Archive for the ‘Sejarah’ Category

VIII. JAYA DAN RONTOKNYA DIKTATUR PROLETARIAT SOVYET

VIII. JAYA DAN RONTOKNYA DIKTATUR PROLETARIAT SOVYET

Oleh  Su Dian
Su Dian <sudian301@yahoo.com>,in: “nasional-list@yahoogroups.com” <nasional-list@yahoogroups.com> , Saturday, 7 January 2012, 9:31
Sejarah berkembang terus, masyarakat berobah maju, demikian pula ilmu pengetahuan sosial. Pemahaman tentang diktatur proletariat juga berkembang. Georgi Dimitrov memberi interpretasi baru tentang diktatur proletariat menjadi diktatur demokrasi rakyat. Bukan diktatur satu klas, tapi diktatur bersama persekutuan klas-klas buruh dan tani, dibawah pimpinan klas buruh. Kekuasaan diktatur demokrasi rakyat dijalankan di semua negara sosialis luar Uni Sovyet, termasuk Tiongkok. Mao Zedong menulis: “Dasar diktatur demokrasi rakyat adalah persekutuan klas buruh, buruh tani dan burjuasi kecil kota, dan terutama persekutuan buruh dan tani, karena kedua klas ini merupakan 80 sampai 90% dari seluruh penduduk Tiongkok. Yang menggulingkan imperialisme dan kaum reaksioner Kuomintang terutama ialah kekuatan kedua klas ini. Peralihan dari demokrasi baru ke sosialisme terutama tergantung pada persekutuan kedua klas ini. Diktatur demokrasi rakyat memerlukan pimpinan klas buruh. Karena hanya klas buruh lah yang paling berpandangan jauh, paling tidak-mementingkan-diri-sendiri dan paling radikal sifat revolusionernya”. 1). (Mao Zedong: TENTANG DIKTATUR DEMOKRASI RAKYAT, 30 Juni 1949, Untuk Memperingati Ulangtahun Ke-28 Partai Komunis Tiongkok”, dalam PILIHAN KARJA MAO TJE-TUNG, jilid IV, hal. 506, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1968). “Jika pengalaman kita disimpulkan dan dipusatkan menjadi satu rumus, maka rumus itu yalah: diktatur demokrasi rakyat yang dipimpin oleh klas buruh (melalui Partai Komunis) dan yang berbasiskan persekutuan buruh dan tani. Diktatur ini harus bersatu-padu dengan kekuatan-kekuatan revolusioner internasional. Inilah rumus kita, inilah pengalaman utama kita, inilah program utama kita” 2). (Mao Zedong: Idem, hal. 508).
Sesudah kemenangan revolusi demokrasi baru tahun 1949, di Tiongkok berdirilah Republik Rakyat Tiongkok. Tahun 1954 disahkan Undang Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok yang dalam Mukadimahnya dirumuskan: “Rakyat Tiongkok, sesudah berjuang dengan gagah perwira selama seratus tahun lebih, akhirnya dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949 memperoleh kemenangan besar dalam revolusi rakyat melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi; dan dengan demikian mengakhiri sejarah penindasan dan perbudakan yang panjang serta mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang menjalankan kediktatoran demokrasi rakyat. Sistim demokrasi rakyat Republik Rakyat Tiongkok, yaitu sistim demokrasi baru, menjamin negeri kita dapat dengan jalan damai melenyapkan penghisapan dan kemiskinan, dan berhasil membangun masyarakat sosialis yang makmur dan bahagia” (Cetak tebal huruf miring dari pen.) 3). (UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, hal 3, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1954). Mengenai Asas-Asas dan Dasar negara dinyatakan: “Republik Rakyat Tiongkok adalah negara demokrasi rakyat yang dipimpin oleh klas buruh dan berdasarkan persekutuan buruh dan tani”. 4).  (Idem, hal 9).  Demikianlah wujud dan kedudukan diktatur proletariat dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Hal yang serupa, yaitu pengakuan akan kepemimpinan Partai Komunis atas negara dan masyarakat terdapat pada tiap-tiap negara sosialis. Rumusan ini berobah sesuai dengan perkembangan situasi dunia dan Tiongkok.
Sesudah berhasil mengatasi kepungan kaum intervensionis, dibawah pimpinan Lenin dan Stalin diktatur proletariat Uni Sovyet berhasil mulai membangun perekonomian. Dengan melaksananakan beberapa kali Plan Lima Tahun yang sukses, Uni Sovyet tampil sebagai negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya. Serangan agresi militer fasis Hitler dalam Perang Dunia kedua pun dapat dipatahkan. Tapi burjuasi tak henti-hentinya berusaha membasmi diktatur proletariat URSS. Seusai Perang Dunia kedua, dibawah inisiatif Presiden Truman yang didukung oleh Winston Churchill dilangsungkanlah the policy of containment – politik membendung komunisme — yaitu PERANG DINGIN.
Di tengah berkecamuknya PERANG DINGIN yang bertujuan menghancurkan URSS dan sistim sosialis, dalam Kongres ke-XX PKUS tahun 1956, Nikita Sergeyevitch Khrusycyov menyampaikan laporan rahasia “mengutuk Stalin”. Kaum sosial-demokrat sedunia dan musuh-musuh sosialisme mendapat angin untuk “menghitamkan Stalin”. Kekuasaan Stalin yang dikutuk Khrusycyov itu diidentikkan dengan kediktatoran totaliterisme. Diktatur proletariat diidentikkan dengan totaliterisme. Empat puluh tahun sesudah diumumkannya “laporan rahasia” Khrusyov itu, tahun 1996, kaum sosial-demokrat masih dengan besar-besaran memperingatinya sebagai kemenangan melawan Stalin, melawan teori diktatur proletariat. Dengan “menghitamkan” Stalin, musuh-musuh sosialisme bangkit mengidentikkan diktatur proletariat dengan totaliterisme.
Disamping laporan rahasia yang khusus mengkritik “kultus individu” Stalin, dalam laporan politiknya di depan Kongres ke-XX PKUS, Khrusyov memaparkan masalah jalan yang harus ditempuh menuju peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Dinyatakannya: “Leninisme mengajar kita bahwa klas-klas yang berkuasa tak akan menyerahkan kekuasaan mereka secara sukarela. Dan kemungkinan hebat atau kurang hebatnya perjuangan itu, digunakan atau tidak digunakannya kekerasan dalam peralihan ke sosialisme adalah bergantung pada perlawanan kaum penghisap, pada apakah klas penghisap itu sendiri menggunakan kekerasan, bukan pada proletariat. Bertalian dengan ini timbullah pertanyaan apakah orang mungkin beralih ke sosialisme dengan menggunakan jalan parlementer”. 5). (N.S. Chrusjtjov: LAPORAN CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS SOVJET UNI Kepada Kongres Ke-XX Partai, 14 Februari 1956, hal. 54, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1956). Dan disamping itu, Khrusycyov menyatakan bahwa “Perebutan mayoritet parlementer yang stabil yang didukung oleh gerakan revolusioner dari proletariat dan dari gerakan seluruh rakyat pekerja dapatlah menciptakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjamin perubahan sosial yang fundamentil bagi klas buruh di beberapa negeri kapitalis dan negeri-negeri bekas jajahan” 6). (Idem, hal 55). Dengan demikian, berbeda dengan ajaran Marx dan Lenin, yaitu peralihan dari kapitalisme ke sosialisme harus liwat diktatur proletariat, Khrusycyov mengajukan jalan parlementer, jalan damai menuju sosialisme.
 “Jalan damai”, jalan parlementer dan putusan-putusan lainnya Kongres ke-XX PKUS ini berpengaruh besar terhadap banyak Partai Komunis di dunia, termasuk PKI. D.N.Aidit menyambut keputusan kongres ke-XX PKUS ini dengan menyatakan: “Sudah banyak diajukan orang pertanyaan kepada PKI: apakah mungkin di Indonesia peralihan ke sosialisme dicapai  dengan melewati parlemen ? Apakah dengan adanya rumusan tentang kemungkinan peralihan ke sosialisme lewat parlemen seperti yang dimuat dalam laporan Comite Central PKUS kepada kongres ke-XX, bahwa PKI akan meninjau pendiriannya mengenai perjuangan parlementer ? Tiap-tiap orang komunis harus dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama harus disedari bahwa  adanya analisa tentang bentuk-bentuk  peralihan ke sosialisme di berbagai negeri dalam laporan CC PKUS berarti membuka perspektif-perspektif baru bagi Partai-Partai Komunis dan Partai-Partai Buruh yang belum berkuasa. Dinyatakannya bahwa ada kemungkinan peralihan ke sosialisme lewat parlemen telah membukakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Partai-Partai tsb. untuk menggalang kerjasama yang lebih baik dengan partai-partai demokratis lainnya.Dalam Program PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI bulan Maret 1954, a.l. dikatakan bahwa ‘PKI telah mengambil bagian dan terus akan mengambil bagian yang paling aktif dalam perjuangan parlementer. PKI sedar sepenuhnya akan tanggungjawab politiknya, menjalankan pekerjaan parlementer dengan penuh kesungguh-sungguhan’. Ini menunjukkan bahwa PKI tidak memandang parlemen hanya sekedar sebagai forum propaganda saja. Dalam program PKI tsb. juga dikatakan ‘bahwa perjuangan parlementer saja tidaklah cukup untuk mencapai tujuan membentuk suatu pemerintah Demokrasi Rakyat’. Ini adalah satu kebenaran, karena pekerjaan PKI bukan pekerjaan parlementer saja tetapi juga dan terutama pekerjaan-pekerjaan di kalangan kaum buruh, kaum tani, inteligensia dan massa pekerja serta massa demokratis. PKI tidak mempropagandakan didalam kalangannya sendiri maupun diluar kalangannya bahwa peralihan ke sosialisme harus dengan pertumpahan darah, harus dibarengi dengan perang dalam negeri.
Jadi, kalau tergantung kepada PKI, maka bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang ideal dari peralihan ke sosialisme, yalah bentuk yang damai, bentuk parlementer. PKI memilih jalan damai karena kaum komunis memang bukan pembunuh” 7). (D.N.Aidit: KONGRES KE-XX PKUS, dalam PILIHAN TULISAN, jilid II, hal. 21-22, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1960). Sesudah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia dan berlangsungnya pembantaian besar-besaran terhadap para pemimpin dan anggota serta simpatisan PKI yang dilancarkan rezim orba di bawah pimpinan Soeharto menyusul Peristiwa G30S tahun 1965, mengenai jalan parlementer yang ditempuh PKI, Otokritik Politbiro CC PKI menyatakan: “Revisionisme modern mulai menyusup kedalam Partai ketika secara tidak kritis Sidang Pleno ke-IV CC Kongres ke-V menerima laporan yang membenarkan garis Kongres ke-XX PKUS, dan menjadikan garis ‘mencapai sosialisme secara damai melalui jalan parlementer’ sebagai garis PKI. Jalan damai sebagai salahsatu ciri revisionisme modern ini telah lebih dipakukan lagi dalam Kongres Nasional ke-VI PKI dengan dicantumkannya dalam Konstitusi Partai kata-kata bahwa ‘adalah suatu kemungkinan bahwa sistim Demokrasi Rakyat sebagai tingkat peralihan ke sosialisme di Indonesia dicapai dengan jalan damai, jalan parlementer. PKI dengan sekuat tenaga berjuang untuk menjadikan kemungkinan ini suatu kenyataan” 8). (Otokritik Politbiro CC PKI September 1966: TEGAKKAN PKI YANG MARXIS-LENINIS UNTUK MEMIMPIN REVOLUSI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA, Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI, diterbitkan oleh Delegasi CC PKI September 1971, hal. 105-106):
Sesudah “mengkritik kultus individu Stalin” dan memaparkan gagasan “jalan parlementer mencapai sosialisme”, yang menimbulkan goncangan dalam gerakan komunis internasional, Khrusycyov maju lagi dengan gagasan baru.  Dalam Laporannya untuk perobahan Konstitusi PKUS di depan Kongres ke-XXII PKUS, 18 Oktober 1961, Khruscyov memaparkan masalah Membangun Masyarakat Tak Berklas di Uni Sovyet. Dikemukakannya, bahwa “Penghapusan klas-klas dan perbedaan-perbedaan klas memerlukan: — Pertama melemparkan kekuasaan klas-klas penghisap, tuan-tanah tuan-tanah dan kapitalis-kapitalis, serta menghapuskan hak milik perseorangan mereka atas alat-alat produksi yang merupakan dasar ekonomi daripada penghisapan manusia atas manusia …. Kedua, mengubah produksi barang dagangan perseorangan kecil-kecilan menjadi ekonomi kolektif secara besar-besaran, menyelesaikan pembangunan satu sistim ekonomi sosialis serta menghapuskan klas-klas penghisap terakhir, ialah klas kulak. … Ketiga, melenyapkan perbedaan-perbedaan klas antara buruh dan tani, perbedaan hakiki antara kota dan desa dan menciptakan syarat-syarat untuk perpaduan organik antara kerja badan dan kerja otak”  9) (N.S.Khrusycyov: O PROGRAMME KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, Doklad Na XXII Siyezdye Kommunisticyeskoi Partii Sovyetskovo Soyuza; — TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVYET – Laporan Dalam Kongres Ke-XXII PKUS, 18 Oktober 1961, dimuat dalam buku KOMMUNIZM – MIR I SCASTYE NARODOV – Komunisme – Perdamaian dan Kebahagian bagi Rakyat, halaman 213, Gosudarstvennoye Izdatyelstvo Politicyeskoi Lityeraturhi, Balai Penerbitan Negara untuk Literatur Politik, Moskwa, 1962). “Tak dapat disangkal, bahwa ini merupakan proses yang lama dan berangsur-angsur. Perbedaan-perbedaan klas tidak akan terhapus sama sekali, sampai masyarakat komunis sepenuhnya dibangun” 10). (Idem, hal 214).
Dalam laporan ini dipaparkannya pula masalah perobahan diktatur proletariat menjadi suatu Negara Seluruh Rakyat. Dikemukakannya: “Diktatur proletariat dilahirkan dalam syarat-syarat yang diciptakan oleh perjuangan klas antara proletariat dan burjuasi. Dalam proses berdirinya, sosialisme harus mengatasi perlawanan dan seringkali perlawanan yang paling sengit, dari kekuatan-kekuatan reaksioner dunia lama…..Menurut Marx dan Lenin, diktatur proletariat adalah negara dalam masa peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. ….Dengan kemenangan sosialisme dan masuknya negeri kita kedalam masa pembangunan komunis semesta, klas buruh Uni Sovyet atas inisiatifnya sendiri, bertolak dari tugas membangun komunisme, merobah negara diktatur proletariat menjadi negara seluruh rakyat” 11). (Idem, halaman 216). PKUS menjadi Partai seluruh rakyat, dan URSS menjadi negara seluruh rakyat. Dengan demikian hilanglah diktatur proletariat, lenyaplah watak klas dari Partai dan Negara.
.. “Di negeri kita, untuk pertama kali dalam sejarah, telah terwujud suatu negara yang bukan diktatur suatu klas, tetapi suatu alat masyarakat seluruhnya, alat seluruh rakyat” 12). (N.S.Chrusjtjov: LAPORAN TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVJET, 18 Oktober 1961, hal.74, Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS di Indonesia).”Dari saat permulaannya, diktatur proletariat mengandung ciri-ciri demokrasi sosialis yang universil. Ketika sosialisme berkembang, ciri-ciri ini diutamakan dan segera sesudah menang penuh ciri-ciri itu menjadi menentukan. Negara jadi berkembang dari alat dominasi klas menjadi badan yang menyatakan kemauan seluruh rakyat” 13). (Idem, hal. 75)   Kongres ke-XXII PKUS tahun 1961 menilai: dengan telah dilenyapkannya klas penghisap, sekarang di URSS terdapat dua klas yang bersahabat – klas buruh dan kaum tani. Dan lagi pula, klas-klas ini telah berubah. Watak yang sama dari dua bentuk hak-milik sosialis telah mendekatkan klas buruh dan kaum tani pertanian kolektif. Kongres ke-XXII PKUS merumuskan bahwa “Sebagai pelopor klas buruh, Partai Komunis yang didirikan oleh W.I.Lenin, telah menempuh jalan perjuangan gilang-gemilang dan telah membawa klas buruh dan kaum tani pekerja ke kemenangan Revolusi Sosialis Oktober Besar dan ke pembentukan diktatur proletariat di URSS. Di bawah pimpinan Partai Komunis, klas-klas penghisap telah dihapuskan di Uni Sovyet, dan persatuan moril serta politik masyarakat telah terwujud dan bertambah kuat, Partai Komunis, Partai klas buruh, sekarang telah menjadi partai seluruh Rakyat” 14). (PROGRAM DAN KONSTITUSI PKUS,  Disahkan oleh Kongres ke-22 PKUS, 31 Oktober 1961, hal 131, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1962). Dengan dilenyapkannya watak klas dari Partai, PKUS tak lagi mewakili klas buruh..
Dari tahun 1956 sampai 1964, yaitu semenjak Khrusycyov mengkritik Stalin dan menampilkan gagasan “jalan damai mencapai sosialisme” timbullah polemik besar secara terbuka dalam gerakan komunis internasional, sampai tergulingnya Khrusycyov. Berkenaan dengan kritik atas “kultus individu Stalin”, Tiongkok menampilkan tulisan-tulisan berjudul “Pengalaman Sejarah Diktatur Proletariat” dan “Lagi Tentang Pengalaman Sejarah Diktatur Proletariat”. Mengenai sikap terhadap kesalahan di masa lampau, tulisan ini mengutip ucapan Lenin tahun 1921: “Biarlah anjing-anjing dan babi-babi dari burjuasi yang sedang sekarat itu dan kaum demokrat burjuis-kecil yang mengekor di belakangnya, menghujani kepala kita dengan kutukan-kutukan, caci-makian caci-makian dan cemooh karena kemunduran-kemunduran dan kesalahan-kesalahan kita dalam pekerjaan membangun sistim sovyet kita. Barang sesaatpun kita tidak lupa, bahwa kita telah dan sedang membuat banyak kesalahan dan sedang menderita banyak kemunduran. Bagaimana dapat menghindari kemunduran-kemunduran dan kesalahan-kesalahan dalam soal yang begitu baru didalam sejarah dunia seperti pembangunan mahligai negara dari tipe yang tiada toloknya ! Kita akan berjuang dengan tiada hentinya untuk membetulkan kemunduran-kemunduran dan kesalahan-kesalahan kita dan untuk memperbaiki praktek kita tentang prinsip-prinsip sovyet, yang masih jauh, jauh sekali daripada sempurna” 15). (Editorial Djen Min Dje Pao: LAGI TENTANG PENGALAMAN SEDJARAH DIKTATUR PROLETARIAT, hal. 7, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1957). “Diktatur proletariat adalah sama sekali berbeda sifatnya dengan salah satu bentuk dikatur klas-klas penghisap yang terdahulu. Diktatur proletariat adalah diktatur dari klas terhisap, diktatur dari mayoritet, guna menciptakan sebuah masyarakat sosialis dimana tak akan ada penghisapan dan kemiskinan. Ia adalah diktatur yang paling progresif dan terakhir didalam sejarah. Tetapi, karena diktatur ini memikul tugas yang terbesar dan paling sulit dan menghadapi perjuangan yang paling ruwet dengan belak-belok dan belat-belit yang sangat beraneka-ragam didalam sejarah, maka dalam pekerjaan tidak bisa tidak mesti terjadi banyak kesalahan-kesalahan, sebagaimana dikatakan Lenin. Jika sementara orang-orang komunis menjunjung-junjung diri dan berpuas-diri secara berlebih-lebihan dan mengembangkan pandangan yang kaku, maka mereka bahkan bisa mengulangi kesalahan-kesalahan mereka sendiri atau kesalahan-kesalahan orang lain. Kita kaum komunis harus sepenuhnya mengingat hal ini. Untuk mengalahkan musuh yang kuat, diktatur proletariat harus mempunyai kekuasaan yang sangat terpusat yang harus dikombinasikan dengan demokrasi tingkat yang tinggi” 16). (Idem, hal. 8) Tulisan ini menilai Stalin sebagai berikut: “Sesudah meninggalnya Lenin, Stalin sebagai pemimpin utama Partai dan negara, secara kreatif mengenakan dan mengembangkan Marxisme-Leninisme dalam perjuangan mempertahankan warisan Leninisme terhadap musuh-musuh Leninisme – kaun trotskis, kaum zinowyewis dan agen-agen burjuis lainnya. Stalin menyatakan kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan rakyat dan memperlihatkan diri sebagai kampiun Marxisme-Leninisme yang menonjol. Stalin mendapat dukungan dari rakyat Sovyet dan memainkan peranan penting yang bersejarah pertama-tama karena dia, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lain dari Partai Komunis Uni Sovyet mempertahankan garis Lenin tentang industrialisasi dan kolektivisasi pertanian atas negara Sovyet PKUS dalam melaksanakan garis ini, membawa kemenangan sosialisme di Uni Sovyet dan menciptakan syarat-syarat bagi kemenangan Uni Sovyet didalam perangnya melawan Hitler. Semua kemenangan rakyat Uni Sovyet ini sesuai dengan kepentingan-kepentingan klas buruh sedunia dan seluruh umat manusia progresif. Maka itu bersamaan dengan itu nama Stalin mendapat kehormatan tinggi di seluruh dunia” 17). (Idem, hal.11)
 “Selama akhir masa-hidupnya, Stalin kian lama kian membiarkan diri terlibat dalam praktek kultus individu dan dalam pelanggaran sistim sentralisme demokratis Partai dan sistim mengkombinasi pimpinan kolektif dengan tanggungjawab perseorangan”. 18). (Idem, hal. 12) Dalam artikel ini dipaparkan pandangan mengenai menyelesaikan dua macam kontradiksi yang berbeda sifatnya, yaitu kontradiksi antara kita dan musuh serta kontradiksi di kalangan rakyat. Kontradiksi di kalangan rakyat dapat dan harus diselesaikan dengan cara bertolak dari hasrat untuk bersatu dan melalui kritik atau perjuangan, dengan demikian mencapai persatuan baru atas dasar baru.
Dalam perkembangannya, polemik ini meluas sampai menyangkut hampir semua dasar-dasar Marxisme-Leninisme. Polemik ini memaparkan pandangan membela ajaran Marxisme-Leninisme atau merevisinya. Gejolak dahsyat dalam gerakan komunis internasional berlangsung melawan revisionisme modern Khrusycyov. Dalam polemik terbuka ini, Redaksi Harian Ren Min Ribao (Harian Rakyat) dan Majalah Hongqi (Bendera Merah) PKT mengeluarkan sejumlah tulisan mengkritik revisionisme modern Khrusycyov. Antara lain  berjudul: 1. Asal Usul Dan Perkembangan Perselisihan-Perselisihan Antara Pimpinan PKUS Dengan Kita; 2. Tentang Masalah Stalin; 3. Apakah Yugoslavia Negara Sosialis ?; 4. Pembela-Pembela Neo-Kolonialisme; 5. Dua Garis Yang Berbeda Tentang Masalah Perang Dan Damai; 6. Dua Macam Politik Ko-eksistensi Secara Damai Yang Bertentangan Sama Sekali; 7. Pemimpin-Pemimpin PKUS Adalah Pemecahbelah Terbesar Pada Zaman Kita; 8. Revolusi Proletar Dan Revisionisme Khrusycyov; 9. Tentang Komunisme Palsu Khrusycyov Dan Pelajaran-Pelajaran Sejarah Bagi Dunia; dan 10. Mengapa Khrusycyov Turun Panggung ?.
Tak ayal lagi, gagasan-gagasan Khrusycyov yang menyangkut perobahan atas dasar-dasar Marxisme-Leninisme itu menggoncangkan gerakan komunis internasional. Perbedaan pendapat di bidang ideologi berlanjut ke bidang politik. Perlawanan internasional terhadap revisionisme Khrusycyov dan konflik intern PKUS menyebabkan Khrusycyov digulingkan dan digantikan oleh Leonid Ilyitch Bryezhnyev musim rontok tahun 1964.
Bryezhnyev melanjutkan pelaksanaan revisionisme Khrusycyov tanpa Khrusycyov. Uni Sovyet yang jaya meluncur ke arah restorasi kapitalisme. Dan Uni Sovyet menempatkan diri sebagai sosial-imperialisme, negeri sosialis yang imperialis. Pengiriman pasukan Sovyet ke Cekoslowakia dan intervensi bersenjata Sovyet ke Afganistan menimbulkan reaksi internasional yang keras terhadap politik luarnegeri sovyet. Hubungan-hubungan antar partai komunis dan partai buruh jadi terganggu. Bahkan hubungan antar negara-negara sosialis juga rusak, sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan konflik bersenjata ditapal batas. Pengeluaran besar-besaran demi kebutuhan perlombaan persenjataan menghadapi konfrontasi PERANG DINGIN yang dilancarkan Amerika Serikat menyebabkan pukulan hebat terhadap perekonomian Uni Sovyet. Ofensif PERANG DINGIN dengan gejolak gerakan “perobahan secara damai” mendorong berlangsungnya liberalisasi burjuis di berbagai negara sosialis, terutama Uni Sovyet. Kontradiksi antar etnik dan bangsa-bangsa kian bergelora, hingga melumpuhkan dan memporak-porandakan kesatuan URSS.
Pada akhir tahun 1987, sebagai Sekjen PKUS, M.S.Gorbacyov menampilkan karyanya PYERYESTROIKA I NOVOYE MISYLYENIYE – Perestroika Dan Pemikiran Baru. “Inti dari pemikiran baru adalah pengakuan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan keseluruhan, tepatnya, demi kelangsungan hidup umat manusia” 19). (M.S.Gorbacyov: PYERYESTROIKA I NOVOYE MISHLYENIYE, Dlya Nashei Stranhi I Dlya Vsevo Mira, halaman 149, Izdatyelstvo Politiceskoi Lityeraturhi, Moskva 1987). Gorbacyov menyatakan, bahwa pemikiran barunya lahir dari belajar banyak dari Lenin. Karya-karya Lenin yang sarat dengan ajaran tentang klas-klas, perjuangan klas dan diktatur proletariat, difahami Gorbacyov bahwa “Setiap membaca lagi karya-karya Lenin dengan cara baru, orang akan terpesona tentang kemampuannya, …. Lenin mampu melihat lebih jauh, bisa sampai melampaui batas-batas klas. Berkali-kali dia mengutamakan kepentingan-kepentingan umum bagi semua umat manusia lebih tinggi dari kepentingan-kepentingan klas” (Huruf miring cetak tebal dari pen.) 20).(Idem, halaman 149). Karya-karya Lenin yang sarat dengan ajaran perjuangan klas dan diktatur proletariat dilumerkan oleh Gorbacyov menjadi tak berwatak klas, berwawasan kemanusiaan secara umum.
Lebih lanjut Gorbacyov menyatakan: “Titik-balik konseptual yang mempunyai jangkauan jauh telah terjadi dengan keputusan sidang Pleno CC PKUS tahun 1985 dan dengan Kongres ke-XXVII PKUS. Itu adalah pembalikan ke arah pemikiran politik yang baru, ke arah pikiran baru mengenai perwujudan saling hubungan antara prinsip-prinsip klas dan prinsip-prinsip umum kemanusiaan di dunia modern” 21). (Idem, halaman 148). “Sampai akhir-akhir ini, perjuangan klas masih dianggap sebagai pengungkit perkembangan masyarakat.” Tapi “sekarang, dengan adanya senjata nuklir senjata pemusnah massal, maka tak berlaku lagi rumusan ‘koeksistensi secara damai antar negara yang berbeda sistim sosial sebagai bentuk perjuangan klas yang khusus’ “ 22). (Idem, halaman 150). Burjuasi dan kaum sosial-demokrat bergendang paha menyambut karya Gorbacyov yang meninggalkan ajaran tentang perjuangan klas, tentang diktatur proletariat, yang mencampakkan dasar-dasar Marxisme-Leninisme ini.
Dalam laporannya di depan Kongres ke-XXVIII, 2 Juli 1990, Gorbacyov memaparkan masalah reform politik, yaitu tentang “keharusan mewujudkan konsepsi Lenin mengenai kekuasaan rakyat”. Dikemukakan “masalah merobah fungsi-fungsi partai, negara, badan-badan sovyet dan organisasi-organisasi rakyat” 23). (MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.24-25, Politizdat, Moskwa 1990). Dipaparkan juga bahwa mengenai “merobah fasal-fasal 6 dan 7 Konstitusi URSS, Partai sudah menyatakan menolak campurtangan dalam badan-badan negara, menolak melakukan fungsi-fungsi administratif eksekutif”. 24). (MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.39, Politizdat, Moskwa 1990). Fasal 6 dan 7 Konstitusi URSS mengakui kedudukan memimpin dari PKUS dalam negara dan masyarakat.
Diperdebatkan juga masalah apakah PKUS adalah Partai pelopor atau Partai parlementer. Dengan alasan “kembali kepada ajaran Lenin mengenai Partai sebagai kekuatan pelopor dalam masyarakat”, PKUS meninggalkan kedudukan memimpin negara yang sudah dijamin dalam Konstitusi negara. “PKUS akan menjalankan politiknya dan berjuang untuk mempertahankan kedudukan sebagai partai yang berkuasa dalam rangka proses demokratis, liwat pemilihan-pemilihan badan-badan perwakilan di pusat dan di daerah. Dengan demikian, Partai bertindak jadi partai parlementer” 25). (Idem, halaman 40). “Partai harus melepaskan campur-tangan atas fungsi badan-badan Sovyet. Itu berarti, bahwa Partai tidak bertanggungjawab atas putusan-putusan yang diambil tanpa konsultasi dengannya, Partai mempunyai hak untuk melakukan kritik secara terbuka”. “Peranan baru dari organisasi-organisasi partai adalah secara kolektif dalam rapat-rapat, kongres-kongres, sidang-sidang pleno, mengajukan pendiriannya mengenai masalah-masalah besar kehidupan masyarakat, mengajukannya kepada badan-badan pemerintahan atau ekonomi, menjelaskan secara terbuka dalam diskusi-diskusi, memberi arah bagi orang komunis supaya melaksanakannya dalam praktek”. Dalam rangka berlakunya sistim multi-partai, PKUS bisa “membicarakan semua masalah yang menjadi perhatian masyarakat, mencari jalan keluar dengan mencapai persetujuan untuk tindakan bersama”. 26). (Idem, halaman 40-41).  Dengan diberlakukannya sistim multi-partai, PKUS sudah melepaskan kedudukan memimpinnya dalam negara dan masyarakat. Diktatur proletariat jadi rontok. Dalam masyarakat, bagaikan jamur di musim hujan, segera bermunculan partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi saingan PKUS. PKUS meluncur ke jurang kehancuran. Dan URSS, negara diktatur proletariat pertama di dunia pun brantakan. Rontoknya URSS disusul oleh kehancuran negara-negara sosialis Eropa Timur dan Tengah. Dicampakkannya ajaran tentang diktatur proletariat adalah salah satu sebab utama brantakannya negara-negara sosialis tersebut.
 

Catatan Bibliografi

1). Mao Zedong: TENTANG DIKTATUR DEMOKRASI RAKYAT, 30 Juni 1949, Untuk Memperingati Ulangtahun Ke-28 Partai Komunis Tiongkok”, dalam PILIHAN KARJA MAO TJE-TUNG, jilid IV, hal. 506, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1968.
2). Mao Zedong: Idem, hal 508.
3). UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, hal 3, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1954.
4). Idem, hal 9.
5). N.S. Chrusjtjov: LAPORAN CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS SOVJET UNI Kepada Kongres Ke-XX Partai, 14 Februari 1956, hal. 54, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1966.
6). Idem, hal 55.
7). D.N.Aidit: KONGRES KE-XX PKUS, dalam PILIHAN TULISAN, jilid II, hal. 21-22, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1960.
8). Otokritik Politbiro CC PKI September 1966: TEGAKKAN PKI YANG MARXIS-LENINIS UNTUK MEMIMPIN REVOLUSI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA, Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI, diterbitkan oleh Delegasi CC PKI September 1971, hal. 105-106:
9) N.S.Khrusycyov: O PROGRAMME KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, Doklad Na XXII Siyezdye Kommunisticyeskoi Partii Sovyetskovo Soyuza; — TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVYET – Laporan Dalam Kongres Ke-XXII PKUS, 18 Oktober 1961, dimuat dalam buku KOMMUNIZM – MIR I SCASTYE NARODOV – Komunisme – Perdamaian dan Kebahagian bagi Rakyat, halaman 213, Gosudarstvennoye Izdatyelstvo Politicyeskoi Lityeraturhi, Balai Penerbitan Negara untuk Literatur Politik, Moskwa, 1962.
10). Idem, hal 214.
11). Idem, halaman 216.
12). N.S.Chrusjtjov: LAPORAN TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVJET, 18 Oktober 1961, hal.74, Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS di Indonesia
13). Idem, hal. 75
14). PROGRAM DAN KONSTITUSI PKUS,  Disahkan oleh Kongres ke-22 PKUS, 31 Oktober 1961, hal 131, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1962.
15). Editorial Djen Min Dje Pao: LAGI TENTANG PENGALAMAN SEDJARAH DIKTATUR PROLETARIAT, hal. 7, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1957.
16). Idem, hal. 8
17). Idem, hal.11
18). Idem, hal. 12
19). M.S.Gorbacyov: PYERYESTROIKA I NOVOYE MISHLYENIYE, Dlya Nashei Stranhi I Dlya Vsevo Mira, halaman 149, Izdatyelstvo Politiceskoi Lityeraturhi, Moskva 1987.
20). Idem, halaman 149
21). Idem, halaman 148
22). Idem, halaman 150.
23). MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.24-25, Politizdat, Moskwa 1990.
24). MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.39, Politizdat, Moskwa 1990.
25). Idem, halaman 40.
26). Idem, halaman 40-41
Dimuat dalam buku karya Suar Suroso MARXISME SEBUAH KAJIAN, DINYATAKAN PUNAH TERNYATA KIPRAH, terbitan HASTA MITRA, Jakarta 2009, dengan Kata Pengantar (Sebuah Renungan Singkat) Joesoef Isak, halaman 126-138.

 JAYA DAN RONTOKNYA DIKTATUR PROLETARIAT SOVYET
Sejarah berkembang terus, masyarakat berobah maju, demikian pula ilmu pengetahuan sosial. Pemahaman tentang diktatur proletariat juga berkembang. Georgi Dimitrov memberi interpretasi baru tentang diktatur proletariat menjadi diktatur demokrasi rakyat. Bukan diktatur satu klas, tapi diktatur bersama persekutuan klas-klas buruh dan tani, dibawah pimpinan klas buruh. Kekuasaan diktatur demokrasi rakyat dijalankan di semua negara sosialis luar Uni Sovyet, termasuk Tiongkok. Mao Zedong menulis: “Dasar diktatur demokrasi rakyat adalah persekutuan klas buruh, buruh tani dan burjuasi kecil kota, dan terutama persekutuan buruh dan tani, karena kedua klas ini merupakan 80 sampai 90% dari seluruh penduduk Tiongkok. Yang menggulingkan imperialisme dan kaum reaksioner Kuomintang terutama ialah kekuatan kedua klas ini. Peralihan dari demokrasi baru ke sosialisme terutama tergantung pada persekutuan kedua klas ini. Diktatur demokrasi rakyat memerlukan pimpinan klas buruh. Karena hanya klas buruh lah yang paling berpandangan jauh, paling tidak-mementingkan-diri-sendiri dan paling radikal sifat revolusionernya”. 1). (Mao Zedong: TENTANG DIKTATUR DEMOKRASI RAKYAT, 30 Juni 1949, Untuk Memperingati Ulangtahun Ke-28 Partai Komunis Tiongkok”, dalam PILIHAN KARJA MAO TJE-TUNG, jilid IV, hal. 506, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1968). “Jika pengalaman kita disimpulkan dan dipusatkan menjadi satu rumus, maka rumus itu yalah: diktatur demokrasi rakyat yang dipimpin oleh klas buruh (melalui Partai Komunis) dan yang berbasiskan persekutuan buruh dan tani. Diktatur ini harus bersatu-padu dengan kekuatan-kekuatan revolusioner internasional. Inilah rumus kita, inilah pengalaman utama kita, inilah program utama kita” 2). (Mao Zedong: Idem, hal. 508).
Sesudah kemenangan revolusi demokrasi baru tahun 1949, di Tiongkok berdirilah Republik Rakyat Tiongkok. Tahun 1954 disahkan Undang Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok yang dalam Mukadimahnya dirumuskan: “Rakyat Tiongkok, sesudah berjuang dengan gagah perwira selama seratus tahun lebih, akhirnya dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949 memperoleh kemenangan besar dalam revolusi rakyat melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi; dan dengan demikian mengakhiri sejarah penindasan dan perbudakan yang panjang serta mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang menjalankan kediktatoran demokrasi rakyat. Sistim demokrasi rakyat Republik Rakyat Tiongkok, yaitu sistim demokrasi baru, menjamin negeri kita dapat dengan jalan damai melenyapkan penghisapan dan kemiskinan, dan berhasil membangun masyarakat sosialis yang makmur dan bahagia” (Cetak tebal huruf miring dari pen.) 3). (UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, hal 3, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1954). Mengenai Asas-Asas dan Dasar negara dinyatakan: “Republik Rakyat Tiongkok adalah negara demokrasi rakyat yang dipimpin oleh klas buruh dan berdasarkan persekutuan buruh dan tani”. 4).  (Idem, hal 9).  Demikianlah wujud dan kedudukan diktatur proletariat dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Hal yang serupa, yaitu pengakuan akan kepemimpinan Partai Komunis atas negara dan masyarakat terdapat pada tiap-tiap negara sosialis. Rumusan ini berobah sesuai dengan perkembangan situasi dunia dan Tiongkok.
Sesudah berhasil mengatasi kepungan kaum intervensionis, dibawah pimpinan Lenin dan Stalin diktatur proletariat Uni Sovyet berhasil mulai membangun perekonomian. Dengan melaksananakan beberapa kali Plan Lima Tahun yang sukses, Uni Sovyet tampil sebagai negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya. Serangan agresi militer fasis Hitler dalam Perang Dunia kedua pun dapat dipatahkan. Tapi burjuasi tak henti-hentinya berusaha membasmi diktatur proletariat URSS. Seusai Perang Dunia kedua, dibawah inisiatif Presiden Truman yang didukung oleh Winston Churchill dilangsungkanlah the policy of containment – politik membendung komunisme — yaitu PERANG DINGIN.
Di tengah berkecamuknya PERANG DINGIN yang bertujuan menghancurkan URSS dan sistim sosialis, dalam Kongres ke-XX PKUS tahun 1956, Nikita Sergeyevitch Khrusycyov menyampaikan laporan rahasia “mengutuk Stalin”. Kaum sosial-demokrat sedunia dan musuh-musuh sosialisme mendapat angin untuk “menghitamkan Stalin”. Kekuasaan Stalin yang dikutuk Khrusycyov itu diidentikkan dengan kediktatoran totaliterisme. Diktatur proletariat diidentikkan dengan totaliterisme. Empat puluh tahun sesudah diumumkannya “laporan rahasia” Khrusyov itu, tahun 1996, kaum sosial-demokrat masih dengan besar-besaran memperingatinya sebagai kemenangan melawan Stalin, melawan teori diktatur proletariat. Dengan “menghitamkan” Stalin, musuh-musuh sosialisme bangkit mengidentikkan diktatur proletariat dengan totaliterisme.
Disamping laporan rahasia yang khusus mengkritik “kultus individu” Stalin, dalam laporan politiknya di depan Kongres ke-XX PKUS, Khrusyov memaparkan masalah jalan yang harus ditempuh menuju peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Dinyatakannya: “Leninisme mengajar kita bahwa klas-klas yang berkuasa tak akan menyerahkan kekuasaan mereka secara sukarela. Dan kemungkinan hebat atau kurang hebatnya perjuangan itu, digunakan atau tidak digunakannya kekerasan dalam peralihan ke sosialisme adalah bergantung pada perlawanan kaum penghisap, pada apakah klas penghisap itu sendiri menggunakan kekerasan, bukan pada proletariat. Bertalian dengan ini timbullah pertanyaan apakah orang mungkin beralih ke sosialisme dengan menggunakan jalan parlementer”. 5). (N.S. Chrusjtjov: LAPORAN CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS SOVJET UNI Kepada Kongres Ke-XX Partai, 14 Februari 1956, hal. 54, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1956). Dan disamping itu, Khrusycyov menyatakan bahwa “Perebutan mayoritet parlementer yang stabil yang didukung oleh gerakan revolusioner dari proletariat dan dari gerakan seluruh rakyat pekerja dapatlah menciptakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjamin perubahan sosial yang fundamentil bagi klas buruh di beberapa negeri kapitalis dan negeri-negeri bekas jajahan” 6). (Idem, hal 55). Dengan demikian, berbeda dengan ajaran Marx dan Lenin, yaitu peralihan dari kapitalisme ke sosialisme harus liwat diktatur proletariat, Khrusycyov mengajukan jalan parlementer, jalan damai menuju sosialisme.
 “Jalan damai”, jalan parlementer dan putusan-putusan lainnya Kongres ke-XX PKUS ini berpengaruh besar terhadap banyak Partai Komunis di dunia, termasuk PKI. D.N.Aidit menyambut keputusan kongres ke-XX PKUS ini dengan menyatakan: “Sudah banyak diajukan orang pertanyaan kepada PKI: apakah mungkin di Indonesia peralihan ke sosialisme dicapai  dengan melewati parlemen ? Apakah dengan adanya rumusan tentang kemungkinan peralihan ke sosialisme lewat parlemen seperti yang dimuat dalam laporan Comite Central PKUS kepada kongres ke-XX, bahwa PKI akan meninjau pendiriannya mengenai perjuangan parlementer ? Tiap-tiap orang komunis harus dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama harus disedari bahwa  adanya analisa tentang bentuk-bentuk  peralihan ke sosialisme di berbagai negeri dalam laporan CC PKUS berarti membuka perspektif-perspektif baru bagi Partai-Partai Komunis dan Partai-Partai Buruh yang belum berkuasa. Dinyatakannya bahwa ada kemungkinan peralihan ke sosialisme lewat parlemen telah membukakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Partai-Partai tsb. untuk menggalang kerjasama yang lebih baik dengan partai-partai demokratis lainnya.Dalam Program PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI bulan Maret 1954, a.l. dikatakan bahwa ‘PKI telah mengambil bagian dan terus akan mengambil bagian yang paling aktif dalam perjuangan parlementer. PKI sedar sepenuhnya akan tanggungjawab politiknya, menjalankan pekerjaan parlementer dengan penuh kesungguh-sungguhan’. Ini menunjukkan bahwa PKI tidak memandang parlemen hanya sekedar sebagai forum propaganda saja. Dalam program PKI tsb. juga dikatakan ‘bahwa perjuangan parlementer saja tidaklah cukup untuk mencapai tujuan membentuk suatu pemerintah Demokrasi Rakyat’. Ini adalah satu kebenaran, karena pekerjaan PKI bukan pekerjaan parlementer saja tetapi juga dan terutama pekerjaan-pekerjaan di kalangan kaum buruh, kaum tani, inteligensia dan massa pekerja serta massa demokratis. PKI tidak mempropagandakan didalam kalangannya sendiri maupun diluar kalangannya bahwa peralihan ke sosialisme harus dengan pertumpahan darah, harus dibarengi dengan perang dalam negeri.
Jadi, kalau tergantung kepada PKI, maka bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang ideal dari peralihan ke sosialisme, yalah bentuk yang damai, bentuk parlementer. PKI memilih jalan damai karena kaum komunis memang bukan pembunuh” 7). (D.N.Aidit: KONGRES KE-XX PKUS, dalam PILIHAN TULISAN, jilid II, hal. 21-22, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1960). Sesudah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia dan berlangsungnya pembantaian besar-besaran terhadap para pemimpin dan anggota serta simpatisan PKI yang dilancarkan rezim orba di bawah pimpinan Soeharto menyusul Peristiwa G30S tahun 1965, mengenai jalan parlementer yang ditempuh PKI, Otokritik Politbiro CC PKI menyatakan: “Revisionisme modern mulai menyusup kedalam Partai ketika secara tidak kritis Sidang Pleno ke-IV CC Kongres ke-V menerima laporan yang membenarkan garis Kongres ke-XX PKUS, dan menjadikan garis ‘mencapai sosialisme secara damai melalui jalan parlementer’ sebagai garis PKI. Jalan damai sebagai salahsatu ciri revisionisme modern ini telah lebih dipakukan lagi dalam Kongres Nasional ke-VI PKI dengan dicantumkannya dalam Konstitusi Partai kata-kata bahwa ‘adalah suatu kemungkinan bahwa sistim Demokrasi Rakyat sebagai tingkat peralihan ke sosialisme di Indonesia dicapai dengan jalan damai, jalan parlementer. PKI dengan sekuat tenaga berjuang untuk menjadikan kemungkinan ini suatu kenyataan” 8). (Otokritik Politbiro CC PKI September 1966: TEGAKKAN PKI YANG MARXIS-LENINIS UNTUK MEMIMPIN REVOLUSI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA, Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI, diterbitkan oleh Delegasi CC PKI September 1971, hal. 105-106):
Sesudah “mengkritik kultus individu Stalin” dan memaparkan gagasan “jalan parlementer mencapai sosialisme”, yang menimbulkan goncangan dalam gerakan komunis internasional, Khrusycyov maju lagi dengan gagasan baru.  Dalam Laporannya untuk perobahan Konstitusi PKUS di depan Kongres ke-XXII PKUS, 18 Oktober 1961, Khruscyov memaparkan masalah Membangun Masyarakat Tak Berklas di Uni Sovyet. Dikemukakannya, bahwa “Penghapusan klas-klas dan perbedaan-perbedaan klas memerlukan: — Pertama melemparkan kekuasaan klas-klas penghisap, tuan-tanah tuan-tanah dan kapitalis-kapitalis, serta menghapuskan hak milik perseorangan mereka atas alat-alat produksi yang merupakan dasar ekonomi daripada penghisapan manusia atas manusia …. Kedua, mengubah produksi barang dagangan perseorangan kecil-kecilan menjadi ekonomi kolektif secara besar-besaran, menyelesaikan pembangunan satu sistim ekonomi sosialis serta menghapuskan klas-klas penghisap terakhir, ialah klas kulak. … Ketiga, melenyapkan perbedaan-perbedaan klas antara buruh dan tani, perbedaan hakiki antara kota dan desa dan menciptakan syarat-syarat untuk perpaduan organik antara kerja badan dan kerja otak”  9) (N.S.Khrusycyov: O PROGRAMME KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, Doklad Na XXII Siyezdye Kommunisticyeskoi Partii Sovyetskovo Soyuza; — TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVYET – Laporan Dalam Kongres Ke-XXII PKUS, 18 Oktober 1961, dimuat dalam buku KOMMUNIZM – MIR I SCASTYE NARODOV – Komunisme – Perdamaian dan Kebahagian bagi Rakyat, halaman 213, Gosudarstvennoye Izdatyelstvo Politicyeskoi Lityeraturhi, Balai Penerbitan Negara untuk Literatur Politik, Moskwa, 1962). “Tak dapat disangkal, bahwa ini merupakan proses yang lama dan berangsur-angsur. Perbedaan-perbedaan klas tidak akan terhapus sama sekali, sampai masyarakat komunis sepenuhnya dibangun” 10). (Idem, hal 214).
Dalam laporan ini dipaparkannya pula masalah perobahan diktatur proletariat menjadi suatu Negara Seluruh Rakyat. Dikemukakannya: “Diktatur proletariat dilahirkan dalam syarat-syarat yang diciptakan oleh perjuangan klas antara proletariat dan burjuasi. Dalam proses berdirinya, sosialisme harus mengatasi perlawanan dan seringkali perlawanan yang paling sengit, dari kekuatan-kekuatan reaksioner dunia lama…..Menurut Marx dan Lenin, diktatur proletariat adalah negara dalam masa peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. ….Dengan kemenangan sosialisme dan masuknya negeri kita kedalam masa pembangunan komunis semesta, klas buruh Uni Sovyet atas inisiatifnya sendiri, bertolak dari tugas membangun komunisme, merobah negara diktatur proletariat menjadi negara seluruh rakyat” 11). (Idem, halaman 216). PKUS menjadi Partai seluruh rakyat, dan URSS menjadi negara seluruh rakyat. Dengan demikian hilanglah diktatur proletariat, lenyaplah watak klas dari Partai dan Negara.
.. “Di negeri kita, untuk pertama kali dalam sejarah, telah terwujud suatu negara yang bukan diktatur suatu klas, tetapi suatu alat masyarakat seluruhnya, alat seluruh rakyat” 12). (N.S.Chrusjtjov: LAPORAN TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVJET, 18 Oktober 1961, hal.74, Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS di Indonesia).”Dari saat permulaannya, diktatur proletariat mengandung ciri-ciri demokrasi sosialis yang universil. Ketika sosialisme berkembang, ciri-ciri ini diutamakan dan segera sesudah menang penuh ciri-ciri itu menjadi menentukan. Negara jadi berkembang dari alat dominasi klas menjadi badan yang menyatakan kemauan seluruh rakyat” 13). (Idem, hal. 75)   Kongres ke-XXII PKUS tahun 1961 menilai: dengan telah dilenyapkannya klas penghisap, sekarang di URSS terdapat dua klas yang bersahabat – klas buruh dan kaum tani. Dan lagi pula, klas-klas ini telah berubah. Watak yang sama dari dua bentuk hak-milik sosialis telah mendekatkan klas buruh dan kaum tani pertanian kolektif. Kongres ke-XXII PKUS merumuskan bahwa “Sebagai pelopor klas buruh, Partai Komunis yang didirikan oleh W.I.Lenin, telah menempuh jalan perjuangan gilang-gemilang dan telah membawa klas buruh dan kaum tani pekerja ke kemenangan Revolusi Sosialis Oktober Besar dan ke pembentukan diktatur proletariat di URSS. Di bawah pimpinan Partai Komunis, klas-klas penghisap telah dihapuskan di Uni Sovyet, dan persatuan moril serta politik masyarakat telah terwujud dan bertambah kuat, Partai Komunis, Partai klas buruh, sekarang telah menjadi partai seluruh Rakyat” 14). (PROGRAM DAN KONSTITUSI PKUS,  Disahkan oleh Kongres ke-22 PKUS, 31 Oktober 1961, hal 131, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1962). Dengan dilenyapkannya watak klas dari Partai, PKUS tak lagi mewakili klas buruh..
Dari tahun 1956 sampai 1964, yaitu semenjak Khrusycyov mengkritik Stalin dan menampilkan gagasan “jalan damai mencapai sosialisme” timbullah polemik besar secara terbuka dalam gerakan komunis internasional, sampai tergulingnya Khrusycyov. Berkenaan dengan kritik atas “kultus individu Stalin”, Tiongkok menampilkan tulisan-tulisan berjudul “Pengalaman Sejarah Diktatur Proletariat” dan “Lagi Tentang Pengalaman Sejarah Diktatur Proletariat”. Mengenai sikap terhadap kesalahan di masa lampau, tulisan ini mengutip ucapan Lenin tahun 1921: “Biarlah anjing-anjing dan babi-babi dari burjuasi yang sedang sekarat itu dan kaum demokrat burjuis-kecil yang mengekor di belakangnya, menghujani kepala kita dengan kutukan-kutukan, caci-makian caci-makian dan cemooh karena kemunduran-kemunduran dan kesalahan-kesalahan kita dalam pekerjaan membangun sistim sovyet kita. Barang sesaatpun kita tidak lupa, bahwa kita telah dan sedang membuat banyak kesalahan dan sedang menderita banyak kemunduran. Bagaimana dapat menghindari kemunduran-kemunduran dan kesalahan-kesalahan dalam soal yang begitu baru didalam sejarah dunia seperti pembangunan mahligai negara dari tipe yang tiada toloknya ! Kita akan berjuang dengan tiada hentinya untuk membetulkan kemunduran-kemunduran dan kesalahan-kesalahan kita dan untuk memperbaiki praktek kita tentang prinsip-prinsip sovyet, yang masih jauh, jauh sekali daripada sempurna” 15). (Editorial Djen Min Dje Pao: LAGI TENTANG PENGALAMAN SEDJARAH DIKTATUR PROLETARIAT, hal. 7, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1957). “Diktatur proletariat adalah sama sekali berbeda sifatnya dengan salah satu bentuk dikatur klas-klas penghisap yang terdahulu. Diktatur proletariat adalah diktatur dari klas terhisap, diktatur dari mayoritet, guna menciptakan sebuah masyarakat sosialis dimana tak akan ada penghisapan dan kemiskinan. Ia adalah diktatur yang paling progresif dan terakhir didalam sejarah. Tetapi, karena diktatur ini memikul tugas yang terbesar dan paling sulit dan menghadapi perjuangan yang paling ruwet dengan belak-belok dan belat-belit yang sangat beraneka-ragam didalam sejarah, maka dalam pekerjaan tidak bisa tidak mesti terjadi banyak kesalahan-kesalahan, sebagaimana dikatakan Lenin. Jika sementara orang-orang komunis menjunjung-junjung diri dan berpuas-diri secara berlebih-lebihan dan mengembangkan pandangan yang kaku, maka mereka bahkan bisa mengulangi kesalahan-kesalahan mereka sendiri atau kesalahan-kesalahan orang lain. Kita kaum komunis harus sepenuhnya mengingat hal ini. Untuk mengalahkan musuh yang kuat, diktatur proletariat harus mempunyai kekuasaan yang sangat terpusat yang harus dikombinasikan dengan demokrasi tingkat yang tinggi” 16). (Idem, hal. 8) Tulisan ini menilai Stalin sebagai berikut: “Sesudah meninggalnya Lenin, Stalin sebagai pemimpin utama Partai dan negara, secara kreatif mengenakan dan mengembangkan Marxisme-Leninisme dalam perjuangan mempertahankan warisan Leninisme terhadap musuh-musuh Leninisme – kaun trotskis, kaum zinowyewis dan agen-agen burjuis lainnya. Stalin menyatakan kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan rakyat dan memperlihatkan diri sebagai kampiun Marxisme-Leninisme yang menonjol. Stalin mendapat dukungan dari rakyat Sovyet dan memainkan peranan penting yang bersejarah pertama-tama karena dia, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lain dari Partai Komunis Uni Sovyet mempertahankan garis Lenin tentang industrialisasi dan kolektivisasi pertanian atas negara Sovyet PKUS dalam melaksanakan garis ini, membawa kemenangan sosialisme di Uni Sovyet dan menciptakan syarat-syarat bagi kemenangan Uni Sovyet didalam perangnya melawan Hitler. Semua kemenangan rakyat Uni Sovyet ini sesuai dengan kepentingan-kepentingan klas buruh sedunia dan seluruh umat manusia progresif. Maka itu bersamaan dengan itu nama Stalin mendapat kehormatan tinggi di seluruh dunia” 17). (Idem, hal.11)
 “Selama akhir masa-hidupnya, Stalin kian lama kian membiarkan diri terlibat dalam praktek kultus individu dan dalam pelanggaran sistim sentralisme demokratis Partai dan sistim mengkombinasi pimpinan kolektif dengan tanggungjawab perseorangan”. 18). (Idem, hal. 12) Dalam artikel ini dipaparkan pandangan mengenai menyelesaikan dua macam kontradiksi yang berbeda sifatnya, yaitu kontradiksi antara kita dan musuh serta kontradiksi di kalangan rakyat. Kontradiksi di kalangan rakyat dapat dan harus diselesaikan dengan cara bertolak dari hasrat untuk bersatu dan melalui kritik atau perjuangan, dengan demikian mencapai persatuan baru atas dasar baru.
Dalam perkembangannya, polemik ini meluas sampai menyangkut hampir semua dasar-dasar Marxisme-Leninisme. Polemik ini memaparkan pandangan membela ajaran Marxisme-Leninisme atau merevisinya. Gejolak dahsyat dalam gerakan komunis internasional berlangsung melawan revisionisme modern Khrusycyov. Dalam polemik terbuka ini, Redaksi Harian Ren Min Ribao (Harian Rakyat) dan Majalah Hongqi (Bendera Merah) PKT mengeluarkan sejumlah tulisan mengkritik revisionisme modern Khrusycyov. Antara lain  berjudul: 1. Asal Usul Dan Perkembangan Perselisihan-Perselisihan Antara Pimpinan PKUS Dengan Kita; 2. Tentang Masalah Stalin; 3. Apakah Yugoslavia Negara Sosialis ?; 4. Pembela-Pembela Neo-Kolonialisme; 5. Dua Garis Yang Berbeda Tentang Masalah Perang Dan Damai; 6. Dua Macam Politik Ko-eksistensi Secara Damai Yang Bertentangan Sama Sekali; 7. Pemimpin-Pemimpin PKUS Adalah Pemecahbelah Terbesar Pada Zaman Kita; 8. Revolusi Proletar Dan Revisionisme Khrusycyov; 9. Tentang Komunisme Palsu Khrusycyov Dan Pelajaran-Pelajaran Sejarah Bagi Dunia; dan 10. Mengapa Khrusycyov Turun Panggung ?.
Tak ayal lagi, gagasan-gagasan Khrusycyov yang menyangkut perobahan atas dasar-dasar Marxisme-Leninisme itu menggoncangkan gerakan komunis internasional. Perbedaan pendapat di bidang ideologi berlanjut ke bidang politik. Perlawanan internasional terhadap revisionisme Khrusycyov dan konflik intern PKUS menyebabkan Khrusycyov digulingkan dan digantikan oleh Leonid Ilyitch Bryezhnyev musim rontok tahun 1964.
Bryezhnyev melanjutkan pelaksanaan revisionisme Khrusycyov tanpa Khrusycyov. Uni Sovyet yang jaya meluncur ke arah restorasi kapitalisme. Dan Uni Sovyet menempatkan diri sebagai sosial-imperialisme, negeri sosialis yang imperialis. Pengiriman pasukan Sovyet ke Cekoslowakia dan intervensi bersenjata Sovyet ke Afganistan menimbulkan reaksi internasional yang keras terhadap politik luarnegeri sovyet. Hubungan-hubungan antar partai komunis dan partai buruh jadi terganggu. Bahkan hubungan antar negara-negara sosialis juga rusak, sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan konflik bersenjata ditapal batas. Pengeluaran besar-besaran demi kebutuhan perlombaan persenjataan menghadapi konfrontasi PERANG DINGIN yang dilancarkan Amerika Serikat menyebabkan pukulan hebat terhadap perekonomian Uni Sovyet. Ofensif PERANG DINGIN dengan gejolak gerakan “perobahan secara damai” mendorong berlangsungnya liberalisasi burjuis di berbagai negara sosialis, terutama Uni Sovyet. Kontradiksi antar etnik dan bangsa-bangsa kian bergelora, hingga melumpuhkan dan memporak-porandakan kesatuan URSS.
Pada akhir tahun 1987, sebagai Sekjen PKUS, M.S.Gorbacyov menampilkan karyanya PYERYESTROIKA I NOVOYE MISYLYENIYE – Perestroika Dan Pemikiran Baru. “Inti dari pemikiran baru adalah pengakuan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan keseluruhan, tepatnya, demi kelangsungan hidup umat manusia” 19). (M.S.Gorbacyov: PYERYESTROIKA I NOVOYE MISHLYENIYE, Dlya Nashei Stranhi I Dlya Vsevo Mira, halaman 149, Izdatyelstvo Politiceskoi Lityeraturhi, Moskva 1987). Gorbacyov menyatakan, bahwa pemikiran barunya lahir dari belajar banyak dari Lenin. Karya-karya Lenin yang sarat dengan ajaran tentang klas-klas, perjuangan klas dan diktatur proletariat, difahami Gorbacyov bahwa “Setiap membaca lagi karya-karya Lenin dengan cara baru, orang akan terpesona tentang kemampuannya, …. Lenin mampu melihat lebih jauh, bisa sampai melampaui batas-batas klas. Berkali-kali dia mengutamakan kepentingan-kepentingan umum bagi semua umat manusia lebih tinggi dari kepentingan-kepentingan klas” (Huruf miring cetak tebal dari pen.) 20).(Idem, halaman 149). Karya-karya Lenin yang sarat dengan ajaran perjuangan klas dan diktatur proletariat dilumerkan oleh Gorbacyov menjadi tak berwatak klas, berwawasan kemanusiaan secara umum.
Lebih lanjut Gorbacyov menyatakan: “Titik-balik konseptual yang mempunyai jangkauan jauh telah terjadi dengan keputusan sidang Pleno CC PKUS tahun 1985 dan dengan Kongres ke-XXVII PKUS. Itu adalah pembalikan ke arah pemikiran politik yang baru, ke arah pikiran baru mengenai perwujudan saling hubungan antara prinsip-prinsip klas dan prinsip-prinsip umum kemanusiaan di dunia modern” 21). (Idem, halaman 148). “Sampai akhir-akhir ini, perjuangan klas masih dianggap sebagai pengungkit perkembangan masyarakat.” Tapi “sekarang, dengan adanya senjata nuklir senjata pemusnah massal, maka tak berlaku lagi rumusan ‘koeksistensi secara damai antar negara yang berbeda sistim sosial sebagai bentuk perjuangan klas yang khusus’ “ 22). (Idem, halaman 150). Burjuasi dan kaum sosial-demokrat bergendang paha menyambut karya Gorbacyov yang meninggalkan ajaran tentang perjuangan klas, tentang diktatur proletariat, yang mencampakkan dasar-dasar Marxisme-Leninisme ini.
Dalam laporannya di depan Kongres ke-XXVIII, 2 Juli 1990, Gorbacyov memaparkan masalah reform politik, yaitu tentang “keharusan mewujudkan konsepsi Lenin mengenai kekuasaan rakyat”. Dikemukakan “masalah merobah fungsi-fungsi partai, negara, badan-badan sovyet dan organisasi-organisasi rakyat” 23). (MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.24-25, Politizdat, Moskwa 1990). Dipaparkan juga bahwa mengenai “merobah fasal-fasal 6 dan 7 Konstitusi URSS, Partai sudah menyatakan menolak campurtangan dalam badan-badan negara, menolak melakukan fungsi-fungsi administratif eksekutif”. 24). (MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.39, Politizdat, Moskwa 1990). Fasal 6 dan 7 Konstitusi URSS mengakui kedudukan memimpin dari PKUS dalam negara dan masyarakat.
Diperdebatkan juga masalah apakah PKUS adalah Partai pelopor atau Partai parlementer. Dengan alasan “kembali kepada ajaran Lenin mengenai Partai sebagai kekuatan pelopor dalam masyarakat”, PKUS meninggalkan kedudukan memimpin negara yang sudah dijamin dalam Konstitusi negara. “PKUS akan menjalankan politiknya dan berjuang untuk mempertahankan kedudukan sebagai partai yang berkuasa dalam rangka proses demokratis, liwat pemilihan-pemilihan badan-badan perwakilan di pusat dan di daerah. Dengan demikian, Partai bertindak jadi partai parlementer” 25). (Idem, halaman 40). “Partai harus melepaskan campur-tangan atas fungsi badan-badan Sovyet. Itu berarti, bahwa Partai tidak bertanggungjawab atas putusan-putusan yang diambil tanpa konsultasi dengannya, Partai mempunyai hak untuk melakukan kritik secara terbuka”. “Peranan baru dari organisasi-organisasi partai adalah secara kolektif dalam rapat-rapat, kongres-kongres, sidang-sidang pleno, mengajukan pendiriannya mengenai masalah-masalah besar kehidupan masyarakat, mengajukannya kepada badan-badan pemerintahan atau ekonomi, menjelaskan secara terbuka dalam diskusi-diskusi, memberi arah bagi orang komunis supaya melaksanakannya dalam praktek”. Dalam rangka berlakunya sistim multi-partai, PKUS bisa “membicarakan semua masalah yang menjadi perhatian masyarakat, mencari jalan keluar dengan mencapai persetujuan untuk tindakan bersama”. 26). (Idem, halaman 40-41).  Dengan diberlakukannya sistim multi-partai, PKUS sudah melepaskan kedudukan memimpinnya dalam negara dan masyarakat. Diktatur proletariat jadi rontok. Dalam masyarakat, bagaikan jamur di musim hujan, segera bermunculan partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi saingan PKUS. PKUS meluncur ke jurang kehancuran. Dan URSS, negara diktatur proletariat pertama di dunia pun brantakan. Rontoknya URSS disusul oleh kehancuran negara-negara sosialis Eropa Timur dan Tengah. Dicampakkannya ajaran tentang diktatur proletariat adalah salah satu sebab utama brantakannya negara-negara sosialis tersebut.
 

Catatan Bibliografi

1). Mao Zedong: TENTANG DIKTATUR DEMOKRASI RAKYAT, 30 Juni 1949, Untuk Memperingati Ulangtahun Ke-28 Partai Komunis Tiongkok”, dalam PILIHAN KARJA MAO TJE-TUNG, jilid IV, hal. 506, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1968.
2). Mao Zedong: Idem, hal 508.
3). UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, hal 3, Pustaka Bahasa Asing, Peking 1954.
4). Idem, hal 9.
5). N.S. Chrusjtjov: LAPORAN CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS SOVJET UNI Kepada Kongres Ke-XX Partai, 14 Februari 1956, hal. 54, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1966.
6). Idem, hal 55.
7). D.N.Aidit: KONGRES KE-XX PKUS, dalam PILIHAN TULISAN, jilid II, hal. 21-22, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1960.
8). Otokritik Politbiro CC PKI September 1966: TEGAKKAN PKI YANG MARXIS-LENINIS UNTUK MEMIMPIN REVOLUSI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA, Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI, diterbitkan oleh Delegasi CC PKI September 1971, hal. 105-106:
9) N.S.Khrusycyov: O PROGRAMME KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, Doklad Na XXII Siyezdye Kommunisticyeskoi Partii Sovyetskovo Soyuza; — TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVYET – Laporan Dalam Kongres Ke-XXII PKUS, 18 Oktober 1961, dimuat dalam buku KOMMUNIZM – MIR I SCASTYE NARODOV – Komunisme – Perdamaian dan Kebahagian bagi Rakyat, halaman 213, Gosudarstvennoye Izdatyelstvo Politicyeskoi Lityeraturhi, Balai Penerbitan Negara untuk Literatur Politik, Moskwa, 1962.
10). Idem, hal 214.
11). Idem, halaman 216.
12). N.S.Chrusjtjov: LAPORAN TENTANG PROGRAM PARTAI KOMUNIS UNI SOVJET, 18 Oktober 1961, hal.74, Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS di Indonesia
13). Idem, hal. 75
14). PROGRAM DAN KONSTITUSI PKUS,  Disahkan oleh Kongres ke-22 PKUS, 31 Oktober 1961, hal 131, Jajasan PEMBARUAN Djakarta, 1962.
15). Editorial Djen Min Dje Pao: LAGI TENTANG PENGALAMAN SEDJARAH DIKTATUR PROLETARIAT, hal. 7, Jajasan PEMBARUAN, Djakarta 1957.
16). Idem, hal. 8
17). Idem, hal.11
18). Idem, hal. 12
19). M.S.Gorbacyov: PYERYESTROIKA I NOVOYE MISHLYENIYE, Dlya Nashei Stranhi I Dlya Vsevo Mira, halaman 149, Izdatyelstvo Politiceskoi Lityeraturhi, Moskva 1987.
20). Idem, halaman 149
21). Idem, halaman 148
22). Idem, halaman 150.
23). MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.24-25, Politizdat, Moskwa 1990.
24). MATYERIALHI XXVIII SYEZDA KOMMUNISTICESKOI PARTII SOVYETSKOVO SOYUZA, hal.39, Politizdat, Moskwa 1990.
25). Idem, halaman 40.
26). Idem, halaman 40-41
Dimuat dalam buku karya Suar Suroso MARXISME SEBUAH KAJIAN, DINYATAKAN PUNAH TERNYATA KIPRAH, terbitan HASTA MITRA, Jakarta 2009, dengan Kata Pengantar (Sebuah Renungan Singkat) Joesoef Isak, halaman 126-138.

Tentang Pattimura

 

 
Pattimura Bukan Kristiani, Melainkan Muslim yang Taat

qc_mpc@interaneka.com,in:I-siyasah@yahoogroups.com ; Tauziyah@yahoogroups.com Saturday, January 07, 2012 7:50 AM

Menurut sejarawan Muslim Ahmad Mansur Suryanegara, Pattimura adalah seorang Muslim yang taat. Selain keturunan bangsawan, ia juga seorang ulama. Data sejarah menyebutkan bahwa pada masa itu semua pemimpin perang di kawasan Maluku adalah bangsawan atau ulama, atau keduanya.

Seperti diketahui, selama ini, dalam buku-buku sejarah, Kapitan Pattimura selalu disebut sebagai seorang Kristen. Inilah salah satu contoh deislamisasi dan penghianatan kaum minoritas atas sejarah pejuang Muslim di Maluku dan Indonesia pada umumnya.

Ahmad Lussy atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lussy, lahir di Hualoy, Seram Selatan (bukan Sapura seperti yang dikenal dalam sejarah versi pemerintah). Dia adalah bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau, yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Raja ini dikenal pula dengan sebutan Sultan Kasimillah (Kazim Allah/Asisten Allah). Dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali.

Mansyur Suryanegara berpendapat, bahwa Pattimura itu marga yang masih ada sampai sekarang. Dan semua orang yang bermarga Pattimura sekarang ini beragama Islam. Orang-orang tersebut mengaku ikut agama nenek moyang mereka yaitu Pattimura.

Masih menurut Mansyur, mayoritas kerajaan-kerajaan di Maluku adalah kerajaan Islam. Di antaranya adalah kerajaan Ambon, Herat, dan Jailolo. Begitu banyaknya kerajaan sehingga orang Arab menyebut kawasan ini dengan Jaziratul Muluk (Negeri Raja-raja). Sebutan ini kelak dikenal dengan nama Maluku.

Mansyur pun tidak sependapat dengan Maluku dan Ambon yang sampai kini diidentikkan dengan Kristen. Penulis buku “Menemukan Sejarah” (yang menjadi best seller) ini mengatakan, “Kalau dibilang Ambon itu lebih banyak Kristen, lihat saja dari udara (dari pesawat), banyak masjid atau banyak gereja. Kenyataannya, lebih banyak menara masjid daripada gereja.”

Buku biografi Pattimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M Sapija menulis, “Bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina (Seram). Ayah beliau yang bernama Antoni Mattulessy adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Mattulessy. Yang terakhir ini adalah putra raja Sahulau. Sahulau bukan nama orang tetapi nama sebuah negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan”.

Jadi asal nama Thomas Mattulessy dalam buku sejarah nasional adalah karangan dari Sapija. Sebenarnya Mattulessy bukanlah marga melainkan nama, yaitu Ahmad Lussy (Mat Lussy). Dan nama Thomas Mattulessy sebenarnya tidak pernah ada di dalam sejarah perjuangan rakyat Maluku (yang ada adalah Mat Lussy).

        Ahmad Mansur Suryanegara

Perjuangan Pattimura

Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku menghadapi ambisi penjajah yang membawa misi Gold (emas/kekayaan), Gospel (penyebaran Injil), and Glory (kebanggaan). Perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena kekhawatiran dan kecemasan rakyat akan timbulnya kembali kekejaman pemerintah Belanda seperti yang dilakukan masa pemerintahan VOC. Selain itu, Belanda menjalankan praktik-praktik monopoli perdagangan dan pelayaran Hongi, yang membabat pertanian hasil bumi yang tidak mau menjual kepada Belanda. Alasan lainnya, rakyat dibebani berbagai kewajiban berat, seperti kewajiban kerja, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. 

Akibat penderitaan itu maka rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata. Pada tahun 1817, perlawanan itu dikomandani oleh Kapitan Ahmad Lussy. Rakyat berhasil merebut Benteng Duurstede di Saparua. Bahkan residennya yang bernama Van den Bergh terbunuh. Perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya.

Berulangkali Belanda mengerahkan pasukan untuk menumpas perlawanan rakyat Maluku, tetapi berulangkali pula Belanda mendapat pukulan berat. Karena itu Belanda meminta bantuan dari pasukan yang ada di Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda semakin kuat dan perlawanan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Ahmad Lussy dan kawan-kawan tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817 Ahmad Lussy beserta kawan-kawannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan.

Pemerintah Kediri Tolak Akui Makam Tan Malaka

Rabu, 04 Januari 2012 | 08:05 WIB

Pemerintah Kediri Tolak Akui Makam Tan Malaka

foto

Pembongkaran makam yang diduga sebagai makam Tan Malaka, untuk diteliti tulang belulangnya oleh tim forensik dari Universita Indonesia di Desa Selo Panggung, Kediri, Jawa Timur (12/9). ANTARA/Arief Priyono

Rabu, 04 Januari 2012 | 08:05 WIB

 

TEMPO.CO, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri menolak membangun makam Tan Malaka yang ditemukan di lereng Gunung Wilis. Ketidakjelasan hasil uji DNA oleh keluarga Tan Malaka membuat pemerintah ragu merenovasi makam pahlawan nasional tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri, Edhi Purwanto, mengatakan sampai saat ini pihak keluarga Tan Malaka belum bisa membuktikan jika makam yang ditemukan di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, benar-benar makam Tan Malaka.

Sejak dilakukan uji DNA dua tahun lalu, hingga kini tak ada kejelasan siapa jasad tersebut. “Kami tak akan membangun makam sampai keluarga bisa membuktikan hasil uji DNA,” kata Edhi kepada Tempo, Rabu, 4 Januari 2012.

Desakan warga masyarakat Desa Selopanggung yang menghendaki pemugaran makam, menurut Edhi, tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan pembebasan lahan. Meski masyarakat telah merelakan tanah mereka menjadi kawasan makam, dibutuhkan bukti otentik untuk mempertanggungjawabkan keasliannya. “Harus ada rekomendasi dari Kementerian Sosial, bukan permintaan keluarga atau warga,” tukas Edhi.

Kepala Desa Selopanggung Muhammad Zuhri berharap segera ada kepastian soal pemugaran makam tersebut. Selama ini warga telah meyakini jika makam itu menyimpan jasad Tan Malaka. Hal ini didasarkan pada penelitian sejarawan Belanda, Harry Poeze, yang menyatakan lokasi kematian Tan Malaka berada di Desa Selopanggung. “Kami sudah menganggap makam itu sebagai leluhur,” katanya.

Sayang hingga berita ini ditulis juru bicara keluarga Tan Malaka, Abi Setyo Nugroho, belum berhasil dimintai keterangan soal kepastian hasil uji DNA. Beberapa kali telepon ke ponselnya tak mendapat respons.

Sebelumnya Abi mengaku jika uji DNA gagal dilakukan di Indonesia dan harus dikirim ke luar negeri. Namun, sejak diteliti akhir tahun 2010 silam, hingga kini belum ada kejelasan uji DNA tersebut.

Pengarang buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Harry A. Poeze, sebelumnya mengatakan hasil tes DNA terhadap sisa-sisa kerangka manusia yang diduga kuat adalah bekas tubuh Tan Malaka akan keluar pada Januari 2012. Menurut keponakan Tan Malaka Zulfikar Kamarudin, kata Harry, hasil tes DNA kedua dari laboratorium di Korea rencananya diumumkan ke publik pada bulan Januari.

HARI TRI WASONO

Persaingan Internal PNI Picu Bali “Banjir Darah”

8.12.2011 11:14

Persaingan Internal PNI Picu Bali “Banjir Darah”

Penulis : Aju  

(foto:dok/ist)

Pasca-Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, praktis Provinsi Bali “banjir darah” karena menjadi sebuah ladang hitam pembantaian manusia yang tidak berdosa. Bali menjadi salah satu daerah dengan “penyembelihan” terganas terhadap pihak yang dituduh simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Geoffrey Robinson (2006) menyebutkan, pembantaian di Bali dicatat paling parah dalam sejarah kekerasan politik di Indonesia, disusul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak orang yang diculik dan dibawa ke suatu tempat untuk dibunuh.

Jumlah korban tewas di Bali diperkirakan sekitar 100.000 orang. Ada korban ditangkap dan langsung dibunuh di depan rumahnya sendiri yang disaksikan anak dan istrinya. I Gede Puger, salah satu pengurus inti PKI Provinsi Bali, dibunuh secara sadis.

Aksi rusuh massa menjalar ke Puri Agung Negara Djembara di Negara, ibu kota Kabupaten Jembrana. Periode Oktober-November 1965, misalnya, terjadi perusakan dan pembakaran di Puri Agung Negara milik keluarga Gubernur Bali Anak Agung Bagus Sutedja. Enam belas anggota keluarga keraton Pura Agung Djembrana tewas dibunuh.

Hampir setiap jengkal daerah di Negara terjadi pembantaian. Selain Tegalbadeng, tempat yang jadi pemicu awal pembantaian adalah Desa Merta Sari di daerah Loloan. Ini Desa Hindu, letaknya di tengah kampung muslim Loloan Barat dan Timur yang dibelah oleh Sungai Ijogading.

Konflik Internal PNI

Desa Merta Sari adalah basis Barisan Tani Indonesia (BTI). Saat pembantaian, desa-desa di sekitarnya, yaitu Loloan Barat dan Loloan Timur, dikomandani oleh algojo dan satuan Anshor membantai laki-laki yang berasal dari Desa Merta Sari. Laki-lakinya habis dan Desa Merta Sari hanya menyisakan perempuannya saja sehingga dicap sebagai Desa Janda.

Pengungkapan kebenaran akan pembantaian massal di Bali, terutama di Negara penting untuk membuka noda sejarah yang sebenarnya tersimpan dalam ingatan masyarakat. Banyak orang tua yang tahu peristiwa ini, tapi bungkam untuk membicarakannya apalagi mengungkapkannya.

Musibah Bali banjir darah pasca-G30S 1965, dilatarbelakangi persaingan internal antardua kubu di dalam tubuh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya sama-sama dikenal sebagai bekas pejuang kemerdekaan. Sebuah praktik kekerasan politik yang sangat tidak layak dijadikan contoh.

Kubu pertama, Gubernur Bali Anak Agung Bagus Sutedja, keturunan darah biru dari Kerajaan Djembrana yang dikenal sebagai pendukung setia Presiden Soekarno atau Soekarnois.

Kubu kedua, I Nyoman Mantik dan Wedastera Sujasa yang kemudian di dalam kiprahnya terintegrasi dengan kepentingan TNI AD dalam menghasut dan melatih massa serta membantai rakyat yang dituding sepihak PKI.

Ketika aksi rusuh massa berlangsung, muncul nama Widagda, adik kandung Wedastera. Widagda bertindak sebagai salah satu algojo paling menakutkan dan aktor di balik perusakan dan pembunuhan keluarga keraton Pura Agung Negara Djembrana.

Peran Widagda memang menyeramkan. Selama kerusuhan berlangsung, Widagda bisa dengan bebas menzinahi secara paksa perempuan-perempuan cantik yang dituding PKI. Pada 1967, adik kandung Wedastera ini divonis Pengadilan Denpasar tiga tahun penjara.

Pemilihan Gubernur

Tahun 1950 ketika Bali bagian dari Provinsi Sunda Kecil, Presiden Soekarno menunjuk seorang pegawai negeri sipil (PNS) cerdas yang baru berusia 27 tahun bernama Anak Agung Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah.

Pada 1958, Bali berstatus provinsi otonom. Di dalam sidang paripurna DPR-GR Daerah Tingkat (Dati) I Bali tahun 1958, I Nyoman Mantik berhasil mengalahkan Anak Agung Bagus Sutedja dalam pemilihan Gubernur Bali.

Namun karena faktor kedekatan, cerdas, dan seiring dengan pemerintah pusat dalam penjabaran tata kelola pemerintahan, akhirnya pada 1959 Presiden Soekarno, tetap melantik Anak Agung Bagus Sutedja menjabat Gubernur Bali periode kedua.

Di sinilah perseteruan politik mulai terang-terangan terangkat ke permukaan. I Nyoman Mantik dan Wedastera yang sama-sama anggota DPR-GR menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan. Anak Agung Bagus Sutedja, sebagai Gubernur Bali dan pendukung setia Presiden Soekarno, dalam banyak hal selalu meniru gaya kepemimpinan proklamator itu.

Anak Agung Bagus Sutedja menempuh kebijakan politik merangkul semua pihak, tapi tidak menjalin komitmen mengikat dengan salah satu partai politik. Karena jaringan politik di partai internal mulai didominasi pendukung I Nyoman Mantik, akhirnya PNI Provinsi Bali tidak dilibatkan lagi oleh Anak Agung Bagus Sutedja di dalam Badan Pemerintahan Harian (BPH).

Konflik elite politik di Provinsi Bali dengan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, sangat tidak layak dijadikan contoh bagi generasi penerus, jika ingin terciptanya alur politik bermartabat di Indonesia.

Rawagede dan Supa, Dua Peristiwa Berbeda

Rawagede dan Supa, Dua Peristiwa Berbeda

Depan

Kamis 22 Desember RNW -Pasukan KNIL

Avatar Yunita Rovroy
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Rawagede dan Supa, Dua Peristiwa Berbeda

Diterbitkan : 21 Desember 2011 – 2:48pm | Oleh yunita rovroy (Foto: Tropenmuseum/H.M. van Dorp & Co.)

Diarsip
Pengacara Belanda, Liesbeth Zegveld, akan mendalami perkara sembilan janda desa Supa, Sulawesi Selatan. Suami mereka termasuk 200 laki-laki yang dibunuh pasukan Hindia Belanda pimpinan Kapten Raymond Westerling, 28 Januari 1947.

Dalam kunjungan ke desa Supa, pengacara terkenal Belanda sempat berbicara dengan sembilan janda. Namun, untuk menyelidiki kasus Supa, kesaksian para janda saja, tidak cukup.
Sebagai sumber informasi lain, Zegveld akan memakai Excessennota atau nota ekses (penelitian Belanda seputar kekerasan tentara Belanda 1945-1950 di Indonesia, Red.), serta hasil penelitian Institut Dokumentasi Perang Belanda (NIOD).
 
Perjuangan kemerdekaan
Pengacara HAM Internasional ini belum bisa memastikan apakah upaya menggugat pemerintah Belanda dalam kasus Westerling akan sukses. Peristiwa Supa terjadi semasa perjuangan kemerdekaan. Pada saat itu, bukan hanya tentara Belanda saja yang berperan, orang Indonesia juga mengangkat senjata untuk melawan.
“Kami akan melihat siapa saja yang akan melaporkan diri pada kami. Apa kejadian konkritnya. Apakah yang ditembaki adalah orang bersenjata, atau tahanan, atau warga yang kebetulan berada di desa itu. Informasi ini sangat relevan sebelum kami bisa melangkah lebih jauh,” ungkap Zegveld kepada Lembaga Penyiaran Publik Belanda (NOS).
 
Dua bulan
Zegveld berharap bisa cepat merampungkan penelitian karena para penggugat umurnya sudah sangat tua. “Saya membutuhkan sekitar dua hingga tiga bulan untuk menyelidiki kasus ini, sebelum bisa mengambil langkah berikut.”
Ketika ditanya apakah kasus Supa bisa dibandingkan dengan Rawagede, Zegveld menjawab: “Kita harus berhati-hati membandingkan dua kasus ini karena pada umumnya sangat berbeda. Lagipula Kapten Westerling dan komandan yang bertanggungjawab atas kejadian Rawagede, dua tokoh berbeda.”
 
Rawagede lebih sederhana
Kepada Radio Nederland, sejarawan Roeshdy Hoessein mengatakan masalah Rawagede lebih sederhana, karena laporan militernya ada. Tim pelakunya sudah diperiksa dengan detil.
Lain halnya dengan kasus Sulawesi Selatan. Banyak hal belum jelas dan perlu diselidiki lebih jauh, di antaranya ketidakjelasan soal jumlah korban tewas. Versi militer Belanda mencapai 4000 orang, sedangkan pihak Indonesia menyebut angka 40.000 jiwa.
 
Tembak tengkuk
Berapa pun angkanya, yang jelas Kapten Raymond Westerling telah memporakporandakan Sulawesi Selatan, kata Liesbeth Zegveld. “Banyak sekali kuburan dan monumen di sana.”
Westerling antara lain dikenal karena kampanye kontra-teror berdarah di Sulawesi Selatan 1946-1947. Di kawasan ini ia menjalankan aksi yang, menurut sejarawan Roeshdy Hoessein, cukup ekstrim.
“Ia mengadakan pemeriksaan, tuduhan dan eksekusi di tempat.” Eksekusi dilakukan melalui cara tembak tengkuk. “Itu proses eksekusi kilat. Orang disuruh berbalik menghadap ke belakang. Dia kemudian ditembak di tengkuk dari jarak dekat, sekitar 10-20 sentimeter. Mati dia.”
 
Permintaan maaf
Menurut Roeshdy Hoessein Belanda memang selayaknya meminta maaf atas kejadian ini. Namun, tambahnya, tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Indonesia pun bisa dimintakan maaf.
“Pihak Indonesia juga bisa melakukan permintaan maaf. Ini adalah suatu proses penilaian ulang daripada hubungan kedua negara yang historinya sangat panjang itu,” tutur sejarawan Indonesia ini kepada Radio Nederland.
Jeffry Pondaag, Ketua Komisi Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) berpendapat Belanda harus minta maaf atas kejadian di Sulawesi Selatan. Dalam acara televisi Belanda “Altijd Wat” ia berkata “sudah jelas apa yang terjadi di sana”.
Selain permintaan maaf, Pondaag juga mengharapkan ganti rugi untuk para sanak saudara korban.
Pada tanggal 9 Desember lalu, negara Belanda meminta maaf secara resmi kepada keluarga korban pembantaian Rawagede, Jawa Barat. Tujuh janda mendapatkan ganti rugi masing-masing 20.000 euro.

Pemberontak Jadi Pahlawan

Pemberontak Jadi Pahlawan

Kehilangan Jejak Sjafruddin di Anyer

M. Rizal – detikNews

Senin, 21/11/2011 10:00 WIB

Jakarta - Masyarakat Banten banyak yang terheran-heran Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai pahlawan nasional atas usul Pemerintah Banten. Banyak warga Banten beranggapan Sjafruddin merupakan orang Minangkabau, Sumatera.

Sesungguhnya pria yang akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2011 ini kelahiran Banten. Sjafruddin lahir di Anyer Kidul, Serang, Banten pada 28 Februari 1911.

Ayah Sjafruddin Raden Arsjad Prawiraatmadja, keturunan Sultan Banten. Sang ibu, Nur Aini binti Mas Abidin Mangundiwirya, anak pejabat pangreh praja Banten.

Meski demikian, anggapan Sjafruddin merupakan orang Minang tidak terlalu salah. Kakek buyut pria yang biasa dipanggil Kuding itu, Sutan Alamintan yang berasal dari lingkungan Kerajaan Pagaruyung Minang.

Sutan Alamintan mengorganisasi rakyat melawan Belanda dalam Perang Paderi. Perang Paderi ini terkenal dengan pemimpinnya Tuanku Imam Bonjol. Setelah ditangkap Belanda Sutan Alamintan dibuang ke Banten.

“Sutan Alam Intan adalah orang pertama yang datang ke Anyer, Banten karena dibuang setelah ditangkap Belanda,” kata ahli sejarah Nadjamudin Busro. Nadjamudin menikah dengan keponakan Sjafruddin.

Sutan Alam Intan ini lalu menikah dengan seorang wanita bangsawan keturunan Kasultaan Banten. Dari hasil pernikahannya itu lalu lahirlah kakek Sjafruddin.

Dari keluarganya, darah Sjafrudin memang darah pejuang. Tidak cuma sang kakek yang melawan Belanda. Saat Sjafruddin berumur 12 tahun, sang ayah yang merupakan seorang jaksa juga dibuang ke Kediri, Jawa Timur, karena dianggap memihak pribumi.

Raden Arsjad sebagai pejabat pemerintah Belanda menolak duduk bersila di lantai saat memberi laporan kepada pejabat Belanda. Duduk bersila dan memakai bahasa Sunda halus saat itu sudah menjadi aturan baku bagi pejabat pribumi bila berhadapan dengan penguasa Belanda. Namun Arsjad menentang aturan tersebut.

Saat sang ayah dibuang ke Kediri, Sjafrudin pun mengikutinya. Dengan begitu, masa hidup presiden kedua RI yang memimpin 207 hari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini tidak banyak dilewatkan di Banten. Tidak mengherankan bila kita akan kesulitan untuk menemukan jejak Sjafruddin di kota Jawara tersebut.

“Di sini tidak dikenal. Lah dia saja belajar Islam bukan di Banten, tapi belajar Islam di Sumatera Barat sampai dewasa dan memimpin PDRI dan PRRI saat itu,” terang Nadjmudin.

Tidak mengherankan bila pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sjafruddin pun mengejutkan masyarakat Banten. Mayoritas masyarakat Banten baru mengetahui bila pria yang memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini merupakan orang Banten.

“Ketika ada pemberian gelar pahlawan itu banyak juga masyarakat kaget ada orang Banten (Safruddin) mendapatkan gelar itu,” kata pengamat politik dan pengajar di FISIP Universitas Tirtayasa Serang, Gandung Ismanto.

Sejumlah pegawai di Kelurahan Cikoneng, Anyer Kidul, Serang misalnya banyak yang tidak tahu sosok Sjafruddin. Pegawai lainnya mengatakan baru tahu soal Sjafruddin setelah membaca berita soal penghargaan pahlawan nasional.

“Karenanya apresiasi masyarakat Banten atas penghargaan ini kurang begitu disambut meriah, kecuali keluarga sendiri, keturunan Kasultanan Banten, masyarat elitnya atau pemerintah daerah Banten sendiri,” ungkap Gandung.

Hanya saja, sejak adanya pemberitaan pemberian gelar pahlawan nasional itu, tidak sedikit masyarakat Banten saat ini mencari tahu informasi soal sosok Sjafruddin. “Selama ini memori orang Banten lebih hafal dengan legenda soal Kasultanan Banten dan yang lainnya. Nah, sekarang mereka tahu ada putra Banten yang mendapatkan gelar pahlawan nasional, justru ini membangkitkan dan menambah semangat tersendiri,” ujar Gandung.

Selain itu, ketidaktahuan masyarakat juga diakibatkan lamanya sosok Sjafruddin dilupakan dalam sejarah kemerdekaan RI. Kehidupannya semakin dikucilkan dari ruang publik ketika dijebloskan penjara dengan cap pemberontak karena terlibat Pemerintah Revolusioner RI (PRRI) oleh Presiden Soekarno.

Bahkan, ketika Presiden Soeharto pun sosok yang satu ini pun dianggap musuh, karena sering mengkritisi kebijakan Orde Baru. Pada Juli 1980, Sjafruddin bersama AM Fatwa, dan Bung Tomo, dilarang memberikan khutbah Idul Fitri dengan alasan kutbah mereka bisa memancin emosi masyarakat. Khutbah Sjafruddin berjudul ‘Kembali Pada Pancasila dan UUD 1945′ isinya 80 persen soal politik.

Hingga kini belum diketahui langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam menyambut pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada putra asal Banten ini. “Ibu (Ratu Atut Chosiyah) sedang di Jakarta mengikuti rapat,” kata salah satu ajudan Gubernur Banten, kepada detik+.

Sementara staf Humas Pemprov Banten bernama Ferry mengakui, Gubernur Banten memang akan membuat kebijakan tersendiri terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Sjafruddin. “Tapi Gubernur sedang tidak ada di sini. Beliau masih ada tugas ke Jakarta. Yang jelas kita bergembira akhirnya ada putra Banten yang menjadi pahlawan nasional,” terangnya.

(iy/vit)

Sesudah Rawagede, Kini Giliran Sulawesi Selatan

Avatar Juliani Wahjana
Sulawesi, Indonesia
Sulawesi, Indonesia

Sesudah Rawagede, Kini Giliran Sulawesi Selatan

Diterbitkan : 20 Desember 2011 – 11:39am | Oleh Juliani Wahjana (Foto: Theo Boon)

Diarsip dalam:

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda K.U.K.B Jeffry Pondaag dan pengacara Belanda Liesbeth Zegveld, berkunjung di desa Supa, Sulawesi. Mereka menemui sembilan janda korban aksi Westerling, yang akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada negara Belanda. Demikian harian Trouw.

Depot Speciale Troepen (123 pasukan) di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling mendapat perintah untuk memulihkan kekuasaan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada tahun 1946, yang terancam oleh para pejuang gerilya.

Selama kurun waktu Desember 1946 hingga Februari 1947, pasukan Westerling membunuh ribuan orang. Penelitian yang dilakukan Belanda memperkirakan jumlah korban antara 3000 hingga 5000 orang. Sedangkan pihak Indonesia menyatakan 40.000 jiwa.

Menurut saksi mata, lebih dari 200 pria desa Supa, yang dianggap bekerjasama dengen pemberontak, ditembak mati oleh pasukan Westerling. Para pria itu dikumpulkan di lapangan dan kemudian dieksekusi satu per satu.

Westerling sendiri kabarnya memainkan peran penting. “Sejumlah janda masih takut untuk menceritakan kejadian itu,” kata Pondaag. “Mereka trauma dan takut akan ada balas dendam,” kata ketua K.U.K.B ini seperti dikutip harian Trouw.

Prosedur baru

Di Sulawesi, Komite mengunjungi berbagai tempat untuk berbicara dengan sanak keluarga korban mengenai gugatan terhadap negara Belanda. Antara lain di Pare-Pare (menurut penelitian Belanda, 25 korban), Bulukumba (214 korban), dan Galung Lombok (350 hingga 400 jiwa).

Pengacara Liesbeth Zegveld, yang juga menjadi pengacara para janda Rawagede, menjanjikan kepada para janda di Supa untuk menyelidiki apakah terdapat cukup dasar untuk memulai prosedur terhadap negara Belanda.

“Mereka terutama membutuhkan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami serta permintaan maaf,” demikian Zegveld.

Menurut Pondaag, Belanda seharusnya mengambil prakarsa untuk memberi ganti rugi kepada sanak keluarga korban, karena “dalam nota ekses (excessennota yang disusun tahun 1969 untuk menyelidiki kejahatan perang oleh militer Belanda, Red.), disebut 76 insiden. Tapi pemerintah Belanda tidak melakukan apa-apa kecuali untuk Rawagede.”

K.U.K.B juga mempertimbangkan untuk menggugat veteran yang terlibat kejahatan perang secara perorangan. Demikian pernyataan Ketua Komisi Utang Kehormatan Belanda Jeffrey Pondaag, dikutip harian Trouw.

Kisah Para Perempuan Korban 1965 “Genjer-genjer” Menyeret Sumilah ke Plantungan

Kisah Para Perempuan Korban 1965
“Genjer-genjer” Menyeret Sumilah ke Plantungan

Oleh : Fransisca Ria Susanti

Pengantar Redaksi:


Penjara Plantungan di Kendal, Jawa Tengah, menjadi saksi bisu dari kisah tragis para perempuan
Indonesia yang diisolasi di bekas Rumah Sakit Lepra tersebut. Peristiwa Gerakan 30 September 1965
telah menjadikan mereka sebagai “tumbal” hanya karena tudingan terlibat atau dianggap dekat
dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).


Minggu (24/7), para eks tahanan politik (tapol) Plantungan menggelar “reuni” di pendopo Sekolah
Menengah Kesenian Indonesia (SMKI) di Bugisan, Yogyakarta. SH menurunkan kisah mereka dalam
dua tulisan yang dimuat Jumat dan Sabtu (30/7).
_______
YOGYAKARTA – Genjer-genjer mlebu kendil wedange gemulak/Setengah mateng dientas yong
dienggo iwak/ Sego nong piring sambel jeruk ring ngaben/Genjer-genjer dipangan musuhe sego.
(Genjer-genjer dimasukkan dalam kuali panas/ Setelah setengah matang diangkat untuk
lauk/Nasi di piring dan sambel jeruk di atas cobek/Genjer-genjer dimakan bersama nasi)
Bait di atas adalah penggalan lagu Genjer-genjer karya seniman Banyuwangi, Muhammad
Arif dan dipopulerkan oleh Bing Slamet. Anda pernah mendengarnya atau barangkali
menyenandungkannya pelan-pelan?


Generasi yang hidup di era 1960-an akrab dengan lagu ini. Di film “Gie” yang kini diputar di
bioskop-bioskop Jakarta, dendang Genjer-genjer juga terdengar, dilantunkan para
simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang peristiwa Gerakan 30 September
(G30S) tahun 1965.


Jika Anda melantunkan lagu yang bercerita soal kemelaratan warga Banyuwangi di masa
pendudukan Jepang itu sekarang, tak akan ada dampak apa-apa, kecuali mungkin tatapan
aneh lingkungan sekitar yang menduga Anda sebagai anak yang dilahirkan dari rahim ibu
pengikut Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) atau setidaknya simpatisan dari PKI. Namun
jika lagu itu dinyanyikan menjelang peristiwa G30S, maka petaka menjadi takdir yang
menghampiri.


Sumilah, perempuan asal Prambanan, Yogyakarta adalah salah satu contoh dari takdir itu.
Gadis Sumilah yang waktu itu masih berumur 14 tahun sama sekali tak tahu asal muasal
kenapa pagi tanggal 19 November 1965 itu, ia bersama 47 orang (tujuh perempuan) lainnya
diharuskan berkumpul oleh lurah desanya di sebuah lapangan. Kemudian mereka diangkut
oleh truk ke penjara Wirogunan.


Sepanjang jalan, Sumilah mencoba mengingat apa kesalahannya, tapi tak juga ketemu.
Satu-satunya yang melintas di ingatannya adalah kesukaannya menari bersama temanteman
sepermainannya dengan iringan Genjer-genjer. “Saya suka. Nada lagu itu enak
sekali,” ujarnya mengenang, Minggu (24/7) siang di pendopo Sekolah Menengah Kesenian
Indonesia (SMKI) di Bugisan, Yogyakarta.


Namun justru kesukaan inilah yang menjadi malapetaka baginya. Ia tinggal di hotel prodeo
selama 14 tahun, tanpa ada tuduhan maupun pengadilan. Mula-mula, ia tinggal di penjara
Wirogunan, Yogyakarta. Setiap hari, ia hanya diberi makan jagung beberapa butir dan
kadang-kadang sayur lembayung.


2


Ia menjalani pemeriksaan di bawah sejumlah tekanan. Saat ditanyakan jenis tekanan atau
siksaan yang ia alami selama pemeriksaan, Sumilah melengos. Pandangannya menerawang.
Kenangan itu terlalu menyakitkan. Enam bulan lamanya, Sumilah berada di Wirogunan,
sebelum kemudian dipindahkan ke penjara Bulu di Semarang dan terakhir di Plantungan
pada tahun 1971.


Di Plantungan inilah, Sumilah yang menjadi tahanan termuda, mengetahui bahwa ia adalah
korban salah tangkap. Sumilah yang seharusnya menjadi target penangkapan adalah
seorang guru SD asal Kulon Progo, Yogyakarta yang menjadi anggota PGRI Non-Vaksentral.
Kedua Sumilah ini sempat berada bersama di penjara Wirogunan. Meski begitu, Sumilah
yang hanya jebolan kelas 4 SD tidak dilepaskan oleh petugas.


Dan saat Sumilah bocah ini harus berada di bui selama 14 tahun, Sumilah lainnya yang
menjadi target hanya menempati penjara Wirogunan selama tiga tahun. Empat puluh tahun
setelah penangkapan yang ironis itu, keduanya terlihat duduk bersila, berdampingan di
pendopo SMKI, Minggu (24/7) siang itu. Entah apa yang mereka bicarakan dalam acara
reuni eks tapol Plantungan itu.


Seandainya masa lalu begitu menyakitkan untuk diceritakan, barangkali keduanya tengah
berbincang tentang hidup yang harus mereka jalani di usia senja sekarang.


Sumilah asal Prambanan kini menjalani hidup dengan laki-laki bekas kader Pemuda Rakyat
(PR) yang menikahinya setelah ia keluar dari penjara tahun 1978. Dikarunia dua putra, lakilaki
dan perempuan, Sumilah kini menghabiskan hidupnya dengan berjualan sate di areal
depan Prambanan. “Saya bertemu dengan suami saya di Muntilan. Saya waktu itu berjualan
sate di tempat bulik saya dan ia merupakan salah satu pembeli,” tutur Sumilah mengenang.
Satu-satunya syarat yang diajukan Sumilah saat laki-laki itu melamarnya hanyalah supaya
laki-laki itu bersedia menikahinya secara Katolik. Sementara kisah pahit masa lalu mencoba
mereka lupakan. Di depan kedua anaknya, cerita tersebut juga tak dikatakan. Sampai
kemudian, saat Syarikat (organisasi nonpemerintah di Yogyakarta yang memiliki kepedulian
terhadap para korban peristiwa 1965) berniat mendokumentasikan kisah Sumilah dalam film
dokumenter “Kado Untuk Ibu”, anak perempuannya yang duduk di bangku SMA, baru
mengetahui tragedi yang menimpa ibunya.


Gadis yang besar di era reformasi itu pasti tak menyangka bahwa hanya gara-gara sebuah
lagu, ibunya harus menghabiskan 14 tahun masa hidupnya di balik jeruji penjara.
Sayangnya, 40 tahun setelah kesewenang-wenangan itu berlalu, negara ini tak juga
menemukan aktor yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Jalan rehabilitasi
terhadap para korban pun tak juga mulus. 


Adegan Getsemani saat Yesus begitu ketakutan dan menginginkan agar proses penyaliban
yang akan menimpanya tak terjadi, seperti diputar ulang di Plantungan, Kendal sekitar awal
1970-an.


Bedanya, doa ini disampaikan di tengah berlangsungnya siksaan dan diucapkan oleh
Sumarmiyati, perempuan asal Yogyakarta yang dipenjarakan oleh pemerintahan Soeharto
hanya gara-gara ia menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), sebuah
organisasi yang dicap underbouw Partai Komunis Indonesia (PKI).


Sumarmiyati bahkan menyatakan sumpah, jika ia diberi kekuatan untuk bisa mengatasi
siksaan dan diberi kesempatan untuk menikah dan punya anak, maka satu anaknya akan ia
persembahkan untuk Tuhan. Sebagai penganut Katolik, sumpah “persembahan” ini adalah
izin untuk membiarkan anaknya menjadi biarawan.


3


Bersama perempuan lainnya, Sumarmiyati dimasukkan dalam penjara Orde Baru tanpa
pernah diadili pasca Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Desember 1965,
perempuan tersebut dimasukkan ke penjara karena keterlibatannya di IPPI. Tapi kemudian
dilepaskan pada April 1966.


Saat ia dikeluarkan, seorang pastor menampungnya dan menyekolahkannya hingga ia
memperoleh ijazah untuk mengajar di Sekolah Dasar di Janti, Yogyakarta. Namun pada
April 1968, Sumarmiyati kembali ditangkap atas tuduhan melakukan gerilya politik (gerpol).
Bantahan terhadap tudingan ini sama sekali tak diperhatikan. Tak ada satu pun pengadilan
yang digelar untuk membuktikan tudingan ini. Sumarmiyati dijebloskan ke penjara, untuk
kedua kalinya, hingga tahun 1978. Ia berpindah-pindah dari penjara Wirogunan, lalu ke
Bulu dan terakhir di Plantungan.


Dalam film dokumenter “Kado untuk Ibu” yang digarap oleh Syarikat (organisasi
nonpemerintah yang memperjuangkan nasib para korban peristiwa 1965), Sumarmiyati
bertutur bagaimana ia dan tapol perempuan lainnya ditelanjangi dan dipaksa untuk
menciumi penis para pemeriksanya.


“Kami disuruh melakukan itu karena menurut mereka kami layak diperlakukan seperti itu,”
tuturnya getir.


Saskia Eleonora Wierenga dalam studinya tentang “Penghancuran Gerakan Perempuan
Indonesia” menyebutkan bagaimana Orde Baru sengaja menciptakan stigma bagi
perempuan yang terlibat atau diduga simpatisan PKI. Penciptaan stigma tersebut diperkuat
melalui media massa yang ada saat itu, di antaranya harian Angkatan Bersenjata dan Berita
Yudha..


Dalam koran-koran tersebut, aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) organisasi yang
dicap underbouw PKI- digambarkan turut terlibat dalam pembunuhan para jenderal di
Lubang Buaya dengan melakukan tari-tarian saat pembantaian dilakukan. Mereka bahkan
dilukiskan sebagai perempuan jalang yang menyetubuhi para jenderal tersebut sebelum
dibunuh.


Drama Kecengengan


Guna menguatkan image tersebut, rezim Soeharto bahkan meminta para seniman
menggambarkan adegan tarian para aktivis Gerwani ini di relief Monumen Pancasila Sakti.
Pencitraan ini melahirkan stigmatisasi yang menyakitkan bagi para aktivis politik
perempuan yang dekat dengan PKI, juga para perempuan yang ditangkap hanya karena
diduga simpatisan organisasi tersebut.


Namun bagi Sumarmiyati, stigma ini tak berarti banyak bagi dirinya ketika pada November
1978, dua bulan setelah ia keluar dari Plantungan, sang pacar yang juga baru keluar dari
penjara datang melamar. Setidaknya, hidup serumah dengan laki-laki yang memahami
pilihan politiknya, membuat Sumarmiyati lebih kuat dalam menjalani hidup.
Selain itu, lingkungannya pun bisa menerima. Bahkan ia mendapatkan dispensasi dari
kawan-kawan di organisasi gerejanya untuk meminjam uang kas. Padahal salah satu syarat
peminjaman saat itu adalah melampirkan « surat bersih diri » (surat keterangan tidak
terlibat G30S) dari kelurahan.


Dan sesuai dengan sumpah yang ia ucapkan saat berada dalam siksaan, satu dari dua orang
anak Sumarmiyati kini sedang melanjutkan studi di seminari tinggi. Jika ia berhasil
menyelesaikan studi tersebut, maka ia akan ditahbiskan menjadi pastor.



4


Sumarmiyati dan juga ratusan perempuan yang hadir di forum reuni eks tapol Plantungan
di pendopo Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI), Bugisan, Yogyakarta, Minggu
(24/7) siang itu, masih merekam kesewenangan rezim Orde Baru dengan jelas di ingatan.
Namun hidup terus berjalan. Persoalan keseharian membuat bayang-bayang kenangan yang
menyiksa itu sedikit kabur.


Sumini Martono, aktivis Gerwani Wonosobo yang jadi tapol selama 10 tahun, adalah contoh
lain dari ketegaran itu. “Saya ditangkap dengan janji akan dilepaskan setelah suami saya
ditangkap. Tapi setelah suami saya ditangkap, saya tak juga dilepas. Dan saat saya sudah
dikeluarkan, suami saya ternyata sudah hilang,” ungkapnya.


Hilang, dalam bahasa para tapol, adalah dibunuh. Suami Sumini memang terbukti dibunuh
oleh para aparat Orde Baru dan mayatnya dihanyutkan di sebuah luweng di Wonosari.
Tempat ini dikenal sebagai tempat pembantaian para aktivis yang diduga sebagai anggota
atau simpatisan PKI pasca perisiwa G30S.


Saat menceritakan kisah tersebut, Sumini menyampaikannya dengan enteng. Tapi bukan
berarti ia tak merasa kehilangan. Hanya saja, ketika sebuah penderitaan sudah tak
tertahankan dan tak ada jawaban yang bisa diberikan atasnya, maka satu-satunya yang bisa
dilakukan adalah menjalani hidup dengan kekuatan yang tersisa.


Ketegaran yang ditunjukkan Sumarmiyati dan Sumini serta ribuan eks tapol Plantungan
membuat keluhan anggota DPR dan pejabat negara saat ini tentang gaji yang minim tampak
seperti drama kecengengan.


Sinar Harapan 29 Juli 2005

Pertempuran Surabaya 1945 (1-4)

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pertempuran-surabaya-1945-1-sungkono-muda-dan-pidato-yang-menentukan/

13.12.2011 14:06

Pertempuran Surabaya 1945,

Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

Penulis : Dr Francis Palmos*

http://www.sinarharapan.co.id/typo3temp/pics/ab28f125b7.jpg

BUKU SEJARAH – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (kiri) menerima buku sejarah pahlawan catatan warga Australia Francis Palmos (kanan), usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim, Kamis 10 November.(foto:dok/antaranews.com)

 

Kebanyakan anak muda dan pembaca generasi yang lebih tua mungkin tidak mengetahui bahwa dua dari sejumlah pidato terbaik, yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia itu dibuat pada sore dan malam hari Jumat tanggal 9 November 1945. Yang pertama dibuat oleh Kolonel Sungkono muda.

 

Buku-buku sejarah memberi tahu kita tentang pidato Bung Karno muda di pengadilan Bandung, Indonesia Menggugat, di hari-hari sebelum kemerdekaan. Pidato ini pada akhirnya membawanya ke penjara dan membuatnya diasingkan beberapa kali.

 

Mereka juga mengetahui pidato singkat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Namun, yang tidak disadari kebanyakan anak muda Indonesia: Proklamasi hanyalah kemerdekaan di atas kertas. Kenyataannya tidak ada kemerdekaan di Jakarta.

 

Sekutu mengendalikan Jakarta (mereka masih menyebutnya Batavia), Bogor, Bandung, Cirebon, Medan, dan Semarang. Surabaya adalah satu-satunya kota yang bebas dari pengawasan Sekutu, sejak 22 Agustus sampai akhir November 1945.

 

Para arek Surabaya ini berhasil mengalahkan Jepang, mencopot mereka dari jabatan administrasi, mengambil 90 persen senjata mereka, dan mengontrol media, komunikasi, kereta api dan transportasi jalan, listrik, gas dan air, serta rumah sakit. Mereka menempatkan tentara Jepang di kamp-kamp untuk dikirim pulang dan tentara Jepang yang menolak akan dibunuh.

 

Inggris membuat kesalahan dengan menduduki Surabaya pada 27–28 Oktober. Pada 28–29 Oktober pasukan arek Surabaya bersama warga lain menyerang tentara Inggris dan memecah belah mereka, membunuh beberapa ratus tentara Inggris, dan menggiring tentara Inggris kembali ke kapal mereka.

 

Tujuan Inggris adalah untuk mendirikan pemerintahan NICA. Jika mereka bisa menguasai Surabaya dengan cepat, seluruh Nusantara yang tadinya melawan akan menjadi koloni Belanda di Hindia Belanda.

Secara diam-diam Inggris membangun kekuatan kembali, membawa kapal perang, tank, pengebom, dan ribuan pasukan pendukung. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata mereka pada malam 8 November, atau menghadapi serangan besar. Kali ini, Inggris jauh lebih siap untuk serangan yang kedua kalinya.

 

Pidato Sungkono

Yang pertama dari pidato singkat tetapi hebat itu adalah pidato yang disampaikan Kolonel Sungkono. Pada Jumat sore 9 November, di Jalan Pregolan No 4, dengan suara bulat dia terpilih sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

 

Pidatonya di hadapan ribuan arek Surabaya muda dan anak buahnya di Unit 66 pada malam serangan Inggris di Surabaya merupakan pidato yang bersejarah. Anak buahnya berperang menghadapi tentara Inggris terbaik yang memiliki senjata dan alat komunikasi modern.

 

Sementara itu, anak buahnya hanya maju ke medan laga dengan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, granat, dan beberapa tank lama, serta bambu runcing. Bagi seorang militer yang serius, ini mungkin waktunya untuk menyerah.

 

Sebaliknya, Sungkono justru mengatakan: “Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Kota Surabaya… Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak menahan; tapi saya akan mempertahankan kota sendiri…”
Semua anak buahnya tetap tinggal untuk berperang.

 

Mantan Jenderal Suhario, yang waktu itu masih mahasiswa berusia 24 tahun dan turut serta dalam pengepungan Polisi Rahasia Kempetai, mengenang sikap Sungkono malam itu:

“Seperti biasanya malam itu Sungkono tetap bersikap tenang selama melakukan inspeksi persiapan pertahanan. Dia datang ke markas saya di tengah malam, bersama dengan Kretarto dan tiga perwira. Dia bertanya, ‘Apakah kamu siap?’

Saya menjawab: ‘Ya! Siap!’

Itu saja! Kami tidak ambil pusing! Tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami siap. Dia kemudian pergi ke kegelapan malam. Sungkono pergi mengelilingi kota malam itu, (memeriksa semua unit) menanyakan apakah mereka sudah siap. “

Tak perlu lagi banyak bicara. Ini adalah masalah merdeka atau mati. Jadi apakah yang akan dihadapi para pejuang Surabaya yang menyebut diri mereka Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah komando Sungkono, dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh tentara Inggris yang telah dipersiapkan matang? Kemungkinannya, baik Inggris maupun para perwira Belanda akan berkata, “Surabaya akan bertekuk lutut pada hari pertama!”

 

Surabaya bertahan selama lebih dari 20 hari. Setelah lima hari, Surabaya menjadi perhatian dunia. Setelah 10 hari dana Inggris terkuras habis, dan korban perang di pihak Inggris sangat banyak. Tekanan internasional terhadap Belanda dan keberatan dari India menyebabkan Inggris mendesak Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

 

Surabaya telah menyelamatkan Republik Indonesia. Benar, Sungkono dan anak buahnya akhirnya harus menarik diri ke perdesaan di Jawa Timur di akhir bulan, tetapi pada saat itu Surabaya dan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia.

14.12.2011 13:55

Pertempuran Surabaya 1945 (2)

Lebih Baik Hancur daripada Dijajah Lagi

Penulis : Dr Francis Palmos*

Tidak ada peristiwa dalam 66 tahun Republik Indonesia yang memiliki pengaruh lebih besar daripada pidato Gubernur Suryo di radio Surabaya, Jumat, 9 November 1945, pukul 22.00.

Suryo menyerukan agar warga Surabaya berjuang, jangan menyerah. Jika Surabaya jatuh, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh, atau kemerdekaan akan tertunda selama beberapa dekade.

Tekad Suryo menunjukkan kualitas Churchillian, memberitahukan warganya dengan penuh kejujuran bahwa memperjuangkan kemerdekaan sangat mahal harganya. Sebelum matahari terbenam pada esok harinya, ia memperhitungkan serangan militer Inggris akan membunuh dan melukai ribuan warga Surabaya.

 

Para pemimpin Troika di Surabaya, Dul Arnowo, Residen Sudirman, dan Gubernur Suryo, menyayangkan keputusan pusat.

 

Presiden Sukarno dan kabinetnya di Jakarta tidak bersedia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, dengan pertimbangan jika Surabaya tidak menyerah, akan terjadi kematian dan kehancuran yang sangat besar. Jakarta memberikan seluruh kekuasaan pada warga Surabaya sendiri untuk memutuskan.

 

Ruslan Abdulgani muda, sekretaris pemimpin Troika, kemudian mempertanyakan: “Keputusan macam apa itu dari Jakarta? Tentu saja kami akan memilih untuk melawan! (Jika tidak, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh).”

 

Menjelang malam, ratusan orang mulai berkumpul di sekitar stasiun radio, menunggu pidato Gubernur. Semua radio di Surabaya bebas dari segel sensor Kempetai; dinyalakan di berbagai kampung.

Sebelumnya Bung Tomo telah berpidato, tetapi pidatonya dinilai kurang penting dibandingkan pidato Suryo. Ketika Suryo mulai berbicara, setengah juta warga Surabaya yang merasa khawatir, mendengarkan pidatonya. Mereka bersiap mendengar berita buruk. Itulah saat yang disebut “menjelang datangnya badai”.

 

Badai yang datang bukanlah angin, melainkan pasukan Inggris, tentara terbaik dan paling berpengalaman di Asia, yang baru saja mengalahkan Jepang di Burma. Mereka sedang mempersiapkan sebuah serangan berskala besar jika Surabaya tidak menyerah.

 

Mereka juga mengancam akan menembak mati arek Surabaya yang membawa senjata. Secara tak langsung ini adalah pernyataan balas dendam atas kekalahan memalukan dalam pertempuran 27-29 Oktober, dan penembakan terhadap Brigadir Mallaby.

 

Jadi, pada Jumat malam itu, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, Residen Sudirman, Dul Arnowo, dan Komandan Pasukan Pertahanan Sungkono, Suryo diam-diam menyusup ke dalam Studio RRI dan menyampaikan salah satu pidato yang paling penting dan emosional dalam sejarah Indonesia.

 

“Saudara-saudara sekalian,

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

 

Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu.

 

Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.

Selamat berjuang!

 

Serangan Besar-besaran

Itu adalah pidato yang luar biasa, di mana sang Gubernur dengan tenang mengatakan bahwa hampir 1 juta warga Surabaya akan diserang pada esok pagi pukul 06.00, dan ada begitu banyak orang yang mendengarkan pidato ini.

 

Bahkan Suryo sendiri, yang mungkin tidak akan bisa bertahan hidup untuk melihat matahari terbenam Sabtu 10 November, berani menghadapi segala kemungkinan.

Esok paginya, Inggris meluncurkan serangan besar-besaran di darat, laut, dan udara, memulai pertempuran di Surabaya.

 

Banyak sejarah tertulis mengenai pertempuran ini mengingatkan kita bahwa Inggris diperkirakan akan menyapu bersih arek Surabaya dan dengan sangat cepat akan mengembalikan pendudukan Belanda. Namun warga Surabaya mampu berjuang selama 20 hari, sebelum akhirnya mundur ke selatan, setelah jatuhnya Gunungsari.

 

Ini adalah pertempuran yang mengubah sejarah, tidak hanya bagi Republik Indonesia yang baru berdiri, tetapi juga bagi seluruh wilayah, terutama berpengaruh di India dan Indo-China. Surabaya menjadi berita utama dunia, dan Inggris secara bijaksana kemudian menekan Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

 

Namun Gubernur Suryo tidak hanya cukup ditulis karena bakat kepemimpinannya yang luar biasa. Keputusan Sukarno memilih Suryo adalah tindakan jenius, mengingat selalu tidak jelas apakah gubernur di masa depan ini adalah orang yang tepat menduduki jabatan itu.

 

Namun aksi massa oleh pemuda arek Surabaya memberinya keyakinan dalam bernegosiasi dengan Inggris. Ia pun jelas-jelas mengungguli para jenderal Inggris di meja perundingan, sebagaimana yang terungkap dalam studi saya, Surabaya 1945: Teritori Suci.

 

Ruslan Abdulgani muda sangat menjunjung tinggi tim Troika yang terdiri dari Suryo, Sudirman, dan Dul Arnowo, karena masa depan politik Republik Indonesia bergantung pada mereka.

Sungkono dan rekannya dari Pasukan Pertahanan bekerja sama sangat baik dengan Troika dan Ruslan (yang berbicara untuk Republik Indonesia sebagai anggota Biro Kontak dengan Inggris).

Hubungan kerja sama adalah alasan mendasar bagi keberhasilan Republik Indonesia yang telah cukup lama berjuang, agar perjuangan mereka mendapat perhatian dunia.

 

15.12.2011 13:40

Pertempuran Surabaya 1945 (3)

Saat Sukarno Memutuskan untuk Diam

Penulis : Francis Palmos*

Pada Jumat malam bersejarah, 9 November, Presiden pertama Republik Indonesia, yang masih tertatih-tatih, pulang ke rumah dengan hati gundah.

Sukarno telah memutuskan untuk tidak berpidato, atau membuat sebuah keputusan, dan itu bukan hal yang biasa, karena ia salah satu dari orator paling karismatik dan menentukan di Asia Tenggara.

 

Kali ini ia memutuskan untuk tidak berbicara, tidak memberi perintah terkait serangan besar Inggris ke Surabaya, di mana Gubernur Jawa Timur Suryo menunggu.

 

Rakyat Surabaya setia pada presiden, tetapi mereka putus asa menanti persetujuan formalnya untuk menolak ultimatum Inggris. Inggris meminta pasukan Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka dan menghukum para pejuang Surabaya yang menyerang dan membunuh ratusan tentara Inggris ketika berusaha menduduki kota pada 27–29 Oktober 1945.

 

Inggris, sejak kekalahan itu, meningkatkan tekanan untuk menghancurkan Surabaya. Dua skuadron tempur—pengebom, kapal-kapal untuk menembakkan kanon dari lepas pantai, dan ribuan tentara dari bagian Asia Tenggara yang lain siap menyerang kota itu.

 

Jika Sukarno memerintahkan mereka menerima ultimatum tersebut—yang berarti menyerah—Republik yang baru berdiri ini akan selesai dalam waktu yang tidak lama. Inggris segera mendudukkan kembali pemerintahan sipil Belanda, NICA.

 

Surabaya adalah satu-satunya teritori independen Republik baru yang masih tersisa. Pasukan asing, Inggris, dan Belanda menggunakan Jepang dan bersama-sama ketiganya meredam kerusuhan di Bandung dan Semarang dan menguasai kota-kota lain, termasuk Jakarta, Bogor, dan Medan.

 

Jika Surabaya jatuh, Republik baru ini tidak akan memiliki wilayah merdeka lainnya. Dunia luar masih menyebut Indonesia Hindia Timur Belanda, dan para wartawan asing menggunakan nama Batavia, bukan Jakarta. Republik baru ini akan berada dalam bahaya atau menghilang dari pandangan.

 

Di sisi lain, jika Presiden memerintahkan Gubernur Suryo bertempur, Inggris akan melihatnya sebagai tindakan memusuhi dan memperlakukannya sebagai musuh.

Sukarno dan Hatta berada di Jakarta, dalam pengawasan Komando Pasukan Sekutu. Sukarno dan Hatta telah berada dalam ancaman penahanan, karena Belanda telah memaksa mereka untuk ditahan.

 

Gencatan Senjata

Sukarno sendiri telah membantu Inggris, pada 30 Oktober, dengan menyepakati menggunakan pengaruhnya untuk gencatan senjata. Inggris menggunakan masa itu untuk menyelamatkan para tentara yang terjebak, yang juga akan tewas seandainya Presiden tidak campur tangan.

 

Dari momen kedatangan mereka, Inggris yang mewakili Pasukan Sekutu telah mengeluarkan maklumat mereka berada di Hindia Timur Belanda untuk menerima penyerahan diri Jepang, mengamankan ribuan tahanan dan tahanan perang, dan mendudukkan kembali pemerintahan sipil NICA Belanda, untuk memulai Mark II dari Hindia Timur Belanda.

 

Tetapi Inggris menduduki kota itu, melanggar kesepakatan pertama dengan Gubernur Suryo. Surabaya memberontak. Mereka mengambil alih senjata-senjata tentara Jepang dan dengan brutal menghentikan tentara Inggris yang hendak menduduki Surabaya.

 

Sejak sekitar 22 Augustus 1945, Surabaya telah bebas, dan pada Jumat 9 November, Inggris menuntut mereka menyerahkan senjata dan kemerdekaan mereka.

 

Troika pemimpin Republik: Gubernur Suryo, Residen Sudirman, dan Dul Arnowo, yang didukung Kolonel Sungkono, tahu mereka dalam posisi menguntungkan, tetapi juga berharap menerima restu dari presiden mereka.

Irna HN Hadi Soewito, dalam bukunya Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, mengatakan bahwa Kolonel Sungkono tahu betul Inggris mengawali pembicaraan damai karena rakyat Surabaya telah menyudutkan dan bahkan bisa membasmi mereka.

 

Brigade ke-49 yang beranggotakan 6.000 prajurit terjebak dan dengan mudah bisa dihabiskan seluruhnya oleh pasukan arek Surabaya, yang berjumlah sekitar 20.000—pejuang bersenjata, dan mungkin sekitar 120.000 pejuang jalanan, yang membawa pedang, bambu runcing, dan senjata ringan.

 

Semangat para arek Surabaya tinggi; mereka siap mati demi mempertahankan kemerdekaan mereka. Pasukan India-Inggris, meskipun memiliki pengalaman dan kualitas tempur yang besar, tidak punya motivasi untuk bertempur; mayoritas tentara India tidak ingin bertempur melawan orang muslim. Gencatan senjata diberlakukan untuk keuntungan Inggris.

 

Jika Presiden Sukarno memiliki strategi militer, ia akan tinggal di Surabaya, dan memimpin revolusi fisik dari sana. Namun selama hidupnya ia menghindari pertempuran fisik (meskipun pidato-pidatonya berapi-api), dan ia kembali ke Ibu Kota.

 

Kabinet barunya adalah satu satu “negosiasi” yang menuntut kehadirannya di Jakarta, meskipun ia dan Hatta di bawah ancaman Belanda, yang menyebut para pejuang kemerdekaan “bajingan” (brigands).

 

 

16.12.2011 13:54

Pertempuran Surabaya 1945 (4-Habis)

Diam Adalah Satu-satunya Jalan

Penulis : Francis Palmos

Kekuasaan dan pidato karismatik Sukarno adalah senjata utama, baik dalam membentuk Republik maupun dalam mempertahankannya. Saya menjadi saksi dan penerjemah untuk beberapa pidato 17 Agustusnya yang menakjubkan, di hadapan jutaan penyimak.

 

Hingga jatuh sakit pada 1960-an dan kehilangan kompas politiknya, ia menjadi kunci untuk mempersatukan kepulauan yang sangat kaya secara geografis, suku, bahasa dan budayanya.

Namun untuk sekali saja pada petang 9 November 1945, Sukarno tidak mampu menggunakan karismanya. Ia memutuskan tidak membuat sebuah keputusan. Ia memercayai kesetiaan Gubernur Suryo, di Surabaya.

Mantan Menteri dan Veteran Surabaya Ruslan Abdulgani, dalam Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia edisi VI tahun 1995, mengatakan, kelompok kepemimpinan secara keseluruhan kecewa karena Sukarno tidak memerintahkan rakyat Surabaya untuk bertempur. “Tentu saja, kami bertempur!” kata Ruslan, “Jawaban macam apa itu?”

 

Sebuah komentar yang bahkan lebih kuat dari mantan Jenderal Suhario Padmodiwiryo, pada adikarya Yayasan Obor tahun 1995, Memoar Hario Kecik, mengatakan, itu adalah “kesalahan terbesar” Presiden. Dari sudut pandang pemikir militer, ia benar. Namun, saya tidak sepenuhnya setuju dengan Hario atau Ruslan, dua-duanya veteran, dan akan saya jelaskan alasannya.

 

Para pembaca sekarang akan dengan mudah melihat posisi sulit apa yang dialami Presiden Sukarno. Jika ia memerintahkan penduduk Surabaya menolak ultimatum, Inggris pada akhirnya akan menang, karena mereka bisa memanggil seluruh pasukan dari Asia Tenggara.

 

Di sisi lain, jika Sukarno memerintahkan Surabaya menyerah, kemudian nyala api kehidupan yang sangat kecil dari Republik baru ini akan padam, karena Surabaya satu-satunya wilayah merdeka yang masih tersisa. Ini adalah situasi “kalah-kalah”.

 

Ia membalikkannya menjadi sebuah situasi “menang” dengan menyerahkan tanggung jawab ke Suryo. Bisakah hasilnya akan keliru? Ya, ia harus memercayai Suryo untuk mengambil keputusan yang benar, yaitu bertempur. Jika tidak, Republik ini akan hancur atau setidaknya kemerdekaannya tertunda hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

 

Posisi saya sebagai sejarawan sangat jelas: saya percaya Sukarno membuat sebuah keputusan yang sangat bijak. Diam adalah satu-satunya jalan. Saya merasa yakin bahwa Jumat 9 November adalah salah satu malam-malam terlara dalam kepemimpinannya.

 

Saya yakin ia tahu warga Surabaya akan mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran di hari berikutnya. Lagi pula ia adalah bagian dari arek itu sendiri.

 

Ia harus percaya rakyat Surabaya tidak akan jatuh dengan cepat. Jika mereka bertahan dalam waktu yang lama, Sukarno pasti tahu itu akan mengorbankan begitu banyak nyawa tentara dan begitu besar kerugian finansial Inggris, sehingga mereka berharap segera pergi.

 

Itulah tepatnya yang terjadi. Inggris, setelah 20 hari bertempur, memutuskan memberi tekanan terhadap Belanda untuk berbicara dengan para pemimpin Republik. Inggris lelah untuk “melakukan pekerjaan kotor” untuk Belanda.

 

Bertahun-tahun kemudian, ada banyak simpati bagi tentara Inggris yang masih mempertaruhkan dan kehilangan nyawa mereka, sepuluh minggu setelah perang berakhir dan sangat ingin pulang.

 

Kesedihan Sukarno

Apakah Sukarno menulis kalimat-kalimat yang dibacakan Mr Subarjo atas namanya saat menelepon Suryo ke Surabaya? Kita tak tahu. Namun Mr Subarjo mengatakan kepada Gubernur Suryo bahwa presiden: “Menjerahkan kebidjaksanaan kepada Gubernor dan bertanggung jawab sepenuhnya.”

 

Sukarno pulang ke tempat tinggalnya pada Jumat malam 9 November dengan kesedihan besar, dan mungkin tidak tidur sama sekali. Ia pasti tahu hanya segelintir rakyat Surabaya yang bisa tidur malam itu, dan pasti, seperti Suryo, ia tahu bahwa ribuan orang tidak akan hidup saat matahari terbit hari berikutnya.

 

Para pembaca juga harus tahu bahwa Sukarno pada 1945 bukanlah pemimpin yang penuh humor dan bijak seperti ia sebelum perang, meskipun pernah dipenjara, dibuang dan dilarang berbicara oleh Belanda, dan ketika mereka mengingatnya dari hari-hari kemenangannya pada 1950-an.

 

Penerbit Merdeka Burhanuddin Mohammad Diah, yang tidak selalu menjadi pendukung Sukarno, mengatakan kepada saya pada sebuah konferensi yang membicarakan pendudukan Jepang di Asia Tenggara, di Saigon 1988, bahwa Sukarno secara umum tidak pernah senang selama pendudukan Jepang, jarang tertawa, dan ia tahu bahwa orang Jepang bermuka masem (“asam” dan tak punya humor) dan oleh karena itu ia tidak pernah leluasa dengan mereka.

 

Perkawinannya dengan seorang perempuan Jepang pada 1960-an juga tak membawa banyak perubahan.

Ketika pejuang Surabaya bertahan selama lima hari, kemudian sepuluh hari, kemudian 20 hari, Sukarno dan para pemimpin Republik lain menarik kekuatan dari semangat dan pengorbanan mereka, dan merasa jauh lebih yakin dalam memenangi kedaulatan.

 

Pertempuran itu menarik perhatian dunia ke Surabaya dan Republik. Dari malam itu, Sukarno berutang pada Suryo, Arnowo, Sudirman, Sungkono, dan rakyat Surabaya untuk sisa kehidupan politiknya.

 

*Penulis adalah sejarawan, mantan wartawan, penulis buku Sacred Territory.

 

Arwah van Mook

18 Desember 2011 | BP
Arwah van Mook
BELUM kering pembicaraan orang tentang bakar diri oleh seorang mahasiswa Universitas Bung Karno, Sondang Hutagalung, di depan Istana Negara Jakarta (7/12 ), tindakan serupa juga terjadi beberapa hari berikutnya di Serui, Manokwari, Papua Barat. Pelakunya justru seorang anggota Polri berpangkat aiptu di depan istri dan anak-anaknya, menyebabkan beberapa kamar asrama kepolisian resort Serui ludes terbakar. Sebelum masyarakat konsumen media memahami motif tindakan kedua pelaku, dari Gedung DPR-RI Senayan terembus berita mengerikan tentang pembantaian terhadap 30 petani di Lampung, Sumatera Selatan.

Aku tidak berani memvonis kalau pelaku bakar diri sebagai orang tidak waras, kendati unsur depresi yang dialami jiwa yang bersangkutan mungkin menjadi pendorong tindakan mereka. Sebab, konon gara-gara mengatakan Sondang gila, kepala seorang Kapolres di Jakarta Pusat bocor ditimpuk mahasiswa yang marah ketika lagi demo memperingati kematian almarhum. Bunuh diri dengan membakar diri, kalau dilihat dari proses serta penderitaan pelakunya, bukanlah pilihan yang gampang. Pasti karena ada pesan atau protes yang hendak disampaikan lewat cara itu, meski tidak diutarakan secara lisan atau tulisan seperti yang dilakukan mahasiswa fakultas hukum UBK, yang seharusnya sudah diwisuda November lalu itu. Yang membuatku enggan menyebutnya gila, Sondang menurut PR II UBK adalah mahasiswa moncer dengan prestasi akademik jempol, sehingga berkali-kali mendapat beasiswa. Aku curiga, jangan-jangan dia mengikuti petuah Aristoteles yang mengatakan, hidup yang tidak bisa dipertanyakan adalah hidup yang tidak perlu dilanjutkan, papar Rendra.

Bakar diri untuk menyongsong kematian bukan fenomena baru di dunia, khususnya di Bali. Dulu para istri raja-raja di Bali melakukan upacara mesatya dengan terjun ke kobaran api saat acara pelebonan atau pembakaran mayat suaminya. Selain sebagai tanda kesetiaan lahir-batin pada suami, juga menjaga harkat dan martabat suami sebagai seorang raja di mata raja-raja yang lain. Upacara mesatya ini dihentikan pemerintah kolonial Belanda tahun 1905 dengan dalih perikemanusiaan. Meski upaya penghentian sebenarnya dilakukan saat pelebonan Raja Tabanan, Gusti Ngurah Agung, 23 Oktober 1903, namun ditolak keras kerajaan Tabanan. Shita pun membuktikan kemurnian cinta dan kesucian tubuhnya pada suaminya Rama, dengan terjun ke kobaran api. Jadi, api sebagai sarana upacara tertentu dalam Hindu, memiliki nilai sakral dan spiritual. Aku setuju kalau bakar diri dikatakan mengandung suatu pesan bagi orang-orang tertentu atau khalayak. Almarhum memutuskan tidak melanjutkan lagi hidupnya, sesuai anjuran Aristoteles menurut katamu, maka pertanyaan atas kesulitan hidup yang dialami Sondang harus dijawab kawan-kawan yang ditinggalkannya, tutur Rubag.

Benar, tindakan Sondang dan kematiannya memang mengundang tanggapan pro maupun kontra dari khalayak. Meski aku tidak suka kekerasan dan radikalisme, namun untuk bersikap apriori dan menjelek-jelekkan orang yang tidak kukenal secara baik apalagi orangnya sudah almarhum, pantang bagiku. Apalagi di internet kubaca, Sondang dikatakan berkiprah cukup intens di gerakan ekstrakampus untuk membela orang-orang tertindas khususnya kaum marhaen, sehingga wajahnya tidaklah asing di kalangan aktivis. Mungkin karena aktivitasnya dia paham kalau banyak kepentingan wong cilik, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, terlebih-lebih hukum, tidak pernah diakomodasi para elit politik dan kekuasaan . Alih-alih membela kepentingan rakyat, justru nyaris setiap hari di layar kaca dilihatnya para pemimpin dan penyelenggara negara berdebat memperebutkan kekuasaan. Jangankan meningkatkan kesejahteraan rakyat, uang negara yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kehidupan yang layak, kesehatan dan pendidikan habis dikorup. Karena tidak ada lagi tempat baginya untuk bertanya dan tidak ada lagi pemimpin yang bisa dia percaya, maka saat peringatan Tragedi Tri Sakti 12 Mei lalu Sondang tampak diabadikan dengan tubuh dicat yang bergambar tanda tanya besar. Big question mark itu diwariskan ke kita, imbuh Kudil.

Setuju ! Aku juga tidak ikut apriori, meski kaum mapan yang selalu bernasib baik menuduh perbuatan Sondang sebagai tindakan gila, mencari sensasi dan tolol. Bagiku dia lebih waras dibanding orang yang kelihatan terhormat namun tiba-tiba seolah hilang ingatan, bahkan pingsan ketika hendak diperiksa aparat hukum, sehingga banyak pihak yang dibikinnya repot. Sebagai mahasiswa fakultas hukum dia paham, kalau praktek hukum di negara berdasar hukum ini tidak berjalan sesuai apa yang dipelajarinya di kampus, karena hukum telah diperdagangkan. Sondang, menurutku, pemuda cerdas, toleran dan rendah hati cenderung altruistik dan asketik, yang mengutamakan kepentingan orang lain kendati harus menyusahkan dan menyakiti diri sendiri. Pertanyaan besar mengenai persoalan bangsa dan negara memenuhi benaknya yang tak terjawab olehnya. Justru ditanyakannya langsung ke pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab. Maka dipilihlah depan Istana Negara dan waktunya pun sore menjelang petang agar yang ditanya berada di tempat tegas Gading.

Ya, beda dengan Steven Wijaya, dokter yang baru diwisuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang melompat dari lantai 24 apartemen Salemba Residence ( 24/11). Juga Tjew Alvin yang terjun dari lantai 7 Imperium Mall Pluit (28/11). Keduanya memilih mati dengan cara lebih gampang dan tanpa perlu meringis kesakitan, juga tidak punya pertanyaan buat siapa pun sebagai pesan. Sondang, konon harus membeli dan membasahi sekujur tubuhnya dengan bensin yang dituang dari dua setengah botol air mineral ukuran besar. Bau hangus dari 90 persen tubuhnya yang melepuh terbakar mungkin diharapkannya bisa menyampaikan pertanyaan besar, seperti yang pernah dilukis di badannya. Sayang, sejak dirawat di RSCM sampai meninggal, kecuali menyesalkan dan menyayangkan tindakan Sondang serta mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya, pertanyaan besar itu tetap tak terjawab oleh yang seharusnya menjawab. Bahkan ada elit kekuasaan yang konon pernah jadi aktivis di era Orde Baru, seakan sinis berujar bahwa bahwa aktivis harus berani hidup, bukannya berani mati sehingga cita-citanya tidak terkubur sebelum tercapai. Celakanya, dia dan koleganya tidak berkomentar sedikitpun ketika seorang anggota Polri berpangkat aiptu di Manokwari mengikuti jejak Sondang, komentar Lonjong.

Elit itu mungkin sedang terbakar oleh nafsu kekuasaan dan libido ekonominya menyebabkan seluruh indera dan nuraninya tumpul kepekaannya. Matanya mendelik bukan untuk melihat, kupingnya terbuka tapi tuli dan seluruh rasa di lubuk hatinya pupus. Kalau dia melihat video kekejaman dan kesadisan, yang konon dipertontontonkan pada anggota Komisi III DPR-RI oleh perwakilan petani Lampung yang ditemani kuasa hukumnya, mungkin dia akan berteriak seperti Ahmad Yani, anggota Komisi III itu untuk menyetop pemutaran video tersebut karena ngeri. Pembantaian 30 petani Mesuji Lampung dengan pemenggalan kepala, menyayat tubuh,bahkan ada yang ditembak akibat masuknya perusahaan Malaysia yang mengelola kebun sawit dan karet yang menyerobot lahan para petani. Perusahaan asing negeri jiran itu membentuk Pam Swakarsa, yang konon dibekingi para aparat keamanan RI memaksa menguasai lahan petani yang ditanami sengon dan albasia, sehingga terkesan hanya terjadi konflik horizontal antara masyarakat. Ironisnya kejadian mengerikan itu malah terjadi sejak 2009-2011, padahal para pejabat tinggi kita sering berpidato bahwa NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Aku jadi bingung ! keluh Lokong.

Mungkin karena kebingungan yang berakumulasilah, Sondang membakar diri. Sebagai orang Bali beragama Hindu rajinlah sembahyang di sanggah agar dilindungi para leluhur supaya terhindari dari perbuatan salahpati dan ulahpati. Heran, gara-gara uang bahkan diiming-iming uang, banyak orang jadi gelap mata dan tega melenyapkan jiwa orang lain tanpa mempertimbangkan karma phala. Rupanya arwah Van Mook masih bergentayangan di atmosfir republik ini untuk mengadu domba dan memecah-belah masyarakat. Mudah-mudahan orang Bali masih ingat konsep nyama braya dan memahami ujaran Vasudeva khotum bakham yang pada hakikatnya berarti kita semua bersaudara. Para elit dan tokoh masyarakat seharusnya memelopori persatuan dan kesatuan masyarakat, bukan sebaliknya mengadu domba mereka demi kekuasaan, yang sebenarnya berusia singkat. Apalagi branding provinsi ini Shanti atau Peace, bukan Pis alias duit ! saran Rubag. (aridus)

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers