Archive for the ‘Sejarah’ Category

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia Musso (1948)

SEBUAH PENDAPAT

Nama Sneevliet  adalah Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, nama panggilan sehari-hari di Belanda biasanya Henk dari Hendrik, Hendricus atau Hendrikus..(Sunny <ambon@tele2.se>)

 

 

Arif Sadikin,in:GELORA45@yahoogroups.com, Saturday, September 10, 2011 9:15 PM

Pendapat IX, lanjutan yg lalu.

Sampai di pendapat VIII yl masih belum ada respons dari pembaca. Mungkin karena terlalu teoritis atau mungkin dirasa tdk ada hubungannya dgn keadaan kita dewasa ini, atau mungkin seperti alasan Bung Chan bahwa menunggu sampai selengkapnya dulu.

Alasan saya tdk mengajukan sekaligus lengkap tema yg ingin saya bahas bersama ini, pertama, kalau artikel ttg sesuatu itu terlalu panjang biasanya pembaca akan malas membaca seluruhnya. Dan biasa juga dilompati supaya cepat selesai karena membosankan. Alasan lain karena memang kesehatan kurang mengijinkan. Cuma mengingat tema2 yg saya ajukan ini sangat erat hubungannya dgn kepentingan masyarakat luas di Indonesia maka saya paksakan semampunya.

Semua itu mengingat sikon masyarakat kita di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan sekali, maka memperlajari pengalaman keberhasilan atau kegagalan perjuangan di masa lampau mengandung arti sangat penting bagi perjuangan kita saat ini dan selanjutnya.

Yg jelas akibat kegagalan th 26 tlh mengakibatkan para kader pimpinan serta ribuan yg terlibat dari pemberontakan yg salah itu tlh terbunuh dan terbasmi tanpa membawa hasil apapun kecuali hanya kenangan yg menyedihkan. Coba pikir, kecuali yg dibunuh, sebagian ditangkap dan dibuang ke Digul, atau ada juga yg lolos menyelamatkan diri dan meneruskan gerakannya, atau ada juga beberapa yg bisa lari ke luarnegri, seperti Musso ke Uni Spvjet dan Tan Malaka yg mencoba mengadakan kegiatannya di beberapa negri lain.

Dinilai dari cita2 atau tujuan perjuangannya utk mencapai Sosialisme-Marxis, yaitu suatu Sistem Masyarakat Proletar yg bebas dari penghisapan kapitalisme, jelas sangat utopis. Jika dilihat sepintas, cita2nya adalah baik dan mulia sekali, tetapi kenyataan syarat2 sikon yg ada pd waktu itu samasekali tdk memberi dasar. Sehingga pemberontakan tahun 26 tlh mengalami kegagalan yg sia2.

Beberapa kader yg masih bebas segera menghimpun kebali kekuatannya dan meneruskan perjuangannya dgn kegiatan di bawah-tanah. Tapi tanpa sedikit pun belajar dari kegagalan yg baru saja dialaminya. Apakah karena di kalangan Pimpinannya tdk ada yg mampu atau teori-dasar Marxisnya: Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis-nya yg tumpul. Yg jelas disamping tiada yg menyadari kesalahannya malah dibanggakan sbg tonggak revolusioner.

Coba kita telusuri dulu kejadian berikutnya di tahun 48 yg terkenal dgn sebutan Peristiwa Madiun. Atau suatu gerakan lanjutan dari kesalahan tahun 26. Yg jelas sekali akibat penyesatan “Jalan Baru Muso” yg saya lampirkan lengkap. Di bawah ini sebagian kutipannya: (berwarna merah).

Uraian dari: Penerbit
Jakarta, 5 Oktober 1953.

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut :


Sumber: Yayasan “Pembaruan” Jakarta 1953, Cetakan Ke-VII.

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007).

Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konferensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Musso (1948)

Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI illegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI illegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalam negeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang illegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas partai-partai ini, supaya perjuangan klas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader illegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.

Dari artikel berjudul Partai Komunis Indonesia terlampir, saya kutipkan bagiannya:

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

Kutipan di bawah, saya ambil dari Peristiwa Madiun. Lengkapnya dilampirkan.

 

Latar belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Sarangan”, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun.

Akhir konflik

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

 

 

Jika dikaji selengkapnya, dari Jalan Baru Musso, sama sekali tdk mengandung penganalisaan dari kegagalan dlm pemberontakan tahun 26. Sehingga tak ada manfaatnya yg bisa ditarik pelajaran bagi perjuangan selanjutnya. Dan dgn demikian inti kesalahan pemberontakan th 26, tlh diulang lagi dlm peristiwa th 48. Bahkan lebih celakanya lagi, dlm peristiwa Madiun tlh terjadi saling tumpas justru di dlm barisan yg seharusnya menjadi kawan seiring dlm Revolusi awal itu.

Kita yakin bahwa perjuangan para pahlawan kita dgn penuh pengorbanan di masa lalu, cita2nya adalah mulia, demi kebaikan Proletariat. Tetapi ternyata dlm perjalanannya tlh mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga tujuan yg ingin dicapai bukannya berhasil malah mengakibatkan makin parahnya penderitaan rakyat kecil. Hal ini dgn jelas membuktikan adanya kekeliruan dlm menentukan tujuan dan metode perjuangannya.  Dan kesalahan2nya itulah yg harus dipelajari supaya bisa dikoreksi demi tercapainya cita2 mulia itu. Tanpa belajar dari pengalaman maka segala pekerjaan apapun tak mungkin akan berhasil. Itulah hukum alamiahnya.

Sekian dulu pendapat saya. Semoga diskusi kita akan membawa manfaat!

Salam!

A. Sadikin

 

 

 

Pendapat IX, lanjutan yg lalu.

Sampai di pendapat VIII yl masih belum ada respons dari pembaca. Mungkin karena terlalu teoritis atau mungkin dirasa tdk ada hubungannya dgn keadaan kita dewasa ini, atau mungkin seperti alasan Bung Chan bahwa menunggu sampai selengkapnya dulu.

Alasan saya tdk mengajukan sekaligus lengkap tema yg ingin saya bahas bersama ini, pertama, kalau artikel ttg sesuatu itu terlalu panjang biasanya pembaca akan malas membaca seluruhnya. Dan biasa juga dilompati supaya cepat selesai karena membosankan. Alasan lain karena memang kesehatan kurang mengijinkan. Cuma mengingat tema2 yg saya ajukan ini sangat erat hubungannya dgn kepentingan masyarakat luas di Indonesia maka saya paksakan semampunya.

Semua itu mengingat sikon masyarakat kita di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan sekali, maka memperlajari pengalaman keberhasilan atau kegagalan perjuangan di masa lampau mengandung arti sangat penting bagi perjuangan kita saat ini dan selanjutnya.

Yg jelas akibat kegagalan th 26 tlh mengakibatkan para kader pimpinan serta ribuan yg terlibat dari pemberontakan yg salah itu tlh terbunuh dan terbasmi tanpa membawa hasil apapun kecuali hanya kenangan yg menyedihkan. Coba pikir, kecuali yg dibunuh, sebagian ditangkap dan dibuang ke Digul, atau ada juga yg lolos menyelamatkan diri dan meneruskan gerakannya, atau ada juga beberapa yg bisa lari ke luarnegri, seperti Musso ke Uni Spvjet dan Tan Malaka yg mencoba mengadakan kegiatannya di beberapa negri lain.

Dinilai dari cita2 atau tujuan perjuangannya utk mencapai Sosialisme-Marxis, yaitu suatu Sistem Masyarakat Proletar yg bebas dari penghisapan kapitalisme, jelas sangat utopis. Jika dilihat sepintas, cita2nya adalah baik dan mulia sekali, tetapi kenyataan syarat2 sikon yg ada pd waktu itu samasekali tdk memberi dasar. Sehingga pemberontakan tahun 26 tlh mengalami kegagalan yg sia2.

Beberapa kader yg masih bebas segera menghimpun kebali kekuatannya dan meneruskan perjuangannya dgn kegiatan di bawah-tanah. Tapi tanpa sedikit pun belajar dari kegagalan yg baru saja dialaminya. Apakah karena di kalangan Pimpinannya tdk ada yg mampu atau teori-dasar Marxisnya: Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis-nya yg tumpul. Yg jelas disamping tiada yg menyadari kesalahannya malah dibanggakan sbg tonggak revolusioner.

Coba kita telusuri dulu kejadian berikutnya di tahun 48 yg terkenal dgn sebutan Peristiwa Madiun. Atau suatu gerakan lanjutan dari kesalahan tahun 26. Yg jelas sekali akibat penyesatan “Jalan Baru Muso” yg saya lampirkan lengkap. Di bawah ini sebagian kutipannya: (berwarna merah).

Uraian dari: Penerbit
Jakarta, 5 Oktober 1953.

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut :


Sumber: Yayasan “Pembaruan” Jakarta 1953, Cetakan Ke-VII.

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007).

Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konferensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Musso (1948)

Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI illegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI illegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalam negeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang illegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas partai-partai ini, supaya perjuangan klas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader illegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.

Dari artikel berjudul Partai Komunis Indonesia terlampir, saya kutipkan bagiannya:

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

Kutipan di bawah, saya ambil dari Peristiwa Madiun. Lengkapnya dilampirkan.

 

Latar belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Sarangan”, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun.

Akhir konflik

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

 

 

Jika dikaji selengkapnya, dari Jalan Baru Musso, sama sekali tdk mengandung penganalisaan dari kegagalan dlm pemberontakan tahun 26. Sehingga tak ada manfaatnya yg bisa ditarik pelajaran bagi perjuangan selanjutnya. Dan dgn demikian inti kesalahan pemberontakan th 26, tlh diulang lagi dlm peristiwa th 48. Bahkan lebih celakanya lagi, dlm peristiwa Madiun tlh terjadi saling tumpas justru di dlm barisan yg seharusnya menjadi kawan seiring dlm Revolusi awal itu.

Kita yakin bahwa perjuangan para pahlawan kita dgn penuh pengorbanan di masa lalu, cita2nya adalah mulia, demi kebaikan Proletariat. Tetapi ternyata dlm perjalanannya tlh mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga tujuan yg ingin dicapai bukannya berhasil malah mengakibatkan makin parahnya penderitaan rakyat kecil. Hal ini dgn jelas membuktikan adanya kekeliruan dlm menentukan tujuan dan metode perjuangannya.  Dan kesalahan2nya itulah yg harus dipelajari supaya bisa dikoreksi demi tercapainya cita2 mulia itu. Tanpa belajar dari pengalaman maka segala pekerjaan apapun tak mungkin akan berhasil. Itulah hukum alamiahnya.

Sekian dulu pendapat saya. Semoga diskusi kita akan membawa manfaat!

Salam!

A. Sadikin

 

Kisah Rawagede Punya Banyak Versi

Kisah Rawagede Punya Banyak Versi

Leeghttp://www. rnw.nl/bahasa- indonesia/ article/kisah- rawagede- punya-banyak- versi

Balongsari, Indonesia
Kisah Rawagede Punya Banyak Versi
Diterbitkan : 8 September 2011 – 1:38pm | Oleh Redaksi Indonesia (Foto: Jan Lepeltak)
Diarsip dalam:
ejarah
14 September 2011 Pengadilan Den Haag akan menerbitkan vonis gugatan Rawagede. Radio Nederland Wereldomroep menerbitkan seri tulisan mengenai gugatan tersebut. Kali ini rincian data tragedi pembantaiannya.

Kasus Rawagede
Nama desa Rawagede kini telah berubah menjadi Balongsari. Desa ini terletak di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Sekitar lima belas kilometer ke arah Timur Laut dari ibukota kabupaten.

Pada tanggal 9 Desember 1947, komandan batalyon militer Belanda, 3-9 RI, R. Boer, memerintahkan Mayor Alphons J.H. Wijnen untuk melakukan operasi ke desa Rawagede. Batalyon ini mendapat bantuan 70 tenaga militer dari kompi para 1 KNIL, kompi zeni 12 dan satuan kavaleri. Operasi di Rawagede melibatkan 90 orang militer, yang dibagi menjadi tiga kelompok.

Versi KUKB
Tugas operasi ini adalah menangkap Kapten Lukas Kustario, seorang perwira TNI yang aktif di wilayah tersebut. Ia dicari karena aktif mempengaruhi kepala desa di wilayah tersebut untuk mendukung republik. Kapten Lukas Kustario juga berusaha mempersatukan berbagai laskar perlawanan yang ada, dan dengan demikian memperkuat TNI. Selain itu, ia juga bertugas mengkordinasikan aksi perlawanan terhadap Belanda. Demikian menurut situs Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) atau Stichting Comité Nederlandse Ereschulden.

Pimpinan operasi pembersihan Mayor Alphons Wijnen mengerahkan pasukan untuk mengepung desa dan memerintahkan semua penduduk untuk berkumpul. Pada penduduk, tentara Belanda menanyakan keberadaan para pejuang republik. Khususnya Kapten Lukas Kustario. Namun, tidak ada penduduk yang mengatakan keberadaan para pejuang. Mereka yang tidak tahu, tentu tidak bisa menceritakan apa-apa. Dan mereka yang tahu, tidak mau membocorkan informasi.

Selanjutnya semua penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer di lapangan. Menurut salah seorang korban selamat, Saih bin Sakam, ia termasuk dari sekitar duapuluh orang penduduk pria yang mendapat perintah untuk berdiri berjejer. Di antara mereka adalah ayah dan para tetangga Saih bin Sakam. Kemudian mereka “didereded” (bahasa Sunda, artinya diberondong, red.) oleh tentara Belanda. Saih bin Sakam kena tembakan di tangan. Ia menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Beberapa lama kemudian, ketika ada kesempatan, ia segera melarikan diri.

Versi Militer Belanda
Beberapa hari setelah pembantaian terjadi, pihak militer Belanda menerbitkan penjelasan tentang kasus ini. Penjelasan tersebut dimuat oleh harian Nieuwsgier yang terbit di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1947. Menurut pihak militer, selama bulan bulan pertama setelah Politionele Actie keadaan di daerah ini cukup tenang.

Namun, perlahan-lahan berbagai Republiekense benden berhasil menyelundup masuk dan mulai mempengaruhi penduduk. Ketika merasa sudah cukup kuat, mereka mulai melancarkan perlawanan terbuka. Misalnya, merusak jembatan, jalan, rel kereta api dan penggilingan padi.

Penduduk yang tidak mendukung kegiatan mereka, akan menghadapi resiko diculik, atau bahkan dibunuh. Untuk itu tersedia beberapa algojo khusus. Di dekat bendungan Balahar, di sungai Citarum, ditemukan 28 mayat tanpa kepala.

Singkat kata, berbagai kejahatan, sabotase dan pengrusakan makin meraja lela. Sehingga, pada pekan ke dua bulan Desember, pihak Belanda mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tegas. Dan sejauh itu sudah dapat dipastikan bahwa desa Rawagede merupakan pusat semua kegiatan tersebut.

Pada tanggal 9 Desember pasukan militer Belanda mulai mengepung desa Rawagede. Para “bende” ke luar dari desa tersebut dalam beberapa kelompok, yang terdiri dari sepuluh orang, dan mulai melepaskan tembakan. Pihak militer berhasil menembak mati 150 orang, dan menangkap sembilan orang.

Jumlah Korban
Mengenai jumlah korban tewas, beberapa sumber menyebut angka berbeda. Menurut buku De Excessennota, tentara Belanda mengeksekusi sekitar 20 orang penduduk. Dan jumlah korban tewas selama operasi berlangsung 150 jiwa.

Sementara pada batu peringatan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga, jumlah korban tewas di Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947 tersebut 431 jiwa.

Harm Scholtens, seorang sejarawan Belanda, menemukan angka lain, dari arsip het Hooggerechtshof (Pengadilan Tinggi, red.) di Batavia. Tentara Belanda pada hari itu melakukan eksekusi sebanyak delapan atau sembilan kali. Dengan cara menjejerkan penduduk yang akan dieksekusi. Dan setiap jejeran terdiri dari duabelas orang.

Selanjutnya, di luar desa, mereka masih menembak mati sekitar tujuh atau sepuluh orang penduduk lainnya. Dengan demikian, menurut Harm Scholtens, jumlah korban eksekusi antara 100 hingga 120 jiwa.

Arsip dokumen juga memuat informasi bahwa komandan kompi tentara Belanda tidak lupa menekankan, agar jangan mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Menurut dokumen tersebut, semua orang yang dieksekusi berambut panjang dan telapak tangan serta kaki mereka tidak kapalan. Selain itu, mereka membawa surat-surat yang bersangkut-paut dengan Hizboellah atau organisasi semacamnya.

Harian Nieuwsgier terbitan tanggal 16 Desember 1947 mengutip pemberitaan harian Berita Indonesia mengenai operasi pembersihan di Rawagede ini. Menurut Berita Indonesia, selama empat hari pelaksanaan operasi, tentara Belanda telah membunuh 312 orang penduduk, dan melukai sekitar 200 orang lainnya.

Tentang jumlah korban tewas ini, semua sumber tidak dilengkapi dengan daftar nama dan identitas korban.

Tentara Wajib Militer
Menurut penelitian Harm Scholtens pasukan yang terlibat dalam pembantaian adalah tentara wajib militer. Ini menarik, karena berbeda dengan militer profesional KNIL, tentara wajib militer dikenal bersifat lunak. Sehingga mendapat julukan tentara “soesoe.” Mereka dikenal bersikap ramah terhadap penduduk dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam masalah proses dekolonisasi.

Saat ini tampaknya semua orang yang terlibat dan mengalami langsung kasus pembantaian tersebut sudah meninggal dunia. Mayor Alphons J.H. Wijnen telah meninggal di Belanda pada tahun 2011. Sementara korban eksekusi yang berhasil menyelamatkan diri, dan sempat berkunjung ke Belanda, Saih bin Sakam, meninggal pada tanggal 8 Mei 2011 lalu.

Menanti Situs Majapahit Lasem Jadi Laboratorium Sejarah

Menanti Situs Majapahit Lasem Jadi Laboratorium Sejarah

Leeghttp://www. sinarharapan. co.id/content/ read/menanti- situs-majapahit- lasem-jadi- laboratorium- sejarah/

08.09.2011 10:09

Menanti Situs Majapahit Lasem Jadi Laboratorium Sejarah
Penulis : Pujianto

(foto:dok/ist)
Sejarah Kerajaan Majapahit pada era 1351 Masehi mewariskan empat peninggalan berupa batu tapak kaki Raja Majapahit yang dikenal dengan watu tapak, Gua Tinatah, kursi kajar, dan lingga kajar.

Peninggalan tersebut tersebar di sejumlah tempat di kawasan Gunung Kajar, Pegunungan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Menurut Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) kabupaten setempat, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa di Lasem ada peninggalan Majapahit. Pemerintah kabupaten itu pun selama ini terkesan kurang peduli dengan aset sejarah dan wisata itu, sehingga benda-benda di situs tersebut tidak terawat.

“Buktinya, lantaran tidak terawat, goresan huruf Pallawa di lingga kajar itu sulit dibaca lagi. Begitu pula peninggalan- peninggalan Majapahit yang lain. Misalnya, kursi kajar, juga tidak terperhatikan. Batu itu tidak lagi menyerupai kursi karena sebagian telah hancur,” kata Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kabupaten Rembang, Edy Winarno.

Situs Majapahit Lasem, demikian tempat peninggalan- peninggalan itu disebut, terletak kawasan Gunung Kajar, Desa Kajar, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dari kota tua Lasem atau jalan pantai utara Lasem, kawasan yang terkenal dengan sumber air yang melimpah itu berjarak sekitar 7 kilometer ke arah selatan.

MSI kabupaten setempat, kata Edy, sempat memperkenalkan studi sejarah lokal berbasis realitas dan wisata kepada seratusan guru sejarah atau pengajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai upaya melestarikan Situs Majapahit tersebut belum lama ini.

“Kami juga mendesak dinas pendidikan setempat untuk mengajarkan sejarah lokal di setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Menurut Edy, Situs Majapahit di kawasan Gunung Kajar, Pegunungan Lasem, layak menjadi ajang studi karena kisah di balik sejumlah peninggalan itu tidak lepas dari sejarah wilayah Lasem pada masa Kerajaan Majapahit.

Ia menjelaskan, wilayah Lasem muncul setelah Tribuwana Wijayatunggadewi membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau Bathara Sapta Prabu pada 1351. Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung itu adalah Dyah Duhitendu Dewi, adik kandung Hayam Wuruk.

Setelah menikah dengan anggota Dewan Pertimbangan Agung yang lain, Rajasawardana, Dewi Indu menjadi penguasa di Lasem dengan gelar Putri Indu Dewi Purnamawulan. Ia kemudian dikenal dengan nama Bhre Lasem.

Dalam Kitab Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya karya Slamet Muljana, kisah Dewi Indu dan Rajasawardana diterjemahkan Negarakertagama Pupuh V dan VI. Dalam Pupuh V ayat 1 disebutkan, “Adinda Baginda raja di Wilwatikta: Puteri jelita, bersemayam di Lasem Puteri jelita Daha, cantik ternama Indudewi Puteri Wijayarajasa” .

Dalam Pupuh VI ayat 3 dituliskan, “Bhre Lasem menurunkan puteri jelita Nagarawardani bersemayam sebagai permaisuri pangeran di Wirabumi Rani Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardana bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra”.

Sejarawan Lasem, Slamet Widjaja, mengatakan, Lasem, khususnya Desa Kajar, merupakan salah satu daerah terpenting Kerajaan Majapahit. Desa Kajar merupakan tempat memberikan pengetahuan serta ajaran agama dan moral pada para pejabat, panglima, dan prajurit Kerajaan Majapahit.

“Kajar merupakan kependekan dari ‘ka’ yang berarti kaweruh (pengetahuan) dan ‘jar’ yang berarti ajaran,” katanya. Menurutnya, pada 1354, Raja Majapahit Hayam Wuruk berkunjung ke Lasem dan Desa Kajar.

“Untuk mengenang kunjungan itu sekaligus sebagai prasasti tanda daerah kekuasaan Majapahit, Bhre Lasem membuat ukiran telapak kaki Hayam Wuruk di sebuah batu andesit di lereng Gunung Kajar,” kata dia.

Hingga kini, ukiran telapak kaki itu masih ada dan warga Desa Kajar meyakini ukiran itu sebagai bekas telapak kaki Hayam Wuruk. Warga kerap menyebut batu telapak kaki itu sebagai watu tapak.

Slamet Widjaja juga menuturkan peninggalan lain Kerajaan Majapahit di Lasem, seperti gua tinatah, kursi kajar, dan lingga kajar. Ia juga menunjukkan peran penting Desa Kajar selama Majapahit berkuasa. Gua Tinatah merupakan dua gua yang terletak di Gunung Kajar.

Gua pertama merupakan tempat menyepi pejabat atau panglima Majapahit. Gua itu hanya cukup untuk satu orang. Gua kedua merupakan tempat para prajurit yang dibawa pejabat atau panglima Majapahit untuk berjaga-jaga.

Gua kedua dapat menampung sekitar 15 orang. “Setelah menyepi selama beberapa waktu di Gua Tinatah, pejabat atau panglima Majapahit itu disucikan dengan air Kajar. Dia duduk di sebongkah batu yang mirip kursi. Warga menyebut kursi itu sebagai kursi kajar,” katanya.

Selain itu, untuk menghargai Desa Kajar sebagai sumber mata air yang membawa kesuburan bagi daerah lain, Bhre Lasem juga membuat lingga berhuruf Pallawa di dekat lingga pada zaman batu dan salah satu mata air Kajar. “Namun, lingga tersebut tak terawat, sehingga huruf Pallawa pada lingga tersebut tak jelas lagi terbaca,” katanya.

Edy Winarno juga mengatakan, pihaknya sudah mendokumentasikan Situs Majapahit tersebut. Dokumentasi itu merupakan salah satu referensi jika sejumlah pihak membutuhkannya.

“Kami mengusulkan pada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk menjadikan Situs Majapahit di Lasem sebagai laboratorium sejarah. Situs itu dapat pula menjadi tempat wisata untuk menyusuri jejak peninggalan Majapahit di Lasem,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Noor Effendi, mengatakan, banyak masyarakat tidak mengetahui secara detail kisah sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit di kawasan Gunung Kajar, Pegunungan Lasem.

“Usulan menjadikan Situs Majapahit di Lasem menjadi laboratorium sejarah jelas merupakan gagasan jangka panjang. Dalam waktu dekat, kami akan mengemas sebuah paket wisata sejarah yang tidak hanya melibatkan Situs Majaphit di Lasem, tapi juga Situs Megalitikum Terjan, dan Situs Plawangan,” tuturnya. (Ant)

Dilema Belanda antara Ekses dan Kejahatan Perang

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/dilema-belanda-antara-ekses-dan-kejahatan-perang

Avatar Redaksi Indonesia
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Dilema Belanda antara Ekses dan Kejahatan Perang

Diterbitkan : 9 September 2011 – 1:39pm | Oleh Redaksi Indonesia (Jan Lepeltak)

Diarsip dalam:

Walaupun proses dekolonisasi Indonesia dianggap selesai, banyak pihak di Belanda masih bergelut mengenai sikap yang harus diambil sehubungan masa lalu mereka di tanah jajahan, khususnya di kalangan pemerintahan.

Salah satu topik yang masih menjadi beban adalah berbagai kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Belanda selama periode 1945-1949. Juga mengenai kasus pembantaian di desa Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947. Sikap Belanda sebenarnya sudah berubah, ungkap pakar sosiologi Belanda, Prof. Dr. Jan Breman, guru besar emeritus di Universiteit van Amsterdam.

“Memang, berubah sejalan dengan berlalunya waktu. Pada mulanya pihak Belanda cukup dengan membantah bahwa tindak kekerasan seperti itu tidak pernah terjadi. Atau, menolak untuk membicarakan hal-hal semacam itu.  Padahal, sejak awal pun data dan fakta mengenai berbagai kasus tindak kekerasan sudah tersedia. Ini bisa disamakan dengan sikap orang Jerman dulu, mengenai Perang Dunia II: Wir haben es nicht gewusst(kita tidak tahu, red),” jelas Jan Breman.

Ekses, Bukan Kejahatan Perang
Perkembangan berikutnya menurut Jan Breman adalah soal klasifikasi. Den Haag membantah bahwa kejadian seperti itu diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Dalam bahasa Belanda kejahatan perang dinamakan: ‘oorlogmisdaad’.

Tetapi untuk Rawagede istilah yang digunakan adalah ‘ekses’. Sambil sekaligus menyatakan bahwa tindak kekerasan yang sama, juga dilakukan pihak Indonesia. Baik Belanda mau pun Indonesia melakukan pelanggaran. Hal-hal seperti itu memang patut disesalkan, tapi bagaimana pun biasa terjadi dalam keadaan perang.

Penerapan sikap ini sama sekali lain jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Jerman pada masa Perang Dunia II. Sampai sekarang Belanda masih menuntut pada Jerman agar mengakui berbagai pelanggaran yang mereka lakukan selama Perang Dunia II.

Ketika berbagai kasus tidak kekerasan makin banyak terkuak sulit bagi pemerintah Belanda untuk terus menyangkal bahwa pelanggaran seperti itu tidak pernah terjadi. Dengan demikian, mulai ada pengakuan bahwa betul, hal-hal tersebut terjadi. Tapi ditambahkan, itu semua tak terhindarkan dalam suasana perang. Bagi Den Haag, sekarang yang terpenting adalah kelanjutan hubungan dengan Indonesia, demi masa depan.

Kadaluwarsa
Sikap berikutnya, demikian lanjut Jan Breman, adalah menyatakan kasus-kasus tersebut sudah kadaluwarsa. Juga dalam hal ini Belanda bersikap ganda karena dalam berbagai kasus kejahatan perang seperti yang dilakukan tentara Jerman tidak ada batasan kadaluwarsa.

Dengan sikap seperti itu, sulit bagi Belanda untuk bertindak adil bagi para korban atau keluarga mereka.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sikap almarhum Presiden Soeharto. “Ketika itu, pemerintah Indonesia sama sekali tidak punya minat untuk mengangkat berbagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Belanda pada warga wilayah jajahan. Karena Jendral Soeharto sendiri melakukan hal yang sama, justru pada warga masyarakatnya sendiri,” Kata Breman.

Sikap Ganda
Selanjutnya, Jan Breman mencoba menjelaskan mengapa Belanda bersikap ganda seperti itu, padahal sampai sekarang Belanda selalu bersuara paling lantang kalau dalam urusan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Menurut Jan Breman, ini bukan yang kali pertama. Pemerintah Belanda memang punya sejarah panjang dalam soal tidak bersedia memikul tanggung-jawab. Selalu tidak mau membicarakan kasus-kasus yang terjadi di bawah tanggung-jawab mereka. Apalagi mengaku bersalah.

Hal tersebut berkaitan dengan sikap banyak kalangan di Belanda, yang masih berlaku hingga sekarang, bahwa dampak hubungan kolonial sebenarnya sangat positif bagi negeri dan rakyat Indonesia. “Dan sekarang kita tahu, bahwa hal itu sama sekali tidak benar,” demikian Prof. Jan Breman.

Masih Tabu
Sejauh ini, tidak banyak orang di Indonesia yang berusaha mengangkat kasus-kasus kejahatan perang atau pelanggaran HAM yang terjadi pada masa perang kemerdekaan dulu. Padahal Soeharto sudah lama lengser dan Indonesia bagaimana pun juga telah makin demokratis.

Prof. Jan Breman menjelaskan, “itu sepenuhnya karena sikap yang diambil oleh kebanyakan orang di Indonesia sendiri. Sampai sekarang, orang di Indonesia masih enggan untuk membicarakan proses bagaimana Jendral Soeharto dulu muncul menjadi penguasa, yaitu melalui kudeta.”

Ketika itu, demikian Jan Breman, jumlah korban pembunuhan diperkirakan satu juta jiwa atau lebih, terutama di pulau Jawa dan Bali, tapi juga di berbagai tempat lain di Indonesia, menyusul pecahnya Peristiwa G30S pada tahun 1965.

Kekejaman Pada Masa Dekolonisasi
Di kalangan pemerintahan, baik di Belanda mau pun di Indonesia, banyak orang beranggapan rakyat biasa sudah tidak memperdulikan lagi masa kolonial dan masa perang kemerdekaan.

Prof. Jan Breman membantah hal ini. Rakyat biasa tidak melupakan kekejaman yang terjadi. Sebagaimana yang ia alami sendiri, ketika melakukan penelitian di Desa Curug, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon.

Prof. Jan Breman melakukan penelitian tahun 1996-1967 dan tinggal selama beberapa lama di desa tersebut. Menjelang akhir penelitian, seorang pria, pamong desa, datang menghampiri Jan Breman. Dan berkata: “Saya sebenarnya tidak mau berbicara dengan anda. Karena, tentara kalian, dulu menyiksa saya, dan menyebabkan saya cacat.”

Orang ini memperlihatkan telapak tangannya yang cacat, akibat pukulan popor senapan tentara Belanda. Dari contoh sederhana seperti itu, Jan Breman menyimpulkan, gambaran ideal sementara kalangan di Belanda mengenai masa kolonial dulu sama sekali berbeda dengan pengalaman yang dirasakan oleh rakyat biasa di Indonesia.

 

BUNG KARNO SEKITAR “G30S”

BUNG KARNO SEKITAR “G30S”
Kolom IBRAHIM ISA

Jum’at, 09 September 2011

*<Bagian 3>*

Dalam tulisannya menyambut buku “REVOLUSI BELUM SELESAI”, berisi
kumpulan pidato Presiden Sukarno setelah terjadinya “G30S”, Peneliti
Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, membeberkan bahwa: Meskipun AURI,
Marinir dan sebagian besar kekuatan bersenjata Kodam Brawijaya (Jawa
Timur) masih loyal kepada Presiden Sukarno, Bung Karno tidak
memerintahkan mereka untuk bertindak terhadap yang ingin menggulingkan
Presiden RI (yaitu kekuatan militer yang dikepalai oleh Jendral Suharto).

Ini disebabkan karena Presiden Sukarno tidak ingin terjadi pertumpahan
darah antar bangsa.

Sikap Presiden Sukarno ini, — yang berusaha mencegah pertumpahan darah
di antara sesama bangsa, bahkan diambilnya pada hari-hari awal
pembangkangan Jendral Suharto terhadap Presiden Paanglima Tertinggi
ABRI, Sukarno, dengan menyabot keputusan Presiden Sukarno menunjuk
Jendral Pranoto Reksosamudro, menjadi caretaker pimpinan Angkatan Darat,
mengisi kekosongan pimpinan AD, setelah dibunuhnya enam orang perwira
tinggi yang menjabat pimpinan Angkatan Darat ketika itu.

Perwira-perwira tinggi ABRI, yang loyal pada Presiden Sukarno langsung
menyatakan kepada Bung Karno bahwa di bawah komando Presiden Sukarno,
mereka mampu memukul kekuatan yang membangkang dan yang mulai
melaksanakan ‘kudeta merangkaknya’. Bung Karno menolak memberikan
komando itu, dengan maksud menghindari pertumpahan darah antar bangsa.
<informasi diperoleh dari Ibu Suryadarma kepadaku, dalam percakapan pada
suatu pertemuan di Jakarta, minggu pertama Oktober 1965, I.I.>.

Tetapi, ternyata sikap dan kemauan baik Presiden Sukarno itu tak
terlaksana. Karena sejak Jendral Suharto mengambil oper kekuasaan di
Angkatan Darat, pertumpahan darah besar-besaran terjadi, seperti yang
bisa dibaca dalam pidato-pidato Bung Karno. Jendral Suharto, yang sudah
berketetapan menggulingkan Presiden Sukarno dan merebut kekuasaan negara
dan pemerintahan di tangannya sendiri, telah dengan licik
menyalahgunakan kemaun baik Bung Karno.

Sejak disingkirkannya Presiden dari kekuasaan negara dan pemerintahan
melalui kombinasi kekerasan, pertumpauan darah, persekusi terhadap para
pendukungnya, terutama PKI dan simpatisannya, pemenjaraan dan pembuangan
ke pulau Buru – sudah berpuluh bahkan ratusan tulisan, analisis pakar
dan buku hasil studi yang disiarkan di Indonesia maupun di mancanegara.
Semua itu menunjuk pada SATU ARAH: Pergantian presiden Indonesia, dari
Presiden Sukarno ke Presiden Suharto, berlangsung lewat suatu
pertumpahan darah yang paling besar di Indonesia. Bahwa perebutan
kekuasan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1965 itu adalah
suatu perebutan kekuasaan yang paling canggih, tetapi juga paling
berdarah yang pernah terjadi.

Melebihi fakta-fakta dan anlisis yang pernah ditulis selama ini, DUA
JILID BUKU BERJUDUL “REVOLUSI BELUM SELESAI”, I dan II, berisi
pidato-pidato Presiden Sukarno pasca Peristiwa G30S, adalah dokumen yang
paling otentik dan yang bisa diandalkan mengenai kebenaran bahwa
PEREBUTANKEKUASAAN YG TERJADI DI INDONESIA PADA AKHIR 1965 adala
perebutan kekuasaan yang dalangnya adalah JENDRAL SUHARTO.

* * *

Di bawah ini disiarkan bagian terakhir Kata Pengantar Dr Aswi untuk buku
“REVOLUSI BELUM SELESAI”, kumpulan pidato-pidato Bung Karno sesudah
Peristiwa “G30S”, — yang di “black out” oleh Jendral Suharto yang
ketika itu sudah berkuasa di ibu kota.

*Dr. Asvi Warman Adam:*

*BUNG KARNO KONSISTEN MENDUKUNG ”NASAKOM”*

Kalau dilihat dari rangkaian pidato Bung Karno dari 1 Oktober 1965
sampai awal 1967 memang terlihat kekonsistenan sikapnya yang “mendukung
Nasakom dan anti-nekolim”. “Indonesia buatku adalah suatu /totaliteit”,
/ujar Bung Karno. Tetapi nadanya makin lemah. Bila akhir tahun 1965 ia
marah dan mengatakan akan men-/donder/orang-orang yang tidak mendengar
perintahnya, maka tahun 1966 dan 1967 ia tampak capek dan mulai putus
asa. Tanggal 7 April 1966 pada pelantikan dan penyumpahan Menteri/Pangau
Rusmin Nurjadin, Bung Karno mengatakan, /I am still President, stll
Supreme Commander of the Armed Forces”./

Bulan Mei 1966 termasuk dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20
Mei, ia tidak mau berbicara. Pada pelantikan Omar Senoadji sebagai
Menteri Kehakiman, Juni 1966, ia hanya berpidato sangat singkat. Ketika
ia kemudian berpidato lagi, suaranya sudah semakin lemah. Pada tanggal 6
Juli 1966 dalam penutupan Sidang ke-4 sudah merasa plong bahwa ia ikut
membentuk Kabinet

Ampera /(Note: MPRS juga menetapkan bahwa Pemilu akan diadakan. Rencana
pemilu 5 Juli 1968. Jadwal itu diundur Suharto menjadi tahun 1971 agar
lebih “sasfe”. Tahun 1969 Suharto sempat membuang ribuan Tapol Golongan
B yang dianggapnya berbahaya ke pulau Buru.) /Mulanya ia membaca di
surat kabar bahwa MPRS menugaskn Jendral Suharto untuk membentuk
kabinet. Tetapi kenyatannya suaranya tidak didengar lagi oleh Suharto.
Orang-orang kepercayaannya seperti Leimena dan Ruslan Abdulgani tidak
masuk dalam kabinet.

Kekalahan sudah di depan mata. Sukarno merasa berdiri di atas bara api
yang menyala-nyala. “Saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan”.
Ketika melantik kebinet Ampera 28 Juli 1966 Bung Karno mengatakan bahwa
Supersemar buikanlah penyerahan kekuasaan. /“I repeat again it is not a
transfer of power”./

*KITA MAU MELARANG KOMUNISME, MELARANG SOSIALISME*

*SEBAGAI ISME, */*“MBOTEN SAGET”.*/

Maka yang datang berkunjung ke Istna Bogor tinggallah para eksponen 45
dengan tokohnya antara lain Bung Tomo. Kepada mereka Sukarno berpidato
tanggal 9 Sepember 1966. “Nah, kita mau melarang komunisme, melarang
sosialisme sebagai isme. /Mboten saget, /Saudara-saudara. MPRS jangan
melarang isme, laranglah kegiatannya”. Tanggal 8 September 1966 dibentuk
Dewan Kehormatan Menteri, suatu badan yang tidak ada fungsinya. Ketika
pada pejuang 45 itu datang kepada Sukarno seminggu kemudian (13
September 1966) sang Presiden menyanyi lagu buruh /Internationale. /Ia
juga mencurahkan isi hatinya kepada orang tua angkatan 45, tentang
anggota KAMI yang menggedor truk sayur, sehingga menyebabkan harga sayur
mayur naik di Jakarta. Sukarno juga mendengar dari Cosmas Batubara bahwa
kami telah diselundupi. Selain demonstrasi juga ada perkosaan dan
perampokan. Tetapi kepada para wartawan yang hadir, Sukarno mengatakan
informasinya itu /off the record./” Kamu orang sanggup tidak menulis.
Kalau menulis, /tabokin ya”. /Seorang Presiden yang dulu berbicara
lantang di PBB, ternyata sudah begitu ciut nyalinya.

*SUKARNO TIDAK INGIN TERJADI PERTUMPAHAN DARAH SESAMA BANGSA*

Dalam beberapa pidatonya terdengar keluhan. Misalnya di Departemen P dan
K orang-orang yang mendukung Bung Karno dinonaktifkan. Ia juga mengeluh
bahwa perintahnya tidak diindahkan. Sebetulnya seberapa drastihkan
kekuasaan yang dipegangnya? Presiden Sukarno masih sempat melantik
taruna AURI dan ia juga berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling
sedikit dari Angkatan Udara, Marinir dan sebagian besar tentara Kodam
Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar
menyerukan “jangan gontok-gontokan antar-angkatan bersenjata” /(Note: Ia
berseru, “Jangan sampai ada satu tetes darah pun antara AURI dengan
Angkatan Darat”)/. Kenapa dalam waktu yang cukup panjang antara tahun
1965 sampai dengan 1967, ia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk
melawan pihak yang ingin menjatuhkannya sebagai Presiden? Sukarno tidak
ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa.

Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi
setelah ia meninggal.

(Kata Pengantar Dr Asvi Warman Adam Selesai)

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis, 08 September 2011

*<Bg. II>*

“*Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi*

*Bukan Engkau Suharto, Bukan Engkau Suharto”*

** * **

Berikut ini adalah lanjutan tulisan y.l — turunan Kata Pengantar
Peneliti Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, untuk dua jilid buku REVOLUSI
BELUM SELESAI I, II — berisi pidato-pidato Bung Karno meyusul
terjadinya “G30S”, yang di- ‘black out’ Jendral Suharto.

Asvi Adam dengan teliti dan sistimatis ‘meresume’ isi pidato-pidato Bung
Karno setelah Peristiwa G30S. Pembaca bisa mengikuti dengan mudah dan
jelas sekali, bagaimana ‘lihaynya’ fihak militer di bawah Jendral
Suharto melaksanakan “kudeta merangkak” terhadap Presiden Sukarno.

Bila sedikit saja ada sikap keterbukaan dan kejujuran pada fakta-fakta
setelah membaca pidato-pidato Bung Karno tsb —- yang telah diuraikan
secara cekak aos dan jelas oleh Peneliti Senior LIPI, Asvi Adam, pembaca
dengan yakin akan menyimpulkan, bahwa: KUDETA MERANGKAK SUHARTO TERHADAP
PRESIDEN SUKARNO, adalah apa yang terjadi menyusul Peristiwa “G30S”.
Bahwa yang melakukan perebutan kekuasaan negara dan pemerintahan RI, – –
– adalah fihak militer di bawah Jendral Suharto.

* * *

Kita siarkan di bawah ini, lanjutan Kata Pengantar pada buku REVOLUSI
BELUM SELESAI.

Dr. Asvi Warman Adam:

*Bung Karno Menentang Warga Tionghoa Dijadikan Kambing Hitam*

*Perintahnya Tidak Digubris*

Sukarno nasih bersemangat, tetapi siapa yang masih mau meneruskan
revolusi antinekolim dengan “Mengganyang Malaysia” tsb. Ia hanya mau
berdamai jika Malaysia menyetujui Manila Agreement yang berisi
referendum di Kalimantan Utara. Terhadap PBB-pun sikapnya tidak kendor,
Indonesia tidak akan kembali memasuki lembaga itu sebelum PBB
direorganisasi.

Sukarno menginginkan ketenangan dalam masyarakat agar ia dapat brperan
sebagai 1) Hakim tertinggi, 2) Penyelamat negara, dan 3) Penyelamat
Revolusi. Karena itu ia menyerukan, “Awas adu-domba antarangkatan,
jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan
bakar-bakar, jangan ditunggangi”.

“Saya minta ketenangan, mau kumpulkan fakta-fakta dulu. Mau selidiki
dulu”. Pidato itu menyinggung tentantg /Trade Commission /Republik
Rakyat Tiongkok di Djatipetamburan yang diserbu massa. “Jangan gegabah”,
katanya. Massa marah karena ada isu bahwa Juanda meninggal karena
diracun oleh dokter RRT. Padahal menurut Sukarno, Juanda meninggal
akibat serangan jantung. Sukarno menentang rasialisme yang menjadikan
warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Sukarno marah. Bung Karno memekik, marah, marah. Marah Bung Karno
berbeda dari Gandhi. Permimpin India itu pernah marah, lalu dia berpuasa
selama 23 hari. Kalau Sukarno dia tidak berpuasa tetapi akan /donder
/orang yang tidak mengikuti perintahnya. Ia menjelaskan bahwa karena
sering marah ada orang yang menilai bahwa Bung Karno telah kehilangan
wibawa.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima angkatan di
Istana Bogor, Bung Karno mengatakan bahwa ada “perwira yang /bergudul.
Bergudul /itu apa? Hei, Bung apa itu /bergudul?/Ya, kepala batu”.
Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Suharto. Pada kesempatan yang
sama Sukarno menegaskan bahwa “Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima
Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena . . . Bukan
engkau Suharto, bukan engkau Suharto dst. ( Berbeda dari nama tokoh
lain, Suharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

*MENGAPA SUKARNO TIDAK MAU MEMBUBARKAN PKI?*

Mengapa Sukarno tidak mau membubarkan PKI? Padahal ini alasan utama
untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Karena Bung Karno hendak
menyelesaikan masalah G30S dengan memegang teguh ajaran /three in
one-/nya (istilah ini terdapat dalam pidato tersebut, jadi bukan /three
in one-/nya Gubernur DKI Jaya Surtiyoso), yaitu Nasakom. “Nasakom itu
amanat Allah SWT,” ujarnya. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena
dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1926 tentang Nas
(Nasionalisme, A (Agama) dan Kom (Komunisme). Dalam sebuah pidato ia
menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Kom tersebut bukanlah komunisme
dalam pengertian sempit, melainkan marxisme atau lebih tepat
“sosialisme”. Dalam kesempatan lain Sukarno mensinyalir bahwa Revolusi
Indonesia telah dibelokkan ke kanan, padalah Revolusi Indonesia itu pada
intinya adalah Kiri. Meskipun demikian Sukarno bersaksi, “Saya bukan
Komunis”. Dalam kasus 1965, ia tahu bahwa ada oknum PKI yang bersalah.
Tetapi kalau ada tikus yang memakan kue di dalam rumah, jangan sampai
rumah itu yang dibakar.

Sukarno mengakui bnahwa “perbuatan Untung salah”. Tetapi Bung Karno
ingin melakukan penyelidikan dulu sebelum mengambil keputusan tentang
Peristiwa G30S secara keseluruhan. Ia ingin melihat kejadian itu secara
komprehensif, dari prolog sampai epilognya. Peristiwa itu sendiri
dianggapnua hanya riak di tengah samudra dalam sejarah perjuangan bangsa
yang sangat panjang.

Selain menyerukan agar rakyat dan tentara tetap bersatu, Bung Karno juga
mengungkapkan keterlibatan pidah asing yang memberikan kepada Indonesia
uang sebanyak Rp 150 juta untuk mengembangkan /the free world ideology.
/Sukarno juga mengatakan bahwa ia memiliki surat Kartosuwirjo yang
menyuruh para pengikutnya terus berjuang karena “Amerika di belakang
kita”. Dalam kesempatan lain, Bung Karno mengutuk nekolim dan CIA. Ia
berseru di depan diplomat asing di Jakarta, “Ambassador jangan subversi”.

Bung Karno juga membantah tentang isu mengenai ditemukan kursi listrik
di rumah seorang pimpinan PKI. Menurut Sukarno itu tidak mungkin, karena
kursi listrik memakai voltase 440 V, sedangkan listrik di Jakarta (waktu
itu) masih 110 volt.

Tanggal 11 Desember 1965 dalam pidato di depan Golongan Karya Front
Nasional di Bogor, Sukarno kembali marah karena ia terpaksa menunggu
selama satu jam. Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka
ulang tahun Kantor Berita /Antara /di Bogor. Presiden mengatakan,
berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluan yang dipotong dalam
peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicukil
seperti ditulis pers. Keesokan hrinya, 13 Desember 1965 di depan para
gubernur se-Indonesia ia mengatakan bahwa pisau yang dihebohkan
pencungkil mata itu tak lain dari pisau penyadap lateks pohon karet.

Beberapa kali Sukarno sengaja berpidato di depan generasi muda yang
keras mengeritiknya. Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan
Sukarno dalam pidato di depan Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bogor
tanggal 18 Desember 1965. Bahkan ia meminta HMI agar “turba ke Jawa
Tengah dan Jawa Timur” untuk menghentikan pembantaian.

Banyak orang yang bersimpati kepada PKI atau Pemuda Rakyat (PR) yang
dipotong, disembelih. Sukarno melanjutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan
dengan sadis, orang bahkan tidak berani untuk menguburkan jenazah korban.

“Awas kalau berani /ngrumat /jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu
/diklelerkan /begitu saja, di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar
bagai bangkai anjing yang sudah mati”.

Bahkan mobil (Bung Karno memakai istilah /oto) /disetop di Jawa Timur.
Penumpangnya diberi bungkusan yang berisi kepala anggota Pemuda Rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Bung Karno sempat bercanda di depan
mahasiswa itu, “Saya sudah 65 tahun meski menururt Ibu Hartini seperi
baru 28 tahun. Saya juga melihat ibu Hartini seperti 21 tahun. Tanggal
21 Desember 1965 Sukarno berpidato di depan Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) di Istora Senayan. Ia sangat sedih ketika para
menterinya di bilang goblok oleh para demonstran.

Pidato-pidato Sukarno sebagian juga menjawab kecaman terhadap kebijakan
ekonomi pemerintah pada masa itu, termasuk soal kelangkaan pangan. Bung
Karno mengatakan bahwa “1000 dewa kayangan tidak bisa pecahkan masalah
ini dalam satu hari”.

Presiden tidak suka megaproyeknya dikritik. Ia mengungkapkan bahwa Tugu
Nasional (kini dikenal sebagai Monas, Monumen Nasional) dibangun
bukanlah dengan budget negara melainkan dari sumbangan pengusaha,
sumbangan dari ekspor kopra dan sumbangan pada karcis bioskop. Sayang
pada pintu Monumen Nasional itu tidak ada ucapan serperti yang terdapat
pada Museum Nasional Mexico yang pernah dikunjunginya. Bung Karno sangat
terkesan dengan kalimat tersebut yaitu /“Now we leave the museum but not
history”./

Kepada mahasiswa yang mengecam “Tidak perlu monumen, yang perlu beras”,
Sukarno membalas “Monumen itu celana. Celana bagi bangsa yang sedang
melakukan revolusi. Makanan jiwa agar rakyat berkobar semangatnya.
Manusia tidak hidup dari roti dan nasi tok”.Ia juga membandingkan dengan
rakyat Rusia yang “memilih makan batu daripada kehilangan kemerdekaan”.

Sukarno juga membela diri dalam pembangunan toko serba ada Sarinah.
Manurutnya Sarinah dapat berperan sebagai stabilisator harga.
Sarinah-Sarinah yang lain juga harus dibangun di banyak kota di
Indonesia. Ia jug mengharapkan agar barang-barang yang dijual di sana
minimal 60 persen berasal dari produk dalam negeri.

Demikian pula dengan Planetarium yang terdapat di Taman Ismail Marzuki
(TIM) sekarang (waktu itu masih Kebun Binatang) berasal dari sumbangan
pengusaha Aslam sebanyak 600 ribu dollar AS. Sebagai imbalan, sang
pengusaha diberi /deferred payment. /Tanggal 18 Juli 1966 Presiden masih
berbicara tentang Proyek Menarabungka (Menara Bung Karno) yang tingginya
“dua kali Tugu Nasional”. Ia juga menyinggung tentang Gedung Conefo yang
harus selesai akhir tahun 1966, Mengenai lukisan-lukisan yang
dimilikinya, B|ung Karno mengatakan bahwa ia akan menghadiahkan bagi
negara bila sudah ada National Galery of Art.

Ia juga membantah isu bahwa Hartini menerima uang sebanyak Rp 200 juta
dari Slamet Saroyo, Direktur Perusahaan Dagang Kalimas untuk digunakan
bagi gerpol (gerilya politik) PKI. Setelah dicek ternyata nama Slamet
Suroyo tidak ada pada perusahaan tersebut.

Sukarno tidak setuju dengan program Keluarga Berencana. Diperlukan
sumber daya yang besar untuk mengolah sumber daya alam Indonesia yang
berlimpah. Masalah kelebihan penduduk di pulau Jawa harus diatasi dengan
transmigrasi ke luar Jawa.

Terhadap tuduhan di media massa bahwa ia termasuk orde lama, Sukarno
menjawab bahwa justru ia yang pertama memakai istilah “membongkar orde
lama agar kita bisa memasuki era baru” dalam pidato serah terima jabatan
Menteri/Pangal Martadinata, kepada Mulyadi, 25 Februari 1966. Pada
kesempatan lain, Sukarno berujar bahwa ia tidak termasuk orde lama atau
orde baru melainkan masuk orde asli. Apapun istilah yang dipakai,
ternyata konsep itu tidak memiliki makna yang sama antara Sukarno dengan
penentangnya.

Gaya bahasa Sukarno memang khas. Ia tidak sega memakai kata yang kasar
tetapi spontan. Beda sekali dengan Suharto yang memakai bahasa halus
tetapi tindakannya sangat keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para
menteri, Presiden Sukarno tak segan mengatakan bahwa ia ingin ke
belakang. /Mau kencing dulu. /Dokter RRT katanya telah memberi dia obat
yang menyebabkan ia sering buang air kecil. Dalam peristiwa lain, ketika
perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak bahwa /Saya merasa dikentuti.
/Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang /“kontole
ketembak”./Namun di lain pihak ia mahir juga menggunakan kata-kata yang
bernilai sastra. /“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat dan
menggelorakan samudera, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen
sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli.
Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”./

Dalam pidatonya tanggal 30 September 1965 ia sempat mengritik pers yang
kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati
sebetulnya*Megawati Sukarnaputri*, bukan Megawati Sukarnoputri. Demikian
pula dengan *Guntur Sukarnaputra.*

*C. Di Balik Pidato*

Apa yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato-pidatonya merupakan
bantahan terhadap apa yag ditulis oleh media massa. Monopoli informasi
dan sekaligus monopoli kebenaran adalah c/ausa prima /dari orde baru. In
dilakukan sedari dini, sedemikian cepatnya. Umar Wirahadikusumah
mengumumkan jam malam, 1 Oktober 1965 pukul 18.000 sampai 06.00. Pada
saat yang sama ia juga menutup semua koran kecuali/Angkatan Bersenjata/
dan /Brita Yudha. /Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu.
Tetapi waktu sepekan ini dimanfaatkan betul oleh para militer untuk
mengkampanyekan PKI berada di belakang Peristiwa G30S. Kampanye yang
paling lihai tentu menenai Gerwani. Mengapa? Karena isu itu sangat ampuh
untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Kalau perempuan kiri saja sudah
demikian bejat moralnya, apalagi priyanya.

Meskipun masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan Bung
Karno tidak disiarkan oleh koran-koran. Pemberedelan selama sepekan itu
telah menciutkan nyali wartawan. Koran nasional umumnya lebih sering
mengutip /Antara /atau /Angkatan Bersenjata /untuk berita-berita menenai
G30S. Bukan hanya dicekal, tetapi ucapan Sukarno ternyata juga diplintir
oleh pers misalnya. “Presiden memerintahkan agar supaya jangan
takut-takut, hantam saja semua orang-orang Gestapu.” Sukarno mengatakan
bahwa dia tidak pernah mengucapkan kalimat terrsebut. Bahkan Bung Karno
pernah menerima pamflet yang menuding dia sebagai dalang utama G30S.

Bermacam-macam isu beredar, misalnya tentang Juanda yag meninggal karena
diracun oleh dokter RRT. Atau “Oei Tjoe Tat pergi ke Macao, untuk apa?
Sebanyak 700 penggilingan padi di Jakarta dimiliki dimiliki oleh
Baperki”. Kata Sukarno ada sebuah foto yang dimuat dalam surat kabar
yang sama sebanyak 8 (delapan) kali. Bila Ben Anderson dalam tulisannya
di jurnal /Indonesia/ terbitan Cornel mengungkapkan hasil /visum et
repertum /dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan
Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Sukarno dengan lantang
mengatakan bahwa 100 silet yang dibagi-bagikan untuk menyilet kemaluan
jenderal itu tidak masuk akal.

Pembantian yang terjadi tahun 1965/1966 diketahui dan disadari oleh
Sukarno, teapi ia tidak kuasa mencegahnya. Ia mengungkapkan bahwa di
daerah terjadi sembelihan. Hal itu disebabkan oleh bukan perkara
ideologi melainkan karena persaingan untuk merebut jabatan di pemerintah
atau persaingan pribadi (rebutan cewek), sehingga seseorang dituduh
terlibat G30S.

Ia juga bercerita tentang kisah Nabi Muhammad yang pernah diancam akan
dibunuh oleh seorang kafir, lehernuya sempat digorok, tetapi Nabi
memaafkan orang itu, sehingga akhirnya dia masuk Islam.

* * * <Bersambung>

KOMENTAR SALIM SAID TERHADAP TULISAN A.UMAR SAID

KOMENTAR SALIM SAID TERHADAP TULISAN A.UMAR SAID

Salim Said <bungsalim@yahoo.com>,in: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>
Wednesday, 7 September 2011 05:17:42


Membaca tulisan Umar Said membuat saya “terlempar” kembali ke masa-masa tegang dalam politik Indonesia pada tahun-tahun Orde Lama menjelang Gestapu yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Setelah  hampir 50 tahun apakah Umar Said tidak bisa memanfaatkan begitu banyak informasi dari berbagai sumber dalam bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia waktu itu? Umar Said seakan tidak beranjak dari masa lalu dan memberi kesan kuat bahwa beliau tidak melihat sejarah terus berjalan.
 
Cuma itu komentar singkat saya kepada tulisan Umar Said.
 
Salam hormat,
Salim Said.

 

Bahan Renungan Sekitar G30S, Bung Karno, Suharto dan PKI


http://umarsaid.free.fr/


Menjelang tanggal 30 September 2011  dalam website http://umarsaid.free.fr/ akan diusahakan penyajian secara berturut-turut tulisan atau artikel mengenai berbagai soal yang berkaitan dengan G30S, yang merupakan peristiwa besar dan sangat bersejarah bagi negara dan bangsa Indonesia.

 

Penyajian berbagai bahan bacaan  tentang G30S ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada sebanyak mungkin orang untuk mengenang kembali atau merenungkan macam-macam akibat dari tindakan para jenderal Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto sebagai kelanjutan peristiwa G30S itu.

 

Sebab, seperti yang sama-sama kita ketahui,  dengan dalih untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku pembunuhan 6 jenderal-jenderal Angkatan Darat, Suharto bersama pimpinan militer lainnya telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran yang tiada taranya dalam sejarah bangsa.  Pelanggaran HAM ini dimulai sejak Oktober 1965, berturut-turut dan terus-menerus selama puluhan tahun, sampai jatuhnya Orde Baru dalam tahun 1998.

 

Mula-mula atau pada tingkat awal, para pemimpin PKI dari tingkat yang paling atas sampai yang paling  bawah banyak yang telah dibunuhi, disiksa dengan berbagai cara, dipenjarakan atau dihilangkan. Itu terjadi di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan  bahwa  seluruh pimpinan dan kader-kader PKI  di berbagai tingkat  telah dihancur-luluhkan dengan cara-cara  yang biadab sekali.

 

Kemudian,  dilakukan pembunuhan massal di banyak tempat di seluruh Indonesia, terutama Jawa Tngah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta dibarengi dengan penangkapan dan pemenjaraan ratusan ribu orang-orang tidak bersalah apa-apa, yang menjadi anggota atau simpatisan PKI dan organisas massa seperti SOBSI, BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, IPPI, CGMI, PGRI Non-vaksentral, HSI, Lekra.

 

Sebagian dari mereka ada yang ditahan (tanpa pengadilan) di Pulau Buru atau Nusa Kambangan, atau Plantungan,  sampai belasan tahun. Di antara mereka terdapat intelektual atau sarjana (insinyur, dokter, dosen, wartawan, penulis, seniman, sastrawan).

 

Nasib yang menyedihkan puluhan juta keluarga korban Orba

 

Sebagian terbesar sekali di antara ratusan ribu eks-tahanan politik (eks-tapol) ini hidup sengsara sesudah keluar dari penjara atau tahanan, karena sulit sekali mencari pekerjaan dan hidup normal, atau mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak layak dari masyarakat atau aparat-aparat pemerintahan.

 

Banyak dari begitu banyak eks-tapol ini sudah meninggal karena usia tua, dan karena kesulitan hidup, atau karena sakit. Mereka tidak mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Juga tidak dari sanak saudara atau kerabat, yang umumnya juga sudah sulit untuk hidup mereka sendiri, atau karena takut memberi bantuan.

 

Jadi, jumlah keluarga atau sanak-saudara  (dekat maupun jauh) para korban pembunuhan dan pemenjaraan adalah besar sekali. Mereka ini banyak yang menjauhi atau putus hubungan dengan keluarga para korban Orde Baru ini. Dan keadaan  demikian ini berlangsung selama 32 tahun pemerintahan Suharto. Bahkan, walaupun rejim militer sudah tumbang dalam tahun 1998, namun nasib sebagian terbesar para korban Orde Baru masih  belum banyak berobah. Sampai sekarang !!!

 

Sampai sekarang, masih saja ada banyak orang yang menyembunyikan hubungan kekeluargaan mereka dengan para korban Orde Baru (anggota PKI, korban pembunuhan massal atau para eks-tapol). Padahal, mereka sama-sama tidak bersalah apa-apa sama sekali.

 

Pelanggaran HAM selama puluhan tahun

 

Dari itu semua nyatalah dengan jelas sekali bahwa Suharto dengan Orde Baru-nya  telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran, terhadap puluhan juta orang, lagi pula dalam jangka lama sampai puluhan tahun. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang begitu besar dan begitu luas dan juga begitu lama  (dan begitu biadab pula !)  ini tidaklah boleh dilupakan sama sekali oleh bangsa kita , termasuk oleh generasi-generasi yang akan datang.

 

Melupakan kejahatan besar  Orde Baru terhadap HAM adalah sikap politik yang salah dan sikap moral yang sesat. Dan cuwèk saja atau selalu bersikap masa bodoh terhadap penderitaan begitu lama dari jutaan para korban rejim Suharto mencerminkan hati nurani yang rusak atau akhlak yang tidak sehat.

 

Sebaliknya, mengutuk banyak dosa-dosa berat rejim militer Suharto di berbagai bidang  adalah tindakan yang sah atau  menghujatnya sebesar mungkin adalah  cermin hati nurani yang benar dan mulia. Orang-orang yang bernalar sehat dan menjujung tinggi-tinggi perasaan kemanusiaan tentunya akan tidak menyukai pelanggaran-pelanggaran HAM yang begitu banyak dan begitu serius oleh Orde Baru.

 

Sebab, tidak bisa dibayangkan, sudah berapa banyak darah yang ditumpahkan dalam pembantaian jutaan orang-orang tidak bersalah, atau berapa banyak air mata yang sudah dicucurkan oleh jutaan keluarga para korban Orde Baru selama puluhan tahun itu di seluruh Indonesia.

 

Tidak pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia kejadian yang begitu merusak persatuan bangsa,  yang begitu menyayat-nyayat hati rakyat banyak, yang begitu mengotori fikiran banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru  (dengan para pendukungnya terutama pimpinan Angkatan Darat dan Golkar waktu itu )  sebagai kelanjutan G30S.

 

 

Dosa besar Orba lainnya : pengkhianatan terhadap Bung Karno

 

Dosa besar  rejim Suharto tidak hanya berupa  pelanggaran HAM secara besar-besaran dan biadab terhadap seluruh golongan kiri di seluruh Indonesia, melainkan dibarengi dengan penggulingan  secara khianat terhadap Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pengkhianatan pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap Bung Karno adalah dosa besar lainnya dari Orde Baru terhadap bangsa dan negara kita.

 

Dosa besar pengkhianatan Suharto dkk terhadap Bung Karno adalah dosa raksasa yang tidak bisa, dan tidak boleh, dan juga  tidak layak untuk dilupakan  (apalagi,  tidak dima’afkan) oleh bangsa kita, termasuk generasi bangsa di kemudian hari.

 

Sebab, seperti dibuktikan oleh sejarah, dan juga berdasarkan kesaksian kita masing-masing selama ini,  pengkhianatan Suharto dkk dengan menggulingkan Bung Karno sama sekali bukanlah merupakan penyelamatan bangsa dan negara, melainkan sebaliknya :  perusakan dan pembusukan di segala bidang, yang dampaknya atau akibatnya kelihatan nyata sekali dalam situasi sekarang !!!

 

Dengan menggulingkan Bung Karno secara khianat  — melalui « kudeta merangkak »-nya — Suharto dkk telah merusak jiwa asli proklamasi Republik Indonesia, memelintir atau memalsu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, membunuh elan revolusioner rakyat Indonesia, memadamkan ajar-ajaran revolusioner Bung Karno yang sudah dikobarkannya puluhan tahun  sejak muda  di tahun 1926.

 

Dengan menyebarkan dalih bahwa Bung Karno tidak mau bertindak tegas terhadap para pelaku G30S, dan bahkan menguar-uarkan isapan jempol bahwa Bung Karno « tersangkut » peristiwa ini atau menjadi « dalang » yang sebenarnya, maka akhirnya ia digulingkan oleh Suharto dkk melalui sidang MPRS yang sudah dipreteli dan di-« vermaak » untuk kepentingan golongan militer waktu itu.

 

Latar belakang mengapa Bung Karno digulingkan Suharto

 

Suharto dkk menggulingkan Bung Karno karena Bung Karno merupakan satu-satunya  (sekali lagi : satu-satunya !) tokoh besar yang bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dengan ajaran-ajaran revolusionernya, antara lain : Pancasila, Manifesto Politik (Manipol), NASAKOM, Berdikari, Trisakti, yang pada pokoknya adalah berorientasi pro-wong cilik, pro-masyarakat adil dan makmur dan anti-imperialis.

 

Bung Karno, pemimpin nasionalis kiri revolusioner yang merupakan tokoh tinggi dunia ketiga (Asia-Afrika-Amerika Latin ) dan gerakan non-blok, dan penggagas utama lahirnya « poros » Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang (yang pada pokoknya adalah poros anti-AS) merupakan musuh besar imperialis AS.

 

Sudah sejak permulaan tahun-tahun 50-an, imperialis AS dan sekutu-sekutunya berusaha  melemahkan, atau melumpuhkan, bahkan menghilangkan kepemimpinan Bung Karno, karena politiknya yang tidak menguntungkan imperialis AS (ingat, antara lain : persahabatan dengan  RRT, peristiwa Korea Utara dan Selatan, persoalan Taiwan, konferensi Bandung, Ganefo dll dll).

 

Imperialisme AS (dan sekutu-sekutunya)  sejak lama « menggarap » sebagian pimpinan Angkatan Darat untuk dijadikan « our local friends » (teman-teman lokal)., melalui training militer dalam institut-institut di AS dan lewat saluran-saluran partai Masyumi dan PSI  (ingat antara lain : peristiwa 3 Selatan, dan  kemudian terbentuknya dewan-dewan militer di berbagai daerah yang contohnya : Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Banteng di Sumatra Barat, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi)

 

Pada umumnya, Dewan-dewan militer ini mempunyai sikap yang anti Bung Karno (atau mempersoalkan kepemimpinannya) dan juga jelas-jelas anti-PKI. Puncak dari sikap anti Bung Karno dan anti-PKI ini kemudian kelihatan lebih jelas sekali  dengan meletusnya pembrontakan PRRI-Permesta dalam tahun 1958, yang seperti dibuktikan oleh sejarah , mendapat bantuan besar dari imperialisme AS.

 

Jadi, mengingat itu semua, maka kita bisa melihat bahwa penghancuran kekuatan kiri di Indonesia dan sekaligus juga penggulingan secara khianat terhadap Bung Karno akibat peristiwa G30S ada hubungannya dengan sikap sebagian pimpinan Angkatan Darat yang sejak lama sudah anti Bung Karno dan anti PKI, dan yang sejalan atau searah dengan kepentingan imperialisme AS.

 

Menghacurkan PKI lebih dulu untuk melumpuhkan Bung Karno

 

Peristiwa G30S merupakan  peluang besar bagi sebagian pimpinan Angkatan Darat dan kekuatan imperialisme AS untuk mewujudkan rencana yang sudah sejak lama  mereka impi-impikan, yaitu : mengakhiri  kepemimpinan Bung Karno dengan menghancurkan terlebih dulu kekuatan kiri di Indonesia yang dipelopori oleh PKI.

 

Dan tergulingnya Bung Karno yang disusul dengan penahanannya serta dibiarkannya menderita sakit parah sampai wafatnya merupakan dosa besar rejim Suharto dkk yang tidak bisa   – dan tidak boleh !!! –  dima’afkan oleh orang-orang yang berhati nurani yang bersih  dan berfikiran waras.

 

Sebab, sejak hilangnya Bung Karno sebagai  pemimpin dan guru bangsa, atau sebagai pedoman moral dan kehidupan politik  revolusioner, atau sebagai pengayom kepentingan  seluruh rakyat, maka sekarang ini situasi negara dan bangsa menjadi makin rusak atau membusuk di segala bidang.

 

Korupsi besar-besaran yang merajalela dengan ganas sekali di semua bidang dewasa ini , kerusakan moral di kalangan elite, kebejatan akhlak yang membikin runyamnya dunia hukum dan peradilan, kebobrokan di kalangan partai-partai politik, kebusukan sikap para anggota DPR dan DPRD, adalah akibat  — langsung maupun tidak langsung  — dari tindakan khianat Suharto dkk  terhadap Bung Karno dan kejahatan-kejahatan besar  lainnya terhadap golongan kiri.

 

Itu semua layak untuk menjadi renungan kita bersama dalam menyongsong 30 September yang akan datang.

 

Paris, 7 September  2011   

 

A.      Umar Said    

 

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!
Kolom Ibrahim Isa
*Rabu, 07 September 2011
————————————*

“DASIMERAH”, SERU BUNG KARNO !
*JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!
*
** * *
*

*HARI INI, 07 SEPTEMBER TUJUAH TAHUN Y.L. PEJUANG HAM INDONESIA MUNIR
DIBUNUH!*

*INGATKAN PRESIDEN SBY JANJINYA URUS TUNTAS KASUS MUNIR!*

*SUCIWATI — “Saya optimis kasus ini bisa tuntas.”*

** * **

*Di bawah ini disiarkankembali ulasan-berita ” REDAKSI INDONESIA”, 06
September, 2011, mengenai KASUS MUNIR: *

** * **

*Tepat tujuh tahun lalu, 7 September 2011, Munir bin Thalib – pembela
hak azasi ternama di Indonesia – ditemukan tewas dalam penerbangan
maskapai Garuda dari Jakarta ke Belanda. Autopsi yang dilakukan
pemerintan Belanda menunjukkan ia meninggal karena keracunan arsenik.*

*Tujuh tahun setelah pembunuhan Munir, dua orang dijatuhi hukuman,
tetapi yang bertanggungjawab di tingkat atas belum diseret ke
pengadilan. Kini Amnesty International melayangkan surat terbuka kepada
Jaksa Agung RI Basrief Arief untuk melakukan penyelidikan baru dan
independen terhadap kasus Munir, SH. Suciwati, istri almarhum Munir
optimis tekanan internasional bisa membantu menuntaskan kasus Munir.
Kapan pun juga.*

*Pollycarpus*

*Suciwati: “Saya mendapat kabar bahwa Pollycarpus akan dibebaskan bulan
Desember mendatang. Informasi itu saya terima dari orang MA, yang tahu
persis hakim-hakim yang ditunjuk yang akan menangani kasus Pollycarpus.
Kita lihat Desember apakah itu terjadi.” *

*Lalu apa gunanya surat terbuka Amnesty International melihat
perkembangan politik Indonesia saat ini? Menurut Suciwati, ia selalu
melihat sesuatu dari segi positif. Ketika dukungan internasional
melemah, mereka diam. Ketika dukungan internasional dilakukan, mulailah
dia bergerak lagi, sehingga kemudian Muchdi ditangkap. *

*”Itu karena banyak pihak yang dulu juga mengirimkan surat kepada Mabes
Polri, kepada Jaksa Agung, kepada SBY. Saya masih ingat ada sekian ratus
orang parlemen Uni Eropa mengirimkan surat untuk penuntasan kasus ini,
dan kita melihat hasilnya. Memang kemudian ada tindak lanjut dengan
penangkapan Muchdi. Saya melihat memang ada banyak hal yang janggal.
Indonesia apa sih yang tidak bisa dipermainkan, apalagi hukum,” terang
Suciwati panjang lebar.*

*”Tapi saya optimis. Kalau saya ingin sesuatu berubah, ya itu harus
terus dilakukan. Tidak ada hal yang sia-sia buat saya, ketika kita
melakukan sesuatu. Lebih baik itu daripada tidak melakukan sama sekali,”
lanjut Suciwati.*

*Komoditi*

*”Selama ini yang kita lihat kasus Munir dijadikan komoditi politik,
untuk mencari keuntungan diri sendiri dan golongan. Itu sudah dilakukan
SBY ketika pertama kali tahu ada kasus pembunuhan Munir. Ia kemudian
membuat Tim Pencari Fakta dan kemudian berjanji, ini adalah sejarah
bangsa. Karena melalui kasus ini kita bisa berubah menjadi bangsa yang
baik atau tidak. Maka kasus ini harus dituntaskan. Dia berjanji begitu
di depan rakyat Indonesia. Tapi dia tidak menindaklanjuti,” cerita
Suciwati.*

*Suciwati terlihat optimis kasus Munir ini akan dituntaskan dan yang
bertanggungjawab di tingkat atas akan dihukum.*

*Suciwati: “Selama kita terus-menerus menulis surat, selama kita
mempertanyakan secara konsisten kepada orang-orang yang punya
kewenangan, selama kita optimis dan ingin melihat Indonesia menjadi
lebih baik, ya saya optimis kasus ini bisa tuntas.”*

BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”

*BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”*
*Kolom IBRAHIM ISA*

Senin, 05 September 2011

BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”

Tiga hari yag lalu, dalam siaran berbahasa Inggris, berjudul “THE
THIRTIETH SEPTEMBER MOVEMENT – G30S – 1965 AND THE MASS MURDER IN
INDONESIA”, dipublikasikan di ruangan ini. Di situ terdapat
kutipan-kutipan tanggapan dari sementara pakar, penulis mancanegara,
sekitar “G30S”. Nara sumber adalah Situs WIKIPEDIA: Antara lain dikutip
tulisan dan analisis beberapa penulis asing yang melakukan studi dan
penelitian mengenai kasus “G30S”. Mereka-mereka itu a.l, adalah Ben
Anderson dan Ruth Mc Vey, Victor Fic dan John Roosa. Juga versi Orba
sekitar peristiwa termasuk disiarkan.

Seorang dosen pensiunan, yang berpretensi sebagai seorang
‘wetenschapper’dan merasa sebagai ‘pakar tentang Indonesia’,
mengomentari bahwa bahan-bahan yang dikutip di situ adalah ‘old stuff
and totally beside the point’. Tidak jelas mana yang dianggapnya ‘old
stuff and totally beside the point’.

Sejarawan Prof Geoffrey Robinson, Cornell University, USA, ketika bicara
tentang buku John Roosa, menyatakan a.l sbb: “ (Buku) Ini merupakan
bacaan esensil bagi mereka yang mentudi sejarah Indonesia modern, dan
bagi siapa saja yang menaruh perhatian pada kekerasan politik, peranan
militer di bidang politik, dan politik luar negeri A.S.”

Siapa saja yang mengikuti situasi Indonesia, tahu, bahwa buku John Rosa
yang terakhir, berjudul “Pretext for Mass Murder, The September 30^th
Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia”, patut dibaca dan
dipelajari sebagai suatu hasil studi dan analisis yang serius. Bukan
sekadar diberi stempel ‘old stuff and totally beside the point”.

Tentu, siapa saja berhak berkomentar dan bertanggap terhadap hasil karya
studi orang lain. Dan tanggapannya itu bisa beralasan (ilmiah). Tetapi
bisa juga tanggapan yang tak lebih daripada suatu ‘asbun’, asal bunyi.

* * *

Sementara tanggapn Bung Karno sekitar – “G30S”, yang akan dimuat di
sini, dimaksudkan, — sebagai bahan ‘input’ bagi pembaca dan yang
sungguh-sungguh peduli Indonesia, yang ingin mencari kebenaran dari
kenyataan sekitar peristiwa “G30S” dan kelanjutannya: Yaitu persekusi,
penghilangan, pemenjaraan, pembuangan ke P. Buru, dan pembunuhan massal
terhadap warganegara yang tidak bersalah. Yang semua tindakan
pelanggaran HAM terbesar di Indonesia, dilakukan oleh aparat militer
dibantu oleh sementara parpol dan kekuatan religius.

* * *

Bahan-bahan otentik, unik, dan historis itu sekitar peristiwa
1965-66-67, telah dengan teliti dan sukses dikumpulkan dalam dua buah
buku, berjudul ‘REVOLUSI BELUM SELESAI, Jilid 1 dan 2. (Cetakan Pertama
Juli 2003.) Penerbit: Masyarakat Indonesia Sedar Sejarah (MESIASS).
Masing-masing 443 halaman, dan 445. bersama jadi 888 halaman. Suatu
dokumentasi otentik yang orisinil,

Dua buah buku amat penting tsb adalah hasil usaha, riset dan jerih payah
dua orang sejarawan muda, *Budi Setiyono dan Bonnie Triyana.*

Peneliti Senior LIPI Dr. Asvi Warman Adam memberikan Kata Pengantar.

* * *

*KATA PENGANTAR ASVI WARMAN ADAM:*

<Bagian-bagian terpenting dari Kata Pengantar Asvi Warman Adam disiarkan
di bawah ini)

*SUKARNO MENGGUGAT*

100 Pidato Presiden RI 1965-1967

Tidak banyak diketahui umum bahwa dalam masa peralihan kekuasaannya
kepada Suharto, Presiden Sukarno sempat berpidato paling sedikit 103
kali. Yang diingat orang hanyalah beliau berpidato tanggal 30 September
1965 malam hari sebelum meletus Peristiwa G30S. Selain itu pidato
pertanggungjawaban, /Nawaksara, /ditolak oleh MPRS tahun 1967. Dalam
memperingati 100 Tahun Bung Karno tahun 2001 lalu diterbitkan (kembali)
kumpulan pidatonya yang bahkan tersaji dalam beberapa buku dengan tema
tertentu. Namun hampir semuanya itu pidato-pidato yang disampaikan
sebelum peristiwa G30S 1965.

Pidato-pidato yang terkumpul dalam buku /Revolusi Belum Selesai /ini
merupakan suntingan dari sekitar 103 pidato Bung Karno 1965-1967 ini,
berasal dari arsip Sekretariat Negara dan telah diserahkan kepada Arsip
Nasional Republik Indonesia. Kumpulan ini diawali dengan pidato tanggal
30 September 1965 malam (di depan Musayawrah Nasional Teknik di Istora
Senayan, Jakarta), dan diakhiri dengan pidato tanggal 15 Februari 1967
(wakteu pelantikan/pengambilan sumpah beberapa duta besar RI). Setiap
bulan biasanya ia berpidato beberapa kali, tetapi dalam naskah ini tidak
ditemukan pidato bulan Mei 1966.

Pidato-pidato Bung Karno selama 2 tahun ini sangat berharga sebagai
sumber sejarah. Ia mengungkapkan berbagai hal yang ditutupi bahkan
diputarbalikkan selama orde baru. Dari pidato-pidato itu juga tergambar
betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Namun,
di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang Presiden yang ucapannya
tidak didengar lagi oleh para jendral yang dulu sangat patuh kepadanya.
Komando dan perintah dia tidak dimuat oleh surat kabar. Ucapannya
diplintir. Sukarno marah dan bahkan sangat geram. Ia memaki dalam bahasa
Belanda, bahasa yang dikuasainya sampai kosakata caci makinya.

*A. Konteks Pidato*

PERIODE 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari
Sukarno kepada Suharto. Dalam bukiu sejarah versi pemerintah, masa ini
dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung orde baru
(tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi Partai Komunis Indonesia
(PKI) sampai keakar-akarnya serta pembersihan orang-orang pendukung Sukarno.

Mulai tahun 1998 di tanah air sudah dikenal umum beberapa versi sejarah
yang berbeda dari versi resmi. Selain menonjolkan keterlibatan pihak
asing seperti /Central Intelligence Agency /(CIA), juga muncul tudingan
terhadap keterlibatan Suharto dalam apa yang disebut “kudeta merangkak”
yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktobner 1965 sampai keluar Surat
perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan ditetapkannya Suharto sebagai
pejabat Presiden tahun 1967. “Kudeta merangkak” ini terdiri dari
beberapa versi pula (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio)
dan beberapa tahap.

Dari segi ekonomi memang keadaan itu sangat buruk. Harga membubung
tinggi, inflasi ratusan persen. Bahkan sampai Presiden Sukarno menunjuk
seorang Menteri Penurunan Harga yakni Haely Hasibuan, yang ternyata
kemudian juga tidak berhasil melakukan tugasnya.

Perlawanan atau resistensi dari kelompok pendukung Bung Karno bukannya
tidak ada. Sebanyak 92 Menteri menyatakan kesetiaan kepada Bung Karno
tanggal 20 Januari 1966. Pada 27 Februari 1966 diadakan “Rapat Raksasa
Kesetiaan Kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” di Bandung. Tanggal
10 Maret 1966, pernyataan partai politik/karya: IPKI, NU, Partai
Katolik, Parkindo, Perti, PNI Front Marhaenis, PSII, Muhammadiyah yang
menyatakan kebulatan tekad untuk:

1.

Tidak dapat membenarkan cara-cara yang dipergunakan para pelajar,
mahasiswa, dan pemuda yang akibatnya langsung atau tidak langsung
dapat membahayakan jalannya Revolusi Indonesia dan merongrong
kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

2.Menyadari keadaan gawat dan adanya aktivitas-aktivitas subversi
dari pihak nekolim.

3. Berketetapan hati dan bertekad bulat untuk melaksanakan tanpa
reserve Perintah Harian PYM Presiden/Mandataris MPRS/Pangti
ABRI/PBR Bung Karno tanggal 8 Maret 1966.

Namun upaya untuk memisahkan dan pada gilirannya menghancurkan barisan
pendukung Sukarno lebih gencar dilakukan oleh orang-orang di sekeliling
Suharto. Setelah mendapatkan Supersemar, Suharto dalam hitungan jam,
langsung membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang.
Para anggota partai ini dan ormasnya tidak boleh pindah atau ditampung
oleh partai lain. Pada minggu yang sama, Suharto “mengamankan” 15
Menteri pendukung Sukarno.

*B. Isi Pidato*

*SUKARNO *berusaha mengendalikan keadan melaluipidato-pidatonya. Nada
memerintah senantiasa terllihaat dalam amanatnya, baik kepada Menteri
maupun kepada segenap aparawt negara. Pada penutu pidatonya ia berkata,
“Sekian. Kerjakan Komandoku”!”, “Jangan jegal perintah saya”.

Saya komandokan kepada setiap aparat negara untuk selalu membina
persatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan
jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme,
pembakaran-pembakaran dan pengrusakkan-pengrusakkan. Tiga. Menyingkirkan
jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan
balas-dendam.

Pada tanggal 21 Oktober 1965 ia mebngeluarkan perintah:

1.

Hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan bangsa

2.

Tingkatkan dan sempurnakan setiap slagorde Dwikora yang telah
dipersiapkan.

3.

Kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan ketahanan revolusi.

(Bersambung)

BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA

Kolom IBRAHIM ISA

Rabu, 31 Agustus 2011

*BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA – Cindy Adams**
**<Edisi Orosinal: SUKARNO An AUTOBIOGRAPHY, As Told To Cindy ADAMS>
**( Bagian 2 )*

Buku Otobiografi Bung Karno ini (pertama terbit 1965), seperti yang
DISAMPAIKAN kepada Cindy Adams, jurnalis/wartawan terkenal Amerika,
adalah satu-satunya dokumen tercetak yang ditulis dan terbit ketika Bung
Karno masih hidup. Dan ketika sementara tokoh yang disebut namanya dalam
‘ceritanya’ kepada Cindy Adams, masih hidup. Seperti, sebut saja, mantan
wakil presiden Moh Hatta. Lalu Jendral Nasution. dll.

Bung Karno, menceriterakan tentang perundingan yang berlangsung antara
Bung Karno sendiri, Moh Hatta dan Syahrir — begitu pemerintah Hindia
Belanda menyerah kepada Balatentara Jepang. *Lebih krusial dan lebih
penting lagi, — Bung Karno mengungkapkan tentang persetujuan*yang
mereka bertiga capai untuk menyatukan S*trategi dan Taktik perjuangan
kemerdekaan selama pendudukan Jepang.*

Mereka mengatur kordinasi kegiatan semasa perjuangan di bawah pendudukan
militer Jepang, dalam suatu periode persiapan riil, di bidang politik,
mental, organisasi dan MILITER, — menjelang lahirnya INDONESIA
MERDEKA. Strategi dan taktik perjuangan yang mereka gariskan,
berdasarkan perhitungan teliti dan matang, bahwa keberadaan militer
Jepang di Indonesia itu HANYA bersifat sementara. Ketiga tokoh pemimpin
perjuangan bangsa itu, yakin bahwa Jepang akan dikalahkan oleh Sekutu
dalam Perang Pasifik yang sedang berkobar ketika itu. Dengan hati-hati
dan teliti mereka mengkombinasikan antara pekerjaan legal terbuka dengan
pekerjaan rahasia di bawah tanah, — antara Bung Karno, Moh Hatta dan
Syahrir.

Mereka bertiga menyadari bahwa mereka harus bekerja keras tetapi
hati-hati, menggunakan kepala dingin. Untuk memperoleh konsesi politik
penting dari Jepang, mereka harus bersedia memberikan konsesi. Bung
Karno dan Hatta harus menggunakan kesempatan untuk melakukan pendidikan
politik dan mental pada bangsa, khususnya para pemuda. Mereka
berkesimpulan bahwa konsesi kepada Jepang menuntut adanya ‘koperasi’
dari fihak Indonesia, terutama dari pemimpin-pemimpin nasionalnya. Ini
amat dibutuhkan Jepang dalam peperangan mereka melawan Sekutu. Mereka
tahu bahwa Jepang tidak mungkin berkonfrontasi dengan rakyat Indonesia,
tidak mungkin memusuhi rakyat Indonesia. Mereka tahu pula mereka
terpaksa memberikan konsesi-konsesi. Memanfaatkan situasi unik ini, Bung
Karno, Hatta dan Syahrir masing-masing memainkan peranan mereka
masing-masing dalam kegiatan perjuangan selama pendudukan militer
Jepang, dengan riil mempersiapkan saatnya INDONESIA merebut kemerdekaan
nasional.

Di dalam Bab-20 dari bukunya itu, Bung Karno agak rinci menguraikan
proses berkumpul, berunding dan persepakatan tiga tokoh pimpinan
nasional itu,

(Baik kita ikuti teliti), a.l sbb:

“Malam itu aku pergi ke rumah Hatta dan kami mengadakan pertemuan
pertama untuk membahas taktik perjuangan. ‘Bung dan aku pernah terlibat
perselisihan yang dalam’, kataku. ‘Meski di satu waktu kita pernah tidak
saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih
besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai
perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi.
Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama’.

‘Setuju’, kata Hatta.

Kami berjabat tangan dengan sungguh-sungguh. ‘Ini’, kataku, ‘merupakan
simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh
untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah bisa dipisahkan sampai
negeri kita merdeka sepenuhnya.

Bersama-sama Syahrir, satu-satunya orang lain yang hadir,
rencana-rencana untuk gerakan di waktu mendatang kami susun dengan
cepat. Telah disepakati, kami akan bekerja dengan dua cara. Di permukaan
secara terang-terangan dan di bawah tanah secara rahasia. Yang satu
melaksanakan tugas yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.

‘Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik di dalam pelatihan militer dan
pekerjaan pemerintahan bagi rakyat kita, kita harus menunjukkan sikap
mau kolaborasi’, kataku.

‘Jelas kekuatan Bung adalah berhubungan dengan massa’, Hatta
menguraikan. ‘Jadi Bung harus bekerja secara terbuka’.

‘Betul, Bung akan membantuku karena Bung sebagai seorang nasionalis
terlalu menyolok untuk bekerja di bawah tanah’.

‘Tinggal aku’, kata Syahrir, ‘untuk bergerak di bawah tanah dan
mengorganisir urusan menangkap siaran radio dan gerakan rahasia lainnya.’.

Tambah Bung Karno, “Sebenarnya strategi kami itu merupakan satu-satunya
kemungkinan yang bisa dijalankan. Kami tidak punya pilihan lain. “Inilah
kesempatan yang telah lama kita tunggu”, kataku bersemangat. –

* * *

Semua fakta ini diungkap dalam buku Otobiografi Bung Karno. Jelas dan
rinci. Dengan demikian luluh pulalah, omongan dan dongengan di pinggir
jalan, yang menuduh bahwa Bung Karno melakukan ‘kolaborasi’ sebagai
‘antek Jepang’, sedangkan Syahrir dikatakan menolak kerjasama dengan
Jepang. Rekayasa penggambaran situasi demikian itu adalah pemelintiran
fakta sejarah bangsa.

* * *

Peneliti Senior LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menulis dalam
kata pengantar buku Bung Karno itu, a.l: “Sukarno mau bekerja sama
dengan Jepang karena merasa dapat memanfaatkannya untuk perjuangan”.
‘Dengan biaya pemerintah Jepang akan kita didik rakyat kita menjadi
penyelenggara pemerintahan. Untuk memberi perintah, tidak hanya menerima
perintah. Untuk mempersiapkan menjadi kepala dan adminstrator’. Jepang
memberikan kesempatan kepada Sukarno untuk berpidato di depan 50.000
sampai 100.000 orang. Dengan demikian ia beroleh peluang untuk
menanamkan kesadaran rakyat, membangkitkan dan menggelorakan semangat
mereka”. Demikian Asvi Adam.

Maka aneh sekali bahwa seroang *Abubakar Lubis*, dalam bukunya, “Kilas
Balik Revolusi, Kenangan, Pelaku dan Saksi”, menulis bahwa perundingan
SEGITIGA, Sukarno – Hatta- Syahrir — *’tidak pernah ada’?*Sedihnya,
Abubakar Lubis, mengklaim dirinya sebagai ‘pelaku’ dan ‘saksi’ dari
peristiwa sejarah itu. Sedangkan Syahrir dalam bukunya “OUT OF EXILE”,
(New York 1949), jelas sekali menulis tentang telah berlangsungnya serta
peranan dari perundingan dan persetujuan yang dicapai oleh Bung Karno –
Hatta – Syahrir. Persis seperti yang diuraikan Bung Karno di dalam bukunya.

Sungguh di luar dugaan, orang yang memperkenalkan diri sebagi pelaku
dalam perjuangan sekitar proklamasi 17 Agustus, mengarang KEBOHONGAN
yang dungu demikian itu. Suatu percobaan sia-sia hendak melecehkan
kebijakan dan pengetahuan bangsa kita, khususnya generasi muda, mengenai
sejarah bangsa.

* * *

Buku Bung Karno “OTOBIOGRAFI. . . ., adalah riwayat hidupnya sendiri
yang diceriterakannya sendiri. Unik sekali!

Penerbit pertama The Bobbs-Merril Company, INC (New York), menulis a.l,
sbb: Sebagaimana diungkapkannya sendiri di dalam buku penting dan
mengagumkan serta mempesonakan ini, krisis itu adalah sesuatu yang
selalu terjadi dalam penghidupannya – suatu krisis yang sering
distimbulkannya sendiri. Tetapi adalah justru dalam saat-saat (krisis)
itu, sebagaimana halnya terjadi pada begitu banyak pemimpin besar dalam
sejarah, ia berfungsi secara efektif. Memang, adalah kemampuan untuk
melihat momen krisis dan merebut waktu. Besamaan dengan itu
kepribadiannya yag karismatik, membuatnya menjadi pemimpin yang
berwewenang dari bangsa ke-enam besarnya dan berpenduduk yang kelima
terbesar di dunia. Sebuah negeri yang mungkin seperti halnya Tiongkok,
memegang kunci untuk haridepan Asia. . . . . . . . .

Di dalam otobiografinya ia telah memberikan kepada dunia sebuah potret
yang langka dan tulus ikhlas mengenai dirinya dan bangsa yang dipimpinnya.

Dan suatu pemahaman yang benar tentang Sukarno dan Indonesia bisa
merupakan kunci bagi haridepan seluruh Asia.

Suatu tanggapan dan penilaian yang tidak berkelebihan mengenai buku Bung
Karno dan mengenai pribadi Bung Karno.

Ini sesuai dengn harapan Bung Karno mengenai alasan mengapa ia
menguraikan otobiografinya.

“HARAPANKU HANYALAH, AGAR (BUKU INI) DAPAT MENAMBAH PENGERTIAN YANG
LEBIH BAIK TENTANG SUKARNO DAN DENGAN ITU MENAMBAH PEGERTIAN YANG LEBIH
BAIK TERHADAP INDONESIA TERCINTA’

Sungguh rendah hati kata-kata Bung Karno tsb. Hakikatnya Buku Bung Karno
tsb, seperti ditulis oleh Guruh Sukarno Putra dalam kata sambutan
penerbitan edisi revisi, atas nama YAYASAN BUNG KARNO:

“Buku ini merupakan karya yang paling lengkap mengenai kehidupan,
cita-cita politik, perjuangan, harapan-harapan serta latar belakang
langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Bangsa itu.

(Bersambung)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers