Archive for the ‘Sejarah’ Category

“G-30-S danPembunuhan Massal 1965-66”

Hilmar Farid :

“G-30-S danPembunuhan Massal 1965-66”

 

http://www.prp-indonesia.org, Senin, 14 April 2008.

Hilmar Farid adalah sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan aktivis gerakan sosial.

“MENULIS sejarah bukan perkara mudah. Impian agar sejarawan bisa menghadirkan masa lalu sebagaimana sesungguhnya terjadi semakin jelas tidak mungkin terwujud. Seandainya ada mesin waktu yang bisa melontarkan kita ke masa lalu pun, kita tetap akan melihatnya dari sudut pandang dan kerangka pemikiran tertentu. Setelah menyerap apa yang kita dengar, lihat dan rasakan, kita masih berurusan dengan bahasa sebagai alat kita menyampaikan gagasan yang terbatas dan tidak cukup untuk menghadirkan semua dimensi masa lalu secara penuh. Sejarah dengan kata lain adalah representasi dari masa lalu dan bukan masa lalu itu sendiri. Sejarah selalu diceritakan dan disusun kembali melalui bahasa berdasarkan informasi yang bisa diperoleh mengenai masa lalu, dan karena itu akan selalu kurang, tidak lengkap dan memerlukan perbaikan. Karena alasan itulah sejarawan umumnya mengatakan bahwa sejarah itu terbuka bagi interpretasi yang berbeda, dan selalu bisa ditulis ulang.

Tapi ini tidak berarti bahwa kita bebas menafsirkan dan menulis sejarah. Ada prinsip dasar yang membatasi kebebasan tafsir sejarah: pijakan pada fakta atau kenyataan yang diketahui berdasarkan sumber informasi yang tersedia dan dapat diuji. Tidak semua keterangan mengenai masa lalu dapat dipercaya, dan sejarawan dibekali dengan metode dan prosedur ilmiah untuk memeriksa tingkat keterandalan bahan-bahan yang dihadapinya.

Kekacauan dalam debat mengenai Gerakan 30 September atau G-30-S bersumber dari pencampuradukan fakta, fiksi dan fantasi antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang diceritakan atau dibayangkan/diharapkan orang telah terjadi. Di pusat kekacauan ini adalah penguasa Orde Baru yang menjadikan tafsirnya yang penuh dengan fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah. Orde Baru bersikeras mempertahankan tafsirnya mengenai peristiwa G-30-S karena semua tindakannya untuk menghabisi PKI – mulai dari menangkapi dan menghukum sebagian pemimpin dan membunuh ratusan ribu orang – bersandar pada sejarah resmi itu. Penulisan sejarah di sini terkait dengan legitimasi politik dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya Orde Baru menggunakan tangan besi untuk menjadikan tafsirnya terhadap peristiwa G-30-S sebagai kebenaran umum. “Sejarah” yang dibuat oleh Orde Baru pun menjadi lebih penting dari masa lalu itu sendiri.

Sejarah resmi ini, seperti nasib sejarah resmi di mana pun, mendapat kritik dari banyak pihak yang kemudian menyusun versi alternatif. Walau memikat, ada masalah besar dengan versi alternatif ini. Para penulis versi alternatif ini biasanya lebih tertarik pada persoalan politik sejarah dan ingin mengimbangi atau menentang sejarah resmi, dan bukan pada masa lalu itu sendiri. Secara sadar maupun tidak mereka menerima medan pertempuran yang dibuka oleh sejarah resmi. Di jantung medan pertempuran ini adalah pertanyaan yang selalu kita dengar: siapa dalang G-30-S? Keterpakuan dan keterpukauan pada dalang inilah yang membuat seluruh pembicaraan G-30-S seperti berjalan di tempat.

Di sinilah John Roosa membuat sumbangan penting melalui Dalih Pembunuhan Massal karena keluar dari perangkap teori dalang ini. Ia tidak sibuk membantah atau membela versi tertentu, atau mencari-cari dalang, tapi melakukan hal yang sangat elementer dan fundamental sekaligus: membuat rekonstruksi G-30-S sebagai sebuah gerakan melalui keterangan mereka yang terlibat di dalamnya.

Dalang Tanpa Lakon

Terlepas dari kesimpulan akhir yang berbeda-beda, semua teori tentang dalang G-30-S berasumsi bahwa gerakan itu adalah persekongkolan politik yang direncanakan dengan baik, memiliki rencana yang jelas, dan berada di bawah garis komando. Sebagian mengatakan bahwa dalang itu adalah Soeharto dan komplotan Angkatan Darat yang dipimpinnya, sementara Orde Baru bersikukuh bahwa PKI adalah dalangnya dengan restu dari Presiden Soekarno. Sebagian lain mengatakan pemerintah Amerika Serikat, melalui dinas rahasianya CIA, adalah dalang yang dengan lihai memainkan anak wayangnya di Indonesia. Tidak semua teori mengenai G-30-S dilengkapi bukti-bukti dan karena itu pantas untuk diperhatikan secara serius. Sebagian malah lebih banyak memberi informasi tentang kesadaran dan psikologi politik penyusunnya daripada tentang gerakan itu sendiri.

Dalih Pembunuhan Massal berbeda dengan berbagai teori ini dalam hal yang sangat mendasar, yakni perangkat pertanyaannya. Jika yang lain meyakini bahwa G-30-S adalah sebuah persekongkolan jahat yang dirancang dan dimainkan dengan sangat lihai oleh “sang dalang”, maka Dalih Pembunuhan Massal justru menyoroti bahwa G-30-S sebenarnya sama sekali tidak tepat disebut sebagai gerakan. Dengan penelitian yang cermat terhadap rangkaian bahan yang belum pernah digunakan, dan penafsiran ulang terhadap bahan yang sudah pernah digunakan, ia mereka ulang perjalanan “gerakan” yang berusia singkat itu.

Ia menunjukkan bagaimana para pemimpin gerakan sebenarnya tidak pernah punya kesamaan pandangan dan sikap, apalagi rencana lain seandainya “rencana utama” (yang juga tidak jelas) gagal. Ia merekam bagaimana sebagian pemimpin bersikeras menekankan bahwa “kita tidak bisa mundur lagi” dan menutup diskusi dan perdebatan dengan otoritas. Dan setelah mereka yakin bahwa gerakan itu gagal pun tidak ada rencana penyelamatan yang jelas: semua pihak harus menyelamatkan diri masing-masing. Dengan kata lain, G-30-S sama sekali tidak punya script yang bisa dijadikan pegangan. Analisis Brigjen Supardjo yang menjadi salah dokumen andalan dalam buku ini – karena merupakan satu-satunya keterangan tangan pertama yang dapat diandalkan – dengan jelas menggambarkan kekacauan rencana dan pelaksanaan gerakan itu dari perspektif militer dan politik.

Adalah penguasa Orde Baru yang kemudian membuat script setelah panggungnya ditutup. Dalam studinya mengenai historiografi militer, Katharine McGregor (2007), menceritakan dengan rinci proses penulisan script oleh tim yang dibentuk Angkatan Darat di bawah pimpinan Nugroho Notosusanto. Buku pertama diterbitkan dalam 40 hari, yang menunjukkan betapa pentingnya perang tafsir untuk memaknai G-30-S ini bagi penguasa Orde Baru. Isinya jelas: PKI adalah dalang dari gerakan itu yang sebenarnya bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.1 Buku kedua terbit tidak lama kemudian pada akhir 1965, ketika script pertama sudah digunakan oleh penguasa untuk melancarkan pemusnahan massal terhadap anggota, pendukung dan simpatisan PKI serta keluarga mereka.

Dalih Pembunuhan Massal tidak berpretensi dapat menjawab semua masalah. Malahan ada pertanyaan terpenting yang menjadi kunci untuk memahami G-30-S belum terjawab: siapa yang sebenarnya menyuruh pasukan-pasukan penculik membunuh para jenderal? Jika memang tujuan dari gerakan itu adalah menghadapkan para jenderal pemberontak kepada Soekarno, mengapa mereka dibunuh? Roosa mengakui keterbatasannya dan mengatakan, “siapa tepatnya yang membunuh para perwira itu masih belum diketahui.” (hlm. 60). Lembar-lembar misteri G-30-S dengan begitu belum sepenuhnya terungkap, dan hanya penelitian yang mendalam terhadap bukti-bukti – dan bukan dugaan atau khayalan yang berdasar pada keyakinan tentang adanya dalang – yang dapat membantu menyingkap misteri ini.

Dua Peristiwa Berbeda tapi Terkait

Judul buku ini, Dalih Pembunuhan Massal, memperlihatkan hubungan antara peristiwa G-30-S dengan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan dan pendukung PKI dan organisasi gerakan kiri. Penguasa ORBA selama ini menjelaskan pembunuhan massal sebagai “ekses” karena masyarakat marah melihat pengkhianatan PKI. Seolah-olah reaksi terhadap PKI adalah sesuatu yang wajar/alamiah karena perilaku PKI sendiri. Dalih Pembunuhan Massal dengan cermat memisahkan antara apa yang kita ketahui telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan segala teori, tafsir dan juga fantasi mengenai peristiwa itu. Pembunuhan massal dengan begitu bukan sebuah konsekuensi logis dari apa yang sesungguhnya terjadi, tapi reaksi langsung terhadap script yang disusun oleh penguasa Orde Baru.

Ben Anderson (1987) menulis artikel di jurnal Indonesia yang diterbitkan Universitas Cornell dengan judul “Bagaimana Para Jenderal itu Tewas?” berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Soeharto. Visum itu bertolak belakang dengan berita-berita yang dimuat dalam harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha – yang dikelola oleh Angkatan Darat – bahwa para jenderal yang diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan keji seperti pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin. Visum itu jelas memperlihatkan bahwa tidak ada mata yang dicungkil dan semua kemaluan utuh pada tempatnya. Pertanyaannya, mengapa Angkatan Darat tidak mengumumkan kebenaran itu melalui media yang dikontrolnya, dan justru membiarkan cerita-cerita yang tidak benar memenuhi halaman-halamannya?

Kita juga tahu dari kesaksian dan keterangan mereka yang terlibat dalam pembasmian PKI bahwa “kemarahan” massa yang seolah tidak bisa dikontrol sebenarnya adalah reaksi terhadap berita-berita yang tidak benar dan diketahui tidak benar oleh mereka yang menerbitkannya. Sampai sekarang belum diketahui peran dari tim Angkatan Darat yang menyusun script tentang G-30-S dalam fantasi tentang kekejaman di Lubang Buaya ini. Hal ini juga merupakan misteri yang masih harus diselidiki karena akibatnya yang luar biasa. Di mana-mana pejabat militer berpidato tentang “kekejaman” G-30-S yang tidak pernah terjadi dan menuntut balas dengan membunuh sebanyak mungkin orang komunis.

Tapi penyulut reaksi massal yang paling penting adalah pernyataan bahwa jika PKI menang dan G-30-S berhasil maka banyak orang non-komunis, apalagi anti-komunis, akan diperlakukan sama seperti cerita Angkatan Darat mengenai kekejaman di Lubang Buaya (yang tidak pernah terjadi). Di banyak tempat beredar daftar orang yang akan akan dihabisi oleh PKI seandainya G-30-S berhasil: pemimpin agama, tokoh politik, pemuda dan mahasiswa. Dalam banyak wawancara, termasuk dengan mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap orang kiri, terungkap bahwa daftar itu diumumkan oleh pemimpin militer yang “menemukannya” di kantor PKI atau organisasi massa kiri. Bersamaan dengan itu kadang “ditemukan” juga senjata api, uang dalam jumlah luar biasa, timbunan makanan, dan yang paling menghebohkan alat pencungkil mata, yang di banyak daerah penghasil karet lebih dikenal sebagai alat penyadap getah karet.

Aksi kekerasan dan pembunuhan massal karena ini bukanlah reaksi alamiah terhadap “kekejaman” G-30-S, tetapi terhadap representasi atau script yang ditulis oleh Orde Baru mengenai peristiwa itu. Cerita-cerita bohong tentang kekejaman di Lubang Buaya itulah yang membuat orang kemudian mengambil tindakan. Tapi tentu itu tidak cukup. Di banyak tempat kita tahu bahwa pembunuhan massal disulut langsung oleh pasukan militer, dan di beberapa tempat tidak akan terjadi seandainya tidak dipimpin oleh militer.

Dengan kesimpulan ini saya tidak hendak menggambarkan PKI sebagai domba dan militer, AS dan siapa pun yang terlibat dalam kampanye fitnah dan pembunuhan massal sebagai serigala. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa pembunuhan terhadap para perwira di Lubang Buaya dapat dibenarkan. PKI memang berniat menguasai negara, seperti juga partai politik yang lain. Di daerah-daerah banyak kadernya yang aktif dan menurut cerita yang saya dengar, juga sangar dan kadang mengintimidasi orang yang tidak sepaham. Demonstrasi PKI dan ormas kiri biasanya sangat ramai dan juga menakutkan bagi mereka yang menjadi sasarannya. Aksi-aksi sepihak untuk menegakkan UUPA 1960 yang dilancarkan BTI (dan sebenarnya organisasi petani lain juga) memang kadang disertai bentrokan, mirip dengan apa yang kita saksikan setiap hari di televisi sekarang ini. Tapi semua itu tidak dapat menjelaskan mengapa pembunuhan massal terhadap orang PKI terjadi setelah Oktober 1965.

Jika pembunuhan massal tidak dapat dilihat sebagai reaksi alamiah terhadap G-30-S, tapi sebagai tindakan yang disulut oleh script karangan Angkatan Darat, maka kita juga tidak dapat melihat pembunuhan itu sebagai konflik antara PKI dan kekuatan politik lainnya. Tidak ada pertempuran antara dua pihak seperti layaknya sebuah konflik. Di beberapa tempat orang dengan sukarela pergi ke tempat-tempat penahanan untuk “mengklarifikasi” posisi mereka terhadap G-30-S, tapi tetap ditahan. Pembunuhan massal sepenuhnya merupakan orkestrasi dari penguasa militer yang juga melibatkan elemen sipil di dalamnya. Masalahnya, dalam script karangan penguasa Orde Baru, keterlibatan elemen sipil ini menjadi “bukti” bahwa kemarahan terhadap PKI adalah sesuatu yang genuine tumbuh dari bawah, dan bahwa peran tentara dalam semua urusan ini justru menyelamatkan negara dari kehancuran. Teringat pepatah, “sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.”

Dalih Pembunuhan Massal menegaskan hal yang sangat penting, bahwa G-30-S disalahtafsirkan secara sengaja, dipelintir dan dihadirkan kembali secara salah pula agar menjadi dalih untuk melancarkan operasi pembasmian yang menjadi salah satu kengerian terbesar dalam sejarah modern dunia. Walau masih ada beberapa lubang dan misteri yang belum terungkap, karya John Roosa ini sudah memberikan tilik-dalam yang baik tentang G-30-S sebagai sebuah gerakan. Tentu tidak dapat dikatakan sebagai karya final. Tapi jika masih ada “teori dalang” lain yang muncul berdasarkan dugaan dan desas-desus, maka itu hanya mungkin dilakukan dengan resiko mempermalukan diri sendiri dan menunjukkan ketidaktahuan tentang apa yang sudah diketahui luas. Setiap penulisan sejarah yang serius akan mempertimbangkan dengan serius apa-apa yang sudah diketahui dan ditulis sebelumnya. Tulisan tentang masa lalu yang disusun berdasarkan fantasi atau khayalan dan desas-desus karena itu tidak layak mendapat perhatian serius.

 

* * *

1 Belakangan para penulis script Orde Baru melawan keterangan mereka sendiri dengan memasukkan Soekarno sebagai tokoh antagonis yang mendukung G-30-S untuk menggulingkan pemerintahannya sendiri.***

* Versi awal makalah ringkas ini disampaikan dalam diskusi buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa, yang diselenggarakan di kampus Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta, 31 Maret 2008. Setelah diskusi itu saya memperbaikinya dengan masukan dan komentar dari para peserta diskusi.

 

Hilmar Farid

Pemerintah siap bantu kasus Rawagede

http://www.antarane ws.com/berita/ 275844/pemerinta h-siap-bantu- kasus-rawagede

Pemerintah siap bantu kasus Rawagede
Jumat, 16 September 2011 19:09 WIB | 518 Views

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Berita Terkait
a.. Imigrasi belum bisa lacak Neneng
b.. Nazaruddin punya hak pindah dari Rutan Mako Brimob
c.. Patrialis Akbar: semua tersangka buronan tetap diburu
d.. Patrialis jamin tidak ada tekanan terhadap Nazaruddin
e.. Pukatkorupsi UGM: Koruptor Tak Perlu Diberi Remisi
Video
a.. 53 TKI Eks Tahanan Arab Saudi Tiba
b.. Menkumham Bahas RUU Intelijen
Depok (ANTARA News) – Menteri Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patralis Akbar menegaskan bahwa pemerintah siap membantu kasus Rawagede yang banyak memakan korban pembunuhan orang Indonesia oleh tentara Belanda.

“Tentunya kita akan kawal kasus tersebut, kalau memang mentok maka akan dibantu,” kata Patrialis usai menghadiri wisuda putranya di Balairung Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, Jumat sore.

Kemenkumham akan melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah Belanda untuk membicarakan penghormatan dan penghargaan terkait putusan Pengadilan di Belanda.

Ia menyarankan agar kasus tersebut disikapi dengan tidak tergesa-gesa karena kita harus menerima salinan putusan dari pengadilan di Belanda tersebut terlebih dahulu.

Kasus tersebut katanya jangan sampai ada persoalan antar kedua negara, tapi kita juga menghormatai warga negara yang menuntut haknya dimanapun termasuk diluar negeri.

Patrialis mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan putusan Pengadilan di Den Haag tersebut. “Tentunya ini kabar yang menggembirakan dan suatu putusan tidak ada masalah dengan semuanya,” ujarnya.

Pemerintah lanjut dia akan melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan pihak keluarga para korban tragedi yang terjadi pada 9 Desember 1947 tersebut.

Ia mengharapkan jangan sampai ada kesan kasus tersebut menganggu hubungan kedua negara.

Namun kita memang harus menghormati permintaan warga negara untuk memenuhi kebutuhan haknya baik didalam negeri maupun di luar negeri. “Kita harus menghormati semua ini,” ujarnya.

Delapan janda dan satu korban hidup dari Rawagede, daerah sebelah timur Jakarta, mengadukan pemerintah Belanda ke pengadilan pada 2008 untuk menuntut ganti rugi atas eksekusi pria dan anak laki-laki pada 9 Desember 1947 oleh pasukan penjajah Belanda.

Pemerintah Belanda mengakui bahwa eksekusi itu berlangsung namun bersikeras bahwa tidak ada klaim yang bisa diajukan karena masalah itu dianggap kadaluwarsa menurut hukum Belanda dengan batasan lima tahun.

Pihak berwenang di Belanda mengatakan, 150 orang tewas dalam serangan itu, namun perhimpunan korban menyatakan bahwa 431 orang kehilangan nyawa dalam eksekusi pasukan kolonial itu.

Rawagede terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat.

(F006)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2011

http://www.rnw. nl/bahasa- indonesia/ article/rawagede -menginspirasi- warga-aceh- di-swedia

Map
Stockholm, Swedia
Stockholm, Swedia
Rawagede Menginspirasi Warga Aceh di Swedia
Diterbitkan : 16 September 2011 – 4:36pm | Oleh Prita Riadhini (Google)
Diarsip dalam:
Kuta Reh
Kesuksesan kasus Rawagede di pengadilan Belanda mengispirasi masyarakat Aceh di Swedia untuk memperjuangkan korban Aceh di zaman Hindia Belanda dan Orde Baru.

Melalui jaringan diaspora di Belanda, mereka berupaya menuntut keadilan, baik kepada pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia atas kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut, demikian Asnawi Ali, aktivis sipil Aceh di Swedia.

Menurut Asnawi Ali dengan kemenangan kasus Rawagede membuktikan kejahatan HAM tidak terikat dengan waktu. “Kawan-kawan di sini (masyarakat Aceh) merasa ini (kemenangan Rawagede) sebagai keuntungan bagi Aceh. Dan juga menambah semangat untuk menuntut keadilan.”

Menyeret Belanda
Untuk itu ia akan bekerjasama dengan diaspora Aceh di Belanda dan menekankan, kendati pembantaian di Aceh ada yang terjadi tahun 1904, bakal ada argumen lainnya yang akan memperkuat inisiatif menyeret pemerintah Belanda ke pengadilan.

“Dan perlu digarisbawahi bahwa Aceh dulu berperang melawan Belanda. Dan perang Aceh itu merupakan yang terpanjang. Meskipun sudah lama, anak cucu korban masih menuntut keadilan. Salah satunya adalah cucu raja Aceh yang masih hidup.”

Ia menyadari perjuangan menuntut keadilan membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai langkah konkrit, Asnawi Ali akan mengontak Komite Utang Kehormatan Belanda KUKB yang sekarang menjadi menggulirkan kasus Rawagede.

Pemerintah Indonesia
Tentu saja rakyat Aceh menurut Asnawi, juga akan menuntut keadilan dari pemerintah Indonesia. “Itu jelas. Tapi kita harus membagi-bagi fokus. Jadi kalau yang di Aceh lebih fokus kepada tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Sementara yang di luar negeri menuntut Belanda.”

Dengan kemenangan Rawagede maka menurut Asnawi Ali, Belanda lebih objektif. “Selama ini banyak yang fobi untuk menutut keadilan baik di Belanda maupun negara-negara lain. Padahal di Belanda juga ada pengadilan internasional Den Haag. Jadi segi positifnya kita mulai menaruh kepercayaan dan lebih percaya diri bahwa HAM harus diperjuangkan bukan untuk dilupakan.”

Pembataian Kuta Reh
Salah satu kasus yang menurut Asnawi bisa diangkat adalah pembantaian Kuta Reh, Gayo. “Saya pernah mendengar ada warga Gayo di Belanda mengajukan masalah ini ke pengadilan. Tapi mungkin karena terbias oleh waktu maka perjuangan mereka mulai kendur atau sudah dilupakan.

Dengan keberhasilan Rawagede bukan tidak mungkin tutur Asnawi, ada tuntutan-tuntutan lain. Kendati diakui pula, sebenarnya yang lebih riil adalah tuntutan kepada Indonesia, karena lebih aktual dan lebih update.

Favorit/Cari dengan:
Diskusi
Masykur Ibrahim,SPdI 16 September 2011 – 7:42pm / Atjeh
a.. balas
Allahu Akbar…1000x. ..Jika tidak,maka siap2lah kita akan di kenang oleh Bansa2 lain di Dunia Bahwa Bansa Acehlah yang berhak mendapat gelaran “Bangsa yang Munafik seumue masa”…Muda2han Allah bukakan jalan yang terbaik buat Bansa kita,kamu,kami Anda2 Semuanya Bansa Ace3h……. ..Suara hati kami yang tau mau di kenang oleh anak cucu kami sebagai Bangsa Yang Munafik?

mangkok.hayon 16 September 2011 – 6:42pm / indonesia
a.. balas
Ya,bagus,saya sebagai pemerhati Acheh sangat terharu mendengar kasus acheh di angkat kembali dalam jalur HAM karena sangat berpatutan sekali kalau acheh masuk dalam hal ini karena lagi masalah acheh cukup lama terbiar tiada siapa yang memperdulikan bahkan pimpinan GAM sendiri seakan sudah tidak tahu menahu tentang acheh dan rakyat acheh karena sudah lalai dgn uang rupiah indonesia.

mangkok.hayon 16 September 2011 – 6:40pm / BAGUS SEKALI CERITA INI
a.. balas
YA,bagus,saya sebagai pemerhati Acheh sangat terharu mendengar kasus acheh di angkat kembali dalam jalur HAM karena sangat berpatutan sekali kalau acheh masuk dalam hal ini karena lagi masalah acheh cukup lama terbiar tiada siapa yang memperdulikan bahkan pimpinan GAM sendiri seakan sudah tidak tahu menahu tentang acheh dan rakyat acheh karena sudah lalai dgn uang rupiah indonesia.

TULANG BELULANG di PANTAI PULAU BALI

TULANG BELULANG di PANTAI  PULAU  BALI

Tulang belulang dan tengkorak berserakan  di pantai Pulau Bali diduga adalah Korban Pembunuhan Massal 1965/1966 yang dilakukan oleh aparat militer Angkatan Darat. Korban di Pulau Bali termasuk jumlah yang sangat besar. Menurut catatan YPKP 65 mengutip laporan Robert Cribb (Abera 2001) di Bali ada 100.000 korban, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 800.000 jiwa korban dan di Sumatra  100. 000 korban.

Sudah saatnya negara/pemerintah mengumumkan hasil investigasi Tim Penyelidik Komnas HAM pro yustisia  kasus 1965/1966. Kejahatan kemanusiaan yang menewaskan 3.000.000 juta jiwa – menurut Sarwo Eddy Wibowo Komandan RPKAD – harus segera diusut. Negara harus bertanggung jawab. Tidak boleh didiamkan saja, atau malahan ada maksud untuk menutup-nutupinya, melupakannya. Pelakunya, jenderal-jenderal Angkatan Darat yang terlibat harus diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat kemanusiaan ** (Bedjo Untung Ketua YPKP 65)

The
1965/1966 humanity and political tragedy is really the most brutality
violation against humanity to the civil society, the worst and the
biggest tragedy in the Indonesian  history, the worst humanitarian tragedy  along the history of mankind at the end of the 20th century. It victimized two until three million of innocent people. They were killed without legal process in the reign of New Order regime under the leadership of General Soeharto. According to the Fact Finding Commission (Robert Cribb,  Abera,
2001), the amount is 78.000 people killed. But, Oei Tju Tat who was the
leader of the investigation team mentioned that the amount of the
victims are more than 780.000 people. While Kopkamtib (Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, the Military Commando for
Recovery of Safety and Disturbances) reported that the victims are one
million people (800.000 people in Central Java and East Java, 100.000
victims in Bali and 100.000 in Sumatera). According to General Sarwo
Eddy Wibowo the Chief in Command of Special Armed Forces Regiment
Commandos  (RPKAD) the right hand of Suharto who was in charge to destroy PKI, mentioned there were at least  3.000.000 people  killed.(from Bogota Papers on International Congress for Seeking Disappearances  and Exhumation) (BU)

http://id.berita. yahoo.com/ tulang-manusia- berserakan- di-pantai- abrasi-095651962 .html

Kasus Westerling Bisa Digugat

Kasus Rawagede

Pakar Hukum: Kasus Westerling Bisa Digugat

Pengadilan Den Haag hari ini mengabulkan tuntutan keluarga korban pembantaian di Rawagede.

Rabu, 14 September 2011, 22:26 WIB

Antique, Harwanto Bimo Pratomo

VIVAnews – Guru Besar Ilmu Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menanggapi positif dikabulkannya tuntutan para keluarga korban tragedi Rawagede dari pihak pemerintah Belanda.

Menurutnya, terdapat dua hal yang menjadi catatan positif jika berkaca dari kejadian ini. Pertama, gugatan ganti rugi yang notabene-nya ialah sisi perdata dapat dimenangkan tanpa melalui gugatan pidana terlebih dahulu.

“Karena kalau menunggu proses pidana lalu perdata akan memakan waktu cukup lama. Bisa saja, pelaku sudah tidak ada lagi (meninggal),” ujarnya kepada VIVAnews.com, Jakarta, Rabu malam 14 September 2011.

Kedua, keputusan pengadilan yang tidak menerima argumen pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa kasus ini telah kadaluwarsa merupakan suatu terobosan. Dengan adanya keputusan pengadilan ini membuka harapan bagi kasus-kasus lain untuk diungkap.

“Seperti korban kasus Westerling di Sulawesi Selatan dapat melakukan gugatan juga. Sebab, banyak kasus-kasus yang dilakukan Belanda saat berusaha merebut kekuasaan setelah Indonesia merdeka,” tuturnya.

Preseden dari kejadian ini, lanjut Hikmahanto, adalah dapat menjadi contoh bila ada keluarga-keluarga korban Belanda lainnya. “Mereka bisa mengajukan tuntutan ke pemerintah Belanda,” lanjut Hikmahanto.

Seperti diketahui, pengadilan Den Haag hari ini mengabulkan tuntutan dari keluarga korban kejahatan perang di Desa Rawagede, Jawa Barat, tahun 1947 untuk penggantian kerugian yang diderita.

Pengadilan menolak alasan pihak Kerajaan Belanda yang menyatakan bahwa kasus ini telah kadaluarsa. Namun, catatan diberikan oleh pihak pengadilan yakni hak pengganti kerugian hanya diperuntukan keluarga korban langsung dari pembantaian itu. Belum ditentukan resmi berapa ganti rugi yang bisa diklaim keluarga korban dari pemerintah Belanda.

• VIVAnews

 

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/cuma-sedikit-yang-tahu-sejarah-rawagede

 

Avatar Agrar Sudrajat
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Cuma Sedikit yang Tahu Sejarah Rawagede

Diterbitkan : 14 September 2011 – 6:19pm | Oleh Agrar Sudrajat (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:

20 Juni 2011 lalu, sembilan orang janda korban pembantaian di desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Belanda. Rabu ini (14/09), Pengadilan Den Haag akan menerbitkan vonis perkara. Rushdy Hoesein, sejarawan yang pada tahun 1995 ikut membuat liputan televisi di Rawagede.

Berbeda dengan situasi di Belanda, sejauh ini perhatian masyarakat, pers dan kalangan akademisi di Indonesia mengenai berbagai kasus kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan sangat minimal.

Menurut Rushdy Hoesein sebabnya pertama-tama masyarakat Indonesia tidak begitu menguasai pengetahuan sejarah. Bukan melupakan sejarah, tapi banyak informasi kesejarahan yang tidak akurat.

Akibatnya bukan saja mereka tidak tahu, tetapi juga tidak ingin memperdalam pengetahuan di bidang sejarah. Terutama mengenai sejarah kontemporer. Periode mengenai proklamasi sampai dengan perang kemerdekaan dan sebagainya.

Orde Baru
Mungkin ada pengaruh dari masa kekuasaan militer pada periode Orde Baru. Generasi muda justru lebih tertarik pada kejadian-kejadian sebelum perang. Terutama yang berkaitan dengan gedung-gedung bersejarah. Seperti Kota Tua itu justru malahan lebih menarik ketimbang upaya memahami peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan.

Soeharto memang sudah lama meninggal dunia, namun dampak kekuasaan militer tampaknya masih terasa. Walau pun demikian sekarang sudah ada kemajuan. Cukup banyak orang yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai tokoh-tokoh pergerakan. Baik pada masa perintis kemerdekaan, mau pun pada masa mempertahankan proklamasi, periode perang kemerdekaan.

Jadi, sudah ada perubahan, tapi belum begitu banyak. Belum begitu sempurna. Demikian Rushdy Hoesein

Pemahaman sejarah
Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai kasus kejahatan perang, sebagaimana yang terjadi di Rawagede belum banyak. Faktanya demikian, ujar Rushdy Hoesein.

Memang ada sekelompok orang yang mengusahakan. Terutama yang berkaitan dengan yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Tapi kadang-kadang tidak melekat langsung dengan masalah kepahlawanan. Sebetulnya sebagian besar bangsa Indonesia kurang paham.

Kita tahu ada buku yang namanya De Excessennota. Tapi hanya beberapa orang saja yang memiliki buku tersebut. Karena ditulis dalam bahasa Belanda. Dan tidak ada terjemahannya.

Dekat Jakarta
Perhatian terhadap peristiwa Rawagede berkaitan dengan tim wartawan Belanda yang membuat film mengenai kasus kejahatan perang di Indonesia, pada tahun 1995. Film itu dibuat sehubungan dengan rangkaian acara peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

Rushdy Hoesein ikut terlibat dalam kegiatan tim wartawan Belanda tersebut. Pilihan untuk meliput Rawagede semata-mata karena letaknya dekat Jakarta.

Para wartawan tersebut antara lain diantar oleh sejumlah veteran yang masih hidup. Kalau mereka misalnya pergi ke Pronojiwo di Jawa Timur, akan terlalu jauh. Padahal kejahatan perang yang terjadi di sana sebenarnya jauh lebih besar. Maka jadilah film tersebut, yang kemudian ditayangkan di televisi Belanda.

Kajian ilmiah
Juga minat di kalangan akademisi Indonesia terhadap berbagai kasus kejahatan perang antara tahun 1945 hingga 1949 nyaris tidak ada. Menurut Rushdy Hoesein karena bahannya sangat berat. Karena ini menyangkut operasi militer.

Selain itu juga berkaitan dengan serangkaian perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda. Peristiwa pembantaian di Rawagede terjadi pada saat Indonesia dan Belanda bersiap-siap menyelenggarakan perundingan Renville.

Kesepakatan KMB
Sejauh ini, pemerintah Indonesia tidak pernah mengangkat masalah kejahatan perang ini pada pemerintah Belanda. Menurut Rushdy Hoesein permasalahannya adalah Indonesia dan Belanda sepakat, tidak akan mempersoalkan berbagai kasus kejahatan perang yang terjadi sebelum saat pengakuan kedaulatan pada tahun 1949.

Contohnya, kasus Kapten Raymond Westerling menjadi masalah, bukan karena kejahatan perang yang ia lakukan di Sulawesi Selatan. Tapi karena peristiwa APRA di Bandung. Itu terjadi pada tahun 1950.

Jadi, dengan adanya kesepakatan Kesepakatan Meja Bundar (KMB), semua dianggap selesai. Karena, peristiwa pembantaian di Rawagede terjadi pada tahun 1947.

 

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/janda-janda-rawagede-menang

 

Avatar Redaksi Indonesia
Den Haag, Belanda
Den Haag, Belanda

Janda-janda Rawagede Menang!

Diterbitkan : 14 September 2011 – 3:05pm | Oleh Redaksi Indonesia (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:

Gugatan Rawagede dikabulkan pengadilan Den Haag. Belanda harus memberi ganti rugi terhadap sejumlah janda korban pembantaian massal yang dilakukan militer Belanda pada tahun 1947.

Kasus ini diajukan oleh keturunan korban pembunuhan massal di desa Rawagede (sekarang Balongsari, red.). Tragedi berdarah ini terjadi pada 9 Desember 1947, pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Tentara Belanda yang mencari pejuang kemerdekaan Lukas Kustario memasuki desa Rawagede dan mengeksekusi penduduk laki-laki karena menolak memberi informasi mengenai kapten Kustario.

Eksekusi massa
Sebagian besar penduduk laki-laki desa Rawagede dieksekusi. Menurut saksi mata, para lelaki tersebut dijejerkan dan ditembak mati. Pihak Indonesia menyatakan, 431 laki-laki dibunuh, Sedangkan pemerintah Belanda pada 1969 bersikeras jumlahnya “hanya” 150. Pada 1947 Belanda memutuskan untuk tidak menyeret pelaku eksekusi massa ke pengadilan.

Pada 2009 keluarga korban menggugat negara Belanda. Para janda menuntut pengakuan dan ganti rugi atas meninggalnya tulang punggung keluarga mereka. Waktu itu, beberapa janda, dan korban selamat terakhir, Saih bin Sakam, khusus datang ke Belanda untuk proses ini.

Permintaan maaf
Saih bin Sakam meninggal pada usia 88 tahun. Ia mencoba menemui Ratu Beatrix selama kunjungannya di Belanda, yang sayangnya tidak berhasil. Bagi Saih, pelaku pembunuhan massal tidak perlu lagi diseret ke pengadilan, permintaan maaf dan ganti rugi sudah cukup.

Belanda menyatakan klaim Rawagede terlambat dan kadaluarsa. Masalah ini harusnya sudah selesai pada 1966 dengan persetujuan finansial antara Belanda dan Indonesia. Belanda mengakui bahwa tragedi berdarah ini merupakan kejahatan perang. Sedangkan menurut pengacara negara Belanda, kasus ini sudah kadaluarsa.

BISAKAH Den HAAG MEMBENARKAN TUNTUTAN PARA JANDA

Kolom IBRAHIM ISA –

BISAKAH Den HAAG

MEMBENARKAN TUNTUTAN PARA JANDA

By: “isa” i.bramijn@chello.nl

Mon Sep 12, 2011 12:50 pm (PDT)

*Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 12 September 2011
———— ——— ——— —-*

*BISAKAH Den HAAG MEMBENARKAN TUNTUTAN PARA JANDA KORBAN PEMBANTAIAN
“RAWAGEDE”?*

<Rawagede II>

Lusa, — Rabu yad, 14 September 2011, diberitakan bahwa Pengadilan Den
Haag akan mengambil keputusan: — Apakah membenarkan atau menolak
gugatan dan tuntutan ganti rugi akibat pembantaian oleh tentara Kerajaan
Belanda atas penduduk Rawagede, Jawa Barat, pada tanggal 09 Desember
1947. Gugatan dan tuntutan tsb diajukan kepada Pengadilan Den Haag, oleh
para korban Peristiwa Pembantaian Rawagede tsb.

Persis pada hari itu, Radio Hilversum akan mengadakan SIARAN KHUSUS
dengan fokus masalah yang sama.

Seorang sahabatku, — jurnalis kawakan, menanyakan tadi malam: Bagaimana
menurut Bung? Apakah Pengadilan Den Haag akan membenarkan gugatan dan
tutntutan ganti rugi para janda korban Rawagede itu? Aku tidak bisa
meramalkan. Lagipula, aku awam mengenai prosedur dan mekanisme proses
suatu Pengadilan di Belanda bila ada gugatan dan tuntutan seperti itu.

Yang masih nyangkut dalam ingatan: — Beberapa hari menjelang rencana
kunjungan Presiden SBY ke Belanda fihak perwakilan “RMS” di Belanda
mengajukan ‘kortgeding’ kepada Pengadilan Den Haag. Fihak “RMS” menuntut
agar yang berwewenang segera MENANGKAP PRESIDEN SBY BEGITU IA MENDARAT
DI LAPANGAN TERBANG SCHIPHOL. SBY dituduh melakukan pelanggaran berat
HAM terhadap rakyat Maluku. Kelanjutan dari ‘kortgeding’ tuntutan “RMS”
tsb, — Presiden SBY mendadak membatalkan kunjungannya ke Belanda. Habis
cerita! Orang akan menyimpulkan: Pengadilan Negeri Den Haag ketika itu
tak bisa dikatakan ‘tidak berfihak’. Karena mereka mengatur sekitar
‘kortgeding’ itu, waktunya, PAS pada hari yang direncanakan akan
berkunjungnya Presiden Indonesia ke Belanda.

Sekarang bagaimana? : Disaat Pengadilan Den Haag harus mengambil
keputusan mengenai gugatan dan tuntutan para janda korban pembantaian
Rawagede. Di Belanda, seperti halnya, di banyak negeri di dunia Barat,
sistim kenegaraanya didasarkan pada konsep “Trias Politica’. Lembaga
judisial dikataqkan ‘bebas berdiri sendiri’. Tidak boleh dicampuri atau
dipengaruhi oleh fihak luar, khususnya oleh badan eksekutif ataupun
legeslatif. Tapi siapa tidak tahu bahwa Pengadilan Negeri itu,
orang-orangnya adalah abdi negara yang peri-kehidupannya dibayar dari
kas negara. Maka dalam praktek seringkali pengadilan mengambil
keputusan, yang hakikatnya menguntungkan kepentingan mereka-mereka yang
kebetulan sedang berkuasa waktu itu.

Yang berkuasa di Belanda sekarang adalah kabinet Kanan. Terdiri dari
parpol CDA, VVD dengan ‘dukungan gedoogd’ dari parpol ultra-Kanan,
anti-migrasi Muslim dan anti-Islam, PVV yang dipimpin oleh Geert
Wilders. Selain itu ‘pressure group’ yang dikenal sebagai “Oud Indisch
Veteranan”, yaitu para mantan tentara KNIL dan KL yang terlibat dengan
agresi pertama dan kedua terhadap Republik Indonesia (1946, 1948). –
masih terus melakukan loby-loby kuat untuk mencegah jangan sampai
kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia,
dibongkar, — apalagi divonis salah!. Silakan analisa sendiri kira-kira
bagaimana keputusan Pengadilan Den Haag lusa itu.

* * *

Dalam ulasan berjudul “Dilema Belanda antara Ekses dan Kejahatan
Perang”, 9 September y.l Jan Lepeltak dari Redaksi Indonesia, RANESI,
a.l mengutip Prof Dr Breman, historikus dan Indonesianis, yang
menyatakan, bahwa:

“Ketika itu, pemerintah Indonesia (di bawah presiden Suharto) sama
sekali tidak punya minat untuk mengangkat berbagai kasus pembunuhan yang
dilakukan oleh tentara Belanda pada warga wilayah jajahan. Karena
Jendral Soeharto sendiri melakukan hal yang sama, justru pada warga
masyarakatnya sendiri,” kata Breman.

Breman selanjutnya, . . . . sampai sekarang Belanda selalu bersuara
paling lantang kalau dalam urusan pelanggaran hak-hak asasi manusia.
. . . . Pemerintah Belanda memang punya sejarah panjang dalam soal tidak
bersedia memikul tanggung-jawab. Selalu tidak mau membicarakan
kasus-kasus yang terjadi di bawah tanggung-jawab mereka. Apalagi mengaku
bersalah.

Hal tersebut berkaitan dengan sikap banyak kalangan di Belanda, yang
masih berlaku hingga sekarang, bahwa dampak hubungan kolonial sebenarnya
sangat positif bagi negeri dan rakyat Indonesia. “Dan sekarang kita
tahu, bahwa hal itu sama sekali tidak benar,” demikian Prof. Jan Breman.

Sejauh ini, tidak banyak orang di Indonesia yang berusaha mengangkat
kasus-kasus kejahatan perang atau pelanggaran HAM yang terjadi pada masa
perang kemerdekaan dulu. Padahal Soeharto sudah lama lengser dan
Indonesia bagaimana pun juga telah makin demokratis.
Prof. Jan Breman menjelaskan, “itu sepenuhnya karena sikap yang diambil
oleh kebanyakan orang di Indonesia sendiri. *Sampai sekarang, orang di
Indonesia masih enggan untuk membicarakan proses bagaimana Jendral
Soeharto dulu muncul menjadi penguasa, yaitu melalui kudeta.”
*
Ketika itu, demikian Jan Breman, jumlah korban pembunuhan diperkirakan
satu juta jiwa atau lebih, terutama di pulau Jawa dan Bali, tapi juga di
berbagai tempat lain di Indonesia, menyusul pecahnya Peristiwa G30S pada
tahun 1965.

Selanjutnya Breman, “ . . . . baik di Belanda mau pun di Indonesia,
banyak orang beranggapan rakyat biasa sudah tidak memperdulikan lagi
masa kolonial dan masa perang kemerdekaan.
Prof. Jan Breman membantah hal ini. Rakyat biasa tidak melupakan
kekejaman yang terjadi. Sebagaimana yang ia alami sendiri, ketika
melakukan penelitian di Desa Curug, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten
Cirebon.

* * *

Lagi-lagi, sebagai ‘warming-up’ menyambut SIARAN KHUSUS RADIO HILVERSUM
sekitar Rawagede, disiarkan ulang di bawah ini sebuah tulisan mengenai
Rawagede yang disiarkan tiga tahun yang lalu:

*Kolom IBRAHIM ISA, Desember 2001.*

”*RAWAGEDE” — BISAKAH R.I. BELAJAR DARI BELANDA!?
(Bg 2 – Selesai)*

Mengapa tulisan ini kuberi subjudul seperti diatas – BISAKAH R.I.
BELAJAR DARI BELANDA? Benarkah kita-kita ini, orang-orang Indonesia,
bisa dan juga boleh belajar dari orang-orang Belanda? Bolehkah sekali
tempo orang-orang asing seperti orang Belanda menjadi guru kita?

Terkilas sejenak dalam fikiranku: – Mungkinkah pertanyaan yang kuajukan
begini ini, akan dianggap orang sebagai sesuatu yang ‘asbun’ (asal bunyi
saja) atau bahkan ‘provokatif’ ?

Soalnya ‘kan begini — , dalam waktu panjang mengenai hubungan Indonesia
Belanda, lebih-lebih bila itu menyangkut masa lampau, masalah sejarah,
kita dan Belanda selalu berhadap-hadapan, bertolak belakang. Ambillah
sebagai misal, kasus yang baru ini saja: Mengenai SOAL PEMBANTAIAI
RAWAGEDE (09 Desember 1947 ). Putih kita bilang, hitam kata Belanda.
Kita anggap sikap kita benar, tepat dan adil, patriotik, nasionalistik
dan juga progresif. Para korban ‘Rawagede 1947′ mengajukan beberapa
tuntutan. Pendirian para korban itu sesuai dengan logika perjuangan yang
berlangsung antara penjajah versus rakyat yang dijajah. Tetapi fihak
(pemerintah) Belanda (sampai pada saa-saat belakangan ini) menolak
tuntutan para korban: agar Belanda menyatakan tanggungjawabnya atas
pembantaian Rawegede; minta maaf dan memberikan konpensasi.

Sampai sekarangpun, mereka-mereka itu, kaum kolonialis dan imperialis
sering menunjukkan mentalitas, semangat dan politik ‘tempo doeloe’.
Mereka merasa, bahwa sebagai ‘tuan atas Hindia Belanda’ – dulu itu-
mereka lebih ‘super’ terbanding kita-kita yang dulunya diberi nama
julukan ‘inlander’. Sehingga bisa disimpulkan: Pada pokoknya sikap
mereka, khususnya di kalangan yang berkuasa, dan juga di kalangan
masyarakat masih konservatif.

Oleh karena itu, tepatlah sikap para korban seperti yang dikemukakan
oleh Batara Hutagalung, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB),
bahwa para korban tidak akan berhenti mengajukan tuntutan mereka sampai
pemerintah Belanda memenuhinya.

* * *

Tentu, kita samasekali tak boleh menutup mata, tak mungkin melupakan,
peranan positif Multatuli, penulis Belanda yang progresif serta yang
memberikan inspirasi pada kita, dalam perjuangan bangsa kita untuk
mencapai kemerdekaan. Kita juga akan selalu ingat solidaritas kaum
progresif Belanda, Komunis, Sosial Demorat, Kristen dll yang dengan
tulus memberikan sokongan terhadap perjuangan kongkrit bangsa kita
melawan kolonialisme Belanda. Bisa disebut disini kaum buruh Belanda,
kaum ‘diensweigeraar’ , tentara Belanda yang menolak dikirim ke
Indonesia untuk memerangi Republik Indonesia. Juga perlu di sebut a.l.
Dr Douwes Decker, Prof Dr W.F. Wertheim, Piet van Staveren (Pitoyo),
Haji Poncke Prinsen dll. Mereka itu secara kongkrit dan nyata
melimpahkan solidaritas mereka pada perjuangan kemedekaan Indonesia.
Ini adalah segi lain, ‘wajah lainnya’ dari hubungan Indonesia – Belanda,
yang sekali-kali jangan dilupakan.

* * *

Kiranya jelas: Fokus pembicaraan dan sikap kritis kita tertuju pada
sikap, kebijakan dan politik pemerintah Belanda dan kekuatan politik
konservatif di dalam masyarakat Belanda, yang sampai sekarang masih
mempertahankan pendirian kolonial sehubungan dengan perjuangan
kemerdekan Indonesia.

Yang termasuk kasus paling gawat adalah berkenaan dengan sikap
pemerintah Belanda yang dalam waktu panjang menolak untuk mengakui Hari
Proklamasi RI, 17 Agustus 1945, sebagai HARI KEMERDEKAAN INDONESIA.
Menolak, bahwa sejak itu kedaulatan Indonesia sudah di tangan negara
Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta atas
nama bangsa Indonesia. Fakta itu dianggap ‘sepi’. Tidak digubris. Bahkan
Belanda melakukan segala sesuatu untuk menghapuskan Republik Indonesia
dari permukaan bumi Nusantara. Bagi Belanda tempat itu, yang dulu
bernama Hindia Belanda, adalah wilayah kedaultan Kerajaan Belanda di
Seberang Lautan. Belanda tetap bertahan bahwa sampai dengan tanggal 29
Desember 1949, saat diserahkannya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada
Republik Indonesia Serikat, barulah Indonesia merdeka.

Contoh lainnya. Misalnya, kasus hari ultah ke-400 VOC, 20 Maret 2002
yang lalu. Ketika itu pemerintah dan masyarakat Belanda secara
besar-besaran memperingati hari ultah VOC yang didirikan di Haagse
Ridderzaal Holland empat abad yang lalu.. Belanda menganggap VOC dan
peranannya dalam sejarah, sebagai suatu periode kemegahan, keunggulan
Belanda, sebagai abad keemasan Belanda, yang amat mereka bangga-banggakan.

Sedangkan bagi kita: Kita secara tepat dan adil menilai bahwa VOC itu
adalah pangkal bencana bagi Indonesia. Sejak VOC masuk Indonesia, negeri
ini menjadi jajahan Belanda. VOC adalah suatu angkara murka. Pada
tempatnya kita mengarahkan telunjuk tudingan ke jurusan Den Haag. Dan
memang begitu seharusnya. Jelas dimana masing-masing berpijak.

* * *

Namun, kali ini agak lain masalah yang hendak diangkat. Yaitu, seperti
yang tecantum pada subjudel tulisan ini: BISAKAH R.I, BELAJAR DARI BELANDA?

Pada tanggal 09 Desember yang lalu telah berlangsung peringatan
PEMBANTAIAN MASAL yang dilakukan oleh rentara kerajaan Belanda 61 tahun
yang lalu di Rawagede. Saat itulah, 09 Desember 2008, terjadinya
peristiwa yang punya arti penting dalam sejarah hubungan
Indonesia-Belanda. Dimaksudkan adalah kehadiran Dutabesar Kerajaan
Belanda unuk Republik Indonesia, Nicolau van Dam pada peringatan
Rawagede tsb.

Seperti diberitakan ‘Jawa Pos’, 10 Desember yl, pemerintah Belanda
akhirnya meminta maaf kepada korban dan keluarga peristiwa pembantaian
masal terhadap penduduk Rawagede yang terjadi 61 tahun lalu. Duta Besar
Belanda untuk Indonesia Nicolaus Van Dam datang langsung ke makam para
pejuang di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat.
”Pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya
kepada bangsa Indonesia atas peristiwa yang terjadi pada 1947 itu,”
katanya dalam bahasa Inggris. Demikian kutipan dari s.k. ‘Jawa Pos’.

Sikap pemerintah Belanda mengenai pembantaian Rawagede seperti yang
dikemukakan oleh dubes Belana Nikolaus Van Dam tsb, bisa disimpulkan
merupakan hasil perjuangan fihak Indonesia, khususnya para korban yang
masih hidup dan keluarganya. Juga keuletan Komite Utang Kehormatan
Belanda yang mengkordinasikan kegiatan tuntutan para korban selama ini.

Di segi lainnya, ini merupakan p e r u b a h a n b e s a r pada fihak
Belanda. Melalui jangka waktu enampuluh satu tahun, AKHIRNYA PEMERINTAH
BELANDA MENGAKUI tanggungjawab atas pembunuhan masal yang dilakukan
tentara kerajaan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang tak bersalah di
Rawagede. Apa yang terjadi di Rawegede adalah suatu GENOSIDA, suatu
kejahatan perang, suatu KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN. Pelanggaran
terhadap HAM. Meskipun tidak sejelas itu perumusannya. Juga punya arti
penting penyesalan serta minta maaf secara terbuka yang diucapkan oleh
Dubes Nicolaus Van Dam kepada para korban.

* * *

Sejak mula rezim Orba yang dikepalai oleh Jendral Suharto, penguasa
Indonesia juga punya ‘utang darah’ terhadap rakyat Indonesia yang tak
bersalah. Pada tahun-tahun 1965-66-67, setelah dikalahkannya G30S, telah
berlangsung persekusi, pemenjaraan, pembuangan ke pulau Buru dan
pembantaian masal terhadap orang-orang Kiri, PKI atau dikira/dituduh PKI
dan terhadap para pendukung Presiden Sukarno. Suatu KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN, pembunuhan masal yang teramat biadab telah berlangsung di
Indonesia ketika itu. Jumlah korban berlipat kali jauh lebih besar dari
jumlah korban yang disebabkan oleh tentara kerajaan Belanda di Rawagede.
Menurut penelitian dan sudi banyak pakar dan penulis mengenai
pembantaian masal 1965 itu, jumlah itu berkisar antara ratusan ribu
sampai sejuta lebih. Tak terbantahkan lagi bahwa yang berlangsung ketika
itu adalah pembunuhan eksra-judisial, tanpa proses hukum apapun,
terhadap manusia-manusia yang tak besalah yang patuh hukum dan cinta
kepada Republik Indonesia dan kepala negara Presiden Sukarno.

Tentu muncul pertanyaan ini: Bagaimana sikap pemerintah Presiden SBY?.
Meski pemerintah SBY sekarang ini, bukan yang langsung bertanggung jawab
terhadap pembunuhan masal 1965, tetapi berkesinambungan dengan masa
lampau, merupakan kekuasaan kelanjutan pemerintah Orbanya Jendral
Suharto. Tokoh-tokoh dan orang-orangnyapun masih ‘yang itu-itu juga’.
Dengan sendirinya pemerintah Indonesia yang sekarang ini harus berani
mengambil oper tanggungjawab CRIME AGAINST HUMANITY yang dilakukan oleh
Orba di waktu yang lalu.

* * *

Sebagian terbesar korban Peristiwa Pembantaian Masal 1965,masih belum
diketahui dimana kuburannya. Tetapi para keluarga mereka masih ada,
masih hidup. Penderitaan mereka sampai sekarang masih belum berakhir.
Karena, mereka masih didisksriminasi, masih distigmatisasi, masih
dianggap ‘eks-tapol’, yaitu ‘orang-orang bermasalah’, yang harus
‘dicurigai’ dan ‘diawasi. Nama baik dan hak-hak kewarganegaraan serta
hak-hak politik mereka masih belum DIREHABILITASI!

Kenyataan ini merupakan tantangan terhadap pemerintah dan penguasa
Indonesia sekarang ini.
Tantangan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berniat untuk
menjadi presiden ke-7
negara Republik Indonesia. Sutu tantangan untuk menangani dan kesalahan
serta kejahatan yang dilakukan Orba di masa lalu.

Sedikitnya dalam hal mengakui kesalahan dan kejahatan yang telah
dilakukan oleh kekuasaan negara di masa yang lalu, SBY dan penguasa
Indonesia sekarang bisa dan pantas belajar dari Belanda!

Berani dan terbuka MENGAKUI KESALAHAN, BERTANGGUNGJGAWAB DAN MINTA MAAF
kepada rakyat. * * * (Selesai)

Pembantaian di Rawagede Memang Kejahatan Perang

Pembantaian di Rawagede Memang Kejahatan Perang

Leeghttp://www. rnw.nl/bahasa- indonesia/ article/pembanta ian-di-rawagede- memang-kejahatan -perang

Rawagede – Karawang – Jawa Barat , Indonesia
Rawagede – Karawang – Jawa Barat , Indonesia
Pembantaian di Rawagede Memang Kejahatan Perang
Diterbitkan : 12 September 2011 – 11:38am | Oleh Agrar Sudrajat (Foto: Michel Maas)
Diarsip dalam:
Rawagede
Pada tanggal 20 Juni 2011 lalu, berlangsung lanjutan sidang gugatan tuntutan ganti rugi sembilan orang janda korban pembantaian di desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat, pada pemerintah Belanda.

Dan pada 14 September 2011 mendatang, Pengadilan Den Haag akan menerbitkan vonis perkara ini. Sehubungan dengan kasus gugatan tersebut, Radio Nederland Wereldomroep menerbitkan seri tulisan mengenai kasus Rawagede. Kali ini keterangan Peter Schumacher, mantan koresponden harian NRC Handelsblad di Jakarta.

Proses Penyembuhan
Belum lama ini beredar buku terbaru tulisan Peter Schumacher dengan judul ‘Ogenblikken van genezing, de geweldadige dekolonisatie van Indonesië’. Terjemahannya: Saat-saat penyembuhan, kekerasan dalam proses dekolonisasi di Indonesia’. Berikut penjelasannya mengapa ia menggunakan istilah ‘genezing’ atau penyembuhan.

Peter Schumacher: “Itu kutipan dari pernyataan seorang koresponden Belanda, Henk van Maurik, yang mendapat tugas untuk meliput ‘Politionele Actie’. Ia ternyata juga ingin mengetahui jalan pikiran pihak Indonesia.”

Henk van Maurik baru memahami mengapa terjadi sekian banyak tindak kekerasan dan terutama sikap pihak Indonesia, ketika mendapat kesempatan berbicara dengan seorang pejuang kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Ia menyebut kesempatan tersebut sebagai ‘ogenblikken van genezing’. Dan Peter Schumacher meminjam penamaan tersebut untuk judul bukunya.

Walaupun pada mulanya terdengar agak ragu, Peter Schumacher menilai Belanda saat ini sudah sembuh dari pergulatan sikap dan luka-luka akibat proses dekolonisasi. Masa dekolonisasi 60 tahun silam, sudah lama berlalu. Kini, pengetahuan saya sendiri mengenai hal tersebut bertambah luas dan pemahaman saya mengenai proses tersebut makin baik.

Peter Scvhumacher: “Proses tersebut sudah hampir terlupakan. Selama ini sudah lahir dua atau tiga generasi baru. Banyak di antara mereka bisa dibilang bahkan tidak tahu persis lagi di mana letak Indonesia.”

Dengan demikian, pada akhirnya, Peter Schumacher mengiyakan bahwa Belanda sudah sembuh dari trauma proses dekolonisasi.

Penjahat Perang
Dalam hal yang menyangkut tindak kekerasan atau pembunuhan pada masa perang, Belanda mengenal dua istilah: ‘oorlogmisdaad’ atau kejahatan perang dan ‘exces’ atau ekses.

Peter Schumacher: “Beda ‘oorlogmisdaad’ dengan ‘exces’ adalah: ‘oorlogmisdaad’ dengan sengaja mengeksekusi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Jerman dan Rusia.”

Menurut Peter Schumacher saat ini sulit untuk menerima kejahatan perang seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu, pada proses dekolonisasi, terjadi di Indonesia. Sedang ‘exces’ adalah konflik yang berlangsung di luar kendali. Dengan akibat, jatuh lebih banyak korban yang sebenarnya bisa dihindarkan. Dan hal ini pun terjadi di Indonesia. Peter Schumacher menilai apa yang dilakukan oeh Kapten Raymond Westerling di Sulawesi Selatan, dan kasus pembantaian di Rawagede adalah kejahatan perang.

Kadaluwarsa
Pemerintah dan pengadilan Belanda menilai berbagai kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Belanda di Indonesia telah kadaluwarsa. Menurut Peter Schumacher ini lebih merupakan persoalan hukum.

Peter Schumacher: “Mengenai hal ini ada dua ordonansi, yang dikeluarkan oleh pihak Belanda dan Indonesia, pada tahun 1949.”

Dua ordonansi tersebut memuat ketentuan pihak Belanda dan Indonesia tidak akan mempersoalkan lagi berbagai pelanggaran. Jadi, itu merupakan kesepakatan dua belah pihak.

Sekarang ada pihak-pihak yang mencoba mengungkit-ungkit masalah ini, dan berusaha menuntut ganti rugi, sementara pemerintah Belanda menyatakan kasus ini sudah kadaluwarsa. Menurut Peter Schumacher sendiri, kasus-kasus seperti ini tidak bisa diungkit-ungkit lagi, karena, pada masa lalu ke dua belah pihak telah menyatakan tidak akan mempersoalkan masalah ini lagi.

Pernyataan Ma’af
Sekarang pihak Belanda sudah mengakui bahwa pada proses dekolonisasi terjadi berbagai kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan militer mereka di Indonesia.

Namun, mengenai perlu atau tidaknya pihak Belanda secara resmi mengajukan permintaan ma’af pada Indonesia, sikap Peter Schumacher agak mendua. Pada satu sisi, ia menyatakan, tentu saja, itu sesuatu yang masih bisa dilakukan oleh pihak Belanda.

Masalahnya, jika hal ini dilakukan, dan kemudian dijadikan dasar argumen hukum oleh pihak-pihak yang menuntut imbalan ganti rugi, dampaknya akan meluas lebih jauh lagi.

Peter Schumacher: “Pihak-pihak di Belanda bisa juga menuntut ganti rugi pada Indonesia, karena mereka juga dengan sengaja membunuh banyak orang Belanda.”

Dengan demikian, apakah pihak Indonesia juga harus minta ma’af? Bagaimana pun, jika pihak Belanda mengajukan permintaan ma’af, hal itu akan membuka peluang bagi banyak pihak di Belanda untuk juga mengajukan tuntutan serupa pada pihak Indonesia. Dan ini, lagi-lagi urusan untuk para ahli hukum.

Minat Pihak Indonesia
Atas pertanyaan, mengapa, minat pihak-pihak di Indonesia dalam soal-soal yang menyangkut proses dekolonisasi sangat minimal?

Peter Schumacher: “Yang jelas, pihak Indonesia tampil sebagai pemenang perang. Juga dalam soal Irian Barat, Indonesia menang. Selanjutnya, orang Indonesia lebih banyak disibukkan dengan urusan hidup sehari-hari. “

Bagi banyak orang Indonesia, masalah ini sudah benar-benar merupakan sejarah masa lalu. Mungkin hal ini menarik bagi segelintir sejarawan. Minat sementara kalangan di Belanda pada masa dekolonisasi terutama karena adanya perasaan bersalah, mengenai masa lalu. Dan itu mungkin juga yang menyebabkan adanya perbedaan sikap, antara publik di Belanda dan di Indonesia.

Kasus “RAWAGEDE” – PEMBUNUHAN MASSAL YG TAK PERNAH KADALUWARSA,

Kasus “RAWAGEDE” – PEMBUNUHAN MASSAL YG TAK PERNAH KADALUWARSA,
<RAWAGEDE – 1>

*Kolom IBRAHIM ISA*

*Sabtu, 10 September 2011*

*———————————-*

*Kasus “RAWAGEDE” – PEMBUNUHAN MASSAL YG TAK PERNAH KADALUWARSA,
<RAWAGEDE – 1>
*

Beberapa hari yang lalu sahabatku, Fediya Andina, Eindredacteur
Indonesië, Radio Nederland, Wereld Omroep Seksi Indonesia (RANESI),
menilpun. Ia menyampaikan undangan untuk hadir pada kesempatan *SIARAN
KHUSUS MENGENAI RAWAGEDE*. Itu akan berlangsung pada hari Rabu yad,
tanggal 14 September ini, di studio Ranesi, di Witte Kruislaan 55,
Hilversum.

Dengan senang hati aku menyatakan bersedia hadir pada kesempatan itu.

Ketika bertemu dengan Fediya Andina di resepsi untuk merayakan Ultah
Ke-66 Republik Indonesia, yang diadakan oleh Charge d’Affairs a.i. KBRI,
Umar Hadi, di Wisma Duta di Wassenaar, Andina menyampaikan bahwa
kegiatan Ranesi sekitar Rawagede, — diadakan bertepatan dengan akan
diambilnya keputusan oleh Pengadilan Den Haag mengenai kasus “Rawagede”.

Akankah Pengadilan Belanda di Den Haag membenarkan gugatan dan tuntutan
ganti rugi para janda korban pembantaian Belanda di Rawagede? Dalam pada
itu korban Rawegede, yang terakhir masih hidup, belum lama telah
meninggal dunia. Para keluarga mereka masih ada.

Kasus Rawagede sudah lama jadi pembicaraan media. Baik di Indonesia
maupun di Holland, Bagi Indonesia kasus Rawagede bukan lagi persoalan
mana yang benar terjadi, apakah itu suatu pembantaian pada 9 Desember
1947 di Rawagede itu, atqaukah itu suatu ‘ekses’ belaka dari suatu
konflik bersenjata, — Ataukah itu adalah suatu ‘kejahatan perang’ yang
dilakukan tentara Belanda terhadap penduduk Rawagede. Bukan itu yang
jadi soal!

Bagi Indonesia soalnya jelas! Pembantaian tentara Belanda, apakah itu
dilakukan oleh KNIL ataukah oleh KL yang wajib militer, bukan itu yang
jadi masalah. Yang perlu disadari, dan dicengkam ialah bahwa, –
Pembunuhan massal Rawegede adalah bagian dari politik besar terpenting
Belanda ketika itu, yaitu memusatkan kekuatannya untuk menghancurkan
Republik Indonesia. Belanda mau kembali ke ‘tempo doeloe’, ketika Den
Haag merajai Indonesia sebagai kolonisator mutlak.

Dengan jalan apapun Belanda bertujuan secepatnya melikwidasi total
Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,
oleh Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tujuan itu, mula-mula
hendak dicapai Belanda, melalui *dua kali agresi militer t*erhadap
Republik Indonesia, pada tahun 1946 dan 1948. Karena dua kali agresi itu
gagal, maka Belanda hendak melikwidasi Republik Indonesia melalui
pembentukan Republik Indonesia Serikat, yang ber- UNI – dengan
Nederland, dibawah Sri Ratu Juliana sebagai Kepala Uni
Indonesia-Belanda. Melalui pebentukan Republik Indonesia Serikat, RIS
(Persetujuan KMB 1949) negara Indonesia yang baru lahir itu, diharuskan
mengembalikan semua “aset Belanda” di Indonesia. Lalu, tentara kolonial
KNI L harus diintegrasikan ke dalam TNI menjadi Angkata Perang Republik
Indonesia Serikat. Selain itu RIS diharuskan membayar ‘hutang’ Hindia
Belanda kepada Den Haag, sebesar 1,3 milyar USD. Betul-betul suatu
persetujuan Indonesia Belanda yang teramat BERAT SEBELAH.

Maka, membicarakan dan menelaah pembantaian Rawagede, sudah seharusnya
dikaitkan dalam suatu proses besar usaha Belanda untuk kembali menguasai
Indonesia seusai Perang Dunia II. Kasus Rawagede merupakan bagian tak
terpisahkan dan ‘wajar’ dari kejahatan Belanda yang hendak kembali
menguasai Indonesia. Kasus Rawagede adalah bagian dari politik
kolonialis Belanda yang melakukan dua kali perang total terhadap
Republik Indonesia.

* * *

Ketika Jepang kalah (15 Agustus 1945), pemerintah Jepang pasca perang,
diharuskan membayar *PAMPASAN PERANG* kepada Indonesia, untuk menebus
kerusakan dan korban yang ditimbulkan Jepang terhadap Indonesia.

*Anehnya* ketika perang antara Belanda dan Indonesia, selesai, melalui
Persetujuan Konferensi Meja Bundar, —– logika menjadi terbalik —
bukan Belanda yang harus membayar ganti rugi kepada Indonesia, akibat
peperangan yang dicetuskannnya terhadap Indonesia, — *TETAPI ADALAH
INDONESIA YANG DIHARUSKAN MEMBAYAR “HUTANG” KEPADA DEN HAAG*. Selain itu
semua ‘milik Belanda’ di Indonesia harus dikembalikan kepada Belanda.
Logika kolonial mengalahkan logika perjuangan kemerdekaan!

Maka tidaklah aneh, dan sepenuhnya benar dan adil, ketika Presiden
Sukarno membatalkan Persetujuan Konferensi Meja Bundar antara Indonesia
dan Belanda, yang AMAT BERAT SEBELAH, MERUGIKAN INDONESIA ITU.

* * *

Sebagai “warming-up” menyambut kegiatan RANESI mengadakan SIARAN KHUSUS
RAWAGEDE, — di bawah ini disiarkan kembali sebuah tulisanku,
tertanggal *Senin, 01 Desember 2008, –* tiga tahun yang lalu mengenai
kasus Rawagede yang sama, sbb:

“*RAWAGEDE” – PEMBUNUHAN MASALH YG TAK PERNAH DALUWARSA — **RAWAGEDE -
<1>**
*

** **

Crime Against Humanity – Dan HUBUNGAN INDONESIA – BELANDA

Beberapa hari belakangan ini, cukup menarik apa yang diberitakan media
luarnegeri, khususnya dalam hal ini media Belanda. Dimaksudkan ialah
pemberitaan yang ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Indonesia 60th
yang lalu: Yaitu kasus PEMBANTAIAN MASAL RAWAGEDE yang dilakukan oleh
tentara Kerajaan Belanda terhadap rakyat Indonesia, dekat Kerawang, Jawa
Barat. Suatu peristiwa ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ – ‘Crime Against
Humanity’, dilakukan oleh tentara Kerjaan Belanda, di desa Rawagede pada
tanggal 09 Desember 1947.

Kasus ‘pembantaian Rawagede’ muncul di kalangan pers dan masyarakat
Belanda, ketika diumumkan ‘Excessennota th 1969, dimana dikemukakan
kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda — khususnya
oleh pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten KNIL Westerling di Sulawesi
Selatan. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1995 TV Belanda
RTL-4, menyiarkan sebuah film dokumenter mengenai RAWAGEDE. Para pembuat
laporan dokumenter tsb sempat melakukan pembicaraan setempat dengan
mereka-mereka yang masih hidup, yang bisa menyelamatkan diri dari
pembantaian tsb, dan dengan para keluarga mereka. Yang terutama
menimbulkan kejutan (di kalangan masyarakat Belanda) ialahkesaksian yang
dituturkan oleh seorang nenek tua, yang dengan suara gemetar
menceriterakan bagaimana ia menemukan suami dan putranya di antara
mayat-mayat korban pembantaian yang bergelimpangan.

Menurut wartawan pembuat film dokumenter RTL 4, ada 431 priya, tua dan
muda, yang dieksekusi oleh tentara Belanda di tempat itu. Sebagai
reaksi, sementara anggota Tweede Kamer Belanda (DPR) mengajukan
pertanyaan sekitar kasus tsb kepada pemerintah Belanda. Tetapi,
ceriteranya terhenti sampai di situ saja. Tak ada kelanjutan. Semua
bahan masuk ‘peti és’ arsip (rahasia) Belanda.

* * *

Yang memicu kasus Rawagede menjadi menyolok, ialah diberitakannya
baru-baru ini, sikap pemerintah Belanda yang menolak tuntutan keadilan
yang diajukan olehpara korban pembantaian Rawagede yang beruntung masih
hidup. Tentu juga menjadi perhatian diberitakannya oleh fihak Belanda,
bahwa Dutabesar Belanda untuk Indonesia, akan hadir pada peringatan
‘masaker Rawagede’ yang akan diadakan oleh penduduk setempat dengan para
undangan, di desa Rawagede, pada tanggal 09 Desember 2008 beberapa hari
yad ini. Sikap Kedutaan Belanda ini berbeda dengan sebelumnya. Pada
tahun lalu, misalnya, fihak Kedutaan Belanda yang juga dapat undangan
untuk menghadiri peringatan Rawagede, sempat mengirimkan seorang utusan
Kedutaan. Namun, bila berita ini benar, dan ternyata Dubes Belanda untuk
Indonesia hadir pada peringatan RAWAGEDE nanti, tentu ini suatu
perkembangan yang perlu disambut baik.

Di sini ingin agak disoroti bagaiman pers Belanda mempresentasikan kasus
Rawagede tsb kepada pembacanya, untuk sekadar memperoleh gambaran
bagaimana masyrakat Belanda berreaksi terhadap peristiwa Rawagede.
Menyangkut bagaimana mereka bersikap terhadap masalah sejarah. Kaitannya
tentu, dengan latar belakang sejarah hubungan Indonesia-Belanda dan
bagaimana perspektif selanjutnya hubungan tsb. Sering dikatakan hubungan
Indonesia-Belanda sebagai ‘hate and love relation’. ‘De Volkskrant’,
misalnya, dalam komentarnya yang disiarkan pada hari Rabu, tanggal 26
November 2008 yl, menulis a.l sbb:

‘Penduduk dari sebuah desa di Jawa Barat telah mengkonfrontir Nederland
dengan episode menyakitkan dari masa lampau kolonialnya. Sembilan orang
janda dan seorang yang masih hidup telah mengajukan tuntutan
(civielrechtelijke procedure) terhadap tindakan balas dendam dan
eksekusi pada peristiwa pembantaian yang terjadi pada tanggal 09
Desember 1947 di desa yang dulu bernama Rawagede, sekarang Balongsari.
Tentara Belanda yang sedang mencari seorang pemimpin pejuang kemerdekaan
Indonesia di wilayah itu, dengan motif balas dendam telah mengeksekusi
hampir semua penduduk lelaki di desa tsb.

Perkiraan jumlah persis berapa yang dibunuh – 150 orang menurut fihak
Belanda, 431 menurut fihak Indonesia – amat berbeda. Namun, yang sudah
pasti ialah, menurut penelitian PBB pada th 1948, memang terjadi
tindakan yang direncanakan dan kejam. Yang bersalah tidak pernah
dihukum, dan ini berlaku sampai pada disiarkannya ‘Exessennota th 1969′
– yang disusun menyusul pengungkapan mengenai tindakan kejam tentara
Belanda di Sulawesi (Selatan) – sebelum kasus Rawagede menjadi perhatian
lagi./

Sampai disini kiranya cukup lumayan apa yang ditulis oleh komentar ‘De
Volkskrant’. Mungkin baik diteruskan membaca komentar koran Belanda ini,
untuk mendapat gambaran bagaimana tanggapan orang Belanda sendiri
terhadap masa lampau kolonialnya.

Lanjut ‘De Volkskrant': ‘Pada berbagai kesempatan dalam pada itu Nederland
telah menyatakan penyesalannya, yang belakangan ini ialah dalam tahun
2005, yang dilakukan melalui pernyataan Menlu Bot, pada kesempatan ultah
ke-60 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aksi-aksi Polisi, kata Bot,
mengakibatkan bahwa Nederland bisa dikatakan ‘telah berdiri pada pihak
yang salah dalam sejarah’.

(Namun) Bot tidak minta maaf dan (tepat) berpijak pada pendirian, bahwa
permintaan maaf itu hanya diajukan, untuk kasus-kasus dimana kita
sendiri yang bertanggungjawab. Dilihat dari pandangan sekarang, kita
kiranya akan bertindak lain, barangkali lebih baik, terbanding apa yang
dilakukan oleh orangtua atau kakek-kakek kita dan permintaan maaf bisa
diajukan.

Apa yang dinamakan ‘Aksi Kepolisian’ itu adalah suatu percobaan yang sia-sia
untuk menindas suatu perjuangan kemerdekaan yang adil. Baru pada tahun
1949 ketika Nederland bisa menerima kenyataan ini. Dalam masa empat
tahun yang telah berlalu itu, di kedua belah fihak telah jatuh korban
ribuan militer dan sipil. Di situ juga pada fihak Indonesia telah
berlangsung kekerasaan terhadap
penduduk(nya)..

Sekarang perhatikan komentar berikutnya, yang bikin penulis sendiri
berfikir-fikir sampai di mana kebenaran apa yang ditulis koran Belanda
ini, sbb;

‘Disebabkan oleh alasan ini juga, Nederland dan Indonesia bersepakat
pada waktu kemerdekaan mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat untuk
tidak dilakukan penuntutan. Sejak itu Jakarta telah sepakat untuk
menempatkan suatu titik pada masa lampau. (Namun) Komite Utang
Kehormatan Belanda (KUKB) menganggap ini tak adil. /Demikian a.l De
Volkkrant.

De Volkkrant menutup komentarnya dengan menulis:

‘Mengatakan bahwa (kasus itu) sudah d a l u w a r s a adalah suatu
kelemahan juridis – jurudisch zwaktebod -. Kejahatan-kejahatan perang –
meskipun fihak Nederland selalu menghindari menggunakan istilah ini–
tidak pernah daluwarsa, De Volkskrant menutup komentarnya.

* * *

Pernah kutulis dalam kolom ini, bahwa catatan sejarah itu dibuat,
didokumentasi, bukan dengan maksud untuk dirahasiakan. Juga bukan dengan
maksud untuk tidak dibuka. Atau agar tidak dibaca kembali. Bahwa
fakta-fakta sejarah seyogianya digunakan sebagai bahan riset dan studi
untuk memperoleh pengetahuan yang sedekat mungkin dengan kenyataan yang
sesungguhnya, yang seobyektif mungkin mengenai hal-hal yang terjadi di
masa lampau. Bagaimana memperlakukan masalah sejarah, menyangkut masalah
pengenalan terhadap identitas bangsa.
Termasuk dalam rangka mengkhayati apa yang dimaksudkan dengan KESADARAN
BERBANGSA.

Bahan-bahan sejarah itu, kapan saja, selalu diperlukan dan bila tak ada atau
masih tersembunyi, harus dicari sampai ketemu! Ini perlu dipandang dari segi
perkembangan ilmu sejarah itu sendiri. Maupun dilihat dari tujuan yang lebih
penting lagi, yaitu: Mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Semua
itu adalah demi pertumbuhan dan pengembangan pengetahuan bangsa mengenai
dirinya sendiri. Menyangkut masalah KESADARAN NASIONAL.

Ambillah satu perisitiwa, satu episode yang trjadi dalam sejarah perjuangan
bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kasus yang dimaksudkan
disini ialah peristiwa PERISTIWA RAGEDE, suatu kasus pembantaian masal
yang dilakukan oleh tentara kerajaan Belanda terhadap rakyat Rawagede,
Jawa Barat, yang sekarang bernama Balongsari, pada pagi hari tanggal 09
Desember 1947.

Pada periode agresi militer pertama Belanda terhadap Republik Indonesia 431
lelaki, orangtua dan perempuan yang tak bersalah di desa R a w a g e d e
tsb telah menjadi korban pembantaian masal. Rakyat di situ telah menjadi
korban ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ yang dilakukan oleh tentara
kerajaan Belanda.

Alhamdulillah berkat para peneliti, dalam dan luar negeri, termasuk negeri
Belanda, dan penstudi bangsa yang memperhatikan dan meneliti masalah
sejarah bangsa, khususnya yang menyangkut kegiatan KOMITE HUTANG
KEHORMATAN BELANDA. Mereka menuntut keadilan bagi para korban kekejaman
tentara Belanda. Bila tidak ada kegiatan tsb, yang diusahakan
terus-menerus, antra lain oleh Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB –
Ketua : Batara Hutagalung), maka peristiwa ‘pembunuhan masal di
Rawagede’, akan lenyap ditelan waktu,

Tidaklah tepat, adalah bertentangan dengan ilmu sejarah itu sendiri,
bila memperlakukan fakta-fakta sejarah, masalah-masalah sejarah —
sebagai sesuatu yang misterius, yang tak bisa dijamah atau diungkapkan.
Salahlah bila menganggapnya sebagai ‘masa lampau yang ‘traumatik’, ‘yang
jtak bolehdiungkit-ungkit kembali agar tidak membuka kembali luka-luka
lama’.

Bersambung) * * *

G30S – Dokumen Suparjo

G30S – Dokumen Suparjo

寄件者: Harsutejo Sutedjo

傳送日期: 2011年9月10日 20:34

主旨: G30S – Dokumen Suparjo

 

 

(Harsutejo)

 

Dokumen Suparjo (selanjutnya saya singkat DS) disebut pertama kali dalam buku Jenderal Nasution, “Memenuhi Panggilan Tugas” jilid 6 yang terbit pada 1986. Ia menerima DS dari Teperpu dalam persiapan Sidang Istimewa MPRS 1967 yang akan menentukan nasib Presiden Sukarno serta memecatnya agar nampak sah. Nasution mengutip dokumen itu di antaranya gerakan hanya dirancang menang, tidak ada rancangan apa pun jika gagal, bahkan diskusi tentang itu juga tidak. Selanjutnya disebut dokumen itu menyatakan Presiden Sukarno “…memberi restu kepada G30S dan sambil menepuk-nepuk pundak Parjo…” dan berpesan agar G30S mengadakan parade besar-besaran pada 5 Oktober… (Nasution 1988:265). Ini bertolak belakang dengan keterangan asli Suparjo di depan Mahmillub, ketika menepuk pundak Suparjo pada pagi hari 1 Oktober BK mengancam “Awas ja kalau tidak beres ‘engke maneh dipeuntjit’. Kalau tidak bisa menjelesaikan memberhentikan gerakan G30S, kamu nanti saja sembelih” dengan gaya bercanda (John Roosa 2008:73-74, 88 catatan no.39). Dalam kenyataannya Jenderal Nasution ikut hanyut dalam melakukan fitnah terhadap lawan politiknya.

Lalu ditulis oleh Nasution, “Dalam dokumen yang lain tentang kegagalam G30S”, ternyata kemudian ia mengutip dokumen yang sama itu juga, tidak ada dokumen lain. Disebut tentang pimpinan G30S yang agak bingung, tidak memberikan perintah selanjutnya, bahkan pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa pun. Pasukan Yon 530 Brawijaya dan Yon 454 Diponegoro tidak mendapat makanan, RRI ditinggalkan pasukan tanpa ada instruksi.

Kemudian pada hari kedua disebut adanya pertemuan pimpinan G30S di Lubang Buaya, pasukan RPKAD mulai menyerang, keadaan mulai kacau, diputuskan untuk menghentikan perlawanan dan semua pulang ke rumah maing-masing sambil menunggu situasi. Setelah diterima berita Jenderal Suharto akan melakukan serangan balik, Omar Dani menawarkan integrasi menghadapi Suharto, bahkan Omar Dani telah memerintahkan dipasangnya roket-roket pada pesawat. Tawaran begitu penting itu tak mendapat jawaban positif. Sebenarnya PKI tidak perlu kalah karena pengaruhnya besar. Pimpinan G30S membawahi 15 batalion, 3 batalion dapat dikerahkan cepat dengan bantuan AU. Tapi semua itu tidak dimanfaatkan, maka akibatnya kita dihancurkan satu demi satu (Nasution 1988:265-267).

Apa yang disebut sebagai DS menjadi menarik perhatian dengan terbitnya buku John Roosa (2008) yang menjadikan dokumen ini sebagai pintu masuk untuk membahas banyak bagian samar-samar dan gelap peristiwa G30S 1965.[i][1] Untuk pertama kalinya dokumen ini dikupas panjang lebar dalam bingkai membuat analisis terhadap peristiwa tersebut. Sejarawan Kanada yang juga mengajar di Indonesia ini menulis “…saat menemukan dokumen yang ditulis almarhum Brigadir Jenderal…”, selanjutnya “…saya menemukan analisis yang ditulisnya mengenai kegagalan G30S” (kursif hs) (John Roosa 2008:20). Disebutkan keaslian dokumen tersebut dikonfirmasi oleh Heru Atmojo (almarhum), mantan Letkol Pnb AU yang menemuinya di Penas dan mengantarnya mondar-mandir karena tugas dari KSAU Omar Dani pada 1 Oktober 1965[ii][2] serta berada dalam satu tahanan dengan Suparjo pada 1967-1968.

Dari situ ia berkesimpulan perlu ada analisis baru terhadap G30S (Idem:21).[iii][3] Selanjutnya kajiannya juga berdasarkan keterangan narasumber seorang kader tinggi PKI dengan pengetahuan luas secara rinci dan mendalam tentang Biro Chusus (BC) yang berperan penting dalam G30S yang disamarkan dengan nama Hasan.[iv][4] Ia punya posisi hingga “memiliki informasi tangan pertama mengenai kejadian-kejadian yang diceritakannya,” tahu dari dekat kinerja BC. Dikatakannya cerita Hasan, di luar keterangan di Mahmillub, sampai saat ini “merupakan sumber utama satu-satunya” tentang para anggota BC, ceritanya patut dikaji saksama. Bersama sejumlah rekannya di Indonesia John Roosa juga mewawancarai empat orang yang ambil bagian dalam G30S dan empat mantan kader tinggi PKI lainnya, beberapa orang “yang cukup mengetahui masalah G30S” serta tulisan mantan tapol dan pemimpin Baperki Siauw Giok Tjhan sebagai pendapat kolektif sejumlah tapol, tulisan kader tinggi PKI Munir dan Iskandar Subekti[v][5] (Idem:22-23, 46 catatan no.44 dan 45; h.170). Demikian antara lain bahan-bahan yang dihimpun John Roosa sebagai dasar penulisan bukunya.

 

Kajian John Roosa

Mungkin saja apa yang disebut sebagai DS itu asli atau setengah asli. Yang pasti dokumen itu ia “temukan” dalam berkas Mahmillub Brigjen Suparjo 1967 dalam bentuk salinan ketikan dari aslinya [kalau asli] oleh Mahmillub. Bahkan saya menduga salinan yang digunakan John Roosa berasal dari beberapa tahun kemudian ketika ejaan yang diperbarui berlaku pada 1975 karena ada sedikit kekacauan ejaan pada butir 15 DS.[vi][6]

Roosa di antaranya menyoroti ketidaktahuan Letkol Untung sebagai salah satu Danyon Cakrabirawa tentang keberadaan Presiden Sukarno pada 1 Oktober 1965, sebagai salah satu keganjilan penting yang jarang mendapatkan perhatian peneliti. Padahal seharusnya dengan mudah ia bisa nendapatkan informasi dari teman-temannya yang berjaga bahwa BK tidak bermalam di Istana. Pasukan G30S berjaga di depan Istana Presiden yang kosong. Kedatangan Brigjen Suparjo pada pagi hari itu ke Istana dari PAU Halim merupakan kesia-siaan buang-buang waktu yang berharga sebagai misi yang gagal (lihat Roosa 2008:57-58).

Berbeda dengan Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor Suyono, keberadaan Brigjen Suparjo di dalam komplotan G30S baru pada 30 September dan berakhir pada 2 Oktober 1965. Tidak aneh jika ia tidak tercantum sebagai pucuk pimpinan G30S, melainkan Letkol Untung. Ia telah cukup lama mengenal Syam yang ditemuinya pada 30 September. Syam dianggapnya sebagai representasi PKI, sebuah partai yang dikenalnya sebagai partai raksasa dengan jutaan anggota, punya nama baik, terorganisasi secara ketat dengan disiplin tinggi, anggotanya terdiri dari petani butahuruf di desa sampai menteri. Mereka punya lembaga pendidikan, koran dan penerbitan, kegiatan seni. Pendeknya Suparjo terpincut dengan partai ini, bergabung dengan gerakan pada detik-detik terakhir dan menganggap PKI mengetahui apa yang sedang terjadi. “Dakwaan[vii][7] Supardjo bahwa ‘partai’ memimpin G30S tidak membuktikan bahwa PKI bertanggung jawab sebagai suatu lembaga. Ia mungkin hanya bisa tahu dengan pasti bahwa Sjam memimpin G30S dan dengan satu atau lain cara juga bekerja sama dengan Aidit” (2008:132-133).

Para perwira yang ikut serta dalam G30S, termasuk Suparjo, sebenarnya ragu akan rancangan yang disodorkan Syam, tetapi mereka “percaya kepada kebijaksanaan kepemimpinan sebuah partai yang telah sangat berhasil dalam mengorganisasi jutaan rakyat.” Ia menduga partai punya pandangan jauh dalam merancang rencana yang tak mungkin keliru, percaya bahwa pimpinan tentu punya perhitungan ulung yang akan dikeluarkan pada saat yang tepat. Baru kemudian setelah gagal ia mengakui “menilai kawan pimpinan terlalu tinggi.” Sebuah aksi militer dipimpin oleh seorang sipil, Syam, yang tak banyak tahu tentang prosedur militer dan menimbulkan kekacauan garis komando (2008:133-134, 137).

Analisis Suparjo menyebutkan tentang adanya rancangan pertama yang kemudian diadakan perbaikan. Semula rancangan para perwira revolusioner itu terdiri dari dua tahap. Pertama hanya bersifat internal AD dengan menyingkirkan para jenderal kanan yang akan dilakukan oleh para perwira pendukung BK tanpa campurtangan pihak lain. Setelah gerakan para perwira tersebut berhasil maka pada tahap kedua akan diikuti gerakan PKI seluruhnya yang tidak lagi takut akan represi militer. Disebutkan bahwa Suparjo pernah menyatakan kepada Rewang, mantan anggota Politbiro PKI, pada waktu ditahan bersama di RTM pada 1967 “lebih baik seandainya PKI tidak ‘campur tangan’ dan membiarkan para perwira militer itu sendiri melawan Dewan Jenderal” (2008:136).[viii][8]

Setelah terbunuhnya tiga jenderal ketika diculik, kemudian pembunuhan empat korban lainnya di Lubang Buaya, gerakan mulai berantakan. Selanjutnya Presiden Sukarno menolak mendukung G30S dan memerintahkan kepada Suparjo untuk menghentikan gerakan, para perwira tunduk, berbeda dengan Aidit dan Syam yang dikatakan hendak melanjutkan gerakan dengan mengubah isi pengumuman DR. Para perwira marah kepada Syam dengan adanya Dekrit No. 1 tentang DR dan Kabiner Dwikora didemisionerkan yang disiarkan RRI pada jam 13.00, sesuatu yang tak pernah dibicarakan. Sebelum serangan Suharto, Suparjo bersepakat dengan Omar Dani untuk melawan, tetapi ia mendapati “pimpinan inti aksi tidak tanggap, bingung dan lelah”. Maka gerakan mengalami gagal total. Jenderal Suharto mulai melakukan serangan balik, merebut RRI dan Telekom dengan mudah pada jam 18.00 (2008:317).

 

Empat Dokumen G30S

Setelah Suparjo menghadap Presiden Sukarno seperti tersebut di atas dan BK tidak mendukung gerakan, Letkol Untung yang kelelahan menerima saja revisi dokumen yang sedianya disampaikan setelah maklumat tentang G30S yang diumumkan RRI Jakarta pada 1 Oktober 1965 jam 7.00 pagi. Revisi tersebut dilakukan oleh Aidit dan Syam, setidaknya terhadap dua dari tiga dokumen dalam Dekrit No. 1 yang mendemisionerkan kabinet, serta Keputusan No. 1 tetang susunan DR dan No. 2 tentang penurunan pangkat, baru diumumkan RRI pada jam 13.00 dalam menghadapi perintah Presiden untuk menghentikan gerakan. Kenyataan bahwa BK tidak mendukung gerakan tapi juga tidak mengutuknya, dapat diartikan G30S bertujuan baik tapi salah arahan (2008:314).

Menurut pengakuan Syam di depan Mahmillub, empat dokumen tersebut disusun oleh DN Aidit, Ketua PKI bersama dirinya (dengan Iskandar Subekti, seorang anggota CC yang ketika itu dikatakan bertindak sebagai juru ketik dan penasihat pribadi Aidit). Benarkah demikian? Jika kita cermati dokumen-dokumen tersebut tidak punya nilai kandungan politik. Tidak punya kandungan butir revolusi atau soko guru revolusi yang sedang populer ketika itu, tidak menyebut buruh dan tani. Adakah dokumen bersejarah yang tak bermutu itu disusun oleh seorang kampiun politikus komunis dunia sekaliber Aidit? Sungguh sulit dipercaya [saya tidak percaya], apalagi tidak ada bukti sahih yang mendukungnya, dan juga jika kita bandingkan dengan berbagai macam dokumen PKI yang disusun oleh DN Aidit sampai 1965.[ix][9]

Keberadaan empat dokumen tersebut juga tak pernah dipertanyakan oleh pihak berkuasa. Mungkin saja dokumen itu telah diringkus dalam tungku rezim militer Orba karena dipandang tidak menguntungkan untuk dicermati lebih lanjut. Bisa saja semuanya atau sebagian palsu karena banyaknya ular berkepala dua di tubuh G30S dan PKI di antaranya berupa jaring-jaring intelijen. Di samping itu siapa yang membawa empat dokumen itu dari Halim ke RRI Jakarta, dengan cara apa dibawanya mengingat situasi Jakarta pada saat itu, bagaimana kemungkinan dokumen itu berasal dari tempat lain, dsb. masih banyak pertanyaan yang lain.

Apakah dengan terbitnya buku John Roosa ini sejarah G30S menjadi lebih jelas? Kenyataannya tidak demikian. Memang terdapat sejumlah bahan yang patut diteliti lebih lanjut.

Jakapermai, 10 September 2011

 


 

 


[i][1] Salinan lengkap Dokumen Suparjo dimuat sebagai lampiran buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, 2008:323-343.

[ii][2] Lihat Heru Atmodjo 2004.

[iii][3] Almarhum Heru Atmodjo pernah menunjukkan dokumen yang dikatakan ditulis oleh Brigjen Suparjo dalam bentuk fotokopi yang sangat kabur yang sulit dibaca kepada kami, tim editor bukunya (Heru Atmodjo 2004).

[iv][4] Hasan juga menyerahkan naskah memoarnya kepada John Roosa untuk diterbitkan setelah kelak ia meninggal dan diumumkan nama sebenarnya (John Roosa 2008:46, catatan No. 44). Selama nama-nama narasumber tersebut tidak kita ketahui, maka menjadi lebih sulit untuk menilai kadarnya, meski tentu saja John Roosa menulisnya dalam alur yang logis; yang logis tidak sama dengan kebenaran.

[v][5] Wakil Ketua Departemen Luar Negeri CC PKI, anggota CC PKI Blitar Selatan. Pada 1 Oktober 1965 berada bersama DN Aidit di rumah Sertu Udara Suwardi, kompleks perumahan PAU Halim.

[vi][6] “Pada moment yang gawat itu, sadja mengusulkan agar semua pimpinan sadja pegang nanti bila situasi sudah bisa diatasi, sadja akan kembalikan lagi” [kursif hs] (Roosa 2008:327, Lampiran 1) yang benar saja [saya, ejaan baru] dengan kesalahan konsisten pada bagian tersebut.

[vii][7] Menurut hemat saya kata “dakwaan” ini tidak tepat, yang lebih tepat ialah “menganggap/mengira” atau mungkin persoalan diksi dalam terjemahan.

[viii][8] Rewang tertangkap pada 22 Juli 1968 di Blitar Selatan (Lihat Semdan VIII Brawidjaja, 1969:292). Ia ditahan di RTM Jakarta pada 1968-1972 (Rewang h. 46). Suparjo dijatuhi hukuman mati pada 13 Maret 1967 dan dieksekusi pada 16 Mei 1970 (Lihat Harsja W Bachtiar, Siapa Dia? Perwira Tinggi TNI AD, Djambatan, 1988:386 dan Tempo 9 Okt. 2005:120). Pertemuan di tahanan yang disebut pada 1967, pasti keliru (saat itu Rewang masih “bergerilya” di Blitar Selatan). Selanjutnya apakah tapol anggota Politbiro PKI yang “amat berbahaya” itu dicampur dengan seorang jenderal yang telah dijatuhi hukuman mati? Naskah Rewang yang mungkin sekali ditulis sesudah jatuhnya Suharto Mei 1998 (Rewang h. 44) menyebut sejumlah nama tapol di RTM, tapi tidak ada nama Suparjo (lihat Rewang h. 45-46).

[ix][9] Lihat dan bandingkan misalnya dengan Pilihan Tulisan DN Aidit, Djilid 1 dan 2, Jajasan Pembaruan, Djakarta 1959 dan 1960.

Pembantaian di Indonesia pada 1965

Pembantaian di Indonesia pada 1965

Indonesia telah diperkirakan pada tahun 1950 untuk menjadi negara terkaya kelima di dunia dalam sumber daya alam, dan sudah lama menjadi target dari tekanan oleh imperialisme AS untuk menguasai kekayaan alam dan untuk memenangkan penguasa untuk menjadi bagian dari aliansi antikomunis di seluruh dunia yang didirikan Washington. (Washington’s worldwide anticommunist alliance) Ini adalah era serangkaian kudeta militer untuk menghasilkan “perubahan rezim” di negara-negara semi kolonial seperti Mossadegh di Iran telah diisolasi pada tahun 1953, Arbenz di Guatemala tahun 1954.

Setelah kekalahan Perancis di Vietnam di tahun 1954, AS menjadi khawatir bahwa perjuangan Vietnam melawan imperialisme akan memicu revolusi di seluruh Asia Tenggara. Hal ini akan mengancam untuk mematahkan upaya AS untuk mengepung Cina komunis. Amerika Serikat telah memiliki kehadiran militer yang besar yang membentang dari Jepang dan Korea Selatan, melalui Taiwan, ke Filipina. Amerika Serikat telah mendirikan Asia Tenggara Treaty Organisation (SEATO) sebagai paralel regional untuk NATO. Sebelumnya, Indonesia dianggap sebagai “lunak pada komunisme” secara berbahaya karena sikap netral tersebut. Ia telah menjadi tuan rumah Konferensi Bandung negara Asia, termasuk China dan India, pada bulan April 1955, yang menyebabkan peluncuran Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Juga, nasionalisasi Indonesia atas tanah, mineral dan produksi minyak telah membuat marah si besar perusahaan Belanda, AS dan Inggris. Pada tahun 1963, kebijakan “konfrontasi” Indonesia dengan tetangga Malaysia, koleksi bekas koloni Inggris masih di bawah dominasi yang terakhir itu, berarti bahwa negara itu masih memiliki beberapa musuh-musuh imperialis.

AS khawatir bahwa, di bawah pemimpin pasca-kemerdekaan, Sukarno, negara itu bergerak ke arah komunisme. AS bertekad untuk menghentikan ini. Wakil Presiden Richard Nixon menyebut Indonesia sebagai “hadiah terbesar” di wilayah regionalnya1, Keberadaan Partai Komunis Indonesia yang sangat besar, dan aliansi dekat dengan Sukarno, menyatakan bahwa Indonesia mungkin akan menjadi “domino selanjutanya untuk jatuh”. Untuk menghindari ini dengan segala akibatnya, AS dibudidayakan hubungan erat dengan, dan memberikan sumber daya yang luas untuk, pembentukan militer tentara Indonesia, dengan total sebesar $ 64 juta antara 1959 dan 1965. Tentara, khususnya jenderal-nya, terlihat sebagai sebuah kekuatan yang AS bisa andalkan terhadap Sukarno dan sekutu2nya PKI. Senjata yang diberikan kepada mereka oleh AS adalah kunci kekerasan yang mereka dijatuhkan pada gerakan buruh di Indonesia.

Sementara itu, birokrasi Stalinis di Uni Soviet dan Cina baik memuji rejim burjuis nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno sebagai revolusioner dan mendorong subordinasi PKI untuk itu. Munculnya sebuah kasta berhak istimewa dari birokrat di Uni Soviet dari tahun 1920-an, menjadi takut karena konsekuensi demokrasi pekerja dan revolusi dunia yang mungkin akan membalikkan mereka, mendorong perkembangan teori Sosialisme di Satu Negara yang dikelarkan Stalin. Bolshevisme sebagai sebuah tendensi politik selalu mempertahankan perspektif internasionalis yang jelas tentang perlunya sebuah revolusi dunia, tetapi Stalin menolak ini, menyatakan bahwa sebaliknya keterbelakangan ekonomi Rusia itu sangat mampu mengembangkan sosialisme di isolasi nasional. Akibatnya, tugas komunis di seluruh dunia tidak lagi penggulingan kelas penguasa kapitalis dari negara mereka sendiri, tetapi pemeliharaan stabilitas internasional agar Rusia bisa melanjutkan “pembangunan sosialisme” dengan damai. Hal ini menyebabkan Stalinisasi Komunis Internasional yang, oleh 1933, Trotsky ditandai sebagai tidak layak lagi untuk tujuan menciptakan revolusi dunia. Partai seperti PKI sistematis mensubordinasi kelas pekerja kepada para pemimpin borjuis nasional, sezaman Soekarno, yang berusaha mencari penyelesaian dengan kekuatan-kekuatan kolonial untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis.

Stalinisme berpendapat bahwa partai komunis di dunia kolonial (termasuk indonesia) tidak harus berjuang untuk sosialisme, tetapi, sebaliknya, berjuang untuk tahap “demokratis”, yang berarti penciptaan dan pemeliharaan suatu pemerintahan borjuis yang stabil dan perjuangan melawan kolonialisme. Alasan untuk subordinasi ini di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah tujuan nasionalis atau “anti-imperialis” Sukarno. PKI mendukung pengkhianatan terhadap perjuangan pembebasan nasional dengan tekad untuk membatasi pejuang kelas pekerja dan petani untuk bentuk-bentuk perjuangan yang “damai demokratis”. Ini dikenal sebagai “teori dua tahap” dari Stalinisme. Ini adalah teori yang akan mengakibatkan kekalahan berdarah gerakan buruh Indonesia.

Perkembangan PKI
PKI adalah Partai Komunis tertua di Asia. PKI mempunyai asal-usul yang tidak biasa. Seorang serikat buruh kereta api yang militan berkebangsaan Belanda dan sosialis revolusioner, Henk Sneevliet, di-blacklist (didaftarhitamkan) di Belanda, datang untuk bekerja di Indonesia, kemudian koloni Belanda di Hindia Timur. Dia mendirikan Perhimpunan Sosial Demokrat Indonesia (ISDV – Indische Sociaal Democratische Vereniging) pada tahun 1914. Pada berdirinya, ISDV memiliki sekitar 100 anggota, hanya tiga di antaranya adalah orang Indonesia. Semua publikasinya ada di Belanda. Pada tahun 1917, minoritas reformis dari ISDV memisahkan diri dan organisasi meluncurkan publikasi pertamanya di Indonesia, Soeara Merdeka (Suara Bebas). Sneevliet secara cepat bersatu untuk dukungan terhadap Revolusi Oktober, tentang Bolshevik sebagai model untuk diikuti di Indonesia. Kelompok ini membuat terobosan cepat antara pelaut Belanda dan tentara yang ditempatkan di koloni itu. “Pengawal Merah” terbentuk, dan dalam tiga bulan jumlah mereka 3.000. Pada akhir 1917-an, tentara dan pelaut itu memberontak di pangkalan angkatan laut utama dari kepulauan, Surabaya, dan membentuk soviet-soviet. Pemerintah kolonial akhirnya menghancurkan soviet-soviet Surabaya dan ISDV ditekan secara brutal. Orang Belanda yang menjadi pemimpin pekerja-pekerjanya, termasuk Sneevliet, secara paksa dideportasi kembali ke Belanda. Sekarang, ISDV harus bekerja secara sembunyi-sembunyi di bawah kepemimpinan yang baru, oleh orang Indonesia.

Pada tahun 1911, Hindia Belanda telah melihat gerakan massa politis yang pertama pada skala nasional didirikan, Sarekat Islam. Awalnya didirikan untuk melindungi pedagang batik Jawa dari persaingan dengan pedagang Cina, dengan cepat menyebar ke penduduk miskin di kota-kota dan ke wilayah-wilayah pedesaan dan mengambil masalah-masalah sosial. Sneevliet dan ISDV mengembangkan hubungan yang erat dengan para pemimpinnya yang lebih radikal dan memasukinya, tanpa melarutkan ISDV. Sarekat Islam mengadopsi program yang lebih dan lebih sosialis dan anti-kolonialis. Sebagai hasil dari kerja ini, ISDV segera merekrut mayoritas orang Indonesia. Pada tahun 1919, berkat deportasi itu, di satu sisi, dan rekrutmen dari Sarekat, di sisi lain, itu hanya 25 anggota Belanda, dari total sekitar 400.

Pada bulan Mei 1920, berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. PKH adalah partai komunis pertama di Asia untuk menjadi bagian dari Komunis Internasional (atau Internasional Ketiga). Sneevliet mewakili partai di kongres kedua Komunis Internasional pada tahun 1920. Jadi, Indonesia punya Partai Komunis sebelum Britania. Pada tahun 1924, nama tersebut secara resmi berubah, menjadi Partai Komunis Indonesia.

Pada bulan November 1926, partai ini memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tindakan tersebut telah dibalas dengan kejam. Ribuan orang tewas dan 13.000 ditangkap. Pada 1927, pemerintah Hindia Belanda melarang partai tersebut. Para kader PKI, merasa hancur oleh represi, bergerak di bawah tanah (underground) dan partai itu tidak benar-benar dikonstitusikan kembali sampai pertengahan 1930-an. Pada saat itu, Stalinisme telah memenangkan Komunis Internasional dan kebijakan PKI sama sekali subordinasi untuk melayani aliansi Uni Soviet.

Hal ini berarti harus mengamati perintah Stalin untuk membentuk aliansi dengan “imperialis demokratis” (termasuk penjajah Belanda) dari 1935-1939 dan lagi pada 1941-1946. Selama Perang Dunia II, kepemimpinan PKI mengikuti garis Stalin untuk bekerja sama dengan pemerintah imperialis Belanda melawan Jepang, dan menyerukan “Indonesia yang merdeka dalam Persemakmuran Kerajaan Belanda”. Oportunis kotor ini ternyata disela oleh kiri adventuris secara bergantian di 1939-1941, dan 1947-1951, ketika tindakan pemberontakan yang kurang dipersiapkan membuat penindakan represi yang menyerikan. Dalam 1945-1946, PKI berpaling ke perlawanan terhadap upaya Inggris dan Belanda untuk rekolonialisasi negerinya tetapi mengalami penindasan dari sayap kanan dari mantan sekutu borjuis nasionalisnya, dengan ribuan kader partai dibunuh.

Secara keseluruhan, kombinasi dari zigzag kebijakan dan perubahan dalam kepemimpinan partai yang pergi bersama mereka, ditambah represi dari kanan, sangat mengganggu PKI yang ter-Stalinisasi.

Namun, kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) di bawah Mao pada tahun 1949, letusan Perang Korea tahun 1951 dan keberhasilan pengusiran kolonialis Perancis dari Indo-China oleh Partai Komunis Vietnam, semua meningkatkan prestise PKI sebagai bagian dari gerakan Komunis Dunia, tampaknya bisa maju untuk berkuasa secara tak terhentikan, terutama di Asia. PKI adalah dire-organisasi di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit pada awal 1950-an.

Kebijakan D.N. Aidit, didukung oleh Moskow dan Beijing (keduanya Stalinis juga!), adalah untuk memasuki aliansi strategis dengan pemimpin perjuangan kemerdekaan, Sukarno. PKI akhirnya bukan hanya berpartisipasi dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Sukarno, tetapi juga dengan “hangat” memeluk “Nasakom” programnya, aliansi nasionalisme, Islam dan komunisme sebagai tiga tren kompatibel secara kenyataan yang ada. PKI telah, namun, hanya mengikuti garis Stalinis, didukung oleh Mao, dari revolusi secara bertahap. Aidit menjelaskannya sebagai berikut:

”Ketika kami menyelesaikan tahap pertama revolusi kita yang berlangsung sekarang, kita dapat mengadakan konsultasi dengan elemen progresif lain di masyarakat kita dan tanpa perjuangan bersenjata, membawa negara kita ke revolusi sosialis. Akhirnya, kaum kapitalis nasional di negara kita menjadi lemah dan tidak terorganisir. Saat ini, dalam revolusi nasional demokratis kita, kita berpihak dengan mereka dan berjuang bersama mengusir dominasi ekonomi asing dari kekotoran ini”.2

Program PKI, yang diadopsi tahun 1962, menetapkan tujuan Partai sebagai berdirinya sebuah “negara rakyat demokratik”. Ini harus dilakukan melalui oleh para pekerja, petani, borjuis-kecil perkotaaan, borjuasi nasional dan “elemen patriotik” umumnya. Ini adalah ungkapan orang Indonesia terhadap “front populer” Stalin atau “blok dari 4 kelas” Mao Zedong.

Mao menggambarkan kebijakannya demikian: “Siapakah rakyat itu? Pada tahap ini di Cina mereka adalah kelas pekerja, kaum tani, yang borjuis-kecil perkotaan dan borjuasi nasional. Kelas ini, dipimpin oleh kelas buruh dan Partai Komunis, bersatu untuk membentuk negara mereka sendiri dan memilih pemerintah mereka sendiri; mereka menegakkan kediktatoran mereka atas “anjing2” yang menjalankan imperialisme, kelas tuan tanah dan borjuasi-birokratis, serta wakil-wakil dari kelas-kelas, kaum reaksioner Kuomintang dan kaki-tangan mereka.”3

Tentu saja, Mao menulis setelah kemenangannya atas Chiang Kai-shek, dicapai oleh mantan kekuatan-kekuatan gerilya yang telah berubah menjadi tentara yang berdiri kuat, dilengkapi oleh Stalin dengan materi perang Jepang menyerahkan diri. Kondisi ini tidak berlaku untuk PKI. Tapi pelajaran Komunis Cina mengajarkan para pemimpin PKI bukan persatuan untuk mempersenjatai kelas pekerja tetapi pentingnya mendukung “kelas burjuis nasional”. Karakter progresif dan nasionalnya ditentukan oleh derajat kemerdekaan dari imperialisme AS dan kemauan untuk mengembangkan hubungan ramah dengan Uni Soviet atau China. Selain itu, burjuis nasional nasional bukan sebuah golongan yang tak bersenjata, melucuti secara angker bagi Partai Komunis, seperti di China ketika Chiang pernah dikalahkan, tetapi untuk kelas penguasa Indonesia, dengan tentaranya sendiri. Memang, adalah PKI yang dilucuti.

Jika Sukarno datang semakin mengandalkan aliansi dengan PKI ia mengimbanginya dengan dukungan dari para jenderal sayap kanan keras dari tentara Indonesia. Singkatnya, ia memainkan peran Bonapartis mirip dengan banyak pemimpin di dunia semi-kolonial di tahun 1950-an dan 1960-an, seperti Nasser di Mesir.

Ada lebih mencolok kesejajaran historis untuk strategi dalam hubungan antara Partai Komunis Cina (PKC) dan partai nasionalis, Guomindang (Kuomintang) pada pertengahan tahun 1920-an. Dimana pertama-tama Guomindang dipimpin oleh pendiri sayap kiri, Sun Yat-Sen dan, setelah kematiannya pada tahun 1925 oleh jenderal sayap kanan, Chiang Kai-shek. Pada tahun 1923, Komunis Internasional (atau Internasional Ketiga), di bawah kepemimpinan Zinoviev, menyarankan Partai Komunis Cina untuk memasuki Guomindang sebagai sarana untuk memperkuat Sun dan menjamin kesetiaannya terhadap Uni Soviet. Taktik ini dipertahankan, dan diperkuat, oleh Bukharin dan Stalin setelah 1925, dengan dalih membawa melalui “tahap” nasional-demokratis dari revolusi. Namun, seperti PKC menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Chiang memutuskan untuk menyerang kota ini sebagai pukulan pencegahan yang dimulai pada tahun 1926. Meskipun demikian, Komunis Internasional mengatur dengan hati-hati dan meneruskan penyerahan PKC ke Guomindang. Hal ini menyebabkan pembantaian Shanghai pada 12 April 1927 ketika tentara Chiang memasuki kota dan melaksanakan pembersihan berdarah, menyembelih 6.000 orang Komunis. Bulan kemudian, dengan sangat terlambat, Stalin mengarahkan PKC ke dalam Pemberontakan Panen Musim Gugur, serangkaian adventurist pemberontakan lokal di mana puluhan ribu tewas dan yang membuka jalan untuk tiga tahun dari korban Teror Putih yang diukur dalam ratusan ribu orang. (Ini juga terjadi di Indonesia, tepatnya pada 1965. Stalinisme membawa noda dalam sejarah pergerakan kelas pekerja!)

Stalinisme telah demikian lama mendiktekan kolaborasi kelas dengan tentara “patriotik” dan kaum nasionalis borjuis sebagaimana kebijakan dalam PKI, yang memungkinkan gerakan komunis untuk digunakan sebagai dasar sosial yang mendukung rezim Sukarno. Menjadi pasti terhadap kepentingan Sukarno untuk mengecualikan PKI dari pemerintahan, mengingat implantasi besar mereka di masyarakat Indonesia. (Inilah dia kesalahan PKC dan juga DIULANGI OLEH PKI!) Dalam kata-katanya sendiri, ia tidak bisa dan tidak akan “mengendarai kuda berkaki tiga”.4 Sebaliknya, ia mengko-optasi (membuat bekerjasama-nya) PKI dalam pemerintahannya, memberikan beberapa konsesi kepada mereka dan beberapa orang tentara sambil menyeimbangkan satu kekuatan terhadap lainnya. PKI terutama mengorientasikan diri untuk pemilihan parlemen, mengecam kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. (Kesalahan PKI di tahun 1955 dan akhirnya berujung di tanggal 30/09/1965)

PKI menerima peran Sukarno untuk mengalokasikannya, untuk memberikan basis massa dukungan sementara berulang kali menginstruksikan anggota dan pendukungnya untuk menahan perjuangan kelas dan mengatasi situasi pra-revolusioner dalam rangka melestarikan “front persatuan nasional”. (Front Nasional adalah kesalahan strategi PKI dalam memanfaatkan peran Soekarno di awal-awal era demokrasi terpimpin) Salah satu contoh paling jelas dari pendekatan ini, yang menjadi contoh yang mematikan untuk tahun 1965, ketermukaan PKI dan kemudian mendemobilisasi gelombang besar perjuangan pekerja dan petani di tahun 1957. Ini mengguncang dominasi ekonomi oleh imperialis di Indonesia sebagaimana pabrik, perkebunan, bank dan kapal-kapal yang dirampas dan diduduki. Bahkan, Sukarno sendiri sebelumnya menyerukan pemogokan umum terhadap semua perusahaan Belanda, yang ingin menggunakan massa-massa anti imperialisme untuk keuntungannya. Perhatiannya adalah untuk menggunakan panggilan untuk mengadakan pemogokan umum sebagai ancaman untuk membawa kolonial Belanda ke meja perundingan. Tetapi ukuran dari respon buruh terhadap panggilan ini membawa dia benar-benar terkejut, dan ia segera memerintahkan militer untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang disita para buruh. Demikian juga, ia meminta PKI membanting rem.

Alih-alih mendukung pemberontakan melawan penindasan Sukarno, dan menawarkan dukungan untuk kemajuan untuk situasi revolusioner penuh, PKI menegaskan agar massa menyerahkan harta mereka disita kepada tentara yang dibantu AS (US-backed army) yang Sukarno kirim untuk mengambil kendali. Kelangsungan hidup rezim Sukarno melalui krisis ini adalah karena sabotase PKI terhadap gerakan massa.

Kejadian (Event) yang Mengarah ke Pembantaian
Kebijakan kolaborasi kelas PKI berlanjut sampai tahun 1960-an sebagaimana perjuangan pekerja dan petani tumbuh terhadap latar belakang dari pendapatan ekspor menurun, tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran yang luas dan penjarahan milik negara oleh tentara. Sebagai respon terhadap penurunan standar hidup mereka, pekerja dan petani mengambil bagian dalam aksi-aksi massa, merampas harta milik imperialis, menduduki pabrik-pabrik dan perkebunan, dan membagi kepemilikan para pemilik tanah. Sementara jajaran dan barisan dari anggota PKI semakin bentrok dengan polisi dan militer, kepemimpinan partai berusaha mencegah ini; secara luar biasa, mereka menekankan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”.

Pembagi-bagian tersebut, antara keanggotaan partai dan kepemimpinan kecil yang birokratis, berasal dari kebijakan PKI memusatkan semua upaya ke dalam rekrutmen massa dan membuat sedikit usaha untuk kaderisasi sebagian besar anggotanya. Mayoritas dari partai ini tidak diberikan pelatihan yang serius dalam teori dan praktek revolusioner Marxis. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang nyata antara lapisan kecil kader di bagian atas PKI dan massa keanggotaannya yang tidak dibiasakan dengan kebijakan nyata partainya, partai memberikan karakter yang sangat birokratis. (Sifat Stalinisme mengental dalam PKI dalam kesalahan tersebut. Ini juga kesalahan PKI, jangan ulangi di masa depan. Jangan ulangi birokratisme!)

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengarahan rekrutmen massa menyebabkan pertumbuhan yang benar-benar mengesankan. Dari keanggotaan hanya 10.000 pada tahun 1952, anggota PKI meningkat menjadi 1.500.000 pada tahun 1959. Pada tahun 1965, itu terdiri dari 3.000.000 anggota dan memiliki lebih dari 10.000.000 simpatisan. Ini membentuk landasan yang kokoh dalam berbagai organisasi massa seperti Pusat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia dan Front Petani Indonesia. Pada puncaknya, partai dan front organisasinya mewakili sekitar 20% dari seluruh penduduk Indonesia, namun itu dihancurkan dan dikurangi menjadi reruntuhan dalam waktu beberapa minggu pada bulan Oktober 1965 di tangan para jenderal.

Pada tahun 1965 situasi ekonomi diperparah dengan inflasi meroket ke atas dan standar hidup massa memburuk. Desas-desus tentang kudeta telah beredar sejak akhir tahun 1964, dengan Partai Murba yang ingin melarang untuk persiapan kudeta oleh PKI. Beberapa bulan sebelum pembantaian itu, Aidit pindah ke kiri, menyerukan penyitaan imperialis dan menasionalisasikan properti dan pembentukan “kekuatan/angkatan kelima” dari pekerja dan petani dalam angkatan bersenjata. Pada bulan Juli Politbiro membahas sebuah kudeta sayap kanan yang potensial dan memulai pelatihan 2.000 militan PKI untuk serangan militer.

Kepemimpinan PKI, sebaliknya menyadari diserangnya reaksioner di waktu yang akan datang oleh pasukan komando tinggi, gagal untuk mengatur secara menyeluruh melawan hal tersebut. Mereka bahkan tidak mendukung perjuangan massa dari keanggotaan partai, apalagi mempersiapkan mereka untuk berjuang untuk mengambil kekuasaan. Begitu rencana jenderal-jenderal menjadi jelas, PKI seharusnya memanggil/menyerukan secara tegas untuk mobilisasi melawan ancaman militer tetapi, sebaliknya, mereka ragu-ragu, membingungkan gerakan massa dengan garis yang menipu bahwa aparat militer dan negara sedang dirubah untuk mengisolasi “aspek anti-rakyat” dari kekuasaan negara sebagaimana di bulan Mei 1965.

Pada bulan September PKI menyerukan blokade dua hari dari kedutaan AS dan mulai menginisiasikan demonstrasi terhadap krisis ekonomi. Pada tanggal 30 September, dua organisasi yang terkait dengan PKI, Pemuda Rakyat dan Gerwani, mengadakan protes massa di Jakarta terhadap krisis inflasi. Malam itu, pemberontakan oleh sekelompok perwira tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel (Letkol) Untung menangkap dan mengeksekusi enam jenderal terkemuka termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), merebut titik strategis di ibukota, Jakarta, dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi untuk mencegah kudeta oleh “Dewan Jenderal” yang direncanakan untuk hari tentara, 5 Oktober. Hal ini dilakukan tentu saja untuk pencegahan dengan sebuah kudeta anti-komunis & anti-Sukarno dari pengambilan tempat.

Namun, ada banyak fitur-fitur yang sangat mencurigakan tentang “kudeta” ini. Para petugas yang terlibat, meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, tidak berusaha untuk menangkap atau merebut kekuasaan dari Suharto, komandan pasukan cadangan strategis. Menjelang akhir Oktober 1, angkatan bersenjata, di bawah kepemimpinan Soeharto, telah dengan mudah menghancurkan pemberontak. Segera, mereka menyalahkan PKI untuk menghasut “upaya kudeta” ini”. (Komentar Valen: Oh, jadi rupanya ada upaya pemberontakan oleh jenderal terkemuka untuk melakukannya di hari TNI 5 Oktober, tapi dicegah oleh kelompok tentara khusus lainnya yang dibawah kepimpinan Suharto dengan sebuah “kudeta”. Dengan secepat-cepatnya ketika ketahuan di sumur Lubang Buaya, mereka menyalahkan PKI & gerakan pekerja-pekerjanya sebagai pelakunya. Wah, iya juga yah, gak mungkin PKI atau gerakan buruh nyerang begitu aja jenderal terkemuka yang pastinya juga di jaga dengan ketat, pasti yang nyerang tentara juga, angkatan bersenjata juga lah)

Banyak sejarawan borjuis telah menyalin sebuah pernyataan bahwa PKI telah, memang, mencoba sebuah kudeta konspiratorial melawan pemerintah. Ini bertentangan dengan seluruh metode politik PKI sebelumnya. Tiga petugas yang bertanggung jawab atas usaha kudeta yang diduga dilakukan PKI yang juga dekat dengan Suharto dan perwira-perwira tentara terpercaya dalam satuan-satuan elit. Salah satu dari mereka bahkan menerima pelatihan di Fort Bragg, yang lain di Fort Leavenworth. Dari kedua petugas ini akan harus menjalani tinjauan CIA sebelum pelatihan dimulai.

sumber-sumber sejarah anti-komunis mengklaim PKI berusaha untuk merebut kekuasaan dengan kekuatan beberapa ratus milisi5 di Jakarta, tetapi bahwa kudeta tersebut “tidak pernah mendapatkan kekuatan”. Jika kepemimpinan PKI dengan serius ingin mengorganisir kudeta, maka fakta bahwa mereka bisa menyatukan satu juta anggota dan jutaan lebih pendukung akan memberi mereka semua momentum tidak meragukan yang mereka butuhkan untuk menghancurkan negara.

Beberapa komentator yang mengatributkan kudeta ke CIA, yang pasti terlibat dalam cara-cara penting lainnya dalam menyusun perencanaan untuk pembantaian itu: lebih dari 1.200 perwira tentara yang bertanggung jawab untuk menyembelih komunis telah dilatih di AS. Tentara AS telah memainkan peranan penting dalam penyusunan militer Indonesia untuk mengambil kekuasaan, mendirikan sebuah program yang disebut SESKOAD yang dilatih jenderal di teori bidang ekonomi dan politik, menyiapkan mereka untuk posisi pemerintahan. Diplomat AS kemudian mengakui kompilasi sistematis mereka dari daftar sekitar 5.000 yang diduga komunis, dari kepemimpinan hingga jajaran dan barisan anggota di pedesaan, yang mereka serahkan kepada tentara Indonesia yang kemudian diburu dan dibunuh satu per satu. Sebagaimana Howard Federspiel, ahli Indonesia di Departemen Negara Biro Intelijen dan Penelitian (State Department’s Bureau of Intelligence and Research) di tahun 1965, kemudian menyatakan: “Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka sedang dibantai”.6

Seorang ahli akademik Amerika di Indonesia, profesor emeritus Benedict Anderson dari Cornell University, berpendapat bahwa kudeta yang diduga oleh PKI itu, pada kenyataannya, konflik internal dalam militer dengan hampir tidak ada permainan PKI dalam peran manapun.7 Dia berpendapat dari sumber-sumber kontemporer, bahwa para jenderal sayap kanan yang membunuh pada tanggal 1 Oktober 1965 berencana untuk membunuh Sukarno dan menginstal/memposisikan diri mereka sebagai sebuah junta militer. Kudeta 30 September 1965 itu dilakukan oleh pejabat yang setia kepada Sukarno yang melakukan serangan pencegahan yang dipercaya akan melestarikan, bukan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Anderson juga berpendapat bahwa Soeharto jamban untuk plot pembunuhan, membiarkan itu terjadi, dan kemudian digunakan sebagai dalih untuk pembantaian PKI, menggunakan intelejen yang diberikan oleh CIA dan Inggris, dan membawa dirinya ke kekuasaan.

Secara keseluruhan, Aidit dan pemimpin PKI yang lain diambil benar-benar terkejut dan gagal untuk bertindak baik secara konsisten atau tegas terhadap pasukan bersenjata; beberapa peringatan yang mereka berikan datang lama setelah mereka tahu tentang serangan mendatang dan tidak membuat baik bahaya yang jelas atau untuk respon yang penting, sebuah mobilisasi independen dari pekerja dan petani untuk mengambil tentara. Kolaborasi kelas mereka membawa mereka kepada keyakinan yang nave dan konyol bahwa tanggung jawab untuk membendung serangan yang akan datang dapat diberikan dengan Sukarno dan “perwira progresif” yang akan bertindak dalam tentara terhadap para jenderal. Peristiwa hari-hari berikutnya adalah membuktikan bahwa mereka benar-benar salah dan secara tragis salah.

Hari-Hari Berdarah di Bulan Oktober
Setelah Suharto dan para Jenderal selesai menghancurkan pemberontakan Untung, mereka memimpin pembantaian untuk menghilangkan setiap komunis yang dicurigai di Indonesia, setiap pemimpin, anggota dan simpatisan PKI yang oleh para Jenderal (they) bisa meletakkan tangan mereka (their). Pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang paling mengerikan dan menakutkan. Jumlah yang meninggal masih menjadi persengketaan; Sukarno mengakui 78.000 mati, tetapi beberapa sumber mengklaim jumlah korban tewas mencapai jutaan. Sementara, selama pembantaian itu, kedutaan AS senang menerima update setiap hari pada para pemimpin PKI yang dilacak dan membunuh, dari “shooting-list mereka” terhadap 5.000 orang, sebuah studi CIA kemudian mencatat bahwa “Dalam hal dari jumlah yang terbunuh dalam pembantaian anti-PKI di Indonesia mendapat peringkat sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk dalam abad ke-20”.8

Tekanan reaksioner ini tidak hanya dilaksanakan oleh angkatan bersenjata, tapi bergabung dengan kelompok anti-komunis dan individu, terutama organisasi keagamaan. Di daerah seperti Jawa Tengah dan Timur, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan massal, didorong dan dibantu oleh tentara. Majalah Time melaporkan pada peran telah mereka ambil: “Bersenjata dengan pisau bermata lebar yang disebut parang, kelompok Muslim merayap di malam hari ke dalam rumah orang komunis, membunuh seluruh keluarga dan mengubur mayat mereka di pemakaman dangkal”. Artikel yang lanjut secara bersama menjelaskan secara lebih rinci betapa mengerikan pembunuhan dan kesudahannya seperti berikut:

“Di bagian pedesaan Jawa Timur … kelompok Muslim meletakkan kepala korban di tiang-tiang dan berparade mereka melalui desa-desa. Pembunuhan telah pada skala tertentu bahwa pembuangan mayat telah menciptakan masalah sanitasi yang serius di Jawa Timur dan Sumatra Utara di mana udara lembab terdapat bau busuk daging. Wisatawan dari daerah tersebut menceeritakan sungai kecil dan sungai yang telah benar-benar tersumbat dengan mayat.”9

Organisasi pemuda Islam, bersama dengan tentara dalam keadaan genting, ikut mengambil kesempatan ini untuk pembunuhan ribuan imigran Cina di daerah pedesaan, membakar lebih banyak orang yang keluar dari rumah mereka. Bali, sebelumnya dianggap sebagai kubu komunis, juga sangat terpengaruh, dengan pembunuhan yang dilakukan atas nama agama Hindu. Sebuah laporan dari seorang koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung pada situasi di pulau ini dijelaskan tubuh tergeletak di sepanjang jalan atau dibuang ke dalam lubang dan desa-desa terbakar setengah (half-burned).

Pembunuhan tersebut membuat sebuah iklim ketakutan dan paranoia yang membuat anggota PKI ditekan untuk membunuh orang yang disangka kamerad2 (kawan-kawan) mereka untuk membersihkan nama meraka. Jurang antara jajaran dan barisan anggota dan kepemimpinan birokratis PKI, bersama dengan sikap pengecut yang terakhirnya, jelas ditunjukkan selama pembantaian itu. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana untuk melawan menghadapi gelombang reaksi tetapi, daripada melakukan ini, mereka melarikan diri ke istana Sukarno dan tempat-tempat pengungsian lainnya dan meninggalkan sisa keanggotaan untuk berjuang sendiri. Kemudian, ketika Sukarno menyerukan “persatuan nasional” pada tanggal 6 Oktober, Biro Politik PKI jatuh pada hal berikut ini, berikut tradisi kolaborator mereka dan menyatakan bahwa partai mereka mengakui “hanya satu kepala negara, satu komandan tertinggi, satu besar pemimpin revolusi, Presiden Soekarno”. Akibatnya, mereka mendesak semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi Indonesia” dan tidak memberikan perlawanan terhadap militer. Secara luar biasa, mereka menyatakan “dukungan penuh untuk seruan ini”, yaitu pembunuhan anggota mereka, dan meminta komite partai, anggota, simpatisan dan organisasi massa yang terkait “untuk memfasilitasi pelaksanaan seruan ini”! 10

Sebuah seruan yang sama bagi anggota PKI untuk menawarkan tak ada perlawanan terhadap pembunuhan massal yang berasal dari Stalinis di Kremlin, dan dari Beijing dan Partai Komunis Australia. Memang, Uni Soviet telah diberikan sebagian besar senjata yang dilakukan tentara yang melakukan penjagalan terhadap pekerja dan petani. Kremlin terus mengkhianati perjuangan dengan mengecam pemberontakan di sekitar Untung sebagai sebuah “provokasi” saat tidak membuat pernyataan/pembicaraan dari persiapan umum untuk sebuah kudeta reaksioner. Ini telah disebut berulang kali untuk “kesatuan” dari “revolusi” Indonesia di dalam NASAKOM, yang akan berarti “kesatuan” di antara yang melaksanakan pembantaian dan korban-korban mereka.

Bahkan setelah kengerian rezim baru dan pembunuhan massal tersebut yang telah berakibat dengan jelas, ini membuat Kremlin hingga 26 Desember untuk menerbitkan kecaman yang jelas terhadap hal itu. Pengecaman dari birokrasi China memang jelas terlambat, tapi gagal untuk mengkritik Sukarno secara terbuka karena mereka membutuhkan dukungannya dalam mengejar kebijakan luar negeri mereka. Kemudian, di sebuah konferensi yang diadakan pada bulan Februari 1966, di Havana, delegasi Soviet pergi berusaha keras untuk memblokir pengutukan kontra-revolusi yang masih mengamuk terhadap buruh dan petani Indonesia. Sama seperti kebutuhan diplomatik birokrasi Stalinis telah memimpin mereka untuk memblokir pembangunan PKI menjadi partai komunis revolusioner dan sebuah pemahaman tentang kebutuhan untuk berjuang untuk kekuasaan pekerja, sehingga mencegahnya mengutuk secara jelas penghancuran partai dan pembantaian anggotanya, atau bahkan dari mengakui besarnya peristiwa. Ini, tentu saja, membuat efek buruk pada respon dari gerakan kelas pekerja dunia terhadap penindasan tersebut. Tidak juga pada waktu itu, tidak juga saat itu, memiliki dampak utuh dari kekalahan mengerikan ini di publikasikan atau dianalisa terhadap para pekerja dan petani miskin. Tentu, media imperialis meremehkan itu. Jadi jika kita membandingkan dampak dari kudeta Pinochet 11 September 1973 di Chile, yang melaporkannya dan memobilisasikannya oleh partai komunis dan sosialis di dunia, ketidakjelasan yang senonoh di Indonesia pada 1965 adalah keterlaluan.

Angkatan bersenjata tidak menggulingkan Sukarno segera setelah 1-2 Oktober, karena mereka tidak bisa memastikan reaksi massa pedesaan dan tidak ingin disalahkan untuk situasi ekonomi negara yang mengerikan. Sebaliknya, mereka membiarkan demonstrasi massal yang akan dipentaskan dan menggunakan ini untuk mendorong Sukarno ke penandatanganan Supersemar, sebuah dokumen yang menyerahkan kekuasaan yang diktatorial kepada Jenderal Suharto.

Mereka yang cukup beruntung untuk menghindari kematian dianiaya dengan cara lain, dengan 250.000 aktivis dan simpatisan kiri-jauh (far-left) yang dilemparkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Pada 1969, sekitar 110.000 tersangka masih ditahan sebagai tahanan politik. Teror yang bersifat reaksioner dilepaskan oleh para jenderal, jauh dari yang telah dibatasi pada hari-hari dan minggu-minggu pembunuhan massal pada bulan Oktober 1965, yang telah menghantui Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.

Penindasan, Ketakutan dan Kebisuan
Tidak puas dengan telah membunuh ratusan ribu tersangka komunis dan memenjarakan puluhan ribu lebih, kediktatoran Suharto melanjutkan untuk menindas setiap ekspresi komunisme. (sampai sekarang pun masih saja seperti itu) Partai Komunis secara resmi dilarang di seluruh Indonesia, bersama dengan pers dan organisasi massa, yang mencakup federasi serikat buruh utama di negara. Selain itu, tersangka anggota yang dipecat secara massal akibat pemberitaan di media, bisnis dan, terutama, sektor publik. Di Sumatera Utara sendiri, 4.000 pekerja sektor publik dipecat karena dicurigai sebagai komunis. Akibatnya, mengutuk keluarga tersangka menjadi kelaparan.

Diskriminasi dalam pekerjaan juga diberikan kepada kerabat yang tewas dalam pembantaian yang menolak untuk memberitakannya di layanan sipil, karena mereka tidak bisa lulus dari pengawasan yang dibutuhkan. Mendapatkan pekerjaan apa saja di semua secara efektif tidak mungkin bagi mereka dibebaskan dari kamp-kamp konsentrasi, karena mereka diberi kartu khusus ID yang membuatnya jelas bahwa mereka telah tahanan politik. Selain itu, setelah pembebasan mereka mereka harus terus melapor ke perwira militer lokal dan menghadiri session cuci otak selama beberapa tahun.

Rossie Indira, putri seorang mantan tahanan, berpendapat bahwa budaya pasca-1965 ditandai oleh ketaatan yang luas pada kekuasaan, keluarga atau agama yang berakar pada ketakutan yang luar biasa. Hal ini juga ditandai dengan kebisuan; dia mencatat begini: “Anak-anak dan perempuan tidak akan pernah mengetahui apa “kejahatan” oleh ayah atau ibu mantan tahanan atau telah dibunuh yang telah dilakukannya. Banyak dari mereka hanya harus belajar bagaimana hidup dengan anak yang trauma, anak dan keluarga mereka yang dianiaya“. 11

Budaya pembisuan ini sangat meluas. Bila Indira dan suaminya Andre Vltchek membuat film dokumenter tentang peristiwa 1965 hampir 40 tahun kemudian pada tahun 2004, mereka meminta warga Jakarta berusia 20-50 mengenai pendapat mereka pada apakah Partai Komunis harus dilegalkan atau diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setiap menjawab secara identik bahwa partai tidak boleh dilegalkan atau diizinkan di mana saja yang di dekat bilik suara, karena perbuatan yang mengerikan di mana telah terlibat pada tahun 1965 dan kudeta itu digelar pada 30 September. Tak satu pun dari mereka menyatakan bahwa kudeta mungkin telah dilakukan oleh militer itu sendiri, dan tidak ada lagi yang menyatakan dari ratusan ribu orang Indonesia yang dibunuh dan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Indira memanggil ini terlena, yang diterjemahkan secara kasar sebagai keadaan kebahagiaan palsu atau kelupaan yang dekat pada amnesia.

Orang-orang Indonesia diwajibkan untuk melestarikan budaya pembisuan ini. Dengan alasan, keluarga-keluarga telah menekan kebenaran tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 dalam kasus/kejadian pada atau lebih dari anggota keluarga mereka telah terlibat dalam PKI, yang dianggap mengancam dan memalukan oleh rezim Soeharto. Lebih memalukan, beberapa tetap menjaga kebisuan ini untuk menyembunyikan identitas mereka yang menjadi pembunuh selama dan setelah pembantaian. Namun, faktor utama yang memberikan kebisuan dan amnesia yang kolektif ini telah kampanye propaganda intensif yang dirancang oleh mereka yang melakukan kudeta, dan dialami penduduk selama beberapa dekade. (Bayangkan, 30 tahun kekuasaan Suharto telah membuat masyarakat tak mau tau apapun tentang komunisme. Sungguh kejam) Itu dimulai secara langsung pada hari-hari setelah kudeta, ketika semua koran nasional dilarang selama seminggu tidak termasuk dua yang menaruh pandangan bahwa kudeta tersebut dilakukan oleh PKI. Dalam hal untuk menginspirasi kemarahan terhadap PKI, mereka yang dituduh membunuh para jenderal secara mengerikan dan merusak tubuh mereka. Secara tak terherankan, media dari barat dan pemimpin-pemimpin secara besar meneruskan kesadaran mereka yang membisu mengenai peran jenderal-jenderal dalam tragedi Indonesia, sebagaimana yang dilakukan birokrasi Soviet hingga kepecahannya/keruntuhannya.

Setelah terjadinya pembantaian terlihat kelumpuhan yang lengkap di gerakan buruh di Indonesia dan, sebagian sebagai konsekuensi dari ini, ketidaksetaraan kotor (gross inequalities) dalam masyarakat Indonesia antara beberapa penduduk kota yang sangat kaya, dan orang-orang yang sangat miskin. Ini juga memiliki gaung internasional yang mendorong kekuatan-kekuatan kontra-revolusi di seluruh dunia, memungkinkan eskalasi yang besar dari invasi AS dan Vietnam memperkuat rezim borjuis di sub-benua India. Kekalahan dari gerakan komunis di Indonesia menghancurkan harapan pekerja dan petani dalam perjuangan di seluruh kawasan regional, terutama yang di Malaysia, Thailand dan Filipina.

Warisan yang tak tercapaikan dari kekalahan ini mengekspos pandangan para Stalinis pada yang seharusnya pemulihan cepat dari gerakan progresif setelah kekalahan. Mereka berpendapat bahwa, di negara-negara kolonial dan semi-kolonial seperti Indonesia, faktor-faktor seperti kelemahan kapitalisme dan stagnasi, atau bahkan pengurangan standar hidup akan berarti bahwa kegagalan gelombang revolusioner yang tunggal belum tentu menyebabkan stabilitas sosial dan ekonomi yang relatif, bahkan sementara. Ini meremehkan sifat kriminal dari kesalahan kepemimpinan yang parah dari gerakan buruh oleh partai seperti PKI, secara puas menyiratkan bahwa bahkan di mana kesalahan kepemimpinan ini menyebabkan penghancuran kekalahan dan pengkhianatan, massa-massa akan segera bangkit kembali. Tingkat keparahan dan panjang umurnya kerusakan yang ditimbulkan untuk gerakan buruh oleh bencana di Indonesia menunjukkan bagaimana buruk dan salah pandangnya pandangan ini, dan membuat semua itu lebih diperlukan untuk memeriksa secara rinci alasan kekalahannya.

Bagaimana Stalinisme membuka jalan untuk Kekalahan?
Sebagai partai yang dipandu oleh birokrasi Soviet dan Cina, PKI mengambil metode reaksioner Stalinisme, menolak perjuangan untuk kekuasaan kelas pekerja dalam mendukung kolaborasionisme kelas dan partisipasi dalam Front Populer pemerintah. Keputusan kepemimpinan PKI untuk tunduk kepada kepemimpinan borjuis Sukarno dan penerimaan NASAKOM berasal pada sebagian besar dari tesis Soviet yang dipertahankan oleh Stalin dan Khrushchev pada sebuah “negara nasional demokratis”, yang dipandang sebagai tahap yang diperlukan dari pembangunan sebelum pergerakan menuju sosialisme bisa dimulai.

Dengan demikian, PKI mengembangkan pandangan bahwa masyarakat Indonesia yang “semi-feodal” itu terdiri dari tiga kekuatan: para kaum feodal dan komprador yang “reaksioner”, “tengah jalan” burjuis nasional dan kekuatan patriotik, dan “kekuatan progresif”, yaitu, pekerja, petani, borjuis kecil dan intelektual2 revolusioner. Poin penting pertama tentang hal ini adalah kegagalan untuk membedakan dalam kategori yang terakhir, antara pekerja dan petani miskin yang memiliki kepentingan materi yang jelas dalam menggulingkan kapitalisme, dan kekuatan-kekuatan borjuis kecil dan intelektual yang mungkin ambil bagian dalam perjuangan ini tetapi juga bisa berbalik melawan, kalau itu mengancam hak-hak mereka. Selain itu, rumus PKI menyatakan perlu untuk bersatu dengan “kekuatan dari jalan-tengah” secara umum, namun, kesatuan ini tidak dibangun atas dasar kelas yang jelas, sebuah metode karena itu dikembangkan untuk mensubordinasi perjuangan “kekuatan progresif” hingga kaum burjuis nasional.

Ini berarti bahwa, dalam kata-kata Aidit, “Prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam melancarkan perjuangan nasional adalah membawahi kepentingan perjuangan kelas untuk perjuangan nasional”. Kepemimpinan PKI pergi ke jarak yang ekstrim untuk mengejar subordinasi ini untuk partainya Sukarno walaupun partai tersebut secara konsisten mengambil pihak reaksioner-reaksioner pada saat krisis. Mereka bahkan menyatakan dukungan untuk nasionalis Pancasila Sukarno atau lima prinsip, meskipun salah satunya adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”/”percaya pada satu Tuhan” (bertentangan dengan filsafat yang paling dasar Marxisme, materialisme) dan tema dominan mereka adalah “kesatuan dalam keragaman “, gagasan bahwa perbedaan antara warga Indonesia akan berlaku selamanya. Hal ini pada dasarnya kebijakan Front Populer diperkenalkan di Perancis pada tahun 1935, di mana Partai Komunis Perancis terlihat aliansi dengan kapitalis “demokratis” dalam perjuangan melawan fasisme, sebuah perjuangan yang oleh Trotsky tegaskan hanya bisa dimenangkan oleh kelas pekerja.

PKI mempunyai kesalahan harapan yang sama, berniat bahwa aliansi akan “mengisolasi kekuatan reaksioner”, yang dimungkinkan dengan mengambil dukungan kelas burjuis nasional bagi mereka. Pada kenyataannya, borjuasi nasional yang lemah dalam jumlah dan, karena terkait erat dengan pemilik tanah, tidak dapat dan tidak mau membayar perjuangan yang konsisten melawan mereka. Pandangan PKI bahwa mereka akan memimpin revolusi agraria yang diperlukan untuk memecahkan Indonesia dari feodalisme adalah salah; itu adalah petani miskin, yang terdiri atas 60 persen penduduk Indonesia, yang merupakan sekutu nyata dari kelas pekerja dalam penggulingan feodalisme.

“Teori dua tahap” para Stalinis merupakan pelanggaran yang mencolok dari taktik Leninis dari front persatuan anti imperialis, yang menekankan sifat progresif dari gerakan massa pembebasan nasional dan kewajiban komunis untuk mendukung mereka melawan imperialisme, tetapi juga menegaskan bahwa penting untuk menjaga independensi kelas buruh dalam perjuangan ini. Kelas pekerja harus menanamkan dengan sebuah ketidakpercayaan borjuasi dan didorong untuk mengatur organ-organ kekuasaan mereka sendiri.

Kepemimpinan PKI tidak mengikuti prinsip-prinsip ini atau mendorong untuk kelas-kelas ini untuk membayar sebuah perjuangan dengan tanpa kompromi melawan penindas mereka karena mereka percaya bahwa adalah mungkin untuk perlahan-lahan “mengubah” karakter negara dan menguasai kekuasaan negara dengan infiltrasi sektor tentara dan birokrasi. Kolaborasi seperti di atas dianggap sebagai cara terbaik menuju sosialisme, meskipun dengan mengorbankan perjuangan massa, sebagaimana telah dibahas di atas. Sebagai contoh, PKI tidak memprotes larangan pemogokan dalam industri, karena industri dianggap milik pemerintahan NASAKOM.

Aidit berpendapat bahwa kekuasaan negara di Indonesia terdiri dua sisi antagonis, satu progresif dan satu reaksioner, kedua-duanya bisa menang. Dengan demikian ia mengabaikan pandangan/pemikiran/analisa Marxis tentang negara sebagai “sebuah produk dan manifestasi dari tidak adanya perdamaian (irreconciliability) dari pertentangan kelas” (a product and manifestation of the irreconcilability of class antagonisms) yang adalah “suatu organ kekuasaan kelas, organ bagi penindasan dari satu kelas dengan lain”12 dan memahami bahwa, apapun kekuatan kepentingan yang antagonistik akan memberikan perwakilan dalam mekanisme negara, mekanisme yang secara keseluruhan melayani kepentingan kelas satu-satunya, kelas penguasa. Kesalahan panduan dari kepemimpinan ini yang mengabaikan karakterisasi penting telah merusak dan membingungkan untuk pelopor (vanguard) kelas pekerja, yang memberitahu bahwa mereka tidak perlu membangun gerakan terhadap negara yang menindas mereka melainkan untuk bekerja di dalamnya.

PKI menyia-nyiakan kesempatan untuk memobilisasi para pekerja dan petani menjadi milisi untuk menghilangkan unsur-unsur reaksioner dalam tentara Indonesia. Mereka percaya bahwa, sejak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari anak-anak pekerja dan petani, mereka harus menjadi “kekuatan rakyat”. Dalam konflik Indonesia dengan Malaysia, antara tahun 1962 dan 1966, PKI memainkan peran penting dalam memobilisasi massa, namun kepemimpinannya tidak membangkitkan ide perjuangan bersenjata untuk revolusi sosialis.

Bahkan, partai itu tidak mendukung perjuangan bersenjata sama sekali secara resmi, konstitusi menyatakan bahwa “Untuk mencapai tujuan tersebut, PKI mengikuti cara-cara damai dan demokratis … dalam menghadapi propaganda yang reaksioner, kami merasa perlu untuk menegaskan kemungkinan transformasi untuk sosialisme dengan cara damai”. Pasifisme ini berasal dari tahun 1945 ketika mereka diperintahkan oleh Stalin untuk bekerja sama dengan pemerintah imperialis Belanda untuk melaksanakan “aksi bersama” melawan imperialisme Jepang dengan harapan untuk memenangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Bahkan setelah episode ini selesai, mereka mempertahankan kebijakan yang berkompromi, membangun Indonesia “dalam Persemakmuran Kekaisaran Belanda”.

Pasifisme “tolol” PKI dan kepercayaan pada tentara itu berarti mereka tidak siap menghadapi perjuangan bersenjata, bahkan untuk membela diri terhadap para jenderal. Ini adalah kejelasan yang penuh bagi kekuatan reaksioner yang mengilustrasikan kepercayaan karena kurangnya persiapan PKI dalam mempersiapkan serangan. Fakta bahwa Partai Komunis mengikuti jalan legal dan damai tidak membuat mereka arahan yang kurang pada menghilangkan hal tersebut, tapi hanya membuat lebih mudah bagi mereka yang lainnya untuk melakukannya. PKI telah mengatakan pada tahun 1951 itu, “Jika ada penggunaan kekerasan, pertumpahan darah, perang saudara, tidak akan komunis yang memulai, tetapi kelas penguasa sendiri”. Betapa “kanan”nya mereka. Kelas penguasa memulainya, menyelesaikannya, dan menyelesaikan gerakan buruh karena lampiran untuk strategi pasifis kontra-revolusioner.

Pada tahun 1966, Biro Politik PKI, yang ada di pengasingan, mempublikasikan sebuah kritisisme-diri yang jauh tercapai dari aksi mereka selama pembantaian. Mereka mengatributkan kegagalan mereka untuk tiga hal utama, kurangnya pendidikan kader mereka dalam “Marxisme-Leninisme”, dan borjuisifikasi (bourgeoisification) partai mereka yang terjadi melalui memasuki sebuah front persatuan dengan borjuasi, dan garis politik bahwa sosialisme dapat datang melalui parlemen. Ini dinyatakan dengan:

“Revisionisme modern mulai menembus ke dalam Partai kita ketika [partai] secara tidak kritis menyetujui laporan yang mendukung garis dari 20 Kongres CPSU (Partai Komunis Uni Soviet), dan mengadopsi garis dari “pencapaian sosialisme secara damai melalui secara parlementer”. 13

Namun, kritisisme Biro Politik (Politbiro) itu tidak berakar pada pemahaman tentang teori yang benar dari revolusi permanen, metodologi yang dapat dilihat dalam revolusi buruh di Rusia pada tahun 1917. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa: “Dalam kasus negara-negara kolonial atau semi-kolonial dan semi-feodal seperti Indonesia, sosialisme hanya dapat dicapai dengan menyelesaikan tahap pertama dari revolusi rakyat demokratis (people’s democratic revolution)”.

Ini adalah garis politik Maoisme, bahwa para petani, kelas menengah dan pekerja membentuk “rakyat” revolusioner yang harus mengupahi sebuah perang bersenjata melawan kontra-revolusi bersenjata. Dokumen PB berpendapat bahwa revolusi Indonesia “juga harus mengikuti jalan revolusi China”. Tetapi, revolusi Maois sendiri adalah yang populis, bukan yang dari kelas pekerja, di China ini mengarah pada kekalahan pekerja oleh birokrasi di sekitar Mao dan menciptakan sebuah negara pekerja berdegenerasi (degenerated workers’ state), not a healthy one. Maois di China mendukung Sukarno dan PKI hingga 1965. Mengikuti teori blok empat kelasnya, menebarkan ilusi dalam identifikasi ‘anti-imperialis’ Sukarno, PKI mensubordinasikan kepentingan kelas dari anggotanya untuk menjaga konsensus NASAKOM sebagai pengganti perang kelas nyata terhadap imperialis dan kaum kapitalis Indonesia.

Strategi untuk Kemenangan
Sebagaimana telah kita lihat, Indonesia adalah negara semi-kolonial yang perlu dibebaskan dari belenggu imperialisme Belanda dan Amerika. Its massa populer, oleh karena itu, menghadapi tugas emansipasi demokratis dan nasional, dan sebagian besar ekonomi agraria yang membuat mobilisasi petani pusat untuk berhasil dalam tugas ini. Trotsky pertama kali dikembangkan teori Revolusi Permanen sebagai pedoman untuk tindakan untuk Marxis menghadapi tugas menggulingkan sama negara Tsaris yang terbelakang secara ekonomi di Rusia. Oleh karena itu, sebuah teori yang sama dapat diterapkan dalam mengembangkan strategi untuk Indonesia.

Revolusi Permanen menekankan kelemahan kaum borjuis nasional dalam perjuangan pembebasan negara-negara semi-kolonial, karena tekanan luar biasa dan kekuatan imperialisme. Seperti telah kita lihat, ini benar untuk kaum burjuis Indonesia karena dari kelemahan numerik dan hubungannya dengan kelas tuan tanah. Sebagai massa revolusioner dimobilisasi dalam perjuangan melawan imperialisme, ini membawa mereka ke dalam konflik dengan posisi kelas kaum burjuis nasional sebagai pemeras dari kelas pekerja dan petani “milik” mereka. Kaum borjuis kemudian didorong ke dalam sebuah blok terbuka dengan imperialis, menunjukkan impotensi mereka untuk memimpin perjuangan pembebasan nasional yang sejati.

Tugas pembebasan nasional, redistribusi tanah, demokrasi dan perkembangan dalam kegiatan ekonomi negara-negara terbelakang, seperti Indonesia, hanya dapat dihasilkan dari sebuah perjuangan yang dipimpin oleh para pekerja dan digambarkan/diilustrasikan di massa petani. Kebutuhan ini tidak berhenti di revolusi demokratis atau “tahap” dari demokrasi borjuis, tetapi dapat mendorong perjuangan untuk tingkat yang lebih tinggi: revolusi proletar melawan kelas-kelas bermilik dan pembentukan negara sosialis dengan ekonomi terencana. Ini adalah alternatif revolusioner ke pandangan “tahap” mekanikal yang dianjurkan oleh para Stalinis, dan para Menshevik sebelum mereka, di mana perjuangan untuk sosialisme hanya dapat hanya dapat dilanjutkan ketika demokrasi borjuis sudah ditetapkan.

Memang, pembebasan dari imperialisme adalah mustahil tanpa kemenangan revolusi sosialis yang dipimpin oleh proletariat, sebagaimana dijelaskan Trotsky pada tahun 1931: “Berkenaan dengan negara-negara dengan perkembangan borjuis yang terlambat, khususnya negara-negara kolonial dan semi-kolonial, teori revolusi permanen menandakan bahwa solusi lengkap dan asli dari tugas mereka untuk mencapai demokrasi dan emansipasi nasional dapat dimungkinkan hanya melalui kediktatoran proletariat sebagai pemimpin bangsa yang ditundukkan”.

Kediktatoran Suharto akhirnya digulingkan pada tahun 1998 oleh gelombang demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan14, dan sebuah demokrasi borjuis telah didirikan dimana yang gerakan pekerja dan sosial telah mengembangkannya. Ini termasuk Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang awalnya dibentuk pada tahun 1996 sebagai partai perjuangan melawan Orde Baru. Partai ini dipimpin oleh pengkampanye anti-sweatshop yang menonjol, Dita Sari, yang telah berani dalam mengorganisir pekerja tekstil perempuan dan mengkritik pemerintah borjuis baru. Namun, partai telah membuat sedikit pernyataan peristiwa 1965 dan akibatnya tidak dicerna pelajaran penting di dalamnya seperti kebutuhan untuk mobilisasi independen dari kelas pekerja.

Sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1997, ada kesempatan sekali lagi untuk membangun sebuah partai revolusioner kelas pekerja, meskipun ini masih terjadi di bawah mata elang dari militer pada dasarnya tidak berubah dari yang mereka dukung – yaitu Soeharto – begitu lama. Semua gerakan progresif akan menghadapi tugas-tugas penting dalam periode ke depan, dan harus berusaha untuk membangun oposisi massa untuk neo-liberalisme dan kapitalisme di antara kelas pekerja dan miskin. Mereka harus menolak secara militan upaya lanjutan militer kembali menegaskan kekuasaan mereka, melawan kebangkitan politik Islam reaksioner, dan membangun oposisi terhadap imperialisme dan perang melawan teror. Untuk melakukannya, mereka harus menghadapi tragedi historis di 1965.

Catatan akhir
1 Quoted in, Roosa and Nevins, November 5 2005, Global Research
2 Revolution and Counter Revolution in Indonesia, Alan Woods, October 1965, http://www.marxist.com/Asia/indonesia1965.html
3 On the People’s Democratic Dictatorship, Mao Zedong, March 1949. Selected Works, vol. 5 (New York: International Publishers, n.d.), pp. 411-423.
4 Indonesia 1957-1958 – War and Pornography, from William Blum, Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II @ http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/Indonesia57_KH.html
5 October 10, 2002 Jamestown Foundation
6 Quoted in, Editorial Board, 20th May 1998, ‘US officials provide Indonesian military with death lists’, World Socialist Website, http://www.wsws.org/news/1998/may1998/coup-m20.shtml
7 Benedict Anderson, Petrus Dadi Ratu New Left Review 3, May-June 2000
8 Kahin, George McT. and Kahin, Audrey R. Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia, quoted on Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/communist_Party_of_Indonesia
9 Time Magazine, 17th December 1966
10 Terri Kavanagh, 1991, Lessons of the 1965 Indonesian coup, World Socialist Website, http://www.wsws.org/exhibits/1965coup/coup-1.htm
11 Indira, 2006
12 Lenin 1917
13 Foreign Languages Press, Beijing, 1968
14 See Trotskyist International 24, June-December 1998, online at http://www.fifthinternational.org/index.php?id=55,226,0,0,1,0

Arief Budiman:SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL


SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

ChanCT <SADAR@netvigator.com>,in: GELORA45@yahoogroups.com; temu_eropa@yahoogroups.com,
Sunday, 11 September 2011 16:05:00

Bung Legowo yb,
 
Baru saja terbaca komentar bung atas tulisan Arief Budiman “Siauw Giok TJhan Yang Tidak Saya Kenal”, karena memang saya tidak membaca dengan teliti tulisan yang masuk di “Temu-Eropa”, jadi baru terbaca setelah bung Iwa menambah komentar dan masuk di GELORA45 hari ini.
 
Tentu saya tidak bermaksud dan tidak berkepentingan membela Arief Budiman, karena tidak kenal baik dan hanya sekali saja bertemu saat saya berkunjung ke Melbourne tahun 1997. Tidak sempat banyak bicara dan tidak jelas bagaimana pendangan politiknya sekarang, … jadi sebatas melihat dirinya dari tulisan ini saja. Atau lebih tepat menilai TULISAN ini saja, satu tulisan Arief Budiman dalam rangka memperingati Ulang Tahun Siauw Giok Tjhan ke-90, 23 Maret 2004, 7 tahun lebih yl.
 
Bukankah kita seharusnya menyambut baik siapa saja yang bisa menyadari kesalahan? Dahulu menentang BAPERKI, mendukung LPKB bahkan ikut aktive menegakkan ORBA membasmi Komunis di Indonesia, lalu setelah melihat kenyataan ORBA yang ditegakkan justru lebih jelek dari ORLA yang dia tumbangkan. Kan, kesadaran seseorang tidak perlu menekankan duluan atau belakangan, kapan saja juga boleh dan harusnya juga disambut baik, … yang lebih penting tentu bagaimana kelanjutan dan kekonsekwenan dalam mempertahankan pendiriannya itu. Bagaimana Arief Budiman sekarang, saya tidak tahu.
 
Benar bahwa tidak sedikit tokoh BAPERKI yang memperjuangan paham Integrasi dan Multi-Budaya menjadi korban penindasan, tapi, … justru dengan adanya penindasan kejam dalam pelaksanaan “ASIMILASI” yang menginjak HAM itulah orang menjadi siuman, sadar paham itu salah dan tidak seharusnya didukung! Tapi, tokoh-tokoh utama LPKB yang menekankan konsep “ASIMILASI” harus dilaksanakan secara wajar, sedikitpun tidak mengandung paksaan, setelah melihat ternyata terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan selama lebih 32 tahun dibawah kekuasaan jenderal Soeharto, telah terjadi paksaan atau membuat orang banyak terpaksa ikut gerakan mengganti nama. Tidak satupun tokoh-tokoh utama LPKB bersikap seperti Arief Budiman, berani secara terbuka mengakui kesalahan mengajukan konsep ASIMILASI pada jenderal Soeharto untuk dijadikan kebijaksanaan Pemerintah, … sekalipun dibawah sayup-sayup terdengar Sindhunata menjelang meninggal, mengakui juga kesalahan konsep ASIMILASI. Sayang seribu sayang, ternyata untuk tampil kedepan secara terbuka mengakui kesalahan diperlukan satu keberanian yang cukup kuat, dan Sindhunata tidak mempunyai keberanian seperti yang dilakukan Arief Budiman.
 
Salam,
ChanCT
 
 
—– 原始郵件—–
寄件者: iwamardi
傳送日期: 2011年9月11日 13:39
主旨: [GELORA45] Re: [temu_eropa] Re: SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

Wah, tepat benar komentar  bung Legowo ini.
Arief Budiman, salah satu sosok  pendiri orba dan pengguling BK , yang mengutuk Baperki dengan SGT,  sekarang berusaha bertobat (atau memupuri mukanya?)


From:legowo@aol.com” <legowo@aol.com>
To: temu_eropa@yahoogroups.com
Sent: Thursday, August 25, 2011 5:09 AM
Subject: [temu_eropa] Re: SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

 

>> Barangkali, bisa dipahami sekarang mengapa saya punya pandangan yang negatip terhadap Siauw Giok Tjhan yang suka mengganyang musuhnya yang lebih lemah. Kelompok kiri yang bergabung dengan pusat kekuasaan pada waktu itu memang cukup agresip dan cukup kasar mengganyang kami. Dan Baperki yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan ada di sana. <<

Achhh, Arief ini masih suka pakai cara berpikir yang dulu….. Dia bilang, “mengganyang musuhnya yang lebih lemah.” Padahal dia sendiri bilang dibalik LPKB ada, “Di pihak lain ada kelompok politik kanan yang didukung oleh kelompok2 politik agama (Islam, Kristen, Katholik) dan juga militer, terutama Angkatan Darat.” Itu kan jelas bukan ‘musuh’ yang lebih lemah.

Yang dia maksud Baperki “mengganyang musuhnya” itu persisnya apa sihhh? Paling-paling jawabnya nanti, yahh di”ganyang”nya itu dalam slogan-slogan dalam demo, tulisan di spanduk, debat di koran, dsb. Ada beberapa dosen dibikin susah di kampus, ada belasan wartawan nggak bisa nulis karena redakturnya takut. Nggak ada yang kantor-kantornya diserbu, dibakar, rumahnya direbut, harta benda dirampas, ribuan orang dimasukkin bui, istri atau anaknya diperkosa, atau gerejanya dibakar … Nggak ada itu!

Kalau ditanya lagi, “agresip dan cukup kasar mengganyang kami,” itu persisnya dia pernah diapain? Orang dia lecet aja nggak kok! Lihat film “Gie.” Politiknya memang panas, demonya silih berganti. Tapi lawan-lawan politik Baperki, PKI, Partindo, dll itu memangnya pernah diapain?

>> saya sendiri sudah menyadari bahwa Doktrin Integrasi dan Multi-Kulturalisme yang diperjoangkan Baperki lebih benar ketimbang Doktrin yang diperjoangkan oleh lawannya, yakni Doktrin Asimilasi.<<

Wahhh, udah terlambat, Rif. Yang memperjuangkan yang “lebih benar,” itu – Integrasi dan Multi-Budaya – sudah bener-bener dihabisin 3 turunan!

Lalu Arif bilang, “bagi saya tak ada masalah dengan kelakuan politik Siauw Giok Tjhan di masa lalu.” Baguslah! Tapi dengan kelakuan politikmu sendiri, bagaimana?

—–Original Message—–
Sent: Mon, Aug 22, 2011 11:53 am

SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

oleh: Arief Budiman

Saya belum pernah bertemu dengan almarhum Siauw Giok Tjhan, bekas Ketua Baperki
yang pernah di penjara oleh pemerintah Suharto. Saya tidak mengenalnya. Dia
meninggal di Negeri Belanda setelah dia dilepaskan dari tahanannya beberapa
tahun yang lalu.

Tapi tentu saja saya mengetahui apa yang dilakukan olehnya selama hidupnya.
Apalagi kemudian saya menjadi akrab dengan dua anggota keluarganya. Mula-mula
saya berkenalan dengan putra dari adik Pak Siauw yang bermukim di Eropa. Namanya
Siauw Tiong Gie. Orangnya berani melakukan petualangan dalam arti yang positip,
sangat lincah dan informal. Kemudian saya juga bersahabat baik dengan putra Pak
Siauw sendiri yang bermukim di Australia: Siauw Tiong Djin. Sifatnya tidak beda,
penolong dan baik hati, cuma dia lebih sopan dan kurang ugal2an ketimbang Gie.

Dengan kedua orang Gie dan Djin ini, saya langsung merasa cocok dan akrab. Ini
agak aneh, karena dengan Pak Siauw sendiri, secara politik saya “bermusuhan.”

Sebagaimana diketahui, dalam hubungannya dengan politik masalah orang-orang
Indonesia keturunan Cina[1] (selanjutnya disebut orang Cina saja) di Indonesia,
ada dua kubu yang saling berseberangan. Yang pertama adalah Kubu Integrasi yang
dipelopori oleh Baperki. Yang kedua adalah Kubu Asimilasi yang dipelopori oleh
LPKB atau Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Secara singkat Kubu Integrasi memperjoangkan keaneka-ragaman budaya atau “multi
culturalism”. Doktrin Integrasi meminta supaya orang-orang Cina diakui sebagai
salah satu suku, disamping suku-suku yang sudah ada di Indonesia. Ke-Cina-an
dari orang ini tidak usah dipersoalkan, seperti juga kita tidak mempersoalkan
ke-Jawa-an, ke-Batak-an atau ke-Minang-an dari suku-suku ini. Budaya Cina juga
patut dikembangkan, seperti halnya kebudayaan Jawa, Batak atau Minang. Semua
kebudayaan ini seharusnya dianggap sebagai kekayaan budaya Indonesia yang
mendasarkan diri pada semboyan Bhineka-Tunggal-Ika: Ber-aneka-ragam Tapi Satu.

Kubu Integrasi bertentangan dengan Kubu Asimilasi. Bagi mereka orang-orang Cina
di Indonesia tidak bisa disamakan sebagai salah satu suku, karena asal mereka
bukan dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Mereka berasal dari daratan
Cina. Kubu ini menguatirkan, kalau budaya dan identitas mereka dikembangkan,
akan terjadi loyalitas ganda dalam sikap kebangsaan orang-orang Cina ini. Kepada
yang mana mereka harus lebih setia, Cina atau Indonesia? Karena itu, kubu
Asimilasi menginginkan supaya orang-orang Cina menghilangkan identitas budayanya
dan melebur ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Perkawinan campur antara
orang-orang Cina dan orang-orang pribumi dianjurkan (bukan dipaksakan seperti
sering dituduhkan kepada kubu ini oleh lawan-lawan politiknya) oleh Kubu
Asimilasi sebagai salah satu usaha peleburan total, badaniah dan rohaniah.

Ketika saya remaja dan menjadi mahasiswa, saya tertarik kepada Doktrin Asimilasi
ini. Pada waktu itu saya melihat ada semacam sikap sombong pada banyak orang
Cina yang saya kenal terhadap orang-orang pribumi. Mereka menganggap orang-orang
pribumi sebagai ras yang lebih inferior. Orang-orang pribumi ini dipanggil
sebagai “orang kampung,” dianggap malas dan kerjanya cuma makan saja.
Orang-orang pribumi ini sering dipanggil dengan istilah ejekan “fan kui” atau
“setan nasi.” Pendeknya orang Cina menganggap orang pribumi sebagai lebih
rendah. [2]

Pada saat itu saya sependapat dengan Doktrin Asimilasi bahwa solusinya adalah
bila orang-orang Cina melakukan “asimiliasi’, yakni meleburkan diri ke dalam
budaya orang-orang Indonesia dan menghapus ke-Cina-annya. Saya berpikir, sebagai
pendatang yang tinggal di negeri ini, orang-orang Cina-lah yang sepantasnya
menyesuaikan diri.

Keberpihakan saya pada Doktrin Asimilasi kemudian diperkuat karena saya kemudian
bergaul dengan tokoh-tokoh dari orang-orang Cina yang mendukung doktrin ini,
seperti Bapak P.K. Ojong, Pak Yap Thiam Hien, Pak Oei Tjin San, dan sebagainya.
Saya melihat mereka sebagai orang-orang jujur dan integritas kepribadiannya
baik. Karena itulah saya juga mengidentifikasikan diri saya sebagai bagian dari
kelompok Kubu Asimilasi. Apalagi kemudian adik saya, Soe Hok Gie, aktip di LPKB.

Pada saat itu, yakni permulaan tahun 1960an, sedang terjadi polarisasi politik.
Disatu pihak terdapat kubu Bung Karno, yang didukung oleh kelompok politik kiri
seperti PNI (terutama yang sayap kiri, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dan
Surachman) dan terutama PKI. Baperki juga masuk ke dalam kelompok ini. Di pihak
lain ada kelompok politik kanan yang didukung oleh kelompok2 politik agama
(Islam, Kristen, Katholik) dan juga militer, terutama Angkatan Darat. Kedua
kelompok ini saling bersaing, dan saling menyusun kekuatan. Tampaknya kedua
kelompok ini merasa pada suatu waktu mereka akan menghadapi sebuah pertempuran
akhir yang menentukan. Karena itulah mereka ber-lomba-lomba mencari pendukung.

Tentu saja pada saat itu, Bung Karno masih sangat kuat, mengatasi kedua kelompok
yang saling bersaing ini. Karena kedekatannya dengan Bung Karno, dan
kecenderungan Bung Karno untuk berpihak kepada mereka, maka kelompok kiri juga
menjadi lebih kuat, dan lebih agresip ketimbang kelompok kanan, meskipun yang
terakhir ini didukung oleh militer. Pada saat itu, militer secara politis tunduk
dan relatip lebih lemah dalam menghadapi Bung Karno.

Keadaan politik ini mempengaruhi juga kedua kelompok orang-orang Cina yang ada
di Indonesia. Karena Kubu Integrasi dibela oleh Baperki yang merupakan partai
yang dekat dengan pusat kekuasaan, maka militer mendekati Kubu Asimilasi dan
mendirikan LPKB untuk menampung aspirasi mereka.

Saya sendiri pada waktu itu lebih tertarik pada kegiatan kesenian (khususnya
kesusastraan dan seni-lukis) ketimbang politik. Karena itu saya terlibat dalam
kelompok Manikebu. [3] Segera saya dan adik saya Hok Gie terlibat dalam kancah
perseteruan politik antara kelompok kiri dan kanan, meskipun kami terlibat dalam
dua organisasi yang berbeda.

Tapi, kelompok Manikebu tidak bertahan lama. Pada tanggal 8 Mei 1964, Presiden
Sukarno secara resmi melarang Manikebu. Segera setelah itu, orang-orang yang
terlibat Manikebu menjadi bulan-bulanan demonstrasi an mereka yang bekerja di
lembaga pemerintah digusur dari jabatannya, seperti misalnya Wiratmo Sukito dari
Radio Republik Indonesia dan H.B. Jassin dari jabatannya sebagai Dosen di
Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Para pengarang dan penulis yang tidak
punya jabatan tidak boleh menulis di media, atau tepatnya media tidak berani
memuat tulisan mereka untuk menghindari diri dari demonstrasi massa kelompok
kiri. Atau kalaupun dimuat, harus dengan nama samaran.

LPKB lebih beruntung nasibnya. Mungkin karena militer secara langsung terlibat
di dalamnya. Ketuanya adalah seorang perwira Angkatan Laut keturunan Cina,
Sindhunata. Juga beberapa tokoh partai dan mahasiswa, termasuk mereka yang dari
kalangan Islam, seperti Hary Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Cosmas Batubara,
Slamet Sukirnanto, Anis Ibrahim, terlibat secara organisatoris dengan lembaga
ini. Dalam aspek ini, kubu Manikebu lebih lemah, karena hanya merupakan kelompok
seniman.

•••

Saya “mengenal” Siauw Giok Tjhan dalam perspektip politik ini, yakni sebagai
Ketua Baperki yang ada di “seberang sana.” Kelompok “sana” dengan agresip
menyerang kami, dengan selalu menekankan dirinya sebagai kelompok yang lebih
“progresif revolusioner menentang kaum Neo-Kolonialisme-Imperialisme alias
Nekolim, pendukung setia tanpa reserve Pemimpin Besar Revolusi/Panglima
Tertinggi ABRI/Presiden Seumur Hidup Sukarno.” Sedangkan kami dianggap sebagai
kelompok reaksioner dan kontra-revolusi antek Nekolim.[4] Hanya karena ada
militer yang mendukung kami, maka Manikebu masih bisa hidup untuk sementara, dan
LPKB masih terus bertahan.

Barangkali, bisa dipahami sekarang mengapa saya punya pandangan yang negatip
terhadap Siauw Giok Tjhan yang suka mengganyang musuhnya yang lebih lemah.
Kelompok kiri yang bergabung dengan pusat kekuasaan pada waktu itu memang cukup
agresip dan cukup kasar mengganyang kami. Dan Baperki yang dipimpin oleh Siauw
Giok Tjhan ada di sana.

Tapi, keadaan politik tiba-tiba berubah sejak bulan Oktober 1965. Militer
berhasil menyingkirkan Bung Karno dan membantai kaum kiri, terutama mereka yang
jadi anggota PKI. Tokoh-tokoh dan aktivis kiri dari partai lainnya banyak yang
ditangkap dan dimasukkan penjara tanpa peradilan, termasuk Siauw Giok Tjhan.

Sebagai orang yang menjadi kurban dari penindasan Demokrasi Terpimpin-nya
Sukarno, saya tentu saja menyambut perubahan ini. Saya berharap Indonesia akan
memasuki era demokrasi. Beberapa teman sarjana dan wartawan asing memang
mentertawakan kenaifan saya dan berkata: “Bagaimana kamu bisa mengharapkan
demokrasi dengan cara bekerja-sama dengan militer?” Tapi saya tidak peduli,
karena pada saat itu hanya militerlah kekuatan yang bisa membendung Sukarno.
“Saya tidak peduli neraka apa yang akan saya masuki nanti. Yang penting kita
keluar dulu dari neraka ini.” Begitu kata saya kepada mereka.

Segera, saya melihat “neraka” apa yang saya masuki. Militer yang berkuasa segera
melakukan pembunuhan masal terhadap orang-orang yang dituduh PKI, dan memasukkan
mereka ke penjara. Mereka yang memprotes, meskipun dulu membantu militer melawan
Bung Karno dan kekuatan kiri lainnya, juga diperlakukan dengan keras. Misalnya
ketika H.J.C. Princen menceritakan pada Harian KAMI tentang kuburan masal yang
dia temukan di Purwodadi. Pak Princen atau Poncke, begitu dia secara akrab
dipanggil, segera diintimidasi. (Untunglah Poncke punya banyak teman di kalangan
militer, sehingga dia tidak sampai dicelakakan.) Militer makin melebarkan
cengkeraman kekuasaannya, dan demokrasi jadi makin menjauh.

Dalam hal kebijakannya terhadap warga keturunan Cina, pemerintah militer dibawah
Jendral Suharto melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Apa yang dulu
merupakan polemik intelektual antara kubu Baperki dan LPKB tentang posisi warga
keturunan Cina, sekarang posisi ini (yakni yang dianut oleh LPKB) dipaksakan
dengan bantuan kekuasaan negara. Doktrin Integrasi bukan saja dilaksanakan, tapi
dilaksanakan secara sangat ekstrim. Pertama, secara resmi istilah Tionghoa
diganti menjadi Cina, sebuah istilah yang dianggap menghina bagi kelompok Cina
waktu itu. Kemudian segala bentuk ekspresi budaya Cina dilarang: huruf Cina,
perayaan tradisional Cina seperti Tahun Baru, pertunjukan barongsai dan naga,
dan sebagainya. Bahkan nama orang dianjurkan diganti menjadi nama Indonesia.
Cuma kawin paksa saja yang tidak dilakukan.

Pada waktu itu, menghadapi tindakan-tindakan pemerintah terhadap orang-orang
Cina ini, saya merasa serba salah. Sebagai orang yang mengikuti Kubu Asimilasi
dulu, yang menginginkan supaya orang Cina meleburkan diri menjadi orang
Indonesia, saya merasa ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
pemerintah Orde Baru ini. Tentu saja saya tidak menyangka bahwa pemerintah
Suharto melaksanakan Doktrin Asimilasi sampai sejauh itu. Doktrin ini, menurut
saya, sudah dilaksanakan secara terlau ekstrim, misalnya sampai orang-orang Cina
harus mengganti nama yang diberikan oleh orang tuanya.

Saya melakukan pembicaraan dengan adik saya, Soe Hok Gie, yang juga tidak setuju
dengan tindakan sejauh itu, terutama soal ganti nama. Apalagi Pak Yap Thiam Hien
secara tegas menolak mengganti namanya.

Tapi saya dan Hok Gie berpendapat, kalau orang seperti kami, yang sudah mulai
dikenal sebagai tokoh oleh masyarakat waktu itu, tidak mengganti nama, maka
kemungkinan akan ada banyak orang-orang Cina yang juga tidak akan mengganti
namanya. Kalau nanti ada tindakan diskriminatif lebih jauh oleh pemerintah
maupun oleh oknum-oknum di kalangan pemerintah, orang-orang biasa yang ada
dibawah akan menjadi kurban. Bagi orang-orang seperti kami, kami bisa melawan
karena kami punya hubungan yang erat dengan pers, serta punya “koneksi” dengan
perwira-perwira tinggi militer. Atas dasar itu kami putuskan bahwa adalah
tanggung jawab sosial dan politik kami untuk mengganti nama kami menjadi nama
Indonesia.[5]

Selanjutnya, secara lambat laun, setelah menyaksikan kebijakan yang dijalankan
oleh pemerintah Suharto terhadap orang-orang keturunan Cina di Indonesia,
ber-angsur-angsur saya melihat bahwa Doktrin Assimilasi merupakan sebuah doktrin
yang salah. Salah satu yang menyadarkan saya adalah pengalaman saya ketika
belajar di Amerika Serikat selama 8 tahu, yakni dari tahun 1973 sampai 1981.
Disana saya melihat bahwa orang-orang Hitam memperjoangkan identitas budayanya,
tanpa mengurangi sikap nasionalis mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai
orang Amerika. Dengan semboyan “Black is Beautiful,” mereka mempopulerkan
kebudayaan Afro-Amerika, dan ini pada gilirannya memperkaya misalnya musik
Amerika. Saya melihat bahwa kita bisa tetap mempertahankan kebudayaan etnis
kita, tanpa menjadi kurang nasionalis. Nasionalisme dan etnisitas bukanlah dua
hal yang saling meniadakan, tapi mereka bisa saling berinetraksi dan saling
memperkaya. Doktrin inilah yang sekarang dikenal dengan doktrin
“multi-culturalism”. Dan tiba-tiba saya sadar bahwa inilah yang dulu
diperjoangkan oleh Baperki, yang dulu saya tentang.

Maka, sejak permulaan akhir tahun 1980an, saya mulai berbicara tentang konsep
nasionalisme yang terbuka, konsep multi-kulturalisme. Dalam wawancara-wawancara
terhadap pers tentang masalah Cina saya katakan orang-orang Cina harus bangga
terhadap budaya Cina-nya, dan budaya itu hendaknya diperkenalkan di Indonesia
untuk menambah semaraknya kebudayaan Indonesia modern. Saya katakan orang-orang
Cina hendaknya tidak merasa malu untuk menyatakan ke-Cina-annya, sambil tetap
menunjukkan dalam tingkah lakunya bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Saya
menyadari, mengingkari diri sebagai orang Cina membuat orang-orang ini merasa
rendah diri karena ada unsur Cina di dalam darahnya.[6] Tanpa sadar saya sudah
berubah menjadi “anggota” Baperki, lebih dari 20 tahun kemudian setelah lembaga
ini dimatikan.

Perubahan ini didukung juga oleh pertemuan saya dengan Siauw Tiong Gie dan Siauw
Tiong Djin, yang juga terjadi pada tahun 1980an. Ketika pertama kali bertemu
dengan Gie, saya agak waswas, karena saya masih punya gambaran yang negatip
terhadap pamannya, Siauw Giok Tjhan. Saya masih bersikap sangat hati-hati.

Tapi ketika menemuinya di Koln, Jerman Barat, Gie tampil sebagai anak muda yang
lincah dan cerdas. Saya tinggal di kamar kos-nya dan makan di Restoran Indonesia
yang dikelola oleh keluarganya. Saya sangat terkesan dengan penampilan anak muda
ini. Kami juga sempat membicarakan masalah Baperki, dan apa yang terjadi pada
tokoh-tokohnya di Malang, Jawa Timur, dari mana Gie berasal. Pada waktu itu
terkilas pertanyaan dalam benak saya: “Bagaimana mungkin Siauw Giok Tjhan yang
secara galak berusaha mengganyang kami pada permulaan tahun 1960an, punya
keturunan yang baik seperti Gie?” Tapi Gie memang bukan keturunan langsung dari
Pak Siauw, jadi mungkin itu sebabnya.

Tapi, ini kemudian berubah ketika saya bertemu dengan Siauw Tiong Djin, putra
langsung dari Siauw Giok Tjhan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988, ketika
saya diundang menjadi Peneliti Tamu di Universitas Monash, Melbourne, Australia.
Dia menilpon saya. Terus terang pada waktu itu, saya masih agak risih menemui
putra bekas “musuh politik” saya. Tapi, setelah bertemu dengan Gie, kerisihan
itu tidak cukup kuat untuk membuat saya menolak untuk membuat janji bagi sebuah
pertemuan.

Kisah selanjutnya kiranya jelas. Seperti juga Gie, saya mendapatkan Djin
merupakan orang yang baik hati, ramah dan sangat penolong. Saya segera
menyukainya dan kami jadi bersahabat.

Tapi tampaknya trauma lama belum juga hilang. Saya masih berpikir bahwa mungkin
anaknya baik, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, Siauw Giok Tjhan (atau
lebih tepat lagi Baperki) sangat kasar dalam menyerang lawan-lawan politiknya.
Jadi, meskipun anaknya baik, bapaknya bisa saja tidak.

Kesan negatip ini pada akhirnya luluh ketika pada tahun 1988 saya mengadakan
sebuah konperensi besar, dengan bantuan Universitas Monash, tentang masalah
demokrasi di Indonesia.[7] Salah satu pembicara yang diundang adalah Pak Yap
Thiam Hien.

Ketika itu, Djin menilpon saya bahwa dia ingin supaya Pak Yap tinggal di
rumahnya. Saya terkejut mendengarkan permintaan tersebut. Sepengetahuan saya,
Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hien saling bermusuhan. Saya banyak mendengar
kritik-kritik Pak Yap terhadap Pak Siauw. Terhadap permintaan Djin ini, saya
katakan nanti saya akan bicarakan dulu dengan Pak Yap.

Ketika Pak Yap datang ke Melbourne, dengan hati-hati saya tanyakan apakah Pak
Yap keberatan tinggal dirumah putranya Siauw Giok Tjhan? Jawabannya mengejutkan
saya. Tidak samasekali! Bahkan dia merasa senang. Lalu saya tanyakan, bukankah
Pak Yap bermusuhan dengan ayahnya? Dia katakan, secara politis memang mereka
berseberangan, tapi dia menghormati Pak Siauw sebagai seorang idealis yang teguh
pada prinsipnya. Dia juga seorang jujur yang selalu mendahulukan kepentingan
orang lain. Dia merasa senang kalau bisa tinggal bersama Siauw Tiong Djin.

Pertahanan saya yang terakhir untuk mencurigai Siauw Giok Tjhan runtuh setelah
percakapan ini. Saya tilpon Djin dan menceritakan apa yang dikatakan Pak Yap.
Djin menyatakan bahwa ayahnya juga, meskipun berbeda pandangan politiknya,
sangat menghormati Pak Yap yang juga idealis dan prinsipil ini.

Sejak itu, bagi saya tak ada masalah dengan kelakuan politik Siauw Giok Tjhan di
masa lalu. Saya sadar bahwa kekasaran yang dilakukan oleh Baperki dalam
mengganyang lawan-lawan politiknya ketika itu merupakan tuntutan politik pada
saat tersebut. Apalagi kalau kita ingat, yang dilakukan pemerintah Orde Baru,
pemerintah yang ikut saya sokong berdirinya, bertindak lebih kejam terhadap
lawan-lawan politiknya. Dan apalagi pula, pada saat itu, saya sendiri sudah
menyadari bahwa Doktrin Integrasi dan Multi-Kulturalisme yang diperjoangkan
Baperki lebih benar ketimbang Doktrin yang diperjoangkan oleh lawannya, yakni
Doktrin Asimilasi.

***

Saya tidak mengenal Siauw Giok Tjhan dalam dua arti. Pertama, saya tidak
mengenalnya secara pribadi. Saya belum pernah bertemu dengan dia. Kedua, saya
luput mengenalnya sebagai seorang idealis yang memperjoangkan apa yang
dianggapnya benar.

Yang pertama tidak bisa saya ubah, karena yang bersangkutan sudah tiada. Yang
kedua, melalui sebuah proses waktu yang lama dan panjang, berhasil saya ubah.
Karena itu sekarang dapat saya katakan, meskipun saya tidak mengenal Siauw Giok
Tjhan secara pribadi, saya mengenal apa yang diperjoangkannya.

Dia, saya kira, pantas dikagumi.

———————————————————-

[1] Istilah Cina ini sebenarnya dimaksudkan dipakai untuk orang-orang Cina yang
bukan warganegara Indonesia. Orang Cina yang sudah jadi warganegara Indonesia
dipanggil orang Indonesia. Tapi dalam praktek, orang-orang Cina yang sudah
warganegarapun dipanggil sebagai orang Cina. Kemudian, setelah istilah ini
dipakai selama lebih dari 30 tahun, kita jadi terbiasa. Konotasi penghinaan
sudah hilang, kecuali bagi generasi tuanya. Saya sendiri berpikir lebih baik
kita adopsi saja kedua istilah itu, Cina dan Tionghoa, supaya kita tidak
tersinggung lagi kalau ada orang yang menyebut kita Cina. Bukankah istilah Cina
sudah jadi lazim digunakan di Indonesia sekarang tanpa bermaksud menyinggung?
Inilah alasannya mengapa saya memakai istilah Cina sampai sekarang.

[2] Hal yang sebaliknya juga terjadi. Orang-orang Cina dianggap oleh orang-orang
pribumi sebagai jorok, mata duitan, kelakuannya kasar dan tidak sopan (misalnya
bersendawa sehabis makan) dan hal2 lain yang negatip sifatnya. Ketika saya
kecil, saya ingat teman2 saya orang pribumi suka mengejek saya dengan
mengatakan: “Cina loleng, makan tahi sekaleng.”

[3] Manikebu atau Manifes Kebudayaan dicetuskan oleh para seniman liberal pada
tahun 1963. Kelompok militer, dalam usaha menghimpun kekuatan untuk menghadapi
Bung Karno dan kelompok kiri lainnya, juga merangkul yang bergabung dalam
kelompok Manikebu ini.

[4] Untuk orang-orang yang hidup di jaman itu, tentunya slogan-slogan politik
seperti ini masih akan diingat dengan jelas. Slogan-slogan politik ini
diteriakkan dan dituliskan setiap hari dalam rapat-rapat politik dan media
massa.

[5] Waktu itu, saya dan Hok Gie berdiskusi dengan teman kami, sarjana Amerika
ahli Indonesia, Prof. Ben Anderson. Dia mentertawakan maksud kami untuk
mengganti nama. Setelah kami jelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab sosial
dan politik kami, dia tampaknya bisa memahami.

[6] Saya mengalami sendiri hal ini. Saya pernah, ketika remaja dulu, saya
membenci diri saya karena saya lahir sebagai etnis Cina. Pada waktu itu, saya
sampai menghindari berpacaran dengan gadis2 keturunan Cina, dengan tujuan supaya
keturunan saya nanti bisa mengurangi “dosa asal” ini. Saya bisa bayangkan
tentunya ada banyak juga pemuda2 Cina yang punya perasaan rendah diri seperti
saya, karena hidup di bawah pemerintah Suharto yang menjalankan propaganda bahwa
menjadi Cina di Indonesia merupakan sesuatu yang buruk.

[7] Hasil konperensi ini sekarang sudah dijadikan buku yang saya sunting
sendiri, dengan judul: State and Civil Society in Indonesia, diterbitkan oleh
Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Australia. Buku ini
dicetak pertama pada tahun 1990, cetakan ketiga pada tahun 1994.

Copas dari : ChanCT (tio-net).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers