Archive for the ‘Sejarah’ Category

MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH (3)

MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH (3)

Oleh Dian Su

In: gelora45 <gelora45@yahoogroups.com>
Sunday, 25 September 2011 11:50 AM

 

Karya JUNG CHANG dan JON HALLIDAY:

MAO – Kisah-Kisah Yang Tak Diketahui.

 

Tahun 2007 di Jakarta beredar edisi Indonesia karya Jung Chang dan Jon Halliday berjudul MAO – Kisah-Kisah Yang Tak Diketahui. Dalam buku edisi lux setebal 959 halaman itu ditulis: “kegagalan paling parah – dan paling tragis — terjadi di Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis paling besar di kubu non-Komunis, dengan anggota sekitar 3,5 juta, dan mempunyai hubungan rahasia yang akrab dengan Peking seperti hubungan rahasia Komunis China dengan Stalin sebelum PKC menguasai China”

 

“Di bulan September 1963, Chou Enlai membawa Ketua PKI  Aidit ke pertemuan puncak rahasia di Chonghua di China Selatan, bersama pemimpin Vietnam Ho Chi Minh dan Ketua Partai Komunis Laos, untuk mengkoordinasikan strategi militer di Indonesia dengan perang di Indochina. Pertemuan puncak ini meletakkan Indonesia dalam kesejajaran strategis dengan Indochina, dan menghubungkan perkembangan di Indonesia dengan konflik militer di Indochina yang telah berlangsung lebih dahulu.

Tahun berikutnya (1964), orang Mao No 2, Liu  Shao-chi pergi ke Vietnam untuk mencoba memperoleh dukungan Hanoi dalam rencana kudeta terhadap Presiden Sukarno. Ia menyatakan bahwa Sukarno lemah dan bahwa pihak kiri harus bertindak sebelum para perwira tinggi yang anti-Komunis dan pro AS menggulingkannya. Ho Chi Minh menentang gagasan itu, dan berkata kepada Liu bahwa ia memutuskan untuk terus mendukung Sukarno [(Le Duan, ketua Partai Komunis Vietnam, kepada delegasi Partai Komunis Italia pada bulan Januari 1979. Percakapan kami dengan Renao Foa, anggota Delegasi, 20 Desember 2006)]” Tidak ada buktinya dan sungguh tidak masuk akal, Liu Shaoqi menemui Ho Chi Minh untuk mengajak bersatu buat menggulingkan Sukarno. Pada waktu itu, Sukarno adalah sekutu akrab Tiongkok dan Vietnam, bahkan giat membangun poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyongyang.

 

Dalam buku itu ditulis: “Ketua Partai Komunis Jepang di masa itu, Kenji Miyamoto, berceritera kepada kami bahwa Peking terus-menerus berkata kepada PKI dan Partai Komunis Jepang:’Kapan saja ada kesempatan untuk merebut kekuasaan kalian harus bangkit dan mengangkat senjata.’ Di tahun 1964, Miyamoto mendiskusikan hal itu dengan Aidit. Sementara Komunis Jepang bersikap hati-hati, Aidit yang amat percaya kepada Mao sangat bersemangat untuk segera beraksi. Setelah Konferensi di Aljazair dibatalkan, dengan hati panas Mao menggerakkan PKI untuk merebut kekuasaan.

Rencananya adalah membunuh para jenderal angkatan darat yang anti-Komunis, yang boleh dikatakan tidak dapat dipengaruhi oleh Presiden Sukarno yang pro-Peking. Peking telah menekan Sukarno untuk melakukan perombakan radikal di kalangan angkatan darat. PKI yakin, bahkan terlalu optimis, bahwa secara rahasia ia dapat mengontrol lebih dari setengah angkatan darat, dua pertiga angkatan udara, dan sepertiga angkatan laut. Menurut rencana itu, begitu para jenderal dibantai, Komunis akan mampu menguasai angkatan darat, mungkin dengan Sukarno yang untuk sementara memainkan peran sebagai pemimpin boneka.

Di awal bulan Agustus, Aidit datang ke China dan bertemu dengan Mao. Kemudian Aidit kembali ke Indonesia bersama tim dokter China yang beberapa hari kemudian melaporkan bahwa Presiden Sukarno (yang pro Peking), menderita sakit ginjal parah, dan diperkirakan hidupnya takkan lama lagi, karena itu, jika PKI ingin bertindak sekaranglah saatnya.

 

“Pada tanggal 30 September sekelompok perwira menangkap dan membunuh Panglima Angkatan Darat Indonesia dan lima jenderal lain. Berbicara kepada Ketua Partai Komunis Jepang Miyamoto, tak lama setelah peristiwa itu, Mao menyebut kudeta itu sebagai ‘kebangkitan …..Partai Komunis Indonesia’. Tetapi PKI gagal menangani kejadian tak terduga yang menghancurkan seluruh rencana mereka. Seorang informan telah mengisiki seorang jenderal anti-Komunis bernama Suharto yang di masa itu belum dikenal dan tidak termasuk dalam daftar jenderal yang akan dibunuh. Karena itu, Suharto, yang sudah siap menunggu terjadinya penangkapan dan pembunuhan jenderal lain sampai selesai, segera menguasai angkatan darat dan melancarkan pembunuhan terhadap ratusan ribu orang Komunis dan simpatisan mereka – termasuk orang-orang yang tidak bersalah. Hampir semua pemimpin PKI ditangkap dan dibunuh. Hanya satu anggota Politbiro yang selamat, yaitu Jusuf Adjitorop yang waktu itu sedang berada di China dan yang kami temui di sana – sebagai lelaki yang amat kecewa – tiga dekade kemudian”.

 

Adalah tidak mungkin bahwa di tahun 1964 Miyamoto berdiskusi dengan D.N.Aidit mengenai sikap PKT yang mendesak-desak PKD dan PKI untuk melakukan pemberontakan. Demikian pula tidak benar bahwa Miyamoto ketemu Mao Zedong tak lama sesudah Peristiwa 1965. Pada waktu itu, hubungan yang buruk antara PKD dan PKT menyebabkan tidak ada hubungan antara PKD dan PKT. Benar, bahwa Jusuf Adjiotorop adalah anggota Politbiro CC PKI yang tinggal berobat di Beijing. Tapi tidak benar jika dikatakan dia menjadi sangat kecewa, karena sampai akhir hayatnya dia mendukung Otokritik Politbiro CC PKI dan dengan aktif memimpin Delegasi CC PKI di Luar Negeri.

 

Menurut buku Jung Chang, “Presiden Sukarno segera dipaksa meletakkan jabatan. Jenderal Suharto membangun pemerintahan diktator militer yang sangat anti-Peking dan memusuhi komunitas etnis China yang amat besar di negeri itu.

Mao menyalahkan PKI untuk kegagalan itu. “Partai Komunis Indonesia melakukan dua kesalahan,” katanya kepada Partai Komunis Jepang. Pertama, “mereka percaya sepenuhnya kepada Sukarno dan melebih-lebihkan kekuatan PKI di dalam tubuh angkatan darat.” Kesalahan kedua, kata Mao, PKI “menyerah tanpa berjuang” [Bagian kata-kata Mao yang ini tidak dimuat  di dalam versi yang dipublikasikan. Kami diizinkan untuk melihatnya oleh Komite Sentral Partai Komunis Jepang]. Sesungguhnya pembantaian yang dilancarkan Suharto sangat kejam dan sangat mendadak hingga tak mungkin bagi PKI untuk membalas menyerang. Ditinjau dari sudut mana pun, sesungguhnya Mao-lah yang harus disalahkan karena Mao-lah yang memulai gerakan itu demi alasan-alasan yang berpusat pada dirinya sendiri. Ia tidak sabar, ingin segera memperoleh kemenangan setelah impiannya untuk menjadi pemimpin Asia-Afrika berantakan”. [Jung Chang dan Jon Halliday: MAO – Kisah-Kisah yang Tak Diketahui,. Penerbit PT GRAMEDIA Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 650-652].(Huruf tebal, miring dan garis bawah pen)

 

Jung Chang memfitnah Mao Zedong memulai gerakan Peristiwa 1965 di Indonesia, menyatakan bahwa Mao lah yang harus disalahkan.. Jung Chang mendasarkan tulisannya pada keterangan dari Kenji Miyamoto, Ketua Partai Komunis Jepang, yang menyatakan Mao Zedong sering mendesak Partai Komunis Jepang dan Indonesia untuk melakukan pemberontakan.

 

Bukan kebetulan, Jung Chang menggunakan Kenji Miyamoto untuk mendukung pandangan-pandangannya menyalahkan Mao Zedong dan D.N.Aidit. Kenji Miyamoto adalah Ketua Partai Komunis Jepang, semenjak Kongres nasionalnya tahun 1958..Di bawah pimpinannya, PKD meninggalkan Garis Sanzo Nosaka, yang berpegang pada jalan revolusioner memenangkan sosialisme di Jepang. Sanzo Nosaka telah berjasa membangun persahabatan antara PKD dan PKT. Di bawah pimpinan Kenji Miyamoto, garis Sanzo Nosaka dicampakkan, hubungan PKD dan PKT jadi rusak. Demikian buruknya hubungan kedua Partai, hingga di mata pimpinan PKT, Kenji Miyamoto adalah seorang revisionis, dan klik revisionis Kenji Miyamoto adalah pengkhianat Marxisme-Leninisme yang memalukan. [Hung Jen-ta Kenji Miyamoto Revisionist Clique: Shameful Renegade to Marxism-Leninism, BEIJING REVIEW, 1967-12-15]

 

Oleh karena itu, adalah sulit mempercayai kebenaran ucapan Kenji Miyamoto mengenai tindak-tanduk Mao Zedong, terutama mengenai pandangan Mao Zedong tentang Partai Komunis Jepang dan Indonesia. Tak bisa dibuktikan kebenarannya, bahwa Mao Zedong sering mendesak PKD dan PKI untuk melakukan pemberontakan. Dengan sikap-sikap PKD di bawah pimpinan Kenji Miyamoto yang dengan tegas menegasi dan menentang ajaran diktatur proletariat dari Marx, mencampakkan Marxisme-Leninisme, maka jelas-jemelas Kenji Miyamoto mengambil sikap berlawanan dengan pandangan-pandangan Mao Zedong. Oleh karena itu, mudah dimengerti bahwa Kenji Miyamoto menggunakan kesempatan wawancara dengan Jung Chang untuk mendiskreditkan Mao Zedong dan D.N.Aidit yang tangguh membela pandangan-pandangan PKT dan Mao Zedong.

 

Dalam bukunya setebal 959 halaman edisi lux itu, Jung Chang tidak hanya mendiskreditkan Mao Zedong dalam hubungannya dengan D.N.Aidit dan PKI, tapi juga menyatakan bahwa Mao Zedong dan Stalin (hal. 464-475), memicu pecahnya Perang Korea; bahwa Mao Zedong tak mau melancarkan perjuangan melawan agresi Jepang; dan Mao Zedong dituduh sebagai seorang pembunuh yang menyebarkan teror kejam (hal. 306-326) hingga membunuh Liu Zhi-tan. Semuanya ini adalah pemalsuan sejarah yang terang benderang.

 

Bagi mereka yang sedikit mendalam mempelajari sejarah, gampang mengetahui, bahwa Perang Korea adalah pelaksanaan Doktrin Truman  — the policy of containment -- untuk membendung komunisme di Asia Timur. Bagaikan bersuluh matahari, sejak semula Mao Zedong menyerukan dan memimpin rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang. Perang anti Jepang menjadi politik besar PKT bersekutu dengan Kuomintang melancarkan perang anti Jepang sampai menang dan Jepang bertekuk lutut.

 

Tidak benar kalau dikatakan Mao Zedong membunuh Liu Zhitan dalam revolusi Tiongkok. Adalah Mao Zedong dan Zhou Enlai yang membebaskan Liu Zhitan dari penjara tahanan kaum oportunis “kiri” yang dipimpin Wang Ming. Dan Liu Zhitan diangkat menjadi panglima gabungan Tentara ke-XXVI dengan Song Renqiong sebagai komisaris politiknya. Dalam usia 33 tahun, Liu Zhitan gugur kena tembakan senapan mesin musuh dalam pertempuran di desa San Jiao Zhen, provinsi Shan Xi. Peristiwa ini disaksikan oleh pengawal pribadinya Xie Wenxiang dan Pei Zhouyu anggota Barisan Pengawal khusus. Mao Zedong dan pemimpin-pemimpin Tiongkok lainnya, Zhu De, Zhou Enlai, Ye Jianying menulis sajak dan kaligrafi memuji kepahlawanan Liu Zhitan sebagai pahlawan nasional Tiongkok. [Novel Biografi: LIU ZHI TAN, Gong Ren Chuban She, 1979 ].

 

Buku Jung Chang yang penuh fitnah ini adalah pemalsuan sejarah yang mengabdi pada mendiskreditkan Mao Zedong. Di samping itu juga sempat menghitamkan Aidit dan PKI. Mendiskreditkan tokoh-tokoh komunis menjadi usaha utama dari burjuasi untuk menuntaskan pembasmian komunisme sejagat. Dengan laporan rahasia Khrusycyov tahun 1956 dalam Kongres ke-XX PKUS, Stalin dihitamkan. Kaum sosial demokrat dan Trotskis bergendang paha dapat senjata untuk menghitamkan, mendiskreditkan Stalin. Burjuasi dan kalangan komunisto-fobi mengharapkan, dengan diskreditnya tokoh komunis dapat dituntaskan pembasmian komunisme sejagat.

 

Di Indonesia juga berlangsung usaha mendiskreditkan tokoh-tokoh PKI. Sesudah secara jasmaniah dilenyapkan, seluruh keluarga dan pengikutnya dipersekusi dan dibasmi, masih perlu tokoh-tokoh komunis itu didiskreditkan. Walaupun sudah dibantah oleh puterinya Ibarruri, dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Bapaknya adalah sehat, Aidit masih diuar-uarkan mengidap “penyakit yang serius”, Njoto dihebohkan “berselingkuh dengan wanita Russia”. Hal-hal yang tak dapat dibuktikan kebenarannya mengenai pribadi seseorang, berarti fitnah.

 

Dengan sibuk berkecimpung mendiskreditkan tokoh-tokoh PKI ini, maka amanlah tersembunyi tanpa terungkap: dalang pembasmian kaum kiri dan penggulingan Bung Karno, yaitu tidak diutik-utik jangankan dibongkar peranan National Security Council (NSC) Amerika yang merupakan Politbiro Perang Dingin, dan tidak diusik-usik semua aparat Perang Dingin: Ford Foundation, RaND Corporation, CIA, Guy Pauker dan Mafia Berkeley.– salah satu tiang penyangga penting rezim orba –. Bahkan kini Mafia Berkeley tetap berjaya, siap-siap mengambil langkah untuk melahirkan pemegang tongkat estafet penerus kediktatoran orba Suharto..

Tentang Orang-Orang KIRI – Korban “MASAKER” Jendral SUHARTO

Tentang Orang-Orang KIRI – Korban “MASAKER” Jendral SUHARTO

Kolom IBRAHIM ISA
Jum’at, 23 September 2011
————————-

Tentang Orang-Orang KIRI – Korban “MASAKER” Jendral SUHARTO

Sasaran persekusi dan pembantaian masal 1965-66, yang dilancarkan oleh
Jendral Suharto dan kekuatan politik religius pendukungnya, adalah kaum
Kiri. Namun, MAYORITAS korban pelanggaran HAM terbesar di Indonesia,
adalah warga biasa, rakyat, individu-individu, wong cilik yang anggota
PKI, dituduh PKI, berindikasi PKI, yang non-partai, — termasuk kaum
Kiri pendukung dan pembela Presiden Sukarno. Mereka-mereka itu tidak
tahu dan tidak mengerti mengapa mereka diperlakukan sedemikian kejam,
biadab dan tidak adil oleh penguasa. Seumur hidup, mereka setia pada
Republik Indonesia. Tidak pernah melanggar hukum dan amat mencintai
Presiden Sukarno.

Dengan sendirinya timbul pertanyaan: Apakah kesewenang-wenangan penguasa
itu, semata-mata disebabkan karena mereka dianggap Kiri?Memang benar,
banyak darwi korabn adalah tergolong kekuatan Kiri. Lama kelamaan
menjadi jelas bagi semua fihak, bahwa yang bertindak sewenang-wenang
itu, yang melanggar hak azsasi, hak hidup mereka, adalah kekuatan Kanan!
Pengertian dan pemahaman umum memang tidak salah !

Sampai sekarang, sampai detik inipun, — perlakuan tidak adil tsb,
terutama di kalangan para keluarga dan handai taulan, merupakan trauma
dan beban yang amat berat yang mereka pikul sudah setengah abad lamanya.
Mereka memperjuangkan dan mendambakan keadilan dan rehabilitasi hak-hak
manusia mereka, tetapi sedikitpun belum ada tanda-tanda keadilan itu
bisa tercapai. Sehingga tidak sedikit yang berpendapat bahwa keadilan
tidak kunjung tiba pada para korban, karena mereka itu adalah Kiri atau
dianggap Kiri. Penguasa dan pemerintah tidak menggubris kasus 1965,
karena sampai sekarang penguasa Indonesia adalah penguasa Kanan.

Sampai dewasa ini, pemerintah yang adalah hasil pemilu dan hasil
pilpres, yang menjanjikan demokrasi dan reformasi, menjamahpun tidak
kasus ‘peresekusi dan pembantai masal’ yang terjadi pada tahun-tahun
1965-66-67.

Begitu banyak ulisan dan buku yang terbit selama dasawara ini mengenai
‘Peristiwa G30S’ , dan pembunuhan yang terjadi segera setelah itu,
menyebut jumlah korban persekusi dan ‘masaker’ Jendral Suharto tsb
bekisar antara 500.000 sampai 3 juta. Salah seorang pelaku penting,
yaitu Jendral Sarwo Edhi, menyatakan bahwa jumlah yang dibunuh pada masa
itu ada sekitar 3.000.000 orang. Suatu jumlah korban yang kolosal, yang
tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini.

* * *

Dewasa ini, – – – – kita mengikuti media Indonesia, terutama di Holland
dan macanegara yang ramai memberitakan dan mengomentari kasus ‘masaker
RAWAGEDE’. Ramainya media tentang kasus tsb, penyebabnya adalah
keputusan Pengadilan Den Haag, di Belanda, 14 September 2011, yang
membenarkan gugatan dan tuntutan janda-janda para korban pembunuhan
masal yang dilakukan oleh tentara Belanda (Desember 1947)di desa
Rawagede, sekarang BALONGSARI, Jabar.

/Pengadilan Den Haag memutuskan bahwa kasus tsb tidak bisa menjadi
KADULAWARSA. Bahwa pemerintah Belanda bertanggungjawab atas kejahatan
perang tsb dan harus membayar ganti rugi kepada para janda dan
keturunannya. Keadilan bagi para janda Rawagede telah dimenangkan dalam
tahap pertama perjuangan mereka.Yang dicari Belanda di desa Rawagede
adalah kesatuan gerilya Indonesia yang sering menghadang konvoi tentara
Belanda dan menyerang pos-pos militer mereka pada malam hari. Karena
mereka tidak menemukan seorang gerilyapun, maka sebanyak 431 penduduk
laki-laki dibantai punah tanpa proses apapun.

Mengomentari keputusan Pengadilan Den Haag, Indonesianis Belanda, Prof.
Dr Jan Breman, mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia paling tidak juga
harus berbuat serupa, yaitu memberikan keadilan pada para korban
kejahatan pembantaian, seperti yang terjadi dalam tahun-tahum 1965-66.
Lebih-lebih karena korban-korban dan pelakunya adalah bangsa sendiri,
Adalah aparat negara sendiri yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan itu.

* * *

Dari sudut pandangan revolusioner, — Revolusi Indonesia adalah
Revolusi anti-kolonial dan anti-imperialis. Revolusi semacam itu disebut
REVOLUSI KIRI. Demikianlah tangganggapan umum.; Pendirian, pandangan dan
politik anti-kolonial dan anti-imperialis, — itu adalah KIRI.

Dalam arti tertentu, kekuatan militer Belanda yang bertindak
mempertahankan kolonialisme Belanda, adalah kekuatan Kanan. Yang
menentang kekuatan Kanan ini , pejuang-pejuang Republik Indonesia,
rakyat Indonesia yang membela dan melindungi gerilyawan Indonesia,
adalah kekuatan Kiri.

Secara umum, cakap-cakap santai (tapi juga serius – tidak ngalor
ngidul), bicara mengenai orang Kiri, kesamaan pengertian yang umum,
ialah, bahwa orang-orang Kiri adalah orang yang berfaham sosialis atau
faham komunis. Bisa jadi mereka itu anggota partai bersangkutan. Bisa
jadi juga non-partai. Banyak sekali memeluk agama Islam. Tidak sedikit
pula yang beragama Kristen, Hindu, Budha atau Konghucu. Atau bahkan
atheis, tak beragama.

/Dalam suatu percakapn dengan keluarga Prof. Dr. Wertheim, yang
berlangsung ketika beliau-beliau itu masih segar-bugar, pembicaraan kami
sering menyebut nama-nama tokoh-tokoh tertentu masyarakat atau politik
di Indonesia. Selalu Ibu Hetty Wertheim nyeletuk: “Orang yang disebut
namanya tadi itu, apakah ORANG KIRI?” Aku tanya pada Ibu Hetty Wertheim,
kenapa beliau selalu menanyakan apakah, orang yang disebut namanya tadi
itu, apakah dia ORANG KIRI?”. “Ya”, kata Ibu Hetty. “Kalau orang itu
orang Kiri, maka dia pasti orang baik. Pasti politiknya membela
kepentingan rakyat”. Begitulah pemahaman Ibu Hetty Wertheim, yang
kebetulan juga seorang intelektuil, mengenai apa itu ‘orang Kiri”.
Pokoknya jika itu orang Kiri ,maka bisa dipastikan itu orang baik./

* * *

Bung Karno juga punya pengertian dan definisi sendiri, mengenai apa itu
Kiri. Di dalam bukunya “BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT – seperti
dicatat oleh Cindy Adams, (Edisi Revisi, Agustus 2007), menyatakan a.l
demikian:

“Di dalam bidang politik Bung Karno adalah seorang nasionalis. Dalam
bidang keagamaan Bung Karno seorang yang percaya pada Tuhan. Tetapi Bung
Karno menjadi seorang penganut dari tiga pemikiran. Di bidang ideologi,
dia sekarang seorang sosialis. Kuulangi, bahwa aku seorang sosialis.
Bukan komunis. . . . . Aku seorang sosialis. Aku seorang yang beraliran
Kiri.

“Orang Kiri adalah mereka yang menghendaki perubahan kekuasaan kapitalis
yang ada, orde imperialistis. Keinginan untuk menyebarkan faham keadilan
sosial adalah Kiri. Dia tidak perlu komunistis. Seorang yang memiliki
idealisme seperti itu adalah seorang Kiri . . . .

“Nasionalisme tanpa keadilan sosial adalah nihilisme. Bagaimana suatu
negeri yang miskin dan sangat buruk seperti negeri kami dapat menganut
suatu aliran lain selain sosialisme?

Demikian, antara lain Bung Karno mengenai faham Kiri dan orang Kiri.

MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH (2)

MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH (2)


Oleh Dian Su

in:nasional-list <nasional-list@yahoogroups.com>,
Saturday, 24 September 2011 3:54 PM

 

 

 KARYA VICTOR MIROSLAV FIC:

KUDETA 1 OKTOBER 1965.

 

Pemalsuan sejarah yang sangat serius dilakukan oleh Victor Miroslav Fic. Menurut Fic, “asal usul GESTAPU 1965 justru terjadi di Zhongnanhai, Peking Cina antara Aidit-Mao tanggal 5 Agustus, menyusul kabar kesehatan Presiden yang memburuk: jatuh pingsan sebanyak 4 kali tanggal 4 Agustus dan muntah-muntah sebanyak 11 kali akibat gangguan ginjal. Dan para dokter Cina yang merawatnya yakin bahwa satu serangan lagi, dapat saja membuat presiden meninggal atau lumpuh. Alhasil, suksesi menjadi persoalan mendesak yang tak terelakkan, karena pasti terjadi perebutan kekuasaan yang berdarah-darah antara PKI dan Angkatan Darat yang selama ini berseteru.

Nasehat Mao adalah: ‘Habisi para jenderal  dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tak berkepala dan akan mengikutimu….’

Dari Cina, Aidit begitu tiba di bandara, langsung menghadap Presiden tanggal 7 dan 8 Agustus 1965.

Apa isi perjanjian rahasia antara Sukarno-Aidit-Mao, yang salah satunya Presiden akan beristirahat panjang dengan alasan kesehatan di sebuah tempat yang nyaman di Danau Angsa, Cina

Perjanjian rahasia Presiden-Mao dibocorkan secara tertulis oleh Aidit dalam suratnya tanggal 10 Nov. 1965 pada kader Partai: Sosro dan Tjeweng, jelas tidak membuktikan kesetiakawanan apalagi memenuhi janji yang telah diucapkan; ….sebab dari sana semua persetujuan Sosro dengan tetangga akan digugat terus … dalam memperjuangkan konsep partai kita tidak peduli akan korban, bila perlu Sosro jadi korban, bila dia tidak memenuhi semua perjanjian; … tapi harus diingat kekuatan kita sekarang hanya satu; perjanjian politik Sosro dengan tetangga; bila Sosro meninggalkan kita, berarti hukum  karma berlaku;…’mudah-mudahan Sosro dan Tjeweng tidak akan menghkhianati kita, … bila nanti mereka berkhianat, maka dari negara tetangga perjanjian-perjanjian pasal yang telah kami sampaikan secara IR pada bulan Agustus yang lalu terpaksa diumumkan dan ini adalah berarti lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro/Tjeweng” [Dari kulit buku Victor M. Fic KUDETA 1 OKTOBER 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005].

 

Fic mendasarkan pendapatnya di atas pada surat D.N.Aidit 10 November 1965. Pada surat tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan surat itu adalah palsu. 1. Kepala surat berjudul CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PKI tidak memakai istilah CENTRAL COMITE, tapi COMITE CENTRAL  2. Kalimat pertama surat berbunyi: Kawan seperjuangan kaum Marxis/Leninis. Dalam berkorespondensi, CC PKI tidak biasa menggunakan kalimat ini. Dan PKI tidak biasa menuliskan istilah Marxis/Leninis, tetapi Marxis-Leninis. 3. Kalimat yang berbunyi “telah kami perhitungkan, namun  jelas semua tindakan kaum reaksioner khususnya Dewan Jenderal dapat mengecilkan anggota Partai yang masih belum berpengalaman” Kalimat ini tidak bisa difahami isinya. Sesuatu yang tak mungkin ditulis oleh D.N.Aidit yang rapih bahasa Indonesianya. 4.  Surat ini adalah surat pribadi D.N.Aidit, tetapi menggunakan kalimat: “3. Karena itu sekali lagi CC Partai menandaskan, semua….” Ini adalah janggal. 5. Kalimat “bahwa 30 September adalah ‘En Rimpel in’t grote Ocean’ adalah bahasa Belanda yang salah ejaannya, memberi pengertian lain, satu kecerobohan tak mungkin atau sulit dilakukan oleh D.N.Aidit. 6. Kalimat “. Bila ketua berhijrah ketetangga maka….” Untuk kata pengganti dirinya, adalah janggal jika D.N.Aiidit menggunakan istilah ketua. 7. Dalam suratnya ini D.N.Aidit menggunakan ejaan DJ sebagai singkatan Dewan Jenderal. Ini berarti D.N.Aidit sudah menggunakan  Ejaan Baru Yang Disempurnakan oleh rezim orba. Pada tahun 1965, singkatan Dewan Djenderal, mestinya adalah DD. Karena itu, dengan sekian banyak kejanggalan dan kesalahan, surat D.N.Aidit tanggal 10 November 1965 ini adalah palsu. Maka isinya tak mungkin bisa dipercaya kebenarannya. Pada hal isi surat itu adalah sangat penting: menyangkut keterlibatan Bung Karno, Subandrio, dan Negara Tetangga.

 

Dokumen No 3, dengan Kepala surat KOMITE-CENTRAL PARTAI KOMUNIS INDONESIA, KRAMAT RAYA 81 JAKARTA IV/4, Tel.: 448227, juga ada kejanggalan-kejanggalan. Nomor tilpon adalah salah. Istilah KOMITE-CENTRAL, bukanlah ejaan yang biasa dipakai oleh PKI. Yang dipergunakan bagi Kepala Surat dan Envelop resmi CC PKI adalah:

COMITE CENTRAL

PARTAI KOMUNIS INDONESIA

Kramat Raja 81 – Djakarta IV/4

Telp: 4827 Gambir.

 

Surat yang bertanggal 28 September ’65, jadi sebelum terjadinya peristiwa 30 September, tapi sudah memberi petunjuk untuk pembubaran partai, persembunyian senjata, cara-cara upacara pembubaran Partai di hadapan instansi. Ini semua sungguh tidak masuk akal. Dan surat ini sudah menggunakan Ejaan Baru Yang Disempurnakan. Karena itu, surat ini adalah palsu.

 

Victor M.Fic secara licik menggunakan metodologi eklektika dalam melakukan pemalsuan sejarah. Dipergunakannya sederetan fakta yang memang terjadi dalam kenyataan. Seperti 5 Agustus 1965 Aidit bertemu dengan Mao Zedong di Zhong Nan Hai. Tapi isi pembicaraannya dikarang sendiri oleh Fic, karena ini tak bisa dibuktikan kebenarannya. Lebih-lebih lagi adalah tak masuk akal dalam pembicaraan itu, Mao Zedong menyuruh Aidit segera membunuh para jenderal pucuk pimpinan Angkatan Darat Indonesia. Adalah benar bahwa Aidit pulang ke Jakarta dan segera menemui Bung Karno melapor. Tapi isi laporannya dikarang sendiri oleh Fic, karena ini tak dapat dibuktikan kebenarannya.

 

MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH (1)

Dian Su: MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH (1)
in:GELORA45@yahoogroups.com, Saturday, 24 September 2011 1:54 PM

Sunny <ambon@tele2.se>:

 

Breidel itu biasa, tetapi bisa dibaca oleh umum, jadi bukan lagi masalah besar.

 

liman PAP

Friday, September 23, 2011 7:21 AM

 

Tempo pernah memuat riwayat Nyoto dan Aidit sampai saat dieksekusi tentara yang menangkapnya. Buku John Roosa jika tidak dibriedel bisa merupakan referensi tambahan buat mengungkap sejarah gelap G30S.

 

 

Liman

 

 

 


Sunny <ambon@tele2.se>

 

Saya pernah lihat sebuah buku, mungkin itu “Buku Putih” yang dimaksudkan ini. Seingat saya, dalam buku putih  ada gambar-gambarnya, antara lain gambar uang yang katanya dipersiapkan oleh PKI jika Kudeta berhasil. Rokok pun ada gambarnya dengan merk Lubang Buaya. Sayangnya tidak ada orang yang membantah waktu diedarkan. Tetapi, bagaimana pun, kalau ada yang memiliki buku tsb.

 

Selain itu di majalah Jepang “Asahi Journal” (berbahasa Jepang), tahun 1970-an,  sekarang sudah tidak lagi terbit, ada beberapa foto-foto Adit bersama serdadu-serdadu yang menangkapnya. Saya pernah beritahukan hal ini kepada Pak Sorbron, tetapi tidak ada komentar.

 

 

Dian Su

Friday, September 23, 2011 12:38 AM

 

MEMBANTAH FITNAH

PEMALSU SEJARAH (1)

Dian Su

Berlalu waktu hampir setengah abad. Peristiwa 1965 di Indonesia masih diliputi kegelapan. Penyiksaan, pemenjaraan, pembuangan, perkosaan, pembunuhan telah menelan korban jutaan umat. Inilah halaman tergelap dalam sejarah Indonesia. Trauma yang mendalam tetap terpendam di hati para korban atau keluarga korban yang masih hidup.

Berbagai visi bermunculan mengungkap kejadian yang menelan korban jutaan manusia itu. Pemalsuan sejarah berlangsung dahsyat dalam mengungkap peristiwa ini. Mulai dari BUKU PUTIH Kopkamtib, disusul tulisan-tulisan para pakar sejarah seperti Prof. Noegroho Notosoesanto, Victor Miroslav Fic, Jung Chang,.Dake, semuanya “menghitamkan” PKI dan Bung Karno, menyatakan PKI atau Bung Karno adalah dalang G30S, yang menjadi awal malapetaka bangsa Indonesia.

1. BUKU PUTIH Kopkamtib.

Dalam Kata Pengantar BUKU PUTIH KOPKAMTIB, yang diterbitkan 20 Mei 1978, Panglima KOMANDO OPERASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN Laksamana Sudomo, menyatakan bahwa “bangsa Indonesia sudah bertekad bulat untuk tidak memberi kesempatan hadirnya kembali faham Komunis untuk selama-lamanya di Negara kita”. Sesudah liwat pembantaian manusia yang kejam tak ada taranya, rezim fasis Suharto secara jasmaniah membasmi kaum komunis dan golongan kiri, KOPKAMTIB yang jadi aparat represif rezim ini dengan BUKU PUTIH nya menelanjangi dirinya sendiri sebagai pemalsu sejarah, penjunjung tinggi panji komunisto-fobi yang anti-demokrasi, anti Undang Undang Dasar 1945.

Kalimat pertama BUKU PUTIH menyatakan bahwa “Peristiwa Gerakan 30 September yang dilaksanakan dan didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan singkatan G.30.S/PKI pada tahun 1965, merupakan noda hitam dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, sebagai puncak daripada segala bentuk penyimpangan hukum dan Konstitusi yang hampir-hampir menghancurkan dan menenggelamkan kita sebagai Negara dan Bangsa”. Dengan tegas dinyatakan PKI mendalangi G30S..

Dengan memaparkan sejarah PKI, BUKU PUTIH KOPKAMTIB menghitamkan PKI dengan tuduhan-tuduhan: “PKI membenalu tubuh Sarekat Islam”. Kenyataannya: bukan membenalu, tapi PKI (ISDV) membawa maju Sarekat Islam dari kegiatan usaha dagang menjadi satu gerakan menuju kemerdekaan.

Selanjutnya, yang dinyatakan BUKU PUTIH adalah fitnah, bahwa: “Dengan Pemberontakan Nasional 1926 PKI melancarkan suatu petualangan yang akan membawa malapetaka bagi ribuan  patriot Indonesia” Pemberontakan Nasional 1926 bukanlah petualangan, tapi perlawanan bersenjata untuk kemerdekaan, yang menggoyahkan kekuasaan kolonial Belanda. Dalam pemberontakan ini, kaum komunis jadi pelopor, berguguran korban sampai ke tiang gantungan, ribuan ditangkap dan dipenjarakan Belanda, dibuang ke Boven Digul. Sejarah mencatat kepahlawanan Egom, Hassan dan Dirdja, kader-kader PKI yang gugur di tiang gantungan.[Lembaga Sedjarah PKI: PEMBERONTAKAN NASIONAL PERTAMA DI INDONESIA 1926,Jajasan “Pembaruan”, Djakarta, 1961]. Tidak ada masalah “menohok kawan seiring” seperti yang dituduhkan dalam BUKU PUTIH: “Di daerah-daerah tempat terjadinya kekalutan ini untuk ke sekian kalinya PKI memperalat  golongan lain dalam mencapai tujuannya, sesuai dengan bunyi pepatah ‘Menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan’ … para pemimpin PKI telah mengorbankan ribuan pengikutnya”. Pemberontakan bersenjata tahun 1926 merupakan canang bagi Rakyat Indonesia, bahwa kolonialisme Belanda bisa dilawan, kemerdekaan harus diperjuangkan. Inilah Sangkakala Revolusi Indonesia.

Menurut BUKU PUTIH, “di Zaman Jepang pun kaum Komunis Indonesia tidak dapat berkutik”. Kebalikan dari yang ditulis dalam BUKU PUTIH, yang sesungguhnya terjadi adalah: semenjak tahun 1936, dengan  kedatangan Musso terbentuklah CC PKI illegal. Musso membawa garis front anti-fasis dari Komintern. Secara rahasia, di bawah pimpinan PKI illegal, kaum komunis tetap aktif, berorganisasi menggerakkan rakyat. Terbentuk dan bergeraklah organisasi GERINDO di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Tahun 1939 di Jakarta terbentuk organisasi Gerakan Rakyat Anti Fasis (GERAF) dipimpin kader-kader PKI illegal. Pembentukannya dihadiri antara lain Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, Widarta, Armunanto, Dr. Liem Koen Hien.

Di Jakarta, kader-kader PKI seperti Wikana, D.N.Aidit, Hoetabarat, Soemarto, Ronosoedarmo, Pojas dan lain-lainnya aktif ambil bagian dalam memimpin berbagai organisasi legal, semi-illegal, dan illegal. Mereka menghimpun massa dan menggunakan organisasi-organisasi itu untuk mendidik dan  melatih massa  melawan fasisme Jepang. Wikana menggunakan kesempatan politik Kaigun (Angkatan Laut Jepang) untuk menarik pemuda-pemuda dengan mendirikan “Asrama Indonesia Merdeka”, dalam kegiatan pendidikan dimasukkan fikiran-fikiran anti-fasis. D.N.Aidit juga menggunakan “Asrama Menteng 31” untuk mempropagandakan ide-ide anti-fasis. Pada akhir tahun 1944, D.N.Aidit bersama dengan M.H.Lukman, Sidik Kertapati dll mendirikan satu organisasi yang lebih tegas coraknya anti-fasis dan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka, yaitu Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom). Di samping itu, Wikana, D.N.Aidit dll.nya juga mempunyai hubungan dengan berbagai grup dan kelompok anti-fasis di Jakarta. Kekuasaan fasis Jepang mencium kegiatan orang-orang komunis, dan melakukan penangkapan-penangkapan. Jepang menangkap Koesnandar, Soebijanto Koesoemo, Hardjo Soepingi. Juga Sudisman, Tjoegito, Sjaifoellah, Fatah Jasin. Di Semarang ditangkap Kasim dan Broto, di Nganjuk ditangkap Tarmoedji, di Tulung Agung ditangkap Soeparto, di Blitar ditangkap Noto. Tak lama kemudian ditangkap Azis di Sidoardjo. Pamoedji, Ketua CC PKI juga ditangkap di Purworedjo. Menyusul ditangkap di Jakarta Mr Amir Sjarifuddin. Selanjutnya bukan hanya kader-kader PKI, tokoh-tokoh lainnya Dr. Kajadoe, Mr Soemanang, Ki Mangoensarkoro, Dr A.Kapau Gani juga ditangkap. Akibat siksaan, banyak di antara mereka yang meninggal dunia seperti Pamoedji, Sjaifoellah.  Soekajat dan Azis serta Abdoerrahim dijatuhi hukuman mati.dengan dipenggal kepalanya di Kantor Kengpeitai di Jalan Alun-Alun Tjontong Surabaya. Mr Amir Sjarifoeddin dijatuhi hukuman mati, tapi berkat perjuangan kekuatan progresif, terutama berkat jaminan yang diberikan Bung Karno, hukuman itu diubah menjadi hukuman seumur hidup. Prof. Dr Moechtar, dan Dr Kajadoe dibunuh dengan dipenggal lehernya di Jakarta.

Di bawah pimpinan orang-orang progresif atau yang berhubungan dengan kader-kader PKI illegal, terjadi “berbagai pemberontakan anti Jepang seperti di Pantjur Batu Deli Serdang (26 Juli 1942) terkenal dengan pemberontakan Aron (Uaron), 23 Oktober 1943 Pemberontakan Karangampel Indramayu; November 1942 Pemberontakan Tani di Tjut Pilieng Aceh; November-Desember 1943. Pemberontakan Tani Lohbener Indramayu; Februari 1944. Pemberontakan Tani Singaparna; November 1944 Pemberontakan Meureudu dan Beureum Aceh; Mei 1945 Pemberontakan suku Daya Tajan dan Ketapang Kalimantan. ”Menjelang menyerah kalahnya Jepang, CC PKI mengadakan sidangnya di Pemalang, yang antara lain mengambil keputusan untuk menyerukan kepada semua kader PKI agar ambil bagian aktif merebut kekuasaan dari Jepang, termasuk merebut perusahaan dan pabrik-pabrik serta melucuti senjata Jepang”. [Lembaga Sejarah PKI: Manuskrip 45 Tahun PKI, Jakarta, Mei 1965]. BUKU PUTIH Kopkamtib yang menyatakan PKI tidak berkutik di bawah kekuasaan fasis Jepang adalah bertentangan dengan kenyataan. Ini adalah pemalsuan sejarah, yang menyesatkan, adalah fitnah terhadap PKI yang berjuang melawan fasisme Jepang.

BUKU PUTIH menulis: “Karena mengikuti Garis Dimitrov, maka kaum Komunis sama sekali tidak memegang peranan yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945” Ini adalah pemalsuan sejarah yang sangat menyesatkan. Terpilihnya Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia menunjukkan pengakuan akan peranan tokoh komunis dalam Revolusi Agustus 1945. Di Menteng 31, pusat kegiatan pemuda menjelang Proklamasi Kemerdekaan, terdapat dan aktif kader-kader PKI illegal, seperti Wikana, D.N.Aidit dan M.H.Lukman. Sejarah mencatat Peristiwa dilarikannya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok sebelum berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan. Wikana, kader PKI illegal memainkan peranan penting dalam peristiwa ini. Rengasdengklok, daerah pertama yang mengibarkan bendera Merah Putih sebelum proklamasi diumumkan, adalah  daerah historis, yang berada di bawah kekuasaan pasukan yang dipimpin perwira PETA Oemar Bachsan, seorang kader PKI illegal. Dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, tokoh-tokoh PKI aktif semenjak permulaannya. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya terdapat pasukan di bawah pimpinan Soemarsono kader PKI. Maka tidaklah betul: “Komunis sama sekali tidak memegang peranan yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”, seperti yang ditulis BUKU PUTIH.

Menurut BUKU PUTIH, tahun 1947, “dengan pembentukan Kominform, Gerakan Komunis internasional berobah haluan dari menempuh Garis Dimitrov, yaitu politik front persatuan anti fasisme, menjadi garis Zhdanov (bukan Zhadanov menurut BUKU PUTIH) yang mengangkat panji anti imperialisme Amerika dan meninggalkan kerjasama dengan kaum.sosial demokrat”. Sebenarnya, yang berobah haluan adalah Pemerintah AS di bawah Presiden Truman, dari bersekutu dengan Uni Sovyet melawan fasisme jadi memusuhi Uni Sovyet. Seusai Perang Dunia kedua, yang terjadi adalah: dengan “tilgram panjang”nya dari Moskow, George McKennan, Dubes AS untuk Uni Sovyet memprakarsai politik pembendungan komunisme sejagat, the policy of containment yang selanjutnya menjadi Doktrin Truman. Dengan realisasi Doktrin Truman, Amerika Serikat mengobarkan PERANG DINGIN demi membasmi Uni Sovyet dan Partai-Partai Komunis di dunia. Tentang meninggalkan kerjasama dengan kaum sosial demokrat, bukannya terjadi sesudah pembentukan Kominform, tapi semenjak terbentuknya Komintern tahun 1919, dengan salah satu dari 21 fasal syarat keanggotaan Komintern bagi Partai-Partai Komunis sedunia. Fasal itu menyatakan, harus menggunakan nama Partai Komunis, meninggalkan nama sosial-demokrat dan memutuskan hubungan dengan Partai sosial demokrat. Alasannya adalah: Partai-partai sosial demokrat telah mengkhianati ajaran diktatur proletariat Marx, dalam praktek telah menjadi musuh komunisme. Demikianlah kaum sosial-demokrat, baik di Eropa, maupun di Indonesia.

BUKU PUTIH Kopkamtib menghubung-hubungkan Kominform dan garis Zhdanov dengan  Konferensi Pemuda Asia Tenggara yang diselenggarakan bulan Februari 1948 di Kalkuta, India. Konferensi ini berlangsung atas prakarsa Gabungan Pemuda Demokratis Sedunia (World Federation of Democratic Youth – WFDY) dan Persatuan Internasional Mahasiswa (International Union of Students – IUS)yang menurut BUKU PUTIH mengikuti Kominform, menetapkan “garis Kalkuta”. Tidak ada hubungan antara Kominform dengan WFDY dan Konferensi Pemuda Asia Tenggara di Kalkuta. Kominform adalah Badan Kerjasama terutama di bidang informasi antar Partai-Partai Komunis Uni Sovyet dan negeri-negeri sosialis dan Partai Komunis Perancis dan Itali. Kominform terkenal dengan publikasi berkalanya berjudul FOR A LASTING PEACE AND FOR  PEOPLE’S DEMOCRACY dalam berbagai bahasa.

Konferensi Kalkuta adalah Konferensi pemuda Asia Tenggara yang dihadiri wakil-wakil 39 organisasi beranggotakan tujuh juta pemuda dari India, Pakistan, Birma, Malaya, Indonesia, Vietnam, Ceylon, dan Tiongkok. Di samping itu terdapat peninjau dan delegasi persahabatan dari Nepal, Filipina, Mongolia, Korea Utara , Uni Sovyet terutama dari semua Republik Sovyet dari daerah Asia, dan dari Australia, Inggeris, Perancis serta Yugoslavia. Sebelum pembukaan Konferensi, berlangsung demonstrasi yang diikuti kira-kira 100.000 pemuda di jalan-jalan Kalkuta. Ini mendemonstrasikan solidaritas pemuda demokratis sedunia berjuang melawan penghisapan imperialis. Resolusi yang diputuskan Konferensi menyatakan: “Perjuangan kita untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi dan perjuangan pemuda sedunia untuk demokrasi dan perdamaian, menentang pecahnya perang dunia ketiga adalah sama dan satu, dan kedua-duanya ditujukan terhadap musuh yang sama…” Semboyan Konferensi yang dikumandangkan mengutuk musuh adalah:  JANGAN JAMAH ASIA ! MAMPUSLAH IMPERIALISME !. Dan selanjutnya resolusi Konferensi menyatakan bahwa “Sekarang ini Amerika Serikat adalah kekuasaan imperialis yang paling agresif di dunia”. [Guy de Boyson, President de la F.M .J.D., Rapport Du Comite Executif De La F.M .J.D., 2me CONGRES DE LA FEDERATION MONDIALE DE LA JEUNESSE DEMOCRATIQUE , Budapest, Septembre 1949, page 20-21].

Dalam Konferensi ini, Indonesia diwakili oleh utusan Badan Kongres Pemuda R.I. terdiri dari  O.Rondonuwu, Soepeno (yang kemudian jadi anggota DPR GR dan tokoh pimpinan Kantor Berita Antara) dan Francisca Fanggidey (kemudian jadi anggota DPP PEMUDA RAKYAT dan anggota DPR GR)..

Konferensi pemuda Kalkuta yang mengangkat tinggi semboyan anti imperialisme ini sering difitnah oleh pers Barat terutama Amerika Serikat sebagai Konferensi Komunis yang mengobarkan revolusi di Asia.

 

BUKU PUTIH juga secara mengada-ada, menghubung-hubungkan Persetujuan Renville dan jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin dengan garis Dimitrov, dan dinyatakan bahwa “Kabinet Republik Indonesia beralih dari tangan PKI Amir Sjarifuddin ke tangan Wakiil Presiden Mohammad Hatta, yaitu setelah Persetujuan Renville yang bersifat kompromistis mengikuti garis Dimitrov itu ditolak oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)”. Jatuhnya kabinet Amir tak ada hubungan dengan Garis Dimitrov, tidak ada penolakan KNIP atas Persetujuan Renville, tapi adalah karena Masjumi yang menduduki lima portofolio dan mendukung Persetujuan Renville, dengan mendadak menentang Persetujuan Renville dan mengundurkan diri dari kabinet. Ini disusul oleh PNI. Amir Sjarifuddin meletakkan jabatan. Sesudah itu, Masyumi jadi pendukung utama kabinet Hatta yang menggantikan kabinet Amir. Dan kabinet ini justru menjadikan pelaksanaan Persetujuan Renville sebagai programnya. Latar belakangnya, bukanlah karena Garis Dimitrov, tapi karena mulai dijalankannya “Red Drive Proposals” untuk penyingkiran  kaum komunis dari Pemerintah Indonesia..

BUKU PUTIH memaparkan bahwa “Sementara itu meletuslah kerusuhan-kerusuhan di kota Surakarta. Terjadilah culik-menculik dan insiden-insiden bersenjata antar golongan yang saling bertentangan, yang kemudian hari terbukti memang sengaja diciptakan oleh PKI dalam rangka mengalihkan perhatian untuk menutupi persiapan pemberontakan Madiun” Jelas-jemelas ini adalah fitnah. Tidak ada kenyataan yang membenarkannya. Mana bisa, PKI sengaja menciptakan insiden-insiden bersenjata ? Memang terjadi penculikan-penculikan. Yang diculik adalah anggota-anggota PKI. Dimasukkan rumah tahanan negara. Penculiknya adalah para aparat negara. [Baca Suar Suroso: PERISTIWA MADIUN: Realisasi Doktrin Truman Di Asia, Hasta Mitra 2010, hal.76]  .

Tentang Peristiwa Madiun BUKU PUTIH menulis: “18 September 1948 jam 03.00 di kota Madiun meletuslah tiga tembakan pistol sebagai tanda dimulainya pemberontakan Madiun yang dilakukan oleh PKI.. Menurut sebuah dokumen yang ditemukan di rumah Amir Syarifuddin di Jogyakarta ternyata pemberontakan itu telah dirancang sebelumnya. Kekuatan PKI di bawah pimpinan Sumarsono (Komandan PESINDO), Kolonel Djoko Sujono, Letnan Kolonel Dahlan dan lain-lain merebut kekuasaan di Madiun”. Di samping itu, dengan semena-mena, BUKU PUTIH memfitnah PKI telah dua kali berkhianat terhadap Negara R.I. Dinyatakannya: “Telah merupakan kenyataan bahwa dalam sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, PKI setidak tidaknya telah dua kali berkhianat terhadap Negara Republik Indonesia dengan cara mengadakan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama dilakukannya pada tahun 1948, dikenal sebagai Peristiwa Madiun” Lagi-lagi ini adalah fitnah. Tidak ada bukti tentang dokumen yang dimaksudkan di atas. Sumarsono dalam bukunya REVOLUSI  AGUSTUS Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah secara terperinci menyatakan, bahwa Peristiwa Madiun bukanlah pemberontakan, tapi adalah bela diri atas provokasi yang dilancarkan Pemerintah Hatta. Dan Suar Suroso dengan bukunya PERISTIWA MADIUN: REALISASI DOKTRIN TRUMAN DI ASIA terbitan Hasta Mitra 2010, memaparkan latar belakang dan proses Peristiwa Madiun. Ditunjukkannya bahwa Peristiwa Madiun bukanlah pemberontakan PKI, tapi adalah pelaksanaan Doktrfin Truman, the policy of containment – politik pembendungan komunisme yang dilancarkan Amerika di Asia. [Soemarsono: REVOLUSI AGUSTUS – Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah, Hasta Mitra, Jakarta 2010]; [Suar Suroso: PERISTIWA MADIUN: Realisasi Doktrin Truman Di Asia, Hasta Mitra, Jakarta, 2010]. Di samping itu, Departemen Agitprop CC PKI telah mengeluarkan BUKU PUTIH TENTANG PERISTIWA MADIUN, dan D.N. Aidit menyampaikan pedato pembelaannya di depan Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955 berjudul MENGGUGAT PERISTIWA MADIUN. [D.N.Aidit: MENGGUGAT PERISTIWA MADIUN, pedato pembelaan di depan Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955]; [Departemen Agitprop CC PKI: BUKU PUTIH TENTANG PERISTIWA MADIUN, disusun  dan diterbitkan oleh Departemen Agitprop CC PKI, cetakan kedua, 1954]

Dengan menghubung-hubungkan pada Doktrin Zhdanov dan Doktrin Dimitrov, BUKU PUTIH secara sembrono menyatakan: “Resolusi Jalan Baru Bagi Republik Indonesia yang diprakarsai Musso yang disahkan Politbiro CC PKI 1 September 1948 sebagai anggota Kominform adalah bersumber pada Doktrin Zhdanov yang menggantikan Doktrin Dimitrov, yang dalam realisasinya melahirkan pemberontakan Madiun oleh PKI pada tanggal 18 September 1948” PKI bukanlah anggota Kominform. Anggota-anggota Kominform hanyalah PKUS, Partai-Partai Komunis semua negeri sosialis, dan Partai Komunis Perancis serta Partai Komunis Itali. Resolusi Jalan Baru Bagi Republik Indonesia adalah selfkritik pimpinan PKI berkenaan dengan gagalnya Revolusi Agustus 1945. Resolusi ini mengkritik kesalahan-kesalahan PKI di bidang organisasi, politik dan ideologi, menunjukkan jalan keluar yaitu pertama-tama menyatukan semua partai yang berideologi Marxisme-Leninisme menjadi satu Partai, yaitu Partai yang sudah mempunyai tradisi dalam perjuangan nasional, Partai Komunis Indonesia (PKI); mengoreksi kesalahan di bidang politik dan ideologi. Resolusi Jalan Baru, tidak ada hubungan dengan perencanaan Peristiwa Madiun. Justru demi mencegah pelaksanaan Resolusi ini lah, Pemerintah Hatta dengan Amerika Serikat di belakang layar, memprovokasi pecahnya Peristiwa Madiun. Dengan demikian rencana Kongres penyatuan partai-partai itu tidak terlaksana dan pimpinan-pimpinan utama PKI termasuk Musso dan Amir Sjarifuddin terbunuh. .

Menurut BUKU PUTIH: “dalam melaksanakan program perjuangannya, PKI menggunakan cara dan sikap yang arogant (angkuh), sehingga pemerintah (kabinet Sukiman) pada tahun 1951 terpaksa memerintahkan penangkapan Kader-Kader PKI. Tindakan ini secara populer terkenal sebagai peristiwa Agustus 1951” . Peristiwa ini adalah Razzia Agustus Sukiman, yaitu penangkapan besar-besaran atas kader-kader PKI di banyak tempat. Sungguh tidak masuk akal, partai politik dinilai bersikap angkuh dalam melaksanakan programnya. Yang terjadi adalah waktu itu meningkatnya aksi-aksi menentang politik Pemerintah Sukiman yang membikin persetujuan kerjasama militer dengan Amerika Serikat, yaitu persetujuan tentang keamanan Mutual Security Act (MSA) yang secara rahasia ditanda tangani Menteri Luarnegeri Achmad Soebardjo. Persetujuan ini adalah dalam rangka usaha Amerika menarik Indonesia masuk pakta militer SEATO. Aksi-aksi rakyat di bawah pimpinan PKI menentang politik Masjumi inilah yang oleh BUKU PUTIH dianggap PKI bersikap arogant (angkuh).

Puncak pemalsuan dan fitnah BUKU PUTIH terhadap PKI dirumuskan sebagai berikut:  “perebutan kekuasaan oleh PKI dengan Gerakan 30 September pada tahun 1965 itu bukanlah semata-mata suatu kebetulan belaka dan bukan pula sebagai suatu reaksi terhadap situasi tertentu melainkan justru Pelaksanaan prinsip kaum Komunis yang bersumber pada Materialisme Dialektika Historis Karl Marx”  Materialisme Dialektis dan Historis tidaklah mengajarkan cara perebutan kekuasaan seperti yang ditempuh Gerakan 30 September 1965. Perebutan kekuasaan politik menurut ajaran Marx haruslah ditempuh secara jalan revolusioner, yaitu dengan menggerakkan kekuatan massa rakyat yang sudah tidak mau dikuasai penguasa, dan menggulingkan kekuasaan yang sudah tidak mampu lagi menguasai massa. Sedangkan Gerakan 30 September 1965 adalah suatu putch, suatu cara penggulingan dan perebutan kekuasaan yang terlepas dari massa. Cara demikian ditentang oleh ajaran Marx. Dan jelas-jemelas, Gerakan 30 September bukanlah aksi yang dilakukan di bawah pimpinan PKI.

BUKU PUTIH Kopkamtib tidak hanya “menghitamkan”  dan memfitnah PKI, tapi juga “menghitamkan” Bung Karno. BUKU PUTIH menulis: “Dr.Ir.Sukarno sendiri sebagai Bapak dari Marhaenisme akhirnya berobah menjadi seorang Marxis”.Sesungguhnya, Bung Karno bukannya berobah jadi Marxis, tapi justru karena beliau adalah Marxis, makanya bisa merumuskan Marhaenisme. Sebagai pengagum Marx, semenjak remaja Bung karno sudah kranjingan Marxisme. Dalam tahun 1926 telah tampil dengan gagasan persatuan antara tiga aliran Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.. Gagasan ini akhirnya menjadi gagasan NASAKOM.  Karena sangat gandrung akan persatuan bangsa, Bung Karno berusaha mewujudkan Nasakomisasi di semua lapangan.   

Menurut BUKU PUTIH , setelah usaha ke arah NASAKOMISASI ABRI itu gagal, maka “PKI menuntut supaya Kaum Buruh dan Kaum tani, yakni dua golongan yang telah menjadi unsur-unsur PKI, dipersenjatai.”; “Latihan kemiliteran bagi unsur-unsur PKI yang diselenggarakan oleh AURI di Lubang Buaya/Pondok Gede di lingkungan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah itu merupakan bagian dari persiapan G.30.S/PKI. Di sekitar daerah Lubang Buaya/Pondok Gede ini telah digali pula lubang-lubang sebagai  persiapan penguburan para korban kelak. Ini terdapat juga di berbagai tempat lain di Ini terdapat juga di berbagai tempat lain di seluruh Indonesia. Seperti diketahui kenyataan ini memang sesuai dengan rencana PKI untuk melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap lawan politiknya manakala G.30.S/PKI itu dapat berhasil sepenuhnya”. Gagasan mempersenjatai buruh dan tani adalah realisasi pembentukan “Angkatan Kelima” di samping adanya Empat Angkatan: Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Gagasan Angkatan Kelima ini bukanlah datang dari PKI, tetapi adalah gagasan Bung Karno yang didukung oleh PKI.

Latihan-latihan yang diselenggarakan AURI di Lubang Buaya / Pondok Gede adalah dimaksudkan untuk mobilisasi dalam rangka politik Bung Karno Ganyang Malaysia. Yang mengikuti latihan itu terdiri dari para pemuda-pemudi dari kalangan berbagai organisasi yang berporos NASAKOM. Jelas-jemelas, tidak ada hubungannya dengan persiapan G30S. Dan tidak ada penggalian lubang-lubang di sekitar Lubang Buaya seperti yang ditulis BUKU PUTIH.  Apa lagi penggalian lubang-lubang di berbagai tempat lain di seluruh Indonesia. Ini adalah sungguh-sungguh kebohongan di siang bolong, pemalsuan sejarah yang memalukan.

BUKU PUTIH menilai ajaran Bung Karno tentang persatuan nasional berporoskan NASAKOM hanyalah menguntungkan PKI dan merugikan golongan lainnya. Justru dengan NASAKOM, tidak ada golongan yang di tinggalkan. “NASAKOM adalah wadah yang diciptakan Bung Karno untuk mempersatukan kekuatan nasional melawan kolonialisme / imperialisme dan membangun Tanah Air. NASAKOM disetujui oleh 10 partai politik yang ada di Indonesia dalam pertemuan di Istana Bogor pada tanggal 12 Desember 1964, antara lain: PNI, NU, PKI, PERTI, PARTINDO, PSII, MURBA, IPKI, Partai Kristen, dan Partai Katolik yang melahirkan Ikrar 4 Pasal sebagai berikut:

1.      Mendukung politik konfrontasi dengan Malaysia,

2.      Memelihara persatuan nasional yang progresif revolusioner berporoskan NASAKOM,

3.      Menempuh musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tanah.

4.      Membantah isu bahwa Bung Karno akan meletakkan jabatan”

[Manai Sophiaan, KEHORMATAN BAGI YANG BERHAK, cetakan kedua, Transmedia Pustaka, Jakarta 2008, hal. 164-165]

BUKU PUTIH menyalahkan gagasan NASAKOM dari Bung Karno dan menuduh PKI tak bermaksud membangun negara berdasarkan Pancasila. Dikemukakan dalam BUKU PUTIH:: “Dr.Ir.Sukarno sejak mudanya terkenal sebagai pejuang besar untuk kemerdekaan bangsanya serta sebagai seorang Nasionalis, akan tetapi dengan pendekatan yang dilakukan PKI, sedikit demi sedikit sejak tahun 1959 ia telah mulai merobah dasar dan arah pandangan politiknya sehingga akhirnya menjadi seorang Marxis yang kemudian menetapkan konsepsi politik NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis)”. “Konsepsinya itu bertolak dari pemikiran bahwa kekuatan sosial politik Indonesia terletak dalam tangan golongan Nasionalis, golongan Agama dan golongan Komunis dan bahwa ketiga golongan itu dapat bersatu padu, di bawah pimpinannya. Ia tidak mau mengakui dan seolah-olah melupakan bahwa Konstitusi PKI menyatakan bahwa tujuan mereka bukanlah membina negara R.I. yang berdasarkan Pancasila melainkan membentuk negara Komunis”. Adalah salah menyatakan PKI tidak bermaksud membina Negara RI berdasarkan Pancasila. Sejarah sidang-sidang Konstituante membuktikan, bahwa PKI bersama PNI adalah yang paling tangguh memperjuangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dalam Preambul Konstitusi PKI tercantum:”PKI menerima dan mempertahankan UUD 1945 yang dalam Pembukaannya memuat Pantjasila sebagai dasar-dasar negara dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia”

BUKU PUTIH menuduh Bung Karno mengutamakan PKI, karena itu merugikan golongan lainnya. Mengenai ini dinyatakan: “Menurut penilaian Sukarno, PKI perlu dibawa serta aktif dalam perjuangan bangsa. Sukarno pura-pura tidak melihat adanya akibat buruk bagi golongan lain dalam kerjasama yang dipaksakan itu. Dengan konsepsinya itu, pada hakekatnya Sukarno melambungkan PKI ke tempat yang tinggi, yang tak mungkin tercapai oleh PKI dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya, hal ini sudah merugikan golongan lain itu. Dalam berbagai macam sikap dan tindakan serta ucapan pengakuannya sendiri pada beberapa kesempatan, di antaranya dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang MPRS yang berjudul ‘NAWAKSARA’ pada tahun 1966, Sukarno hanya mengutamakan kaum Komunis sambil merugikan golongan lainnya”  (Huruf tebal, miring dan bergaris-bawah dari Pen.) Ini adalah tuduhan yang tak beralasan dari BUKU PUTIH terhadap Bung Karno. Ini adalah fitnah terang-terangan di siang bolong. Dengan fitnah inilah, Bung Karno digulingkan oleh MPRS yang sudah dikebiri oleh rezim orba. Tidak betul pidato Nawaksara Bung Karno hanya mengutamakan kaum komunis sambil merugikan golongan lainnya. Pidato Nawaksara ini adalah pidato pertanggung-jawaban Bung Karno sebagai Presiden, Pemimpin Besar Revolusi, yang memaparkan masalah-masalah Ambeg Parama Arta dalam memimpin perkembangan situasi ketika itu.

*****

Pembantaian Rawagede (2)

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pembantaian-rawagede-2-jalan-masih-panjang/

20.09.2011 12:21

Pembantaian Rawagede (2)

Jalan Masih Panjang

Penulis : Asbari Nurpatria Krisna*

Di antara korban di Rawagede, terdapat satu korban selamat, yaitu Saih bin Sakam, yang sempat diundang oleh Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (Yayasan KUKB) ke Belanda pada November 2010. Sakam menuturkan keinginannya untuk bertemu dengan Ratu Beatrix.

Ia memberikan kesaksiannya atas pembantaian Rawagede di salah satu sekolah di Groningen.
Sakam yang waktu itu sudah berumur 88 tahun dengan sederhana mengungkapkan, “Kalau Ratu tidak menerima saya, ya tidak apa-apa.

Tetapi dengan tulus saya telah memaafkan tentara Belanda yang melakukan penembakan itu. Saya juga memaafkan Belanda. Yang penting nasib kami diperhatikan dan kami mendapat ganti rugi.”

Tujuh orang saksi datang dari Indonesia ke Belanda, yaitu Wanti, Tasmin, Kadum, Mustawajo, Sukarman, Sri (keenamnya penduduk Desa Rawagede) dan Rudy Arifin (dari Yayasan KUKB Jakarta).

Mereka bertemu Pengacara Lisbeth Zegveld di Amsterdam dan anggota Parlemen Belanda. “Saya senang karena KBRI Den Haag memfasilitasi mereka dengan menginap di Wisma Indonesia. Ini berarti KBRI ada perhatian,” kata Jeffrey Pondaag, Ketua Yayasan KUKB dalam wawancara lewat telepon.

Komisi Penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 Januari 1948 berpendapat tindakan militer Belanda waktu itu “sengaja dan kejam”. Maka sepuluh orang terdiri dari sembilan janda dan satu korban melalui Yayasan KUKB di Belanda pada September 2008 meminta bantuan Pengacara Mr Gerrit Jan Pulles dari Amsterdam untuk mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Belanda atas pembantaian keluarga mereka dalam Agresi Militer I.

Saih bin Sakam menuturkan ia termasuk dari sekitar 20 penduduk pria yang diperintah untuk berdiri berjejer, termasuk ayah dan tetangganya. Lalu mereka diberondong oleh tentara Belanda. Ayahnya tertembak mati, tetapi Saih terkena tangannya. Ia kemudian menjatuhkan diri pura-pura mati. Ketika ada kesempatan untuk lolos, ia segera melarikan diri. Ia baru meninggal pada 7 Mei 2011.

Itulah sebabnya Jeffrey Pondaag menangis ketika diwawancara Radio Nederland mengenai keputusan pengadilan pada 14 September 2011. “Saya sangat terkesan dengan beliau, karena sangat baik. Ia telah memaafkan Ratu Beatrix, memaafkan tentara Belanda dan Belanda seluruhnya. Sayang, dia tidak mendengar keputusan pengadilan Den Haag,” katanya dalam wawancara telepon dinihari di Belanda.

Beberapa janda yang ditanya menjelaskan sesudah tentara Belanda pergi, para wanita di Rawagede menguburkan para suami dan laki-laki lain yang belum menikah. Dengan peralatan seadanya, mereka menggali liang lahat sedalam 50 cm.

Dan karena papan tidak ada, maka daun pintu digunakan untuk menutup mayat yang dikuburkan secara Islam. Dalam keadaan seperti itu, dapatlah dipahami kalau beberapa hari kemudian tercium bau mayat yang telah membusuk.

Sidang Mendatang

Surat Jenderal Simon Spoor kepada Jaksa Agung Felderhof membungkam Pembantaian Rawagede dan menutup kejahatan perang di Indonesia selama Agresi Militer I dan II. Sekembali dari wajib militernya pada 1947, Joop Hueting ingin membuat perhitungan dengan pengalamannya selama dua tahun di Indonesia.

Ia menulis surat ke NRC Handelsblad dan Het Parool, menceritakan kejahatan perang yang terjadi di Indonesia. Namun kedua koran ini tidak berani. Bahkan surat kabar mahasiswa di Amsterdam, Propria Cures, menganggap masalah itu terlalu sensitif.

Akhirnya Hueting bertemu Pemimpin Redaksi Het Parool, Koets, yang punya peran penting di Indonesia. Sesudah pertemuan itu, Hueting pun diam. Demikian kata saluran TV Geschiedenis-24.

Dengan disertasi yang mempertanyakan mengapa tidak dilakukan penelitian atas kejahatan perang oleh militer menurut aspek hukum, sejarah, sosiologi dan psikologi, Hueting menggondol gelar Doktor tetapi juga sekaligus memecahkan kebungkaman masyarakat Belanda atas kejahatan perang di Indonesia.

Ini bermula dari wartawan de Vokskrant yang mewawancarainya lalu dimuat satu halaman penuh pada 19 Desember 1968, tepat 20 tahun setelah Agresi Militer II. Tulisan ini dibaca oleh Redaktur Achter het Nieuws Stasiun TV VARA.

Wawancara ini disiarkan pada 17 Januari 1969, yang menimbulkan kemarahan sebagian orang Belanda, terutama para veteran, yang mengecam ucapan Hueting. Reaksi sangat keras itu membuat VARA menyiapkan acara lain dengan memasukkan tokoh-tokoh veteran.

Gaung Hueting sangat besar di Belanda. Banyak koran ikut ambil bagian membahas kejahatan perang di Indonesia. Stasiun TV lain pun mulai membuat dokumenter, ada yang mempertanyakan permintaan maaf atas pertumpahan darah yang dilakukan Belanda. Maka anggota Parlemen Belanda pun mempertanyakan hal itu kepada Menteri Luar Negeri Maxim Verhagen.

Pada 8 September 2008 pengacara Gerrit Jan Pulles dari kantor Pengacara Boehler Franken Koppe Wijngarden Advocataen di Amsterdam muncul dalam acara Netwerk yang menuturkan bahwa sepuluh orang yang masih hidup dari pria-pria yang dieksekusi pada 9 Desember 1947, menuntut Pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian Rawagede, dan dia sebagai pengacara akan mengadukan pemerintah ke pengadilan.

Pengacara negara membalas dengan surat kepada para penuntut melalui pengacara mereka. Isinya mengakui ada pertumpahan darah, tetapi Pemerintah Belanda tidak akan memberikan ganti rugi, karena kasus itu sudah kedaluwarsa. Namun berkat mosi anggota Parlemen dari Partai Sosialis, Duta Besar Belanda di Jakarta Nikolaos van Dam menghadiri acara peringatan pembantaian di Rawagede pada 9 Desember 2008.

Desember 2009 pengadilan berlangsung, lalu Mei 2010 pengacara negara mengakui bahwa memang ada kejahatan perang, tetapi sudah kedaluwarsa. Sembilan janda korban ini menuntut ganti rugi yang kurang jelas jumlahnya pada 20 Juni 2011 di Pengadilan Sipil Den Haag.

Yayasan KUKB membantu membiayai janda yang hadir di Den Haag. Pengacara Pemerintah Belanda tetap pada pendiriannya bahwa masalah keuangan sudah dibicarakan antara dua negara pada 1966. Sayang, ganti rugi yang diberikan melalui Menteri Kerja Sama Pembangunan Koender sebesar 850.000 gulden tidak jelas entah ke mana.

Kemudian pengadilan pada 14 September 2011 memutuskan bahwa Pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan harus memberikan ganti rugi. Besar ganti rugi itu baru akan ditentukan dalam sidang yang akan datang.

Dr Purbo Hadinoto, mantan Sekretaris Yayasan KUKB Belanda menyatakan kegembiraannya, tetapi ia menegaskan bahwa jalan masih panjang. “Kalau tujuannya murni, pasti jalan akan mulus,” tuturnya. (bersambung)

*Penulis adalah wartawan senior, tinggal di Hilversum, Belanda.

Peristiwa G30S, Apa dan Bagaimana?

 

 

YT Taher:
Memperingati 46 TAHUN TRAGEDI 1965

Peristiwa G30S, Apa dan Bagaimana?

Penggalian dan analisa pribadi (bagian 1 – 4)

In: <GELORA45@yahoogroups.com>, Wednesday, 21 September 2011 11:30 AM

Pendahuluan:
Setiap memasuki dan berada dalam bulan September, tidak sedikit orang, yang ingatannya kembali kepada catatan sejarah tanah air 46 tahun-hampir setengah abad- yang lalu, tentang kekejaman, kebrutalan, pembunuhan atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kaum militer Angkatan Darat dengan mempergunakan tangan-tangan sebagian bangsa Indonesia yang tergabung dalam milisia dan organisasi komando aksi massa kanan dan agama. Penganiayaan, penangkapan, perkosaan dan pembunuhan di mana-mana, seolah-olah bangsa ini telah kembali kepada zaman jahiliah tanpa mengingat harga dan nilai nyawa manusia. Jutaan dibunuh, dan hampir 2 juta ditahan serta sekitar 20 juta keluarga hidup teraniaya dan dikucilkan, dianggap tidak bersih, sepertinya tiada hak untuk hidup sebagai bangsa dalam suatu negara yang merdeka yang penduduknya mayoritas menganut agama. Perempuan dan gadis-gadis diperkosa ramai-ramai oleh 6 atau 7 orang pemuda anggota komandao aksi, kemudian dibunuh dan mayatnya diklelerkan atau dibuang begitu saja, tanpa penguburan. Sungai-sungai dipenuhi dengan tubuh-tubuh tak bernyawa yang merapung, di rawa-rawa dan selokan bertumpuk mayat-mayat yang kadang-kadang tak berkepala yang dilemparkan setelah dibunuh dengan kejam. Dimana-mana, di seluruh pojok tanah air, terkubur jasad rakyat tanpa nisan, yang di bunuh tanpa hukum dan peradilan. Rakyat menjadi takut dan gentar dengan kekejaman dan terror yang dilakukan atau direstui serta dilindungi oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Suharto.
Aksi Penangkapan dan pembunuhan 6 jenderal oleh gerakan militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September -G30S- yang berlangsung pada dinihari 1 Oktober 1965, menjadi dasar dan alasan buat Letjen Suharto dan para grupnya melaksanakan pembunuhan massal atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia. Dengan dalih membasmi G30S, yang oleh pihak militer direka identik dengan PKI dan diperkenalkannya dengan nama G30S/PKI, dilangsungkanlah perburuan dan pembunuhan massal atau genosida yang terbesar setelah Perang Dunia ke-2. Bertrand Russel, pemikir besar Liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh [mahluk yang bernama-pen] manusia. (Perang Urat Syaraf…Kompas 9 Pebruari 2001) “Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun” (“In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years”
Lebih gamblang lagi adalah Pengakuan Letjen Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD di depan Team Pencari Fakta, yang dengan bangga mengaku telah membunuh 3 juta orang komunis!
Akan tetapi, kendatipun begitu banyak korban pembunuhan massal/genosida yang dilakukan oleh Angkatan Darat pada tahun 1965/66 itu, masih ada saja tokoh-tokoh dan para mantan jenderal militer yang mengatakan bahwa “tidak ada Jenderal yang membunuh rakyatnya” ( Jenderal Sutiyoso-myRMnews, 24 April 208), “tidak ada genosida di Indonesia. Genosida itu seperti yang terjadi di Jerman, Rwanda………..” (Jenderal Wiranto-myRMnews 24/4/08). Bahkan Mantan Wakil Presiden R.I. yang pernah menjadi tokoh KAMI Bagian Indonesia Timur di Makasar pernah mengatakan “peristiwa itu kan sudah lama……perlu apa dibicarakan”.(dari sebuat tulisan Ibrahim Isa). Dan ucapan tokoh pimpinan KAMI itu disambut dan digendangi oleh SBY, Presiden R.I. sendiri dengan ucapannya bahwa “membicarakan G30S sebagai tidak produktif……………….” (RMMinggu, 01 Oktober 2006, 06:33:55 WIB)
Sehingga benarlah apa yang ditulis oleh H A. Mustofa Bisri, pengasuh pesantren Rodlatut Thalibin, Rembang, bahwa Suharto, ”Jenderal terkuat yang saat berkuasa mampu menyihir banyak orang pintar menjadi bebek-bebek, meneluh wakil-wakil rakyat menjadi gagu, dan membuat pers tiarap sekian lama”. Bahkan, setelah Suharto matipun, para pengikut dan kroninya yang tak ubahnya seperti kambing-kambing congek yang sekarang masih banyak menduduki kursi-kursi empuk di pemerintahan, terbukti tetap berkaok-kaok membela sang majikan tercinta dan menutupi segala kejahatan dan kebrutalan rezimnya dari pengetahuan Rakyat, bahkan ingin mengangkat si pembunuh zalim menjadi pahlawan.
Seperti yang pernah ditulis oleh Ibrahim Isa (Netherland): “Ada yang tidak mau tahu tentang kasus 65 itu, karena dirinya atau golongannya sendiri, memang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ketika itu. Sebagian orang juga bersikap acuh tak acuh, karena bagaimanapun adalah berkat Orba, yang kayak apapun kejahatannya ketika itu, toh telah memberikan kesempatan dan peluang sehingga mareka menjadi pejabat penting ataupun orang kaya sekarang ini. Jadi mareka-mareka itu bagaimanapun merasa telah “berhutang budi” pada Suharto, pada rezim Orba. Dan ada pepatah kita yang mengatakan “hutang budi dibawa mati” Padahal. Presiden A.S., Barack Obama sendiri dalam satu tulisannya mengatakan: “………the CIA began providing covert support to various insurgencies inside Indonesia, and cultivated close links with Indonesia’s military officers, many of whom had been trained in the United States. In 1965, under the leadership of General Suharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communists and their symphathizers. According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile”.[1]

Memang tepat seperti apa yang pernah ditulis oleh Ibrahim Isa: “Ada yang tidak mau tahu tentang kasus 65 itu, karena dirinya atau golongannya sendiri, memang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ketika itu. Sebagian orang juga bersikap acuh tak acuh, karena bagaimanapun adalah berkat Orba, yang kayak apapun kejahatannya ketika itu, toh telah memberikan kesempatan dan peluang sehingga mareka menjadi pejabat penting ataupun orang kaya sekarang ini. Jadi mareka-mareka itu bagaimanapun merasa telah “berhutang budi” pada Suharto, pada rezim Orba. Dan ada pepatah kita yang mengatakan “hutang budi dibawa mati”
Sebelum pemilihan presiden putaran terakhir pada 2004, Ilham Aidit, putra DN Aidit, Pemimpin PKI dalam mengikuti silaturahmi yang digagas oleh dai kondang Aa Gym, bertemu dengan calon presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan di mana mereka duduk bersama dan berdampingan itu, setelah berbincang-bincang, dengan tangannya yang besar dan kekar SBY memegang paha kiri Ilham dan berkata “kita harus menyelesaikan masa lalu, namun dengan cara yang arif.” Setelah SBY terpilih menjadi Presiden, rakyat berharap semoga apa yang pernah diucapkannya itu akan menjadi kenyataan, yaitu “menyelesaikan masa lalu”. Akan tetapi, ya, akan tetapi, setelah beliau menjadi Presiden, jangankan “menyelesaikan masa lalu dengan cara yang arif” malahan beliau mengatakan bahwa “membicarakan G30S sebagai tidak produktif……………….” Apakah maksud dan pikiran beliau “menyelesaikan masa lalu” itu berarti menutup habis dan melupakan begitu saja jutaan korban tanpa salah yang dibantai oleh Angkatan Darat? Apakah begitu?
Rupanya begitulah pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan “tokoh-tokoh” hipokrit yang coba mengelabui rakyat dengan kepandaian bermain lidah dan berusaha menutup dan melupakan sejarah. Dengan menelanjangi tubuh-tubuhnya sendiri mereka berlindung di balik lalang sehelai dan mengengkari ucapan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia: “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah!”.
Kendatipun generasi muda Indonesia yang lahir setelah 1965 tidak mengalami langsung Peristiwa yang meninggalkan trauma bangsa sampai sekarang, Peristiwa yang merobah jalannya Sejarah dan Revolusi Indonesia, Peristiwa yang menghancur luluhkan susunan dan tata kehidupan bangsa, kaum muda tidak tinggal diam dan senantiasa belajar dan mencari kebenaran sejarah atas Peritiwa 1965 yang menelan jutaan korban. Namun, tidak sedikit juga yang menganggap dan berpendapat bahwa segala apa yang disampaikan dan ditulis oleh ahli-ahli pengikut Suharto dan Ordebaru, sebagai suatu kebenaran, tanpa mau melakukan penyelidikan. Mata dan hati mereka dibutakan oleh kenyataan bahwa semenjak Peristiwa 1965, semenjak kudeta Suharto sampai hari ini, keadaan negeri tercinta bukannya bertambah baik malahan sebaliknya. Tanah, air dan udara bumi tercinta telah tergadai dan terjual, dan rakyat tidak punya apa-apa!
Banyak buku dan hasil riset telah ditulis dan dicetak juga berbagai milis dalam internet mengenai Peristiwa 1965 itu.  Namun, umumnya buku dan tulisan itu jarang atau hampir tidak ada sama sekali mengungkapkan tentang pembunuhan massal atau genosida yang terjadi, yang dilakukan oleh Jenderal Angkatan Darat dan kaum milisia dan golongan agama. Kalaupun ada, hanya menggambarkan bahwa pembantaian atau genosida itu disebabkan kesalahan orang atau rakyat yang yang dibantai itu sendiri, karena menjadi golongan kiri atau PKI, yang mereka identikkan sebagai terlibat G30S, langsung maupun tidak langsung. Sedang mereka yang dibantai, tidak tahu sebab dan mengapa mereka dibantai dan dibunuh! Para ahli dan cerdik pandai bisu membungkam, menjadi kambing-kambing congek yang mengabdi kepentingan para Jenderal Angkatan Darat dan rezim Suharto dan penerusnya.
Banyak korban Peristiwa 65 yang kini telah menua dan sakit-sakitan akibat kezaliman rezim Orba, dan yang kini hanya menunggu saat napas terakhir keluar dari hidungnya, namun mereka tidak mau tinggal diam dan berhenti menjadi saksi dalam mengungkap Peristiwa 65 yang menelan sangat banyak korban itu. Kendatipun mereka mesti menulis sambil tidur karena memang jompo lemah jasmani, mereka tetap berusaha menjelaskan kebenaran sejarah yang selama ini diputar belokkan oleh rezim orba Suharto serta penerusnya.
Untuk mengetahui apa dan bagaimana Peristiwa 1965 yang mengerikan, yang menelan jutaan nyawa bangsa Indonesia yang tak berdosa, yang membuat trauma yang tak terobati sampai sekarang, marilah sedikit kita telusuri, kita pelajari, apa dan bagaimana dan kita renungkan sebagai suatu sejarah hitam bangsa Indonesia, demi perjuangan bangsa untuk mengarahkan kembali Revolusi 1945 ajaran Bung Karno, yang semenjak 1 Oktober 1965 diputar belokkan oleh penguasa kudeta yaitu Jenderal Ordebaru Suharto.
Semoga tulisan dan analisa pribadi ini ada gunanya!
G30S

Dinihari, Jumat 1 Oktober 1965, kiranya merupakan pagi yang kelabu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di subuh pagi itu, sekelompok perwira muda Angkatan Darat, melalui suatu gerakan yang mereka beri nama Gerakan 30 September, dibawah pimpinan Letkol. Untung Samsuri, Komandan Yon I Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden; Kolonel A. Latief, Komandan Brigade Infantri 1 Kodam V Jaya dan Brigjen Supardjo menggunakan militer bawahannya, bertindak melakukan penculikan dan penangkapan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga tergabung dalam organisasi “dewan jenderal” dan bakal melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Penangkapan dan penculikan yang katanya bertujuan untuk membawa dan menghadapkan para jenderal Angkatan Darat itu kepada Presiden Sukarno, ternyata berakir dengan pembunuhan yang mengenaskan, yang jenazahnya dibuang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya, di daerah Kebun Karet Pondok Gede Jakarta.
Enam Jenderal dan seorang Perwira menengah menjadi korban di malam dan pagi naas itu. Mereka adalah: Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; Mayjen. Suprapto, Asisten II Men/Pangad; Mayjen. Haryono M. T., Asisten III Men/Pangad; Mayjen. S. Parman, Asisten I Men/Pangad; Brigjen. D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad; Brigjen. Sutoyo Siswomiharjo, Oditur Jenderal Angkatan Darat.
Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, berhasil lolos, namun ajudannya, Letnan P. Tendean, dan anak Jenderal A.H.Nasution, Ade Irma Suryani, menjadi korban.
Sebelum orang tahu apa yang terjadi, Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh KSAD Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan Intel pada MI-6 Inggris, pada pagi hari 1 Oktober 65 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad. Sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen, mendengar kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta merta Yoga Sugama menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI. Ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 pagi, menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung, maka Yoga Sugama-pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak.” Yoga Sugama mengucapkan “kesimpulannya” itu, karena Untung pernah menjadi anak buahnya dalam RTP II Bukttinggi waktu bertugas menumpas PRRI di Sumatra Barat dan dianggapnya sebagai kiri. Begitu juga Ali Murtopo yang pernah training di CIA, dengan gembira menyokong ucapan Yoga Sugama itu.

 

Beberapa jam setelah para jenderal diculik dan dibunuh, kelompok bayangan Soeharto ini, Yoga dan Ali, langsung mengumumkan rekayasa dengan mengatakan “G30S didalangi PKI”. Lantas Soeharto memerintahkan: “Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian”. Dan tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, kontan saja di belakang kata G30S diberi embel-embel PKI, menjadi G30S/PKI. Lebih jelek lagi, Kolonel Haji Sugandhi, Pemimpin Redaksi Harian Angkatan Bersenjata menciptakan suatu sebutan baru, tanpa mengikuti kaedah dan peraturan Bahasa Indonesia, merobah “Gerakan 30 September” menjadi “Gerakan September Tiga Puluh” yang disingkatnya menjadi Gestapu, guna memberikan gambaran kekejaman seperti Gestapo Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Berkat Angkatan Darat, jadilah dan disebutlah G30S sebagai Gestapu/PKI.
Jenderal Suharto yang ketika itu adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), yang datang kemudian, dalam kesempatan itu, dengan licik bertanya kepada Yoga Sugama, “Apa kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan ini?” Tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan, Yoga Sugama yang Ass. I Kostrad/Perwira Intelijen langsung menjawab : “Ya”. Jawaban spontan yang tanpa penyelidikan, tanpa bukti dan fakta ini menuduh Presiden/Pangti ABRI Bung Karno sebagai terlibat dengan gerakan para militer muda itu!. Jawaban Yoga Sugama ini nampak seperti sudah diatur, disutradarai oleh “tiga sekawan” Suharto, Yoga dan Ali Murtopo, agar Yoga Sugama mengatakan begitu. Hal ini sangat membesarkan hati Soeharto, karena sesuai dengan ambisi dan keinginannya seperti apa yang pernah diucapkannya kepada Kolonel A.Latief, dua hari sebelumnya, Jenderal Soeharto MENGHENDAKI Presiden SOEKARNO DIGANTI.
Dengan demikian rencananya untuk menghancurkan kekuatan PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno, “sepertinya mendapat dukungan dari bawah.”
Catatan: Ketika Kol. Latief berkunjung kerumah Suharto membicarakan masalah gerakan. Pengakuan Kol. Latief adalah: “Seperti biasanya, pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari) saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jl Agus Salim Jakarta, di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto MENGHENDAKI (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden SOEKARNO DIGANTI, karena selalu membikin ribut. Saya jawab: ‘Tidak mungkin, karena BUNG KARNO didukung rakyat!'; —- KESAKSIAN TAMBAHAN ATAS PERNYATAAN DAN TUNTUTAN Kol. A. Latief TERTANGGAL 01 JANUARI 2003 Kolom Ibrahim Isa, http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com. (Silahkan Lihat juga Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia/Ultimus 2010, halaman 117)
Presiden Soekarno yang berada di Halim pada pagi hari itu dan mendengar gugurnya para perwira tinggi AD, tidak mau mendukung G30S dan memerintahkan Brigjen Supardjo menghentikan gerakannya, dan Supardjo sebagai militer mematuhi Perintah Presiden/Pangti ABRI ini.
Selanjutnya, Presiden Soekarno, selaku Pangti ABRI, setelah mendengar meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, mengeluarkan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia yang menyatakan: “Pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditugaskan untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro Ass III/Pangad….” Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, dan memerintahkan ajudan beliau Kol. KKO Bambang Widjanarko memanggil Pranoto Reksosamudro dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap.
Akan tetapi, pada jam 9.00 pagi hari itu juga, dalam rapat yang berlansung di Markas Kostrad, di bawah pimpinan Letjen Suharto selaku Panglima Kostrad, setelah mengetahui bahwa Letjen A. Yani Menpangad telah terbunuh, Suharto dengan mengabaikan perintah dan keputusan Presiden/Pangti ABRI, “mengangkat dan menetapkan dirinya” sebagai Panglima Angkatan Darat.

Ketika Ajudan Presiden Kol. KKO Bambang Wijarnako datang ke Makostrad menyampaikan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, meminta Pranoto Reksosamudara dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap Presiden, disambut oleh Pangkostrad Jenderal Suharto dengan angkuh dan galak, sambil mengatakan kepada kurir Presiden Soekarno dalam bahasa Belanda: “Jendral Umar blijft hier!” (Y.Pohan: “Siapa yang melakukan kudeta…” (http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm)
Dengan perilaku Suharto dan kejadian pada pagi hari 1 Oktober itu, maka mulailah gerakan pembangkangan dan pengengkaran perintah Pangti ABRI/Presiden Sukarno oleh Letjen Suharto. Lebih jauh lagi, bahkan lewat kurir pribadi Ajudan Presiden Kol. Bambang Wijarnako tersebut, Suharto memberi “perintah dan petunjuk” kepada Presiden/Pangti ABRI Sukarno, agar segala persoalan yang menyangkut militer harus melalui dirinya, Pangkostrad Letjen Suharto.
Sejalan dengan itu, Suharto dengan sigap-seperti kucing yang telah siap menunggu, segera menerkan, “melumpuhkan” kekuatan G30S yaitu Yon 454/Diponegoro dan Yon 530/Brawijaya dengan menggunakan pasukan RPKAD Yon 328/Kujang Siliwangi, yang semuanya adalah pasukan yang dipanggil dan berada di bawah pimpinan Pangkostrad Jenderal Suharto sendiri.
RRI yang pagi hari digunakan oleh G30S untuk menyiarkan pengumumannya, sore harinya diserahkan kepada Kostrad. Oleh Pangdam V Jaya Letjen Umar Wirahadikusuma, di Jakarta diumumkan dan diberlakukan “jam malam” dan semua surat kabar media dilarang terbit, kecuali suratkabar militer yaitu Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila. Waktu jam malam dan pelarangan terbit media massa itu, digunakan oleh pihak militer melalui RRI dan korannya untuk mengkampanyekan keterlibatan PKI dalam G30S. Semua berita fitnah dan rekayasa yang telah dipersiapkan pihak militer disiarkan oleh Koran Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila. Ternyata, usaha pihak militer yang dikepalai oleh Pangkostrad Letjen Suharto ini berhasil menanamkan “kepercayaan”, simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpin Suharto. G30S yang cuma “berkuasa” beberapa jam di Radio, dapat “dilumpuhkan” oleh pasukan Kostrad/Suharto dengan mudah. Para prajurit yang digunakan sebagai kekuatan G30S, lari ke markas induk yaitu Kostrad minta makan.
Kendatipun para pentolan dan penggerak G30S seperti Untung, Latief dan Supardjo dll. dapat segera ditangkap dan ditahan, banyak sipil dan militer yang langsung “diselesaikan” tanpa melalui pengadilan dan hukum. Hari-hari selanjutnya bukan hanya merupakan hari yang kelabu, namun merupakan hari-hari yang gelap gulita dan hitam bagi bangsa dan rakyat Indonesia. karena pembunuhan yang dilakukan seperti atas para jenderal itu, sesungguhnya tidak berhenti hanya sampai disitu, namun berlanjut dengan pembantaian yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan milisia/golongan agama serta massa kanan, dengan restu dan langsung maupun tidak langsung perintah pembersihan dari Jenderal Suharto, terhadap golongan dan rakyat yang dituduh “gestapu/pki” dan golongan kiri umumnya. Dengan alasan membasmi dan membersihkan sisa-sisa G30S, dilakukanlah pembunuhan di seluruh pelosok tanah air. Persada tanah air menjadi banjir darah orang-orang yang tak berdosa, besar kecil, tua muda, lelaki maupun perempuan, dibantai tanpa hukum dan pemeriksaan!

 

Manusia Indonesia hidup dalam ketakutan dan saling curiga mencurigai. Pembunuhan terhadap golongan kiri di mana-mana. Sungai-sungai penuh dengan mayat-mayat tak berkepala, jalan-jalan dan rawa-rawa serta jurang dipenuhi tubuh-tubuh tanpa nyawa, kepala-kepala yang dipenggal oleh manusia-manusia yang mengaku bertuhan dan berperikemanusiaan, dipacakkan di simpang-simpang atau tepi jalan menjadi tontonan dan hiburan manusia-manusia haus darah. “Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun.” (Perang Urat Syaraf…Kompas, 9 Februari 2001). Dan Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh [mahkluk yang bernama] manusia. Sementara itu dalam Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Pemerintah, Letjen Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD, dengan bangga mengakui telah membunuh 3 juta orang komunis. Suatu prestasi yang sangat membesarkan hati Imperialis Amerika!

“Ketangkasan” Mayjen Soeharto dalam meredam aksi G30S memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang. Katanya: “Sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan, … Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya”
Bahkan Mike Head yang menulis dalam Sydney Morning Herald, 19 July 1999, mengatakan: “The speed with which Soeharto moved on October 1 support the conclusion that, acting in concert with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI”.
Benarkah dugaan dan kecurigaan Ratna Sari Dewi dan tulisan Mike Head, wartawan Sydney Morning Herald Australia itu? Lebih daripada itu, benarkah Gestok itu adalah “Gerakan Suharto 1 Oktober”?
Pembangkangan dan “gerakan” Suharto melawan atasannya yaitu Presiden RI/Pangti ABRI, dengan menggunakan kliknya dalam Kostrad dan Angkatan Darat (Suharto-Yoga Sugama dan Ali Murtopo) yang dimulainya pada pagi hari 1 Oktober itu, oleh Bung Karno disebut “Gerakan 1 Oktober” atau disingkat Gestok. Dalam satu kesempatan Bung Karno mengatakan bahwa “Gestok adalah lawannya G30S”.
Namun, Dr. Asvi Warman Adam mengatakan, “Kita tahu, gerakan ini menyebut diri sebagai Gerakan Tiga Puluh September. Karena itu, lebih objektif bila peristiwa itu disebut sebagai G30S, bukan Gestapu dan bukan pula Gestok.” (Kompas, Senin, 30 September 2002). Apa yang dikatakan Dr. Asvi memang benar. G30S adalah Gerakan Tigapuluh September. Akan tetapi, aksi penculikan dan pembunuhan oleh G30S itu dilakukan pada subuh hari 1 Oktober, sehingga ketika Bung Karno menyebut “Gestok”, Gerakan Satu Oktober, maka asosiasi rakyat adalah bahwa G30S itu disebut juga sebagai Gestok. Akan tetapi, mungkin bukan itu yang dimaksud oleh Bung Karno, karena beliau mengatakan “Gestok adalah lawannya G30S”. Jadi, ini berarti ada 2 gerakan. Gerakan 30 September dan Gerakan Satu Oktober, yang kedua-duanya sama-sama mulai beraksi pada hari 1 Oktober itu.
Seandainya kita tidak mau menggunakan nama “gestok” untuk “Gerakan Suharto 1 Oktober” yang melawan Pangti ABRI, (Selama 32 tahun Suharto berkuasa, tidak pernah terdengar sebutan Gestok), maka apakah tidak mungkin bahwa gerakan Suharto 1 Oktober itu adalah sebenarnya penerusan atau kelanjutan dari G30S. Karena kita bisa melihat dan mempelajari bahwa tokoh-tokoh G30S seperti Untung, Latief, dan Supardjo sangat erat hubungannya dengan Suharto. Kemudian, Gerakan Suharto 1 Oktober, sangat erat hubungannya dengan Yoga Sugama dan Ali Murtopo yang adalah klik dan bawahannya Suharto. Dengan kata lain, baik G30S maupun Gestok sama-sama berada di bawah satu komandan yaitu Pangkostrad, Letjen Suharto sendiri!

 

Banyak sudah tulisan-tulisan atau buku yang menceritakan tentang tokoh-tokoh militer dan sipil yang menjadi pentolan G30S seperti Untung, Latief, Suparjo, Syam Kamaruzaaman serta hubungannya dengan Suharto. Karena ruangan ini tidak memungkinkan kita buat menceritakan kembali satu persatu secara menyeluruh maka kita ambil saja point penting yang dirasa perlu, yang kita peroleh dari hasil riset dan tulisan Drs. Harsutejo.

Letkol. Untung Samsuri

Yang saat itu adalah Komandan Yon I Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, adalah lulusan Akmil yang terbaik, bersama Benny Murdani bertugas dalam perebutan Irian Barat dan merupakan salah satu anak buah Soeharto yang dipercaya. Kendatipun tidak sekelas dengan Suharto, Untung juga tergabung dalam “Kelompok Pathuk” dan bertemu kembali dengan Suharto tahun 1962. Untug  menikah tahun 1964 dengan gadis hasil carian Ibu Tien Suharto, di mana pernikahannya dihadiri oleh Suharto dan istrinya di Kebumen. Dengan demikian, Untuk adalah merupakan anak mantu angkat Suharto.

Letkol. Untung pernah dikirim belajar ke AS. Menurut catatan CIA tertanggal 1 Oktober 1965 dalam “CIA, 2001:300, memorandum untuk Presiden Johnson” bahwa Untung memiliki “military police background and was trained in the United States.

Sebelum pelaksanaan G30S, Untung menemui Suharto dan menyampaikan rencananya untuk menangkap dan membawa para jenderal yang diduga akan melakukan kup kehadapan Bung Karno. Dengan antusias, Suharto menjawab: “Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu. Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah”

 

Untuk merealisasinya, Suharto memanggil Batalyon dari Jateng dan Timur dengan telegram No. T.220/9 (15 September 1965) dan mengulanginya dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika Batalyon itu sampai di Jakarta, di terima dan diinspeksi oleh Suharto selaku Pangkostrad. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00 Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.

 

Pada 1 Oktober 1965, Untung tampil sebagai pemimpin Gerakan 30 September yang menculik para jenderal AD, yang ternyata kemudian dibunuh. Pembunuhan para jenderal ini, dianggap menyimpang dari rencana mereka semula, yang hanya akan menangkap dan menghadapkan para jenderal kepada Presiden.

Setelah G30S meletus dan gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya sebelum kemudian ia tertangkap, dan ditahan. Setelah melalui sidang mahmilub yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1969.

Kolonel A. Latief

Menurut riset dan tulisan Harsutejo dalam “Sekitar G30S”, pada awal tahun-tahun kemerdekaan, A. Latief, yang pada waktu itu berpangkat Kapten, pernah menjadi Komandan Kompi dari Kesatuan dibawah pimpinan Letkol. Soeharto di Yogyakarta Dalam Serangan Umum 1 Maret di Yogya,  Pasukan Kapten Latief yang masuk ke Yogya dari Godean.

Belakangan, Latief menjadi Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, suatu kedudukan yang strategis. Sebagai Komandan Kostrad pun Soeharto mendekati Kolonel Latief antara lain dengan mendatangi rumahnya ketika Latief mengkhitankan anaknya.

Latief sendiri menyatakan karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Suharto. Pada gilirannya membuat hubungan Latief dan Suharto bukan lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat. Suharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan kepercayaan dari Suharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit. Ketika Trikora pun ia masih dicari bekas komandannya itu, tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965 Mayjen Suharto meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di Kalimantan Timur, akan tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya.

Di luar dinas Latief mempunyai hubungan kekeluargsaan yang cukup akrab dengan Suharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Suharto dikhitan, isteri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitankan anaknya maka Suharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada 28 September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Suharto di Jl HA Salim, ia membicarakan soal tukar-menukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas baginya di Jl Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar dengan kediaman Suharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya.

 

3 minggu sebelum meletusnya G30S, Letkol. Untung  dan Kol. Latief  masing masing sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa dan Komandan Brigade Infantri 1 Kodam V Jaya , sudah merundingkan dengan Suharto langkah-langkah yang perlu diambil, sebab Untung dan Latief kedua-duanya bekas anak buah Suharto, dan persahabatan mereka terus berkelanjutan”

(http://www.geocities.com/arsip_nasional/politik/politik12.htm)

 

: Seperti biasanya, pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari) saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jl Agus Salim Jakarta, di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto MENGHENDAKI (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden SOEKARNO DIGANTI, karena selalu membikin ribut. Saya jawab: ‘Tidak mungkin, karena BUNG KARNO didukung rakyat!';(Catatan:  Sayang sekali. Kolonel Latief tidak menaruh perhatian akan ucapan yang merupakan iktikad Soeharto yang “menghendaki” Presiden Soekarno diganti ini, sehingga Latief sebagai prajurit, sebagai bawahan, tetap melanjutkan gerakan yang sudah mereka rencanakan.—Pen.)

 

“Pada tanggal 29 September 1965, antara pukul 09.00 – 10.00 (siang hari) saya menemui Jenderal Soeharto yang di saat itu sedang menunggu putranya yang tersiram sup panas yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Pada tanggal 30 September, jam 11.00 malam hari, Kolonel Latief atas persetujuan Untung dan Supardjo.

 

mengunjungi Jenderal Soeharto di RSPAD Gatot Subroto untuk melaporkan situasi “gerakan” yang bakal dimulai empat jam lagi.

 

Kolonel Latief ditangkap sepuluh hari setelah kegagalan gerakan, tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978. Sedang vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982. Latief merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Suharto.

Seperti yang tercantum dalam pembelaannya di depan Mahmilub pada 27 Juni 1978. Letkol Latief tetap menuduh Jenderal Suharto sebagai ikut terlibat dalam G30S. Namun, sampai maut menjemputnya pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang, tidak menjelaskan secara terperinci, sampai berapa jauh keterlibatan Jenderal Suharto dalam G30S.

Brigjen Supardjo 

IA berasal dari Divisi Siliwangi, pasukan Supardjo-lah yang telah berhasil menangkap gembong DI, Kartosuwiryo, dan mengakhiri pemberontakan DI di Jawa Barat. Kemudian ia ditugaskan ke Kostrad, lalu menjabat sebagai Panglima Kopur II Kostrad di bawah Jenderal Soeharto. Tokoh ini juga cukup dekat dengan Soeharto. Hampir dapat dipastikan bahwa tokoh ini pun, seperti kedua tokoh sebelumnya, yakni Letkol. Untung dan Kolonel Latief, seseorang yang memiliki kesetiaan tinggi kepada Presiden Soekarno.

Supardjo merupakan anggota kelompok yang biasa disebut kelompok Kolonel Suwarto (Seskoad Bandung), yang di dalamnya terdapat Alamsyah, Amir Makhmud, Basuki Rakhmad, Andi Yusuf, Yan Walandow.

Ia mempunyai hubungan lama dengan CIA dan menjadi petugas Soeharto dalam mencari dana dari luar negeri. Ia pun anggota trio Soeharto—Syam—Latief, cs. [Untung, Supardjo], begitu tulis A.M. Hanafi. Brigjen. Supardjo pernah mendapatkan pendidikan militer di Amerika yakni di Fort Bragg dan Okinawa. Tentulah pemilihannya selain berdasar kriteria di dalam negeri yakni pihak AD, juga telah melalui seleksi ketat baku yang dikendalikan oleh CIA. Sampai di mana tangan dinas rahasia CIA bermain dalam hubungan ini?

Setelah kegagalan G30S, ketika ditahan di RTM Budi Utomo, Jakarta, dalam keadaan diisolasi Supatjo mendapat simpati banyak orang, dari petugas maupun tahanan lain.

Di depan mahmilub, jenderal ini telah menantang agar bukan cuma G30S yang diadili, tetapi juga Dewan Jenderal (DJ). Untuk itu ia siap membuktikan keberadaan DJ, kegiatan mereka masa prolog yang menjurus pada Peristiwa G30S dan masa yang sama serta bahan-bahan setelah kejadian. Tentu saja permintaan semacam itu hanya menjadi suara di padang pasir tanpa gaung dalam situasi pengadilan penuh rekayasa serta tekanan politik dan penindasan fisik masif rezim orba. Sedang permintaan sederhana yang amat wajar dari Sudisman di mahmilub untuk menghadirkan Supardjo sebagai saksi tidak dipenuhi.

Salah seorang putra Jenderal Supardjo mengisahkan detik-detik terakhir sebelum dia dieksekusi pada 16 Mei 1970. Ketika bertemu keluarganya, dia meminta mereka menggenggam dan menghancurkan sebuah apel, lalu dia memberikan ke masing-masing anaknya apel yang telah digigitnya untuk dihancurkan. “Kalau Kalian terdiri dari kepingan-kepingan kecil, akan gampang dihancurkan. Tapi jika kamu bersatu, mungkin akan hancur, tapi diperlukan kekuatan besar….” Pada saat terakhir, “Saya lihat ayah berjalan menuju tempat eksekusi. Dia mengenakan baju olahraga putih yang menurut dia bisa sekaligus untuk kafan. Ayah tenang berjalan menuju lapangan sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.” Demikian yang ditulis Tempo, 9 Oktober 2005.

 

Syam Kamaruzzaman

Bahan atau data-data  tentang tokoh sipil yang menjadi  “gembong “ G30S yaitu Syam Kamaruzzaman, sangat banyak dan bisa kita peroleh dari tulisan-tulisan para ahli riset dan sejarah seperti Ben Anderson, Dr. Asvi Warman Adam, Harsutedjo, dan Prof. John Roosa serta para ahli lainnya. Namun, untuk sekedar pengetahuan kita bersama, marilah sedikit kita kutip tulisan Harsutedjo tentang Syam ini

“Nama asli Syam  ialah Syamsul Qomar bin Mubaidah, dalam dokumen 1960-an disebut Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Sjamsuddin, Djiman, Karman, Ali Muchtar, Ali Sastra. Ia diduga membujang sampai umur 40 tahunan, juga tidak diketahui bagaimana keluarganya

Menurut Letkol. Ali Said, S.H., Syam bukan tokoh PKI sepele, ia dapat disejajarkan dengan D.N. Aidit. Ia sebagai jenderal intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak 1949.

Syam bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10, Divisi Diponegoro dengan pangkat letnan satu, eks Laskar Gabungan Yogya yang sebelumnya berada dalam satu Kelompok Pathuk bersama Letkol. Soeharto. Komandan resimennya ketika itu Mayor Haryosudirjo. Berdasar pengakuan Syam yang diceritakan kepada Latief, ia berada dalam pasukan Soeharto ketika SU 1 Maret 1949.   Sekitar 1947, Syam mulai berkenalan dengan D.N. Aidit yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI. Sebagai intel pada Batalyon 10 Yogya, Lettu. Syam di bawah Letkol. Soeharto. Sejak itu Syam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Soeharto. Hubungan persahabatannya dengan Soeharto berjalan selama 20 tahun. (Ada informasi yang mengatakan bahwa pada waktu itu Aidit juga merupakan anggota pemuda Kelompok Pathuk bersama Syam dan Suharto-pen).

Pada tahun 1949, Syam pindah ke Jakarta dan pada 1950 ia membantu pembebasan Aidit yang baru datang dari Vietnam [menurut mitos] yang ditahan di Tanjungpriok karena tidak punya tiket.

Pada tahun 1950—57, ia di SOBSI Jakarta, lalu sebagai sekretaris. Pada 1957 ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, Ketua PKI.

Peter Dale Scott menyebut Syam sebagai seorang kader PSI, pada tahun 1950-an ini juga ia sering datang dan menginap di rumah Soeharto di Yogya. Menurut Subandrio, yang juga Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI), pada 1958, Syam perwira intelijen AD serta mitra lokal CIA. Dengan demikian Syam mempunyai hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung atau pun tidak.

Ketika Kolonel Soeharto memasuki Seskoad di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan Poulgrain. Hubungan mereka begitu rumit. Kolonel Suwarto dididik di Amerika, ia sahabat Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Barkeley, konsultan RAND Corporation yang menitikberatkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Suwarto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Suwarto-lah CIA melakukan operasinya misalnya dengan apa yang disebut civic mission AD, yang sebenarnya merupakan civic action CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti komunis di kalangan AD. Rupanya lewat jalur inilah Soeharto pertama kali berhubungan dengan CIA.

Berdasar pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di AS, Belanda, dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI, nama Syam tercantum sebagai Ketua PSI Ranting Rangkasbitung, Banten. Dalam arsip Belanda, Syam tercatat sebagai intel Recomba Jawa Barat. Recomba merupakan pemerintah federal boneka Belanda, bisa saja Syam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda, akan tetapi hal ini aneh. Dalam berbagai koran 1950-an, ia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota (KMK) Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi tapol di Salemba menyebutkan Syam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai itu di antara 29 kader yang lain.

PADA 1960-an dengan bentuk lebih jelas pada 1964, Syam diangkat menjadi ketua Biro Chusus (BC), suatu jaringan intelijen PKI yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan Aidit selaku ketua Politbiro CC PKI. Tugas Syam, pertama mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Kedua, membangun sel-sel PKI di tubuh ABRI dan membinanya. Tugas Syam yang lain mengadakan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tak mungkin dilakukan alat-alat formal PKI. BC mempunyai aparatnya sendiri yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Ia memberikan laporan, mengolah informasi dan menyampaikannya kepada Aidit secara langsung. Oleh Aidit, bahan-bahan dan keputusan disodorkan pada Politbiro untuk disetujui dan dilaksanakan.

Menurut seseorang yang mengaku sebagai mantan agen CIA, Soeharto mendapat perhatian cukup dari BC PKI dan dibina melalui Syam, Untung, dan Latief. Dalam hal ini Soeharto mendapat kategori sebagai ‘orang yang dapat dimanfaatkan’. Hal ini cocok dengan keterangan Untung dan Latief bahwa Soeharto akan membantu gerakan mereka, dan dibuktikan dengan didatangkannya Yon 530 dan Yon 454 dalam keadaan siap tempur. Sedang yang lain menamainya sebagai trio sel PKI.

Pada tahun 1967, majalah Ragi Buana menamai Syam sebagai ‘double agent’, ia menjadi informan Kodam Jaya sejak 1955 sampai kudeta 1965. Untuk memperdalam ilmunya pada 1962 ia dikirim ke RRT, Korea Utara, dan Vietnam, termasuk memperdalam bidang intelijen terutama menyangkut strategi mempersiapkan dan menggerakkan pemberontakan bersenjata.  Menurut Dr. Asvi Warman Adam (Kompas, Senin, 30 September 2002), “Sjam sendiri masih misterius, apakah dia double agent (AD dan Biro Chusus PKI) bahkan triple agent (AD, Biro Chusus PKI, dan CIA)?”

Sebagai Ketua BC PKI, Syam lapor langsung kepada Aidit. Karena Aidit satu-satunya pimpinan PKI yang membentuk BC serta mengetahui personilnya, maka BC ini merupakan partai dalam partai dengan Syam sebagai orang tertingginya. Seperti disebutkan oleh Sudisman, BC dibentuk tanpa persetujuan CC PKI, dalam hal ini Aidit telah melanggar konstitusi partai. Dengan demikian BC bukan aparat partai, tetapi aparat Aidit. Di pihak lain yang mengontrol seluruh struktur aparat dan sepak terjang BC bukan Aidit, tetapi Syam. Jika Syam seorang agen ganda, maka praktis seluruh struktur BC merupakan alat dalam kendali musuh PKI.  Nama Syam juga berada dalam daftar gaji Kodam Jaya. Di Kodam Jaya, Syam berhubungan dengan Latief, di samping hubungannya dengan Kostrad

 

Setelah G30S gagal, dan semua pimpinannya, Untung, Latief, Supardjo dll. Ditangkap, Syam ditangkap pada 8 Maret 1967 di Cimahi dan ditahan di RTM Budi Utomo Jakarta pada 27 Mei 1967. Namun, berbeda dengan tahanan lainnya, Syam mendapat perlakuan “super istimewa” selama dalam tahanan. Oei Tjoe Tat, S.H., mantan menteri negara yang juga pernah ditahan di RTM, menggambarkan Syam sebagai orang yang tidak tahu diri. Kalau ia keluar untuk diperiksa, orang lain menjadi tidak tenteram karena ulahnya. Ia orang misterius yang dijauhi oleh para tahanan yang lain.

Dengan telah ditembakmatinya Aidit tanpa diajukan ke pengadilan maka Syam mempunyai kesempatan untuk memonopoli seluruh keterangan tentang G30S dalam hubungannya dengan PKI. Hanya Syam sebagai Ketua BC PKI dan Aidit sebagai Ketua Politbiro PKI yang mengetahui seluk beluk biro tersebut dalam hubungan dengan peristiwa G30S serta hubungannya dengan sejumlah perwira militer.

 

Syam dijatuhi hukuman mati oleh mahmilub pada 9 Maret 1968. Namun,  berdasarkan catatan, Syam diambil dari Cipinang pada 27 September 1986 jam 21.00 oleh petugas Litkrim Pomdam Jaya atas nama Edy B. Sutomo (NRP.27410), lalu dibawa ke RTM Cimanggis. Tiga hari kemudian tengah malam bersama dua kawannya ia dibawa dari Cimanggis dan pada jam 01.00 sampai ke Tanjungpriok. Mereka diangkut dengan kapal laut militer ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu dan dieksekusi pada jam 03.00. Tak ada keterangan mengapa pelaksanaan eksekusi terhadap Syam—dan sejumlah tokoh yang lain—terus diulur-ulur hingga 14 tahun dihitung dari sejak masuk Cipinang, bahkan 18 tahun bila dihitung sejak vonis mahmilub”.

 

Jalannya peristiwa menunjukkan peran agen Syam menjadi salah satu kunci penting keberhasilan operasi yang sedang dilancarkan oleh sahabat lamanya, Jenderal Soeharto. Mungkinkah orang yang agaknya tahu betul akan “isi perut” Soeharto dalam hubungan dengan G30S dibiarkan hidup bebas?

Kita telah melihat dan mengetahui sedikit banyaknya profil orang-orang yang pegang peranan dalam Gerakan 30 September 1965, seperti Letkol. Untung, Kol.A.Latief, Brigjen. Supardjo, dan tokoh misterius Syam Kamaruzzaman yang merupakan gembong G30S. Kita juga bisa melihat hubungan antara mereka dengan Panglima Kostrad Jenderal Soeharto, sehingga dengan demikian kita juga bisa melihat bagaimana “hubungan” antara Jenderal Soeharto dengan Gerakan 30 September 1965.  Sehingga dengan demikian terjawablah kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang, yang mengatakan “Sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan….Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya”

Begitu juga Mike Head , wartawan Sydney Morning Herald 19 July 1999 yang  mengatakan: “The speed with which Soeharto moved on October 1 support the conclusion that, acting in concert with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI”.  Jadi benar sekali kalau Hasan Raid dengan nama samaran Sulangkang Suwalu pada 8 Agustus 1998 menulis dan menyebarkan dalam berbagai milis: “G30S/SOEHARTO, BUKAN G3OS/PKI”. (lihat juga  apakabar@access.digex.net ; http://umarsaid.free.fr/ dan GELORA45). Bahkan, sampai matinya tokoh G30S, Kol. A. Latief, tetap mengatakan “Jenderal Soeharto Terlibat G30S!”

Jenderal Suharto

Membicarakan soal G30S, dan menyoroti tokoh-tokohnya seperti Untung, Latief, Supardjo dan Syam Kamaruzzaman, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyorot pula “tokoh paling penting” dalam masalah G30S dan Peristiwa 1965, yang telah merobah jalannya Revolusi Indonesia, yaitu Jenderal Suharto.

Menurut satu tulisan Drs. Harsono Sutedjo (Harsutejo), Orang tua dan keluarga Soeharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Soeharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di Desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Soeharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Tionghoa.

 

Suharto memulai karir militernya sebagai kopral KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) alias tentara penjajah Belanda pada tahun 1940-an di Batalyon XIII di Rampal Malang. Karena “prestasinya” ia segera naik pangkat menjadi Sersan. Pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi Peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945.

SETELAH kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Soeharto menanjak pangkatnya menjadi kolonel, kemudian brigadir jenderal, mayor jenderal, dan sampai menjadi Jenderal Besar (entah siapa yang menaikkan pangkatnya jadi Jenderal Besar!).

Ketika berada di Yogyakarta tahun 1946, dia ikut dalam percobaan kudeta 3 Juli bersama atasannya Mayjen Soedarsono, Komandan Divisi III APRI. Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan peserta kudeta, berbalik menangkapi komplotan kudeta. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan merupakan upaya Soeharto mengamankan komplotan dengan kata lain Suharto berhasil menyelesaikan “tokoh kudeta dan atasannya Mayjen Soedarsono. Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi penyelamat. Nampak, pada awal Indonesia merdeka itu, Soeharto sudah menerapkan politik “bermuka dua”

Dalam Peristiwa Madiun, ada informasi yang mengatakan bahwa Suharto, Gatot Subroto dan Kartosuwiryo (yang kemudian jadi panglima DI/TII) adalah adalah para penjagal, pembunuh orang Komunis dalam Peristiwa Madiun dibawah arahan Kolonel A.H.Nasution dan Perdana Menteri Drs. Mohamad Hatta yang menjalankan garis AS yaitu menerapkan politik pembersihan kaum kiri (Red Drive Proposal) di Indonesia sebagai bagian makro politiknya untuk membendung komunisme.

Namun, Suharto terlalu licik, kendatipun ia sebagai penjagal, dia bisa “mencuci tangan” dengan mengatakan suatu kebenaran bahwa memang tidak ada bendera palu arit di Madiun ketika itu, sehingga orang-orang yang pro komunis kemudian hari menganggap bahwa Suharto adalah orang baik yang bisa diandalkan.

Pada akhir 1956 ketika rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro

bocor, terjadi rapat gelap di Kopeng dihadiri sejumlah perwira yang dikoordinir oleh Letkol Suharto melalui anak buahnya Mayor Yoga Sugamo sebagai Asisten I Divisi di Semarang, Suharto sendiri tidak hadir. Dari puluhan perwira yang hadir hanya Kolonel dr Suhardi yang menandatangani setuju pencalonan Letkol Suharto dan menolak pencalonan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam. Suharto yang ingin merebut kedudukan ini berpacu dengan waktu karena pencalonan Bambang Supeno tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Akhirnya komplotan tersebut berhasil.

Seandainya tidak, maka rapat gelap itu akan diusut, dan yang paling terbukti adalah Kolonel dr Suhardi, sedang Suharto tidak terbukti tersangkut karena Suharto menjadi ‘Mr Alibi’. Masalah tersebut dicatat juga oleh Ali Murtopo yang ketika itu Kapten dan Komandan Raiders yang diminta Yoga Sugomo untuk melakukan operasi intelijen soal pencalonan Suharto (Yoga Sugomo 1990:20-30). Selanjutnya Yoga Sugomo mencatat bahwa rapat di Kopeng itu dihadiri oleh Sudarmo Djojowiguno, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto, Suwito Haryoko (Asisten II), Suwarno (Asisten IV), dan Munadi (AsistenV). Ia dan Mayor Suryo Sumpeno berangkat ke Jakarta menemui Kolonel Zulkifli Lubis di MBAD untuk menggagalkan pencalonan Bambang Supeno dan menggantinya dengan Suharto. Usaha mereka berhasil (Yoga Sugomo 1990:80-82).

Inilah trio pertama Suharto-Ali Murtopo-Yoga Sugomo. Trio ini pula kelak melakukan usaha-usaha menikam politik konfrontasi Presiden Sukarno dengan penyelundupan ke Malaysia dan Singapura serta kontak-kontak politik gelap dengan pihak Malaysia melibatkan tenaga militer, politisi sipil anti komunis, pengusaha. Kontak-kontak trio ini di lapangan melibatkan Ali Murtopo, Benny Murdani, AR Ramly, selanjutnya di Malaysia dengan Des Alwi, Prof Sumitro (Yoga Sugomo 1990:139; Hanafi 1998:206).

Trio ini pula kemudian menangani peristiwa G30S. Pagi-pagi pada 1 Oktober 1965 sebelum orang lain mengetahui keadaan yang sebenarnya, Kolonel Yoga menyatakan, “…Ini mesti perbuatan PKI…”. Selanjutnya, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”. Selanjutnya Letkol Ali Murtopo mencatat, “…berdasar penjelasan Pak Yoga kepada Pak Harto, maka kita bertiga kumpul lagi di ruang Pak Harto. Disini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya” (Yoga Sugomo 1990:37,148). Yang dimaksud Ali Murtopo dengan kata ‘lagi’ dalam “Di sini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya”, bahwa komplotan semacam itu telah pernah mereka lakukan sebelumnya ketika merancang operasi intelijen perebutan jabatan Panglima Diponegoro untuk Suharto seperti tersebut di atas. (Harsutejo)

Waktu Kolonel Suharto menjabat sebagai Panglima Diponegoro, dia dikenal sebagai sponsor penyelundupan dan berbagai tindak pelanggaran ekonomi lain dengan dalih untuk kesejahteraan anak buahnya. Suharto membentuk geng dengan sejumlah pengusaha seperti Lim Siu Liong, Bob Hasan, dan Tek Kiong, konon masih saudara tirinya. Dalam hubungan ini Kolonel Suharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugomo, dan Mayor Sujono Humardani. Komplotan bisnis ini telah bertindak jauh antara lain dengan menjual 200 truk AD selundupan kepada Tek Kiong.

Persoalannya dilaporkan kepada Letkol Pranoto Reksosamudro yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Diponegoro, bawahan Suharto. Maka MBAD membentuk suatu team pemeriksa yang diketuai Mayjen Suprapto dengan anggota S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo. Langkah ini diikuti oleh surat perintah Jenderal Nasution kepada Jaksa Agung Sutarjo dalam rangka pemberantasan korupsi untuk menjemput Kolonel Suharto agar dibawa ke Jakarta pada 1959. Ia akhirnya dicopot sebagai Panglima Diponegoro dan digantikan oleh Pranoto, namun tidak diajukan ke depan pengadilan, namun disekolahkan di SESKOAD Bandung.

Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan dan akan menghabisi, mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota Team Pengusut MBAD, yang terdiri dari Mayjen Suprapto, Deputi Pangad sebagai ketua, dengan aggota-anggota Team  Mayjen S.Parman,Mayjen Haryono M.T., Brigjen Soetoyo dan Brigjen Panjaitan. Serta penanda tangan Surat Keputusan Pemecatan Panglima Divisi Diponegoro yang tidak lain adalah Panglima Tertinggi/Presiden Soekarno.

Di Bandung Kolonel Suharto bertemu dengan Kolonel Suwarto, Wadan Seskoad, hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Suharto selanjutnya. Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung yang telah berdiri sejak 1951 ini merupakan sebuah think tank AD, pendidikan militer Indonesia tertua, terbesar dan paling berpengaruh. Seskoad telah menjadi tempat penggodogan perkembangan doktrin militer di Indonesia. Sampai 1989 telah meluluskan 3500 perwira. Para alumninya menjadi tokoh terkemuka dalam pemerintahan. Hampir 100 orang menjadi sekretaris jenderal, gubernur, pimpinan lembaga-lembaga nasional atau badan-badan non departemental. Presiden, Wakil Presiden, dan lebih 30 menteri merupakan alumni Seskoad.

Suwarto sendiri pernah menempuh pendidikan Infantry Advance Course di Fort Benning pada 1954 dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, AS pada 1958. Ia bersahabat dengan Prof Guy Pauker, konsultan RAND (Research and Development Corporation) yang dikunjunginya pada 1963 dan 1966. Suwartolah yang menjadikan Seskoad sebagai think tank politik MBAD, mengarahkan para perwira AD menjadi pemimpin politik potensial (Sundhaussen 1988:245/Harsutejo).

Suharto, murid baru yang masuk pada Oktober 1959 ini telah mendapatkan perhatian besar dari sang guru. Pada awal 1960-an Suharto dilibatkan dalam penyusunan Doktrin Perang Wilayah serta dalam kebijaksanaan AD dalam segala segi kegiatan pemerintah dan tugas kepemerintahan. Peran Suharto dalam civic mission menempatkan dirinya dan sejumlah opsir yang condong pada PSI dalam pusat pendidikan dan pelatihan yang disokong oleh CIA lewat pemerintah AS, suatu program bersifat politik (Scott 1999:81). Pada masa Bandung Kolonel Suharto inilah agaknya hubungan Suwarto-Syam-Suharto-CIA mendapatkan dimensi baru (Hanafi 1998:20-25).

Y. Pohan dalam tulisannya mengatakan: “Soeharto sesungguhnya sangat berkepentingan atas tindakan yang diambil oleh Letkol. Untung. Untung bersama kawan-kawannya bertindak terhadap sejumlah jenderal pada tanggal 30 September malam itu. Karena jenderal-jenderal itu adalah rival-rival Soeharto, khususnya Jenderal A. Yani, rival utama yang dianggap sebagai penghalang utama untuk memperoleh kedudukan tertinggi dalam AD. Bukanlah rahasia umum lagi waktu itu di kalangan perwira-perwira AD bahwa Soeharto merasa sangat tidak puas dengan diangkatnya Jenderal A. Yani sebagai Pangad. Putusan Presiden Soekarno mengangkat Jenderal A. Yani tidak bisa diterima oleh Soeharto, karena sebagai perwira TNI ia merasa dirinya lebih senior”..

Kita telah sama-sama melihat, betapa dan sampai di mana kedekatannya Trio: Suharto dengan Untung dan Latief dan Trio: Suharto, Yoga Sugama dan Ali Murtopo. Sehingga, pembaca yang arif tentunya bisa menyimpulkan bahwa G30S adalah Untung, Latief, Suharto (+ Suparjo), sedang Gestok adalah Suharto, Yoga Sugama dan Ali Murtopo. Dus, baik G30S maupun Gestok, adalah sama-sama di bawah pimpinan Suharto!

“Ada fakta sangat keras, dua batalyon AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen. Soeharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Soeharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Soeharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalyon tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol. Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal.” (Harsutejo)

SEJAK 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr. Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. (Harsutejo)

PROPAGANDA bohong melalui media massa segera memicu kemarahan dan kebencian massa organisasi-organisasi yang sebelumnya memilih politik yang berseberangan dengan PKI dan ormas-ormas kiri pada umumnya. Situasi panas ini dimanfatkan sebaik-baiknya oleh golongan keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, dan Partai Katolik untuk membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP Gestapu), di bawah pimpinan Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik), tapi di belakangnya beberapa perwira Kostrad dengan Brigjen Sucipto sebagai pemrakarsa, yang melalui Adam Malik mendapat curahan Rp50 juta (nilai waktu itu US$ 1, 2 juta) dari Kedubes AS di Jakarta untuk mengganyang PKI.  Partai-partai lain, berikut ormas-ormas yang selama ini bersaing dengan PKI untuk memperoleh dukungan massa, seperti PSII, Partai Kristen Indonesia, bahkan PNI yang menjadi tumpuan Soekarno, bergabung dalam aksi pengganyangan ini, secara langsung maupun tidak. KAP Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi panas menghujat dan menuntut pembubaran PKI.

Setelah situasi matang, maka dilakukanlah gerakan militer untuk melakukan pembunuhan massal dengan menggunakan emosi tinggi sebagian rakyat terhadap anggota PKI dan siapa saja yang dianggap PKI serta pendukung Bung Karno yang lain di Jateng, Jatim, Bali, dan akhirnya di seluruh Indonesia. Hal ini dilanjutkan dengan pembersihan terhadap siapa saja, utamanya aparat yang mendukung BK, pertama-tama AURI selanjutnya di kalangan ABRI yang lain. Muaranya ialah menjatuhkan Presiden Sukarno.

Peranan AS/CIA

 

DALAM situasi yang demikian, Marshall Green, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965, mengirim telegram Nomor 868 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan:

Inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam”, Army now has opportunity to move against PKI if it act quickly……Momentum is now at peak with discovery of bodies of murdered army leaders. In short, its now or never…

Selanjutnya, Green memberikan beberapa panduan tentang sikap AS/CIA: *Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan. *Secara sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer. *Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha AS) … Spread the story of PKIs guilt, treachery dan brutality (this priority effort is perhaps most—needed immediate assistance we can give army if we can find way to do it without identifying it as solely or largely US effort).”( Rita Uli Hutapea, Misteri CIA di Seputar G30S, detik.com, 08/8/2001. )

 

Ternyata, “panduan” Duta Besar AS/CIA, Marshall Green itu, terutama perihal menyebarluaskan “kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya”, serta penghancurannya, menjadi garis utama para perwira Angkatan Darat, yang kemudian menjadi panutan dan policy Angkatan Darat dan pemerintahan militer. Hal ini terbukti, sebagaimana yang dikatakan Duta Besar Green dalam telegramnya “prioritas ini membutuhkan bantuan kita segera … tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha AS … secara sembunyi sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita … seiring dengan berkembangnya perebutan kekuasa-an….

Pada tanggal 5 Oktober itu juga, Phoenix Park Singapore (Kedutaan Inggris) mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di London, yang berbunyi: “….we should have no hesitation in doing what we can surreptitiously to blacken the PKI in the eyes of the people of Indonesia.” (Wiyanto Rahman, S.H., dalam Sarasehan Leuven Belgia: Peristiwa G30S dalam Tinjauan Ulang, http://arus.kerjabudaya.org/htm/1965_Seminar_Leuven.htm )

Dengan nada dan irama yang sama, hal tersebut diperjelas dalam rapat para jenderal militer di Kostrad pada tanggal 5 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal A.H. Nasution, yang menghasilkan panduan perihal pelaksanaan dari rencana penghancuran PKI. (Robinson, p.283, n.25). Tanggung jawab atas rencana dan segala cara-cara pelaksanaan operasi militer ini diakui dengan bangga oleh Jenderal Soeharto, melalui pernyataan yang tertulis dalam bukunya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989, halaman 136, yang berbunyi: “Sejak menyaksikan … apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibukota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka….”

Semenjak “ucapan” Soeharto, Pangkostrad yang mengangkat dirinya menjadi Pangad, dan bertekad untuk menghancurkan dan menumpas PKI, yang menjadi panutan dan policy militer (penguasa/pemerintah), maka pasukan-pasukan Angkatan Darat, terutama pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, menggalang milisi-milisi terutama dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Banser NU, Pemuda Muhammadiyah, untuk memusnahkan anggota, simpatisan, bahkan anggota keluarga yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Para pemuda dipersenjatai, dilengkapi dengan alat komunikasi dan transportasi, dan didorong untuk melakukan tindakan-tindakan keji dan brutal terhadap orang-orang yang masih belum jelas apa salahnya, dan tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Banyak korban jatuh justru setelah mereka diwajibkan melapor dan ‘diamankan’ di kantor-kantor polisi, militer atau institusi-institusi negara lainnya, seperti kecamatan atau kelurahan dan kemudian, tanpa diadili, dengan berbagai cara, dibunuh begitu saja.

 

Telegram Green, Duta Besar AS di Jakarta ke Washington tanggal 20 Oktober mengatakan: “Beberapa ribu kader PKI dilaporkan telah ditangkap di Jakarta … beberapa ratus di antaranya telah dibunuh. Kami mengetahui hal itu … pimpinan PKI Jakarta telah ditangkap dan barangkali telah dibunuh…. RPKAD tidak mengumpulkan tawanan, mereka langsung membunuh PKI.

 

Green melanjutkan: “pembersihan oleh AD berlanjut di kampung dan tempat-tempat lain di daerah Jakarta. Pemuda Muslim “membantu” mengawani pasukan militer. Sumber mengatakan “beberapa” pembunuhan merupakan hasil dari pembersihan ini. Fakta lebih jauh tentang hubungan militer dengan kumpulan yang terorganisir dalam kampanye anti PKI ini, dapat dilihat dari pertemuan antara Kolonel Ethel (CIA) dan pembantu dekat Jenderal Nasution, yang mengatakan bahwa demonstrasi anti PKI akan meningkatkan pengganyangan menjadi anti Tionghoa. Dan perusakan dan pendudukan kantor perdagangan Kedutaan Tiongkok di Cikini, bukan dilakukan oleh AD akan tetapi oleh “mereka yang bertindak untuk kita”, yaitu Muslim dan Ansor. Hanya 3 bulan semenjak kampanye anti PKI, CIA melaporkan: “Hampir semua anggota Politbiro PKI ditangkap, banyak di antara mereka telah dibunuh, termasuk tiga pimpinan tertinggi partai. Berita besar hari ini, adalah: ditangkap dan dibunuhnya Ketua PKI D.N. Aidit. Sedang pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI di Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, terus berlangsung….” Bagi AS dan sekutunya, keberhasilan Angkatan Darat Indonesia menghancurkan PKI adalah merupakan suatu kemenangan besar.” Demikian Marian Wilkinson menulis dalam Sydney Morning Herald, 10 Juli 1999.

 

Pembunuhan massal berkelanjutan, bukan saja di pulau Jawa namun di seluruh pelosok tanah air, nyawa-nyawa tak berdosa dibunuh karena dianggap PKI atau simpatisan PKI. Para korban dibunuh tanpa perikemanusiaan.

American Free Press menulis: “In Aceh, for example, the civilian were ‘decapitated and their heads were placed on stakes along the road’. The bodies often repeatedly slashed with knifes or sword. Then thrown into the river that they would not ‘contaminate Aceh soil’.” ; Di Surakarta Tangan dan kaki korban diikat direl kereta api dan dibiarkan sampai kereta api melindas  hancur tubuh2 itu.(http://www.timrelawan.org) ; Kaki/badan korban  diikat kepohon, dan kepala/leher diikat dengan kawat waja dan ditarik dengan mobil/truk, hingga kepala tercabut dari badan/leher .  (Film documenter ABC-TV Australia – Riding the Tiger part3); Korban disembelih, ditusuk dengan pisau panjang ditengah ramai atau ditembak dan ditolak kedalam lubang yang mareka buat karena perintah atau dikubur hidup-hidup. Di Pasuruan, bahkan yang melakukan pemenggalan adalah seorang wanita.  (lihat film documenter: Shadow plays dan film  Riding the Tiger ); Para korban dibunuh dengan sadis dan diklelerkan saja dipinggir jalan,dibawah pohon, dan dilempar kesungai seperti bangkai anjing ( ucapan Sukarno tgl 18  Desember 1965- didepan HMI di Bogor- http://www.tokohindonesia.com);  Di Bali para tahanan diambil dan dibunuh ada yang ditembak, belum mati lantas dibuang ke lubang dan ditimbun, bahkan ada yang tubuhnya dicincang dan dipotong-potong, leher, kaki dan tangan dicerai-beraikan;  Di Sumbar, korban (gadis SMP) dimaukkan ke dalam karung hidup-hidup dan dilempar kesungai, dibiarkan menggelepar dan mati dalam karung; lain korban diikat kepala dan kaki didua buah pedati dan ditarik berlawanan arah hingga tubuh korban berkecai; korban dimuat kedalam dump truk dan dituangkan kejurang terjal yang dalam hingga semua mati; Mengikat korban dan memaku telinganya tembus dari kiri ke kanan dengan paku besar panjang lebih dari 6 inci yang biasa digunakan sebagai paku untuk bantalan rel kereta api, sehingga si korban melolong-lolong dan mati bersiram darah!; Mengikat dan mengampak putus leher si korban di depan anak dan istrinya, sehingga mereka basah bersiram darah ayah atau suaminya yang dengan kejam dihabisi nyawanya, seperti yang terjadi atas Ketua SBPP di Kupang, Nusa Tenggara Barat;  Bahkan korban yang menjadi tapol yang tidak sedikit jumlahnya, diambil malam ( istilahnya di “bon”), dibunuh dan tidak  diketahui dimana dikuburkan.

Tentang pembunuhan massal ini Harsutejo menulis:  Prof Teuku Jacob mendaftar ulah kekejaman manusia dengan kata-kata lugas yang cukup mencengangkan. Penyiksaan dan penganiayaan tahanan dan tawanan menunjukkan kebengisan yang tak terbayangkan, mulai dari mencambuk, mencabut kuku, menjepit ibu jari, melilit tubuh, membakar bagian badan, menyiram cairan panas, menjepit daging dengan jepitan membara, memotong urat, membuang, memperbudak, memenggal kepala, menggantung, melempar dari tempat tinggi, mencekik, membenamkan, mengubur hidup-hidup, mencincang, sampai membunuh atau memperkosa anggota keluarganya di depan mata, menjemur, tidak memberi makan, menyeret dengan kuda, membakar dalam unggun api, dan sebagainya… sebagian besar dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

Begitu sulit dipercaya bahwa ulah kekejaman semacam itu dilakukan juga oleh rezim militer Orde Baru terhadap musuh politik mereka atas nama suatu gagasan yang begitu tinggi dan mulia, yakni Pancasila! Malahan rezim ini masih menggenapi khasanah penyiksaan dan pembunuhan dengan penemuan baru mereka: memasukkan tahanan politik hidup-hidup ke dalam luweng atau sumur alam yang amat dalam, memasukkan ke dalam kapal bobrok dan menenggelamkannya, meneggelamkan hidup-hidup tahanan dengan beban besi atau batu, menyiram gua dan ruba tempat persembunyian dengan bensin dan membakarnya serta melemparkan alat peledak, menyetrom kemaluan laki perempuan ketika mereka dipaksa bersetubuh, menancapkan bambu runcing ke dalam vagina, dan tindakan keji lain yang sulit diterima akal sehat dan akal normal dan sulit dipercaya oleh masyarakat beradab. Dan hebatnya rezim ini berusaha keras untuk menghapusnya dari memori orang banyak dengan segala macam cara termasuk memalsu sejarah dan menggantinya dengan memori rekayasa

Robert J Martens, seorang agen CIA dengan jabatan Perwira Politik pada Kedubes Amerika di Jakarta telah berhasil menyusun dan mempersiapkan daftar terpilih terdiri atas 5.000 orang kader PKI dari tingkat pusat sampai pedesaan beserta organisasi massanya dengan rincian jabatannya. Daftar itu dibuat selama dua tahun (1963-1965) dengan bantuan para pegawai CIA sebagaimana yang dibenarkan oleh Joseph Lazarsky, Deputi Kepala CIA di Jakarta. Selanjutnya diadakan kesepakatan dengan perwira intelijen Kostrad Ali Murtopo, secara berkala yang bersangkutan melaporkan siapa-siapa dari daftar itu telah ditangkap dan siapa-siapa telah dibunuh. Kostrad menjadi pusat pemantauan terhadap laporan pihak militer dari seluruh penjuru tentang penangkapan dan pembunuhan terhadap kaum komunis dan golongan kiri lain. Demikian tulis Cathy Kadane dalam San Fransisco Exeminer, 20 Mei 1990.

Penghancuran terhadap PKI dan seluruh gerakan kiri pertama-tama adalah membasmi secara fisik para anggota dan pendukungnya. Basmi sampai akar-akarnya, itulah yang terus-menerus diserukan baik oleh Jenderal Suharto maupun Jenderal Nasution serta para pengikutnya. Kekuasaan, dan segalanya ada di bawah laras senapan.

Dari Wikipedia kita baca: “Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis – perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu “terbendung mayat”.

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah “Time” memberitakan:

Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius.

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis “anti-Tionghoa” terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. (Wikipedia)

TEAM pencari fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan.

Dr. Robert Cribb, dosen sejarah pada Universitas Nasional Australia di Melbourne, memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 hingga 2 juta jiwa.

John Hughes dalam bukunya “Indonesian Upheaval” (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang.

Donald Hindley, dalam tulisannya, “Political Power and the October Coup in Indonesia” (1967), memperkirakan sekira setengah juta orang.

Prof. Guy Pauker, agen CIA yang sangat dikenal dan tidak asing lagi di Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat), dalam tulisannya “Toward New Order in Indonesia” memperkirakan 200.000 orang yang dibunuh.

Yahya Muhaimin dalam bukunya Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945—1966, memprediksikan sekira 100.000 orang.

Ulf Sundhaussen, dalam bukunya The Road to Power: Indonesian Military Politic 1945—1967 (1982), khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang.

Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, kepada Panitia Pencari Fakta, mengaku “telah membunuh 3 juta komunis”.

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan dan bekas tapol dari Pulau Buru, dalam ucapannya sebelum meninggal dunia, yang direkam dalam film dokumen “Shadow Play” mengatakan: “Sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya yang dibunuh. Soedomo [Kopkamtib] mengatakan 2 juta yang dibunuh, Sarwo Edhie [RPKAD] mengatakan 3 juta yang dibunuh. Yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, ketika masih menjadi senator, dalam satu tulisannya mengatakan: “In 1965, under the leadership of General Suharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.

Sedang Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. (Perang Urat SyarafKompas, 9 Februari 2001). “Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. (In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years.)

And, last but not least, Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, yang lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh menteri dalam negeri saat itu, Mayjen. Dr.Soemarno, dengan anggota-anggota: Moejoko (Polri), Oei Tjoe Tat, S.H., Mayjen. Achmadi (eks. Brigade.XVII/TP), dan seorang lagi tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500.000 orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Panglima RPKAD, kepada Permadi, S.H., jumlah yang dibunuh mencapai sekitar 3.000.000 orang. “Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri,” kata sumber itu.

Dengan begitu banyaknya jumlah manusia Indonesia yang dibantai oleh Angkatan Darat atas arahan, perintah ataupun persetujuan Suharto waktu itu, apakah kita mesti lupakan? Berapa puluh juta sanak saudara, “udek-udek gantung siwur dan canggah wareng” dari korban yang yang dibantai AD itu? Mestikah kita lupakan mereka itu begitu saja dan menganggap bahwa membicarakan nasib mereka sebagai “tidak produktif”?. Akankah kita kubur sejarah hitam itu ke lautan dalam, sehingga generasi bangsa selanjutnya mudah ditipu dan diperbodoh dengan sejarah rekayasa dan tipuan licik?  Hersri Setiawan, seorang mantan tapol Pulau Buru dalam satu tulisannya mengatakan“…..rezim Orba memutlakkan versi sejarahnya tentang Peristiwa ’65, dengan cara menggelapkan dan membelokkan fakta. Generasi pasca-65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya!” Itu sebabnya, tidak heran banyak diantara generasi muda kendatipun sudah menjadi sarjana sejarah Indonesia namun pikirannya sudah tercuci dan terkontaminasi dan tetap mengikut serta menganut sejarah rekayasa Suharto dan kliknya yang dimutlakkan, sehingga tanpa mendalami lebih jauh, menjadi sesumbar dan berteriak “…..Pembunuhan, penyiksaan, dan pembuangan di Pulau Buru dan Plantungan akibat kekliruan keputusan politik pimpinan PKI yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban…….Kami sudah kenyang dengan penderitaan akibat partai bapak saya yang tidak bertanggungjawab”. Tidak heran, orang yang demikian bisa gampang mendapat title sarjana dalam “arena pendidikan orba”, sebab kalau Orba mengetahui, menurut Peraturan Mendagri Amir Mahmud No. 32/1981, jangan harap anak-anak PKI yang masih membela “partai bapaknya” akan bisa menjadi sarjana. Satu-satunya jalan untuk tidak mungkin diketahui, adalah mengutuk PKI, mengutuk partai bapaknya! Dengan kata lain, membebek dan menerima bulat-bulat apa yang dijejalkan orba/Suharto bahwa PKI itu salah, keliru dan menjadi pemberontak dan harus dimusnahkan. Meminjam kata-kata Hersri Setiawan: “Generasi pasca-65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya!”.  32 tahun-sepertiga abad- Suharto ditampuk kekuasaan, bukanlah sebentar. Semuanya bisa dirobah dalam masa yang begitu lama!

 

Jika anda barangkali adalah seorang Kristen dan membaca Alkitab, maka tepatlah ucapan sang Putra, Yesus Kristus, yang diutus Allah ke bumi bahwa “tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain……..” (Matius 6:24 Akitab Katolik). Jadi tidak mungkin sekaligus bisa membela PKI dan membela Suharto yang anti PKI.

 

Kalau kita mau membaca, Prof. John Roosa, yang secara pandai sekali merekonstruksi peristiwa dengan mewawancarai tokoh-tokoh Peristiwa 1965 yang terkenal, dalam bukunya “Dalih Pembunuhan Massal”, beliau menulis: “Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama tiga puluh tahun lebih, tentara Suharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G-30-S” (John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, halaman 95, alinea 2). “Pada akhirnya, satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G-30-S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian” (John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, halaman 99, alinea 2).

 

Gus Dur pernah mengatakan:  “Kalau bangsa ini ingin berhasil di masa depan, harus jujur dengan masa lampau”. Pertanyaan kita: Apakah pemimpin-pemimpin Indonesia yang duduk di pemerintahan sekarang ini jujur dengan masa lampau? Harus kita ingat, Peristiwa Pelanggaran HAM Terbesar 1965 tidak pernah bakal dilupakan. Sejarah 1965 tak mungkin dihapuskan!

Siapa sajapun yang menjadi Presiden RI, selama kasus tragedi 1965 tidak diselesaikan tuntas secara hukum, selama itu akan menghantui Pemerintahan Indonesia!

Para pembaca yang budiman, untuk mendapatkan data yang lebih jelas, silahkanlah anda mendapatkan dan membaca buku/tulisan dan riset  dari tokoh-tokoh sejarah seperti Dr. Asvi, Prof. Anderson, Drs. Harsutejo, Prof. Wertheim, Prof. John Roosa dan banyak lainnya lagi. Namun, jangan lupa juga membaca buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia (MASHI) terbitan Ultimus Bandung, 2010, yang diberi kata pengantar oleh Prof. Jakob Sumardjo, Bandung. Dari buku ini. anda, di samping bisa melihat dan mengulang serta mengingat kembali Peristiwa 1965 yang mengerikan dan menelan jutaan korban, anda juga akan menemukan lebih kurang 1500 nama-nama korban pembunuhan yang dilakukan oleh aparat orba di kota-kota di propinsi Jateng, Jatim, Bali, Sumbar, Riau  dll. serta nama-nama kaum wanita yang diperkosa ramai-ramai kemudian dibunuh di Sumatra, periode 1965/1966, yang tercantum sebagai lampiran buku tersebut, karena manatahu sanak saudara atau kenalan anda yang hilang semasa menjadi tapol orba, namanya mungkin tercantum dalam buku itu.

Kemudian, marilah kita merenungkan, mengheningkan cipta untuk  jutaan korban yang dibantai oleh rezim Suharto dalam Peristiwa 1965, yang jasad dan tulang belulangnya berserakan tanpa nisan di seluruh persada tanah air tercinta.  (bahan dari berbagai sumber)

 

 

‘Kan kukenang selalu,

‘kan kuingat selalu,

tubuh, darah dan nyawa

dan segenap pengorbananmu!

 

Australia-17 September 2011. YTTaher.

 

 


1.     Barack Obama – THE AUDICITY OF HOPE. Thoughts on Reclaiming The American Dream, First published (2006) in New York, the U.S. by The Crown Publishers; Chapter 8, The World Beyond Our Borders, page 272-273. Paperback edition, by Canongates Book, 2008/Ibrahim Isa -08 November 2010[1]

Keputusan PENGADILAN DEN HAAG Mengenai “RAWAGEDE” Memulai HALAMAN BARU dalam HUBUNGAN BELANDA-INDONESIA,,


Keputusan PENGADILAN DEN HAAG Mengenai “RAWAGEDE”
Memulai HALAMAN BARU dalam HUBUNGAN BELANDA-INDONESIA,,<Bagian Satu>

*Kolom IBRAHIM ISA*

*Kemis, 15 September 2011*

*————————————————-*

*Keputusan PENGADILAN DEN HAAG Mengenai “RAWAGEDE” – Memulai HALAMAN
BARU dalam HUBUNGAN BELANDA-INDONESIA*

*<Bagian Satu>*

***** **

*Kemarin, 14 September 2011, merupakan hari yang paling penting dan
berarti – serta HISTORIS, dalam hubungan Belanda – Indonesia (setelah
tergesernya Suharto dan naiknya Habibie, Mei 1998). Tak berkelebihan
kiranya bila peristiwa ini dicatat sebagai ***terbukanya halaman baru
dalam hubungan historis Indonesia-Belanda***. Yang dalam waktu panjang,
pada umumnya diliputi oleh ‘love and hate relation’.*

*Bilamana dengan amat hati-hati dikatakan bahwa KEPUTUSAN PENGDILAN DEN
HAAG, 14 SEPTEMBER 2011, MEMBENARKAN GUGATAN DAN TUNTUTAN JANDA-JANDA
KORBAN PEMBANTAIAN 431 WARGA RAWAGEDE, 09 DESEMBER 197 — yang dilakukan
oleh tentara Belanda — Menandakan ***dimulainyha Halaman Baru, Dalam
Hubungan Belanda-Indonesia***– maka apresiasi tsb TIDAK SALAH.*

*Bukan Persetujuan Linggarjati (1946), bukan Persetujuan Renville
(1947), juga bukan Persetujuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang
merupakan JEMBATAN dalam hubungan Belanda-Indonesia. Karena
persetujuan-persetujuan tsb adalah produk dari suatu kompromi yang
terpaksa dilakukan oleh kedua belah pihak. Fihak Belanda ternyata
memerlukan Linggarjati dan Renville, hanya untuk merebut waktu
memperkuat tentaranya dan kemudian melancarkan peperangan ulang terhadap
Republik Indonesia. Sedangkan persetujuan KMB terlalu berat sebelah,
oleh karena itu persetujuan tersebut hanya berumur beberapa saat saja
kemudian dibatalkan oleh Indonesia.*

*Tetapi adalah Keputusan Pengadilan Den Haag mengenai kasus Rawagede,
bila dalam perealisasinnya berjalan lancar, yang akan merupakan JEMBATAN
sesungguhnya dalam hubungan yang wajar, normal dan sederajat antara
Belanda dan Indonesia. Karena keputusan itu diambil setelah melalui
proses yang cukup panjang.*

*Mengantisipasi arti penting dari apa yang akan diputuskan oleh
Pengadilan Den Haag, pada tanggal 14/9 kemarin itu, – – sejumlah besar
wartawan Belanda, khususnya Radio Nederland Wereldomroep, lalu sejumlah
media asing seperti Aljazeera, BBC, AP, dan Reuter, dll, dikirim khusus,
untuk meliput saat Pengadilan Den Haag mengumumkan keputusannya melalui
***Hakim ketua D.A. Schreuder.**

*RNW (Radio Hilversum) dengan menyolok memberitakan bahwa tak seorangpun
tampak hadir dari fihak KBRI Den Haag. Pasti hal ini menimbulkan
pelbagai kesan dan analisis dari media dan masyarakat. Apakah ini
berarti KBRI tidak mau ‘terlibat’ atau ‘tidak mau tahu’. Karena
betapapun keputusan Pengadilan Den Haag, membenarkan atau menolak
gugatan dan tuntutan para janda korban pembantaian Rawagede, hal itu
akan menempatkan fihak resmi Indonesia dalam kedudukan ‘serba salah’.
Karena ini menyangkut masalah pengungkapan dan pembongkaran kasus
pelanggaran terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM berat. Suatu tema
kasus yang amat disegani bahkan ditakuti oleh penguasa Indonesia, bila
pengungkapan dan pembongkaran hal itu terjadi di Indonesia.*

*Dilema fihak penguasa Indonesia sbb: Kalau tuntutan ditolak, lalu
bagaimana KBRI menghadapi situasi tsb. Nyata sekarang fihak Pengadilan
membenarkan tuntutan para janda Rawagede, inipun akan membikin ‘kikuk’
fihak Indonesia, karena Orba pernah mengadakan ‘persetujuan’ dengan
pemerintah Belanda, tidak akan mengungkit-ungkit’ kembali peristiwa masa
lampau’ dalam hubungan Indonesia – Belanda, yang meliputi periode
1945-1949. *

*Kemarin dalam wawancara diskusi kasus Rawagede, suatu siaran khusus
yang diadakan oleh NRW, aku menyatakan bahwa ‘persetujuan Orba dan
pemerintah Belanda’ itu, adalah suatu persetujuan yang DUNGU. Bagaimana
bisa suatu periode gawat penuh masalah dalam hubungan Indonesia-Belanda,
yang perlu diselesaikan dengan cermat dan baik, malah ‘tak boleh
diungkit-ungkit’ lagi. Bukankah ini suatu beleid yang DUNGU. Karena
persetujuan serupa itu tak akan mungkin bisa direalisasi. Karena rakyat
kedua blah fihak, Indonesia dan Belanda, terutama para sejarawannya
tidak mungkin menerima suatu ‘beleid’ yang hendak menyembunyikan
fakta-fakta sejarah.*

** * **

*Betapapun kita menyambut baik dan merasa lega dan merasa bahwa keadilan
telah menang, namun, perkembangan selanjutnya masih harus membuktikan
bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Den Haag, yang menguntungkan
fihak Indonesia, itu akan menjadi kenyataan. Karena Pengacara Negara
Belanda, oleh Hakim Ketua diberi waktu tiga bulan, untuk menentukan
apakah fihak Belanda menerima keputusan Pengadilan ataukah akan naik
banding. Halmana berarti menolak! *

*Untuk jelasnya baik kiranya kita ikuti liputan oleh media Belanda,
Radio Nederland Wereldomroep, Redaksi Indonesia, a.l sbb:*

*Den Haag, Belanda *

*Belanda —- dari Korban Perang Menjadi Penjahat*

Diterbitkan : 14 September 2011 .

Pengadilan Den Haag menyatakan Belanda bertanggung jawab atas
pembantaian di desa Rawagede, sekarang bernama Balongsari.

*Hakim ketua D.A. Schreuder* secara tegas menyebut tindakan Belanda
sebagai ilegal (onrechtmatig). Keputusan ini memandang Belanda bersalah
karena dianggap membunuh warga sendiri. Pengadilan mendasari putusannya
atas pertimbangan bahwa hukum Belanda dianggap berlaku di Hindia Belanda
sampai tahun 1949.

*Hakim menolak pleidoi advokat negara Belanda*, G.J.H. Houtzagers, yang
menyebut kejahatan tersebut sudah kadaluwarsa. Hakim memakai asas lex
spesialis. Artinya pengadilan Den Haag melihat kasus pembantaian
Rawagede sebagai kasus khusus, sehingga *preseden kadaluwarsa tidak
berlaku. *

*Advokat negara diberi waktu tiga bulan* untuk mengajukan banding. Jika
tidak, maka keputusan ini akan memiliki kekuatan hukum tetap.

Anggota parlemen Belanda dari partai sosialis, SP, terkejut atas
pertimbangan hakim. “Biasanya argumen kadaluwarsa selalu sukses, tapi
tidak dalam pengadilan perdata ini. *Yang penting ternyata kejahatan
perang tidak bisa kadaluwarsa.* Saya pikir ini berita besar.
Pertama-tama buat mereka yang terkait, terlebih ini pengakuan bagi
mereka yang sudah tidak ada lagi, karena sudah meninggal atau belum
bergabung dengan komite. *Ini keputusan bersejarah*.”

Walau demikian, *hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi.
Pengadilan Den Haag membatasi pemberian kompensasi pada janda, korban
langsung atau anaknya. Berarti tidak termasuk cucu korban. *

Pengacara korban Rawagede, Liesbeth Zegveld tak bisa menyembunyikan
keterkejutannya. *Baru setelah 64 tahun berlalu, akhirnya Belanda secara
hukum dinyatakan bersalah atas aksinya di Indonesia. Putusan ini menjadi
preseden baru dan bisa saja diterapkan dalam kasus Westerling di Sulawesi. *

“Selama mereka masih hidup, dan kasusnya jelas seperti kasus ini, setiap
pihak mengakui terjadi kesalahan besar, terjadi kejahatan perang, maka
akan dilihat apakah ini sama dengan kasus Rawagede,” ujar pengacara yang
juga membela korban-korban kejahatan kemanusiaan di Bosnia dan Libia.

*Eksekusi*

Tragedi berdarah di desa Rawagede, Jawa Barat, terjadi pada *9 Desember
1947,* pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Tentara Belanda yang
mencari pejuang kemerdekaan Lukas Kustario memasuki desa Rawagede dan
mengeksekusi penduduk laki-laki karena menolak memberi informasi
mengenai Kapten Kustario.

Sebagian besar penduduk laki-laki desa Rawagede dieksekusi. Menurut
saksi mata, para lelaki tersebut dijejer dan ditembak mati. Pihak
Indonesia menyatakan, 431 laki-laki dibunuh, sedangkan pemerintah
Belanda pada 1969 bersikeras jumlahnya “hanya” 150. Pada tahun 1947,
Belanda memutuskan untuk tidak menyeret pelaku eksekusi massa ke pengadilan.

Pada tahun 2009 keluarga korban menggugat negara Belanda. Para janda
menuntut pengakuan dan ganti rugi atas meninggalnya tulang punggung
keluarga mereka. Waktu itu, beberapa janda, dan korban selamat terakhir,
Saih bin Sakam, khusus datang ke Belanda untuk proses ini. Sayangnya ia
wafat 8 Mei 2011 dalam usia 88 tahun. *Bagi Saih, pelaku pembunuhan
massal tidak perlu lagi diseret ke pengadilan, permintaan maaf dan ganti
rugi sudah cukup. *

*Penjahat*

Selama ini Belanda menganggap dirinya korban kejahatan Nazi Jerman, dan
kekejaman tentara Jepang di Hindia Belanda saat Perang Dunia Kedua.
Keputusan pengadilan Den Haag membuat Belanda punya status baru: pelaku
kejahatan perang yang tak kalah kejamnya.

“Sekarang ternyata bukan Jerman saja si penjahat perang. Belanda pun
kini dinyatakan sebagai penjahat,” tukas seorang wartawan luar negeri
yang asyik membuat cerita kasus Rawagede di pengadilan Den Haag.

KBRI Den Haag belum mau menanggapi keputusan ini. Sebelumnya pemerintah
Indonesia terkesan menjaga jarak dengan proses gugatan korban rawagede.
Perwakilan resmi KBRI tak terlihat hadir dalam sidang keputusan gugatan
korban Rawagede.

*<Bersambung>*

“Perang Dingin Belanda-Indonesia”,

“Perang Dingin Belanda-Indonesia”,

Hambat Ganti Rugi Korban Rawagede

http://politik.kompasiana.com/2011/09/16/perang-dingin-belanda-indonesia-hambat-ganti-rugi-korban-rawagede/
HL | 16 September 2011 | 16:32 178 14 7 dari 7 Kompasianer menilai aktual

13161712041796791641Photo bersejarah tragedi Rawagede/kiri anonim google.com/kanan eenvandaag.nl

Column

Ditulis oleh Della Anna

Pengacara/Advocate yang mewakili para korban tragedi sejarah Rawagede Liesbeth Zegveld mengatakan;

“Hoger beroep is het goed recht van de Staat, maar als de overheid de uitspraak aanrecht, gaan veel nabestaanden schadevergoeding en definitieve erkenning niet meer meemaken.”

Artinya pemerintah Belanda boleh saja melakukan naik banding atas kasus claim ganti rugi  ahli waris tragedi Rawagede, asalkan jangan sampai akhirnya pemerintah toh menyangkal soal jumlah korban. Kalau itu terjadi, maka banyak sanak keluarga dari korban tragedi Rawagede dan ahli waris yang definitive tidak bisa lagi menikmati pengakuan kesalahan pemerintah Belanda untuk tragedi Rawagede. Karena ahli waris para korban yang kini masih hidup hanya tinggal 7 (tujuh) orang saja, di tambah ahli waris  sanak keluarga korban yang ditinggalkan.  Usia mereka rata-rata sudah sangat uzur sekitar 80 tahunan.

Seperti telah kita ketahui pemerintah Belanda sampai saat ini masih menyangkal tentang jumlah korban yang terjadi pada saat pembunuhan massa besar-besaran yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 di desa Balongsari, Rawagede.

Comite Nederlandse Ereschulden untuk tragedi Rawagede 9 Desember 1947 mencatat bukan 400 korban tetapi 431 korban. Sedangkan menurut Nederlandse Excessennota tahun 1969 mencatat hanya 150 korban.

Perbedaan inilah yang selalu di bawa di tengah-tengah ruang sidang sampai detik ini bertalian dengan berapa jumlah claim yang harus dibayar untuk para korban dan ahli waris serta sanak keluarga yang ditinggalkan.

Dalam banyak hal bertalian dengan kelanjutan masa kemerdekaan RI tahun 1945, memang pihak kolonial-Belanda masih juga berusaha untuk berkelit dalam soal jumlah total korban akibat masa pergolakan ketika Perang Dunia ke II yang telah terjadi di Indonesia.

Belanda sampai detik ini belum pernah mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah sebenarnya “perang dingin” antara pemerintah Indonesia dan Belanda sampai detik ini. Hal yang sama juga terjadi untuk Jepang. sampai detik ini pemerintah Jepang belum pernah mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Bila Belanda dan Jepang mengakui secara resmi kemerdekaan Republik Indonesia, maka sebagai tindak lanjut pengakuan mereka terbukalah Mahkamah Tinggi Internasional Den Haag untuk menyeret kedua negara ini dalam soal kejahatan perang yang pernah kedua negara ini lakukan terhadap rakyat Indonesia. Kedua negara ini harus memberikan ganti rugi kepada seluruh para korban perang di Indonesia termasuk ahli waris dan sanak keluarganya sampai selama hidup mereka. Dan inilah yang kedua negara ini hindarkan sampai detik ini.  Disamping itu soal “Ego dan Gengsi” pemerintahan.

Sampai detik ini, pemerintah Belanda dan Jepang belum pernah secara resmi, mengajukan permintaan maaf kepada Pemerintah NKRI menyangkut kejahatan perang yang telah mereka lakukan di wilayah Indonesia dalam masa pergolakan menuju kemerdekaan RI.

Saya sendiri pesimis bahwa pemerintah Belanda akan mengakui jumlah korban kejahatan tragedi Rawagede. Oleh karena konflik pengakuan jumlah korban untuk claim ganti rugi ini telah berlangsung lebih dari 32 tahun sejak dato pertama kejadian 64 tahun yang silam.

Tragedi Rawagede memang terjadi pada masa setelah Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945. Pada saat itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan ini. Mereka mencoba untuk tetap mengambil alih kembali wilayah kolonial mereka dengan memboncengi tentara Sekutu dan dengan melakukan Polisionil Aksi yang pertama bulan Juli 1947. Pada saat itu pasukan militer Belanda masuk kedalam daerah dimana para gerilyawan TNI aktif. Ketika pasukan menggeledah seluruh penduduk desa Balongsari untuk menyisir penangkapan komandan dan gerilyawan Indonesia, terjadilah konfronstasi. Penduduk pria desa Balongsari ketika itu di kumpulkan semua, saat itulah terjadi pembunuhan massal sejadi-jadinya. Polisionil Aksi Belanda ini menimpa bukan hanya kaum pria desa Balongsari saja, tetapi juga wanita dan anak-anak.

Tragedi kejahatan perang yang mengenaskan. Sebab menurut opini saya pribadi, dengan hanya membunuh para korban yang tidak bersalah hanya karena ingin mencari dimana tempat persembunyian para gerilyawan, bukanlah cara tepat dan bijaksana untuk mengambil alih kembali kemerdekaan Indonesia yang telah dimaklumat pada tahun 1945.

Penyerahan kedaulatan kepada Indonesia 27 Desember 1949, baik oleh Jepang dan Sekutu, ternyata sebelumnya telah membantai banyak korban rakyat Indonesia yang tidak berdosa.

Banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terjadi ketika Republik Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang dilakukan oleh Sekutu dan NICA. Seperti pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran yang dipimpin oleh Jendral Soedirman, dan pertempuran Bandung Lautan Api.

Saya kira bicara soal sejarah Indonesia menuju kemerdekaannya, kita semua sudah mengetahuinya. Hanya saja moment ini dari waktu ke waktu menjadi sensitive bila HAM berbicara kembali memperjuangkan hak-hak manusia.

13161631741177936750Captain Raymond Pierre Paul Westerling, Former Commander of the DutchSpecial Troops /verouden,pijnackerweb.nl

Bila claim ganti rugi untuk para ahli waris dan sanak keluarga para korban tragedi Rawagede berhasil, maka pemerintah Belanda bukan hanya membayar ganti rugi untuk kasus Rawagede saja, tetapi juga para korban perang di Sulawesi Selatan bisa mengajukan claim ganti rugi ini.

Kejahatan Westerling, memang terkenal dalam sejarah pergolakan ke arah kemerdekaan di Indonesia. Sebagai pembantaian biadab yang menelan korban sebanyak  40.000 rakyat Sulawesi Selatan.

Sama dengan pengakuan yang tidak adil dari Nederlandse Excessennota untuk korban Rawagede yang hanya 150 korban saja, demikian pun untuk korban Sulawesi Selatan, yaitu hanya 3.000 korban, sedangkan Westerling mengaku hanya 600 orang korban saja. Sementara korban pembantaian kejahatan Westerling di Sulawesi Selatan menurut catatan pemerintah Indonesia adalah 40.000 orang. Jumlah yang gigantis.

Westerling memang terkenal sebagai monster perang, karena ia memerintahkan korban untuk dipenggal kepalanya kemudian kepala-kepala korban ini di masukkan kedalam karung dan dibuang ke tengah laut. Kejahatan perang yang sangat biada tidak berperikemanusiaan. Sebuah buku yang ditulis oleh Horst H. Geerken menceritakan kebiadaban cara Westerling menghabisi nyawa yang tak berdosa.

Berkaitan dengan kasus penggantian ganti rugi kepada para ahli waris korban tragedi Rawagede, pemerintah Belanda memang berjanji akan mempelajari dengan baik keputusan pertama Pengadilan Negeri Sipil di Den Haag tanggal 14 September 2011.

Apakah pemerintah Belanda akan menerima vonis putusan Pengadilan Negeri Sipil Belanda untuk claim ganti rugi korban Rawagede, atau melakukan naik Banding. Kita tunggu saja.

Tetapi opini pribadi saya, kans atau kesempatan yang sangat kecil dalam presentase untuk keberhasilan ganti rugi ini. Saya yakin, bahwa pemerintah Belanda akan melakukan naik Banding.

Mengapa demikian?, oleh karena satukali pemerintah Belanda mengakui kejahatan perang yang menghabiskan nyawa 431 penduduk desa Balongsari-Rawagede, maka korban kejahatan Westerling di Sulawesi sekitar 40.000 korban, bisa juga di deklarasi untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri Sipil Den Haag.

Dan hal ini merupakan situasi yang sangat rawan dan sensitive untuk kantong perekonomian Belanda yang kini mengalami krisis akibat donor untuk negara-negara yang mengalami kiris perekonomian di EU.

Bukan hanya itu saja, hal ini akan menyangkut prestise pemerintah Belanda di mata internasional soal kejahatan perang. Sanggupkah Belanda menelan pil pahit ini?.

Literatur, santapan pagi hari surat khabar AD, De Limburger, Telegraaf.

Perang, memang meninggalkan noktah-korban

perang adalah proses manusia memperebutkan perdamaian

 

Menjelang G30S, Aidit Sakit Serius?

Menjelang G30S, Aidit Sakit Serius?

(Harsutejo)

In :<GELORA45@yahoogroups.com>, Monday, 19 September 2011 10:07 PM

 

Masalah di atas sudah disebut secara sepintas dalam catatan kaki sebuah buku yang ditulis sejarawan Swedia yang terbit pada 1984 di London. “Seberapa jauh kenyataan bahwa Aidit – menurut sumber tepercaya yang mengutip keterangan istri Aidit – dengan mempertimbangkan ia menderita penyakit serius (yang sangat dirahasiakan sebagai top secret olehnya) berpengaruh terhadap keputusan yang diambilnya, menjadi lebih kabur lagi.”[1]). Catatan ini tidak memberi dan mengulas apa pun yang lain dalam konteks yang berhubungan dengan G30S, mungkin merupakan tantangan terhadap para peneliti untuk menelisik lebih lanjut. Buku ini membahas panjang lebar tentang strategi dan taktik politik PKI sejak 1950-an pasca Peristiwa Madiun sampai meletusnya G30S. Penghancuran PKI menjadi dilema bagi komunisme di Dunia Ketiga.

 

Sekian tahun kemudian, seorang mantan tapol yang ditangkap bersama Sudisman pada 6 Desember 1966 dan dipenjara selama 13 tahun menulis bahwa Sekjen CC PKI ini mengamati perilaku Aidit pada tahun-tahun akhir sebelum 1 Oktober 1965, memperkirakan DN Aidit mengidap penyakit serius yang hanya diketahui oleh istrinya. Tanti Aidit, selain seorang dokter ia juga paham ilmu Kiungrak yang dipelajarinya di Korea. Di tahun-tahun belakangan Aidit kadang melakukan kegiatan menari lenso, memejamkan mata dan bergerak berjam-jam mengikuti pasangannya seperti layaknya orang berlatih qigong dalam gerakan Tai qiquan. Rupanya hal ini dilakukan dalam hubungannya dengan penyembuhan dengan mengatur dan mengendalikan aliran qi lewat cara meditasi bergerak. “…Aku menduga Aidit mengidap semacam gangguan kanker… yang dirahasiakan… diketahui hanya oleh istrinya… yang menguasai pengobatan ketabiban Timur,” demikian tulisnya. Tapi soal kegemaran menari lenso ini selain dihubungkan dengan relaksasi setelah berakhirnya turba mengganyang setan-setan desa yang mungkin sekali menegangkan otot dan saraf (lalu dalam kaitannya dengan “sakit serius”), dihubungkan juga dengan penerapan politik yang tidak melatih massa untuk bertinju.[2] Nah ini benar-benar masalah besar yang mendasar sifatnya yang bersangkutan dengan politik besar PKI. Seperti kita ketahui hal semacam itu diperdebatkan, dirancang, disusun dan ditindak lanjuti secara kolektif oleh pimpinan partai, bukan oleh Aidit seorang diri.

 

Jika benar Aidit menderita sakit serius (misalnya kanker), adakah hal itu akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya secara cepat ketika ia seorang diri, terlebih dalam keadaan gawat? Jawabnya bisa ya dan bisa tidak. Tapi, sekali lagi, bukankah keputusan-keputusan partai diambil selalu secara kolektif sebelumnya? Dalam hal ini mantan tapol tersebut masih punya informasi lain.

 

Djoko Sudjono (seorang kader senior CC PKI) yang satu tahanan di RTM dalam percakapan menyatakan Aidit kian hari kian tidak demokratis, demokrasi kian macet tertindih beratnya sentralisme. Apa sebab yang lain tidak melawan? Sang kader senior hanya memberikan isyarat dengan jari-jari yang menggambarkan sebuah pestol. Hal itu diartikan Aidit dikawal dan dibentengi oleh orang-orang yang berkecimpung di kalangan militer alias Biro Chusus (BC). Badan otonom yang bernama BC ini kian berkembang dan lebih didengarkan oleh Aidit, membuat merosotnya wibawa badan-badan struktural resmi partai yang kolektif seperti Politbiro dan CC PKI (Idem:198). Benarkah para petinggi PKI lain menjadi begitu tak berdaya dan “pengecut” oportunis sebagai yang digambarkan oleh Djoko Sudjono? Dibuang ke mana pengalaman revolusioner mereka yang panjang itu? Seberapa jauh kita dapat mempercayainya? Masih banyak pertanyaan yang lain.

 

Keterangan tentang sakitnya DN Aidit disangkal oleh informasi yang dihimpun oleh Ibarruri Aidit (putri sulung DNA). Selama tiga bulan ia cuti di tanahair dari sekolahnya di Moskow (22 Mei-6 September 1965), tak pernah melihat ayahnya lemas, tidak bekerja atau minum obat. Ia tidak pernah ada pantangan makan. Sepanjang yang dilihatnya Aidit selalu sibuk dan aktif, jauh dari sakit, apalagi sakit serius. Selanjutnya setelah meletusnya G30S kegiatannya luarbiasa, 2 Oktober 1965 jam 03.00 pagi tiba di lapangan terbang Adi Sucipto, Yogyakarta, langsung berangkat ke Semarang, diskusi dengan Suyono Atmo (Wakil Gubernur Jawa Tengah), Lukman, Sakirman. Lalu ke Sala, bertemu Utomo Ramelan (Walikota Sala), memobilisasi kawan-kawannya, membuat pertahanan rakyat, latihan-latihan militer. Rencananya dengan pasukan “merah” akan menyerang Semarang agar dapat dicapai “gencatan senjata”, hal itu dilakukan sampai dua kali meskipun tidak berhasil. Aidit juga ke Boyolali, lalu ke Surabaya, gagal menyeberang ke Bali, balik ke Sala. Pendeknya daya upaya yang dilakukannya luar biasa pada hari-hari terakhir hidupnya, sampai ia tertangkap pada 22 November 1965. “Kalau orangnya betul sakit, apalagi sakit serius, apa bisa begitu? Pasti sudah ambruklah”. Aidit juga tidak mengenal soal meditasi. “Cerita ‘berlenso sambil bermeditasi’ itu lebih mirip keluar dari imajinasi” [dari orang yang percaya, hs].[3]

 

Tokoh nasional dan internasional sekaliber DNA tentulah menarik banyak perhatian sekelompok sejarawan dan ahli, peminat sejarah dan politik, penulis, para mantan anggota PKI atau simpatisannya. Dalam kelompok yang terakhir ini setidaknya terbelah menjadi dua bagian, sebagian bersimpati sedang yang lain antipati berat yang bahkan sampai menuduh DNA berkhianat terhadap PKI. Informasi melalui wawancara terhadap mereka dan memoar (termasuk yang disebut para mantan kader tinggi) tidak mudah ditelisik obyektivitasnya. Hal ini bisa dimengerti oleh kendala jarak waktu yang dapat mendistorsi memori, pengaruh persepsi pribadi dan berbagai kecenderungan jaman ini setelah hancurnya PKI.

 

Di samping itu di seputar tragedi G30S 1965 terdapat sejumlah masalah gelap dan abu-abu yang sering menggoda para pakar, penulis dan orang biasa untuk berasyik-masyuk dengan spekulasi sebagaimana dilakukan oleh John Hughes, Victor M Fic, Antonie CA Dake dsb.

Jakapermai, 17 September 2011


[1] Olle Törnquist, Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia, Zed Books Ltd., London, 1984.1984:235, catatan 21, berdasarkan wawancara dengan mantan pemimpin PKI. Terjemahan buku ini akan diterbitkan oleh Komunitas Bambu.

[2] Tan Swie Ling, G30S 1965, Perang Dingin & Kehancuran Nasionalisme, Pemikiran Cina Jelata Korban Orba, LKSI & Komunitas Bambu, 2010:179-181. Dapat saya tambahkan bahwa Tan Swie Ling dikenal sebagai seorang kader rendahan, tapol yang tegar dan teguh dengan pengalaman bergelimang darah dalam interogasi menghadapi berbagai pengkhianatan sejumlah kader tinggi tanpa menyerah (hs).

[3] Korespondensi dengan Ibarruri, putri DN Aidit, 27 April 2011.

Peristiwa G30S, Apa dan Bagaimana?

YTTaher:
Memperingati  46 TAHUN TRAGEDI 1965

Peristiwa G30S, Apa dan Bagaimana?          
(Penggalian dan analisa pribadi-bagian 1)

Sumber:GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>, Monday, 19 September 2011 1:21 PM


Pendahuluan:
Setiap memasuki dan berada dalam  bulan September,  tidak sedikit orang, yang ingatannya  kembali kepada catatan sejarah tanah air 46 tahun-hampir setengah abad- yang lalu, tentang kekejaman,  kebrutalan, pembunuhan atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kaum militer Angkatan Darat dengan mempergunakan tangan-tangan sebagian bangsa Indonesia yang tergabung dalam milisia dan organisasi komando aksi massa kanan dan agama. Penganiayaan, penangkapan, perkosaan dan pembunuhan di mana-mana, seolah-olah bangsa ini telah kembali kepada zaman jahiliah tanpa mengingat harga dan nilai nyawa manusia. Jutaan dibunuh, dan hampir 2 juta ditahan serta sekitar 20 juta keluarga hidup teraniaya dan dikucilkan, dianggap tidak bersih, sepertinya tiada hak untuk hidup sebagai bangsa dalam suatu negara yang merdeka yang penduduknya mayoritas menganut agama. Perempuan dan gadis-gadis diperkosa ramai-ramai oleh 6 atau 7 orang pemuda anggota komandao aksi, kemudian dibunuh dan mayatnya diklelerkan atau dibuang begitu saja, tanpa penguburan. Sungai-sungai dipenuhi dengan tubuh-tubuh tak bernyawa yang merapung, di rawa-rawa dan selokan bertumpuk mayat-mayat yang kadang-kadang tak berkepala yang dilemparkan setelah dibunuh dengan kejam. Dimana-mana, di seluruh pojok tanah air, terkubur jasad rakyat tanpa nisan, yang di bunuh tanpa  hykum dan peradilan. Rakyat menjadi takut dan gentar dengan kekejaman dan terror yang dilakukan atau direstui serta dilindungi oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Suharto.

Aksi Penangkapan dan pembunuhan 6 jenderal oleh gerakan militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September-G30S- yang berlangsung pada dinihari 1 Oktober 1965, menjadi dasar dan alasan buat Letjen Suharto dan para grupnya melaksanakan pembunuhan massal atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia. Dengan dalih membasmi G30S, yang oleh pihak militer direka identik dengan PKI dan diperkenalkannya dengan nama G30S/PKI, dilangsungkanlah perburuan dan pembunuhan massal atau genosida yang terbesar setelah Perang Dunia ke-2.  Bertrand Russel, pemikir besar Liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh [mahluk yang bernama-pen] manusia. (Perang Urat Syaraf…Kompas 9 Pebruari 2001) “Dalam empat  bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun” (“In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years”

Lebih gamblang lagi adalah Pengakuan Letjen Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD di depan Team Pencari Fakta, yang dengan bangga mengaku telah membunuh 3 juta orang komunis!

Akan tetapi, kendatipun begitu banyak korban pembunuhan massal/genosida yang dilakukan oleh Angkatan Darat pada tahun 1965/66 itu, masih ada saja tokoh-tokoh dan para mantan jenderal militer yang mengatakan bahwa “tidak ada Jenderal yang membunuh rakyatnya”
( Jenderal Sutiyoso-myRMnews, 24 April 208), “tidak ada genosida di Indonesia. Genosida itu seperti yang terjadi di Jerman, Rwanda………..” (Jenderal Wiranto-myRMnews 24/4/08). Bahkan Mantan Wakil Presiden R.I. yang pernah menjadi tokoh KAMI Bagian Indonesia Timur di Makasar pernah mengatakan “peristiwa itu kan sudah lama……perlu apa dibicarakan”.(dari sebuat tulisan Ibrahim Isa). Dan ucapan tokoh pimpinan KAMI itu disambut dan digendangi oleh SBY, Presiden R.I. sendiri dengan ucapannya bahwa “membicarakan G30S sebagai tidak produktif……………….”  (RMMinggu, 01 Oktober 2006, 06:33:55 WIB)

Sehingga benarlah apa yang ditulis oleh H A. Mustofa Bisri, pengasuh pesantren Rodlatut Thalibin, Rembang,  bahwa Suharto, ”Jenderal terkuat yang saat berkuasa mampu menyihir banyak orang pintar menjadi bebek-bebek, meneluh wakil-wakil rakyat menjadi gagu, dan membuat pers tiarap sekian lama”. Bahkan, setelah Suharto matipun, para pengikut dan kroninya yang tak ubahnya seperti kambing-kambing congek yang sekarang masih banyak menduduki kursi-kursi empuk di pemerintahan, terbukti tetap berkaok-kaok membela sang majikan tercinta dan menutupi segala kejahatan dan kebrutalan rezimnya dari pengetahuan Rakyat, bahkan ingin mengangkat si pembunuh zalim menjadi pahlawan.

Seperti yang pernah ditulis oleh Ibrahim Isa (Netherland): “Ada yang tidak mau tahu tentang kasus 65 itu, karena dirinya atau golongannya sendiri, memang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ketika itu. Sebagian orang juga bersikap acuh tak acuh, karena bagaimanapun adalah berkat Orba, yang kayak apapun kejahatannya ketika itu, toh telah memberikan kesempatan dan peluang sehingga mareka menjadi pejabat penting ataupun orang kaya sekarang ini. Jadi mareka-mareka itu bagaimanapun merasa telah “berhutang budi” pada Suharto, pada rezim Orba.  Dan ada pepatah kita yang mengatakan “hutang budi dibawa mati” Padahal. Presiden A.S., Barack Obama sendiri dalam satu tulisannya mengatakan: “………the CIA began providing covert support to various insurgencies inside Indonesia, and cultivated close links with Indonesia’s military officers, many of whom had been trained in the United States. In 1965, under the leadership of General Suharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communists and their symphathizers. According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile”.

(Barack Obama – THE AUDICITY OF HOPE. Thoughts on Reclaiming The American Dream, First published (2006) in New York, the U.S. by The Crown Publishers; Chapter 8, The World Beyond Our Borders, page 272-273. Paperback edition, by Canongates Book, 2008/Ibrahim Isa -08 November 2010)

Memang tepat seperti apa yang pernah ditulis oleh Ibrahim Isa: “Ada yang tidak mau tahu tentang kasus 65 itu, karena dirinya atau golongannya sendiri, memang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ketika itu. Sebagian orang juga bersikap acuh tak acuh, karena bagaimanapun adalah berkat Orba, yang kayak apapun kejahatannya ketika itu, toh telah memberikan kesempatan dan peluang sehingga mareka menjadi pejabat penting ataupun orang kaya sekarang ini. Jadi mareka-mareka itu bagaimanapun merasa telah “berhutang budi” pada Suharto, pada rezim Orba.  Dan ada pepatah kita yang mengatakan “hutang budi dibawa mati”

Sebelum pemilihan presiden putaran terakhir pada 2004,  Ilham Aidit,  putra DN Aidit, Pemimpin PKI dalam mengikuti silaturahmi yang digagas oleh dai kondang Aa Gym, bertemu dengan calon presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan di mana mereka duduk bersama dan berdampingan itu, setelah berbincang-bincang, dengan tangannya yang besar dan kekar SBY memegang paha kiri Ilham dan berkata “kita harus menyelesaikan masa lalu, namun dengan cara yang arif.” Setelah SBY terpilih menjadi Presiden, rakyat berharap semoga apa yang pernah diucapkannya itu akan menjadi kenyataan, yaitu “menyelesaikan masa lalu”. Akan tetapi, ya, akan tetapi, setelah beliau menjadi Presiden, jangankan “menyelesaikan masa lalu dengan cara yang arif” malahan beliau mengatakan bahwa “membicarakan G30S sebagai tidak produktif……………….”  Apakah maksud dan pikiran beliau “menyelesaikan masa lalu” itu berarti menutup habis dan melupakan begitu saja jutaan korban tanpa salah yang dibantai oleh Angkatan Darat? Apakah begitu?

Rupanya begitulah pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan “tokoh-tokoh” hipokrit yang coba mengelabui rakyat dengan kepandaian  bermain lidah dan berusaha menutup dan melupakan sejarah. Dengan menelanjangi tubuh-tubuhnya sendiri mereka berlindung di balik lalang sehelai dan mengengkari ucapan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia: “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah!”.

Kendatipun generasi muda Indonesia yang lahir setelah 1965 tidak mengalami langsung Peristiwa  yang meninggalkan trauma bangsa sampai sekarang, Peristiwa yang merobah jalannya Sejarah dan Revolusi Indonesia, Peristiwa yang menghancur luluhkan susunan dan tata kehidupan bangsa, kaum muda tidak tinggal diam dan senantiasa belajar dan mencari kebenaran sejarah atas Peritiwa 1965 yang menelan jutaan korban. Namun, tidak sedikit juga yang menganggap dan berpendapat bahwa segala apa yang disampaikan dan ditulis oleh ahli-ahli pengikut Suharto dan Ordebaru, sebagai suatu kebenaran, tanpa mau melakukan penyelidikan. Mata dan hati mereka dibutakan oleh kenyataan bahwa semenjak Peristiwa 1965, semenjak kudeta Suharto sampai hari ini, keadaan negeri tercinta bukannya bertambah baik malahan sebaliknya. Tanah, air dan udara bumi tercinta telah tergadai dan terjual, dan rakyat tidak punya apa-apa!

Banyak buku dan hasil riset telah ditulis dan dicetak juga berbagai milis dalam internet mengenai Peristiwa 1965 itu.  Namun, umumnya buku dan tulisan itu jarang atau hampir tidak ada sama sekali mengungkapkan tentang pembunuhan massal atau genosida yang terjadi, yang dilakukan oleh Jenderal Angkatan Darat dan kaum milisia dan golongan agama. Kalaupun ada, hanya menggambarkan bahwa pembantaian atau genosida itu disebabkan kesalahan orang atau rakyat yang yang dibantai itu sendiri, karena menjadi golongan kiri atau PKI, yang mereka identikkan sebagai terlibat G30S, langsung maupun tidak langsung. Sedang mereka yang dibantai, tidak tahu sebab dan mengapa mereka dibantai dan dibunuh! Para ahli dan cerdik pandai bisu membungkam, menjadi kambing-kambing congek yang mengabdi kepentingan para Jenderal Angkatan Darat dan rezim Suharto dan penerusnya.

Banyak korban Peristiwa 65 yang kini telah menua dan sakit-sakitan akibat kezaliman rezim Orba, dan yang kini hanya menunggu saat napas terakhir keluar dari hidungnya, namun mereka tidak mau tinggal diam dan berhenti menjadi saksi dalam mengungkap Peristiwa 65 yang menelan sangat banyak korban itu. Kendatipun mereka mesti menulis sambil tidur karena memang jompo lemah jasmani, mereka tetap berusaha menjelaskan kebenaran sejarah yang selama ini diputar belokkan oleh rezim orba Suharto serta penerusnya.

Untuk mengetahui apa dan bagaimana Peristiwa 1965 yang mengerikan, yang menelan jutaan nyawa bangsa Indonesia yang tak berdosa, yang membuat trauma yang tak terobati sampai sekarang, marilah sedikit kita telusuri, kita pelajari, apa dan bagaimana  dan kita renungkan sebagai suatu sejarah hitam bangsa Indonesia, demi perjuangan bangsa untuk mengarahkan kembali Revolusi 1945 ajaran Bung Karno, yang semenjak 1 Oktober 1965 diputar belokkan oleh penguasa kudeta yaitu Jenderal Ordebaru Suharto.
Semoga tulisan dan analisa pribadi ini ada gunanya!

G30S
Dinihari, Jumat 1 Oktober 1965, kiranya merupakan pagi yang kelabu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di subuh pagi itu, sekelompok perwira muda Angkatan Darat, melalui suatu gerakan yang mereka beri nama Gerakan 30 September, dibawah pimpinan Letkol. Untung Samsuri, Komandan Yon I Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden; Kolonel A. Latief, Komandan Brigade Infantri 1 Kodam V Jaya  dan Brigjen Supardjo menggunakan militer bawahannya, bertindak melakukan penculikan dan penangkapan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga tergabung dalam organisasi “dewan jenderal” dan bakal  melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Penangkapan dan penculikan yang katanya bertujuan untuk membawa dan menghadapkan para jenderal Angkatan Darat itu kepada Presiden Sukarno, ternyata berakir dengan pembunuhan yang mengenaskan, yang jenazahnya dibuang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya, di daerah Kebun Karet Pondok Gede Jakarta.


Enam Jenderal dan seorang Perwira menengah menjadi korban di malam dan pagi naas itu. Mereka adalah: Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; Mayjen. Suprapto, Asisten II Men/Pangad; Mayjen. Haryono M. T., Asisten III Men/Pangad; Mayjen. S. Parman, Asisten I Men/Pangad; Brigjen. D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad; Brigjen. Sutoyo Siswomiharjo, Oditur Jenderal Angkatan Darat.

Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, berhasil lolos, namun ajudannya, Letnan P. Tendean, dan anak Jenderal A.H.Nasution, Ade Irma Suryani, menjadi korban.
Sebelum orang tahu apa yang terjadi, Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh KSAD Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan Intel pada MI-6 Inggris, pada pagi hari 1 Oktober 65 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad. Sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen, mendengar kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta merta Yoga Sugama menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI. Ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 pagi, menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung, maka Yoga Sugama-pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak.” Yoga Sugama mengucapkan “kesimpulannya” itu, karena Untung pernah menjadi anak buahnya dalam RTP II Bukttinggi waktu bertugas menumpas PRRI di Sumatra Barat dan dianggapnya sebagai kiri. Begitu juga Ali Murtopo yang pernah training di CIA, dengan gembira menyokong ucapan Yoga Sugama itu. Beberapa jam setelah para jenderal diculik dan dibunuh, kelompok bayangan Soeharto ini, Yoga dan Ali, langsung mengumumkan rekayasa dengan mengatakan “G30S didalangi PKI”. Lantas Soeharto memerintahkan: “Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian”.   Dan tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, kontan saja di belakang kata G30S diberi embel-embel PKI, menjadi G30S/PKI. Lebih jelek lagi, Kolonel Haji Sugandhi, Pemimpin Redaksi Harian Angkatan Bersenjata menciptakan suatu sebutan baru, tanpa mengikuti kaedah dan peraturan Bahasa Indonesia, merobah “Gerakan 30 September” menjadi “Gerakan September Tiga Puluh” yang disingkatnya menjadi Gestapu, guna memberikan gambaran kekejaman seperti Gestapo Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Berkat Angkatan Darat, jadilah dan disebutlah G30S sebagai Gestapu/PKI.

Jenderal Suharto yang ketika itu adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), yang datang kemudian, dalam kesempatan itu, dengan licik bertanya kepada Yoga Sugama, “Apa kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan ini?” Tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan, Yoga Sugama yang Ass. I Kostrad/Perwira Intelijen langsung menjawab : “Ya”. Jawaban spontan yang tanpa penyelidikan, tanpa bukti dan fakta ini menuduh Presiden/Pangti ABRI Bung Karno sebagai  terlibat dengan gerakan para militer muda itu!. Jawaban Yoga Sugama ini nampak seperti sudah diatur, disutradarai oleh “tiga sekawan” Suharto, Yoga dan Ali Murtopo, agar Yoga Sugama mengatakan begitu. Hal ini sangat membesarkan hati Soeharto, karena sesuai dengan ambisi dan keinginannya seperti apa yang pernah diucapkannya kepada Kolonel A.Latief, dua hari sebelumnya, Jenderal Soeharto MENGHENDAKI Presiden SOEKARNO DIGANTI.
Dengan demikian rencananya untuk menghancurkan kekuatan PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno, “sepertinya mendapat dukungan dari bawah.” 

Catatan: Ketika Kol. Latief berkunjung kerumah Suharto membicarakan masalah gerakan. Pengakuan Kol. Latief adalah: “Seperti biasanya, pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari) saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jl Agus Salim Jakarta, di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto MENGHENDAKI (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden SOEKARNO DIGANTI, karena selalu membikin ribut. Saya jawab: ‘Tidak mungkin, karena BUNG KARNO didukung rakyat!'; —- KESAKSIAN TAMBAHAN ATAS PERNYATAAN DAN TUNTUTAN Kol. A. Latief TERTANGGAL 01 JANUARI 2003 Kolom Ibrahim Isa, http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com. (Silahkan Lihat juga Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia/Ultimus 2010, halaman 117)

Presiden Soekarno yang berada di Halim pada pagi hari itu dan mendengar gugurnya para perwira tinggi AD, tidak mau mendukung G30S dan memerintahkan Brigjen Supardjo menghentikan gerakannya, dan Supardjo sebagai militer mematuhi Perintah Presiden/Pangti ABRI ini.

Selanjutnya, Presiden Soekarno, selaku Pangti ABRI, setelah mendengar meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, mengeluarkan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia yang menyatakan: “Pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditugaskan untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro Ass III/Pangad….” Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, dan memerintahkan ajudan beliau Kol. KKO Bambang Widjanarko memanggil Pranoto Reksosamudro dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap.

Akan tetapi, pada jam 9.00 pagi hari itu juga, dalam rapat yang berlansung di Markas Kostrad, di bawah pimpinan Letjen Suharto selaku Panglima Kostrad, setelah mengetahui bahwa Letjen A. Yani Menpangad telah terbunuh, Suharto  dengan mengabaikan perintah dan keputusan Presiden/Pangti ABRI, “mengangkat dan menetapkan dirinya” sebagai Panglima Angkatan Darat.
Ketika Ajudan Presiden Kol. KKO Bambang Wijarnako  datang ke Makostrad menyampaikan  Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, meminta Pranoto Reksosamudara dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap Presiden, disambut oleh Pangkostrad   Jenderal Suharto dengan angkuh dan galak, sambil mengatakan kepada kurir Presiden Soekarno dalam bahasa Belanda: “Jendral Umar blijft hier!”  (Y.Pohan: “Siapa yang melakukan kudeta…” (http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm

Dengan perilaku Suharto dan kejadian pada pagi hari 1 Oktober itu, maka mulailah gerakan pembangkangan dan pengengkaran perintah Pangti ABRI/Presiden Sukarno oleh Letjen Suharto. Lebih jauh lagi, bahkan lewat kurir pribadi Ajudan Presiden Kol. Bambang Wijarnako tersebut, Suharto memberi “perintah dan petunjuk” kepada Presiden/Pangti ABRI Sukarno, agar segala persoalan yang menyangkut militer harus melalui dirinya, Pangkostrad Letjen Suharto.

Sejalan dengan itu, Suharto dengan sigap-seperti kucing yang telah siap menunggu, segera menerkan, “melumpuhkan” kekuatan G30S yaitu Yon 454/Diponegoro dan Yon 530/Brawijaya dengan menggunakan pasukan RPKAD Yon 328/Kujang Siliwangi, yang semuanya adalah pasukan yang dipanggil dan berada di bawah pimpinan Pangkostrad Jenderal Suharto sendiri.

RRI yang pagi hari digunakan oleh G30S untuk menyiarkan pengumumannya, sore harinya diserahkan kepada Kostrad.  Oleh Pangdam V Jaya Letjen Umar Wirahadikusuma, di Jakarta diumumkan dan diberlakukan “jam malam” dan semua surat kabar media dilarang terbit, kecuali suratkabar militer yaitu Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila. Waktu jam malam dan pelarangan terbit media massa itu, digunakan oleh pihak militer melalui RRI dan korannya untuk mengkampanyekan keterlibatan PKI dalam G30S. Semua berita fitnah dan rekayasa yang telah dipersiapkan pihak militer disiarkan oleh Koran Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila. Ternyata, usaha pihak militer yang dikepalai oleh Pangkostrad Letjen Suharto ini berhasil menanamkan “kepercayaan”, simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpin Suharto. G30S yang cuma “berkuasa” beberapa jam di Radio, dapat “dilumpuhkan” oleh pasukan Kostrad/Suharto dengan mudah. Para prajurit yang digunakan sebagai kekuatan G30S, lari ke markas induk yaitu Kostrad minta makan. 

Kendatipun para pentolan dan penggerak G30S seperti Untung, Latief dan Supardjo dll. dapat segera ditangkap dan ditahan, banyak sipil dan militer yang langsung “diselesaikan” tanpa melalui pengadilan dan hukum. Hari-hari selanjutnya bukan hanya merupakan hari yang kelabu, namun merupakan hari-hari yang gelap gulita dan hitam bagi bangsa dan  rakyat Indonesia. karena pembunuhan yang dilakukan seperti atas para jenderal itu, sesungguhnya tidak berhenti hanya sampai disitu, namun berlanjut dengan pembantaian yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan milisia/golongan agama serta massa kanan, dengan restu dan langsung maupun tidak langsung perintah pembersihan dari Jenderal Suharto, terhadap golongan dan rakyat yang dituduh “gestapu/pki” dan golongan kiri umumnya. Dengan alasan membasmi dan membersihkan sisa-sisa G30S, dilakukanlah pembunuhan di seluruh pelosok tanah air. Persada tanah air menjadi banjir darah orang-orang yang tak berdosa, besar kecil, tua muda, lelaki maupun perempuan, dibantai tanpa hukum dan pemeriksaan! Manusia Indonesia hidup dalam ketakutan dan saling curiga mencurigai. Pembunuhan terhadap golongan kiri di mana-mana. Sungai-sungai penuh dengan mayat-mayat tak berkepala, jalan-jalan dan rawa-rawa serta jurang dipenuhi tubuh-tubuh tanpa nyawa, kepala-kepala yang dipenggal oleh manusia-manusia yang mengaku bertuhan dan berperikemanusiaan, dipacakkan di simpang-simpang atau tepi jalan menjadi tontonan dan hiburan manusia-manusia haus darah. “Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun.” (Perang Urat Syaraf…Kompas, 9 Februari 2001). Dan Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh [mahkluk yang bernama] manusia. Sementara itu dalam Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Pemerintah, Letjen Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD, dengan bangga mengakui telah membunuh 3 juta orang komunis. Suatu prestasi yang sangat membesarkan hati Imperialis Amerika!

“Ketangkasan” Mayjen Soeharto dalam meredam aksi G30S memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang. Katanya: “Sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan….Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya”


Bahkan Mike Head yang menulis dalam Sydney Morning Herald, 19 July 1999, mengatakan: “The speed with which Soeharto moved on October 1 support the conclusion that, acting in concert with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI”.
Benarkah dugaan dan kecurigaan Ratna Sari Dewi dan tulisan Mike Head, wartawan Sydney Morning Herald Australia itu? Lebih daripada itu, benarkah Gestok itu adalah “Gerakan Suharto 1 Oktober”?

Pembangkangan dan “gerakan” Suharto melawan atasannya yaitu  Presiden RI/Pangti ABRI, dengan menggunakan kilknya dalam Kostrad dan Angkatan Darat (Suharto-Yoga Sugama dan Ali Murtopo) yang dimulainya pada pagi hari 1 Oktober itu, oleh Bung Karno disebut “Gerakan 1 Oktober” atau disingkat Gestok. Dalam satu kesempatan Bung Karno mengatakan bahwa “Gestok adalah lawannya G30S”.

Namun, Dr. Asvi Warman Adam mengatakan, “Kita tahu, gerakan ini menyebut diri sebagai Gerakan Tiga Puluh September. Karena itu, lebih objektif bila peristiwa itu disebut sebagai G30S, bukan Gestapu dan bukan pula Gestok.” (Kompas, Senin, 30 September 2002). Apa yang dikatakan Dr. Asvi memang benar. G30S adalah Gerakan Tigapuluh September. Akan tetapi, aksi penculikan dan pembunuhan oleh G30S itu dilakukan pada subuh hari 1 Oktober, sehingga ketika Bung Karno menyebut “Gestok”, Gerakan Satu Oktober,  maka asosiasi rakyat adalah bahwa G30S itu disebut juga sebagai Gestok. Akan tetapi, mungkin bukan itu yang dimaksud oleh Bung Karno, karena beliau mengatakan “Gestok adalah lawannya G30S”.  Jadi, ini berarti ada 2 gerakan. Gerakan 30 September dan Gerakan Satu Oktober, yang kedua-duanya sama-sama mulai beraksi pada hari 1 Oktober itu.

Seandainya kita tidak mau menggunakan nama “gestok” untuk “Gerakan Suharto 1 Oktober” yang melawan Pangti ABRI, (Selama 32 tahun Suharto berkuasa, tidak pernah terdengar sebutan Gestok),  maka apakah tidak mungkin bahwa gerakan Suharto 1 Oktober itu adalah sebenarnya penerusan atau kelanjutan dari G30S. Karena kita bisa melihat dan mempelajari bahwa tokoh-tokoh G30S seperti Untung, Latief, dan Supardjo sangat erat hubungannya dengan Suharto. Kemudian, Gerakan Suharto 1 Oktober, sangat erat hubungannya dengan Yoga Sugama dan Ali Murtopo yang adalah klik dan  bawahannya Suharto. Dengan kata lain, baik G30S maupun Gestok sama-sama berada di bawah satu komandan yaitu Pangkostrad, Letjen Suharto sendiri! (bersambung)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers