Jadi, tidakkah kenyataan sejarah membuktikan dan
membenarkan M.H. Lukman yang mengatakan bahwa kaum komunis adalah justru
orang-orang yang paling biasa menjadi korban teror dari klas yang berkuasa,
menjadi korban keganasan peluru, tiang gantungan, siksaan di dalam penjara dan
tanah buangan?

Mengapa begitu?

M.H. Lukman menjawab:”hanya karena mereka selalu
berpihak kepada rakyat tertindas dan selalu berdiri dibarisan paling depan dalam
perlawanan rakyat terhadap klas penghisap, terhadap kaum kolonialis Belanda dan
kompradornya dan tuan tanah”.

Ada
orang  yang  berjuang
satu  hari,

Itu baik!

Ada lagi yang berjuang satu tahun,

Itu lebih baik!

Ada lagi yang berjuang bertahun-tahun,

Itu sangat baik sekali!

Tetapi ada lagi yang berjuang seumur hidup!

Itulah yang amat dibutuhkan!

Bertolt Brecht

Pesan pahlawan-pahlawan Pemberontakan 12 November,
khususnya pahlawan-pahlawan Silungkang:

Di atas pisang, di bawah jantung

Di atas gunung, berumput tidak

Biarpun dipasung, biar digantung

Namun mundur setapak pun tidak!

Warisan Des Alwi untuk Negeri

Warisan Des Alwi untuk Negeri

Jumat, 12 November 2010 21:47 WIB | Artikel | Spektrum |
Warisan Des Alwi untuk Negeri
Wakil Presiden Boediono bersama Ny. Herawati Boediono memanjatkan doa bagi tokoh sejarawan dan tokoh masyarakat Banda Des Alwi Abubakar yang tutup usia di rumah duka Jalan Taman Biduri N1/7, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jumat, (12/11). (ANTARA/Teresia May)
Jakarta (ANTARA News) – Kamera film 16 mm merk Bell+Howell itu sudah lama tak digunakan pemiliknya. Produk Buatan Amerika itu pensiun seiring lahirnya kamera-kamera generasi baru yang makin bagus.

Kini, Bell+Howell itu tak akan lagi diseka oleh pemiliknya atau sekedar dipandangi untuk bernostalgia. Des Alwi Abubakar, sang pembuat film dokumenter, diplomat, pengusaha, sejarawan dan penulis buku itu pergi untuk selamanya.

Des Alwi, kelahiran Banda Naira, 17 November 1927, tutup usia karena sakit pada 12 November 2010. Dia meninggalkan berbagai karya berharga untuk negeri ini, terutama dokumentasi Indonesia yang baru lahir.

Pemimpin PT. Avisarti Film Corporation itu dengan tekun mencari cuplikan atau merekam sendiri kejadian-kejadian saat Indonesia tertatih-tatih dari kelahirannya.

Dokumentasi terlama yang ada adalah cuplikan film dari tahun 1925. “Mungkin sekitar 40 film dokumenter,” kata Malik Zakaria dari bagian arsip Avisarti. Des, sampai satu bulan sebelum akhir hayatnya, masih datang ke perusahaan itu untuk melihat-lihat koleksinya dan mengedit. “Tak lama setelah itu pak Des operasi jantung.”

Kepergian Des juga membuat peringatan Hari Pahlawan, khususnya di Surabaya, ada yang “kurang”. Des, yang aktif di Yayasan 10 November, biasa berangkat ke Surabaya menjelang 10 November khusus untuk memutar film dokumenter tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Tokoh Kepulauan Banda yang juga pejuang kemerdekaan itu sepanjang hidupnya “men-shoot” berbagai peristiwa politik maupun budaya dan kejadian alam hingga terkumpul 9 kilometer pita seluloid, 4 kilometer di antaranya tentang Bung Karno dan Bung Hatta.

Kedekatan Des dengan para tokoh kemerdekaan tersebut tidak lepas dari masa kecilnya membantu Bung Hatta dan Sutan Syahrir saat mereka dibuang oleh Belanda ke Banda.

Des yang saat itu kelas dua ELS (sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda), melihat para tokoh kemerdekaan itu datang dari kapal, dan hingga enam tahun kemudian, dia mengantar surat-surat untuk keduanya.

Des kerap menonton koleksinya lalu membuat rangkaian tersebut menjadi karya dengan tema tertentu, misalnya Perang 10 November di Surabaya, Bandung Lautan Api, perjuangan di Kerawang dan Bekasi.

Pada suatu acara pemutaran beberapa tahun lalu, dia membawa dokumenter hitam-putih. Saat film diputar, tampak seorang laki-laki tua berkaus putih, dengan ramah membagikan belasan dasi kepada sekelompok wartawan. Peristiwanya terjadi di suatu siang akhir Januari 1967 di Istana Merdeka.

Satu persatu para wartawan yang tampak akrab dengan sosok tersebut menerima dasi yang mendadak jadi cindera mata perpisahan.

Beberapa saat sebelumnya, sang pemilik dasi, Bung Karno, menerima surat perintah pengosongan istana, tempat tinggalnya selama 20 tahun terakhir.

Wajah proklamator terekam sedang berusaha menyembunyikan emosi dengan tebaran senyum, saat selesai membaca surat pengusiran.

Dokumentasi itu diambil ketika sang tuan rumah sedang bersiap meninggalkan istana, tempat tinggalnya selama 20 tahun terakhir. “Begitu selesai baca surat, dia bersiap keluar hari itu juga. Lihat, dia bahkan tidak perlu bawa apa-apa,” kata Des kala pemutaran tersebut. Dia secara langsung memberikan narasi di film.

Kamera terus mengikuti Bung Karno yang sudah berganti dengan pakaian kebesaran, berada di sedan kenegaraan menuju helikopter yang parkir di Monas.

Perjalanan ke Istana Bogor itu menjadi penerbangan kepresidenan yang terakhir bagi Soekarno. “Begitu sampai ke Istana Bogor, beliau sudah jadi tahanan rumah, Dia tidak boleh lagi ditemui, kami juga dilarang mengambil gambar, jadi tidak ada gambar tentang suasana rumah dan saat-saat terakhirnya,” kata Des. Dia tak memberi judul untuk kumpulan cuplikan tersebut.

Di film tersebut penonton dapat menyaksikan sosok Bung Karno saat bercengkrama dengan anak-anak pegawai istana. Dengan semangat, proklamator itu memimpin baris-berbaris atau menyanyi bersama.

Adegan manusiawi lainnya adalah ketika Bung Karno yang sedang “mudah tertawa” dikelilingi wartawan. Kamera dengan jarak “medium close up” terus merekam kerumunan wartawan yang bertanya jawab dengan Sang Pemimpin Besar Revolusi.

Seorang wartawan Radio Hilversum bertanya jawab dalam bahasa Belanda, dan seorang wartawan Indonesia dengan malu-malu berkata ‘bisa terjemahkan pak?’ yang dijawab Bung Karno “artinya itu… ‘go to hell’ ha..ha..ha…”

Adegan lain, ketika rokoknya habis, Bung Karno segera merogoh saku baju wartawan di depannya dan dengan santai mengambil sebungkus rokok lalu mencoba rokok putih sang wartawan. “Enak juga rokokmu.”

Des juga mendapatkan gambar Bung Hatta yang sempat lupa memyambut uluran tangan Ratu Juliana, saat pengakuan Kedaulatan Indonesia di Den Haag. Kata Des, Bung Hatta mengaku sangat gugup sehingga lupa berjabat tangan.

Penghargaan
Film-film Des hanya tampil pada momen tertentu, yaitu ketika festival, reuni pejuang ataupun ketika Haul Bung Karno. Kecintaan membuat film dimulai ketika Des menjadi atase pers/kebudayaan RI di Bern (1952), kemudian Austria (1956) dan Filipina (1957).

Des juga pernah memproduksi film fiksi yaitu Tanah Gersang (1971) , Cucu (1973) dan 0013 (1974-75) yang cukup sukses di bioskop, tapi film dokumenter tetap “cinta mati”nya.

Dia melanjutkan membuat film “Dokumentasi Ambon Manise” yang meraih penghargaan di Asia Film Festival 1975, “Mimpi Menjadi Gubernur Sehari” (1977) serta “The Green Gold” yang mendapat penghargaan lembaga internasional untuk kelestarian satwa, WWF.

Dalam suatu wawancara beberapa waktu lalu, Des mengaku masih tergerak mengumpulkan film dokumenter tentang Indonesia karena ternyata tidak banyak pihak yang peduli dengan sejarah republik ini.

Satu yang menjadi kebanggaannya adalah dokumentasi yang berhasil dia dapatkan ketika Bung Karno ditangkap tentara Belanda saat perang kemerdekaan. Dia juga mengaku beruntung dapat mendokumentasikan saat-saat pertama Indonesia membangun Timor Timur. Indonesia datang membawa alat-alat berat untuk membuka daerah terisolasi. Timor Timur ketika itu hanya memiliki 7 SD, 3 SMP dan 1 SMA.

Koleksi Des juga sering diaku milik orang lain. Ketika Des memutar filmnya di suatu festival film di Jakarta tahun 2005, dalam sesi tanya jawab seorang yang mengaku associate producer suatu stasiun TV di Australia mengklaim film tersebut milik organisasinya.

“Yang begini sudah sering. Saya tinggal tanya, apa anda punya negatif filmnya? pasti tidak, soalnya negatifnya cuma saya yang pegang, artinya itu memang film saya,” balas Des. Si penanya tak menimpali.

Ketika itu, Des juga mengatakan belum percaya pada pihak lain untuk menyimpan gulungan-gulungan film tersebut. Dia punya harapan, ada “anak bangsa” yang mau merawat koleksinya tersebut sebagai bukti sejarah Indonesia.

“Ada orang luar negeri ada yang nawar semua koleksi saya seharga 3 juta Dollar AS, tapi saya tidak mau. Bagaimana perasaan anda kalau sejarah bangsa ini justru ada di luar negeri,” kata Des. Pertanyaan yang sudah beberapa tahun itu seolah masih terngiang

Cicit Pangeran Diponegoro Tetap Melawan


Sabtu, 13 November 2010 | 03:22 WIB

Tribunnews.com/Herudin/Ferdinand Waskita

Sukartinah Maruzar (69), cicit Pangeran Dipanegara, dan rumahnya di Jalan Blitar 3, Menteng, Jakarta.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Sukartinah Maruzar (69), cicit Pangeran Diponegoro, bercerita panjang soal rumahnya di Jalan Blitar 3, Menteng, Jakarta, yang terancam diambil-alih pihak lain.

Saya telah menempati rumah ini sejak lama. Empat saudara saya sudah tidak serumah. Saya diancam untuk meninggalkan rumah.
– Sukartinah Maruzar, cicit Pangeran Dipanegara

Seperti diberitakan, rumah tersebut milik ayahnya, Raden Sukadjono Rekso Soeprojo, anak Dipodilogo. Sedangkan Dipodilogo adalah salah satu anak Pangeran Diponegoro, bangsawan Jawa yang mengobarkan Perang Jawa melawan Belanda selama 1825-1830.

Cita-cita perjuangan Pangeran Dipanegara adalah menyatukan Jawa, bukan Nusantara, tetapi kemudian ia beroleh gelar pahlawan nasional.

Sukartinah Maruzar sejak tujuh tahun lalu tinggal seorang diri. Sejak 1987, ia sudah melihat petugas yang mendatangi rumahnya untuk mengukur tanah. Sejak saat itu, sengketa pun dimulai, karena Perusahaan Perdagangan Indonesia mengaku memiliki sertifikat.

Padahal, dia punya bukti, rumah itu milik ayahnya yang dahulu bekerja di NV Lelettergieterij Amsterdam. Oleh perusahaan, ayahnya diberi kesempatan membeli rumah dengan cara mencicil selama lima tahun di kawasan elit Menteng. “Saya masih memiliki tanda bukti lunas,” katanya.

Rumah seluas 800 meter persegi itu kemudian lunas pada tahun 1957 dengan cicilan Rp 10.000. Sedangkan perusahaan tempat ayahnya bekerja dinasionalisasi oleh pemerintahan Sukarno, berganti nama menjadi PT Sinar Bhakti.

Namun, Sukartinah kaget ketika rumah tersebut akan dieksekusi, padahal dirinya menang di pengadilan. “Di PN, PT dan MA, saya menang. Bahwa rumah ini milik saya,” kata Tinah yang menderita lumpuh sejak dua tahun lalu. PN merujuk pada pengadilan negeri, PT adalah pengadilan tinggi, dan MA akronim dari Mahkamah Agung.

Atas perlakuan mendadak tersebut, dia berniat mencari Ketua PN Jakarta Pusat untuk meminta kejelasan duduk permasalahan. Tinah juga akan melakukan perlawanan eksekusi ini hingga ke manapun. “Saya telah menempati rumah ini sejak lama. Empat saudara saya sudah tidak serumah. Saya diancam untuk meninggalkan rumah,” keluhnya.

Tinah kini hidup mandiri dengan menyewakan halaman rumahnya untuk penitipan sejumlah gerobak pedagang keliling. Anak semata wayangnya, Sjanara Mahruza (38), bekerja di Hongkong. “Saya mandiri, suami juga tidak memiliki uang pensiun,” imbuhnya. (Ferdinand Waskita)

_

Kembalinya Sang Komunis Tua

10 November 2010

Kembalinya Sang Komunis Tua

PESAWAT amfibi Catalina itu mendarat di rawa-rawa Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 Agustus 1948. Pada masa itu, rawa-rawa luas di dekat bendungan Niyama itu memang sering menjadi titik pendaratan pesawat yang membawa tamu-tamu rahasia untuk Republik.

Dua pria beriringan keluar dari pesawat. Seorang pria belia berperawakan tinggi ramping ditemani seorang pria setengah baya bertubuh gempal dengan wajah keras. Yang lebih muda bernama Soeripno, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Praha, Cekoslovakia. Adapun pria di belakangnya mengaku bernama Soeparto, sekretaris pribadi Soeripno.

Di tepi rawa-rawa, sebuah mobil menanti. Menurut sejarawan Belanda, Harry Poeze, mobil penjemput hari itu adalah milik pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemadi Partoredjo. Seperti dikutip dari buku Poeze, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, mobil itu dipilih karena kondisi keempat bannya yang masih baik.

Tak lama berbasa-basi, rombongan segera melaju pergi. Mereka mengarah ke Solo, Jawa Tengah. Di sana, Gubernur Militer Wikana-seorang tokoh Partai Komunis Indonesia terpandang-sudah bersiap menyambut dua tamu dari jauh itu.

Tak banyak yang sadar bahwa kedatangan dua orang dari Praha ini akan membawa konsekuensi politik yang amat besar untuk perjalanan sejarah Republik Indonesia muda, beberapa pekan berikutnya.

Pria setengah baya yang mengaku sebagai “sekretaris” itu sebenarnya adalah Musso, 50 tahun, tokoh legendaris PKI yang ikut mencetuskan pemberontakan para buruh pada 1926. Setelah lebih dari 20 tahun bermukim di Moskow, Rusia, pada medio 1948 itu dia memutuskan sudah saatnya kembali ke Indonesia.

MOSKOW, Januari 1948, delapan bulan sebelum kepulangan Musso. Perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Pemimpin Partai Komunis Uni Soviet bergegas meminta sebuah laporan dibuat mengenai kondisi terakhir gerakan komunis di Nusantara.

Analisis itu dinilai penting karena, setahun sebelumnya, Moskow baru merilis garis perjuangan baru yang lazim dikenal sebagai doktrin Andrei Zhdanov. Berdasarkan teori ini, kaum komunis dianjurkan “mulai mengambil jarak dari kubu imperialis yang dimotori Amerika Serikat”. Tindakan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin-pemimpin koalisi sayap kiri di kabinet Indonesia, yang menandatangani pakta Renville di atas kapal Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok-menimbulkan tanda tanya di Moskow.

Musso segera menyusun laporan. Namun minimnya informasi tangan pertama membuat analisisnya tidak akurat. Kepada pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, Musso membela tindakan Amir dan kameradnya di Indonesia. Dia menyebutnya sebagai “taktik saja, untuk tidak menarik perhatian kaum antikomunis”. Musso bahkan menjamin posisi kelompok kiri dalam militer Indonesia masih cukup kuat.

Dalam hitungan hari, analisis Musso terbantah habis. Pada 23 Januari 1948, sepekan setelah Renville ditandatangani, Amir Sjarifoeddin dipaksa mundur dari kursi perdana menteri. Posisi politik dua rival blok kiri, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia, juga menguat.

Kesalahan laporan Musso segera dikritik hebat. Sejarawan Rusia, Larissa Efimova, mengutip laporan dua analis Rusia, Kogan dan Luhlov, menuding Musso “berkhayal” dan “membenarkan sebuah strategi yang membawa malapetaka”.

 

http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/musso/page03.php

Meniti Jalan Radikal

DISKUSI tiga tokoh komunis itu berlangsung alot. Hari itu, pada suatu siang Maret 1948, Paul de Groot, Musso, dan Soeripno bertemu di Praha, Cekoslovakia. De Groot merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda. Adapun dua nama terakhir tokoh komunis Indonesia.

Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. De Groot, dalam pertemuan itu, menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang lebih kooperatif. Adapun lawan diskusinya tak sependapat. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan radikal. Ia menolak gagasan rekannya dari Belanda itu, yang dinilai terlalu “lembek”.

Diskusi juga melebar ke soal status hubungan Indonesia-Belanda. De Groot ingin hubungan dua negeri ini dalam kerangka persemakmuran, sedangkan Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Jalan tengah akhirnya dicapai. Disepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Pertemuan ini akhirnya merumuskan garis besar arah pergerakan kaum komunis Indonesia. Ditandatangani wakil Indonesia, Belanda, dan Cekoslovakia, dokumen itu lantas dikirim ke Moskow untuk mendapat persetujuan. Haluan baru inilah yang kemudian dibawa Musso dan Soeripno, yang saat itu menjabat Duta Besar RI di Cekoslovakia, ke Tanah Air pada Agustus 1948. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata RI, dalam bukunya Rebut Kembali Madiun, haluan ini dipengaruhi “garis Zhdanov”.

Musso menyempurnakan rumusan ini dalam perjalanan dari Praha ke Indonesia, yang memakan waktu seminggu. Rumusan itu ia sebut “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Jalan Baru inilah yang kelak mengubah politik komunis di Indonesia. “Saya harap kawan-kawan di Indonesia akan mengerti dan bersedia mengikuti,” demikian tulis Musso seperti dikutip sejarawan Belanda, Harry Poeze, dari tulisan Soeripno.

Musso menyebut “Jalan Baru” karena gagasannya itu berbeda dengan haluan komunis sebelumnya. Sejak 1935, komunis Indonesia, kata Himawan, menganut garis Dimitrov. Georgi Dimitrov adalah Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dimitrov menganjurkan komunis bekerja sama dengan kaum liberal kapitalis demi menghadang ancaman fasisme dan Naziisme. Garis Dimitrov bersifat lunak dan kooperatif.

Komunis Indonesia pun kemudian menempuh garis lunak: berunding dan berkompromi dengan Belanda, yang pemerintahannya dikuasai partai kiri. Demikian pula saat menghadapi penjajahan Jepang yang fasis. Meski bergerak di bawah tanah, kaum komunis masih bekerja sama dengan Belanda.

Namun, setelah Amerika mulai membendung laju komunis Eropa lewat Marshall Plan, Uni Soviet mengubah kebijakannya: bergeser ke garis keras. Garis ini mengadopsi pemikiran Andrei Alexandrovich Zhdanov, petinggi Partai Komunis Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Perubahan haluan ini dideklarasikan oleh Communist Information Bureau (Cominform) pada September 1947, dan tahun berikutnya disampaikan dalam Konferensi Pemuda se-Asia Tenggara di Calcutta, India.

Haluan ini menegaskan, dunia telah terbelah dalam dua blok: kapitalis imperialis yang dimotori Amerika Serikat dan blok anti-imperialisme yang dimotori Uni Soviet. Inti doktrin Zhdanov, menurut Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, kerja sama dengan kaum imperialis tidak perlu dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras. Musso dalam rumusan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” menyatakan, “Karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, Indonesia satu garis dengan Rusia.”

Sapu Bersih Pasca-Madiun

KABAR itu tiba di Yogyakarta menjelang petang pada 18 September 1948. Isinya gawat: Partai Komunis Indonesia, dipimpin Musso, melancarkan aksi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Menjelang magrib, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dan Residen Surakarta Sudiro menemui Kepala Staf Operatif Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel Abdul Haris Nasution di rumahnya. “Presiden memanggil saya,” kata Nasution, seperti dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas.

Nasution kemudian menemui Presiden Sukarno di Gedung Agung-sebutan Istana Kepresidenan Yogyakarta, yang terletak di pusat kota. Presiden didampingi Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Sudirman masih berada di Magelang. Menurut Nasution, Presiden memintanya membuat konsep tindakan yang akan diberlakukan sebagai keputusan presiden.

Kolonel Nasution kemudian menyodorkan rencana aksi militer kepada Sukarno. “Nasution menyatakan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan dan harus dilawan,” kata Harry A. Poeze, sejarawan asal Belanda, Rabu dua pekan lalu. Nasution sendiri dalam bukunya menyatakan, “Sebagai seorang yang telah berbulan-bulan langsung berhadapan dengan PKI, baik sebagai pejabat maupun pribadi, saya dapat konsepsikan dengan segera rencana pokok untuk menindak PKI.”

Isi rancangan keputusan presiden itu adalah perintah kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelamatkan pemerintah dalam menindak pemberontakan, dan menangkap tokoh-tokohnya, serta membubarkan organisasi-organisasi pendukungnya atau simpatisannya. Nasution cemas, Front Demokrasi Rakyat, sayap oposisi kelompok kiri yang dipimpin Amir Sjarifoeddin dan Musso, melancarkan aksi serupa di Yogyakarta. Apalagi, satu hari sebelumnya, terjadi kontak senjata antara batalion Siliwangi dan pasukan Front Demokrasi di Solo.

Sukarno menyetujui rencana aksi Nasution. Presiden kemudian memerintahkan Jaksa Agung Tirtawinata memperbaiki kalimat dari segi hukum. Tapi Nasution mesti menunggu persetujuan sidang kabinet, yang baru digelar menjelang tengah malam. Sebelum sidang dimulai, Panglima Besar Jenderal Sudirman datang. Nasution menceritakan dalam bukunya, Sekretaris Negara Pringgodigdo membacakan konsep keputusan presiden tersebut. Hanya Menteri Luar Negeri H Agus Salim yang berbicara. “Kalau sudah begini, tentulah jadi tugas tentara,” tulis Nasution, mengutip Agus Salim.

Menurut Poeze, semua yang hadir di sidang kabinet sepakat menyimpulkan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan. Tragedi Madiun tercuplik dalam buku Poeze berjudul Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. Dalam bab De PKI in actie, opstand of affaire?, Poeze melukiskan, sidang kabinet cuma butuh beberapa menit buat merestui rencana Nasution. Sudirman mendapat wewenang melaksanakan keputusan tadi.

Atas dukungan itu, Nasution melaporkan persiapan operasi kepada Sudirman. Panglima Besar menyetujuinya. Ia meminta Nasution dan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X, melaporkan perkembangan keesokan paginya. Lewat tengah malam, Nasution bergerak. Kekuatan bersenjata Front Demokrasi Rakyat di Yogyakarta dilucuti. Tokoh yang menghadiri konferensi Serikat Buruh Kereta Api ditahan. Hampir 200 simpatisan serta tokoh PKI ditangkap. Di antaranya Alimin, Djoko Sudjono, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, Sakirman, dan Siauw Giok Tjan.

Semua pers yang berafiliasi ke Front Demokrasi Rakyat, seperti Buruh, Revolusioner, Suara Ibu Kota, Patriot, dan Bintang Merah, dilarang terbit. Percetakannya disegel. Wartawannya ditangkap. Poster dan spanduk Front Demokrasi dibersihkan. Sebagai gantinya, ditempel plakat yang berbunyi: “Kita hanya mengakui pemerintah Sukarno-Hatta.” Menjelang fajar, operasi itu kelar.

Nasution melaporkan hasilnya kepada Sudirman. Keesokan harinya digelar sidang Dewan Siasat Militer. Panglima Besar Sudirman lalu mengambil keputusan. Dia mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur. Ia mengirim Brigade II Siliwangi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, guna merebut kembali Madiun. Sedangkan Letnan Kolonel Koesno Oetomo memimpin Brigade I Siliwangi buat merebut Purwodadi, Blora, Pati, dan Kudus. Malam harinya, keputusan itu disiarkan Sudirman lewat Radio Republik Indonesia di Yogyakarta.

Di mata Poeze, penangkapan itu bukti bahwa gerakan di Madiun tidak dipersiapkan dengan matang. “Tidak ada petunjuk agar tokoh PKI di Yogyakarta pergi meninggalkan kota itu,” katanya. Para tokoh yang ditangkap itu juga mengaku tidak tahu-menahu ihwal aksi di Madiun. “Saya tidak tahu apa yang dituduhkan kepada kami,” kata Gondopratomo, sekretaris pertama Serikat Buruh Kereta Api, seperti dikutip dalam makalahnya berjudul “Kejadian-kejadian Penting Menjelang Peristiwa Madiun dan Jatuhnya Republik Indonesia ke Dalam Jebakan Neokolim”.

Makalah tadi disampaikan Gondo dalam sarasehan Peristiwa Madiun 1948 di Amsterdam, Belanda, delapan tahun lalu. Gondo mengaku ditangkap pada 18 September pagi, sebelum sidang kabinet digelar. “Pukul dua pagi kami ditangkap, lalu dibawa ke Benteng Vredenburg,” katanya. Paginya, ia dibawa ke gedung Normaal School. Dua hari kemudian, ia baru tahu bahwa ia dikenai tuduhan hendak mendirikan Negara Soviet di Madiun.

Tuduhan itu dinilai Gondo tidak masuk akal. “Kalau akan diadakan pemberontakan, kenapa pengurus Serikat Buruh Kereta Api Madiun datang ke Yogyakarta?” katanya. Di kota itu, Serikat Buruh Kereta Api tengah menyelenggarakan konferensi membahas “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Delegasi Serikat Buruh dari berbagai daerah datang ke sana.

Menurut Gondo, penangkapan itu cuma akal-akalan pemerintahan Hatta, yang ketika itu menempati posisi wakil presiden, perdana menteri, sekaligus menteri pertahanan. “Mereka sudah lama mempersiapkan penangkapan,” katanya. Kelompok kiri menuduh penangkapan dilakukan buat merebut simpati Amerika Serikat, agar negara itu menekan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Proklamasi Dini di Madiun

Madiun sudah bangkit
Revolusi sudah dikobarkan
Kaum buruh sudah melucuti polisi dan tentara Republik
Pemerintahan buruh dan tani yang baru sudah dibentuk”

MELALUI Radio Gelora Pemuda dan Radio Republik Indonesia, pidato Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia Soemarsono memecah keheningan pagi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada 18 September 1948. Suasana mencekam merasuk hingga ke sudut-sudut kota. Pasukan Soemarsono menguasai semua gedung vital dan kantor pemerintahan. Mereka melucuti tentara dan polisi.

Soemarsono menyatakan gerakan itu upaya membela diri. Maraknya penculikan terhadap tokoh Partai Komunis Indonesia di Yogyakarta dan Solo telah menjalar ke Madiun. “Apalagi ketika itu berkeliaran pasukan gelap dengan lencana tengkorak,” katanya dalam perbincangan dengan Tempo, Oktober lalu.

Dua hari sebelum peristiwa itu, Soemarsono bertemu dengan Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri untuk melaporkan kondisi Madiun yang semakin genting. Mendapat laporan itu, Musso dan Amir kompak menjawab, “Bertindak! Lucuti saja pasukan yang menculik itu.”

Menjelang siang, Madiun bergerak pulih. Seluruh kota telah berada dalam penguasaan pemuda PKI. Keadaan ini, kata Soemarsono, harus dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta. Namun tak satu pun pejabat Madiun yang berani melaporkan. Terjadi perdebatan sengit di antara petinggi militer PKI. “Semua saling lempar,” kata Soemarsono. Samadikun, penguasa sipil tertinggi di Madiun, sedang ke luar kota dan wakilnya, Sidarto, terbaring sakit.

Komandan Teritorial Madiun Letnan Kolonel Sumantri juga menolak. Dia malah meminta Soemarsono yang mengirimkan laporan ke Yogyakarta. “Saya bukan orang pemerintah,” Soemarsono menolak. Akhirnya diputuskan meminta Wali Kota Madiun, Purbo, mengirimkan laporan kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta. Namun Purbo juga sedang terbaring sakit.

Lalu muncullah Supardi, wakil wali kota yang baru saja diangkat. Dia mengatakan sanggup mengirimkan laporan itu. “Asalkan dengan persetujuan komandan teritorial,” katanya, seperti diceritakan Soemarsono. Semua sepakat, termasuk para bupati yang telah menyatakan mendukung PKI.

Hari itu juga Supardi mengirim telegram ke Yogyakarta, menjelaskan pelucutan senjata batalion Siliwangi dan Mobrig oleh Brigade 29. Supardi juga menyampaikan keadaan Madiun aman terkendali. “Berhubung kepergian kepala daerah, untuk sementara pimpinan pemerintahan daerah kami pegang. Minta instruksi lebih lanjut.” Demikian laporan Supardi, yang menyebut dirinya wakil Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Madiun.

Hingga menjelang petang, tak ada balasan dari Yogya. Esoknya, menjelang malam, “jawaban” itu akhirnya datang juga. Tidak lewat telegram, tapi melalui gelombang Radio Republik Indonesia di Yogyakarta. Dengan berapi-api Presiden Sukarno menyampaikan pidato menanggapi peristiwa di Madiun.

Sukarno mengatakan telah terjadi upaya kup oleh PKI di Madiun. Dia memberikan dua pilihan kepada rakyat: ikut Musso dengan PKI atau ikut Sukarno-Hatta. “Negara kita mau dihancurkan. Mari basmi bersama pengacau-pengacau itu,” Sukarno berseru.

Hanya berselang tiga jam, melalui Radio Gelora Pemuda, Musso membalas pidato Sukarno. Musso menyatakan Sukarno-Hatta hendak menjual Indonesia kepada imperialis Amerika. “Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu,” katanya.

Musso bersama petinggi Front Demokrasi Rakyat mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah Madiun. Para pejabat pemerintah, dari bupati sampai lurah yang propemerintah, digantikan kader PKI. Musso kemudian melantik Soemarsono sebagai gubernur militer dan Kolonel Djoko Soedjono menjadi komandan pasukan PKI. Alasannya, pemerintahan baru ini dibentuk untuk melawan kekuatan militer. Adapun Supardi, karena dinilai berani melapor ke pemerintah pusat, diangkat menjadi residen.

FRONT Nasional Daerah Madiun menguasai lima kabupaten: Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan. Hari itu bupati diganti dengan kader PKI. Wilayahnya semakin luas dengan bergabungnya Wonogiri dan Sukoharjo.

Hatta mengecam tindakan Musso. Dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 20 September 1949, dia mengatakan gerakan PKI itu sebagai upaya merobohkan pemerintahan Republik Indonesia dengan kudeta. “Kemudian mendirikan pemerintahan Soviet,” katanya. Sejarawan Harry A. Poeze memberikan penilaian yang sama. “Itu upaya mereka menjadikan Musso sebagai presiden,” katanya.

Bertahun-tahun kemudian, para tokoh PKI berkukuh menolak dituding melakukan pemberontakan di Madiun. “Alangkah mencari-carinya orang yang menuduh PKI merobohkan Republik Indonesia,” kata D.N. Aidit dalam pembelaannya berjudul Menggugat Peristiwa Madiun, yang dibacakan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 11 Februari 1957. Bantahan serupa datang dari Soemarsono. Menurut dia, kalau memberontak, PKI pasti sudah melakukan penyerangan. “Ini tidak,” katanya.

SITUASI Madiun-Yogyakarta terus memanas. Pada akhir September 1948, lewat Radio Gelora Pemuda, PKI membantah tudingan Hatta. Lewat Supardi, PKI meminta upaya perdamaian dengan pemerintah Sukarno-Hatta. “Karena pemerintahan lokal di Madiun merupakan bagian dari Republik Indonesia,” kata Supardi, seperti dikutip dalam buku Himawan Soetanto yang berjudul Rebut Kembali Madiun.

Abdoel Moetholib, yang belakangan menggantikan Supardi, melakukan langkah yang sama. Dia mengumumkan daerah-daerah yang sebelumnya diduduki PKI telah kembali dilepaskan. Agar lebih meyakinkan, Moetholib melakukan penggantian bupati di Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Upaya itu sia-sia. Sukarno telanjur menunjuk Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengambil langkah tegas guna merebut kembali Madiun. Sepuluh batalion tentara pemerintah menyerbu Madiun. Kota yang dikelilingi pegunungan itu dikepung dari berbagai penjuru. Petinggi PKI terdesak. Pada 28 September, Musso, Amir Sjarifoeddin, dan Soemarsono hengkang meninggalkan Madiun. “Kami terjepit,” kata Soemarsono.

Sebulan Bersama Oude Heer

RAPAT Politbiro Partai Komunis Indonesia, Agustus 1948, adalah panggung pertama bagi Musso setelah 21 tahun menghilang dari Republik. Pada 1927 ia kabur ke Moskow akibat terlibat pemberontakan PKI 1926 yang dapat dipadamkan Belanda. Pada 1935 ia pernah menyusup ke Surabaya untuk menghidupkan kembali PKI. Tapi ia tak berhasil.

Sejak itu PKI menjadi partai bawah tanah yang melawan fasisme secara lunak. PKI tak menggalang massa buruh dan tani, tapi menyusup ke pemerintah dan organisasi lain. Musso menilai cara itu tak efektif.

Dalam gagasan barunya, “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”, Musso menganggap PKI tidak mengakar kuat pada buruh, tani, pemuda, dan tentara. Kader PKI terpecah akibat disusupkan ke pemerintah atau partai lain. Sosialisasi ideologi partai lembek karena tidak dilakukan secara terbuka. Sebagai partai bawah tanah PKI ketika itu lebih banyak berlindung di balik Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Didirikan di Solo pada 26 Februari 1948 sebagai akibat jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin, FDR menampung partai dan ormas sayap kiri. Selain PKI ilegal, anggota front itu adalah Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Tani Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Amir sendiri didapuk menjadi Ketua Front.

Menurut sejarawan Belanda, Harry A. Poeze, FDR dibentuk setelah Amir dan Sutan Sjahrir pecah kongsi dalam Partai Sosialis. Amir menghendaki partai memihak Soviet dan menentang kapitalisme pimpinan Amerika Serikat. Sjahrir berpendirian partai harus menempuh politik luar negeri bebas aktif.

Jatuhnya kabinet Amir memperparah perseteruan itu. Sjahrir akhirnya keluar dari Partai Sosialis dan membentuk Partai Sosialis Indonesia. Adapun Partai Sosialis Amir melebur ke FDR.

Dalam dokumen FDR, “Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru”, disebutkan bahwa aliansi itu dibentuk untuk menggulingkan kabinet Hatta yang tengah berkuasa. Penggulingan itu akan dilakukan melalui parlemen, bahkan jika perlu membentuk pemerintahan baru melalui pemberontakan.

Amir menyambut gagasan Musso. Dalam rapat Majelis Lengkap FDR, Agustus 1948, ia berujar, “Kedatangan Oude Heer (Pak Tua) Musso bisa mempercepat proses yang selama ini kita jalankan.” Dalam bukunya, Madiun dalam Republik ke Republik (2006), mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Himawan Soetanto menyatakan kembalinya Musso membawa haluan baru yang menekankan perlawanan terhadap fasisme secara radikal.

Musso tidak mau menyia-nyiakan waktu. Di panggung rapat Politbiro PKI, ia meminta partai itu bersalin rupa. Menurut mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat DI Yogyakarta Hersri Setiawan, di mata Musso PKI ilegal melakukan beberapa kesalahan, di antaranya partai tidak berani melakukan perjuangan bersenjata dan lebih memilih politik kompromi. Partai juga dianggap tidak mengedepankan ideologi komunis. “Musso menuntut gerakan PKI direvisi,” kata Hersri.

Rapat itu akhirnya memutuskan hanya perlu satu partai kiri yang legal untuk menyatukan gerakan buruh dan kaum miskin. Pada rapat FDR, 21 Agustus 1948, Politbiro PKI mengusulkan agar ketiga partai di FDR melebur menjadi satu dan menyandang nama Partai Komunis Indonesia.

Dalam korespondensinya dengan ahli politik Ben Anderson, mantan Ketua Bidang Pertahanan Pesindo Soerjono menyatakan usulan itu ditolak pemimpin Partai Buruh, seperti Asrarudin dan S.K. Trimurti. Mereka meminta Front menggelar kongres sebelum melebur menjadi PKI.

Sejumlah kader partai di FDR memang meragukan kemampuan Musso, tokoh lama yang tiba-tiba ingin mengambil alih kepemimpinan partai kiri. Sejumlah kader Pesindo dan Barisan Tani Indonesia yang semula pro-Sjahrir memilih hengkang. “Kerikil ini menyebabkan PKI baru tidak solid,” kata sejarawan Rushdy Hussein.

Namun upaya penyatuan itu tak terhindarkan. Umumnya pemimpin partai kiri mempercayai Musso. Pada Kongres PKI, 27 Agustus 1948, penyatuan itu disahkan. Awal September dibentuklah kepengurusan PKI legal dengan Musso sebagai pemimpin. Kepengurusan itu menandai masuknya PKI ke kancah politik terbuka. Belum genap sebulan muncul ke permukaan, meletuslah pemberontakan Madiun yang dilakukan organ PKI pimpinan Musso. Setelah peristiwa itu, PKI kembali remuk redam.

Suatu Malam di Proklamasi 56

  • LELAKI yang mengenakan safari warna gelap itu berjalan sendirian. Suatu hari pada Januari 1948, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan raut wajah kusut dia mendekati beberapa pemuda yang tengah duduk santai di belakang rumah Presiden Sukarno di Jalan Proklamasi 56, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

    Rumah ini memang menjadi tempat bersantai para pejabat negara dan aktivis kemerdekaan di malam hari. Setelah menyapa sekadarnya, dia mengeluarkan sebotol kecil wiski dari kantong celana, kemudian menenggaknya. Lelaki itu adalah Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri Indonesia yang beberapa hari sebelumnya “dipaksa” meletakkan jabatan.

    “Malam itu kami minum wiski bersama,” kata Rosihan Anwar mengenang peristiwa itu. Dalam penglihatan wartawan senior ini, Amir terlihat agak tertekan setelah lengser dari jabatan perdana menteri. “Meski dia berusaha menutupi dengan tetap terlihat enjoy,” katanya. Amir terpaksa melepaskan jabatan perdana menteri setelah meneken Perjanjian Renville. Tekanan dari lawan politiknya kian menjadi-jadi. Sebagai kepala pemerintahan, dia dinilai bertanggung jawab atas semakin terpojoknya posisi Indonesia setelah perundingan itu.

  • Wajah Amir Sjarifoeddin tampak sumringah pagi itu, 8 Desember 1947. Di atas kapal USS Renville dia asyik berbicara tentang Frank Graham, perwakilan Amerika Serikat di Komisi Tiga Negara. “Mereka rileks sambil masing-masing memegang Injil di tangan,” kata Rosihan. Pemimpin redaksi koran Siasat itu mengaku melihat pertemuan tersebut saat mengunjungi kapal perang milik Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Perundingan Renville terjadi atas desakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Agustus 1947, yang khawatir melihat pertikaian Indonesia-Belanda yang berlarut-larut. Dalam resolusinya itu, Dewan Keamanan mendesak kedua negara agar menyelesaikan pertikaian dengan menunjuk tiga negara sebagai penengah.

    Indonesia memilih Australia, Belanda menunjuk Belgia. Dua negara itu kemudian menunjuk Amerika sebagai anggota ketiga. Persekutuan ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara, yang diwakili Frank Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia), dan Paul van Zeeland (Belgia).

    Sebelum berunding, di dalam negeri, Amir pasang kuda-kuda. Dia merangkul kembali Masyumi agar mau bergabung di pemerintahan. Tawaran itu diterima tanpa syarat. Pada 11 November 1947, Amir merombak kabinet dengan memberikan lima kursi menteri untuk Masyumi.

    Namun harapan tinggal harapan. Baru saja perundingan dibuka, delegasi Belanda menolak usul Indonesia untuk menyelesaikan persoalan politik sebelum membicarakan soal gencatan senjata. Tak hanya itu, Belanda juga menolak tuntutan komisi teknis Indonesia yang diketuai J. Leimena agar tentara kompeni ditarik kembali hingga batas garis demarkasi yang telah disepakati bersama 14 Oktober 1946. Sebaliknya, Belanda menuntut batas demarkasi itu adalah kesepakatan baru pada 28 Agustus 1947, yang disebut sebagai Garis van Mook. Pembahasan di komisi teknis buntu.

    Macetnya pembahasan di komisi teknis membuat Amir jengkel dan mengancam akan kembali ke Yogyakarta. “Kapan saya kembali ke Jakarta tergantung Belanda. Saya hanya kembali jika ada sesuatu yang harus dikerjakan,” katanya seperti dikutip Naskah Lengkap Asal-Usul KTN. Karena tak diindahkan, pada 24 Desember 1947, Amir kembali ke Yogyakarta.

    Pada saat yang sama, di sejumlah daerah tentara Belanda terus melakukan aksi militer. Tersiar kabar akan ada aksi militer besar-besaran ke Yogyakarta, jika Indonesia tetap ngotot menolak 12 prinsip politik Belanda. Kondisi semakin genting. Frank Graham sebagai utusan Komisi Tiga Negara menggelar pertemuan dengan “Lima Besar RI”, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, Amir, dan Agus Salim. Graham meminta Indonesia tidak meninggalkan meja perundingan. Tidak memiliki pilihan, Indonesia akhirnya mengalah dan menerima tuntutan Belanda. Kemudian, 17 Januari 1948, di atas kapal Renville, Amir meneken persetujuan itu.

    Para pemimpin Republik mendukung. Presiden Sukarno mengatakan, meski Perjanjian Renville seakan-akan merugikan Indonesia, harus dilihat kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh. “Kalau bisa mencapai cita-cita dengan jalan damai, kenapa harus perang,” katanya. Hatta mengatakan perjanjian ini tidak menjauhkan kita dari cita-cita. Panglima Besar Sudirman juga mengaku puas atas pencapaian itu.

    Di luar dugaan Amir, partai-partai pendukungnya justru menolak Perjanjian Renville. Sehari setelah perjanjian itu, sekitar 300 orang yang mengaku sebagai massa Hisbullah menggelar demonstrasi di depan Istana Yogyakarta. “Kabinet Amir Bubar. Kami menolak Perjanjian Renville,” demikian kata salah satu dari mereka. Sumpah-serapah juga diarahkan ke Perdana Menteri, “Amir pengkhianat.”

    Pemimpin Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia juga menyalahkan Amir. Mereka mengatakan menarik dukungan dari pemerintahan dan mengumumkan pengunduran diri para menteri. Presiden Sukarno yang semula mendukung kini berbalik. “Sebaiknya serahkan mandat kepada saya,” kata Sukarno.

    Amir tidak bisa berbuat banyak. Pada 23 Januari 1948, dia menyatakan mundur. Sukarno kemudian menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Hatta yang kemudian membentuk kabinet baru. Masyumi dan PNI, dua partai yang sebelumnya meninggalkan Amir, kemudian memutuskan bergabung di kabinet Hatta.

    Menurut Soemarsono, anggota Pimpinan Pusat Pesindo, Amir saat itu merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan politik. “Aduh, begini permainan komplotan ini,” katanya mengutip keluhan Amir.

    Kepedihan Amir tak berujung di situ. Di kalangan kelompok kiri, dia juga disalahkan, dinilai terlalu lemah dan mau begitu saja menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri. Menurut Soemarsono, sebuah rapat mendadak digelar kelompok kiri untuk mengadili Amir. “Semua yang hadir menyalahkan dia karena mau mundur begitu saja,” katanya.

    Pemimpin Partai Komunis Indonesia, Musso, dalam dokumennya, Jalan Baru untuk Republik Indonesia, juga menyerang ketidakberdayaan Amir. Menurut dia, kaum komunis saat itu melupakan ajaran Lenin yang menyatakan pokok dari revolusi adalah kekuasaan negara. “Mundurnya Amir memberi jalan elemen borjuis memegang kendali pemerintah,” katanya.

    Semua ini berlangsung cepat: Amir mendapati dirinya sekonyong-konyong jadi musuh bersama. Tak mengherankan malam itu di belakang rumah Sukarno dihabiskan sampai larut dengan minum wiski dan bernyanyi. Menurut Rosihan, pertemuan malam itu adalah terakhir kali dia bersua dengan Amir. “Setelah itu, saya hanya mendengar dia pergi ke Solo membentuk Front Demokrasi Rakyat,” katanya. “Sampai akhirnya ditembak mati.”

Laga Pengalih Sebelum Madiun

BAKDA isya, Kolonel Sutarto sampai di depan rumah ibunya di Kampung Timuran Solo. Malam itu, 2 Juli 1948, komandan Pasukan Panembahan Senopati (KPPS) ini bergegas pulang begitu menerima kabar ibunya sakit keras.

Begitu paniknya, Sutarto jadi tak awas terhadap sekitarnya. Turun dari jip yang membawanya dari markas, bekas Shodancho Daidan Peta di Wonogiri itu disambut tembakan dari kegelapan. Dor… dor…. Sutarto ambruk. Dua peluru menembus belakang tubuhnya. Ia tewas bersimbah darah.

Insiden itu memicu beragam kecurigaan. Selain pelakunya tak tertangkap, korbannya adalah panglima sebuah kesatuan tempur paling besar dan berpengaruh di wilayah Surakarta.

Belakangan muncullah desas-desus. Di lingkungan prajurit Senopati beredar kabar, Sutarto ditembak anggota pasukan Siliwangi, anak buah Letnan Kolonel Sadikin. “Karenanya, anggota pasukan Senopati diperintah mencari tahu,” kata Mayor Slamet Rijadi dalam buku biografinya, Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS.

Muncul spekulasi baru. Sutarto sengaja ditembak karena dianggap melawan Program Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara yang digulirkan kabinet Hatta. Sutarto menganggap program ini tak transparan dan mengancam posisi pasukannya.

Front Demokrasi Rakyat/PKI yakin pembunuhan Sutarto adalah teror politik gaya Hatta. “Ini rasionalisasi dalam bentuk lain. Kami yakin Hatta sendiri yang langsung turun tangan karena dia Menteri Pertahanan saat itu,” kata Soemarsono, mantan Gubernur Militer Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun.

Spekulasi ini menguat karena insiden penembakan Sutarto terjadi selang 40 hari setelah ia memimpin parade pasukan di Solo, 20 Mei 1948. Di depan Presiden Sukarno dan Panglima Besar Sudirman, Sutarto menggelar lima resimen tempurnya, termasuk enam resimen laskar rakyat, seperti pasukan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Tentara Laut Republik Indonesia, yang dikenal kiri.

Belakangan, Divisi IV Panembahan Senopati batal dilikuidasi. Menanggapi aksi penolakan itu, Panglima Sudirman menjadikan pasukan Sutarto sebagai pasukan komando khusus.

Program kabinet Hatta so-al Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) Tentara yang ditentang Sutarto menyorongkan konsep penataan postur angkatan perang yang lebih ramping dan efisien. Hatta beralasan, kocek negara yang mepet dan wilayah Indonesia yang kian menciut akibat Perjanjian Renville menjadi pertimbangan Re-Ra. Hatta, seperti dikutip dalam otobiografinya, merujuk setidaknya ada 350 ribu tentara plus 400 ribu anggota laskar yang kudu diciutkan menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler.

Perampingan itu dimulai dengan penataan struktur garis dan wilayah komando. Besaran divisi dan kesatuan komando teritori juga diciutkan. Jawa, misalnya, dari tujuh divisi menjadi empat divisi. “Semuanya disesuaikan dengan fungsi pertahanan menghadapi agresi Belanda,” kata Nasution dalam Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Madiun, dari Republik ke Republik, Program Re-Ra justru bermasalah saat diberlakukan di lapangan. Misalnya friksi akibat audit personel sesuai dengan kepangkatan dan tingkat pendidikan antara perwira eks Peta dan eks KNIL. Eks Peta, misalnya, turun sampai dua tingkat (dari letnan satu menjadi pembantu letnan satu). Adapun perwira eks KNIL naik pangkat dua tingkat.

Menurut Soemarsono, sejatinya FDR/PKI adalah kelompok yang paling dirugikan dengan Re-Ra. Barisan laskar yang dibangun FDR, seperti Pesindo, biro perjuangan, perwira politik, dan TNI Masyarakat, akan dilikuidasi karena dianggap bukan TNI. “Sebenarnya kamilah sasaran tembak utama kabinet Hatta,” kata Soemarsono dalam bukunya, Revolusi Agustus.

Soemarsono sendiri dipecat dari Pendidikan Politik Tentara pada awal Mei 1948. Pangkat terakhirnya mayor jenderal. Pada bulan yang sama, dipecat pula Wikana, eks Gubernur Militer Surakarta. Wikana adalah tokoh FDR dan Pesindo. Menyusul kemudian pembubaran TNI Masyarakat yang dirintis Joko Suyono dan Sakirman.

Mitos Amerika di Kaki Lawu

DI ketinggian seribu dua ratus meter, telaga itu membentang. Airnya tenang, dengan kedalaman hampir tiga puluh meter. Hawa sejuk senantiasa merapat di sekitarnya. Gunung Lawu yang menjulang kukuh terlihat menancapkan kakinya. Keindahan panoramanya membuat wisatawan rajin berlabuh di Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti memenuhi hasrat turis, banyak hotel dan vila mengitari telaga seluas tiga puluh hektare ini.

Dulu pun orang-orang Belanda membangun rumah dan hotel di kawasan Sarangan. Tapi, pada saat Agresi Militer Belanda Kedua, akhir 1948, tentara Republik membakar bangunan-bangunan itu. Sebagian sisa bangunannya masih terlihat hingga kini.

Di sini pula, tersimpan rumor tentang pertemuan pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia. Satu pertemuan yang oleh pihak komunis diduga ikut mempengaruhi penyingkiran orang-orang kiri oleh Kabinet Hatta dalam Peristiwa Madiun pada September 1948.

Tuduhan keterlibatan Amerika di Madiun pada 1948 muncul setelah peristiwa itu sendiri. Adalah Paul de Groot, pemimpin komunis di Belanda, seperti ditulis ahli Asia Tenggara dari Universitas Cornell, Ann Swift, dalam disertasinya berjudul The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, yang membuka teori provokasi Peristiwa Madiun oleh Amerika.

Di hadapan parlemen Belanda, sebulan setelah Peristiwa Madiun, De Groot menuduh Charlton Ogburn, penasihat politik delegasi Amerika dalam Komite Jasa Baik untuk Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertemu dengan Sukarno dan Hatta di Sarangan, tiga bulan sebelum Peristiwa Madiun meletus. Dalam pertemuan ini, Amerika menjanjikan pengiriman senjata dan penasihat teknis jika pemerintah Indonesia mau menyingkirkan komunis. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Menteri Penerangan Mohammad Natsir.

Belakangan, tuduhan De Groot ini diadopsi oleh komunis Rusia pada Januari 1949. Tiga tahun setelah Peristiwa Madiun, wartawan Prancis, Roger Vailland, juga menuliskan pertemuan itu dalam Boroboudour, Voyage � Bali, Java et autres Iles. Versi Roger ini ditelan oleh majalah Bintang Merah milik PKI.

Berdasarkan tulisan Roger, pertemuan Sarangan digelar pada 21 Juli. Indonesia diwakili Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Mohamad Roem, dan Kepala Kepolisian Soekanto. Dari pihak Amerika, hadir Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden Harry Truman, Gerard Hopkins.

Pertemuan ini disebut menghasilkan Red Drive Proposal. Salah satu isinya, Amerika memberikan US$ 56 juta untuk menghancurkan PKI. Bintang Merah juga menyebutkan Kabinet Hatta menggunakan Rp 3 juta untuk menyogok Dokter Muwardi, pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat, untuk membuat insiden Solo yang kemudian memunculkan Peristiwa Madiun.

Mantan Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun Soemarsono meyakini adanya Red Drive Proposal. Soemarsono mengaku mendengar dari mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin-yang digantikan Hatta setelah Perundingan Renville-soal pertemuan itu. Amir mengatakan adiknya saat pertemuan itu menyaksikan siapa saja yang hadir. Sukarno saat itu hanya diam. Sedangkan Hatta menyetujui tawaran Amerika. “Yang banyak bicara Hatta, Soekiman, dan Roem,” katanya.

Setelah Pistol Menyalak Tiga Kali

KENDATI sudah bertahun-tahun tinggal di Belanda, Nugroho, 85 tahun, masih mengingat rumah besar yang berada paling dekat dengan jalan raya di kompleks Pabrik Gula Rejoagung di Madiun, Jawa Timur. Ia bercerita, 62 tahun lalu kompleks pabrik itu menjadi markas Badan Kongres Pemuda.

Nugroho bekerja di bagian penerangan badan itu. Ia ingat saat itu Rejoagung di bawah kendali Soemarsono yang ditugasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi Ketua Badan Kongres Pemuda Madiun.

Rumah itu pula yang pada pekan ketiga September 1948 berkali-kali didatangi orang berseragam militer. Tamu yang datang itu adalah orang-orang bekas Laskar Pemuda Sosialis yang masuk jadi tentara di Brigade 29.

Soemarsono memang sudah tak lagi bertugas di militer sejak dipecat Perdana Menteri Mohammad Hatta dari Pendidikan Politik Tentara. Oleh Hatta bintang dua di pundaknya juga dilucuti. Tapi ia masih punya pengaruh karena merupakan salah satu pentolan Pesindo.

Saban kali bekas anak buahnya datang, yang dibawa adalah kabar-kabar buruk. “Mereka melaporkan ada pasukan dengan badge tengkorak berlatih menembak dekat markas mereka,” kata Soemarsono.

Lain waktu mereka melaporkan hilangnya tiga pemimpin pemogokan Serikat Buruh Daerah Autonom. Penculiknya ditengarai pasukan tengkorak tadi. Kelompok bersenjata yang sama juga dituding menembak anggota Serikat Buruh Kereta Api.

Nugroho, tukang gambar poster Badan Kongres Pemuda, bercerita saat itu situasi Madiun memang panas. “Ada tentara, ada laskar macam-macam, dan mereka sering bentrok,” ujarnya. Yang paling mencolok, kata dia, adalah kelompok bersenjata dengan logo tengkorak di seragamnya.

Rentetan masalah itu mengingatkan Soemarsono akan cerita tiga perwira-Letnan Kolonel Suwardi, Komandan Angkatan Laut Solo Letnan Kolonel Achmad Jadau, dan Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang datang dari Solo, Jawa Tengah. Ketiga perwira ini menceritakan soal penembakan dan penangkapan orang-orang kiri di daerah mereka.

Soemarsono yakin hanya dalam hitungan hari masalah di Solo bakal sampai ke Madiun. Apalagi intelijennya di Polisi Militer dan Brigade Mobil bercerita ada instruksi dari pemerintah Mohammad Hatta untuk menangkap dirinya. Bahkan Brigade 29 juga akan dilucuti oleh Brigade Mobil Polisi.

Ia makin yakin saat didatangi kawan lamanya, Kolonel Moestopo, yang menyampaikan kabar senada. Moestopo, yang saat itu sudah bergabung dengan p asukan Siliwangi, bahkan mengatakan ia diperintahkan untuk menangkap Soemarsono. “Tangkap saja. Tapi apa mungkin menangkap saya tanpa saya melawan!” Soemarsono balik menghardik.

Pada 16 September, Soemarsono menerima telepon dari Kediri. Di ujung sambungan terdengar suara Panglima Divisi Brawijaya Kolonel Sungkono. Bekas tetangga Soemarsono saat tinggal di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, itu mengajak bicara tentang ulah pasukan Siliwangi.

“Sudah, Cak, serang saja mereka. Masak sampean dari Surabaya bisa dihantam-hantam begitu?” kata Soemarsono menirukan ucapan Sungkono. “Hadapi saja Siliwangi itu, kami sepenuhnya di belakang Madiun.”

Digosok Sungkono, Soemarsono semakin panas. Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Rebut Kembali Madiun, Brigade 29 memiliki kekuatan sekitar lima batalion. Mantan Panglima Daerah Militer Siliwangi ini menjelaskan, pasukan yang dipimpin Kolonel Dachlan tersebut sudah bersiaga di seputar Madiun, yakni di Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, sampai ke lereng-lereng Gunung Wilis di Kediri.

Soemarsono: Kami Tidak Memberontak

KINI dia 89 tahun. Tapi ia bicara dengan tegas, jelas, sesekali meledak-ledak. Ingatannya terjaga baik, ia bercerita dengan runtut dan mendetail. Keriput di wajah, tubuhnya yang terlihat ringkih, tak kuasa menghalanginya bicara panjang lebar tentang sejarah pergerakan Indonesia. Ia menilai telah terjadi pemutarbalikan sejarah, dan itu tak adil baginya.

Soemarsono, mantan Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, juga bekas pemimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), menganggap Peristiwa Madiun adalah bagian penting dari sejarah hidupnya.

Dia berperan penting mengkoordinasi gerak cepat empat batalion Brigade 29, pasukan ABRI yang pro-Partai Komunis Indonesia, pada dinihari 18 September 1948. Dalam beberapa jam, Soemarsono dan pasukannya melucuti pasukan Siliwangi, Brimob, dan polisi militer di barak-barak mereka sendiri.

Sebagian besar anggota Brigade 29 memang eks anggota Pesindo. Soemarsono bersama pasukan ini bertarung hidup-mati mempertahankan Surabaya dari serangan Inggris, pada 10 November 1945. “Meski bukan komandan di pasukan itu, pengaruh saya besar,” kata Marsono, begitu dia biasa disapa, sambil tertawa.

Ditemui dua kali pada September lalu di rumah putrinya di Jakarta, Soemarsono, yang kini bermukim di Sydney, Australia, menceritakan kembali apa yang terjadi di Madiun dan sekitarnya pada akhir 1948. Ia tetap keras menolak peristiwa itu disebut sebagai pemberontakan.

 

Banyak yang menyebut Peristiwa Madiun 1948 merupakan pemberontakan PKI.

Saya menolak istilah pemberontakan untuk menyebut peristiwa yang terjadi di Madiun itu. Kami tidak berinisiatif untuk terlibat dalam bentrokan. Kami hanya membela diri.

Semua berawal dari pemogokan serikat buruh dalam negeri di Madiun pada awal September 1948. Mereka menuntut kenaikan upah dan berunjuk rasa di depan di kantor wali kota. Setelah mogok sehari, tiga orang pemimpin serikat itu hilang, diculik tentara.

 

Reaksi Anda?

Saya tentu bertanya kepada komandan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Madiun, Letkol Sumantri. Dia mengaku tidak tahu siapa yang menculik. Lho kok bisa, padahal kami mendapat informasi dari anak-anak Brigade 29 bahwa ketiga aktivis buruh itu ditahan di markas Siliwangi. Saya berkesimpulan, para penculik adalah tentara gelap yang tidak melapor saat masuk Madiun. Kami putuskan bergerak untuk membebaskan pemimpin buruh yang diculik.

 

Apa yang kemudian terjadi?

Saya akan ditangkap. Dokter Moestopo, kawan seperjuangan saya dari Surabaya, datang menemui saya di Pabrik Gula Rejoagung. Dia kolonel pasukan Siliwangi. Begitu bertemu, dia memeluk saya dan menangis. Saya bertanya, ada apa. Dia mengaku mendapat perintah untuk menangkap saya. Tentu saya marah. Saya berkata padanya, tangkap saja, tapi apa mungkin menangkap saya tanpa ada perlawanan.

 

Lalu?

Setelah itu, datanglah Kepala Korps Polisi Militer Madiun, Kapten Sunardi, ke tempat saya. Dia juga memberikan informasi bahwa saya akan ditangkap. Saya bertanya: soal apa. “Bung dianggap melawan pemerintah,” kata Sunardi. Staf intelijen Pesindo menyampaikan kabar serupa. Sejak itu saya lebih berhati-hati.

 

Anda merasa diteror?

Suatu hari, seseorang menembak saya di pekarangan rumah. Tapi tembakannya meleset, dan peluru kena pohon. Sejak itu, saya bersiap-siap. Pasti ada yang menteror. Saya siapkan pistol di mobil, meskipun saya pergi ke mana saja tanpa sopir. Mobil saya waktu itu Chevrolet tahun 1942.

 

Suasana Madiun saat itu?

Banyak informasi akan ada teror atas orang-orang kiri. Semua resah. Apalagi di Solo sudah ada pertempuran. Kami mendengar kabar, pasukan Brimob dan polisi militer akan melucuti Brigade 29. Kami tidak bisa tinggal diam.

 

Mengapa Anda merasa terdesak? Bukankah Madiun ketika itu basis PKI?

Sebenarnya keresahan sudah dimulai saat kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh. Kabinet Hatta membuat kebijakan baru, yaitu rasionalisasi tentara. Semua laskar, yang kebanyakan anggotanya PKI, akan dikeluarkan dari militer. Kami, yang tidak pernah bersekolah formal, tidak akan pernah menjadi perwira. Pendidikan tentara Divisi Senopati, misalnya, paling tinggi ongko loro (kelas dua SD). Kami semua akan diganti dengan tentara sekolahan. Siliwangi yang akan paling diuntungkan.

 

Anda menuding Hatta ikut melakukan provokasi sampai terjadi Peristiwa Madiun?

Hatta jelas melakukan provokasi. Dia yakin, jika masih ada orang PKI di aparatur pemerintah, Barat tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia juga membebaskan Tan Malaka. Padahal semua orang tahu Tan Malaka musuh orang-orang PKI.

 

Jadi, Anda yakin akan adanya Red Drive Proposal?

Itu jelas. Proposal itu terkait dengan proses pengakuan de jure masyarakat internasional atas Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar orang-orang kiri di pemerintahan disingkirkan dulu. Jika itu dilakukan, baru Indonesia akan mendapat pengakuan.

 

Bagaimana Peristiwa Madiun bermula?

Saya yang bertindak duluan, pada dinihari 18 September. Tepat pukul dua pagi, kami melucuti pasukan Brimob, polisi militer, dan Siliwangi. Waktu itu jatuh korban tewas lima orang. Tiga orang dari mereka dan dua orang Brigade 29.

Jadi tidak benar bahwa di Madiun ketika itu semua bendera Merah Putih diganti bendera merah palu-arit, dan ada ribuan muslim dimasukkan ke penjara. Setelah pelucutan pasukan, situasi Madiun biasa-biasa saja.

 

Anda tidak berencana mengganti pemerintahan Sukarno-Hatta?

Saya hanya mau melucuti lawan, supaya mereka tidak bisa menyerang kami lebih dulu. Kami hanya membela diri. Kami juga tidak punya rencana pemberontakan. Buktinya, pada pagi harinya kami kirim telegram ke Yogyakarta, melaporkan situasi di Madiun.

 

Siapa yang mengirim telegram?

Supardi, Wakil Wali Kota Madiun. Semula saya minta komandan teritorial, Letkol Sumantri, yang melapor. Dia tidak berani. Residen Madiun, Samadikun, tidak ada di tempat. Wali Kota Madiun juga tidak berani. Ya sudah, saya tunjuk Supardi. Saya bilang, kamu sebagai wakil wali kota lapor saja, minta instruksi dari pemerintah Hatta di Yogya, apa yang harus dilakukan.

 

Di mana Musso saat itu?

Ia sedang melakukan tur ke daerah-daerah. Sebelumnya, dia sempat mampir ke Madiun. Sebelum memutuskan bergerak, saya sudah menemui Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri, di sebuah penginapan. Jadi saya bertindak atas perintah Musso.

 

Kalau bukan pemberontakan, mengapa ada proklamasi pemerintahan Front Nasional?

Itu bukan proklamasi pemerintahan baru. Kami hanya bersiap-siap, karena ada informasi bahwa kami akan diserang. Saat itu semua wakil partai juga diajak berembuk bersama di Balai Kota Madiun. Namun, setelah Sukarno berpidato di radio menuduh kami berontak, situasinya berubah. Pak Musso marah sekali. Pidato balasannya itu tanpa teks.

(Rosihan Anwar dalam sebuah tulisan pernah menuliskan keadaan ini. “Malam tanggal 19 September 1948 Presiden Sukarno bicara di depan RRI�Yogya dan meminta rakyat memilih antara Muso-PKI dengan�Sukarno-Hatta. Dalam waktu dua jam Muso tampil di depan radio Madiun�dan mengatakan ‘rakyat seharusnya menjawab kembali bahwa Sukarno-Hatta adalah budak-budak Jepang, dan Amerika dan kaum� pengkhianat harus mati’.” Red.)

 

Apa yang Anda lakukan setelah Peristiwa Madiun?

Saya disalahkan oleh pemimpin PKI yang baru di bawah D.N. Aidit. Saya di-black out oleh partai. Semua peran saya dihapus. Saya diminta tidak disiarkan sebagai orang yang terlibat peristiwa Surabaya 10 November, misalnya. Saya diminta menyingkir karena partai mau membangun kembali basisnya. Saya lalu pergi ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan menjadi guru di sana. Tapi, begitu pecah peristiwa 1965, saya ditangkap lagi oleh Orde Baru.

Misteri Surat untuk Sukarno-Hatta

“SAYA, sebagai perwira muda, saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Ketika itu, perseteruan antara Perdana Menteri Mohammad Hatta dan kubu Front Demokrasi Rakyat, koalisi kekuatan “sayap kiri” di Indonesia, semakin runcing sejak Agustus 1948. Sedangkan Letnan Kolonel Soeharto-menurut buku tersebut-membaca situasi, mengamati setiap kubu, dan menganalisisnya dengan cermat.

Aroma perang saudara sudah begitu pekat di udara setelah pasukan Brigade 29 yang pro dengan tulang punggung Partai Komunis Indonesia, melucuti senjata pasukan Siliwangi di Madiun, Jawa Timur, pada 19 September 1948. Presiden Sukarno dan Musso, Pemimpin Partai Komunis Indonesia saling menyerang melalui pidato maupun tulisan mereka. “Bagimu adalah pilihan antara dua: ikut Muso dengan P.K.I.-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka-atau ikut Sukarno-Hatta,” kata Sukarno dalam pidatonya hanya beberapa jam setelah pelucutan senjata.

Panglima Jenderal Sudirman tidak menginginkan anggota pasukan di Jawa Timur terseret konflik politik ini. Soeharto, yang dianggap netral, diutus membujuk Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati, supaya tidak bergabung dengan PKI. Soeharto dan Soeadi bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Soeadi, yang memang condong ke PKI, malah mengajak Soeharto berkeliling meninjau kondisi Kota Madiun.

“Saya ditelepon Soeharto dari Mantingan (kecamatan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur),” ujar Soemarsono, Gubernur Militer Madiun ketika itu. Setelah tiba di Madiun, Soemarsono mengajak Soeharto berkeliling kota untuk menunjukkan tidak ada pemberontakan di kota itu. “Menurut pidato Sukarno, bendera Merah Putih di Madiun sudah diganti bendera palu arit. Saya minta Soeharto melihat mana ada bendera merah, semuanya bendera merah putih.”

Di rumah Residen Madiun yang ditinggali Soemarsono, Soeharto berjumpa dengan Musso yang sudah satu setengah bulan tiba di Indonesia. Selama berpuluh tahun, setelah pemberontakan PKI pada 1926 gagal, Musso tinggal di luar negeri. Baru kali itulah Soeharto bertemu Musso. Tokoh komunis itu mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Mereka kemudian berbincang-bincang. Soeharto menanyakan kepada Musso kenapa pemerintah dan Front Demokrasi royal malah ikut berseteru.

+ Apakah tidak sebaiknya kita tinggalkan permusuhan dan bersatu melawan Belanda?

- Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang, kembali ke Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi rupanya Sukarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya.

+ Kenapa tidak diadakan pembicaraan?

- Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan.

+ Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan?

- Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang, Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan.

Menurut penuturan Soemarsono, yang kini tinggal di Sydney, Australia, seusai pertemuan tersebut, dia meminta Soeharto membuat surat pernyataan bahwa situasi Madiun aman dan tak ada sinyal-sinyal pemberontakan. “Mas saja yang buat, saya tidak terbiasa,” kata Soemarsono mengutip jawaban Soeharto saat itu. Soemarsono meminta Soeharto menyampaikan surat itu ke Presiden Sukarno dan perdana menteri Hatta.

Mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin yang sudah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia juga menitipkan sepucuk surat untuk Presiden Sukarno. Amir, kata Soemarsono, mengirim surat pribadi yang berisi permintaan agar Bung Karno turun tangan mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan menyampaikan semua pernyataan Musso kepada Panglima Sudirman yang ketika itu sudah sakit keras. “Pak Dirman yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Musso ke Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Soeharto. Memang tak ada data sejarah menyatakan apakah pesan Musso itu sampai ke Sukarno dan Hatta. Yang pasti, perang saudara itu tak tercegah lagi. Dan Musso tewas di ujung senapan.

Tim Edisi Khusus

    Penanggungjawab: Budi Setyarso Kepala Proyek: Wahyu Dhyatmik Penyunting: Toriq Hadad, Wahyu Muryadi, Arif Zulkifli, Budi Setyarso, Muhammad Taufiqurohman, Idrus F. Shahab, Purwanto Setiadi, L.R. Baskoro, Amarzan Loebis, Bina Bektiati, Nugroho Dewanto, Seno Joko Suyono, Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra Penulis: Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra, Sunudyantoro, Dwidjo U. Maksum, Oktamandjaya Wiguna, Purwani Diyah Prabandari, Widiarsih Agustina, Yandhrie Arvian, Yandi M. Rofiyandi, Ramidi, Sapto Pradityo, Budi Riza, Ignatius Yophiandi Kurniawan, Muchamad Nafi, Anton Aprianto, Yuliawati, Erwin Dariyanto, Stefanus Teguh Edi Pramono, Cheta Nilawaty, Nieke Indrieta Penyumbang Bahan: Philipus Parera, Bernarda Rurit (Yogjakarta), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), Hari Tri Wasono (Kediri), Ishomuddin (Madiun, Magetan, Ponorogo), Ahmad Rafiq (Solo), Ging Ginanjar (Belgia, Belanda) Bahasa: Uu Suhardi, Dewi Kartika Teguh W., Sapto Nugroho Foto: Bismo Agung, Hari Tri Wasono, Ishomuddin. Desain: Eko Punto Pambudi, Ehwan Kurniawan, Kendra Paramita, Aji Yuliarto, Hendy Prakasa, Kiagus Aulianshah, Agus Darmawan S.

In Memoriam Des Alwi

ouwehoer <ouwehoer@centrin.net.id>, in: tionghoa-net@yahoogroups.com, Sunday, 14 November 2010 03:53:00

Jumat pagi 12 Nov 2010, Republik ini kehilangan lagi seorang tokoh bangsa, pejuang, pahlawan nasional: Bpk DES ALWI.
Orang yang sangat low profile, sederhana, berani dan idealis, telah banyak jasanya bagi negara dan bangsa, termasuk tokoh pemersatu konflik Maluku.

Des Alwi juga turut menyumbangkan waktu dan tenaganya bagi negara, tokoh langka yang ikut tiga jaman: Orde Lama (Soekarno), Orde Baru (Soeharto) dan Reformasi; Gus Dur, Megawati dan sekarang SBY.

Cerita Operasi Intelijen Des Alwi

Kedekatannya dengan tokoh Malaysia seperti mantan PM Malaysia Tunku Abdul Razak karena temannya sewaktu sekolah di Raffles College, London. Karena kedekatan ini juga ia membantu Malaysia dalam memenangkan UMNO dalam Pemilu Malaysia 1974.
Menurut pengakuannya, PM Tun Abdul Razak datang ke Indonesia meminta Pemerintah RI (Era Presiden Soeharto) untuk mendatangkan rakyat Indonesia ke Malaysia untuk mendukung pemilu Malaysia sehingga UMNO yang etnis Melayu agar menang besar dalam pemilu.
Kemudian Ia dan Pitut Suharto atas perintah Jenderal Benny Moerdani mulai mendatangkan 800 orang Indonesia ke Sabah. 800 pertama orang tersebut adalah ahli matematika.
“Warga Malaysia sangat terkejut ketika warga Indonesia yang datang menggunakan Hercules dan pilotnya orang Indonesia,” kata Des Alwi.
Selain itu, mendatangkan TKI yang secara diam-diam diresmikan menjadi warga negara Malaysia. Dan ternyata operasi ini berhasil UMNO memenangkan pemilu dengan 67 persen.

Kata Des Alwi konsep ekonomi Malaysia berasal dari Soemitro Djoyohadikusumo yang sampai sekarang masih dianut Malaysia. Negara jiran ini juga membantu Indonesia dalam merebut Timor Timur ke dalam NKRI.
“Kepala Intelijen Malaysia waktu itu dijabat Tun Abdul Razak (teman sekolah Des Alwi di London) meminta presiden Soeharto segera mengambil Timor Timur karena ada kekhawatiran para eks PKI berkumpul di Tim-Tim dan menyusup ke Malaysia,” sergah Des Alwi.
Akhirnya pihak AS menyetujui menyerang Timor Timur dengan syarat tidak menggunakan senjata NATO. “kita putuskan, pakai senjata dari Malaysia saja. kemudian menggunakan senjata Israel,” kata Des Alwi.
Kata Alwi operasi ini dipegang penuh Benny Moerdani yang baru pulang dari Konsul Jenderal di Korea. Des Alwi hanya bertugas mempertemukan para pemimpin bangsa Indonesia termasuk Benny Moerdani, Tan Sri Gazali, dan pimpinan Apodeti/UDT. Mario Carrascalao.

Politik terkini dengan Malaysia pun tidak luput dari perhatiannya terutama hubungan dengan Ambalat.
Kata Des Alwi sengketa perbatasan di kawasan kaya minyak dan terumbu karang itu nyaris menimbulkan perang karena ulah satu negara Eropa yang membawa kepentingan satu perusahaan raksasa minyak yaitu Shell yang ingin mendapatkan konsesi Ambalat. “Kasus Ambalat politik adu domba gaya baru prokapitalisme global di Ambalat,” ungkapnya.

Selain dikenal sebagai sejarawan, tokoh yang juga disebut-sebut “Raja Banda” ini juga menaruh perhatian besar pada pelestarian Pala Banda, dan pernah menjabat Direktur Utama PT. Pala Banda Permai.

Sejumlah penghargaan yang pernah diterima Om Des antara lain Bintang Pejuang 45, Bintang Pejuang 50, dan Bintang Mahaputra Pratama 2000.

Kini Om Des telah tiada, namun sejarah yang dilukisnya tetap akan abadi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://oase.kompas.com/read/2010/11/13/03064260/In.Memoriam.Des.Alwi

In Memoriam Des Alwi
Sabtu, 13 November 2010 | 03:06 WIB
Rosihan Anwar

Raja Banda tidak resmi itu sudah tak ada lagi. Subuh, Jumat, 12 November 2010, seorang diri di kamar tidurnya di rumah di daerah Permata Hijau dia diam-diam berangkat menghadap Al Khalik. Putrinya, Tanyia, mendapatkan dia tiada lagi bernapas.

Pukul sembilan pagi saya tatap wajahnya yang memancarkan kedamaian. Terbaring di ranjang sederhana. Belum sempat dibenahi jenazahnya. Terakhir bertemu dengan dia di rumah saya tanggal 5 September 2010 pada hari meninggalnya istri saya, Ida Sanawi (1923-2010).

Dia sahabat sangat dekat dengan Ida yang kini disusulnya. Dia adalah Des Alwi (17 November 1927-12 November 2010) yang beberapa hari sebelum tutup usia meninggalkan amanah, bila meninggal bawa dia ke Banda Neira.

“Raja Banda” meminta supaya dikuburkan di Banda walaupun berhak dimakamkan di Kalibata sebagai pemegang anugerah Bintang Mahaputra.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad telah datang ke kamar tempat Des masih dibaringkan, berunding dengan pihak keluarga mengenai pengangkutan jenazah dengan pesawat terbang ke Banda dan pemakaman “Raja Banda” atas tanggungan negara. Fadel segera akan melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Des Alwi telah memahami operasi bedah jantung di Jakarta. Keadaan jantungnya membaik, penyakit ginjalnya yang sedang dirawat dapat diatasi, tapi paru-parunya belum bekerja bagus. Karena menganggap dirinya sudah cukup pulih, Des minta pulang saja. Akhirnya ajalnya sampai juga. Dari Tuhan kita berasal, kepada Tuhan kita kembali.

Anak angkat Hatta-Sjahrir

Riwayat hidup Des Alwi telah banyak diceritakannya sendiri dalam pelbagai buku, baik dalam bahasa Indonesia maupun diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dalam kolom singkat obituari ini tidak akan dirinci sejarah Des Alwi. Saya hanya akan melukiskan selayang pandang arti tokoh yang unik ini.

Sebagai bocah belum genap berusia 10 tahun, Des bertemu di kade pelabuhan Banda dengan dua orang tahanan politik yang baru tiba dari Boven Digul, yaitu Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Mereka bertanya apakah Des tahu kediaman Dr Tjipto Mangunkusumo yang dibuang oleh Belanda ke Banda Neira dari 1930 hingga 1941.

Des menjawab tahu, juga tahu rumah Mr Iwa Kusuma Sumantri, tahanan politik yang lain. Semenjak 11 Februari 1936 itu kehidupan Des Alwi berubah sama sekali dan dia mencapai hal-hal yang tidak termimpikan sebelumnya.

Des memperoleh kesempatan pendidikan lebih bagus, diajar di sekolah privat yang dipimpin oleh Hatta dan Sjahrir. Des dan adik-adik perempuannya belajar bahasa Belanda yang lebih mantap. Des melalui proses osmosis menyerap pengetahuan politik, menjadi sadar akan perjuangan nasionalis untuk mencapai Indonesia merdeka.

Di Zaman pendudukan Jepang, Des Tinggal di Jakarta, selalu bagaikan di bawah sayap perlindungan Hatta dan Sjahrir.

Yang satu membayar uang sekolah Des, yang lain menyediakan pemondokan bagi Des bersama adik perempuannya.

Des dikenal sebagai “anak angkat” Bung Hatta dan Bung Sjahrir. Kendati tidak mengikuti pendidikan secara formal, Des belajar banyak. Dia mendengar orang berdiskusi. Melihat orang melakukan aksi politik “di bawah tanah” menentang Jepang.

Dan pada saat tiba revolusi dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Des, walau masih remaja, siap turut berjuang mempertahankan Merah Putih, Indonesia raya, dan Pancasila.

Des kemudian dapat kesempatan belajar di Inggris mengikuti pendidikan teknik. Di London, dia berkenalan dengan mahasiswa Melayu seperti Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak, yang kelak jadi PM Malaysia.

Kembali ke Indonesia dia bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dia menikah dengan Ann, gadis Manado. Dia jadi diplomat sebagai Atase Penerangan RI di Swiss dan Manila. Dia bergabung dengan gerakan PRRI-Permesta karena tidak bisa menyetujui politik Nasakom Presiden Soekarno. Dia muncul sebagai perantara untuk menghentikan aksi ganyang Malaysia yang dirintis diam-diam oleh Jenderal Soeharto.

Terjun ke bisnis

Soekarno jatuh. Des Alwi bisa balik ke Tanah Air sebagai orang bermartabat. Dia menceburkan diri dalam bisnis. Meskipun tidak kaya raya seperti taipan dari konglomerat, Des Alwi bertekad dengan modal sendiri membangun Banda Neira, menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih menguntungkan seperti pariwisata, mengingat Banda Neira kaya dengan kecantikan lingkungan dan keajaiban terumbu di dasar.

Des Alwi punya satu modal sangat berharga. Dia pandai bergurau dengan orang, dia pribadi menyenangkan, walaupun tidak belajar khusus dia adalah empu humas atau master PR yang sangat baik. Karena itu dia berhasil meletakkan Banda Neira di peta bumi pariwisata dunia.

Tokoh-tokoh seleb seperti Pangeran Bernard dari Nederland, Princess of Wales, dan lain-lain datang berlibur ke Banda, yang kini berkat usaha Des tercatat sebagai destinasi turis. Des punya hobi membeli film-film dokumenter tentang perjuangan Indonesia di zaman revolusi dari berbagai sumber di dalam maupun di luar negeri.

Koleksinya banyak dan merupakan harta budaya yang tidak kecil artinya bagi pembelajaran sejarah dan mendidik generasi muda untuk menghayati nilai-nilai perjuangan dan idealisme bangsa Indonesia.

Sebagai manusia biasa, Des Alwi tentu pula ada kelemahan dan kekurangannya. Tapi dalam satu hal dia bertaat asas dan konsisten. Dia menciptakan agar bangsa dan negara kita ini dibina oleh para pemimpinnya dengan semangat ketulusan dan keadilan, bebas dari feodalisme dan totaliteris dengan sikap betul-betul merakyat dan tidak satu saat pun melupakan kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani serta rohani segenap penduduknya.

Rosihan Anwar Wartawan Senior

Serpihan Sejarah Yang Tercecer

BUKU
Bukan Belantara Sukarno
Rabu, 10 November 2010 – 16:06:18 WIB

Bukan hingar-bingar politik tapi sisi sisi lain dari kehidupan Sukarno yang terkesan remeh dan terabaikan.

SUATU hari seorang bapak bersama anaknya dari Maluku menemui Sukarno di istana. Ketika bertemu, si bapak memberikan seekor burung Nuri Raja khas maluku yang elok dan langka.
“Jadi, Bapak menyerahkan burung ini kepada saya? Saya boleh berbuat apa saja kepada burung ini?” tanya Sukarno.
“Ya, Pak, terserah Bapak mau apakan burung itu.”
Tanpa dia duga Sukarno memerintahkan pengawal melepaskan burung itu dari sangkarnya.
“Pak, burung itu akan lebih senang bila bisa terbang bebas. Biarkanlah ia merdeka.”
Itulah salah satu kisah yang terdapat dalam buku ini. Melalui kisah itu, Roso Daras menyampaikan pesan bahwa Sukarno adalah sosok pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilaki kebebasan dan kemerdekaan manusia.
Dari seorang wartawan, Roso Daras menjadi seorang penggandrung pemikiran Sukarno. Ini berawal dari liputan jurnalistiknya ke Kamboja dan China. Di kedua negara itu, dia mencatat betapa besar pengaruh Sukarno. Raja Kamboja Norodom Sihanouk menghormatinya. Di China? Apalagi, karena Sukarno begiru dekat dengan Mao Tse Tung dan Chou En Lai. Kegandrungannya pada Sukarno dia tuangkan dalam tulisan-tulisan di blog. Umumnya berisi serpihan sejarah, yang kemudian diterbitkan jadi buku.
Seperti judulnya, buku ini memuat kisah-kisah ringan di balik cerita besar perjalanan hidup Sukarno. Simak saja, misalnya, bagaimana sisi “Don Juan” Sukarno dalam menaklukan empat noni Belanda. Saat itu, dia duduk di bangku Hogere Burger School (HBS) atau setingkat SMA. Pauline Gobee, putri guru Sukarno di HBS, menjadi gadis Belanda pertama yang dipacarinya. Sukarno tergila-gila oleh kecantikannya. Berikutnya, Laura dan seorang gadis dari keluarga Raat yang Sukarno lupa namanya. Tapi yang paling dikenang Sukarno adalah Mien Hessels. Saking cintanya, Sukarno nekat mendatangi rumah keluarga Hessels.
“Tuan, kalau Tuan tidak keberatan, saya ingin minta anak Tuan …”
“Kamu? Inlander kotor seperti kamu? Kenapa kamu berani-berani mendekati anakku? Keluar kamu binatang kotor, keluar!” bentak ayah Hessels.
Sejak itu Sukarno tak pernah lagi bertemu dengan Hessels.
Pada 1942, ketika Sukarno telah menjadi tokoh yang disegani, seorang perempuan bertubuh besar dan jelek menyapanya. Tak disangka perempuan itu adalah Mien Hessels, pujaan hatinya dulu. Cinta lama bersemi kembali? “Huuuh! Mien Hessels, putriku yang cantik seperti bidadari, kini berubah menjadi perempuan mirip tukang sihir, buruk dan kotor,” ucap Sukarno seperti dikutip dari Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat.
Kegandrungan dan kecintaan Sukarno kepada perempuan memang bukan rahasia lagi. Kepada Cindy Adams, Sukarno secara blak-blakan mengatakan, “Aku menyukai gadis-gadis yang menarik di sekelilingku. Gadis-gadis ini bagiku tak ubahnya kembang yang sedang mekar dan aku senang memandangi kembang.”
Kisah menarik lainnya tentang cover majalah Time, yang menggambarkan sikap politik Amerika Serikat terhadap Indonesia setelah kemerdekaan dan pada akhir 1950-an. Dalam cover Time edisi 23 Desember 1946, Sukarno ditampilkan sebagai sosok orator ulung, berpeci hitam, garang, dan heroik, dengan latar gambar kibaran bendera merah-putih dan kepalan tangan sarat luapan semangat. Di dalamnya, Robert Sherood menulis sosok Sukarno sebagai pria gagah dan tampan, pandai berpidato, dan mendapat julukan “Si Kamus Indonesia” karena kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya.
Penggambaran yang bertolak-belakang terjadi pada cover Time edisi 10 Maret 1958. Wajah Bung Karno digambarkan begitu “menyeramkan”, dengan permukaan wajah bopeng-bopeng, jauh dari penggambaran sosok tampan pada edisi tahun 1946. Gambar cover itu mencerminkan ketidaksenangan Amerika pada sikap politik Sukarno yang lebih condong ke musuh Amerika dalam Perang Dingin: Rusia dan China.
Ada kisah pertemuan Sukarno dengan dua pemimpin revolusi Kuba: Fidel Castro dan Che Guevara. Diceritakan saat iring-iringan mobil kenegaraan Sukarno menyusuri jalan kota Havana, Kuba, tiba-tiba mobil berhenti di tengah jalan, hanya karena sang sopir ingin meminjamkan korek api kepada pemimpin kawal sepeda motor untuk menyalakan cerutu. Begitu tahu bahwa ini menandakan Kuba masih dalam euforia revolusi, Bung Karno tertawa terbahak-bahak. Ada pula kisah penunjukan Oei Tjoe Tat dalam “Ganyang Malaysia”, pendekatan dan perkawinannya dengan Fatmawati, kesukaannya pada tari lenso, Hotel Indonesia dan Sarinah, atau empat seri detik-detik menjelang kepergian Sang Proklamator. Semuanya diceritakan dengan lugas dan ringan.
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku Bung Karno Serpihan Sejarah Yang tercecer: The Other Stories. Kegandrungan Roso Daras pada Sukarno kentara dalam interpretasi yang terkadang lebih memuja ketimbang mengkritisi. Sukarno hampir tak punya cela. Penyajian kisah-kisah secara ringan dan singkat menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya; membuatnya jadi enak dibaca dan tak melelahkan tapi melupakan pembaca yang membutuhkan informasi komprehensif tentang suatu peristiwa.
Toh, Roso Daras sadar akan hal itu. Dalam pengantar, dia mengatakan bahwa dia menulis demi memuaskan rasa ingin tahunya tentang sosok Putra Sang Fajar. Dan makin dia mendalami pemikiran Sukarno, makin dia merasa kecil, bodoh, tapi tak membuatnya berhenti memasuki belantara Sukarno. [JAY AKBAR]

Misteri 10 November, Rosihan Anwar dan Semarsono

Misteri 10 November, Rosihan Anwar dan SemarsonoOleh Harsutejo

Soemarsono Menjawab Pertempuran Surabaya November

Dalam hubungan dengan pertempuran bulan November 1945 di Surabaya yang kemudian melahirkan Hari Pahlawan 10 November, wartawan senior Rosihan Anwar (RA) pada pokoknya menulis beberapa hal berikut di Pikiran Rakyat (PR) 22 Nov 2006.

(1) Ia menyaksikan tokoh pemuda Surabaya Soemarsono dalam Kongres Pemuda di Yogya pada 10 November 1945 naik ke mimbar, memerintahkan delegasi Jawa Timur agar meninggalkan tempat untuk kembali ke front Surabaya. Dikatakan mereka mengepalkan tinju dan berteriak “Merdeka, Bung!” Adegan dilukiskan sebagai dramatis dan mengharukan.

(2) RA pergi ke Surabaya sebagai wartawan yang akan meliput sebagai yang diminta Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Selama tiga hari (11 sd 14 November 1945) berkeliling di Surabaya ia tidak pernah bertemu Soemarsono, “tidak tampak batang hidungnya di Surabaya….. Orang yang paling bersemangat omongannya kadang-kadang pula yang paling cepat menghilang, bilamana keadaan sudah gawat… seperti dalam pertempuran di Surabaya bulan November 1945”.

Catatan Harsutejo

Tahun lalu wartawan senior Rosihan Anwar (RA) telah menyinggung tentang hal di atas dalam tulisannya tentang pertempuran Surabaya 10 November 1945 di Pikiran Rakyat 22 November 2006 yang pada pokoknya menyatakan tokoh pemuda Soemarsono lari dari pertempuran. Soemarsono telah menjawab melalui sejumlah wawancara yang saya lakukan dengan dirinya yang saya tulis di bawah dan dimuat di sejumlah milis.

Mungkin koran PR terlalu tinggi untuk memuat tulisan tandingan itu. Pada 9 November 2007 RA menulis lagi di Kompas yang menyatakan “…selama di Surabaya [11 sampai 14 November 1945] saya tidak pernah melihat Sumarsono dan Boes Effendi…. – mungkin hanya sampai Mojokerto atau tinggal di Malang?”

RA (ada yang menyebut ia berlindung di bawah predikat wartawan senior) tetap nekat menulis Soemarsono tidak berada di Surabaya selama pertempuran 10 November 1945 atau dan hari-hari pertempuran berikutnya karena ia tidak melihatnya, tanpa mempertimbangkan bahan yang disampaikan orang lain dan narasumber yang bersangkutan sendiri. Apakah RA mengira ia mempunyai pengamatan yang dapat meliputi seluruh medan pertempuran Surabaya beserta semua tokohnya ketika itu? Hanya RA yang dapat menjawabnya, meski dia juga mengakui tidak pernah sampai di garis pertempuran, sebutan wartawan perang di jaman revolusi dinamainya sebagai mitos. Tetapi bersama itu ia pun menganggap peran orang lain [Soemarsono] sebagai mitos belaka. Harian Kompas pun terlalu tinggi untuk memuat tulisan tandingan dari orang tak dikenal yang tak punya nilai jual.
Bekasi, 9 November 2007

Wartawan senior ini secara sederhana menyimpulkan bahwa karena dia (RA) tidak bertemu Soemarsono (Sm) selama tiga hari (11 sd. 14 November 1945) di Surabaya, maka dia (Sm) menghilang dari gelanggang pertempuran. Di bawah ini saya sampaikan hasil wawancara saya dengan Pak Soemarsono pada 12 November 2005 di Jakarta, 4 Desember 2005 lewat telepon dari Sydney (jadi jauh sebelum tulisan RA) dan pada 25 November 2006 di Jakarta, ditambah bahan kepustakaan.

Soemarsono Ada Dalam Pertempuran Surabaya November 1945

Soemarsono adalah Ketua PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang ia dirikan dan berpusat di Surabaya. Organisasi pemuda ini merupakan yang terbesar ketika itu di Jawa Timur. Menurut Soemarsono ia sampai di Yogya pada 9 November 1945 malam hari. Sebelum mendaftarkan diri ke panitia kongres, dia kembali ke Surabaya bersama Widarta dan yang lain termasuk seorang sopir karena mendengar keadaan genting. Mereka sampai di Surabaya pagi hari sebelum pemboman 10 November 1945. Adapun yang naik ke mimbar pada 10 November 1945 dan memerintahkan delegasi Jatim pulang ke front Surabaya ialah Sdr Muntalib sebagai wakil PRI dan wakil ketua delegasi Jatim yang diketuai oleh Sudisman. “Dengan demikian saya tidak pernah hadir dalam Kongres Pemuda itu. Saya dipilih oleh kongres tanpa kehadiran saya. Sedang saudara Muntalib kemudian gugur dalam pertempuran di Surabaya. Jadi pada 10 November 1945 saya berada di Surabaya”.

“Ketika itu saya bermarkas di Pacarkeling, markas PRI, sebelumnya di Hotel Simpang. Tiap pagi saya keluar dari tempat tersebut bersama Bambang Kaslan dan Supardi sesuai dengan situasi pertempuran. Pihak Inggris memandang pemboman dan penembakan yang dilakukannnya secara membabi buta dari kapal terbang dan kapal laut itu sejak 10 November 1945 pagi sebagai hukuman atau punishment terhadap kita, karena tewasnya Jenderal Mallaby pada 30 Oktober 1945”.

Penyobekan Bendera Triwarna

Membicarakan posisi tokoh Soemarsono tak terlepas dari peristiwa tersohor, peristiwa penyobekan bendera Belanda pada 19 September 1945 di atas tiang Hotel Oranje (di jaman Jepang bernama Hotel Yamato), kemudian bernama Hotel Simpang, Surabaya yang terjadi pada 19 September 1945.

Pada masa itu pemuda Soemarsono memimpin Angkatan Muda Minyak (karena dia bekerja di BPM) dan Gabungan Pemuda Kantor yang menghimpun para pemuda kantor pajak, perminyakan, listrik, pos dsb dalam memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan antara lain melakukan aksi corat coret di seluruh kota Surabaya.

Pada 19 September 1945 pagi hari, sejumlah pimpinan Angkatan Muda Minyak sebanyak 6 sampai 7 orang sudah berkumpul di rumah Soemarsono di Paneleh Gang VI. “Pagi itu kami memperoleh berita bahwa di Hotel Oranje di Tunjungan telah dikibarkan bendera Belanda merah-putih-biru. Ini sungguh berita yang menghebohkan yang sangat menganggu kebanggaan kami sebagai bangsa merdeka. Hal ini kami pandang sebagai tantangan, seolah-olah Surabaya ini ada di bawah kekuasaan Merah-Putih-Biru. Kami sepakat untuk mendatangi dan menurunkannya”.Para pemuda itu keluar rumah dan mulai meneriakkan berita tersebut. “Bendera merah-putih-biru telah dikibarkan di Tunjungan!!” Sesampai di tempat mereka terdiri kira-kira 40 pemuda menuju ke depan Hotel Oranje dengan berteriak-teriak, “Turunkan bendera itu, turunkan bendera itu!” Di hotel tersebut nampak banyak orang asing termasuk para perwira Inggris. “Ketika itu saya bersama Ruslan Wijayasastra, wakil saya dalam Angkatan Muda Minyak berteriak, ‘Keep down the flag, keep down the flag, put down the flag!’ Teriakan itu sama sekali tidak diindahkan. Waktu berjalan terus, kian banyak pemuda dan rakyat berkumpul. Ketika itu kami terdiri dari ratusan pemuda dan terus-menerus bertambah jumlahnya.”

Dari dalam hotel keluar seorang kulit putih tinggi besar seperti raksasa, Mr Ploegman, seorang bokser. Orang Belanda ini dikenal telah diangkat sebagai Walikota Surabaya oleh Nica. Dia membawa sepotong kayu besar yang kemudian diobat-abitkan ke arah para pemuda bagaikan seorang Samson sambil memaki-maki secara kasar. Para pemuda yang beranjak mundur kemudian maju kembali dengan lebih siap untuk berlawan sambil terus berteriak, “Turunkan bendera!”. Ploegman keluar lagi dengan batang kayunya. “Pada saat itu saya lihat seorang pemuda mendekati dirinya tanpa ia ketahui dan menusukkan pisaunya bertubi-tubi. Ploegman jatuh bercucuran darah dan tewas. Pada saat itu teriakan untuk menurunkan bendera kian membahana. Sejumlah pemuda telah membawa tangga untuk naik ke atap hotel, terdapat 8 sampai 10 pemuda. Dari atap ada yang naik ke tiang bendera dalam gemuruh teriakan, lalu bagian biru bendera itu pun dirobek, dan jadilah kini Sang Merah Putih yang berkibaran di angkasa…… kami bertepuk tangan bergembira ria berteriak-teriak”. Ketika itu massa rakyat sudah mencapai ribuan orang. Kemudian terjadi juga tembakan dari dalam hotel yang menyebabkan korban di pihak rakyat, akan tetapi hal itu boleh dibilang seperti tidak dihiraukan lagi saking semangat mereka sudah seperti kesetanan.”

Pertempuran Tiga Hari

Pertempuran melawan tentara Inggris pecah karena mereka telah melanggar kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Tentara Inggris telah menyita senjata yang dibawa laskar rakyat, sedangkan senjata itu telah direbut dengan susah payah dari tentara Jepang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran berlangsung selama tiga hari sejak 28 Oktober 1945. Tentara Inggris yang lengkap senjatanya itu kewalahan dengan kepungan laskar rakyat terhadap markas-markas mereka di antaranya dilakukan oleh PRI di bawah pimpinan Soemarsono. Rakyat telah memutus pasokan listrik dan air serta logistik lewat darat ke tempat-tempat tentara Inggris bermarkas. Maka tak ada jalan lain kecuali mereka meminta bantuan pucuk pimpinannya untuk meminta pemimpin RI turun tangan.

Maka Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin bersama petinggi tentara Inggris datang ke Surabaya untuk memerintahkan penghentian pertempuran.

“Di Jl Ngagel pada 29 Oktober 1945 saya menghadangkan tangan menghentikan konvoi mobil yang di dalamnya ada Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Amir. Setelah berhenti maka saya menyatakan dengan marah: ‘Kami yang memimpin pertempuran ini, Inggris sudah dalam keadaan terdesak, kenapa para pemimpin tidak berunding lebih dulu dengan kami para pemuda yang bertempur yang sedang di atas angin, Inggris sudah kepepet dan dalam waktu singkat dapat menyerah. Kenapa pertempuran begitu saja dihentikan?’ Ketika itu Inggris sudah sangat terdesak. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta diam, rupanya mereka membenarkan apa yang saya katakan. Bung Karno menjawil Bung Amir, bung Amir turun dari mobil, saya dirangkul olehnya yang sudah saya kenal sejak Gerindo di Gang Kenari, Jakarta. Bung Amir membisiki saya: ‘Ini sudah didiskusikan di Jakarta oleh organisasi. Lebih baik memenangkan tujuan pertempuran daripada sekedar memenangkan pertempuran. Jika kalian mematuhi perintah Presiden RI maka tujuan politik kita diuntungkan, kalian patuh pada otoritas RI.’ Pendeknya secara politik ditaatinya perintah gencatan senjata menguntungkan bagi diplomasi dan politik nasional maupun internasional RI, menunjukkan adanya eksistensi RI dan Pemerintah RI. Yang semula saya marah-marah terhadap mereka kini mengerti dan tunduk pada perintah, saya ikut naik mobil menuju ke Jalan Mawar ke studio radio yang dipimpin Bung Tomo dan ikut berpidato menyerukan dihentikannya pertempuran sebagaimana juga yang diserukan oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Amir”.

Dalam buku Ruslan Abdulgani 100 Hari di Surabaya (1975), nama Soemarsono tercantum sebagai salah satu anggota perunding tingkat tinggi pihak RI pada 30 Oktober 1945.

Adakah pemuda Soemarsono yang baru saja melewati gejolak semangat pemuda dan memimpin pertempuran melawan Inggris serta sempat marah-marah kepada para pemimpin RI karena perintah penghentian pertempuran, kemudian dengan mudahnya “cepat menghilang karena keadaan gawat”? Di hari tuanya Soemarsono yang kini 86 tahun itu masih nampak gagah dengan pikiraan jernih, bicaranya menggelegar dengan daya ingat yang cukup bagus bagi usianya. Dia bermukim di Sydney bersama keluarga salah seorang anaknya.

Bekasi, 27 November 2006.-

SEJARAH BARON PEMAIN PERDAGANGAN GULA NASIONAL

Sumber:Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>,  Thursday, 11 November 2010 09:03:07,in: [mediacare] CUPLIKAN SEJARAH BARON PEMAIN PERDAGANGAN GULA NASIONAL

CUPLIKAN SEJARAH BARON PEMAIN PERDAGANGAN  GULA NASIONAL

 

1.1950-1997 Liem Sioe Liong Kolega penguasa orde baru

Salim Group & Sugar Group

 

Sejarah mencatat Liem Sioe Liong membangun kerajaan bisnisnya lewat berdagang bahan pokok, khususnya gula. Pada 1950-an, Liem sudah bersahabat dengan Soeharto. Saat itu, Liem, yang masih pedagang kelontong, memasok kelapa, cengkeh, dan gula untuk pasukan Soeharto di Divisi Diponegoro, Semarang. Soeharto dan Liem pernah tercatat menyelundupkan gula.

 

Ketika Soeharto naik menjadi presiden pada 1966, setahun kemudian pengadaan, penyaluran, dan pemasaran bahan pokok, termasuk gula, dimonopoli Badan Urusan Logistik (Bulog). Di masa jayanya, rekanan Bulog di bisnis gula mencapai 800-an importir. Toh, tak ada yang mampu menahan mekarnya Grup Salim di bisnis ini. Hingga 1997, Sugar Group (SG), perkebunan gula terpadu milik Salim, menjadi salah satu produsen terbesar.

 

Dengan lahan seluas 61 ribu hektare di Lampung, total produksi SG mencapai 450 ribu ton setahun-setara dengan 30 persen produksi gula nasional pada 1997.

 

 

2. era 1980-an

 

Yantje Liem alias Haryanto

rekanan kepercayaan Bulog, khususnya untuk impor berskala ratusan ribu ton.

nama Yantje Liem alias Haryanto dikenal sebagai rekanan kepercayaan Bulog, khususnya untuk impor berskala ratusan ribu ton.

 

Nama Yantje tenggelam ketika ia terlibat sengketa dengan importir gula Inggris, E.D. & F. Man (Sugar) Ltd., pada 1982 dan dihukum arbitrase di London membayar ganti rugi US$ 22 juta.

 

pertengahan 1990-an. Hokkiarto, tangan kanan Kepala Bulog Beddu Amang

 

Armindo menjadi tangan kanan Kepala Bulog Beddu Amang sejak pertengahan 1990-an.

Penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan pada 1999-2000 menemukan bahwa Hokkiarto, melalui PT Armindo, pernah menilap 5.150 kuintal gula pasir di gudang Bulog.

 

3. sejak awal 1980-an

 

Soesanto, dikenal lihai “menyusupkan” gula dari Thailand dan Malaysia.

 

sejak awal 1980-an ia telah berkecimpung di bisnis gula. Ia dikenal lihai “menyusupkan” gula dari Thailand dan Malaysia. Biasanya gula dia bawa dari Port Klang, Malaysia, melalui Teluk Nibung atau Tanjung Bala.

Biasanya gula dia bawa dari Port Klang, Malaysia, melalui Teluk Nibung atau Tanjung Bala. Soesanto adalah raja diraja gula di Sumatera. Sekali main ia bisa menyabet 200 ribu ton sekaligus.

 

4. Sejak 1980-an, Pieko Nyoto Setijadi, Baron di pesisir utara Jawa, khususnya di sekitar Jawa Timur. Sejak 1980-an, melalui PT Cipta Gemini Mulia, Pieko dipercaya menjadi rekanan Bulog.

 

PT Cipta Gemini Mulia, Pieko.

 

Dialah baron di pesisir utara Jawa, khususnya di sekitar Jawa Timur. Sejak 1980-an, melalui PT Cipta Gemini Mulia, Pieko dipercaya menjadi rekanan Bulog. Menurut Sulistyo, seorang pedagang gula, ia dikenal dekat dengan kalangan tentara, khususnya polisi militer. Di depan kantor Pieko di Surabaya terpampang sebuah plang bertuliskan “Korps Polisi Militer”.

 

Pada 1990-an, posisi Pieko makin kuat ketika ia menjadi Ketua Asosiasi Pedagang Gula Indonesia se-Jawa. Setelah itu, ia pun merambah ke Jawa Tengah dan Jakarta. Kepada TEMPO, Pieko menyatakan sukses bisnisnya semata karena asosiasi tempat ia bernaung memang telah berpengalaman menyalurkan gula. “Jaringan kami sudah tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

 

5.Kurnadi dan Yayat Supriatna, Duet ini menguasai pasar di Jakarta dan Jawa Barat.

PT Kurnadi Abadi

 

Melalui bendera PT Kurnadi Abadi, mereka mampu menangani impor dan distribusi 50 ribu ton gula. Selain bermain di bisnis gula, Kurnadi dipercaya Bogasari menjadi distributor tepung terigunya.

 

Di kalangan pemain gula, Yayat dikenal sebagai “saudara kembar” Kurnadi. Pengalaman Yayat sebagai mantan Kepala Dolog Jakarta tampaknya menjadi modal mereka menguasai liku-liku pasar Ibu Kota.

 

6. Tjokro Setiawan dan Hans Maramis, Tjokro dan Hans inilah pesaing berat duet Kurnadi-Yayat di Jabotabek.


PT Kencana Gula Manis

Dari kantornya, di Menara Sudirman, Jakarta, Tjokro mengatur “armada semutnya” di bawah payung PT Kencana Gula Manis.

 

Tjokro dikenal sebagai pelobi ulung dan disebut-sebut punya hubungan dekat dengan petinggi Republik. Sedangkan Hans dikenal punya lobi kuat di jajaran birokrasi, khususnya di Departemen Perindustrian.

 

7. Artaguna Sentosa (Grup AGS), Grup AGS dikenal sebagai salah satu pemain besar di Jawa Timur. Haryono

 

Artaguna Sentosa (Grup AGS)

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F. Toemion pernah berkirim surat kepada Menteri Rini Soewandi, menuduh AGS berada di balik langkanya pasokan gula di Jawa Timur

 

Atas tuduhan itu, Haryono, salah satu pemilik AGS, menjawab, “Kami kan cuma berdagang gula dengan petani dan tidak mengimpor. Bagaimana mau memainkan harga?”

 

8. Era 1998, Setelah Soeharto lengser,

 

Hartono, pendatang baru yang dikenal gesit

PT. Berlian Penta. Perusahaan ini berbasis di Malang, Jawa Timur

Kantor JL. Berlian timur no 1 surabaya

60165 telp: 031 3284159

Di zaman Orde Baru, perusahaan ini hanya bermain di tetes tebu, tapi sejak akhir 1990-an mulai mengimpor dan mendistribusikan gula.

 

Penta pernah dicurigai bermain di balik penimbunan gula di gudang PTPN di Jawa Timur . bahwa membenarkan gula yang ada di gudang PTPN itu memang miliknya. Memang tidak semua yang lainnya milik pedagang lain.

 

9. PT.  WIN


PT Win Ketika PT Perkebunan Nasional (PTPN) XI diberi izin impor 50 ribu ton gula, perusahaan inilah yang ditunjuk pemerintah untuk bermitra dengan PTPN XI. Penunjukan ini kontan memicu protes dari para pemain gula lama.

 

Akhirnya, kemitraan PTPN XI dengan PT Win dibatalkan Menteri Rini Soewandi. Dikabarkan, yang berdiri di belakang PT Win adalah sebuah pabrik rokok besar di Jawa Timur. Belum lama ini, langkah pemain baru ini kembali mengejutkan para pemain lama. Win berhasil menggandeng Agrocorp, pemain gula dunia dari Singapura, untuk memasok 50 ribu ton gula dengan harga murah US$ 230 per ton atau kira-kira Rp 3.100 sekilo.

 

10. Pada era 2001

Gunawan Muchlis, debutan paling agresif dalam bisnis ini

PT Yosilindo Aneka Coklat Industry dan PT Insan Makmur Sejati

 

PT Lampung Bintang Semesta (LBS), untuk mengimpor 1,08 juta ton gula.

Namanya menjadi pembicaraan ketika pada 2001 lalu, melalui PT Yosilindo Aneka Coklat Industry dan PT Insan Makmur Sejati, ia mendapat izin dari BKPM untuk mengimpor 221 ribu ton gula. Ternyata sebagian gula itu dijual langsung ke masyarakat-satu hal yang diharamkan ketentuan.

 

Bea Cukai pernah menahan sisa gulanya di gudang dan mengusut kasus ini. Surat dari Nazarudin Kiemas, adik Taufiq Kiemas, kepada Direktur Jenderal Bea Cukai ketika itu, Permana Agung. Isinya meminta agar sisa gula impor sebanyak 20 ribu ton itu dilepas dari Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Investigasi wartawan akhir 2002 lalu, Ketua BKPM Theo Toemion kembali memberi Gunawan izin, melalui LBS . LBS mengales heran kenapa dibuat ketentuan yang melarang perusahaan memproses gula kasar menjadi gula putih untuk dipasarkan.”

 

11. Pada Era 2001

Gunawan Jusuf,

pemain baru di bisnis gula.

hubungan dekat dengan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo dan Guruh Sukarno Putra, adik Presiden Megawati

 

Makindo Sekuritas

 

Pada 2001 lalu, bos Makindo Sekuritas ini membeli Sugar Group dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pembelian ini lalu berbuntut sengketa dengan Grup Salim tentang status lahan.

 

Gunawan dijagokan banyak kalangan akan menjadi baron gula baru. Ia dikenal punya hubungan dekat dengan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo dan Guruh Sukarno Putra, adik Presiden Megawati. Guruh menyatakan tak pernah punya kongsi apa pun dengan Gunawan.

 

12. 2004 PIEKO NYOTO SETJADI, HARTONO, HARYONO Baron Penguasa gula Jatim

 

PT Citra Gemini Mulia dan PT Fajar Mulia Trasindo

 

PT Berlian Penta Trading

 

PT Arta Guna Sentosa (AGS)

 

PT Arta Guna Sentosa (AGS) (jatah 1800 ton/ distributor)

1.      PT Artha Kencana Agung,

2.      CV Haris,

3.      CV Kencana Makmur,

4.      PT Kharisma Sembada

5.      PT Kedung Agung.

PT Berlian Penta Trading, boss Hartono (jatah1800 ton/ distributor)

1.      PT Berlian Mandiri Perkasa,

2.      PT Rastung Sejahtera,

3.      PT Bhirawa Sembada.

 

PT lainnya yang tidak teridentifikasi groupnya

 

28 APRIL 2004 Ada Indikasi kasus terlihat pertengahan April lalu, ketika Dolog Jawa Timur menunjuk 13 distributor untuk menyalurkan 20 ribu ton gula impor dari Thailand. Besar dugaan, 13 distributor itu berasal dari dua grup besar, di bawah bayang-bayang Pieko Nyotosetiadi, bos PT Citra Gemini Mulia dan PT Fajar Mulia Trasindo.(investigasi sementara) Dua perusahaan milik Pieko Iini dipercaya memasok barang- barang kebutuhan pokok ke Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan Laut (Prikopal), dan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol).

 

 

13. 2007 Tjokro Setiawan


PT . Kencana Gula Manis Merambah ke jatim melalui pintu KSO dengan PG Ngadi rejo PTPN X Setelah lengsernya dirut PTPN X Adi Prasongko, sebagai Dirut PTPN X yang baru Subiyono (mantan kepala Dinas perkebunan Jatim) mencoba mengadakan kerjasama operasional dengan PT Kencana Gula Manis. Dalih efesiensi dan peningkatan mutu serta rendemen tebu. Terjadi gejolak petani dan karyawan PG yang terkena rasionalisasi MOU KSO tersebut.

 

14. 2008-2010

PIEKO NYOTO SETJADI

HARTONO

HARYONO

TJOKRO SETIAWAN

Group-group raksasa 4 baron masih punya kans kuat menguasai gula Jatim

Penguasaan hubungan dengan para petinggi negri semakin dekat, terutama menjelang PILPRES 2009. Semauanya mencoba menggali lubang terobosan unutk memperoleh penguasaan gula di jatim. Akibatnya jajaran kementrian BUMN, deptan, dan deperindag serta , direksi-direksi PTPN (X dan XI) di jatim dicoba untuk di”jaring” oleh baron-baron gula. Penguasa daerah juga tak luput dari ikatan “semut dan gula”.Berlanjut dengan lembaga pergulaan DGN, APTRI yang sudah mulai dirintis sejak 2005-2006 sebagai legatimed-nya

 

*Data olahan dari investigasi sekber KRD (konsolidasi Rakyat Untuk Demokrasi) Jember Jatim, 2010

 

Beberapa item masalah ruwetnya distribusi gula Indonesia

1.      Kasus Importir gula oleh PTPN dan RNI.Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Sudar, S.A. 19.000 ton gula yang diimpor PTPN X terpaksa tertahan di Tanjung Priok gara-gara masalah dokumen. Dirjen Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman,PTPN X mengajukan pemberitahuan impor atas nama Bulog. (harusnya atas nama PTPN). 10.000  ton gula impor PTPN X.

2.      Kasus 39.000 ton gula milik Bulog yang tak bisa dikeluarkan dari gudang Dolog Kelapa Gading, Jakarta Utara.(dokumen gula bermasalah)

3.      Distributor  memberi pinjaman PTPN untuk mengimpor 100.000  ton gula. Sebagai kompensasi, dia bakal mendapat jatah terbesar untuk menjual gula impor (share profit 10 persen,harga gula US$ 200 per ton), maka keuntungan US$ 2 juta.

4.      Penunjukan  Bulog pada salah satu Pt distributor  untuk menyalurkan gula ke wilayah Jabotabek. (jatah terbesar tanpa ada transparansi)

5.      Group PT pergulaan menggotong salah seorang direksi PTPN agar berhasil terpilih menjadi direktur utama perusahaan baru yang merupakan hasil merger PTPN IX, X, dan XI .

6.      Pembinaan manajemen dan keorganisasian Organisasi petani tebu yang syarat intervensi politik (rawan penyimpangan)

7.      Lobi tingkat tinggi para pejabat di Kementerian Negara BUMN , petinggi aparatus penegak hukum serta tokoh-tokoh partai politik

8.      Regulasi impor gula yang tidak  sesuai (konsisten) dengan musim giling tebu rakyat

9.      Regulasi Skema kredit untuk petani yang lemah dalam pengawasanya

10.  Regulasi skema pengadaan dana talangan yang masih mengandung multitafsir

11.  Regulasi audit dan kinerja PTPN yang belum transparan adanya sebagai wacana publik

12.  Penimbunan  gula, akibat mahalnya gula adalah rakyat kecil, termasuk petani tebu.

 

 

 

Beberapa Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Industri gula

 

 

Nomor SK/Keppres/Kepmen

Perihal

Tujuan

 

Keppres No. 43/1971, 14 Juli 1971

Pengadaan, penyaluran, dan pe­masaran

Menjaga kestabilan gula sebagai bahan pokok

 

Surat Mensekneg No. B.136/ABN SEKNEG/3/74, 27 Maret 1974

Penguasaan, pengawasan, dan penyaluran gula pasir non PNP

Penjelasan mengenai Keppres No. 43/1971 yang meliputi gula PNP

 

Inpres No. 9/1975, 22 April 1975

Intensifikasi tebu (TRI)

Peningkatan produksi gula serta peningkatan pendapatan petani tebu

 

Kepmen Perdagangan dan Koperasi No. 122/Kp/III/81, 12 Maret 1981

Tataniaga gula pasir dalam negeri

Menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran gula pasir serta peningkatan pendapatan petani

 

Kepmenkeu No. 342/KMK.011/1987

Penetapan harga gula pasir pro­duksi dalam negeri dan impor

Menjamin stabilitas harga, devi­sa, serta kesesuaian pendapatan petani dan pabrik

 

UU No. 12/1992

Budidaya tanaman Memberikan kebebasan pada petani untuk menanam komodi­tas sesuai dengan prospek pasar

 

Inpres No. 5/1997, 29 Desember 1997

Program pengembangan tebu rakyat Pemberian peranan pada pelaku bisnis dalam rangka perdagang­an bebas

 

Inpres No. 5/1998, 21 Januari 1998 Penghentian pelaksanaan Inpres No. 5/1997

Kebebasan pada petani untuk memilih komoditas sesuai de­ngan UU No. 12/1992

 

Kepmen Perindag No. 25/MPP/Kep/1/1998

Komoditas yang diatur tata­nia­ga impornya

 

 

Mendorong efisiensi dan kelan­caran arus barang

 

Kepmenhutbun No. 282/Kpts-IX/1999, 7 Mei 1999

Penetapan harga provenue gula pasir produksi petani Menghindari kerugian petani dan mendorong peningkatan produk­si

 

Kepmenperindag No. 363/MPP/Kep/8/1999, 5 Agus­tus 1999

Tata niaga impor gula Pengurangan beban anggaran pemerintah melalui impor  oleh produsen

 

Kepermenindag No. 230/MPP/ Kep/6/1999, 5 Juni 1999

Mencabut Kepmenperindag No. 363/MPP/Kep/8/1999

Pembebanan tarif impor gula untuk melindungi industri dalam negeri

 

Kepmenkeu No. 324/KMK.01/2002

Perubahan bea masukPeningkatan efektivitas bea masuk

 

Kepmenperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002, 23 September 2002

Tataniaga impor gulaPembatasan pelaku impor  hanya pada importir produsen dan importir  terdaftar untuk peningkatan pendapatan petani/produsen

 

Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004

Penyempurnaan tataniaga impor gulaIT wajib menyangga harga di tingkat petani dan impor dilakukan bila harga minimum Rp 3410

 

Kepmenperindag No. 18/M-AG/PER/4/2007

Tentang perubahan ke empat

Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004IT wajib menyangga harga di tingkat petani dan impor dilakukan bila harga minimum Rp 4900

 

*selama harga ditingkat petani mampu dipermainkan oleh para baron maka keuntungan terbesar (pembelian gula lokal dan impor) ada ditangan para baron dan petani mesti akan mengalami kerugian ditiap musimnya.***

 

Si Merah Di Simpang Republik

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135027.id.html#
08 November 2010

SI MERAH DI SIMPANG REPUBLIK

BANYAK orang mengenalnya sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia dalam pemberontakan 1926 dan 1948. Yang pertama aksi PKI menentang pemerintah kolonial Belanda. Yang terakhir gerakan PKI di Madiun, Jawa Timur, melawan pemerintah pusat.

Dialah Musso, anak Kediri yang ketika kecil dikenal rajin mengaji. Mendapat pendidikan politik ketika indekos di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, di masa-masa awal kemerdekaan sepak terjangnya tak bisa diremehkan. Peran politik Musso bisa disejajarkan dengan peran Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka.

Dia belajar politik di Moskow, Rusia, dan mengamati dari dekat strategi gerakan komunis Eropa. Ia bermimpi tentang negeri yang adil, setara, dan merdeka seratus persen. Ia memilih jalan radikal, bersimpang jalan dengan kalangan nonkomunis, bahkan juga kalangan kiri yang tak segaris. Tapi radikalisme itu tak membuatnya bertahan. Ia lumat dalam gerakan yang masih berupa benih. Akhir Oktober, 62 tahun lampau, Musso tersungkur.


TIM LIPUTAN KHUSUS MUSSO
Penanggungjawab: Budi Setyarso Kepala Proyek: Wahyu Dhyatmik Penyunting: Toriq Hadad, Wahyu Muryadi, Arif Zulkifli, Budi Setyarso, Muhammad Taufiqurohman, Idrus F. Shahab, Purwanto Setiadi, L.R. Baskoro, Amarzan Loebis, Bina Bektiati, Nugroho Dewanto, Seno Joko Suyono, Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra Penulis: Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra, Sunudyantoro, Dwidjo U. Maksum, Oktamandjaya Wiguna, Purwani Diyah Prabandari, Widiarsih Agustina, Yandhrie Arvian, Yandi M. Rofiyandi, Ramidi, Sapto Pradityo, Budi Riza, Ignatius Yophiandi Kurniawan, Muchamad Nafi, Anton Aprianto, Yuliawati, Erwin Dariyanto, Stefanus Teguh Edi Pramono, Cheta Nilawaty, Nieke Indrieta Penyumbang Bahan: Philipus Parera, Bernarda Rurit (Yogjakarta), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), Hari Tri Wasono (Kediri), Ishomuddin (Madiun, Magetan, Ponorogo), Ahmad Rafiq (Solo), Ging Ginanjar (Belgia, Belanda) Bahasa: Uu Suhardi, Dewi Kartika Teguh W., Sapto Nugroho Foto: Bismo Agung, Hari Tri Wasono, Ishomuddin. Desain: Eko Punto Pambudi, Ehwan Kurniawan, Kendra Paramita, Aji Yuliarto, Hendy Prakasa, Kiagus Aulianshah, Agus Darmawan S.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135028.id.html

08 November 2010

Radikal Kiri Si Bocah Alim

MUSSO berasal dari keluarga berada buat ukuran zamannya. Lahir dengan nama Munawar Muso pada 1897, ia tumbuh di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Musso bersama Sidik, adiknya, hidup berkecukupan. Ayahnya, Mas Martoredjo, pegawai kantoran pada bank di Kecamatan Wates, tak jauh dari rumah. Ibunya bekerja di rumah, mengelola kebun kelapa dan kebun mangga.

Di desa terpencil itu, Musso tumbuh bersama dua teman karib: Ronodihardjo dan seorang lagi yang belakangan dikenal sebagai Kiai Kemendung. Mereka bocah alim yang rajin ke Musala Ar-Rahman milik Ki Demang Telo, ayah Ronodihardjo. Ki Demang Telo ketat menjaga ibadah mereka. Ia tinggal hanya 50 meter dari rumah orang tua Musso. “Ke mana-mana selalu bersama,” kata Agus Pitono, 47 tahun, cucu Ronodihardjo, yang memperoleh cerita dari kakeknya.

Menurut Agus, Musso dan Ronodihardjo mengendarai sepeda motor kebo-merek Ural buatan Soviet. Masuk akal, karena orang tua mereka cukup kaya. Orang tua Ronodihardjo memiliki sepertiga tanah di Desa Jagung. Adapun keluarga Musso menguasai banyak tanah, termasuk di beberapa desa lain. Luas tanah di sekeliling rumah orang tua Musso saja tiga hektare. Di sana berdiri satu bangunan rumah dan ratusan pohon kelapa.

Agus mengatakan ibu dan neneknya menggambarkan Musso sebagai orang yang pintar berorganisasi. Perkawanan Musso, Ronodihardjo, dan Kiai Kemendung putus ketika Musso melanjutkan sekolah ke kota pada usia 16 tahun. Ronodihardjo mewarisi jabatan ayahnya, demang. Sedangkan Kiai Kemendung mendirikan pondok pesantren di Dusun Kemendung, Desa Jagung. Itulah sebabnya masyarakat menyebut dia Kiai Kemendung.

Tiap kali Musso menjenguk orang tuanya, tiga bersahabat itu selalu berkumpul. Hanya, belakangan Kiai Kemendung jarang bergabung karena sibuk di pondok. “Tinggal Kakek dan Mbah Musso. Seperti saudara kandung,” kata Agus.

Kini sepetak tanah kosong di Desa Jagung menjadi saksi bisu lahirnya Musso, pentolan Partai Komunis Indonesia. Rumah besar gaya priayi Jawa yang dulu berdiri megah di situ tak ada bekasnya. Rumah itu sudah dibongkar puluhan tahun lalu. Hanya rerumputan dan perdu yang tumbuh. Tanah itu kini milik Erny, 55 tahun. Ia bukan kerabat Musso.

Erny membeli tanah ini dari Sidik. Rumah dan tanah sekitar tiga hektare milik orang tua Musso belakangan menjadi milik Sidik. Pada 1970-an, Sidik memecah tanah jadi sembilan petak dan menjualnya. Saat itu harga tanah Rp 50 ribu per ru-satuan luas setara 1 x 14,5 meter. “Mbah Sidik pindah ke dekat penjara Mojoroto,” kata Erny, tiga pekan lalu. Mojoroto adalah kecamatan dalam wilayah Kota Kediri. Tapi jejak Sidik tak ditemukan.

Sekitar 200 meter dari rumah itu, Nyatin, 80 tahun, yang pernah menjadi pembantu rumah tangga orang tua Musso, membuka warung kopi. Tapi Nyatin tak mau dikorek banyak soal keluarga Musso. Ia pernah didatangi orang yang mengaku intelijen. Itulah sebabnya Nyatin memilih mengubur dalam-dalam kisah kedekatannya dengan keluarga Musso. “Saya takut,” kata dia, tiga pekan lalu.

Menurut Ruth T. McVey dalam The Rise of Indonesian Communism, yang diterbitkan Cornell University Press, Ithaca, New York, pada 1965, Musso menempuh sekolah guru di Batavia atau Jakarta. Di sekolah ini, ia bertemu dengan Alimin, yang kelak juga menjadi pentolan gerakan kiri Indonesia. Musso adalah anak didik pertama G.A.J. Hazeu, penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan bumiputra. Hazeu pula yang mengangkat Alimin sebagai anak. Hazeu pertama kali berjumpa dengan Alimin sebagai bocah gembel di alun-alun Solo. Hazeu memberi dia beberapa keping uang dan Alimin langsung membagi rata kepada temannya. Hazeu terkesima oleh Alimin kecil yang punya bibit sosialisme.

Di sekolah itu, Musso berguru pada seorang reformis politis etis, D. Van Hinloopen Labberton, yang juga Ketua Theosofische Vereeniging di Batavia. Madjallah Merdeka terbitan Oktober 1948 seperti dikutip McVey menyebutkan, setelah tamat pendidikan guru di Batavia, Musso kuliah di kampus pertanian di Buitenzorg atau Bogor. Kampus ini cikal-bakal Institut Pertanian Bogor.

Versi lain menyatakan Musso bersekolah di Hogere Burger School. Soemarsono, pemimpin militer gerakan Madiun 1948, menyebutkan Musso dua tingkat lebih senior dibanding Sukarno, yang masuk HBS Surabaya pada 1915. Di Surabaya, Musso kos di rumah tokoh pergerakan Tjokroaminoto. HBS adalah sekolah lanjutan menengah untuk orang Belanda, Eropa, atau elite pribumi.

Sekolah ini berpengantar bahasa Belanda dan ditempuh lima tahun. Bekas gedung HBS Surabaya kini adalah Kantor Pos Besar Kebonrojo, sekitar 300 meter dari rumah Tjokroaminoto di Peneleh. Arnold C. Brackman dalam Indonesian Communism terbitan 1963 mengatakan Musso bekerja sebagai kasir kantor pos Surabaya. Di sini, Musso berhasil mengorganisasi buruh kantor pos. “Musso juga punya reputasi sebagai jagoan jalanan Surabaya,” kata Brackman.

Buku H.O.S. Tjokroaminoto, Hidup dan Perdjuangannja, terbitan Partai Sarekat Islam, yang dikutip McVey, menyebutkan rumah Tjokroaminoto tempat penting bertemunya secara pribadi pemimpin pergerakan. Asrama ini dikelola Suharsikin, istri Tjokroaminoto, pada 1913-1921. Di sini, Musso, Alimin, dan Sukarno berguru pada Tjokroaminoto. Ketika Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam pada 1912, Musso juga aktif di pergerakan itu. Rumah Tjokroaminoto menjadi pusat kegiatan Sarekat Islam.

Di rumah Tjokroaminoto ini, Musso bertemu dengan Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet, yang suka pada ide-ide sosial demokrat revolusioner. Sneevliet datang ke Hindia Belanda (Indonesia) pada 1913. Ia menetap di Surabaya selama dua bulan dan menjadi Pemimpin Redaksi Handelsblad. Selama di Surabaya, Sneevliet kerap berdiskusi dengan murid-murid Tjokroaminoto, termasuk Musso. Musso bersama Alimin, Semaoen, Darsono, Mas Marco Kartodikromo, dan Haji Misbach menjadi kader Sneevliet. Setahun kemudian, Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), yang berhaluan Marxisme.

Sneevliet pula yang memasukkan gagasan sosialis dalam tubuh Sarekat Islam melalui Musso-Alimin dan lainnya. Sneevliet jeli melihat Sarekat Islam sebagai organisasi rakyat yang memiliki basis massa besar. Itu sebabnya Sneevliet masuk dan menanamkan pengaruhnya dengan membangun blok merah di Sarekat Islam. Apalagi Sneevliet adalah orang yang berani menyuarakan gagasan “Hindia Belanda Merdeka”-gagasan yang revolusioner untuk masa itu ketika Belanda kuat menancapkan imperialisme.

Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan mewawancarai Darsono, kawan pribadi Musso, pada 1964. Menurut Darsono, Musso adalah orang yang senang amuk-amukan karena ikut gerakan Sarekat Islam Afdeling-B. Sarekat Islam Afdeling-B atau Seksi B atau Sarekat Islam B adalah suatu cabang revolusioner. Gerakan ini didirikan oleh Sosrokardono pada 1917 di Cimareme, Garut, Jawa Barat.

Menurut sejarawan Ricklefs, selain menangkap Sosrokardono, Belanda menangkap Musso dan Alimin. Mereka adalah orang ISDV yang disusupkan ke Sarekat Islam. Selama di penjara, Musso mendapat perlakuan buruk. Meski begitu, sikap revolusioner dia tak langsung tampak setelah bebas dari penjara. Menurut Soe Hok Gie, perlakuan menyakitkan itulah yang membuat Musso makin benci kepada Belanda. Di penjara ini pula Musso intens bertemu dengan kawan-kawan komunis. “Di sana, Musso mendapat political lesson tentang komunisme secara intensif,” kata Soe Hok Gie.

McVey menyatakan Van Hinloopen Labberton berencana menjadikan Musso asisten mengajar di Jepang. Tapi pemerintah Jepang menyatakan Musso tak memenuhi syarat. Ia dianggap tak mampu mengajarkan bahasa Indonesia menggunakan pengantar bahasa Inggris. Padahal Musso menguasai dua bahasa ini dengan baik. McVey curiga itu lebih karena faktor Musso yang beraliran politik radikal. Apalagi dia pernah dipenjara.

Segera setelah penolakan Jepang itu, Musso mengumumkan berdirinya Partai Komunis Indonesia cabang Batavia. Semaoen mendirikan Perserikatan Komunis Hindia yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1920. Musso dan Alimin bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pada 1923.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135029.id.html

08 November 2010

Guru Politik Sang Proklamator

RUMAH bercat putih di Jalan Peneleh VII� Nomor 29�dan 31, Surabaya, itu memiliki model paling lawas dibandingkan dengan para tetangga. Sejak 1870, arsitektur rumah tersebut tak pernah diubah. Warga sekitar mengenal tempat tinggal peninggalan Haji Oemar Said Tjokroaminoto itu sebagai rumah kos Sukarno, sang proklamator.

Rumah kos sekaligus sebuah tempat kursus politik Sukarno muda. “Orang di sini tahu hanya Bung Karno yang pernah tinggal di rumah itu. Kalau yang lain-lain kami tidak pernah mendapat cerita dari orang-orang tua kami,” kata Mariyun, salah seorang warga asli di gang itu. Namun Bung Karno hanya satu di antara sederet nama penting penghuni rumah tersebut: Musso, Alimin, Semaoen, dan Kartosoewirjo.

Bekerja sama dengan sang istri, Suharsikin, Tjokroaminoto-ketika itu menjabat Wakil Ketua Sarekat Islam cabang Surabaya-menampung sekitar 30 pemuda Indonesia dengan biaya ringan. Sukarno bersekolah di Hogere Burger School�(HBS) Regenstraat, Surabaya. HBS setingkat sekolah lanjutan tingkat menengah dengan masa pendidikan lima tahun. Sukarno mulai mondok sejak umur 14 tahun, sepanjang 1915-1920.

Musso memiliki tempat khusus di hati Sukarno. Mereka bertukar pendapat di mana saja, kapan saja. Sembari makan bersama, misalnya, Musso berbagi pikiran tentang penjajahan Belanda yang membuat, “Kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa,” kata Sukarno dalam Sukarno an Autobiography karya Cindy Adams.

Saat itu, menurut Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru, Sumaun�Oetomo, 87 tahun, Musso telah menyelesaikan pendidikan di Batavia dan telah menjadi aktivis di Sarekat Islam dan ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Musso aktif dalam gerakan yang sama bersama Alimin, Semaoen, dan Darsono. Musso lebih tua empat tahun dibanding Sukarno, yang lahir pada 1901.

Berdasarkan penelusuran literatur, tak ada penjelasan berapa lama Musso tinggal di rumah Tjokroaminoto.� Yang jelas, pada 1919, Musso tak menghuni rumah itu lagi. Menurut Ruth McVey dalam The Rise of Indonesian Communism, pada tahun itu Musso dan Alimin terlibat kasus Sarekat Islam Afdeling-B di Jawa Barat dan dijebloskan ke penjara. Keluar dari penjara itulah, pada 1920 Musso menjadi anggota Partai Komunis Indonesia-penerus warisan ISDV.

Berpisah selama hampir tiga dasawarsa, Sukarno dan Musso bertemu lagi pada 13 Agustus 1948 pukul 10 pagi di Istana Negara. Musso menyamar sebagai Soeparto, sekretaris Soeripno-dubes RI untuk Cekoslovakia di masa Amir Sjarifoeddin. Dalam bukunya Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hok Gie melukiskan betapa mengharukan pertemuan itu. “Bung Karno memeluk Musso dan Musso memeluk Sukarno. Kegembiraan ketika itu rupanya tidak dapat mereka keluarkan dengan kata-kata. Hanya pandangan mata dan roman muka mereka menggambarkan kegembiraan itu,” demikian kesaksian Soepeno, pemimpin redaksi surat kabar Revolusioner, yang hadir dalam pertemuan itu, seperti dikutip Soe Hok Gie.

Dengan bangga Bung Karno bercerita kepada Soeripno tentang masa lalunya dengan Musso. “Musso ini dari dulu memang jago. Ia yang paling suka berkelahi. Ia jago pencak,” kata Sukarno. Sukarno juga bercerita tentang hobi Musso bermain musik dan bila berpidato akan menyingsingkan lengan baju.

Sukarno pun menyindir soal perkembangan politik komunis internasional. Pengetahuan Sukarno tentang komunis sempat membuat Muso ternganga. Bung Karno menjawab keheranan Musso dengan pengakuannya, “Saya ini kan masih tetap muridnya Marx, Pak Tjokroaminoto, dan Pak Musso!”

Sukarno menunjukkan kekiriannya dengan memperlihatkan buku karangannya, Sarinah. Dalam buku itu, Sukarno mengutip ucapan-ucapan Lenin dan Stalin. Buku itu diberikan kepada Musso sebagai tanda mata.

Tiga puluh tujuh hari setelah pertemuan itu, pecah Peristiwa Madiun. Keduanya saling memaki. Meski begitu, rasa hormat Sukarno kepada Musso sebagai guru tak luntur. Dalam wawancara dengan Cindy Adams, Sukarno berkata, “Ajaran Jawa mengatakan, seseorang yang menjadi guru kita harus dihormati lebih dari orang tua.”

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135030.id.html

08 November 2010

Pengkhianatan di Singapura

MENYAMAR sebagai matros, Musso tiba di Singapura pada awal 1926. Tak ada petugas yang mengenali tokoh penting Partai Komunis Indonesia itu. Rute pelayaran Sumatera-Singapura-Malaka yang amat ramai, dan keahlian Musso memalsukan dokumen, memudahkan pria kelahiran Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur, pada 1897, itu menyusup masuk.

Musso dan Alimin sebetulnya pernah ditahan di Singapura, tapi kemudian dilepaskan. “Pemerintah Singapura hanya memperhatikan orang yang masuk ke Malaka dengan cara ilegal,” kata sejarawan Harry Poeze kepada Tempo di Yogyakarta pekan lalu.

Musso, Budisutjitro, dan Sugono ketika itu sedang menjadi buron pemerintah kolonial Belanda. Di Singapura, ketiga buron ini bertemu dengan Alimin dan Subakat, anggota PKI yang juga sedang diburu polisi Belanda.

Mereka mematangkan rencana pemberontakan yang dijadwalkan pada medio 1926. Rapat itu kelanjutan pertemuan rahasia di Prambanan, Jawa Tengah, Desember 1925. Pada rapat kilat itu, para pemimpin PKI di bawah Sardjono memutuskan akan melakukan pemogokan yang diikuti pemberontakan bersenjata.

Gerakan akan dimulai di Padang, Sumatera Barat-cabang PKI paling kuat. Ruth T. McVey dalam The Rise of Indonesian Communism mencatat mereka mendirikan organisasi rahasia bernama “Organisasi Diktatorial” untuk memimpin partai, dan “Organisasi Kembar” untuk mempersiapkan pemberontakan. Sugono, Ketua Serikat Buruh Kereta Api (VSTP), diam-diam meragukan rencana pemberontakan itu. Dia tahu ikatan buruh masih lemah sehingga tak mungkin melakukan pemogokan umum.

Ketika Musso dan kawan-kawan tiba di Singapura, Tan Malaka justru telah meninggalkan negeri bandar itu, dan tinggal di Manila, Filipina. Musso mengutus Alimin untuk menemui Tan Malaka-yang menjadi wakil Komunis Internasional di Asia Tenggara.

Dalam buku Pergulatan Menuju Republik: Tan Malaka, Harry Poeze menduga pemimpin komunis berwibawa yang sedang menderita penyakit tuberkulosis ini tengah mencari perlindungan dari kawan-kawannya di Filipina. Di sana, Tan sudah mengetahui rencana pemberontakan melalui surat pengurus PKI tertanggal 16 Desember 1925.

Dalam surat itu, pengurus PKI meminta Tan Malaka menjadi perantara untuk meminta dukungan Moskow. Membaca surat itu, Tan terkejut. Ia termasuk orang yang taktis dan selalu berhati-hati. Pada 4 Januari 1926, ia mengirim surat balasan yang menolak rencana pemberontakan itu.

Soe Hok Gie, dalam buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, menyatakan lima faktor yang menyebabkan Tan Malaka menentang putusan Prambanan. Antara lain: belum ada situasi revolusioner, tingkat disiplin PKI masih rendah, seluruh rakyat belum berada di bawah PKI, belum ada tuntutan yang konkret, dan imperialisme internasional sedang bersekutu melawan komunisme.

Mulanya, Budisutjitro dan Subakat juga akan menemui Tan Malaka di Manila. Tapi, begitu membaca surat balasan Tan, mereka mengurungkan niat. Mereka memutuskan menunggu kedatangan Tan dan Alimin ke Singapura untuk sebuah konferensi. Musso geram abis membaca surat penolakan itu. Dari sinilah berawal perseteruan Musso dan Tan Malaka.

“Menurut Tan Malaka, rencana aksi tidak matang,” kata Poeze. “Musso dan Alimin punya pikiran pendek.” Perbandingan kekuatan kolonial dan PKI juga sangat tidak seimbang. Lantaran kurang sehat, Tan Malaka tak datang ke Singapura. Alimin kembali pulang sendirian. Harry Poeze menyatakan Tan Malaka hanya menitipkan risalah penolakan keputusan Prambanan. Dia menilai keputusan itu tanpa pertimbangan matang, dan beberapa pemimpin PKI tidak mempunyai wewenang mengorganisasi pemberontakan tanpa persetujuan Moskow.

Di bangsal kebun pepaya milik Ki Masduki di Geylang Serai, pinggiran Singapura, Alimin menemui para pemimpin PKI yang sedang buron itu: Sardjono, Budisutjitro, Sugono, Winanta, Musso, Subakat, dan Agam Putih, yang menanti dengan tak sabar. Namun, dalam rapat itu, Alimin tak menyampaikan lengkap alasan penolakan Tan Malaka.

Poeze menduga Alimin sengaja menutupi sikap Tan, agar rencana pemberontakan tetap berjalan, dan ia bisa dikirim ke Moskow sebagai utusan PKI. Dalam buku Sedjarah PKI, Djamaluddin Tamim menulis, ketika di Manila, tiga kali Alimin bertanya kepada Tan Malaka kapan ia dikirim ke Moskow.

“Risalah itu tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah dibacakan oleh Alimin,” kata Poeze. “Ia hanya bilang Tan Malaka setuju, padahal tidak.” Sebaliknya, Alimin melapor kepada Tan Malaka bahwa risalah sudah disampaikan, tapi ditolak pemimpin PKI yang lain.

Pada medio Maret 1926, Musso dan Alimin berangkat ke Moskow, dengan lebih dulu singgah ke Kanton, Cina. Mereka pergi tanpa sepengetahuan Tan Malaka. Tak pernah ada pertemuan antara Musso dan Tan Malaka.

Lantaran tak mendapat kabar apa-apa dari Singapura, Tan Malaka mengirim laporan tentang keputusan Prambanan dan pendapatnya atas rencana pemberontakan itu kepada Komintern. Surat Alimin baru tiba dua bulan kemudian, yang menyatakan konferensi di Singapura batal serta memberitahukan rencana kepergiannya ke Moskow.

Membaca surat itu, “Tan Malaka merasa Alimin menipunya,” kata Poeze.

Setelah itu, Tan Malaka bergegas ke Singapura untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiba di sana, pada Juni 1926, Tan hanya bertemu dengan Subakat dan Agam Putih. Alimin dan Musso sudah berangkat ke Moskow, dan pemimpin lainnya balik ke Indonesia. “Dia mendapat informasi risalah itu tidak pernah dibicarakan oleh Alimin,” kata Poeze. Tan Malaka merasa dikhianati oleh Alimin dan Musso.

Kepada Subakat, Tan Malaka menyampaikan alasan penolakannya. Pada medio Juni, Subakat menulis surat kepada para pemimpin PKI agar mau bertemu dengan Tan Malaka di Singapura. Suprodjo, sebagai Ketua PKI, langsung datang ke Singapura. Tan Malaka, Subakat, dan Suprodjo sepakat membatalkan keputusan Prambanan.

Pada awal Juli, Suprodjo membawa hasil kesepakatan itu ke Indonesia. Namun sejumlah pemimpin PKI berniat tetap meneruskan pemberontakan, meski hanya empat cabang yang ikut, yaitu Batavia, Banten, Priangan, dan Sumatera Barat. Pemberontakan seharusnya dilaksanakan pada Mei-Juni, tapi mundur dari jadwal.

Budisutjitro dan Tamim ingin aksi tetap berlanjut, tapi ragu-ragu karena tidak semua cabang PKI siap. Tamim berangkat ke Singapura pada akhir Juni 1926 menemui Subakat dan mencari Alimin-Musso. Secara tak terduga dia malah bertemu dengan Tan Malaka. Awalnya, Tamin sangat yakin akan rencana pemberontakan, tapi akhirnya mengalah juga oleh argumen Tan Malaka.

Di Moskow, Musso menjegal Tan Malaka. “Ini sejarah yang pedih dan peran Musso tidak begitu baik,” kata Poeze. “Ini pengkhianatan kawan separtai.” Kelompok Tan Malaka melakukan berbagai upaya untuk mencegah rencana pemberontakan. Di Jawa, para pemimpin PKI yang nekat meneruskan keputusan Prambanan pun mulai melihat tanda-tanda amburadulnya organisasi cabang dan sulitnya menggalang dana.

Pemberontakan tetap meletus pada 12 November 1926 di Jawa Barat, seperti Batavia dan Banten, lalu pada Januari 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Belanda dengan cepat bisa menguasai keadaan. Hanya dalam beberapa pekan, keamanan pulih. Orang-orang komunis ditangkapi, dan tiga tokoh pemberontakan di Jawa Barat-Egom, Hasan, dan Dirdja-dihukum gantung.

Tan Malaka dan pendukungnya hanya bisa menyaksikan tragedi itu tanpa daya. Alimin dan Musso tak diketahui rimbanya. Mereka baru kembali ke Singapura pada pengujung 1926. Keduanya memang telah berpesan kepada para pemimpin PKI: disetujui atau tidak oleh Moskow, pemberontakan harus tetap berjalan.

Bung Hatta, dalam memoarnya yang diterbitkan oleh Tintamas, menulis: “Alimin dan Musso pergi ke Moskow mencari persetujuan. Tapi mendengar laporan itu, Stalin marah dan tak setuju, serta meminta pembatalan rencana pemberontakan.” Hatta mendengar cerita itu dari Semaoen, yang singgah di Den Haag setelah mengunjungi Moskow.

Soe Hok Gie menulis, akibat pemberontakan PKI 1926, tak hanya PKI yang dibubarkan. Pecahnya PKI mempengaruhi mundurnya gerakan kaum kiri di Indonesia. Poeze menambahkan, “Kalau ada gerakan kiri yang bersatu, Indonesia yang sosialis akan lebih besar waktu revolusi.”

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135031.id.html

08 November 2010

Bangkit Setelah Mati Suri

POLISI bernama Ahmad dan Sanusi mengetuk pintu rumah Tribudi-bukan nama sebenarnya-di Candi, Semarang, sekitar pukul dua dinihari. “Zus, Zus, cepat bangun. Sekarang juga kita berangkat,” kata mereka kepada ibu Tribudi. Sang ibu segera bersiap, dan bersama ketiga anaknya, termasuk Tribudi yang masih bayi merah, segera menuju kapal Kruiser Java di pelabuhan Semarang. Ayah Tribudi dan banyak orang lain telah menunggu di sana.

Sekitar dua pekan kemudian, tepatnya 23 Maret 1927, rombongan interniran-orang buangan-ini tiba di Tanah Merah, Boven Digul, Papua. Di sana, menurut Tribudi, mereka dibawa ke barak-barak yang sudah dihuni oleh rombongan interniran gelombang pertama. “Rombongan Pak Ali Archam dan kawan-kawan,” tulis pria 84 tahun ini kepada Tempo lewat surat elektronik.

Ribuan tokoh dan pendukung Partai Komunis Indonesia dibuang ke Boven Digul akibat pemberontakan yang mereka lakukan pada 1926-1927. Setelah periode bergejolak itu, PKI tercerai-berai. Buku The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia karya Guy J. Pauker menyebutkan, pascapemberontakan, sekitar 13 ribu orang ditangkap, 5.000 ditahan untuk mencegah kembali terjadinya huru-hara, 4.500 dipenjara, dan 1.308 dibuang ke Digul. PKI dinyatakan ilegal pada 1927. Partai pun sekarat. Apalagi, sebelumnya, sudah banyak petingginya yang dibuang, ditahan, atau dipaksa meninggalkan Indonesia.

Soe Hok Gie dalam buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan menyebutkan Ali Archam dibuang ke Digul pada 1925. Tan Malaka sudah dipaksa pergi tiga tahun sebelumnya. Haji Misbach meninggal pada 1926 setelah dua tahun hidup di pembuangan. Alimin pun telah lari.

Belanda berusaha menangkap Musso pada Januari 1926. Tapi ia berhasil lolos ke Singapura, bergabung dengan Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winata. Setelah insiden 1926, Musso berlabuh ke Rusia, Semaoen ditugasi ke Tajikistan, dan Alimin mengembara sebagai petugas Komunis Internasional (Komintern) di Cina.

PKI memang mati suri, tapi usaha menghidupkannya kembali tetap dilakukan. Dalam tulisan Soetopo Soetanto di buku Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis disebutkan, di Bangkok, Tan Malaka membentuk Partai Republik Indonesia, meski akhirnya gagal.

Di Belanda, Semaoen mendatangi Mohammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia. PKI dan Perhimpunan membuat konvensi. Isinya antara lain Perhimpunan Indonesia mengambil kepemimpinan dan bertanggung jawab penuh atas gerakan rakyat Indonesia, PKI harus mengakui kepemimpinan Perhimpunan, dan percetakan di bawah PKI harus diserahkan ke Perhimpunan. Tapi, karena tekanan Komintern, konvensi tersebut dibatalkan setahun kemudian, 19 Desember 1927.

Pada saat bersamaan, kader PKI seperti Abdulmadjid berusaha merekrut simpatisan, di antaranya Setiadjid, Rustam Effendi, Sidartawan, Maroeto Daroesman, Gondopratomo, dan Jusuf Muda Dalam. Ketika fasisme mulai mengoyak dunia, dan Jerman menduduki Belanda, kaum komunis Indonesia tersebut-bersama aktivis lain-ikut dalam gerakan bawah tanah. Saat itu, Moskow menetapkan kebijakan baru dengan membentuk front yang menyatukan kaum komunis, sosialis, dan borjuis yang dinamai Garis Dimitrov. Mahasiswa komunis Indonesia di Belanda tidak lagi menuntut “kemerdekaan sekarang juga”.

Di Digul, menurut Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, keadaan juga kacau. Sebagian orang buangan di bawah Gondojuwono bekerja sama dengan Belanda. Yang tetap keras, termasuk Ketua Umum PKI Sardjono, diasingkan ke tempat yang lebih terpencil, ke Gudang Arang, kemudian ke Tanah Tinggi.

Pada 1937, ketika berdatangan orang buangan dari grup PKI Muda atau PKI 1935, seperti Hardjono, Djoko Soedjono, dan Achmad Sumadi, warga buangan di Digul mendapat angin baru. Garis baru Komintern: bekerja sama dengan kaum borjuis dan kolonialis untuk melawan fasis serta memperkuat keyakinan kelompok yang menghalalkan kerja sama dengan Belanda. Mereka pun membentuk Komite Antifasis, yang menyatakan setia ke Hindia Belanda, dan bersedia dipersenjatai untuk melawan kekuatan fasis. Namun taktik itu gagal karena pasukan Jepang keburu menjejak pintu gerbang Digul. Para interniran tersebut diangkut ke Australia.

Di Negeri Kanguru, mereka membuka kontak dengan Partai Komunis Australia dan membentuk PKI di pengasingan dengan Komite Pusat di Brisbane. Penggeraknya adalah Ngadiman, Djoko Soedjono, dan Sabariman. PKI baru ini juga meminta Sardjono, yang tinggal di Melbourne, membentuk PKI Sibar (Serikat Indonesia Baru). Mereka bekerja sama dengan Belanda.

Kelompok yang menentang keputusan Komintern 1935 mendirikan Partai Kebangsaan Indonesia, yang tetap berslogan “Indonesia merdeka sekarang juga”. Sedangkan di Jawa, sebelum 1935, tak ada peristiwa luar biasa di tubuh PKI. Aktivis komunis yang tersisa bersembunyi atau bergabung dengan organisasi lain.

Ketika Moskow memutuskan kebijakan baru dengan menetapkan Garis Dimitrov, Musso kembali ke Indonesia dan membentuk PKI Muda atau PKI 1935. Pengurusnya adalah Pamudji, Sukajat, Djoko Soedjono, Achmad Sumadi, Sutrisno, Sukindar, dan Soehadi. Tapi kemudian pemimpin PKI Muda juga ditangkapi dan dibuang ke Digul. Pamudji, yang sempat lolos, bergerak di bawah tanah. Sebagian pendukung PKI lain bergabung dengan Gerakan Rakyat Antifasis. Ada juga yang kemudian tergabung dalam Gerindo dan Partai Sosialis Indonesia.

Apalagi saat itu sudah ada Garis Dimitrov yang mengizinkan kaum komunis bekerja sama dengan kaum nasionalis dan kolonialis. Banyak orang komunis bekerja sama dengan politikus non-PKI dan Belanda, termasuk Amir Sjarifoeddin. Dalam buku Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis, Soetopo Soetanto menyebutkan Amir menerima tawaran Van der Plas membentuk jaringan bawah tanah untuk melawan Jepang. Ia pun diberi US$ 10 ribu untuk mendanai gerakannya.

Mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat-salah satu organisasi di bawah PKI-Jawa Tengah, Hersri Setiawan, membenarkan kisah tersebut. “Karena itulah PKI disebut sebagai PKI Van der Plas,” katanya. Karena aktivitas bawah tanahnya, pada 1944, Amir bersama ratusan orang lain, termasuk Pamudji, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Namun Amir terselamatkan dengan campur tangan Sukarno-Hatta.

PKI mati suri. Baru setelah deklarasi kemerdekaan, para aktivis komunis kembali muncul terang-terangan. Pada 21 Oktober 1945, Mohammad Jusuf menghidupkan kembali PKI. Namun, pada Maret 1946, ia memberontak untuk mendirikan Republik Indonesia Soviet. Menurut Harry Poeze dalam The Cold War in Indonesia, 1948, Panitia Pemberesan (Purgation Committee) kemudian mengumumkan PKI Jusuf bukan penerus PKI 1926.

Pada saat bersamaan, para tetua komunis dari negeri seberang pulang ke Tanah Air. Pada Maret 1946, kelompok Digul datang dari Australia, disusul para mahasiswa dari Belanda, yang dikenal sebagai kelompok PKI intelektual, seperti Setiadjid, Abdulmadjid, dan Maroeto Daroesman. Pada Agustus, Alimin juga datang.

Tan Malaka telah pulang pada Januari sebelumnya. Ia langsung membentuk Persatuan Perjuangan yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saat itu, kebanyakan pendatang bersikap moderat. Menurut Hersri, PKI dari sayap Belanda dan Digul membentuk satu kelompok. “Mereka ingin meneruskan garis Partai Komunis Belanda, membentuk commonwealth,” katanya.

Amir Sjarifoeddin pun tetap menjalankan Garis Dimitrov. Dia kemudian menduduki jabatan perdana menteri, merangkap menteri pertahanan. Namun, ketika muncul kebijakan baru yang dideklarasikan saat pembentukan Communist Information Bureau (Cominform), yakni Garis Zhdanov, pada September 1947, era kompromi dan kerja sama dengan kaum nasionalis dan kolonialis pun putus.

PKI melakukan revisi. Semua kebijakan lama disalahkan, termasuk penandatanganan Perjanjian Renville oleh Amir Sjarifoeddin dan penyerahan kekuasaannya. “Ia sampai diadili teman-temannya sendiri,” kata tokoh Pemuda Sosialis Indonesia yang juga salah satu pemimpin insiden Madiun, Soemarsono. Kedatangan Musso pada Agustus 1948 kian mengeraskan PKI. Musso pun memulai kampanye konsep baru, “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135032.id.html

08 November 2010

Bersuara dari Rusia

MUSSO kembali ke Moskow pada 1927, setelah berhasil lolos dari pengejaran tentara kolonial Belanda. Beberapa bulan sebelumnya, Musso memang pernah ke Moskow guna meminta persetujuan untuk memberontak melawan Belanda. Di negara tempat dia berkiblat, Musso menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan Partai Komunis Soviet bersama kawan Alimin dan Semaoen. Sekitar sepekan sekali, ia mengisi siaran berbahasa Indonesia di radio pemerintah. Jangkauan radio ini memang tidak mencapai Indonesia. Siarannya lebih ditujukan ke mahasiswa dan aktivis Indonesia yang saat itu banyak berada di sana.

Musso juga masuk ke struktur partai dan menjadi staf urusan Indonesia. Lewat penerbitan komunis internasional bernama Inprekorr, singkatan bahasa Jerman untuk “korespondensi pers internasional”, ia menyerang Tan Malaka. Menggunakan nama alias Krause dalam artikel yang menyoal Trotskyisme di Indonesia, ia menuding Tan sebagai pengkhianat bangsa dan layak dibunuh. Ini masih berhubungan dengan konflik keduanya mengenai pemberontakan 1926 yang dilibas Belanda. Lewat artikel satu halaman berhuruf kecil yang tersusun dua kolom itu, Musso melabeli Tan sebagai pengikut Trotsky, lawan politik Joseph Stalin, pemimpin utama Partai Komunis Soviet, yang menjadi kiblat komunisme internasional.

Karier Musso kembali moncer berkat keikutsertaannya dalam Kongres Komunis Internasional (Komintern) ke-6, yang digelar di Moskow pada Juli 1928. Joseph Vissarionovich Stalin, yang saat itu baru empat tahun memimpin Soviet dan sedang giat mengukuhkan kekuasaannya, memimpin langsung kongres tersebut.

Stalin mendeklarasikan tujuan utama komunisme, yaitu menciptakan sistem komunis dunia yang berada dalam kontrol Rusia. Ia menggunakan kesempatan ini untuk mengecam perlawanan Sun Yat Sen dan Mahatma Gandhi dalam mengusir penjajah Barat. Keduanya disebut sebagai nasionalis borjuis. Namun Stalin menutup mulut rapat-rapat terhadap petualangan Musso dan Alimin dalam usaha mendongkel Belanda. Ini ditafsirkan sebagian orang sebagai restu Stalin terhadap gerakan komunis Musso.

Kongres Komunis Internasional ke-6 ini, selain oleh Musso, diikuti oleh Alimin, Semaoen, Darsono, dan Tadjudin sebagai utusan Tan Malaka. Musso menggunakan nama samaran Manavar, Semaun dengan nama K. Samin, Alimin memakai nama Animin, dan Tadjudin beralias Alphonso. Musso memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan penyebab tumpasnya pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera pada 1926. Menurut dia, pemberontakan gagal akibat pertikaian parah di antara pimpinan partai.

Seusai kongres, Musso didapuk sebagai anggota Komite Eksekutif Komunis Internasional. Ia juga sempat mengikuti pendidikan di sebuah universitas di Moskow, tetapi berhenti di tengah jalan karena sibuk mengurusi partai. Misalnya, Musso sempat berkunjung ke Vladivostok, yang terletak di sebelah timur Rusia. Di sana ia menggunakan nama samaran Sidin atau Sheegin untuk menghindari penciuman intelijen Barat.

Dalam perjalanannya kembali ke Indonesia dari Moskow, pada sekitar awal 1948, Musso mampir ke Belgia dan Prancis. Di dua negara itu ia berhubungan dengan para pemimpin komunis setempat. Ia sempat ditahan aparat dan dijebloskan ke penjara. Di Prancis ia menemui Maurice Thorez, seorang pemimpin komunis setempat.

Ia juga sempat ke Belanda dan berbicara panjang lebar dengan Paul de Groot, pimpinan Communistische Partij Nederland. De Groot dan Musso terlibat perdebatan panas mengenai perlu-tidaknya Indonesia tetap dalam persemakmuran di bawah Belanda jika merdeka. De Groot akhirnya mengalah dan menerima desakan Musso agar Partai Komunis Belanda mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun De Groot hanya memberinya sedikit uang untuk ongkos pulang ke Indonesia.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135033.id.html

08 November 2010

Kaum Merah dari Bawah Tanah

SUATU siang April 1935. Siti Larang Djojopanatas, aktivis perempuan progresif di Surabaya, diminta menemui seorang tamu rahasia di Hotel Simpang, hotel terkenal di kota itu. Penghubungnya bernama Pamudji, pemimpin koran Indonesia Berdjoeang.

Siti Larang bergegas berangkat. Ketika itu, baru setahun berlalu setelah Siti kehilangan suaminya, Sosrokardono. Sosro adalah tokoh PKI senior yang dipenjara pemerintah kolonial Belanda pada 1919 dengan tuduhan menggerakkan pemberontakan Sarekat Islam di Afdeling-B di sekitar Garut, Jawa Barat. Dua tokoh PKI, Musso dan Alimin, ketika itu juga dibui dengan dakwaan yang sama.

Tak disangka-sangka, tamu rahasia yang menunggu Siti adalah Musso. Pemimpin PKI yang lari ke Moskow, Rusia, pascapemberontakan 1926 itu ternyata diam-diam sudah menyusup masuk ke Indonesia.

Siti Larang adalah salah satu orang pertama yang dicari Musso sekembalinya ke Tanah Air. Selain dekat dengan suaminya, Sosrokardono, Musso sudah mengenal Siti sejak bersama-sama menumpang hidup di rumah Ketua Sarekat Islam H.O.S. Tjokroaminoto.

“Saya perlu dicarikan rumah kontrakan untuk beberapa bulan,” kata Musso, begitu mereka bersua, seperti dikutip dari catatan obituari saat Siti meninggal September 1998. Dalam pertemuan itu, Musso banyak bercerita soal ancaman kekuatan fasisme di Eropa dan Asia. Perkembangan baru ini tentu menuntut strategi baru kaum komunis.

Di Moskow, angin perubahan memang tengah berembus. Pada awal 1935, Georgi Dimitrov terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dialah yang berperan mengubah taktik perjuangan kaum komunis. Dari semula berkeras memerangi imperialis, mereka kini mulai mengulurkan tangan kepada golongan kapitalis dan borjuis nasional.

Tak hanya itu. Dimitrov juga mengeluarkan instruksi agar anggota-anggota Komintern di wilayah jajahan mulai bekerja sama dengan penguasa kolonialnya untuk menghambat gerak maju kaum fasis. Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, menyebut Musso sebagai agen Komintern yang mendapat mandat untuk menjelaskan garis baru itu di Indonesia.

Pada pertemuannya dengan Siti Larang, Musso mengaku akan segera “mendirikan front demokrasi antifasis di sejumlah kota”. Tampak jelas Musso ingin memanfaatkan perubahan taktik perlawanan Komintern untuk membangkitkan kembali PKI di Indonesia.

Langkah pertama Musso ketika itu adalah mempublikasikan Garis Dimitrov di sejumlah surat kabar lokal. Koran Indonesia Berdjoeang, yang dipimpin Pamudji, termasuk yang getol memuat artikel Musso. “Dia menulis tiga artikel soal ini,” kata Sumaun Oetomo, Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru.

Karena itulah Pamudji dipercaya Musso menjadi salah satu pemimpin Komite Sentral PKI baru. Musso juga merekrut Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono. Mereka berlima menjadi ujung tombak upaya aktivis komunis mengkonsolidasikan kembali kekuatannya. “Fokus Musso ketika itu adalah Surabaya dan Solo, Jawa Tengah,” kata Hersri Setiawan, mantan Ketua Lekra Jawa Tengah.

Selama enam bulan-sumber lain menyebut satu tahun-di Indonesia, Musso aktif berkeliling dan memberikan ceramah. “Tapi semuanya dilakukan secara rahasia,” kata Sumaun. Kuatnya jejaring dinas intelijen Belanda, Politieke Inlichtingen Dienst, membuat gerak-gerik kaum kiri di Tanah Air saat itu amat sempit. Tak sedikit aktivis komunis yang ditangkap sebelum sempat melakukan apa pun. Pamudji bahkan dihukum mati.

Dalam kondisi terjepit itu, Musso berhasil menarik Amir Sjarifoeddin dan Tan Ling Djie masuk PKI. “Musso dikenalkan pada Amir melalui anggota Perhimpunan Indonesia yang kiri,” kata Sumaun. Lapis pertama kader Musso di Surabaya ini juga berhasil melantik puluhan pemuda, termasuk Sudisman dan Soemarsono, menjadi kader merah.

Mereka inilah yang kemudian berperan besar dalam aksi-aksi sabotase anti Jepang pada periode 1942-1945. Namun, sesuai dengan instruksi Musso saat itu, semua aksi mereka dilakukan tanpa bendera palu-arit. “Itulah kesalahan strategi besar PKI: terlambat muncul dari bawah tanah,” kata pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemarsono.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135034.id.html

08 November 2010

Kembalinya Sang Komunis Tua

PESAWAT amfibi Catalina itu mendarat di rawa-rawa Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 Agustus 1948. Pada masa itu, rawa-rawa luas di dekat bendungan Niyama itu memang sering menjadi titik pendaratan pesawat yang membawa tamu-tamu rahasia untuk Republik.

Dua pria beriringan keluar dari pesawat. Seorang pria belia berperawakan tinggi ramping ditemani seorang pria setengah baya bertubuh gempal dengan wajah keras. Yang lebih muda bernama Soeripno, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Praha, Cekoslovakia. Adapun pria di belakangnya mengaku bernama Soeparto, sekretaris pribadi Soeripno.

Di tepi rawa-rawa, sebuah mobil menanti. Menurut sejarawan Belanda, Harry Poeze, mobil penjemput hari itu adalah milik pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemadi Partoredjo. Seperti dikutip dari buku Poeze, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, mobil itu dipilih karena kondisi keempat bannya yang masih baik.

Tak lama berbasa-basi, rombongan segera melaju pergi. Mereka mengarah ke Solo, Jawa Tengah. Di sana, Gubernur Militer Wikana-seorang tokoh Partai Komunis Indonesia terpandang-sudah bersiap menyambut dua tamu dari jauh itu.

Tak banyak yang sadar bahwa kedatangan dua orang dari Praha ini akan membawa konsekuensi politik yang amat besar untuk perjalanan sejarah Republik Indonesia muda, beberapa pekan berikutnya.

Pria setengah baya yang mengaku sebagai “sekretaris” itu sebenarnya adalah Musso, 50 tahun, tokoh legendaris PKI yang ikut mencetuskan pemberontakan para buruh pada 1926. Setelah lebih dari 20 tahun bermukim di Moskow, Rusia, pada medio 1948 itu dia memutuskan sudah saatnya kembali ke Indonesia.

 

l l lMOSKOW, Januari 1948, delapan bulan sebelum kepulangan Musso. Perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Pemimpin Partai Komunis Uni Soviet bergegas meminta sebuah laporan dibuat mengenai kondisi terakhir gerakan komunis di Nusantara.

Analisis itu dinilai penting karena, setahun sebelumnya, Moskow baru merilis garis perjuangan baru yang lazim dikenal sebagai doktrin Andrei Zhdanov. Berdasarkan teori ini, kaum komunis dianjurkan “mulai mengambil jarak dari kubu imperialis yang dimotori Amerika Serikat”. Tindakan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin-pemimpin koalisi sayap kiri di kabinet Indonesia, yang menandatangani pakta Renville di atas kapal Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok-menimbulkan tanda tanya di Moskow.

Musso segera menyusun laporan. Namun minimnya informasi tangan pertama membuat analisisnya tidak akurat. Kepada pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, Musso membela tindakan Amir dan kameradnya di Indonesia. Dia menyebutnya sebagai “taktik saja, untuk tidak menarik perhatian kaum antikomunis”. Musso bahkan menjamin posisi kelompok kiri dalam militer Indonesia masih cukup kuat.

Dalam hitungan hari, analisis Musso terbantah habis. Pada 23 Januari 1948, sepekan setelah Renville ditandatangani, Amir Sjarifoeddin dipaksa mundur dari kursi perdana menteri. Posisi politik dua rival blok kiri, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia, juga menguat.

Kesalahan laporan Musso segera dikritik hebat. Sejarawan Rusia, Larissa Efimova, mengutip laporan dua analis Rusia, Kogan dan Luhlov, menuding Musso “berkhayal” dan “membenarkan sebuah strategi yang membawa malapetaka”.

Kepala Divisi Asia Tenggara di Departemen Kebijakan Luar Negeri Komisi Sentral Partai Komunis di Uni Soviet, Plishevsky, mengirim surat ke Politbiro dan menegaskan bahwa “taktik keliru PKI telah menyebabkan berpindahnya kekuasaan di Indonesia kepada partai-partai kanan”.

Meski tak pernah ada dokumen yang menegaskan adanya tugas resmi dari Moskow kepada Musso, dalam bukunya, Dari Moskow ke Madiun?, Larissa menyebut Musso “merenungkan cukup lama kritik Partai Komunis Uni Soviet atas taktik lama PKI” sebelum akhirnya menetapkan diri untuk mengambil peran sentral meluruskan garis perjuangan partainya.

 

l l lPada April 1948, Musso meninggalkan Moskow, menuju Praha, Cekoslovakia. Di sana, dia mengaku bernama Musin Makar Ivanovich, dan menyamar menjadi sekretaris pribadi Soeripno, pejabat Indonesia setingkat duta besar yang ditempatkan Menteri Luar Negeri Agus Salim di sana sejak medio 1947.

Pada pekan ketiga Mei 1948, Soeripno berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Keberhasilan Soeripno ini disambut pro-kontra-sebagian menilai hubungan diplomatik resmi dengan Soviet bisa mendorong Republik jauh ke kiri. Tak sampai sepekan kemudian, sebuah kawat resmi dikirim ke Praha: Soeripno dipanggil pulang ke Yogyakarta. Sekretaris pribadinya, Musin Ivanovich alias Musso, ikut pulang ke Indonesia.

Selama enam minggu di perjalanan-dari Praha, lewat Kairo, New Delhi, berhenti sebentar di Bangkok lalu Bukittinggi-Musso terus merahasiakan identitasnya. Menurut catatan Harry Poeze, dia bahkan berkeras tidak mau difoto. “Setiap kali ada kamera mengarah kepadanya, Musso selalu memalingkan muka, atau menyembunyikan wajah di balik koran atau buku.”

Namun di Solo, kedatangan tokoh sekaliber Musso tak bisa lagi disembunyikan. Sambutan Wikana yang demikian hangat kepada “Soeparto” membangkitkan kecurigaan.

Pada 12 Agustus, dua hari setelah kedatangannya, berita pertama soal kepulangan Musso muncul di harian Merdeka, Solo. Pada berita berjudul “Soeparto al Musso” dijelaskan bahwa “ada kemungkinan, tokoh kawakan Musso yang sangat terkenal itu telah kembali”.

Berita kecil itu segera disusul kabar-kabar selanjutnya di media lain. Dua media prokomunis, Suara Ibukota dan majalah Revolusioner-keduanya terbit di Yogyakarta-bahkan mempublikasikan wawancara panjang dengan Musso, selama tiga hari berturut-turut. Salah satu redaktur koran Suara Ibukota adalah Wikana.

Dalam artikel itu, Musso dengan panjang-lebar menjelaskan pentingnya pembentukan sebuah pemerintahan front nasional. “Tujuan tunggal dari mobilisasi seluruh potensi kekuatan kita dalam sebuah front nasional adalah memerangi pemerintah kolonial Belanda,” kata Musso, seperti dikutip jurnalis harian Rakjat, Soerjono, dalam catatannya untuk sejarawan Amerika, Ben Anderson.

Sehari kemudian, Musso menemui Presiden Sukarno di gedung Agung, Yogyakarta. Mereka berpelukan lama. “Lho, kok masih awet muda?” tanya Bung Karno sambil tersenyum lebar. Musso menjawab tangkas, “Oh ya, ini semangat Moskow. Semangat Moskow selamanya muda.”

Setelah bercakap-cakap panjang, di akhir pertemuan, Sukarno mengajak Musso membantu meredakan pertikaian antarkelompok dalam tubuh Republik. Seperti dicatat wartawan Revolusioner, Soepeno, Presiden berujar takzim, “Saya harap Pak Musso, setelah kembali ke Tanah Air, bisa membantu menciptakan rust en orde.” Musso menjawab dalam bahasa Belanda, “Ik kom hier om orde te scheppen (Saya memang datang ke sini untuk menciptakan ketertiban).”

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135035.id.html

08 November 2010

Meniti Jalan Radikal

DISKUSI tiga tokoh komunis itu berlangsung alot. Hari itu, pada suatu siang Maret 1948, Paul de Groot, Musso, dan Soeripno bertemu di Praha, Cekoslovakia. De Groot merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda. Adapun dua nama terakhir tokoh komunis Indonesia.

Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. De Groot, dalam pertemuan itu, menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang lebih kooperatif. Adapun lawan diskusinya tak sependapat. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan radikal. Ia menolak gagasan rekannya dari Belanda itu, yang dinilai terlalu “lembek”.

Diskusi juga melebar ke soal status hubungan Indonesia-Belanda. De Groot ingin hubungan dua negeri ini dalam kerangka persemakmuran, sedangkan Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Jalan tengah akhirnya dicapai. Disepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Pertemuan ini akhirnya merumuskan garis besar arah pergerakan kaum komunis Indonesia. Ditandatangani wakil Indonesia, Belanda, dan Cekoslovakia, dokumen itu lantas dikirim ke Moskow untuk mendapat persetujuan. Haluan baru inilah yang kemudian dibawa Musso dan Soeripno, yang saat itu menjabat Duta Besar RI di Cekoslovakia, ke Tanah Air pada Agustus 1948. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata RI, dalam bukunya Rebut Kembali Madiun, haluan ini dipengaruhi “garis Zhdanov”.

Musso menyempurnakan rumusan ini dalam perjalanan dari Praha ke Indonesia, yang memakan waktu seminggu. Rumusan itu ia sebut “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Jalan Baru inilah yang kelak mengubah politik komunis di Indonesia. “Saya harap kawan-kawan di Indonesia akan mengerti dan bersedia mengikuti,” demikian tulis Musso seperti dikutip sejarawan Belanda, Harry Poeze, dari tulisan Soeripno.

Musso menyebut “Jalan Baru” karena gagasannya itu berbeda dengan haluan komunis sebelumnya. Sejak 1935, komunis Indonesia, kata Himawan, menganut garis Dimitrov. Georgi Dimitrov adalah Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dimitrov menganjurkan komunis bekerja sama dengan kaum liberal kapitalis demi menghadang ancaman fasisme dan Naziisme. Garis Dimitrov bersifat lunak dan kooperatif.

Komunis Indonesia pun kemudian menempuh garis lunak: berunding dan berkompromi dengan Belanda, yang pemerintahannya dikuasai partai kiri. Demikian pula saat menghadapi penjajahan Jepang yang fasis. Meski bergerak di bawah tanah, kaum komunis masih bekerja sama dengan Belanda.

Namun, setelah Amerika mulai membendung laju komunis Eropa lewat Marshall Plan, Uni Soviet mengubah kebijakannya: bergeser ke garis keras. Garis ini mengadopsi pemikiran Andrei Alexandrovich Zhdanov, petinggi Partai Komunis Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Perubahan haluan ini dideklarasikan oleh Communist Information Bureau (Cominform) pada September 1947, dan tahun berikutnya disampaikan dalam Konferensi Pemuda se-Asia Tenggara di Calcutta, India.

Haluan ini menegaskan, dunia telah terbelah dalam dua blok: kapitalis imperialis yang dimotori Amerika Serikat dan blok anti-imperialisme yang dimotori Uni Soviet. Inti doktrin Zhdanov, menurut Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, kerja sama dengan kaum imperialis tidak perlu dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras. Musso dalam rumusan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” menyatakan, “Karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, Indonesia satu garis dengan Rusia.”

Pulang ke Indonesia, Musso, yang saat itu memakai nama samaran Soeparto untuk mengelabui Belanda, menghubungi dua koleganya, Maroeto Daroesman dan Setiadjid, untuk bertukar pikiran. Saat itu dua tokoh komunis ini juga baru kembali dari Belanda bersama rombongan Menteri Kehakiman Mr Soewandi, yang baru berunding dengan Belanda.

Musso pertama kali menjabarkan gagasan Jalan Barunya pada pertemuan Politbiro, 13-14 Agustus 1948, di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Musso mengkritik sejumlah kelemahan dan kesalahan perjalanan organisasi komunis di Indonesia setelah kepergiannya ke Moskow. “Menurut Musso, revolusi di Indonesia bukan revolusi proletariat, melainkan revolusi borjuis, sehingga harus ada front yang dipimpin orang-orang proletariat,” ujar Hersri Setiawan, penulis Negara Madiun: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan.

Melalui surat kabar, Musso juga mengkritik keras kesalahan-kesalahan mendasar revolusi nasional yang digelorakan Sukarno. Ia mempersoalkan antara lain tidak adanya wakil kelas buruh dalam pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan politik revolusioner. Demikian juga kekuatan bersenjata. Menurut dia, angkatan bersenjata seharusnya adalah tentara rakyat yang benar-benar dibangun dari dan untuk rakyat.

Menakhodai strategi Jalan Baru, langkah pertama yang dilakukan Musso adalah mengambil alih pimpinan Front Demokrasi Rakyat dan melebur Partai Komunis, Partai Buruh, dan Partai Sosialis serta Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi partai tunggal, Partai Komunis Indonesia. Semua pemimpin organisasi tersebut oleh Musso diminta bersumpah menentang politik pemerintah.

Sesuai dengan doktrin organisasi, Musso meminta para pemimpin organisasi melakukan otokritik. Salah satu buah otokritik itu, belakangan, adalah terungkapnya pengakuan Amir Sjarifoeddin yang menerima 25 ribu gulden dari Van der Plas, petinggi Belanda yang juga Gubernur Jawa Timur di era Republik Indonesia Serikat. Musso juga mengkritik tindakan Amir yang membubarkan kabinetnya. Menurut Musso, melepaskan sebuah kekuasaan yang telah berada di tangan merupakan kesalahan besar.

Kebijakan komunis yang juga dipersalahkan Musso adalah perkembangan partai komunis ilegal yang dibentuknya pada 1935 untuk melawan fasisme Jepang. Setelah Proklamasi, di mata Musso, partai ini tidak segera mengubah diri mengikuti perkembangan politik yang terjadi.

Menurut Musso, adanya tiga partai yang sama-sama berorientasi pada buruh, yakni “PKI legal”, Partai Buruh Indonesia (PBI), serta Partai Sosialis yang dikendalikan oleh PKI ilegal, dan sama-sama berdasarkan Leninisme dan Marxisme, telah membuat keruwetan organisasi. Ini justru menghalangi perkembangan organisasi kelas buruh. Lantaran banyak kelemahan itulah Politbiro memutuskan melakukan perubahan radikal. Tujuannya: mengembalikan secepatnya PKI sebagai pelopor kelas buruh.

Seakan untuk memamerkan pengaruhnya, pada 22 Agustus 1948 di Yogyakarta, Musso menggelar rapat raksasa. Dalam rapat yang dihadiri sekitar 50 ribu orang itu, dia meneriakkan pentingnya mengganti kabinet presidensial menjadi kabinet front nasional. Musso juga menyerukan perlunya menggalang kerja sama internasional untuk meratifikasi hubungan diplomatik secepat mungkin, terutama dengan Uni Soviet. Hubungan dengan negara itu, menurut dia, bisa mematahkan blokade Belanda.

Untuk menyebarkan gagasan revolusi Jalan Barunya, bersama pimpinan PKI, pada September 1948, Musso melakukan safari ke sejumlah daerah, antara lain Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.

Di tengah safarinya itulah, pada 18 September, meletus peristiwa Madiun yang kemudian dikenal sebagai Madiun Affair. Dipimpin Soemarsono, pasukan Brigade 29, yang didominasi Pesindo, melakukan aksi sepihak. Mereka melucuti pasukan Brimob dan menyerang pasukan Divisi Siliwangi. Setelah menguasai Madiun, mereka mendeklarasikan pemerintahan Front Nasional sesuai dengan anjuran “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” Musso.

08 November 2010

Sebulan Bersama Oude Heer

RAPAT Politbiro Partai Komunis Indonesia, Agustus 1948, adalah panggung pertama bagi Musso setelah 21 tahun menghilang dari Republik. Pada 1927 ia kabur ke Moskow akibat terlibat pemberontakan PKI 1926 yang dapat dipadamkan Belanda. Pada 1935 ia pernah menyusup ke Surabaya untuk menghidupkan kembali PKI. Tapi ia tak berhasil.

Sejak itu PKI menjadi partai bawah tanah yang melawan fasisme secara lunak. PKI tak menggalang massa buruh dan tani, tapi menyusup ke pemerintah dan organisasi lain. Musso menilai cara itu tak efektif.

Dalam gagasan barunya, “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”, Musso menganggap PKI tidak mengakar kuat pada buruh, tani, pemuda, dan tentara. Kader PKI terpecah akibat disusupkan ke pemerintah atau partai lain. Sosialisasi ideologi partai lembek karena tidak dilakukan secara terbuka. Sebagai partai bawah tanah PKI ketika itu lebih banyak berlindung di balik Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Didirikan di Solo pada 26 Februari 1948 sebagai akibat jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin, FDR menampung partai dan ormas sayap kiri. Selain PKI ilegal, anggota front itu adalah Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Tani Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Amir sendiri didapuk menjadi Ketua Front.

Menurut sejarawan Belanda, Harry A. Poeze, FDR dibentuk setelah Amir dan Sutan Sjahrir pecah kongsi dalam Partai Sosialis. Amir menghendaki partai memihak Soviet dan menentang kapitalisme pimpinan Amerika Serikat. Sjahrir berpendirian partai harus menempuh politik luar negeri bebas aktif.

Jatuhnya kabinet Amir memperparah perseteruan itu. Sjahrir akhirnya keluar dari Partai Sosialis dan membentuk Partai Sosialis Indonesia. Adapun Partai Sosialis Amir melebur ke FDR.

Dalam dokumen FDR, “Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru”, disebutkan bahwa aliansi itu dibentuk untuk menggulingkan kabinet Hatta yang tengah berkuasa. Penggulingan itu akan dilakukan melalui parlemen, bahkan jika perlu membentuk pemerintahan baru melalui pemberontakan.

Amir menyambut gagasan Musso. Dalam rapat Majelis Lengkap FDR, Agustus 1948, ia berujar, “Kedatangan Oude Heer (Pak Tua) Musso bisa mempercepat proses yang selama ini kita jalankan.” Dalam bukunya, Madiun dalam Republik ke Republik (2006), mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Himawan Soetanto menyatakan kembalinya Musso membawa haluan baru yang menekankan perlawanan terhadap fasisme secara radikal.

Musso tidak mau menyia-nyiakan waktu. Di panggung rapat Politbiro PKI, ia meminta partai itu bersalin rupa. Menurut mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat DI Yogyakarta Hersri Setiawan, di mata Musso PKI ilegal melakukan beberapa kesalahan, di antaranya partai tidak berani melakukan perjuangan bersenjata dan lebih memilih politik kompromi. Partai juga dianggap tidak mengedepankan ideologi komunis. “Musso menuntut gerakan PKI direvisi,” kata Hersri.

Rapat itu akhirnya memutuskan hanya perlu satu partai kiri yang legal untuk menyatukan gerakan buruh dan kaum miskin. Pada rapat FDR, 21 Agustus 1948, Politbiro PKI mengusulkan agar ketiga partai di FDR melebur menjadi satu dan menyandang nama Partai Komunis Indonesia.

Dalam korespondensinya dengan ahli politik Ben Anderson, mantan Ketua Bidang Pertahanan Pesindo Soerjono menyatakan usulan itu ditolak pemimpin Partai Buruh, seperti Asrarudin dan S.K. Trimurti. Mereka meminta Front menggelar kongres sebelum melebur menjadi PKI.

Sejumlah kader partai di FDR memang meragukan kemampuan Musso, tokoh lama yang tiba-tiba ingin mengambil alih kepemimpinan partai kiri. Sejumlah kader Pesindo dan Barisan Tani Indonesia yang semula pro-Sjahrir memilih hengkang. “Kerikil ini menyebabkan PKI baru tidak solid,” kata sejarawan Rushdy Hussein.

Namun upaya penyatuan itu tak terhindarkan. Umumnya pemimpin partai kiri mempercayai Musso. Pada Kongres PKI, 27 Agustus 1948, penyatuan itu disahkan. Awal September dibentuklah kepengurusan PKI legal dengan Musso sebagai pemimpin. Kepengurusan itu menandai masuknya PKI ke kancah politik terbuka. Belum genap sebulan muncul ke permukaan, meletuslah pemberontakan Madiun yang dilakukan organ PKI pimpinan Musso. Setelah peristiwa itu, PKI kembali remuk redam.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135037.id.html

08 November 2010

Suatu Malam di Proklamasi 56

LELAKI yang mengenakan safari warna gelap itu berjalan sendirian. Suatu hari pada Januari 1948, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan raut wajah kusut dia mendekati beberapa pemuda yang tengah duduk santai di belakang rumah Presiden Sukarno di Jalan Proklamasi 56, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Rumah ini memang menjadi tempat bersantai para pejabat negara dan aktivis kemerdekaan di malam hari. Setelah menyapa sekadarnya, dia mengeluarkan sebotol kecil wiski dari kantong celana, kemudian menenggaknya. Lelaki itu adalah Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri Indonesia yang beberapa hari sebelumnya “dipaksa” meletakkan jabatan.

“Malam itu kami minum wiski bersama,” kata Rosihan Anwar mengenang peristiwa itu. Dalam penglihatan wartawan senior ini, Amir terlihat agak tertekan setelah lengser dari jabatan perdana menteri. “Meski dia berusaha menutupi dengan tetap terlihat enjoy,” katanya.

Amir terpaksa melepaskan jabatan perdana menteri setelah meneken Perjanjian Renville. Tekanan dari lawan politiknya kian menjadi-jadi. Sebagai kepala pemerintahan, dia dinilai bertanggung jawab atas semakin terpojoknya posisi Indonesia setelah perundingan itu.

 

l l lWajah Amir Sjarifoeddin tampak sumringah pagi itu, 8 Desember 1947. Di atas kapal USS Renville dia asyik berbicara tentang Frank Graham, perwakilan Amerika Serikat di Komisi Tiga Negara. “Mereka rileks sambil masing-masing memegang Injil di tangan,” kata Rosihan. Pemimpin redaksi koran Siasat itu mengaku melihat pertemuan tersebut saat mengunjungi kapal perang milik Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Perundingan Renville terjadi atas desakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Agustus 1947, yang khawatir melihat pertikaian Indonesia-Belanda yang berlarut-larut. Dalam resolusinya itu, Dewan Keamanan mendesak kedua negara agar menyelesaikan pertikaian dengan menunjuk tiga negara sebagai penengah.

Indonesia memilih Australia, Belanda menunjuk Belgia. Dua negara itu kemudian menunjuk Amerika sebagai anggota ketiga. Persekutuan ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara, yang diwakili Frank Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia), dan Paul van Zeeland (Belgia).

Sebelum berunding, di dalam negeri, Amir pasang kuda-kuda. Dia merangkul kembali Masyumi agar mau bergabung di pemerintahan. Tawaran itu diterima tanpa syarat. Pada 11 November 1947, Amir merombak kabinet dengan memberikan lima kursi menteri untuk Masyumi.

Namun harapan tinggal harapan. Baru saja perundingan dibuka, delegasi Belanda menolak usul Indonesia untuk menyelesaikan persoalan politik sebelum membicarakan soal gencatan senjata.

Tak hanya itu, Belanda juga menolak tuntutan komisi teknis Indonesia yang diketuai J. Leimena agar tentara kompeni ditarik kembali hingga batas garis demarkasi yang telah disepakati bersama 14 Oktober 1946. Sebaliknya, Belanda menuntut batas demarkasi itu adalah kesepakatan baru pada 28 Agustus 1947, yang disebut sebagai Garis van Mook. Pembahasan di komisi teknis buntu.

Macetnya pembahasan di komisi teknis membuat Amir jengkel dan mengancam akan kembali ke Yogyakarta. “Kapan saya kembali ke Jakarta tergantung Belanda. Saya hanya kembali jika ada sesuatu yang harus dikerjakan,” katanya seperti dikutip Naskah Lengkap Asal-Usul KTN. Karena tak diindahkan, pada 24 Desember 1947, Amir kembali ke Yogyakarta.

Pada saat yang sama, di sejumlah daerah tentara Belanda terus melakukan aksi militer. Tersiar kabar akan ada aksi militer besar-besaran ke Yogyakarta, jika Indonesia tetap ngotot menolak 12 prinsip politik Belanda. Kondisi semakin genting. Frank Graham sebagai utusan Komisi Tiga Negara menggelar pertemuan dengan “Lima Besar RI”, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, Amir, dan Agus Salim. Graham meminta Indonesia tidak meninggalkan meja perundingan. Tidak memiliki pilihan, Indonesia akhirnya mengalah dan menerima tuntutan Belanda. Kemudian, 17 Januari 1948, di atas kapal Renville, Amir meneken persetujuan itu.

Para pemimpin Republik mendukung. Presiden Sukarno mengatakan, meski Perjanjian Renville seakan-akan merugikan Indonesia, harus dilihat kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh. “Kalau bisa mencapai cita-cita dengan jalan damai, kenapa harus perang,” katanya. Hatta mengatakan perjanjian ini tidak menjauhkan kita dari cita-cita. Panglima Besar Sudirman juga mengaku puas atas pencapaian itu.

Di luar dugaan Amir, partai-partai pendukungnya justru menolak Perjanjian Renville. Sehari setelah perjanjian itu, sekitar 300 orang yang mengaku sebagai massa Hisbullah menggelar demonstrasi di depan Istana Yogyakarta. “Kabinet Amir Bubar. Kami menolak Perjanjian Renville,” demikian kata salah satu dari mereka. Sumpah-serapah juga diarahkan ke Perdana Menteri, “Amir pengkhianat.”

Pemimpin Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia juga menyalahkan Amir. Mereka mengatakan menarik dukungan dari pemerintahan dan mengumumkan pengunduran diri para menteri. Presiden Sukarno yang semula mendukung kini berbalik. “Sebaiknya serahkan mandat kepada saya,” kata Sukarno.

Amir tidak bisa berbuat banyak. Pada 23 Januari 1948, dia menyatakan mundur. Sukarno kemudian menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Hatta yang kemudian membentuk kabinet baru. Masyumi dan PNI, dua partai yang sebelumnya meninggalkan Amir, kemudian memutuskan bergabung di kabinet Hatta.

Menurut Soemarsono, anggota Pimpinan Pusat Pesindo, Amir saat itu merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan politik. “Aduh, begini permainan komplotan ini,” katanya mengutip keluhan Amir.

Kepedihan Amir tak berujung di situ. Di kalangan kelompok kiri, dia juga disalahkan, dinilai terlalu lemah dan mau begitu saja menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri. Menurut Soemarsono, sebuah rapat mendadak digelar kelompok kiri untuk mengadili Amir. “Semua yang hadir menyalahkan dia karena mau mundur begitu saja,” katanya.

Pemimpin Partai Komunis Indonesia, Musso, dalam dokumennya, Jalan Baru untuk Republik Indonesia, juga menyerang ketidakberdayaan Amir. Menurut dia, kaum komunis saat itu melupakan ajaran Lenin yang menyatakan pokok dari revolusi adalah kekuasaan negara. “Mundurnya Amir memberi jalan elemen borjuis memegang kendali pemerintah,” katanya.

Semua ini berlangsung cepat: Amir mendapati dirinya sekonyong-konyong jadi musuh bersama. Tak mengherankan malam itu di belakang rumah Sukarno dihabiskan sampai larut dengan minum wiski dan bernyanyi. Menurut Rosihan, pertemuan malam itu adalah terakhir kali dia bersua dengan Amir. “Setelah itu, saya hanya mendengar dia pergi ke Solo membentuk Front Demokrasi Rakyat,” katanya. “Sampai akhirnya ditembak mati.”

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135038.id.html

08 November 2010

Mitos Amerika di Kaki Lawu

DI ketinggian seribu dua ratus meter, telaga itu membentang. Airnya tenang, dengan kedalaman hampir tiga puluh meter. Hawa sejuk senantiasa merapat di sekitarnya. Gunung Lawu yang menjulang kukuh terlihat menancapkan kakinya. Keindahan panoramanya membuat wisatawan rajin berlabuh di Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti memenuhi hasrat turis, banyak hotel dan vila mengitari telaga seluas tiga puluh hektare ini.

Dulu pun orang-orang Belanda membangun rumah dan hotel di kawasan Sarangan. Tapi, pada saat Agresi Militer Belanda Kedua, akhir 1948, tentara Republik membakar bangunan-bangunan itu. Sebagian sisa bangunannya masih terlihat hingga kini.

Di sini pula, tersimpan rumor tentang pertemuan pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia. Satu pertemuan yang oleh pihak komunis diduga ikut mempengaruhi penyingkiran orang-orang kiri oleh Kabinet Hatta dalam Peristiwa Madiun pada September 1948.

 

l l l

Tuduhan keterlibatan Amerika di Madiun pada 1948 muncul setelah peristiwa itu sendiri. Adalah Paul de Groot, pemimpin komunis di Belanda, seperti ditulis ahli Asia Tenggara dari Universitas Cornell, Ann Swift, dalam disertasinya berjudul The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, yang membuka teori provokasi Peristiwa Madiun oleh Amerika.

Di hadapan parlemen Belanda, sebulan setelah Peristiwa Madiun, De Groot menuduh Charlton Ogburn, penasihat politik delegasi Amerika dalam Komite Jasa Baik untuk Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertemu dengan Sukarno dan Hatta di Sarangan, tiga bulan sebelum Peristiwa Madiun meletus. Dalam pertemuan ini, Amerika menjanjikan pengiriman senjata dan penasihat teknis jika pemerintah Indonesia mau menyingkirkan komunis. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Menteri Penerangan Mohammad Natsir.

Belakangan, tuduhan De Groot ini diadopsi oleh komunis Rusia pada Januari 1949. Tiga tahun setelah Peristiwa Madiun, wartawan Prancis, Roger Vailland, juga menuliskan pertemuan itu dalam Boroboudour, Voyage � Bali, Java et autres Iles. Versi Roger ini ditelan oleh majalah Bintang Merah milik PKI.

Berdasarkan tulisan Roger, pertemuan Sarangan digelar pada 21 Juli. Indonesia diwakili Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Mohamad Roem, dan Kepala Kepolisian Soekanto. Dari pihak Amerika, hadir Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden Harry Truman, Gerard Hopkins.

Pertemuan ini disebut menghasilkan Red Drive Proposal. Salah satu isinya, Amerika memberikan US$ 56 juta untuk menghancurkan PKI. Bintang Merah juga menyebutkan Kabinet Hatta menggunakan Rp 3 juta untuk menyogok Dokter Muwardi, pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat, untuk membuat insiden Solo yang kemudian memunculkan Peristiwa Madiun.

Mantan Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun Soemarsono meyakini adanya Red Drive Proposal. Soemarsono mengaku mendengar dari mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin-yang digantikan Hatta setelah Perundingan Renville-soal pertemuan itu. Amir mengatakan adiknya saat pertemuan itu menyaksikan siapa saja yang hadir. Sukarno saat itu hanya diam. Sedangkan Hatta menyetujui tawaran Amerika. “Yang banyak bicara Hatta, Soekiman, dan Roem,” katanya.

Menurut Soemarsono, seperti tertulis dalam buku Revolusi Agustus, saat itu PKI memang menghadapi gerakan antikomunis dari sejumlah pihak. Partai Nasional Indonesia dan Masyumi, misalnya, semula mendukung Amir Sjarifoeddin yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville. Tak lama setelah perundingan itu, PNI dan Masyumi berbalik menentang hasil Perundingan Renville-yang akhirnya menjatuhkan Amir dari jabatannya. Belakangan, kabinet Hatta yang melaksanakan Perundingan Renville justru menyertakan orang-orang PNI dan Masyumi.

Inilah yang membuat PKI yakin, penyingkiran orang-orang kiri sudah direncanakan setelah Perundingan Renville. Soemarsono tak heran, Hatta yang sering berseberangan dengan PKI, dan Menteri Dalam Negeri Soekiman yang tokoh Masyumi, menyetujui pemberangusan kaum kiri pada saat pertemuan Sarangan. Kondisi ini sejalan dengan niat Amerika membendung komunis di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Sukarno menginginkan pengakuan kedaulatan dari negara Barat. “Bung Karno waktu itu berpihak pada Hatta,” kata Soemarsono.

Banyak pihak meragukan adanya pertemuan Sarangan. Hersri Setiawan, mantan tahanan politik di Pulau Buru yang pernah mewawancarai Soemarsono, mengatakan pernah mencoba menelusuri dokumen pertemuan itu. Tapi nyatanya tak ada satu pun dokumen kuat yang mampu menjelaskan pertemuan dan Red Drive Proposal. “Saya menyimpulkan (proposal) itu mengada-ada,” katanya.

Sejarawan Rushdy Hussein menilai gejala keterlibatan Amerika memang ada. Misalnya, setelah Perundingan Renville, Amerika yang tadinya mendukung Belanda berbalik arah ke Indonesia. Selain itu, pihak komunis menganggap Kepala Kepolisian Soekanto merupakan binaan Amerika karena pada 1948 menjalani pelatihan di sana. “Tapi semua itu hanya gejala psikologis. Kaitannya tidak langsung. Pertemuan Sarangan bisa dianggap sebagai mitos,” ujar Rushdy.

Ann Swift malah menunjukkan kelemahan mendasar versi PKI yang menganggap pertemuan dilakukan pada 21 Juli 1948. Padahal, “Merle Cochran baru tiba di Indonesia pada 9 Agustus 1948,” tulis Swift.

Toh, Swift menunjukkan Cochran membujuk Sukarno dan Hatta agar mengeliminasi komunis dari Indonesia, seperti tertulis dalam dokumen milik kantor Hubungan Luar Negeri Departemen Pertahanan Amerika. Dokumen itu menyebutkan, Cochran rajin menemui Presiden dan Perdana Menteri. Ia khawatir, komunis akan menjatuhkan kabinet Hatta. Sebagai imbalan menumpas komunis, Amerika akan mengupayakan kesepakatan dengan Belanda yang lebih bisa diterima, meski sebelumnya Amerika lebih berpihak kepada Belanda untuk melawan blok Soviet di Eropa melalui bantuan Marshall Plan. Indonesia pun memanfaatkan ketakutan Amerika sebagai tekanan mengupayakan kesepakatan dengan Belanda.

Swift menilai peran Cochran yang memang antikomunis sangat besar dalam membujuk pelenyapan kaum Marxis. Meski menyarankan Hatta segera mengambil tindakan militer kepada komunis, Cochran tak terlihat menawarkan bantuan senjata.

Menurut Swift, pada 6 September, seorang pejabat tinggi Indonesia, diduga dari Masyumi, mengirim telegram ke Konsul Jenderal Amerika di Jakarta. Isinya, Hatta telah menyiapkan aksi tanpa kompromi terhadap komunis. Tapi Hatta membutuhkan bantuan untuk mengatasi kesulitan yang mungkin muncul.

Belanda sempat menawarkan bantuan tapi ditolak. Saat itu Amerika hanya menjawab upaya terbaik dari Hatta akan menjadi pintu kesepakatan dengan Belanda. Jika kesepakatan itu terjadi, Amerika akan membantu perekonomian Indonesia. Belakangan, saat berbicara dengan Cochran�setelah Peristiwa Madiun, Hatta sendiri mengatakan membutuhkan peralatan persenjataan kepolisian. Tapi Cochran menjawab bantuan ekonomi tersedia begitu federasi Indonesia tercipta.

Entah ada entah tiada bantuan dari Amerika, yang jelas, penumpasan PKI di Madiun akhirnya terlaksana. Pada 1 Oktober 1948, Konsulat Amerika menyatakan Peristiwa Madiun sebagai “kekalahan pertama komunis”.

 

l l l

Di Hotel Huisje Hansje, Red Drive Proposal disebut-sebut ditawarkan Amerika kepada pemerintah Indonesia. Tapi pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia serta warga setempat tak tahu persis lokasi hotel itu. Bung Karno memang pernah ke Sarangan sebelum Peristiwa Madiun. Saat itu ia membawa istrinya, Fatmawati, dan kedua anaknya, Megawati Soekarnoputri dan Guntur Soekarnoputra. “Tapi menginapnya di Hotel Merdeka,” kata bekas karyawan Hotel Merdeka, Sukarno.

Sejarawan Rushdy Hussein pernah mencari Hotel Huisje Hansje. Tapi tak ada petunjuk apa pun yang ditemukannya. Rushdy menduga, hotel itu ikut dibakar pada saat Agresi Militer Belanda Kedua. Huisje Hansje seperti lenyap membawa mitos bernama Red Drive Proposal.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135039.id.html

08 November 2010

Laga Pengalih Sebelum Madiun

BAKDA isya, Kolonel Sutarto sampai di depan rumah ibunya di Kampung Timuran Solo. Malam itu, 2 Juli 1948, komandan Pasukan Panembahan Senopati (KPPS) ini bergegas pulang begitu menerima kabar ibunya sakit keras.

Begitu paniknya, Sutarto jadi tak awas terhadap sekitarnya. Turun dari jip yang membawanya dari markas, bekas Shodancho Daidan Peta di Wonogiri itu disambut tembakan dari kegelapan. Dor… dor…. Sutarto ambruk. Dua peluru menembus belakang tubuhnya. Ia tewas bersimbah darah.

Insiden itu memicu beragam kecurigaan. Selain pelakunya tak tertangkap, korbannya adalah panglima sebuah kesatuan tempur paling besar dan berpengaruh di wilayah Surakarta.

Belakangan muncullah desas-desus. Di lingkungan prajurit Senopati beredar kabar, Sutarto ditembak anggota pasukan Siliwangi, anak buah Letnan Kolonel Sadikin. “Karenanya, anggota pasukan Senopati diperintah mencari tahu,” kata Mayor Slamet Rijadi dalam buku biografinya, Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS.

Muncul spekulasi baru. Sutarto sengaja ditembak karena dianggap melawan Program Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara yang digulirkan kabinet Hatta. Sutarto menganggap program ini tak transparan dan mengancam posisi pasukannya.

Front Demokrasi Rakyat/PKI yakin pembunuhan Sutarto adalah teror politik gaya Hatta. “Ini rasionalisasi dalam bentuk lain. Kami yakin Hatta sendiri yang langsung turun tangan karena dia Menteri Pertahanan saat itu,” kata Soemarsono, mantan Gubernur Militer Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun.

Spekulasi ini menguat karena insiden penembakan Sutarto terjadi selang 40 hari setelah ia memimpin parade pasukan di Solo, 20 Mei 1948. Di depan Presiden Sukarno dan Panglima Besar Sudirman, Sutarto menggelar lima resimen tempurnya, termasuk enam resimen laskar rakyat, seperti pasukan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Tentara Laut Republik Indonesia, yang dikenal kiri.

Belakangan, Divisi IV Panembahan Senopati batal dilikuidasi. Menanggapi aksi penolakan itu, Panglima Sudirman menjadikan pasukan Sutarto sebagai pasukan komando khusus.

 

l l lProgram kabinet Hatta so-al Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) Tentara yang ditentang Sutarto menyorongkan konsep penataan postur angkatan perang yang lebih ramping dan efisien. Hatta beralasan, kocek negara yang mepet dan wilayah Indonesia yang kian menciut akibat Perjanjian Renville menjadi pertimbangan Re-Ra. Hatta, seperti dikutip dalam otobiografinya, merujuk setidaknya ada 350 ribu tentara plus 400 ribu anggota laskar yang kudu diciutkan menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler.

Perampingan itu dimulai dengan penataan struktur garis dan wilayah komando. Besaran divisi dan kesatuan komando teritori juga diciutkan. Jawa, misalnya, dari tujuh divisi menjadi empat divisi. “Semuanya disesuaikan dengan fungsi pertahanan menghadapi agresi Belanda,” kata Nasution dalam Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Madiun, dari Republik ke Republik, Program Re-Ra justru bermasalah saat diberlakukan di lapangan. Misalnya friksi akibat audit personel sesuai dengan kepangkatan dan tingkat pendidikan antara perwira eks Peta dan eks KNIL. Eks Peta, misalnya, turun sampai dua tingkat (dari letnan satu menjadi pembantu letnan satu). Adapun perwira eks KNIL naik pangkat dua tingkat.

Menurut Soemarsono, sejatinya FDR/PKI adalah kelompok yang paling dirugikan dengan Re-Ra. Barisan laskar yang dibangun FDR, seperti Pesindo, biro perjuangan, perwira politik, dan TNI Masyarakat, akan dilikuidasi karena dianggap bukan TNI. “Sebenarnya kamilah sasaran tembak utama kabinet Hatta,” kata Soemarsono dalam bukunya, Revolusi Agustus.

Soemarsono sendiri dipecat dari Pendidikan Politik Tentara pada awal Mei 1948. Pangkat terakhirnya mayor jenderal. Pada bulan yang sama, dipecat pula Wikana, eks Gubernur Militer Surakarta. Wikana adalah tokoh FDR dan Pesindo. Menyusul kemudian pembubaran TNI Masyarakat yang dirintis Joko Suyono dan Sakirman.

Menurut Himawan, FDR berang karena penataan sistem komando TNI bisa menghancurkan upaya FDR membangun kekuatan sejak 1945. Setidaknya 35 persen dari TNI pada masa itu sudah dipengaruhi “kelompok kiri”. Beberapa di antaranya bahkan panglima kesatuan tempur. “Wajar kalau penolakan para perwira terhadap Re-Ra kemudian dimanfaatkan tokoh-tokoh kiri,” kata Himawan.

Himawan merujuk sikap keras Divisi VI Narotama, Jawa Timur, dan Divisi IV Panembahan Senopati. Sutarto sendiri dicap “kiri ” karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh Front Demokrasi Rakyat/PKI.

Menurut Himawan, sebenarnya ada faktor lain yang mendorong penolakan perwira daerah terhadap Re-Ra, yakni sentimen atas perlakuan istimewa Hatta terhadap kesatuan Siliwangi-setelah pasukan Siliwangi terpaksa hijrah ke Surakarta, pasca-Renville, dan Hatta kemudian mempromosikan eks Panglima Siliwangi Kolonel A.H. Nasution sebagai wakil Panglima Sudirman. Sosok Nasution dianggap menjadi ancaman terhadap wibawa Sudirman sebagai panutan mereka.

Sebagai kota terbesar kedua di Republik setelah Yogyakarta, Solo pada 1948 sudah padat dengan aneka pendatang dan pengungsi, antara lain Brigade II Siliwangi pimpinan Sadikin. Buat pasukan setempat, kehadiran Siliwangi dianggap sebagai “intruders” atau orang-orang asing yang mengganggu rumah tangga mereka.

Kontak senjata terbuka antara KPPS dan Siliwangi bisa dicegah berkat langkah bijak Komandan Komando Militer Kota Solo Mayor Achmadi. Belakangan terbukti Sutarto dibunuh Pirono atas suruhan tokoh PKI, Alimin.

Ketegangan makin memuncak ketika perwira ALRI-Gajah Mada yang juga tokoh FDR, Mayor Esmara Sugeng, dan enam perwira KPPS lainnya “dibawa” ke Siliwangi. Para perwira itu dikabarkan ditawan di asrama kompi Siliwangi yang dipimpin Kapten Oking di Srambatan, tak jauh dari Stasiun Balapan.

Puncaknya pada 13 September 1948. Markas Siliwangi diserbu pasukan Senopati. Pertempuran berlangsung sengit dan jatuh korban. Letkol Soedi, Panglima KPPS, melaporkan insiden penculikan para perwiranya ke Panglima Sudirman. Ia juga mengultimatum agar perwira yang diculik dibebaskan sebelum pukul 12.00 WIB.

Ketegangan itu membuat Sudirman turun tangan. Namun sejumlah perundingan yang digelar tak banyak menyelesaikan masalah. Letnan Kolonel Sadikin tetap emoh melepas para perwira KPPS dengan alasan tidak tahu ada penculikan-meski belakangan akhirnya enam perwira itu diketahui ditahan di penjara Wirogunan, Yogya.

Gencatan senjata yang digariskan Sudirman dalam perundingan di Balai Kota Solo toh tak ditaati. Esok harinya, 16 September, giliran Markas Pesindo di Jalan Singosaren diserbu. Selain pasukan Siliwangi, ikut juga Barisan Banteng dan GRR. Ketegangan menjalar ke seluruh penjuru Solo.

Sudirman akhirnya mengeluarkan keputusan harian yang intinya peristiwa di Surakarta menyinggung kedaulatan Angkatan Perang. Karena itu, komandan kesatuan diminta bertanggung jawab. Sudirman juga menyampaikan, pucuk pimpinan negara telah sepakat akan melakukan tindakan tegas di daerah mana pun yang terancam bahaya.

Presiden Sukarno menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Keputusan itu, menurut Nasution, diambil bersama Sudirman. Mereka bertiga akhirnya bertemu dengan Sukarno di Gedung Agung Yogyakarta sekitar pukul 23.00 WIB.

Di Solo, 18 September 1948, Gubernur Militer Solo Gatot Subroto meminta aksi tembak dihentikan. Gatot juga menyatakan batalion Ahmad Jadau, Soejoto, dan Dahlan dinyatakan liar.

Clash antarkesatuan di Solo ternyata dipantau penuh oleh Belanda. Pusat Dinas Intelijen Militer Belanda, Centrale Militaire Inlichtingen Dienst, pada 23 September 1948, seperti dikutip Himawan, menyebut Solo memang akan dijadikan “Wild West” oleh kelompok Musso sebagai pengalih perhatian dari gerakan yang terjadi di Madiun.

Disebutkan pula, sesungguhnya pertikaian bersenjata itu adalah antara dua pasukan yang sama-sama berhaluan komunis, yaitu Divisi IV Panembahan Senopati-di bawah pengaruh Alimin, Musso, dan Amir Sjarifoeddin-dan Satuan Divisi Siliwangi di bawah pengaruh pemimpin komunis seperti Tan Malaka dan Dr Muwardi.

Infiltrasi ke Siliwangi, kata dokumen itu, dilakukan sejak 1947 oleh satuan eks Brigade Tjitarum, pasukan Tan Malaka. “Mereka sama-sama mau merebut kekuasaan komunis, tapi beda kiblat,” kata sejarawan Rushdy Hussein.

Karena itu, menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, pertempuran ala “koboi” di Solo seperti lingkaran. “Hanya berputar-putar antara Musso dan Tan Malaka. Dua-duanya siap meledak.”

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135040.id.html

08 November 2010

Setelah Pistol Menyalak Tiga Kali

KENDATI sudah bertahun-tahun tinggal di Belanda, Nugroho, 85 tahun, masih mengingat rumah besar yang berada paling dekat dengan jalan raya di kompleks Pabrik Gula Rejoagung di Madiun, Jawa Timur. Ia bercerita, 62 tahun lalu kompleks pabrik itu menjadi markas Badan Kongres Pemuda.

Nugroho bekerja di bagian penerangan badan itu. Ia ingat saat itu Rejoagung di bawah kendali Soemarsono yang ditugasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi Ketua Badan Kongres Pemuda Madiun.

Rumah itu pula yang pada pekan ketiga September 1948 berkali-kali didatangi orang berseragam militer. Tamu yang datang itu adalah orang-orang bekas Laskar Pemuda Sosialis yang masuk jadi tentara di Brigade 29.

Soemarsono memang sudah tak lagi bertugas di militer sejak dipecat Perdana Menteri Mohammad Hatta dari Pendidikan Politik Tentara. Oleh Hatta bintang dua di pundaknya juga dilucuti. Tapi ia masih punya pengaruh karena merupakan salah satu pentolan Pesindo.

Saban kali bekas anak buahnya datang, yang dibawa adalah kabar-kabar buruk. “Mereka melaporkan ada pasukan dengan badge tengkorak berlatih menembak dekat markas mereka,” kata Soemarsono.

Lain waktu mereka melaporkan hilangnya tiga pemimpin pemogokan Serikat Buruh Daerah Autonom. Penculiknya ditengarai pasukan tengkorak tadi. Kelompok bersenjata yang sama juga dituding menembak anggota Serikat Buruh Kereta Api.

Nugroho, tukang gambar poster Badan Kongres Pemuda, bercerita saat itu situasi Madiun memang panas. “Ada tentara, ada laskar macam-macam, dan mereka sering bentrok,” ujarnya. Yang paling mencolok, kata dia, adalah kelompok bersenjata dengan logo tengkorak di seragamnya.

Rentetan masalah itu mengingatkan Soemarsono akan cerita tiga perwira-Letnan Kolonel Suwardi, Komandan Angkatan Laut Solo Letnan Kolonel Achmad Jadau, dan Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang datang dari Solo, Jawa Tengah. Ketiga perwira ini menceritakan soal penembakan dan penangkapan orang-orang kiri di daerah mereka.

Soemarsono yakin hanya dalam hitungan hari masalah di Solo bakal sampai ke Madiun. Apalagi intelijennya di Polisi Militer dan Brigade Mobil bercerita ada instruksi dari pemerintah Mohammad Hatta untuk menangkap dirinya. Bahkan Brigade 29 juga akan dilucuti oleh Brigade Mobil Polisi.

Ia makin yakin saat didatangi kawan lamanya, Kolonel Moestopo, yang menyampaikan kabar senada. Moestopo, yang saat itu sudah bergabung dengan p asukan Siliwangi, bahkan mengatakan ia diperintahkan untuk menangkap Soemarsono. “Tangkap saja. Tapi apa mungkin menangkap saya tanpa saya melawan!” Soemarsono balik menghardik.

Pada 16 September, Soemarsono menerima telepon dari Kediri. Di ujung sambungan terdengar suara Panglima Divisi Brawijaya Kolonel Sungkono. Bekas tetangga Soemarsono saat tinggal di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, itu mengajak bicara tentang ulah pasukan Siliwangi.

“Sudah, Cak, serang saja mereka. Masak sampean dari Surabaya bisa dihantam-hantam begitu?” kata Soemarsono menirukan ucapan Sungkono. “Hadapi saja Siliwangi itu, kami sepenuhnya di belakang Madiun.”

Digosok Sungkono, Soemarsono semakin panas. Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Rebut Kembali Madiun, Brigade 29 memiliki kekuatan sekitar lima batalion. Mantan Panglima Daerah Militer Siliwangi ini menjelaskan, pasukan yang dipimpin Kolonel Dachlan tersebut sudah bersiaga di seputar Madiun, yakni di Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, sampai ke lereng-lereng Gunung Wilis di Kediri.

Di lain pihak, pada awal September kelompok-kelompok di sekitar Madiun yang berpotensi menjadi lawan Soemarsono sudah diberangus. Itu yang dialami Pesantren Takeran di Magetan yang enggan mendukung gerakan kiri di sana. Satu per satu pemimpin pondok dijemput dan tak pernah kembali.

Madiun sendiri jadi basis massa yang solid buat gerakan ini karena kota itu punya bengkel kereta api dan banyak pabrik gula. “Mereka dapat dukungan dari buruh pabrik dan serikat buruh kereta api,” kata mantan Tentara Republik Indonesia Pelajar di Madiun, Yusuf Musdi.

Merasa di atas angin, Soemarsono pada 16 September berangkat meminta restu kepada Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri. Ia bercerita tentang kondisi Madiun dan kekhawatiran adanya penculikan terhadap komandan tentara yang berpihak ke Front Demokrasi Rakyat-organisasi yang menghimpun kelompok kiri, termasuk PKI.

Kepada Soemarsono, Musso bertanya tentang perimbangan kekuatan. “Tidak usah khawatir, saya kenal pasukan saya,” jawab Soemarsono. Kalau begitu bertindak saja, lucuti pasukan itu,” kata Musso lagi. Amir menimpali, “Bertindak saja, sebelum mereka bertindak.” Pertemuan larut malam itu berakhir. Soemarsono pamit dan Musso merangkulnya. “Saya bertindak itu atas perintah Musso,” ujarnya belakangan.

Namun peneliti sejarah dari Universitas Cornell, Ann Swift, meragukan klaim tersebut. Menurut dia, petinggi Front Demokrasi baru tahu setelah pelucutan selesai. Swift merujuk pada berita Madjallah Merdeka terbitan 30 September 1948, yang menyebut para aktivis Front yang kemudian tertangkap mengaku tak tahu-menahu rencana Soemarsono yang disebut “agak terburu-buru” itu.

Himawan Soetanto sependapat dengan Swift. Himawan melihat petinggi Front belum menghendaki gerakan bersenjata. Buktinya, kata dia, saat Peristiwa Madiun pecah, Musso dan Amir justru sedang bersafari di kota-kota lain buat menggalang dukungan.

Himawan yang ikut operasi Siliwangi menyerang Madiun juga menilai perhitungan Soemarsono meleset. Pasukan-pasukan yang dianggap bakal memberikan dukungan malah berbalik menggempur Soemarsono, termasuk Kolonel Sungkono.

 

l l l

Pada 17 September malam, suasana Pabrik Gula Rejoagung mencekam. Nugroho yang tinggal di Asrama Rejoagung diberi tahu malam itu akan terjadi sesuatu. “Kami diminta tenang dan jangan keluar,” katanya.

Lewat tengah malam terdengar letusan pistol. Tar, tar, tar! Tiga kali tembakan di pagi buta itu menandai bergeraknya serdadu Brigade 29.

Soemarsono, yang mengendalikan pasukan dari Rejoagung, mengirim pasukan merangsek ke tiga titik di Madiun: markas Polisi Tentara Republik Indonesia, markas Brigade Mobil Polisi, dan basis “pasukan tengkorak” di Maospati, daerah perbatasan dengan Magetan. “Saya putuskan menyerang duluan,” kata Soemarsono. “Bisa repot kalau saya harus menghadapi tiga pasukan itu sekaligus.”

Kalah dalam jumlah, lawan di markas Polisi Militer dan “pasukan tengkorak” dengan cepat ditekuk pasukan Soemarsono. Namun di markas polisi yang tak jauh dari Rejoagung terjadi perlawanan sengit. Menurut Nugroho, kontak senjata di markas polisi itu terdengar sampai asramanya di Rejoagung. “Suara tembakan baru berhenti sekitar pukul empat pagi,” ujarnya.

Nugroho bercerita, semua aktivis Badan Kongres baru berani keluar asrama saat hari sudah terang dan melihat barisan panjang polisi digiring pasukan Soemarsono. “Panjang sekali, saya lihat ada yang belum berpakaian,” ucapnya. “Semua digiring entah ke mana.”

Penyerangan rupanya meluas sampai ke tapal batas kota. Kantor polisi Gorang Gareng di perbatasan Madiun dan Magetan juga jadi sasaran. Sempat melawan, polisi akhirnya menyerah karena kehabisan peluru.

Enam jam setelah pistol menyalak di Rejoagung, Brigade 29 sukses memukul lawan-lawannya. Madiun dan sekitarnya dikuasai penuh pasukan Front Demokrasi Rakyat.

Menurut Soemarsono, cuma dua anak buahnya yang tewas. Saat pemakaman mereka, Soemarsono berseru lantang, “Van Madiun begint de victorie!” Dari Madiun kemenangan dimulai.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/PT/mbm.20101108.PT135007.id.html

08 November 2010

Landung Simatupang
Suara Melengking Tan Malaka

PENYAIR Landung Simatupang penasaran tatkala diminta membacakan nukilan catatan Tan Malaka “Dari Penjara ke Penjara”, dalam peluncuran empat seri buku Bapak Bangsa terbitan Tempo dan Kepustakaan Populer Gramedia, dua pekan lalu. “Saya ingin tahu model suaranya seperti apa,” katanya.

Setelah mencari lewat mesin pencari Google, Landung menemukan rekaman suara Tan Malaka di salah satu situs. Dia beruntung, ada seseorang yang mengunggah hasil wawancara Tan Malaka dengan seorang wartawan pada saat kongres pertama Persatuan Wartawan Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Di situs itu juga ada komparasi antara suara Sukarno dan Tan Malaka. “Jadi enak sekali saya membandingkannya,” Landung menambahkan.

Menurut dia, Sukarno dan Tan Malaka sama-sama orator ulung. Hanya, suara Sukarno lebih tebal dan berat, sedangkan suara Tan Malaka tinggi melengking dan sedikit serak. “Sehingga, kalau mendengar Tan Malaka berpidato, orang pasti ingin mengantarkan segelas air putih. Suaranya bikin sakit telinga,” ujar Landung. “Tapi, dari segi content pidato, nuansa, dan cara dia mendekati publik tidak kalah dengan Sukarno.”

Landung juga mempelajari gerak-gerik Tan Malaka ketika berorasi. Tak seperti Sukarno yang sering mengacungkan telunjuk, Tan Malaka lebih banyak mengepalkan tangan di dada. Latihan instan selama tiga hari membuahkan hasil. Delapan halaman sukses dia bacakan. Sewaktu diminta, dia mengulangi salah satu kalimat Tan Malaka berlogat Melayu Padang yang melengking, “Dari dalam kubur, suaraku akan lebih keras daripada dari atas bumi.”

KAMI TIDAK MEMBERONTAK

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135041.id.html

08 November 2010

Soemarsono:
Kami Tidak Memberontak

KINI dia 89 tahun. Tapi ia bicara dengan tegas, jelas, sesekali meledak-ledak. Ingatannya terjaga baik, ia bercerita dengan runtut dan mendetail. Keriput di wajah, tubuhnya yang terlihat ringkih, tak kuasa menghalanginya bicara panjang lebar tentang sejarah pergerakan Indonesia. Ia menilai telah terjadi pemutarbalikan sejarah, dan itu tak adil baginya.

Soemarsono, mantan Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, juga bekas pemimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), menganggap Peristiwa Madiun adalah bagian penting dari sejarah hidupnya.

Dia berperan penting mengkoordinasi gerak cepat empat batalion Brigade 29, pasukan ABRI yang pro-Partai Komunis Indonesia, pada dinihari 18 September 1948. Dalam beberapa jam, Soemarsono dan pasukannya melucuti pasukan Siliwangi, Brimob, dan polisi militer di barak-barak mereka sendiri.

Sebagian besar anggota Brigade 29 memang eks anggota Pesindo. Soemarsono bersama pasukan ini bertarung hidup-mati mempertahankan Surabaya dari serangan Inggris, pada 10 November 1945. “Meski bukan komandan di pasukan itu, pengaruh saya besar,” kata Marsono, begitu dia biasa disapa, sambil tertawa.

Ditemui dua kali pada September lalu di rumah putrinya di Jakarta, Soemarsono, yang kini bermukim di Sydney, Australia, menceritakan kembali apa yang terjadi di Madiun dan sekitarnya pada akhir 1948. Ia tetap keras menolak peristiwa itu disebut sebagai pemberontakan.

Banyak yang menyebut Peristiwa Madiun 1948 merupakan pemberontakan PKI.

 

Saya menolak istilah pemberontakan untuk menyebut peristiwa yang terjadi di Madiun itu. Kami tidak berinisiatif untuk terlibat dalam bentrokan. Kami hanya membela diri.

 

Semua berawal dari pemogokan serikat buruh dalam negeri di Madiun pada awal September 1948. Mereka menuntut kenaikan upah dan berunjuk rasa di depan di kantor wali kota. Setelah mogok sehari, tiga orang pemimpin serikat itu hilang, diculik tentara.

Reaksi Anda?

 

Saya tentu bertanya kepada komandan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Madiun, Letkol Sumantri. Dia mengaku tidak tahu siapa yang menculik. Lho kok bisa, padahal kami mendapat informasi dari anak-anak Brigade 29 bahwa ketiga aktivis buruh itu ditahan di markas Siliwangi. Saya berkesimpulan, para penculik adalah tentara gelap yang tidak melapor saat masuk Madiun. Kami putuskan bergerak untuk membebaskan pemimpin buruh yang diculik.

Apa yang kemudian terjadi?

 

Saya akan ditangkap. Dokter Moestopo, kawan seperjuangan saya dari Surabaya, datang menemui saya di Pabrik Gula Rejoagung. Dia kolonel pasukan Siliwangi. Begitu bertemu, dia memeluk saya dan menangis. Saya bertanya, ada apa. Dia mengaku mendapat perintah untuk menangkap saya. Tentu saya marah. Saya berkata padanya, tangkap saja, tapi apa mungkin menangkap saya tanpa ada perlawanan.

Lalu?

 

Setelah itu, datanglah Kepala Korps Polisi Militer Madiun, Kapten Sunardi, ke tempat saya. Dia juga memberikan informasi bahwa saya akan ditangkap. Saya bertanya: soal apa. “Bung dianggap melawan pemerintah,” kata Sunardi. Staf intelijen Pesindo menyampaikan kabar serupa. Sejak itu saya lebih berhati-hati.

Anda merasa diteror?

 

Suatu hari, seseorang menembak saya di pekarangan rumah. Tapi tembakannya meleset, dan peluru kena pohon. Sejak itu, saya bersiap-siap. Pasti ada yang menteror. Saya siapkan pistol di mobil, meskipun saya pergi ke mana saja tanpa sopir. Mobil saya waktu itu Chevrolet tahun 1942.

Suasana Madiun saat itu?

 

Banyak informasi akan ada teror atas orang-orang kiri. Semua resah. Apalagi di Solo sudah ada pertempuran. Kami mendengar kabar, pasukan Brimob dan polisi militer akan melucuti Brigade 29. Kami tidak bisa tinggal diam.

Mengapa Anda merasa terdesak? Bukankah Madiun ketika itu basis PKI?

 

Sebenarnya keresahan sudah dimulai saat kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh. Kabinet Hatta membuat kebijakan baru, yaitu rasionalisasi tentara. Semua laskar, yang kebanyakan anggotanya PKI, akan dikeluarkan dari militer. Kami, yang tidak pernah bersekolah formal, tidak akan pernah menjadi perwira. Pendidikan tentara Divisi Senopati, misalnya, paling tinggi ongko loro (kelas dua SD). Kami semua akan diganti dengan tentara sekolahan. Siliwangi yang akan paling diuntungkan.

Anda menuding Hatta ikut melakukan provokasi sampai terjadi Peristiwa Madiun?

 

Hatta jelas melakukan provokasi. Dia yakin, jika masih ada orang PKI di aparatur pemerintah, Barat tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia juga membebaskan Tan Malaka. Padahal semua orang tahu Tan Malaka musuh orang-orang PKI.

Jadi, Anda yakin akan adanya Red Drive Proposal?

 

Itu jelas. Proposal itu terkait dengan proses pengakuan de jure masyarakat internasional atas Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar orang-orang kiri di pemerintahan disingkirkan dulu. Jika itu dilakukan, baru Indonesia akan mendapat pengakuan.

Bagaimana Peristiwa Madiun bermula?

 

Saya yang bertindak duluan, pada dinihari 18 September. Tepat pukul dua pagi, kami melucuti pasukan Brimob, polisi militer, dan Siliwangi. Waktu itu jatuh korban tewas lima orang. Tiga orang dari mereka dan dua orang Brigade 29.

 

Jadi tidak benar bahwa di Madiun ketika itu semua bendera Merah Putih diganti bendera merah palu-arit, dan ada ribuan muslim dimasukkan ke penjara. Setelah pelucutan pasukan, situasi Madiun biasa-biasa saja.

Anda tidak berencana mengganti pemerintahan Sukarno-Hatta?

 

Saya hanya mau melucuti lawan, supaya mereka tidak bisa menyerang kami lebih dulu. Kami hanya membela diri. Kami juga tidak punya rencana pemberontakan. Buktinya, pada pagi harinya kami kirim telegram ke Yogyakarta, melaporkan situasi di Madiun.

Siapa yang mengirim telegram?

 

Supardi, Wakil Wali Kota Madiun. Semula saya minta komandan teritorial, Letkol Sumantri, yang melapor. Dia tidak berani. Residen Madiun, Samadikun, tidak ada di tempat. Wali Kota Madiun juga tidak berani. Ya sudah, saya tunjuk Supardi. Saya bilang, kamu sebagai wakil wali kota lapor saja, minta instruksi dari pemerintah Hatta di Yogya, apa yang harus dilakukan.

Di mana Musso saat itu?

 

Ia sedang melakukan tur ke daerah-daerah. Sebelumnya, dia sempat mampir ke Madiun. Sebelum memutuskan bergerak, saya sudah menemui Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri, di sebuah penginapan. Jadi saya bertindak atas perintah Musso.

Kalau bukan pemberontakan, mengapa ada proklamasi pemerintahan Front Nasional?

 

Itu bukan proklamasi pemerintahan baru. Kami hanya bersiap-siap, karena ada informasi bahwa kami akan diserang. Saat itu semua wakil partai juga diajak berembuk bersama di Balai Kota Madiun. Namun, setelah Sukarno berpidato di radio menuduh kami berontak, situasinya berubah. Pak Musso marah sekali. Pidato balasannya itu tanpa teks.

 

(Rosihan Anwar dalam sebuah tulisan pernah menuliskan keadaan ini. “Malam tanggal 19 September 1948 Presiden Sukarno bicara di depan RRI�Yogya dan meminta rakyat memilih antara Muso-PKI dengan�Sukarno-Hatta. Dalam waktu dua jam Muso tampil di depan radio Madiun�dan mengatakan ‘rakyat seharusnya menjawab kembali bahwa Sukarno-Hatta adalah budak-budak Jepang, dan Amerika dan kaum� pengkhianat harus mati’.” Red.)

Apa yang Anda lakukan setelah Peristiwa Madiun?

 

Saya disalahkan oleh pemimpin PKI yang baru di bawah D.N. Aidit. Saya di-black out oleh partai. Semua peran saya dihapus. Saya diminta tidak disiarkan sebagai orang yang terlibat peristiwa Surabaya 10 November, misalnya. Saya diminta menyingkir karena partai mau membangun kembali basisnya. Saya lalu pergi ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan menjadi guru di sana. Tapi, begitu pecah peristiwa 1965, saya ditangkap lagi oleh Orde Baru.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135042.id.html

08 November 2010

Misteri Surat untuk Sukarno-Hatta

“SAYA, sebagai perwira muda, saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Ketika itu, perseteruan antara Perdana Menteri Mohammad Hatta dan kubu Front Demokrasi Rakyat, koalisi kekuatan “sayap kiri” di Indonesia, semakin runcing sejak Agustus 1948. Sedangkan Letnan Kolonel Soeharto-menurut buku tersebut-membaca situasi, mengamati setiap kubu, dan menganalisisnya dengan cermat.

Aroma perang saudara sudah begitu pekat di udara setelah pasukan Brigade 29 yang pro dengan tulang punggung Partai Komunis Indonesia, melucuti senjata pasukan Siliwangi di Madiun, Jawa Timur, pada 19 September 1948. Presiden Sukarno dan Musso, Pemimpin Partai Komunis Indonesia saling menyerang melalui pidato maupun tulisan mereka. “Bagimu adalah pilihan antara dua: ikut Muso dengan P.K.I.-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka-atau ikut Sukarno-Hatta,” kata Sukarno dalam pidatonya hanya beberapa jam setelah pelucutan senjata.

Panglima Jenderal Sudirman tidak menginginkan anggota pasukan di Jawa Timur terseret konflik politik ini. Soeharto, yang dianggap netral, diutus membujuk Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati, supaya tidak bergabung dengan PKI. Soeharto dan Soeadi bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Soeadi, yang memang condong ke PKI, malah mengajak Soeharto berkeliling meninjau kondisi Kota Madiun.

“Saya ditelepon Soeharto dari Mantingan (kecamatan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur),” ujar Soemarsono, Gubernur Militer Madiun ketika itu. Setelah tiba di Madiun, Soemarsono mengajak Soeharto berkeliling kota untuk menunjukkan tidak ada pemberontakan di kota itu. “Menurut pidato Sukarno, bendera Merah Putih di Madiun sudah diganti bendera palu arit. Saya minta Soeharto melihat mana ada bendera merah, semuanya bendera merah putih.”

Di rumah Residen Madiun yang ditinggali Soemarsono, Soeharto berjumpa dengan Musso yang sudah satu setengah bulan tiba di Indonesia. Selama berpuluh tahun, setelah pemberontakan PKI pada 1926 gagal, Musso tinggal di luar negeri. Baru kali itulah Soeharto bertemu Musso. Tokoh komunis itu mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Mereka kemudian berbincang-bincang. Soeharto menanyakan kepada Musso kenapa pemerintah dan Front Demokrasi royal malah ikut berseteru.

+ Apakah tidak sebaiknya kita tinggalkan permusuhan dan bersatu melawan Belanda?

- Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang, kembali ke Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi rupanya Sukarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya.

+ Kenapa tidak diadakan pembicaraan?

- Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan.

+ Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan?

- Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang, Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan.

Menurut penuturan Soemarsono, yang kini tinggal di Sydney, Australia, seusai pertemuan tersebut, dia meminta Soeharto membuat surat pernyataan bahwa situasi Madiun aman dan tak ada sinyal-sinyal pemberontakan. “Mas saja yang buat, saya tidak terbiasa,” kata Soemarsono mengutip jawaban Soeharto saat itu. Soemarsono meminta Soeharto menyampaikan surat itu ke Presiden Sukarno dan perdana menteri Hatta.

Mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin yang sudah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia juga menitipkan sepucuk surat untuk Presiden Sukarno. Amir, kata Soemarsono, mengirim surat pribadi yang berisi permintaan agar Bung Karno turun tangan mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan menyampaikan semua pernyataan Musso kepada Panglima Sudirman yang ketika itu sudah sakit keras. “Pak Dirman yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Musso ke Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Soeharto. Memang tak ada data sejarah menyatakan apakah pesan Musso itu sampai ke Sukarno dan Hatta. Yang pasti, perang saudara itu tak tercegah lagi. Dan Musso tewas di ujung senapan.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135043.id.html

08 November 2010

Sapu Bersih Pasca-Madiun

KABAR itu tiba di Yogyakarta menjelang petang pada 18 September 1948. Isinya gawat: Partai Komunis Indonesia, dipimpin Musso, melancarkan aksi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Menjelang magrib, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dan Residen Surakarta Sudiro menemui Kepala Staf Operatif Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel Abdul Haris Nasution di rumahnya. “Presiden memanggil saya,” kata Nasution, seperti dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas.

Nasution kemudian menemui Presiden Sukarno di Gedung Agung-sebutan Istana Kepresidenan Yogyakarta, yang terletak di pusat kota. Presiden didampingi Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Sudirman masih berada di Magelang. Menurut Nasution, Presiden memintanya membuat konsep tindakan yang akan diberlakukan sebagai keputusan presiden.

Kolonel Nasution kemudian menyodorkan rencana aksi militer kepada Sukarno. “Nasution menyatakan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan dan harus dilawan,” kata Harry A. Poeze, sejarawan asal Belanda, Rabu dua pekan lalu. Nasution sendiri dalam bukunya menyatakan, “Sebagai seorang yang telah berbulan-bulan langsung berhadapan dengan PKI, baik sebagai pejabat maupun pribadi, saya dapat konsepsikan dengan segera rencana pokok untuk menindak PKI.”

Isi rancangan keputusan presiden itu adalah perintah kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelamatkan pemerintah dalam menindak pemberontakan, dan menangkap tokoh-tokohnya, serta membubarkan organisasi-organisasi pendukungnya atau simpatisannya. Nasution cemas, Front Demokrasi Rakyat, sayap oposisi kelompok kiri yang dipimpin Amir Sjarifoeddin dan Musso, melancarkan aksi serupa di Yogyakarta. Apalagi, satu hari sebelumnya, terjadi kontak senjata antara batalion Siliwangi dan pasukan Front Demokrasi di Solo.

Sukarno menyetujui rencana aksi Nasution. Presiden kemudian memerintahkan Jaksa Agung Tirtawinata memperbaiki kalimat dari segi hukum. Tapi Nasution mesti menunggu persetujuan sidang kabinet, yang baru digelar menjelang tengah malam. Sebelum sidang dimulai, Panglima Besar Jenderal Sudirman datang. Nasution menceritakan dalam bukunya, Sekretaris Negara Pringgodigdo membacakan konsep keputusan presiden tersebut. Hanya Menteri Luar Negeri H Agus Salim yang berbicara. “Kalau sudah begini, tentulah jadi tugas tentara,” tulis Nasution, mengutip Agus Salim.

Menurut Poeze, semua yang hadir di sidang kabinet sepakat menyimpulkan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan. Tragedi Madiun tercuplik dalam buku Poeze berjudul Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. Dalam bab De PKI in actie, opstand of affaire?, Poeze melukiskan, sidang kabinet cuma butuh beberapa menit buat merestui rencana Nasution. Sudirman mendapat wewenang melaksanakan keputusan tadi.

Atas dukungan itu, Nasution melaporkan persiapan operasi kepada Sudirman. Panglima Besar menyetujuinya. Ia meminta Nasution dan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X, melaporkan perkembangan keesokan paginya. Lewat tengah malam, Nasution bergerak. Kekuatan bersenjata Front Demokrasi Rakyat di Yogyakarta dilucuti. Tokoh yang menghadiri konferensi Serikat Buruh Kereta Api ditahan. Hampir 200 simpatisan serta tokoh PKI ditangkap. Di antaranya Alimin, Djoko Sudjono, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, Sakirman, dan Siauw Giok Tjan.

Semua pers yang berafiliasi ke Front Demokrasi Rakyat, seperti Buruh, Revolusioner, Suara Ibu Kota, Patriot, dan Bintang Merah, dilarang terbit. Percetakannya disegel. Wartawannya ditangkap. Poster dan spanduk Front Demokrasi dibersihkan. Sebagai gantinya, ditempel plakat yang berbunyi: “Kita hanya mengakui pemerintah Sukarno-Hatta.” Menjelang fajar, operasi itu kelar.

Nasution melaporkan hasilnya kepada Sudirman. Keesokan harinya digelar sidang Dewan Siasat Militer. Panglima Besar Sudirman lalu mengambil keputusan. Dia mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur. Ia mengirim Brigade II Siliwangi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, guna merebut kembali Madiun. Sedangkan Letnan Kolonel Koesno Oetomo memimpin Brigade I Siliwangi buat merebut Purwodadi, Blora, Pati, dan Kudus. Malam harinya, keputusan itu disiarkan Sudirman lewat Radio Republik Indonesia di Yogyakarta.

Di mata Poeze, penangkapan itu bukti bahwa gerakan di Madiun tidak dipersiapkan dengan matang. “Tidak ada petunjuk agar tokoh PKI di Yogyakarta pergi meninggalkan kota itu,” katanya. Para tokoh yang ditangkap itu juga mengaku tidak tahu-menahu ihwal aksi di Madiun. “Saya tidak tahu apa yang dituduhkan kepada kami,” kata Gondopratomo, sekretaris pertama Serikat Buruh Kereta Api, seperti dikutip dalam makalahnya berjudul “Kejadian-kejadian Penting Menjelang Peristiwa Madiun dan Jatuhnya Republik Indonesia ke Dalam Jebakan Neokolim”.

Makalah tadi disampaikan Gondo dalam sarasehan Peristiwa Madiun 1948 di Amsterdam, Belanda, delapan tahun lalu. Gondo mengaku ditangkap pada 18 September pagi, sebelum sidang kabinet digelar. “Pukul dua pagi kami ditangkap, lalu dibawa ke Benteng Vredenburg,” katanya. Paginya, ia dibawa ke gedung Normaal School. Dua hari kemudian, ia baru tahu bahwa ia dikenai tuduhan hendak mendirikan Negara Soviet di Madiun.

Tuduhan itu dinilai Gondo tidak masuk akal. “Kalau akan diadakan pemberontakan, kenapa pengurus Serikat Buruh Kereta Api Madiun datang ke Yogyakarta?” katanya. Di kota itu, Serikat Buruh Kereta Api tengah menyelenggarakan konferensi membahas “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Delegasi Serikat Buruh dari berbagai daerah datang ke sana.

Menurut Gondo, penangkapan itu cuma akal-akalan pemerintahan Hatta, yang ketika itu menempati posisi wakil presiden, perdana menteri, sekaligus menteri pertahanan. “Mereka sudah lama mempersiapkan penangkapan,” katanya. Kelompok kiri menuduh penangkapan dilakukan buat merebut simpati Amerika Serikat, agar negara itu menekan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135044.id.html

08 November 2010

Proklamasi Dini di Madiun

 

“Madiun sudah bangkit
Revolusi sudah dikobarkan
Kaum buruh sudah melucuti polisi dan tentara Republik
Pemerintahan buruh dan tani yang baru sudah dibentuk”

MELALUI Radio Gelora Pemuda dan Radio Republik Indonesia, pidato Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia Soemarsono memecah keheningan pagi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada 18 September 1948. Suasana mencekam merasuk hingga ke sudut-sudut kota. Pasukan Soemarsono menguasai semua gedung vital dan kantor pemerintahan. Mereka melucuti tentara dan polisi.

Soemarsono menyatakan gerakan itu upaya membela diri. Maraknya penculikan terhadap tokoh Partai Komunis Indonesia di Yogyakarta dan Solo telah menjalar ke Madiun. “Apalagi ketika itu berkeliaran pasukan gelap dengan lencana tengkorak,” katanya dalam perbincangan dengan Tempo, Oktober lalu.

Dua hari sebelum peristiwa itu, Soemarsono bertemu dengan Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri untuk melaporkan kondisi Madiun yang semakin genting. Mendapat laporan itu, Musso dan Amir kompak menjawab, “Bertindak! Lucuti saja pasukan yang menculik itu.”

Menjelang siang, Madiun bergerak pulih. Seluruh kota telah berada dalam penguasaan pemuda PKI. Keadaan ini, kata Soemarsono, harus dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta. Namun tak satu pun pejabat Madiun yang berani melaporkan. Terjadi perdebatan sengit di antara petinggi militer PKI. “Semua saling lempar,” kata Soemarsono. Samadikun, penguasa sipil tertinggi di Madiun, sedang ke luar kota dan wakilnya, Sidarto, terbaring sakit.

Komandan Teritorial Madiun Letnan Kolonel Sumantri juga menolak. Dia malah meminta Soemarsono yang mengirimkan laporan ke Yogyakarta. “Saya bukan orang pemerintah,” Soemarsono menolak. Akhirnya diputuskan meminta Wali Kota Madiun, Purbo, mengirimkan laporan kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta. Namun Purbo juga sedang terbaring sakit.

Lalu muncullah Supardi, wakil wali kota yang baru saja diangkat. Dia mengatakan sanggup mengirimkan laporan itu. “Asalkan dengan persetujuan komandan teritorial,” katanya, seperti diceritakan Soemarsono. Semua sepakat, termasuk para bupati yang telah menyatakan mendukung PKI.

Hari itu juga Supardi mengirim telegram ke Yogyakarta, menjelaskan pelucutan senjata batalion Siliwangi dan Mobrig oleh Brigade 29. Supardi juga menyampaikan keadaan Madiun aman terkendali. “Berhubung kepergian kepala daerah, untuk sementara pimpinan pemerintahan daerah kami pegang. Minta instruksi lebih lanjut.” Demikian laporan Supardi, yang menyebut dirinya wakil Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Madiun.

Hingga menjelang petang, tak ada balasan dari Yogya. Esoknya, menjelang malam, “jawaban” itu akhirnya datang juga. Tidak lewat telegram, tapi melalui gelombang Radio Republik Indonesia di Yogyakarta. Dengan berapi-api Presiden Sukarno menyampaikan pidato menanggapi peristiwa di Madiun.

Sukarno mengatakan telah terjadi upaya kup oleh PKI di Madiun. Dia memberikan dua pilihan kepada rakyat: ikut Musso dengan PKI atau ikut Sukarno-Hatta. “Negara kita mau dihancurkan. Mari basmi bersama pengacau-pengacau itu,” Sukarno berseru.

Hanya berselang tiga jam, melalui Radio Gelora Pemuda, Musso membalas pidato Sukarno. Musso menyatakan Sukarno-Hatta hendak menjual Indonesia kepada imperialis Amerika. “Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu,” katanya.

Musso bersama petinggi Front Demokrasi Rakyat mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah Madiun. Para pejabat pemerintah, dari bupati sampai lurah yang propemerintah, digantikan kader PKI.

Musso kemudian melantik Soemarsono sebagai gubernur militer dan Kolonel Djoko Soedjono menjadi komandan pasukan PKI. Alasannya, pemerintahan baru ini dibentuk untuk melawan kekuatan militer. Adapun Supardi, karena dinilai berani melapor ke pemerintah pusat, diangkat menjadi residen.

 

l l l

FRONT Nasional Daerah Madiun menguasai lima kabupaten: Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan. Hari itu bupati diganti dengan kader PKI. Wilayahnya semakin luas dengan bergabungnya Wonogiri dan Sukoharjo.

Hatta mengecam tindakan Musso. Dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 20 September 1949, dia mengatakan gerakan PKI itu sebagai upaya merobohkan pemerintahan Republik Indonesia dengan kudeta. “Kemudian mendirikan pemerintahan Soviet,” katanya. Sejarawan Harry A. Poeze memberikan penilaian yang sama. “Itu upaya mereka menjadikan Musso sebagai presiden,” katanya.

Bertahun-tahun kemudian, para tokoh PKI berkukuh menolak dituding melakukan pemberontakan di Madiun. “Alangkah mencari-carinya orang yang menuduh PKI merobohkan Republik Indonesia,” kata D.N. Aidit dalam pembelaannya berjudul Menggugat Peristiwa Madiun, yang dibacakan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 11 Februari 1957.

Bantahan serupa datang dari Soemarsono. Menurut dia, kalau memberontak, PKI pasti sudah melakukan penyerangan. “Ini tidak,” katanya.

 

l l l

SITUASI Madiun-Yogyakarta terus memanas. Pada akhir September 1948, lewat Radio Gelora Pemuda, PKI membantah tudingan Hatta. Lewat Supardi, PKI meminta upaya perdamaian dengan pemerintah Sukarno-Hatta. “Karena pemerintahan lokal di Madiun merupakan bagian dari Republik Indonesia,” kata Supardi, seperti dikutip dalam buku Himawan Soetanto yang berjudul Rebut Kembali Madiun.

Abdoel Moetholib, yang belakangan menggantikan Supardi, melakukan langkah yang sama. Dia mengumumkan daerah-daerah yang sebelumnya diduduki PKI telah kembali dilepaskan. Agar lebih meyakinkan, Moetholib melakukan penggantian bupati di Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Upaya itu sia-sia. Sukarno telanjur menunjuk Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengambil langkah tegas guna merebut kembali Madiun. Sepuluh batalion tentara pemerintah menyerbu Madiun.

Kota yang dikelilingi pegunungan itu dikepung dari berbagai penjuru. Petinggi PKI terdesak. Pada 28 September, Musso, Amir Sjarifoeddin, dan Soemarsono hengkang meninggalkan Madiun. “Kami terjepit,” kata Soemarsono.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135046.id.html

08 November 2010

Lunglai di Rawa Klambu

RAMBUT gondrong, jenggot berjuntai tak terurus. Mukanya pucat seperti kehilangan darah. Berhari-hari di rawa dengan bekal minim membuat Amir Sjarifoeddin lunglai dan terserang disentri. Bersama rombongannya, dia sulit keluar dari rawa di hutan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah, yang terkenal angker. Mereka dikepung tentara yang menyeru supaya Amir menyerah. Amir menjawab hanya akan berpasrah kepada Pasukan Divisi Panembahan Senopati.

Permintaan Amir dipenuhi. Pasukan Senopati menjemput. Amir berjalan terpincang. Bekas perdana menteri itu hanya memakai piyama, sarung, dan tak bersepatu. Kacamatanya masih bagus. Pipa cangklong, yang biasanya tak pernah terpisahkan dengannya, absen. Siang itu, 29 November 1948, akhir pengembaraan Amir yang diburu TNI karena peristiwa Madiun.

Amir menyerah bersama tokoh PKI Soeripno, serta empat pengawal. Kuda Amir sebelumnya sudah tertinggal, dan anjing kesayangannya, Sora (sering dipanggil Zero), ditemukan tentara pada 26 November. “Dalam pernyataan pertamanya, Amir mengatakan akan kembali ke Solo dan Yogya dengan menyamar sebagai pedagang,” kata Harry A. Poeze, dalam bukunya, PKI Bergerak: Pemberontakan atau Peristiwa?.

Dua hari sebelum Amir ditangkap, tentara melancarkan operasi pembersihan di rawa Godong, dekat Nawangan, Purwodadi, Jawa Tengah. Pasukan Kala Hitam, yang dipimpin Kemal Idris, menurunkan Seksi I Siradz dan Seksi III Sarmada. Ketika berpatroli, tentara menemukan beberapa orang di semak. Sewaktu dipanggil, mereka berpura-pura mati. Tentara mengancam akan menembak sehingga semua mengangkat tangan.

Mereka mengaku dari desa dan menjadi tawanan PKI. Pasukan Kala Hitam tak percaya pengakuan itu, soalnya mereka memiliki pistol. Komandan Peleton Suratman, seperti ditulis Tempo pada 1976, melihat mereka putus asa, kelelahan, dan kelaparan. Bagaimanapun, mereka seperti orang kota yang tak terbiasa berkeliaran di hutan dan rawa. “Pertempuran di hutan berawa-rawa itu sulit sekali. Pandangan terhalang oleh pepohonan,” kata Suratman.

Setelah dibawa ke pos terdekat, baru diketahui bahwa orang yang mengaku penduduk desa itu pentolan Front Demokrasi Rakyat/PKI, yakni Djoko Soedjono, Maroeto Daroesman, dan Sardjono. Dalam pemeriksaan, Djoko Soedjono mengatakan Amir berada beberapa ratus meter dari tempat dia. Tujuan mereka bukan menyeberang ke daerah pendudukan Belanda, melainkan bergabung dengan pasukan PKI yang dikira masih aktif.

Pengembaraan Amir dan pentolan PKI lainnya di rawa-rawa mulai dilakukan setelah Madiun direbut tentara. Musso, Amir, dan pucuk pimpinan yang lain buru-buru mengundurkan diri ke Dungus dan Ngebel, Ponorogo. Mereka dikawal pasukan tentara merah dan ribuan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) bersenjata lengkap berikut kaum ibu dan anak-anak.

Mereka membawa berjuta ORI (Oeang Republik Indonesia), berkarung beras, mesin tulis, mobil, amunisi, kambing, ayam, bendi, kuda. Sebagian perbekalan itu berceceran di jalan. Dokumen tertulis saja yang tak pernah tertinggal. Mereka berjalan kaki, sebagian berkuda. Dalam buku Revolusi Agustus, Soemarsono bercerita semua perbekalan itu akan dipakai untuk persiapan setelah masuk wilayah kekuasaan Belanda.

Sampai di Balong, Ponorogo, Musso berselisih dengan Amir. Surat kabar Sin Po menggambarkan konflik kedua pemimpin itu karena perebutan kekuasaan di Madiun. Sumber lain menyebutkan Musso dan Amir berbeda pendapat tentang basis penyerangan baru sesudah Madiun jatuh. Musso menghendaki ke selatan, sedangkan Amir ke utara.

Muhammad Dimyati, dalam bukunya, Sedjarah Perdjuangan Indonesia, melontarkan pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Musso seorang diri? Mengapa ia tak mendapat pengawalan bersenjata, padahal ada ribuan prajurit merah aktif? Dimyati menulis: “Masih mendjadi soal gelap jang tidak mudah diterangkan.”

Musso dikawal beberapa orang yang bertualang ke selatan dan terdampar di pegunungan sekitar Ponorogo. Dia tewas dalam penyergapan pada 31 Oktober 1948. Sedangkan induk pasukan Amir meneruskan perjalanan. Mereka menyusuri jalan menuju Tegalombo ke Pacitan. Pasukan Amir bertemu dan bergabung dengan pasukan Ahmad Jadau di Purwantoro.

Atas saran Jadau, mereka bergerak ke utara. Iring-iringan lebih dari 2.000 orang itu dikawal Pesindo di depan, belakang, lambung kiri dan kanan. Poeze mengatakan rombongan itu meliputi pengikut PKI bersenjata, kader, dan keluarga. Ada juga orang desa yang dipaksa ikut sehingga jumlahnya membengkak terus dalam setiap perjalanan.

Tentara mengepung PKI di segitiga Ponorogo-Pacitan-Wonogiri, tapi sama sekali bukan pagar betis kuat. Pasukan TNI tak bisa menutup semua akses sehingga tentara merah berhasil lari ke utara. Tapi long march menggerus sebagian kekuatan PKI. Dalam pertempuran di Purwantoro, PKI kehilangan tim Abdoel Moetolib yang terpisah dari pasukan induk.

Pasukan Amir sampai di Wirosari dan masih memiliki 800 personel bersenjata dan seribu anggota keluarga. Bekas Panglima Siliwangi, Himawan Soetanto, mengatakan pasukan Amir menuju ke daerah Belanda karena ada kemungkinan selamat dan terus hidup dibanding berada di daerah Republik.

Dua bulan pasukan PKI melakukan long march. Rombongan akhirnya sampai di daerah rawa di hutan Klambu, Grobogan, sekitar 50 kilometer dari Madiun. Kekuatan mereka tinggal sekitar lima ratus orang karena serangan tentara Indonesia.

Dalam serangan 26-29 November di kawasan Klambu, sekitar 1.200 tentara PKI menyerahkan diri, termasuk Amir dan pemimpin lainnya yang menanti eksekusi. Gubernur Militer Madiun PKI Soemarsono selamat karena berhasil masuk ke daerah pendudukan Belanda yang digariskan dalam Perjanjian Renville.

 

l l l

Kabar kedatangan mereka ditunggu ribuan warga Yogyakarta. Amir, Soeripno, dan Harjono dibawa ke Yogyakarta dengan kereta api pada 5 Desember 1948. Dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hoek Gie menulis kereta sengaja dikosongkan untuk keperluan itu. Wartawan Antara mewawancarai mereka di kereta. Amir diam sambil membaca Rome and Juliet karya William Shakespeare. Dua lainnya mengatakan pasrah sejak meninggalkan Madiun.

Amir dan kawan-kawan ditahan berdasarkan aturan yang menetapkan bahwa gubernur militer berwenang menjebloskan tahanan politik atau militer ke penjara. Ada 560 tahanan yang diatur dengan tata cara dan disiplin militer di Yogyakarta. Tahanan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni mereka yang sekadar ikut-ikutan, terlibat langsung, dan para pemimpin.

Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerbu pedalaman Republik atau dikenal dengan Agresi Militer II. Tentara Indonesia harus siap perang gerilya karena sulit menandingi kekuatan Belanda. Sejumlah tahanan dibebaskan dan dipersenjatai. Pembebasan itu berlanjut sampai Januari 1949. Sekitar 35 ribu tahanan politik dibebaskan untuk menangkis Belanda.

Pembebasan itu tak berlaku bagi Amir dan sepuluh orang lainnya yang dibawa ke Desa Ngalihan, sebelah timur Solo. Mereka adalah Amir, Soeripno, Maroeto, Sardjono, Oei Gee Hwat, Harjono, Djoko Soedjono, Sukarno, Katamhadi, Ronomarsono, dan D. Mangkoe.

D.N. Aidit, seperti dikutip Lembaga Sedjarah PKI, melukiskan peristiwa di Ngalihan pada 1953. Larut malam di Ngalihan. Sekitar dua puluh orang sibuk menggali kuburan. Kepada Amir diperlihatkan surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto mengenai eksekusi pemimpin PKI itu.

Amir dan kawannya bercakap dengan tentara. Soeripno sempat menulis surat untuk istrinya. Mereka lalu menyanyikan Indonesia Raja dan Internasionale. “Setelah selesai bernjanji Bung Amir menjerukan: bersatulah kaum buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu!” Amir ditembak lebih dulu.

Isu eksekusi Amir beredar beberapa hari kemudian di Jakarta. Namun pemerintah menolak memberikan pembenaran. Penjara Amir kosong, tapi keberadaannya tak terlacak. Wartawan Rosihan Anwar mengatakan, sejumlah media, termasuk Pedoman, luput memberitakan peristiwa malam berdarah di Ngalihan.

Pada Januari 1949, Sin Po menulis bahwa Amir dan Maroeto dihukum mati. Wawancara Sin Po dengan Ketua Mahkamah Militer Tinggi Koesoemaatmadja menyebutkan pemimpin PKI dibawa ke Solo dan diserahkan ke Gubernur Militer Gatot Subroto ketika penyerangan Belanda.

Sesudah penyerahan kedaulatan pada 1950, peristiwa eksekusi itu mencuat lagi. Istri Harjono dan Djoko Soedjono menerima kabar bahwa suami mereka dieksekusi pada 19 Desember 1948. Pada 15-18 November 1950, kuburan digali dan jenazah diidentifikasi. Pemakaman kembali pada 19 November disaksikan sepuluh ribu pengunjung.

Di Ngalihan, makam tak bernisan itu kini tak terawat. Penduduk setempat hanya mengenalnya sebagai kuburan PKI. Ngalihan menjadi semacam penutup episode Madiun yang menelan korban ribuan orang. Aidit menyebutkan, operasi tentara dalam Peristiwa Madiun menyebabkan sepuluh ribu buruh dan tani tewas.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135047.id.html

08 November 2010

Tiga Dilepas demi Revolusi

RUMAH tingkat dua di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, itu berbagi tembok dengan dinding parit. Luasnya sekitar 30 meter persegi, dengan tegel abu-abu yang kusam. Dindingnya cuma semen yang belum dipelur. Itulah bekas rumah Paulus al-Gadri dan istrinya, Paulina Sukarti. Keduanya, yang baru bebas dari tahanan politik era Soeharto pada 1980-an, menikah pada 1985. Kini rumah itu ditempati para tukang servis jok dan sofa.

Tetangga sekitar mengenalnya sebagai Ibu Karti yang jago matematika dan Pak Gadri yang pandai bahasa Inggris. Rusminah, pemilik warung di pojok jalan ke gang rumah tersebut, menilai tetangganya itu sebagai dermawan. “Suka kasih uang jajan ke anak saya, yang sudah dianggap cucunya sendiri,” ujar nya.

Kedua tokoh ini bukanlah pribadi sembarangan. Paulina Sukarti pernah menjadi aktivis Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia, salah satu organisasi massa Partai Komunis Indonesia. Adapun Paulus al-Gadri, lulusan Akademi Hukum Militer, adalah oditur berpangkat kapten Angkatan Darat di Hakim Militer Jakarta. Jabatan penting terakhir yang dipegangnya adalah Kepala Rumah Penjara Tentara di Cimahi pada 1952.

“Orangnya pintar tapi lurus banget, kayak si Kabayan,” kata Uchi Kowati, keponakan Sukarti, tentang pamannya. Karena sifatnya yang lempeng dan dermawan itu, Uchi awalnya tak percaya Al-Gadri adalah putra Musso. Apalagi tantenya berkata, “Halah, anak Musso kok kayak begitu.”

Saat membangun rumah, Al-Gadri sering mempersilakan tukang batunya bekerja setengah hari. Apalagi saat dia lihat para pekerja sudah letih. Tinggal Sukarti yang geleng-geleng kepala.

Lain waktu, Al-Gadri yang justru marah kepada istrinya. Baginya, ilmu harus dibagi. Memberikan les sama dengan menjual ilmu kepada orang lain. Sukarti memberikan les fisika, kimia, dan matematika kepada anak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk mencari nafkah. Setelah diterangkan, les yang dia berikan tak sama dengan menjual ilmu, Al-Gadri paham. Ia pun memberikan les bahasa Inggris bagi beberapa guru. “Dia cuma dibayar Rp 5.000,” kata Uchi.

Uchi baru percaya pamannya ini bukan sembarang orang saat Al-Gadri serius mencari kerabat dan keturunan Musso di Rusia sejak 1990. Sampai tahun 2000, ketika Al-Gadri meninggal di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia karena kanker, rekan-rekannya di Eropa masih membantunya mencari keluarga Musso di Rusia.

Al-Gadri menganggap Uchi putri sendiri sehingga mempercayakan surat-surat penting dan barang berharga miliknya. Termasuk barang mewah pada zamannya: arloji emas kebanggaan sang paman, yang rusak dan tak terawat, tapi selalu saja dipakai. Aneh, dia kan enggak kerja, ngapain pakai arloji, pikir Uchi. Ia menyarankan agar arloji itu dijual, tapi ditolak Al-Gadri. Karena, “Ini sudah menemani saya sejak saya masih di luar penjara,” katanya kepada Uchi.

 

l l l

PADA Agustus 1948, sepulang dari Cekoslovakia, Musso berkekelimhke daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyebarkan “Jalan Baru”-nya. Di kantor PKI di Bintaran Wetan, Yogyakarta, Musso bertemu dengan putranya, Margono, dan istrinya (sejauh ini Tempo belum mendapatkan namanya), yang ditinggalnya saat ke Rusia pada 1926.

Saat itu Musso memberikan arloji kepada Margono. Arloji pada masa itu merupakan barang mewah. Tapi, sebagai pejabat di Komunis Internasional, Musso bisa mendapatkannya. Jabatan terakhirnya Ketua Biro Asia dan Timur Tengah. Dan itulah pertemuan pertama dan terakhir Musso dengan putranya. Dia berpesan, “Setelah kamu pulang, kamu mesti siap berjuang demi revolusi.”

Soerjono alias Pak Kasur-suami pencipta lagu anak Ibu Kasur yang menjadi anggota Gerakan Kepanduan Indonesia, menulis peristiwa itu dalam catatannya yang berjudul “On Musso’s Return” yang diterjemahkan Benedict Anderson.

Uchi tak tahu cerita tentang Margono sampai arloji itu muncul. “Bisa jadi arloji yang sama, bagus banget, tapi tak dirawat.” Yang pasti, selain dari arloji, Uchi melihat ciri fisik Al-Gadri mirip postur Musso, hitam dan tinggi besar. Ia menduga Al-Gadri nama samaran, karena merupakan nama marga di Timur Tengah. Paulus nama baptisnya sebagai Katolik, keyakinan yang dia pilih setelah sering bertemu dengan pendeta.

Al-Gadri pernah bercerita sejak kecil dia diasuh Murdoko, petani di Kediri. Nama Musso lebih baik menghilang di Kediri karena sejak 1924, sudah menjadi buron Belanda. “Dia cuma tersenyum kalau ditanya nama aslinya,” ujar Uchi.

Menurut Smaun Oetomo dari Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru, nama para anggota PKI sudah diincar. “Karena komunis di dunia ingin menghantam penjajahan, langsung konfrontasi,” ujar bekas Ketua Buruh Kereta Api itu.

Ada pula kisah Mariana Winarni, putri Al-Gadri. Menurut Mariana, ibunya, Samsirah, bercerai dengan ayahnya, karena belakangan tahu ayahnya keturunan Musso. “Setelah itu, Ibu tak pernah cerita apa pun soal ini, apalagi soal Kakek (Musso),” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Magetan.

Waktu menikah, dia memakai nama Mohamad al-Gadri, kelahiran Surabaya, 2 April 1926. Tapi, ketika Al-Gadri ditangkap, lingkungan di Magetan tahu dia keturunan Musso.

Samsirah hanya tahu suaminya tentara bergelar sarjana hukum militer. Latar belakangnya terbongkar ketika diciduk Resimen Para Komando Angkatan Darat. Dia dituduh memimpin pasukan mengambil alih Radio Republik Indonesia dalam peristiwa Gerakan 30 September.

Al-Gadri menilai operasi itu cuma jebakan untuk menjerat dia. Ketika datang, sudah banyak senjata terkumpul, tapi dia dituduh yang menaruh. Uchi tak tahu pasti kapan tentara mengetahui Al-Gadri putra Musso. “Mungkin sebelum 1965, makanya dijebak.” Dia bebas setelah 16 tahun mendekam di penjara Salemba dan Cipinang, lebih singkat daripada vonis Mahkamah Militer Luar Biasa selama 20 tahun.

Sekeluar dari penjara, Al-Gadri tak pernah bertemu dengan anaknya, Mariana, dan kakak Mariana, Winarno. Ketika keluar dari penjara, dia ditampung seorang pendeta di rumahnya, di bilangan Pakubuwono, Kebayoran Baru. Di sana Samsirah menemui Al-Gadri setelah menerima surat Al-Gadri yang menyatakan dia ingin bertemu istri dan anaknya. Tapi Samsirah datang tanpa putra-putrinya itu. Dia datang hanya untuk mengakhiri hubungan.

Meski karier militernya yang cemerlang jatuh dan dicerai karena keturunan Musso, Al-Gadri mengaku tak kecewa. “Saya bangga jadi anak Musso,” ujarnya kepada Uchi.

Al-Gadri akhirnya bertemu dengan Mariana dan Winarno kala dia koma di rumah sakit. “Kami cuma sempat pegangan tangan dengan Bapak, besoknya Bapak meninggal,” ujar Mariana. Bersama anak dan cucunya, Mariana kini tinggal di rumah kontrakan seluas 70 meter persegi, tak jauh dari rumah dia dan ibunya, Samsirah. Sebagai penyambung hidup, Mariana bekerja sebagai penjahit. Kakaknya, Winarno, meninggal pada 2002.

 

l l l

SAMBUTAN kepada tetamu dari Indonesia di rumah Profesor R. Intojo selalu meriah. Maklum, flat sastrawan Pujangga Baru di Moskow, Rusia, itu jadi rendezvous orang Indonesia. “Karena kami keluarga nondiplomat, sering banyak yang berkunjung tanpa sungkan.” Para tamu selalu suka masakan Indonesia buatan ibunya, seperti ayam goreng dan semur daging.

Intojo dikirim Presiden Sukarno pada 1956, sebagai janjinya kepada Uni Soviet mengirim pakar mengajar bahasa dan sastra Indonesia ke Negeri Beruang Merah.

Vidji Utami Intojo, putri sulung sang profesor, masih ingat perawakan Musman Pavlov dan Sunar Musso yang tinggi dan berkulit cokelat seperti Musso. “Seperti orang bule sepekan di Asia,” kata eks pengajar bahasa Indonesia di Institut Hubungan Internasional itu.

Mereka sering ke rumahnya yang cuma empat kilometer di Jalan Leninsky Prospekt. Bangunan flat di jalan ini untuk kalangan kelas menengah ke atas. Luas rata-rata flat sekitar 80 meter persegi. Intojo memperkenalkan Musman dan Sunar kepada Ami-sapaan Vidji Utami -yang kala itu masih 11 tahun, sebagai anak Musso, orang yang lama tinggal di Uni Soviet. “Saya tahu Musso dari buku sejarah Uni Soviet,” kata Ami.

Sunar, anak perempuan Musso dari pernikahan pertamanya di Rusia, lulusan Jurusan Bahasa Indonesia Institut Ketimuran Moskow. Musman, anak dari pernikahan Musso yang kedua dengan Lydia Pavlova-Musman memakai nama belakang keluarga ibunya-kala itu berumur 18 tahun, dan mahasiswa baru Institut Bahasa Asing Moskow.

Di Rusia, Sunar menjadi aktivis seperti ayahnya. Dia anggota Gerakan Buruh Internasional di Moskow. Hingga akhir 1960, meski sakit-sakitan, dia masih aktif di sana. Pada 1970, Sunar meninggal tanpa sempat berkeluarga. Adapun Musman bekerja sebagai penerjemah bahasa Jerman dan Rusia. Ia meninggal tiga tahun lalu dan meninggalkan seorang putri.

Meski hidup tanpa sorotan publik di Moskow dan sedikit yang kenal mereka sebagai keturunan Musso, Ami melihat mereka bangga dengan ayahnya. Mereka tahu ayahnya sedikit dari orang Indonesia yang menjadi petinggi di Uni Soviet. “Waktu kecil mereka tahu banyak tokoh politik seluruh dunia bergabung dengan Komintern,” ujar lulusan Sejarah Kesenian Universitas Lomonosov, Moskow, itu.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135048.id.html

08 November 2010

Djalan Baru yang Kandas

SUATU malam, pertengahan 1950. Embun menyergap tubuh Soemarsono ketika ia bergegas keluar dari sebuah rumah di Sentiong, Gang Tengah, Matraman, Jakarta. Bekas Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun itu rupanya diusir Alimin, Koordinator Departemen Agitasi Propaganda Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI). Pertemuan di rumah anak Alimin itu ditandai dengan perdebatan keras. “Alimin tak suka kesetiaan saya pada Djalan Baru kawan Musso,” kisah Soemarsono kepada Tempo, awal September lalu.

Soemarsono, yang ketika itu berusia 28 tahun, datang sembunyi-sembunyi. Tentara sedang mencarinya karena dia pelaku peristiwa yang disebut-sebut sebagai pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948. “Alimin menguji, strategi apa yang akan saya pakai jika saya menjadi pimpinan PKI,” kata Soemarsono.

Alimin ternyata tak sepaham dengan Musso. Untuk membuktikan Musso keliru, Alimin menceritakan sebuah mimpinya. Suatu malam Jumat Kliwon, dia berjalan kaki menerabas hutan dari Solo ke Semarang. Di tengah hutan, karena sangat lelah, Pono, salah satu tokoh PKI pada masa itu, menggendong dia. Langkah mereka terhenti ketika terdengar bunyi menggelegar dari dalam tanah yang merekah. Lalu suara Musso keras terdengar, “Min, aku salah.” Alimin menafsirkan mimpinya sebagai penyesalan Musso karena gagal memimpin PKI.

Soemarsono tertawa mendengar tamsil itu. Alimin marah dan mengusir tamunya. Soemarsono punya alasan membantah Alimin. “Orang komunis kok percaya yang gaib. Dulu dia juga mau ditonjok Musso karena kurang radikal, suka main perempuan.”

Kejadian malam hari di Sentiong itu merupakan potret krisis kepemimpinan di tubuh PKI setelah Peristiwa Madiun. Pemimpin partai dan ribuan kader dibunuh tentara Republik dan rakyat antikomunis. Penjara dipenuhi pengikut paham komunis. Mereka yang lolos tiarap, seraya mencari hidup dengan menyamar.

Padahal tujuh belas hari sebelum aksi Madiun, PKI masih kelihatan utuh. Politbiro CC PKI baru terbentuk. Sekretariat umum dijabat Musso, Maroeto Daroesman, Tan Ling Djie, dan Ngadiman. Departemen Buruh dikendalikan Harjono, Setiadjid, Djoko Sudjono, Abdul Madjib, dan Achmad Sumadi. Urusan tani dipegang A. Tjokronegoro, D.N. Aidit, dan Sutrisno. Kepemudaan diurusi Wikana dan Soeripno. Amir Sjarifoeddin memimpin Departemen Pertahanan. Agitasi dan Propaganda diurus Alimin, Lukman, dan Sardjono. Departemen Organisasi dipegang Sudisman. Departemen Luar Negeri dikendalikan Soeripno. Perwakilan sekretariat dijabat Njoto dan bendahara diserahkan kepada Ruskak. Djalan Baru yang ditulis Musso di Yogyakarta pada Agustus 1948 menjadi pedoman partai. Tapi semua berantakan begitu cepat setelah Peristiwa Madiun. Alimin, Tan Ling Djie, Wikana, Sudisman, Aidit, Njoto, dan Lukman hanya sebagian kecil dari pentolan partai yang selamat.

PKI mendapat “napas baru” pada pertengahan 1949. Debat panjang dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akhirnya memutuskan memberikan hak hidup kepada PKI. Partai palu-arit itu diminta turut mempertahankan Republik yang hendak diacak-acak Belanda lagi. Argumen yang berkembang di KNIP: di negara-negara Barat partai komunis dibiarkan hidup, maka di Indonesia juga tak boleh dibinasakan. “Spiritnya berjuang bersama-sama,” kata Rosihan Anwar, wartawan koran Siasat, yang meliput sidang-sidang KNIP.

Surat keputusan pemberian maaf kepada PKI ditandatangani Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo, 7 September 1949. Isinya: pemerintah tidak akan menuntut PKI, tapi mereka tak boleh terlibat tindakan kriminal. Secarik kertas itu menjadi “tiket” bagi para kamerad partai komunis untuk keluar dari gua-gua persembunyian.

PKI pun menobatkan Alimin sebagai pemimpin sementara. Pemimpin baru ini punya konsep perjuangan yang berbeda dengan Musso. Alimin berpikiran PKI hanya perlu hidup sebagai partai kecil tapi dengan anggota yang militan dan menyebar ke semua organisasi massa. Kemudian semua anggota dan organisasi massa itu diikat dalam sebuah front untuk meneruskan revolusi. Konsep Alimin ini bertolak belakang dengan Djalan Baru Musso yang radikal dan terbuka. Kaum muda, seperti Aidit, Lukman, dan Njoto, cenderung mengikuti “kawan” Musso.

Pengikut garis Musso ini kemudian mendirikan open office di Jakarta bersama Sudisman. Sisa Politbiro CC PKI lama, seperti Wikana dan Tan Ling Djie, tak dilibatkan. Hanya Alimin yang dijadikan formatur. Soemarsono juga ditinggalkan karena dinilai terlalu yakin pada perjuangan bersenjata. “Tak ada yang berani melawan Aidit. Semua yes man saja. Saya lebih senior tapi sulit berdebat dengan Aidit. Saya lebih suka mengalah,” ujar Soemarsono mengenang suasana ketika itu.

Kongres PKI pada 1951 menunjuk Aidit-Lukman-Njoto menjadi ketua satu, dua, dan tiga Politbiro CC PKI. Kaum tua diberi jabatan tak penting. Belakangan, Alimin mundur dan digantikan Sakirman. Sejak kongres inilah perjuangan lewat parlemen dan akselerasi merebut hati rakyat digulirkan PKI.

Ketika Presiden Sukarno melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat, 15 Februari 1950, PKI mendapatkan jatah kursi. Saat itu PKI membuka dialog dengan unsur agama dan nasionalis, seperti Partai Sarekat Islam Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Murba.

Pada 15 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Eksistensi PKI semakin kuat, kedudukannya di parlemen kian kukuh. Larissa M. Efimova, dalam bukunya, Dari Moskow ke Madiun, mencatat pada waktu itu Uni Soviet tidak mengirim ucapan selamat atas terbentuknya NKRI. Pertukaran nota dan telegram soal hubungan Soviet-Indonesia juga tak ada. Tapi PKI tak ambil pusing.

Sikap kritis kepada pemerintah terus dikembangkan. Dalam sidang parlemen pada Oktober 1951, PKI menolak Konferensi Meja Bundar. PKI ikut serta mendukung mosi Hadikusumo yang mengkritik lemahnya pemerintah. Gara-gara mosi itu, Perdana Menteri Natsir akhirnya mundur. Penandatanganan mutual security act pemerintah Indonesia-Amerika juga tak luput dari serangan PKI. Partai palu-arit beranggapan pakta itu akan menjadi legitimasi untuk menguras sumber daya alam Indonesia.

Dalam kongres pada 1954 di Malang-ketika, konon, disediakan kursi kosong untuk Stalin, pemimpin komunis Soviet-PKI mengamanatkan partai untuk menguasai desa, kota, dan tentara. Petani dan buruh diperintahkan menjadi perwakilan untuk meluaskan pengaruh di desa dan kota. Semua organisasi onderbouw PKI didorong menjadi alat propaganda partai.

Hasilnya tak sia-sia. PKI menjadi pemenang keempat Pemilihan Umum 1955 dengan meraup 16,4 persen-di bawah PNI yang meraih 22,3 persen, Masyumi dengan 20,9 persen, dan Nahdlatul Ulama yang merebut 18,4 persen. Resep keberhasilan PKI, menurut Harry Albert Poeze, Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara, adalah kepemimpinan Aidit-Lukman-Njoto yang berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dari trauma terhadap PKI.

Dalam bukunya, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, Poeze melukiskan peran trio itu sebagai pembersih noda Peristiwa Madiun. “Pembersihan” itu, misalnya, dilakukan lewat koran Bintang Merah yang menulis peringatan dua tahun peristiwa Madiun. “Media yang diasuh trio Aidit-Lukman-Njoto itu menyebut Musso tidak memberontak atau bercita-cita mendirikan negara Soviet,” kata Poeze. Tahun berikutnya, Bintang Merah memuat artikel “Tiga Tahun Provokasi Madiun”, yang ditulis Mirajadi-nama samaran Sudisman. Departemen Agitasi Propaganda PKI tak ketinggalan dalam proyek ini dengan menerbitkan buku putih Peristiwa Madiun pada 1953. Kata pengantarnya ditulis Aidit. Dalam resolusinya, Aidit menuding Sukarno-Hatta-Natsir provokatif dan kejam menyikapi Peristiwa Madiun. Gara-gara resolusi itu, Aidit diajukan ke meja hijau 14 Oktober 1954, dengan tuduhan menghina Wakil Presiden Hatta.

Di persidangan Aidit membuat gempar dengan menyebut Musso komunis patriotis. Ruang sidang geger. Hakim sampai memukul-mukulkan palu untuk minta pengunjung kembali tenang. Dukungan untuk membebaskan Aidit mengalir deras. “Empat ribu surat dan telegram yang diorganisir PKI dikirim ke pengadilan,” ujar Poeze. Tapi hakim tetap memvonis Aidit tiga bulan penjara bersyarat dengan enam bulan masa percobaan.

Menjelang Pemilu 1955, pidato pembelaan Aidit diterbitkan kembali, tapi dirampas penegak hukum. Pemerintah melarang peringatan Peristiwa Madiun. Dalam naskah pidatonya di sidang DPR pada 11 Februari 1957, Aidit kembali membela Musso. Alhasil, “PKI tak kenal lelah untuk membantah tuduhan coup d’etat Madiun,” kata Harry Poeze. “Tapi saya percaya rencana itu ada.”

Djalan Baru Musso kandas di Madiun. Dan kita tak pernah menyaksikan apa yang ditulis sebagai kalimat terakhir Djalan Baru menjadi kenyataan: “Kaum Bolsjewik Indonesia akan dapat merebut benteng yang terancam bahaya, yaitu benteng Indonesia Merdeka”. Toh, konsep itu-seperti juga “induk”-nya, yakni komunisme-niscaya tak pernah mati.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/LK/mbm.20101108.LK135049.id.html

08 November 2010

Jalan Berliku Tuan Mussotte

Bonnie Triyana
Sejarawan dan Pemimpin Redaksi Majalah Historia Online

MATU Mona menggambarkan Paul Mussotte, nama bagi karakter Musso dalam roman Patjar Merah Indonesia, sebagai orang terkenal, pemberani, dan jago berpidato. Menurut Soemarsono, tokoh pemuda Angkatan ’45, Musso dikenalnya sebagai tokoh yang teguh memegang prinsip betapapun nyawa taruhannya. Indonesianis Ruth McVey menempatkan Musso, selain Alimin, sebagai tokoh penting di balik kebangkitan PKI pada 1920-an. Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (2005) menyamakan Musso dengan Haji Misbach, yang “senang amuk-amukan” dan sedikit nekat.

Nama Musso diliputi kisah kelam pemberontakan yang tiada berkesudahan. Dia, bersama sepuluh pemimpin PKI lainnya, menggagas perlawanan rakyat terhadap otoritas kolonial pada 1926. Kemudian, pada 1948, ia dipersangkakan sebagai orang yang hendak mendirikan Republik Soviet-Indonesia di Madiun dan mengkudeta pemerintahan Sukarno-Hatta. Apakah Musso tak punya kisah lain dalam sejarah Indonesia?

Sebagaimana aktivis politik di zaman itu, Musso membagi kesetiaannya kepada Insulinde, Sarekat Islam, dan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. Bersama Alimin, Musso ditangkap oleh pemerintah kolonial atas tuduhan terlibat insiden Afdeling-B pada 1919. Insiden itu dipicu oleh resistensi Haji Hasan dari Cimareme, Garut, yang menolak membayar pajak padi kepada pemerintah.

Sarekat Islam mengalami radikalisasi sebagai konsekuensi masuknya unsur-unsur kiri ke organisasi itu dan mendadak jadi incaran pemerintah. Sederet tokoh Sarekat Islam, yang sudah terpecah dua, SI Merah dan SI Putih, ditangkapi pemerintah kolonial. Musso pun ditekan untuk mengakui peran H.O.S. Tjokroaminoto dalam insiden Afdeling-B. Namun, berbeda dengan Alimin yang mengakui bahwa dia berbohong demi menyelamatkan Tjokroaminoto, Musso berkeras menyatakan di depan pengadilan bahwa pemimpin karismatis rakyat Jawa itu sama sekali tak terlibat, kendati pada akhirnya Tjokroaminoto tetap ditangkap.

Sikap Musso terhadap Belanda di kemudian hari terpengaruh oleh perlakuan yang kurang menyenangkan yang didapatnya dalam penjara kolonial. Pengalaman traumatis itu menumbuhkan kesumat di dalam hatinya kepada Belanda. Pada 1923, dia dan Alimin dibebaskan dari penjara. Mereka lantas memegang kendali partai dan mulai memainkan peran penting dalam memperbesar jaringan partai dan pengaruhnya terhadap rakyat. Alimin aktif mengorganisasi pelaut dan buruh pelabuhan di Tanjung Priok, sementara Musso mereorganisasi PKI Batavia (Michael C. Williams, 2003). Peran Musso sangat strategis, terlebih apabila melihat kenyataan bahwa daerah garapannya berada di wilayah yang bukan basis komunis.

Di beberapa daerah, PKI mendapat resistensi karena dianggap kontradiktif dengan ajaran Islam, tak terkecuali di Banten, yang terkenal dengan ortodoksinya. Namun, di bawah kendali Alimin-Musso, daerah yang dikenal puritan itu justru menjadi sentra pendukung partai yang dominan. Bahkan PKI Banten mengubah pandangannya terhadap Islam yang semula netral menjadi hiper-religius. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan tegas terhadap Puradisastra, ketua PKI setempat yang menunjukkan sikap kurang simpatik dengan meminum secangkir kopi sebelum azan magrib tiba saat bulan puasa.

Dalam jangka waktu setahun setelah pembebasannya, duet Musso-Alimin berhasil meluaskan jangkauan pengaruh PKI di Jawa Barat. Pertemuan demi pertemuan diselenggarakan secara rahasia demi menghindari tindakan otoritas kolonial yang semakin represif. Setelah kongres istimewa di Kotagede, Yogyakarta, pada 1924, partai telah mantap memilih aksi bersenjata dalam rangka revolusi. Kongres juga sepakat membangun organisasi ilegal dan keputusan itu disetujui dalam rapat pimpinan PKI pada Maret 1925. Salah satu pertemuan terpenting adalah Konferensi Prambanan 25 Desember 1925 yang menghasilkan keputusan berontak melawan Belanda. Musso hadir dalam pertemuan itu.

Sejarah mencatat pemberontakan berlangsung pada November 1926 di Banten dan Januari 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Musso tak berada di Indonesia saat kejadian itu meletus. Ia telah pergi ke Singapura dan lantas ke Moskow guna mencari dukungan Soviet. Tapi api revolusi yang berkobar padam sebelum waktunya. Dugaan Tan Malaka benar, kondisi obyektif sebagai prasyarat sebuah revolusi belum terlalu matang untuk dipetik. Otoritas kolonial pun menghabisi PKI sekali pukul. Namun dari sini bisa dilihat bagaimana kerja Musso cum suis membesarkan partai: ratusan ribu orang menyerahkan kartu anggotanya saat pemerintah Belanda meminta mereka menyerahkan diri.

Musso baru datang kembali ke Indonesia pada 1935 dan langsung menuju Surabaya. Di sana ia memulai upaya menyatukan serpihan kekuatan PKI yang tercerai-berai dengan mendirikan CC PKI dan menunjuk sendiri orang-orang yang menjalankan partai secara ilegal, yakni Pamudji, Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai PKI 1935, merujuk ke tahun kedatangan Musso. Tokoh muda Amir Sjarifoeddin, yang kelak memegang peran penting di Republik yang masih belia, termasuk kader binaan Musso. Ketatnya pengawasan dinas rahasia pemerintah kolonial dan “karena faktor kecerobohan… konsolidasi PKI itu terbongkar oleh Belanda,” tulis Sok Hok Gie (2005: 25).

Pekerjaan Musso menyatukan gerakan PKI bawah tanah ini harus dinilai sebagai suatu jasa yang cukup besar dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap fasisme Jepang. Seperti diketahui, selang tujuh tahun setelah kedatangannya, Jepang menduduki Indonesia. Kelompok yang paling aktif dalam menentang fasisme itu adalah PKI ilegal bentukan Musso. Sejumlah sabotase dan perlawanan seperti yang terjadi di Singaparna dan Indramayu erat kaitannya dengan kelompok ini. Beberapa orang dari mereka tertangkap, bahkan dieksekusi oleh Jepang. Sebagian, seperti Widarta cs, meneruskan perlawanan di bawah tanah terhadap Jepang.

Musso baru datang lagi ke Indonesia pada 11 Agustus 1948 dengan menyamar sebagai sekretaris Soeripno, utusan pemuda dalam International Union of Student di Praha yang berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Kepulangannya ke Indonesia kembali membawa misi menyatukan gerakan kiri yang terserak karena konflik internal dan tindakan represi Jepang. Menurut Gie, kedatangan Musso disambut dengan tangan terbuka bagaikan “juru selamat” di tengah suasana frustrasi dan kebingungan PKI yang membutuhkan pemimpin baru.

Partai Komunis Indonesia memang masih tetap dalam identitasnya yang samar. Partai ini masih ilegal dan tak sempat menghadirkan diri sebagai partai legal segera setelah Indonesia merdeka. Padahal, melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X/1945, berbagai kelompok politik di Indonesia diperbolehkan mendirikan partai politik. Aktivis PKI yang masih terus di bawah itu terlalu sibuk dengan saling klaim siapa yang paling sah. Alih-alih bersatu di bawah panji palu-arit, mereka saling cakar. Widarta merasa dirinya paling sah, demikian pula Sardjono, Mr Yusuf, dan Amir Sjarifoeddin.

Keadaan itu mendapat reaksi keras dari Musso. Ia mengatakan bahwa tidak dimengertinya keadaan politik setelah proklamasi Indonesia membuat PKI tetap dalam jubah penyamarannya di bawah tanah. Padahal, menurut Musso, itulah saat yang tepat bagi PKI untuk memunculkan diri ke hadapan rakyat dalam wajah yang legal. Musso menganjurkan PKI kembali sebagai partai pelopor kelas buruh; PKI kembali ke tradisi sebelum dan selama Perang Dunia II dan meraih hegemoni sebagai pemimpin revolusi nasional Indonesia.

Setiba di Yogyakarta, Musso melontarkan gagasan supaya partai-partai politik yang berbeda menyatukan diri dalam Front Nasional untuk menghadapi Belanda. Ia mengadakan koreksi total terhadap gerakan PKI dan koreksinya itu dikenal sebagai Djalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso agaknya mafhum bahwa persatuan mutlak dibutuhkan agar revolusi Indonesia tidak salah jalan. Dia mengutip Friedrich Engels bahwa revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan yang radikal, sementara revolusi Indonesia tidak melakukan itu. Kesalahan kedua menurut Musso terjadi karena pemimpin revolusi tidak berasal dari golongan buruh sebagai kelompok yang paling revolusioner (Gie, 2005: 226).

Tapi, menurut Soeryana dalam catatannya tentang kedatangan Musso, upaya Musso menyatukan kekuatan kiri tak berlangsung mulus karena ulah Musso sendiri yang membawa isu Trotskyisme ke dalam negeri. Kesalahan itu menyebabkan Musso kehilangan kesempatan untuk merekrut kader-kader terbaik dari Partai Murba dan Angkatan Komunis Muda (Akoma). Perseteruan dengan golongan Tan Malaka yang sering distigmatisasi sebagai Trotskyis itu sudah bermula pada 1926. Padahal ada beberapa kesamaan cara pandang yang mereka miliki dalam soal menghadapi Belanda: mereka berdua tak setuju jalan perundingan dan memilih merebut perjuangan dengan cara bersenjata; mereka berdua sama-sama khawatir bahwa Republik yang masih muda akan jatuh ke pangkuan penjajahan dalam bentuknya yang baru.

Konflik itulah yang agaknya dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah Hatta untuk bisa mengontrol gerakan Musso. Kelompok Tan Malaka yang dipenjara karena insiden 3 Juli 1946 pun dilepaskan untuk mengimbangi aksi Musso. Pergesekan itu semakin panas dan berujung pada Peristiwa Madiun, September 1948. Sukarno pun menyampaikan pidato “Pilih Musso atau Sukarno-Hatta?”. Musso jadi buruan. Pada 31 Oktober 1948, dia tewas dalam sebuah baku tembak dengan TNI di daerah Ponorogo.

Setelah itu, nama Musso tenggelam dalam tuduhan sebagai pemberontak nista yang meletupkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia pada 1948. Sejarah hanya merekam kisah hitam hidupnya tanpa pernah melihat sisi lain dari perannya sebagai aktivis politik yang menentang fasisme, imperialisme, dan kolonialisme. Sama seperti tokoh lain yang terselip hitam di antara putihnya, Musso punya jasa untuk bangsa ini.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers