Archive for the ‘Sejarah’ Category

“Haji Merah” Dalam Perjuangan Anti-Kolonialisme

“Haji Merah” Dalam Perjuangan Anti-Kolonialisme
Selasa, 10 Mei 2011 | 16:24 WIB| Historia
Oleh : Kusno
Haji Misbach, Haji Datuk Batuah, KH Tubagus Achmad Chatib. Nama-nama ini
tidak tercantumkan dalam deretan pejuang kemerdekaan versi resmi
(pemerintah). Padahal, kontribusi mereka sangatlah besar dalam
perjuangan anti-kolonialisme. Mereka pun sering disebut “Haji
Merah”.

Penyebab utamanya adalah karena mereka mendukung ideologi yang dimusuhi
secara resmi oleh negara, yaitu komunisme. Padahal, bagaimanapun mau
disembunyikan, pengaruh marxisme dalam perjuangan anti-kolonial
sangatlah besar, bahkan lebih besar dibanding ideologi manapun.

Bukankah Bung Karno, bapak dari perjuangan anti-kolonialisme bangsa
Indonesia, dalam pengantar memperingati 50 tahun wafatnya Karl Marx,
pernah berkata: “Nasionalisme di dunia Timur itu lantas
“berkawinlah” dengan Marxisme itu, menjadi satu nasionalisme
baru, satu ilmu baru, satu itikad baru, satu senjata perjuangan yang
baru, satu sikap hidup yang baru. Nasionalisme-baru inilah yang kini
hidup di kalangan Rakyat Marhaen Indonesia.”

Padahal, sebagaimana juga dengan islamisme ataupun nasionalisme saat
itu, menjadi komunis adalah soal pilihan tentang cara atau jalur
berjuang yang dianggap benar dan terbukti konsisten untuk menghilangkan
penindasan dalam masyarakat banyak, termasuk melawan kolonialisme saat
itu.

Kerjasama Islam Dan Komunis

Sejarah komunis islam atau islam komunis tidak bisa dipisahkan dari
kerjasama PKI dan Sarekat Islam. Sejarah kerjamasama secara formal
diantara kedua golongan ini cukup panjang, yaitu dari 1916 hingga 1921
(keluarnya keputusan disiplin partai).

Dari proses kerjasama itulah ISDV–Indische Sociaal-Democratische
Vereniging alias Perhimpunan Sosial Demokrasi di Hindia–merekrut
banyak sekali anggota dari kalangan pribumi, seperti Semaun, Tan Malaka,
Musso, Alimin, dan Darsono.

ISDV sendiri tidak secara kaku melabeli SI sebagai gerakan islamis
murni, meskipun unsur-unsur keagamaan sangat kuat dalam organisasi yang
didirikan oleh HOS Tjokroaminoto itu. Bars, seorang pemimpin ISDV,
menyebut SI sebagai versi Indonesia dari gerakan Chartist–sebuah
gerakan buruh di Inggris pada tahun 1930.

Dalam SI sendiri, gagasan mengenai sosialisme, yaitu suatu sistim sosial
yang menghilangkan penindasan manusia atas manusia, tidaklah ditolak.
Tjokroaminoto, misalnya, ketika berbicara dalam kongres CSI di Batavia,
mengatakan:

“..Yang kita inginkan adalah: sama rasa, terlepas dari perbedaan
agama. CSI ingin mengangkat persamaan semua ras di Hindia sedemikian
rupa sehingga mencapai (tahap) pemerintahannya sendiri. CSI menentang
KAPITALISME. CSI tidak mentolerir dominasi manusia terhadap manusia
lainnya.”

Inilah yang memungkinkan SI menjadi lahan subur bagi bagi propaganda
ISDV/komunis, dan sekaligus memungkinkannya merekrut anggota paling
militan dan radikal dari cabang-cabang SI.

Tetapi, apa yang ditolak kemudian oleh SI, terutama setelah menguatnya
pengaruh kaum konservatif di tubuh SI di satu pihak dan penguatan kaum
komunis mentok di pihak lain, adalah pandangan materialisme historis
yang dianggap atheis. Ini merupakan hal yang umum dalam gerakan
nasionalis di Indonesia, termasuk Soekarno sendiri, yang meskipun
mengaku marxis dan mempraktekkannya tetapi menolak materialisme
historis.

Tetapi, dasar kerjasama SI dan PKI lebih ke politik, yaitu penyatuan
kekuatan untuk kolonialisme dan perusahaan-perusahaannya, ketimbang
usaha menyamakan dasar-dasar berfikir mereka. SI mengakui keunggulan
orang-orang PKI dalam pemogokan maupun perlawanan melawan kolonial
Belanda.

Sementara perpecahan antara SI dan PKI lebih didorong oleh dua hal:
pertama, pertikaian yang bersifat pribadi seperti serangan Darsono
kepada Tjokroaminoto, dan kedua, provokasi atau politik pecah belah oleh
Belanda dengan memanfaatkan isu bahwa PKI itu Atheis dan memusuhi
Pan-Islamisme.

Islam Komunis

Untuk mengenal lebih jauh makhluk bernama “Islam Komunis”, ada
baiknya mengenal sosok Haji Misbach terlebih dahulu. Misbach adalah
seorang mubaligh didikan pesantren, bisa berbahasa Arab, dan pernah
menunaikan ibadah suci ke Mekah dan Madinah.

Dia sendiri tidak memperkenalkan dirinya sebagai Haji, tapi lebih senang
dipanggil Mohammad Misbach. Pergumulannya dengan rakyat Jelata membuat
Misbach lebih suka mengenakan kain kepala dari pada memakai peci Turki
atau bersorban seperti kebanyakan haji. Selain dengan Sarekat Islam, dia
juga pernah bergabung dalam Insulinde, organisasi kaum nasionalis
radikal yang didirikan oleh tiga serangkai–Tjipto Mangunkusumo, Ki
Hajar Dewantara, dan Deuwes Dekker. Melalui organisasi ini pula Misbach
bersentuhan dengan kaum tani di pedalaman Surakarta.

Terkait hubungan islam dan komunisme, Haji Misbach berpendapat bahwa ada
kesesuaian antara Qur,an dan komunisme. “Quran, misalnya, menetapkan
bahwa merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengakui hak azasi
manusia, dan pokok ini juga ada dalam prinsip-prinsip program
komunis,” kata Misbach dalam kongres PKI/SI Merah di Bandung, pada
tahun 1923.

Selanjutnya, menurut Misbach, perintah Tuhan adalah kita harus berjuang
melawan penindasan dan penghisapan. “Ini juga salah satu sasaran
komunisme,” kata Misbach lebih lanjut.

Misbach memahami imperialisme dan kapitalisme sebagai usaha lain dari
setan untuk menjauhkan muslim dari Allah, sedangkan perjuangan komunis
melawan imperialisme sebagai ujian untuk membuktikan kesetiaan kepada
Allah. “Siapa yang tidak bisa menerima prinsip-prinsip komunisme
berarti dia belum benar-benar muslim,” kata Misbach dalam kesimpulan
pidatonya di kongres PKI/SI merah.

Pandangan Misbach ini sangat menarik bagi dua orang mubaligh dari
Sumatera: Haji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin. Sekembalinya dari
kongres PKI tersebut, Haji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin pun mulai
menyebarkan persamaan antara Islam dan Komunisme dalam menentang
kolonialisme dan kapitalisme. Suara-suara mereka disampaikan melalui dua
koran lokal, yaitu Pemandangan Islam dan Djago-djago.

Meskipun begitu, perkembangan komunisme islam bukan tanpa tantangan,
bahkan itu juga terjadi di kalangan PKI sendiri. Beberapa pimpinan PKI,
terutama yang doktriner dan menganut garis paten dari komunis
internasional, mulai merasa terganggu oleh propaganda Haji Misbach dan
rekan-rekannya.

Dalam tulisannya, Islamisme dan Komunisme, terbit tahun 1925, Misbach
menjelaskan panjang lebar kesalahan baik orang islam yang menolak
komunisme maupun kaum komunis yang hendak melenyapkan islam. “…akan
tetapi mereka masih suka mengeluarkan fikiran yang bermaksud melenyapkan
islam, itulah saya berani mengatakan bahwa mereka bukan komunis yang
sejati atau mereka belum mengerti duduknya komunis; pun sebaliknya,
orang yang mengaku dirinya islam tetapi tidak setuju adanya komunisme,
saya berani mengatakan bahwa mereka bukan islam yang sejati, atau belum
mengerti betul-betul tentang duduknya agama islam,” kata Misbach
dalam nomor pertama tulisan “Islamisme dan Komunisme”.

Para Haji Dalam Perjuangan Anti-kolonial

Para mubaligh itu bukan sekedar berpropaganda dan membuat koran untuk
menyiarkan gagasannya, tetapi juga telah menjadi pengurus PKI/Sarekat
Rakyat di daerah masing-masing.

Misbach, misalnya, di Surakarta, menjadi pengurus PKI cabang setempat.
Ia mendirikan “Informatie kantoor’ dirumahnya, sebagai bentuk
pelayanan kepada rakyat dan membuka kursus-kursus tata-buku dalam bahasa
Melayu dan Jawa. Tempat itu juga menjadi tempat pertemuan para aktivis
pergerakan, sehingga penguasa kolonial harus mengirimkan informan untuk
mematai-matai rumah itu 24 jam.

Ketika suasana kota Surakarta makin memanas, ditandai dengan meluasya
aksi sabotase dan pembakaran, penguasa kolonial menuduh Misbach sebagai
otaknya. Misbach ditangkap oleh penguasa kolonial dan kemudian dibuang
ke Wanokwari, Papua.

Akan tetapi, pembuangan tidak membuat Misbach berhenti bergerak, dan ia
pun masih mendirikan Sarekat Rakyat cabang Manokwari, yang keanggotannya
tidak pernah lebih dari 20 karena gangguan Polisi Belanda. Misbach terus
melawan hingga akhir hayatnya di tahun 1926, setelah ia terserang
Malaria.

Sebelum pemberontakan 1927 di Sumatera, ada tiga titik kegiatan politik
paling radikal dan paling keras melawan Belanda di sana, yaitu: Padang
Panjang, Silungkang, dan Padang. Ketiga daerah itu tidak lepas dari
pengaruh Haji-haji merah yang beraliran komunis, seperti Haji Datuk
Batuah, Natar Zainuddin, dan Djamaluddin Tamin.

Dan, kalau mau dibilang, sebagaian besar yang menggerakan struktur PKI
di daerah-daerah, melalui Sarekat Rakyat (SR), adalah para kiai atau
haji-haji merah. Pemberontakan rakyat pada tahun 1926-27 adalah juga
sebagian digerakkan oleh para kiai dan pemuka agama. Ini bisa dilihat
dari nama-nama pemimpin PKI yang dibuang ke Digul, seperti Ali Archam,
Mas Marco Kartodikromo, Kyai Maskur (ayah MH Lukman, pimpinan PKI tahun
1950-1960an), Kiai Dardiri Ramidjo alias Kiai Anom (ayah Ramidjo
Trikoyo) dan KH Tubagus Achmad Chatib, pemimpin pemberontakan PKI di
Banten.

Ini adalah fakta sejarah, tidak bisa dinafikan apalagi mau dihapuskan.
Apa yang perlu diketahui adalah mengapa para kiai tertarik bergabung
dengan PKI. Menurut saya, ada beberapa faktor yang membuat PKI menarik
bagi para Kiai: Pertama, kemampuan propagandis PKI untuk menghubungkan
persoalan rakyat dan kolonialisme, lalu menyeleraskannya antara tujuan
islam dan komunisme dalam pembebasan rakyat itu. Kedua, PKI/SR tampil
sebagai organisasi politik yang paling bisa membangkitkan rakyat, tahu
cara mengorganisasikan perjuangan itu, dan menolak kompromi dengan
penguasa kolonial.

http://berdikarionline.com/jeda/historia/20110510/haji-merah-dalam-perju\
angan-anti-kolonialisme.html

<http://berdikarionline.com/jeda/historia/20110510/haji-merah-dalam-perj\
uangan-anti-kolonialisme.html
>

45 Tahun Peristiwa G30S

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/45-tahun-peristiwa-g30s/

18.04.2011 10:48

45 Tahun Peristiwa G30S

Penulis : Tutut Herlina, Wahyu Dramastuti dan Web Warouw

JAKARTA – Tanggal 6 Oktober 1965. Posisi matahari masih tegak lurus. Sri Sulistyawati dan adik laki-lakinya buru-buru memarkir motor vespanya di depan sebuah gedung No. 81 di kawasan Kramat.

Sepersekian detik kemudian, mereka segera masuk ke dalam gedung. Bangunan yang masih setengah jadi itu adalah Gedung Comite Central sekarang biasa disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sri adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sehari-harinya bekerja sebagai jurnalis di harian Ekonomi Nasional yang meliput kegiatan Presiden Soekarno di Istana Negara. Ia bermaksud mencari perkembangan informasi yang terjadi di Tanah Air pasca 30 September 1965. Maklum sejak 11 September, Sri mengikuti kunjungan Menteri Luar Negeri Soebandrio ke Sumatera terkait program Dwikora dengan kampaye utama pengganyangan Malaysia.

Peristiwa 30 September sendiri telah mengakibatkan enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat (AD) meninggal. “Waktu itu di sana (Gedung Kramat No.81, kantor Central Committee PKI-red) sudah banyak orang berkumpul. Bukan hanya anggota PKI, tapi juga rakyat di wilayah itu,” kenangnya 45 tahun kemudian.

Namun tiba-tiba, ketika jarum jam tepat menunjuk angka 13.00 WIB, ribuan orang datang dari berbagai penjuru. Rombongan massa yang tergabung dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) merusak, membakar bangunan dan memukuli setiap orang yang diduga menjadi anggota PKI maupun organisasi massa di bawahnya. “Adik saya berdarah-darah, tapi kemudian berhasil diselamatkan oleh rakyat,tuturnya.

Sri sendiri tak sempat mengalami kekerasan karena ditolong oleh seorang ibu yang tinggal di kawasan sekitar kantor CC PKI. Bersama dengan sejumlah laki-laki yang juga penduduk setempat Sri dibawa lari hingga posisi aman. Saya diselamatkan mereka hingga rel kereta api belakang kantor CC. Waktu itu, banyak orang yang diselamatkan oleh rakyat, paparnya.

Kompleks CC PKI memang berdiri di Jalan Kramat 81, Jakarta Pusat. Luas tanahnya lebih dari 3 hektar, membentang dari Gang Sentiong hingga Gang Lontar dan memiliki batas memanjang ke belakang hingga rel kereta api. Di atas tanah milik Anwar Kadir -seorang anggota Politibiro PKI- inilah rencananya akan didirikan Kantor CC PKI, lapangan olah raga, dan juga perumahan karyawan.

Pembangunan mulai dilakukan pada tahun 1962. Gedung perkantoran direncanakan memiliki enam lantai. Namun pembangunan berhenti di lantai ke-empat karena aksi penyerbuan massa.

Menurut Sri, tanah untuk gedung itu dibeli langsung dari rakyat dengan harga adil. Karena itu, hubungan baik terjadi antara penduduk di kawasan tersebut dengan para anggota partai. Selain itu, hubungan baik antara Partai dengan rakyat juga didorong oleh kerja anggota partai yang turun ke bawah untuk membantu rakyat di bidang ekonomi.

Saat itu, warga setempat yang berdagang di sekitar Kantor CC PKI dimodali langsung oleh partai. Begitu pula dengan pedagang-pedagang di pasar tradisional. Untuk pedagang ikan bandeng, misalnya , yang membutuhkan modal Rp 10.000, mendapat bantuan langsung dari kocek anggota partai.

Setiap malam, rakyat juga dihibur dengan kesenian-kesenian rakyat. Acara seni itu umumnya diisi dengan tema nasionalisme, cinta tanah air dan gotong royong. “Seluruh pedagang pasar tradisional di Jakarta mendapatkan bantuan dari Partai tanpa dikembalikan. Itu untuk memerangi rentenir,kenang Sri.

Masih Berdiri

Gedung CC PKI masih belum berubah setelah 45 tahun berlalu. Bangunan itu tetap tampak berdiri dengan kondisi rusak. Gedung itu sempat menjadi Departemen Pariwisata di bawah menteri Joop Ave. Tetapi, tanpa alasan yang jelas, gedung tersebut ditinggalkan begitu saja. Joop Ave pernah becanda sama saya. Dia bilang di situ (gedung) dicekik-i sama hantunya PKI, gelak Sri.

Halaman parkir gedung yang sering digunakan untuk acara kepemudaan tersebut kini telah berubah menjadi Hotel Acasia. Di jalan Sentiong berdiri bisnis kecil-kecilan, dari usaha jual buah-buahan, foto copy, jasa penyewaan komputer, hingga rumah makan.

Tak ada lagi cerita tentang kesenian rakyat yang membangkitkan nasionalisme, moral ataupun rakyat yang dibantu oleh partai seperti masa dulu. Anak laki-laki dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sibuk tawuran dibandingkan dengan belajar. Di pasar Paseban, sekitar 300 meter dari komplek itu, para pedagangnya terlilit utang rentenir. Mereka menagih utang mulai pukul 09.00 WIB. Setiap pedagang membayar dengan besaran beragam, dari Rp 5000 hingga 10.000.

Di lobi hotel Acasia tak jarang anggota parpol maupun aktivis berkumpul, sambil menyeruput kopi, bukan berbicara soal politik tapi bagi-bagi rezeki untuk mempertebal kantong pribadi. Bahkan, di suatu pagi, ditemani alunan musik piano, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampak berusaha keras merayu seorang perempuan. Padahal, sang anggota DPD tersebut telah memiliki istri lebih dari satu

56 YEARS AFTER . . . – THE AFRO-ASIAN SPIRIT IS STILL ALIVE

Kolom IBRAHIM ISA
Sunday, 24 April, 2011
———————–

56 YEARS AFTER . . . – THE AFRO-ASIAN SPIRIT IS STILL ALIVE

Today, 24 April, 56 years ago, at Bandung, Indonesia, a HISTORICAL
GATHERING OF AFRO-ASIAN NATIONS FOR FREEDOM, INDEPENDENCE, for
Solidarity in the Common Struggle Against Colonialism and Imperialissm
for Peace, was closed with great success! The Afro-Asian nations and
countries of today are still confronted with the task of consolidating
their independence, building an independent national economy, and
continue with develoment and progress along the path of independence and
self-reliance.

* * *

The first *Asian–African* or *Afro–Asian Conference* <April 18–24,
1955>—popular known as the *Bandung Conference*—was a meeting of
Asian and African states and regions, most of which were newly
independent. The meeting was the first of its kind, conducted in a
common open discussion, based upon common interest. Free of the Big
Powers that until then control the world. There were twenty nine
countries participated at the Bandung Confeerence.
^<http://en.wikipedia.org/wiki/Asian%E2%80%93African_Conference#cite_note-0>
The conference was organized by Indonesia, Burma, Pakistan, Ceylon and
India. Indonesia’s Secretary General of the Minsitry of Foreign
Affairs of the Republic of Indonesia, Ruslan Abdulgani was secretary
general of the Copnference.

The conference’s declared aims were to promote Afro-Asian economic and
cultural cooperation and to oppose colonialism, or neo-colonialism. The
conference was an important step toward the devellopment of of the
NON-ALIGNED MOVEMENT , which still exist today.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement>

* * *

Notes published below may give the readers a bird’s-eye-view on the
idea and aspirations behind the Afro-Asian Conferenc 66 years ago.

Sixty-six years ago, a significant hitorical/political event took place
at Bandung, Indonesia. The First Afro-Asian Conference — f i r s t of
its kind in the history of the two continents — was held from 18 — 24
April 1955.
A significant and historical document was unaninously adopted: THE TEN
BANDUNG PRINCIPLES OF PEACEFUL CO-EXISTENCE.

The meeting constituted a great impetus to the national independence
struggle of the Afro-Asian peoples and countries. Asserting themselves
as an independentt force, they are neither allied to or a substitute of
the Western Bloc, nor the Eastern Bloc countries. This Afro-Asian
independent political movement that started at Bandung (1955) developed
6 years later, into a formal political movement called THE NON ALIGNED
MOVEMENT (Belgrade, 1961).

* * *

The conference reflected what they regarded as a reluctance by the
Western powers to consult with them on decisions affecting Asia in a
setting of Cold War tensions; their concern over tension between the
People’s Republic of China and the United States; their desire to lay
firmer foundations for China’s peace relations with themselves and the
West; their opposition to colonialism, especially French influence in
North Africa and French colonial rule in Algeria; and Indonesia’s desire
to promote its case in the dispute with the Netherlands over western New
Guinea (Irian Barat)

SOEKARNO,the first president of the Republic of INDONESIA, portrayed
himself as the leader of this group of nations, naming it NEFOS (Newly
Emerging Forces).

CHINA played an important role in the conference and strengthened its
relations with other Asian nations. Having survived an asassination
attempt by foreign intelligence services on the way to the conference,
the Chinese premier,ZHOU EN LAI, displayed a moderate and conciliatory
attitude that tended to quiet fears of some anticommunist delegates
concerning China’s intentions.
Later in the conference, Zhou Enlai signed on to the article in the
concluding declaration stating that overseas Chinese owed primary
loyalty to their home nation, rather than to China — a highly sensitive
issue for both his Indonesian hosts and for several other participating
countries.
A 10-point “Declaration on Promotion of World Peace and Cooperation,”
incorporating the principles of the UNO was adopted unanimously:

1.Respect for fundamental human rights and for the purposes and
principles of the charter of the United Nations
2.Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations
3.Recognition of the equality of all races and of the equality of all
nations large and small
4.Abstention from intervention or interference in the internal affairs
of another country
5.Respect for the right of each nation to defend itself, singly or
collectively, in conformity with the charter of the United Nations
6.(a) Abstention from the use of arrangements of collective defence to
serve any particular interests of the big powers
(b) Abstention by any country from exerting pressures on other countries
7.Refraining from acts or threats of aggression or the use of force
against the territorial integrity or political independence of any country
8.Settlement of all international disputes by peaceful means, such as
negotiation, conciliation, arbitration or judicial settlement as well as
other peaceful means of the parties own choice, in conformity with the
charter of the United Nations
9.Promotion of mutual interests and cooperation
10.Respect for justice and international obligations.

* * *

The Final Communique of the Conference underscored the need for
developing countries to loosen their economic dependence on the leading
industrialized nations by providing technical assistance to one another
through the exchange of experts and technical assistance for
developmental projects, as well as the exchange of technological
know-how and the establishment of regional training and research institutes.
The United States of America, through its Secretary of State, John
Foster Dulles, shunned the conference and was not officially
represented. However, Representative Adam Clayton Powell (D-N.Y.)
attended the conference and spoke at some length in favor of American
foreign policy there which assisted the United States’s standing with
the Non-Aligned. When Powell returned to the United States to report on
the conference, the House of Representatives honored him for his
contributions.
The conference of Bandung was preceded by the Bogo Conference (1954) and
was followed by the Belgrade Conference (1961), which led to the
establishment of the Non Aligned Movement. In later years, conflicts
between the nonaligned nations eroded the solidarity expressed at Bandung.
To mark the fiftieth anniversary of the Conference, Heads of State and
Government of Asian-African countries attended a new Asian-African
Summit from 20-24 April 2005 in Bandung and Jakarta . Some sessions of
the new conference took place in Gedung Merdeka (Independence Building),
the venue of the original conference. The conference concluded by
establishing the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

* * *

Origins of the Non Aligned Movement:
Independent countries, who chose not to join any of the Cold War blocs,
were also known as non aligned nations.
The term “non-alignment” itself was coined by Indian Prime Minister
Nehru,, during his speech in 1954 in Colombo, Sri Lanka. In this speech,
Nehru described the five pillars to be used as a guide for Sino-Indian
relations, which were first put forth b Chinese Premier Zhou En-lai
called Pancha Sheel, these principles would later serve as the basis of
the Non-Aligned Movement.The five principles were:

Mutual respect for each other’s territorial integrity and sovereignty
Mutual non-aggression
Mutual non-interference in domestic affairs
Equality and mutual benefit
Peaceful co-existence
A significant milestone in the development of the Non-aligned movement
was the 1955Bandung Conference, a conference of Asian and African states
hosted by Indonesian president SUKARNO, has give a significant
contribution to promote this movement. The attending nations declared
their desire not to become involved in the Cold War and adopted a
“declaration on promotion of world peace and cooperation”, which
included Nehru’s five principles. Six years after Bandung, an initiative
of Yugoslav Presiden Tito led to the first official Non-Aligned Movement
Summit, which was held in September 1961 in Belgrade.
At the Lusaka Conference in September 1970, the member nations added as
aims of the movement the peaceful resolution of disputes and the
abstention from the big power military alliances and pacts. Another
added aim was opposition to stationing of military bases in foreign
countries.

he founding fathers of the Non-aligned movement were:
SUKARNO OF INDONESIA,NEHRU OF INDIA and YOSEP BROZ TITO OF YUGOSLAVIA,
GAMAL ABDEL NASSER OF EGYPT, KWAME NKRUMAH OF GHANA. Their actions were
known as ‘The Initiative of Five’.

* * *

The Asian-African Conference at Bandung in 1955

<An abridged articlel bY CHAMARA SUMANAPALA , Aug 26, 2010
<International Affaires>

The Asian-African conference held in April 1955 was an important
milestone on the road to the formation of the non-aligned movement six
years later

The Pre-Bandung Era

The new spirit of anti-colonialism and co-operation between newly
emerging states received a boost at the Asian Relations Conference of
1947 held in India. The future prime minister of Ceylon Mr. S.W.R.D.
Bandaranaike spoke of the conference being the “beginning of something
much greater-a federation of free and equal Asiatic countries, working
not merely for our own advantage but for the progress and peace of all
mankind”. This was the common aspiration of the main participants of
this conference.

Ceylon played a vital role in organizing the conference of the Colombo
Powers in 1954, where the holding of an Asian-African conference of
emergent countries were discussed for the first time. Indonesian Prime
Minister Dr. Sastromidjojo was the chief exponent of this idea. “Where
do we stand now? We, the people of Asia, in this world of ours today?”
was the question he posed at the gathering. At this time, the principals
of mutual co-operation and non alignment with the two power blocs were
popular policies in many newly emerged nations. But a more cohesive
agreement between these states was envisioned by the exponents of these
ideas.

On December 28-29, 1954, another conference was held at Bogor,
Indonesia, as a prelude to the larger conference to be held the
following year. This was to decide upon whom to invite for the Bandung
conference and to agree on an agenda. The conference was to be held on
April 18-24, 1955.

Participants of the Bandung Conference

Many independent nations in Asia-numbering 23-took part in the
conference, including Indonesia, India, Ceylon, Burma, Peoples Republic
of China (PRC) and Pakistan. Both the Democratic Republic of Vietnam and
State of Vietnam were represented but Republic of China (Taiwan) was
not. The two Koreas were not represented either. Meanwhile, there were 6
African nations including Egypt, Sudan, Ghana and Ethiopia. These
nations were not a cohesive group with similar agendas. They included
allies of both power blocs and also nations advocating non alignment.

The participation of the PRC was vital because of several factors. She
was hostile towards the West and clearly was an ally of the Soviet
Union. But she was the most populous country in the world and had
traditional ties with many Asian nations. Premier Zhou En-lai had
survived an assassination attempt on his way to the conference by the
sheer chance of changing his plans and visiting Burma at the last moment
to meet Burmese, Indian and Egyptian leaders, thus missing the plane he
intended to travel. Despite the fact that there were several pro-Western
nations at Bandung, the Chinese were quite conciliatory in their
attitude, may be intending to bolster their international image by being
so. To a large extent they succeeded and it contributed to lessen the
diplomatic isolation of the PRC over the next few years.

Main Points of Discussion

There were three committees appointed to discuss the political, economic
and cultural affairs. The discussions focused on important matters such
as economic and cultural cooperation, human rights and right to
self-determination, promotion of world peace and international
cooperation. The promotion of a foreign policy based on the Panchaseela
Principles agreed upon by China and India was an important development
in the conference.

At the end of the conference, despite the differences, all countries
agreed upon a 10 point declaration
<http://pd.cpim.org/2005/0605/06052005_bandung%20conf.htm> on promotion
of world peace and cooperation. Incorporating the principals of the
United Nations Charter, it focused on respect to fundamental human
rights, territorial integrity and equality of all nations, the right of
the nations to defend themselves, non involvement in power blocs,
settlement of international disputes through peaceful means and mutual
cooperation among nations.

After Bandung

Even though some participants remained allied to the power blocs, the
non-aligned policy in foreign affairs enjoyed widespread support among
the newly emerging nations. This ultimately led to the birth of the non
aligned movement (NAM) in 1961.

In 2005, a second Bandung conference was held to commemorate the 50th
anniversary of the first conference.

* * *

*The illusion of Afro-Asian solidarity?: Situating the 1955 Bandung
Conference*

*<An abridged article By Tamara K. Nopper August 17, 2008, “BANDUNG
1955″, * The research, writing, & politics of tamara k. nopper>

And how could the Bandung Conference not be significant? Bandung
convened only ten years after World War II ended and the United States
emerged as the world’s superpower. It was during this period that the
goals of the 1944 Bretton Woods Conference —including the
International Monetary Funds and the International Bank for
Reconstruction and Development (now known as the Worldl Bank—began to
be institutionalized. And of course it was the beginning of the Cold
War. A political period whose moniker was coined by financier and White
House insider Bernard Baruch, the “Cold War” came to signify the
struggle between the first world of the west (which included the US,
Canada, Western Europe, Japan, Australia and New Zealand) and the second
world of the east (comprised of communist Soviet Union and its Eastern
European allies). As we know, the Cold War was anything but cold for the
majority of humanity given that non-European countries were forced to
carefully negotiate their relationships with both the west and the east
and too often were treated as collateral damage. Many territories of
course were engaged in fierce decolonization battles and others were
faced with the challenge of trying to develop as autonomous nations in
an era that was strategically transitioning to a global neo-colonial
framework.

It was in this context that a third world emerged. While the term Third
World was an analytical concept coined by the economist Alfred Sauvy in
the August 14, 1952 edition of the French magazine /L’Observateur/, it
meant much more to those who convened in Bandung with the hopes of
creating what would later become the Non-Algined Movementr, which was
initiated by India, Indonesia, and Yugoslavia in 1961. The Non-Aligned
Movement was an effort to neither align with the first world or the
second world. Its participants continue to meet today, even during an
era of globalization that is certainly marked by alignment or at least a
lack of neutrality. A great deal of attention has been given to what
Martin Luther Kingg Jr.,. <http://www.stanford.edu/group/King/> would
describe in his tribute to W.E.B. du Bois as the United States’
obsession with communism. Yet less material is available about how the
US engaged non-alignment. As such, an exploration into the Bandung
Conference gives us a brief glimpse into this topic.

Not surprisingly, the US did not take well to neutralism and saw it as
similar to aligning with the enemy or being ready to do as much. As if
to foreshadow a contemporary quip heard ’round the world, the US
government believed that you’re either for it or against it. And so it
was within this context that twenty-nine African and Asian nations
convened in Bandung, Indonesia in an effort to denounce colonialism and
what they termed “racialism,” maintain neutrality, promote economic and
cultural cooperation, and critique nuclear weapons. In doing so,
participants of Bandung were issuing a mighty challenge to the both the
west and the east, a challenge that has great significance and meaning
for the many of us who did not or could not attend Bandung but who can
identify with its goals.

The significance and meaning of Bandung, then, makes it difficult to
intervene in the conversation about the conference, to speak in a way
that troubles the gathering, or at least explores it from a slightly
different angle. I have often been accused of being at best, negative,
and despite what some may think, I am not going out of my way to live up
to this image. But I want to take on the challenge, as daunting as it
may be, to reevaluate Bandung. After all, our forum today is less about
celebrating Bandung but more about commemorating its memory by
interrogating Black-Asian coalition, which has become a hegemonic and
institutionalized impulse in the 21st century. And so I will try to
engage in the dual task of both describing Bandung and evaluating it in
the process.

In April 1955, twenty-nine African and Asian nations came together in
Bandung, Indonesia for a gathering of non-aligned colored nations to
discuss issues of economic and cultural cooperation as well as the
threat of nuclear weapons and the need for world peace. Yet only six out
of the twenty-nine countries formally represented at Bandung were
African nations or regions: Egypt, Ethiopia, the Gold Coast (now Ghana),
Liberia, Libya, and Sudan. Out of these six African countries, a third
was of the Arab world and the Gold Coast and Sudan were not yet
independent. The Central African Federation, which was comprised of what
is now present day Zimbabwe, Zambia and Malawi, would have been the
seventh African country but could not attend because it was still
engaged in a struggle of decolonization. Thus, despite its emphasis on
“Afro-Asian” solidarity, the majority of Sub-Saharan Africa was not
present at Bandung.

Moreover, the location of Bandung, Indonesia was not incidental to the
gathering given that Indonesia was one of the five countries that
organized and ran the Bandung Conference. Actually, all of the
organizing nations that also played key roles at the conference were of
Asia: Indonesia, Pakistan, India, Burma (now Myanmar), and Ceylon (now
Sri Lanka). In 1953, the Indonesian Prime Minister delivered a statement
to the Indonesian Parliament encouraging cooperation between Africa and
Asia. In 1954, the Prime Minister of Ceylon invited the heads of the
other Asian nations who would eventually become the Bandung organizers
to a meeting in Colombo, Ceylon to discuss an Afro-Asian Conference.
Based on the proceedings of the Columbo meeting, the five Asian nations
began to discuss the possibility of a gathering with other African and
Asian nations. The Columbo Powers, as they were dubbed, met in Bogor,
Indonesia at the end of 1954 to plan what would eventually be the
Bandung Conference, a process that involved determining who would be
invited. At the time, the majority of Africa was still colonized and
therefore, not “inevitable,” so to speak, given that the emphasis was on
independent nation status.

One of the most controversial decisions from the organizers was to not
invite either the United States or the USSR. Also not invited were South
Africa, North Korea, South Korea, and Israel. No European countries
formally participated, with the exception of Turkey, whose racial
identity was not yet European in a pre-European Union era.

The decision to not invite the United States of course rankled the US
government, especially Secretary of State John Foster Dulles. Publicly
the White House attempted to appear ambivalent about and even
disinterested in Bandung. But behind the scenes, the US government was
concerned about the possibility that Bandung would make it difficult for
the US to maintain control over, or contain the spread of communism
through Africa and Asia. If countries were to become self-determined and
become a non-aligned bloc, it might mean that they will either be at
best uncooperative with the US government’s efforts to contain communism
or at worst might align themselves with the Soviet Union.

Indeed, despite today’s tendency to describe the coming together of
“people of color” as inherently revolutionary, it does not appear that
the US government was convinced that Africans and Asians were
steadfastly united in some primordial sense of brotherhood. Rather,
research suggests that the White House was more concerned with what they
anticipated to be certain Asian countries’ efforts to make participants
look to the east and away from the west. In other words, it appears that
the White House was not too concerned with a real possibility of
solidarity between Africans and Asians. Rather, evidence suggests that
the US really feared that certain Asian countries were using the
platform of solidarity in order to achieve Asian self-determination.
This of course would undermine US and Western interests in controlling
the Asian region and its people. Further, the specter of Asian
nationalism and regional cooperation was driven by the specter of
cooperation between Asia and the USSR. Ostensibly, the US worried that
the platform of Afro-Asian solidarity was really a ruse to turn the
Black and Asian worlds into what can crudely be labeled “communist
dupes” vis-à-vis a strategic discourse of self-determination and
anti-colonialism.

To be sure, its fear of a communist takeover at Bandung revealed the
White House’s racist arrogance and white western superiority towards
both Africans and Asians. But this racism must be understood in relation
to the context of the Cold War and particular racial ideologies
associated with Africa and Asia. The US was mainly concerned about
losing the non-western world to a developing pan-Asian nationalism and
what appeared to be a growing cooperation among emerging independent
Asian nations with each other and the USSR, as apparent in its
particular anxiety over the newly formed Peoples’ Republic of China and
the Democratic Republic of Vietnam.

Conversely, White House discussions of Bandung do not reveal a great
deal of anxiety over the possibility of a self-determined Africa and its
role at Bandung, although future research may unearth more important
insight into this area. But overall, most research suggests that the US
was not too concerned about losing Africa and Asia to Africans but
rather was afraid of losing both regions to Asia and the USSR.

While the possibility of widespread African decolonization and
independence of course threatened the sensibilities of the
US—particularly its pro-segregationists—it was one that reflected
its racist belief that Africans and African Americans were incapable of
self-actualization and self-determination. Hence the White House’s
concern that Asian countries would dupe other participants at Bandung to
go red and therefore initiate a worldwide communist struggle in which
Black Africans would be controlled by Asia or the USSR. In other words,
the US was threatened by the specter of Asian nationalism and Asian-USSR
control over Africa.

The US government’s preoccupation with Asian nationalism is congruent
with their vehement denial of white supremacy in general because it
suggested that Blacks had no legitimate reason to rebel or to side with
Asians and that Asians were getting Blacks “riled up” about racism in
order to win them over to an Asian version of communism. As Thomas Noer
<http://uncpress.unc.edu/browse/book_detail?title_id=897> demonstrates,
white supremacists in the US believed that Africans and African
Americans were incapable of self-determination or self-governance and
therefore believed that Blacks were constantly vulnerable to being used
by others for their own (communist) agendas. In some cases, and
consistent with popular discourse of African/Black leadership today,
Africans and African Americans were viewed as politically corrupt and
therefore unable to govern themselves in a way that did not result in
anarchy or moral turpitude. Many pro-segregationists came to believe
that both the decolonization movements in Africa and the African
American Civil Rights Movement were largely communist conspiracies.
Thus, Blacks were subject to a global racist ideology that posited they
had no basis for complaint and that whatever protest they did engage in
was because they had been manipulated to do so. In this way the White
House was definitely threatened by Black independence—whether at
“home” or abroad—but, given its racist assumptions, did not assume
that Blacks were capable of initiating such movements without white—or
in the case of Bandung, Asian—leadership pulling the strings.

Yet despite its reservations about Black agency, as well as its
hostility to Asian self-determination and Asian communism (which far
exceeded its hostility to Russian communism), the US government saw
Asian nationalism as an actual threat to the stabilization of the US’
growing dominance and thus a major factor in the direction of world
affairs. In other words, the US begrudgingly considered Asians as
capable of self-determination and therefore competed with them for
control of Asia. This may explain why most of the books I acquired from
a university library regarding the Bandung Conference were found in the
Asian nationalism section.

Given these concerns about the rise of Asian nationalism, the growing
energy of what would result in the Civil Rights Movement, and violent
decolonization battles being waged worldwide, the US government debated
privately how to handle the Bandung gathering. When asked about his
opinion on the upcoming Bandung Conference at a press conference on
February 2, 1955, President Eisenhower feigned ignorance stating that
his administration was not too familiar with the event. The White House
was of course lying but did not want to take a public stand against
Bandung. Doing so would suggest that Bandung was important and on the
White House’s radar. And they did not want to publicly dismiss Bandung
for fear of being accused of racism. Such a critique would hurt the US’
efforts to push its agenda worldwide in the face of growing global
criticism of US racism that was gaining momentum and also being
strategically exploited by the USSR.

One way the US enforced its “encouragement, not discouragement” strategy
was to push African and Asian countries they identified as cooperative
or allies to attend. The US especially encouraged the attendance of
Japan, who emerged out of the bitter ashes of Hiroshima and Nagasaki to
be a junior partner of the US. The White House also pushed for members
of the now defunct Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) to go.
SEATO was an alliance established in 1954 that included Pakistan, the
Philippines, Thailand, and the United States. It is important to point
out that despite the inclination to see Bandung as a gathering driven by
feelings of kinship, some suggest that the Columbo powers who organized
Bandung (which included SEATO member Pakistan) actually hoped Bandung
would prove an important counterpart to SEATO.

Basically, the US was, on the surface, either keeping its critiques of
Bandung to themselves or feigning support for the all colored gathering
while conducting power plays behind the scenes to insure its dominance.
As Fraser puts it, “The United States was thus participating in the
Afro-Asian conference although it had not been invited.”

* * *
. . . . .

The lack of African American representation at Bandung can be easily
attributed to the repression of the US government towards African
American mobility and politics. But we must also consider the paucity of
African Americans to be indicative of a lack of insight on behalf of the
Columbo Powers to adequately grapple with the African American
experience and how it relates to the very issues of colonialism and
racialism addressed at Bandung. While African Americans were welcomed to
attend Bandung, and as the testimony of those who went reveals, treated
quite well when they were there, African Americans were never invited to
the conference as a class of people despite their intimate knowledge of
colonialism and racialism or sustained albeit varied critiques of white
supremacy and western imperialism. Indeed, the parameters of the Bandung
Conference, which emphasized nation building and movement towards
independent nation status, could not adequately address the African
American situation. In many ways, Bandung did not even really address or
seek to radically include Africans despite its public commitment to
Afro-Asian solidarity. Perhaps this is why Richard Wright would remark
in /The Color Curtain/ that “Africa was barely represented.”

* * *

Overall, then, Bandung may be an event that was largely a gathering of
good intentions on the surface and a developing albeit highly fractured
pan-Asian nationalism or more—as revealed in the recent APEC
conference—a growing pan-national Asianism behind the scenes. Asian
nations controlled the planning and the proceedings and dominated in
both numbers and importance. Africa was hardly present. And the African
American presence was limited to observers and journalists.

While the US government was indeed threatened by the rise of Asian
self-determination and racially opposed to it, there was recognition
from the White House that Asian nations may actually be capable of
self-rule and that this possibility could change the tides of history or
at least seriously challenge the status of the west. As such, white
supremacists begrudgingly negotiated with Asia as a partner of
sorts—albeit in a hierarchical relationship—in a larger movement
towards modernity and actualization of Enlightenment ideology. The same
can not be said for Africa or African America.

* * *

Thus, I look at Bandung neither to memorialize or destroy it but rather
to /situate it/ within a larger history and trajectory of what it means
to be Black and Asian in the modern world. The story about Bandung and
the conclusions we draw from it regarding Black-Asian coalition still
requires much reflection. But reevaluating such events and figuring out
what such efforts mean to our understanding of the world today is, to
me, an integral step in determining whether coalition is truly viable
between our communities.

Liem Koen Hian dan AR Baswedan

KOMPAS, Sabtu,
16 April 2011

Liem Koen Hian dan AR Baswedan

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Inilah kutipan yang sering saya gunakan untuk menunjukkan bahaya sikap a-historis, ”Berpikir a-historis punya satu konsekuensi: kegagalan melihat kenyataan.”
Kutipan itu berasal dari Dr Abdallah Laroui, sarjana kiri dari Moroko, dalam karyanya, The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or Historicism? (diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Diarmid Cammell, Berkeley: University of California Press, 1976, halaman 154).
Agar tidak terkena rumusan Laroui, kita harus kenal realitas kita sebelum Indonesia menjadi bangsa dan kemudian negara.
Proses pembentukan bangsa dan kebangsaan Indonesia yang berasal dan terdiri dari ratusan etnis memakan waktu lama dan sarat tantangan. Keragaman latar belakang etnis, tradisi, agama, dan ideologi politik menjadi sebab utama mengapa harga sebuah keindonesiaan harus melalui perjuangan panjang dan alot para pendiri bangsa. Dalam proses keindonesiaan inilah, dua nama di judul perlu dibaca ulang.
Siapa Liem Koen Hian, siapa AR Baswedan?

Pejuang keindonesiaan
Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang kemudian dikenal dengan Hari Kelahiran Pancasila adalah salah satu testimoni maha-penting dalam bangunan kebangsaan kita.
Dalam pidato itu, nama Liem Koen Hian (1896-1952) terbaca empat kali. Sekali pun nama AR Baswedan tidak ada di sana. Penyebutan Saudi Arabia ada delapan kali, perkataan Arab disebut sekali. Yang utama bukan sebut-menyebut itu, tetapi perjuangan fenomenal kedua tokoh untuk keindonesiaan.
Sebagai peminat sejarah, saya baru-baru ini menelusuri kiprah Liem Koen Hian terkait dengan seri seminar tentang AR Baswedan yang disponsori Yayasan Nabil. Di kalangan peneliti sejarah peranakan etnis Tionghoa, Koen Hian bukan nama baru. Seberapa penting nama ini dalam proses keindonesiaan sehingga Bung Karno menyebutnya berulang kali? Apa hubungannya dengan AR Baswedan (1908-1986), tokoh Indonesia keturunan Arab yang juga punya peran?
Koen Hian adalah mentor AR Baswedan dalam dunia jurnalistik tahun 1930-an. Keduanya pernah tampil di antara bapak-bapak bangsa. ”Lupakan itu Daratan China, lupakan itu Hadramaut. tanah airmu bukan di sana, tetapi di sini, di Indonesia.” Itulah filosofi keduanya.
Liem Koen Hian, yang lahir di Banjarmasin, sejak kecil berpikir radikal dan revolusioner. Usia 15 tahun, ia pernah diusir dari sekolah karena mau berkelahi dengan gurunya, orang Belanda.
Sifat serupa dimiliki oleh AR Baswedan, kelahiran kampung Ampel, Surabaya. Dia suka menerjang segala jenis rintangan yang dinilainya tidak rasional, apalagi jika itu menghambat proses keindonesiaan.
Dalam urusan keindonesiaan, Tionghoa totok dan Arab totok yang masih setia dengan daratan China dan Hadramaut menjadi lawan berat kedua tokoh kita ini. Keduanya adalah pelopor pluralisme dalam realitas, di saat isu publik tentang itu belum lagi mengemuka tahun 1930-an. Tanpa banyak teori, keduanya bergandengan tangan, mengemukakan gagasan, dan mempraktikkan dalam perjuangan merajut keindonesiaan. Agaknya mereka dipertemukan oleh kekuatan kemanusiaan yang tunggal dan keindonesiaan yang padu.
Dalam perspektif ini, perbedaan etnis Tionghoa, Arab, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Aceh, Batak, Banjar, Bali, Papua, Ambon, dan 1.001 etnis yang lain tidak boleh menjadi perintang kukuh dan padunya bangunan keindonesiaan.
Perkara ada warga etnis-etnis itu yang oportunis, khianat, dan tak peduli kepentingan bersama, itu yang harus dilawan dengan kekuatan keindonesiaan kita. Ini agar bangsa tidak terkapar di tangan anak-anaknya yang tuna moral dan tuna pengetahuan sejarah alias kelompok a-historis. Sama halnya dengan elite nasional kita yang telah kehilangan kepekaan keindonesiaannya karena buta sejarah.
Liem Koen Hian dan AR Baswedan adalah acuan memikat dalam menghadapi kondisi bangsa yang lagi sarat masalah ini.

Bertemu di ”Sin Tit Po”
Surat kabar Sin Tit Po Surabaya pimpinan Koen Hian tahun 1932 adalah media yang mempertemukan mereka. AR Baswedan yang ingin sekali menjadi wartawan melamar ke koran yang gigih membela kemerdekaan Indonesia itu. Di luar dugaan, AR Baswedan diterima.
Sebelum di Sin Tit Po , Koen Hian telah lama malang melintang di pers. Ia pernah menjadi pemimpin redaksi Sinar Soematra dan penanya dikenal runcing—karena tulisannya tajam.
Melalui Sin Tit Po inilah, AR Baswedan menyatakan ”perang terbuka” pada golongan Arab Arabitah yang tetap setia kepada Yaman sebagai tanah airnya.
Di Semarang pada 4 Oktober 1934, melalui kongres Persatuan Arab Indonesia (PAI), AR Baswedan dan pendukungnya mengucapkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab tentang Indonesia sebagai bangsa dan tanah airnya yang wajib dibela. PAI kemudian menjelma menjadi Partai Arab Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka—sebagaimana Liem Koen Hian yang pernah menjadi anggota BPUPK—AR Baswedan terlibat penuh dalam perjuangan bangsa, baik sebagai diplomat, menteri, dan anggota DPR/Majelis Konstituante dari Partai Masyumi.
Maka, bagi saya, dua tokoh ini adalah patriot dan nasionalis Indonesia yang sejati dan autentik. Keduanya pantas diusulkan menjadi Pahlawan Nasional, sekalipun di ujung usianya Koen Hian dituduh menanggalkan kewarganegaraan Indonesia lantaran sangat terhina oleh sikap pemerintah tahun 1952 yang menganggap dia sebagai orang kiri lalu menangkap dan menahan dia.
Akibatnya, Liem Koen Hian merasa jasanya selama puluhan tahun membangun keindonesiaan tidak dihargai. Sebuah tragedi dalam sejarah modern Indonesia, bukan? Padahal, Liem Koen Hian telah menjalin persahabatan dengan Bung Karno, Bung Hatta, H Agus Salim, Bung Sjahrir, Bung Amir Sjarifuddin, AR Baswedan juga Dr Soetomo dan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, yang menyebutnya ”Orang Indonesia tanpa peci.”
Urusan kewarganegaraan ini memang bisa menjadi sangat serius. Akan tetapi, Tjoa Tjie Liang, kader dan sahabat Liem Koen Hian, membantah tuduhan itu dalam kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan Soe Hok Gie tertanggal 5 Juli 1965.
Menurut Tjie Liang, sahabatnya itu begitu mendongkol dengan perlakuan pemerintah. Maka pada hari ulang tahun Tiongkok, Koen Hian mengibarkan bendera Tiongkok. Tjie Liang mengutip jawaban Koen Hian soal kewarganegaraan. ”Sebetulnja owee tjuma setengah maen2 akibat ini rasa mendongkol’nja owee. Kalau dengan ini orang mengira owee bukan orang Indonesia lagi, ja biarin sadja.” (Lihat surat Tjoa Tjie Liang online kepada Soe Hok Gie tertanggal 5 Juli 1965, halaman 1-2).
Lebih lanjut, Tjoa Tjie Liang menjelaskan, Koen Hian adalah orang yang mudah marah, apalagi bila ada orang yang meragukan kejujurannya, terutama mengenai bangsa dan negara.
Dengan demikian, Liem Koen Hian dan AR Baswedan yang memang tidak pernah terkena insiden seperti halnya Koen Hian tetap patriot-patriot bangsa yang pantas dihargai dan ditiru semangat keindonesiaannya.

AHMAD SYAFII MAARIF Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

__._,_.___

Rosihan Anwar Salah Jalan Berujung Kekal

Rosihan Anwar
Salah Jalan Berujung Kekal
Jumat, 15 April 2011 – 00:54:24 WIB

Jadi wartawan bukan pilihannya. Nasib membawanya menekuni profesi itu sampai akhir hayat.
“TIDAK ada niat atau cita-cita sebelumnya menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan tidak ada daya tarik bagi saya,” kata Rosihan Anwar dalam tulisannya “Kenang-kenangan Tentang Kehidupan Pers Indonesia di Masa Revolusi 1945–1949” di buku Denyut Nadi Revolusi Indonesia.
Profesi wartawan pada masa kolonial dipandang oleh Rosihan tak menjanjikan masa depan yang baik. Gajinya rendah takkan bisa bikin orang jadi kaya. Rosihan bercerita bahwa pada zaman kolonial, pemimpin redaksi Het Nieuws van den Dag ven Nederlandsch Mr W.K.S. van Haasters mengatakan pada pemimpinnya bahwa de Inlandsche Pers (Pers Pribumi) punya dua ciri utama yaitu bodoh dan kurang ajar (dom en onbeschaafd).
Menurut Rosihan rendahnya pendidikan wartawan menjadi faktor penyebab rendahnya pula upah yang mereka terima. Pekerjaan wartawan membutuhkan keterampilan dan intelektualitas yang memadai. Tak banyak wartawan pribumi yang bisa memenuhi itu. Rosihan mengambil contoh Parada Harahap, pemimpin redaksi Tjahaya Timoer, yang hanya punya pendidikan formal sekolah dasar dan selebihnya otodidak. “Umumnya wartawan Indonesia zaman Belanda hanya sekolah setalenan, berpendidikan HIS (Hollands Inlandse School),” kata dia.
Gaji wartawan Indonesia pada zaman kolonial pun sangat memprihatinkan. Rosihan mengisahkan kalau gaji sekelas pemimpin redaksi hanya 150 gulden sebulan, pemimpin redaksi bukan sarjana 75 gulden dan reporter mendapat gaji antara 15 sampai 50 gulden per bulan. Itu pun dibayar secara mencicil. Bahkan WR Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sehari-harinya bekerja di koran Sin Po tak sanggup membeli satu stel pentalon dan jas seharga 6 gulden.
Pendapatan iklan yang diterima oleh koran Belanda dengan koran pribumi pun bagaikan langit dan bumi jaraknya. Suratkabar seperti De Java Bode dan Het Nieuws van Dag di Batavia, Preanger Bode di Bandung, dan Locomotief  di Semarang mendapat antara 14 ribu gulden sampai 60 ribu gulden setiap bulan sementara penghasilan iklan koran pribumi tak lebih dari 1.500 gulden per bulan. Tiras suratkabar pribumi paling banter 5.000 eksemplar per bulan.
Itulah sebab kenapa profesi wartawan tak pernah menarik minat Rosihan muda. Pada zaman Jepang dia hampir menjadi jaksa dan bersiap mengikuti pendidikan kilat jaksa selama enam bulan yang diselenggarakan oleh pemerintah balatentara Jepang. Pada saat-saat terakhir sebelum masuk kursus, Rosihan bertemu dr Abu Hanifah yang mengabarkan kepadanya kalau koran Asia Raya membuka lowongan wartawan. “Waarom niet? (mengapa tidak?) dan ibarat “kun fayakun” jadilah saya wartawan,” kata dia mengenang.
Seperti suratan takdir, profesi itu kemudian ditekuni Rosihan sampai akhir hayatnya. Sepanjang karier kewartawanannya, dia pernah mendirikan beberapa suratkabar. Pada zaman revolusi, bersama BM Diah, Rosihan turut mendirikan suratkabar Merdeka yang terbit 1 Oktober 1945. Koran itu didirikan setelah para wartawan dan karyawan koran Asia Raya mengambil alih percetakan Belanda De Unie dan menempelkan selembar kertas bertulisan “Milik Repoeblik Indonesia”. Rosihan kala itu baru berusia 23 tahun dibenum jadi eerste redacteur (redaktur pertama atau redaktur pelaksana) sementara BM Diah yang berumur 28 tahun jadi pemimpin redaksinya.
Rosihan hanya setahun kerja di Merdeka. Pada 8 Oktober 1946 dia keluar dari sana karena berselisih paham dengan BM Diah soal kepemilikan saham. BM Diah, menurut Rosihan, ingin memiliki mayoritas sahamnya. Bagi Rosihan, saham Merdeka tak sepenuhnya milik Diah. “Saya berpendapat harian itu milik bersama semua wartawan dan buruh yang bekerja di sana,” ujar dia.
Selama menganggur Rosihan jadi ajudan Lord Killearn, utusan Inggris yang bertugas memediasi perundingan Indonesia dengan Belanda di perjanjian Linggarjati pengujung 1946. Lantas pada awal Januari 1947, bersama Soedjatmoko, Rosihan mendirikan Siasat, majalah politik dan budaya. Dalam waktu yang tak lama, oplah Siasat melesat ke angka 12 ribu. Majalah yang menampung banyak tulisan intelektual dan seniman Indonesia di masa revolusi itu sempat berhenti terbit karena aksi militer Belanda pertama Juli 1947 namun kemudian terbit lagi sampai awal tahun 1960.
Pada 29 November 1948 Rosihan mendirikan koran Pedoman. Haluan koran itu mendukung politik perjuangan kaum republik sehingga korannya, sebagaimana koran yang berhaluan sama, dijuluki koran kiblik. Pedoman bertahan sampai dibreidel oleh pemerintah Sukarno pada 1961. Pedoman sempat hidup lagi ketika Soeharto jadi berkuasa tapi lagi-lagi harus menelan pil pahit pembreidelan pascaperistiwa Malari 1974. Rosihan memang memertahankan sikap kritisnya. Dia hantam kiri-kanan tapi konsekuensinya harus kehilangan koran kebanggaannya.
Rosihan selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan penguasa. Kepada Sukarno dia tak pernah menunjukkan kesesuaiannya. Apalagi sebagai Sjahririest (pengikut Sjahrir) yang disisihkan oleh Sukarno, Rosihan selalu memandang minor gaya Sukarno memerintah. Bahkan sejak zaman revolusi dia selalu melancarkan kritik kepada Sukarno. Tak jarang dalam beberapa tulisannya dia menyebut Sukarno sebagai orator yang membosankan karena “yang dibicarakan itu-itu saja”.
Ketika Soeharto berkuasa, melalui Pedoman, dia kritik Soeharto habis-habisan. Peristiwa Malari 1974 adalah titik didih hubungan Pedoman dengan pemerintah. Menurut Rosihan sebelum korannya ditutup, Mashuri SH, menteri penerangan saat itu, melapor kepada Soeharto tentang langkah apa yang harus diambil menyoal Pedoman. “Pateni wae,” begitu kata Soeharto seperti dikutip dari Rosihan. Tanpa babibu lagi Pedoman langsung mampus. Semenjak itu praktis Rosihan tak lagi jadi wartawan kantoran. Dia menulis untuk berbagai media di Jakarta, mulai Kompas sampai Sinar Harapan dan hanya mengandalkan hidup dari tulisannya.
Rosihan pencatat yang baik. Dia seorang juruwarta yang terlatih dan memiliki intuisi yang tajam. Ketika masih mengelola majalah Siasat, dia pernah melakukan perjalanan berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia. Dia melaporkan secara detail apa yang dilihatnya dan bagaimana kodisi sosial dan politik di daerah yang disambanginya. Rosihan, yang semula tak melirik profesi wartawan, justru bisa menggeluti dunia kepenulisan itu sepenuh hatinya. Dia memang bukan tipe wartawan yang gemar bergenit-genit dengan gaya penulisan yang mendayu-dayu. Dia lugas dan selalu tepat sasaran. Apa saja yang dilihatnya selalu ditulisnya, terkadang terkesan tanpa saringan karena dia wartawan yang bebas.
Dengan semua sifat itu, plus sebagai wartawan pengikut Sjahrir yang dikenang mengagungkan demokrasi dan kemanusiaan, sikap diam Rosihan saat ratusan ribu manusia yang dituduh komunis dibantai pada kurun tahun 1965-1969 menyisakan tanda tanya besar. Apakah antipatinya terhadap komunis membuatnya abai terhadap rasa kemanusiaan yang selalu diagung-agungkan oleh Sjahrir, patron politiknya itu. Ataukah dia memahami tragedi itu sebagai konsekuensi logis dari sebuah pertarungan politik: selalu ada yang menang dan (di)kalah(kan).
Tapi Rosihan tetap manusia. Ada juga keplesetnya. Pada 10 November 2010 dia menulis di harian Kompas mengatakan kesaksiannya bahwa tokoh pemuda Surabaya Soemarsono tak hadir dalam episode sengitnya pertempuran Surabaya. Soemarsono pun menjawab: dia ada di sana, tidak di Yogyakarta sebagaimana yang dikatakan oleh Rosihan. Bisa jadi Rosihan lupa karena faktor usia. Maka dia pun pasang ancang-ancang jurus apologia di awal artikelnya dengan mengatakan, “pada usia 88 tahun apalah yang saya ingat dari peristiwa 10 November 1945 –65 tahun silam– saat arek Suroboyo melawan tentara Inggris. Wajah orang zaman itu telah kabur, namanya lupa, kejadiannya pun tampak samar-samar.”
Rosihan bukan tipe wartawan yang suka didebat. Ada kesan angkuh pada dirinya dan uniknya dia akui sendiri sifatnya itu. Dalam otobiografinya, Menulis Dalam Air, Rosihan menulis kalau sifat itu sudah pembawaannya. Dia hendak mengatakan bahwa itu di luar kendalinya dan sudah melekat secara alamiah sehingga sulit untuk diubah. Di akhir kalimat tulisan tentang sifatnya itu dia berpolah sebagai orangtua yang baik ketika menasehati anaknya: “anak muda jangan tiru saya, ya,” katanya.
Kesan angkuh itu semakin kuat ketika dia mengeritik orang lain. Suatu kali dia pernah mengejek wartawan senior Goenawan Mohamad tak bisa menulis karena tak punya banyak pengalaman meliput. Rosihan lantas menunjuk kolom catatan pinggir yang terbit di majalah Tempo “tak bisa dibaca” dan hanya orang tertentu saja yang bisa membaca dan memahami isi tulisan pendiri majalah Tempo itu. Buat yang mahfum sifatnya tentu tak ada guna memasukkan komentar itu ke dalam lubuk hati.
Itulah Rosihan Anwar, wartawan lima zaman yang pantang tunduk pada kekuasaan namun menyerah pada takdir kematian yang menjemputnya pagi hari 14 April 2011. [BONNIE TRIYANA]

Rosihan Anwar (2)
Jatuh-Bangun Koran Kiblik
Jumat, 15 April 2011 – 00:52:55 WIB

Rosihan berhasil menjadikan Pedoman sebagai koran yang disegani dan beroplah terbesar di masanya. Tapi Sukarno membunuhnya dan Soeharto membunuhnya sekali lagi.

SEBUAH kabar menyenangkan datang dari Soemanang Soerjowinoto, pemimpin redaksi harian Pemandangan, pada 1948. Soemanang memberitahukan Rosihan Anwar bahwa R.H.O. Djuanedi, penerbit Pemandangan, memiliki dana dan ingin menerbitkan koran yang membawa suara kaum kiblik.
Sebelum Perang Dunia II, Djunaedi sudah menerbitkan harian Pemandangan dengan Soemanang sebagai pemimpin redaksinya. Djunaedi ingin memanfaatkan percetakan Pemandangan di Senen Raya 107 untuk menerbitkan sebuah koran lagi. Syaratnya sederhana. Nama depan koran harus dengan huruf “P”, sama dengan nama depan Pemandangan.
Rosihan Anwar bukanlah orang baru di dunia jurnalistik. Dia pernah bekerja jadi wartawan Asia Raya dan Merdeka, sebelum kemudian menerbitkan Siasat. Tapi dia tak begitu puas dengan Siasat yang lebih menonjolkan sisi idealisme. Dia butuh perahu lain yang bisa dia nahkodai secara lebih bebas dan menguntungkan secara bisnis.
Rosihan menyambar kesempatan itu. Dia mengusulkan nama Pedoman. Djunaedi tak berkeberatan. Begitu juga ketika Rosihan hendak memakai orang-orang Siasat –berhenti terbit pada 1957. Nomor perdana Pedoman terbit pada 29 November 1948.
Sebagai koran kiblik, Pedoman kerap memberitakan perlawanan tentara Indonesia. Pedoman pun merasakan pembredelan kali pertama pada 31 Januari 1949 karena memuat pidato radio Menteri Luar Negeri (darurat) Indonesia Mr Maramis dari New Delhi, India, yang mengajurkan kaum republiken meneruskan perjuangan kemerdekaan. Enam bulan Pedoman lumpuh. Ketika hendak terbit lagi, Djunaedi tak lagi antusias jadi penerbit. Tapi Rosihan jalan terus, meski dengan dana terbatas. Kesulitan modal akhirnya teratasi setelah Lim Tok Ie, tetangga sekaligus teman Rosihan di Pegangsaan Barat, menawarkan pinjaman. Perlahan Pedoman menjadi bacaan golongan menengah, kaum elite dan intelektual.
Sosialisme dan kedekatannya dengan kelompok Sjahrir memengaruhi sikap dan cara Rosihan mengambil kebijakan dalam mengelola Pedoman. Beberapa kalangan pun beranggapan Pedoman adalah suratkabar PSI. Menurut Rosihan Anwar, hubungan Pedoman dengan PSI harus dilihat dalam konteks saat itu. Hampir semua partai politik mempunyai organ pers, kecuali PSI yang tak punya modal. Secara sukarela Rosihan menjadikan Pedoman sebagai pendukung sosialis.
“PSI harus berterima kasih kepada saya karena saya bersedia dan secara sukarela menyokong perjuangan PSI. Tanpa mengeluarkan biaya, PSI mendapatkan koran pendukungnya, suatu koran yang besar tirasnya zaman itu,” ujar Rosihan, bercanda.
Sikap itu terlihat jelas pada pemilihan umum tahun 1955. Rosihan masuk PSI untuk memenuhi syarat pencalonannya sebagai anggota Konstituante. Lalu dia menjadikan korannya untuk kepentingan kampanye PSI lewat tajuk rencana “Pilihan Kita: PSI”.
Pilihan sikap itu menjadi bahan ejekan koran lain, suatu hal yang biasa di zaman pers partisan. Koran Partai Nasional Indonesia Suluh Indonesia menganggap Pedoman “wis entek entute”. Alasannya Pedoman adalah bulat-bulat koran PSI. Karena PSI gagal besar dalam pemilihan Parlemen, begitu juga Pedoman. Tajuk rencana Pedoman, 14 Desember, menjawabnya dengan tulisan, “Menghadapi pemilihan Konstituante, kami tegaskan Pedoman durung entek entute dan begitu pula halnya PSI. (Yakin)”.
Keyakinan yang tak berbuah. Sama seperti hasil pemilihan umum Parlemen, dalam pemilihan Konstituante PSI hanya berhasil menempatkan 10 wakil di Konstituante. Rosihan sendiri gagal menjadi anggota Konstituante. Rosihan pun gagal jadi politisi.
Sudah takdir Rosihan, yang biasa dipanggil Bung Cian dan terkadang pula Haji Waang –nama tokoh lugu dan polos dalam tajuk rencana Pedoman tiap Jumat yang ditulisnya– untuk tetap jadi wartawan. Dengan pengetahuan yang kurang memadai, kecuali tahu sedikit-sedikit dari bacaan, Rosihan menerapkan gaya kepemimpinan yang dia sebut personal management dan membesarkan Pedoman. Tirasnya terus meningkat. Bahkan pada 1961, memiliki tiras 53.000 eksemplar dan menjadikannya koran beroplah terbesar. Pemasukan iklan bertambah.
Rosihan tak menganggap Pedoman miliknya. Dalam tajuk untuk memperingati ulang tahun Pedoman, 28 November 1953, Rosihan menegaskan bahwa sejarah pertumbuhan Pedoman tak pernah terikat kepada sejarah satu orang tapi senantiasa kepada sejarah suatu kumpulan orang. Sikap ini dia tunjukkan ketika membentuk PT Badan Penerbit Pedoman. Dia mengusulkan agar hak milik atas suratkabar itu dibagi sama rata. Wartawan dan karyawan mendapat jumlah saham yang sama.
“Sentimen sosialis dan idealis di masa muda telah menggerakkan saya supaya membuat suratkabar suatu usaha dan milik bersama,” ujarnya. Rosihan juga tak mau mengulang pengalaman buruk harian Merdeka, yang membuatnya berselisih dengan BM Diah dan membuatnya terdepak.
PT Badan Penerbit Pedoman kemudian menerbitkan lampiran-lampiran yang dijual secara terpisah: Pedoman Minggu, Pedoman Wanita, Pedoman Sport, dan Pedoman Anak. Tiras mereka terbilang lumayan; masing-masing 42.000, 15.000, 40.000, dan 45.000 eksemplar pada 1961.
Untuk menjadi koran mainstream, jalan Pedoman tidaklah mulus. Beberapa kali Pedoman tak bisa terbit karena aksi boikot (dilakukan Sarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia pada September 1950) maupun bredel penguasa militer. Situasi paling kritis terjadi pada 1957 ketika terjadi sejumlah pergolakan di daerah. Pedoman berkali-kali kena bredel. Bahkan Rosihan sempat duduk di kursi pesakitan tapi dibebaskan.
Pada November 1960, Pedoman merayakan ulangtahun ke-13. Tak seperti biasanya, kali ini tak ada acara meriah. Yang ada perenungan. Sudah 13 tahun usia koran ini, dengan begitu banyak tekanan menghadang tapi selalu lolos. Tapi sampai kapan? Dalam tajuk rencana “Pedoman berultah ke-13”, 29 November 1960, Rosihan Anwar menyiratkan kesadaran bahwa hidup suratkabarnya tak akan lama.
“Dalam pada itu, sebagaimana lazimnya dalam kehidupan manusia ini, tentulah kita ketahui pula bahwa tiada yang bersifat kekal adanya, termasuk suratkabar,” tulisnya.
Intuisinya benar. Mula-mula pemerintah mengeluarkan program manipolisasi pers dalam bentuk izin terbit. Berdasarkan Peraturan Peperti  No 10/1960, para peminta izin terbit harus menyetujui dan menandatangani pernyataan 19 pasal mendukung Manipol-USDEK. Yang tak mau, tutup. Rosihan Anwar bersedia menandatanganinya, sebuah pilihan yang mempertaruhkan citranya. Sikap itu juga menyulutkan polemik dengan Mochtar Lubis.
“Kalau mau begitu permainannya, playing the game, kita ikuti. Kalau saya tanda tangani, itu taktik; mau menyelamatkan Pedoman. Itu saja. Kita punya kewajiban untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk mencapai itu, startegi itu, ditempuh macam-macam taktik. Bisa zig-zag, begini-begitu, plin-plan atau apalah boleh saja. … Kalau nggak ada koran, apa yang mesti dididikkan, apa yang hendak kita sampaikan?” ujar Rosihan.
Toh itu tak bisa menyelamatkan korannya. Pada 7 Januari 1961, penguasa militer membredel Pedoman karena dianggap “sering memuat tulisan-tulisan yang nadanya bertentangan dengan atau melemahkan kepercayaan rakyat kepada landasan, tujuan, dan program kepemimpinan revolusi Indonesia”. Pedoman Minggu, Pedoman Wanita, Pedoman Anak, dan Pedoman Sport juga kena bredel. Pembredelan itu terkait usaha pemerintah menghentikan koran-koran pendukung Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi yang dilarang dan dibubarkan bulan Agustus 1960.
Bagi Rosihan, pembredelan itu memaksanya berhenti jadi editor. Di sinilah dia mulai berpikir tentang apa yang pernah dia lakukan. “Betapa pada tahun-tahun ketika jadi pemimpin redaksi Pedoman sebelum dibredel pada awal tahun 1961, saya menulis dengan tajam dan mengkritik orang dengan keras. Saya bikin banyak musuh karena itu, bukan saja musuh politik, melainkan juga musuh pribadi. Saya berpendapat seorang wartawan yang baik tidak mencari popularitas, supaya disenangi oleh semua pihak dan golongan,” tulis Rosihan dalam otobiografinya, Menulis Dalam Air.
Pada 29 November 1968, tak lama setelah kekuasaan Sukarno runtuh, Rosihan menerbitkan kembali Pedoman tapi hanya bertahan sekitar lima tahun. Pada 24 Januari 1974, pemerintah membredel Pedoman setelah terjadi demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang menentang kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka dan mengkritik politik pemerintah, dalam apa yang disebut Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari). Padahal saat itu tiras koran sudah mencapai 60.000 eksemplar.
Pembredelan Pedoman, bagi Rosihan, merupakan tragedi yang akan senantiasa terasa getir. Pedoman sudah menjadi bagian dalam sejarah hidupnya, dan tak akan ada lagi. Makanya, Rosihan tak meluluskan keinginan banyak orang untuk menerbitkan kembali Pedoman ketika kran kebebasan pers dibuka di awal reformasi. [BUDI SETIYONO]
Rosihan Anwar (3)
Mengenang Anak Demang
Jumat, 15 April 2011 – 00:51:34 WIB

Dia melintasi zaman demi zaman. Mencatat dan mengenang. Dan kini dia dikenang.

PADA 1992, Rosihan Anwar beserta keluarga mudik ke Sumatera Barat. Anak-anak dan cucunya dibesarkan di Jakarta. Mereka asing terhadap keadaan dan budaya Ranah Minang. “Karena itu, saya bawa keluarga meninjau Sumatera Barat,” kata Rosihan dalam Petite Histoire IV.
Di simpang tiga dekat pasar mobil, di Dangung-dangung tak jauh dari Payakumbuh, Rosihan menyambangi sebuah rumah batu bercat putih. Rumah itu bagaikan tak berpenghuni lagi kumuh. Rosihan mengetok pintu berkali-kali tapi tiada yang menyahut.
Anak dan cucu-cucunya bertanya, kenapa Rosihan ke rumah kumuh itu? Rumah itu punya siapa? “Opa cari apa di sana?” Tanya seorang cucunya.
Pada 1927, Rosihan tinggal di rumah itu, yang di zaman Hindia Belanda menjadi rumah jabatan asisten demang. “Saya ingat sebuah foto rumah itu,” katanya. Di depan pintu, Rosihan berdiri pakai baju dan celana pendek di dekat ibunya, Siti Safiah, yang menggendong adiknya, Rohana, berusia satu tahun. Ayahnya, Anwar gelar Maharadja Soetan, Asisten Demang Dangung-dangung, yang memakai pakaian formal ambtenaar Binnenlands Bestuur jas tutup, dengan kancing besar bertuliskan W (inisial Ratu Belanda, Wilhelmina), di kepalanya topi pet warna putih; berdiri disamping ibunya.
“Bila dilihat wajah saya di  foto berwarna sepia, tampak dari lubang kiri hidung keluar ingus yang dibiarkan saja tanpa menyekanya dengan sapu tangan,” kenang Rosihan.
Pada 1928, ayahnya pindah ke Pauh Sembilan, tak jauh dari Kota Padang. Di sana, jabatannya masih asisten demang. Dua tahun kemudian, naik pangkat menjadi demang dan ditempatkan di Talu Pasaman, berbatasan dengan Mandailing, Tapanuli Selatan. Ketika Rosihan sekolah Meer Uitgebreid Lager Ondrewijs (MULO) pada 1939, ayahnya menjabat Demang Maninjau. Kemudian dipindahkan lagi ke Sungai Penuh, Kerinci, yang dulu bagian Sumatera Barat (kini wilayah Provinsi Jambi), pos terakhir ayahnya.
Rosihan Anwar lahir di Kubang Nan Dua, Sirukam, Solok, Sumatera Barat, pada 10 Mei 1922. Di masa itu ayahnya telah membaca dan kagum pada perjuangan Kemal Mustafa Pasha, yang kemudian terkenal sebagai Kemal Ataturk atau Kemal “Bapak Turki”, yang melancarkan serangan terhadap tentara Yunani di Smyrna. Salah seorang jenderal yang berada di bawah komando Kemal Pasha ialah Rozehan Pasha. Maka dia pun menamai anaknya Rozehan Anwar.
Ketika mulai masuk sekolah dasar yaitu Hollands Indische School (HIS) di Padang, nama Rozehan Anwar dieja menjadi Rosehan Anwar, dan bertahun-tahun kemudian berubah lagi menjadi Rosihan Anwar.
Di zaman kolonial, terdapat sekolah untuk menjadi pegawai pamongpraja, yakni Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Bestuur Ambtenare (MOSVIA) di Bandung. Meski tak pernah mengutarakannya, ayahnya ingin Rosihan masuk MOSVIA setamat MULO. Tapi Rosihan lebih memilih masuk Algemene Middelbare School Westers Klassieke Afdeling (AMS-A) di Yogyakarta pada 1942. “Tidak ada suratan di tangan saya bahwa saya akan mengikuti jejak ayah dan menjadi pegawai pamong praja,” katanya.
Pada zaman kolonial, jumlah sekolah menengah atas hanya delapan buah. Tak gampang masuk AMS karena biayanya mahal, 14,5 gulden per bulan atau lebih besar daripada gaji juru tulis yang hanya 10 gulden. Kalau ayahnya bukan demang, mana bisa Rosihan sekolah di sana. Selain itu, otak mesti sedikit cerdas. Jika tidak, mana bisa lulus ujian masuk.
Rosihan bercita-cita meneruskan belajar ke Universitas Leiden, Belanda. Karenanya dia memilih jurusan Sastra Klasik Barat. Dia belajar bahasa Latin dan budaya Yunani. Cita-cita ini tak pernah kesampaian karena perang antara Belanda dan Jepang pecah pada akhir 1941.
Rosihan lalu pindah ke Jakarta. Dia mesti bekerja karena kiriman wesel dari ayahnya berhenti. Di suratkabar, ada pengumuman mencari pemuda-pemuda tamatan sekolah menengah atas untuk mengikuti kursus kilat menjadi jaksa yang dilakukan pemerintah Jepang. Lama latihan enam bulan. Selama belajar mendapat tunjangan Rp50. Dia lulus ujian dan siap masuk asrama.
Pertemuannya dengan dr Abu Hanifah, yang bekerja di Centrale Burgelijke Ziekenhuis (CBZ) atau sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, mengubah segalanya. Abu Hanifah memberikannya pendidikan politik. Dia pula yang, setelah bicara dengan Sukardjo Wirjopranoto, tokoh Parindra dan anggota Volksraad di zaman Belanda yang jadi pemimpin umum suratkabar Asia Raya, menawari Rosihan jadi wartawan. Rosihan tak pernah bercita-cita jadi wartawan. Namun dia terima saran Abu Hanifah dan sejak Maret 1943 mulai bekerja sebagai wartawan.
Rosihan bekerja di Asia Raya dengan tugas ganda. Sebagai asisten Yoshio Nakatani, dia bertugas mengoreksi terjemahannya ke bahasa Indonesia. Lalu menjadi deskman berita luar negeri yang redakturnya B.M. Diah.
Di Asia Raya Rosihan bertemu seorang gadis Betawi yang cantik, Siti Zuraida Sanawi, atau bisa dipanggil Ida Sanawi. Ida adalah sekretaris redaksi sekaligus sekretaris pemimpin umum Asia Raya. Cinta bersemi hingga ke pelaminan pada 25 April 1947 (Ida berpulang pada 5 September 2010).
Di masa ini, bersama Usmar Ismail, dan atas dorongan dr Abu Hanifah, dia mendirikan perkumpulan sandiwara penggemar atau amatir bernama Maya pada Juli 1944. Rosihan jadi ketua perkumpulan. Maya berbeda dari rombongan sandiwara lainnya. Ia berani merintis cara-cara baru dalam permainan pelaku, pengaturan lampu, hingga pembuatan dekor. Dengan teratur, dua bulan sekali Maya mengadakan pertunjukan. Gedung Kesenian Pasar Baru selalu ramai. Karcis selalu habis. Perkumpulan ini mementaskan lakon Taufan di Atas Asia, Liburan Seniman, Mutiara dari Nusalaut, serta sejumlah gubahan Kleine Eyolt, Intelek Istimewa, dan Dewi Reni. Perkumpulan ini juga mempertunjukkan Konser Indonesia yang dipimpin Kusbini dan Opera Madah Kelana oleh Cornel Simandjuntak.
Tapi waktunya kemudian dihabiskan di dunia kewartawanan, dan membunuh kemungkinannya menjadi novelis dan penyair serta aktor, meski kemampuan itu tidak dia tinggalkan sepenuhnya.
Pada akhir zaman Jepang, posisi Rosihan di Asia Raya adalah reporter politik. Setelah proklamasi, Asia Raya terbit sebentar sampai sekira awal September 1945. Kemudian orang-orang yang bekerja di Asia Raya mengambil-alih Percetakan De Unie di Yamato Bashi Kita Doori 8 –kelak bernama Jalan Hayam Wuruk. Ini percetakan milik pengusaha Metzelaar dan suratkabar Belanda Java Bode yang selama pendudukan Jepang digunakan untuk mencetak Asia Raya. Kemudian mereka menerbitkan suratkabar Merdeka pada 1 Oktober 1945. Pemimpin umum serta pemimpin redaksinya B.M. Diah. Rosihan menjadi redaktur pertama. Namun, karena tak seide dengan B.M. Diah, Rosihan keluar dari Merdeka pada 1946.
Pada 4 Januari 1947, bersama Soedjatmoko, Rosihan mendirikan majalah politik, Siasat. Penerbitannya disokong oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, berupa bantuan modal dan kertas cetak yang jumlahnya tidak banyak. Selebihnya mandiri. Selagi Rosihan memimpin Siasat, pemilik suratkabar Pemandangan, Haji Djunaidi menawarinya membuat sebuah koran. Terbitlah Pedoman. Baru dua bulan terbit, koran ini dibredel Belanda karena membela Republik. Setelah perjanjian Roem-Royen pada Juli 1949, Pedoman terbit kembali.
Setelah Pedoman dibredel pada 7 Januari 1961, Rosihan menjadi koresponden beberapa suratkabar asing seperti The Age (Melbourne, Australia), Hindustan Times (New Delhi, India), kantor berita World Forum Features (London, Inggris), dan Asiaweek (Hong Kong); hingga Pedoman kembali dihidupkan pada 1968.
Dalam Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Palembang pada 1970, Rosihan terpilih menjadi ketua umum dan Jakob Oetama sebagai sekretaris jenderal. Dia mengalahkan B.M. Diah dan Manai Sophiaan. Tapi pemerintah tak merestui. Menteri Penerangan Boedihardjo lebih mengakui Diah dan Manai. PWI pun terbelah.
Rosihan melihat keterlibatan Operasi Khusus Intel yang dipimpin Ali Moertopo di belakang pencalonan Diah. Opsus selalu mencampuri urusan intern organisasi politik dan organisasi masyarakat dengan tujuan memasukkan orang-orang yang diandalkan pemerintah. Sekiranya sejak semula tahu Rosihan mengaku akan menolak pencalonan dirinya.
Perpecahan PWI ini berimbas juga ke cabang-cabang. Polemik hebat juga terjadi di kalangan media cetak nasional. Media massa yang dikontrol pemerintah di Jakarta tidak menyiarkan semua berita mengenai pengurus Rosihan Anwar. Tapi, suara yang mendukung Rosihan ternyata tetap mayoritas, seperti halnya dalam kongres di Palembang.
Melalui perundingan yang melibatkan mantan wartawan seperti Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Soemanang tercapai kesepakatan untuk menggabungkan dua kepengurusan itu pada 6 Maret 1971. Bagi Rosihan, Kongres di Palembang ini merupakan perlawanan terakhir para wartawan terhadap intervensi pemerintah. Setelah itu terbuka jalan bagi penjinakkan PWI. Ini terbukti dalam Kongres PWI di Tretes pada 1973 yang menaikkan Harmoko sebagai ketua PWI Pusat.
Sementara itu Rosihan masih mengurus Pedoman, yang terbit lagi tak lama setelah Sukarno jatuh. Setelah peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974), Pedoman kena bredel untuk kali terakhir pada 15 April 1974. Setelah itu Rosihan kembali lagi jadi penulis lepas untuk The Straits Times, New Straits Time, Asiaweek, dan Hindustan Times. Dia juga menulis opini dan menjadi kolomnis di berbagai koran, tabloid, dan majalah.
Rosihan menulis lebih dari 30 buku mengenai berbagai topik, seperti jurnalistik, agama, politik, dan sejarah. Ketika menulis tentang ayahnya di Petite Histoire IV, Rosihan mengutip judul buku Marthias Dusky Pandu: Anan Takan, artinya apa yang terkenang. Di akhir hayatnya, dia mencoba menulis buku tentang istrinya berjudul Belahan Jiwa.
Anan Takana Rosihan.[HENDRI F. ISNAENI]

Mencatat Rosihan Mengenang Soerjono
Senin, 18 April 2011 – 18:50:12 WIB

Dua wartawan pada jalan nasib yang menyimpang 

SEKIRA pertengahan 2008 saya bertemu Rosihan Anwar di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. “Bung, sekarang kalau terbang ke Belanda berapa lama tuh?” tanyanya. “Tigabelas, atau empatbelas jam,” jawab saya. Saat itu Rosihan tidak bilang akan ke Belanda, namun setahun kemudian, pada Desember 2009, sebagai wartawan yang pernah meliput jalannya Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, dia diundang hadir dalam peringatan 60 tahun KMB di Den Haag, Belanda dan diundang ke redaksi Radio Nederland di Hilversum, Belanda.
Kini, saya paham mengapa dia ingin tahu waktu tempuh penerbangan dari Jakarta ke Belanda. Mungkin dia mau membandingkan dengan perjalanannya 60 tahun sebelumnya, saat meliput KMB yang belakangan dituturkannya secara rinci, menelan dua hari perjalanan dengan pesawat baling-baling dan transit di Bangkok, Thailand. Rosihan gemar bercerita rinci.
Layaknya wartawan, dia selalu antusias ketika pergi jauh dan meliput sebuah peristiwa besar seperti KMB. Layaknya wartawan pula, dia merekam peristiwa itu dalam ingatannya. Rosihan reporter sejati. Pencatat peristiwa in the first place. Goenawan Mohammad menyebut “pada reportase Rosihan berlaku journalism is the first rough draft of history.”
Rosihan beruntung. Jam terbangnya panjang – nyaris tak tertandingi. Detik.com menyebutnya “jurnalis tiga zaman”, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika melayat, menjulukinya “tokoh segala zaman”. Kedua kualifikasi itu membingungkan. “Tiga zaman” seperti mengerdilkan sebuah khasanah pengalaman panjang yang dipatok sembarangan. “Segala zaman” idem ditto. Adakah semua zaman sama dan serupa bagi Rosihan? Benarkah demikian?. Adakah dia tak bergetar ketika banyak sejawat-jurnalis zamannya hilang sejak prahara 1965 misalnya? Rosihan sendiri menyebut dirinya “wartawan lima zaman”.
Sejarawan Taufik Abdullah seperti dikutip dari Kompas.com (15/05) memastikan Rosihan “menjadi saksi dan pelaku sejarah sejak zaman Jepang hingga kini” Artinya, Rosihan menjadi bagian dari kurun enam dasawarsa sejak menjelang kelahiran republik ini hingga beberapa hari lalu. Di sinilah Rosihan menjadi menarik. Hidup panjang bagi pencatat peristiwa seperti Rosihan mengundang pertanyaan ihwal apa saja yang telah dipilih dan tidak dipilihnya untuk dia liput dan komentari. Selaku wartawan, tentu dia harus menyeleksi minat dan fokus.
Saya tidak mengenal baik Rosihan dan tulisan-tulisannya sebagai opinion-maker. Karena itu, mencatat tentang Rosihan selaku ‘pembuat’ sejarah, saya memilih untuk bertanya dan mencari sisi pembanding. Adakah dia menyoroti dengan intensitas tinggi beberapa tragedi besar dalam perjalanan republik yang dialaminya hampir lengkap itu? Adakah almarhum sendiri menyadari bahwa posisi sosial dan keberuntungan jam-terbangnya yang panjang itu sendiri, sedikit banyak juga berkat – dan menjadi sisi lain dari –  tragedi dan peristiwa yang dialami republik ini hingga kini?
Jika Rosihan Anwar (1922-2011) seorang wartawan beruntung, maka kasus pembandingnya adalah wartawan bernasib tragis: Soerjono (1927-2000). Soerjono, putra pegawai Dinas Purbakala Belanda (Oudheidkundige Dienst), lahir di Prambanan, Jawa Tengah, 27 Februari 1927 dan tutup usia di Amsterdam pada 26 September 2000.
Seperti Rosihan, Soerjono adalah seorang reporter, pencatat peristiwa, yang giat sejak zaman Jepang. Juga dengan daya ingat luar biasa. Seperti Rosihan, Soerjono juga seorang aktivis, pejuang, saksi, dan pelaku sejarah. Jadi, keduanya, selain jurnalis-reporter, adalah opini-maker di lingkungan seputar kegiatannya dan politikus bagi pembaca korannya dan massa partainya.
Bila Rosihan mengaku terlibat dalam PSI (Partai Sosialis Indonesia) secara kebetulan, maka korannya, Pedoman, menurutnya, pada awalnya cuma kebetulan, tapi kemudian ‘disumbangkannya’ sebagai corong partai. Sebaliknya Soerjono mengakui bahwa dia, qua reporter mau pun qua kolomnis, opini-maker, giat dalam partainya (PKI, Partai Komunis Indonesia) dan menjadikan korannya, Harian Rakjat, sebagai wahananya.
Seperti Rosihan, Soerjono pengagum Sutan Sjahrir. Tapi Soerjono eks-Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) memilih haluan Amir Sjarifuddin. Dia pernah bercerita dengan sangat hidup bagaimana dia dan kawan-kawan di Stasiun K.A. Tugu, Yogyakarta, dini hari menyambut kedatangan PM Sjahrir dari Jakarta – suasana perjuangan yang kemudian kita tahu telah menjadikan lagu “Sepasang Mata Bola” legendaris. Soerjono, dengan memori yang kental, adalah jurnalis yang berpikir independen. Karena itulah, berbeda dengan Rosihan, dia tersisih dari milleu-politik asalnya.
‘Bung Soer’, demikian dia suka dipanggil, satu-satunya orang Indonesia yang pernah terbuang dari tiga partai komunis terbesar di dunia: PKI, PKT (Tiongkok), kemudian PKUS (Uni Soviet). Wartawan Belanda Willem Oltmans, pada 1989, secara kebetulan menemukannya di Wisma Veteran PKUS Peredelkino, dekat Moskow, lalu membantu mengungsikannya ke Belanda.
Bahkan di Amsterdam, sampai akhir hayatnya, Soerjono pun tersisih dari mainstream mereka yang oleh Gus Dur pernah disebut “pahlawan klayaban” atau para “terhalang pulang”. Maklumlah, jika ‘orang dalam’ seperti Soerjono dalam analisis kelasnya, mencemooh kepemimpinan partainya sendiri dan menyamakan PKI dengan Golkar. “Keduanya orang-orang kelas priyayi kecil, Bung. Kalau PKI menang, pun akan sama hasilnya seperti sekarang,” ujarnya yakin pada 1996 yang lampau. Dalam sebuah seminar dia menyebut Sudisman, salah satu pimpinan PKI, sebagai “de Grote Bekende Onbekende” (tokoh beken tersembunyi) di balik semua itu.
Soerjono, lebih daripada Rosihan, adalah pemikir, pembaca dan pemerhati sejarah, namun tak dikenal publik. Namanya hanya pernah menonjol karena sebuah perdebatan versus Menteri Keuangan Jusuf Wibisono (Masjumi) yang dilakukannya saat usia muda.
Independensi pemikirannya membuat Soerjono tersisih dari PKI dan Harian Rakyat yang membuatnya “dibuang” menjadi koresponden berita olahraga di Beijing pada medio 1960-an. Akhir 1970-an dia gerah dengan Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP) yang menggiringnya ke kamp re-edukasi di Sekolah Militer PKT di Nanking. “Di sana itu, Bung,” Soerjono pernah bercerita, “kami belajar pikiran-pikiran Mao Zhe-Dong seperti belajar Kitab Injil. Itu salah sekali!”
Lantas Soerjono – sementara itu juga ditinggalkan istrinya – hengkang ke Uni Soviet. “Tapi, sebagai reporter, sulit saya. Saya tidak bisa dengar apa-apa,” demikian tulisnya kepada Prof. B.R.O’G Anderson, spesialis Indonesia pada Universitas Cornell, AS, pada 1979. Terkucil di Wisma PKUS, Soerjono mengaku cuma ‘ditemani’ siaran bahasa Indonesia BBC dan Hilversum (Radio Nederland).
Beberapa tahun kemudian, di Amsterdam, dia dikunjungi Ben Anderson dan aktivis beken Pipit Rochijat. Hal itu membuatnya bangga. Memang, sejak di Uni Soviet, Soerjono sering menyurati pakar-pakar kajian Indonesia dan di setelah di Amsterdam dia sering jadi rujukan untuk mengecek fakta-fakta masa lalu sejarah di Indonesia yang dialaminya. Menjelang 2000, dia kecewa, merasa sendiri lagi. “Wah Bung, Ben Anderson dan lain lain itu sekarang sudah lupa sama saya,” tuturnya.
Engagement dengan empati mendalam menandai Soerjono. Sekali waktu dia mengisahkan pandangan matanya semasa di Yogyakarta 1940-an dengan mimik serius, suara serak dan tutur kata amat perlahan: “Waah, waktu itu … rakyat melarat hidupnya, Bung.” Lalu dia berhenti. Dan menangis terseguk-seguk genuinely.
Independensi berpikir juga membuat Soerjono tegas menentang Pramoedya Ananta Toer dan membela Goenawan Mohamad ketika Pram mengejek Gus Dur yang “dengan mudah” meminta maaf kepada para korban prahara 1965-1966. “Isyarat Gus Dur itu penting, dan dia-lah yang menanggung risiko politiknya,” tukasnya.
Paling pedih bagi Soerjono adalah terbuang dari tanah airnya. Akhirnya, pada usia senjanya, Bung Sur mencurahkan perhatiannya pada dua hal saja: Islam dan sepakbola. Di apartemen jompo Henriette Roland-Holst di Amsterdam Tenggara yang sering saya kunjungi pada 1990-an, rak buku di kamarnya berisi lebih banyak buku tentang Islam, Hadits, Al-Qur’an ketimbang fasisme dan sejarah mutakhir. Sementara sepakbola menjadi hiburan yang membuat dirinya keranjingan klab-bola Ajax Amsterdam.
Soerjono dimakamkan di Pekuburan Kruislaan, Amsterdam Timur. Ironisnya: di situ pula terkubur Jenderal J.B. van Heutsz, eks-Gubernur Jenderal, simbol imperialisme Belanda – kubu musuh besar orang-orang seperti Bung Sur. Cantiknya: Bung Sur dihantar oleh banyak kawannya, Belanda dan Indonesia. Dia tak lagi sebatang kara justru saat dia sudah tiada. Jasadnya berkemeja batik dan bertopi berbintang merah ala Mao Zhe-Dong di peti yang diliput bendera Merah-Putih, menampilkan jatidirinya yang sejati. Simbolisme itu mencerminkan pula ke-Jawa-an, ke-Indonesia-an dan ke-Mao-an Bung Sur.
Jelas, Rosihan dan Soerjono adalah dua kisah panjang yang berkontras bumi-langit. Tentang Rosihan, media massa telah banyak menulisnya. Tentang Soerjono, yang saya kenal lumayan baik, saya cukup merujuk pada obituari yang saya tulis di The Jakarta Post edisi 21 Oktober 2000.
Bung Soer, layaknya wartawan masa perjuangan, menjadi jurnalis merangkap pejuang. Kala itu jurnalisme dan perjuangan – secara niscaya – nyaris bagai tandem. Korannya Penghela Rakjat (1945) yang berbasis di Magelang, tirasnya 1500-an, jumlah yang besar untuk zaman itu. Dia juga mengisi mingguan Revolusioner dan aktif dalam perlawanan 10 Nopember 1945 di Surabaya. Sebelumnya, dia ditahan Jepang di Blitar. Di sana, kerjanya ber-‘radio dengkoel’ –  istilahnya untuk secara ilegal mendengar radio asing, karena harus pindah tempat dengan dengkul. Dia tidak percaya, kekuasaan Jepang meninggalkan kekosongan, sebab represinya masih terjadi di Jawa.
Rosihan, partainya, dan korannya, pernah dibungkam, dan membuat dirinya – seperti tokoh wartawan dan media yang pernah terlarang lainnya – terkenal, dan menjadi pejuang kemerdekaan pers yang patut kita hargai. Soerjono tidak memiliki semua itu. Pada sisi Soerjono, tidak hanya korannya dan partainya diberangus, tapi manusia-manusia pewarta, keluarga, dan kerabatnya dihabisi. Rosihan survive, dengan karir jurnalisme yang panjang. Soerjono tidak. Dia dan sejawat pada sisinya, menjadi korban, sekaligus warga yang tersisih, terbuang dari Ibu Pertiwi dan menutup hidup nun jauh di rantau.
Dengan begitu nasib Soerjono menjadi ilustratif – sebuah casus par excellence selaku bahan pembanding bagi Rosihan untuk memahami tragedi republik bernama Indonesia. Perbedaan Rosihan dengan Soerjono memang lebih penting dan mendalam ketimbang kemiripannya. Inilah cerita tentang tragika dan ironi sejarah yang ikut membuat politik dan jurnalisme Indonesia menjadi sebagaimana adanya kini. Perbedaan tersebut bercerita bahwa jurnalisme dan politik Indonesia sejak masa perjuangan tidak saja berkait erat tapi juga berdampak besar pada perspektif-perspektif yang terbentuk dan terwaris kemudian.
Walhasil, andaikan kita memiliki kisah lengkap kedua tokoh ini serta ‘Rosihan-Rosihan’ dan ‘Soerjono-Soerjono’ yang lain, dan andaikan keduanya dipublikasi luas, barangkali barulah kita akan memiliki khasanah yang lebih baik dan perspektif politik dan jurnalisme yang lebih fair, yang tidak setimpang sekarang ketika sisi politik dan jurnalisme yang lain tak lagi diketahui khalayak luas [ABOEPRIJADI SANTOSO/KONTRIBUTOR, AMSTERDAM]
1. http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-450-salah-jalan-berujung-kekal.html

2. http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-449-jatuhbangun-koran-kiblik.html

3. http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-448-mengenang-anak-demang.html

4. http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-451-mencatat-rosihan-mengenang-soerjono.html

Membongkar Sejarah Ajaran Salafi Wahabi


Judul Buku: Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi Penulis: Syaikh Idahram Penerbit: Pustaka Pesantren, Yogyakarta Terbit: Maret 2011 Tebal: 276 Halaman Peresensi: Nurcholish

Radikalisme sesungguhnya banyak menjangkiti berbagai agama dan aliran-aliran sosial, politik, budaya dan ekonomi di dunia ini. tetapi pada masa pasca perang dingin, yang menjadi fokus penggunjingan di dunia ialah apa yang diistrilahkan dengan “radikalisme islam”. Isu sentral dalam penggunjingan ini adalah munculnya berbagai gerakan “islam” yang menggunkan berbagai bentuk kekerasan dalam rangka memperjuangkan dan mendirikan “negara Islam”.

Hakikat Islam sebagai agama peradaban yang membawa rahmat bagi semesta alam, mulai meretas. Islam yang nampak kepermukaan bukanlah islam sebagai agama universal dan menginginkan adanya peramaian dunia, akan tetapi islam ekstrimis yang identik dengan kekerasan (terorisme). Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi; Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama` yang ditulis oleh Syaikh Idahram ini, menunjukkan bagaimana kelompok islam Wahabiyah turut andil adanya kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Untuk menyebarkan ajaran-ajarannya, Wahabi megatasnamakan dirinya sebagai kelompok salafi yang dikenal dengan salafi Wahabi. Sedangkan istilah salafi sendiri sebenarnya adalah mereka (manusia) yang hidup di masa rasulullah dan yang mengikuti mereka (tabiin) kemudian mengikuti mereka (tabiit-tabiin). Dalam artian, salafi adalah generasi pertama hingga ketika setelah rasulullah wafat.

Penggunaan kata-kata salafi ini yang kemudian kelompok Wahabi banyak mendapatkan pengikut. Secara kasat mata, ajaran yang di lakukan hampir sama dengan kelompok islam lainya. Akan tetapi penguasaan terhadap al-qur`an dan pemahamannya mengenai islam haya sebatas kulit luarnya saja. Islam yang sejatinya adalah rahmatan lil alamin, berubah menjadi islam ekstrim yang ditakui banyak orang.

Maka dari itu, sering diatakan bahwa kelompok Salafi Wahabi adalah aliran Islam yang tidak mengetahui sepenuhnya hakikat Islam. Atau dengan kata lain, mereka adalah kelompok yang tidak memahami islam secara kompleks. Mereka rata-rata adalah hafal al-qur`an, setiap malam salat tahajud, hampir setiap hari puasa sunnah, jidatnya hitam, dan lututnya kapanan untuk sujud. Dengan kata lain, mereka tekun manjalankan ibadah dan amalan-amalan sunnah, akan tetapi paradigma yang mereka gunakan adalah paradigma ekstrim.

Menelisik lebh jauh, Said Agil Siraj menuliskan, lahirnya sekte ekstrim dalam sejarah islam – yang mana itu sangat dicela oleh Nabi muhammad – sudah ada sejak abad pertama Hejriyah. Kelompok ini mulai berani menunjukkan diri di hadapan nabi Muhammad pada bulan syawal tahun 8 hijeriyah, saat nabi Muhammad baru saja memenagkan perang Thaif dan Huiain. Tiba-tiba seseoang yang bernama Dzul Khuwaishirah dari keturunan Bani Tamim maju kedepan dengan sombongnya sambil berkata, “berlaku adillah, hai Muhammad!” nabi pun berkata, “celakalah kamu, siapa yang akan berbuat adil jika aku saja tidak berbuat adil?” lantas umar berkata, “wahai Rasulullah, biarkan kupenggal saja lehernya.” Mabi menjawab, “biarkan saja!.”

Ketika orang itu berlalu nabi bersabda, “akan lahir dari keturunan orang ini kaum yang membaca Al-Qur`an , tapi tidak sampai melewati batas tenggorokannya (tidak memahami subtansi misi-misi Al-Qur`an dan hanya hafal di bibir saja). Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari (badan) binatang buruannya. Mereka memerangi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kalau aku menemui mereka niscaya akan kupenggal lehernya seperti halnya kaum ‘Ad.” (HR. Muslim pada kitab Az-Zakah, bab Al-Qismah). (hal 11)

Kelompok salafi Wahabi ini hampir persis meniru cara hidup Rasulullah Mereka memakai sorban, bercelana diatas tumit dan berenggot panjang sejatinya itu bagus. Tetapi, hal yang bersifat simbolik itu tidak cukup untuk dinilai bahwa dia telah mengamalkan ajaran Islam. Ulama` terdahulu, seprti Imam Syafi`I, Al-Ghozali, dan sejumlah tokoh Islam terkemuka lainnya juga mempunyai jenggot panjang dan memakai sorban. Namun, Islam tidak cukup hanya dengan jenggot dan sorban saja. Sebab, ajaran Islam sangat luas dan tidak bisa diwakili hanya dengan simbol belaka.

Simbol adalah kulit yang siapa saja bisa melakukannya, hingga orang jahat sekalipun bisa melakukan hal itu dengan mudahnya. Jangan sampai hanya dengan simbol umat Islam terpancing untuk menjustifikasi bahwa orang itu muslim puritan atau abangan. Keterjebakan ini kemudian menghasilkan opini publik bahkan dunia mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, atau teroris diidentikkan dengan islam. Padahal ditelisik lebih jauh, Islam tidak mengajarkan terorisme dan ajaran ekstrim lainnya.

Buku ini hadir sebagai bentuk penolakan atas mereka (kelompok islam ) yang menodai agama Islam dengan kekerasan yang identik dengan Islam fundamentalis dan Islam ekstrim. Untuk memahami kelompok-kelompok yang seperti itu, maka buku ini menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi umat islam agar umat islam tidak melulu terjebak dengan doktrin kelompok-kelompok ekstrimis tersebut.

Peresensi adalah Anggota Center for Studi Of Islamic and Politic (CSIP)

http://oase.kompas.com/read/2011/04/04/23354339/Membongkar.Sejarah.Ajaran.Salafi.Wahabi

Mengenang pemberontakan Kapal Tujuh (Zeven Provincien)

Jumat, 1 April 2011
Oleh : Kusno

Suasana kota Surabaya mencekam pada hari itu, 27 Januari 1933. Para
pelaut Indonesia dan Belanda sedang menggelar pemogokan umum. Mereka
menolak keputusan penurunan gaji, yang diputuskan oleh De Jonge
(1931-1936), gubernur Jenderal Hindia-Belanda saat itu.

Ketika pemogokan itu meletus, para perwira pelaut Belanda berusaha
mengisolasi kejadian ini. Segala pemberitaan mengenai pemogokan
dilarang, dan orang-orang dilarang membicarakan kejadian itu.

Meskipun begitu, berita mengenai pemogokan ini tetap terdengar di
telinga pelaut di luar Surabaya, termasuk di kapal tujuh (seven
provincien), yang saat itu sedang berlabuh di Sabang, Aceh. Adalah Maud
Boshart, seorang korporal Belanda, yang mendengar kejadian itu di ruang
radio. Dia memang dikenal berpikiran radikal, dan menolak haluan
mayoritas teman-temannya yang sangat moderat.

Sehari sesudah mendengar kabar itu, tanggal 28 Januari 1933, menjelang
hari lebaran Islam, para pelaut Indonesia dan Belanda menggelar rapat
tertutup. “Rapat itu pura-pura membahas rencana penyambutan lebaran,
tetapi sebetulnya mempersiapkan pemogokan,” tulis Harian Ra’jat,
koran Partai Komunis Indonesia (PKI), saat mengenang kejadian itu.

Tetapi, perwira-perwira Belanda sempat mencurigai rapat itu, karena
pelaut Belanda yang dipimpin Boshart juga ikut rapat. Beruntung, sebuah
kebakaran besar terjadi di pusat kota, sehingga Polisi Belanda
dikerahkan ke sana. Rapat pun dilanjutkan dengan pidato-pidato.
Pertemuan itu ditutup dengan menyanyikan lagu “Internasionale,”
lagu gerakan buruh internasional yang terkenal itu.

Pada tanggal 30 Januari 1933, berita mengenai pemogokan pelaut di
Surabaya kembali terdengar oleh Boshart. Merespon gerakan pemogokan itu,
para pelaut di kapal tujuh kembali melakukan rapat. Diantara yang ikut
rapat adalah Rumambi, Paraja, Hendrik dan Gosal.

Mengetahui bahwa kabar ini sudah tersiar, komandan kapal dan para ABK
melakukan briefing. “Saya harap jangan sampai kalian meniru contoh
yang jelek untuk mengadakan pemogokan juga dikapal ini dengan alasan
bahwa kalian tidak dapat menyetujui penurunan gaji,” kata Eikenboom,
komandan kapal tujuh.

Pidato bernada ancaman itu tidak menurunkan semangat perlawanan para
ABK. Paraja dan Rumambi, dua ABK berdarah Indonesia, memimpin sebuah
gerakan untuk pemberontakan di atas kapal tujuh itu. Diputuskan pula
bahwa mereka akan membawa kapal perang milik Belanda ini ke Surabaya.

Paraja dan Rumambi mendorong sebuah pertemuan di darat. Hadir dalam
pertemuan itu, antara lain Gosal, Kawilarang, Kaunang, Posuma, Hendrik,
Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus,
Suparjan, Achmad, Tuhumena, J Parinusa dan Manuputi. Hadir pula Maud
Boshart dan pelaut-pelaut Belanda yang setuju dengan rencana
pemberontakan.

Begitulah, pada 4 Februari 1933, sekitar pukul 22.00 malam, peluit
panjang berbunyi untuk menandai dimulainya pemberontakan. Para awak
kapal melakukan pengambil-alihan kendali kapal dari tangan Belanda. Awak
kapal keturunan Indonesia dipimpin oleh Paraja dan Gosal, sedangkan awak
kapal Belanda dipimpin oleh Boshart dan Dooyeweerd.

Dua perwira Belanda yang memimpin kapal, Vels dan Bolhouwer, berhasil
meloloskan diri dari pemberontak setelah menjebol jendela. Mereka
melompat ke laut dan berenang hingga ke daratan.

“Kapal Tujuh yang usang itu datang dari Oleh-Le ke selat sunda
dipimpin oleh seorang kelasi bangsa Indonesia yang berkulit hitam itu
dan di dorong maju oleh mesin-mesin yang dilayani oleh seorang corporal
masinis bangsa kulit putih,” tulis Harian Ra’jat mengenai
peristiwa itu.

Pada tanggal 5 Februari, pimpinan pemberontakan mengeluarkan siaran pers
dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Indonesia, yang
memberitahukan bahwa Kapal perang “Zeven Provincien” sudah
diambil-alih oleh mereka dan sedang bergerak ke Surabaya. “Maksud
kami adalah memprotes pemotongan gaji yang tidak adil dan menuntut agar
rekan-rekan kami yang ditahan pada waktu berselang segera
dibebaskan!” tulis pemberontak dalam siaran persnya.

Mendengar berita pemberontakan ini, belanda dibuat kalang-kabut. Mereka
pun mengirimkan sebuah kapal untuk mengejar, yaitu kapal Aldebaren.
Begitu kapal Aldebaren mendekat, Kawilarang, yang bertugas di
persenjataan, memberikan sinyal akan menembak jika kapal tersebut berani
mendekat. Kapal Aldebaren pun mundur dan berhenti mengejar.

Belanda tidak berhenti. Mereka kembali mengirim kapal penyebar ranjau,
Goudenleeuw, untuk melakukan pengejaran. Tetapi kapal ini tidak berani
untuk terlalu mendekat. Penyebabnya, kedua kapal pengejar ini memiliki
meriam lebih kecil dan kalah persenjataan dibanding kapal tujuh.

Kapal tujuh terus berlayar. Tanggal 5 Febuari kapal sudah berada di
pulau Berueh, lalu tanggal 6 febuari berada di pulau Simeuleu, kemudian
sampai di Sinabang pada tanggal 7 februari, dan akhirnya tanggal 10
Februari sampai di selat Sunda.

Akhir Pemberontakan

Begitu memasuki selat sunda, pihak Belanda mengirimkan kapal perang
“Java”, dan dikawal dua kapal torpedo: Piet Hien dan Evetsen.
Selain itu, untuk benar-benar melumpukan pemberontak, pihak Belanda juga
mengerahkan kapal perang yang baru tiba, yaitu Gouden Leeuw, dan sebuah
pesawat pembom Dornier.

Van Dulm, yang memimpin kapal perang Java, mengirimkan telegram
ultimatum kepada kapal tujuh untuk segera menyerah. Tetapi Martin
Paradja dan kawan-kawan menolak untuk menyerah. “Kami tidak mau di
ganggu dan akan meneruskan pelayaran menuju Surabaya,” demikian
balasan kapal tujuh kepada ultimatum Van Dulm.

Sesaat kemudian, pesawat dornier mulai berputar-putat di atas kapal
tujuh, lalu mengeluarkan ancaman. Tetapi, Martin Paraja dan kawan-kawan
kembali menyatakan menolak untuk menyerah.

Pada hari Jumat, 10 Februari 1933, tepat Jam 09.18 pagi, bom pertama
berukuran 50 kg mulai dijatuhkan, tetapi belum mengenai sasaran. Bom
kedua dijatuhkan dan tepat mengenai geladak kapal. Pemberontak kapal
tujuh memberikan perlawanan. Beberapa orang mengalami luka-luka. “J
Pelupessy mendapat luka, sedangkan Sugiono kehilangan satu biji
matanya,” tulis Maud Boshart dalam memoarnya untuk mengenang
kejadian tersebut.

Kapal tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan meriam penangkis
serangan udara. Martin Paradja, yang memimpin pemberontakan ini, tewas
saat pemboman itu. 20 awak Indonesia dan 3 awak belanda juga dinyatakan
tewas akibat serangan itu. Diantara yang gugur adalah Sagino, Amir, Said
Bini, Miskam, Gosal, Rumambi, Koliot, Kasueng, Ketutu Kramas, Mohammad
Basir, dan Simon.

Sementara itu, 545 ABK bangsa Indonesia dan 81 ABK bangsa Belanda
ditahan akibat pemberontakan itu. Kawilarang, karena dianggap memimpin
pemberontakan, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Begitu juga dengan
Maud Boshart, yang dikenai hukuman 16 tahun penjara. Sedangkan yang
lainnya dijatuhi hukuman 6 tahun dan 4 tahun.

Para pemberontak kapal tujuh (seven provincien) akhirnya di tempatkan di
pulau Onrust, kamp tawanan paling mengerikan saat itu. Sebagian besar
pemberontak kapal tujuh meninggal dan dimakamkan di pulau itu.

Pengaruh pemberontakan ini

Kejadian di kapal tujuh sangat mengagetkan kaum kolonial. Koran
“Soeara Oemoem’, yang berkantor di Surabaya, dibredel pemerintah
kolonial. Salah seorang wartawannya, Raden Tahir Tjindarboemi,
diputuskan bersalah karena telah menyiarkan kabar pemberontakan di kapal
tujuh.

Pada saat itu, pers-pers asing sudah ramai mengabarkan kejadian ini.
Mereka menyamakan kejadian di kapal tujuh (seven provincien) dengan
pemberontakan di kapal Potemkim II–dalam sejarah revolusi Rusia.

Akhirnya, kejadian ini terdengar juga di negeri Belanda dan menjadi
pembicaraan di sana. Salah satu organisasi pergerakan di Belanda, yaitu
perhimpunan Indonesia, mengeluarkan manifesto yang mendukung
pemberontakan itu.

Jauh sebelum pemberontakan di kapal tujuh, Gubernur Jendral De Jonge
memberlakukan hukum yang sangat keras bagi pergerakan Indonesia. Dia
memberlakukan pengawasan ketat terhadap rapat-rapat umum, melakukan
penangkapan dan pemenjaraan terhadap sejumlah aktivis, hingga melaran
kegiatan pers.

Dengan kejadian itu, pemerintah Belanda seperti ditampar mukanya. Sehari
setelah kejadian itu, De Jonge menggelar pawai kesetiaan di depan
kantornya, di Batavia. Ia seolah berusaha menegaskan bahwa kekuasaan
kolonial tidak tergoyahkan oleh kejadian itu.

Apa yang menarik kita lihat hubungannya dalam pemberontakan ini adalah
keterlibatan organisasi pergerakan, khususnya PNI dan golongan komunis
yang dituding menjadi provokator pemberontakan ini.

Jaksa Agung Hindia-Belanda saat itu, Verheyen, dalam laporannya kepada
Gubernur Jenderal, telah menuding PNI baru cabang Surabaya punya andil
dalam pemberontakan itu. “PNI baru adalah yang paling berbahaya di
antara partai-partai nasionalis karena pimpinanya yang
revolusioner,” katanya.

Sementara versi lainnya, yang juga sangat penting untuk diketahui, bahwa
sebagian besar pelaut di kapal tujuh adalah anggota serikat buruh
“Inlandsche Marine Bond (IMB)”, yang banyak terpengaruh
nasionalisme dan marxisme. Majalah IMB yang bernama “Sinar
Lautan”, banyak menulis soal marxisme dan nasionalisme.

Bagaimanapun, pemberontakan kapal tujuh adalah pemberontakan
anti-kolonial pertama di kalangan para pelaut Indonesia. Andre Therik,
seorang yang terlibat dalam pemberontakan itu, pernah mengatakan:
“Penurunan gaji hanya momentum bagi meletusnya pemberontakan itu.
Para pelaut Indonesia yang sudah bermimpi akan kemerdekaan Indonesia
yang mendorong kami memberontak.”

http://berdikarionline.com/jeda/20110401/mengenang-pemberontakan-kapal-t\
ujuh-zeven-provincien.html

<http://berdikarionline.com/jeda/20110401/mengenang-pemberontakan-kapal-\
tujuh-zeven-provincien.html
>

Presiden Prawiranegara yang Dilupakan

Novel Historis
Presiden Prawiranegara yang Dilupakan
Editor: yuli
Senin, 28 Maret 2011 | 06:52 WIB
LIFE/James Burke Kolonel Dahlan Djambek (paling kiri), Burhanuddin Harahap, pemimpin Dewan Revolusi Ahmad Husein, Mr Sjafruddin Prawiranegara, dan Maludin Simbolon. Foto yang diambil Maret 1958 ini menunjukkan mereka sebagai pemimpin Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berkedudukan di Bukittinggi, melawan rezim Soekarno.

 

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com – Kiprah tokoh Sjafruddin Prawiranegara yang berperan penting di era Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), kini diangkat dalam novel. Penulisnya, Akmal Nasery Basral, menggarapnya dengan judul Presiden Prawiranegara.

Akmal novelis kelahiran Jakarta 28 April 1968, menekuni dunia jurnalistik selama 16 tahun, di antaranya sebagai wartawan Tempo.

“Saya ingin menggambarkan sebagai novelis bahwa ada satu masa dalam kehidupan Pak Sjafruddin yang selama ini kurang dijelaskan,” kata penulis Novel Akmal Nasery Basral kepada usai acara peluncuran bukunya di Jakarta, Minggu (27/3/2011).

Akmal melihat dia sebagai pemimpin yang pro rakyat dan memiliki pengorbanan yang tidak kenal pamrih. Namun, ia tak banyak dikenalkan di sekolah, sebagaimana nama Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan H Agus Salim.

Padahal, katanya, Sjafruddin Prawiranegara pernah menjadi Menteri Keuangan, Gubernur pertama Bank Indonesia dan ada banyak jabatan lagi. Akmal termasuk yang menempatkan Sjafruddin sebagai salah satu presiden RI.

“Sebetulnya kalaupun pemerintah tidak menulis itu sebagai presiden tapi ketua PDRI, mestinya tetap bisa ditulis, yang masih menjadi masalah adalah sebutan presidennya, tapi sebetulnya ia kepala negara setelah Bung Karno,” ujarnya.

Menurut dia, 10 tahun setelah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), ada problem manajemen nasional sehingga muncul Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).  Pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai pemberontakan.

Keterlibatan Sjafruddin dalam PRRI itu membuat peran pentingya hilang selama era Orde Lama maupun Orde Baru. Sjafruddin bahkan ikut kemenek Petisi 50 bersama Ali Sadikin dan oleh Orde Baru hal itu juga dianggap upaya makar.

Bagi Akmal, reputasi Sjafruddin era kemerdekaan itu tak seharusnya membuat dia juga dicoret dari daftar nama Presiden RI. Ia mencontohkan, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, pernah terbukti salah dalam skandal Watergate tetapi dalam sejarah tetap diakui sebagai presiden.

Akmal mengungkapkan, Sjafruddin pun tidak mendapat penghargaan pahlawan nasional. Namun, namanay dipakai pula sebagai nama menara di kompleks Bank Indonesia, dan nama gedung di Kementerian Pertahanan karena ia pernah menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet PDRI. “Itu, kan, lucu. Ada bagian pemerintah yang mengakui, tetapi secara legitimasi tidak diakui,” ujarnya.

Sementara itu, politisi Fadli Zon yang juga menjadi narasumber dalam peluncuran buku novel itu, mengatakan, Akmal berhasil mengangkat periode sejarah yang terlupakan atau bahkan mungkin dilupakan melalui judul yang cukup provokatif.

“Kalau pemerintah RI tak mau mengakui Sjafruddin sebagai pahlawan, saya kira itu keliru besar, penentuan pahlawan itu bukan lewat lobi atau tekanan politik tetapi melalui suatu kajian, dan peran PDRI itu amat penting,” katanya.

Sedangkan putri kedua Sjafruddin, Sofiah Y Prawiranegara yang juga menjadi narasumber, bercerita, mendiang ayahnya juga senang musik. Ia pernah menciptakan mars Masyumi.

Masyumi adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai politik yang dilarang Orde Lama, dan dilanggengkan oleh Orde Baru.

__._,_.___

Warga Sumenep Temukan Makam Penyebar Agama Islam

Senin, 07/03/2011 08:05 WIB

 

Moh Hartono – detikSurabaya

(detiksurabaya.com/M Hartono)

Sumenep – Tujuh makam yang diduga penyebar agama Islam ditemukan warga Dusun Kampung Baru, Desa Pandian, Kecamatan Kota, Sumenep, Madura. Penemuan makam itu berawal dari pancaran cahaya warna putih dan merah dari makam tersebut.

Sunarto (34), penemu pertama makam mengatakan, sebelum ditemukan banyak warga yang melihat ada cahaya merah dan putih jatuh di sekitar penemuan kuburan. Selain itu, banyak keanehan yang dialami para pengguna jalan, semisal mesin sepeda motor maupun roda empat macet saat melewati makam tersebut.

“Berawal dari itulah, saya berusaha mencari tahu dan datang ke sejumlah kiai. Ternyata benar para kiai menyebutkan jika ada kuburan penyebar agama Islam di sekitar jatuhnya cahaya itu,” kata Sunarto, dalam bincang-bincang dengan detiksurabaya.com, Senin (7/3/2011) pagi.

Menurut Sunarto, lokasi makan itu awalnya lahan kosong yang tidak terurus. Banyak pohon besar dan semak belukar. Setelah dibersihkan secara gotong royong, ternyata benar ada batu nisan sudah rata dengan tanah dan kondisinya berantakan.

Pertama kali, ditemukan satu nisan yang disebut pejuang Islam. Dalam nisan itu bertulisankan huruf arab dengan nama Syehk Sayyid Abdullah dengan julukan Maha Pati Raja Anggadipa, dan terdapat dua kalimat sahadat serta bacaan salawat, ‘Ya Sayyidi Ya Rasulullah.

Dari bentuk dan tulisan caraka Jawa kuno yang terdapat dalam batu nisan menujukan umur kuburan tersebut mencapai 281 tahun. Panjang kuburan 2,70 x 1,12 meter terbuat dari batu gunung. Di bagian nisan bawah (kaki) terdapat tulisan caraka Jawa kuno dengan bertuliskan
wafat 1151 Hijriyah.

Setelah itu lanjut Sunarto, pembersihan dan penggalian lokasi terus dilakukan, hingga akhirnya, warga menemukan tujuh kuburan kuno. Salah satu nisan yang baru ditemukan terdapat tulisan arab ‘Bonang’ wafat tahun 1241 serta dilengkapi dengan surat Al-Ikhlas dan bacaan salawat.

Sunarto menjelaskan, kiai yang pertama kali meminta agar lokasi penemuan kuburan itu
dibersihkan yakni K Misnadar (53), warga Baringin, Kecamatan Dasuk, Sumenep yang mempunyai julukan Ki Agung.

“Hasil analisa mata batin beliau (K Misnadar,red) jika di lokasi itu ada makam wali dan menyebutkan nama serta tahun wafat. Setelah ditemukan ternyata benar, apa yang disampaikan itu sesuai dengan tulisan di batu nisan itu,” terangnya.

Dia juga mengaku mendatangi lima kiai lain yang dianggap mempunyai mata batin tajam, diantaranya, KH Abu Hasan Poday, KH Khotim Pajung, KH Rusdi Parsanga, serta Ustadz Suhartono Karang Sokon. “Semua kiai yang saya datangi itu sama dalam menyebutkan nama dan tahun wafat,” ucapnya.

Sejak itulah, warga setempat berusaha gotong royong membersihkan lokasi makam yang baru ditemukan, 10 Pebruari 2011 lalu. Saat ini, pengunjung tidak hanya dari Sumenep, melainkan juga datang dari Pamekasan dan luar Madura, untuk membuktikan kebenaran makam pejuang Islam tersebut.
(bdh/bdh

MENGENANG KEMBALI SUPERSEMAR

MENGENANG KEMBALI SUPERSEMAR
PADA 11 MARET 2011


TIDAK ADA SALAHNYA PADA 11 MARET 2011 KALI INI SAYA MENURUNKAN KEMBALI MAKALAH SAYA TENTANG SUPERSEMAR. MENURUT SAYA MASIH RELEVAN KARENA SUPERSEMAR ASLI BELUM DITEMUKAN.

Makalah Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif “Impilkasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar.”

Makalah Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif “Implikasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI di Ruang Auditorium Universitas YARSI, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2008. Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Sejarah Supersemar (LPSS) dan Penulis Buku: Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar. Nara sumber lain adalah: Dr.Anhar Gonggong (Sejarawan), Atmadji Sumarkidjo (Wapemred RCTI dan Penulis Buku: Jenderal M.Jusuf Panglima para Prajurit dan Abdul Kadir Besar (Sekretaris Umum MPRS 1966).

Supersemar, Sumber Sejarah yang Hilang

Oleh : Dasman Djamaluddin

Mantan Presiden RI kedua Soeharto yang wafat pada hari Ahad, 27 Januari 2008, memunculkan berbagai polemik sekitar pemerintahannya selama 32 tahun. Banyak di antaranya mendukung, tetapi banyak pula yang mengecam. kita berharap kepergian Soeharto merupakan awal dari terbukanya tabir kegelapan sejarah bangsa Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi.

Kepergian orang nomor satu di Indonesia tersebut mendapat tempat yang istimewa di berbagai media massa. Ini membuktikan, lengsernya Soeharto sebagai seorang Presiden pada 21 Mei 1998 tidak memudarkan pengaruh yang telah dibinanya selama ini, karena hingga menghembuskan nafas terakhirnya, masih banyak para pejabat atau mantan pejabat dalam dan luar negeri berkunjung ke rumahnya di Jalan Cendana.

Selain itu, keterkaitan Soeharto dengan hilangnya Supersemar tidak dapat diragukan, karena naskah asli tersebut dipegang oleh beliau :

“Naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang tidak diketahui keberadaannya selama 40 tahun saat ini berada di tangan mantan Presiden Soeharto,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutannya pada peluncuran buku memoir Jenderal M.Jusuf Panglima para Prajurit di Jakarta, Jumat malam (10 Maret) 2006. foot note : “Naskah asli Supersemar Dipegang Soeharto,” Media Indonesia (Sabtu, 11 Maret 2006): 12

Kepergian Soeharto seakan-akan telah diatur sebelumnya, karena hari wafatnya berselang tidak lama dengan tahun peringatan ke-42 lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar/ 11 Maret 1966-11 Maret 2008) yang merupakan titik tolak seorang anak dari Desa Kemusuk (Jawa Tengah) itu menapak langkahnya menjadi Presiden.

Hari ini dengan diselenggarakannya Seminar Nasional bertema: “Implikasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar,” juga merupakan langkah terpuji buat seorang ilmuwan untuk mengkaji lebih mendalam tentang kebenaran sejarah 42 tahun lalu. Tujuannya antara lain untuk kepentingan umum. Ini pula yang dimaksud oleh Vaclav Havel (foot note: Vaclav Havel adalah Presiden Pertama dan terakhir Republik Cekoslovakia sesudah tahun 1989. Dia bukan berasal dari politikus, tetapi dari seorang seniman, penulis dan lakon teater yang berhasil mengantar rakyatnya membuang sistem komunis. Tetapi tidak lama kemudian dia sangat kecewa dengan hasil referendum di mana rakyatnya terpecah menjadi dua, bergabung dengan Ceko dan Slovia) bahwa seorang ilmuwan tugasnya adalah membaktikan hidupnya untuk berpikir demi kepentingan umum dan bahkan menafikan kepentingan pribadinya. Jika seseorang sudah lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan
umum, maka boleh jadi keilmuawan seseorang tersebut perlu diragukan, karena biasanya seorang ilmuwan atau juga disebut dengan intelektual, cendekiawan atau cerdik pandai mempraktikan hidup dalam kesederhanaan, jujur dan rela berkorban. Sehingga seorang cendekiawan, agamawan dan seniman di dalam menjalankan fungsinya masing-masing punya getaran gelombang yang sama.

Mempelajari dan menggali sejarah masa lalu buat seorang ilmuwan tidak mudah. Dia dihadapkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dari mana sumber bahan penulisannya diperoleh. Kalau sumbernya telah ditemukan, maka masih ada sederet pertanyaan yang harus diajukan. Apakah sumber yang diperolehnya itu otentik (asli), apakah sumbernya shahih, sah dan benar (validity), terpercaya, sungguh-sungguh benar (realibility) dan kuat (perihal dapat dipercaya tadi /kredebility) ? Jika hl ini telah terpenuhi, barulah ilmuwan tersebut memenuhi kreteria sebagaimana diungkapkan oleh W.S.Rendra bahwa seorang cendekiawan harus “berumah di angin”, tidak mau terikat oleh suatu sistem yang menghalangi kebebasannya.

“Ia harus bebas pula dari ikatan bathin sehingga konsekuen menurut keyakinan intelektualnya dan jangan terjadi sebagaimana Julien Benda katakan sebagai ‘pengkhianatan kaum cendekiawan’,” ujar W.S.Rendra yang baru saja memperoleh Doktor Kehormatan dari Universitas Gajah Mada (foot note: Dick Hartoko (ed), Golongan Cendekiawan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT.Gramedia, 1980), hal.ix)

Penghilangan Sumber

Sumber sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, bahkan maju atau tidaknya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh sumber-sumbernya. Itulah sebabnya ketika sebuah bangsa berkeinginan menghancurkan bangsa lainnya, yang dilkukannya pertama kali adalah menghancurkan kebudayaannya dengan menghancurkan perpustakaan, museum dan pusat-pusat kesenian lainnya. Atau dengan istilah lain,” menghancurkan peradabannya.”

Jika hal tersebut telah dilakukan, maka bangsa tersebut tidak lagi punya harga diri dan tidak punya lagi sumber-sumber kebudayaan yang patut dibanggakannya, sehingga masuklah kebudayaan bangsa si penyerang sebagai pengganti budaya bangsa yang diserang.

Apa yang terjadi di Indonesia di masa Orde Baru–sebuah istilah yang sejak awal tidak saya setujui, karena istilah tersebut berkonotasi merendahkan apa yang telah dihasilkan pemerintahan sebelumnya, Orde Lama–sangat mirip dengan “penghilangan sumber” yang pernah dilakukan bangsa-bangsa terdahulu. Bedanya, di masa Orde Baru “penghilangan sebuah sumber” dilakukan oleh bangsanya sendiri, bukan oleh bangsa lain.

Berbagai penghilangan sumber di masa Orde Baru, salah satunya apa yang pernah diungkapkan oleh Majalah TEMPO, 28 Juli 2002. Majalah tersebut mengungkap penghilangan dokumentasi tentang aktivitas parlemen Indonesia sejak era Konstituante hingga MPRS. Dokumen ini dimusnahkan pemerintah Orde Baru. Buku yang diterbitkan sebnyak 120 jilid, berjudul Laporan MPRS 1966-1972 tidak lagi kita temukan di perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat kebudayaan bangsa untuk mencerdaskan generasi penerus, begitu pula di Arsip Nasional. Pada tahun 1972, pemerintah melarang peredaran buku tersebut dan buku yang berhasil ditemukan dibakar.

“Abdul Kadir Besar, sejumlah pengurus MPRS, dan pengelola Percetakan Siliwangi malah sempat diinterogasi. Tudingannya seram, membocorkan rahasia negara. Pak Nasution dicekal dari tahun 1972 sampai 1993, sejak itu, penjagaan dan fasilitas ditarik. Bahkan air PAM di rumah dicabut. Setiap hari intelijen mengamati kami. Semua yang dekat-dekat Pak Nas akan dibikin susah, sehingga orang takut datang. Yang setia adalah Surono dan Wiyogo Admodarminto, Soepardjo Roestam juga pernah datang, tapi cuma sebentar, lalu pergi. Yang lain menjauh. Seolah-olah kami ini penderita lepra. Sewaktu Adam Malik meninggal, Bapak datang. Tiba-tiba ada tentara yang menarik Bapak dan menyuruh mundur dengan cara yang tidak sopan. Kurang ajar sekali mereka,” ujar isteri Pak Nasution, Yohana Sunarti Nasution.

Selanjutnya Bu Nas mengatakan:

“Pak Nas bilang sudah memaafkan Pak Harto. Cuma ada satu orang yang tidak mau dia maafkan. Tapi saya tak akan bilang siapa. Bapak bilang TNI sudah meninggalkan tugas seharusnya. TNI harusnya dekat dengan rakyat, bukan ikut memeras rakyat. Mengapa sekarang jadi begini ? TNI sekarang masuk ke segala peran. Orang jadi mempermasalahkan Pak Nas sebagai penggagas dwi fungsi. Padahal dwifungsi yang dilakukan Pak Harto bukan yang dimaksud Pak Nas. Prinsipnya TNI punya hak juga di negeri ini. Tapi jangan di semua tempat.”

Selain itu, tidak ditemukannya naskah pidato Presiden Soekarno pada bulan Mei 1966 di Sekretariat Negara, juga menjadi tanda tanya. Hal ini terungkap dari pernyataan Asvi Warman Adam, Sejarawan dan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa (LIPI) di dalam kata pengantar buku: Revolusi Belum Selesai.

Buku yang diterbitkan dalam dua jilid itu berisi kumpulan sebagian pidato Presiden Soekarno, yang dimulai sejak pasca peristiwa Gerakan 30 September. Mengherankan, pidato politik yang disampaikan sebanyak 103 kali tersebut tidak memperoleh tanggapan dari rakyatnya. Majalah TEMPO memberi perhatian besar terhadap terbitnya buku tersebut dan berkomentar:

“…pidato itu juga melukiskan kesunyian seorang Bung Besar. Perintahnya tak dituruti, pidatonya hanya menjadi kembang api, membuncah lalu hilang bersama malam. Hampir dua tahun suara Bung Karno nyaris tidak terdengar. Ia seperti tokoh dalam novel Gabriel Garcia Marquez, lelaki yang melewati waktunya dalam 100 tahun kesendirian.”

Sepertinya penghilangan dokumen masih saja terjadi hingga sekarang. Baru-baru ini, hilangnya berkas penyelidikan pro justia kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan Semanggi II, serta peristiwa penghilangan orang yang ada di Kejaksaan Agung, sungguh disesalkan.

Peranan TNI

Orde Baru juga disebut kemenangan TNI (dulu istilahnya ABRI) terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), karena pada Masa Sistem Politik Demokrasi Terpimpin, golongan militer tidak mendapat kesempatan lebih besar dalam kegiatan politik. Peranan militer semakin jelas terlihat ketika sedang membahas konsep Orde Baru di dalam Seminar Angkatan darat (AD) II 1966 yang berlangsung di Graha Wiyata Yudha, Seskoad Bandung, 25 – 31 Agustus 1966. Wlaupun terdapat kalangan sipil, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tujuan seminar pada waktu itu adalah untuk mengoreksi total serbagai ketimpangan-ketimpangan di masa Orde Lama. Jadi koreksi total adalah semangat Orde Baru.

Sangat jelas, bahwa di saat-saat mendirikan Pemerintahan Orde Baru, peranan TNI khususnya Angkatan Darat sangat besar. Itulah sebabnya mengapa para pelaku sejarah Supersemar adalah dari kalangan militer, termasuk Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat yang bukunya telah diterbitkan thun 1998 dan sebelumnya telah memperoleh persetujuan keluarga untuk ditulis pada tanggal 7 November 1996.

Pada masa Orde Baru, TNI tidak hanya berpengaruh terhadap salah satu partai politik saat itu (Golkar), walaupun saat itu enggan disebut sebuah partai, tetapi juga terhadap posisi TNI yang secara terang-terangan berada di lingkaran kekuasaan. TNI tidak hanya menunjukkan pengaruhnya di pemerintahan, tetapi di parlemen berlaku aturan-aturan khusus untuk TNI. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada bulan Februari 1967, di mana Fraksi ABRI mengemukakan, bahwa ikut sertanya ABRI dalam politik adalah suatu keharusan dalam kehidupan sistem politik di Indonesia. Dengan dalih menjaga kekompakan, maka masuknya wakil-wakil ABRI dalam badan perwakilan haruslah dengan pengangkatan. Sehingga Soeharto di masa Orde Baru memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi ABRI, Kepala Eksekutif dan Ketua Dewan Pembina Golkar.

Tetapi bagaimana selanjutnya ? Pada satu sisi Pemerintahan Orde Baru berkeinginan mengoreksi total berbagai ketimpangan-ketimpangan di masa Orde Lama, tetapi pada saat bersamaan pula pemerintah Orde Baru juga membuat kekeliruan di dalam menjalankan roda pemerintahan selama 32 tahun.

Pertama, di dalam hal membuabarkan sebuah partai, yaitu PKI. Soeharto tidak mengacu kepada penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1959 yang masih berlaku saat itu. Di mana di dalam pasal 9 ayat 1 nya dinyatakan bahwa :
Presiden, sesudah mendengar MA dpat melarang dan/atau membubarkan partai yang:
1. Bertentangan dengan azas dan tujuan negara
2. Programnya bertentangan dengan azas dan tujuan Negara
3. Dan melakukan pemberontakan
4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Dengan ketentuan ini jelaslah bahwa tindakan Soeharto membubarkan PKI telah menyalahi aturan hukum. Hanya dengan berbekal Supersemar, Soeharto yang mengatasnamakan Presiden Soekarno dapat membubarkan sebuah partai, yaitu PKI.

Kedua, Supersemar meningkat menjadi Tap MPRS sebenarnya menjadi tinggi sekali dan menjadi Sumber Hukum Tata Negara, tetapi pada dasarnya tidak layak. Supersemar tidak lebih hanyalah merupakan surat perintah, tidak termasuk di dalam perundang-undangan dan bukan pula suatu peraturan kebijakan. Jika dinyatakan bahwa Supersemar tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi karena setelah dikeluarkan dan suratnya berlaku selesai, permasalahannya bukan terletak pada manfaat surat pada saat itu, tetapi kembali kepada uraian di atas, bahwa bangsa ini setelah masa reformasi tidak hanya mereformasi peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga peraturan, tetapi yang lebih penting adalah mereformasi budaya hukumnya.

Supersemar muncul dalam ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentang Sumber, Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundangan RI. Urutan Sumber Tertib Hukum pada waktu itu adalah: Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang dasar Proklamasi 1945 dan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Selanjutnya terlihat sangat jelas bagaimana Soeharto sudah dipersiapkan menjadi Presiden. Hal ini dapat dibaca dalam Ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden. Pada dasarnya dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik psychologis, MPRS menganggap lebih baik tidak mengisi lowongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya ditegaskan, oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat ketentuan mengenai pejabat Presiden, apabila Presiden sewaktu-waktu berhalangan, mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya guna menghindarkan kekosongan dalam Pimpinan Negara dan Pemerintahan.

Ketiga, adanya Surat Perintah Presiden Soekarno, tanggal 13 Maret 1966 yang tidak diindahkan Soeharto. Surat tersebut dikeluarkan sebagai koreksi terhadap penyelewengan pelaksanaan Supersemar. Surat sepanjang satu pragraf itu baru disebarluaskan pada hari Senin, 14 Maret 1966. Isi surat tersebut diungkapkan kembali dalam pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1966. Nasib surat ini sama dengan Supersemar, yaitu “hilang.”

Keempat, telah terjadi penangkapan-penangkapan tanpa prosedur, termasuk penangkapan-penangkapan di jajaran eksekutif (para menteri Kabinet Dwikora yang tanpa sepengetahuan Bung Karno) dan anggota legislatif, sehingga memuluskan jalan bagi Soeharto mengemukakan gagasan-gagasannya. Pembersihan oknum-oknum partai di Parlemen bertujuan untuk membersihkan orang-orang yang dekat dengan sikap Bung Karno. Praktis di MPRS, Bung Karno tidak punya kekuatan. Pada komposisi MPRS yng demikian, Sidang istimewa berlangsung, maka menjadi hal yang sangat wajar bila Pidato Pertanggungjawaban Bung Karno, berjudul: Nawaksara ditolak.

Pada Sidang Istimewa yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 7-12 Maret 1967 melalui Ketetapan No.XXXIII/MPRS/67, MPRS menetapkan mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan dengan ketetapan yang sama, MPRS mengangkat Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66, Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

“untuk sementara waktu kami akan memberlakukan beliau sebagai Presiden yang tidak berkuasa lagi, sebagai Presiden yang tidak mempunyai kewenangan apa pun di bidang politik,kenegaraan dan pemerintahan.” /foot note: Robert Edward Elson, Suharto Sebuah Biografi Politik (Suharto: a Political Biography), diterjemahkan oleh Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005), hal.298-299.

Pertanyaan yang muncul, siapa yang menandatangani surat keputusan pembentukan Kabinet Ampera yang Disempurnakan, karena pembentukan kabinet tersebut disebutkan berdasarkan Keputusan Presiden No.171 tahun 1967, apakah di dalam berbagai peraturan diperbolehkan seorang pejabat Presiden mengatasnamakan Presiden untuk menandatangani sebuah surat keputusan atau sejauh manakah sahnya sebuah surat keputusan bila ditandatangani oleh seorang presiden yang kekuasaannya telah dicopot ?

Jika kita kembali sejenak ke belakang, sejarah mencatat,bahwa telah terjadi pula berbagai penangkapan anggota PKI dan anggota organisasi yang terkait. Sampai Oktober 1965, sudah 1.334 orang di wilayah Jakarta yang ditahan dengan alasan terlibat PKI./foot note: Ibid, hal.239. Banyak sumber yang memberitakan jumlah pembantaian tahun 1965/1966 terutama di Jawa, Sumatera dan Bali, merupakan jumlah terbesar. Jumlah pembantaian itu tidak mudah diketahui persis, tetapi dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12), jumlah korban berkisar 78.000 jiwa hingga dua juta jiwa /foot note: Asvi Warman Adam,”Pembantaian 1965, Kekerasan Terbesar dan Rekonsiliasi,” Kompas (4 Desember 2000): 40.

Selanjutnya Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian tahun 1965 dilakukan dengan memakai alat sederhana, seperti pisau, golok dan senjata api. Caranya juga sederhana, tanpa harus terlebih dulu dimasukkan ke kamar gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang akan dieksekusi juga tidak dibawa jauh-jauh sebelum dibantai,biasanya mereka bunuh di dekat rumahnya. Ciri lain dari kejadian itu biasanya dilakukan pada malam hari.Pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam empat tahun. Bahkan kasus kekejian tahun 1965 tersebut sempat menjadi perhatian mantan Ibu Negara Perancis, nyonya Francois Mitterand, yang bersama rombongan menyempatkan diri mengunjungi Klaten dan menengok lokasi “killing field” (ajang pembantaian) di daerah sekitar Pandansimping./footnote:Lihat Bernas, 4 September 2000,’Mantan Ibu Negara Perancis ke Klaten Tertarik Cerita “Killing Field” di Pandansimping. Lihat
juga cerpen GM Sudarta, Kompas, 10 Februari 2005.

Pembersihan sisa-sisa PKI tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera Utara.Pembersihan sisa-sisa PKI dilakukan tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan. Ada nuansa balas dendam politik yang memang tak terelakkan.Ia menjadi soal, lantaran korban dendam itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang diduga terlibat G.30.S, teapi juga keturunan mereka. Tidak cuma antek, tetapi juga keturunan mereka. Tidak cuma anak, tetapi cucu dan menantu. Stigma PKI khas Orde Baru benar-benar membuat berjuta anak Indonesia mengalami kematian perdata./foot note: Tim Investigasi,”Sejarah Hitam Pasca G-30-S, Majalah Tajuk No.23, TH.II (3 Januari 2000):68-71.

Kelima, pers mengalami apa yang dinamakan “pemasungan”, sehingga peristiwa-peristiwa pada saat peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto banyak yang tidak diketahui dengan pasti oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan peristiwa sebelumnya, di mana pada bulan Februari 1965, Menteri Penerangan Achmadi melarang terbit 21 surat kabar di Jakarta dan Medan karena mendukung Badan Pendukung Soekarno (BPS). Hanya yang leluasa memberitakan peristiwa-peristiwa itu adalah media-media yang sangat dekat dengan kekuasaan militer, seperti Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Kedua surat kabar ini pula yang memberitakan masalah Supersemar. Harian Angkatan Bersenjata memberitakan tanggal 12 Maret 1966 pagi dan sore, anehnya harian itu sudah tahu lebih dahulu tentang Supersemar. Sedangkan Berita Yudha memberitakan tanggal 13 Maret 1966.

Keenam, Soeharto sebagai Menpangad pada waktu itu tidak lagi patuh kepada Presiden Soekarno, sebagaimana diungkapkannya :

“Beliau mempunyai satu pendirian, saya punya pendirian lain. Tetapi saya tidak menentang begitu saja. Saya sebagai bawahan, sebenarnya harus taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja.” /foot note: G.Dwipayana dan Ramadhan, K.H., Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (Jakarta:PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hal.167.

Sebaliknya Presiden Soekarno, sejak awal telah menganggap Soeharto sebagai perwira yang “begudul” (kepala batu). Hal tersebut diungkapkan beliau pada pidato 20 November 1965 di depan ke empat panglima angkatan di Istana Bogor.

Bung Karno mengatakan bahwa ada perwira yang begudul. “Begudul! Itu apa ? Hei, Bung, apa itu begudul? ya, Kepala Batu. Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Soebandrio. Bukan Leimena. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto…” berbeda dari nama lain, Soeharto disebut dua kali secara berturut./foot note: Setiyono, loc.cit.

Supersemar dan Perang Dingin

Faktor penting munculnya Supersemar tidak dapat dilepaskan dari terjadinya “Perang Dingin” antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dimulai dengan konsep pembendungan komunisme melalui Doktrin Truman (Truman Doctrin) yang diumumkan pada tahun 1947 sebagai reaksi Amerika serikat terhadap ekspansi komunisme Uni Soviet setelah Perang Dunia II di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dan yang kelihatan akan menjalar ke wilayah Laut Tengah, termasuk Turki dan Yunani./foot note: Lie Tek Tjeng, Percaturan Politik Di Kawasan Asia Pasifik Dilihat dari Jakarta (Jakarta: PT.Karya Unipress, 1983), hal.37

Konsep Doktrin Truman disusul oleh Marshall Plan yang bertujuan membantu rehabilitasi Negara-negara Eropa yang telah hancur sebagai akibat Perang Dunia II. Kemudian disusul dengan pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang merupakan persekutuan militer raksasa Barat untuk membendung komunisme mulai dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Tengah. sasaran utamanya adalah Uni Soviet.

Pada tanggal 1 Oktober 1949 negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri sebagai akibat kemenangan kaum komunis terhadap Koumintang. Tugas Amerika Serikat dan sekutunya dalam hal membendung komunisme bertambah berat. Untuk membendung komunisme dari RRT ini, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap perlu membentuk Pakta Pertahanan di Timur. Pada tahun 1954 dibentuklah SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), sebuah kekuatan pertahanan militer di Asia Tenggara beranggotakan Amerika Serikat, Inggeris, Perancis, Australia dan Selandia Baru serta negara-negara Asia: Filipina, Thailand dan Pakistan. Dalam hal ini, Indonesia menolak pembentukan pakta militer tersebut dan sejak saat ini hubungan Indonesia-Amerika Serikat mendingin, meskipun tidak bermusuhan. Pada saat bersamaan pertentangan dua kekuatan antara Barat dan Timur semakin memuncak, hal tersebut terlihat dari pecahnya Perang Korea (1950-1953), Pemisahan Berlin dengan tembok (Agustus 1961), Krisis
Kuba (1961-1962).

Di dalam situasi Dunia yang tidak menentu ini, Indonesia lalu memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955 di Bandung dan pada akhirnya menjadi landasan buat negara-negara yang tidak memihak ke Barat atau ke Timur, mendirikan sebuah gerakan bernama: Gerakan Non-Blok di Beograd tahun 1961. Pada saat bersamaan, bulan Mei 1955, Uni Soviet dan sekutunya membentuk pula sebuah pertahanan militer bernama Pakta Warsawa.

Perkembangan di luar negeri berpengaruh besar terhadap perkembangan di dalam negeri Indonesia, begitu pula sebaliknya. Munculnya PKI, setelah Hatta sebagai Wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X (huruf eks, bukan angka 10 hitungan Romawi, tetapi abjad ke-24) dan ditindaklanjuti dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 menjadi perhatian Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi secara tak terduga. di dalam Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955, yang hasilnya baru diumumkan tanggal 1 Maret 1956, PKI berhasil menduduki posisi ke-empat dalam jumlah pengumpulan suara untuk Parlemen/DPR (16,3 persen), setelah PNI (22,1 persen), Masyumi (20,9 persen) dan NU (18,4 persen).

Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menyatakan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1958, Amerika Serikat mulai ikut membantu PRRI dengan persenjataan. Pada saat ini dikerahkan Armada Ketujuh Pasifik Amerika Serikat dengan membentuk Satgas 75 yang ditempatkan di Singapura. Dalam hal ini Menteri Luar Negeri PRRI Kolonel Maludin Simbolon pernah disarankan pihak Amerika Serikat untuk meledakkan instalasi tambang minyak Caltex di Riau agar ada alasan Armada VII Amerika Serikat mendaratkan pasukan marinirnya. Tetapi ditolak Maludin Simbolon karena dia tidak menghendaki Indonesia mengalami seperti yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan atau “balkanisasi” negara dan bangsanya./foot note: Payung Bangun, Kolonel Maludin Simbolon, Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.257.

Pemisahan PRRI ini tidak terlepas dari mundurnya Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak saat ini PKI semakin leluasa mempengaruhi Bung Karno. Buktinya, ketika pada 21 Februari 1957, pukul 20.05, Bung Karno berpidato di Istana Merdeka dan secara terus terang mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar kaum komunis ikut serta di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pidato Soekarno tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok yang sejak awal tidak menghendaki kehadiran PKI di Indonesia, terutama kelompok militer. Soekarno mengatakan :

“Yah. Saya tahu saudara-saudara misalnya terhadap PKI ada beberapa saudara-saudara atau pihak yang keberatan dia duduk dalam kabinet. Saya bertanya dengan setenang-tenangnya, saudara, apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam pemilu mempunyai suara enam juta manusia ? Sungguh. saudara-saudara, saya tidak memihak. Saya sekedar menghendaki adanya perdamaian nasional. Saya sekedar ingin mengadakan cara pemerintah gotong royong dengan tidak memihak sesuatu pihak.”/foot note: Presiden Soekarno, Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung Karno. Catatan Stenografis dari Pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 jam 20.05 di Istana Merdeka (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1957), hal.13

Oleh karena itu, adalah hal wajar apabila Amerika Serikat dan sekutunya sejak awal mengamati perkembangan di Indonesia. Kegigihan Amerika Serikat membendung komunisme di Asia Tenggara dengan menggelorakan bahkan memperluas Perang Vietnam sampai ke Laos dan Kamboja, yang ditentang keras oleh Indonesia, menjadi salah satu bukti ada keterkaitan pihak Amerika Serikat dengan Indonesia di era “Perang Dingin” tersebut. Apalagi setelah Indonesia membentuk poros Jakarta-Phnom Penh- Hanoi-Beijing-Pyongyang yang sudah dianggap oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia semakin masuk ke kubu Komunisme yang justru adalah musuh utama negara adidaya itu. Tetapi bagaimana pun juga kita kembali ke konsep semula. Sebagai seorang ilmuwan yang berpikir untuk bangsanya, perlu adanya sebuah kejujuran dibalik peristiwa apa pun yang melatar belakanginya. Konsep seorang ilmuwan sangat jelas, yaitu berkeinginan melihat sejarah sebuah bangsa tidak dimanipulasi oleh
kepentingan-kepentingan sesaat, termasuk di dalam hal melihat Sejarah Supersemar. Oleh Karena itu perlu kiranya kita menemukan sumber asli Supersemar tersebut.

DAFTAR BACAAN

A.BUKU

Amirmachmud. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru (tanpa penerbit dan tahun. Ditulis ketika menjadi Ketua MPR/DPR-RI).

Bangun, Payung. Kolonel Maludin Simbolon. Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan. Jakarta: Elsam, 2004.

Djamaluddin, Dasman. Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar. Jakarta: PT.Grasindo. 1998.

Dwipayana, G dan Ramadhan,K.H. Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Jakarta: PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.

Elson, Robert Edward. Suharto Sebuah Biografi Politik (Suharto: a Political Biography), diterjemahkan oleh Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.

Feith, Herberth. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Green, Marshal. Dari Sukarno ke Suharto. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Hari-Hari Terakhir Bung Karno (tanpa penerbit dan tahun. Seri Dokumentar).

Hartoko, Dick (ed). Golongan Cendekiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT.Gramedia, 1980.

May, Brian. The Indonesia Tragedy. Singapore: Graham Brash Ltd.1981.

Nasution,A.H. Kepemimpinan. Jakarta: tanpa penerbit, 1977.

Nawaksara. Jakarta: Central Klender Plaza, tanpa tahun.

Nishihara, Masashi. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang. Jakarta: Grafiti, 1994).

Scott, Peter Dale. CIA dan Penggulingan Sukarno. Yogyakarta: Lembaga Analisis Informasi, tanpa tahun.

Sd, Subhan. Langkah Merah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana. Revolusi Belum Selesai. Jilid I. Jakarta: Messias, 2003.

Shill, Edward. The Intellectuals and the powers and other Essay. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1972.

Soebandrio. Kesaksianku tentang G30S. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001.

Soekarno, Presiden. Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung Karno. Catatan Stenografis dari Pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 jam 20.05 di Istana Merdeka. Jakarta: Kementerian penerangan RI, 1952.

Supersemar. Jakarta: Badan penerbit Almanak RI/B.P.Alda. 1977.

Suryohadiprojo, Sayidiman. Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1996.

Tjeng, Lie Tek. Percaturan Politik Di Kawasan Asia Pasifik Dilihat dari Jakarta. Jakarta: PT.Karya Unipress, 1983.

B. Surat Kabar:

Adam, Asvi Warman.”Pembantaian1965, Kekerasan Terbesar dan Rekonsiliasi”, Kompas (4 Desember 2000):40.

______________.”Seabad Kontroversi Sejarah,” Kompas (17 Januari 2000) : 4

Luhulima, James.”Peristiwa G30S Titik Balik Soekarno,”Kompas ( 1 Juni 2001): 69.

“Naskah Asli Supersemar Dipegang Soeharto”, Media Indonesia (Sabtu, 11 Maret 2006): 12

C. Majalah

Anom, Andari Karina.”Setumpuk Buku 30 Tahun yang lalu” dan”Kami Dijauhi Seperti Penderita Lepra,”Majalah TEMPO ( 28 Juli 2002) : 64 dan 69.

Iqra.”Bung Karno 100 Tahun dalam Sunyi”, Majalah TEMPO (26 Oktober 2003) : 71.

Tim Investigasi.”Sejarah Hitam Pasca G-30-S.”Majalah Tajuk No.23, Th.II (3 Januari 2000) : 68-71.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers