Archive for the ‘Sejarah’ Category

Muhammad Hatta

Jumat, 07 November 2008

Edisi ‘Biografi’ Muhammad Hatta Majalah Tempo

Tamasya Sejarah Bersama Muhammad Hatta

Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman

simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal

Tamasya Sejarah Bersama Hatta
Dia yang berjuang dengan seluruh hidup dan ketajaman pena.


Hatta, Buku yang Tak Pernah Tamat Dibaca

Bukit Tinggi dan Padang membentuk fondasi kesadaran religius dan politik Hatta dalam tahun-tahun pertumbuhannya. Dalam rumah rumah kayu tempat ia dilahirkan, surau tua, bahkan perpustakaan yang penuh jelaga, roh anak Minang itu tetap hidup dalam ruang dan waktu masa silam.


Karena Kasih Sepanjang Jalan

Betawi mempertemukan Mohammad Hatta dengan Mak Etek Ayub Rais, anak sahabat kakeknya. Saudagar perantau Minang ini mengabaikan rasa takutnya sendiri untuk Hatta.


Surat buat Bung Hatta

Kisah yang Tertinggal di Sudut Rotterdam
Di Belanda, Hatta mematangkan diri sebagai pemikir dan aktivis gerakan. TEMPO menapaki kembali beberapa tempat yang dulu pernah disinggahi proklamator itu.

Bersama Biko dan Zapata, Hatta Mengudap ‘Kroketten’ di Belanda
Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh ternama dunia lainnya menjadi nama jalan di Belanda.


Roti dan Dongeng Arab di Klein Europeesch Stad

Hari-Hari Bersama Om Kacamata


Di Lereng Gunung Menumbin
g
Bagi warga Bangka, teladan dan buah gagasan Hatta bak gugusan bintang yang menerangi langit kelam.

Beberapa Jam di Tanah Buangan

Sebuah Penjara Tak Bertepi
Digul memang bukan Gulag. Tapi bukan kekejaman yang membunuhmu, melainkan kebosanan dan kebosanan….


Kisah Foto yang Menyimpan Magma

Tak seperti Sukarno, Hatta bukanlah obyek foto yang bergelora. Kekuatan terletak pada konteks sejarah foto-foto itu.


Berburu Potret

Koleksi foto Hatta berserakan di banyak tempat. Ada yang terawat rapi, ada pula yang merana nasibnya.

Yang Berumah di Tepi Air


Dwitunggal dan Dwitanggal

Hatta adalah pengkritik paling tajam sekaligus sahabat hingga akhir hayat Sukarno.


Perhelatan Sederhana untuk Si Bung

Dengan biaya minim, pelbagai kegiatan diadakan untuk memperingati seabad Bung Hatta. Tujuannya adalah memperkenalkan kembali sosok dan pemikirannya.


Mohammad Hatta: Antara Ide Agama dan Kebangsaan
n

Dia yang Tak Pernah Tertawa
Hatta dianggap sosok yang serius. Justru karena itu, ia jadi lucu.

Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto

Kamis, 18 September 2008

Buku Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Akankah Dilarang?

Update 24 Desember 2009
Buku “Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 S dan Kudeta Soehato” serta Lekra Tak Membakar Buku Dilarang Beredar oleh Kejaksaan Agung!!!

Pernyataan Institut Sejarah Sosial Indonesia Menentang Pelarangan Buku ‘Dalih Pembunuhan Massal”

Tentang Pembredelan Lima Buku oleh Kejagung – Asep Sambodja

Tempo Interaktif 8 September lalu memberitakan Kejaksaan Agung tengah meneliti buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto” karya John Roosa. Menurut Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, buku terbitan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra pada 2008 itu akan segera dibahas dalam rapat clearing house barang cetakan Kejaksaan Agung. Dalam rapat itu akan dibahas perlu tidaknya buku itu dilarang.

Kita berharap lakon gaya Orba ini tidak berlanjut, dan publik Indonesia tidak dihilangkan aksesnya terhadap karya sejarah yang penting ini. Sesungguhnya apakah yang diungkapkan dan disimpulkan dalam kajian John Rossa ini, dan sejauh mana perannya dalam memperkaya historiografi Indonesia dan sumbangnya untuk melawan hegemoni sejarah versi penguasa dan tentara (rezim). Berikut ini kajian atau tinjauan buku yang ditulis oleh sejarawan Hilmar Farid :

G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66

http://indoprogress.blogspot.com/2008/04/g-30-s-dan-pembunuhan-massal-1965-66.html

Hilmar Farid

MENULIS sejarah bukan perkara mudah. Impian agar sejarawan bisa menghadirkan masa lalu sebagaimana sesungguhnya terjadi semakin jelas tidak mungkin terwujud. Seandainya ada mesin waktu yang bisa melontarkan kita ke masa lalu pun, kita tetap akan melihatnya dari sudut pandang dan kerangka pemikiran tertentu. Setelah menyerap apa yang kita dengar, lihat dan rasakan, kita masih berurusan dengan bahasa sebagai alat kita menyampaikan gagasan yang terbatas dan tidak cukup untuk menghadirkan semua dimensi masa lalu secara penuh. Sejarah dengan kata lain adalah representasi dari masa lalu dan bukan masa lalu itu sendiri. Sejarah selalu diceritakan dan disusun kembali melalui bahasa berdasarkan informasi yang bisa diperoleh mengenai masa lalu, dan karena itu akan selalu kurang, tidak lengkap dan memerlukan perbaikan. Karena alasan itulah sejarawan umumnya mengatakan bahwa sejarah itu terbuka bagi interpretasi yang berbeda, dan selalu bisa ditulis ulang.

Tapi ini tidak berarti bahwa kita bebas menafsirkan dan menulis sejarah. Ada prinsip dasar yang membatasi kebebasan tafsir sejarah: pijakan pada fakta atau kenyataan yang diketahui berdasarkan sumber informasi yang tersedia dan dapat diuji. Tidak semua keterangan mengenai masa lalu dapat dipercaya, dan sejarawan dibekali dengan metode dan prosedur ilmiah untuk memeriksa tingkat keterandalan bahan-bahan yang dihadapinya.

Kekacauan dalam debat mengenai Gerakan 30 September atau G-30-S bersumber dari pencampuradukan fakta, fiksi dan fantasi antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang diceritakan atau dibayangkan/diharapkan orang telah terjadi. Di pusat kekacauan ini adalah penguasa Orde Baru yang menjadikan tafsirnya yang penuh dengan fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah. Orde Baru bersikeras mempertahankan tafsirnya mengenai peristiwa G-30-S karena semua tindakannya untuk menghabisi PKI – mulai dari menangkapi dan menghukum sebagian pemimpin dan membunuh ratusan ribu orang – bersandar pada sejarah resmi itu. Penulisan sejarah di sini terkait dengan legitimasi politik dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya Orde Baru menggunakan tangan besi untuk menjadikan tafsirnya terhadap peristiwa G-30-S sebagai kebenaran umum. “Sejarah” yang dibuat oleh Orde Baru pun menjadi lebih penting dari masa lalu itu sendiri.

Sejarah resmi ini, seperti nasib sejarah resmi di mana pun, mendapat kritik dari banyak pihak yang kemudian menyusun versi alternatif. Walau memikat, ada masalah besar dengan versi alternatif ini. Para penulis versi alternatif ini biasanya lebih tertarik pada persoalan politik sejarah dan ingin mengimbangi atau menentang sejarah resmi, dan bukan pada masa lalu itu sendiri. Secara sadar maupun tidak mereka menerima medan pertempuran yang dibuka oleh sejarah resmi. Di jantung medan pertempuran ini adalah pertanyaan yang selalu kita dengar: siapa dalang G-30-S? Keterpakuan dan keterpukauan pada dalang inilah yang membuat seluruh pembicaraan G-30-S seperti berjalan di tempat.

Di sinilah John Roosa membuat sumbangan penting melalui Dalih Pembunuhan Massal karena keluar dari perangkap teori dalang ini. Ia tidak sibuk membantah atau membela versi tertentu, atau mencari-cari dalang, tapi melakukan hal yang sangat elementer dan fundamental sekaligus: membuat rekonstruksi G-30-S sebagai sebuah gerakan melalui keterangan mereka yang terlibat di dalamnya.

Dalang Tanpa Lakon

Terlepas dari kesimpulan akhir yang berbeda-beda, semua teori tentang dalang G-30-S berasumsi bahwa gerakan itu adalah persekongkolan politik yang direncanakan dengan baik, memiliki rencana yang jelas, dan berada di bawah garis komando. Sebagian mengatakan bahwa dalang itu adalah Soeharto dan komplotan Angkatan Darat yang dipimpinnya, sementara Orde Baru bersikukuh bahwa PKI adalah dalangnya dengan restu dari Presiden Soekarno. Sebagian lain mengatakan pemerintah Amerika Serikat, melalui dinas rahasianya CIA, adalah dalang yang dengan lihai memainkan anak wayangnya di Indonesia. Tidak semua teori mengenai G-30-S dilengkapi bukti-bukti dan karena itu pantas untuk diperhatikan secara serius. Sebagian malah lebih banyak memberi informasi tentang kesadaran dan psikologi politik penyusunnya daripada tentang gerakan itu sendiri.

Dalih Pembunuhan Massal berbeda dengan berbagai teori ini dalam hal yang sangat mendasar, yakni perangkat pertanyaannya. Jika yang lain meyakini bahwa G-30-S adalah sebuah persekongkolan jahat yang dirancang dan dimainkan dengan sangat lihai oleh “sang dalang”, maka Dalih Pembunuhan Massal justru menyoroti bahwa G-30-S sebenarnya sama sekali tidak tepat disebut sebagai gerakan. Dengan penelitian yang cermat terhadap rangkaian bahan yang belum pernah digunakan, dan penafsiran ulang terhadap bahan yang sudah pernah digunakan, ia mereka ulang perjalanan “gerakan” yang berusia singkat itu.

Ia menunjukkan bagaimana para pemimpin gerakan sebenarnya tidak pernah punya kesamaan pandangan dan sikap, apalagi rencana lain seandainya “rencana utama” (yang juga tidak jelas) gagal. Ia merekam bagaimana sebagian pemimpin bersikeras menekankan bahwa “kita tidak bisa mundur lagi” dan menutup diskusi dan perdebatan dengan otoritas. Dan setelah mereka yakin bahwa gerakan itu gagal pun tidak ada rencana penyelamatan yang jelas: semua pihak harus menyelamatkan diri masing-masing. Dengan kata lain, G-30-S sama sekali tidak punya script yang bisa dijadikan pegangan. Analisis Brigjen Supardjo yang menjadi salah dokumen andalan dalam buku ini – karena merupakan satu-satunya keterangan tangan pertama yang dapat diandalkan – dengan jelas menggambarkan kekacauan rencana dan pelaksanaan gerakan itu dari perspektif militer dan politik.

Adalah penguasa Orde Baru yang kemudian membuat script setelah panggungnya ditutup. Dalam studinya mengenai historiografi militer, Katharine McGregor (2007), menceritakan dengan rinci proses penulisan script oleh tim yang dibentuk Angkatan Darat di bawah pimpinan Nugroho Notosusanto. Buku pertama diterbitkan dalam 40 hari, yang menunjukkan betapa pentingnya perang tafsir untuk memaknai G-30-S ini bagi penguasa Orde Baru. Isinya jelas: PKI adalah dalang dari gerakan itu yang sebenarnya bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.1 Buku kedua terbit tidak lama kemudian pada akhir 1965, ketika script pertama sudah digunakan oleh penguasa untuk melancarkan pemusnahan massal terhadap anggota, pendukung dan simpatisan PKI serta keluarga mereka.

Dalih Pembunuhan Massal tidak berpretensi dapat menjawab semua masalah. Malahan ada pertanyaan terpenting yang menjadi kunci untuk memahami G-30-S belum terjawab: siapa yang sebenarnya menyuruh pasukan-pasukan penculik membunuh para jenderal? Jika memang tujuan dari gerakan itu adalah menghadapkan para jenderal pemberontak kepada Soekarno, mengapa mereka dibunuh? Roosa mengakui keterbatasannya dan mengatakan, “siapa tepatnya yang membunuh para perwira itu masih belum diketahui.” (hlm. 60). Lembar-lembar misteri G-30-S dengan begitu belum sepenuhnya terungkap, dan hanya penelitian yang mendalam terhadap bukti-bukti – dan bukan dugaan atau khayalan yang berdasar pada keyakinan tentang adanya dalang – yang dapat membantu menyingkap misteri ini.

Dua Peristiwa Berbeda tapi Terkait

Judul buku ini, Dalih Pembunuhan Massal, memperlihatkan hubungan antara peristiwa G-30-S dengan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan dan pendukung PKI dan organisasi gerakan kiri. Penguasa ORBA selama ini menjelaskan pembunuhan massal sebagai “ekses” karena masyarakat marah melihat pengkhianatan PKI. Seolah-olah reaksi terhadap PKI adalah sesuatu yang wajar/alamiah karena perilaku PKI sendiri. Dalih Pembunuhan Massal dengan cermat memisahkan antara apa yang kita ketahui telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan segala teori, tafsir dan juga fantasi mengenai peristiwa itu. Pembunuhan massal dengan begitu bukan sebuah konsekuensi logis dari apa yang sesungguhnya terjadi, tapi reaksi langsung terhadap script yang disusun oleh penguasa Orde Baru.

Ben Anderson (1987) menulis artikel di jurnal Indonesia yang diterbitkan Universitas Cornell dengan judul “Bagaimana Para Jenderal itu Tewas?” berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Soeharto. Visum itu bertolak belakang dengan berita-berita yang dimuat dalam harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha – yang dikelola oleh Angkatan Darat – bahwa para jenderal yang diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan keji seperti pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin. Visum itu jelas memperlihatkan bahwa tidak ada mata yang dicungkil dan semua kemaluan utuh pada tempatnya. Pertanyaannya, mengapa Angkatan Darat tidak mengumumkan kebenaran itu melalui media yang dikontrolnya, dan justru membiarkan cerita-cerita yang tidak benar memenuhi halaman-halamannya?

Kita juga tahu dari kesaksian dan keterangan mereka yang terlibat dalam pembasmian PKI bahwa “kemarahan” massa yang seolah tidak bisa dikontrol sebenarnya adalah reaksi terhadap berita-berita yang tidak benar dan diketahui tidak benar oleh mereka yang menerbitkannya. Sampai sekarang belum diketahui peran dari tim Angkatan Darat yang menyusun script tentang G-30-S dalam fantasi tentang kekejaman di Lubang Buaya ini. Hal ini juga merupakan misteri yang masih harus diselidiki karena akibatnya yang luar biasa. Di mana-mana pejabat militer berpidato tentang “kekejaman” G-30-S yang tidak pernah terjadi dan menuntut balas dengan membunuh sebanyak mungkin orang komunis.

Tapi penyulut reaksi massal yang paling penting adalah pernyataan bahwa jika PKI menang dan G-30-S berhasil maka banyak orang non-komunis, apalagi anti-komunis, akan diperlakukan sama seperti cerita Angkatan Darat mengenai kekejaman di Lubang Buaya (yang tidak pernah terjadi). Di banyak tempat beredar daftar orang yang akan akan dihabisi oleh PKI seandainya G-30-S berhasil: pemimpin agama, tokoh politik, pemuda dan mahasiswa. Dalam banyak wawancara, termasuk dengan mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap orang kiri, terungkap bahwa daftar itu diumumkan oleh pemimpin militer yang “menemukannya” di kantor PKI atau organisasi massa kiri. Bersamaan dengan itu kadang “ditemukan” juga senjata api, uang dalam jumlah luar biasa, timbunan makanan, dan yang paling menghebohkan alat pencungkil mata, yang di banyak daerah penghasil karet lebih dikenal sebagai alat penyadap getah karet.

Aksi kekerasan dan pembunuhan massal karena ini bukanlah reaksi alamiah terhadap “kekejaman” G-30-S, tetapi terhadap representasi atau script yang ditulis oleh Orde Baru mengenai peristiwa itu. Cerita-cerita bohong tentang kekejaman di Lubang Buaya itulah yang membuat orang kemudian mengambil tindakan. Tapi tentu itu tidak cukup. Di banyak tempat kita tahu bahwa pembunuhan massal disulut langsung oleh pasukan militer, dan di beberapa tempat tidak akan terjadi seandainya tidak dipimpin oleh militer.

Dengan kesimpulan ini saya tidak hendak menggambarkan PKI sebagai domba dan militer, AS dan siapa pun yang terlibat dalam kampanye fitnah dan pembunuhan massal sebagai serigala. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa pembunuhan terhadap para perwira di Lubang Buaya dapat dibenarkan. PKI memang berniat menguasai negara, seperti juga partai politik yang lain. Di daerah-daerah banyak kadernya yang aktif dan menurut cerita yang saya dengar, juga sangar dan kadang mengintimidasi orang yang tidak sepaham. Demonstrasi PKI dan ormas kiri biasanya sangat ramai dan juga menakutkan bagi mereka yang menjadi sasarannya. Aksi-aksi sepihak untuk menegakkan UUPA 1960 yang dilancarkan BTI (dan sebenarnya organisasi petani lain juga) memang kadang disertai bentrokan, mirip dengan apa yang kita saksikan setiap hari di televisi sekarang ini. Tapi semua itu tidak dapat menjelaskan mengapa pembunuhan massal terhadap orang PKI terjadi setelah Oktober 1965.

Jika pembunuhan massal tidak dapat dilihat sebagai reaksi alamiah terhadap G-30-S, tapi sebagai tindakan yang disulut oleh script karangan Angkatan Darat, maka kita juga tidak dapat melihat pembunuhan itu sebagai konflik antara PKI dan kekuatan politik lainnya. Tidak ada pertempuran antara dua pihak seperti layaknya sebuah konflik. Di beberapa tempat orang dengan sukarela pergi ke tempat-tempat penahanan untuk “mengklarifikasi” posisi mereka terhadap G-30-S, tapi tetap ditahan. Pembunuhan massal sepenuhnya merupakan orkestrasi dari penguasa militer yang juga melibatkan elemen sipil di dalamnya. Masalahnya, dalam script karangan penguasa Orde Baru, keterlibatan elemen sipil ini menjadi “bukti” bahwa kemarahan terhadap PKI adalah sesuatu yang genuine tumbuh dari bawah, dan bahwa peran tentara dalam semua urusan ini justru menyelamatkan negara dari kehancuran. Teringat pepatah, “sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.”

Dalih Pembunuhan Massal menegaskan hal yang sangat penting, bahwa G-30-S disalahtafsirkan secara sengaja, dipelintir dan dihadirkan kembali secara salah pula agar menjadi dalih untuk melancarkan operasi pembasmian yang menjadi salah satu kengerian terbesar dalam sejarah modern dunia. Walau masih ada beberapa lubang dan misteri yang belum terungkap, karya John Roosa ini sudah memberikan tilik-dalam yang baik tentang G-30-S sebagai sebuah gerakan. Tentu tidak dapat dikatakan sebagai karya final. Tapi jika masih ada “teori dalang” lain yang muncul berdasarkan dugaan dan desas-desus, maka itu hanya mungkin dilakukan dengan resiko mempermalukan diri sendiri dan menunjukkan ketidaktahuan tentang apa yang sudah diketahui luas. Setiap penulisan sejarah yang serius akan mempertimbangkan dengan serius apa-apa yang sudah diketahui dan ditulis sebelumnya. Tulisan tentang masa lalu yang disusun berdasarkan fantasi atau khayalan dan desas-desus karena itu tidak layak mendapat perhatian serius.

1 Belakangan para penulis script Orde Baru melawan keterangan mereka sendiri dengan memasukkan Soekarno sebagai tokoh antagonis yang mendukung G-30-S untuk menggulingkan pemerintahannya sendiri.***

* Versi awal makalah ringkas ini disampaikan dalam diskusi buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa, yang diselenggarakan di kampus Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta, 31 Maret 2008. Setelah diskusi itu saya memperbaikinya dengan masukan dan komentar dari para peserta diskusi.

Hilmar Farid adalah sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan aktivis gerakan sosial.

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di situshttp://www.prp-indonesia.org, Senin, 14 April 2008.

DN.AIDIT

Senin, 08 September 2008

Majalah Tempo : G 30 S dan Peran Aidit (Laporan Utama Oktober 2007)

Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman

simak pula
G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66

Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65


John Roosa Blogspot

simak pula biografi Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Tan Malaka, Sutan Syahrir

simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal

Dua Wajah Dipa Nusantara

EMPAT puluh dua tahun berlalu dan kini kita mengenang lelaki itu dengan kebencian dan rasa kagum. Dipa Nusantara Aidit memimpin Partai Komunis Indonesia pada usia belia, 31 tahun. Ia hanya perlu setahun untuk melambungkan PKI ke dalam kategori empat partai besar di Indonesia. PKI mengklaim memiliki 3,5 juta pendukung dan menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Aidit memimpikan revolusi, ia berkhayal tentang Indonesia tanpa kelas. Tapi ia terempas dalam prahara 1965. Setelah itu, ia jadi mitos. Seperti juga peristiwa G-30-S, kisah tentangnya dipenuhi mitos dan pelbagai takhayul. Siapa Aidit ini sebenarnya?

Tim Liputan Khusus Penanggung Jawab Proyek: Arif Zulkifli Koordinator: Wenseslaus Manggut, Philipus Parera, Bagja Hidayat Penyunting: Arif Zulkifli, Hermien Y. Kleden, Toriq Hadad, Idrus F. Shahab, Seno Joko Suyono, Wahyu Muryadi, M. Taufiqurohman, L.R. Baskoro, Leila S. Chudori, Yos Rizal, Yudono, Bina Bektiati Penulis: Wenseslaus Manggut, Arif Zulkifli, Philipus Parera, Bagja Hidayat, Wahyu Dhyatmika, Arif A. Kuswardono, Abdul Manan, Akmal Nasery Basral, Sunariah, Widiarsi Agustina, Yandhrie Arvian, Adek Media Roza, Sunudyantoro, Budi Riza Penyumbang Bahan: Arti Ekawati (Jakarta), Purwani Diah Prabandari (Bandung), Sohirin (Semarang), Rofiuddin (Semarang), Imron Rosyid (Solo), Asmayani Kusrini (Belanda) Periset Foto: Arif Fadillah, Rully Kesuma, Mazmur Sembiring, Bismo Agung, Nur Haryanto Desain: Gilang Rahadian, Fitra Moerat R., Anita Lawudjaja, Danendro Adi.

Dua Wajah Dipa Nusantara

EMPAT puluh dua tahun berlalu dan kini kita mengenang lelaki itu dengan kebencian dan rasa kagum. Dipa Nusantara Aidit memimpin Partai Komunis Indonesia pada usia belia, 31 tahun. Ia hanya perlu setahun untuk melambungkan PKI ke dalam kategori empat partai besar di Indonesia. PKI mengklaim memiliki 3,5 juta pendukung dan menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Aidit memimpikan revolusi, ia berkhayal tentang Indonesia tanpa kelas. Tapi ia terempas dalam prahara 1965. Setelah itu, ia jadi mitos. Seperti juga peristiwa G-30-S, kisah tentangnya dipenuhi mitos dan pelbagai takhayul. Siapa Aidit ini sebenarnya?


Masa Kecil di Belitung
Anak Belantu Jadi Komunis

Datang dari keluarga terhormat, bibit komunisme tumbuh dalam diri Aidit ketika menyaksikan nasib buruh kecil di perusahaan tambang timah di Belitung.

Rumah Tua Mantri Idit

Silsilah keluarga Aidit
Ranting yang Terberai

Merantau ke Jakarta
Sejak Awal Membaca Risiko

Aidit muda tertarik pada politik setibanyadi Jakarta. Mendirikan Antara dan berganti nama.

Kisah Cinta
Meminang Lewat Sepucuk Surat

Gaya orasi dan wawasan Aidit memikat hati seorang calon dokter. Sangat antipoligami.

Karir di PKI
Berakhir Seperti Muso

Muso mengubah paham revolusioner Dipa Nusantara Aidit menjadi aksi. Keduanya telah mencoba, keduanya gagal.

Trio Komunis
The Three Musketeers

Aidit, Lukman, dan Njoto bahu-membahu membesarkan partai. Karena perempuan, Njoto tersisih.

Gerakan 30 September
Dari Menteng ke Pusaran Kekuasaan

Sejumlah kesaksian menyebut D.N. Aidit mengetahui rencana Gerakan 30 September. Seberapa jauh dia terlibat?


Malam terakhir
Setelah Lampu Depan Dimatikan

Malam terakhir sebelum ”pergi”, Aidit masih menerima tamu, dan bertengkar dengan istrinya, Soetanti. Setelah itu, gelap.

Setelah Peristiwa G-30-S
Kawan Ketua ke Daerah Basis

Aidit menggelar rapat partai di tiga kota dalam sehari. Ada yang bilang itu konsolidasi, ada juga yang menyebutnya penyelamatan diri belaka.


Dan Soeharto pun Tersenyum

Kuburan
Rahasia Sumur Mati

Aidit konon dikuburkan di Boyolali, Jawa Tengah. Anaknya pernah berziarah ke sana.

Keluarga Besar Aidit
Sesudah Malam Horor itu

Dari sebuah keluarga yang sentosa, keluarga D.N. Aidit luluh-lantak setelah horor 30 September 1965. Anak dan istri pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) itu cerai-berai. Ada yang masuk penjara, ada yang dibuang ke Pulau Buru. Dua anak gadisnya menjadi eksil dan berpindah dari satu negara ke negara lain.

Keluarga Pahlawan Revolusi
Aidit dan Serangan di Pagi Buta

Rahasia Aidit

Sinema
Wajah Aidit di Seluloid

Film Pengkhianatan G-30-S/PKI, untuk beberapa lama, menjadi sumber visualisasi tentang sosok Aidit.

D.N. Aidit dan Sastra
Sajak Pamflet Sang Ketua

D.N. Aidit berhasrat juga menjadi penyair. Tapi puisinya pernah ditolak HR Minggu.

Setelah Keluar dari Laci Penulis
Puluhan buku menyajikan aneka versi tentang sosok D.N. Aidit. Ayah yang baik hingga politikus oportunis.

Aidit dalam Bingkai Nawaksara
Aidit dan Revolusi 1945
Anak Muda di Beranda Republik

Aidit aktif dalam gerakan pemuda menjelang dan setelah proklamasi. Ikut menculik Soekarno dan Hatta?

Baca juga artikel Hilmar Farid G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66 di

AMIR SJARIFUDDIN

Senin, 01 Juni 2009

Perjuangan Seorang Politikus Negarawan

(Biografi Politik Amir Sjarifuddin)

Amir Sjarifuddin, Politikus Negarawan (1)
Wilson (kepala Riset PRAXIS, Jakarta).

Sumber : http://indoprogress.blogspot.com/

Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman

“Bunga telah berguguran,
dimusim semi nanti
pasti mekar kembali
simpan harum-wanginya
hingga di tahun mendatang.”

-Mao Zedong-

KALAU saja Amir Sjarifuddin, tidak dipenjara balatentara pendudukan Jepang, tentunya sejarah Indonesia akan menjadi lain. Dalam rapat yang dihadiri kelompok pemuda radikal yang mewakili kelompok Sutan Sjahrir, Pendukung Tan Malaka, dan wakil Komunis Aidit-Wikana, beberapa hari sebelum proklamasi, diputuskan agar proklamasi segera dilakukan setelah berita kekalahan Jepang dalam perang tersiar. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menentukan siapa yang pantas menjadi proklamator dan otomatis presiden pertama Republik Indonesia. Wikana mengusulkan nama Amir Sjarifuddin sebagai orang yang paling pantas menjadi proklamator. Alasannya, karena konsistensi Amir melawan fasisme Jepang dan figur dirinya yang dapat diterima semua kelompok revolusioner saat itu.

Semua peserta rapat setuju dengan usulan tersebut. Tapi, setelah keputusan diambil peserta rapat baru sadar bahwa Amir ternyata sedang dipenjara oleh Jepang. Kuatir rencana itu membahayakan keselamatan Amir, lalu diusulkan agar Sjahrir yang menjadi prokalamtor. Sjahrir, yang ditemui usai bermain tenis, menyarankan agar Soekarno dan Hatta yang menjadi proklamator. Alasannya, karena keduanya dikenal luas oleh kalangan rakyat.

Kisah di atas dapat ditemui dalam memoar buku Soemarsono, Revolusi Agustus yang baru saja diterbitkan oleh penerbit Hasta Mitra. Fakta baru ini menunjukkan, Amir Sjarifuddin adalah sosok ‘aktivis’ yang mempunyai tempat khusus di antara berbagai kelompok revolusioner di jaman pergerakan nasional, suatu penempatan ‘politik’ yang membawa dia menjadi figur politik paling berpengaruh setelah Soekarno. Bahkan, dalam hal berorasi di hadapan massa, Soekarno hanya bisa ‘diimbangi’ oleh Amir Sjarifuddin.

Boleh dikatakan, sejarah politik Amir Sjarifuddin berkait langsung dengan perjuangan bangsanya untuk meluar dari penjajahan Belanda, menuju sebuah Republik Indonesia yang berdaulat dalam segala hal. Dan, dalam pergulatan dan perjuangan tersebut, Amir mengeluarkan beragam gagasan yang berpengaruh luas atas stategi gerakan dan memberikan pemikiran-pemikiran cerdas bagi bangsanya. Dan hebatnya Amir, hampir semua gagasan-gagasan tersebut, terkait langsung dengan praktek politiknya.

Sekilas Profil

Salah satu penanda untuk mengenali Amir di antara para tokoh pergerakan yang juga berpeci, adalah soal letak pecinya. Seperti diketahui, memakai peci di jaman pergerakan nasional adalah simbol nasionalisme dan menjadi ciri khas dari semua aktivis saat itu. Meskipun peci dan kepala sama hitam, Amir mempunyai gaya sendiri dalam memakai peci. “Letak pecinya selalu lebih miring ke kiri,” ujar Soemarsono.

Amir Sjarifuddin, lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 Mei 1907. Dalam banyak tulisan, sering dikatakan, tanggal kelahiran Amir adalah 27 April 1907. Data ini ternyata keliru. Salah satu tulisan yang banyak dirujuk adalah tulisan biografis Amir Sjarifuddin karya Jacques Leclerc. Menurut anak bungsu Amir, kekeliruan mungkin bisa terjadi karena saat itu pihak keluarga Amir (istri dan keluarga), ada kemungkinan belum sempat dikontak untuk konfirmasi karena keadaan yang tidak memungkinkan, meskipun Leclerc sudah berupaya menggali informasi dari pihak keluarga Amir di Medan.

Amir memulai jenjang pendidikannya di ELS atau sekolah dasar Belanda, di Medan, pada 1914 hingga selesai Agustus 1921. Kemudian, atas tawaran saudara sepupunya, T.S.G. Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad, Amir meneruskan sekolahnya di kota Leiden, Belanda.

Pada periode 1926-1927, Amir aktif sebagai anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem dan selama masa itu pula, Amir sering terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen. Salah satunya di kelompok CSV-op Java, yang menjadi cikal bakal dari GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). Namun, Amir tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Leiden, karena pada September 1927, setelah lulus ujian tingkat kedua, Amir harus kembali ke Medan karena masalah keluarga, walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Setelah itu Amir meneruskan kembali pendidikannya di Sekolah Hukum di Batavia dan tinggal di asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106, bersama dengan senior satu sekolahnya, Mr. Muhammad Yamin.

Pada 1928, Amir terlibat dalam Kongres Pemuda ke-2 yang melahirkan ikrar terkenal Sumpah pemuda. Amir bahkan bersahabat karib dengan W.R Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, karena kegemaran keduanya akan musik dan biola. Pada 1931, Amir masuk dalam organisasi Partai Indonesia, sebuah partai kelanjutan dari PNI yg telah dibubarkan. Pada 1937, Amir Sjarifuddin dkk mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebagai wadah politik yang menyatukan berbagai unsur progresif gerakan nasional yang kehilangan alat politik setelah dilarangnya PKI oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dibubarkannya PNI. Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyatukan organisasi kaum pergerakan saat itu, mengikuti strategi front populer Komintern, untuk bersiap menghadang fasisme dengan mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan menempuh taktik kooperatif. Amir berharap gerakan melawan fasisme menjadi alat konsolidasi untuk melawan kolonialisme Hindia Belanda sekaligus.

Pada Januari 1943, Amir tertangkap oleh fasis Jepang. Kejadian ini diartikan sebagai terbongkarnya jaringan organisasi anti fasisme Jepang, yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Melalui beberapa sidang pengadilan tahun 1944, hukuman terberat dijatuhkan pada para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Amir yang menurut kabar hendak dihukum mati, berhasil dibatalkan berkat campur tangan Soekarno dan Hatta.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, nama Amir Sjarifuddin tercantum dalam kabinet presidensial sebagai Menteri Penerangan pertama. Dengan hanya bercelana pendek, Amir dijemput dari penjara dan dilantik menjadi anggota kabinet (19 Agustus 1945 – 14 November 1945). Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keamanan Rakyat dan Menteri Penerangan (ad interim) di bawah Kabinet I Perdana Menteri Sutan Sjahrir (14 November 1945–12 Maret 1946). Dalam kabinet II PM Sjahrir, ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan (12 Maret 1946–2 Oktober 1946) dan kembali diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet III PM Sjahrir (2 Oktober 1946–27 Juni 1947). Pada Juli, akibat krisis politik kabinet, Perdana Menteri Sjahrir mengundurkan diri dan Amir terpilih menjadi Perdana Menteri (3 Juli 1947–29 Januari 1948). Akhir Januari, ia menyerahkan mandat Perdana Menteri kepada Soekarno akibat mundurnya PNI dan Masjumi dari pemerintahannya.

Peristiwa Madiun 1948

Ketika Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikannya, Amir Sjarifuddin lalu membentuk oposisi sayap kiri atas pemerintahan Hatta dan bergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada 19 September 1948, pasukan Brigade 29 di Madiun menangkap pasukan gelap yang melakukan provokasi penculikan dan penangkapan di Madiun. Amir Sjariffuddin sendiri ketika kejadian itu berlangsung, sedang melakukan safari kampanye ‘Jalan Baru‘ di kota lain di Jawa Timur, bersama Musso. Wakil Bupati Madiun mengirim telegram kepada pemerintah pusat Soekarno-Hatta di Yogyakarta, untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Namun, bukan jawaban instruksi dari pemerintah pusat, tapi dijawab dengan pidato berapi-api khas Soekarno, yang diawali dengan seruan ‘tindakan korektif’ tapi diakhiri dengan seruan ‘mari basmi bersama.’

Dengan cepat tentara di bawah pimpinan Abdul Haris Nasution dan Gatot Subroto, mengambil keuntungan politik di lapangan, dengan melakukan penangkapan dan pembasmian berdarah tanpa melalui dialog sedikitpun. Soeharto (mantan presiden RI kedua), yang dikirim oleh pihak militer untuk mengecek situasi ada kemungkinan tidak melaporkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam operasi militer tersebut, Amir Sjarifuddin dan 10 pimpinan FDR lainnya ditangkap dan dieksekusi oleh tentara bangsanya sendiri tanpa diadili sama sekali. Dengan menyanyikan lagu internasionale dan menggenggam Injil di tangannya, Amir minta agar ia menjdi orang pertama yang dieksekusi.

Dalam penelitiannya tentang Madiun, D.C. Anderson menyebutkan, partai-partai politik bisa saja melakukan aliansi taktis dengan kelompok militer, baik di pusat maupun di regional, namun partai-partai politik tersebut tidak dalam posisi yang menentukan ‘aturan main’ di lapangan. Dari fakta di lapangan, tampak jelas bahwa pihak tentara di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang melakukan penangkapan, penahanan, dan eksekusi.

Hatta tampaknya juga tidak dapat mengendalikan operasi militer di Madiun, agar diakhiri dengan cara politik. Seperti yang ditulis D.C. Anderson, ‘perencanaan secara terperinci atas operasi penumpasan, keseluruhan berada di tangan Nasution dan Gatot Subroto.’ Ketakberdayaan ‘keputusan politik pusat’ atas pimpinan militer di lapangan, tampak dari instruksi Hatta yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan kepada Gatot Subroto, gubernur militer Surakarta, agar menahan para pemimpin yang terkait peristiwa Madiun dan membawanya ke pengadilan.

Namun, kita tahu, Gatot Subroto melakukan eksekusi atas Amir Syarifuddin dan kawan-kawan tanpa ada proses pengadilan. Hatta menganggap keputusan itu diambil sendiri oleh Gatot Subroto. Namun, menurut Mavis Rose, penulis buku biografi politik Hatta, ‘Hatta tampaknya berusaha membersihkan namanya sendiri, karena Gatot pernah menyatakan bahwa ia melakukan eksekusi karena perintah Hatta, agar mereka tidak melarikan diri dan dapat kembali berkuasa setelah agresi Belanda kedua.’

Tentang posisi Soekarno sendiri dalam kejadian tersebut, sedikit dibahas dalam buku Soemarsono, Revolusi Agustus. Soemarsono tampak kecewa terhadap isi pidato Soekarno yang diakhiri dengan kata ‘mari kita basmi bersama’ untuk mengatasi peristiwa Madiun. Dan menurut D.C. Anderson, ‘Akibat dari pidato presiden atas kelompok FDR-PKI di Madiun benar-benar mematikan.’

Soekarno sendiri dikabarkan menveto sidang kabinet, yang katanya menentukan nasib Amir dkk, meskipun rapat kabinet tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun, tampaknya, peristiwa tersebut telah menjadi ‘duka tersembunyi’ bung Karno. Dikisahkan, dalam suatu kesempatan, pelukis terkenal S. Sudjojono bertemu dengan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Kita tahu, Presiden Soekarno adalah penggila seni dan terutama lukisan, karena itu istana merdeka penuh dengan koleksi lukisan yang berkualitas dan bernilai tinggi. Tapi, saat itu bukan hanya soal lukisan yang menjadi pembicaraan di antara keduanya. Tiba-tiba S. Sudjojono bertanya.

“Bung Karno apa masih seorang marxist?”

Soekarno terhenyak dengan pertanyaan tersebut dan memandang heran ke arah S. Sudjojono.

“Tentu saja saya masih seorang marxist bung. Ada apa kok bung menanyakan itu?”

“Kalau bung seorang Marxis, kenapa bung diam saja ketika Amir dan kawan-kawan dieksekusi di Madiun.”

Soekarno terdiam tak mengeluarkan sepatah katapun, dari kedua pelupuk matanya mengalir butiran-butiran airmata. Bung Karno hanya menangis, tak mampu menjawabnya.

Figur Pemersatu Pergerakan

Salah satu ciri politisi pergerakan nasional yang berwawasan negarawan, adalah kemampuanya untuk keluar dari sekat ‘fragmentasi gerakan’ dan ‘merekatkan’ berbagai pandangan yang berbeda untuk tujuan strategis bangsanya. Dalam sejarah politiknya, Amir adalah figur penting yang mampu keluar dari sekat kelompok dan fragmentasi di antara sesama organisasi gerakan yang menuntut kemerdekaan. Sama seperti Soekarno, Amir menjadi ‘faktor perekat’ di antara berbagai kelompok revolusioner yang berserakan paska pemberontakan PKI tahun 1926 yang gagal dan dibubarkannya PNI setelah Soekarno di penjara, lalu menjalani politik pembuangan panjang di Bengkulu.

Awalnya, figur Soekarno dan PNI menjadi perekat ‘gerakan revolusioner’ untuk kembali bangkit paska kehancuran akibat pemberontakan 1926 yang gagal. Namun, ketika Soekarno lebih sering di penjara dan berakhir dengan pembuangan panjang di Bengkulu hingga Jepang datang, kekosongan figur ‘perekat’ dan ‘pemersatu’ pergerakan nasional ditahun 1930-an mengerucut pada sosok Amir Sjarifuddin. Hatta dan Sjahrir, dua tokoh lebih senior seangkatan Soekarno, tidak dapat mengambil alih ‘peran Soekarno’ karena perseteruan dengan kelompok komunis dan ketidakcocokan dengan politik ‘garis massa’ dari PNI dan Partindo. Sementara, saat itu, kelompok komunis dan strategi ‘garis massa’ PNI lebih mendominasi pentas gerakan nasional.

Pendirian Gerindo pada Mei 1937, menandai peran Amir untuk menciptakan ‘wadah politik’ yang dapat menjadi ‘saluran politik bersama’ bagi seluruh kelompok, individu dan organisasi revolusioner yang kehilangan induknya dengan pelarangan PKI dan pembubaran PNI. Para pendukung Gerindo, bila diperhatikan, adalah tokoh-tokoh penting yang mewakili berbagai spektrum politik revolusioner. Di sini bisa kita temui para mantan aktivis PKI, PNI, PARI, Partindo dan serikat buruh, yang tadinya ‘berserakan’ dan beberapa di antaranya saling berseteru (misalnya antara pengikut Tan Malaka yg bergabung dalam PARI dan PKI, misalnya) berhasil membangun kompromi untuk ‘berjuang bersama’ dengan ‘program bersama’ untuk memajukan ‘tujuan strategis’ gerakan, yaitu INDONESIA MERDEKA.

Tidak hanya berhasil mengatasi fragmentasi di antara organisasi revolusioner, Amir dan Gerindo, lebih jauh lagi, berhasil mengatasi fragmentasi di antara gerakan kiri dengan dua kelompok politik utama yang moderat saat itu seperti, Parindra dan PSII. Dalam kerangka menghadapi fasisme, persatuan itu dirasa perlu sebab ada potensi untuk mendorong isu anti fasisme menjadi anti kolonialisme sekaligus. Selain itu, dengan mendorong ke arah isu anti fasisme, diharapkan tekanan represi dari rejim kolonial ‘akan berkurang’ sebab melihat sasaran gerakan menghadapi musuh bersama pemerintah Belanda saat itu. Tapi, tentu saja, apa yang ditafsirkan Amir dan kawan-kawan Gerindo, tidak seperti itu.

Trisula Gerindo-Parindra-PSII lalu mendeklarasikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI), yang kemudian memprakarsai Kongres Rakyat Indonesia, yang dihadiri ratusan organisasi sosial-politik dari berbagai penjuru Hindia Belanda. Ini adalah sebuah koalisi politik terbesar dan terluas yang pernah diciptakan dalam sejarah perlawanan menghadapi kolonialisme Belanda. Jadi, jelas sudah apa keuntungan politik dari taktik moderat Gerindo, yaitu ‘mencari pangung politik seluas-luasnya di kalangan gerakan dan rakyat dalam suatu propaganda dan pekerjaan politik bersama.’ GAPI dan Gerindo tidak meletakan ‘tuntutan revolusioner’ sebagai ujung tombak, karena mudah membuat rejim kolonial bersikap reaksioner dan melakukan penangkapan-penangkapan atas pimpinan gerakan.

Gerindo dalam ‘penampilan’ seolah kooperatif dan berhaluan ‘politik moderat’ untuk ‘mengelabui musuh yang kuat’. Tapi taktik kooperatif dan moderat Gerindo, tidaklah sama dengan apa yang dilakukan oleh Parindra, yang juga menggunakan taktik yang sama tapi kemudian menikmatinya. Taktik moderat Gerindo, dimaksudkan untuk mencari ruang dan panggung politik agar bisa berpropaganda kepada rakyat seluas mungkin. Dengan mendorong kesadaran politik rakyat melalui mobilisasi dan propaganda yang meluas, gerindo sebetulnya juga disiapkan untuk situasi revolusioner ketika momentumnya tiba, ketika krisis kekuasaan kolonial di negeri jajahan melemah akibat didudukinya induk kolonial oleh Naziisme. Tuntutan Milisi Bumipuera Gerindo, agar rakyat jajahan dipersenjatai menghadapi fasisme, adalah sebuah penanda lain bahwa Gerindo juga bersiap melakukan ‘cara kekerasan bila diperlukan’ untuk menghadapi fasisme dan sekaligus menghancurkan kolonialisme.

Dalam periode awal Revolusi, Amir juga mencoba untuk menjaga keseimbangan di pemerintahan dengan tetap menjaga keterlibatan PNI dan Masjumi dalam pemerintahannya. Bahkan, ia rela mendapatkan kritik pedas dari kekuatan kiri akibat politik diplomasi yang menerima perjanjian Renville. Namun, tampaknya, keterlibatan Amir di dalam perjanjian Renville bukanlah karena secara ‘ideologi’ dia mendukungnya. Amir paham, mau tidak mau, suka tidak suka, proses kemerdekaan Indonesia harus mendapatkan ‘penerimaan’ dan ‘legitimasi’ dari negara-negara Barat pemenang perang dunia ke-2. Dalam proses ‘perjuangan diplomasi‘ tersebut, dia tidak dapat ‘menyerahkan sepenuhnya’ kepada figur-figur yang kelewat ‘toleran’ dengan agenda politik pihak Barat pemenang PD II tersebut. Amir masuk dan ‘mengorbankan’ legitimasinya dengan harapan, dapat ‘ikut berperan’ dalam perjuangan diplomasi tersebut. Selain itu, keputusannya untuk mengikuti taktik politik diplomasi ditujukan untuk tetap mejaga ‘persatuan’ di kabinetnya sambil tetap memberikan ‘ruang oposisi seluas mungkin’ bagi mereka yang menentang perjanjian Renville. Karena itu, di masa pemerintahannya, ia menganjurkan apa yang ia sebut dengan tindakan ‘korektif dan konstruktif.’(Dan kita tahu dalam peristiwa Madiun, Soekarno menggunakan kata-kata ‘tindakan korektif’ yang tampaknya ditujukan kepada Amir Sjarifudin).

Sejarah kemudian mencatat, politik persatuan yang dijaga Amir itu kemudian dihancurkan oleh provokasi PNI dan Masjumi, dengan menarik diri dari kabinetnya. Amir, yang kecewa dengan ‘telikungan politik’ tersebut, mencoba menggertak Soekarno, dengan meletakan jabatannya. Dan kita tahu, bukan Soekarno yang diuntungkan dengan kejadian tersebut, tapi Hatta yang kemudian diangkat menjadi PM sekaligus Menteri Pertahanan, dua jabatan yang sebelumnya dirangkap oleh Amir Sjarifuddin.

Penggagas Konsep “Kewarganegaraan Indonesia”

Nasionalisme dalam dua kutub kontradiksi antara Indonesia sebagai bangsa terjajah dan Belanda sebagai bangsa penjajah, memang dibutuhkan untuk memobilisasi kekuatan rakyat terjajah menghadapi musuh bersama bernama kolonialisme Belanda. Namun, Nasionalisme Indonesia juga bukan sesuatu yang ‘bulat’ dan dimaknai dengan persepsi yang sama. Stratifikasi rasial produk kolonialisme Belanda dan kemudian kemunculan fasisme, ternyata mempengaruhi definisi atas nasionalisme itu sendiri di lingkungan kaum pergerakan. Bahkan, masih terasa jejaknya dalam perumusan UUD 1945 yang mencantumkan kata “Indonesia asli’ untuk kepala negera.

Bagi sebagain kaum pergerakan seperti di Parindra, misalnya, definisi bangsa Indonesia diambil langsung dari katagori ‘pribumi’ yang diberikan oleh politik rasial Belanda. Dan Pribumi dalam makna masyarakat jajahan, tidak termasuk di antaranya Cina, Jepang, Indo, totok dan Arab di dalamnya. Dengan kata lain, pemaknaan ‘bangsa Indonesia’ yang diterima oleh Parindra, adalah kelanjutan dari stratifikasi a la masyarakat kolonial dalam bentuknya yang lain. Bagi Parindra, hanyalah mereka yang oleh Belanda digolongkan sebagai “pribumi” itulah yang Indonesia sejati.

Amir Sjarifuddin adalah orang yang paling mencemaskan definisi rasis dari ‘bangsa Indonesia’ yang berkembang luas. Karena itu, di dalam Kongres ke-2 Gerindo di tahun 1939, ia mengajukan konsep tentang “kewarganegaraan Indonesia” atas dasar tempat kediaman, bukan darah, bukan ras, dan juga bukan pembalikkan dari kata ‘pribumi.’ Konsepsi ‘kewarganegaraan Indonesia’ juga dia tawarkan sebagai bagian dari kampanyenya untuk menolak fasisme. Amir melihat, dalam praktek, nasionalisme yang diadobsi dari konsep ‘pribumi,’ telah mengakibatkan pimpinan pergerakan tidak bersikap kritis atas ‘politik rasis’ yang dikembangkan oleh pemerintahan fasis.

Konsep “kewarganegaraan Indonesia’ Amir yang diadopsi oleh Gerindo, juga menjadi momen historis bagi sejarah bangsa Indonesia, karena berhasil menyatukan berbagai keragaman budaya bangsa Indonesia dengan tidak memaksakan ‘budaya atau politik dominan’ atas budaya atau politik lainnya yang marjinal. Dengan konsep kewarganegaran inilah, konsep ‘bangsa Indonesia’ yang modern dan egaliter telah diletakan fondasinya. Konsep kewarganaraan Indonesia yang diusung Gerindo, langsung mendapatkan dukungan dari Partai Tionghoa Indonesia dan mengirim salah seorang pimpinannya untuk duduk dalam kepengurusan Gerindo dan mendukung secara penuh Gerindo. Bila gagasan ‘kewarganegaraan Indonesia’ ini dijalankan secara konsisten, bangsa Indonesia sebetulnya tidak perlu mengalami berbagai kerusuhan dan konflik yang berbasikan pada suku, agama dan ras, seperti yang makin menajam akhir-akhir ini.

Penggagas Tentara Kerakyatan

Salah satu pemikiran Amir yang agak langka ditemui di kalangan pimpinan gerakan rakyat ‘sipil,’ adalah pemikiran-pemikiran militernya. Kebanyakan pemikiran militer dikembangkan oleh para perwira militer itu sendiri, ataupun kalau ada intelektual sipil dilibatkan, dia hanya menjadi pelengkap atau hanya memberi stempel legitimasi, seperti yang terjadi di jaman Orde baru dengan Dwifungsi ABRI-nya. Mungkin karena gagasan ‘militernya’ tersebut, Amir menjadi ‘politisi sipil’ yang paling dibenci oleh para perwira militer yang berlatar belakang KNIL dan PETA, yang memajukan konsep ‘tentara profesional’ dan kemudian kebablasan menjadi Dwifungsi TNI, dimana TNI menjadi kekuatan ‘supra rakyat’ yang ‘mengendalikan rakyat’, bukan ‘bagian dari rakyat’ itu sendiri. Pemikiran Amir dalam militer ini—saya duga—menjadi salah satu faktor mengapa Amir ‘dihabisi’ oleh kolonel Gatot Subroto, pada tahun 1948.
Gagasan tentara rakyat Amir agak khas, tidak mirip dengan konsep revolusioner Tentara Merah ala Bolshevik-Rusia atau Tentara rakyat ala Mao Tse Tung. Kedua konsep tentara rakyat ‘klasik’ tersebut dipimpin oleh partai revolusioner dan betul-betul gerakan bersenjata rakyat dari arus bawah. Dalam kasus Rusia, Tentara Merah menjadi pelengkap dari gerakan politik rakyat revolusioner yang menajdi kekuatan pokok, sementara dalam kasus revolusi Tiongkok dia menjadi kekuatan pokok revolusi.

Sementara itu, Amir mewarisi kondisi ‘kemiliteran Indonesia yang unik” di jaman awal kemerdekaan. Di satu sisi ada kesatuan militer formal yang merupakan warisan dari tentara didikan KNIL dan PETA dan mempunyai hirarki teritorial dan organisasi yang dinamakan TNI. Pada sisi lain, ia juga menghadapi berbagai organisasi laskar rakyat yang militan dan menjadi pejuang terdepan dalam mempertahankan republik Indonesia dari Agresi Belanda I dan II, juga dalam berbagai pertempuran heroik seperti di Surabaya pada bulan November 1945.

Pada bulan November 1945, dibentuk Badan Pendidikan Tentara di dalam TKR. Pada bulan Februari 1946, badan ini berhasil membuat kurikulum yang meliputi lima bidang; politik, agama, kejiwaan, sosial dan pengetahuan umum. Badan ini dipimpin oleh Soekono Djojopratigno. Pada Mei 1946, Badan Pendidikan ini berada di bawah kementrian Pertahanan yang dipimpin Amir Sjarifuddin dan namanya diubah menjadi Pendidikan Politik Tentara (Pepolit). Dalam pembentukan dinyatakan tegas oleh Amir, Pepolit tidak mengabdi pada satu partai atau pandangan politik tertentu, tapi mengabdi kepada UUD 1945. Bahkan, secara khusus diberikan pendidikan soal agama Islam agar pendidikan Pepolit juga selaras dengan ajaran agama, karena itu mendapat dukungan dari Masjumi.

Tentara formal tampaknya tidak menyukai intervensi ‘sipil’ di dalam proses pendidikan mereka. Isu politisasi diangkat ke permukaan, bahwa Pepolit menjadi kepentingan kaum sosialis untuk meluaskan pengaruh. Karena itu mulai diadakan penolakan-penolakan atas Pepolit. Salah seorang yang paling keras menentang Pepolit adalah kolonel Gatot Subroto, yang kelak memerintahkan eksekusi atas Amir Sjarifuddin. Kolonel Gatot Subroto, bahkan, menolak Pepolit di kesatuannya. Apa yang dilakukan Amir dengan Pepolit, juga dapat dipandang untuk menegakan ‘supremasi sipil’ di atas kekuatan militer di bawah Kementrian Pertahanan. Ketegangan-ketegangan awal antara tentara formal dengan kaum sipil di kementrian pertahanan, mulai terbuka dan akan terus meruncing seiring dinamika politik jaman revolusi. Inilah untuk pertama kalinya, mulai tampak kecenderungan unsur-unsur tertentu di dalam tentara formal untuk alergi dan menolak supremasi sipil.

Pada Mei 1946, Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Pertahanan, membentuk sebuah badan baru bernama Biro Perjuangan. Tugas biro ini untuk mengoordinasikan laskar-laskar dan badan perjuangan yang didirikan oleh partai politik. Pada Juni 1946, sehubungan dengan penculikan atas PM Sjahrir, dikeluarkan undang-undang dalam keadan bahaya dan pembentukan Dewan Pertahanan Negara dan Dewan Pertahanan Daerah.

DPN mengeluarkan aturan yang mengakui keberadaan laskar-laskar rakyat dalam organisasi militer di luar tentara resmi dan dibiayai oleh pemerintah. Biro Perjuangan lalu membentuk inspektorat di daerah-daerah, yang kemudian dianggap sebagai rival oleh struktur tentara resmi dan menolak keberadaanya. Padahal, tujuan pembentukan BP sangat jelas agar laskar rakyat di reorganisasi dan dikordinasikan oleh negara agar tidak bertindak menurut tujuan politik, kepentingan kelompoknya sendiri atau saling berseteru dalam banyak kasus. Dengan kata, lain Amir hendak menciptakan semacam stabilitas politik dengan mengadopsi kepentingan laskar rakyat di bawah kepemimpinan Kementrian Pertahanan, agar program-program pemerintah bisa berjalan. Penolakan ini juga merupakan pertanda lebih lanjut dari pembangkangan tentara resmi atas supremasi sipil di pemerintahan. Pada Juli 1947, Biro Perjuangan dibubarkan dan dilebur ke dalam TNI.

Pada Agustus 1947, Kementrian pertahanan kembali membentuk badan baru bernama TNI Bagian Masyarakat (TNI Masyarakat). Badan ini adalah penjabaran Amir dari konsep pertahanan rakyat semesta, ditambah situasi republik yang rawan dari agresi dari luar, sehingga konsep pertahanan rakyat semesta harus disiagakan. Menjawab para penentangnya dalam sidang KNIP, Amir mengatakan, karena kita menerima prinsip pertahanan rakyat, maka kita harus berani menerima konsekuensinya. Badan ini akhirnya dibubarkan ketika Hatta naik menjadi PM menggantikan Amir, dan selanjutnya, Hatta mencanangkan program Rasionalisasi.

Secara politik dapat dibaca, rasionalisasi adalah pembalikkan dari semua gagasan yang dilakukan Amir di dalam kemiliteran. Itu sebabnya, program rasionalisasi ini didukung militer resmi yang dulu menolak gagasan-gagasan Amir. Dan kita tahu kemudian, gagasan militer kontra Amir ini akhirnya menjelma menjadi monster Dwifungsi TNI di jaman Orde Baru, yang selama kekuasaan Soeharto menjadi pondasi untuk membungkam demokrasi.

Gagasan Perjuangan Parlemen

Dengan analisa politik internasionalnya, Amir mampu melihat bahwa ekspansi Nazi di Eropa akan memperlemah kekuasaan Belanda atas koloni-koloninya. Eropa sedang bersiap menghadapi ekspansi fasisme dan naziisme, dan Belanda, sebagai salah satu negara tetangga terdekat Jerman, dengan cepat dicaplok pada 1940. Pemerintah Belanda kemudian mengungsi ke London, Inggris.

Dalam kerangka menghadapi fasisme, Amir tampaknya melihat, taktik kooperatif akan memberi kesempatan lebih luas dalam membesarkan gerakan kemerdekaan, mendesakkan reformasi politik colonial, dan paling maju membentuk milisi bumiputra, sebagai gerakan rakyat bersenjata menghadapi fasisme.

Dalam situasi tersebut, Amir kemudian memajukan sebuah strategi yang tak pernah terpikirkan oleh para pimpinan gerakan saat itu, yakni menuntut Indonesia berparlemen sebagai bagian dari strategi perjuangan menuju kemerdekaan. Tentu saja, di tangan Amir dan Gerindo, tuntutan ini berbeda dengan keterlibatan Parindra di Volksraad dan Dewan Kota Praja, dimana proses pencalonan dan pengangkatannya diatur oleh sistem politik kolonial yang elitis dan eksklusif. Dan Parindra tetap mempertahankan ‘hak ekslusif’ tersebut karena menguntungkan dirinya.

Tuntutan Indonesia berparlemen yang digagas Gerindo dan kemudian menjadi program GAPI, adalah sebuah sistem parlemen ‘one man one vote’, dimana seluruh rakyat Hindia Belanda dapat duduk di parlemen melalui partai-partai politik yang mereka bentuk sendiri. Penampilan dari tuntutan ini memang ‘moderat’, tapi secara politik ini dapat dianggap sebagai proses ‘pengambilalihan kekuasaan’ secara merangkak atas ‘negara kolonial.’ Bila legislatif dikuasai ‘partai pro kemerdekaan’ dan pemerintah kolonial sedang lemah karena menghadapi gempuran nazi di Eropa, maka ada ‘potensi’ gerakan parlemen menjadi gerakan menuju kemerdekaan sekaligus. Tujuan-tujuan politik seperti ini yang tampaknya tidak ada dalam fantasi Parindra, yang secara resmi diakui sebagai partai politik oleh pemerintah kolonial dan duduk dalam Volskraad dan dewan kota praja di berbagai tempat.

Kampanye Indonesia berparlemen, juga menjadi alat pendidikan yang meluas dan melibatkan banyak organisasi sosial-politik, untuk terjun ke arus bawah dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi modern yang namanya parlemen. Belum pernah dalam sejarah gerakan, sebuah kampanye politik begitu antusias dan begitu luas kampanyenya di tengah rakyat, sehingga rejim kolonial kebingungan menyikapi tuntutan ini. Bahkan, di jaman Indonesia modern sekarang, kita belum pernah melihat ada sebuah gerakan atau partai politik yang begitu meluas untuk menjelaskan tentang sistem demokrasi dan partisipasi rakyat di dalamnya. Dalam strategi politik, dapat dikatakan, Amir berjuang dari dalam sistem yang busuk hanya untuk menghancurkannya. Ia tidak terilusi untuk mempertahankan sistem yang busuk itu. Ini mungkin yang membedakan strateginya dengan kalangan aktivis saat ini, yang sedang giat-giatnya melakukan intervensi dalam perjuangan elektoral.

Tidak Berkompromi dengan Fasisme

Anti fasisme adalah gagasan dan tindakan politik Amir yang secara konsisten menjadi darah-dagingya sepanjang hayat—tidak berkompromi dengan segala bentuk gagasan dan praktek fasis. Di jaman pergerakan, ia berani mengritik tokoh senior Dr. Soetomo dan Parindra, yang menunjukkan simpatinya kepada Jepang dan mengembangkan nasionalisme-pribumi yang berbau rasis dan bertendensi fasis.

Karena pendirian politiknya yang teguh anti fasis ini, Amir menjadi penting buat Soekarno dan Hatta, guna melegitimasi pemerintahan baru republik Indonesia, agar tidak dianggap sebagai ‘bentukan’ fasisme Jepang. Kehadirannya dalam perundingan Linggarjati dan Renville, juga penting untuk meyakinkan negara-negara Barat, yang terlibat dalam perundingan bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang baru lahir tidak hanya diisi oleh para politisi yang melakukan kolaborasi dengan fasisme Jepang, suatu ‘legitimasi’ yang tidak dimiliki oleh Soekarno dan Hatta.

Hal lain yang mungkin sejalan dengan sikap anti fasisnya, adalah konsep kemiliteran dan pendidikan kemiliteran yang ia kembangkan dalam Pepolit, Biro Perjuangan dan TNI Masyarkat. Amir melihat, tentara resmi yang kebanyakan dipimpin oleh para perwira dengan latar belakang KNIL dan PETA, sedikit banyak belajar dan meniru konsep militer dari guru kolonial dan fasis mereka. Karena itu, Pepolit ia ciptakan untuk menjelaskan tugas dan kedudukan tentara resmi dalam suasana revolusi, agar cara berpikir para perwira tersebut sejalan dengan denyut-nadi revolusi. Dan, hasilnya, Amir mengalami penentangan yang keras dari para perwira mantan KNIl dan Peta di tentara resmi. Bagi para perwira itu, revolusi tidak dilihat sebagai ‘jalan baru’ untuk menciptakan masyarakat baru, tapi memandang ‘revolusi’ sebagai kekacauan baru.

Pembentukan Gerindo pada tahun 1937, juga dapat dianggap sebagai strategi Amir untuk menghubungkan gerakan anti fasis secara global dengan tuntutan-tuntutan kemerdekaan sebuah bangsa. Amir mampu menerjemahkan strategi anti fasis dengan tujuan-tujuan mendesak dan konkret rakyat jajahan untuk kemerdekaan nasional. Karena itu, ia tidak menjalankan ‘copy paste’ juklak front popular seperti yang dibayangkan Komintern. Amir menjalankan strategi front popular dengan dua tujuan utama sekaligus, bahwa (1) tujuan-tujuan politik untuk menghadapi fasisme adalah sejalan dengan (2) tujuan-tujuan politik untuk melawan kolonialisme.

Kegigihannya melawan fasisme hingga di penjara, juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pesindo dekat dengan Amir Sjarifuddin. Salah satu kisah yang membuat para pemuda Pesindo kagum terhadap Amir adalah keberaniannya melecehkan para interogator dan penyiksanya selama di penjara. Amir diceritakan selalu menertawai para interogator dan penyiksanya itu, sehingga membuat dirinya nyaris di eksekusi oleh tentara Jepang. Namun, Soekarno dan Hatta, menurut kabar, berhasil mencegahnya, karena kematian Amir dikuatirkan akan melahirkan keresahan politik

Penutup

Sejarah politik Amir hingga mencapai usia 41 tahun, dipenuhi dengan berbagai peristiwa besar dan gagasan-gagasan yang cerdas, untuk membangun bangsanya mencapai kemerdekaan dan persatuan. Sebagai seorang pemimpin, dia juga mampu bersikap toleran terhadap perbedaan dan oposisi politik atas pemerintahannya dari lawan-lawannya. Dia bukan politikus pragmatis yang menghalakan segala cara untuk berkuasa. Ia, bahkan, menyerahkan kekuasaan kepada orang lain ketika dukungan atas ‘persatuan kabinetnya’ dirasa telah dikhianati oleh partai yang semula mendukungnya. Selain itu, ia juga menciptakan gagasan-gagasan besar tentang bagaimana mendefinisikan ‘bangsa Indonesia’ dalam konteks negara modern.

Tulisan ini barulah secuil dari apa yang pernah dilakukan dan menjadi gagasan sosok Amir Sjarifuddin, sepanjang karir politik kebangsaanya yang panjang. Dengan semua yang dilakukanya sepanjang sejarah, Amir Sjarifuddin pantas kita anggap sebagai Politikus Negarawan. Politikus yang menempatkan kepentingan bangsa, persatuan dan rakyatnya di atas apapun, bahkan nyawanya sendiri. Sosok Politikus Negarawan seperti Amir, dapat kita temui hampir pada seluruh bapak bangsa yang memimpin perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno, Sjahrir, Hatta atau Tan Malaka (dan banyak lagi). Karena itu, pemikiran dan perjuangannya tidak pantas disembunyikan dari masa lalu bangsa ini, melainkan harus digali dan dikabarkan kepada generasi sekerang dan generasi kemudian. Seperti ungkapan terkenal dari bung Karno “jangan sekali-sekali melupakan sejarah”.***

Wilson, kepala Riset PRAXIS, Jakarta.

NJOTO

Majalah Tempo, Rabu, 07 Oktober 2009

Siapakah Njoto? Njoto : Peniup Saksofon di Tengah Prahara

Setelah menggali profil, riwayat dan peran politik DN Aidit & Sjam Kamaruzaman, Tempo kembali menyajikan laporan/edisi khusus tentang Njoto (Majalah Tempo) dan Kol. Untung (Koran Tempo).

Selain itu Majalah Tempo pernah pula menerbitkan edisi khusus Tan Malaka, Hatta, Natsir dan Sutan Sjahrir.

Semoga liputan semacan ini akan terus menerus menjadi pemicu proses pembelajaran kritis atas jejak sejarah bangsa ini, sekaligus pembongkaran manipulasi/monopoli tafsir (sejarah) dan rejim sejarah militer.

Jangan ada tabu diantara kita, jangan ada tipu-tipu diantara kita. Jelas bahwa ‘kebenaran sejarah” hampir pasti tidak pernah menjadi final. On going process, selalu?!

Edisi Khusus Majalah Tempo Oktober 2009 , Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara

Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman

IA berbeda dari orang komunis pada umumnya. Ia necis dan piawai bermain biola dan saksofon. Ia menikmati musik simfoni, menonton teater, dan menulis puisi yang tak melulu ”pro-rakyat” dan menggelorakan ”semangat perjuangan”. Ia menghapus The Old Man and the Sea—film yang diangkat dari novel Ernest Hemingway—dari daftar film Barat yang diharamkan Partai Komunis Indonesia. Ia menghayati Marxisme dan Leninisme, tapi tak menganggap yang ”kapitalis” harus selalu dimusuhi.

Ia adalah Njoto—yang namanya nyaris tak menyimpan pesona. Ia sisi lain dari sejarah Gerakan 30 September 1965. Kecuali buku-buku Orde Baru yang menyebut semua anggota PKI terlibat G30S, kebanyakan sejarawan tak menemukan keterlibatan Njoto dalam aksi revolusioner itu. Njoto memang tak lagi berada di lingkaran dalam Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit menjelang kemelut 1965. Ia disingkirkan akibat terlalu dekat dengan Soekarno.

Tapi sejarah ”resmi” 1965 menunjukkan tak ada orang komunis yang ”setengah berdosa” dan ”berdosa penuh”. Di mata tentara, sang pemenang pertarungan, hanya ada komunis atau bukan komunis. Karena itu, sang pendosa harus ditumpas kelor. Njoto salah satunya. Ia diculik, hilang, dan tak kembali hingga kini. Jejak kematiannya tak terlacak.

Menulis Njoto, setelah 44 tahun tragedi 1965, adalah ikhtiar untuk tak terseret logika tumpas kelor itu. PKI bukanlah sebuah entitas yang utuh. Sejarah selalu menyimpan orang yang berbeda.

Njoto salah satunya.
________________________________________
TIM EDISI EDISI KHUSUS
Penanggung Jawab: Arif Zulkifli
Koordinator: Wahyu Dhyatmika, Budi Riza, Dwidjo U. Maksum, Agus Supriyanto
Penyunting: Arif Zulkifli, Budi Setyarso, Hermien Y. Kleden, Idrus F. Shahab, L.R. Baskoro, Mardiyah Chamim, M. Taufiqurohman, Purwanto Setiadi, Putu Setia, Wicaksono
Penulis: Budi Riza, Yandhrie Arvian, Agus Supriyanto, Anton Aprianto, Bagja Hidayat, Dwidjo U. Maksum, Iwan Kurniawan, Kurie Suditomo, M. Nafi, Rini Kustiani, Sapto Pradityo, Wahyu Dhyatmika, Yandi M. Rofiyandi, Yuliawati, Arif Zulkifli, Bismo Agung
Penyumbang Bahan: Akbar Tri Kurniawan (Jakarta), Edi Faisol (Tegal), Mahbub Djunaidy (Jember), Rofiuddin (Semarang), Sutana Monang Hasibuan (Medan), Ukky Primartantyo (Solo)
Penyunting Bahasa: Dewi Kartika, Sapto Nugroho, Uu Suhardi
Fotografer: Mazmur A. Sembiring (Koordinator), Arnold Simanjuntak
Desain Visual: Gilang Rahadian (Koordinator), Eko Punto, Danendro, Hendy Prakarsa, Kiagus Auliansyah, Ajibon, Agus Darmawan S., Tri W. Widodo

Mohammad Natsir

Majalah Tempo, Jumat, 07 November 2008

Edisi Biografi Mohammad Natsir Majalah Tempo

Politik Mohammad Natsir di Tengah Dua Rezim

Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman

simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal

Sebuah Pemberontakan tanpa Drama
Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood: perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir yang di luar dugaan, klimaks. Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.


Lelaki dari Lembah Gumanti

Masa kecil Mohammad Natsir dihabiskan di berbagai tempat. Mulai dari Alahan Panjang, Maninjau, Solok, hingga Padang. Tempo mengunjungi beberapa tempat di antaranya.

Dendam Anak Juru Tulis
Natsir sempat ditolak masuk sekolah dasar Belanda. Tak bayar iuran, ia pernah belajar kucing-kucingan.

Menunggu Beethoven di Homan
Di Bandung, sekolah Belanda dan dunia pergerakan membentuk jiwa perlawanan Natsir. Kutu buku yang suka menunggu orkes Homan.


Setelah Diskusi Sore di Kampung Keling

Di Bandung, jalan hidup Natsir berbelok. Perjumpaannya dengan A. Hassan dan keaktifannya di organisasi Islam membuat Natsir memutuskan menolak beasiswa ke Belanda. Ia pun mendirikan sekolah Islam modern pertama di Indonesia.


Bersikap Melalui Tulisan

Natsir gencar mengkritik kaum nasionalis yang merendahkan Islam di majalah Pembela Islam. Tapi dia juga membela Soekarno

Saat Mesra dengan Bung Karno
Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan. Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.


Menteri dengan Jas Bertambal

Natsir membiasakan keluarganya hidup bersahaja. Dia sendiri memberikan teladan

Arsitek Negara Kesatuan
Mosi Integral merupakan karya utama Natsir sebagai bapak bangsa. Paduan kejelian membaca situasi dan kepiawaian melakukan lobi.


Bung Besar dan Menteri Kesayangan

Soekarno dan Partai Nasional Indonesia mendongkel kabinet Natsir. Masyumi dan Partai Komunis Indonesia seperti minyak dan air.

Kalau Aku Mati, Ikuti Natsir
Berbagai cara dilakukan Natsir untuk melunakkan hati Kartosoewirjo. Kendati gagal, Kartosoewirjo tetap menghormatinya.


PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis

Dalam Masa Pengasingan
Keterlibatan dengan PRRI membuat Natsir dan keluarga harus meninggalkan Jakarta setelah memanasnya konflik politik dengan pemerintah Bung Karno. Mereka mengarungi belantara Pasaman, Sumatera Barat.

Seorang Besar dengan Banyak Teman
Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.


Mohammad Natsir


Adnan Buyung Nasution:
Dasar Negara Islam tak Bisa Dipaksakan


Tangis untuk Mangunsarkoro

Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.

Mohammad Natsir, Pemikir-Negarawan


Surat untuk Tengku Abdul Rahman

Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.


Baju Pengantin buat Bambang

Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu sering saling berkirim penganan.


Natsir, Politikus Intelektual

Berpetisi tanpa Caci Maki
Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50 menunjukkan ia demokrat sejati.


Generator Lapangan Dakwah

Setelah Soekarno melarang Masyumi dan Soeharto menolak memulihkannya, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Giat bersuara antisekularisasi.

Aba, Cahaya Keluarga

Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan tersirat.


Semua Bermula di Jalan Lengkong

Natsir menggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia. Memadukan pendidikan Barat dan Timur.


Beberapa Kenangan

Belasan tahun berpulang, Natsir masih dikenang secara khusus dalam ingatan banyak orang. Berikut ini beberapa petikan pengalaman sejumlah tokoh yang mengenal Natsir secara pribadi.

 

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Musso (1948)


Sumber: Yayasan “Pembaruan” Jakarta 1953, Cetakan Ke-VII.

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007).

Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konferensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948


Kata pengantar

Dengan penerbitan ini entah berapa puluh ribu “Jalan Baru” sudah disiarkan. Sejak terbitnya, bulan Agustus 1948, “Jalan Baru” sudah disiarkan dengan segala macam jalan: dicetak, distensil, diketik, dan ditulis. la dicetak di Jawa, ia dicetak di luar negeri oleh Partai sekawan, ia distensil di Sumatera, Sulawesi, dll. Pendeknya, “Jalan Baru” sudah banyak tersiar. Walaupun demikian, mengingat pentingnya isi buku kecil ini, kita berpendapat bahwa “Jalan Baru” belum cukup banyak disiarkan. Oleh karena itu, kali ini kita terbitkan lagi “Jalan Baru”. Kita akan sangat bergembira jika juga diusahakan penerbitan yang banyak dalam bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis, dll.

“Jalan Baru” tidak hanya penting untuk anggota dan calon-anggota PKI. Tiap-tiap orang revolusioner dan progresif di Indonesia yang mau bekerja baik untuk kemenangan revolusi tanah airnya diwajibkan menguasai isi “Jalan Baru”. Untuk mengerti PKI dan mengerti Revolusi Indonesia, hingga sekarang hanya “Jalan Baru” satu-satunya yang bisa rnemberi penjelasan; isinya padat dan menggambarkan strategi yang jitu dan taktik-taktik yang tepat dalam tingkat perjuangan nasional sekarang. Memang, diakui bahwa ada perkataan-perkataan dan kalimat-kalimat yang rnasih perlu dirubah (misalnya perkataan RIS supaya dibaca RI). Perlunya ada perubahan-perubahan dalam bahasa ini, perubahan mana sama sekali tidak mengubah isinya, adalah tidak mengurangi sedikitpun pentingnya “Jalan Baru”, sebagai pedoman untuk pekerjaan-pekerjaan politik dan organisasi sehari-hari.

“Jalan Baru” adalah dasar dari pikiran Kawan Musso, seorang seniman revolusioner bangsa Indonesia, seorang Kawan yang jujur, ikhlas, tajam dan berani. Musso mempunyai caranya sendiri dalam melawan imperialisme dan melawan musuh-musuh rakyat, yaitu cara yang keras, cara yang tidak kenal ampun atau cara Musso. “Jalan Baru” menggambarkan pada kita apa yang dinamakan cara Musso itu. Secara singkat: “Jalan Baru” adalah perjuangan yang tidak mengenal ampun terhadap oportunisme “Kiri” dan Kanan di dalam dan di luar partai.

Jakarta, 23 Mei 1951. Redaksi “Bintang Merah”

 

Keterangan Penerbit pada cetakan ke-VI

Sebagaimana diterangkan dalam Kata Pengantar dari Red. “Bintang Merah”, “Jalan Baru” ini telah banyak sekali disiarkan dengan berbagai jalan. Sekalipun demikian, sekarang masih sangat banyak kami terima permintaan akan “Jalan Baru” ini. Karena persediaan dari cetakan ke-V yang diterbitkan oleh “Bintang Merah” telah habis terjual, maka kami lakukan cetakan yang ke-VI ini.

Penerbit
Jakarta, Juli 1952.

 

Keterangan Penerbit pada cetakan ke-Vll

Cetakan yang ke-VII dari “Jalan Baru” ini sebenarnya sudah hendak dilakukan satu – dua bulan yang lalu karena banyaknya permintaan, sedangkan cetakan yang ke-VI sudah lama habis. Tetapi atas permintaan CC PKI, pencetakan kembali yang ke-Vll ini telah ditunda, karena akan ada kemungkinan perubahan-perubahan.
Demikianlah dalam cetakan ke-VII ini telah diadakan perubahan-perubahan oleh CC PKI atas dasar putusan Sidang Plenonya pada bulan Oktober 1953.

Penerbit
Jakarta, 5 Oktober 1953.

 

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut :

I

Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI illegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI illegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalam negeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang illegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas partai-partai ini, supaya perjuangan klas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader illegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.

Oleh sebagian kawan-kawan dari PKI illegal, didirikan Partai Sosialis Indonesia, yang, kemudian membuat kesalahan besar karena mengadakan fusi dengan Partai Rakyat Sosialis dari Sutan Syahrir dan menjelma menjadi Partai Sosialis. Dengan adanya fusi ini, maka terbukalah jalan bagi Sutan Syahrir dan kawan-kawannya untuk memperkuda Partai Sosialis. Kejadian ini dimungkinkan oleh kurang sadar dan kurang waspadanya kawan-kawan dari PKI illegal yang turut mengemudikan Partai Sosialis.

Kemudian tidak sedikit jumlah kader-kader illegal kita yang diperlukan baik di dalam Pemerintahan maupun di dalarn Badan Pekerja KNIP. Sehingga dengan sendirinya tidak mungkin lagi bagi kawan-kawan ini mencurahkan segenap tenaganya kepada pekerjaan dalam ketiga Partai tersebut diatas (PKI legal, PBI, Partai Sosialis). Hal ini lebih melemahkan organisasi.

Berhubung dengan semua ini, maka kedudukan dan rol Partai Komunis Indonesia sebagai partai klas buruh dan pelopor revolusi telah diperkecil. PKI ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga sebagai partai dan organisasi sama sekali tidak mewujudkan kekuatan yang berarti. Dengan demikian sangat berkuranglah tradisi baik dan popularitas PKI dalam waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II. Kesalahan besar dalam lapangan organisasi ini diperbesar lagi, karena kaum Komunis sangat mengecilkan kekuatan klas buruh dan rakyat seluruhnya dan karena kaum Komunis terpengaruh oleh propaganda dan ancaman Amerika. Oleh sebab itu telah menjadi takut dan kurang percaya kepada kekuatan tenaga anti-imperialis yang dipelopori oleh Uni Soviet. Dengan demikian PKI membesar-besarkan kekuatan imperialisme umumnya dan imperialisme Amerika khususnya. Dengan demikian pula PKI memberikan terlampau banyak konsesi kepada imperialisme dan klas borjuis.

Adanya tiga partai klas buruh sampai sekarang (PKI legal, PBI dan Partai Sosialis), yang semuanya dipimpin oleh Partai Komunis illegal, mengakui dasar-dasar Marxisme-Leninisme dan sekarang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta menjalankan aksi bersama berdasarkan program bersama, telah mengakibatkan ruwetnya gerakan buruh seumumnya. Hal ini sangat menghalangi kemajuan dan perkembangan kekuatan organisasi klas buruh, juga sangat menghalangi meluas dan mendalamnya ideologi Marxisme-Leninisme yang konsekwen. Dengan demikian telah memberi banyak kesempatan kepada musuh klas buruh untuk menghalangi kemajuan gerakan Komunis dengan jalan mendirikan bermacam-macam partai kiri yang palsu dan yang memakai semboyansemboyan yang semestinya menjadi semboyan PKI (diantaranya : “Perundingan atas dasar Kemerdekaan 100%”).

Oleh karena sikap yang anti-Leninis dalam hal politik organisasi ini, maka di lapangan serikat buruh pun kaum Komunis dengan demikian telah sangat menghalangi tumbuhnya keinsafan politik kaum buruh seumumnya sebagai pemimpin Revolusi Nasional. Kaum Komunis yang memimpin gerakan buruh (serikat buruh) lupa, bahwa menurut Lenin serikat buruh itu adalah sekolahan untuk Komunisme. Melalaikan propaganda Komunisme di kalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sadarnya kaum buruh sebagai pemimpin Revolusi Nasional yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Berarti melupakan arti gerakan kaum buruh sebagai sumber yang terpenting bagi PKI untuk mendapat kader-kadernya.

Pengaruh daripada kesalahan dalam lapangan organisasi yang telah dilakukan oleh kaum Komunis dengan jelas dan terang nampak juga di kalangan perjuangan tani, dimana pengaruh PKI juga sangat lemah. Padahal kaum tani amat besar artinya sebagai sekutu kaum buruh dalam Revolusi Nasional. Dengan tidak adanya bantuan yang aktif dari kaum tani, Revolusi Nasional tentu akan kalah.

Dari sudut organisasi kaum Komunis mempunyai pengaruh yang tidak kecil di kalangan pemuda, terutama dalam Pesindo. Akan tetapi karena gerakan ini tidak langsung terkenal sebagai massa organisasi PKI, sedangkan PKI sebagai Partai tidak terang-terangan memeloporinya, maka ideologi Komunisme di kalangan pemuda terbukti kurang terang dan ruwet, sehingga pendirian pemuda ragu-ragu. Akibat yang langsung dari politik organisasi semacam ini ialah, terhalangnya kemajuan perkembangan propaganda Komunisme di kalangan pemuda.

Pun di kalangan wanita, kaum Komunis tidak mempunyai pengaruh yang agak penting. Terang bahwa kaum Komunis mengecilkan rol kaum wanita dalam Revolusi sekarang.

Di kalangan prajurit, kaum Komunis mempunyai pengaruh yang agak penting juga. Akan tetapi karena adanya tiga Partai kaum buruh, maka kaum proletar dan kaum tani yang bersenjata ini dalam prakteknj\ya tidak bersikap terang terhadap PKI dan dengan demikian simpati golongan prajurit pada Komunisme tidak dapat diperluas.

Di lapangan organisasi, PKI tidak mempunyai akar yang kuat dan dalam di kalangan prajurit.

Semua keruwetan dalam lapangan organisasi juga menyebabkan tidak kuatnya PKI dalam gerakan sosial dan kebudayaan seperti sport, kesenian, dll, baik dalam lapangan organisasi maupun dalam lapangan ideologi.

Berhubung dengan kesalahan-kesalahan yang mengenai azas dalam lapangan organisasi seperti tersebut diatas dan menarik pelajaran dengan sebaik-baiknya dari kejadian di Yugoslavia, maka rapat Polit-Biro PKI memutuskan untuk mengadakan perubahan yang radikal, yang bertujuan supaya :
1. Selekas-lekasnya mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor klas buruh.
2. Selekas-lekasnya mengembalikan tradisi PKI yang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II.
3. PKI mendapat HEGEMONI (kekuasaan yang terbesar) dalam pimpinan Revolusi Nasional ini.

Dalam pekerjaan yang maha sukar ini, Polit-Biro yakin, bahwa PKI akan dapat melakukan perubahan radikal tersebut di atas dengan cepat. Waktu akhir-akhir ini, kalangan kaum Komunis sendiri, oleh karena pekerjaan sehari-hari di kalangan rakyat lebih diperhatikan dan bertambah terasanya keruwetan dan kekacauan, telah mulai mencari jalan untuk keluar dari jurang reformisme dengan mengadakan kritik dan self-kritik, terutama di dalam rapat pleno CC PKI tanggal 10-11 Juni 1948 dan dalam rapat Polit-Biro tanggal 2 Juli 1948. Akan tetapi oleh karena kritik dan self-kritik ini belum benar-benar merdeka dan bersifat bolshevik, maka rapat tersebut belum dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang benar-benar mengenai strategi dalam lapangan organisasi maupun politik. Akan tetapi selama pertukaran pikiran dengan Kawan Musso dalam rapat Polit-Biro kritik dan self-kritik dijalankan dengan leluasa. Semua anggota Polit-Biro seiya-sekata mengakui kesalahan-kesalahannya dengan terus terang dan sanggup akan memperbaiki selekas-lekasnya.

Jalan satu-satunya untuk melikwidasi kesalahan pokok itu dengan cara radikal ialah mengadakan hanya SATU Partai yang LEGAL daripada klas buruh. Ini berarti dihapuskannya pimpinan PKI yang illegal. Seperti tersebut diatas, PKI yang dibangunkan kembali oleh Kawan Musso secara illegal pada tahun 1935 itu melanjutkan perjuangannya pada waktu penjajahan Jepang sampai zaman Republik, dan hingga waktu ini masih memimpin gerakan anti-imperialis.

PKI illegal ini hingga sekarang dijadikan sasaran oleh kaum Trotskis yang langsung atau tidak langsung tergabung dalam Pari, dengan maksud untuk mengacaukan gerakan Rakyat dengan mengatakan, bahwa PKI itu adalah PKI yang diperkuda oleh Belanda atau “PKI Van der Plas”, artinya PKI yang didirikan untuk kepentingan Belanda. Tuduhan ini lebih-lebih lagi menunjukkan kecurangan golongan Trotskis untuk membusukkan PKI illegal, yang benar dibangunkan kembali oleh Kawan Musso dengan kawan-kawan yang lain, diantaranya kawan-kawan almarhum Pamuji, Sukajat, Abdul Aziz, Abdul Rakhim dan kawan-kawan jokosujono, Akhmad Sumadi, Ruskak, Marsaid, kemudian diteruskan oleh kawan-kawan Amir Sjarifuddin, Wikana, Sudisman, Sarjono, Subijanto almarhum, Sutrisno, Aidit, dll.

Semua kesalahan-kesalahan di lapangan politik organisasi yang tersebut di atas, pada pokoknya ialah mengecilkan rol Partai Komunis Indonesia sebagai satu-satunya kekuatan yang seharusnjya memegang pimpinan daripada klas buruh dalam menjalankan revolusi. Berdasarkan itu, maka rapat Polit-Biro PKI telah memutuskan, bahwa seterusnya harus hanjya ada satu Partai yang berdasarkan Marxisme-Leninisme dalam kalangan kaum Buruh. Polit-Biro PKI memutuskan mengajukan usul, supaya di antara tiga Partai yang mengakui dasar-dasar Marxisme-Leninisme yang sekarang telah tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta telah menjalankan aksi bersama, berdasarkan program bersama, selekas-lekasnya diadakan fusi (peleburan), sehingga menjadi SATU Partai klas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yaitu Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Hanya Partai sedemikian itulah yang akan dapat memegang rol sebagai pelopor dalam gerakan kemerdekaan sekarang ini.

Revolusi kita adalah Revolusi Nasional atau Revolusi Demokrasi Borjuis dalam zaman imperialisme dan Revolusi Proletar dunia. Menurut kodratnya dan dipandang dari sudut sejarah maka hanya klas buruhlah, sebagai klas yang paling revolusioner dan konsekwen anti-imperialisme, yang semestinya memimpin revolusi ini, dan bukan klas lain.

Adapun cara mewujudkan fusi ini dengan selekas-lekasnya hendaknya sebagai berikut:

1. Membersihkan PKI dari anasir-anasir yang tidak baik.

2. Membentuk Komite Fusi yang berkewajiban:
a. Mendaftar anggota-anggota PBI dan Partai Sosialis yang dapat diusulkan dengan segera menjadi anggota PKI.
b. Menyiapkan masuknya anggota-anggota lainnya yang masih kurang maju dengan memberi kepada mereka, kewajiban untuk mempelajari buku-buku Marxisme-Leninisme, kursus-kursus, pekerjaan yang tertentu, dsb.

3. Setelah semua ini selesai, lalu mengadakan Kongres Fusi daripada ketiga Partai, dimana ketiga Partai dilebur menjadi satu dengan memakai nama Partai Komunis Indonesia dan dipilih Central Comite yang baru secara demokratis.

Dengan adanya hanya satu partai klas buruh yaitu PKI, maka pekerjaan akan menjadi lebih sederhana dan rasional.

Adanya satu PKI yang legal, memudahkan dan menegaskan pekerjaan tiap-tiap Komunis dalam serikat buruh, dalam perjuangan tani, pemuda, wanita, dalam gerakan sosial, dll.

Oleh karena PKI adalah partai klas yang miskin dan yang tertindas, seharusnya susunan pimpinan dan susunan partai seluruhnya sebagian besar terdiri dari elemen-elemen proletar sedangkan kaum intelektual seharusnya menjadi pembantu yang tidak dapat diabaikan dalam semua hal terutama dalam pekerjaan pembentukan kader-kader dan dalam mempertinggi tingkatan teori anggota PKI. Kesalahan-kesalahan pokok hingga sekarang, disebabkan pula oleh karena kurangnya elemen-elemen proletar dalam pimpinan Partai.

Rapat Polit-Biro memperkuat putusan CC PKI untuk membentuk suatu organisasi-massa baru, ialah : “Lembaga Persahabatan Indonesia-Uni Soviet “. Ini perlu sekali, oleh karena di Indonesia terdapat sangat banyak orang yang bersimpati kepada Uni Soviet dan yang masih segan memasuki PKI. Perlu sekali adanya lembaga itu, supaya rakyat jelata mengetahui lebih banyak tentang Uni Soviet, supaya rakyat jelata mempunyai kepercayaan lebih besar kepada gerakan demokrasi rakyat yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kekuatan Uni Soviet dan kekuatan-kekuatan anti-imperialis lainnya di seluruh dunia sebenarnya adalah jauh lebih besar daripada kekuatan blok imperialisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang juga berniat menjajah kembali tanah air kita.

II

Lapangan politik

Politik luar negeri

Dalam lapangan politik luar negeri, rapat Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan-kesalahan besar yang telah dibuat oleh kaum Komunis Indonesia selama tiga tahun ini tidak bersifat kebetulan, melainkan mempunyai akar yang berasal semenjak meletusnya perang dunia II dan pendudukan tanah air kita oleh Jepang dan yang selanjutnya dipengaruhi oleh pendirian yang salah dari partai-partai sekawan, yaitu Partai-partai Komunis Eropa Barat (Perancis, Inggris dan Belanda).

Pendirian politik yang salah dari Partai-Partai Komunis di Eropa Barat ini pada umumnya, ialah karena tidak dimengertinya perubahan-perubahan yang besar di lapangan politik internasional dan perubahan-perubahan keadaan di negerinya masing-masing sesudah perang dunia II berakhir dengan hancurnya negeri-negeri fasis Jerman, Italia dan Jepang. Semenjak perang dunia II meletus, maka gerakan kaum buruh revolusioner di negeri-negeri kapitalis, untuk sementara waktu, harus melakukan politik bekerja sama dengan semua tenaga anti-fasis di negerinya masing-masing termasuk pemerintah Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, dsb. Pun juga gerakan revolusioner dari rakyat di negeri-negeri jajahan, untuk sementara harus melakukan politik semacam itu.

Setelah Uni Soviet terlibat dalam perang dunia II karena serangan fasis Jerman, maka bagi Uni Soviet juga timbul keharusan untuk erat bekerja bersama dengan negara-negara besar yang bersekutu melawan negeri-negeri fasis.

Semuanya bermaksud memperhebat perlawanan terhadap penyerang-penyerang fasis, musuh yang paling berbahaya pada waktu itu, bukan saja bagi negeri-negeri kapitalis dan imperialis, tetapi juga bagi Soviet Uni, bagi gerakan buruh revolusioner di negeri-negeri kapitalis dan imperialis dan bagi gerakan revolusioner dari rakyat di negeri jajahan. Setelah perang dunia II berakhir dengan hancurnya ketiga negeri fasis tadi, maka bagi Partai-Partai Komunis di negeri-negeri kapitalis dan imperialis dan bagi perjuangan revolusioner di negeri-negeri jajahan sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintahnya masing-masing. Apalagi sesudah ternyata, bahwa kaum borjuis sudah mulai menggunakan cara-cara untuk menindas gerakan kemerdekaan di negeri jajahannya.

Kesalahan dari Partai-Partai Komunis Perancis dan Inggris dan juga Partai Komunis Belanda yang terpengaruh oleh Partai Komunis Perancis, ialah karena tidak dimengertinya perubahan besar yang telah berlaku dalam lapangan politik internasional sesudah perang dunia, terutama yang mengenai perjuangan kemerdekaan dari rakyat di negeri-negeri jajahan.

Pada saat perang dunia II berakhir dengan hancurnya negeri-negeri fasis, maka perjuangan kemerdekaan di negeri-negeri jajahan harus dikobar-kobarkan lagi dengan sehebat-hebatnya dan Partai-Partai Komunis di negeri-negeri penjajah harus menyokong sekuat-kuatnya. Kerjasama dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat yang dijajah dengan negeri-negeri imperialis sudah tidak lagi pada tempatnya!

Akan tetapi, karena tidak paham tentang perubahan keadaan politik ini, maka CPN (Partai Komunis Belanda) beranggapan, bahwa perjuangan Rakyat Indonesia tidak boleh keluar dari batas dominion status dan oleh karenanya semboyan yang paling baik untuk Indonesia menurut pendirian mereka ialah: “Uni-verband”, atau dengan perkataan lain : tetap tinggal dalam lingkungan “Commonwealth” Belanda. Jadi Rakyat Indonesia harus terus-menerus “kerjasama” dengan imperialisme Belanda. Demikian pula pendirian Partai Komunis Perancis terhadap perjuangan kemerdekaan Vietnam.

Hal yang tidak boleh dilupakan ialah, bahwa di Indonesia selama pendudukan Jepang sudah ada komunis-komunis palsu dan komunis-komunis renegat (pengkhianat), yang suka menjalankan kerjasama di lapangan politik dengan fasis Jepang.

Politik yang reformis dari Partai-Partai Komunis di negeri-negeri Eropa Barat, disebabkan karena tidak fahamnya akan perubahan-perubahan keadaan internasional yang penting sesudah perang dunia II berakhir. Oleh kawan-kawan bekas anggota CPN yang tiba di Indonesia, dengan otomatis dengan tidak dipikirkan dalam-dalam, juga dengan tidak dicocokkan dengan keadaan objektif (proklamasi kemerdekaan tanggal 17-8 tahun 1945), politik reformis ini telah dipraktekkan, sehingga akibatnya sangat membahayakan kemajuan Revolusi Nasional kita.

Perlu ditegaskan, bahwa politik reformis yang berasal dari luar negeri ini justru memberi kesempatan berkembangnya aliran reformis yang menguasai politik luar negeri Republik dan yang dipimpin oleh kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir). Politik reformis ini dapat dinyatakan dengan dua hal :

  1. Mencari keuntungan dan bantuan dengan kerjasama, bukan dengan golongan anti-imperialis melainkan dengan golongan imperialis. Yaitu dengan menggunakan pertentangan-pertentangan di antara imperialisme Inggris dan Amerika dan di antara imperialisme Inggris dan imperialisme Belanda. Pada permulaannya imperialisme Inggrislah yang diajaknya bermain-mata. Dasar daripada politik reformis ini diletakkan dalam Manifes Politik Pemerintah Republik November 1945.
  2. Menghadapi imperialisme Belanda tidak dengan perjuangan yang konsekwen revolusioner dan anti-imperialis, melainkan dengan politik reaksioner atau politik kompromis yang bersemboyan: “bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, melainkan kemenangan politik”. Jadi bukannya perjuangan dengan senjata yang diutamakan, melainkan perjuangan politik, sedangkan, imperialisme Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernya.

Kaum Komunis yang membiarkan berkembangnya dan merajalelanya politik reaksioner ini, malahan turut serta menyokongnya, telah membuat dua macam kesalahan :

  1. Lupa akan pelajaran teori revolusioner kita, bahwa Revolusi Nasional anti-imperialis di zaman sekarang ini sudah menjadi bagian daripada Revolusi Proletar dunia. Kesimpulan daripada pelajaran ini ialah, bahwa Revolusi Nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga-tenaga anti-imperialis lainnya di dunia, yaitu perjuangan revolusioner di seluruh dunia, baik di negeri-negeri jajahan atau negeri setengah jajahan, maupun di negeri-negeri kapitalis-imperialis. Sebab semua ini adalah sekutu daripada Revolusi Nasional kita. Negeri Uni Soviet sebagai tenaga anti-imperialis yang terbesar dan terkuat harus dipandang sebagai pangkalan, sebagai benteng yang terkuat, atau sebagai pemimpin dan pelopor daripada semua perjuangan anti-imperialis di seluruh dunia. Sebab hanya ada dua golongan di dunia yang berhadapan dan berlawanan satu sama lainnya, yaitu golongan imperialis dan golongan anti-imperialis. Bagi Revolusi Nasional Indonesia, tidak ada tempat lain selainnya di pihak golongan anti-imperialis! Hanya dari pihak golongan anti-imperialis sebagai sekutu yang sejati, Revolusi Nasional Indonesia dapat memperoleh keuntungan dan bantuan yang diperlukan, dan bukan dari pihak golongan imperialis.
  2. Kesalahan yang kedua ialah, bahwa tidak cukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Uni Soviet dan imperialisme Inggris-USA, setelah Uni Soviet berhasil dengan sangat cepatnya menduduki seluruh Tung Pai (Mancuria). Pada waktu itu sudah ternyata kedudukan Uni Soviet yang sangat kuat di benua Asia, yang mengikat banyak tenaga militer daripada imperialisme USA, Inggris dan Australia dan dengan demikian memberi kesempatan baik bagi Rakyat Indonesia untuk memulai revolusinya. Pada saat itu kaum Komunis Indonesia sudah membesar-besarkan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnya dan mengecilkan kekuatan Revolusi Indonesia serta golongan anti-imperialis lainnya.

Konsekwensi yang sudah semestinya dari politik kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir) yang reaksioner itu, ialah penanda-tanganan truce agreement 1946 dan selanjutnya penanda-tanganan persetujuan Linggajati yang memungkinkan imperialisme Belanda menyiapkan perang kolonial, yang meletus pada tanggal 21 Juli 1947.

Akibat kesalahan pokok dalam lapangan politik tidak habis disitu saja; konsekwensi yang lebih mencelakakan lagi ialah tidak lain daripada penanda-tanganan persetujuan Renville. Persetujuan Renville ini adalah puncak akibat kesalahan-kesalahan yang reaksioner, yang telah membawa Republik pada tepi jurang kolonialisme. Tanggung jawab yang berat ini terletak di pundak kaum Komunis.

Kesalahan selanjutnya yang besar pula ialah bahwa kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan dengan tidak ada perlawanan sama sekali. Kaum Komunis pada waktu itu tidak ingat akan pelajaran Lenin: “Soal pokok daripada tiap revolusi adalah soal kekuasaan negara”. Dengan bubarnya kabinet Amir Syarifuddin terbukalah jalan bagi elemen-elemen borjuis komprador untuk memegang pimpinan pemerintahan dan dengan demikian juga pimpinan Revolusi Nasional kita, sedangkan kaum Komunis mengisolasi dirinya dalam oposisi. Dapat dikatakan, bahwa saat itulah Revolusi Nasional kita benar-benar berada dalam bahaya, yang makin lama makin menjadi besar. Sejak saat itulah Revolusi Nasional kita makin lama makin jelas merosot ke dalam jurang kapitulasi (penyerahan) kepada imperialisme Belanda cs, akibat politik kompromis yang sangat reaksioner daripada elemen-elemen borjuis Indonesia yang memegang pimpinan pemerintahan.

Politik kompromis yang reaksioner ini makin menguntungkan imperialisme Belanda dan makin membesarkan bahaya bagi Republik kita.

Sesudah kaum Komunis tidak lagi duduk di dalam pemerintahan dan setelah mereka, mulai giat bekerja di kalangan Rakyat jelata, maka mereka mulai sedar akan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, di antara lain kelemahan-kelemahan organisasi Partai serta organisasi massa, terutama di kalangan kaum buruh dan tani. Mereka mulai insaf, bahwa terutama harus diusahakan penyelesaian soal agraria dengan selekas-lekasnya, yang dahulunya sangat kurang mendapat perhatian mereka, padahal masaalah tani adalah masalah yang penting bagi Revolusi Nasional Indonesia.

Juga mulai diinsafi, bahwa dengan tidak adanya sokongan, terutama dari Rakyat pekerja (buruh, tani-pekerja dan pekerja lainnja) yang berorganisasi rapi, tidaklah mungkin mewujudkan hegemoni klas buruh dalam Revolusi National kita ini, dan tidak mungkin pula membentuk suatu pemerintahan kerakyatan yang kuat dan stabil (yang berdiri tegak). Oleh karenanya kaum Komunis berdaya-upaya dengan segiat-giatnya mengorganisasi massa rakyat pekerja, agar dalam waktu yang pendek dapat menyusun massa organisasi yang rapi dalam berbagai kalangan Rakyat pekerja, yang berkewajiban menjalankan rol sebagai tulang-punggung Revolusi Nasional kita.

Ternyata bahwa di dalam 6 bulan yang belakangan ini, sejak pimpinan negara dipegang oleh elemen-elemen borjuis komprador, tumbuhnya politik yang reaksioner berjalan dengan cepatnya. Malahan pada beberapa bulan yang belakangan sudah tampak tanda-tanda, bahwa politik pemerintah yang reaksioner itu akan tumbuh ketingkatan kontra-revolusioner.

Hal ini sebagian disebabkan, karena agitasi dan propaganda dari pihak kaum Komunis untuk menyadarkan massa rakyat pekerja tentang kekeliruan-kekeliruan politik pemerintah, disana-sini telah dijalankan dengan cara yang kurang bijaksana, hingga menyinggung perasaan. Akan tetapi sebagian lagi disebabkan, karena tindakan-tindakan yang reaksioner dari pihak pemerintah terhadap hak-hak demokrasi Rakyat pekerja, sedangkan Rakyat pekerja sudah makin sadar akan rol dan kewajibannya serta hak-haknya dalam Revolusi Nasional. Tindakan-tindakan reaksioner yang telah nyata diantaranya ialah :

  1. Penghapusan hak-hak demokrasi yang pokok misalnya hak berdemonstrasi, walaupun buat sementara.
  2. Niat untuk mengekang hak mogok bagi kaum buruh, dengan tidak mengindahkan sama sekali faktor-faktor yang nyata, yaitu yang memaksa kaum buruh menggunakan senjata perjuangannya yang paling tajam itu untuk membela nasibnya dan membela Revolusi Nasional.
  3. Politik dalam lapangan ekonomi yang terang-terangan reaksioner, yang menentang dan memperkosa UUD Republik kita pasal 33 dan yang sangat merugikan penghidupan Rakyat pekerja, serta kedudukan negara dan Revolusi Nasional kita. Ini semua hanya menguntungkan beberapa orang borjuis komprador yang dengan terang-terangan menunjukkan sikap anti-nasional.
  4. Politik di lapangan agraria yang reaksioner dan ancaman terhadap kaum tani yang sudah sadar akan rol dan kewajibannya sebagai tenaga yang penting dalam pelaksanaan Revolusi Nasional dan karenanya telah bergerak menghilangkan segala sisa feodalisme di lapangan agraria.
  5. Perintah untuk mendaftar nama-nama dan mengamat-amati tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin Rakyat pekerja.

Teranglah, bahwa tindakan pemerintah yang reaksioner itu, yang bermaksud mempertahankan kedudukannya dan menguntungkan beberapa kelompok kaum borjuis, tidak boleh tidak tentu makin meruncingkan pertentangan antara Rakyat pekerja dan pemerintah. Jadi bukannya kaum buruh yang meruncingkan pertentangan klas, melainkan kaum borjuis sendiri.

Sudah menjadi kewajiban kaum Komunis untuk menyadarkan Rayat pekerja dan kaum progresif terhadap berkembangnya politik reaksioner yang berbahaya dari pemerintah jyang akhirnya pasti akan menjerumuskan Revolusi Nasional kita ke jurang kegagalan dan kemusnahan. Dengan demikian dimaksudkan supaya tenaga massa Rakyat pekerja bersama dengan tenaga progresif lainnya dapat merubah haluan politik pemerintah yang tidak sehat dan berbahaya itu ke arah jurusan yang sehat.

Walaupun kaum Komunis sekarang telah mendapat pengaruh lebih besar daripada di waktu sebelum meninggalkan pemerintah, akan tetapi oleh karena tidak tahu tentang kesalahannya yang pokok dalam lapangan politik, maka sikap sebagian besar daripada Rakyat terhadap Komunisme juga masih belum cukup terang dan tegas.

Berhubung dengan itu, rapat Polit-Biro menetapkan, bahwa PKI dalam susunan yang baru dengan tegas harus membatalkan persetujuan Linggarjati dan Renville, yang dalam prakteknya telah menjadi sumber daripada bermacam-macam keruwetan di antara pemimpin-pemimpin dan Rakyat jelata. Hapusnya persetujuan Linggarjati dan Renville berarti bahwa Republik Indonesia merdeka sepenuhnya dan Rakyat tidak terikat lagi oleh persetujuan-persetujuan yang mengikat dan memperbudak. Dengan demikian Rakyat di daerah pendudukan akan mendapat kemerdekaan luas untuk beraksi terhadap Belanda. Hapusnya persetujuan Linggarjati dan Renville berarti juga, bahwa orang Indonesia boleh menganggap adanya kekuasaan Belanda di Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan Republik yang merdeka, dan oleh karena itu tentara Belanda harus diusir selekas-lekasnya. Hapusnya persetujuan Linggajati dan Renville menghilangkan segala kebimbangan di kalangan beberapa partai lain untuk memperluas dan meneguhkan hubungan Republik dengan negeri-negeri asing. Dengan demikian Republik juga mendapat kesempatan untuk menerobos blokade Belanda yang mengisolasi Republik dari negeri-negeri luar dalam lapangan ekonomi dan politik.

Kaum Komunis menolak persetujuan Linggajati dan Renville, bukannya karena Belanda terbukti tidak setia dan telah menginjak-injak persetujuan itu. Tidak! Sekali-kali tidak! Komunis prinsipil menolak persetujuan Linggajati dan Renville, oleh karena persetujuan-persetujuan itu jikalau dipraktekkan, akan mewujudkan negara yang pada hakekatnya sama saja dengan jajahan, yang berbeda dengan India, Birma, Filipina dan jajahan lain-lain hanyalah kulitnya saja. Sebab itu PKI tetap bersemboyan: “Merdeka sepenuh-penuhnya”.

Penolakan persetujuan Linggajati dan Renville berarti juga self kritik yang keras di kalangan PKI. Dan pengakuan salah ini harus dipopulerkan juga kepada rakyat-banyak.

PKI menolak perundingan dengan Belanda yang tidak didasarkan atas hak yang sama. Komunis prinsipil tidak menolak perundingan, akan tetapi harus didasarkan atas hak-hak yang sungguh-sungguh sama. Dalam perundingan sekali-kali tidak boleh disinggung soal kedaulatan Republik atas seluruh Indonesia.

Dalam perundingan-perundingan ini PKI sanggup memberikan sekedar kondisi di lapangan ekonomi dan kebudayaan kepada orang-orang Belanda yang tidak menentang Revolusi kita, lebih daripada yang sekarang biasa diberikan di negeri-negeri kapitalis.

Dalam politiknya terhadap Uni Soviet PKI menganjurkan sebulat-bulatnya supaya diadakan perhubungan langsung antara Republik Indonesia dengan Soviet Uni dalam segala lapangan. Uni Soviet adalah sekutu yang semestinya dari rakyat Indonesia yang melawan imperialisme oleh karena Soviet Uni memelopori perjuangan melawan blok imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Cukup jelas bagi kita bahwa Amerika Serikat membantu dan mempergunakan Belanda untuk mencekek Republik kita yang demokratis. PKI harus menerangkan kepada rakyat banyak, bahwa pengakuan Uni Soviet membawa kebaikan semata-mata, sebab Uni Soviet sebagai negara kaum buruh tidak mungkin bersifat lain daripada anti-imperialis. Dengan demikian Uni Soviet tidak mempunyai kepentingan lain terhadap Indonesia kecuali membantu Indonesia dalam perjuangannya yang juga bersifat anti-imperialis.

Dalam perjuangannya melawan irnperialisme, PKI harus menghubungkan diri dengan gerakan-gerakan anti-imperialis di Asia, di Eropa dan di Amerika, terutama sekali dengan rakyat negeri Belanda yang progresif, yang sebagian besar dari mereka dipimpin oleh CPN. Partai ini walaupun sudah membuat kesalahan-kesalahan, adalah satu-satunya Partai klas buruh di negeri Belanda yang sungguh-sungguhmembantu gerakan kemerdekaan kita pada waktu sebelum dan sesudah peperangan dunia kedua. CPN adalah juga menjadi sekutu kita yang semestinya, dan perhubungan kita dengan CPN harus lebih dikokohkan lagi. Lain daripada itu PKI harus terus-menerus mendesak CPN supaya benar-benar meninggalkan politik yang bersemboyan: “Unie-verband” yang jahat itu dan menggantinya dengan politik “INDONESIA MERDEKA SEPENUH-PENUHNYA”. Tujuan PKI ialah mendirikan Republik Indonesia berdasarkan Demokrasi rakyat, yang meliputi seluruh daerah Indonesia dan yang bebas dari pengaruh imperialisme serta tentaranya.

Politik Dalam negeri

Soal yang penting ialah, bahwa PKI dengan semua jalan harus menghalangi pemerintah sekarang ini jangan sampai terus-menerus memberi konsesi kepada imperialisme karena ini berarti menyerahkan Republik ke dalam tangan imperialisme.

Lagi pula dalam pekerjaannya sehari-hari PKI harus dengan giat membela kepentingan-kepentingan kaum buruh dan kaum tani.

Selanjutnya PKI harus juga berusaha, selekas-lekasnya melikwidasi segala kelemahan Revolusi kita. Kelemahan itu ialah :

  1. Klas buruh dengan pelopornya, yaitu PKI, belum memegang hegemoni daripada pimpinan Revolusi Nasional kita. Untuk mewujudkan hegemoni ini dengan tegas dan teguh, maka perlu sekali dipenuhi syarat-syarat yang penting, yaitu adanya organisasi Partai yang rapi dan kuat yang meliputi tiap-tiap pabrik, perusahaan, bengkel, kantor, kampung dan desa, dengan anggota dan kader-kader bagian yang sebagian besar terdiri dari kaum, buruh dan tani-pekerja. Selanjutnya juga adanya organisasi-organisasi massa yang kuat yang meliputi sebagian besar daripada rakyat pekerja dari berbagai golongan, terutama dari kalangan kaum buruh dan tani, sedangkan pimpinannya harus di tangan Partai.
  2. Pimpinan Revolusi Nasional kita, walaupun hegemoninya harus ada di tangan klas buruh, harus diwujudkan oleh PKI bersama-sama dengan partai-partai atau elemen-elemen lain yang progresif berdasarkan sebuah program nasional yang revolusioner, yang disetujui oleh bagian terbesar daripada rakyat kita. Dengan demikian dapat terbentuk suatu pimpinan revolusi yang seiya-sekata dan yang erat bekerja bersama dengan dan disokong oleh seluruh rakyat atau setidak-tidaknya oleh sebagian terbesar daripadanya. Hingga sekarang hal ini belum tercapai.
  3. Hingga sekarang Revolusi Nasional kita belum melandasi alat-alat kekuasaan negara yang lama, yang jiwa, susunan ataupun cara bekerjanya masih sangat berbau penjajahan. Dalam hal ini PKI tidak boleh melupakan pelajaran Marx yang mengatakan, bahwa kewajiban tiap revolusi ialah menghancurkan alat kekuasaan negara yang lama dan menyusun alat kekuasaan negara yang baru. Dengan demikian dapatlah dicegah usaha musuh untuk merebut kembali kekuasaan negara. Revolusi kita dengan melalaikan kewajiban ini telah membahayakan nasibnya sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban yang penting bagi PKI dan semua tenaga progresif untuk selekas-lekasnya memperbaiki kesalahan yang besar ini. Alat-alat kekuasaan negara yang dengan segera harus dirubah dan disusun kembali ialah :

a. Pemerintahan dalam negeri

Hingga sekarang alat ini boleh dibilang masih hampir sama sekali alat lama yang bersifat feodal-kolonial, baik dalam susunan maupun dalam cara bekerjanya. Pun orang-orangnya sebagian besar adalah orang-orang lama. Harus segera diusahakan agar supaya susunan pemerintahan desa sampai kabupaten dirubah sama sekali secara radikal, berdasarkan pemerintahan kolegial (kedewanan) yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang penting terutama ialah pemerintahan desa, agar rakyat tani segera dapat dibebaskan dari belenggu-belenggu feodalisme yang hingga sekarang masih mengikatnya. Perubahan ini harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan sendirinya anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera disingkirkan dari kalangan pemerintahan dalam negeri.

b. Kepolisian negara

Baik anggota-anggota maupun kader-kadernya harus diberi pendidikan yang sesuai dengan arti dan isi Revolusi Nasional kita dan kewajiban kepolisian negara sekarang, ialah membela kepentingan Revolusi Nasional, yang berarti juga membela kepentingan rakyat pekerja khususnya. jadi kewajiban mereka sekarang adalah bertentangan sama sekali dengan kewajiban mereka dahulu di zaman penjajahan. Terang, bahwa bagi anasir-anasir yang reaksioner atau kontra-revolusioner tidak ada tempat lagi di dalam kepolisian negara. Kepolisian harus dipimpin oleh kader-kader yang progresif.

c. Pengadilan negeri

Cara bekerjanya pengadilan negeri. harus tidak lagi secara lama, yang hingga sekarang masih berlaku, melainkan harus dirubah dan didasarkan atas kepentingan Revolusi Nasional kita. Terutama yang mengenai perkara-perkara politik. Anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera disingkirkan dari aparat ini.

d. Ketentaraan

‘I’entara sebagai alat kekuasaan negara yang terpenting harus istimewa mendapat perhatian. Kader-kader dan anggota-anggotanya harus diberi pendidikan istimewa yang sesuai dengan kewajiban tentara sebagai aparat terpenting untuk membela Revolusi Nasional kita, yang berarti pula membela kepentingan rakyat pekerja. Tentara harus bersatu dengan dan disukai oleh rakyat. Tentara harus dipimpin oleh kader-kader yang progresif. Dengan sendirinya dan terutama di kalangan kader-kadernya harus dibersihkan dari anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner.

e. Alat-alat negara lainnya yang penting-penting seperti jawatan-jawatan yang mengurus keuangan negara, alat-alat produksi dan distribusi, pada umumnya harus dibersihkan dari anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner, terutama dalam pimpinannya, agar supaya kepentingan negara dan rakyat dapat terjamin.

  1. Kelalaian memberikan jaminan kepada anggota-anggota ketentaraan dan kepolisian negara khususnya, dan kepada rakyat pekerja umumnya (buruh dan pegawai negeri), hingga menyebabkan terlantarnya nasib mereka ini.

PKI harus memperjuangkan selekas-lekasnya tercapainya jaminan sekurang-kurangnya keperluan hidup sehari-hari bagi rakyat pekerja tersebut diatas.

Selain itu harus diperjuangkan pula segera terlaksananya :

  1. bagi kaum buruh : hak-hak demokrasi di segala lapangan, oleh karena mereka sebagai pelopor revolusi harus terutama di beri keuntungan banyak.
  2. bagi kaum tani : hapusnya sisa-sisa peraturan zaman feodal dan peraturan-peraturan imperialis di lapangan pertanian, yang bagi rakyat tani merupakan rintangan hebat untuk mendapat perbaikan nasib. Adapun politik PKI untuk kaum tani di seluruh Indonesia ialah : “Tanah untuk kaum tani”. Jadi tiap orang tani harus diberi tanah, supaya ia merasakan benar-benar buah revolusi. Akan tetapi kaum Komunis harus ingat, bahwa sekarang dan dalam beberapa tahun yang akan datang belum mungkin melaksanakan semboyan ini, berhubung dengan kurangnya luas tanah di Jawa dan Madura, sedangkan jumlah kaum tani terlampau besar. Oleh karena itu buat sementara waktu, rakyat tani dapat diberi pertolongan yang lebih baik tidak dengan membagi-bagikan kepada mereka tanah-tanah yang dapat dibagikan kepadanya sebagai hasil penghapusan sisa-sisa peraturan feodal di lapangan agraria. Tetapi tanah ini diserahkan kepada desa dan desalah yang mengatur penggarapannya oleh buruh-tani dengan cara yang menguntungkan mereka.
  3. Bagi pekerja intelektual : penghargaan yang layak oleh pemerintah, sebab banyak pekerja intelektual yang merasa diri dan pekerjaannya sama sekali tidak dihargai oleh pemerintah.
  1. Kelalaian dalam memperluas alat-alat produksi yang lama dan membangun alat-alat produksi yang baru yang dikuasai negara serta mengerjakannya dengan se-hebat-hebatnya untuk mempertinggi kemakmuran rakyat.
  2. Kelalaian dalam mengadakan aparat distribusi negara yang baik yang dapat memenuhi kewajibannya dengan beres.
  3. Kelalaian di lapangan keuangan negara yang ternyata dengan memuncaknya kesukaran-kesukaran tentang hal uang, yang betul-betul dirasai oleh seluruh masyarakat, terutama di kalangan rakyat pekerja.
  4. Kelalaian dalam membangun koperasi-koperasi rakyat, tentang koperasi di lapangan kerajinan tangan dan perusahaan kecil, di lapangan kredit dan distribusi yang dapat bekerja bersama dengan pemerintah, baik dalam usaha pengumpulan bahan-bahan makanan, maupun dalam usaha distribusi barang-barang dari pemerintah.
  5. Kelalaian di lapangan sosial, yaitu terutama yang mengenai pemberian pertolongan kepada tentara yang berhijrah, pengungsi, juga yang mengenai perumahan yang layak bagi kaum buruh, perawatan kesehatan dan pemberian obat kepada rakyat.
  6. Tidak adanya perhatian sama sekali dari pihak pemerintah kepada masalah golongan minoritas, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan kecil dan dari orang-orang intelektual.

Harus diperjuangkan oleh PKI supaya segala kelemahan ini dengan selekas-lekasnya dapat diatasi. Yang mengenai hal produksi dilapangan industri harus dianjurkan kepada kaum buruh, bahwa produksi harus diperbesar sebanyak-banyaknya dengan syarat, bahwa produksi dan distribusi serta perdagangan barang-barang milik negara harus diawasi oleh serikat buruh.

Dengan pendek dapat dikatakan, bahwa dalam pekerjaan sehari-hari PKI harus membela dengan giat kepentingan-kepentingan rakyat pekerja umumnya. Kepada pemerintah harus dituntut dengan tegas oleh PKI, supaya sebab-sebab yang dapat menimbulkan pemogokan segera dihilangkan.

Dalam menetapkan kewajiban tersebut diatas, ditambah dengan kewajiban melawan imperialisme yang mana saja dengan cara yang sehebat-hebatnya, maka kaum Komunis sekali-kali tidak boleh melupakan bahwa kewajiban PKI pada saat ini dalam tingkatan revolusi sekarang ini ialah tidak melebihi daripada penyelesaian REVOLUSI NASIONAL atau REVOLUSI DEMOKRASI BORJUIS TYPE BARU, sebagai tingkatan persediaan untuk revolusi yang lebih tinggi yaitu Revolusi Sosialis atau Revolusi Proletar.

Pendorong Revolusi Nasional sekarang ini ialah rakyat progresif dan anti-imperialis seluruhnya terutama sekali klas buruh sebagai pemimpinnya dan kaum tani sebagai sekutu klas buruh yang terpenting. Jikalau di antara rakyat progresif itu tidak ada persatuan, maka revolusi tidak akan menang! Sebaliknya, hanya persatuan yang kuat di antara seluruh rakyat yang anti-imperialis itu akan membawa Revolusi kita kepada kemenangan.

Wujud satu-satunya daripada persatuan itu, ialah Front Nasional yang disusun dari bawah yang disokong oleh semua Partai dan golongan serta orang-orang yang progresif.

III

Front Nasional

Setelah meninjau riwayat gerakan kemerdekaan semenjak permulaan pendudukan negeri kita oleh jepang hingga kini, maka Polit-Biro menetapkan dengan menyesal bahwa kaum Komunis telah lalai mengadakan Front Nasional sebagai senjata Revolusi Nasional terhadap imperialisme. Walaupun kemudian mereka mulai sadar akan kepentingan Front Nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum paham sungguh-sungguh tentang hakekat Front Persatuan Nasional dan tentang cara membentuknya. Beberapa macam bentuk Front Nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi selalu tinggal di atas kertas belaka, bahwa hanya berupa konvensi di antara organisasi-organisasi atau di antara pemimpin-pemimpin saja, sehingga jikalau ada sedikit perselisihan di antara pemimpin-pemimpin Front Nasional itu lalu menyebabkan bubarnya. PKI berkeyakinan, bahwa pada saat ini Partai klas buruh tidak dapat menyelesaikan sendiri revolusi demokrasi burjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerja bersama dengan partai-partai lain. Kaum Komunis sudah semestinya berusaha mengadakan persatuan dengan anggota-anggota partai dan organisasi-organisasi lain. Satu-satunya persatuan semacam itu ialah FRONT NASIONAL. Dalam menyusun ini PKI harus mengambil inisiatif dan dalam Front Nasional itu PKI harus juga memainkan rol yang memimpin. Ini sekali-kali tidak berarti, bahwa kaum Komunis memaksa partai lain atau orang lain supaya mengikutinya, melainkan PKI harus meyakinkan dengan secara sabar kepada orang-orang yang tulus hati, bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kemenangan ialah membentuk Front Nasional yang disokong oleh semua rakyat yang progresif dan anti-imperialis. Tiap-tiap Komunis harus yakin benar-benar, bahwa dengan tidak adanya Front Nasional kemenangan tidak akan datang.

Oleh karena pada dewasa ini telah ada program nasional yang sudah disusun, disetujui dan diterima pula oleh semua partai, maka tidak salah jika program nasional ini dipakai dengan segera sebagai dasar untuk mewujudkan Front Nasional. Front Nasional yang tulen harus disusun dari bawah, semua anggota partai-partai yang sudah menyetujui Front Nasional seharusnya memasukinya, secara individual. Selain daripada itu diberi juga kesempatan kepada beribu orang yang tidak berpartai dan yang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komite-komite Front Nasional, baik di daerah maupun di pusat, harus dipilih secara demokratis dari bawah. Front Nasional semacam ini, sekali berdiri, tidak akan mudah hancur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpin-pemimpin partai. Front Nasional semacam itu memungkinkan juga pengurangan perselisihan politik dan juga memperkecil adanya oposisi sampai pada batas minimum.

Bersamaan dengan itu, PKI harus berdaya-upaya supaya pemerintah sekarang selekas-lekasnya diganti dengan pemerintah FRONT NASIONAL yang berdasar atas program nasional dan yang, bertanggung jawab. Hanya pemerintah semacam itulah yang akan berakar kuat di kalangan rakyat dan sanggup mengatasi kesukaran-kesukaran dalam negeri serta meneruskan perlawanan anti-imperialis secara konsekwen.

IV

PKI dan daerah pendudukan

Polit-Biro menganggap perlu dan memutuskan, bahwa PKI harus sungguh-sungguh mengatur dan memimpin perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah pendudukan. Strategi PKI di daerah pendudukan terutama harus menghalangi Belanda dalam usahanya memperteguh kekuasaannya dan memperbesar produksinya. Kalau Belanda berhasil dalam usahanya itu, maka lambat laun Belanda dapat memadamkan semangat perlawanan rakyat jelata. Perlawanan yang selalu bertambah, yang dilakukan oleh kaum gerilya di daerah-daerah pendudukan di jawa, di Sumatera dan di pulau-pulau lain harus menjadi tanda bagi semua Komunis untuk aktif dan berani menyokong dan memimpin perlawanan-perlawanan itu.

V

Ideologi

Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan-kesalahan prinsipil tersebut diatas terutama disebabkan karena lemahnya ideologi Partai. Kelemahan-kelemahan tersebut diatas harus lekas diperbaiki. Dengan tidak adanya teori revolusioner tidak ada gerakan revolusioner kata Lenin. Pendapat Lenin ini terbukti kebenarannya dalam pekerjaan kita. Oleh karena teori Marxisme-Leninisme adalah suatu ilmu (wetenschap) yang tertingi, maka ia pun harus dipelajari sebagai wetenschap juga. Teori kita ini meneguhkan keyakinan, menajamkan kewaspadaan, membesarkan keberanian dan memudahkan pekerjaan kita dalam keadaan yang sulit. Partai Komunis yang benar-benar berdasar atas pelajaran-pelajaran MARX, ENGELS, LENIN dan STALIN tidak akan mudah jatuh dalam keadaan kebingungan, dan bagaimanapun juga sulitnya keadaan dan suasana politik Partai Komunis selalu akan mendapat jalan yang tepat untuk mengatasinya. Berhubung dengan itu, mulai sekarang juga tiap Komunis DIWAJIBKAN membaca dan mempelajari secara sistematis teori revolusioner dan diwajibkan mengadakan kursus-kursus di kalangan kaum buruh dan kaum tani, agar supaya dengan jalan demikian mereka selalu dapat menghubungkan teori dan praktek dengan erat. Teori yang tidak dihubungkan dengan massa, tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknya teori yang berhubungan erat dengan massa, merupakan kekuatan yang maha hebat.

Kawan Stalin mengatakan, bahwa tidak ada satu bentengpun juga yang tidak dapat direbut oleh kaum Bolshevik. Maka itu yakinlah, bahwa kaum Bolshevik Indonesia akan dapat merebut benteng yang terancam bahaya di hadapan mereka, yaitu benteng Indonesia Merdeka.


Polit-Biro Central Comite
Partai Komunis Indonesia
Yogyakarta, Agustus 1948.


Catatan:
*) Pikiran yang orisinil dari Kawan Musso tidak menghendaki diadakannya fusi tetapi menghendaki supaya Partai Sosialis dan PBI dibubarkan sedangkan anggotanya setelah disaring supaya meleburkan diri dalam PKI.


Sejarah Marxisme di Indonesia | Séksi Bahasa Indonesia M.I.A.

PEMBERONTAKAN PKI 1926 DI KABUPATEN LEBAK*

http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/PKI%201926%20di%20Lebak.pdf

PEMBERONTAKAN PKI 1926 DI KABUPATEN LEBAK*

Oleh: Miftahul Falah, S. S.**

Faham komunis mulai disebarkan di Indonesia oleh H. J. F. M. Sneevliet,
anggota Sociaal Democratische Arbeiderspartij, pada masa sebelum Perang
Dunia I. Setibanya di Hindia Belanda, ia bekerja sebagai staf redaksi
Soerabajasch Handelsblad. Pada tahun 1913, ia pindah ke Semarang menjadi
Sekretaris Semarangse Handelsvereniging. Setahun kemudian, tepatnya 9 Mei
1914, bersama-sama dengan J. A. Brandsteder, H. W. Dekker, dan P. Bergsma,
Sneevliet berhasil mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging
(ISDV). Dalam upayanya untuk menyebarluaskan faham sosialis/komunis, ISDV
berusaha untuk membangun jaringan kerja sama dengan organisasi lain yang
memiliki anggota cukup banyak.

Pada awalnya, ISDV bekerja sama dengan Insulinde yang pada tahun
1917 memiliki anggota sebanyak 6.000 orang. Akan tetapi, kerja sama ini hanya
bertahan satu tahun, karena ISDV tidak berhasil mewujudkan tujuannya. Oleh
karena itu, “kerja sama” pun dialihkan ke Sarekat Islam (SI). Taktik yang
dipergunakan oleh Sneevliet untuk bisa bekerja sama dengan SI adalah infiltrasi
yang dikenal dengan nama “blok dari dalam”. Dalam infiltrasi ini, anggota ISDV
dijadikan anggota SI dan anggota SI dijadikan anggota ISDV. Taktik ini jauh
lebih berhasil dibandingkan kerja sama dengan Insulinde, terbukti hanya dalam
satu tahun, Sneevliet berhasil menanamkan pengaruhnya yang kuat di tubuh SI.
Bahkan tokoh muda SI, yakni Alimin dan Darsono menjadi pemimpin ISDV.
Pada bulan Mei 1920, ISDV menyelenggarakan kongres yang ke-7 dan
salah satu agendanya adalah perubahan nama ISDV menjadi Perserikatan
Komunis di Hindia. Perubahan nama ini dilandasi bahwa dalam rangka
mengidentifikasikan diri dengan Komintern, ISDV perlu memiliki identitas dan
organisasi yang akan membedakan dengan kelompok sosialis palsu. Pada tanggal
23 Mei 1920, kongres mengesahkan Partai Komunist Hindia sebagai nama baru
ISDV. Semua cabang menyetujui perubahan itu, kecuali cabang Surabaya,
Bandung, dan Ternate yang menentang perubahan itu. Semaun tampil sebagai
ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, dan Dekker
* Dipresentasikan dalam “Lokakarya Penelitian dan Penulisan Sejarah Kabupaten
Lebak” di
AULA Pemkab Lebak, Rangkasbitung, 19 September 2006.

** Asisten Ahli di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran;
Staf Peneliti Puslit
Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Unpad; Sekretaris MSI Cabang Jawa Barat;
Anggota
Peneliti Sejarah Kabupaten Lebak.
sebagai bendahara. Pada bulan Desember 1920, namanya diubah lagi menjadi

Partai Komunis Indonesia (PKI).1
ISDV tidak pernah membuka cabang di Banten, meskipun dua orang
anggota eksekutifnya yakni Hasan Djajdiningrat dan J. C. Stam tinggal di sana.
Awal mula kemunculan PKI di Banten, tidak dapat dilepaskan dari peran yang
dimainkan oleh R. Oesadiningrat, seorang karyawan Stasiun Kereta Api Tanah
Abang yang dipecat oleh otoritas kolonial yang kemudian aktif di Sarekat Buruh
Kereta Api (VSTP) sebagai pengurus harian penuh.2 Dalam kedudukannya
sebagai pengurus VSTP, Oesadiningrat kemudian menggelar rapat akbar sebanyak
tiga kali yang dihadiri oleh tokoh PKI terkemuka. Pada bulan Agustus 1924, ia
kembali menggelar rapat akbar di Pandeglang dengan tujuan hendak mendirikan
Sarekat Rakyat.3

Pertumbuhan PKI di Banten terjadi begitu cepat karena pada tahun 1924
baru ada dua orang anggota PKI yang tinggal di Banten. Dalam jangka waktu dua
belas bulan, anggota PKI di Banten berjumlah ribuan orang dan terus bertambah
pada tahun 1926. Pertambahan anggota PKI yang begitu pesat disebabkan sejak
tahun 1925, perantau dari Banten semakin banyak yang kembali ke kampung
halamannya dan di antara mereka telah ada yang menjadi anggota PKI. Beberapa
perantau ini berkedudukan sebagai agen propaganda untuk mendirikan cabang
PKI di Banten. Salah seorang di antara mereka adalah Tubagus Alipan yang
diminta oleh Darsono untuk mendirikan PKI Cabang Banten.4 Bersama-sama
dengan Puradisastra, Tb. Alipan kemudian melakukan upaya untuk mendirikan
PKI Cabang Banten. Kedua orang agen propaganda PKI ini kemudian dibantu
oleh Achmad Bassaif yang fasih berbahasa Arab. Mereka bertiga kemudian
menjadikan Islam sebagai senjata propagandanya.

Dalam propagandanya itu, pengertian komunis ditekankan sebagai usaha
menentang Belanda dan dipersamakan dengan perang sabil. Hal tersebut
kemudian dipertegas oleh Alimin dan Musso yang datang ke Pandeglang sekitar
tahun 1925. Di hadapan massa, kedua tokoh PKI ini menguraikan secara panjang
lebar soal-soal perjuangan bangsa menghadapi penjajahan Belanda. Dengan
demikian, dalam usahanya mendapatkan dukungan dari rakyat Banten, para
proganda PKI menghilangkan pengertian komunisme, tetapi kemudian lebih
mengedepankan persamaan perjuangan antara Islam dan PKI. Oleh karena itu,
para ulama Banten tidak menentang kehadiran PKI di Banten bahkan di antara
para ulama itu kemudian ada yang menjadi pengurus PKI Cabang Banten.5
Selain mendapat dukungan dari para ulama, para petani di Banten pun
mendukung terhadap gerakan PKI karena tertarik terhadap janji-janji PKI. PKI
menjanjikan kepada para petani bahwa partainya akan membebaskan petani dari
pajak kepal/perorangan (hoofdgeld). Pajak inilah yang membuat resah petani
sehingga suatu saat akan meledak menjadi sebuah perlawan jika ada yang mampu
menggerakkannya. PKI mampu membaca situasi itu sehingga mendapat dukungan
penuh dari para petani Banten.

Awalnya, aktivitas PKI dipusatkan di Kabupaten Serang. Akan tetapi,
sejak bulan Maret 1926, aktivitas mereka dengan cepat menyebar sampai ke
wilayah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Aktivitas itu kemudian tidak hanya
sekedar menggelar rapat politik, tetapi juga telah bergeser ke arah tindakan
kriminal. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau situasi pada waktu itu
digambarkan
penuh dengan kegelisahan. Tidak jarang para anggota PKI ini melakukan
tindakan-tindakan anarkis seperti penganiayaan, pemboikotan, pengrusakkan, dan
lain-lain.6

Setelah merasa mendapat dukungan dari masyarakat Banten, PKI
kemudian mulai merencanakan pemberontakan. Langkah awal yang diambil
adalah mendirikan Dubbel Organisatie (DO) sebuah organisasi rahasia dan ilegal
untuk mematangkan semangat revolusioner masyarakat Banten. Langkah
berikutnya adalah melakukan reorganisasi setelah perginya Puradisastra dan
Bassaif ke Batavia. Mereka berdua kemudian menjadi penguhubung PKI Pusat di
Batavia dengan PKI Cabang Banten. Pada bulan Mei diselenggarakan rapat yang
menghasilkan susunan baru PKI Cabang Banten di bawah kepemimpinan Ishak
dan H. Mohammad Noer. Sementara itu, Hasanudin dan Soleiman diangkat
sebagai pemimpin DO Banten. Adapun K. H. Achmad Chatib ditunjuk sebagai
Presiden Agama PKI Seksi Banten.7

Setelah rapat itu, semangat revolusioner semakin dan PKI Seksi Banten
telah menyatakan kesiapannya untuk melancarkan pemberontakan. Dengan
semakin meningkatnya aktivitas PKI Banten, antara bulan Juli – September 1926,
pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan dan penahanan terhadap
beberapa pemimpin PKI Banten. Di Rangkasbitung, empat orang tokoh utama
PKI, yakni Tjondroseputro, Atjim, Salihun, dan Thu Tong Hin ditahan oleh
Pemerintah Hindia Belanda pada akhir bulan September 1926.8 Penahanan ini
mengakibatkan pimpinan PKI berada di bawah tangan para ulama dan jawara.
Golongan inilah yang kemudian memimpin para petani melancarkan
pemberontakan pada bulan November 1926. Target utama pemberontakan ini
adalah kaum priyayi dan dipilih secara selektif. Mereka yang akan dibunuh adalah
kaum priyayi bukan asli Banten dan suka melakukan kekerasan kepada rakyat.
Selain itu, yang menjadi sasaran adalah mereka yang telah dianggap mencemari
nama baik Banten. Sementara orang Cina tidak menjadi sasaran karena ada
indikasi keterlibatan secara tidak langsung dalam pemberontakan tersebut.
Sebagian masyarakat Cina di Labuan dan Menes telah menjual senjata dan
amunisi kepada kaum pemberontak. Selain itu, ada juga orang Cina yang telah
menjadi pemimpin terkemuka PKI Banten, salah satunya adalah Tju Tong Hin
yang bergabung dengan PKI Rangkasbitung.9

Pada tanggal 6 November 1926, pecahlah pemberontakan PKI yang
ditandai dengan penyerbuan kota Labuan pada tengah malam oleh ratusan orang
bersenjata. Dalam serangan itu, Mas Wiriadikoesoema dan keluarganya berhasil
di tawan oleh pemberontak. Selain itu, massa pun kemudian menuju ke rumah
Mas Mohammad Dahlan, seorang pegawai yang membocorkan kegiatan PKI
kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam serangan itu, Dahlan mengalami luka
yang cukup parah. Pada malam yang sama, di daerah Menes pun terjadi sebuah
insiden berdarah yang meinta korban lebih banyak lagi. Target utama para
pemberontak adalah Wedana R. Partadiningrat, Benyamins (Pengawas Kereta
Api), dan polisi. Serangan ke arah rumah wedanan dilakukan sekitar pukul satu
malam yang dilakukan oleh sekitar 400 orang. Dalam serangan itu, R.
Partadiningrat dan Benyamin, satu-satunya orang Belanda yang tinggal Menes,
tewas terbunuh.10

Pemerintah Hindia Belanda segera melakukan tindakan terhadap para
pemberontak. Pada tanggal 13 November 1926, pemerintah kolonial telah
melakukan penangkapan di berbagai tempat di Banten, di antaranya enam kali di
Kabupaten Lebak. Sehari kemudian, pemberontakan PKI Banten berhasil
dipadamkan oleh pemerintah kolonial dan sampai bulan Desember 1926,
pemerintah kolonial masih melakukan penangkapan kepada para pelaku
pemberontakan. Para pemberontak yang berhasil ditangkap kemudian dibuang ke
Boven Digul sebanyak 99 orang, dihukum penjara di wilayah Banten sebanyak 9
orang, dan dihukum mati sebanyak 4 orang. Hampir setiap distrik di Banten
masuk dalam daftar para interniran Boven Digul, kecuali Kabupaten Lebak dan
Pandeglang Selatan karena penduduknya masih jarang.11 Dari Kabupaten Lebak,
para pelaku pemberontakan yang dibuang ke Boven Digul adalah Tju Tong Hin
(Promotor PKI dalam masyarakat Cina di Rangkasbitung), Tjodroseputro (Ketua
PKI Subseksi Rangkasbitung), Tubagus Mohammad Hasjim alias Entjim
(Komisaris PKI Subseksi Rangkasbitung), dan Salihun (Agen Propaganda PKI
Subseksi Rangkasbitung).12

Catatan
1 Poesponegoro dan Notosusanto, 19905: 202.
2 McVey, 1965: 146-154.
3 Williams, 2003: 16.
4 McVey, 1965: 332.
5 Salim, 1970: 7.
6 Williams, 2003: 56.
7 Williams, 2003: 67.
8 De Banten Bode, 25 September 1926.
9 Williams, 2003: 109.
10 Williams, 2003: 93.
11 Williams, 2003: 116.
12 Williams, 2003: 156; 158.

DAFTAR PUSTAKA
McVey, Ruth T. The Rise of Indonesian Communism. Ithaca: Cornell University
Press.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah
Nasional Indonesia. Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
Salim, Makmun. 1970. Suatu Tinjauan Tentang Peranan Adjaran Islam dalam
Pemberontakan Nopember 1926 di Banten. Makalah yang
Dipresentasikan dalam Seminar Sedjarah Nasional II, 26 – 29 Agustus
1970 di Yogyakarta.
William, Michael C. 2003. Arit dan Bulan Sabit; Pemberontakan Komunis 1926
di Banten. Terj. Yogyakarta: Syarikat.
De Banten Bode, 25 September 1926.

http://sastrapembebasan.wordpress.com/
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about KUDETA 65/ Coup d’etat ’65, click: http://www.progind.net/

Pemberontakan PKI Di Silungkang Tahun 1927

Sumber: http://www.scribd.com/doc/36052870/Pemberontakan-PKI-Di-Silungkung-Tahun-1927-Nurhabsyah

Pemberontakan PKI Di Silungkang Tahun 1927

Oleh Nurhabsyah

Fakultas Sastra
Jurusan Sejarah
Universitas Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pada dasawarsa kedua abad ke-XX di Indonesia tarjadi perubahan peta kekuatan organisasi pergerakan nasional yang pada gilirannya membawa dampak yang cukup berarti dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pelopor pergerakan nasional Budi Utomo mengalami stagnasi sebagai akibat sikap “priyayi oriented”. Sementara itu SI mengalami disintegrasi karena semakin tajamnya serangan pihak kiri. Kondisi seperti itu memberi peluang kepada PKI untuk mengembangkan pengaruhnya di seluruh pelosok Indonesia, sehingga organisasi ini dapat berkembang menjadi partai politik dengan jumlah massa yang sangat basar.

Akan tetapi setelah berhasil menempatkan diri sebagai partai besar, PKI lupa diri. Pada tahun 1926-1927 PKI melakukan petualangan, melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Suatu hal yang cukup menarik dari aksi pemberontakan PKI ini adalah dijadikannya daerah Silingkang, Sumatera Barat sebagai salah satu pusat gerakan pemberontakan. Padahal daerah Silungkang dan Sumatera Barat pada umumnya dikenal sebagai daerah dimana agama Islam berkembang dengan baik. Lebih dari itu penduduk Silungkang waktu itu kehidupan ekonominya tidaklah sangat memprihatinkan, sebab waktu itu Silungkang merupakan daerah industri pertenunan, pusat perdagangan dan perkebunan.

Karena itu kiranya menarik untuk dipelajari mengapa daerah Silungkang sempat menjadi basis pengembangan PKI dan mengapa pemberontakan 1927 di Silungkang sempat meletus.

B. Keadaan Sosial dan Ekonomi Sumatera Barat Pada Awal Abad XX

Untuk dapat memahami latar belakang terjadinya pemberontakan Silungkang 1927, maka mau tidak mau harus dilihat keadaan masyarakat Sumatera Barat menjelang pemberontakan meletus. Dalam tulisan ini tinjauan atas masyarakat Sumatera Barat hanya difokuskan pada aspek sosial dan ekonomi, sebab kedua aspek ini mengalami perubahan yang paling drastis dan menimbulkan dampak pada aspek-aspek kehidupan lainnya.

1. Gerakan Pembaharuan Islam dan Reaksi Yang Menentangnya

Dipelopori oleh Syaikh Ahmad Taher Jalaludin, Jamil Jambek, Haji Rasul dan Haji Abdullah Ahmad gerakan pembaharuan Islam dipancarkan kesegala penjuru Sumatera Barat. Gerakan ini berusaha membebaskan Islam dari pengaruh negatif sinkritisme dan tarekat, menselaraskan Islam dengan tuntutan dunia modern, sehingga memiliki vitalitas baru. Bertolak dari cita kosmopolitanisme Islam dan rasionalisme yang terkait pada sinar Islam, mereka berusaha menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1975 : 10 ).

Golongan Pembaharu juga berusaha untuk mengembalikan ajaran dasar dengan menghilangkan segala tambahan dalam agama yang datangnya kemudian, dan dengan melepaskan penganut Islam dari jumud, kebekuan dalam masalah dunia. Mereka mendengungkan semboyan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadist Nabi (H.A.R.Gibb dan J.H. Kramers, 1953: 85).

Akibat dari dilontarkannya kecaman dan kritikan oleh golongan pembaharu tersebut, maka muncullah reaksi dari dalam masyarakat Minangkabau. Golongan adat dengan ditokohi Datuk Sutan Maharajo mendirikan “Sarekat Adat Minangkabau”, suatu benteng perlawanan kaum adat terhadap gerakan pembaharuan Islam. Secara potensial pertentangan golongan Pembaharu dengan kaum adat terutama berpangkal pada masalah waris. Kaum adat, sesuai aturan adat berpendapat bahwa dalam hal seseorang meninggal, harta peninggalannya diwariskan kepada kemenakannya (Taufik Abdullah, 1972:229). Sedangkan golongan pembaharu berpendapat Bahwa prioritas utama harta waris harus diberikan kepada anak-anak kandung, sesuai dengan petunjuk agama.

Betapapun dengan munculnya gejala kekotaan pada awal abad ke-20 konflik tersebut baik potensial maupun nyata cenderung berkurang, akan tetapi kecemburuan di antara merekareka bukan begitu saja lenyap karenanya (Danille Lerner, 1978: 45). Sebabnya tidak lain adalah karena adanya sikap Belanda yang cenderung membela kepentingan kaum adat.

Perlawanan yang lebih sengit terhadap gerakan pembaharuan Islam datang dari kalangan Islam Tradisionil. Mereka ini tak segan-segan menuduh golongan Pembaharu sebagai zindik, telah sesat, menyesatkan dan kafir. Kebanyakan ulama-ulama yang masih teguh memegang teguh pendirian lama ini merasa tersinggung karena tarekatnya diganggu. Disamping itu mereka juga mempertentangkan masalah-masalah lain, seperti masalah usali, taqlin, ru’yat, kekeramatan , ijtihat dan taklid.

Pertentangan ini makin lama makin menjadi-jadi sehingga pada gilirannya memecah masyarakat beragama, Minangkabau menjadi dua, yaitu yang menjadi pendukung paham pembaharu yang kemudian disebut “Kaum Muda” dan penentangnya yang disebut “Kaum Tua”. (Hamka, 1951:41). Suatu hal yang semakin mempertajam perselisihan di antara mereka adalah seringnya pihak Belanda mendukung Kaum Tua. Oleh karenanya Kaum Muda semakin membenci Kaum Tua, sekaligus anti Belanda.

Sementara itu, di kalangan pembaharuan Islam khususnya dan masyarakat Minangkabau umumnya, pada waktu itu juga terjadi proses pemasukan paham kebangsaan Barat. Ini pada gilirannya menambah kacaunya keadaan masyarakat Minangkabau waktu itu. Sebab dengan semakin kuatnya pengaruh organisasi Barat, kharisma pribadi ulama dalam kehidupan sosial politik menjadi merosot.

2. Penetrasi Ekonomi Uang dan Akibat-Akibatnya

Kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau sebagian besar tergantung pada usaha bercocok tanam dan merupakan petani subsistensi (Rifai Abu,1982’ 983:13). Sebegaimana diketehui perilaku ekonomi yang khas dari masyarakat subsistensi seperti itu adalah ia sekaligus merupakan suatu unit produksi dan konsumsi, sehingga uang bukan merupakan kebutuhan yang urgen.

Akan tetapi keadaan yang demikian itu akhirnya berubah, sejalan dengan kebijaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20 Belanda memperkenalkan sistem ekonomi uang, melalui peraturan pajak yang dikeluarkan pada tahun 1908. Peraturan pajak itu menghapus berbagai macam bentuk kerja paksa dan menggantikannya dengan berjenis-jenis pajak yang harus dibayar dengan uang (schrieke,1960: 111-113).

Sistim ekonomi uang yang diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut dalam waktu singkat berkembang sangat pesat. Satu hal yang menyebabkannya adalah terjadinya revolusi pertanian di Minangkabau pada sekitar tahun 1920-an. Pada waktu itu orang-orang Minangkabau yang semula bekerja sebegai petani penghasil padi beralih menjadi petani tanaman ekspor, terutama kopi (Rusli Amran, 1985 : 86). Dengan jalan mengambil alih kebun-kebun tanaman ekspor yang ditinggalkan Belanda (setelah tanam paksa dihapus) petani-petani Minangkabau berlomba-lomba meningkatkan produksi dan memperluas areal penanaman tanaman perdagangan, seperti kopi, karet dan kopra.

Perubahan panting yang terjadi dalam revolusi pertanian tersebut adalah transformasi yang nyata dari pola ladang ke kebun-kebun yang mantap. Karenanya bisalah dipahami jika kemudian produksi padi Sumatera Barat turun dengan drastis dan sebaliknya produksi tanaman perdagangan meningkat dengan tajam (lihat, D.H. Burger, 1970: 101, Clifford, 1983: 56) . Nampaklah disini bahwa petani Minangkabau yang dulu sebagai petani subsistensi yang tidak begitu menghiraukan uang, sekarang berubah menjadi petani pedagang pengejar keuntungan yang terjerat uang.

Akan tetapi perubahan kearah sistim ekonomi baru ini ternyata membawa dampak yang lues dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dengan sistim ekomomi uang mereka dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lepas dari ikatan tanah, lepas pula dari ketergantungan ninik mamak. Hal ini pada gilirannya semakin memperkuat sikap hidup individualisme. Perkembangan ini mengarah pada perpecahan klan atau suku (Kompas, 17 Agustus 1978: 4,6).

Pada sisi lain, kebutuhan akan uang menggoda ninik mamak yang memiliki wewenang tertinggi atas harta pusaka, untuk menggadaikan tanah-tanah pusaka tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh hukum adat ( Lihat, Muchtar Naim,1968: 85-86). Akibatnya ninik mamak yang dulunya sebagai prime inter pares, cenderung berkembang menjadi penguasa keluarga yang otoriter.
C. Awal Penyebaran Komunisme di Sumatera Barat Dan Perkembangannya

1. Masuknya Komunisme Di Sumatera Barat

Dalam situasi Sumatera Barat yang pehuh pertentangan, Haji Datuk Batuah membawa dan, menyebarkan paham komunis diaerah tersebut. Pada tahun 1923 ia menanamkan ajaran komunis di kalangan pelajar-pelajar dan guru-guru muda Sumatera Thawalib Padang Panjang. Sumatera Thawalib adalah suatu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh kalangan pembaharu Islam di Sumatera Barat, dimana haji Batuah merupakan salah seorang pengajarnya.

Berawal dari Sumatera Thawalib Padang Panjang, paham komunis akhirnya menyebar ke berbagai daerah Sumatera Barat dibawa oleh para lulusan sekolah tersebut ke daerah asalnya. Penyebaran ini terutama dilakukan di kalangan petani.

masyarakat setempat ajaran komunis ini disebut “ilmu kominih” (Schrieke, 1960: 155). Ilmu ini menggabungkan ajaran Islam dengan ide anti penjajahan Belanda, anti imperialisme-anti kapitalisme dan ajaran Marxis.

Pada akhir tahun 1923 Datuk Batuah, bersama-sama dengan Nazar Zaenuddin mendirikan pusat Komunikasi Islam di Padang panjang. Dalam waktu yang hampir bersamaan Datuk Batuah menerbitkan harian “Pemandangan Islam” dan dan Nazar Zaenuddin menerbitkan “Djago-Djago”. Lembaga Pusat Komunikasi Islam dan kedua harian tersebut digunakan sebagai media penyiaran paham komunis.

2. Usaha-usaha Perluasan

Pada pagi 11 Nopember 1923 Datuk Batuah dan Nazar Zaenuddin ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Segera setelah itu pusat propaganda komunis berpindah ke Padang ( Schreike, 1960: 60).

Pucuk kepemimpinan PKI Sumatera Barat kemudian di ambil alih oleh Sutan Said Ali. Pada waktu itu kegiatan orang-orang komunis di seluruh nusantara menunjukkan peningkatan yang pesat. Hal ini karena pada akhir tahun 1923 Darsono, seorang tokoh, komunis kembali di Hindia Belanda dari Moskow atas perintah komintern untuk mendampingi Semaun, Alimin dan Muso.

Suatu hal yang menyebabkan pesatnya perkembangan komunis di Sumatera Barat adalah dileburnya Sarekat Rakyat Sumatera Barat ke dalam PKI. Sarekat Rakyat ini semula bernama Sarekat Islam Merah, suatu organisasi pecahan Sarekat Islam yang berorientesi kepada paham komunis, dimana di Sumetera Barat mempunyai anggota yang cukup banyak (Kahin, 1952: 70).

Dengan dileburnya Sarekat Rakyat ke dalam PKI, maka jumlah anggota inti PKI Sumatera Barat meningkat berlipat ganda. Jika pada tanggal 1 Juni 1924 semua anggota inti PKI Sumatera Barat tercatat hanya berjumlah 158 Orang, maka pada tanggal 31 Desember 1924 telah menjadi 600 orang, tiga bulan kemudian menjadi 884 orang. Daerah-daearah yang tercatat sebagai basis PKI adalah: Kota Lawas, pariaman, Sawah Lunto, Tikalah, padang dan Silungkang.
C. Resolusi prambanan 1925 Dan Peristiwa Silungkang 1927
1. Resolusi prambanan 1925

Mulai tahun 1925 tampaknya PKI telah jatuh ke tangan orang-orang yang berdarah panas. PKI mulai menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipandang rendah dalam masyarakat dan kumpulan teroris yang selalu dijumpai di pinggiran masyarakat Indonesia waktu itu (Arnold C. Bracham, 1970 : 22).

Sementara itu Hoskow memproses arah yang ditempuh oleh PKI, tetapi tidak berhasil (Ruth T.McVey,1965 : 158). Bahkan pada bulan Juni 1925, Alimin secara terbuka menganjurkan suatu revolusi. Semenjak itu rupanya pengawasan partai berada di tangan komunis sayap kiri.

Sejalan dengan itu, pada bulan Desember 1925 di prambanan, Yogyakarta diadakan pertemuan partai yang dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh- tokoh PKI, diantaranya Budi Sucipto, Aliarcham, Sugono, Surat Hardjo, Martojo, jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno dan lain-lainnya. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang Sumatera Barat pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera ( H. J. Benda, dan Ruth T.MaVey, 1960: 115).

Adapun hasil pokok dari pertemuan ini adalah bahwa PKI akan mengadakan pemberontakan pada bulan Juli 1926, dengan terlebih dulu diawali dengan aksi-aksi pemogokan yang akan diorganisir PKI.

Sehubungan dengan keputusan Prambanan tersebut pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat menempuh langkah-langkah guna mempersiapkan pemberontakan, yang meliputi :

a. Sejalan dangan Surat Edaran Komite Pusat PKI No.221 maka PKI cabang Sumatera Barat berusaha mengumpulkan senjata. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada cabang Padang supaya mengumpulkan uang derma yang dimaksudkan untuk membeli persenjataan yang akan digunakan untuk melakukan aksi pemberontakan.

b. Mengadakan aksi-aksi ilegal. Ini terutama dilakukan dalam bentuk membangun sel- sel PKI di derah-daerah pertanian dalam rangka memperkuat semangat perlawanan. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ilegal ini mempunyai pengaruh cukup basar di Sumatera Barat, terutama Sarekat Jin yang bergerak di Padang dan Pariaman (Ruth T.Mc Vey, 1965: 194 ).
c. Memperkuat propaganda di kalangan buruh-buruh tani yang bekerja di perkebunan-
perkebunan.

Tetapi gelagat akan terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat, terlebih dulu tercium Pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda segera bertindak melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat. Berturut-turut Said Ali, Idrus, Sarun, Yusup Gelar Radjo Kacik, Datuk Bagindo Ratu dan Haji Baharuddin pada akhir tahun 1926, kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan hendak memberontak (Abdul Muluk Nasution, 1981: 91).

2. Peristiwa Silungkang 1 Januari 1927

Sekalipun para pemimpin PKI Sumatera Barat telah banyak yang ditangkap dan dipenjarakan, akan tetapi pada akhirnya pemberontakan tetap meletus juga. Pemberontakan tersebut pecah sekitar pukul 00.00 dinihari tanggal satu Januari 1927 (H.J.Benda and Ruth T. Mc Vey, 1960 : 175).

Beberapa hari sebelum pecahnya pemberontakan, yakni pada tanggal 20 Desember 1926 telah dilengsungkan rapat di Silungkang, yang dihadiri oleh pemimpin- pemimpin PKI anak cabang Padang Panjang, Sawah Lunto, Batu Sangkar dan Silungkang. Rapat tersebut diprakarsai oleh Alimin, sekertaris anak cabang Silungkang yang aktif mengadakan kontak dengan Pusat Komite di Batavia dan menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

a. PKI Sumatera Barat harus mengambil peran secara aktif dari serentetan pemberontakan PKI di Jawa yang telah meletus pada tanggal 12 Nopember 1926 (Lihat Roestam Effendi, 1950: 19). Disepakati bahwa pemberontakan akan dilaksanakan tanggal 1 Janusri 1927.
b. Dibentuk Komite pemberontakan yang diketuai oleh Tayyib Ongah den Alimin sebagai sekertaris.

c. Rumuat dan pontoh, mereka ini adalah anggota kesatuan tentara Hindia Belanda yang secara rahasia menyeberang ke pihak komunis, diangkat sebagai komandan barisan dan pengatur strategi penyerangan.
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1926 pagi hari diadakan rapat komando,yang berhasil mengeluarkan beberapa perintah, yaitu:

a. Barisan penyerangan dibagi dua, pertama merupakan barisan inti yang terdiri dari anggota-anggota militer Sawah Lunto yang memihak komunis, dipimpin oleh Rumuat dan Pontoh. Kedua, adalah barisan penunjang terdiri dari orang-orang kampung dan terbagi atas lima kesatuan (Tarakat Tarutung-Tarung, Muara Kalaban, Tanjung Ampulu, Padang Sibusuk dan Silungkang).
b. Sasaran penyerangan adalah pemukiman orang-orang Belanda di Sawah Lunto dan di
komplek tambang batu bara Umbilin (Abdul Muluk Nasution, 1981: 95-96).

Namun sekitar jam 20.00 tanggal 31 Desember 926, Rumuat dan kawan- kawannya berhasil dibekuk oleh kesatuan militer Belanda. Ini berarti kekuatan inti kaum pemberontak telah patah. Betapapun begitu, perlawanan tidak menjadi kendor karenanya. Kurang lebih pukul 00,.00 dini hari tanggal 1 Januari 1927 Kantor polisi Muara Kalaban dibom oleh kesatuan Muara Kalaban yang dipimpin oleh Karim Maroko dan Muluk Chaniago. Serangan ini dibalas dengan tembakan beruntung dari pihak polisi setempat yang akhirnya berhasil mencerai-berai Kesatuan Muara Kalaban.

Mendengar suara bom dan tembakan-tembakan dari Muara Kalaban, barisan Taratak-Tarutung-Tarung yang dipimpin oleh Abdul Muluk Nasution yang sudah hampir tiba di Sawah Lunto menjadi panik. Mereka akhirnya dengan mudah dapat dipaksa menyerah oleh polisi Belanda yang sedang berjaga.
Di Tanjung Ampulu, pada tanggal 1 Januari 1927 terjadi aksi pembakaran rumah-
rumah milik para pegawai pemerintah Bolonial Belanda dan kaki tangannya.
Di Padang Siberuk para pemberontak membunuh kepala nagari dan beberapa
orang penduduk setempat yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda.

Di Silungkang, markas besar kaum pemberontak, terjadi pembunuhan- pembunuhan terhadap opsir-opsir Belanda dan beberapa orang guru agama serta tukang emas yang dianggap telah bekerja sama dengan Belanda. Di samping itu terjadi aksi pengrusakan terhadap rumah-rumah milik orang-orang Belanda dan antek-anteknya.

Para pelaku pemberontakan tersebut sesungguhnya tidak lebih dari kaum buruh tani yang jatuh miskin, para pedagang yang bangkrut, para buruh perkebuhan dan kaum brocorah. Hanya sedikit di dalamnya terdapat kelompok masyarakat lain, diantaranya guru-guru agama dari golongan muda yang telah terpengaruh paham komunisme (W.F.Wretheheim, 1950 : 146).

D. Penutup

Proses sejarah Sumatera Barat pada awal abad ke-20 ditandai oleh dua hal, yaitu semakin berkembangnya paham pembaharu Islam dan terjadinya perubahan kehidupan ekonomi masyarakat dari sistim ekonomi hasil bumi menjadi sistim ekonomi uang.

Akibat sosial yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut di atas adalah semakin kuatnya individualisme dan melemahnya komunalisme. Terjadinya proses individualisasi yang juga disangatkan oleh munculnya gejala kekotaan pada awal abad ke-20 membawa konsekwesi kurang berfungsinya adat dan agama Islam sebagai pengikat sosial. Ini semua pada gilirannya menggoncangkan kehidupan masyarakat Minangkabau, dengan ditandai terjadinya gejolak, kegelisahan serta ketidak tentuan dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi dan politik. Keadaan demikian tumbuh disaat hakekat hubungan kolonial bersifat subordinatif semakin disadari. Kesadaran demikian muncul sebagai akibat semakin tertekannya masyarakat Ninangkabau olen kewajiban membayar bermacam macam pajak dalam bentuk uang dan bentuk-bentuk penindasan lainnya.

Dalam keadaan masyarakat Minangkabau yang demikian itu, tampillah PKI dengan tawaran program anti kolonialisme dan imperialisme. Tampak disini apa yang dibutuhkan olen masyarakat Minangkabau pada waktu itu (yakni aksi-aksi nyata untuk memberontak terhadap siapa saja yang dipandang musuh, utamanya pemerintah kolonial Belanda) diberikan dengan begitu gamblang dan menggiurkan oleh PKI. Itulah sebabnya, mengapa ketika PKI mengobarkan api pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda mereka sambut dengan tanpa banyak perhitungan. Dari kondisi dan kecenderungan-kecenderungan itulah peristiwa Silungkang, yang biasa juga disebut pemberontakan komunis, meletus tanggal 1 Januari 1927.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik,1987, Islam dan Masyarakat, Jakarta:
Pustaka Firdaus.
Abu, Rifai (Ed), 1982’ 1983, Sistim Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat, Jakarta: Dep P&K.
Amran, Rusli, 1985, Sumatera Barat Plakat Panjang, Jakarta: Sinar Harapan.
Anderson, B.R. O’G, andj. Siegal (Ed.), 1972, Culture and Politics in Indonesia, Ithaca,
Cornel University pres.
Benda, H.J, and Ruth T.McVey, 1960, The Communism Uprisings Of 1926-1927 in
Indonesia, Key Ducuments, Ithaca: Cornell University Press.
Effendi, Roestam, 1950, Trotskesme, Djakarta: Patriot.
Gibb, H.A.R., and J.H., Kramers, 1953, Shorter Enciclopedia Of Islam, Ithaca: Cornell
University Frees.
Hamka,1951, Kenang-kenangan Hidup, Djakarta: Gapura.
Kahin, George McT., 1952, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca: Cornell
University Press.
McVey, Ruth T., 1965, The Rise of Indonesia Communism, Ithaca: Cornell University

Oleh Nurhabsyah

Fakultas Sastra
Jurusan Sejarah
Universitas Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pada dasawarsa kedua abad ke-XX di Indonesia tarjadi perubahan peta kekuatan organisasi pergerakan nasional yang pada gilirannya membawa dampak yang cukup berarti dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pelopor pergerakan nasional Budi Utomo mengalami stagnasi sebagai akibat sikap “priyayi oriented”. Sementara itu SI mengalami disintegrasi karena semakin tajamnya serangan pihak kiri. Kondisi seperti itu memberi peluang kepada PKI untuk mengembangkan pengaruhnya di seluruh pelosok Indonesia, sehingga organisasi ini dapat berkembang menjadi partai politik dengan jumlah massa yang sangat basar.

Akan tetapi setelah berhasil menempatkan diri sebagai partai besar, PKI lupa diri. Pada tahun 1926-1927 PKI melakukan petualangan, melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Suatu hal yang cukup menarik dari aksi pemberontakan PKI ini adalah dijadikannya daerah Silingkang, Sumatera Barat sebagai salah satu pusat gerakan pemberontakan. Padahal daerah Silungkang dan Sumatera Barat pada umumnya dikenal sebagai daerah dimana agama Islam berkembang dengan baik. Lebih dari itu penduduk Silungkang waktu itu kehidupan ekonominya tidaklah sangat memprihatinkan, sebab waktu itu Silungkang merupakan daerah industri pertenunan, pusat perdagangan dan perkebunan.

Karena itu kiranya menarik untuk dipelajari mengapa daerah Silungkang sempat menjadi basis pengembangan PKI dan mengapa pemberontakan 1927 di Silungkang sempat meletus.

B. Keadaan Sosial dan Ekonomi Sumatera Barat Pada Awal Abad XX

Untuk dapat memahami latar belakang terjadinya pemberontakan Silungkang 1927, maka mau tidak mau harus dilihat keadaan masyarakat Sumatera Barat menjelang pemberontakan meletus. Dalam tulisan ini tinjauan atas masyarakat Sumatera Barat hanya difokuskan pada aspek sosial dan ekonomi, sebab kedua aspek ini mengalami perubahan yang paling drastis dan menimbulkan dampak pada aspek-aspek kehidupan lainnya.

1. Gerakan Pembaharuan Islam dan Reaksi Yang Menentangnya

Dipelopori oleh Syaikh Ahmad Taher Jalaludin, Jamil Jambek, Haji Rasul dan Haji Abdullah Ahmad gerakan pembaharuan Islam dipancarkan kesegala penjuru Sumatera Barat. Gerakan ini berusaha membebaskan Islam dari pengaruh negatif sinkritisme dan tarekat, menselaraskan Islam dengan tuntutan dunia modern, sehingga memiliki vitalitas baru. Bertolak dari cita kosmopolitanisme Islam dan rasionalisme yang terkait pada sinar Islam, mereka berusaha menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1975 : 10 ).

Golongan Pembaharu juga berusaha untuk mengembalikan ajaran dasar dengan menghilangkan segala tambahan dalam agama yang datangnya kemudian, dan dengan melepaskan penganut Islam dari jumud, kebekuan dalam masalah dunia. Mereka mendengungkan semboyan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadist Nabi (H.A.R.Gibb dan J.H. Kramers, 1953: 85).

Akibat dari dilontarkannya kecaman dan kritikan oleh golongan pembaharu tersebut, maka muncullah reaksi dari dalam masyarakat Minangkabau. Golongan adat dengan ditokohi Datuk Sutan Maharajo mendirikan “Sarekat Adat Minangkabau”, suatu benteng perlawanan kaum adat terhadap gerakan pembaharuan Islam. Secara potensial pertentangan golongan Pembaharu dengan kaum adat terutama berpangkal pada masalah waris. Kaum adat, sesuai aturan adat berpendapat bahwa dalam hal seseorang meninggal, harta peninggalannya diwariskan kepada kemenakannya (Taufik Abdullah, 1972:229). Sedangkan golongan pembaharu berpendapat Bahwa prioritas utama harta waris harus diberikan kepada anak-anak kandung, sesuai dengan petunjuk agama.

Betapapun dengan munculnya gejala kekotaan pada awal abad ke-20 konflik tersebut baik potensial maupun nyata cenderung berkurang, akan tetapi kecemburuan di antara merekareka bukan begitu saja lenyap karenanya (Danille Lerner, 1978: 45). Sebabnya tidak lain adalah karena adanya sikap Belanda yang cenderung membela kepentingan kaum adat.

Perlawanan yang lebih sengit terhadap gerakan pembaharuan Islam datang dari kalangan Islam Tradisionil. Mereka ini tak segan-segan menuduh golongan Pembaharu sebagai zindik, telah sesat, menyesatkan dan kafir. Kebanyakan ulama-ulama yang masih teguh memegang teguh pendirian lama ini merasa tersinggung karena tarekatnya diganggu. Disamping itu mereka juga mempertentangkan masalah-masalah lain, seperti masalah usali, taqlin, ru’yat, kekeramatan , ijtihat dan taklid.

Pertentangan ini makin lama makin menjadi-jadi sehingga pada gilirannya memecah masyarakat beragama, Minangkabau menjadi dua, yaitu yang menjadi pendukung paham pembaharu yang kemudian disebut “Kaum Muda” dan penentangnya yang disebut “Kaum Tua”. (Hamka, 1951:41). Suatu hal yang semakin mempertajam perselisihan di antara mereka adalah seringnya pihak Belanda mendukung Kaum Tua. Oleh karenanya Kaum Muda semakin membenci Kaum Tua, sekaligus anti Belanda.

Sementara itu, di kalangan pembaharuan Islam khususnya dan masyarakat Minangkabau umumnya, pada waktu itu juga terjadi proses pemasukan paham kebangsaan Barat. Ini pada gilirannya menambah kacaunya keadaan masyarakat Minangkabau waktu itu. Sebab dengan semakin kuatnya pengaruh organisasi Barat, kharisma pribadi ulama dalam kehidupan sosial politik menjadi merosot.

2. Penetrasi Ekonomi Uang dan Akibat-Akibatnya

Kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau sebagian besar tergantung pada usaha bercocok tanam dan merupakan petani subsistensi (Rifai Abu,1982’ 983:13). Sebegaimana diketehui perilaku ekonomi yang khas dari masyarakat subsistensi seperti itu adalah ia sekaligus merupakan suatu unit produksi dan konsumsi, sehingga uang bukan merupakan kebutuhan yang urgen.

Akan tetapi keadaan yang demikian itu akhirnya berubah, sejalan dengan kebijaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20 Belanda memperkenalkan sistem ekonomi uang, melalui peraturan pajak yang dikeluarkan pada tahun 1908. Peraturan pajak itu menghapus berbagai macam bentuk kerja paksa dan menggantikannya dengan berjenis-jenis pajak yang harus dibayar dengan uang (schrieke,1960: 111-113).

Sistim ekonomi uang yang diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut dalam waktu singkat berkembang sangat pesat. Satu hal yang menyebabkannya adalah terjadinya revolusi pertanian di Minangkabau pada sekitar tahun 1920-an. Pada waktu itu orang-orang Minangkabau yang semula bekerja sebegai petani penghasil padi beralih menjadi petani tanaman ekspor, terutama kopi (Rusli Amran, 1985 : 86). Dengan jalan mengambil alih kebun-kebun tanaman ekspor yang ditinggalkan Belanda (setelah tanam paksa dihapus) petani-petani Minangkabau berlomba-lomba meningkatkan produksi dan memperluas areal penanaman tanaman perdagangan, seperti kopi, karet dan kopra.

Perubahan panting yang terjadi dalam revolusi pertanian tersebut adalah transformasi yang nyata dari pola ladang ke kebun-kebun yang mantap. Karenanya bisalah dipahami jika kemudian produksi padi Sumatera Barat turun dengan drastis dan sebaliknya produksi tanaman perdagangan meningkat dengan tajam (lihat, D.H. Burger, 1970: 101, Clifford, 1983: 56) . Nampaklah disini bahwa petani Minangkabau yang dulu sebagai petani subsistensi yang tidak begitu menghiraukan uang, sekarang berubah menjadi petani pedagang pengejar keuntungan yang terjerat uang.

Akan tetapi perubahan kearah sistim ekonomi baru ini ternyata membawa dampak yang lues dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dengan sistim ekomomi uang mereka dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lepas dari ikatan tanah, lepas pula dari ketergantungan ninik mamak. Hal ini pada gilirannya semakin memperkuat sikap hidup individualisme. Perkembangan ini mengarah pada perpecahan klan atau suku (Kompas, 17 Agustus 1978: 4,6).

Pada sisi lain, kebutuhan akan uang menggoda ninik mamak yang memiliki wewenang tertinggi atas harta pusaka, untuk menggadaikan tanah-tanah pusaka tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh hukum adat ( Lihat, Muchtar Naim,1968: 85-86). Akibatnya ninik mamak yang dulunya sebagai prime inter pares, cenderung berkembang menjadi penguasa keluarga yang otoriter.
C. Awal Penyebaran Komunisme di Sumatera Barat Dan Perkembangannya

1. Masuknya Komunisme Di Sumatera Barat

Dalam situasi Sumatera Barat yang pehuh pertentangan, Haji Datuk Batuah membawa dan, menyebarkan paham komunis diaerah tersebut. Pada tahun 1923 ia menanamkan ajaran komunis di kalangan pelajar-pelajar dan guru-guru muda Sumatera Thawalib Padang Panjang. Sumatera Thawalib adalah suatu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh kalangan pembaharu Islam di Sumatera Barat, dimana haji Batuah merupakan salah seorang pengajarnya.

Berawal dari Sumatera Thawalib Padang Panjang, paham komunis akhirnya menyebar ke berbagai daerah Sumatera Barat dibawa oleh para lulusan sekolah tersebut ke daerah asalnya. Penyebaran ini terutama dilakukan di kalangan petani.

masyarakat setempat ajaran komunis ini disebut “ilmu kominih” (Schrieke, 1960: 155). Ilmu ini menggabungkan ajaran Islam dengan ide anti penjajahan Belanda, anti imperialisme-anti kapitalisme dan ajaran Marxis.

Pada akhir tahun 1923 Datuk Batuah, bersama-sama dengan Nazar Zaenuddin mendirikan pusat Komunikasi Islam di Padang panjang. Dalam waktu yang hampir bersamaan Datuk Batuah menerbitkan harian “Pemandangan Islam” dan dan Nazar Zaenuddin menerbitkan “Djago-Djago”. Lembaga Pusat Komunikasi Islam dan kedua harian tersebut digunakan sebagai media penyiaran paham komunis.

2. Usaha-usaha Perluasan

Pada pagi 11 Nopember 1923 Datuk Batuah dan Nazar Zaenuddin ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Segera setelah itu pusat propaganda komunis berpindah ke Padang ( Schreike, 1960: 60).

Pucuk kepemimpinan PKI Sumatera Barat kemudian di ambil alih oleh Sutan Said Ali. Pada waktu itu kegiatan orang-orang komunis di seluruh nusantara menunjukkan peningkatan yang pesat. Hal ini karena pada akhir tahun 1923 Darsono, seorang tokoh, komunis kembali di Hindia Belanda dari Moskow atas perintah komintern untuk mendampingi Semaun, Alimin dan Muso.

Suatu hal yang menyebabkan pesatnya perkembangan komunis di Sumatera Barat adalah dileburnya Sarekat Rakyat Sumatera Barat ke dalam PKI. Sarekat Rakyat ini semula bernama Sarekat Islam Merah, suatu organisasi pecahan Sarekat Islam yang berorientesi kepada paham komunis, dimana di Sumetera Barat mempunyai anggota yang cukup banyak (Kahin, 1952: 70).

Dengan dileburnya Sarekat Rakyat ke dalam PKI, maka jumlah anggota inti PKI Sumatera Barat meningkat berlipat ganda. Jika pada tanggal 1 Juni 1924 semua anggota inti PKI Sumatera Barat tercatat hanya berjumlah 158 Orang, maka pada tanggal 31 Desember 1924 telah menjadi 600 orang, tiga bulan kemudian menjadi 884 orang. Daerah-daearah yang tercatat sebagai basis PKI adalah: Kota Lawas, pariaman, Sawah Lunto, Tikalah, padang dan Silungkang.
C. Resolusi prambanan 1925 Dan Peristiwa Silungkang 1927
1. Resolusi prambanan 1925

Mulai tahun 1925 tampaknya PKI telah jatuh ke tangan orang-orang yang berdarah panas. PKI mulai menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipandang rendah dalam masyarakat dan kumpulan teroris yang selalu dijumpai di pinggiran masyarakat Indonesia waktu itu (Arnold C. Bracham, 1970 : 22).

Sementara itu Hoskow memproses arah yang ditempuh oleh PKI, tetapi tidak berhasil (Ruth T.McVey,1965 : 158). Bahkan pada bulan Juni 1925, Alimin secara terbuka menganjurkan suatu revolusi. Semenjak itu rupanya pengawasan partai berada di tangan komunis sayap kiri.

Sejalan dengan itu, pada bulan Desember 1925 di prambanan, Yogyakarta diadakan pertemuan partai yang dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh- tokoh PKI, diantaranya Budi Sucipto, Aliarcham, Sugono, Surat Hardjo, Martojo, jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno dan lain-lainnya. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang Sumatera Barat pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera ( H. J. Benda, dan Ruth T.MaVey, 1960: 115).

Adapun hasil pokok dari pertemuan ini adalah bahwa PKI akan mengadakan pemberontakan pada bulan Juli 1926, dengan terlebih dulu diawali dengan aksi-aksi pemogokan yang akan diorganisir PKI.

Sehubungan dengan keputusan Prambanan tersebut pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat menempuh langkah-langkah guna mempersiapkan pemberontakan, yang meliputi :

a. Sejalan dangan Surat Edaran Komite Pusat PKI No.221 maka PKI cabang Sumatera Barat berusaha mengumpulkan senjata. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada cabang Padang supaya mengumpulkan uang derma yang dimaksudkan untuk membeli persenjataan yang akan digunakan untuk melakukan aksi pemberontakan.

b. Mengadakan aksi-aksi ilegal. Ini terutama dilakukan dalam bentuk membangun sel- sel PKI di derah-daerah pertanian dalam rangka memperkuat semangat perlawanan. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ilegal ini mempunyai pengaruh cukup basar di Sumatera Barat, terutama Sarekat Jin yang bergerak di Padang dan Pariaman (Ruth T.Mc Vey, 1965: 194 ).
c. Memperkuat propaganda di kalangan buruh-buruh tani yang bekerja di perkebunan-
perkebunan.

Tetapi gelagat akan terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat, terlebih dulu tercium Pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda segera bertindak melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat. Berturut-turut Said Ali, Idrus, Sarun, Yusup Gelar Radjo Kacik, Datuk Bagindo Ratu dan Haji Baharuddin pada akhir tahun 1926, kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan hendak memberontak (Abdul Muluk Nasution, 1981: 91).

2. Peristiwa Silungkang 1 Januari 1927

Sekalipun para pemimpin PKI Sumatera Barat telah banyak yang ditangkap dan dipenjarakan, akan tetapi pada akhirnya pemberontakan tetap meletus juga. Pemberontakan tersebut pecah sekitar pukul 00.00 dinihari tanggal satu Januari 1927 (H.J.Benda and Ruth T. Mc Vey, 1960 : 175).

Beberapa hari sebelum pecahnya pemberontakan, yakni pada tanggal 20 Desember 1926 telah dilengsungkan rapat di Silungkang, yang dihadiri oleh pemimpin- pemimpin PKI anak cabang Padang Panjang, Sawah Lunto, Batu Sangkar dan Silungkang. Rapat tersebut diprakarsai oleh Alimin, sekertaris anak cabang Silungkang yang aktif mengadakan kontak dengan Pusat Komite di Batavia dan menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

a. PKI Sumatera Barat harus mengambil peran secara aktif dari serentetan pemberontakan PKI di Jawa yang telah meletus pada tanggal 12 Nopember 1926 (Lihat Roestam Effendi, 1950: 19). Disepakati bahwa pemberontakan akan dilaksanakan tanggal 1 Janusri 1927.
b. Dibentuk Komite pemberontakan yang diketuai oleh Tayyib Ongah den Alimin sebagai sekertaris.

c. Rumuat dan pontoh, mereka ini adalah anggota kesatuan tentara Hindia Belanda yang secara rahasia menyeberang ke pihak komunis, diangkat sebagai komandan barisan dan pengatur strategi penyerangan.
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1926 pagi hari diadakan rapat komando,yang berhasil mengeluarkan beberapa perintah, yaitu:

a. Barisan penyerangan dibagi dua, pertama merupakan barisan inti yang terdiri dari anggota-anggota militer Sawah Lunto yang memihak komunis, dipimpin oleh Rumuat dan Pontoh. Kedua, adalah barisan penunjang terdiri dari orang-orang kampung dan terbagi atas lima kesatuan (Tarakat Tarutung-Tarung, Muara Kalaban, Tanjung Ampulu, Padang Sibusuk dan Silungkang).
b. Sasaran penyerangan adalah pemukiman orang-orang Belanda di Sawah Lunto dan di
komplek tambang batu bara Umbilin (Abdul Muluk Nasution, 1981: 95-96).

Namun sekitar jam 20.00 tanggal 31 Desember 926, Rumuat dan kawan- kawannya berhasil dibekuk oleh kesatuan militer Belanda. Ini berarti kekuatan inti kaum pemberontak telah patah. Betapapun begitu, perlawanan tidak menjadi kendor karenanya. Kurang lebih pukul 00,.00 dini hari tanggal 1 Januari 1927 Kantor polisi Muara Kalaban dibom oleh kesatuan Muara Kalaban yang dipimpin oleh Karim Maroko dan Muluk Chaniago. Serangan ini dibalas dengan tembakan beruntung dari pihak polisi setempat yang akhirnya berhasil mencerai-berai Kesatuan Muara Kalaban.

Mendengar suara bom dan tembakan-tembakan dari Muara Kalaban, barisan Taratak-Tarutung-Tarung yang dipimpin oleh Abdul Muluk Nasution yang sudah hampir tiba di Sawah Lunto menjadi panik. Mereka akhirnya dengan mudah dapat dipaksa menyerah oleh polisi Belanda yang sedang berjaga.
Di Tanjung Ampulu, pada tanggal 1 Januari 1927 terjadi aksi pembakaran rumah-
rumah milik para pegawai pemerintah Bolonial Belanda dan kaki tangannya.
Di Padang Siberuk para pemberontak membunuh kepala nagari dan beberapa
orang penduduk setempat yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda.

Di Silungkang, markas besar kaum pemberontak, terjadi pembunuhan- pembunuhan terhadap opsir-opsir Belanda dan beberapa orang guru agama serta tukang emas yang dianggap telah bekerja sama dengan Belanda. Di samping itu terjadi aksi pengrusakan terhadap rumah-rumah milik orang-orang Belanda dan antek-anteknya.

Para pelaku pemberontakan tersebut sesungguhnya tidak lebih dari kaum buruh tani yang jatuh miskin, para pedagang yang bangkrut, para buruh perkebuhan dan kaum brocorah. Hanya sedikit di dalamnya terdapat kelompok masyarakat lain, diantaranya guru-guru agama dari golongan muda yang telah terpengaruh paham komunisme (W.F.Wretheheim, 1950 : 146).

D. Penutup

Proses sejarah Sumatera Barat pada awal abad ke-20 ditandai oleh dua hal, yaitu semakin berkembangnya paham pembaharu Islam dan terjadinya perubahan kehidupan ekonomi masyarakat dari sistim ekonomi hasil bumi menjadi sistim ekonomi uang.

Akibat sosial yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut di atas adalah semakin kuatnya individualisme dan melemahnya komunalisme. Terjadinya proses individualisasi yang juga disangatkan oleh munculnya gejala kekotaan pada awal abad ke-20 membawa konsekwesi kurang berfungsinya adat dan agama Islam sebagai pengikat sosial. Ini semua pada gilirannya menggoncangkan kehidupan masyarakat Minangkabau, dengan ditandai terjadinya gejolak, kegelisahan serta ketidak tentuan dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi dan politik. Keadaan demikian tumbuh disaat hakekat hubungan kolonial bersifat subordinatif semakin disadari. Kesadaran demikian muncul sebagai akibat semakin tertekannya masyarakat Ninangkabau olen kewajiban membayar bermacam macam pajak dalam bentuk uang dan bentuk-bentuk penindasan lainnya.

Dalam keadaan masyarakat Minangkabau yang demikian itu, tampillah PKI dengan tawaran program anti kolonialisme dan imperialisme. Tampak disini apa yang dibutuhkan olen masyarakat Minangkabau pada waktu itu (yakni aksi-aksi nyata untuk memberontak terhadap siapa saja yang dipandang musuh, utamanya pemerintah kolonial Belanda) diberikan dengan begitu gamblang dan menggiurkan oleh PKI. Itulah sebabnya, mengapa ketika PKI mengobarkan api pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda mereka sambut dengan tanpa banyak perhitungan. Dari kondisi dan kecenderungan-kecenderungan itulah peristiwa Silungkang, yang biasa juga disebut pemberontakan komunis, meletus tanggal 1 Januari 1927.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik,1987, Islam dan Masyarakat, Jakarta:
Pustaka Firdaus.
Abu, Rifai (Ed), 1982’ 1983, Sistim Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat, Jakarta: Dep P&K.
Amran, Rusli, 1985, Sumatera Barat Plakat Panjang, Jakarta: Sinar Harapan.
Anderson, B.R. O’G, andj. Siegal (Ed.), 1972, Culture and Politics in Indonesia, Ithaca,
Cornel University pres.
Benda, H.J, and Ruth T.McVey, 1960, The Communism Uprisings Of 1926-1927 in
Indonesia, Key Ducuments, Ithaca: Cornell University Press.
Effendi, Roestam, 1950, Trotskesme, Djakarta: Patriot.
Gibb, H.A.R., and J.H., Kramers, 1953, Shorter Enciclopedia Of Islam, Ithaca: Cornell
University Frees.
Hamka,1951, Kenang-kenangan Hidup, Djakarta: Gapura.
Kahin, George McT., 1952, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca: Cornell
University Press.
McVey, Ruth T., 1965, The Rise of Indonesia Communism, Ithaca: Cornell University

Kembalinya Sang Komunis Tua

 

10 November 2010

Kembalinya Sang Komunis Tua

PESAWAT amfibi Catalina itu mendarat di rawa-rawa Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 Agustus 1948. Pada masa itu, rawa-rawa luas di dekat bendungan Niyama itu memang sering menjadi titik pendaratan pesawat yang membawa tamu-tamu rahasia untuk Republik.

Dua pria beriringan keluar dari pesawat. Seorang pria belia berperawakan tinggi ramping ditemani seorang pria setengah baya bertubuh gempal dengan wajah keras. Yang lebih muda bernama Soeripno, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Praha, Cekoslovakia. Adapun pria di belakangnya mengaku bernama Soeparto, sekretaris pribadi Soeripno.

Di tepi rawa-rawa, sebuah mobil menanti. Menurut sejarawan Belanda, Harry Poeze, mobil penjemput hari itu adalah milik pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemadi Partoredjo. Seperti dikutip dari buku Poeze, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, mobil itu dipilih karena kondisi keempat bannya yang masih baik.

Tak lama berbasa-basi, rombongan segera melaju pergi. Mereka mengarah ke Solo, Jawa Tengah. Di sana, Gubernur Militer Wikana-seorang tokoh Partai Komunis Indonesia terpandang-sudah bersiap menyambut dua tamu dari jauh itu.

Tak banyak yang sadar bahwa kedatangan dua orang dari Praha ini akan membawa konsekuensi politik yang amat besar untuk perjalanan sejarah Republik Indonesia muda, beberapa pekan berikutnya.

Pria setengah baya yang mengaku sebagai “sekretaris” itu sebenarnya adalah Musso, 50 tahun, tokoh legendaris PKI yang ikut mencetuskan pemberontakan para buruh pada 1926. Setelah lebih dari 20 tahun bermukim di Moskow, Rusia, pada medio 1948 itu dia memutuskan sudah saatnya kembali ke Indonesia.

MOSKOW, Januari 1948, delapan bulan sebelum kepulangan Musso. Perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Pemimpin Partai Komunis Uni Soviet bergegas meminta sebuah laporan dibuat mengenai kondisi terakhir gerakan komunis di Nusantara.

Analisis itu dinilai penting karena, setahun sebelumnya, Moskow baru merilis garis perjuangan baru yang lazim dikenal sebagai doktrin Andrei Zhdanov. Berdasarkan teori ini, kaum komunis dianjurkan “mulai mengambil jarak dari kubu imperialis yang dimotori Amerika Serikat”. Tindakan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin-pemimpin koalisi sayap kiri di kabinet Indonesia, yang menandatangani pakta Renville di atas kapal Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok-menimbulkan tanda tanya di Moskow.

Musso segera menyusun laporan. Namun minimnya informasi tangan pertama membuat analisisnya tidak akurat. Kepada pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, Musso membela tindakan Amir dan kameradnya di Indonesia. Dia menyebutnya sebagai “taktik saja, untuk tidak menarik perhatian kaum antikomunis”. Musso bahkan menjamin posisi kelompok kiri dalam militer Indonesia masih cukup kuat.

Dalam hitungan hari, analisis Musso terbantah habis. Pada 23 Januari 1948, sepekan setelah Renville ditandatangani, Amir Sjarifoeddin dipaksa mundur dari kursi perdana menteri. Posisi politik dua rival blok kiri, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia, juga menguat.

Kesalahan laporan Musso segera dikritik hebat. Sejarawan Rusia, Larissa Efimova, mengutip laporan dua analis Rusia, Kogan dan Luhlov, menuding Musso “berkhayal” dan “membenarkan sebuah strategi yang membawa malapetaka”.

 

http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/musso/page03.php

Meniti Jalan Radikal

DISKUSI tiga tokoh komunis itu berlangsung alot. Hari itu, pada suatu siang Maret 1948, Paul de Groot, Musso, dan Soeripno bertemu di Praha, Cekoslovakia. De Groot merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda. Adapun dua nama terakhir tokoh komunis Indonesia.

Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. De Groot, dalam pertemuan itu, menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang lebih kooperatif. Adapun lawan diskusinya tak sependapat. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan radikal. Ia menolak gagasan rekannya dari Belanda itu, yang dinilai terlalu “lembek”.

Diskusi juga melebar ke soal status hubungan Indonesia-Belanda. De Groot ingin hubungan dua negeri ini dalam kerangka persemakmuran, sedangkan Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Jalan tengah akhirnya dicapai. Disepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Pertemuan ini akhirnya merumuskan garis besar arah pergerakan kaum komunis Indonesia. Ditandatangani wakil Indonesia, Belanda, dan Cekoslovakia, dokumen itu lantas dikirim ke Moskow untuk mendapat persetujuan. Haluan baru inilah yang kemudian dibawa Musso dan Soeripno, yang saat itu menjabat Duta Besar RI di Cekoslovakia, ke Tanah Air pada Agustus 1948. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata RI, dalam bukunya Rebut Kembali Madiun, haluan ini dipengaruhi “garis Zhdanov”.

Musso menyempurnakan rumusan ini dalam perjalanan dari Praha ke Indonesia, yang memakan waktu seminggu. Rumusan itu ia sebut “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Jalan Baru inilah yang kelak mengubah politik komunis di Indonesia. “Saya harap kawan-kawan di Indonesia akan mengerti dan bersedia mengikuti,” demikian tulis Musso seperti dikutip sejarawan Belanda, Harry Poeze, dari tulisan Soeripno.

Musso menyebut “Jalan Baru” karena gagasannya itu berbeda dengan haluan komunis sebelumnya. Sejak 1935, komunis Indonesia, kata Himawan, menganut garis Dimitrov. Georgi Dimitrov adalah Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dimitrov menganjurkan komunis bekerja sama dengan kaum liberal kapitalis demi menghadang ancaman fasisme dan Naziisme. Garis Dimitrov bersifat lunak dan kooperatif.

Komunis Indonesia pun kemudian menempuh garis lunak: berunding dan berkompromi dengan Belanda, yang pemerintahannya dikuasai partai kiri. Demikian pula saat menghadapi penjajahan Jepang yang fasis. Meski bergerak di bawah tanah, kaum komunis masih bekerja sama dengan Belanda.

Namun, setelah Amerika mulai membendung laju komunis Eropa lewat Marshall Plan, Uni Soviet mengubah kebijakannya: bergeser ke garis keras. Garis ini mengadopsi pemikiran Andrei Alexandrovich Zhdanov, petinggi Partai Komunis Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Perubahan haluan ini dideklarasikan oleh Communist Information Bureau (Cominform) pada September 1947, dan tahun berikutnya disampaikan dalam Konferensi Pemuda se-Asia Tenggara di Calcutta, India.

Haluan ini menegaskan, dunia telah terbelah dalam dua blok: kapitalis imperialis yang dimotori Amerika Serikat dan blok anti-imperialisme yang dimotori Uni Soviet. Inti doktrin Zhdanov, menurut Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, kerja sama dengan kaum imperialis tidak perlu dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras. Musso dalam rumusan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” menyatakan, “Karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, Indonesia satu garis dengan Rusia.”

Sapu Bersih Pasca-Madiun

KABAR itu tiba di Yogyakarta menjelang petang pada 18 September 1948. Isinya gawat: Partai Komunis Indonesia, dipimpin Musso, melancarkan aksi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Menjelang magrib, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dan Residen Surakarta Sudiro menemui Kepala Staf Operatif Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel Abdul Haris Nasution di rumahnya. “Presiden memanggil saya,” kata Nasution, seperti dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas.

Nasution kemudian menemui Presiden Sukarno di Gedung Agung-sebutan Istana Kepresidenan Yogyakarta, yang terletak di pusat kota. Presiden didampingi Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Sudirman masih berada di Magelang. Menurut Nasution, Presiden memintanya membuat konsep tindakan yang akan diberlakukan sebagai keputusan presiden.

Kolonel Nasution kemudian menyodorkan rencana aksi militer kepada Sukarno. “Nasution menyatakan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan dan harus dilawan,” kata Harry A. Poeze, sejarawan asal Belanda, Rabu dua pekan lalu. Nasution sendiri dalam bukunya menyatakan, “Sebagai seorang yang telah berbulan-bulan langsung berhadapan dengan PKI, baik sebagai pejabat maupun pribadi, saya dapat konsepsikan dengan segera rencana pokok untuk menindak PKI.”

Isi rancangan keputusan presiden itu adalah perintah kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelamatkan pemerintah dalam menindak pemberontakan, dan menangkap tokoh-tokohnya, serta membubarkan organisasi-organisasi pendukungnya atau simpatisannya. Nasution cemas, Front Demokrasi Rakyat, sayap oposisi kelompok kiri yang dipimpin Amir Sjarifoeddin dan Musso, melancarkan aksi serupa di Yogyakarta. Apalagi, satu hari sebelumnya, terjadi kontak senjata antara batalion Siliwangi dan pasukan Front Demokrasi di Solo.

Sukarno menyetujui rencana aksi Nasution. Presiden kemudian memerintahkan Jaksa Agung Tirtawinata memperbaiki kalimat dari segi hukum. Tapi Nasution mesti menunggu persetujuan sidang kabinet, yang baru digelar menjelang tengah malam. Sebelum sidang dimulai, Panglima Besar Jenderal Sudirman datang. Nasution menceritakan dalam bukunya, Sekretaris Negara Pringgodigdo membacakan konsep keputusan presiden tersebut. Hanya Menteri Luar Negeri H Agus Salim yang berbicara. “Kalau sudah begini, tentulah jadi tugas tentara,” tulis Nasution, mengutip Agus Salim.

Menurut Poeze, semua yang hadir di sidang kabinet sepakat menyimpulkan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan. Tragedi Madiun tercuplik dalam buku Poeze berjudul Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. Dalam bab De PKI in actie, opstand of affaire?, Poeze melukiskan, sidang kabinet cuma butuh beberapa menit buat merestui rencana Nasution. Sudirman mendapat wewenang melaksanakan keputusan tadi.

Atas dukungan itu, Nasution melaporkan persiapan operasi kepada Sudirman. Panglima Besar menyetujuinya. Ia meminta Nasution dan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X, melaporkan perkembangan keesokan paginya. Lewat tengah malam, Nasution bergerak. Kekuatan bersenjata Front Demokrasi Rakyat di Yogyakarta dilucuti. Tokoh yang menghadiri konferensi Serikat Buruh Kereta Api ditahan. Hampir 200 simpatisan serta tokoh PKI ditangkap. Di antaranya Alimin, Djoko Sudjono, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, Sakirman, dan Siauw Giok Tjan.

Semua pers yang berafiliasi ke Front Demokrasi Rakyat, seperti Buruh, Revolusioner, Suara Ibu Kota, Patriot, dan Bintang Merah, dilarang terbit. Percetakannya disegel. Wartawannya ditangkap. Poster dan spanduk Front Demokrasi dibersihkan. Sebagai gantinya, ditempel plakat yang berbunyi: “Kita hanya mengakui pemerintah Sukarno-Hatta.” Menjelang fajar, operasi itu kelar.

Nasution melaporkan hasilnya kepada Sudirman. Keesokan harinya digelar sidang Dewan Siasat Militer. Panglima Besar Sudirman lalu mengambil keputusan. Dia mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur. Ia mengirim Brigade II Siliwangi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, guna merebut kembali Madiun. Sedangkan Letnan Kolonel Koesno Oetomo memimpin Brigade I Siliwangi buat merebut Purwodadi, Blora, Pati, dan Kudus. Malam harinya, keputusan itu disiarkan Sudirman lewat Radio Republik Indonesia di Yogyakarta.

Di mata Poeze, penangkapan itu bukti bahwa gerakan di Madiun tidak dipersiapkan dengan matang. “Tidak ada petunjuk agar tokoh PKI di Yogyakarta pergi meninggalkan kota itu,” katanya. Para tokoh yang ditangkap itu juga mengaku tidak tahu-menahu ihwal aksi di Madiun. “Saya tidak tahu apa yang dituduhkan kepada kami,” kata Gondopratomo, sekretaris pertama Serikat Buruh Kereta Api, seperti dikutip dalam makalahnya berjudul “Kejadian-kejadian Penting Menjelang Peristiwa Madiun dan Jatuhnya Republik Indonesia ke Dalam Jebakan Neokolim”.

Makalah tadi disampaikan Gondo dalam sarasehan Peristiwa Madiun 1948 di Amsterdam, Belanda, delapan tahun lalu. Gondo mengaku ditangkap pada 18 September pagi, sebelum sidang kabinet digelar. “Pukul dua pagi kami ditangkap, lalu dibawa ke Benteng Vredenburg,” katanya. Paginya, ia dibawa ke gedung Normaal School. Dua hari kemudian, ia baru tahu bahwa ia dikenai tuduhan hendak mendirikan Negara Soviet di Madiun.

Tuduhan itu dinilai Gondo tidak masuk akal. “Kalau akan diadakan pemberontakan, kenapa pengurus Serikat Buruh Kereta Api Madiun datang ke Yogyakarta?” katanya. Di kota itu, Serikat Buruh Kereta Api tengah menyelenggarakan konferensi membahas “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Delegasi Serikat Buruh dari berbagai daerah datang ke sana.

Menurut Gondo, penangkapan itu cuma akal-akalan pemerintahan Hatta, yang ketika itu menempati posisi wakil presiden, perdana menteri, sekaligus menteri pertahanan. “Mereka sudah lama mempersiapkan penangkapan,” katanya. Kelompok kiri menuduh penangkapan dilakukan buat merebut simpati Amerika Serikat, agar negara itu menekan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Proklamasi Dini di Madiun

Madiun sudah bangkit
Revolusi sudah dikobarkan
Kaum buruh sudah melucuti polisi dan tentara Republik
Pemerintahan buruh dan tani yang baru sudah dibentuk”

MELALUI Radio Gelora Pemuda dan Radio Republik Indonesia, pidato Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia Soemarsono memecah keheningan pagi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada 18 September 1948. Suasana mencekam merasuk hingga ke sudut-sudut kota. Pasukan Soemarsono menguasai semua gedung vital dan kantor pemerintahan. Mereka melucuti tentara dan polisi.

Soemarsono menyatakan gerakan itu upaya membela diri. Maraknya penculikan terhadap tokoh Partai Komunis Indonesia di Yogyakarta dan Solo telah menjalar ke Madiun. “Apalagi ketika itu berkeliaran pasukan gelap dengan lencana tengkorak,” katanya dalam perbincangan dengan Tempo, Oktober lalu.

Dua hari sebelum peristiwa itu, Soemarsono bertemu dengan Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri untuk melaporkan kondisi Madiun yang semakin genting. Mendapat laporan itu, Musso dan Amir kompak menjawab, “Bertindak! Lucuti saja pasukan yang menculik itu.”

Menjelang siang, Madiun bergerak pulih. Seluruh kota telah berada dalam penguasaan pemuda PKI. Keadaan ini, kata Soemarsono, harus dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta. Namun tak satu pun pejabat Madiun yang berani melaporkan. Terjadi perdebatan sengit di antara petinggi militer PKI. “Semua saling lempar,” kata Soemarsono. Samadikun, penguasa sipil tertinggi di Madiun, sedang ke luar kota dan wakilnya, Sidarto, terbaring sakit.

Komandan Teritorial Madiun Letnan Kolonel Sumantri juga menolak. Dia malah meminta Soemarsono yang mengirimkan laporan ke Yogyakarta. “Saya bukan orang pemerintah,” Soemarsono menolak. Akhirnya diputuskan meminta Wali Kota Madiun, Purbo, mengirimkan laporan kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta. Namun Purbo juga sedang terbaring sakit.

Lalu muncullah Supardi, wakil wali kota yang baru saja diangkat. Dia mengatakan sanggup mengirimkan laporan itu. “Asalkan dengan persetujuan komandan teritorial,” katanya, seperti diceritakan Soemarsono. Semua sepakat, termasuk para bupati yang telah menyatakan mendukung PKI.

Hari itu juga Supardi mengirim telegram ke Yogyakarta, menjelaskan pelucutan senjata batalion Siliwangi dan Mobrig oleh Brigade 29. Supardi juga menyampaikan keadaan Madiun aman terkendali. “Berhubung kepergian kepala daerah, untuk sementara pimpinan pemerintahan daerah kami pegang. Minta instruksi lebih lanjut.” Demikian laporan Supardi, yang menyebut dirinya wakil Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Madiun.

Hingga menjelang petang, tak ada balasan dari Yogya. Esoknya, menjelang malam, “jawaban” itu akhirnya datang juga. Tidak lewat telegram, tapi melalui gelombang Radio Republik Indonesia di Yogyakarta. Dengan berapi-api Presiden Sukarno menyampaikan pidato menanggapi peristiwa di Madiun.

Sukarno mengatakan telah terjadi upaya kup oleh PKI di Madiun. Dia memberikan dua pilihan kepada rakyat: ikut Musso dengan PKI atau ikut Sukarno-Hatta. “Negara kita mau dihancurkan. Mari basmi bersama pengacau-pengacau itu,” Sukarno berseru.

Hanya berselang tiga jam, melalui Radio Gelora Pemuda, Musso membalas pidato Sukarno. Musso menyatakan Sukarno-Hatta hendak menjual Indonesia kepada imperialis Amerika. “Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu,” katanya.

Musso bersama petinggi Front Demokrasi Rakyat mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah Madiun. Para pejabat pemerintah, dari bupati sampai lurah yang propemerintah, digantikan kader PKI. Musso kemudian melantik Soemarsono sebagai gubernur militer dan Kolonel Djoko Soedjono menjadi komandan pasukan PKI. Alasannya, pemerintahan baru ini dibentuk untuk melawan kekuatan militer. Adapun Supardi, karena dinilai berani melapor ke pemerintah pusat, diangkat menjadi residen.

FRONT Nasional Daerah Madiun menguasai lima kabupaten: Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan. Hari itu bupati diganti dengan kader PKI. Wilayahnya semakin luas dengan bergabungnya Wonogiri dan Sukoharjo.

Hatta mengecam tindakan Musso. Dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 20 September 1949, dia mengatakan gerakan PKI itu sebagai upaya merobohkan pemerintahan Republik Indonesia dengan kudeta. “Kemudian mendirikan pemerintahan Soviet,” katanya. Sejarawan Harry A. Poeze memberikan penilaian yang sama. “Itu upaya mereka menjadikan Musso sebagai presiden,” katanya.

Bertahun-tahun kemudian, para tokoh PKI berkukuh menolak dituding melakukan pemberontakan di Madiun. “Alangkah mencari-carinya orang yang menuduh PKI merobohkan Republik Indonesia,” kata D.N. Aidit dalam pembelaannya berjudul Menggugat Peristiwa Madiun, yang dibacakan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 11 Februari 1957. Bantahan serupa datang dari Soemarsono. Menurut dia, kalau memberontak, PKI pasti sudah melakukan penyerangan. “Ini tidak,” katanya.

SITUASI Madiun-Yogyakarta terus memanas. Pada akhir September 1948, lewat Radio Gelora Pemuda, PKI membantah tudingan Hatta. Lewat Supardi, PKI meminta upaya perdamaian dengan pemerintah Sukarno-Hatta. “Karena pemerintahan lokal di Madiun merupakan bagian dari Republik Indonesia,” kata Supardi, seperti dikutip dalam buku Himawan Soetanto yang berjudul Rebut Kembali Madiun.

Abdoel Moetholib, yang belakangan menggantikan Supardi, melakukan langkah yang sama. Dia mengumumkan daerah-daerah yang sebelumnya diduduki PKI telah kembali dilepaskan. Agar lebih meyakinkan, Moetholib melakukan penggantian bupati di Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Upaya itu sia-sia. Sukarno telanjur menunjuk Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengambil langkah tegas guna merebut kembali Madiun. Sepuluh batalion tentara pemerintah menyerbu Madiun. Kota yang dikelilingi pegunungan itu dikepung dari berbagai penjuru. Petinggi PKI terdesak. Pada 28 September, Musso, Amir Sjarifoeddin, dan Soemarsono hengkang meninggalkan Madiun. “Kami terjepit,” kata Soemarsono.

Sebulan Bersama Oude Heer

RAPAT Politbiro Partai Komunis Indonesia, Agustus 1948, adalah panggung pertama bagi Musso setelah 21 tahun menghilang dari Republik. Pada 1927 ia kabur ke Moskow akibat terlibat pemberontakan PKI 1926 yang dapat dipadamkan Belanda. Pada 1935 ia pernah menyusup ke Surabaya untuk menghidupkan kembali PKI. Tapi ia tak berhasil.

Sejak itu PKI menjadi partai bawah tanah yang melawan fasisme secara lunak. PKI tak menggalang massa buruh dan tani, tapi menyusup ke pemerintah dan organisasi lain. Musso menilai cara itu tak efektif.

Dalam gagasan barunya, “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”, Musso menganggap PKI tidak mengakar kuat pada buruh, tani, pemuda, dan tentara. Kader PKI terpecah akibat disusupkan ke pemerintah atau partai lain. Sosialisasi ideologi partai lembek karena tidak dilakukan secara terbuka. Sebagai partai bawah tanah PKI ketika itu lebih banyak berlindung di balik Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Didirikan di Solo pada 26 Februari 1948 sebagai akibat jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin, FDR menampung partai dan ormas sayap kiri. Selain PKI ilegal, anggota front itu adalah Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Tani Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Amir sendiri didapuk menjadi Ketua Front.

Menurut sejarawan Belanda, Harry A. Poeze, FDR dibentuk setelah Amir dan Sutan Sjahrir pecah kongsi dalam Partai Sosialis. Amir menghendaki partai memihak Soviet dan menentang kapitalisme pimpinan Amerika Serikat. Sjahrir berpendirian partai harus menempuh politik luar negeri bebas aktif.

Jatuhnya kabinet Amir memperparah perseteruan itu. Sjahrir akhirnya keluar dari Partai Sosialis dan membentuk Partai Sosialis Indonesia. Adapun Partai Sosialis Amir melebur ke FDR.

Dalam dokumen FDR, “Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru”, disebutkan bahwa aliansi itu dibentuk untuk menggulingkan kabinet Hatta yang tengah berkuasa. Penggulingan itu akan dilakukan melalui parlemen, bahkan jika perlu membentuk pemerintahan baru melalui pemberontakan.

Amir menyambut gagasan Musso. Dalam rapat Majelis Lengkap FDR, Agustus 1948, ia berujar, “Kedatangan Oude Heer (Pak Tua) Musso bisa mempercepat proses yang selama ini kita jalankan.” Dalam bukunya, Madiun dalam Republik ke Republik (2006), mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Himawan Soetanto menyatakan kembalinya Musso membawa haluan baru yang menekankan perlawanan terhadap fasisme secara radikal.

Musso tidak mau menyia-nyiakan waktu. Di panggung rapat Politbiro PKI, ia meminta partai itu bersalin rupa. Menurut mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat DI Yogyakarta Hersri Setiawan, di mata Musso PKI ilegal melakukan beberapa kesalahan, di antaranya partai tidak berani melakukan perjuangan bersenjata dan lebih memilih politik kompromi. Partai juga dianggap tidak mengedepankan ideologi komunis. “Musso menuntut gerakan PKI direvisi,” kata Hersri.

Rapat itu akhirnya memutuskan hanya perlu satu partai kiri yang legal untuk menyatukan gerakan buruh dan kaum miskin. Pada rapat FDR, 21 Agustus 1948, Politbiro PKI mengusulkan agar ketiga partai di FDR melebur menjadi satu dan menyandang nama Partai Komunis Indonesia.

Dalam korespondensinya dengan ahli politik Ben Anderson, mantan Ketua Bidang Pertahanan Pesindo Soerjono menyatakan usulan itu ditolak pemimpin Partai Buruh, seperti Asrarudin dan S.K. Trimurti. Mereka meminta Front menggelar kongres sebelum melebur menjadi PKI.

Sejumlah kader partai di FDR memang meragukan kemampuan Musso, tokoh lama yang tiba-tiba ingin mengambil alih kepemimpinan partai kiri. Sejumlah kader Pesindo dan Barisan Tani Indonesia yang semula pro-Sjahrir memilih hengkang. “Kerikil ini menyebabkan PKI baru tidak solid,” kata sejarawan Rushdy Hussein.

Namun upaya penyatuan itu tak terhindarkan. Umumnya pemimpin partai kiri mempercayai Musso. Pada Kongres PKI, 27 Agustus 1948, penyatuan itu disahkan. Awal September dibentuklah kepengurusan PKI legal dengan Musso sebagai pemimpin. Kepengurusan itu menandai masuknya PKI ke kancah politik terbuka. Belum genap sebulan muncul ke permukaan, meletuslah pemberontakan Madiun yang dilakukan organ PKI pimpinan Musso. Setelah peristiwa itu, PKI kembali remuk redam.

Suatu Malam di Proklamasi 56

  • LELAKI yang mengenakan safari warna gelap itu berjalan sendirian. Suatu hari pada Januari 1948, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan raut wajah kusut dia mendekati beberapa pemuda yang tengah duduk santai di belakang rumah Presiden Sukarno di Jalan Proklamasi 56, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

    Rumah ini memang menjadi tempat bersantai para pejabat negara dan aktivis kemerdekaan di malam hari. Setelah menyapa sekadarnya, dia mengeluarkan sebotol kecil wiski dari kantong celana, kemudian menenggaknya. Lelaki itu adalah Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri Indonesia yang beberapa hari sebelumnya “dipaksa” meletakkan jabatan.

    “Malam itu kami minum wiski bersama,” kata Rosihan Anwar mengenang peristiwa itu. Dalam penglihatan wartawan senior ini, Amir terlihat agak tertekan setelah lengser dari jabatan perdana menteri. “Meski dia berusaha menutupi dengan tetap terlihat enjoy,” katanya. Amir terpaksa melepaskan jabatan perdana menteri setelah meneken Perjanjian Renville. Tekanan dari lawan politiknya kian menjadi-jadi. Sebagai kepala pemerintahan, dia dinilai bertanggung jawab atas semakin terpojoknya posisi Indonesia setelah perundingan itu.

  • Wajah Amir Sjarifoeddin tampak sumringah pagi itu, 8 Desember 1947. Di atas kapal USS Renville dia asyik berbicara tentang Frank Graham, perwakilan Amerika Serikat di Komisi Tiga Negara. “Mereka rileks sambil masing-masing memegang Injil di tangan,” kata Rosihan. Pemimpin redaksi koran Siasat itu mengaku melihat pertemuan tersebut saat mengunjungi kapal perang milik Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Perundingan Renville terjadi atas desakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Agustus 1947, yang khawatir melihat pertikaian Indonesia-Belanda yang berlarut-larut. Dalam resolusinya itu, Dewan Keamanan mendesak kedua negara agar menyelesaikan pertikaian dengan menunjuk tiga negara sebagai penengah.

    Indonesia memilih Australia, Belanda menunjuk Belgia. Dua negara itu kemudian menunjuk Amerika sebagai anggota ketiga. Persekutuan ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara, yang diwakili Frank Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia), dan Paul van Zeeland (Belgia).

    Sebelum berunding, di dalam negeri, Amir pasang kuda-kuda. Dia merangkul kembali Masyumi agar mau bergabung di pemerintahan. Tawaran itu diterima tanpa syarat. Pada 11 November 1947, Amir merombak kabinet dengan memberikan lima kursi menteri untuk Masyumi.

    Namun harapan tinggal harapan. Baru saja perundingan dibuka, delegasi Belanda menolak usul Indonesia untuk menyelesaikan persoalan politik sebelum membicarakan soal gencatan senjata. Tak hanya itu, Belanda juga menolak tuntutan komisi teknis Indonesia yang diketuai J. Leimena agar tentara kompeni ditarik kembali hingga batas garis demarkasi yang telah disepakati bersama 14 Oktober 1946. Sebaliknya, Belanda menuntut batas demarkasi itu adalah kesepakatan baru pada 28 Agustus 1947, yang disebut sebagai Garis van Mook. Pembahasan di komisi teknis buntu.

    Macetnya pembahasan di komisi teknis membuat Amir jengkel dan mengancam akan kembali ke Yogyakarta. “Kapan saya kembali ke Jakarta tergantung Belanda. Saya hanya kembali jika ada sesuatu yang harus dikerjakan,” katanya seperti dikutip Naskah Lengkap Asal-Usul KTN. Karena tak diindahkan, pada 24 Desember 1947, Amir kembali ke Yogyakarta.

    Pada saat yang sama, di sejumlah daerah tentara Belanda terus melakukan aksi militer. Tersiar kabar akan ada aksi militer besar-besaran ke Yogyakarta, jika Indonesia tetap ngotot menolak 12 prinsip politik Belanda. Kondisi semakin genting. Frank Graham sebagai utusan Komisi Tiga Negara menggelar pertemuan dengan “Lima Besar RI”, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, Amir, dan Agus Salim. Graham meminta Indonesia tidak meninggalkan meja perundingan. Tidak memiliki pilihan, Indonesia akhirnya mengalah dan menerima tuntutan Belanda. Kemudian, 17 Januari 1948, di atas kapal Renville, Amir meneken persetujuan itu.

    Para pemimpin Republik mendukung. Presiden Sukarno mengatakan, meski Perjanjian Renville seakan-akan merugikan Indonesia, harus dilihat kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh. “Kalau bisa mencapai cita-cita dengan jalan damai, kenapa harus perang,” katanya. Hatta mengatakan perjanjian ini tidak menjauhkan kita dari cita-cita. Panglima Besar Sudirman juga mengaku puas atas pencapaian itu.

    Di luar dugaan Amir, partai-partai pendukungnya justru menolak Perjanjian Renville. Sehari setelah perjanjian itu, sekitar 300 orang yang mengaku sebagai massa Hisbullah menggelar demonstrasi di depan Istana Yogyakarta. “Kabinet Amir Bubar. Kami menolak Perjanjian Renville,” demikian kata salah satu dari mereka. Sumpah-serapah juga diarahkan ke Perdana Menteri, “Amir pengkhianat.”

    Pemimpin Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia juga menyalahkan Amir. Mereka mengatakan menarik dukungan dari pemerintahan dan mengumumkan pengunduran diri para menteri. Presiden Sukarno yang semula mendukung kini berbalik. “Sebaiknya serahkan mandat kepada saya,” kata Sukarno.

    Amir tidak bisa berbuat banyak. Pada 23 Januari 1948, dia menyatakan mundur. Sukarno kemudian menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Hatta yang kemudian membentuk kabinet baru. Masyumi dan PNI, dua partai yang sebelumnya meninggalkan Amir, kemudian memutuskan bergabung di kabinet Hatta.

    Menurut Soemarsono, anggota Pimpinan Pusat Pesindo, Amir saat itu merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan politik. “Aduh, begini permainan komplotan ini,” katanya mengutip keluhan Amir.

    Kepedihan Amir tak berujung di situ. Di kalangan kelompok kiri, dia juga disalahkan, dinilai terlalu lemah dan mau begitu saja menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri. Menurut Soemarsono, sebuah rapat mendadak digelar kelompok kiri untuk mengadili Amir. “Semua yang hadir menyalahkan dia karena mau mundur begitu saja,” katanya.

    Pemimpin Partai Komunis Indonesia, Musso, dalam dokumennya, Jalan Baru untuk Republik Indonesia, juga menyerang ketidakberdayaan Amir. Menurut dia, kaum komunis saat itu melupakan ajaran Lenin yang menyatakan pokok dari revolusi adalah kekuasaan negara. “Mundurnya Amir memberi jalan elemen borjuis memegang kendali pemerintah,” katanya.

    Semua ini berlangsung cepat: Amir mendapati dirinya sekonyong-konyong jadi musuh bersama. Tak mengherankan malam itu di belakang rumah Sukarno dihabiskan sampai larut dengan minum wiski dan bernyanyi. Menurut Rosihan, pertemuan malam itu adalah terakhir kali dia bersua dengan Amir. “Setelah itu, saya hanya mendengar dia pergi ke Solo membentuk Front Demokrasi Rakyat,” katanya. “Sampai akhirnya ditembak mati.”

Laga Pengalih Sebelum Madiun

BAKDA isya, Kolonel Sutarto sampai di depan rumah ibunya di Kampung Timuran Solo. Malam itu, 2 Juli 1948, komandan Pasukan Panembahan Senopati (KPPS) ini bergegas pulang begitu menerima kabar ibunya sakit keras.

Begitu paniknya, Sutarto jadi tak awas terhadap sekitarnya. Turun dari jip yang membawanya dari markas, bekas Shodancho Daidan Peta di Wonogiri itu disambut tembakan dari kegelapan. Dor… dor…. Sutarto ambruk. Dua peluru menembus belakang tubuhnya. Ia tewas bersimbah darah.

Insiden itu memicu beragam kecurigaan. Selain pelakunya tak tertangkap, korbannya adalah panglima sebuah kesatuan tempur paling besar dan berpengaruh di wilayah Surakarta.

Belakangan muncullah desas-desus. Di lingkungan prajurit Senopati beredar kabar, Sutarto ditembak anggota pasukan Siliwangi, anak buah Letnan Kolonel Sadikin. “Karenanya, anggota pasukan Senopati diperintah mencari tahu,” kata Mayor Slamet Rijadi dalam buku biografinya, Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS.

Muncul spekulasi baru. Sutarto sengaja ditembak karena dianggap melawan Program Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara yang digulirkan kabinet Hatta. Sutarto menganggap program ini tak transparan dan mengancam posisi pasukannya.

Front Demokrasi Rakyat/PKI yakin pembunuhan Sutarto adalah teror politik gaya Hatta. “Ini rasionalisasi dalam bentuk lain. Kami yakin Hatta sendiri yang langsung turun tangan karena dia Menteri Pertahanan saat itu,” kata Soemarsono, mantan Gubernur Militer Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun.

Spekulasi ini menguat karena insiden penembakan Sutarto terjadi selang 40 hari setelah ia memimpin parade pasukan di Solo, 20 Mei 1948. Di depan Presiden Sukarno dan Panglima Besar Sudirman, Sutarto menggelar lima resimen tempurnya, termasuk enam resimen laskar rakyat, seperti pasukan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Tentara Laut Republik Indonesia, yang dikenal kiri.

Belakangan, Divisi IV Panembahan Senopati batal dilikuidasi. Menanggapi aksi penolakan itu, Panglima Sudirman menjadikan pasukan Sutarto sebagai pasukan komando khusus.

Program kabinet Hatta so-al Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) Tentara yang ditentang Sutarto menyorongkan konsep penataan postur angkatan perang yang lebih ramping dan efisien. Hatta beralasan, kocek negara yang mepet dan wilayah Indonesia yang kian menciut akibat Perjanjian Renville menjadi pertimbangan Re-Ra. Hatta, seperti dikutip dalam otobiografinya, merujuk setidaknya ada 350 ribu tentara plus 400 ribu anggota laskar yang kudu diciutkan menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler.

Perampingan itu dimulai dengan penataan struktur garis dan wilayah komando. Besaran divisi dan kesatuan komando teritori juga diciutkan. Jawa, misalnya, dari tujuh divisi menjadi empat divisi. “Semuanya disesuaikan dengan fungsi pertahanan menghadapi agresi Belanda,” kata Nasution dalam Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Madiun, dari Republik ke Republik, Program Re-Ra justru bermasalah saat diberlakukan di lapangan. Misalnya friksi akibat audit personel sesuai dengan kepangkatan dan tingkat pendidikan antara perwira eks Peta dan eks KNIL. Eks Peta, misalnya, turun sampai dua tingkat (dari letnan satu menjadi pembantu letnan satu). Adapun perwira eks KNIL naik pangkat dua tingkat.

Menurut Soemarsono, sejatinya FDR/PKI adalah kelompok yang paling dirugikan dengan Re-Ra. Barisan laskar yang dibangun FDR, seperti Pesindo, biro perjuangan, perwira politik, dan TNI Masyarakat, akan dilikuidasi karena dianggap bukan TNI. “Sebenarnya kamilah sasaran tembak utama kabinet Hatta,” kata Soemarsono dalam bukunya, Revolusi Agustus.

Soemarsono sendiri dipecat dari Pendidikan Politik Tentara pada awal Mei 1948. Pangkat terakhirnya mayor jenderal. Pada bulan yang sama, dipecat pula Wikana, eks Gubernur Militer Surakarta. Wikana adalah tokoh FDR dan Pesindo. Menyusul kemudian pembubaran TNI Masyarakat yang dirintis Joko Suyono dan Sakirman.

Mitos Amerika di Kaki Lawu

DI ketinggian seribu dua ratus meter, telaga itu membentang. Airnya tenang, dengan kedalaman hampir tiga puluh meter. Hawa sejuk senantiasa merapat di sekitarnya. Gunung Lawu yang menjulang kukuh terlihat menancapkan kakinya. Keindahan panoramanya membuat wisatawan rajin berlabuh di Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti memenuhi hasrat turis, banyak hotel dan vila mengitari telaga seluas tiga puluh hektare ini.

Dulu pun orang-orang Belanda membangun rumah dan hotel di kawasan Sarangan. Tapi, pada saat Agresi Militer Belanda Kedua, akhir 1948, tentara Republik membakar bangunan-bangunan itu. Sebagian sisa bangunannya masih terlihat hingga kini.

Di sini pula, tersimpan rumor tentang pertemuan pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia. Satu pertemuan yang oleh pihak komunis diduga ikut mempengaruhi penyingkiran orang-orang kiri oleh Kabinet Hatta dalam Peristiwa Madiun pada September 1948.

Tuduhan keterlibatan Amerika di Madiun pada 1948 muncul setelah peristiwa itu sendiri. Adalah Paul de Groot, pemimpin komunis di Belanda, seperti ditulis ahli Asia Tenggara dari Universitas Cornell, Ann Swift, dalam disertasinya berjudul The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, yang membuka teori provokasi Peristiwa Madiun oleh Amerika.

Di hadapan parlemen Belanda, sebulan setelah Peristiwa Madiun, De Groot menuduh Charlton Ogburn, penasihat politik delegasi Amerika dalam Komite Jasa Baik untuk Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertemu dengan Sukarno dan Hatta di Sarangan, tiga bulan sebelum Peristiwa Madiun meletus. Dalam pertemuan ini, Amerika menjanjikan pengiriman senjata dan penasihat teknis jika pemerintah Indonesia mau menyingkirkan komunis. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Menteri Penerangan Mohammad Natsir.

Belakangan, tuduhan De Groot ini diadopsi oleh komunis Rusia pada Januari 1949. Tiga tahun setelah Peristiwa Madiun, wartawan Prancis, Roger Vailland, juga menuliskan pertemuan itu dalam Boroboudour, Voyage � Bali, Java et autres Iles. Versi Roger ini ditelan oleh majalah Bintang Merah milik PKI.

Berdasarkan tulisan Roger, pertemuan Sarangan digelar pada 21 Juli. Indonesia diwakili Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo, Mohamad Roem, dan Kepala Kepolisian Soekanto. Dari pihak Amerika, hadir Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden Harry Truman, Gerard Hopkins.

Pertemuan ini disebut menghasilkan Red Drive Proposal. Salah satu isinya, Amerika memberikan US$ 56 juta untuk menghancurkan PKI. Bintang Merah juga menyebutkan Kabinet Hatta menggunakan Rp 3 juta untuk menyogok Dokter Muwardi, pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat, untuk membuat insiden Solo yang kemudian memunculkan Peristiwa Madiun.

Mantan Gubernur Militer Pemerintah Front Nasional Daerah Madiun Soemarsono meyakini adanya Red Drive Proposal. Soemarsono mengaku mendengar dari mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin-yang digantikan Hatta setelah Perundingan Renville-soal pertemuan itu. Amir mengatakan adiknya saat pertemuan itu menyaksikan siapa saja yang hadir. Sukarno saat itu hanya diam. Sedangkan Hatta menyetujui tawaran Amerika. “Yang banyak bicara Hatta, Soekiman, dan Roem,” katanya.

Setelah Pistol Menyalak Tiga Kali

KENDATI sudah bertahun-tahun tinggal di Belanda, Nugroho, 85 tahun, masih mengingat rumah besar yang berada paling dekat dengan jalan raya di kompleks Pabrik Gula Rejoagung di Madiun, Jawa Timur. Ia bercerita, 62 tahun lalu kompleks pabrik itu menjadi markas Badan Kongres Pemuda.

Nugroho bekerja di bagian penerangan badan itu. Ia ingat saat itu Rejoagung di bawah kendali Soemarsono yang ditugasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi Ketua Badan Kongres Pemuda Madiun.

Rumah itu pula yang pada pekan ketiga September 1948 berkali-kali didatangi orang berseragam militer. Tamu yang datang itu adalah orang-orang bekas Laskar Pemuda Sosialis yang masuk jadi tentara di Brigade 29.

Soemarsono memang sudah tak lagi bertugas di militer sejak dipecat Perdana Menteri Mohammad Hatta dari Pendidikan Politik Tentara. Oleh Hatta bintang dua di pundaknya juga dilucuti. Tapi ia masih punya pengaruh karena merupakan salah satu pentolan Pesindo.

Saban kali bekas anak buahnya datang, yang dibawa adalah kabar-kabar buruk. “Mereka melaporkan ada pasukan dengan badge tengkorak berlatih menembak dekat markas mereka,” kata Soemarsono.

Lain waktu mereka melaporkan hilangnya tiga pemimpin pemogokan Serikat Buruh Daerah Autonom. Penculiknya ditengarai pasukan tengkorak tadi. Kelompok bersenjata yang sama juga dituding menembak anggota Serikat Buruh Kereta Api.

Nugroho, tukang gambar poster Badan Kongres Pemuda, bercerita saat itu situasi Madiun memang panas. “Ada tentara, ada laskar macam-macam, dan mereka sering bentrok,” ujarnya. Yang paling mencolok, kata dia, adalah kelompok bersenjata dengan logo tengkorak di seragamnya.

Rentetan masalah itu mengingatkan Soemarsono akan cerita tiga perwira-Letnan Kolonel Suwardi, Komandan Angkatan Laut Solo Letnan Kolonel Achmad Jadau, dan Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang datang dari Solo, Jawa Tengah. Ketiga perwira ini menceritakan soal penembakan dan penangkapan orang-orang kiri di daerah mereka.

Soemarsono yakin hanya dalam hitungan hari masalah di Solo bakal sampai ke Madiun. Apalagi intelijennya di Polisi Militer dan Brigade Mobil bercerita ada instruksi dari pemerintah Mohammad Hatta untuk menangkap dirinya. Bahkan Brigade 29 juga akan dilucuti oleh Brigade Mobil Polisi.

Ia makin yakin saat didatangi kawan lamanya, Kolonel Moestopo, yang menyampaikan kabar senada. Moestopo, yang saat itu sudah bergabung dengan p asukan Siliwangi, bahkan mengatakan ia diperintahkan untuk menangkap Soemarsono. “Tangkap saja. Tapi apa mungkin menangkap saya tanpa saya melawan!” Soemarsono balik menghardik.

Pada 16 September, Soemarsono menerima telepon dari Kediri. Di ujung sambungan terdengar suara Panglima Divisi Brawijaya Kolonel Sungkono. Bekas tetangga Soemarsono saat tinggal di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, itu mengajak bicara tentang ulah pasukan Siliwangi.

“Sudah, Cak, serang saja mereka. Masak sampean dari Surabaya bisa dihantam-hantam begitu?” kata Soemarsono menirukan ucapan Sungkono. “Hadapi saja Siliwangi itu, kami sepenuhnya di belakang Madiun.”

Digosok Sungkono, Soemarsono semakin panas. Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Rebut Kembali Madiun, Brigade 29 memiliki kekuatan sekitar lima batalion. Mantan Panglima Daerah Militer Siliwangi ini menjelaskan, pasukan yang dipimpin Kolonel Dachlan tersebut sudah bersiaga di seputar Madiun, yakni di Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, sampai ke lereng-lereng Gunung Wilis di Kediri.

Soemarsono: Kami Tidak Memberontak

KINI dia 89 tahun. Tapi ia bicara dengan tegas, jelas, sesekali meledak-ledak. Ingatannya terjaga baik, ia bercerita dengan runtut dan mendetail. Keriput di wajah, tubuhnya yang terlihat ringkih, tak kuasa menghalanginya bicara panjang lebar tentang sejarah pergerakan Indonesia. Ia menilai telah terjadi pemutarbalikan sejarah, dan itu tak adil baginya.

Soemarsono, mantan Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, juga bekas pemimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), menganggap Peristiwa Madiun adalah bagian penting dari sejarah hidupnya.

Dia berperan penting mengkoordinasi gerak cepat empat batalion Brigade 29, pasukan ABRI yang pro-Partai Komunis Indonesia, pada dinihari 18 September 1948. Dalam beberapa jam, Soemarsono dan pasukannya melucuti pasukan Siliwangi, Brimob, dan polisi militer di barak-barak mereka sendiri.

Sebagian besar anggota Brigade 29 memang eks anggota Pesindo. Soemarsono bersama pasukan ini bertarung hidup-mati mempertahankan Surabaya dari serangan Inggris, pada 10 November 1945. “Meski bukan komandan di pasukan itu, pengaruh saya besar,” kata Marsono, begitu dia biasa disapa, sambil tertawa.

Ditemui dua kali pada September lalu di rumah putrinya di Jakarta, Soemarsono, yang kini bermukim di Sydney, Australia, menceritakan kembali apa yang terjadi di Madiun dan sekitarnya pada akhir 1948. Ia tetap keras menolak peristiwa itu disebut sebagai pemberontakan.

 

Banyak yang menyebut Peristiwa Madiun 1948 merupakan pemberontakan PKI.

Saya menolak istilah pemberontakan untuk menyebut peristiwa yang terjadi di Madiun itu. Kami tidak berinisiatif untuk terlibat dalam bentrokan. Kami hanya membela diri.

Semua berawal dari pemogokan serikat buruh dalam negeri di Madiun pada awal September 1948. Mereka menuntut kenaikan upah dan berunjuk rasa di depan di kantor wali kota. Setelah mogok sehari, tiga orang pemimpin serikat itu hilang, diculik tentara.

 

Reaksi Anda?

Saya tentu bertanya kepada komandan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Madiun, Letkol Sumantri. Dia mengaku tidak tahu siapa yang menculik. Lho kok bisa, padahal kami mendapat informasi dari anak-anak Brigade 29 bahwa ketiga aktivis buruh itu ditahan di markas Siliwangi. Saya berkesimpulan, para penculik adalah tentara gelap yang tidak melapor saat masuk Madiun. Kami putuskan bergerak untuk membebaskan pemimpin buruh yang diculik.

 

Apa yang kemudian terjadi?

Saya akan ditangkap. Dokter Moestopo, kawan seperjuangan saya dari Surabaya, datang menemui saya di Pabrik Gula Rejoagung. Dia kolonel pasukan Siliwangi. Begitu bertemu, dia memeluk saya dan menangis. Saya bertanya, ada apa. Dia mengaku mendapat perintah untuk menangkap saya. Tentu saya marah. Saya berkata padanya, tangkap saja, tapi apa mungkin menangkap saya tanpa ada perlawanan.

 

Lalu?

Setelah itu, datanglah Kepala Korps Polisi Militer Madiun, Kapten Sunardi, ke tempat saya. Dia juga memberikan informasi bahwa saya akan ditangkap. Saya bertanya: soal apa. “Bung dianggap melawan pemerintah,” kata Sunardi. Staf intelijen Pesindo menyampaikan kabar serupa. Sejak itu saya lebih berhati-hati.

 

Anda merasa diteror?

Suatu hari, seseorang menembak saya di pekarangan rumah. Tapi tembakannya meleset, dan peluru kena pohon. Sejak itu, saya bersiap-siap. Pasti ada yang menteror. Saya siapkan pistol di mobil, meskipun saya pergi ke mana saja tanpa sopir. Mobil saya waktu itu Chevrolet tahun 1942.

 

Suasana Madiun saat itu?

Banyak informasi akan ada teror atas orang-orang kiri. Semua resah. Apalagi di Solo sudah ada pertempuran. Kami mendengar kabar, pasukan Brimob dan polisi militer akan melucuti Brigade 29. Kami tidak bisa tinggal diam.

 

Mengapa Anda merasa terdesak? Bukankah Madiun ketika itu basis PKI?

Sebenarnya keresahan sudah dimulai saat kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh. Kabinet Hatta membuat kebijakan baru, yaitu rasionalisasi tentara. Semua laskar, yang kebanyakan anggotanya PKI, akan dikeluarkan dari militer. Kami, yang tidak pernah bersekolah formal, tidak akan pernah menjadi perwira. Pendidikan tentara Divisi Senopati, misalnya, paling tinggi ongko loro (kelas dua SD). Kami semua akan diganti dengan tentara sekolahan. Siliwangi yang akan paling diuntungkan.

 

Anda menuding Hatta ikut melakukan provokasi sampai terjadi Peristiwa Madiun?

Hatta jelas melakukan provokasi. Dia yakin, jika masih ada orang PKI di aparatur pemerintah, Barat tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia juga membebaskan Tan Malaka. Padahal semua orang tahu Tan Malaka musuh orang-orang PKI.

 

Jadi, Anda yakin akan adanya Red Drive Proposal?

Itu jelas. Proposal itu terkait dengan proses pengakuan de jure masyarakat internasional atas Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar orang-orang kiri di pemerintahan disingkirkan dulu. Jika itu dilakukan, baru Indonesia akan mendapat pengakuan.

 

Bagaimana Peristiwa Madiun bermula?

Saya yang bertindak duluan, pada dinihari 18 September. Tepat pukul dua pagi, kami melucuti pasukan Brimob, polisi militer, dan Siliwangi. Waktu itu jatuh korban tewas lima orang. Tiga orang dari mereka dan dua orang Brigade 29.

Jadi tidak benar bahwa di Madiun ketika itu semua bendera Merah Putih diganti bendera merah palu-arit, dan ada ribuan muslim dimasukkan ke penjara. Setelah pelucutan pasukan, situasi Madiun biasa-biasa saja.

 

Anda tidak berencana mengganti pemerintahan Sukarno-Hatta?

Saya hanya mau melucuti lawan, supaya mereka tidak bisa menyerang kami lebih dulu. Kami hanya membela diri. Kami juga tidak punya rencana pemberontakan. Buktinya, pada pagi harinya kami kirim telegram ke Yogyakarta, melaporkan situasi di Madiun.

 

Siapa yang mengirim telegram?

Supardi, Wakil Wali Kota Madiun. Semula saya minta komandan teritorial, Letkol Sumantri, yang melapor. Dia tidak berani. Residen Madiun, Samadikun, tidak ada di tempat. Wali Kota Madiun juga tidak berani. Ya sudah, saya tunjuk Supardi. Saya bilang, kamu sebagai wakil wali kota lapor saja, minta instruksi dari pemerintah Hatta di Yogya, apa yang harus dilakukan.

 

Di mana Musso saat itu?

Ia sedang melakukan tur ke daerah-daerah. Sebelumnya, dia sempat mampir ke Madiun. Sebelum memutuskan bergerak, saya sudah menemui Musso dan Amir Sjarifoeddin di Kediri, di sebuah penginapan. Jadi saya bertindak atas perintah Musso.

 

Kalau bukan pemberontakan, mengapa ada proklamasi pemerintahan Front Nasional?

Itu bukan proklamasi pemerintahan baru. Kami hanya bersiap-siap, karena ada informasi bahwa kami akan diserang. Saat itu semua wakil partai juga diajak berembuk bersama di Balai Kota Madiun. Namun, setelah Sukarno berpidato di radio menuduh kami berontak, situasinya berubah. Pak Musso marah sekali. Pidato balasannya itu tanpa teks.

(Rosihan Anwar dalam sebuah tulisan pernah menuliskan keadaan ini. “Malam tanggal 19 September 1948 Presiden Sukarno bicara di depan RRI�Yogya dan meminta rakyat memilih antara Muso-PKI dengan�Sukarno-Hatta. Dalam waktu dua jam Muso tampil di depan radio Madiun�dan mengatakan ‘rakyat seharusnya menjawab kembali bahwa Sukarno-Hatta adalah budak-budak Jepang, dan Amerika dan kaum� pengkhianat harus mati’.” Red.)

 

Apa yang Anda lakukan setelah Peristiwa Madiun?

Saya disalahkan oleh pemimpin PKI yang baru di bawah D.N. Aidit. Saya di-black out oleh partai. Semua peran saya dihapus. Saya diminta tidak disiarkan sebagai orang yang terlibat peristiwa Surabaya 10 November, misalnya. Saya diminta menyingkir karena partai mau membangun kembali basisnya. Saya lalu pergi ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan menjadi guru di sana. Tapi, begitu pecah peristiwa 1965, saya ditangkap lagi oleh Orde Baru.

Misteri Surat untuk Sukarno-Hatta

“SAYA, sebagai perwira muda, saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Ketika itu, perseteruan antara Perdana Menteri Mohammad Hatta dan kubu Front Demokrasi Rakyat, koalisi kekuatan “sayap kiri” di Indonesia, semakin runcing sejak Agustus 1948. Sedangkan Letnan Kolonel Soeharto-menurut buku tersebut-membaca situasi, mengamati setiap kubu, dan menganalisisnya dengan cermat.

Aroma perang saudara sudah begitu pekat di udara setelah pasukan Brigade 29 yang pro dengan tulang punggung Partai Komunis Indonesia, melucuti senjata pasukan Siliwangi di Madiun, Jawa Timur, pada 19 September 1948. Presiden Sukarno dan Musso, Pemimpin Partai Komunis Indonesia saling menyerang melalui pidato maupun tulisan mereka. “Bagimu adalah pilihan antara dua: ikut Muso dengan P.K.I.-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka-atau ikut Sukarno-Hatta,” kata Sukarno dalam pidatonya hanya beberapa jam setelah pelucutan senjata.

Panglima Jenderal Sudirman tidak menginginkan anggota pasukan di Jawa Timur terseret konflik politik ini. Soeharto, yang dianggap netral, diutus membujuk Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati, supaya tidak bergabung dengan PKI. Soeharto dan Soeadi bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Soeadi, yang memang condong ke PKI, malah mengajak Soeharto berkeliling meninjau kondisi Kota Madiun.

“Saya ditelepon Soeharto dari Mantingan (kecamatan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur),” ujar Soemarsono, Gubernur Militer Madiun ketika itu. Setelah tiba di Madiun, Soemarsono mengajak Soeharto berkeliling kota untuk menunjukkan tidak ada pemberontakan di kota itu. “Menurut pidato Sukarno, bendera Merah Putih di Madiun sudah diganti bendera palu arit. Saya minta Soeharto melihat mana ada bendera merah, semuanya bendera merah putih.”

Di rumah Residen Madiun yang ditinggali Soemarsono, Soeharto berjumpa dengan Musso yang sudah satu setengah bulan tiba di Indonesia. Selama berpuluh tahun, setelah pemberontakan PKI pada 1926 gagal, Musso tinggal di luar negeri. Baru kali itulah Soeharto bertemu Musso. Tokoh komunis itu mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Mereka kemudian berbincang-bincang. Soeharto menanyakan kepada Musso kenapa pemerintah dan Front Demokrasi royal malah ikut berseteru.

+ Apakah tidak sebaiknya kita tinggalkan permusuhan dan bersatu melawan Belanda?

- Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang, kembali ke Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi rupanya Sukarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya.

+ Kenapa tidak diadakan pembicaraan?

- Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan.

+ Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan?

- Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang, Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan.

Menurut penuturan Soemarsono, yang kini tinggal di Sydney, Australia, seusai pertemuan tersebut, dia meminta Soeharto membuat surat pernyataan bahwa situasi Madiun aman dan tak ada sinyal-sinyal pemberontakan. “Mas saja yang buat, saya tidak terbiasa,” kata Soemarsono mengutip jawaban Soeharto saat itu. Soemarsono meminta Soeharto menyampaikan surat itu ke Presiden Sukarno dan perdana menteri Hatta.

Mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin yang sudah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia juga menitipkan sepucuk surat untuk Presiden Sukarno. Amir, kata Soemarsono, mengirim surat pribadi yang berisi permintaan agar Bung Karno turun tangan mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan menyampaikan semua pernyataan Musso kepada Panglima Sudirman yang ketika itu sudah sakit keras. “Pak Dirman yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Musso ke Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Soeharto. Memang tak ada data sejarah menyatakan apakah pesan Musso itu sampai ke Sukarno dan Hatta. Yang pasti, perang saudara itu tak tercegah lagi. Dan Musso tewas di ujung senapan.

Tim Edisi Khusus

    Penanggungjawab: Budi Setyarso Kepala Proyek: Wahyu Dhyatmik Penyunting: Toriq Hadad, Wahyu Muryadi, Arif Zulkifli, Budi Setyarso, Muhammad Taufiqurohman, Idrus F. Shahab, Purwanto Setiadi, L.R. Baskoro, Amarzan Loebis, Bina Bektiati, Nugroho Dewanto, Seno Joko Suyono, Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra Penulis: Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra, Sunudyantoro, Dwidjo U. Maksum, Oktamandjaya Wiguna, Purwani Diyah Prabandari, Widiarsih Agustina, Yandhrie Arvian, Yandi M. Rofiyandi, Ramidi, Sapto Pradityo, Budi Riza, Ignatius Yophiandi Kurniawan, Muchamad Nafi, Anton Aprianto, Yuliawati, Erwin Dariyanto, Stefanus Teguh Edi Pramono, Cheta Nilawaty, Nieke Indrieta Penyumbang Bahan: Philipus Parera, Bernarda Rurit (Yogjakarta), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), Hari Tri Wasono (Kediri), Ishomuddin (Madiun, Magetan, Ponorogo), Ahmad Rafiq (Solo), Ging Ginanjar (Belgia, Belanda) Bahasa: Uu Suhardi, Dewi Kartika Teguh W., Sapto Nugroho Foto: Bismo Agung, Hari Tri Wasono, Ishomuddin. Desain: Eko Punto Pambudi, Ehwan Kurniawan, Kendra Paramita, Aji Yuliarto, Hendy Prakasa, Kiagus Aulianshah, Agus Darmawan S.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers