Archive for the ‘Sejarah’ Category

BUNG KARNO SEKITAR “G30S”

BUNG KARNO SEKITAR “G30S”
Kolom IBRAHIM ISA

Jum’at, 09 September 2011

*<Bagian 3>*

Dalam tulisannya menyambut buku “REVOLUSI BELUM SELESAI”, berisi
kumpulan pidato Presiden Sukarno setelah terjadinya “G30S”, Peneliti
Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, membeberkan bahwa: Meskipun AURI,
Marinir dan sebagian besar kekuatan bersenjata Kodam Brawijaya (Jawa
Timur) masih loyal kepada Presiden Sukarno, Bung Karno tidak
memerintahkan mereka untuk bertindak terhadap yang ingin menggulingkan
Presiden RI (yaitu kekuatan militer yang dikepalai oleh Jendral Suharto).

Ini disebabkan karena Presiden Sukarno tidak ingin terjadi pertumpahan
darah antar bangsa.

Sikap Presiden Sukarno ini, — yang berusaha mencegah pertumpahan darah
di antara sesama bangsa, bahkan diambilnya pada hari-hari awal
pembangkangan Jendral Suharto terhadap Presiden Paanglima Tertinggi
ABRI, Sukarno, dengan menyabot keputusan Presiden Sukarno menunjuk
Jendral Pranoto Reksosamudro, menjadi caretaker pimpinan Angkatan Darat,
mengisi kekosongan pimpinan AD, setelah dibunuhnya enam orang perwira
tinggi yang menjabat pimpinan Angkatan Darat ketika itu.

Perwira-perwira tinggi ABRI, yang loyal pada Presiden Sukarno langsung
menyatakan kepada Bung Karno bahwa di bawah komando Presiden Sukarno,
mereka mampu memukul kekuatan yang membangkang dan yang mulai
melaksanakan ‘kudeta merangkaknya’. Bung Karno menolak memberikan
komando itu, dengan maksud menghindari pertumpahan darah antar bangsa.
<informasi diperoleh dari Ibu Suryadarma kepadaku, dalam percakapan pada
suatu pertemuan di Jakarta, minggu pertama Oktober 1965, I.I.>.

Tetapi, ternyata sikap dan kemauan baik Presiden Sukarno itu tak
terlaksana. Karena sejak Jendral Suharto mengambil oper kekuasaan di
Angkatan Darat, pertumpahan darah besar-besaran terjadi, seperti yang
bisa dibaca dalam pidato-pidato Bung Karno. Jendral Suharto, yang sudah
berketetapan menggulingkan Presiden Sukarno dan merebut kekuasaan negara
dan pemerintahan di tangannya sendiri, telah dengan licik
menyalahgunakan kemaun baik Bung Karno.

Sejak disingkirkannya Presiden dari kekuasaan negara dan pemerintahan
melalui kombinasi kekerasan, pertumpauan darah, persekusi terhadap para
pendukungnya, terutama PKI dan simpatisannya, pemenjaraan dan pembuangan
ke pulau Buru – sudah berpuluh bahkan ratusan tulisan, analisis pakar
dan buku hasil studi yang disiarkan di Indonesia maupun di mancanegara.
Semua itu menunjuk pada SATU ARAH: Pergantian presiden Indonesia, dari
Presiden Sukarno ke Presiden Suharto, berlangsung lewat suatu
pertumpahan darah yang paling besar di Indonesia. Bahwa perebutan
kekuasan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1965 itu adalah
suatu perebutan kekuasaan yang paling canggih, tetapi juga paling
berdarah yang pernah terjadi.

Melebihi fakta-fakta dan anlisis yang pernah ditulis selama ini, DUA
JILID BUKU BERJUDUL “REVOLUSI BELUM SELESAI”, I dan II, berisi
pidato-pidato Presiden Sukarno pasca Peristiwa G30S, adalah dokumen yang
paling otentik dan yang bisa diandalkan mengenai kebenaran bahwa
PEREBUTANKEKUASAAN YG TERJADI DI INDONESIA PADA AKHIR 1965 adala
perebutan kekuasaan yang dalangnya adalah JENDRAL SUHARTO.

* * *

Di bawah ini disiarkan bagian terakhir Kata Pengantar Dr Aswi untuk buku
“REVOLUSI BELUM SELESAI”, kumpulan pidato-pidato Bung Karno sesudah
Peristiwa “G30S”, — yang di “black out” oleh Jendral Suharto yang
ketika itu sudah berkuasa di ibu kota.

*Dr. Asvi Warman Adam:*

*BUNG KARNO KONSISTEN MENDUKUNG ”NASAKOM”*

Kalau dilihat dari rangkaian pidato Bung Karno dari 1 Oktober 1965
sampai awal 1967 memang terlihat kekonsistenan sikapnya yang “mendukung
Nasakom dan anti-nekolim”. “Indonesia buatku adalah suatu /totaliteit”,
/ujar Bung Karno. Tetapi nadanya makin lemah. Bila akhir tahun 1965 ia
marah dan mengatakan akan men-/donder/orang-orang yang tidak mendengar
perintahnya, maka tahun 1966 dan 1967 ia tampak capek dan mulai putus
asa. Tanggal 7 April 1966 pada pelantikan dan penyumpahan Menteri/Pangau
Rusmin Nurjadin, Bung Karno mengatakan, /I am still President, stll
Supreme Commander of the Armed Forces”./

Bulan Mei 1966 termasuk dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20
Mei, ia tidak mau berbicara. Pada pelantikan Omar Senoadji sebagai
Menteri Kehakiman, Juni 1966, ia hanya berpidato sangat singkat. Ketika
ia kemudian berpidato lagi, suaranya sudah semakin lemah. Pada tanggal 6
Juli 1966 dalam penutupan Sidang ke-4 sudah merasa plong bahwa ia ikut
membentuk Kabinet

Ampera /(Note: MPRS juga menetapkan bahwa Pemilu akan diadakan. Rencana
pemilu 5 Juli 1968. Jadwal itu diundur Suharto menjadi tahun 1971 agar
lebih “sasfe”. Tahun 1969 Suharto sempat membuang ribuan Tapol Golongan
B yang dianggapnya berbahaya ke pulau Buru.) /Mulanya ia membaca di
surat kabar bahwa MPRS menugaskn Jendral Suharto untuk membentuk
kabinet. Tetapi kenyatannya suaranya tidak didengar lagi oleh Suharto.
Orang-orang kepercayaannya seperti Leimena dan Ruslan Abdulgani tidak
masuk dalam kabinet.

Kekalahan sudah di depan mata. Sukarno merasa berdiri di atas bara api
yang menyala-nyala. “Saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan”.
Ketika melantik kebinet Ampera 28 Juli 1966 Bung Karno mengatakan bahwa
Supersemar buikanlah penyerahan kekuasaan. /“I repeat again it is not a
transfer of power”./

*KITA MAU MELARANG KOMUNISME, MELARANG SOSIALISME*

*SEBAGAI ISME, */*“MBOTEN SAGET”.*/

Maka yang datang berkunjung ke Istna Bogor tinggallah para eksponen 45
dengan tokohnya antara lain Bung Tomo. Kepada mereka Sukarno berpidato
tanggal 9 Sepember 1966. “Nah, kita mau melarang komunisme, melarang
sosialisme sebagai isme. /Mboten saget, /Saudara-saudara. MPRS jangan
melarang isme, laranglah kegiatannya”. Tanggal 8 September 1966 dibentuk
Dewan Kehormatan Menteri, suatu badan yang tidak ada fungsinya. Ketika
pada pejuang 45 itu datang kepada Sukarno seminggu kemudian (13
September 1966) sang Presiden menyanyi lagu buruh /Internationale. /Ia
juga mencurahkan isi hatinya kepada orang tua angkatan 45, tentang
anggota KAMI yang menggedor truk sayur, sehingga menyebabkan harga sayur
mayur naik di Jakarta. Sukarno juga mendengar dari Cosmas Batubara bahwa
kami telah diselundupi. Selain demonstrasi juga ada perkosaan dan
perampokan. Tetapi kepada para wartawan yang hadir, Sukarno mengatakan
informasinya itu /off the record./” Kamu orang sanggup tidak menulis.
Kalau menulis, /tabokin ya”. /Seorang Presiden yang dulu berbicara
lantang di PBB, ternyata sudah begitu ciut nyalinya.

*SUKARNO TIDAK INGIN TERJADI PERTUMPAHAN DARAH SESAMA BANGSA*

Dalam beberapa pidatonya terdengar keluhan. Misalnya di Departemen P dan
K orang-orang yang mendukung Bung Karno dinonaktifkan. Ia juga mengeluh
bahwa perintahnya tidak diindahkan. Sebetulnya seberapa drastihkan
kekuasaan yang dipegangnya? Presiden Sukarno masih sempat melantik
taruna AURI dan ia juga berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling
sedikit dari Angkatan Udara, Marinir dan sebagian besar tentara Kodam
Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar
menyerukan “jangan gontok-gontokan antar-angkatan bersenjata” /(Note: Ia
berseru, “Jangan sampai ada satu tetes darah pun antara AURI dengan
Angkatan Darat”)/. Kenapa dalam waktu yang cukup panjang antara tahun
1965 sampai dengan 1967, ia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk
melawan pihak yang ingin menjatuhkannya sebagai Presiden? Sukarno tidak
ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa.

Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi
setelah ia meninggal.

(Kata Pengantar Dr Asvi Warman Adam Selesai)

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis, 08 September 2011

*<Bg. II>*

“*Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi*

*Bukan Engkau Suharto, Bukan Engkau Suharto”*

** * **

Berikut ini adalah lanjutan tulisan y.l — turunan Kata Pengantar
Peneliti Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, untuk dua jilid buku REVOLUSI
BELUM SELESAI I, II — berisi pidato-pidato Bung Karno meyusul
terjadinya “G30S”, yang di- ‘black out’ Jendral Suharto.

Asvi Adam dengan teliti dan sistimatis ‘meresume’ isi pidato-pidato Bung
Karno setelah Peristiwa G30S. Pembaca bisa mengikuti dengan mudah dan
jelas sekali, bagaimana ‘lihaynya’ fihak militer di bawah Jendral
Suharto melaksanakan “kudeta merangkak” terhadap Presiden Sukarno.

Bila sedikit saja ada sikap keterbukaan dan kejujuran pada fakta-fakta
setelah membaca pidato-pidato Bung Karno tsb —- yang telah diuraikan
secara cekak aos dan jelas oleh Peneliti Senior LIPI, Asvi Adam, pembaca
dengan yakin akan menyimpulkan, bahwa: KUDETA MERANGKAK SUHARTO TERHADAP
PRESIDEN SUKARNO, adalah apa yang terjadi menyusul Peristiwa “G30S”.
Bahwa yang melakukan perebutan kekuasaan negara dan pemerintahan RI, – –
– adalah fihak militer di bawah Jendral Suharto.

* * *

Kita siarkan di bawah ini, lanjutan Kata Pengantar pada buku REVOLUSI
BELUM SELESAI.

Dr. Asvi Warman Adam:

*Bung Karno Menentang Warga Tionghoa Dijadikan Kambing Hitam*

*Perintahnya Tidak Digubris*

Sukarno nasih bersemangat, tetapi siapa yang masih mau meneruskan
revolusi antinekolim dengan “Mengganyang Malaysia” tsb. Ia hanya mau
berdamai jika Malaysia menyetujui Manila Agreement yang berisi
referendum di Kalimantan Utara. Terhadap PBB-pun sikapnya tidak kendor,
Indonesia tidak akan kembali memasuki lembaga itu sebelum PBB
direorganisasi.

Sukarno menginginkan ketenangan dalam masyarakat agar ia dapat brperan
sebagai 1) Hakim tertinggi, 2) Penyelamat negara, dan 3) Penyelamat
Revolusi. Karena itu ia menyerukan, “Awas adu-domba antarangkatan,
jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan
bakar-bakar, jangan ditunggangi”.

“Saya minta ketenangan, mau kumpulkan fakta-fakta dulu. Mau selidiki
dulu”. Pidato itu menyinggung tentantg /Trade Commission /Republik
Rakyat Tiongkok di Djatipetamburan yang diserbu massa. “Jangan gegabah”,
katanya. Massa marah karena ada isu bahwa Juanda meninggal karena
diracun oleh dokter RRT. Padahal menurut Sukarno, Juanda meninggal
akibat serangan jantung. Sukarno menentang rasialisme yang menjadikan
warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Sukarno marah. Bung Karno memekik, marah, marah. Marah Bung Karno
berbeda dari Gandhi. Permimpin India itu pernah marah, lalu dia berpuasa
selama 23 hari. Kalau Sukarno dia tidak berpuasa tetapi akan /donder
/orang yang tidak mengikuti perintahnya. Ia menjelaskan bahwa karena
sering marah ada orang yang menilai bahwa Bung Karno telah kehilangan
wibawa.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima angkatan di
Istana Bogor, Bung Karno mengatakan bahwa ada “perwira yang /bergudul.
Bergudul /itu apa? Hei, Bung apa itu /bergudul?/Ya, kepala batu”.
Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Suharto. Pada kesempatan yang
sama Sukarno menegaskan bahwa “Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima
Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena . . . Bukan
engkau Suharto, bukan engkau Suharto dst. ( Berbeda dari nama tokoh
lain, Suharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

*MENGAPA SUKARNO TIDAK MAU MEMBUBARKAN PKI?*

Mengapa Sukarno tidak mau membubarkan PKI? Padahal ini alasan utama
untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Karena Bung Karno hendak
menyelesaikan masalah G30S dengan memegang teguh ajaran /three in
one-/nya (istilah ini terdapat dalam pidato tersebut, jadi bukan /three
in one-/nya Gubernur DKI Jaya Surtiyoso), yaitu Nasakom. “Nasakom itu
amanat Allah SWT,” ujarnya. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena
dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1926 tentang Nas
(Nasionalisme, A (Agama) dan Kom (Komunisme). Dalam sebuah pidato ia
menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Kom tersebut bukanlah komunisme
dalam pengertian sempit, melainkan marxisme atau lebih tepat
“sosialisme”. Dalam kesempatan lain Sukarno mensinyalir bahwa Revolusi
Indonesia telah dibelokkan ke kanan, padalah Revolusi Indonesia itu pada
intinya adalah Kiri. Meskipun demikian Sukarno bersaksi, “Saya bukan
Komunis”. Dalam kasus 1965, ia tahu bahwa ada oknum PKI yang bersalah.
Tetapi kalau ada tikus yang memakan kue di dalam rumah, jangan sampai
rumah itu yang dibakar.

Sukarno mengakui bnahwa “perbuatan Untung salah”. Tetapi Bung Karno
ingin melakukan penyelidikan dulu sebelum mengambil keputusan tentang
Peristiwa G30S secara keseluruhan. Ia ingin melihat kejadian itu secara
komprehensif, dari prolog sampai epilognya. Peristiwa itu sendiri
dianggapnua hanya riak di tengah samudra dalam sejarah perjuangan bangsa
yang sangat panjang.

Selain menyerukan agar rakyat dan tentara tetap bersatu, Bung Karno juga
mengungkapkan keterlibatan pidah asing yang memberikan kepada Indonesia
uang sebanyak Rp 150 juta untuk mengembangkan /the free world ideology.
/Sukarno juga mengatakan bahwa ia memiliki surat Kartosuwirjo yang
menyuruh para pengikutnya terus berjuang karena “Amerika di belakang
kita”. Dalam kesempatan lain, Bung Karno mengutuk nekolim dan CIA. Ia
berseru di depan diplomat asing di Jakarta, “Ambassador jangan subversi”.

Bung Karno juga membantah tentang isu mengenai ditemukan kursi listrik
di rumah seorang pimpinan PKI. Menurut Sukarno itu tidak mungkin, karena
kursi listrik memakai voltase 440 V, sedangkan listrik di Jakarta (waktu
itu) masih 110 volt.

Tanggal 11 Desember 1965 dalam pidato di depan Golongan Karya Front
Nasional di Bogor, Sukarno kembali marah karena ia terpaksa menunggu
selama satu jam. Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka
ulang tahun Kantor Berita /Antara /di Bogor. Presiden mengatakan,
berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluan yang dipotong dalam
peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicukil
seperti ditulis pers. Keesokan hrinya, 13 Desember 1965 di depan para
gubernur se-Indonesia ia mengatakan bahwa pisau yang dihebohkan
pencungkil mata itu tak lain dari pisau penyadap lateks pohon karet.

Beberapa kali Sukarno sengaja berpidato di depan generasi muda yang
keras mengeritiknya. Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan
Sukarno dalam pidato di depan Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bogor
tanggal 18 Desember 1965. Bahkan ia meminta HMI agar “turba ke Jawa
Tengah dan Jawa Timur” untuk menghentikan pembantaian.

Banyak orang yang bersimpati kepada PKI atau Pemuda Rakyat (PR) yang
dipotong, disembelih. Sukarno melanjutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan
dengan sadis, orang bahkan tidak berani untuk menguburkan jenazah korban.

“Awas kalau berani /ngrumat /jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu
/diklelerkan /begitu saja, di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar
bagai bangkai anjing yang sudah mati”.

Bahkan mobil (Bung Karno memakai istilah /oto) /disetop di Jawa Timur.
Penumpangnya diberi bungkusan yang berisi kepala anggota Pemuda Rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Bung Karno sempat bercanda di depan
mahasiswa itu, “Saya sudah 65 tahun meski menururt Ibu Hartini seperi
baru 28 tahun. Saya juga melihat ibu Hartini seperti 21 tahun. Tanggal
21 Desember 1965 Sukarno berpidato di depan Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) di Istora Senayan. Ia sangat sedih ketika para
menterinya di bilang goblok oleh para demonstran.

Pidato-pidato Sukarno sebagian juga menjawab kecaman terhadap kebijakan
ekonomi pemerintah pada masa itu, termasuk soal kelangkaan pangan. Bung
Karno mengatakan bahwa “1000 dewa kayangan tidak bisa pecahkan masalah
ini dalam satu hari”.

Presiden tidak suka megaproyeknya dikritik. Ia mengungkapkan bahwa Tugu
Nasional (kini dikenal sebagai Monas, Monumen Nasional) dibangun
bukanlah dengan budget negara melainkan dari sumbangan pengusaha,
sumbangan dari ekspor kopra dan sumbangan pada karcis bioskop. Sayang
pada pintu Monumen Nasional itu tidak ada ucapan serperti yang terdapat
pada Museum Nasional Mexico yang pernah dikunjunginya. Bung Karno sangat
terkesan dengan kalimat tersebut yaitu /“Now we leave the museum but not
history”./

Kepada mahasiswa yang mengecam “Tidak perlu monumen, yang perlu beras”,
Sukarno membalas “Monumen itu celana. Celana bagi bangsa yang sedang
melakukan revolusi. Makanan jiwa agar rakyat berkobar semangatnya.
Manusia tidak hidup dari roti dan nasi tok”.Ia juga membandingkan dengan
rakyat Rusia yang “memilih makan batu daripada kehilangan kemerdekaan”.

Sukarno juga membela diri dalam pembangunan toko serba ada Sarinah.
Manurutnya Sarinah dapat berperan sebagai stabilisator harga.
Sarinah-Sarinah yang lain juga harus dibangun di banyak kota di
Indonesia. Ia jug mengharapkan agar barang-barang yang dijual di sana
minimal 60 persen berasal dari produk dalam negeri.

Demikian pula dengan Planetarium yang terdapat di Taman Ismail Marzuki
(TIM) sekarang (waktu itu masih Kebun Binatang) berasal dari sumbangan
pengusaha Aslam sebanyak 600 ribu dollar AS. Sebagai imbalan, sang
pengusaha diberi /deferred payment. /Tanggal 18 Juli 1966 Presiden masih
berbicara tentang Proyek Menarabungka (Menara Bung Karno) yang tingginya
“dua kali Tugu Nasional”. Ia juga menyinggung tentang Gedung Conefo yang
harus selesai akhir tahun 1966, Mengenai lukisan-lukisan yang
dimilikinya, B|ung Karno mengatakan bahwa ia akan menghadiahkan bagi
negara bila sudah ada National Galery of Art.

Ia juga membantah isu bahwa Hartini menerima uang sebanyak Rp 200 juta
dari Slamet Saroyo, Direktur Perusahaan Dagang Kalimas untuk digunakan
bagi gerpol (gerilya politik) PKI. Setelah dicek ternyata nama Slamet
Suroyo tidak ada pada perusahaan tersebut.

Sukarno tidak setuju dengan program Keluarga Berencana. Diperlukan
sumber daya yang besar untuk mengolah sumber daya alam Indonesia yang
berlimpah. Masalah kelebihan penduduk di pulau Jawa harus diatasi dengan
transmigrasi ke luar Jawa.

Terhadap tuduhan di media massa bahwa ia termasuk orde lama, Sukarno
menjawab bahwa justru ia yang pertama memakai istilah “membongkar orde
lama agar kita bisa memasuki era baru” dalam pidato serah terima jabatan
Menteri/Pangal Martadinata, kepada Mulyadi, 25 Februari 1966. Pada
kesempatan lain, Sukarno berujar bahwa ia tidak termasuk orde lama atau
orde baru melainkan masuk orde asli. Apapun istilah yang dipakai,
ternyata konsep itu tidak memiliki makna yang sama antara Sukarno dengan
penentangnya.

Gaya bahasa Sukarno memang khas. Ia tidak sega memakai kata yang kasar
tetapi spontan. Beda sekali dengan Suharto yang memakai bahasa halus
tetapi tindakannya sangat keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para
menteri, Presiden Sukarno tak segan mengatakan bahwa ia ingin ke
belakang. /Mau kencing dulu. /Dokter RRT katanya telah memberi dia obat
yang menyebabkan ia sering buang air kecil. Dalam peristiwa lain, ketika
perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak bahwa /Saya merasa dikentuti.
/Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang /“kontole
ketembak”./Namun di lain pihak ia mahir juga menggunakan kata-kata yang
bernilai sastra. /“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat dan
menggelorakan samudera, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen
sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli.
Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”./

Dalam pidatonya tanggal 30 September 1965 ia sempat mengritik pers yang
kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati
sebetulnya*Megawati Sukarnaputri*, bukan Megawati Sukarnoputri. Demikian
pula dengan *Guntur Sukarnaputra.*

*C. Di Balik Pidato*

Apa yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato-pidatonya merupakan
bantahan terhadap apa yag ditulis oleh media massa. Monopoli informasi
dan sekaligus monopoli kebenaran adalah c/ausa prima /dari orde baru. In
dilakukan sedari dini, sedemikian cepatnya. Umar Wirahadikusumah
mengumumkan jam malam, 1 Oktober 1965 pukul 18.000 sampai 06.00. Pada
saat yang sama ia juga menutup semua koran kecuali/Angkatan Bersenjata/
dan /Brita Yudha. /Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu.
Tetapi waktu sepekan ini dimanfaatkan betul oleh para militer untuk
mengkampanyekan PKI berada di belakang Peristiwa G30S. Kampanye yang
paling lihai tentu menenai Gerwani. Mengapa? Karena isu itu sangat ampuh
untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Kalau perempuan kiri saja sudah
demikian bejat moralnya, apalagi priyanya.

Meskipun masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan Bung
Karno tidak disiarkan oleh koran-koran. Pemberedelan selama sepekan itu
telah menciutkan nyali wartawan. Koran nasional umumnya lebih sering
mengutip /Antara /atau /Angkatan Bersenjata /untuk berita-berita menenai
G30S. Bukan hanya dicekal, tetapi ucapan Sukarno ternyata juga diplintir
oleh pers misalnya. “Presiden memerintahkan agar supaya jangan
takut-takut, hantam saja semua orang-orang Gestapu.” Sukarno mengatakan
bahwa dia tidak pernah mengucapkan kalimat terrsebut. Bahkan Bung Karno
pernah menerima pamflet yang menuding dia sebagai dalang utama G30S.

Bermacam-macam isu beredar, misalnya tentang Juanda yag meninggal karena
diracun oleh dokter RRT. Atau “Oei Tjoe Tat pergi ke Macao, untuk apa?
Sebanyak 700 penggilingan padi di Jakarta dimiliki dimiliki oleh
Baperki”. Kata Sukarno ada sebuah foto yang dimuat dalam surat kabar
yang sama sebanyak 8 (delapan) kali. Bila Ben Anderson dalam tulisannya
di jurnal /Indonesia/ terbitan Cornel mengungkapkan hasil /visum et
repertum /dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan
Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Sukarno dengan lantang
mengatakan bahwa 100 silet yang dibagi-bagikan untuk menyilet kemaluan
jenderal itu tidak masuk akal.

Pembantian yang terjadi tahun 1965/1966 diketahui dan disadari oleh
Sukarno, teapi ia tidak kuasa mencegahnya. Ia mengungkapkan bahwa di
daerah terjadi sembelihan. Hal itu disebabkan oleh bukan perkara
ideologi melainkan karena persaingan untuk merebut jabatan di pemerintah
atau persaingan pribadi (rebutan cewek), sehingga seseorang dituduh
terlibat G30S.

Ia juga bercerita tentang kisah Nabi Muhammad yang pernah diancam akan
dibunuh oleh seorang kafir, lehernuya sempat digorok, tetapi Nabi
memaafkan orang itu, sehingga akhirnya dia masuk Islam.

* * * <Bersambung>

KOMENTAR SALIM SAID TERHADAP TULISAN A.UMAR SAID

KOMENTAR SALIM SAID TERHADAP TULISAN A.UMAR SAID

Salim Said <bungsalim@yahoo.com>,in: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>
Wednesday, 7 September 2011 05:17:42


Membaca tulisan Umar Said membuat saya “terlempar” kembali ke masa-masa tegang dalam politik Indonesia pada tahun-tahun Orde Lama menjelang Gestapu yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Setelah  hampir 50 tahun apakah Umar Said tidak bisa memanfaatkan begitu banyak informasi dari berbagai sumber dalam bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia waktu itu? Umar Said seakan tidak beranjak dari masa lalu dan memberi kesan kuat bahwa beliau tidak melihat sejarah terus berjalan.
 
Cuma itu komentar singkat saya kepada tulisan Umar Said.
 
Salam hormat,
Salim Said.

 

Bahan Renungan Sekitar G30S, Bung Karno, Suharto dan PKI


http://umarsaid.free.fr/


Menjelang tanggal 30 September 2011  dalam website http://umarsaid.free.fr/ akan diusahakan penyajian secara berturut-turut tulisan atau artikel mengenai berbagai soal yang berkaitan dengan G30S, yang merupakan peristiwa besar dan sangat bersejarah bagi negara dan bangsa Indonesia.

 

Penyajian berbagai bahan bacaan  tentang G30S ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada sebanyak mungkin orang untuk mengenang kembali atau merenungkan macam-macam akibat dari tindakan para jenderal Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto sebagai kelanjutan peristiwa G30S itu.

 

Sebab, seperti yang sama-sama kita ketahui,  dengan dalih untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku pembunuhan 6 jenderal-jenderal Angkatan Darat, Suharto bersama pimpinan militer lainnya telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran yang tiada taranya dalam sejarah bangsa.  Pelanggaran HAM ini dimulai sejak Oktober 1965, berturut-turut dan terus-menerus selama puluhan tahun, sampai jatuhnya Orde Baru dalam tahun 1998.

 

Mula-mula atau pada tingkat awal, para pemimpin PKI dari tingkat yang paling atas sampai yang paling  bawah banyak yang telah dibunuhi, disiksa dengan berbagai cara, dipenjarakan atau dihilangkan. Itu terjadi di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan  bahwa  seluruh pimpinan dan kader-kader PKI  di berbagai tingkat  telah dihancur-luluhkan dengan cara-cara  yang biadab sekali.

 

Kemudian,  dilakukan pembunuhan massal di banyak tempat di seluruh Indonesia, terutama Jawa Tngah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta dibarengi dengan penangkapan dan pemenjaraan ratusan ribu orang-orang tidak bersalah apa-apa, yang menjadi anggota atau simpatisan PKI dan organisas massa seperti SOBSI, BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, IPPI, CGMI, PGRI Non-vaksentral, HSI, Lekra.

 

Sebagian dari mereka ada yang ditahan (tanpa pengadilan) di Pulau Buru atau Nusa Kambangan, atau Plantungan,  sampai belasan tahun. Di antara mereka terdapat intelektual atau sarjana (insinyur, dokter, dosen, wartawan, penulis, seniman, sastrawan).

 

Nasib yang menyedihkan puluhan juta keluarga korban Orba

 

Sebagian terbesar sekali di antara ratusan ribu eks-tahanan politik (eks-tapol) ini hidup sengsara sesudah keluar dari penjara atau tahanan, karena sulit sekali mencari pekerjaan dan hidup normal, atau mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak layak dari masyarakat atau aparat-aparat pemerintahan.

 

Banyak dari begitu banyak eks-tapol ini sudah meninggal karena usia tua, dan karena kesulitan hidup, atau karena sakit. Mereka tidak mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Juga tidak dari sanak saudara atau kerabat, yang umumnya juga sudah sulit untuk hidup mereka sendiri, atau karena takut memberi bantuan.

 

Jadi, jumlah keluarga atau sanak-saudara  (dekat maupun jauh) para korban pembunuhan dan pemenjaraan adalah besar sekali. Mereka ini banyak yang menjauhi atau putus hubungan dengan keluarga para korban Orde Baru ini. Dan keadaan  demikian ini berlangsung selama 32 tahun pemerintahan Suharto. Bahkan, walaupun rejim militer sudah tumbang dalam tahun 1998, namun nasib sebagian terbesar para korban Orde Baru masih  belum banyak berobah. Sampai sekarang !!!

 

Sampai sekarang, masih saja ada banyak orang yang menyembunyikan hubungan kekeluargaan mereka dengan para korban Orde Baru (anggota PKI, korban pembunuhan massal atau para eks-tapol). Padahal, mereka sama-sama tidak bersalah apa-apa sama sekali.

 

Pelanggaran HAM selama puluhan tahun

 

Dari itu semua nyatalah dengan jelas sekali bahwa Suharto dengan Orde Baru-nya  telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran, terhadap puluhan juta orang, lagi pula dalam jangka lama sampai puluhan tahun. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang begitu besar dan begitu luas dan juga begitu lama  (dan begitu biadab pula !)  ini tidaklah boleh dilupakan sama sekali oleh bangsa kita , termasuk oleh generasi-generasi yang akan datang.

 

Melupakan kejahatan besar  Orde Baru terhadap HAM adalah sikap politik yang salah dan sikap moral yang sesat. Dan cuwèk saja atau selalu bersikap masa bodoh terhadap penderitaan begitu lama dari jutaan para korban rejim Suharto mencerminkan hati nurani yang rusak atau akhlak yang tidak sehat.

 

Sebaliknya, mengutuk banyak dosa-dosa berat rejim militer Suharto di berbagai bidang  adalah tindakan yang sah atau  menghujatnya sebesar mungkin adalah  cermin hati nurani yang benar dan mulia. Orang-orang yang bernalar sehat dan menjujung tinggi-tinggi perasaan kemanusiaan tentunya akan tidak menyukai pelanggaran-pelanggaran HAM yang begitu banyak dan begitu serius oleh Orde Baru.

 

Sebab, tidak bisa dibayangkan, sudah berapa banyak darah yang ditumpahkan dalam pembantaian jutaan orang-orang tidak bersalah, atau berapa banyak air mata yang sudah dicucurkan oleh jutaan keluarga para korban Orde Baru selama puluhan tahun itu di seluruh Indonesia.

 

Tidak pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia kejadian yang begitu merusak persatuan bangsa,  yang begitu menyayat-nyayat hati rakyat banyak, yang begitu mengotori fikiran banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru  (dengan para pendukungnya terutama pimpinan Angkatan Darat dan Golkar waktu itu )  sebagai kelanjutan G30S.

 

 

Dosa besar Orba lainnya : pengkhianatan terhadap Bung Karno

 

Dosa besar  rejim Suharto tidak hanya berupa  pelanggaran HAM secara besar-besaran dan biadab terhadap seluruh golongan kiri di seluruh Indonesia, melainkan dibarengi dengan penggulingan  secara khianat terhadap Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pengkhianatan pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap Bung Karno adalah dosa besar lainnya dari Orde Baru terhadap bangsa dan negara kita.

 

Dosa besar pengkhianatan Suharto dkk terhadap Bung Karno adalah dosa raksasa yang tidak bisa, dan tidak boleh, dan juga  tidak layak untuk dilupakan  (apalagi,  tidak dima’afkan) oleh bangsa kita, termasuk generasi bangsa di kemudian hari.

 

Sebab, seperti dibuktikan oleh sejarah, dan juga berdasarkan kesaksian kita masing-masing selama ini,  pengkhianatan Suharto dkk dengan menggulingkan Bung Karno sama sekali bukanlah merupakan penyelamatan bangsa dan negara, melainkan sebaliknya :  perusakan dan pembusukan di segala bidang, yang dampaknya atau akibatnya kelihatan nyata sekali dalam situasi sekarang !!!

 

Dengan menggulingkan Bung Karno secara khianat  — melalui « kudeta merangkak »-nya — Suharto dkk telah merusak jiwa asli proklamasi Republik Indonesia, memelintir atau memalsu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, membunuh elan revolusioner rakyat Indonesia, memadamkan ajar-ajaran revolusioner Bung Karno yang sudah dikobarkannya puluhan tahun  sejak muda  di tahun 1926.

 

Dengan menyebarkan dalih bahwa Bung Karno tidak mau bertindak tegas terhadap para pelaku G30S, dan bahkan menguar-uarkan isapan jempol bahwa Bung Karno « tersangkut » peristiwa ini atau menjadi « dalang » yang sebenarnya, maka akhirnya ia digulingkan oleh Suharto dkk melalui sidang MPRS yang sudah dipreteli dan di-« vermaak » untuk kepentingan golongan militer waktu itu.

 

Latar belakang mengapa Bung Karno digulingkan Suharto

 

Suharto dkk menggulingkan Bung Karno karena Bung Karno merupakan satu-satunya  (sekali lagi : satu-satunya !) tokoh besar yang bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dengan ajaran-ajaran revolusionernya, antara lain : Pancasila, Manifesto Politik (Manipol), NASAKOM, Berdikari, Trisakti, yang pada pokoknya adalah berorientasi pro-wong cilik, pro-masyarakat adil dan makmur dan anti-imperialis.

 

Bung Karno, pemimpin nasionalis kiri revolusioner yang merupakan tokoh tinggi dunia ketiga (Asia-Afrika-Amerika Latin ) dan gerakan non-blok, dan penggagas utama lahirnya « poros » Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang (yang pada pokoknya adalah poros anti-AS) merupakan musuh besar imperialis AS.

 

Sudah sejak permulaan tahun-tahun 50-an, imperialis AS dan sekutu-sekutunya berusaha  melemahkan, atau melumpuhkan, bahkan menghilangkan kepemimpinan Bung Karno, karena politiknya yang tidak menguntungkan imperialis AS (ingat, antara lain : persahabatan dengan  RRT, peristiwa Korea Utara dan Selatan, persoalan Taiwan, konferensi Bandung, Ganefo dll dll).

 

Imperialisme AS (dan sekutu-sekutunya)  sejak lama « menggarap » sebagian pimpinan Angkatan Darat untuk dijadikan « our local friends » (teman-teman lokal)., melalui training militer dalam institut-institut di AS dan lewat saluran-saluran partai Masyumi dan PSI  (ingat antara lain : peristiwa 3 Selatan, dan  kemudian terbentuknya dewan-dewan militer di berbagai daerah yang contohnya : Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Banteng di Sumatra Barat, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi)

 

Pada umumnya, Dewan-dewan militer ini mempunyai sikap yang anti Bung Karno (atau mempersoalkan kepemimpinannya) dan juga jelas-jelas anti-PKI. Puncak dari sikap anti Bung Karno dan anti-PKI ini kemudian kelihatan lebih jelas sekali  dengan meletusnya pembrontakan PRRI-Permesta dalam tahun 1958, yang seperti dibuktikan oleh sejarah , mendapat bantuan besar dari imperialisme AS.

 

Jadi, mengingat itu semua, maka kita bisa melihat bahwa penghancuran kekuatan kiri di Indonesia dan sekaligus juga penggulingan secara khianat terhadap Bung Karno akibat peristiwa G30S ada hubungannya dengan sikap sebagian pimpinan Angkatan Darat yang sejak lama sudah anti Bung Karno dan anti PKI, dan yang sejalan atau searah dengan kepentingan imperialisme AS.

 

Menghacurkan PKI lebih dulu untuk melumpuhkan Bung Karno

 

Peristiwa G30S merupakan  peluang besar bagi sebagian pimpinan Angkatan Darat dan kekuatan imperialisme AS untuk mewujudkan rencana yang sudah sejak lama  mereka impi-impikan, yaitu : mengakhiri  kepemimpinan Bung Karno dengan menghancurkan terlebih dulu kekuatan kiri di Indonesia yang dipelopori oleh PKI.

 

Dan tergulingnya Bung Karno yang disusul dengan penahanannya serta dibiarkannya menderita sakit parah sampai wafatnya merupakan dosa besar rejim Suharto dkk yang tidak bisa   – dan tidak boleh !!! –  dima’afkan oleh orang-orang yang berhati nurani yang bersih  dan berfikiran waras.

 

Sebab, sejak hilangnya Bung Karno sebagai  pemimpin dan guru bangsa, atau sebagai pedoman moral dan kehidupan politik  revolusioner, atau sebagai pengayom kepentingan  seluruh rakyat, maka sekarang ini situasi negara dan bangsa menjadi makin rusak atau membusuk di segala bidang.

 

Korupsi besar-besaran yang merajalela dengan ganas sekali di semua bidang dewasa ini , kerusakan moral di kalangan elite, kebejatan akhlak yang membikin runyamnya dunia hukum dan peradilan, kebobrokan di kalangan partai-partai politik, kebusukan sikap para anggota DPR dan DPRD, adalah akibat  — langsung maupun tidak langsung  — dari tindakan khianat Suharto dkk  terhadap Bung Karno dan kejahatan-kejahatan besar  lainnya terhadap golongan kiri.

 

Itu semua layak untuk menjadi renungan kita bersama dalam menyongsong 30 September yang akan datang.

 

Paris, 7 September  2011   

 

A.      Umar Said    

 

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!
Kolom Ibrahim Isa
*Rabu, 07 September 2011
————————————*

“DASIMERAH”, SERU BUNG KARNO !
*JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!
*
** * *
*

*HARI INI, 07 SEPTEMBER TUJUAH TAHUN Y.L. PEJUANG HAM INDONESIA MUNIR
DIBUNUH!*

*INGATKAN PRESIDEN SBY JANJINYA URUS TUNTAS KASUS MUNIR!*

*SUCIWATI — “Saya optimis kasus ini bisa tuntas.”*

** * **

*Di bawah ini disiarkankembali ulasan-berita ” REDAKSI INDONESIA”, 06
September, 2011, mengenai KASUS MUNIR: *

** * **

*Tepat tujuh tahun lalu, 7 September 2011, Munir bin Thalib – pembela
hak azasi ternama di Indonesia – ditemukan tewas dalam penerbangan
maskapai Garuda dari Jakarta ke Belanda. Autopsi yang dilakukan
pemerintan Belanda menunjukkan ia meninggal karena keracunan arsenik.*

*Tujuh tahun setelah pembunuhan Munir, dua orang dijatuhi hukuman,
tetapi yang bertanggungjawab di tingkat atas belum diseret ke
pengadilan. Kini Amnesty International melayangkan surat terbuka kepada
Jaksa Agung RI Basrief Arief untuk melakukan penyelidikan baru dan
independen terhadap kasus Munir, SH. Suciwati, istri almarhum Munir
optimis tekanan internasional bisa membantu menuntaskan kasus Munir.
Kapan pun juga.*

*Pollycarpus*

*Suciwati: “Saya mendapat kabar bahwa Pollycarpus akan dibebaskan bulan
Desember mendatang. Informasi itu saya terima dari orang MA, yang tahu
persis hakim-hakim yang ditunjuk yang akan menangani kasus Pollycarpus.
Kita lihat Desember apakah itu terjadi.” *

*Lalu apa gunanya surat terbuka Amnesty International melihat
perkembangan politik Indonesia saat ini? Menurut Suciwati, ia selalu
melihat sesuatu dari segi positif. Ketika dukungan internasional
melemah, mereka diam. Ketika dukungan internasional dilakukan, mulailah
dia bergerak lagi, sehingga kemudian Muchdi ditangkap. *

*”Itu karena banyak pihak yang dulu juga mengirimkan surat kepada Mabes
Polri, kepada Jaksa Agung, kepada SBY. Saya masih ingat ada sekian ratus
orang parlemen Uni Eropa mengirimkan surat untuk penuntasan kasus ini,
dan kita melihat hasilnya. Memang kemudian ada tindak lanjut dengan
penangkapan Muchdi. Saya melihat memang ada banyak hal yang janggal.
Indonesia apa sih yang tidak bisa dipermainkan, apalagi hukum,” terang
Suciwati panjang lebar.*

*”Tapi saya optimis. Kalau saya ingin sesuatu berubah, ya itu harus
terus dilakukan. Tidak ada hal yang sia-sia buat saya, ketika kita
melakukan sesuatu. Lebih baik itu daripada tidak melakukan sama sekali,”
lanjut Suciwati.*

*Komoditi*

*”Selama ini yang kita lihat kasus Munir dijadikan komoditi politik,
untuk mencari keuntungan diri sendiri dan golongan. Itu sudah dilakukan
SBY ketika pertama kali tahu ada kasus pembunuhan Munir. Ia kemudian
membuat Tim Pencari Fakta dan kemudian berjanji, ini adalah sejarah
bangsa. Karena melalui kasus ini kita bisa berubah menjadi bangsa yang
baik atau tidak. Maka kasus ini harus dituntaskan. Dia berjanji begitu
di depan rakyat Indonesia. Tapi dia tidak menindaklanjuti,” cerita
Suciwati.*

*Suciwati terlihat optimis kasus Munir ini akan dituntaskan dan yang
bertanggungjawab di tingkat atas akan dihukum.*

*Suciwati: “Selama kita terus-menerus menulis surat, selama kita
mempertanyakan secara konsisten kepada orang-orang yang punya
kewenangan, selama kita optimis dan ingin melihat Indonesia menjadi
lebih baik, ya saya optimis kasus ini bisa tuntas.”*

BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”

*BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”*
*Kolom IBRAHIM ISA*

Senin, 05 September 2011

BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”

Tiga hari yag lalu, dalam siaran berbahasa Inggris, berjudul “THE
THIRTIETH SEPTEMBER MOVEMENT – G30S – 1965 AND THE MASS MURDER IN
INDONESIA”, dipublikasikan di ruangan ini. Di situ terdapat
kutipan-kutipan tanggapan dari sementara pakar, penulis mancanegara,
sekitar “G30S”. Nara sumber adalah Situs WIKIPEDIA: Antara lain dikutip
tulisan dan analisis beberapa penulis asing yang melakukan studi dan
penelitian mengenai kasus “G30S”. Mereka-mereka itu a.l, adalah Ben
Anderson dan Ruth Mc Vey, Victor Fic dan John Roosa. Juga versi Orba
sekitar peristiwa termasuk disiarkan.

Seorang dosen pensiunan, yang berpretensi sebagai seorang
‘wetenschapper’dan merasa sebagai ‘pakar tentang Indonesia’,
mengomentari bahwa bahan-bahan yang dikutip di situ adalah ‘old stuff
and totally beside the point’. Tidak jelas mana yang dianggapnya ‘old
stuff and totally beside the point’.

Sejarawan Prof Geoffrey Robinson, Cornell University, USA, ketika bicara
tentang buku John Roosa, menyatakan a.l sbb: “ (Buku) Ini merupakan
bacaan esensil bagi mereka yang mentudi sejarah Indonesia modern, dan
bagi siapa saja yang menaruh perhatian pada kekerasan politik, peranan
militer di bidang politik, dan politik luar negeri A.S.”

Siapa saja yang mengikuti situasi Indonesia, tahu, bahwa buku John Rosa
yang terakhir, berjudul “Pretext for Mass Murder, The September 30^th
Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia”, patut dibaca dan
dipelajari sebagai suatu hasil studi dan analisis yang serius. Bukan
sekadar diberi stempel ‘old stuff and totally beside the point”.

Tentu, siapa saja berhak berkomentar dan bertanggap terhadap hasil karya
studi orang lain. Dan tanggapannya itu bisa beralasan (ilmiah). Tetapi
bisa juga tanggapan yang tak lebih daripada suatu ‘asbun’, asal bunyi.

* * *

Sementara tanggapn Bung Karno sekitar – “G30S”, yang akan dimuat di
sini, dimaksudkan, — sebagai bahan ‘input’ bagi pembaca dan yang
sungguh-sungguh peduli Indonesia, yang ingin mencari kebenaran dari
kenyataan sekitar peristiwa “G30S” dan kelanjutannya: Yaitu persekusi,
penghilangan, pemenjaraan, pembuangan ke P. Buru, dan pembunuhan massal
terhadap warganegara yang tidak bersalah. Yang semua tindakan
pelanggaran HAM terbesar di Indonesia, dilakukan oleh aparat militer
dibantu oleh sementara parpol dan kekuatan religius.

* * *

Bahan-bahan otentik, unik, dan historis itu sekitar peristiwa
1965-66-67, telah dengan teliti dan sukses dikumpulkan dalam dua buah
buku, berjudul ‘REVOLUSI BELUM SELESAI, Jilid 1 dan 2. (Cetakan Pertama
Juli 2003.) Penerbit: Masyarakat Indonesia Sedar Sejarah (MESIASS).
Masing-masing 443 halaman, dan 445. bersama jadi 888 halaman. Suatu
dokumentasi otentik yang orisinil,

Dua buah buku amat penting tsb adalah hasil usaha, riset dan jerih payah
dua orang sejarawan muda, *Budi Setiyono dan Bonnie Triyana.*

Peneliti Senior LIPI Dr. Asvi Warman Adam memberikan Kata Pengantar.

* * *

*KATA PENGANTAR ASVI WARMAN ADAM:*

<Bagian-bagian terpenting dari Kata Pengantar Asvi Warman Adam disiarkan
di bawah ini)

*SUKARNO MENGGUGAT*

100 Pidato Presiden RI 1965-1967

Tidak banyak diketahui umum bahwa dalam masa peralihan kekuasaannya
kepada Suharto, Presiden Sukarno sempat berpidato paling sedikit 103
kali. Yang diingat orang hanyalah beliau berpidato tanggal 30 September
1965 malam hari sebelum meletus Peristiwa G30S. Selain itu pidato
pertanggungjawaban, /Nawaksara, /ditolak oleh MPRS tahun 1967. Dalam
memperingati 100 Tahun Bung Karno tahun 2001 lalu diterbitkan (kembali)
kumpulan pidatonya yang bahkan tersaji dalam beberapa buku dengan tema
tertentu. Namun hampir semuanya itu pidato-pidato yang disampaikan
sebelum peristiwa G30S 1965.

Pidato-pidato yang terkumpul dalam buku /Revolusi Belum Selesai /ini
merupakan suntingan dari sekitar 103 pidato Bung Karno 1965-1967 ini,
berasal dari arsip Sekretariat Negara dan telah diserahkan kepada Arsip
Nasional Republik Indonesia. Kumpulan ini diawali dengan pidato tanggal
30 September 1965 malam (di depan Musayawrah Nasional Teknik di Istora
Senayan, Jakarta), dan diakhiri dengan pidato tanggal 15 Februari 1967
(wakteu pelantikan/pengambilan sumpah beberapa duta besar RI). Setiap
bulan biasanya ia berpidato beberapa kali, tetapi dalam naskah ini tidak
ditemukan pidato bulan Mei 1966.

Pidato-pidato Bung Karno selama 2 tahun ini sangat berharga sebagai
sumber sejarah. Ia mengungkapkan berbagai hal yang ditutupi bahkan
diputarbalikkan selama orde baru. Dari pidato-pidato itu juga tergambar
betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Namun,
di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang Presiden yang ucapannya
tidak didengar lagi oleh para jendral yang dulu sangat patuh kepadanya.
Komando dan perintah dia tidak dimuat oleh surat kabar. Ucapannya
diplintir. Sukarno marah dan bahkan sangat geram. Ia memaki dalam bahasa
Belanda, bahasa yang dikuasainya sampai kosakata caci makinya.

*A. Konteks Pidato*

PERIODE 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari
Sukarno kepada Suharto. Dalam bukiu sejarah versi pemerintah, masa ini
dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung orde baru
(tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi Partai Komunis Indonesia
(PKI) sampai keakar-akarnya serta pembersihan orang-orang pendukung Sukarno.

Mulai tahun 1998 di tanah air sudah dikenal umum beberapa versi sejarah
yang berbeda dari versi resmi. Selain menonjolkan keterlibatan pihak
asing seperti /Central Intelligence Agency /(CIA), juga muncul tudingan
terhadap keterlibatan Suharto dalam apa yang disebut “kudeta merangkak”
yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktobner 1965 sampai keluar Surat
perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan ditetapkannya Suharto sebagai
pejabat Presiden tahun 1967. “Kudeta merangkak” ini terdiri dari
beberapa versi pula (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio)
dan beberapa tahap.

Dari segi ekonomi memang keadaan itu sangat buruk. Harga membubung
tinggi, inflasi ratusan persen. Bahkan sampai Presiden Sukarno menunjuk
seorang Menteri Penurunan Harga yakni Haely Hasibuan, yang ternyata
kemudian juga tidak berhasil melakukan tugasnya.

Perlawanan atau resistensi dari kelompok pendukung Bung Karno bukannya
tidak ada. Sebanyak 92 Menteri menyatakan kesetiaan kepada Bung Karno
tanggal 20 Januari 1966. Pada 27 Februari 1966 diadakan “Rapat Raksasa
Kesetiaan Kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” di Bandung. Tanggal
10 Maret 1966, pernyataan partai politik/karya: IPKI, NU, Partai
Katolik, Parkindo, Perti, PNI Front Marhaenis, PSII, Muhammadiyah yang
menyatakan kebulatan tekad untuk:

1.

Tidak dapat membenarkan cara-cara yang dipergunakan para pelajar,
mahasiswa, dan pemuda yang akibatnya langsung atau tidak langsung
dapat membahayakan jalannya Revolusi Indonesia dan merongrong
kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

2.Menyadari keadaan gawat dan adanya aktivitas-aktivitas subversi
dari pihak nekolim.

3. Berketetapan hati dan bertekad bulat untuk melaksanakan tanpa
reserve Perintah Harian PYM Presiden/Mandataris MPRS/Pangti
ABRI/PBR Bung Karno tanggal 8 Maret 1966.

Namun upaya untuk memisahkan dan pada gilirannya menghancurkan barisan
pendukung Sukarno lebih gencar dilakukan oleh orang-orang di sekeliling
Suharto. Setelah mendapatkan Supersemar, Suharto dalam hitungan jam,
langsung membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang.
Para anggota partai ini dan ormasnya tidak boleh pindah atau ditampung
oleh partai lain. Pada minggu yang sama, Suharto “mengamankan” 15
Menteri pendukung Sukarno.

*B. Isi Pidato*

*SUKARNO *berusaha mengendalikan keadan melaluipidato-pidatonya. Nada
memerintah senantiasa terllihaat dalam amanatnya, baik kepada Menteri
maupun kepada segenap aparawt negara. Pada penutu pidatonya ia berkata,
“Sekian. Kerjakan Komandoku”!”, “Jangan jegal perintah saya”.

Saya komandokan kepada setiap aparat negara untuk selalu membina
persatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan
jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme,
pembakaran-pembakaran dan pengrusakkan-pengrusakkan. Tiga. Menyingkirkan
jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan
balas-dendam.

Pada tanggal 21 Oktober 1965 ia mebngeluarkan perintah:

1.

Hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan bangsa

2.

Tingkatkan dan sempurnakan setiap slagorde Dwikora yang telah
dipersiapkan.

3.

Kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan ketahanan revolusi.

(Bersambung)

BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA

Kolom IBRAHIM ISA

Rabu, 31 Agustus 2011

*BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA – Cindy Adams**
**<Edisi Orosinal: SUKARNO An AUTOBIOGRAPHY, As Told To Cindy ADAMS>
**( Bagian 2 )*

Buku Otobiografi Bung Karno ini (pertama terbit 1965), seperti yang
DISAMPAIKAN kepada Cindy Adams, jurnalis/wartawan terkenal Amerika,
adalah satu-satunya dokumen tercetak yang ditulis dan terbit ketika Bung
Karno masih hidup. Dan ketika sementara tokoh yang disebut namanya dalam
‘ceritanya’ kepada Cindy Adams, masih hidup. Seperti, sebut saja, mantan
wakil presiden Moh Hatta. Lalu Jendral Nasution. dll.

Bung Karno, menceriterakan tentang perundingan yang berlangsung antara
Bung Karno sendiri, Moh Hatta dan Syahrir — begitu pemerintah Hindia
Belanda menyerah kepada Balatentara Jepang. *Lebih krusial dan lebih
penting lagi, — Bung Karno mengungkapkan tentang persetujuan*yang
mereka bertiga capai untuk menyatukan S*trategi dan Taktik perjuangan
kemerdekaan selama pendudukan Jepang.*

Mereka mengatur kordinasi kegiatan semasa perjuangan di bawah pendudukan
militer Jepang, dalam suatu periode persiapan riil, di bidang politik,
mental, organisasi dan MILITER, — menjelang lahirnya INDONESIA
MERDEKA. Strategi dan taktik perjuangan yang mereka gariskan,
berdasarkan perhitungan teliti dan matang, bahwa keberadaan militer
Jepang di Indonesia itu HANYA bersifat sementara. Ketiga tokoh pemimpin
perjuangan bangsa itu, yakin bahwa Jepang akan dikalahkan oleh Sekutu
dalam Perang Pasifik yang sedang berkobar ketika itu. Dengan hati-hati
dan teliti mereka mengkombinasikan antara pekerjaan legal terbuka dengan
pekerjaan rahasia di bawah tanah, — antara Bung Karno, Moh Hatta dan
Syahrir.

Mereka bertiga menyadari bahwa mereka harus bekerja keras tetapi
hati-hati, menggunakan kepala dingin. Untuk memperoleh konsesi politik
penting dari Jepang, mereka harus bersedia memberikan konsesi. Bung
Karno dan Hatta harus menggunakan kesempatan untuk melakukan pendidikan
politik dan mental pada bangsa, khususnya para pemuda. Mereka
berkesimpulan bahwa konsesi kepada Jepang menuntut adanya ‘koperasi’
dari fihak Indonesia, terutama dari pemimpin-pemimpin nasionalnya. Ini
amat dibutuhkan Jepang dalam peperangan mereka melawan Sekutu. Mereka
tahu bahwa Jepang tidak mungkin berkonfrontasi dengan rakyat Indonesia,
tidak mungkin memusuhi rakyat Indonesia. Mereka tahu pula mereka
terpaksa memberikan konsesi-konsesi. Memanfaatkan situasi unik ini, Bung
Karno, Hatta dan Syahrir masing-masing memainkan peranan mereka
masing-masing dalam kegiatan perjuangan selama pendudukan militer
Jepang, dengan riil mempersiapkan saatnya INDONESIA merebut kemerdekaan
nasional.

Di dalam Bab-20 dari bukunya itu, Bung Karno agak rinci menguraikan
proses berkumpul, berunding dan persepakatan tiga tokoh pimpinan
nasional itu,

(Baik kita ikuti teliti), a.l sbb:

“Malam itu aku pergi ke rumah Hatta dan kami mengadakan pertemuan
pertama untuk membahas taktik perjuangan. ‘Bung dan aku pernah terlibat
perselisihan yang dalam’, kataku. ‘Meski di satu waktu kita pernah tidak
saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih
besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai
perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi.
Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama’.

‘Setuju’, kata Hatta.

Kami berjabat tangan dengan sungguh-sungguh. ‘Ini’, kataku, ‘merupakan
simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh
untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah bisa dipisahkan sampai
negeri kita merdeka sepenuhnya.

Bersama-sama Syahrir, satu-satunya orang lain yang hadir,
rencana-rencana untuk gerakan di waktu mendatang kami susun dengan
cepat. Telah disepakati, kami akan bekerja dengan dua cara. Di permukaan
secara terang-terangan dan di bawah tanah secara rahasia. Yang satu
melaksanakan tugas yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.

‘Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik di dalam pelatihan militer dan
pekerjaan pemerintahan bagi rakyat kita, kita harus menunjukkan sikap
mau kolaborasi’, kataku.

‘Jelas kekuatan Bung adalah berhubungan dengan massa’, Hatta
menguraikan. ‘Jadi Bung harus bekerja secara terbuka’.

‘Betul, Bung akan membantuku karena Bung sebagai seorang nasionalis
terlalu menyolok untuk bekerja di bawah tanah’.

‘Tinggal aku’, kata Syahrir, ‘untuk bergerak di bawah tanah dan
mengorganisir urusan menangkap siaran radio dan gerakan rahasia lainnya.’.

Tambah Bung Karno, “Sebenarnya strategi kami itu merupakan satu-satunya
kemungkinan yang bisa dijalankan. Kami tidak punya pilihan lain. “Inilah
kesempatan yang telah lama kita tunggu”, kataku bersemangat. –

* * *

Semua fakta ini diungkap dalam buku Otobiografi Bung Karno. Jelas dan
rinci. Dengan demikian luluh pulalah, omongan dan dongengan di pinggir
jalan, yang menuduh bahwa Bung Karno melakukan ‘kolaborasi’ sebagai
‘antek Jepang’, sedangkan Syahrir dikatakan menolak kerjasama dengan
Jepang. Rekayasa penggambaran situasi demikian itu adalah pemelintiran
fakta sejarah bangsa.

* * *

Peneliti Senior LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menulis dalam
kata pengantar buku Bung Karno itu, a.l: “Sukarno mau bekerja sama
dengan Jepang karena merasa dapat memanfaatkannya untuk perjuangan”.
‘Dengan biaya pemerintah Jepang akan kita didik rakyat kita menjadi
penyelenggara pemerintahan. Untuk memberi perintah, tidak hanya menerima
perintah. Untuk mempersiapkan menjadi kepala dan adminstrator’. Jepang
memberikan kesempatan kepada Sukarno untuk berpidato di depan 50.000
sampai 100.000 orang. Dengan demikian ia beroleh peluang untuk
menanamkan kesadaran rakyat, membangkitkan dan menggelorakan semangat
mereka”. Demikian Asvi Adam.

Maka aneh sekali bahwa seroang *Abubakar Lubis*, dalam bukunya, “Kilas
Balik Revolusi, Kenangan, Pelaku dan Saksi”, menulis bahwa perundingan
SEGITIGA, Sukarno – Hatta- Syahrir — *’tidak pernah ada’?*Sedihnya,
Abubakar Lubis, mengklaim dirinya sebagai ‘pelaku’ dan ‘saksi’ dari
peristiwa sejarah itu. Sedangkan Syahrir dalam bukunya “OUT OF EXILE”,
(New York 1949), jelas sekali menulis tentang telah berlangsungnya serta
peranan dari perundingan dan persetujuan yang dicapai oleh Bung Karno –
Hatta – Syahrir. Persis seperti yang diuraikan Bung Karno di dalam bukunya.

Sungguh di luar dugaan, orang yang memperkenalkan diri sebagi pelaku
dalam perjuangan sekitar proklamasi 17 Agustus, mengarang KEBOHONGAN
yang dungu demikian itu. Suatu percobaan sia-sia hendak melecehkan
kebijakan dan pengetahuan bangsa kita, khususnya generasi muda, mengenai
sejarah bangsa.

* * *

Buku Bung Karno “OTOBIOGRAFI. . . ., adalah riwayat hidupnya sendiri
yang diceriterakannya sendiri. Unik sekali!

Penerbit pertama The Bobbs-Merril Company, INC (New York), menulis a.l,
sbb: Sebagaimana diungkapkannya sendiri di dalam buku penting dan
mengagumkan serta mempesonakan ini, krisis itu adalah sesuatu yang
selalu terjadi dalam penghidupannya – suatu krisis yang sering
distimbulkannya sendiri. Tetapi adalah justru dalam saat-saat (krisis)
itu, sebagaimana halnya terjadi pada begitu banyak pemimpin besar dalam
sejarah, ia berfungsi secara efektif. Memang, adalah kemampuan untuk
melihat momen krisis dan merebut waktu. Besamaan dengan itu
kepribadiannya yag karismatik, membuatnya menjadi pemimpin yang
berwewenang dari bangsa ke-enam besarnya dan berpenduduk yang kelima
terbesar di dunia. Sebuah negeri yang mungkin seperti halnya Tiongkok,
memegang kunci untuk haridepan Asia. . . . . . . . .

Di dalam otobiografinya ia telah memberikan kepada dunia sebuah potret
yang langka dan tulus ikhlas mengenai dirinya dan bangsa yang dipimpinnya.

Dan suatu pemahaman yang benar tentang Sukarno dan Indonesia bisa
merupakan kunci bagi haridepan seluruh Asia.

Suatu tanggapan dan penilaian yang tidak berkelebihan mengenai buku Bung
Karno dan mengenai pribadi Bung Karno.

Ini sesuai dengn harapan Bung Karno mengenai alasan mengapa ia
menguraikan otobiografinya.

“HARAPANKU HANYALAH, AGAR (BUKU INI) DAPAT MENAMBAH PENGERTIAN YANG
LEBIH BAIK TENTANG SUKARNO DAN DENGAN ITU MENAMBAH PEGERTIAN YANG LEBIH
BAIK TERHADAP INDONESIA TERCINTA’

Sungguh rendah hati kata-kata Bung Karno tsb. Hakikatnya Buku Bung Karno
tsb, seperti ditulis oleh Guruh Sukarno Putra dalam kata sambutan
penerbitan edisi revisi, atas nama YAYASAN BUNG KARNO:

“Buku ini merupakan karya yang paling lengkap mengenai kehidupan,
cita-cita politik, perjuangan, harapan-harapan serta latar belakang
langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Bangsa itu.

(Bersambung)

Peran Masyarakat Tionghoa yang Terlupakan

Peran Masyarakat Tionghoa yang Terlupakan

http://cetak.kompas.com/read/2011/09/02/02374359/peran.masyarakat.tionghoa.yang.terlupakan

Semasa perjuangan fisik (1945-1949), peran masyarakat Tionghoa dalam
kemiliteran tidak bisa dikesampingkan begitu saja, tetapi terlupakan
dari ingatan kolektif bangsa Indonesia, terutama semasa pemerintahan
Orde Baru yang dekat dengan Amerika Serikat. Konteks Perang Dingin
mengakibatkan semua yang berbau Tionghoa diasosiasikan dengan rezim
Tiongkok komunis. Demikian pula nasib warga Tionghoa totok dan
peranakan di Indonesia.
Semisal kisah Tony Wen yang memimpin International Volunteer Brigade
(IVB) di sekitar Magelang, Jawa Tengah. Tony memimpin pasukan gabungan
dari ragam kebangsaan, seperti Filipina, India, Taiwan, dan bangsa
lain, yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Profesor
Yong Mun Cheong dari National University of Singapore (NUS), dalam
bukunya berjudul Singapore and Indonesia’s Revolution 1945-1949,
mencatat Tony Wen kemudian diberi tugas khusus oleh Presiden Soekarno
untuk mengirimkan opium ke Singapura untuk dijual. Uang penjualan
opium digunakan untuk membeli persenjataan dan mendanai perjuangan
Republik Indonesia.
Pada periode tersebut dikenal pula sosok John Lie yang kemudian
berganti nama menjadi Daniel Jahja Dharma sebagai komandan Kapal The
Outlaw yang berulang kali menerobos blokade angkatan laut Kerajaan
Belanda. John Lie juga mengembangkan jaringan intelijen dari Karachi,
Manila, hingga Taiwan untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
Operasi Indoff atau Indonesia Office di Singapura pun, lanjut Yong Mun
Cheong, banyak melibatkan pejuang Tionghoa dalam rangka membangun
jaringan dan memperoleh pasokan senjata (war surplus) eks Perang Dunia
II.
Adapun pada tingkat lokal muncul kelompok perjuangan, seperti Resimen
IV Riau dengan anggota warga Tionghoa dan India. Dalam buku biografi
Kim Teng dari Pejuang hingga Kedai Kopi karya Nyoto disebutkan adanya
nama-nama Tan Kim Teng, Lie Ban Seng, Lie Chiang Tek, Kui Hok, Tji
Seng, Tan Teng Hun, Lai Liong Ngip, Chu Chai Hun, Chia Tau Kiat, dan
Muhammad Junus (keturunan India).
Sejarawan Didi Kwartanada mengatakan, terdapat Laskar Tionghoa
Indonesia (LTI) yang beroperasi di Pemalang, Jawa Tengah. Namun, jasa
mereka terlupakan karena adanya cap “kiri”. Anton Santoso alias Anton
Ong, seorang veteran 45 asal Pemalang yang kini bermukim di Bogor,
membenarkan adanya pejuang-pejuang Tionghoa di wilayahnya, Pemalang.
Keunikan lain ditemukan dalam Bataljon Matjan Poetih. Batalyon ini
mungkin merupakan satu-satunya composite battalion (batalyon campuran)
Jawa dan Tionghoa dalam perang kemerdekaan. Bataljon Matjan Poetih
yang beroperasi di kaki Gunung Muria menghimpun pemuda Jawa dan
Tionghoa dari Kota Kudus untuk berjuang bersama-sama melawan Belanda.
Masyarakat Tionghoa kala itu mengumpulkan perhiasan yang diselundupkan
lewat Pelabuhan Jepara untuk membeli persenjataan di Singapura dalam
serangkaian operasi. Sejumlah tokoh batalyon ini adalah FX Soeharto,
Thio Ma Ai, dan Sie Kim Siong. Sejumlah nama anggota Bataljon Matjan
Poetih ada dalam daftar tahanan pada buku Dalem Tawanan Djepang karya
Njo Joe Lan yang diberi kata pengantar oleh Myra Sidharta dalam
cetakan ulangnya.
Almarhum Thio Ma Ai dalam satu kesempatan menolak wawancara dengan
santun sambil menjelaskan ketika itu semua elemen masyarakat di kota
Kudus ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia.
Pada peringatan enam bulan kemerdekaan RI, diterbitkan buku yang
dicetak ulang Kantor Berita Antara. Buku itu juga menampilkan kiprah
pemuda Tionghoa mendukung arek-arek Surabaya dalam Pertempuran 10
November 1945.
Pada tahun 1950-an hingga awal 1970-an, banyak pemuda Tionghoa menjadi
kadet (taruna) di tiga matra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Salah satu pemuda peranakan Tionghoa dengan pangkat lebih tinggi dari
John Lie di TNI berasal dari TNI Angkatan Laut. Perwira yang ditemui
di kediamannya beberapa waktu lalu mengakui dirinya adalah peranakan
Tionghoa Tobelo yang beribukan wanita Minahasa.
Perwira senior yang low profile tersebut menjelaskan keberadaan
belasan perwira tinggi (jenderal, laksamana, dan marsekal) dari suku
Tionghoa pada tahun 1980-an yang berdinas aktif di TNI.

THE THIRTIETH SEPTEMBER MOVEMENT – G30S – 1965 AND THE MASS MURDER IN INDONESIA

THE THIRTIETH SEPTEMBER MOVEMENT – G30S – 1965

AND THE MASS MURDER IN INDONESIA

Saturday, September 2011

 

IBRAHIM ISA’S FOCUS :

Fortysix years ago, in the early hous of October 1, 1965, a group of
Indonesian Officers started the socalled “Gerakan 30 September”, the
“G30S”, as it became known to the public.
Failure of this ‘coup’, led to a wave of persecusion, arrestation, and
mass murder in Indonesia. The victims are Communists, suspected
Communists and followers and supporters of President Sukarno.

More than one million innocent people were victimized, accused of being
involved in the “G30S” coup.
Follows are — news and views on the “G30S” and what happened after its
failure. The biggest and most serious violations of Human Rights since
the establishment of the Republic Of Indonesia.
That is the greatest mass murder committed by apparatus of the state in
collusion with political and religious forces, then the establishment of
General Suharto’s ORBA, the Orde Baru, the New Order regime which lasted
for 32 years, until May 22, 1998, in which President Suharto was
overthrown by the people’s movement and demand for “REFORMASI” and
“DEMOKRASI”, May 1998.

*WIKIPEDIA* — On the “Thirtieth September Movement”:
/Gerakan 30 September/, abbreviated as *G30S*) was a self-proclaimed
organization of Indonesian National Armed Froces members who, in the
early hours of 1 October 1965, assassinated six Army Genrals in an
abortive coup d’état <http://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%E9tat>_._
Later that morning, the organization declared that it was in control of
media and communication outlets and had taken President Sukrnounder its
protection.

By the end of the day, the coup attempt had failed in Jakarta at least.
Meanwhile in central Java there was an attempt to take control over an
army division and several cities. By the time this rebellion was put
down, two more senior officers were dead.
In the days and weeks that followed, the army blamed the coup attempt on
the Indonesian Communist Party (PKI). Soona campaign of mass killing was
underway, which resulted in the death of hundreds of thousands of
alleged communists.
The group’s name was more commonly abbreviated “G30S/PKI” by those
wanting to associate it with the PKI, and propaganda would refer to the
group as /Gestapu/ (for its similarity to “Gestapo”, the name of tghe
Nazi Secret Police.

 

Events in Central Java
Following the 7AM radio broadcast, troops from the Diponegoro Division
in Central Java took control of five of the seven divisions in the name
of the 30 September movement .The PKI
<http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Indonesia> mayor of
Solo <http://en.wikipedia.org/wiki/Surakarta> issued a statement in
support of the movement. Rebel troops in Yogyakarta, led by Major
Muljono, kidnapped and later killed Col. Katamso
<http://en.wikipedia.org/wiki/Katamso> and his chief of staff Lt. Col.
Sugijono. However, once news of the movement’s failure in Jakarta became
known, most of its followers in Central Java gave themselves up.

*ANTI -COMMUNIST PURGE
Main article: INDONESIAN KILLINGS OF 1965-66

Contemporary anti-PKI literature blaming the party for the coup attempt

Suharto and his associates immediately blamed the PKI as masterminds of
the 30 September Movement. With the support of the Army, and fueled by
horrific tales of the alleged torture and mutilation of the generals at
Lubang Buaya, anti-PKI demonstrations and then violence soon broke out.
Violent mass action started in Aceh, then shifted to Central and East
Java. Suharto then sent the RPKAD paratroops under Col. Sarwo Edhie to
Central Java.When they arrived in Semarang

<http://en.wikipedia. org /wiki/Semarang>, locals burned the PKI headquarters to the ground]

<http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_Movement#cite_note-HUGHES_160-17>
The army swept through the countryside and were aided by locals in
killing suspected communists. In East Java, members of Ansor, the youth
wing of the Nahdlatul Ulama

<http://en.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama> went on a killing frenzy, and the slaughter later spread to Bali <http://en.wikipedia.org/wiki/Bali>. Figures given for the number of
people killed across Indonesia vary from 78,000 to one million.[19]
<http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_Movement#cite_note-Sundhaussen_218-18> Among the dead was Aidit, who was captured by the Army on 25 November and summarily executed shortly after.[2 <http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_Movement#cite_note-Sundhaussen_217-19>

Theories about the 30 September Movement
A PKI coup attempt: The “official” (New Order) version

The Army leadership began making accusations of PKI

<http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Indonesia> involvement at an early stage. Later, the government of President Suharto
<http://en.wikipedia.org/wiki/Suharto> would reinforce this impression
by referring to the movement using the abbreviation “G30S/PKI”. School
textbooks followed the official government line[22]
<http://en.wikipedia.org /wiki/30_September_Movement#cite_note-21> that
the PKI, worried about Sukarno’s health and concerned about their
position should he die, acted to seize power and establish a communist
state. The trials of key conspirators were used as evidence to support
this view, as was the publication of a cartoon supporting the 30
September Movement in the 2 October issue of the PKI magazine /Harian
Rakyat (People’s Daily)/. According to later pronouncements by the army,
the PKI manipulated gullible left-wing officers such as Untung through a
mysterious “special bureau” that reported only to the party secretary,
Aidit. This case relied on a confession by the alleged head of the
bureau, named Sjam <http://en.wikipedia.org/wiki/Kamaruzaman_Sjam>,
during a staged trial in 1967. But it was never convincingly proved to
Western academic specialists, and has been challenged by some Indonesian
accounts.[23]
<http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_Movement#cite_note-SMH_McDONALD-22>

THE PLOTTERS
The reason given by those involved in the 30 September movement was that
it was to prevent a planned seizure of power by a “Council of Generals”
(/Dewan Jenderal/). They claimed to be acting to save Sukarno from these
officers allegedly led by Nasution and including Yani, who had planned a
coup on Armed Forces Day – 5 October.
INTERNAL ARMY AFFAIR

*Main article: CORNELL PAPERS – BENEDICT ANDERSON*
In 1971, *BENEDICT ANDERSON*– and Ruth McVey wrote an article which
came to be known as the Cornell paper. In the essay they proposed that
the 30 September Movement was indeed entirely an internal army affair as
the PKI had claimed. They claimed that the action was a result of
dissatisfaction on the part of junior officers who found it extremely
difficult to obtain promotions and because of hostility toward the
generals because of their corrupt and decadent lifestyles. They allege
that the PKI was deliberately involved by, for example, bringing Aidit
to Halim: a diversion from the embarrassing fact the Army was behind the
movement.

Recently Anderson expanded on his theory that the coup attempt was
almost totally an internal matter of a divided military with the PKI
playing only a peripheral role; that the right-wing generals
assassinated on 1 October 1965 were, in fact, the Council of Generals
coup planning to assassinate Sukarno and install themselves as a
military junta <http://en.wikipedia.org/wiki/Military_junta>. Anderson
argues that G30S was indeed a movement of officers loyal to Sukarno who
carried out their plan believing it would preserve, not overthrow,
Sukarno’s rule. The boldest claim in the Anderson theory, however, is
that Suharto was in fact privy to the G30S assassination plot.

Central to the Anderson theory is an examination of a little-known
figure in the Indonesian army, Colonel Abdul Latief. Latief had spent a
career in the Army and, according to Anderson, had been both a staunch
Sukarno loyalist and a friend with Suharto. Following the coup attempt,
however, Latief was jailed and named a conspirator in G30S. At his
military trial in the 1970s, Latief made the accusation that Suharto
himself had been a co-conspirator in the G30S plot, and had betrayed the
group for his own purposes.

Anderson points out that Suharto himself has twice admitted to meeting
Latief in a hospital on the 30 September 1965 (i.e. G30S) and that his
two narratives of the meeting are contradictory. In an interview with
American journalist Arnold Brackman, Suharto stated that Latief had been
there merely “to check” on him, as his son was receiving care for a
burn. In a later interview with /Der Spiegel/

<http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Spiegel>, Suharto stated that Latief
had gone to the hospital in an attempt on his life, but had lost his
nerve. Anderson believes that in the first account, Suharto was simply
being disingenuous; in the second, that he had lied.
Further backing his claim, Anderson cites circumstantial evidence
<http://en.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence> that Suharto was
indeed in on the plot. Among these are:

 

That almost all the key military participants named a part of G30S   were, either at the time of the assassinations or just previously,  close subordinates of Suharto: Lieutenant-Colonel Untung, Colonel Latief, and Brigadier-General Supardjoin Jakarta, and Colonel  Suherman, Major Usman, and their associates at the Diponegoro Division’s HQ in Semarang.

 

That in the case of Untung and Latief, their association with       Suharto was so close that attended each others’ family events and celebrated their sons’ rites of passage together.

 

That the two generals who had direct command of all troops in       Jakarta save for the Presidential Guard, who carried out the       assassinations) were Suharto and Jakarta Military Territory       Commander Umar Wirahadikusumah . Neither of these figures were       assassinated, and (if Anderson’s theory that Suharto lied about an       attempt on his life by Latief) no attempt was even made.

 

That during the time period in which the assassination plot was
organized, Suharto (as commander of Kostrad) had made a habit of
acting in a duplicitous manner: while Suharto was privy to command
decisions in Confrontation the intelligence chief of his unit Ali
Murtopo had been making connections and providing information to
the hostile governments of Malaysia, Singapore, United Kingdom,
and the United States through an espionage operation run by Benny
Moerdani in Thailand. Murdani later became a spy chief in
Suharto’s government.

Anderson’s theory, for all the exhaustive research it has entailed,
still leaves open a number of questions of interpretation. If, as
Anderson believes, Suharto did have inside knowledge of the G30S plot,
this still leaves open several possibilities: (1) that Suharto had truly
taken part in the plot and defected; (2) that he had been acting as a
spy for the Council of Generals; or (3) that he was uninterested
completely in the factional struggle of G30S and Council of Generals.
Given that Suharto has since died these questions are unlikely to be
answered easily.
SUHARTO WITH CIA SUPPORT

Professor Dale Scott alleges that the entire movement was designed to
allow for Suharto’s response. He draws attention to the fact the side of
Lapangan Medeka on which KOSTRAD HQ was situated was not occupied, and
that only those generals who might have prevented Suharto seizing power
(except Nasution) were kidnapped. He also alleges that the fact that the
generals were killed near an air force base where PKI members had been
trained allowed him to shift the blame away from the Army. He links the
support given by the CIA to anti-Sukarno rebels in the 1950s to their
later support for Suharto and anti-communist forces. He points out that
training in the US of Indonesian Army personnel continued even as overt
military assistance dried up. Another damaging revelation came to light
when it emerged that one of the main plotters, Col Latief was a close
associate of Suharto, as were other key figures in the movement, and
that Latief actually visited Suharto on the night before the murders
(Wertheim, 1970)

BRITISH SPYOPS
The role of the United Kingdom’s Foreign Office and intelligence service
has also come to light, in a series of exposés by Paul Lashmar and
Oliver James in //INDEPENDENT newspaper beginning in 1997. These
revelations have also come to light in journals on military and
intelligence history.
The revelations included an anonymous Foreign Office source stating that
the decision to unseat Pres. Sukarno was made by Prime Minister Harold
Macmillanthen executed under Prime Minister Harold Wilson. According to
the exposés, the United Kingdom had already become alarmed with the
announcement of the Konfrontasi policy. It has been claimed that a CIA
memorandum of 1962 indicated that Prime Minister Macmillan and President John F. Kennedy were increasingly alarmed by the possibility of the Confrontation with Malaysia spreading, and agreed to “liquidate
President Sukarno, depending on the situation and available
opportunities.” However, the documentary evidence does not support this
claim.

To weaken the regime, the Foregin Office’s Information Research
Department (IRD) coordinated psychological operationsin concert with the
British military, to spread black propaganda <http://en.wikipedia.org/wiki/Black_propaganda> casting the PKI, the
Chinese and Sukarno in a bad light. These efforts were to duplicate the
successes of British Psyop campaign in the Malayan Emergency.
Of note, these efforts were coordinated from the British High Commission
in Singapore <http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore> where the British
Broadcasting Corporation (BBC <http://en.wikipedia.org/wiki/BBC>), (AP),
and New York Times <http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times> filed
their reports on the Indonesian turmoil. According to Roland Challis,
the BBC correspondent who was in Singapore at the time, journalists were
open to manipulation by IRD because of Sukarno’s stubborn refusal to
allow them into the country: “In a curious way, by keeping
correspondents out of the country Sukarno made them the victims of
official channels, because almost the only information you could get was
from the British ambassador in Jakarta.”
These manipulations included the BBC reporting that Communists were
planning to slaughter the citizens of Jakarta. The accusation was based
solely on a forgery planted by Norman Reddaway, a propaganda expert with
the IRD. He later bragged in a letter to the British ambassador in
Jakarta, Sir Andrew Gilchrist that it “went all over the world and back
again,” and was “put almost instantly back into Indonesia via the BBC.”
Sir Andrew Gilchrist himself informed the Foreign Office on 5 October
1965: “I have never concealed from you my belief that a little shooting
in Indonesia would be an essential preliminary to effective change.”

In the 16 April 2000 /Independent/, Sir Denis Healey, Secretary of State
for Defence <http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_of_State_for_Defence>, at the time of the war, confirmed that the IRD was active during this time. He officially denied any role by MI6, and denied “personal knowledge” of
the British arming the right-wing faction of the Army, though he did
comment that if there were such a plan, he “would certainly have
supported it.”
Although the British MI6 <http://en.wikipedia.org/wiki/MI6> is strongly
implicated in this scheme by the use of the Information Research
Department (seen as an MI6 office), any role by MI6 itself is officially
denied by the UK government, and papers relating to it have yet to be
declassified by the Cabinet Office

<http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_Office>. (/The Independent/, 6 December 2000)

 

SUKARNO’S PLOT, Victor Fic.
In a book first published in India in 2005, which draws extensively on
the evidence presented at the trials of the conspirators, VICTOR FIC
claims that Aidit and the PKI decided to mount a preemptive strike
against the senior army generals to forestall an army takeover. He
alleges that Sukarno had met with representatives of the Chinese
government and had agreed to retire in exile in China. Following the
purge of the generals, the president would appoint a Mutual Cooperation
(/Gotong Royong/) cabinet and then retire on grounds of ill-health.
Should he not agree to do so, he would be “dispatched” under the
protection of the PKI.
JOHN ROOSA’S BOOK:
INCOMPETENT PLOTTERS ; THE ARMY TAKES ADVANTAGE
In a 2007 book on the 30 September Movement, Professor John Roosa
dismisses the official version of events, saying it was “imposed by
force of arms” and “partly based on black propaganda and torture-induced
confessions.” He points out that Suharto never satisfactorily explained
away the fact that most of the movement’s protagonists were Army
officers. However, he does concede that some elements of the PKI were
involved.

Similarly, he asks why, if the movement was planned by military
officers, as alleged in the “Cornell Paper”, was it so poorly planned.
In any case, he says, the movement’s leaders were too disparate a group
to find enough common ground to carry out the operation.[25]
<http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_Movement#cite_note-ROOSA72-24>

He claims that US officials and certain Indonesian Army officers had
already outlined a plan in which the PKI would be blamed for an
attempted coup, allowing for the party’s suppression and the
installation of a military regime under Sukarno as a figurehead
president.Once the 30 September Movement acted, the US gave the
Indonesian military encouragement and assistance in the destruction of
the PKI, including supplying lists of party members and radio
equipment.[26]
<http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_Movement#cite_note-ROOSA1935-25>

As to the movement itself,
*Roosa concludes that it was led by Sjam, in collaboration with Aidit,
but */*not*/*the party**as a whole, together with Pono, Untung and
Latief. Suharto was able to defeat the movement because of he knew of it
beforehand and because the Army had already prepared for such a
contingency. He says Sjam was the link between the PKI members and the
Army officers, but that the fact there was no proper coordination was a
major reason for the failure of the movement as a whole.*

BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA

Kolom IBRAHIM ISA – BUNG KARNO

PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA

Posted by: “isa” i.bramijn@chello.nl

Sun Aug 28, 2011 2:37 am (PDT)

*Kolom IBRAHIM ISA*

*Minggu, 28 Agustus, 2011*

*———– ——— ——— -*

*BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA – CINDY ADAMS*

*<EDISI ASLI: SUKARNO AN AUTOBIOGRAPHY, AS TOLD TO CINDY ADAMS>*

*( Bagian 1 )*

*ADA “SOAL BESAR” DENGAN EDISI INDONESIA, 1966.*

*Rezim Orde Baru Memelintir buku OTOBIOGRAFI BUNG KARNO.*

Buku penting ini pertama kali kupinjam dari seorang kawan di Belanda.
Edisi Aslinya. Bahasa Inggris. Setelah itu ketemu edisi Belandanya.
Kuceriterakan kepada Jusuf Isak, tentang edisi Belanda tsb. Ia ingin
sekali membaca buku edisi bahasa Belanda. Kita tahu, sejak sekolah dan
dirumah sekeluarga Jusuf Isak berbahasa Belanda. Kalau bertemu dengan
sahabat-sahabatnya maka ceritanya selalu dalam bahasa Belanda.
Kuperlukan mengkopi edisi Belanda tsb dan mengirimkannya kepada Jusuf
Isak. Bukan main senangnya Jusuf Isak.

Ketika itu kami, — Jusuf Isak, dan teman-teman lain yang sudah
membacanya tidak ada ‘soal besar’ sekitar buku otobiografi Bung Karno,
yang terdapat di edisi Indonesianya. Mungkin, karena memang sudah sering
membaca tulisan dan buku bersangkutan dengan perjuangan bangsa untuk
kemerdekaan nasional dan peranan Bung Karno di dalamnya, maka ketika
membaca otobiografi Bung Karno edisi Indonesia, tidak teliti. Juga
karena SUDAH BACA EDISI ASLINYA. Atau, karena sudah membaca edisi
aslinya, yang berbahasa Inggris itu, tidak menganggap perlu lagi membaca
seluruhnya edisi Indonesianya. Meskipun buku itu dibeli juga untuk disimpan.

Bagiku juga demikian.

Aku tidak menemukan soal apapun, ketika membaca buku (Edisi Asli bahasa
Inggris) — “SUKARNO, AN AUTOBIOGRAPHY, AS TOLD TO CINDY ADAM”.

*Yang kuperoleh dari membaca Edisi Asli Bahasa iNGGRISNYA, — adalah
insprirasi besar dari Bapak Nasion Bung Karno. Kekaguman yang teramat
sangat pada tokoh pejuang kemerdekaan yang begitu ulet dan tabah. Yang
dengan mantap memimpin perjuangn bangsa ini, dengan strategi dan taktik
yang tepat! Yang telah memberikan seluruh hidup serta jiwa-raganya demi
bangsa dan tanah air. Demi rakyat dan kemerdekaan serta kejayaan
Indonesia, dari Sabang sampai Merauké.*

* * *

Ketika berkunjung ke Indonesia, Juni yang lalu, jalan-jalan ke toko buku
Gramedia, kutemukan buku Edisi Indonesia, buku Sukarno – An
Autobiorgraphy As Told to Cindy Adams. Judul buku samasekali baru
berbunyi: CINDY ADAMS, “BUNG KARNO PENYAMBUNG lIDAH RAKYAT INDONESIA”.
Dan ada sebuah tambahan penting, sbb: *EDISI REVISI*, Alih Bahasa Syamsu
Hadi.

Edisi Revisi ini diterbitkan oleh YAYASAN BUJNG KARNO, Penerbit Media
Pressindo. Edisi Revisi ini adalah Cetakan Kedua (2011). Cetakan
Pertama, Agustus 2007.

Menurut Peneliti Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, yang menulis kata
pengantar pada EDISI REVISI (2007), — Edisi Indonesia (cetakan pertama
1966) mengalami berkali-kali cetak ulang sejak berkuasanya Suharto
sebagai Panglima KOPKAMTIB. Cetak ulang itu terjadi pada th 1982, 1984,
1986 dan 1988. Bahwa, sang penerjemahnya ketika itu adalah Mayor AD
Abdul Bar Salim. Serta dikemukakan pula bahwa penterjemahan buku Bung
Karno itu, sudah direstui oleh Menteri/Pangad Letnan Jendral Suharto.

Dalam edisi Indonesia sejak yang pertama terdapat sambutan Suharto, yang
berbunyui:*“Dengan penerbitan ini, diharapkan dapat terbaca luas di
kalangan rakyat, Bangsa Indonesia”. *

** * **

Sekarang ini yang kuangkat adalah apa yang dikemukakan oleh Asvi Warman
Adam dalam Kata Pengantarnya untuk Edisi Revisi, berjudul*KESAKSIAN BUNG
KARNO, a.l sbb:*

“Dalam diskusi yang diselnggarakan Yayasan Bung Karno di Gedung Pola
tahun 2006, Syafii Maarif (mantan Ketua Muhammadiyah, dan guru besar
pada pelbagai perguruan tinggi di Indonesia, I.I.), mengutip buku Cindy
Adams mengatakan bahwa Sukarno sangat melecehkan Hatta karena menganggap
perannya tidak ada dalam sejarah Indonesia.”

Tanggapan Syafii Maarif tsb*krusial sekali*. Karena adalah tanggapan
Syafii Maaarif itulah yang menjadi awal terungkapnya pemelintiran dan
pemalsuan yang dilakukan oleh (paling sedikit) diketahui penerjemah
seorang Mayor dari Angkatan Darat pada edisi Indonesia pertama (1966).
Jenderal Suharto, yang telah memasukkan kata pengantar pada edisi
Indonesia pertama tsb bisa dipastikan (setidak-tidaknya) tahu tentang
pemalsuan dan pemelintiran tsb. Orang bisa menganalisis, tanpa pemalsuan
dan pemelintiran buku asli Bung Karno, tanpa pengantar Jendral Suharto
yang sudah riil memegang kekuasaan di Indonesia, edisi pertama bahasa
Indonesia itu (1966) TAK MUNGKIN TERBIT.

Bagaimanakah pemalsuan itu? Mengapa dilakukan pemalsuan tsb.

Syafii Maarif sudah menunjukkannya. Yaitu sekitar hubungn Sukarno-Hatta.
Dalam edisi Indonesia yang dipalsukan itu, menurut Maarif: . . . .
Sukarno sangat melecehkan Hatta karena menganggap perannya tidak ada
dalam sejarah Indonesia.” Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa apa yang
dikatkan bahwa “Sukarno sanga melecehkan Hatta . . . dst” tujuannya
adalah untuk ‘mengdudomba Sukarno dengan Hatta. Untuk menimbulkan kesan
keliru bahwaq Sukarno sangat melecehkan Htta.

Terungkapnya pemalsuan ini adalah berkat kewaspadaan Asvi Adam yang
mengajukan suatu usul kepada Yayasan Bung Karno. Karena mereka
berrencana menerbitkan (ulang) Edisi Indonesia, Asvi menyarankan agar
memeriksa kembali terjemahan bahasa Indonesia sejak Edisi Pertama (1966),

* * *

“Yang mengagetkan”, tulis Asvi. “Pada temuannya (temuan oleh Syamsu
Hadi, penerjemah baru yang ditugaskan oleh Yayasan Bung Karno. I.I.) di
samping ada beberapa kekeliruan terjemahan adalah*dua alinea yang
ditambahkan dalam edisi bahasa Indonesia sejak tahun 1966. Padahal kedua
alinea itu tidak ada dalam bahasa Inggris”.*

Lanjut Aswi, “ Pada halaman 341 tertulis: /“. . . Rakyat sudah
berkumpul. Ucapkanlah Proklamasi”Badanku masih panas, akan tetapi aku
masih dapat mengendalikan diriku. Dalam suasana di mana setiap orang
mendesakku, anehnya aku masih dapat berpikir dengan tenang./

“/Hatta tidak ada”, kataku. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau
Hatta tidak ada”. /

Lanjutan alinea ini – kalau dicek teks asli bahasa Inggris: /Dalam detik
yang gawat dalam sejarah inilah Sukarno dan tanah air Indonesia menunggu
kdatangan Hatta.//**/* Namun di antara kedua kalimat itu ternyata
disisipkan dua alinea yang tidak ada dalam teks Inggrisnya, yaitu:*

/Tidak ada yang berteriak, Kami menghendaki Bung Hatta.”Aku tidak
memerlukannya. Sama seperti aku tidak memerlukan Syahrir yang menolak
untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan Proklamasi. Sebenanrya aku
dapat melakukannya seorang diri dan memang aku melakukannya sendirian.Di
dalam dua hari yang memecahkan urat syaraf itu maka peranan Hatta dalam
sejarah tidak ada./

/Peranannya yang tersendiri selama nasa perjuangan kami tidak ada, Hanya
Sukarnolah yang telah mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang
dinamakan “pemimpin” ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya
oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatra dan di hari-hari yang
demikjian itu aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku
memerlukan seorang dari Sumatra. Dia adalah jalan yang paling baik untuk
menjamijn sokongan dari rakyat pulau yang nomor dua terbesar di Indonesia./

Lnjut Aswi Adam,”Sukarno tidak memerlukan Hatta dan Syahrir bahkan
‘peranan Hatta dalam sejarah tidak ada’. Demikian pernyataan Bung Karno
dalam edisi bahasa Indonesia yang tgerbit sejak tahun 1966. (Sejak
Suharto rill memegang kekuasan. I.I.) *Ternyata dua alinea itu tidak ada
dalam naskah alsi berbahasa Inggris. Kalau demikian, apakah ada sesorang
merekayasa cerita tambahan ini? Hal itu tentu dapat ditanyakan kepada
(Mayor) Abdul Bar Salim, kalau ia masih hidup.*Demikian Aswi Adam.

* * *

Tentu orang waras akan berfikir, — Buku-buku Bung Karno lainnya, yang
terpenting : DIBAWAH BENDERA REVOLUSI, praktis sudah tak beredar lagi
karena larangan penguasa. Lalu, mengapa buku Bung Karno yang teramat
penting ini, kok, bisa terbit tahun 1966? Ketika persekusi, penindasan,
pembantaian, pemenjaraan dan pembuangan terhadap orang-orang PKI dan
yang diduga PKI serta pendukung Bung Karno lainnya, sedang
gencar-gencarnya dilakukan oleh fihak Suharto dan pendukungnya.

Lagipua, kok ada pengantar LetJen Suharto? Bis disimpulan pula: — Tentu
saja buku otobiografi Bung Karno itu bisa diizinkan terbit oleh Jendral
Suharto, (kesimpulan yang wajar) , karena buku Otobiografi Bung Karno
itu SUDAH DIPALSU – SUDAH DIPLINTIR oleh fihak penguasa. Dengan maksud
untuk menipu pembca, untuk menyebarkan racun hasutan perpecahan antara
Sukarno dan Hatta dan Syarir, antara pengikut dan pendukung Sukarno,
Hatta dan Syahrir.

Dari sini jelas sekali. Sudah sejak semula. Suharto berkomplot untuk
menghancurkan imago Bung Karno sebagai pejuang besar kemerdekaan
Indonesia. Dari sini jelas pula, bahwa penguasa militer tidak
segan-segan untuk terang-terangan memalsu buku otobiografi Bung Karno
demi kepentingan politik Orbanya.

Pemelintiran sejarah oleh rezim Orba dan pendukungnya, bukanlah suatu
tuduhan atau mitos.

PEMALSUAN SEJARAH, PEMELINTIRAN FAKTA-FAKTA SEJARAH ADALAH RIIL,NYATA
DAN TERBUKTI HITAM DIATAS PUTIH DILAKUKAN OLEH ORBA DAN PENDUKUNGNYA.

(Bersambung)

Vietnam hero General Giap still around at a hundred

Komentar Sunny <ambon@tele2.se>:  

 

Jenderal Giap mulai dengan kurang lebih 40 orang, mereka bersenjata seadanya saja, berkembang menjadi pasukan mengalahkan tentara Perancis di Dien Bien Phu (1954), kemudian tentara USA dikalahkan dengan jatuhnya Saigon, sekarang Ho Chin Minh City, 30 April 1975.

Vietnam hero General Giap still around at a hundred

Lindsay Murdoch

August 26, 2011

Giap. General Giap, right, in Hanoi last year. Photo: AP

TWELVE days ago, Julia Gillard declared General Vo Nguyen Giap, a hero of Vietnam’s revolution and one of the greatest military strategists of the 20th century, was dead.

The Prime Minister told Australian veterans attending a Vietnam Remembrance Day ceremony the war was now ”just a page in the history books” and that its chief actors, such as US presidents John F. Kennedy and Richard Nixon, Australian prime minister Robert Menzies and General Giap, ”are all gone”.

But yesterday in a Hanoi military hospital, General Giap celebrated his 100th birthday with family members after Vietnam’s communist leaders had decorated him with even more medals, flowers and a basket of lotus, a symbol of beauty and vitality in Vietnam.

Advertisement: Story continues below
President Ho Chi Minh, left, and Gen. Vo Nguyen Giap Vietnamese President Ho Chi Minh strides ahead of General Giap on a visit to an army unit in 1957. Photo: AP

Although frail and suffering from respiratory problems, General Giap is still alert, aides said, although it is not known if he is aware of Ms Gillard’s premature announcement of his passing.

Aides said General Giap still insisted on being briefed on international and national affairs and, until three years ago, regularly received visiting foreign dignitaries in his French-style villa in Hanoi.

The general signed thank you notes to his comrades for their birthday wishes, which poured in from around the country.

To mark the occasion, Vietnam has published several books and opened an exhibition of paintings as newspaper editorials hailed General Giap as the ”eldest brother of the Vietnam People’s Army”.

The right-hand man of Ho Chi Minh, General Giap became known as the general who would never retreat, even against seemingly impossible odds.

In 1954, General Giap masterminded the defeat of the French at the battle of Dien Bien Phu, seen as critical in Vietnam’s emergence as an independent nation.

Two decades later, his poorly equipped North Vietnamese army and Vietcong guerrillas defeated the US and its allies, forcing them out of the former South Vietnam.

”It can be said some of the country’s most glorious and important events are associated with his name and his cause,” Do Quy Doan, Vietnam’s vice-culture minister, told reporters at a reception marking the birthday.

After the war, General Giap’s political fortunes waned, apparently because hardliners were not happy with his fame.

He was ejected from the ruling Politburo in 1982.

But General Giap remained active, speaking out in 2009 against a bauxite mine in Vietnam’s Central Highlands.

He also attended a protest against the demolition of Hanoi’s historic parliament building.

Both projects went ahead.

After the war, he became a strong supporter of friendly ties between the US and Vietnam, despite 58,000 Americans and 3 million Vietnamese dying in the fighting.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers