Archive for the ‘Sejarah’ Category

Pertempuran Surabaya 1945 (1 – 2)

Pertempuran Surabaya 1945 (1 – 2)

in: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>, Thursday, 15 December 2011, 9:13

13.12.2011 14:06

Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pertempuran-surabaya-1945-1-sungkono-muda-dan-pidato-yang-menentukan/

Penulis : Dr Francis Palmos*

BUKU SEJARAH – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (kiri) menerima buku sejarah pahlawan catatan warga Australia Francis Palmos (kanan), usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim, Kamis 10 November.(foto:dok/antaranews.com)

Kebanyakan anak muda dan pembaca generasi yang lebih tua mungkin tidak mengetahui bahwa dua dari sejumlah pidato terbaik, yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia itu dibuat pada sore dan malam hari Jumat tanggal 9 November 1945. Yang pertama dibuat oleh Kolonel Sungkono muda.

Buku-buku sejarah memberi tahu kita tentang pidato Bung Karno muda di pengadilan Bandung, Indonesia Menggugat, di hari-hari sebelum kemerdekaan. Pidato ini pada akhirnya membawanya ke penjara dan membuatnya diasingkan beberapa kali.

Mereka juga mengetahui pidato singkat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Namun, yang tidak disadari kebanyakan anak muda Indonesia: Proklamasi hanyalah kemerdekaan di atas kertas. Kenyataannya tidak ada kemerdekaan di Jakarta.

Sekutu mengendalikan Jakarta (mereka masih menyebutnya Batavia), Bogor, Bandung, Cirebon, Medan, dan Semarang. Surabaya adalah satu-satunya kota yang bebas dari pengawasan Sekutu, sejak 22 Agustus sampai akhir November 1945.

Para arek Surabaya ini berhasil mengalahkan Jepang, mencopot mereka dari jabatan administrasi, mengambil 90 persen senjata mereka, dan mengontrol media, komunikasi, kereta api dan transportasi jalan, listrik, gas dan air, serta rumah sakit. Mereka menempatkan tentara Jepang di kamp-kamp untuk dikirim pulang dan tentara Jepang yang menolak akan dibunuh.

Inggris membuat kesalahan dengan menduduki Surabaya pada 27–28 Oktober. Pada 28–29 Oktober pasukan arek Surabaya bersama warga lain menyerang tentara Inggris dan memecah belah mereka, membunuh beberapa ratus tentara Inggris, dan menggiring tentara Inggris kembali ke kapal mereka.

Tujuan Inggris adalah untuk mendirikan pemerintahan NICA. Jika mereka bisa menguasai Surabaya dengan cepat, seluruh Nusantara yang tadinya melawan akan menjadi koloni Belanda di Hindia Belanda.

Secara diam-diam Inggris membangun kekuatan kembali, membawa kapal perang, tank, pengebom, dan ribuan pasukan pendukung. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata mereka pada malam 8 November, atau menghadapi serangan besar. Kali ini, Inggris jauh lebih siap untuk serangan yang kedua kalinya.

Pidato Sungkono

Yang pertama dari pidato singkat tetapi hebat itu adalah pidato yang disampaikan Kolonel Sungkono. Pada Jumat sore 9 November, di Jalan Pregolan No 4, dengan suara bulat dia terpilih sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

Pidatonya di hadapan ribuan arek Surabaya muda dan anak buahnya di Unit 66 pada malam serangan Inggris di Surabaya merupakan pidato yang bersejarah. Anak buahnya berperang menghadapi tentara Inggris terbaik yang memiliki senjata dan alat komunikasi modern.

Sementara itu, anak buahnya hanya maju ke medan laga dengan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, granat, dan beberapa tank lama, serta bambu runcing. Bagi seorang militer yang serius, ini mungkin waktunya untuk menyerah.

Sebaliknya, Sungkono justru mengatakan: “Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Kota Surabaya… Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak menahan; tapi saya akan mempertahankan kota sendiri…”
Semua anak buahnya tetap tinggal untuk berperang.

Mantan Jenderal Suhario, yang waktu itu masih mahasiswa berusia 24 tahun dan turut serta dalam pengepungan Polisi Rahasia Kempetai, mengenang sikap Sungkono malam itu:

“Seperti biasanya malam itu Sungkono tetap bersikap tenang selama melakukan inspeksi persiapan pertahanan. Dia datang ke markas saya di tengah malam, bersama dengan Kretarto dan tiga perwira. Dia bertanya, ‘Apakah kamu siap?’

Saya menjawab: ‘Ya! Siap!’

Itu saja! Kami tidak ambil pusing! Tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami siap. Dia kemudian pergi ke kegelapan malam. Sungkono pergi mengelilingi kota malam itu, (memeriksa semua unit) menanyakan apakah mereka sudah siap. “

Tak perlu lagi banyak bicara. Ini adalah masalah merdeka atau mati. Jadi apakah yang akan dihadapi para pejuang Surabaya yang menyebut diri mereka Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah komando Sungkono, dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh tentara Inggris yang telah dipersiapkan matang? Kemungkinannya, baik Inggris maupun para perwira Belanda akan berkata, “Surabaya akan bertekuk lutut pada hari pertama!”

Surabaya bertahan selama lebih dari 20 hari. Setelah lima hari, Surabaya menjadi perhatian dunia. Setelah 10 hari dana Inggris terkuras habis, dan korban perang di pihak Inggris sangat banyak. Tekanan internasional terhadap Belanda dan keberatan dari India menyebabkan Inggris mendesak Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Surabaya telah menyelamatkan Republik Indonesia. Benar, Sungkono dan anak buahnya akhirnya harus menarik diri ke perdesaan di Jawa Timur di akhir bulan, tetapi pada saat itu Surabaya dan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia.

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pertempuran-surabaya-1945-2-lebih-baik-hancur-daripada-dijajah-lagi/

14.12.2011 13:55

Pertempuran Surabaya 1945 (2) Lebih Baik Hancur daripada

Dijajah Lagi

Penulis : Dr Francis Palmos*

Tidak ada peristiwa dalam 66 tahun Republik Indonesia yang memiliki pengaruh lebih besar daripada pidato Gubernur Suryo di radio Surabaya, Jumat, 9 November 1945, pukul 22.00.

Suryo menyerukan agar warga Surabaya berjuang, jangan menyerah. Jika Surabaya jatuh, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh, atau kemerdekaan akan tertunda selama beberapa dekade.

Tekad Suryo menunjukkan kualitas Churchillian, memberitahukan warganya dengan penuh kejujuran bahwa memperjuangkan kemerdekaan sangat mahal harganya. Sebelum matahari terbenam pada esok harinya, ia memperhitungkan serangan militer Inggris akan membunuh dan melukai ribuan warga Surabaya.

Para pemimpin Troika di Surabaya, Dul Arnowo, Residen Sudirman, dan Gubernur Suryo, menyayangkan keputusan pusat.

Presiden Sukarno dan kabinetnya di Jakarta tidak bersedia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, dengan pertimbangan jika Surabaya tidak menyerah, akan terjadi kematian dan kehancuran yang sangat besar. Jakarta memberikan seluruh kekuasaan pada warga Surabaya sendiri untuk memutuskan.

Ruslan Abdulgani muda, sekretaris pemimpin Troika, kemudian mempertanyakan: “Keputusan macam apa itu dari Jakarta? Tentu saja kami akan memilih untuk melawan! (Jika tidak, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh).”

Menjelang malam, ratusan orang mulai berkumpul di sekitar stasiun radio, menunggu pidato Gubernur. Semua radio di Surabaya bebas dari segel sensor Kempetai; dinyalakan di berbagai kampung.

Sebelumnya Bung Tomo telah berpidato, tetapi pidatonya dinilai kurang penting dibandingkan pidato Suryo. Ketika Suryo mulai berbicara, setengah juta warga Surabaya yang merasa khawatir, mendengarkan pidatonya. Mereka bersiap mendengar berita buruk. Itulah saat yang disebut “menjelang datangnya badai”.

Badai yang datang bukanlah angin, melainkan pasukan Inggris, tentara terbaik dan paling berpengalaman di Asia, yang baru saja mengalahkan Jepang di Burma. Mereka sedang mempersiapkan sebuah serangan berskala besar jika Surabaya tidak menyerah.

Mereka juga mengancam akan menembak mati arek Surabaya yang membawa senjata. Secara tak langsung ini adalah pernyataan balas dendam atas kekalahan memalukan dalam pertempuran 27-29 Oktober, dan penembakan terhadap Brigadir Mallaby.

Jadi, pada Jumat malam itu, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, Residen Sudirman, Dul Arnowo, dan Komandan Pasukan Pertahanan Sungkono, Suryo diam-diam menyusup ke dalam Studio RRI dan menyampaikan salah satu pidato yang paling penting dan emosional dalam sejarah Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian,

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu.

Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.

Selamat berjuang!

Serangan Besar-besaran

Itu adalah pidato yang luar biasa, di mana sang Gubernur dengan tenang mengatakan bahwa hampir 1 juta warga Surabaya akan diserang pada esok pagi pukul 06.00, dan ada begitu banyak orang yang mendengarkan pidato ini.

Bahkan Suryo sendiri, yang mungkin tidak akan bisa bertahan hidup untuk melihat matahari terbenam Sabtu 10 November, berani menghadapi segala kemungkinan.

Esok paginya, Inggris meluncurkan serangan besar-besaran di darat, laut, dan udara, memulai pertempuran di Surabaya.

Banyak sejarah tertulis mengenai pertempuran ini mengingatkan kita bahwa Inggris diperkirakan akan menyapu bersih arek Surabaya dan dengan sangat cepat akan mengembalikan pendudukan Belanda. Namun warga Surabaya mampu berjuang selama 20 hari, sebelum akhirnya mundur ke selatan, setelah jatuhnya Gunungsari.

Ini adalah pertempuran yang mengubah sejarah, tidak hanya bagi Republik Indonesia yang baru berdiri, tetapi juga bagi seluruh wilayah, terutama berpengaruh di India dan Indo-China. Surabaya menjadi berita utama dunia, dan Inggris secara bijaksana kemudian menekan Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Namun Gubernur Suryo tidak hanya cukup ditulis karena bakat kepemimpinannya yang luar biasa. Keputusan Sukarno memilih Suryo adalah tindakan jenius, mengingat selalu tidak jelas apakah gubernur di masa depan ini adalah orang yang tepat menduduki jabatan itu.

Namun aksi massa oleh pemuda arek Surabaya memberinya keyakinan dalam bernegosiasi dengan Inggris. Ia pun jelas-jelas mengungguli para jenderal Inggris di meja perundingan, sebagaimana yang terungkap dalam studi saya, Surabaya 1945: Teritori Suci.

Ruslan Abdulgani muda sangat menjunjung tinggi tim Troika yang terdiri dari Suryo, Sudirman, dan Dul Arnowo, karena masa depan politik Republik Indonesia bergantung pada mereka.

Sungkono dan rekannya dari Pasukan Pertahanan bekerja sama sangat baik dengan Troika dan Ruslan (yang berbicara untuk Republik Indonesia sebagai anggota Biro Kontak dengan Inggris).

Hubungan kerja sama adalah alasan mendasar bagi keberhasilan Republik Indonesia yang telah cukup lama berjuang, agar perjuangan mereka mendapat perhatian dunia.

*Penulis adalah mantan wartawan dan sejarawan Australia.

Pertempuran Surabaya 1945 (1), Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

13.12.2011 14:06

Pertempuran Surabaya 1945 (1),

Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

Penulis : Dr Francis Palmos*

BUKU SEJARAH – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (kiri) menerima buku sejarah pahlawan catatan warga Australia Francis Palmos (kanan), usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim, Kamis 10 November.(foto:dok/antaranews.com)

Kebanyakan anak muda dan pembaca generasi yang lebih tua mungkin tidak mengetahui bahwa dua dari sejumlah pidato terbaik, yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia itu dibuat pada sore dan malam hari Jumat tanggal 9 November 1945. Yang pertama dibuat oleh Kolonel Sungkono muda.

Buku-buku sejarah memberi tahu kita tentang pidato Bung Karno muda di pengadilan Bandung, Indonesia Menggugat, di hari-hari sebelum kemerdekaan. Pidato ini pada akhirnya membawanya ke penjara dan membuatnya diasingkan beberapa kali.

Mereka juga mengetahui pidato singkat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Namun, yang tidak disadari kebanyakan anak muda Indonesia: Proklamasi hanyalah kemerdekaan di atas kertas. Kenyataannya tidak ada kemerdekaan di Jakarta.

Sekutu mengendalikan Jakarta (mereka masih menyebutnya Batavia), Bogor, Bandung, Cirebon, Medan, dan Semarang. Surabaya adalah satu-satunya kota yang bebas dari pengawasan Sekutu, sejak 22 Agustus sampai akhir November 1945.

Para arek Surabaya ini berhasil mengalahkan Jepang, mencopot mereka dari jabatan administrasi, mengambil 90 persen senjata mereka, dan mengontrol media, komunikasi, kereta api dan transportasi jalan, listrik, gas dan air, serta rumah sakit. Mereka menempatkan tentara Jepang di kamp-kamp untuk dikirim pulang dan tentara Jepang yang menolak akan dibunuh.

Inggris membuat kesalahan dengan menduduki Surabaya pada 27–28 Oktober. Pada 28–29 Oktober pasukan arek Surabaya bersama warga lain menyerang tentara Inggris dan memecah belah mereka, membunuh beberapa ratus tentara Inggris, dan menggiring tentara Inggris kembali ke kapal mereka.

Tujuan Inggris adalah untuk mendirikan pemerintahan NICA. Jika mereka bisa menguasai Surabaya dengan cepat, seluruh Nusantara yang tadinya melawan akan menjadi koloni Belanda di Hindia Belanda.

Secara diam-diam Inggris membangun kekuatan kembali, membawa kapal perang, tank, pengebom, dan ribuan pasukan pendukung. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata mereka pada malam 8 November, atau menghadapi serangan besar. Kali ini, Inggris jauh lebih siap untuk serangan yang kedua kalinya.

Pidato Sungkono

Yang pertama dari pidato singkat tetapi hebat itu adalah pidato yang disampaikan Kolonel Sungkono. Pada Jumat sore 9 November, di Jalan Pregolan No 4, dengan suara bulat dia terpilih sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

Pidatonya di hadapan ribuan arek Surabaya muda dan anak buahnya di Unit 66 pada malam serangan Inggris di Surabaya merupakan pidato yang bersejarah. Anak buahnya berperang menghadapi tentara Inggris terbaik yang memiliki senjata dan alat komunikasi modern.

Sementara itu, anak buahnya hanya maju ke medan laga dengan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, granat, dan beberapa tank lama, serta bambu runcing. Bagi seorang militer yang serius, ini mungkin waktunya untuk menyerah.

Sebaliknya, Sungkono justru mengatakan: “Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Kota Surabaya… Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak menahan; tapi saya akan mempertahankan kota sendiri…”
Semua anak buahnya tetap tinggal untuk berperang.

Mantan Jenderal Suhario, yang waktu itu masih mahasiswa berusia 24 tahun dan turut serta dalam pengepungan Polisi Rahasia Kempetai, mengenang sikap Sungkono malam itu:

“Seperti biasanya malam itu Sungkono tetap bersikap tenang selama melakukan inspeksi persiapan pertahanan. Dia datang ke markas saya di tengah malam, bersama dengan Kretarto dan tiga perwira. Dia bertanya, ‘Apakah kamu siap?’

Saya menjawab: ‘Ya! Siap!’

Itu saja! Kami tidak ambil pusing! Tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami siap. Dia kemudian pergi ke kegelapan malam. Sungkono pergi mengelilingi kota malam itu, (memeriksa semua unit) menanyakan apakah mereka sudah siap. “

Tak perlu lagi banyak bicara. Ini adalah masalah merdeka atau mati. Jadi apakah yang akan dihadapi para pejuang Surabaya yang menyebut diri mereka Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah komando Sungkono, dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh tentara Inggris yang telah dipersiapkan matang? Kemungkinannya, baik Inggris maupun para perwira Belanda akan berkata, “Surabaya akan bertekuk lutut pada hari pertama!”

Surabaya bertahan selama lebih dari 20 hari. Setelah lima hari, Surabaya menjadi perhatian dunia. Setelah 10 hari dana Inggris terkuras habis, dan korban perang di pihak Inggris sangat banyak. Tekanan internasional terhadap Belanda dan keberatan dari India menyebabkan Inggris mendesak Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Surabaya telah menyelamatkan Republik Indonesia. Benar, Sungkono dan anak buahnya akhirnya harus menarik diri ke perdesaan di Jawa Timur di akhir bulan, tetapi pada saat itu Surabaya dan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia.

Pembantaian Rawagede sejarah kelam zaman kolonial Belanda

Pembantaian Rawagede sejarah kelam zaman kolonial

Belanda

Minggu, 11 Desember 2011 08:46 WIB | 1346 Views

Amie Fenia Arimbi

Peristiwa Rawagede Sebuah diorama yang menggambarkan kekejaman tentara Belanda ketika peristiwa Rawagede terjadi di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jabar.

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Ibu tua itu sesekali mengerjap lalu menggosok-gosok matanya dengan kain lusuh yang digenggam di tangan kiri. Duduk berdesak-desakan dengan ibu-ibu sebaya lainnya di bawah tenda dengan sinar matahari yang terik menyilaukan mata sama sekali tidak membuatnya merasa gelisah atau merasa ingin pulang saja berteduh di rumah.

Dia justru melihat lurus ke depan, ke arah podium tepatnya, dimana Bupati Karawang ,Provinsi Jawa Barat, Ade Swara memberikan pidato singkat dan kemudian diikuti oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia ,Tjeerd de Zwaan. Lalu matanya pun berkaca-kaca.

“Saya tengah mengandung tiga bulan saat melihat suami ditembak oleh pasukan Belanda,” Wanti (85 tahun), si ibu tua itu, mulai bercerita.

“Awalnya semua laki-laki diperintahkan keluar dari rumah, lalu disuruh berbaris. Terus kepala mereka ditembak dengan senapan pasukan Belanda, hanya wanita dan anak-anak saja yang lolos,” ujarnya sambil menyeka air mata dengan kain lusuh yang dipegangnya.

Wanti bercerita setelah penembakan yang berlangsung pagi hari tersebut, dirinya bersama ibu-ibu lain mulai mencari mayat suami masing-masing. Berbekal peralatan seadanya, warga desa yang tersisa mulai menggali tanah untuk menguburkan jasad keluarga mereka. Karena menggunakan alat sederhana dan lubang yang digali juga tidak dalam, maka bau mayat tercium hingga berhari-hari di desa itu.

Wanti adalah satu dari enam orang janda asal Desa Rawagede yang menuntut pemerintah Belanda atas peristiwa pembantaian yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 itu atau saat agresi militer Belanda ke Indonesia setelah nusantara menyatakan merdeka tahun 1945.

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda sebenarnya memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi yang bersama pasukannya dikenal lihai menyerang tentara Belanda. Lukas diduga bersembunyi di Kampung Rawagede.

Diceritakan, karena tidak menemukan Kapten Lukas, maka tentara Belanda pun memerintahkan semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun di kampung itu berdiri berjejer dan memberondong mereka dengan senapan. Diperkirakan 431 orang meninggal akibat penembakan tersebut.

Bertahun-tahun kemudian, seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari Desa Wamel, sebuah desa di Provinsi Gerderland, Belanda Timur, mengirim surat kepada korban tragedi Rawagede yang isinya sebagai berikut:

“Dari arah Rawa Gedeh tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain.Saat malam hari Rawa Gedeh dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi (diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam; kepala mereka dihantam dengan popor senjata dll)Jam setengah enam pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh: semuanya ditembak mati. Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, jongkok, dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawa Gedeh telah menerima pelajarannya.Semua lelaki ditembak mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan ditembak mati, padahal Belanda negara demokratis. Semua anak ditembak mati”.

Belanda Minta Maaf
Sejak tahun 2006, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) bersama para janda, dan saksi korban pembantaian di Rawagede menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari Pemerintah Belanda. Liesbeth Zegveld dari biro hukum Bohler menjadi pengacara mereka.

Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan Pemerintah Belanda bersalah, dan harus bertanggung jawab. Pemerintah Belanda diperintahkan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Menurut pengacara korban, jumlah kompensasi per orang sebesar 20 ribu euro atau sekitar Rp240 juta.

Akhirnya, saat peringatan 64 tahun tragedi Rawagede pada Jumat (9 Desember 2011), Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan mengucapkan permintaan maaf atas nama pemerintahnya kepada korban tragedi Rawagede.

“Hari ini kita mengenang anggota keluarga Desa Balongsari yang tewas 64 tahun lalu saat agresi militer Belanda. Saya atas nama Pemerintah Belanda memohon maaf atas tragedi tersebut,” kata Duta Besar Belanda untuk Indonesia ,Tjeerd de Zwaan saat mengikuti acara peringatan 64 tahun Tragedi Pembantaian Rawagede di Desa Balongsari, Jumat.

Zwaan mengatakan peristiwa Rawagede merupakan hal yang menyedihkan dan sebuah contoh mencolok tentang bagaimana hubungan antara Indonesia dan Belanda pada masa itu (tahun 1947) berjalan ke arah yang keliru.

“Anda masing-masing tentu mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi kenangan pahit tragedi Rawagede. Saya berharap bahwa dengan bercermin bersama pada peristiwa itu, kita bisa melangkah bersama ke masa depan dan bekerja sama dengan erat dan produktif,” kata Zwaan.

Pintu Menuju Kasus Lain
Ketua Umum Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) Batara R Hutagalung mengatakan selain tragedi pembantaian di desa Rawagede (Jawa Barat) yang menewaskan 431 orang warga sipil, masih banyak kasus pembantaian lain yang dilakukan tentara Belanda selama agresi militernya di Indonesia tahun 1945-1950.

“Di Provinsi Sulawesi Selatan, keganasan tentara Belanda dibawah pimpinan Raymond “Turki” Westerling yang dilakukan pada bulan Desember 1946 menelan korban 40.000 jiwa,” kata Batara.

Batara mengatakan perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya yang membantai penduduk Desa Galung Lombok dan desa sekitarnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan “contra-guerilla”, memperoleh “licence to kill” (lisensi untuk membunuh) dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. van Mook karena khawatir dengan perlawanan masyarakatlokal terhadap pendudukan tentara Belanda.

“Jadi yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda,” katanya.

Selain penyelidikan atas kasus pembantaian di Sulawesi Selatan, Batara juga menyerukan agar pemerintah Belanda secara de jure mengakui tanggal resmi kemerdekaan Republik Indonesia yakni 17 Agustus 1945.

“Dari sudut sejarah, yang diakui oleh pemerintah Belanda yaitu Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Itu sudah dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 1950 dan tanggal 17 Agustus tahun 1950 dinyatakan kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang pemerintah Belanda mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Jadi kalau hal ini tidak diakui juga, saya pikir ini sudah sangat menyalahi tata krama diplomasi,” katanya.

Menurut dia, Belanda mungkin mengalami dilema untuk mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia karena jika hal tersebut terjadi, maka berarti masa agresi militer negara tersebut di nusantara yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1950 merupakan aksi penyerangan atas negara yang berdaulat.

“Indonesia bisa saja menuntut Belanda atas kejahatan perang selama masa lima tahun tersebut dan pihak yang bertanggung jawab atas semua kejahatan itu bisa diajukan ke Mahkamah Internasional,” katanya.
(A051/A011)Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2011

Beban Sejarah HAM

Oleh Rahayu
UNTUK kali ke-63, hari ini dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), menandai penerimaan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dokumen internasional yang menjadi standar pencapaian yang berlaku untuk semua rakyat dan semua negara. Dokumen yang diterima 10 Desember 1948 ini telah menjadi fondasi bagi tatanan dunia baru guna menghapus sejarah kelam masa lalu yang penuh pelanggaran HAM.

Dengan mendasarkan pada prinsip persamaan (equality), martabat kemanusiaan (dignity), dan persaudaraan (brotherhood) , deklarasi yang menegaskan pengakuan atas martabat manusia tersebut masih menjadi inspirasi penting bagi seluruh umat untuk menghormati hak asasi tiap individu.

Bagi Indonesia, momentum peringatan ini adalah saat tepat untuk merefleksi diri. Pada era reformasi kita meraih capaian positif dengan melahirkan beberapa perubahan penting yang kontributif bagi penghormatan dan perlindungan HAM. Dari amandemen UUD 1945, ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, hingga berbagai UU dan kebijakan berkaitan dengan topik itu. Termasuk pembentukan institusi nasional, yang semuanya menegaskan komitmen pemerintah.

Namun kemajuan politik hukum tentang HAM ternyata tidak berkorelasi positif dengan penegakannya di lapangan.

Beberapa kasus pelanggaran berat HAM hingga hari ini tak juga jelas penanganannya. Kasus berat seperti Tragedi 27 Juli dan Mei 1998 yang sudah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM masih mandek di Kejakgung. Adapun korban kerusuhan Mei 1998, meskipun sudah lebih dari 200 kali melakukan aksi di depan istana Presiden, hal itu tak mampu mengusik SBY untuk segera menuntaskan kasus itu.

Begitu pula penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998, yang sudah dimandatkan DPR tak kunjung ditindaklanjuti Presiden dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Pembayaran ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo pun hingga hari ini masih terus menyisakan persoalan.

Belum lagi berbagai kasus kekerasan yang belakangan merebak, seperti yang berlanjut di Papua yang mengakibatkan korban jiwa, konflik horizontal antarkelompok masyarakat yang makin sering terjadi di berbagai tempat, unjuk rasa buruh menuntut perbaikan upah hingga ancaman teroris yang mengusik rasa aman masyarakat. Tak tertanganinya kasus-kasus tersebut secara tuntas makin menegaskan betapa lemahnya penegakan HAM.

Apa pun alasannya, pelanggaran HAM bukan perbuatan khilaf yang bisa begitu saja dimaafkan melainkan juga kejahatan yang harus dipertanggungjawabk an. Penegakan HAM merupakan salah satu kewajiban konstitusional [Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI 1945] pemerintah di samping kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM tiap warga negara.

Internasionalisasi Isu

Sesungguhnya penegakan hukum HAM adalah bukti penghargaan dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi roh kedaulatan bangsa. Bila pemerintah terus melakukan pembiaran atas kejahatan HAM, hal itu makin mempertebal stigma yang masih kuat melekat.

Keadaan ini dikhawatirkan menjadi kendala bangsa ini dalam membangun diri di tengah pergaulan internasional mengingat salah satu prinsip utama yang mendasari hubungan antarnegara pada era global adalah penghormatan terhadap HAM.

Kecenderungan global yang menempatkan HAM sebagai isu sentral dalam hubungan internasional mengakibatkan derajat strategis dan bobot politik persoalan itu makin besar dalam agenda politik luar negeri kita.

Bila persoalan itu tidak diselesaikan dengan cepat dan tepat, dikhawatirkan mengundang keterlibatan masyarakat internasional untuk mengambil alih penyelesaian melalui mekanisme sanksi internasional sebagaimana di Myanmar, Sudan, Libia, dan beberapa negara lain.

Tekanan internasional semacam ini pernah dialami Indonesia terkait dengan pelanggaran berat HAM di Timor Timur pascajajak pendapat 1999. Internasionalisasi isu HAM menunjukkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan penegakan HAM di sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari domain hukum internasional.

Yurisdiksi domestik tak lagi dapat dijadikan dalih untuk tidak menegakkan dan mengungkap terjadinya pelanggaran HAM di suatu negara.

Tidak ada pilihan bagi pemerintah Indonesia selain secara bersungguh-sungguh harus memperbaiki kinerja keberpihakannya pada penegakan HAM. Apa pun persoalannya harus segera diselesaikan sesuai norma hukum dengan mengedepankan perlindungan dan penghormatan pada HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian agar kelak tidak menjadi beban sejarah bagi generasi mendatang.

Karena, seperti kata Hannah Arendt bahwa negeri yang tak mampu disinari oleh masa lalu hanya akan mengembara dalam kabut masa depan. (10)

- Dr Rahayu SH MHum, Ketua Kelompok Kajian HAM dan HHI Fakultas Hukum Undip

Jika saja Rumah Pengasingan BK itu lebih terawat

Komentar awind <j.gedearka@upcmail.nl>:Mungkinkah pemerintah dewasa ini diharapkan untuk merawat rumah pengasingan BK tersebut? Kalau merawat bisa-bisa dituduh ikut makar. Selain itu pemerintah sejak ORBA tidak pernah menghargai benda-benda bersejarah malahan banyak benda-benda bersejarah dijual belikan.Yang lebih penting lagi ialah apakah pemerintah berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh ORBA atas BK dan pengikutnya.TNI yang merupakan instansi penting bagi pak Harto maupun pak SBY seperti tidak boleh dikritik kesalahan-kesalahannya. Mereka begitu sayangnya terhadap instansi tersebut sehingga tingkah laku mereka Bagaikan kasih bunga setangkai, bunga seceper dibuang.
Salam,
Awind
http://www.antaranews.com/berita/288292/jika-saja-rumah-pengasingan-bk-itu-lebih-terawat

Jika saja Rumah Pengasingan BK itu lebih terawat

Jumat, 9 Desember 2011 19:45 WIB | 620 Views

Ade P Marboen

Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu menjadi satu andalan warisan sejarah bagi kota utama di pesisir barat Sumatera itu. Walau diakui peran pentingnya, namun upaya lebih serius untuk membuatnya lebih terawat belum terlihat dan dirasakan. (ANTARA News/Ade P Marboen)

… Lukisan diri Bung Karno seukuran tubuh aslinya hanya bisa diam membisu dalam pandangan mantap berwibawa, menjadi latar berfoto bagi remaja-remaja itu…

Berita Terkait

Bengkulu (ANTARA News) – Sore hari di Kota Bengkulu dari dalam kendaraan berkeliling kota, sampailah di satu bangunan lama berarsitektur masa kolonial Belanda peralihan art deco. Tiang bendera berdiri tegak dengan Sang Merah Putih berkibar di latar langit kelabu.

Ada satu penanda yang membuat rumah batu dengan verdeeping kain belang putih dan merah itu berbeda. Plakat pemugaran bangunan cagar budaya itu memberi peringatan kepada semua saja yang hadir: itulah Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu pada kurun masa 1938-1942.

Sebagai aktivis inti pergerakan politik Hindia Belanda pada masanya, Soekarno (kelahiran 1 Juni 1901) masih merupakan anak muda penuh gairah dan kegeraman atas penjajahan Belanda di Tanah Airnya. Dia sangat getol menyuarakan kemerdekaan Asia Timur terutama Hindia Belanda (kini Indonesia sejak 17 Agustus 1945), sampai akhirnya dia dianggap warga yang sangat membahayakan kewibawaan dan kelanggengan kolonialiasi di Hindia Belanda.

Dia ditangkap dan dibuang ke Bengkulu, yang masa itu menjadi “neraka” bagi para tahanan politik. Jangan bayangkan Bengkulu seperti sekarang, karena ribuan tentara VOC, India East Company-nya Inggris sampai tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua mati sia-sia akibat serangan malaria. Bengkulu saat itu adalah negerinya malaria yang mematikan itu dan di situlah Bung Karno ditempatkan.

Untuk membungkam aspirasi dan semangat Bung Karno, dipilihlah satu rumah cukup terisoliasi pada masa itu. Rumah itu semula milik seorang China, bernama Tan Eng Cian, seorang pengusaha penyuplai bahan pokok bagi keperluan Belanda. Rumah berkelir putih bersih dengan halaman luas itu berukuran bangunan ratusan meter persegi terdiri dari empat kamar, satu ruang tamu, beranda depan luas, dan beranda belakang yang lebih luas lagi.

Beranda belakang dilengkapi dengan satu sumur sedalam sekitar tujuh atau delapan meter. Masih ada satu paviliun tersusun dari empat ruang kecil-kecil, mungkin untuk para pembantu dan tukang kebun rumah milik taipan penting di Bengkulu masa itu. Kini di samping sumur itu dipasang plakat kayu tentang “khasiat” air sumur itu jika pengunjung membasuh mukanya dengan air yang dipastikan sejuk itu.

Di dalam rumah yang tinggi dindingnya sekitar empat meter dengan pintu-pintu dan teralis besi padat membentuk ukiran indah itu tersimpan berbagai memorabilia terkait kehadiran Bung Karno. Undang-undang Cagar Budaya menjamin semua yang ada dalam dan sekitar rumah itu agar tetap pada kondisi awalnya. Benarkah begitu?

Sejarah membuktikan, ternyata Bung Karno ternyata tidak mati secara jiwa dan semangat atas kecintaannya pada Tanah Air. Beberapa literatur dan kesaksian orang-orang tua yang pernah bersua dan berinteraksi langsung dengan si “Bung” itu, Bung Karno bahkan sangat populer di sana. Dia memberi pencerahan intelektual, spiritual, dan lain-lain kepada semua warga di sana.

Saat itu, siapa yang tidak kenal pemudi Bengkulu bernama Fatmawati? Sosok jelita dengan paras wajah sangat khas dan rambut hitam legam serta pribadi memikat itu menyandera Bung Karno hingga kemudian dia menjadi Ibu Negara pada masa kemerdekaan Indonesia. Dari pasangan Soekarno-Fatmawati itu juga lahir Megawati Soekarnoputri, perempuan presiden pertama Indonesia, juga Guruh Soekarnoputra, seniman kondang nasional.

Kembali kepada memorabilia dan benda-benda bersejarah si “Bung” di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, itu. Satu ruangan di sayap kanan bangunan itu berisi tiga rak buku yang dinyatakan menjadi bahan bacaan dia selama masa pengasingan itu. Banyak sekali buku-buku tebal dan berbahasa Inggris, Belanda, dan Perancis serta beberapa bahasa lain, termasuk buku-buku sastra yang mengisinya.

Gembok kaca di masing-masing rak buku itu seolah menyampaikan pesan agar isinya jangan diganggu. Memang, tangan manusia tidak mudah mengganggu buku-buku yang turut menyumbang perjalanan bangsa ini. Bagaimana halnya dengan gangguan cuaca, bakteri penghancur kertas, serangga, debu, kelembaban tinggi udara, dan lain-lain? Merekalah yang menghancurkan warisan sejarah bangsa ini.

Buku-buku itu hanya satu contoh saja, belum lagi sepeda tua buatan Inggris yang ada di ruang tamu bagian samping bangunan beratap genteng tanah itu. Ban-bannya kempis, kulit sadelnya terkelupas secara menyedihkan, banyak bagian dari sepeda itu yang terserang karat, dan lain sebagainya.

Pintu-pintu ruangan terbuka. Banyak pengunjung hilir-mudik di dalamnya sementara sekelompok remaja putri asik berfoto ria dengan gaya khas masing-masing di tiang bendera, juga anak bayi yang menangis meminta air minum dari ibunya di beranda depan. Sentuhan tangan penjaga dan petugas khusus pelestari warisan sangat berharga bangsa itu… tiada hadir.

Lukisan diri Bung Karno seukuran tubuh aslinya hanya bisa diam membisu dalam pandangan mantap berwibawa, menjadi latar berfoto bagi remaja-remaja itu. (ANT)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2011

Rawagede: Dari Mana Datangnya Maaf?

Pengacara Liesbeth Zegveld

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Rawagede: Dari Mana Datangnya Maaf?

Diterbitkan : 9 Desember 2011 – 1:08pm | Oleh Joss Wibisono (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:

Enam perempuan tua duduk termangu di baris depan. Tinggal itulah jumlah mereka, janda korban Rawagede yang masih hidup. Dengan susah payah mereka mendengar pidato seorang pejabat asing.

“Atas nama pemerintah Belanda, saya minta maaf atas tragedi yang terjadi di Rawagede pada 9 Desember 1947,” demikian Tjeerd de Zwaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada upacara tahunan korban Rawagede hari ini (9/12).

64 tahun setelah tragedi Rawagede, pemerintah Belanda akhirnya meminta maaf juga atas banjir darah itu. Ucapan maaf ini mungkin ditujukan kepada semua yang menjadi korban, termasuk anak cucunya. Tapi hanya enam orang janda yang akan menerima santunan ganti rugi, masing-masing 20 ribu euro. Semula penggugat mencapai sembilan orang, dua orang meninggal sewaktu kasus masih berjalan, sedangkan gugatan seorang anak korban tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Sulit dibayangkan
Inilah pertama kalinya pemerintah Belanda meminta maaf atas salah satu pelanggaran hak-hak asasi manusia saat Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaannya. Tapi untuk itu dibutuhkan keputusan pengadilan yang September lalu menyatakan negara telah melanggar hukum karena tentara Belanda mengeksekusi warga desa yang tak bersalah.

Pengadilan Den Haag juga mewajibkan Belanda berunding dengan para korban untuk menetapkan besarnya santunan ganti rugi. Menariknya, Belanda tidak naik banding dan juga cepat bersepakat dengan pengacara para korban.

Para ahli waris menghargai langkah Belanda ini, demikian Liesbeth Zegveld, pengacara para korban.

Dalam reaksi tertulis Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal menyatakan, “Permintaan maaf itu sesuai dengan peristiwa Rawagede. Saya berharap para ahli waris bisa terbantu untuk menutup episode yang sangat sulit ini dan mengarahkan pandangan ke masa depan.”

Sulit dibayangkan apa yang dimaksud sang Menlu dengan “masa depan” itu. Maklum, sebagian besar ahli waris korban sebenarnya sudah berusia sangat lanjut. Saih bin Sakam, satu-satunya korban pria yang juga menggugat pemerintah Belanda, tutup usia tahun lalu; dia tidak mengalami sendiri keputusan pengadilan yang memenangkannya.

Yang jelas sekarang korban lain sibuk membuka rekening bank, untuk pertama kali dalam hidup mereka. Dana sebesar 20 ribu euro akan ditransfer. Dana bantuan pembangunan yang pernah diulurkan Belanda tidak sampai para mereka.

Lagi pula ketika memberikan dana sebesar 850 ribu euro itu Belanda tidak pernah secara resmi menyatakan itu sebagai santunan ganti rugi.

Dimarahi atasan
Permintaan maaf ini istimewa, hanya karena Belanda memang tidak pernah melakukannya. Dalam soal perbudakan di Suriname dan sedikitnya perlindungan pasukan Belanda kepada warga muslim Srebrenica misalnya, tidak pernah ada permintaan maaf dari Den Haag.

Tapi permintaan maaf bagi korban Rawagede sendiri sebenarnya juga kontroversial.

Pada tahun 1949 Belanda sudah menyesalkannya, walaupun tidak sepenuh hati. Pada tahun 2005, Menlu Belanda Ben Bot menapakkan langkah pertama. Hadir para peringatan banjir darah itu di Balongsari, Bot mengatakan, “Ternyata, pengerahan begitu banyak pasukan pada tahun 1947 menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.”

Tanggal 9 Desember 1947 itu pasukan Belanda menggempur Rawagede mencari Lukas Koestario, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ratusan orang pria ditembaki, termasuk tahanan dan pengungsi. Menurut Belanda korban mencapai 150 orang, menurut Indonesia 431 orang.

Dunia internasional mengecamnya sebagai kejahatan perang. PBB menyebutnya sebuah aksi yang “sengaja dan keji”. Pelakunya tidak pernah diadili. Kata maaf tidak pernah terlontar pada tahun 1949, maklum Den Haag takut ditagih santunan ganti rugi yang lazimnya menindaklanjuti pernyataan maaf.

Tiga tahun silam, pada upacara peringatan tahunan Dubes Belanda Nikolaos van Dam sudah menyatakan “permintaan maaf mendalam” dari pemerintah Belanda. Tapi waktu itu Van Dam menyatakannya dalam bahasa Indonesia yang tertera sebagai “penyesalan” ketika diterjemahan ke dalam bahasa Belanda.

Ketika ia mendesak wartawan supaya menerjemahkan maaf apa adanya, Van Dam dimarahi oleh atasannya, Menteri Luar Negeri Belanda waktu itu, Maxime Verhagen.

Meniru Belanda?
Kasus Rawagede ini bisa menjadi kotak pandora yang membuka pelbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia lain semasa perjuangan kemerdekaan. Misalnya kasus Westerling di Makassar. Liesbeth Zegveld, pengacara para korban Rawagede, bertutur akan ke Makassar untuk meninjau kasus ini.

Untuk bisa menggugat pemerintah Belanda memang diperlukan satu peristiwa yang jelas dan kongkrit. Demikian pula harus ada korban dan saksi mata. Tidak mungkin menggugat Belanda karena telah menjajah Indonesia sekian ratus tahun. Pengadilan pasti tidak akan menerimanya.

Akankah hubungan kedua negara yang sempat merenggang karena batalnya kunjungan kenegaraan bisa kembali merapat karena permintaan maaf ini?

Sulit mengkaitkan masalah Rawagede dengan hubungan diplomatik Indonesia Belanda. Rawagede bukan masalah antara dua negara, ini lebih merupakan masalah antara warga desa dengan negara. Yang jelas Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyambut baik kedatangan Dubes De Zwaan pada peringatan tragedi banjir darah Rawagede.

Dalam soal penjajahan Belanda kita memang sering menuding soal lamanya (konon 350 tahun) dan kerugian yang ditanggung. Pasti kita belajar dari Belanda dalam menghadapi Timor Leste. Masakan kita akan bersikap seperti Belanda, menanti sampai 60 tahun lebih, sebelum akhirnya minta maaf dan membayar santunan?

 

Belanda Tutup Babak Hitam di Rawagede

janda Rawagede

Avatar Michel Maas
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Belanda Tutup Babak Hitam di Rawagede

Diterbitkan : 9 Desember 2011 – 1:27pm | Oleh Michel Maas (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:

Enam perempuan tua duduk di baris depan. Merekalah janda-janda korban pembantaian yang dilakukan tentara Belanda di Rawagede 9 Desember 1947. Mereka berupaya menangkap kata-kata Duta Besar Belanda, Tjeerd de Zwaan. Dengan pidatonya, sang dubes berupaya menutup babak hitam sejarah Belanda.

Tahun 1990 masih ada 51 orang korban, 10 tahun kemudian jumlah ini tinggal separuh. Ketika negara Belanda digugat, masih tersisa 10 orang janda yang membubuhkan tanda tangan di bawah gugatan. Dan hari ini mereka tinggal berenam saja.

Para janda mendengarkan sebuah pidato yang pendek dan jelas. Setelah 64 tahun mereka dengar permintaan maaf. “Dalam hal ini saya minta maaf atas nama pemerintah Belanda bagi tragedi yang berlangsung di Rawagede 9 Desember 1947,” kata Duta Besar Tjeerd de Zwaan.

Minta maaf atau menyesal
Kata-katanya sangat jelas. Tidak perlu lagi didiskusikan apakah ini permintaan maaf atau ungkapan “penyesalan”. Kini itu sudah masa lalu. Selain permintaan maaf, Belanda juga memberi santunan ganti rugi: keenam janda yang masih hidup, masing-masing menerima 20.000 euro.

Bisa dipertanyakan mengapa Belanda perlu 64 tahun untuk minta maaf, bisa dipertanyakan apakah 20.000 euro itu cukup. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terdengar di Rawagede Jumat ini.

Sebuah babak ditutup di Rawagede. Terutama bagi para janda. Mereka hanya sibuk dengan kasus di pengadilan selama lima tahun terakhir. Mereka diterbangkan ke Belanda, dibawa ke Jakarta, berbicara dengan anggota parlemen dan bersaksi di depan pengadilan.

Wanti, salah satu janda, “Saya bersyukur ini sudah selesai.”

Tak terlambat
“Tidak pernah terlambat kalau mau minta maaf,” kata pengacara Liesbeth Zegveld. Tapi bagi beberapa janda momentum ini terlambat sudah. Saih, misalnya. Ialah satu-satu korban selamat pembantaian 1947, ketika tentara Belanda mengeksekusi semua warga pria Rawagede, baik anak-anak maupun dewasa.

Saih selamat karena pura-pura mati, sementara tubuhnya berlumuran darah orang lain. Dia tampak tegar bahkan masih bisa terbang ke Belanda untuk mengikuti proses gugatan tahun lalu.

Tiba-tiba dia meninggal karena serangan jantung enam bulan lalu. Ia dikuburkan di belakang rumahnya. Saih tidak pernah mendengar permintaan maaf dan tidak menerima santunan. Karena siapa yang mati, dicoret dari daftar penerima santunan.

Putusan hakim, beberapa bulan lalu, mewajibkan pemerintah Belanda hanya membayar kompensasi kepada para janda dan korban yang selamat. Bukan kepada keluarga atau anak-anak.

Jelas
“Saya rasa pemerintah Belanda senang dengan putusan hakim. Enam sanak saudara korban adalah kelompok yang tidak banyak,” kata Zegveld, “tapi saya tidak mau menggunakan istilah ‘murah’. Kurang cocok untuk konteks ini. Sudah bagus pemerintah menuntaskan kasus Rawagede secepat ini, dan tidak naik banding atau mulai macam-macam prosedur lain, tapi langsung membayar santunan itu. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Sehari sebelum vonis pengadilan saya bilang kami punya kans satu persen.”

Walau demikian ada pihak yang tidak puas. Batara Hutagalung, salah satu warga Indonesia yang menggelindingkan kasus Rawagede, mengatakan Belanda masih belum resmi menerima 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.

Hutagalung juga mengatakan bahwa Rawagede merupakan satu dari puluhan kejahatan perang dan semua kasus itu juga harus dituntaskan. Jika orang-orang seperti Hutagalung dapat menentukannya, maka Belanda bakal menerima banyak tuntutan ganti rugi.

Favorit/Cari dengan:
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Facebook
  • Google
  • Technorati

Diskusi

Anonymous 9 Desember 2011 – 11:56pm / indonesia

Mengharap pemerintahan SBY bersikap sama terhadap korban kekerasan negara pada para akrtifis mei 1998 seperti berharap seekor belut akan tumbuh bulu ..

Anonymous 10 Desember 2011 – 12:05am / indonesia

Jangan terlalu berharap pada hal yang mustahil dilakukan oleh pemimpin yang di sandera oleh para MAFIA Bung,..dia sudah tak punya nyali lagi,..

Ibrahim Isa 9 Desember 2011 – 5:53pm / Nederland

Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 05 Desember 2011
———————–

LANGKAH BESAR DAN SIGNIFIKAN DLM PERBAIKAN HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

Hari ini kita baca di situs BBC, 05 Desember 2011, bahwa pemerintah
Belanda akan secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas pembantaian
ratusan warga Indonesia di Rawagede pada masa agresi ke-2 Belanda atas
Republik Indonesia, 1947. Hal ini dinyatakan kepada pers oleh jubir
Kemlu Belanda, Aad Meijer, ( AFP, 5-12-2011). Dikatakan oleh Aad Meijer,
bahwa,

“Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada Jumat 9 Desember akan meminta
maaf atasnama pemerintah Belanda atas apa yang telah terjadi” .

Menurut fihak kita, Indonesia, jumlah yang dibantai oleh tentara
Belanda, berjumlah 431 orang. Belanda menyebut angka kurang dari
separuhnya. Pebedaan angka ini dengan sendirinya setelah fihak Indnesia
bisa menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat, akan bisa
terselesaikan.

Yang teramat penting dari sikap pemerintah Belanda tsb yang akan minta
maaf dan memberikan ganti rugi atas korban yang ditimbulkannya dari
agresi militernya terhadap Republik Indonesia, ialah:

Di satu fihak sikap Belanda ini merupakan langkah besar dan signifikan
dalam normalisasi dan perbaikan hubungan Indonesia-Belanda, sejak
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Selanjutnya yang kita nantikan adalah PENGAKUAN RESMI PEMERINTAH
BELANDA, bahwa Republik Indonesia, dengan siapa pemerintah Belanda
mengadakan hubungan diplomatik, adalah sebuah NEGARA MERDEKA YANG
BERDIRI SEJAK Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Dengan
sendirinya, fihak Belanda juga harus mengakui bahwa dua kali agresi
Belanda terhadap Republik Indonesia, yang mereka namakan ´aksi
kepolisian´ itu, setelah tercapainya Persetujuan Linggarjati antara
Republik Indonesia dengan Kerajaan belanda, tahun1946, dan tahun 1947,
setelah tercapainya Persetujuan Renville, 1947, antara Republik
Indonesia dan Kerajaan Belanda.— *adalah suatu perang agresi yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Piagam PBB.

Dengan demikian, ´hutang Hindia Belanda´ kepada Den Haag yang harus
dibayar oleh Indonesia setelah Persetujuan Konferensi Meja Bundar, harus
dikembalikan kepada Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu pemerintah
Belanda, harus siap-siap membayar PAMPASAN PERANG kepada Republik
Indonesia, sebagai akibat perang agresi yang dilancarkannya terhadap
Republik Indonesia. Bila ini terlaksana, baru bisa dikatakan sengketa
Indonesia-Belanda sekitar kemerdekaan Indonesia bisa diakhiri.

Demikianlah bila keadilan dan kebenaran hendak benar- benar ditegakkan
dan dikembangkan dalam hubungan Indonesia — Belanda.

* * *

Disampaikan pula bahwa Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan berpidato
pada acara peringatan pembantaian pada 9 Desember di Rawagede yang kini
dikenal sebagai Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat. Pemerintah
Belanda sebelumnya pernah menyampaikan penyesalan atas pembunuhan warga
di Rawagede tetapi belum pernah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Liesbeth Zegveld, pengacara keluarga korban pembantaian mengatakan
pihaknya menyambut permintaan maaf pemerintah Belanda. Ditambahkannya,
bahwa, pemerintah Belanda juga akan memberikan ganti rugi sebesar 20.000
euro atau sekitar Rp243 juta per keluarga korban yang mengajukan
gugatan. Liesbeth Zegveld menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa,

“Peristiwa yang terjadi 64 tahun lalu dan terdapat putusan tegas dari
pengadilan. Keluarga korban sangat senang karena pemerintah Belanda
tidak akan mengajukan banding dan akan meminta maaf,” kata Zegveld.

* * *

Apa yang dikemukakan diatas tentang kewajiban pemerintah Belanda yang
dengan resmi harus mengakui HARI KEMERDEKAAN INDONESIA, dan dengan itu;
mengakui dua kali agresi Belanda terhadap Republik Indonesia; serta
mengembalikan uang pembayaran Indonesia kepada Belanda (Sejumlah
1.130.000.000, dolar AS, yang sudah dilunasi Indonesia pada Belanda)
menyusul Persetujuan KMB; serta PEMBAYARAN PAMPASAN PERANG BELANDA
kepada Indonesia, — *adalah serentetan masalah antara Indonesia dan
Belanda yang masih menggantung. YANG BELUM SELESAI.

Namun, kita tidak menutup mata atas kemauan baik pemerintah Belanda
dengan sikapnya belakangan ini yang , DENGAN RESMI HENDAK MINTA MAAF
SEKITAR KASUS RAWAGEDEk dan kesediaannya untuk membayar ganti rugi atas
tindakannya di Rawagede. Sikap pemerintah Belanda itu betapapun HARUS
DISAMBUT.

Bahkan, fihak pemerintah Indonesia patut menarik pelajaran dari sikap
Belanda tsb. Bahwa pemerintah Rutte/Verhage yang sekarang ini, meskipun
tak ada keterlibatan langsung dengan PERISTIWA PEMBANTAIAN RAWAGEDE —
namun, telah mengambil oper tanggungjawab pemerintah yang lalu, yang
telah melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia.

/Pemerintah Presiden SBY, juga seyogianya berteladan dari sikap
pemerintah Belanda sehubungan dengan tindakan pelanggaran HAM yang
dilakukan pemerintah Belanda lebih 60 tahun yang lalu. Yaitu mengakui
pelanggaran tsb, minta maaf, dan membayar ganti rugi.

Pemerintah SBY juga bisa dan harus berani mengambil oper tanggungjawab
atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Orba, yaitu melakukan
kesalahan pelanggaran HAM terbesar, dengan pembantaian masal,
pemenjaraan, penghilangan dan pembuangan ke P, Buru. Pemerintah SBY
harus berani turun tangan menangani kasus pembantaian dan pelanggaran
HAM lainnya sejak berdirinya rezim Orba, serta merehabilitasi jutaan ara
korban dan memberikan pembayaran ganti rugi yang layak.

ITULAH PELAYARAN YANG HARUS DAN BISA DITARIK OLEH PEMERINTAH SBY DARI
SIKAP BELANDA MENGENAI KASUS RAWAGEDE!

* * *

Setelah Kematian, Kembali ke Pearl Harbor

PERANG DUNIA II
Setelah Kematian, Kembali ke Pearl Harbor
| Egidius Patnistik | Kamis, 8 Desember 2011 | 07:34 WIB
navsource.org Suasana serangan Jepang ke Pearl Harbor, 7 Desember 1941

LEE SOUCY memutuskan lima tahun lalu bahwa kala dia meninggal dia ingin bergabung kembali dengan rekan-rekan kapalnya yang tewas dalam serangan ke Pearl Harbor.

Soucy hidup sampai usia 90 tahun, meninggal dunia tahun lalu. Hari Selasa, tujuh dekade setelah puluhan rekan pelautnya tewas ketika USS Utah tenggelam pada 7 Desember 1941, seorang penyelam angkatan laut membawa sebuah kendi kecil berisi abunya dan meletakkannya di sebuah tingkap di sisi kapal itu.

Upacara tersebut adalah satu dari lima upacara peringatan yang diselenggarakan pekan ini bagi anggota angkatan bersenjata yang selamat melewati serangan itu dan ingin abu mereka ditempatkan di Pearl Harbor karena rasa bangga dan kedekatan dengan mereka yang tewas di sana.

”Mereka ingin kembali dan bersama dengan rekan-rekan kapal mereka yang tewas dalam serangan itu,” kata Jim Taylor, seorang pensiunan pelaut yang mengoordinasikan upacara-upacara itu.

Upacara peringatan tersebut terjadi pada pekan yang sama saat AS memperingati 70 tahun serangan bom udara Jepang yang menewaskan 2.390 orang Amerika dan membawa AS ke Perang Dunia II. Sebuah upacara yang lebih besar untuk memperingati semua yang tewas akan dilaksanakan hari Rabu sebelum pukul 08.00 waktu Hawaii— waktu yang sama serangan itu dimulai.

Sebagian besar dari 12 kapal yang tenggelam atau terdampar ke pantai hari itu telah dipindahkan dari pelabuhan. Hanya USS Utah dan USS Arizona yang masih tergeletak di air biru gelap. Hanya mereka yang selamat dari kapal-kapal itu yang bisa kembali ke kapal mereka setelah meninggal.

Abu dari Vernon Olsen, yang bertugas di kapal Arizona, akan diletakkan di kapalnya dalam sebuah upacara senja hari Rabu. Abu dari tiga pelaut yang selamat lainnya ditebar di pelabuhan.

Soucy masuk AL begitu lulus dari SMA. Tahun 1941, dia adalah kelasi yang terlatih mengurus orang yang sakit dan cedera.

Ketika dia melihat pesawat-pesawat menjatuhkan bom di hanggar, dia berlari ke pos tempurnya, namun mendengar perintah untuk meninggalkan kapal yang mulai tenggelam. Dia berenang ke pantai, di mana dia membuat tempat pengobatan darurat.

Utah kehilangan hampir 60 orang pada 7 Desember dan sekitar 50 lainnya masih terkubur di dalam kapal perang itu.

Di bawah langit mendung, seorang penyelam AL membawa kendi itu, yang dilindungi dengan sebuah tas jala, dan memegangnya di atas permukaan air saat berenang menuju Utah. Penyelam itu, yang didampingi tiga penyelam lain, menyelam ke tingkap sisi kapal begitu mencapai Utah.

Sebuah kendi berisi abu Vernon Olsen, salah satu dari 334 orang di kapal Arizona yang selamat, akan diletakkan di kapal perang itu hari Rabu. Sebagian besar dari 1.177 kelasi dan marinir yang tewas pada serangan udara di Jepang tanggal 7 Desember 1941 itu masih terkubur di kapal tersebut. (AP/DI)

 

G30S-SUHARTO 1965,PANGKAL/SUMBER KEKACAUAN HINGGA DEWASA INI

G30S-SUHARTO 1965,PANGKAL/SUMBER KEKACAUAN HINGGA DEWASA INI
S. Utomo

in:Ex Libris <exlibris1965@gmail.com>; sastra pembebasan <sastra-pembebasan@yahoogroups.com> , Sunday, 27 November 2011, 0:04

27 September 2011

Peristiwa sejarah yang dasyat yang pernah terjadi di negeri kita -Indonesia
pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 jam 04.00 pagi, yaitu diculik dan
dibunuhnya 6 perwira tinggi AD dan 1 perwira pertama (Jendral A. Yani, Panglima
AD dan teman-temannya dari Markas Besar AD di Jakarta) adalah tindak awal kup
merangkak jendral Suharto yang direkayasa AS-CIA dan Inggris-MI6 terhadap
Presiden RI pertama Ir. Soekarno, salah seorang tokoh – pimpinan perjuangan
kemerdekaan, proklamator Indonesia merdeka penuh yang anti kolonial-imperialis
untuk membangun sosialisme di Indonesia.

Almarhum Jendral Suharto, pendukung dan pembelanya sampai hari ini
masih menyatakan bahwa peristiwa itu adalah usaha kup G30S/PKI. Sudah puluhan
buku, tulisan yang ditulis oleh tokoh pelaku sejarah, ahli, pemerhati sejarah baik
dalam bahasa Indonesia di Indonesia maupun dalam bahasa asing, Belanda, Inggris,
Perancis, dan lainnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
membuktikan bahwa peristiwa itu adalah rekayasa AS, Inggris yang didukung
negara imperialis lain.

Fitnah, pembohongan, pemutarbalikan itu dilakukan sejak 2 Oktober 1965,
yaitu sejak dilarangnya terbit semua surat kabar, kecuali Berita Yuda dan Angkatan
Bersenjata milik AD yang memuat berita dan tulisan pembohongan menghasut
rakyat melawan PKI sebagai kambing hitam peristiwa September ‘65 untuk
dijadikan sasaran utama dihancurkan.

Sejak tanggal 5 Oktober 1965, hari Angkatan Bersenjata, kantor PKI, organisasi
massa buruh, tani, perempuan, pemuda, pelajar, mahasiswa, sarjana, dan lain-lain
baik di Jakarta maupun di daerah-daerah diobrak abrik, dibakar oleh massa yang
dihasut oleh AD Suharto. Demikian juga kegiatan menangkapi, menahan, menyiksa,
membunuh tokoh-tokoh, kader, baik anggota PKI, ormas atau orang-orang yang
mereka curigai, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, ibu mengandung temasuk
orang lanjut usia, tanpa diketahui dari mana mereka dan tanpa surat penangkapan
serta alasannya.

Pembunuhan secara besar-besaran terjadi, dilakukan di Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Tengah, Selatan, Lampung,
Kalimantan Barat, Sulawesi, dan lainnya. Menurut almarhum Jendral Sarwo Edi
Wibowo, bekas komandan RPKAD (kemudian menjadi Kopasus) menyatakan pada
Permadi, S.H sewaktu beliau mengunjungi Sarwo Edi sakit, yang dibunuh 3 juta
orang, yang ditahan (baca: dipenjara) tanpa proses hukum menurut Jendral Tri
Sutrisno, mantan Komkamtip, ada 1.900.000 orang. Ini yang tercatat, bila dimasukan
yang tidak tercatat semuanya tidak kurang dari 2 juta orang selama 14 tahun, bahkan
ada yang sampai tahun 1998. Tidak kurang dari 20 juta orang yang dicabut hak-hak
kewarganegaraannya termasuk mereka yang sedang tugas belajar dari pemerintah di
luar negeri dicabut passpornya.

Jendral Suharto mengangkat diri sendiri menjadi panglima AD/Kasad pada
tanggal 2 Oktober 1965, dan kemudian dengan menggunakan sidang MPRS memecat
Presiden Sukarno dan mengangkat dirinya menjadi Presiden. Setelah menjadi
presiden, Suharto mengunakan kedudukan untuk mengabdi kapitalis global seperti
kepada AS memberi konsesi mendirikan Freepot di Papua Barat untuk mengeruk
tembaga, emas, perak, uranium; New Mont mengeduk emas di dasar laut pantai
Sulawesi, Lombok; Esson untuk mengebor minyak tanah di laut dan menguasai
ladang minyak di Cepu, perusahaan mengeduk timah di Bangka; memberi
keleluasan Jepang manguasai transportasi -otomotif, elektronik dan barang kosumtif
lainnya. Demikian bank-bank asing yang juga diberi keleluasaan beroperasi di
Indonesia menguasai peredaran uang melalui investasinya.

Suharto mendapatkan upah dan jasa menumpas gerakan rakyat anti
kolonialisnme, imperalis yang berarti mengamankan investasi modal asing di
Indonesia. Pinjaman dari Bank-bank internasional, seperti dari IMF, Bank Dunia,
ADB dan persekutuan kaum kapitalis dunia untuk membangun infrastruktur -jalan-
jalan guna memudahkan angkutan barang dagangan negeri kapitalis ke konsumen;
membangun pertanian “revolusi hijau” agar desa bisa menjadi pasar barang impor
dari negeri kapitalis untuk membuktikan timbulnya kemakmuran ini karena
digantikannya kekuasaan presiden Soekarno dan dibunuhnya, dihancurkannya PKI
dan kekuatan anti kolonialis, anti imperialisme serta tegaknya kembali kolonialisme,
imperialisme di Indonesia dan perlu mutlaknya menegakkan kekuasaan militeris
Suharto.

Undang-undang, keputusan presiden, peraturan, instruksi presiden yang
tujuannya untuk menegakkan dominasi kekuasaan, kekuatan neo-kolonialis dibuat.
Suharto berkoar-koar ke semua negara imperialis agar menginvestasikan kapitalnya
di Indonesia karena Indonesia kaya sumber daya alamnya, cukup melimpah tenaga
murah, dan terjaminnya keamanan dan kepastian hukum bagi negeri-negeri
imperialis.

Dengan jaminan yang ditawarkan, diberikan Suharto ini mengalirkan
“bantuan” (baca: pinjaman) ke Indonesia, dan dengan demikian timbulah
kemungkinan kekayaan, modal untuk di korup kroni Suharto. Selama Jendral
Suharto berkuasa – 32 tahun, telah menghimpun kekayaan yang menggunung pada
diri dan keluarganya dengan mengorup 35 milyar dollar dari pinjaman hutang yang
150 milyar dollar. Hal ini diakui dan dinyatakan oleh Prof. DR Sumitro, mantan
besannya, dan Bank dunia, bukan rahasia lagi.

Kejahatan Jendral Suharto mulai mengkup, menahan sampai meninggal
presiden Soekarno, menganiaya, membunuh 3 juta orang, menahan selama 14 tahun
2 juta orang, mencabut hak kewarganegaraan 20 juta orang, sampai dia meninggal
belum pernah dijamah oleh hukum, karena perundang-undangan, pengadilan,
kepolisian, kejaksaan semuanya diatur untuk melindungi dia, keluarga dan kroni-
kroninya.

Budaya politik, ekonomi, sosial yang sudah disusun dan didoktrinkan dalam
masyarakat terutama pada pengikut dan pembelanya, walaupun Jendral Suharto
sudah digulingkan dan diganti dengan sistem reformasi, masih tetap menancap
dalam benak mereka. Reformasi pada hakekatnya dan isinya bukannya
menjungkirbalikan tatanan yang lama tetapi hanya mengganti bentuk dan cara
dengan yang baru, dengan isi yang lama, yaitu tetap melanjutkan, mempertahankan
posisi negeri ini sebagai negeri neo-kolonial dari negara neo-imperalisme -kapitalis
global dengan sistem neo-liberalisme.

Ketergantungan dalam politik dari neo-imperalis, global kapitalis masih tetap
kokoh, demikian juga dalam ekonomi, hukum, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan,
termasuk dalam pertahanan. Dasar inilah yang ditegakkan Suharto pada anak didik
angkatan berikutnya sampai dewasa ini, walaupun bentuk dan caranya berubah
sesuai dengan kata reformasi.

Korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok,
partai adalah sudah menjadikebudayaan berjamaah, bukan hanya di tingkat bawah,
tetapi yang utama di tingkat atas, puncaknya. Perbuatan seperti ini sudah diajarkan,
diberi contoh oleh Jendral Suharto dan kini penggantinya tinggal menggunakannya
dengan disesuaikan pada kondisi, situasi yang baru. Kini semua prinsip, dasar yang
telah dibangun Suharto, dengan landasan reformasi, penggantian bentuk dan cara
telah dijalankan oleh presiden Sby sehingga hasilnya menimbulkan kesemrawutan,
kekacauan yang tidak dapat dihindari.

Dewasa ini, hari-hari inii negeri induk kapitalis global, AS, Eropa sedang dalam taraf
memasuki krisis keuangan, pembayaran yang pasti akan berkembang menjadi krisis
ekonomi, dan memuncaknya krisis politik. Sudah pasti Indonesia yang sedang
semrawut akibat melanjutkan pemerintahan Suharto akan terseret dalam krisis ini
yang lebih dalam daripada krisis tahun 1988. Krisis bukan hanya menyangkut
perusahaan swasta, tetapi juga negara. Jalan memperbaikinya, mengubahnya
menjadi yang baru sesuai dengan tuntutan jamannya bukan lagi reformasi -tetapi
tidak lain adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan suatu kualitas lama menjadi
kualitas baru secara mendadak dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk pikiran,
kesadaran masyarakat. Inilah keharusan, kenistaan dialektika sejarah alam termasuk
manusia dan masyarakatnya pasti akan terjadi, bukan karena kemauan segelintir
atau sekelompok orang tetapi kemauan mayoritas rakyat dalam masyarakat negeri3
neo-kolonial dan neo-liberal Indonesia dewasa ini. Ini berarti keniscayaan alami
yang tidak dapat dihindari. Tinggal waktu, momen, situasi yang akan menetapkan
kapan hal itu akan terjadi.

TAN MALAKA TROTSKIS

TAN MALAKA TROTSKIS

Dian Su:

in:gelora45@yahoogroups.com ,Monday, 28 November 2011, 9:52

 

  Saya menyambut disiarkannya tulisan Bung MH Lukman tentang Tan Malaka oleh Bung Lusi. Di kala kapitalisme dunia dilanda krisis moneter yang dahsyat, tak ayal lagi mata dan fikiran orang berpaling pada sosialisme. Maka muncul tulisan Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto mengenai membangun sosialisme Indonesia. Secara menyolok, dia menampilkan peranan penting Tan Malaka.

 

Akhir-akhir ini cukup menonjol kegiatan mempopulerkan Tan Malaka, mulai dari penerbitan karya-karyanya, sampai-sampai mengusahakan pencarian makamnya. Bagi generasi muda sangat penting mengenal secara tepat peranan dan kedudukan Tan Malaka di masa lampau untuk bisa memahami sejarah Indonesia.

 

    Tulisan Bung MH Lukman secara tajam memperkenalkan Tan Malaka. Secara tegas diungkapkan alasan-alasan yang menyebabkan Tan Malaka dinilai sebagai seorang Trotskis. Saya mendukung dan memperkuat tulisan Bung MH Lukman ini. Di samping itu, dapat saya tambahkan keterangan berikut ini berkenaan dengan Tan Malaka yang Trotskis itu:

Tahun 1926, untuk mendapatkan pertimbangan dari Komintern, mengenai rencana pemberontakan, oleh Hoofdbestuur PKI diutus Alimin menemui wakil Komite Eksekutif Komintern di Timur Jauh, kemudian disusul lagi oleh Moesso. Karena agak lama belum ada berita dari utusan itu, dikirim lagi Sardjono dan Boedisoetjitro ke Singapura untuk menemui Tan Malaka yang pada waktu itu menjadi salah seorang anggota sekretariat Komite Eksekutif Komintern untuk Timur Jauh. Tan Malaka yang sedang berada di Filipina menyatakan menentang putusan Konferensi Prambanan. Tan Malaka meninggalkan PKI. Dan selanjutnya, bersama Soebakat dan Djamaloeddin Tamin di ibukota Thailand, 22 Juni 1927 memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI), menjauhkan diri dari Komintern. Tahun 1948 mendirikan Partai Murba di Jogjakarta. Bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin Soetan Sjahrir jadi kekuatan pendukung Pemerintah Hatta membasmi PKI dalam Peristiwa Madiun.

Tindak-tanduk Tan Malaka menentang putusan Konferensi Prambanan mengenai rencana pemberontakan nasional, sikapnya mencampakkan PKI dan mendirikan partai sendiri Partai Republik Indonesia (PARI) tahun 1927; tahun 1928 menghadiri Kongres ke-VI Komintern, Tan Malaka mengkritik pimpinan Komintern, hingga Bukharin menyatakan Tan Malaka adalah Trotskis. Tan Malaka menjauhi Komintern dan berkolaborasi dengan fasisme Jepang, yang berarti menentang putusan Komintern untuk melawan fasisme; berhubungan erat dengan Partai Revolutionnaire Communistische Partij Nederlandsch, Seksi  dari Internationale Ke-IV (Internasionale Trotskis).  Tan Malaka berhubungan erat dengan Internasionale ke-IV, Internasionale Trotskis. Anggota Internasionale ke-IV di Belanda, De Revolutionnaire Communistische Partij Nederlandsche Sectie van de Vierde Internationale, menerbitkan tulisan Tan Malaka dalam publikasinya DE TRIBUNE.

Dalam kenyataannya, Tan Malaka memang berhubungan dengan Internasionale ke-IV, Internasionale Trotskis. Anggota Internasionale ke-IV di Belanda De Revolutionnaire Communistische Partij Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale, menerbitkan tulisan Tan Malaka dalam publikasinya DE TRIBUNE, 5 Maret 1949. Dan tahun 1948 Tan Malaka mendirikan Partai Murba, yang selanjutnya menempuh jalan anti-PKI, menentang politik NASAKOM Bung Karno. Akhirnya tahun 1965, Partai Murba dinyatakan bubar oleh Bung Karno.

Tulisan Bung MH Lukman itu membuka mata generasi muda untuk memahami peranan negatif dan berbahaya dari para pengikut Trotskis di Indonesia. Dalam perkembangannya, para pengikut Tan Malaka jadi penyangga rezim orba Suharto menggulingkan Bung Karno dan membasmi PKI serta seluruh kekuatan kiri di Indonesia.

Perlu diperhatikan, bahwa dalam tulisannya Bung MH Lukman berkali-kali menekankan pentingnya mempelajari dan memahami Marxisme-Leninisme, sebagai satu senjata untuk dengan tepat bisa mengenal Trotskisme. Tan Malaka banyak menulis mengenai teori revolusioner. Sebagaimana halnya Trotski yang menentang Leninisme, Tan Malaka juga tidak mempropagandakan Leninisme, tidak mempropagandakan ajaran tentang diktatur proletariat, walaupun sering menyebut-nyebut Marxisme. Leninisme mengajarkan, bahwa hanyalah mereka yang mengakui diktatur proletariat adalah seorang Marxis.

Itulah akar kesamaan kaum sosial-demokrat dan Trotskis di bidang teori. Yaitu sama-sama tidak menerima ajaran tentang diktatur proletariat. Baik di Indonesia, maupun secara internasional, kaum Trotskis bisa bekerjasama dengan kaum sosial demokrat dalam hal menentang diktatur proletariat. Maka dalam gelombang Perang Dingin yang digalakkan Amerika Serikat, kaum Trotskis bekerjasama dengan kaum sosial demokrat menentang Uni Sovyet, berusaha menggulingkan Uni Sovyet.

Bagi generasi muda Indonesia perlu dicamkan  dalam-dalam, bahwa kaum Trotskis dan kaum sosial-demokrat (kaum soska) telah jadi penyangga rezim orba Suharto yang menggulingkan Bung Karno dan membasmi kaum Komunis dan kaum kiri.

*****

28-11-2011.

— On Sun, 11/27/11, Lusi D. <lusi_d@rantar.de> wrote:
From: Lusi D. <lusi_d@rantar.de>
Subject: [GELORA45] Re: #sastra-pembebasan# Indonesia, sosialisme ekonomi dan Islam
To: sastra-pembebasan@yahoogroups.com, nasional-list@yahoogroups.com, GELORA45@yahoogroups.com
Cc: satrioarismunandar@yahoo.com, “ISMES” <ismes@yahoogroups.com>, “syiar islam” <syiar-islam@yahoogroups.com>, “Pers” <persindonesia@yahoogroups.com>, “technomedia” <technomedia@yahoogroups.com>, “AJI Ajindo” <ajisaja@yahoogroups.com>
Date: Sunday, November 27, 2011, 4:45 AM

Para Sahabat yb.

Banyak tokoh-tokoh yang dideretkan dalam artikel Anton Dwisunu Hanung
Nugrahanto ini. Tulisan ini mendorong saya untuk mempertanyakan
teka-teki yang terselip di dalamnya; sejak kapan Uni Soviet menjadi
imperialisme dan kemudian kok ada tafsiran, bahwa “Tan Malaka yang
pertama kali dalam sejarah komunis Sovjet Uni melepaskan diri dari
Imperialisme Sovjet”? Sepanjang pengetahuan catatan sejarah nyata yang
ada, sebelum Perang Dunia Kedua, Uni Soviet sedang sibuk mempertahankan
wilayah negerinya yang dikepung oleh negeri-negeri imperialis Eropa,
sambil membangun dan memperkokoh hasil Revolusi Oktober 1917 secara
berdikari. Uni Soviet baru mulai punya urusan ke luarnegeri setelah
menjadi salah satu negara Pemenang Perang Dunia Kedua dan termasuk
negara yang pertamakali mengakui Proklamasi RI.

Ketika membanding-bandingkan tulisan-tulisan lama saya jumpai artikel
MH Lukman ttg Tan Malaka di majalah Bintang Merah tahun ke-VI No.7, 15
November 1950 hlm. 206-208. Tulisan tsb saya kutip spt dibawah ini
dengan perubahan sesuai EYD., yang menganalisa salah satu nama
yang termasuk ditonjol-tonjolkan dalam ulasannya ADHN ini. Penyajian
artikel ini untuk melengkapi pengetahuan kita ttg aktiviteit politik Tan
Malaka.

Selamat belajar di hari Minggu.
Salam.
Lusi.-

M. H. L U K M A N : TAN MALAKA PENGKHIANAT MARXISME–LENINISME

TAN MALAKA adalah Trotskis. Tetapi selama ini belum pernah
diberikan alasan yang terang secara teori untuk menghukum Tan
Malaka sebagai Trotskis. Kita hanya sering mendengar keterangan
yang kurang lengkap mengenai pengkhianatan Tan Malaka di
sekitar pemberontakan 12 November 1926. Alasan yang samar-samar
ini menjadi lebih bureng lagi karena umumnya di kalangan kita
belum mengerti betul siapa sebenarnya Trotzki itu, atau apa
Trotskisme itu. Dengan alasan yang masih samar-samar tentang
pengkhianatan Tan Malaka itu, akibatnya masih selalu terjadi
tuduh-menuduh dengan alasan yang tidak terang dan tidak
prinsipiil, antara orang-orang dari dalam barisan PKI dengan
pengikut-pengikut dan pembela-pembela Tan Malaka yang hanya
karena tidak mengertinya saja. Apalagi Tan Malaka sendiri tidak
terang-terang mengaku sebagai Trotskis dan ia suka memakai nama
Marx, Engels, Lenin, di dalam ucapan dan tulisan-tulisannya.
Kecuali itu yang menambah ruwetnya lagi, yalah di dalam badan
Partai sendiri masih harus dilakukan pendidikan dan pembersihan
terhadap elemen-elemen anarkis dan sosial demokrat.

Jadi, selama keadaan masih demikian, kita tidak akan dapat
menghancurkan samasekali ideologi Tan Malaka dan menelanjangi
pembela-pembelanya yang yakin, sehingga kita tidak akan bisa
menarik ke dalam barisan kita orang-orang yang menjadi
pengikutnya hanya karena tidak mengertinya saja. Oleh karena
itu, masing-masing kita sendiri mesti terang berdiri atas dasar
Marxisme-Leninisme sehingga bisa memberikan alasan yang terang
dan prinsipiil tentang pengkhianatan Tan Malaka itu. Sebab Tan
Malaka, seperti juga kaum Trotskis umumnya, adalah musuh klas
buruh yang paling berbahaya dan paling licin. Kaum Trotskis
pada umumnya pernah menjadi anggota Partai Komunis, sehingga
mereka mengetahui juga cara bekerjanya kaum Komunis. Disini
letak bahaya dan kelicinannya, sehingga bagi orang yang belum
terang pengertiannya tentang Marxisme-Leninisme, belum cukup
mempunyai kewaspadaan politik, tidak bisa dengan gampang
melihat garis penyelewengan dan pengkhianatan-pengkhianatannya.

Dari cerita-cerita orang tentang pemberontakan tahun ’26, kita
belum mendapat keterangan yang cukup banyak untuk menghukum Tan
Malaka sebagai Trotskis Jadi dari manakah kita mendapat bukti
yang nyata dan sah tentang pengkhianatan Tan Malaka itu? Bagi
kita generasi baru tidak bisa lain daripada melihat bukti hitam
diatas putih yang dibuat oleh Tan Malaka sendiri, yaitu melihat
tulisan-tulisan Tan Malaka sendiri. Oleh karena itu
pengkhianatan mengenai Tan Malaka mengenai putusan
pemberontakan tahun ’26, tidak kita jadikan pokok pembicaraan
disini. Pengkhianatan Tan Malaka itu hendak kita tunjukkan dari
tindakan dan pandangan-dunianya sesudah selesainya
pemberontakan tahun ’26 itu.

Lebih dulu kita periksa alasan Tan Malaka mendirikan PARI
(Partai Republik Indonesia). Dalam bukunya, “Thesis“, Tan
Malaka memberikan 4 macam alasan. Kita ambil saja
kalimat-kalimatnya yang pokok sbb:

1.Hampir semua pemimpin PKI yang bertanggungjawab sudah
dimasukkan ke bui atau dibuang ke Digul.
2.Habisnya anggota PKI yang kami (Tan Malaka cs? – MHL) kenal
dari luarnegeri dan putusnya perhubungan, memberi kemungkinan
kelak ada mereka yang akan meneruskan pekerjaan PKI lama dengan
tersembunyi dan dengan hati curang.
3.Komunisme dan PKI karena populernya sudah sampai ke tingkat
menimbulkan fanatisme di antara Rakyat, terutama yang
butahuruf.
4.Kekuasaan yang diberikan KOMINTERN pada saya (tahun 1922) di
daerah yang meliputi beberapa negara, yang praktisnya boleh
dinamakan ASLIA memberi suggestion, petunjuk kepada diri saya,
bahwa semua negara ini memangnya mesti digabung menjadi satu.

Dengan alasan yang pertama, Tan Malaka hendak membenarkan
pendiriannya tidak meneruskan PKI, sebab katanya, “memakai
terus nama PKI yang tiada mengemukakan kesalahan di masa
lampau, tidak akan menambah perbaikan jalannya pergerakan
revolusi Indonesia“. Sedangkan kata Tan Malaka, “untuk membikin
perhitungan tepat atau tidaknya tindakan yang sudah diambil
pada tahun 1926 itu tidak bisa dijalankan“ (karena
orang-orangnya sudah dimasukkan ke bui atau dibuang ke Digul).
Tetapi kita tahu Kawan-kawan Musso, Alimin dan Semaun masih ada
di luarnegeri juga. Dan lagi pada waktu itu KOMINTERN belum
dibubarkan, jadi soal-soal PKI dengan sendirinya masih bisa dan
semestinya dibicarakan di KOMINTERN.

Dari alasan yang kedua kita bisa pastikan, bahwa memang Tan
Malaka sudah tidak bersedia lagi untuk mempertahankan terus
hidupnya PKI secara di bawahtanah (karena di Indonesia pada
waktu itu tidak ada kemerdekaan politik). Tan Malaka sudah
tidak bersedia lagi untuk memimpin PKI menurut jalan yang
benar, jika seandainya dia tahu jalan yang benar itu, untuk
menentang dan menggagalkan usaha mereka yang kata Tan Malaka
akan meneruskan PKI dengan hati yang curang. Keterangan
selanjutnya mengenai alasan yang kedua ini, seakan-akan
menunjukkan Tan Malaka itu cinta pada PKI, cinta dan
bertanggungjawab pada proletariat Indonesia, pada proletariat
internasional dan pada dasar-dasar Komunisme, tetapi
kenyataannya Tan Malaka terang-terangan menghentikan pekerjaan
PKI sebagai salah satu partai proletar yang menjadi cabang
daripada organisasi proletar sedunia, yalah KOMINTERN. Tan
Malaka mengatakan sudah kehabisan anggota PKI yang dia kenal
dan putus hubungan, maksudnya tentu putus hubungan dengan
orang-orang di Indonesia. Tetapi anggota PKI dan hubungan ini
bisa dicari yang baru; dan buktinya Tan Malaka juga bisa
mencari anggota dan hubungan baru, tetapi untuk PARI-nya.

Dengan alasan yang ketiga, Tan Malaka mengakui bahwa Komunisme
dan PKI sudah betul-betul mendapat kepercayaan dari Rakyat.
Juga di dalam keterangan mengenai alasannya yang ketiga ini,
Tan Malaka mengakui bahwa kepercayaan Rakyat pada Rusia sudah
bisa menggantikan kepercayaan mereka pada Turki. Tan Malaka
dalam keterangannya hendak menyamakan bahayanya Rakyat yang
fanatik terhadap Islam dan Turki dengan fanatik terhadap
Komunisme dan Rusia. Padahal bagi kita tentu mengetahui, bahwa
dasar dan alasan fanatiknya Rakyat terhadap Komunisme dan Rusia
karena keterangan yang meyakinkan dengan fanatiknya terhadap
Islam dan Turki. Rakyat menjadi fanatik terhadap Komunisme dan
Rusia karena keterangan yang meyakinkan Rakyat, bahwa dalam
Komunisme hapuslah kemiskinan dan penghinaan, hapuslah
penindasan atas manusia oleh manusia dan diganti oleh
kesejahteraan, persaudaraan dan kebebasan; dan justru Rusialah
satu-satunya negeri yang pertama-tama memberikan bukti
pelaksanaan daripada cita-cita dan harapan Rakyat ini. Rakyat
fanatik terhadap PKI, karena memang PKI-lah satu-satunya Partai
yang menunjukkan keberanian, kejujuran dan kesetiaannya dalam
memimpin perjuangan Rakyat. Jadi, fanatisme Rakyat pada
Komunisme,pada Rusia (Soviet Uni) dan pada PKI itu bukanlah
barang yang merusak dan merugikan Rakyat, tetapi semestinya
malahan menjadi dorongan yang lebih keras dan lebih nyata bahwa
kita mesti meneruskan PKI dan bekerja keras supaya fanatisme
itu menjadi kesedaran, dan supaya betul-betul PKI berjalan
atas dasar Marxisme-Leninisme. Dibalik semua keterangan Tan
Malaka mengenai alasan yang ketiga ini, kita bisa mengerti apa
sebabnya Tan Malaka tidak berani terang-terangan bersikap
anti-Komunisme, anti-PKI dan anti-Soviet Uni; karena kalau ia,
sebagai Trotskis, berbuat demikian berarti ia harus langsung
menentang perasaan dan kepercayaan Rakyat. Sekalipun demikian,
bersangkutan dengan ini, sepanjang pengetahuan kita, diantara
bekas pemimpin PKI, Tan Malaka adalah orang pertama (yag kedua:
Darsono) yang mengatakan bahwa Stalin adalah orang yang bodoh
dan curang. Didalam suatu percakapan dengan 4 orang pemuda, di
suatu rumah di Langenastran, Jogya, ketika membicarakan soal
ekonomi hingga menyangkut pada Rencana Ekonomi Lima Tahun yang
pertama dari Soviet Uni, Ran Malaka berkata: „Sebenarnya
Rencana Lima Tahun itu yang membikin yalah Trotski, tetapi
dicuri dari lacinya oleh Stalin. Sesudah itu baru Trotski
disikut dan ditendang keluar. Memang Stalin adalah orang yang
bodoh dan curang“. Jadi dengan PARI-nya Tan Malaka memang
sengaja berusaha merusak dan menghilangkan kepercayaan Rakyat
kepada PKI dan kepada Soviet Uni.

Alasan yang keempat adalah alasan yang terpenting yang menjadi
dasar pengkhianatan Tan Malaka terhadap Marxisme-Leninisme. Tan
Malaka sebagai anggota pimpinan PKI sesudah boleh dikatakan
hancur samasekali dipukul reaksi. Tetapi Tan Malaka telah
mendirikan partai baru yalah PARI atas dasar „teori“ baru,
yang kemudian dinamakannya „teori“ ASLIA. Meskipun Tan Malaka
menghubungkan „teori“ ASLIA ini dengan kekuasaan yang katanya
diberikan kepadanya oleh KOMINTERN, tetapi teranglah bahwa
„teori“ ASLIA itu bertentangan dengan teori Marxisme-Leninisme,
terutama mengenai ekonomi politik dan masalah nasional.

Kesimpulan daripada semua alasan diatas ini tidak lain hanya
menunjukkan, bahwa dengan tidak diakui secara terang-terangan
Tan Malaka telah membubarkan, melikwidasi PKI. Tan Malaka
adalah seorang likwidator yang licik. Dan disinilah, sikap
likwidator Tan Malaka menyerupai sikap Trotski dengan Blok
Agustusnya. Sesudah menjadi likwidator perbuatan Tan Malaka
tidak lain daripada: dengan mempergunakan semboyan-semboyan
kiri ia memukul kaum kiri sendiri. Jadi Tan Malaka telah
mengkhianati Marxisme-Leninisme tidak saja di lapangan
organisasi dengan melikwidasi PKI, tetapi pokoknya yalah
pengkhianatan terhadap Marxisme-Leninisme di lapangan teori.
Mengenai pengkhianatan di lapangan teori ini, yang berupa
„teori“ ASLIA, akan kita bicarakan lagi nanti.

*******

Am Thu, 24 Nov 2011 02:25:00 -0800 (PST)
schrieb Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@yahoo.com>:

>
>
>
> Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto
>
> Tujuan
> didirikannya Negara Indonesia itu adalah membentuk Negara Sosialis.
> Sosialisme ini bukan dalam pengertian dibawah satelit Sovjet Uni
> seperti yang dituduhkan oleh Intel Inggris, AS dan Agen-agen rahasia
> Van Mook di Australia dalam laporannya kepadanya komandan sekutu Sir
> Mountbatten di Kolombo awal Agustus 1945, tetapi sebuah kenyataan
> sejarah bahwa Sosialisme Indonesia itu sosialisme yang lahir otentik
> dari pemikir-pemikir sejarah Indonesia seperti : Sukarno, Tan Malaka,
> Hatta ataupun Sjahrir. Mereka itu adalah intelektual yang terlepas
> dalam sejarah komprador, baik komprador Amerika Serikat maupun
> Komprador Sovjet Uni.
>
> Adalah Tan Malaka yang pertama kali
> dalam sejarah komunis Sovjet Uni melepaskan diri dari Imperialisme
> Sovjet Uni dan membentuk Partai Rahasia bersama Soebakat dan Tamim
> dengan nama PARI (Partai Rakjat Indonesia) dengan doktrin massa MURBA
> (berasal dari kata sanskrit yang artinya : Rakyat). Tan Malaka
> mengenalkan ide bersatunya dunia Islam dan Sosialisme yang di Moskow
> pada awal tahun 1920-an yang ditolak oleh banyak faksi di Sovjet Uni
> termasuk penolakan dari Stalin. Dan ketika penolakan itu terjadi,
> malamnya Tan Malaka mendapatkan pencerahan bahwa Stalinis hanya akan
> menghasilkan bentuk Imperialisme baru, sementara ia berhadapan
> langsung dengan bangsanya : Indonesia. Dari sanalah ia mengusung
> pemikiran peradaban ASLIA (Asia-Australia) sebagai peradaban yang
> berdiri sendiri, baik sejarah pembebasannya maupun kegiatan
> ekonominya.
>
> Lalu Tan Malaka melihat arah sejarah perkembangan yang sama. Tan
> Malaka melihat kekuatan dunia Islam sebagai pengimbang Imperialisme
> Amerika, ternyata apa yang diramalkan Tan Malaka benar sekarang ini,
> Amerika sangat takut dengan kekuatan dunia Islam. Untuk itu Amerika
> terus mendekat pada Arab Saudi untuk tetap memelihara adat-adat kuno
> dan berusaha meninggalkan Islam yang moderat dan progresif, untuk
> itulah Arab Saudi dan Kuwait ditemani seraya mengebom Irak, mengancam
> Iran dan membuat lapar anak-anak di Jalur Gaza, Palestina. Apa yang
> dipikirkan Tan Malaka : Islam adalah darah dalam tubuh Indonesia
> benar adanya. Islam harus bersatu dengan ide-ide sosialisme nasional
> Indonesia Raya.
>
> Di tahun 1927 di Bandung, Sukarno juga menulis tapi bukan tulisan
> tentang Sosialisme yang Sukarno tulis adalah Persatuan. Banyak orang
> mengira Persatuan dalam bahasa Sukarno adalah sekedar bersatunya
> suku-suku, bersatunya budaya-budaya dan bersatunya kelompok-kelompok,
> padahal Sukarno menciptakan persatuan itu lebih jauh lagi yaitu
> kerangka “JALAN BERPIKIR”. Bagi Sukarno, Persatuan itu adalah sebuah
> jalan membentuk antitesis-antitesis dari tesis-tesis keadaan yang
> terjadi sehingga melahirkan sintesis. Dari Persatuan ini kemudian akan
> terdefinisi jenis keadaan apa untuk Indonesia Raya.
>
> Ide-ide
> Sosialisme Ekonomi yang paling gamblang adalah justru dari Hatta.
> Pokok pemikiran Hatta ini akan menjadi bintang dalam sejarah ekonomi
> masa depan manusia, Pemikiran Hatta jauh melampaui jamannya. Bahkan
> di jaman kita sekarang. Ide-ide Hatta tentang ekonomi adalah ekonomi
> yang tidak menjadi akumulator modal dan dikuasai individu atau
> korporasi raksasa, tapi ekonomi yang menjadi mesin pembentukan
> kesejahteraan bersama. Bagi Hatta tidak ada objek dalam ekonomi,
> semua yang manusia yang terlibat dalam ekonomi adalah subjek. Ekonomi
> Koperasi Hatta jangan dipahami sebagai Koperasi-Koperasi yang kita
> kenal sekarang, tapi lebih maju sebagai sebuah bentuk fragmen modal
> yang adil sebagai sebuah kegiatan bersama dengan tujuan-tujuan
> memakmurkan kehidupan anggota sesuai dengan peran masing-masing,
> kalau saja gagasan Hatta ini dibawa ke dalam lingkup makro maka kita
> akan mengenal ekonomi-ekonomi berjejaringan atau ekonomi cluster
> sehingga ekonomi dan hasil-hasilnya akan langsung mengenai kehidupan
> rakyat banyak.
> Ketakutan
> banyak orang bahwa Sosialisme itu adalah Stalinis, ekonomi sosialisme
> adalah Korea Utara adalah sebuah kebodohan karena kurangnya wawasan
> dalam memahami titik-titik penting jalannya sejarah kita. Pendiri
> bangsa kita tidak menyukai pembelengguan, mereka adalah anak-anak
> kandung dari sejarah pembebasan. Jadi ketika sistem Sosialisme itu
> ditawarkan maka Sosialisme itu sederhana saja definisinya, bacalah UUD
> 1945 asli (yang tanpa amandemennya) disana dengan amat jelas
> sosialisme kita, terutama pasal 33.
>
> Sosialisme kita adalah membangun
> Puskesmas-Puskesmas dengan fasilitas RS lengkap untuk rakyat dengan
> gratis, Sosialisme kita adalah Menggratiskan seluruh biaya-biaya
> pendidikan, menghapuskan pajak penerbitan dan penjualan buku yang
> tinggi, membangun jaringan internet dengan seluas-luasnya, membangun
> fungsi-fungsi sosial dan memaksa pejabat untuk hidup sederhana.
>
>
> Sosialisme kita tidak akan menahan ekonomi modal biarlah
> pengusaha-penguasa berkembang seperti bunga-bunga yang mekar di musim
> semi, tapi Sosialisme kita juga tidak akan mengijinkan modal raksasa
> mendikte perekonomian rakyat, rakyat banyak harus jadi subjek utama
> dalam kegiatan ekonomi, kepemilikan tanah harus dibatasi lebih dari 10
> hektar harus dimiliki sebuah serikat kerja atau negara, tak ada
> kepemilikan pribadi atau modal raksasa.
>
> Sosialisme ini
> adalah penggalian sejarah dari pemikiran masa lampau pendiri bangsa,
> sehingga kita akan tersadarkan : Untuk apa Indonesia Raya harus
> berdiri…………….
>
> Tan Malaka pernah berkata di tahun
> 1948 : Kita tidak akan menjadi antek Amerika Serikat, pun tidak akan
> menjadi budak Moskow. Kita adalah generasi pembebas dari sebuah bangsa
> merdeka, merdeka pikirannya dan merdeka jiwan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers