Archive for the ‘Sejarah’ Category

Kisah Para Perempuan Korban 1965 “Genjer-genjer” Menyeret Sumilah ke Plantungan

Kisah Para Perempuan Korban 1965
“Genjer-genjer” Menyeret Sumilah ke Plantungan

Oleh : Fransisca Ria Susanti

Pengantar Redaksi:


Penjara Plantungan di Kendal, Jawa Tengah, menjadi saksi bisu dari kisah tragis para perempuan
Indonesia yang diisolasi di bekas Rumah Sakit Lepra tersebut. Peristiwa Gerakan 30 September 1965
telah menjadikan mereka sebagai “tumbal” hanya karena tudingan terlibat atau dianggap dekat
dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).


Minggu (24/7), para eks tahanan politik (tapol) Plantungan menggelar “reuni” di pendopo Sekolah
Menengah Kesenian Indonesia (SMKI) di Bugisan, Yogyakarta. SH menurunkan kisah mereka dalam
dua tulisan yang dimuat Jumat dan Sabtu (30/7).
_______
YOGYAKARTA – Genjer-genjer mlebu kendil wedange gemulak/Setengah mateng dientas yong
dienggo iwak/ Sego nong piring sambel jeruk ring ngaben/Genjer-genjer dipangan musuhe sego.
(Genjer-genjer dimasukkan dalam kuali panas/ Setelah setengah matang diangkat untuk
lauk/Nasi di piring dan sambel jeruk di atas cobek/Genjer-genjer dimakan bersama nasi)
Bait di atas adalah penggalan lagu Genjer-genjer karya seniman Banyuwangi, Muhammad
Arif dan dipopulerkan oleh Bing Slamet. Anda pernah mendengarnya atau barangkali
menyenandungkannya pelan-pelan?


Generasi yang hidup di era 1960-an akrab dengan lagu ini. Di film “Gie” yang kini diputar di
bioskop-bioskop Jakarta, dendang Genjer-genjer juga terdengar, dilantunkan para
simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang peristiwa Gerakan 30 September
(G30S) tahun 1965.


Jika Anda melantunkan lagu yang bercerita soal kemelaratan warga Banyuwangi di masa
pendudukan Jepang itu sekarang, tak akan ada dampak apa-apa, kecuali mungkin tatapan
aneh lingkungan sekitar yang menduga Anda sebagai anak yang dilahirkan dari rahim ibu
pengikut Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) atau setidaknya simpatisan dari PKI. Namun
jika lagu itu dinyanyikan menjelang peristiwa G30S, maka petaka menjadi takdir yang
menghampiri.


Sumilah, perempuan asal Prambanan, Yogyakarta adalah salah satu contoh dari takdir itu.
Gadis Sumilah yang waktu itu masih berumur 14 tahun sama sekali tak tahu asal muasal
kenapa pagi tanggal 19 November 1965 itu, ia bersama 47 orang (tujuh perempuan) lainnya
diharuskan berkumpul oleh lurah desanya di sebuah lapangan. Kemudian mereka diangkut
oleh truk ke penjara Wirogunan.


Sepanjang jalan, Sumilah mencoba mengingat apa kesalahannya, tapi tak juga ketemu.
Satu-satunya yang melintas di ingatannya adalah kesukaannya menari bersama temanteman
sepermainannya dengan iringan Genjer-genjer. “Saya suka. Nada lagu itu enak
sekali,” ujarnya mengenang, Minggu (24/7) siang di pendopo Sekolah Menengah Kesenian
Indonesia (SMKI) di Bugisan, Yogyakarta.


Namun justru kesukaan inilah yang menjadi malapetaka baginya. Ia tinggal di hotel prodeo
selama 14 tahun, tanpa ada tuduhan maupun pengadilan. Mula-mula, ia tinggal di penjara
Wirogunan, Yogyakarta. Setiap hari, ia hanya diberi makan jagung beberapa butir dan
kadang-kadang sayur lembayung.


2


Ia menjalani pemeriksaan di bawah sejumlah tekanan. Saat ditanyakan jenis tekanan atau
siksaan yang ia alami selama pemeriksaan, Sumilah melengos. Pandangannya menerawang.
Kenangan itu terlalu menyakitkan. Enam bulan lamanya, Sumilah berada di Wirogunan,
sebelum kemudian dipindahkan ke penjara Bulu di Semarang dan terakhir di Plantungan
pada tahun 1971.


Di Plantungan inilah, Sumilah yang menjadi tahanan termuda, mengetahui bahwa ia adalah
korban salah tangkap. Sumilah yang seharusnya menjadi target penangkapan adalah
seorang guru SD asal Kulon Progo, Yogyakarta yang menjadi anggota PGRI Non-Vaksentral.
Kedua Sumilah ini sempat berada bersama di penjara Wirogunan. Meski begitu, Sumilah
yang hanya jebolan kelas 4 SD tidak dilepaskan oleh petugas.


Dan saat Sumilah bocah ini harus berada di bui selama 14 tahun, Sumilah lainnya yang
menjadi target hanya menempati penjara Wirogunan selama tiga tahun. Empat puluh tahun
setelah penangkapan yang ironis itu, keduanya terlihat duduk bersila, berdampingan di
pendopo SMKI, Minggu (24/7) siang itu. Entah apa yang mereka bicarakan dalam acara
reuni eks tapol Plantungan itu.


Seandainya masa lalu begitu menyakitkan untuk diceritakan, barangkali keduanya tengah
berbincang tentang hidup yang harus mereka jalani di usia senja sekarang.


Sumilah asal Prambanan kini menjalani hidup dengan laki-laki bekas kader Pemuda Rakyat
(PR) yang menikahinya setelah ia keluar dari penjara tahun 1978. Dikarunia dua putra, lakilaki
dan perempuan, Sumilah kini menghabiskan hidupnya dengan berjualan sate di areal
depan Prambanan. “Saya bertemu dengan suami saya di Muntilan. Saya waktu itu berjualan
sate di tempat bulik saya dan ia merupakan salah satu pembeli,” tutur Sumilah mengenang.
Satu-satunya syarat yang diajukan Sumilah saat laki-laki itu melamarnya hanyalah supaya
laki-laki itu bersedia menikahinya secara Katolik. Sementara kisah pahit masa lalu mencoba
mereka lupakan. Di depan kedua anaknya, cerita tersebut juga tak dikatakan. Sampai
kemudian, saat Syarikat (organisasi nonpemerintah di Yogyakarta yang memiliki kepedulian
terhadap para korban peristiwa 1965) berniat mendokumentasikan kisah Sumilah dalam film
dokumenter “Kado Untuk Ibu”, anak perempuannya yang duduk di bangku SMA, baru
mengetahui tragedi yang menimpa ibunya.


Gadis yang besar di era reformasi itu pasti tak menyangka bahwa hanya gara-gara sebuah
lagu, ibunya harus menghabiskan 14 tahun masa hidupnya di balik jeruji penjara.
Sayangnya, 40 tahun setelah kesewenang-wenangan itu berlalu, negara ini tak juga
menemukan aktor yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Jalan rehabilitasi
terhadap para korban pun tak juga mulus. 


Adegan Getsemani saat Yesus begitu ketakutan dan menginginkan agar proses penyaliban
yang akan menimpanya tak terjadi, seperti diputar ulang di Plantungan, Kendal sekitar awal
1970-an.


Bedanya, doa ini disampaikan di tengah berlangsungnya siksaan dan diucapkan oleh
Sumarmiyati, perempuan asal Yogyakarta yang dipenjarakan oleh pemerintahan Soeharto
hanya gara-gara ia menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), sebuah
organisasi yang dicap underbouw Partai Komunis Indonesia (PKI).


Sumarmiyati bahkan menyatakan sumpah, jika ia diberi kekuatan untuk bisa mengatasi
siksaan dan diberi kesempatan untuk menikah dan punya anak, maka satu anaknya akan ia
persembahkan untuk Tuhan. Sebagai penganut Katolik, sumpah “persembahan” ini adalah
izin untuk membiarkan anaknya menjadi biarawan.


3


Bersama perempuan lainnya, Sumarmiyati dimasukkan dalam penjara Orde Baru tanpa
pernah diadili pasca Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Desember 1965,
perempuan tersebut dimasukkan ke penjara karena keterlibatannya di IPPI. Tapi kemudian
dilepaskan pada April 1966.


Saat ia dikeluarkan, seorang pastor menampungnya dan menyekolahkannya hingga ia
memperoleh ijazah untuk mengajar di Sekolah Dasar di Janti, Yogyakarta. Namun pada
April 1968, Sumarmiyati kembali ditangkap atas tuduhan melakukan gerilya politik (gerpol).
Bantahan terhadap tudingan ini sama sekali tak diperhatikan. Tak ada satu pun pengadilan
yang digelar untuk membuktikan tudingan ini. Sumarmiyati dijebloskan ke penjara, untuk
kedua kalinya, hingga tahun 1978. Ia berpindah-pindah dari penjara Wirogunan, lalu ke
Bulu dan terakhir di Plantungan.


Dalam film dokumenter “Kado untuk Ibu” yang digarap oleh Syarikat (organisasi
nonpemerintah yang memperjuangkan nasib para korban peristiwa 1965), Sumarmiyati
bertutur bagaimana ia dan tapol perempuan lainnya ditelanjangi dan dipaksa untuk
menciumi penis para pemeriksanya.


“Kami disuruh melakukan itu karena menurut mereka kami layak diperlakukan seperti itu,”
tuturnya getir.


Saskia Eleonora Wierenga dalam studinya tentang “Penghancuran Gerakan Perempuan
Indonesia” menyebutkan bagaimana Orde Baru sengaja menciptakan stigma bagi
perempuan yang terlibat atau diduga simpatisan PKI. Penciptaan stigma tersebut diperkuat
melalui media massa yang ada saat itu, di antaranya harian Angkatan Bersenjata dan Berita
Yudha..


Dalam koran-koran tersebut, aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) organisasi yang
dicap underbouw PKI- digambarkan turut terlibat dalam pembunuhan para jenderal di
Lubang Buaya dengan melakukan tari-tarian saat pembantaian dilakukan. Mereka bahkan
dilukiskan sebagai perempuan jalang yang menyetubuhi para jenderal tersebut sebelum
dibunuh.


Drama Kecengengan


Guna menguatkan image tersebut, rezim Soeharto bahkan meminta para seniman
menggambarkan adegan tarian para aktivis Gerwani ini di relief Monumen Pancasila Sakti.
Pencitraan ini melahirkan stigmatisasi yang menyakitkan bagi para aktivis politik
perempuan yang dekat dengan PKI, juga para perempuan yang ditangkap hanya karena
diduga simpatisan organisasi tersebut.


Namun bagi Sumarmiyati, stigma ini tak berarti banyak bagi dirinya ketika pada November
1978, dua bulan setelah ia keluar dari Plantungan, sang pacar yang juga baru keluar dari
penjara datang melamar. Setidaknya, hidup serumah dengan laki-laki yang memahami
pilihan politiknya, membuat Sumarmiyati lebih kuat dalam menjalani hidup.
Selain itu, lingkungannya pun bisa menerima. Bahkan ia mendapatkan dispensasi dari
kawan-kawan di organisasi gerejanya untuk meminjam uang kas. Padahal salah satu syarat
peminjaman saat itu adalah melampirkan « surat bersih diri » (surat keterangan tidak
terlibat G30S) dari kelurahan.


Dan sesuai dengan sumpah yang ia ucapkan saat berada dalam siksaan, satu dari dua orang
anak Sumarmiyati kini sedang melanjutkan studi di seminari tinggi. Jika ia berhasil
menyelesaikan studi tersebut, maka ia akan ditahbiskan menjadi pastor.



4


Sumarmiyati dan juga ratusan perempuan yang hadir di forum reuni eks tapol Plantungan
di pendopo Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI), Bugisan, Yogyakarta, Minggu
(24/7) siang itu, masih merekam kesewenangan rezim Orde Baru dengan jelas di ingatan.
Namun hidup terus berjalan. Persoalan keseharian membuat bayang-bayang kenangan yang
menyiksa itu sedikit kabur.


Sumini Martono, aktivis Gerwani Wonosobo yang jadi tapol selama 10 tahun, adalah contoh
lain dari ketegaran itu. “Saya ditangkap dengan janji akan dilepaskan setelah suami saya
ditangkap. Tapi setelah suami saya ditangkap, saya tak juga dilepas. Dan saat saya sudah
dikeluarkan, suami saya ternyata sudah hilang,” ungkapnya.


Hilang, dalam bahasa para tapol, adalah dibunuh. Suami Sumini memang terbukti dibunuh
oleh para aparat Orde Baru dan mayatnya dihanyutkan di sebuah luweng di Wonosari.
Tempat ini dikenal sebagai tempat pembantaian para aktivis yang diduga sebagai anggota
atau simpatisan PKI pasca perisiwa G30S.


Saat menceritakan kisah tersebut, Sumini menyampaikannya dengan enteng. Tapi bukan
berarti ia tak merasa kehilangan. Hanya saja, ketika sebuah penderitaan sudah tak
tertahankan dan tak ada jawaban yang bisa diberikan atasnya, maka satu-satunya yang bisa
dilakukan adalah menjalani hidup dengan kekuatan yang tersisa.


Ketegaran yang ditunjukkan Sumarmiyati dan Sumini serta ribuan eks tapol Plantungan
membuat keluhan anggota DPR dan pejabat negara saat ini tentang gaji yang minim tampak
seperti drama kecengengan.


Sinar Harapan 29 Juli 2005

Pertempuran Surabaya 1945 (1-4)

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pertempuran-surabaya-1945-1-sungkono-muda-dan-pidato-yang-menentukan/

13.12.2011 14:06

Pertempuran Surabaya 1945,

Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

Penulis : Dr Francis Palmos*

http://www.sinarharapan.co.id/typo3temp/pics/ab28f125b7.jpg

BUKU SEJARAH – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (kiri) menerima buku sejarah pahlawan catatan warga Australia Francis Palmos (kanan), usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim, Kamis 10 November.(foto:dok/antaranews.com)

 

Kebanyakan anak muda dan pembaca generasi yang lebih tua mungkin tidak mengetahui bahwa dua dari sejumlah pidato terbaik, yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia itu dibuat pada sore dan malam hari Jumat tanggal 9 November 1945. Yang pertama dibuat oleh Kolonel Sungkono muda.

 

Buku-buku sejarah memberi tahu kita tentang pidato Bung Karno muda di pengadilan Bandung, Indonesia Menggugat, di hari-hari sebelum kemerdekaan. Pidato ini pada akhirnya membawanya ke penjara dan membuatnya diasingkan beberapa kali.

 

Mereka juga mengetahui pidato singkat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Namun, yang tidak disadari kebanyakan anak muda Indonesia: Proklamasi hanyalah kemerdekaan di atas kertas. Kenyataannya tidak ada kemerdekaan di Jakarta.

 

Sekutu mengendalikan Jakarta (mereka masih menyebutnya Batavia), Bogor, Bandung, Cirebon, Medan, dan Semarang. Surabaya adalah satu-satunya kota yang bebas dari pengawasan Sekutu, sejak 22 Agustus sampai akhir November 1945.

 

Para arek Surabaya ini berhasil mengalahkan Jepang, mencopot mereka dari jabatan administrasi, mengambil 90 persen senjata mereka, dan mengontrol media, komunikasi, kereta api dan transportasi jalan, listrik, gas dan air, serta rumah sakit. Mereka menempatkan tentara Jepang di kamp-kamp untuk dikirim pulang dan tentara Jepang yang menolak akan dibunuh.

 

Inggris membuat kesalahan dengan menduduki Surabaya pada 27–28 Oktober. Pada 28–29 Oktober pasukan arek Surabaya bersama warga lain menyerang tentara Inggris dan memecah belah mereka, membunuh beberapa ratus tentara Inggris, dan menggiring tentara Inggris kembali ke kapal mereka.

 

Tujuan Inggris adalah untuk mendirikan pemerintahan NICA. Jika mereka bisa menguasai Surabaya dengan cepat, seluruh Nusantara yang tadinya melawan akan menjadi koloni Belanda di Hindia Belanda.

Secara diam-diam Inggris membangun kekuatan kembali, membawa kapal perang, tank, pengebom, dan ribuan pasukan pendukung. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata mereka pada malam 8 November, atau menghadapi serangan besar. Kali ini, Inggris jauh lebih siap untuk serangan yang kedua kalinya.

 

Pidato Sungkono

Yang pertama dari pidato singkat tetapi hebat itu adalah pidato yang disampaikan Kolonel Sungkono. Pada Jumat sore 9 November, di Jalan Pregolan No 4, dengan suara bulat dia terpilih sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

 

Pidatonya di hadapan ribuan arek Surabaya muda dan anak buahnya di Unit 66 pada malam serangan Inggris di Surabaya merupakan pidato yang bersejarah. Anak buahnya berperang menghadapi tentara Inggris terbaik yang memiliki senjata dan alat komunikasi modern.

 

Sementara itu, anak buahnya hanya maju ke medan laga dengan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, granat, dan beberapa tank lama, serta bambu runcing. Bagi seorang militer yang serius, ini mungkin waktunya untuk menyerah.

 

Sebaliknya, Sungkono justru mengatakan: “Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Kota Surabaya… Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak menahan; tapi saya akan mempertahankan kota sendiri…”
Semua anak buahnya tetap tinggal untuk berperang.

 

Mantan Jenderal Suhario, yang waktu itu masih mahasiswa berusia 24 tahun dan turut serta dalam pengepungan Polisi Rahasia Kempetai, mengenang sikap Sungkono malam itu:

“Seperti biasanya malam itu Sungkono tetap bersikap tenang selama melakukan inspeksi persiapan pertahanan. Dia datang ke markas saya di tengah malam, bersama dengan Kretarto dan tiga perwira. Dia bertanya, ‘Apakah kamu siap?’

Saya menjawab: ‘Ya! Siap!’

Itu saja! Kami tidak ambil pusing! Tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami siap. Dia kemudian pergi ke kegelapan malam. Sungkono pergi mengelilingi kota malam itu, (memeriksa semua unit) menanyakan apakah mereka sudah siap. “

Tak perlu lagi banyak bicara. Ini adalah masalah merdeka atau mati. Jadi apakah yang akan dihadapi para pejuang Surabaya yang menyebut diri mereka Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah komando Sungkono, dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh tentara Inggris yang telah dipersiapkan matang? Kemungkinannya, baik Inggris maupun para perwira Belanda akan berkata, “Surabaya akan bertekuk lutut pada hari pertama!”

 

Surabaya bertahan selama lebih dari 20 hari. Setelah lima hari, Surabaya menjadi perhatian dunia. Setelah 10 hari dana Inggris terkuras habis, dan korban perang di pihak Inggris sangat banyak. Tekanan internasional terhadap Belanda dan keberatan dari India menyebabkan Inggris mendesak Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

 

Surabaya telah menyelamatkan Republik Indonesia. Benar, Sungkono dan anak buahnya akhirnya harus menarik diri ke perdesaan di Jawa Timur di akhir bulan, tetapi pada saat itu Surabaya dan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia.

14.12.2011 13:55

Pertempuran Surabaya 1945 (2)

Lebih Baik Hancur daripada Dijajah Lagi

Penulis : Dr Francis Palmos*

Tidak ada peristiwa dalam 66 tahun Republik Indonesia yang memiliki pengaruh lebih besar daripada pidato Gubernur Suryo di radio Surabaya, Jumat, 9 November 1945, pukul 22.00.

Suryo menyerukan agar warga Surabaya berjuang, jangan menyerah. Jika Surabaya jatuh, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh, atau kemerdekaan akan tertunda selama beberapa dekade.

Tekad Suryo menunjukkan kualitas Churchillian, memberitahukan warganya dengan penuh kejujuran bahwa memperjuangkan kemerdekaan sangat mahal harganya. Sebelum matahari terbenam pada esok harinya, ia memperhitungkan serangan militer Inggris akan membunuh dan melukai ribuan warga Surabaya.

 

Para pemimpin Troika di Surabaya, Dul Arnowo, Residen Sudirman, dan Gubernur Suryo, menyayangkan keputusan pusat.

 

Presiden Sukarno dan kabinetnya di Jakarta tidak bersedia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, dengan pertimbangan jika Surabaya tidak menyerah, akan terjadi kematian dan kehancuran yang sangat besar. Jakarta memberikan seluruh kekuasaan pada warga Surabaya sendiri untuk memutuskan.

 

Ruslan Abdulgani muda, sekretaris pemimpin Troika, kemudian mempertanyakan: “Keputusan macam apa itu dari Jakarta? Tentu saja kami akan memilih untuk melawan! (Jika tidak, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh).”

 

Menjelang malam, ratusan orang mulai berkumpul di sekitar stasiun radio, menunggu pidato Gubernur. Semua radio di Surabaya bebas dari segel sensor Kempetai; dinyalakan di berbagai kampung.

Sebelumnya Bung Tomo telah berpidato, tetapi pidatonya dinilai kurang penting dibandingkan pidato Suryo. Ketika Suryo mulai berbicara, setengah juta warga Surabaya yang merasa khawatir, mendengarkan pidatonya. Mereka bersiap mendengar berita buruk. Itulah saat yang disebut “menjelang datangnya badai”.

 

Badai yang datang bukanlah angin, melainkan pasukan Inggris, tentara terbaik dan paling berpengalaman di Asia, yang baru saja mengalahkan Jepang di Burma. Mereka sedang mempersiapkan sebuah serangan berskala besar jika Surabaya tidak menyerah.

 

Mereka juga mengancam akan menembak mati arek Surabaya yang membawa senjata. Secara tak langsung ini adalah pernyataan balas dendam atas kekalahan memalukan dalam pertempuran 27-29 Oktober, dan penembakan terhadap Brigadir Mallaby.

 

Jadi, pada Jumat malam itu, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, Residen Sudirman, Dul Arnowo, dan Komandan Pasukan Pertahanan Sungkono, Suryo diam-diam menyusup ke dalam Studio RRI dan menyampaikan salah satu pidato yang paling penting dan emosional dalam sejarah Indonesia.

 

“Saudara-saudara sekalian,

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

 

Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu.

 

Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.

Selamat berjuang!

 

Serangan Besar-besaran

Itu adalah pidato yang luar biasa, di mana sang Gubernur dengan tenang mengatakan bahwa hampir 1 juta warga Surabaya akan diserang pada esok pagi pukul 06.00, dan ada begitu banyak orang yang mendengarkan pidato ini.

 

Bahkan Suryo sendiri, yang mungkin tidak akan bisa bertahan hidup untuk melihat matahari terbenam Sabtu 10 November, berani menghadapi segala kemungkinan.

Esok paginya, Inggris meluncurkan serangan besar-besaran di darat, laut, dan udara, memulai pertempuran di Surabaya.

 

Banyak sejarah tertulis mengenai pertempuran ini mengingatkan kita bahwa Inggris diperkirakan akan menyapu bersih arek Surabaya dan dengan sangat cepat akan mengembalikan pendudukan Belanda. Namun warga Surabaya mampu berjuang selama 20 hari, sebelum akhirnya mundur ke selatan, setelah jatuhnya Gunungsari.

 

Ini adalah pertempuran yang mengubah sejarah, tidak hanya bagi Republik Indonesia yang baru berdiri, tetapi juga bagi seluruh wilayah, terutama berpengaruh di India dan Indo-China. Surabaya menjadi berita utama dunia, dan Inggris secara bijaksana kemudian menekan Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

 

Namun Gubernur Suryo tidak hanya cukup ditulis karena bakat kepemimpinannya yang luar biasa. Keputusan Sukarno memilih Suryo adalah tindakan jenius, mengingat selalu tidak jelas apakah gubernur di masa depan ini adalah orang yang tepat menduduki jabatan itu.

 

Namun aksi massa oleh pemuda arek Surabaya memberinya keyakinan dalam bernegosiasi dengan Inggris. Ia pun jelas-jelas mengungguli para jenderal Inggris di meja perundingan, sebagaimana yang terungkap dalam studi saya, Surabaya 1945: Teritori Suci.

 

Ruslan Abdulgani muda sangat menjunjung tinggi tim Troika yang terdiri dari Suryo, Sudirman, dan Dul Arnowo, karena masa depan politik Republik Indonesia bergantung pada mereka.

Sungkono dan rekannya dari Pasukan Pertahanan bekerja sama sangat baik dengan Troika dan Ruslan (yang berbicara untuk Republik Indonesia sebagai anggota Biro Kontak dengan Inggris).

Hubungan kerja sama adalah alasan mendasar bagi keberhasilan Republik Indonesia yang telah cukup lama berjuang, agar perjuangan mereka mendapat perhatian dunia.

 

15.12.2011 13:40

Pertempuran Surabaya 1945 (3)

Saat Sukarno Memutuskan untuk Diam

Penulis : Francis Palmos*

Pada Jumat malam bersejarah, 9 November, Presiden pertama Republik Indonesia, yang masih tertatih-tatih, pulang ke rumah dengan hati gundah.

Sukarno telah memutuskan untuk tidak berpidato, atau membuat sebuah keputusan, dan itu bukan hal yang biasa, karena ia salah satu dari orator paling karismatik dan menentukan di Asia Tenggara.

 

Kali ini ia memutuskan untuk tidak berbicara, tidak memberi perintah terkait serangan besar Inggris ke Surabaya, di mana Gubernur Jawa Timur Suryo menunggu.

 

Rakyat Surabaya setia pada presiden, tetapi mereka putus asa menanti persetujuan formalnya untuk menolak ultimatum Inggris. Inggris meminta pasukan Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka dan menghukum para pejuang Surabaya yang menyerang dan membunuh ratusan tentara Inggris ketika berusaha menduduki kota pada 27–29 Oktober 1945.

 

Inggris, sejak kekalahan itu, meningkatkan tekanan untuk menghancurkan Surabaya. Dua skuadron tempur—pengebom, kapal-kapal untuk menembakkan kanon dari lepas pantai, dan ribuan tentara dari bagian Asia Tenggara yang lain siap menyerang kota itu.

 

Jika Sukarno memerintahkan mereka menerima ultimatum tersebut—yang berarti menyerah—Republik yang baru berdiri ini akan selesai dalam waktu yang tidak lama. Inggris segera mendudukkan kembali pemerintahan sipil Belanda, NICA.

 

Surabaya adalah satu-satunya teritori independen Republik baru yang masih tersisa. Pasukan asing, Inggris, dan Belanda menggunakan Jepang dan bersama-sama ketiganya meredam kerusuhan di Bandung dan Semarang dan menguasai kota-kota lain, termasuk Jakarta, Bogor, dan Medan.

 

Jika Surabaya jatuh, Republik baru ini tidak akan memiliki wilayah merdeka lainnya. Dunia luar masih menyebut Indonesia Hindia Timur Belanda, dan para wartawan asing menggunakan nama Batavia, bukan Jakarta. Republik baru ini akan berada dalam bahaya atau menghilang dari pandangan.

 

Di sisi lain, jika Presiden memerintahkan Gubernur Suryo bertempur, Inggris akan melihatnya sebagai tindakan memusuhi dan memperlakukannya sebagai musuh.

Sukarno dan Hatta berada di Jakarta, dalam pengawasan Komando Pasukan Sekutu. Sukarno dan Hatta telah berada dalam ancaman penahanan, karena Belanda telah memaksa mereka untuk ditahan.

 

Gencatan Senjata

Sukarno sendiri telah membantu Inggris, pada 30 Oktober, dengan menyepakati menggunakan pengaruhnya untuk gencatan senjata. Inggris menggunakan masa itu untuk menyelamatkan para tentara yang terjebak, yang juga akan tewas seandainya Presiden tidak campur tangan.

 

Dari momen kedatangan mereka, Inggris yang mewakili Pasukan Sekutu telah mengeluarkan maklumat mereka berada di Hindia Timur Belanda untuk menerima penyerahan diri Jepang, mengamankan ribuan tahanan dan tahanan perang, dan mendudukkan kembali pemerintahan sipil NICA Belanda, untuk memulai Mark II dari Hindia Timur Belanda.

 

Tetapi Inggris menduduki kota itu, melanggar kesepakatan pertama dengan Gubernur Suryo. Surabaya memberontak. Mereka mengambil alih senjata-senjata tentara Jepang dan dengan brutal menghentikan tentara Inggris yang hendak menduduki Surabaya.

 

Sejak sekitar 22 Augustus 1945, Surabaya telah bebas, dan pada Jumat 9 November, Inggris menuntut mereka menyerahkan senjata dan kemerdekaan mereka.

 

Troika pemimpin Republik: Gubernur Suryo, Residen Sudirman, dan Dul Arnowo, yang didukung Kolonel Sungkono, tahu mereka dalam posisi menguntungkan, tetapi juga berharap menerima restu dari presiden mereka.

Irna HN Hadi Soewito, dalam bukunya Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, mengatakan bahwa Kolonel Sungkono tahu betul Inggris mengawali pembicaraan damai karena rakyat Surabaya telah menyudutkan dan bahkan bisa membasmi mereka.

 

Brigade ke-49 yang beranggotakan 6.000 prajurit terjebak dan dengan mudah bisa dihabiskan seluruhnya oleh pasukan arek Surabaya, yang berjumlah sekitar 20.000—pejuang bersenjata, dan mungkin sekitar 120.000 pejuang jalanan, yang membawa pedang, bambu runcing, dan senjata ringan.

 

Semangat para arek Surabaya tinggi; mereka siap mati demi mempertahankan kemerdekaan mereka. Pasukan India-Inggris, meskipun memiliki pengalaman dan kualitas tempur yang besar, tidak punya motivasi untuk bertempur; mayoritas tentara India tidak ingin bertempur melawan orang muslim. Gencatan senjata diberlakukan untuk keuntungan Inggris.

 

Jika Presiden Sukarno memiliki strategi militer, ia akan tinggal di Surabaya, dan memimpin revolusi fisik dari sana. Namun selama hidupnya ia menghindari pertempuran fisik (meskipun pidato-pidatonya berapi-api), dan ia kembali ke Ibu Kota.

 

Kabinet barunya adalah satu satu “negosiasi” yang menuntut kehadirannya di Jakarta, meskipun ia dan Hatta di bawah ancaman Belanda, yang menyebut para pejuang kemerdekaan “bajingan” (brigands).

 

 

16.12.2011 13:54

Pertempuran Surabaya 1945 (4-Habis)

Diam Adalah Satu-satunya Jalan

Penulis : Francis Palmos

Kekuasaan dan pidato karismatik Sukarno adalah senjata utama, baik dalam membentuk Republik maupun dalam mempertahankannya. Saya menjadi saksi dan penerjemah untuk beberapa pidato 17 Agustusnya yang menakjubkan, di hadapan jutaan penyimak.

 

Hingga jatuh sakit pada 1960-an dan kehilangan kompas politiknya, ia menjadi kunci untuk mempersatukan kepulauan yang sangat kaya secara geografis, suku, bahasa dan budayanya.

Namun untuk sekali saja pada petang 9 November 1945, Sukarno tidak mampu menggunakan karismanya. Ia memutuskan tidak membuat sebuah keputusan. Ia memercayai kesetiaan Gubernur Suryo, di Surabaya.

Mantan Menteri dan Veteran Surabaya Ruslan Abdulgani, dalam Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia edisi VI tahun 1995, mengatakan, kelompok kepemimpinan secara keseluruhan kecewa karena Sukarno tidak memerintahkan rakyat Surabaya untuk bertempur. “Tentu saja, kami bertempur!” kata Ruslan, “Jawaban macam apa itu?”

 

Sebuah komentar yang bahkan lebih kuat dari mantan Jenderal Suhario Padmodiwiryo, pada adikarya Yayasan Obor tahun 1995, Memoar Hario Kecik, mengatakan, itu adalah “kesalahan terbesar” Presiden. Dari sudut pandang pemikir militer, ia benar. Namun, saya tidak sepenuhnya setuju dengan Hario atau Ruslan, dua-duanya veteran, dan akan saya jelaskan alasannya.

 

Para pembaca sekarang akan dengan mudah melihat posisi sulit apa yang dialami Presiden Sukarno. Jika ia memerintahkan penduduk Surabaya menolak ultimatum, Inggris pada akhirnya akan menang, karena mereka bisa memanggil seluruh pasukan dari Asia Tenggara.

 

Di sisi lain, jika Sukarno memerintahkan Surabaya menyerah, kemudian nyala api kehidupan yang sangat kecil dari Republik baru ini akan padam, karena Surabaya satu-satunya wilayah merdeka yang masih tersisa. Ini adalah situasi “kalah-kalah”.

 

Ia membalikkannya menjadi sebuah situasi “menang” dengan menyerahkan tanggung jawab ke Suryo. Bisakah hasilnya akan keliru? Ya, ia harus memercayai Suryo untuk mengambil keputusan yang benar, yaitu bertempur. Jika tidak, Republik ini akan hancur atau setidaknya kemerdekaannya tertunda hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

 

Posisi saya sebagai sejarawan sangat jelas: saya percaya Sukarno membuat sebuah keputusan yang sangat bijak. Diam adalah satu-satunya jalan. Saya merasa yakin bahwa Jumat 9 November adalah salah satu malam-malam terlara dalam kepemimpinannya.

 

Saya yakin ia tahu warga Surabaya akan mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran di hari berikutnya. Lagi pula ia adalah bagian dari arek itu sendiri.

 

Ia harus percaya rakyat Surabaya tidak akan jatuh dengan cepat. Jika mereka bertahan dalam waktu yang lama, Sukarno pasti tahu itu akan mengorbankan begitu banyak nyawa tentara dan begitu besar kerugian finansial Inggris, sehingga mereka berharap segera pergi.

 

Itulah tepatnya yang terjadi. Inggris, setelah 20 hari bertempur, memutuskan memberi tekanan terhadap Belanda untuk berbicara dengan para pemimpin Republik. Inggris lelah untuk “melakukan pekerjaan kotor” untuk Belanda.

 

Bertahun-tahun kemudian, ada banyak simpati bagi tentara Inggris yang masih mempertaruhkan dan kehilangan nyawa mereka, sepuluh minggu setelah perang berakhir dan sangat ingin pulang.

 

Kesedihan Sukarno

Apakah Sukarno menulis kalimat-kalimat yang dibacakan Mr Subarjo atas namanya saat menelepon Suryo ke Surabaya? Kita tak tahu. Namun Mr Subarjo mengatakan kepada Gubernur Suryo bahwa presiden: “Menjerahkan kebidjaksanaan kepada Gubernor dan bertanggung jawab sepenuhnya.”

 

Sukarno pulang ke tempat tinggalnya pada Jumat malam 9 November dengan kesedihan besar, dan mungkin tidak tidur sama sekali. Ia pasti tahu hanya segelintir rakyat Surabaya yang bisa tidur malam itu, dan pasti, seperti Suryo, ia tahu bahwa ribuan orang tidak akan hidup saat matahari terbit hari berikutnya.

 

Para pembaca juga harus tahu bahwa Sukarno pada 1945 bukanlah pemimpin yang penuh humor dan bijak seperti ia sebelum perang, meskipun pernah dipenjara, dibuang dan dilarang berbicara oleh Belanda, dan ketika mereka mengingatnya dari hari-hari kemenangannya pada 1950-an.

 

Penerbit Merdeka Burhanuddin Mohammad Diah, yang tidak selalu menjadi pendukung Sukarno, mengatakan kepada saya pada sebuah konferensi yang membicarakan pendudukan Jepang di Asia Tenggara, di Saigon 1988, bahwa Sukarno secara umum tidak pernah senang selama pendudukan Jepang, jarang tertawa, dan ia tahu bahwa orang Jepang bermuka masem (“asam” dan tak punya humor) dan oleh karena itu ia tidak pernah leluasa dengan mereka.

 

Perkawinannya dengan seorang perempuan Jepang pada 1960-an juga tak membawa banyak perubahan.

Ketika pejuang Surabaya bertahan selama lima hari, kemudian sepuluh hari, kemudian 20 hari, Sukarno dan para pemimpin Republik lain menarik kekuatan dari semangat dan pengorbanan mereka, dan merasa jauh lebih yakin dalam memenangi kedaulatan.

 

Pertempuran itu menarik perhatian dunia ke Surabaya dan Republik. Dari malam itu, Sukarno berutang pada Suryo, Arnowo, Sudirman, Sungkono, dan rakyat Surabaya untuk sisa kehidupan politiknya.

 

*Penulis adalah sejarawan, mantan wartawan, penulis buku Sacred Territory.

 

Arwah van Mook

18 Desember 2011 | BP
Arwah van Mook
BELUM kering pembicaraan orang tentang bakar diri oleh seorang mahasiswa Universitas Bung Karno, Sondang Hutagalung, di depan Istana Negara Jakarta (7/12 ), tindakan serupa juga terjadi beberapa hari berikutnya di Serui, Manokwari, Papua Barat. Pelakunya justru seorang anggota Polri berpangkat aiptu di depan istri dan anak-anaknya, menyebabkan beberapa kamar asrama kepolisian resort Serui ludes terbakar. Sebelum masyarakat konsumen media memahami motif tindakan kedua pelaku, dari Gedung DPR-RI Senayan terembus berita mengerikan tentang pembantaian terhadap 30 petani di Lampung, Sumatera Selatan.

Aku tidak berani memvonis kalau pelaku bakar diri sebagai orang tidak waras, kendati unsur depresi yang dialami jiwa yang bersangkutan mungkin menjadi pendorong tindakan mereka. Sebab, konon gara-gara mengatakan Sondang gila, kepala seorang Kapolres di Jakarta Pusat bocor ditimpuk mahasiswa yang marah ketika lagi demo memperingati kematian almarhum. Bunuh diri dengan membakar diri, kalau dilihat dari proses serta penderitaan pelakunya, bukanlah pilihan yang gampang. Pasti karena ada pesan atau protes yang hendak disampaikan lewat cara itu, meski tidak diutarakan secara lisan atau tulisan seperti yang dilakukan mahasiswa fakultas hukum UBK, yang seharusnya sudah diwisuda November lalu itu. Yang membuatku enggan menyebutnya gila, Sondang menurut PR II UBK adalah mahasiswa moncer dengan prestasi akademik jempol, sehingga berkali-kali mendapat beasiswa. Aku curiga, jangan-jangan dia mengikuti petuah Aristoteles yang mengatakan, hidup yang tidak bisa dipertanyakan adalah hidup yang tidak perlu dilanjutkan, papar Rendra.

Bakar diri untuk menyongsong kematian bukan fenomena baru di dunia, khususnya di Bali. Dulu para istri raja-raja di Bali melakukan upacara mesatya dengan terjun ke kobaran api saat acara pelebonan atau pembakaran mayat suaminya. Selain sebagai tanda kesetiaan lahir-batin pada suami, juga menjaga harkat dan martabat suami sebagai seorang raja di mata raja-raja yang lain. Upacara mesatya ini dihentikan pemerintah kolonial Belanda tahun 1905 dengan dalih perikemanusiaan. Meski upaya penghentian sebenarnya dilakukan saat pelebonan Raja Tabanan, Gusti Ngurah Agung, 23 Oktober 1903, namun ditolak keras kerajaan Tabanan. Shita pun membuktikan kemurnian cinta dan kesucian tubuhnya pada suaminya Rama, dengan terjun ke kobaran api. Jadi, api sebagai sarana upacara tertentu dalam Hindu, memiliki nilai sakral dan spiritual. Aku setuju kalau bakar diri dikatakan mengandung suatu pesan bagi orang-orang tertentu atau khalayak. Almarhum memutuskan tidak melanjutkan lagi hidupnya, sesuai anjuran Aristoteles menurut katamu, maka pertanyaan atas kesulitan hidup yang dialami Sondang harus dijawab kawan-kawan yang ditinggalkannya, tutur Rubag.

Benar, tindakan Sondang dan kematiannya memang mengundang tanggapan pro maupun kontra dari khalayak. Meski aku tidak suka kekerasan dan radikalisme, namun untuk bersikap apriori dan menjelek-jelekkan orang yang tidak kukenal secara baik apalagi orangnya sudah almarhum, pantang bagiku. Apalagi di internet kubaca, Sondang dikatakan berkiprah cukup intens di gerakan ekstrakampus untuk membela orang-orang tertindas khususnya kaum marhaen, sehingga wajahnya tidaklah asing di kalangan aktivis. Mungkin karena aktivitasnya dia paham kalau banyak kepentingan wong cilik, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, terlebih-lebih hukum, tidak pernah diakomodasi para elit politik dan kekuasaan . Alih-alih membela kepentingan rakyat, justru nyaris setiap hari di layar kaca dilihatnya para pemimpin dan penyelenggara negara berdebat memperebutkan kekuasaan. Jangankan meningkatkan kesejahteraan rakyat, uang negara yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kehidupan yang layak, kesehatan dan pendidikan habis dikorup. Karena tidak ada lagi tempat baginya untuk bertanya dan tidak ada lagi pemimpin yang bisa dia percaya, maka saat peringatan Tragedi Tri Sakti 12 Mei lalu Sondang tampak diabadikan dengan tubuh dicat yang bergambar tanda tanya besar. Big question mark itu diwariskan ke kita, imbuh Kudil.

Setuju ! Aku juga tidak ikut apriori, meski kaum mapan yang selalu bernasib baik menuduh perbuatan Sondang sebagai tindakan gila, mencari sensasi dan tolol. Bagiku dia lebih waras dibanding orang yang kelihatan terhormat namun tiba-tiba seolah hilang ingatan, bahkan pingsan ketika hendak diperiksa aparat hukum, sehingga banyak pihak yang dibikinnya repot. Sebagai mahasiswa fakultas hukum dia paham, kalau praktek hukum di negara berdasar hukum ini tidak berjalan sesuai apa yang dipelajarinya di kampus, karena hukum telah diperdagangkan. Sondang, menurutku, pemuda cerdas, toleran dan rendah hati cenderung altruistik dan asketik, yang mengutamakan kepentingan orang lain kendati harus menyusahkan dan menyakiti diri sendiri. Pertanyaan besar mengenai persoalan bangsa dan negara memenuhi benaknya yang tak terjawab olehnya. Justru ditanyakannya langsung ke pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab. Maka dipilihlah depan Istana Negara dan waktunya pun sore menjelang petang agar yang ditanya berada di tempat tegas Gading.

Ya, beda dengan Steven Wijaya, dokter yang baru diwisuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang melompat dari lantai 24 apartemen Salemba Residence ( 24/11). Juga Tjew Alvin yang terjun dari lantai 7 Imperium Mall Pluit (28/11). Keduanya memilih mati dengan cara lebih gampang dan tanpa perlu meringis kesakitan, juga tidak punya pertanyaan buat siapa pun sebagai pesan. Sondang, konon harus membeli dan membasahi sekujur tubuhnya dengan bensin yang dituang dari dua setengah botol air mineral ukuran besar. Bau hangus dari 90 persen tubuhnya yang melepuh terbakar mungkin diharapkannya bisa menyampaikan pertanyaan besar, seperti yang pernah dilukis di badannya. Sayang, sejak dirawat di RSCM sampai meninggal, kecuali menyesalkan dan menyayangkan tindakan Sondang serta mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya, pertanyaan besar itu tetap tak terjawab oleh yang seharusnya menjawab. Bahkan ada elit kekuasaan yang konon pernah jadi aktivis di era Orde Baru, seakan sinis berujar bahwa bahwa aktivis harus berani hidup, bukannya berani mati sehingga cita-citanya tidak terkubur sebelum tercapai. Celakanya, dia dan koleganya tidak berkomentar sedikitpun ketika seorang anggota Polri berpangkat aiptu di Manokwari mengikuti jejak Sondang, komentar Lonjong.

Elit itu mungkin sedang terbakar oleh nafsu kekuasaan dan libido ekonominya menyebabkan seluruh indera dan nuraninya tumpul kepekaannya. Matanya mendelik bukan untuk melihat, kupingnya terbuka tapi tuli dan seluruh rasa di lubuk hatinya pupus. Kalau dia melihat video kekejaman dan kesadisan, yang konon dipertontontonkan pada anggota Komisi III DPR-RI oleh perwakilan petani Lampung yang ditemani kuasa hukumnya, mungkin dia akan berteriak seperti Ahmad Yani, anggota Komisi III itu untuk menyetop pemutaran video tersebut karena ngeri. Pembantaian 30 petani Mesuji Lampung dengan pemenggalan kepala, menyayat tubuh,bahkan ada yang ditembak akibat masuknya perusahaan Malaysia yang mengelola kebun sawit dan karet yang menyerobot lahan para petani. Perusahaan asing negeri jiran itu membentuk Pam Swakarsa, yang konon dibekingi para aparat keamanan RI memaksa menguasai lahan petani yang ditanami sengon dan albasia, sehingga terkesan hanya terjadi konflik horizontal antara masyarakat. Ironisnya kejadian mengerikan itu malah terjadi sejak 2009-2011, padahal para pejabat tinggi kita sering berpidato bahwa NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Aku jadi bingung ! keluh Lokong.

Mungkin karena kebingungan yang berakumulasilah, Sondang membakar diri. Sebagai orang Bali beragama Hindu rajinlah sembahyang di sanggah agar dilindungi para leluhur supaya terhindari dari perbuatan salahpati dan ulahpati. Heran, gara-gara uang bahkan diiming-iming uang, banyak orang jadi gelap mata dan tega melenyapkan jiwa orang lain tanpa mempertimbangkan karma phala. Rupanya arwah Van Mook masih bergentayangan di atmosfir republik ini untuk mengadu domba dan memecah-belah masyarakat. Mudah-mudahan orang Bali masih ingat konsep nyama braya dan memahami ujaran Vasudeva khotum bakham yang pada hakikatnya berarti kita semua bersaudara. Para elit dan tokoh masyarakat seharusnya memelopori persatuan dan kesatuan masyarakat, bukan sebaliknya mengadu domba mereka demi kekuasaan, yang sebenarnya berusia singkat. Apalagi branding provinsi ini Shanti atau Peace, bukan Pis alias duit ! saran Rubag. (aridus)

 

Pertempuran Surabaya 1945 (1 – 2)

Pertempuran Surabaya 1945 (1 – 2)

in: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>, Thursday, 15 December 2011, 9:13

13.12.2011 14:06

Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pertempuran-surabaya-1945-1-sungkono-muda-dan-pidato-yang-menentukan/

Penulis : Dr Francis Palmos*

BUKU SEJARAH – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (kiri) menerima buku sejarah pahlawan catatan warga Australia Francis Palmos (kanan), usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim, Kamis 10 November.(foto:dok/antaranews.com)

Kebanyakan anak muda dan pembaca generasi yang lebih tua mungkin tidak mengetahui bahwa dua dari sejumlah pidato terbaik, yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia itu dibuat pada sore dan malam hari Jumat tanggal 9 November 1945. Yang pertama dibuat oleh Kolonel Sungkono muda.

Buku-buku sejarah memberi tahu kita tentang pidato Bung Karno muda di pengadilan Bandung, Indonesia Menggugat, di hari-hari sebelum kemerdekaan. Pidato ini pada akhirnya membawanya ke penjara dan membuatnya diasingkan beberapa kali.

Mereka juga mengetahui pidato singkat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Namun, yang tidak disadari kebanyakan anak muda Indonesia: Proklamasi hanyalah kemerdekaan di atas kertas. Kenyataannya tidak ada kemerdekaan di Jakarta.

Sekutu mengendalikan Jakarta (mereka masih menyebutnya Batavia), Bogor, Bandung, Cirebon, Medan, dan Semarang. Surabaya adalah satu-satunya kota yang bebas dari pengawasan Sekutu, sejak 22 Agustus sampai akhir November 1945.

Para arek Surabaya ini berhasil mengalahkan Jepang, mencopot mereka dari jabatan administrasi, mengambil 90 persen senjata mereka, dan mengontrol media, komunikasi, kereta api dan transportasi jalan, listrik, gas dan air, serta rumah sakit. Mereka menempatkan tentara Jepang di kamp-kamp untuk dikirim pulang dan tentara Jepang yang menolak akan dibunuh.

Inggris membuat kesalahan dengan menduduki Surabaya pada 27–28 Oktober. Pada 28–29 Oktober pasukan arek Surabaya bersama warga lain menyerang tentara Inggris dan memecah belah mereka, membunuh beberapa ratus tentara Inggris, dan menggiring tentara Inggris kembali ke kapal mereka.

Tujuan Inggris adalah untuk mendirikan pemerintahan NICA. Jika mereka bisa menguasai Surabaya dengan cepat, seluruh Nusantara yang tadinya melawan akan menjadi koloni Belanda di Hindia Belanda.

Secara diam-diam Inggris membangun kekuatan kembali, membawa kapal perang, tank, pengebom, dan ribuan pasukan pendukung. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata mereka pada malam 8 November, atau menghadapi serangan besar. Kali ini, Inggris jauh lebih siap untuk serangan yang kedua kalinya.

Pidato Sungkono

Yang pertama dari pidato singkat tetapi hebat itu adalah pidato yang disampaikan Kolonel Sungkono. Pada Jumat sore 9 November, di Jalan Pregolan No 4, dengan suara bulat dia terpilih sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

Pidatonya di hadapan ribuan arek Surabaya muda dan anak buahnya di Unit 66 pada malam serangan Inggris di Surabaya merupakan pidato yang bersejarah. Anak buahnya berperang menghadapi tentara Inggris terbaik yang memiliki senjata dan alat komunikasi modern.

Sementara itu, anak buahnya hanya maju ke medan laga dengan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, granat, dan beberapa tank lama, serta bambu runcing. Bagi seorang militer yang serius, ini mungkin waktunya untuk menyerah.

Sebaliknya, Sungkono justru mengatakan: “Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Kota Surabaya… Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak menahan; tapi saya akan mempertahankan kota sendiri…”
Semua anak buahnya tetap tinggal untuk berperang.

Mantan Jenderal Suhario, yang waktu itu masih mahasiswa berusia 24 tahun dan turut serta dalam pengepungan Polisi Rahasia Kempetai, mengenang sikap Sungkono malam itu:

“Seperti biasanya malam itu Sungkono tetap bersikap tenang selama melakukan inspeksi persiapan pertahanan. Dia datang ke markas saya di tengah malam, bersama dengan Kretarto dan tiga perwira. Dia bertanya, ‘Apakah kamu siap?’

Saya menjawab: ‘Ya! Siap!’

Itu saja! Kami tidak ambil pusing! Tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami siap. Dia kemudian pergi ke kegelapan malam. Sungkono pergi mengelilingi kota malam itu, (memeriksa semua unit) menanyakan apakah mereka sudah siap. “

Tak perlu lagi banyak bicara. Ini adalah masalah merdeka atau mati. Jadi apakah yang akan dihadapi para pejuang Surabaya yang menyebut diri mereka Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah komando Sungkono, dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh tentara Inggris yang telah dipersiapkan matang? Kemungkinannya, baik Inggris maupun para perwira Belanda akan berkata, “Surabaya akan bertekuk lutut pada hari pertama!”

Surabaya bertahan selama lebih dari 20 hari. Setelah lima hari, Surabaya menjadi perhatian dunia. Setelah 10 hari dana Inggris terkuras habis, dan korban perang di pihak Inggris sangat banyak. Tekanan internasional terhadap Belanda dan keberatan dari India menyebabkan Inggris mendesak Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Surabaya telah menyelamatkan Republik Indonesia. Benar, Sungkono dan anak buahnya akhirnya harus menarik diri ke perdesaan di Jawa Timur di akhir bulan, tetapi pada saat itu Surabaya dan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia.

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pertempuran-surabaya-1945-2-lebih-baik-hancur-daripada-dijajah-lagi/

14.12.2011 13:55

Pertempuran Surabaya 1945 (2) Lebih Baik Hancur daripada

Dijajah Lagi

Penulis : Dr Francis Palmos*

Tidak ada peristiwa dalam 66 tahun Republik Indonesia yang memiliki pengaruh lebih besar daripada pidato Gubernur Suryo di radio Surabaya, Jumat, 9 November 1945, pukul 22.00.

Suryo menyerukan agar warga Surabaya berjuang, jangan menyerah. Jika Surabaya jatuh, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh, atau kemerdekaan akan tertunda selama beberapa dekade.

Tekad Suryo menunjukkan kualitas Churchillian, memberitahukan warganya dengan penuh kejujuran bahwa memperjuangkan kemerdekaan sangat mahal harganya. Sebelum matahari terbenam pada esok harinya, ia memperhitungkan serangan militer Inggris akan membunuh dan melukai ribuan warga Surabaya.

Para pemimpin Troika di Surabaya, Dul Arnowo, Residen Sudirman, dan Gubernur Suryo, menyayangkan keputusan pusat.

Presiden Sukarno dan kabinetnya di Jakarta tidak bersedia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, dengan pertimbangan jika Surabaya tidak menyerah, akan terjadi kematian dan kehancuran yang sangat besar. Jakarta memberikan seluruh kekuasaan pada warga Surabaya sendiri untuk memutuskan.

Ruslan Abdulgani muda, sekretaris pemimpin Troika, kemudian mempertanyakan: “Keputusan macam apa itu dari Jakarta? Tentu saja kami akan memilih untuk melawan! (Jika tidak, Republik Indonesia yang baru berdiri akan jatuh).”

Menjelang malam, ratusan orang mulai berkumpul di sekitar stasiun radio, menunggu pidato Gubernur. Semua radio di Surabaya bebas dari segel sensor Kempetai; dinyalakan di berbagai kampung.

Sebelumnya Bung Tomo telah berpidato, tetapi pidatonya dinilai kurang penting dibandingkan pidato Suryo. Ketika Suryo mulai berbicara, setengah juta warga Surabaya yang merasa khawatir, mendengarkan pidatonya. Mereka bersiap mendengar berita buruk. Itulah saat yang disebut “menjelang datangnya badai”.

Badai yang datang bukanlah angin, melainkan pasukan Inggris, tentara terbaik dan paling berpengalaman di Asia, yang baru saja mengalahkan Jepang di Burma. Mereka sedang mempersiapkan sebuah serangan berskala besar jika Surabaya tidak menyerah.

Mereka juga mengancam akan menembak mati arek Surabaya yang membawa senjata. Secara tak langsung ini adalah pernyataan balas dendam atas kekalahan memalukan dalam pertempuran 27-29 Oktober, dan penembakan terhadap Brigadir Mallaby.

Jadi, pada Jumat malam itu, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, Residen Sudirman, Dul Arnowo, dan Komandan Pasukan Pertahanan Sungkono, Suryo diam-diam menyusup ke dalam Studio RRI dan menyampaikan salah satu pidato yang paling penting dan emosional dalam sejarah Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian,

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu.

Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.

Selamat berjuang!

Serangan Besar-besaran

Itu adalah pidato yang luar biasa, di mana sang Gubernur dengan tenang mengatakan bahwa hampir 1 juta warga Surabaya akan diserang pada esok pagi pukul 06.00, dan ada begitu banyak orang yang mendengarkan pidato ini.

Bahkan Suryo sendiri, yang mungkin tidak akan bisa bertahan hidup untuk melihat matahari terbenam Sabtu 10 November, berani menghadapi segala kemungkinan.

Esok paginya, Inggris meluncurkan serangan besar-besaran di darat, laut, dan udara, memulai pertempuran di Surabaya.

Banyak sejarah tertulis mengenai pertempuran ini mengingatkan kita bahwa Inggris diperkirakan akan menyapu bersih arek Surabaya dan dengan sangat cepat akan mengembalikan pendudukan Belanda. Namun warga Surabaya mampu berjuang selama 20 hari, sebelum akhirnya mundur ke selatan, setelah jatuhnya Gunungsari.

Ini adalah pertempuran yang mengubah sejarah, tidak hanya bagi Republik Indonesia yang baru berdiri, tetapi juga bagi seluruh wilayah, terutama berpengaruh di India dan Indo-China. Surabaya menjadi berita utama dunia, dan Inggris secara bijaksana kemudian menekan Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Namun Gubernur Suryo tidak hanya cukup ditulis karena bakat kepemimpinannya yang luar biasa. Keputusan Sukarno memilih Suryo adalah tindakan jenius, mengingat selalu tidak jelas apakah gubernur di masa depan ini adalah orang yang tepat menduduki jabatan itu.

Namun aksi massa oleh pemuda arek Surabaya memberinya keyakinan dalam bernegosiasi dengan Inggris. Ia pun jelas-jelas mengungguli para jenderal Inggris di meja perundingan, sebagaimana yang terungkap dalam studi saya, Surabaya 1945: Teritori Suci.

Ruslan Abdulgani muda sangat menjunjung tinggi tim Troika yang terdiri dari Suryo, Sudirman, dan Dul Arnowo, karena masa depan politik Republik Indonesia bergantung pada mereka.

Sungkono dan rekannya dari Pasukan Pertahanan bekerja sama sangat baik dengan Troika dan Ruslan (yang berbicara untuk Republik Indonesia sebagai anggota Biro Kontak dengan Inggris).

Hubungan kerja sama adalah alasan mendasar bagi keberhasilan Republik Indonesia yang telah cukup lama berjuang, agar perjuangan mereka mendapat perhatian dunia.

*Penulis adalah mantan wartawan dan sejarawan Australia.

Pertempuran Surabaya 1945 (1), Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

13.12.2011 14:06

Pertempuran Surabaya 1945 (1),

Sungkono Muda dan Pidato yang Menentukan

Penulis : Dr Francis Palmos*

BUKU SEJARAH – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (kiri) menerima buku sejarah pahlawan catatan warga Australia Francis Palmos (kanan), usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim, Kamis 10 November.(foto:dok/antaranews.com)

Kebanyakan anak muda dan pembaca generasi yang lebih tua mungkin tidak mengetahui bahwa dua dari sejumlah pidato terbaik, yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia itu dibuat pada sore dan malam hari Jumat tanggal 9 November 1945. Yang pertama dibuat oleh Kolonel Sungkono muda.

Buku-buku sejarah memberi tahu kita tentang pidato Bung Karno muda di pengadilan Bandung, Indonesia Menggugat, di hari-hari sebelum kemerdekaan. Pidato ini pada akhirnya membawanya ke penjara dan membuatnya diasingkan beberapa kali.

Mereka juga mengetahui pidato singkat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Namun, yang tidak disadari kebanyakan anak muda Indonesia: Proklamasi hanyalah kemerdekaan di atas kertas. Kenyataannya tidak ada kemerdekaan di Jakarta.

Sekutu mengendalikan Jakarta (mereka masih menyebutnya Batavia), Bogor, Bandung, Cirebon, Medan, dan Semarang. Surabaya adalah satu-satunya kota yang bebas dari pengawasan Sekutu, sejak 22 Agustus sampai akhir November 1945.

Para arek Surabaya ini berhasil mengalahkan Jepang, mencopot mereka dari jabatan administrasi, mengambil 90 persen senjata mereka, dan mengontrol media, komunikasi, kereta api dan transportasi jalan, listrik, gas dan air, serta rumah sakit. Mereka menempatkan tentara Jepang di kamp-kamp untuk dikirim pulang dan tentara Jepang yang menolak akan dibunuh.

Inggris membuat kesalahan dengan menduduki Surabaya pada 27–28 Oktober. Pada 28–29 Oktober pasukan arek Surabaya bersama warga lain menyerang tentara Inggris dan memecah belah mereka, membunuh beberapa ratus tentara Inggris, dan menggiring tentara Inggris kembali ke kapal mereka.

Tujuan Inggris adalah untuk mendirikan pemerintahan NICA. Jika mereka bisa menguasai Surabaya dengan cepat, seluruh Nusantara yang tadinya melawan akan menjadi koloni Belanda di Hindia Belanda.

Secara diam-diam Inggris membangun kekuatan kembali, membawa kapal perang, tank, pengebom, dan ribuan pasukan pendukung. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata mereka pada malam 8 November, atau menghadapi serangan besar. Kali ini, Inggris jauh lebih siap untuk serangan yang kedua kalinya.

Pidato Sungkono

Yang pertama dari pidato singkat tetapi hebat itu adalah pidato yang disampaikan Kolonel Sungkono. Pada Jumat sore 9 November, di Jalan Pregolan No 4, dengan suara bulat dia terpilih sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

Pidatonya di hadapan ribuan arek Surabaya muda dan anak buahnya di Unit 66 pada malam serangan Inggris di Surabaya merupakan pidato yang bersejarah. Anak buahnya berperang menghadapi tentara Inggris terbaik yang memiliki senjata dan alat komunikasi modern.

Sementara itu, anak buahnya hanya maju ke medan laga dengan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, granat, dan beberapa tank lama, serta bambu runcing. Bagi seorang militer yang serius, ini mungkin waktunya untuk menyerah.

Sebaliknya, Sungkono justru mengatakan: “Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Kota Surabaya… Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak menahan; tapi saya akan mempertahankan kota sendiri…”
Semua anak buahnya tetap tinggal untuk berperang.

Mantan Jenderal Suhario, yang waktu itu masih mahasiswa berusia 24 tahun dan turut serta dalam pengepungan Polisi Rahasia Kempetai, mengenang sikap Sungkono malam itu:

“Seperti biasanya malam itu Sungkono tetap bersikap tenang selama melakukan inspeksi persiapan pertahanan. Dia datang ke markas saya di tengah malam, bersama dengan Kretarto dan tiga perwira. Dia bertanya, ‘Apakah kamu siap?’

Saya menjawab: ‘Ya! Siap!’

Itu saja! Kami tidak ambil pusing! Tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami siap. Dia kemudian pergi ke kegelapan malam. Sungkono pergi mengelilingi kota malam itu, (memeriksa semua unit) menanyakan apakah mereka sudah siap. “

Tak perlu lagi banyak bicara. Ini adalah masalah merdeka atau mati. Jadi apakah yang akan dihadapi para pejuang Surabaya yang menyebut diri mereka Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah komando Sungkono, dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh tentara Inggris yang telah dipersiapkan matang? Kemungkinannya, baik Inggris maupun para perwira Belanda akan berkata, “Surabaya akan bertekuk lutut pada hari pertama!”

Surabaya bertahan selama lebih dari 20 hari. Setelah lima hari, Surabaya menjadi perhatian dunia. Setelah 10 hari dana Inggris terkuras habis, dan korban perang di pihak Inggris sangat banyak. Tekanan internasional terhadap Belanda dan keberatan dari India menyebabkan Inggris mendesak Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Surabaya telah menyelamatkan Republik Indonesia. Benar, Sungkono dan anak buahnya akhirnya harus menarik diri ke perdesaan di Jawa Timur di akhir bulan, tetapi pada saat itu Surabaya dan Republik Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia.

Pembantaian Rawagede sejarah kelam zaman kolonial Belanda

Pembantaian Rawagede sejarah kelam zaman kolonial

Belanda

Minggu, 11 Desember 2011 08:46 WIB | 1346 Views

Amie Fenia Arimbi

Peristiwa Rawagede Sebuah diorama yang menggambarkan kekejaman tentara Belanda ketika peristiwa Rawagede terjadi di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jabar.

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Ibu tua itu sesekali mengerjap lalu menggosok-gosok matanya dengan kain lusuh yang digenggam di tangan kiri. Duduk berdesak-desakan dengan ibu-ibu sebaya lainnya di bawah tenda dengan sinar matahari yang terik menyilaukan mata sama sekali tidak membuatnya merasa gelisah atau merasa ingin pulang saja berteduh di rumah.

Dia justru melihat lurus ke depan, ke arah podium tepatnya, dimana Bupati Karawang ,Provinsi Jawa Barat, Ade Swara memberikan pidato singkat dan kemudian diikuti oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia ,Tjeerd de Zwaan. Lalu matanya pun berkaca-kaca.

“Saya tengah mengandung tiga bulan saat melihat suami ditembak oleh pasukan Belanda,” Wanti (85 tahun), si ibu tua itu, mulai bercerita.

“Awalnya semua laki-laki diperintahkan keluar dari rumah, lalu disuruh berbaris. Terus kepala mereka ditembak dengan senapan pasukan Belanda, hanya wanita dan anak-anak saja yang lolos,” ujarnya sambil menyeka air mata dengan kain lusuh yang dipegangnya.

Wanti bercerita setelah penembakan yang berlangsung pagi hari tersebut, dirinya bersama ibu-ibu lain mulai mencari mayat suami masing-masing. Berbekal peralatan seadanya, warga desa yang tersisa mulai menggali tanah untuk menguburkan jasad keluarga mereka. Karena menggunakan alat sederhana dan lubang yang digali juga tidak dalam, maka bau mayat tercium hingga berhari-hari di desa itu.

Wanti adalah satu dari enam orang janda asal Desa Rawagede yang menuntut pemerintah Belanda atas peristiwa pembantaian yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 itu atau saat agresi militer Belanda ke Indonesia setelah nusantara menyatakan merdeka tahun 1945.

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda sebenarnya memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi yang bersama pasukannya dikenal lihai menyerang tentara Belanda. Lukas diduga bersembunyi di Kampung Rawagede.

Diceritakan, karena tidak menemukan Kapten Lukas, maka tentara Belanda pun memerintahkan semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun di kampung itu berdiri berjejer dan memberondong mereka dengan senapan. Diperkirakan 431 orang meninggal akibat penembakan tersebut.

Bertahun-tahun kemudian, seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari Desa Wamel, sebuah desa di Provinsi Gerderland, Belanda Timur, mengirim surat kepada korban tragedi Rawagede yang isinya sebagai berikut:

“Dari arah Rawa Gedeh tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain.Saat malam hari Rawa Gedeh dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi (diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam; kepala mereka dihantam dengan popor senjata dll)Jam setengah enam pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh: semuanya ditembak mati. Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, jongkok, dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawa Gedeh telah menerima pelajarannya.Semua lelaki ditembak mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan ditembak mati, padahal Belanda negara demokratis. Semua anak ditembak mati”.

Belanda Minta Maaf
Sejak tahun 2006, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) bersama para janda, dan saksi korban pembantaian di Rawagede menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari Pemerintah Belanda. Liesbeth Zegveld dari biro hukum Bohler menjadi pengacara mereka.

Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan Pemerintah Belanda bersalah, dan harus bertanggung jawab. Pemerintah Belanda diperintahkan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Menurut pengacara korban, jumlah kompensasi per orang sebesar 20 ribu euro atau sekitar Rp240 juta.

Akhirnya, saat peringatan 64 tahun tragedi Rawagede pada Jumat (9 Desember 2011), Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan mengucapkan permintaan maaf atas nama pemerintahnya kepada korban tragedi Rawagede.

“Hari ini kita mengenang anggota keluarga Desa Balongsari yang tewas 64 tahun lalu saat agresi militer Belanda. Saya atas nama Pemerintah Belanda memohon maaf atas tragedi tersebut,” kata Duta Besar Belanda untuk Indonesia ,Tjeerd de Zwaan saat mengikuti acara peringatan 64 tahun Tragedi Pembantaian Rawagede di Desa Balongsari, Jumat.

Zwaan mengatakan peristiwa Rawagede merupakan hal yang menyedihkan dan sebuah contoh mencolok tentang bagaimana hubungan antara Indonesia dan Belanda pada masa itu (tahun 1947) berjalan ke arah yang keliru.

“Anda masing-masing tentu mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi kenangan pahit tragedi Rawagede. Saya berharap bahwa dengan bercermin bersama pada peristiwa itu, kita bisa melangkah bersama ke masa depan dan bekerja sama dengan erat dan produktif,” kata Zwaan.

Pintu Menuju Kasus Lain
Ketua Umum Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) Batara R Hutagalung mengatakan selain tragedi pembantaian di desa Rawagede (Jawa Barat) yang menewaskan 431 orang warga sipil, masih banyak kasus pembantaian lain yang dilakukan tentara Belanda selama agresi militernya di Indonesia tahun 1945-1950.

“Di Provinsi Sulawesi Selatan, keganasan tentara Belanda dibawah pimpinan Raymond “Turki” Westerling yang dilakukan pada bulan Desember 1946 menelan korban 40.000 jiwa,” kata Batara.

Batara mengatakan perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya yang membantai penduduk Desa Galung Lombok dan desa sekitarnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan “contra-guerilla”, memperoleh “licence to kill” (lisensi untuk membunuh) dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. van Mook karena khawatir dengan perlawanan masyarakatlokal terhadap pendudukan tentara Belanda.

“Jadi yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda,” katanya.

Selain penyelidikan atas kasus pembantaian di Sulawesi Selatan, Batara juga menyerukan agar pemerintah Belanda secara de jure mengakui tanggal resmi kemerdekaan Republik Indonesia yakni 17 Agustus 1945.

“Dari sudut sejarah, yang diakui oleh pemerintah Belanda yaitu Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Itu sudah dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 1950 dan tanggal 17 Agustus tahun 1950 dinyatakan kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang pemerintah Belanda mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Jadi kalau hal ini tidak diakui juga, saya pikir ini sudah sangat menyalahi tata krama diplomasi,” katanya.

Menurut dia, Belanda mungkin mengalami dilema untuk mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia karena jika hal tersebut terjadi, maka berarti masa agresi militer negara tersebut di nusantara yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1950 merupakan aksi penyerangan atas negara yang berdaulat.

“Indonesia bisa saja menuntut Belanda atas kejahatan perang selama masa lima tahun tersebut dan pihak yang bertanggung jawab atas semua kejahatan itu bisa diajukan ke Mahkamah Internasional,” katanya.
(A051/A011)Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2011

Beban Sejarah HAM

Oleh Rahayu
UNTUK kali ke-63, hari ini dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), menandai penerimaan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dokumen internasional yang menjadi standar pencapaian yang berlaku untuk semua rakyat dan semua negara. Dokumen yang diterima 10 Desember 1948 ini telah menjadi fondasi bagi tatanan dunia baru guna menghapus sejarah kelam masa lalu yang penuh pelanggaran HAM.

Dengan mendasarkan pada prinsip persamaan (equality), martabat kemanusiaan (dignity), dan persaudaraan (brotherhood) , deklarasi yang menegaskan pengakuan atas martabat manusia tersebut masih menjadi inspirasi penting bagi seluruh umat untuk menghormati hak asasi tiap individu.

Bagi Indonesia, momentum peringatan ini adalah saat tepat untuk merefleksi diri. Pada era reformasi kita meraih capaian positif dengan melahirkan beberapa perubahan penting yang kontributif bagi penghormatan dan perlindungan HAM. Dari amandemen UUD 1945, ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, hingga berbagai UU dan kebijakan berkaitan dengan topik itu. Termasuk pembentukan institusi nasional, yang semuanya menegaskan komitmen pemerintah.

Namun kemajuan politik hukum tentang HAM ternyata tidak berkorelasi positif dengan penegakannya di lapangan.

Beberapa kasus pelanggaran berat HAM hingga hari ini tak juga jelas penanganannya. Kasus berat seperti Tragedi 27 Juli dan Mei 1998 yang sudah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM masih mandek di Kejakgung. Adapun korban kerusuhan Mei 1998, meskipun sudah lebih dari 200 kali melakukan aksi di depan istana Presiden, hal itu tak mampu mengusik SBY untuk segera menuntaskan kasus itu.

Begitu pula penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998, yang sudah dimandatkan DPR tak kunjung ditindaklanjuti Presiden dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Pembayaran ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo pun hingga hari ini masih terus menyisakan persoalan.

Belum lagi berbagai kasus kekerasan yang belakangan merebak, seperti yang berlanjut di Papua yang mengakibatkan korban jiwa, konflik horizontal antarkelompok masyarakat yang makin sering terjadi di berbagai tempat, unjuk rasa buruh menuntut perbaikan upah hingga ancaman teroris yang mengusik rasa aman masyarakat. Tak tertanganinya kasus-kasus tersebut secara tuntas makin menegaskan betapa lemahnya penegakan HAM.

Apa pun alasannya, pelanggaran HAM bukan perbuatan khilaf yang bisa begitu saja dimaafkan melainkan juga kejahatan yang harus dipertanggungjawabk an. Penegakan HAM merupakan salah satu kewajiban konstitusional [Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI 1945] pemerintah di samping kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM tiap warga negara.

Internasionalisasi Isu

Sesungguhnya penegakan hukum HAM adalah bukti penghargaan dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi roh kedaulatan bangsa. Bila pemerintah terus melakukan pembiaran atas kejahatan HAM, hal itu makin mempertebal stigma yang masih kuat melekat.

Keadaan ini dikhawatirkan menjadi kendala bangsa ini dalam membangun diri di tengah pergaulan internasional mengingat salah satu prinsip utama yang mendasari hubungan antarnegara pada era global adalah penghormatan terhadap HAM.

Kecenderungan global yang menempatkan HAM sebagai isu sentral dalam hubungan internasional mengakibatkan derajat strategis dan bobot politik persoalan itu makin besar dalam agenda politik luar negeri kita.

Bila persoalan itu tidak diselesaikan dengan cepat dan tepat, dikhawatirkan mengundang keterlibatan masyarakat internasional untuk mengambil alih penyelesaian melalui mekanisme sanksi internasional sebagaimana di Myanmar, Sudan, Libia, dan beberapa negara lain.

Tekanan internasional semacam ini pernah dialami Indonesia terkait dengan pelanggaran berat HAM di Timor Timur pascajajak pendapat 1999. Internasionalisasi isu HAM menunjukkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan penegakan HAM di sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari domain hukum internasional.

Yurisdiksi domestik tak lagi dapat dijadikan dalih untuk tidak menegakkan dan mengungkap terjadinya pelanggaran HAM di suatu negara.

Tidak ada pilihan bagi pemerintah Indonesia selain secara bersungguh-sungguh harus memperbaiki kinerja keberpihakannya pada penegakan HAM. Apa pun persoalannya harus segera diselesaikan sesuai norma hukum dengan mengedepankan perlindungan dan penghormatan pada HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian agar kelak tidak menjadi beban sejarah bagi generasi mendatang.

Karena, seperti kata Hannah Arendt bahwa negeri yang tak mampu disinari oleh masa lalu hanya akan mengembara dalam kabut masa depan. (10)

- Dr Rahayu SH MHum, Ketua Kelompok Kajian HAM dan HHI Fakultas Hukum Undip

Jika saja Rumah Pengasingan BK itu lebih terawat

Komentar awind <j.gedearka@upcmail.nl>:Mungkinkah pemerintah dewasa ini diharapkan untuk merawat rumah pengasingan BK tersebut? Kalau merawat bisa-bisa dituduh ikut makar. Selain itu pemerintah sejak ORBA tidak pernah menghargai benda-benda bersejarah malahan banyak benda-benda bersejarah dijual belikan.Yang lebih penting lagi ialah apakah pemerintah berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh ORBA atas BK dan pengikutnya.TNI yang merupakan instansi penting bagi pak Harto maupun pak SBY seperti tidak boleh dikritik kesalahan-kesalahannya. Mereka begitu sayangnya terhadap instansi tersebut sehingga tingkah laku mereka Bagaikan kasih bunga setangkai, bunga seceper dibuang.
Salam,
Awind
http://www.antaranews.com/berita/288292/jika-saja-rumah-pengasingan-bk-itu-lebih-terawat

Jika saja Rumah Pengasingan BK itu lebih terawat

Jumat, 9 Desember 2011 19:45 WIB | 620 Views

Ade P Marboen

Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu menjadi satu andalan warisan sejarah bagi kota utama di pesisir barat Sumatera itu. Walau diakui peran pentingnya, namun upaya lebih serius untuk membuatnya lebih terawat belum terlihat dan dirasakan. (ANTARA News/Ade P Marboen)

… Lukisan diri Bung Karno seukuran tubuh aslinya hanya bisa diam membisu dalam pandangan mantap berwibawa, menjadi latar berfoto bagi remaja-remaja itu…

Berita Terkait

Bengkulu (ANTARA News) – Sore hari di Kota Bengkulu dari dalam kendaraan berkeliling kota, sampailah di satu bangunan lama berarsitektur masa kolonial Belanda peralihan art deco. Tiang bendera berdiri tegak dengan Sang Merah Putih berkibar di latar langit kelabu.

Ada satu penanda yang membuat rumah batu dengan verdeeping kain belang putih dan merah itu berbeda. Plakat pemugaran bangunan cagar budaya itu memberi peringatan kepada semua saja yang hadir: itulah Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu pada kurun masa 1938-1942.

Sebagai aktivis inti pergerakan politik Hindia Belanda pada masanya, Soekarno (kelahiran 1 Juni 1901) masih merupakan anak muda penuh gairah dan kegeraman atas penjajahan Belanda di Tanah Airnya. Dia sangat getol menyuarakan kemerdekaan Asia Timur terutama Hindia Belanda (kini Indonesia sejak 17 Agustus 1945), sampai akhirnya dia dianggap warga yang sangat membahayakan kewibawaan dan kelanggengan kolonialiasi di Hindia Belanda.

Dia ditangkap dan dibuang ke Bengkulu, yang masa itu menjadi “neraka” bagi para tahanan politik. Jangan bayangkan Bengkulu seperti sekarang, karena ribuan tentara VOC, India East Company-nya Inggris sampai tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua mati sia-sia akibat serangan malaria. Bengkulu saat itu adalah negerinya malaria yang mematikan itu dan di situlah Bung Karno ditempatkan.

Untuk membungkam aspirasi dan semangat Bung Karno, dipilihlah satu rumah cukup terisoliasi pada masa itu. Rumah itu semula milik seorang China, bernama Tan Eng Cian, seorang pengusaha penyuplai bahan pokok bagi keperluan Belanda. Rumah berkelir putih bersih dengan halaman luas itu berukuran bangunan ratusan meter persegi terdiri dari empat kamar, satu ruang tamu, beranda depan luas, dan beranda belakang yang lebih luas lagi.

Beranda belakang dilengkapi dengan satu sumur sedalam sekitar tujuh atau delapan meter. Masih ada satu paviliun tersusun dari empat ruang kecil-kecil, mungkin untuk para pembantu dan tukang kebun rumah milik taipan penting di Bengkulu masa itu. Kini di samping sumur itu dipasang plakat kayu tentang “khasiat” air sumur itu jika pengunjung membasuh mukanya dengan air yang dipastikan sejuk itu.

Di dalam rumah yang tinggi dindingnya sekitar empat meter dengan pintu-pintu dan teralis besi padat membentuk ukiran indah itu tersimpan berbagai memorabilia terkait kehadiran Bung Karno. Undang-undang Cagar Budaya menjamin semua yang ada dalam dan sekitar rumah itu agar tetap pada kondisi awalnya. Benarkah begitu?

Sejarah membuktikan, ternyata Bung Karno ternyata tidak mati secara jiwa dan semangat atas kecintaannya pada Tanah Air. Beberapa literatur dan kesaksian orang-orang tua yang pernah bersua dan berinteraksi langsung dengan si “Bung” itu, Bung Karno bahkan sangat populer di sana. Dia memberi pencerahan intelektual, spiritual, dan lain-lain kepada semua warga di sana.

Saat itu, siapa yang tidak kenal pemudi Bengkulu bernama Fatmawati? Sosok jelita dengan paras wajah sangat khas dan rambut hitam legam serta pribadi memikat itu menyandera Bung Karno hingga kemudian dia menjadi Ibu Negara pada masa kemerdekaan Indonesia. Dari pasangan Soekarno-Fatmawati itu juga lahir Megawati Soekarnoputri, perempuan presiden pertama Indonesia, juga Guruh Soekarnoputra, seniman kondang nasional.

Kembali kepada memorabilia dan benda-benda bersejarah si “Bung” di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, itu. Satu ruangan di sayap kanan bangunan itu berisi tiga rak buku yang dinyatakan menjadi bahan bacaan dia selama masa pengasingan itu. Banyak sekali buku-buku tebal dan berbahasa Inggris, Belanda, dan Perancis serta beberapa bahasa lain, termasuk buku-buku sastra yang mengisinya.

Gembok kaca di masing-masing rak buku itu seolah menyampaikan pesan agar isinya jangan diganggu. Memang, tangan manusia tidak mudah mengganggu buku-buku yang turut menyumbang perjalanan bangsa ini. Bagaimana halnya dengan gangguan cuaca, bakteri penghancur kertas, serangga, debu, kelembaban tinggi udara, dan lain-lain? Merekalah yang menghancurkan warisan sejarah bangsa ini.

Buku-buku itu hanya satu contoh saja, belum lagi sepeda tua buatan Inggris yang ada di ruang tamu bagian samping bangunan beratap genteng tanah itu. Ban-bannya kempis, kulit sadelnya terkelupas secara menyedihkan, banyak bagian dari sepeda itu yang terserang karat, dan lain sebagainya.

Pintu-pintu ruangan terbuka. Banyak pengunjung hilir-mudik di dalamnya sementara sekelompok remaja putri asik berfoto ria dengan gaya khas masing-masing di tiang bendera, juga anak bayi yang menangis meminta air minum dari ibunya di beranda depan. Sentuhan tangan penjaga dan petugas khusus pelestari warisan sangat berharga bangsa itu… tiada hadir.

Lukisan diri Bung Karno seukuran tubuh aslinya hanya bisa diam membisu dalam pandangan mantap berwibawa, menjadi latar berfoto bagi remaja-remaja itu. (ANT)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2011

Rawagede: Dari Mana Datangnya Maaf?

Pengacara Liesbeth Zegveld

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Rawagede: Dari Mana Datangnya Maaf?

Diterbitkan : 9 Desember 2011 – 1:08pm | Oleh Joss Wibisono (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:

Enam perempuan tua duduk termangu di baris depan. Tinggal itulah jumlah mereka, janda korban Rawagede yang masih hidup. Dengan susah payah mereka mendengar pidato seorang pejabat asing.

“Atas nama pemerintah Belanda, saya minta maaf atas tragedi yang terjadi di Rawagede pada 9 Desember 1947,” demikian Tjeerd de Zwaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada upacara tahunan korban Rawagede hari ini (9/12).

64 tahun setelah tragedi Rawagede, pemerintah Belanda akhirnya meminta maaf juga atas banjir darah itu. Ucapan maaf ini mungkin ditujukan kepada semua yang menjadi korban, termasuk anak cucunya. Tapi hanya enam orang janda yang akan menerima santunan ganti rugi, masing-masing 20 ribu euro. Semula penggugat mencapai sembilan orang, dua orang meninggal sewaktu kasus masih berjalan, sedangkan gugatan seorang anak korban tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Sulit dibayangkan
Inilah pertama kalinya pemerintah Belanda meminta maaf atas salah satu pelanggaran hak-hak asasi manusia saat Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaannya. Tapi untuk itu dibutuhkan keputusan pengadilan yang September lalu menyatakan negara telah melanggar hukum karena tentara Belanda mengeksekusi warga desa yang tak bersalah.

Pengadilan Den Haag juga mewajibkan Belanda berunding dengan para korban untuk menetapkan besarnya santunan ganti rugi. Menariknya, Belanda tidak naik banding dan juga cepat bersepakat dengan pengacara para korban.

Para ahli waris menghargai langkah Belanda ini, demikian Liesbeth Zegveld, pengacara para korban.

Dalam reaksi tertulis Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal menyatakan, “Permintaan maaf itu sesuai dengan peristiwa Rawagede. Saya berharap para ahli waris bisa terbantu untuk menutup episode yang sangat sulit ini dan mengarahkan pandangan ke masa depan.”

Sulit dibayangkan apa yang dimaksud sang Menlu dengan “masa depan” itu. Maklum, sebagian besar ahli waris korban sebenarnya sudah berusia sangat lanjut. Saih bin Sakam, satu-satunya korban pria yang juga menggugat pemerintah Belanda, tutup usia tahun lalu; dia tidak mengalami sendiri keputusan pengadilan yang memenangkannya.

Yang jelas sekarang korban lain sibuk membuka rekening bank, untuk pertama kali dalam hidup mereka. Dana sebesar 20 ribu euro akan ditransfer. Dana bantuan pembangunan yang pernah diulurkan Belanda tidak sampai para mereka.

Lagi pula ketika memberikan dana sebesar 850 ribu euro itu Belanda tidak pernah secara resmi menyatakan itu sebagai santunan ganti rugi.

Dimarahi atasan
Permintaan maaf ini istimewa, hanya karena Belanda memang tidak pernah melakukannya. Dalam soal perbudakan di Suriname dan sedikitnya perlindungan pasukan Belanda kepada warga muslim Srebrenica misalnya, tidak pernah ada permintaan maaf dari Den Haag.

Tapi permintaan maaf bagi korban Rawagede sendiri sebenarnya juga kontroversial.

Pada tahun 1949 Belanda sudah menyesalkannya, walaupun tidak sepenuh hati. Pada tahun 2005, Menlu Belanda Ben Bot menapakkan langkah pertama. Hadir para peringatan banjir darah itu di Balongsari, Bot mengatakan, “Ternyata, pengerahan begitu banyak pasukan pada tahun 1947 menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.”

Tanggal 9 Desember 1947 itu pasukan Belanda menggempur Rawagede mencari Lukas Koestario, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ratusan orang pria ditembaki, termasuk tahanan dan pengungsi. Menurut Belanda korban mencapai 150 orang, menurut Indonesia 431 orang.

Dunia internasional mengecamnya sebagai kejahatan perang. PBB menyebutnya sebuah aksi yang “sengaja dan keji”. Pelakunya tidak pernah diadili. Kata maaf tidak pernah terlontar pada tahun 1949, maklum Den Haag takut ditagih santunan ganti rugi yang lazimnya menindaklanjuti pernyataan maaf.

Tiga tahun silam, pada upacara peringatan tahunan Dubes Belanda Nikolaos van Dam sudah menyatakan “permintaan maaf mendalam” dari pemerintah Belanda. Tapi waktu itu Van Dam menyatakannya dalam bahasa Indonesia yang tertera sebagai “penyesalan” ketika diterjemahan ke dalam bahasa Belanda.

Ketika ia mendesak wartawan supaya menerjemahkan maaf apa adanya, Van Dam dimarahi oleh atasannya, Menteri Luar Negeri Belanda waktu itu, Maxime Verhagen.

Meniru Belanda?
Kasus Rawagede ini bisa menjadi kotak pandora yang membuka pelbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia lain semasa perjuangan kemerdekaan. Misalnya kasus Westerling di Makassar. Liesbeth Zegveld, pengacara para korban Rawagede, bertutur akan ke Makassar untuk meninjau kasus ini.

Untuk bisa menggugat pemerintah Belanda memang diperlukan satu peristiwa yang jelas dan kongkrit. Demikian pula harus ada korban dan saksi mata. Tidak mungkin menggugat Belanda karena telah menjajah Indonesia sekian ratus tahun. Pengadilan pasti tidak akan menerimanya.

Akankah hubungan kedua negara yang sempat merenggang karena batalnya kunjungan kenegaraan bisa kembali merapat karena permintaan maaf ini?

Sulit mengkaitkan masalah Rawagede dengan hubungan diplomatik Indonesia Belanda. Rawagede bukan masalah antara dua negara, ini lebih merupakan masalah antara warga desa dengan negara. Yang jelas Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyambut baik kedatangan Dubes De Zwaan pada peringatan tragedi banjir darah Rawagede.

Dalam soal penjajahan Belanda kita memang sering menuding soal lamanya (konon 350 tahun) dan kerugian yang ditanggung. Pasti kita belajar dari Belanda dalam menghadapi Timor Leste. Masakan kita akan bersikap seperti Belanda, menanti sampai 60 tahun lebih, sebelum akhirnya minta maaf dan membayar santunan?

 

Belanda Tutup Babak Hitam di Rawagede

janda Rawagede

Avatar Michel Maas
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Belanda Tutup Babak Hitam di Rawagede

Diterbitkan : 9 Desember 2011 – 1:27pm | Oleh Michel Maas (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:

Enam perempuan tua duduk di baris depan. Merekalah janda-janda korban pembantaian yang dilakukan tentara Belanda di Rawagede 9 Desember 1947. Mereka berupaya menangkap kata-kata Duta Besar Belanda, Tjeerd de Zwaan. Dengan pidatonya, sang dubes berupaya menutup babak hitam sejarah Belanda.

Tahun 1990 masih ada 51 orang korban, 10 tahun kemudian jumlah ini tinggal separuh. Ketika negara Belanda digugat, masih tersisa 10 orang janda yang membubuhkan tanda tangan di bawah gugatan. Dan hari ini mereka tinggal berenam saja.

Para janda mendengarkan sebuah pidato yang pendek dan jelas. Setelah 64 tahun mereka dengar permintaan maaf. “Dalam hal ini saya minta maaf atas nama pemerintah Belanda bagi tragedi yang berlangsung di Rawagede 9 Desember 1947,” kata Duta Besar Tjeerd de Zwaan.

Minta maaf atau menyesal
Kata-katanya sangat jelas. Tidak perlu lagi didiskusikan apakah ini permintaan maaf atau ungkapan “penyesalan”. Kini itu sudah masa lalu. Selain permintaan maaf, Belanda juga memberi santunan ganti rugi: keenam janda yang masih hidup, masing-masing menerima 20.000 euro.

Bisa dipertanyakan mengapa Belanda perlu 64 tahun untuk minta maaf, bisa dipertanyakan apakah 20.000 euro itu cukup. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terdengar di Rawagede Jumat ini.

Sebuah babak ditutup di Rawagede. Terutama bagi para janda. Mereka hanya sibuk dengan kasus di pengadilan selama lima tahun terakhir. Mereka diterbangkan ke Belanda, dibawa ke Jakarta, berbicara dengan anggota parlemen dan bersaksi di depan pengadilan.

Wanti, salah satu janda, “Saya bersyukur ini sudah selesai.”

Tak terlambat
“Tidak pernah terlambat kalau mau minta maaf,” kata pengacara Liesbeth Zegveld. Tapi bagi beberapa janda momentum ini terlambat sudah. Saih, misalnya. Ialah satu-satu korban selamat pembantaian 1947, ketika tentara Belanda mengeksekusi semua warga pria Rawagede, baik anak-anak maupun dewasa.

Saih selamat karena pura-pura mati, sementara tubuhnya berlumuran darah orang lain. Dia tampak tegar bahkan masih bisa terbang ke Belanda untuk mengikuti proses gugatan tahun lalu.

Tiba-tiba dia meninggal karena serangan jantung enam bulan lalu. Ia dikuburkan di belakang rumahnya. Saih tidak pernah mendengar permintaan maaf dan tidak menerima santunan. Karena siapa yang mati, dicoret dari daftar penerima santunan.

Putusan hakim, beberapa bulan lalu, mewajibkan pemerintah Belanda hanya membayar kompensasi kepada para janda dan korban yang selamat. Bukan kepada keluarga atau anak-anak.

Jelas
“Saya rasa pemerintah Belanda senang dengan putusan hakim. Enam sanak saudara korban adalah kelompok yang tidak banyak,” kata Zegveld, “tapi saya tidak mau menggunakan istilah ‘murah’. Kurang cocok untuk konteks ini. Sudah bagus pemerintah menuntaskan kasus Rawagede secepat ini, dan tidak naik banding atau mulai macam-macam prosedur lain, tapi langsung membayar santunan itu. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Sehari sebelum vonis pengadilan saya bilang kami punya kans satu persen.”

Walau demikian ada pihak yang tidak puas. Batara Hutagalung, salah satu warga Indonesia yang menggelindingkan kasus Rawagede, mengatakan Belanda masih belum resmi menerima 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.

Hutagalung juga mengatakan bahwa Rawagede merupakan satu dari puluhan kejahatan perang dan semua kasus itu juga harus dituntaskan. Jika orang-orang seperti Hutagalung dapat menentukannya, maka Belanda bakal menerima banyak tuntutan ganti rugi.

Favorit/Cari dengan:
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Facebook
  • Google
  • Technorati

Diskusi

Anonymous 9 Desember 2011 – 11:56pm / indonesia

Mengharap pemerintahan SBY bersikap sama terhadap korban kekerasan negara pada para akrtifis mei 1998 seperti berharap seekor belut akan tumbuh bulu ..

Anonymous 10 Desember 2011 – 12:05am / indonesia

Jangan terlalu berharap pada hal yang mustahil dilakukan oleh pemimpin yang di sandera oleh para MAFIA Bung,..dia sudah tak punya nyali lagi,..

Ibrahim Isa 9 Desember 2011 – 5:53pm / Nederland

Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 05 Desember 2011
———————–

LANGKAH BESAR DAN SIGNIFIKAN DLM PERBAIKAN HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

Hari ini kita baca di situs BBC, 05 Desember 2011, bahwa pemerintah
Belanda akan secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas pembantaian
ratusan warga Indonesia di Rawagede pada masa agresi ke-2 Belanda atas
Republik Indonesia, 1947. Hal ini dinyatakan kepada pers oleh jubir
Kemlu Belanda, Aad Meijer, ( AFP, 5-12-2011). Dikatakan oleh Aad Meijer,
bahwa,

“Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada Jumat 9 Desember akan meminta
maaf atasnama pemerintah Belanda atas apa yang telah terjadi” .

Menurut fihak kita, Indonesia, jumlah yang dibantai oleh tentara
Belanda, berjumlah 431 orang. Belanda menyebut angka kurang dari
separuhnya. Pebedaan angka ini dengan sendirinya setelah fihak Indnesia
bisa menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat, akan bisa
terselesaikan.

Yang teramat penting dari sikap pemerintah Belanda tsb yang akan minta
maaf dan memberikan ganti rugi atas korban yang ditimbulkannya dari
agresi militernya terhadap Republik Indonesia, ialah:

Di satu fihak sikap Belanda ini merupakan langkah besar dan signifikan
dalam normalisasi dan perbaikan hubungan Indonesia-Belanda, sejak
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Selanjutnya yang kita nantikan adalah PENGAKUAN RESMI PEMERINTAH
BELANDA, bahwa Republik Indonesia, dengan siapa pemerintah Belanda
mengadakan hubungan diplomatik, adalah sebuah NEGARA MERDEKA YANG
BERDIRI SEJAK Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Dengan
sendirinya, fihak Belanda juga harus mengakui bahwa dua kali agresi
Belanda terhadap Republik Indonesia, yang mereka namakan ´aksi
kepolisian´ itu, setelah tercapainya Persetujuan Linggarjati antara
Republik Indonesia dengan Kerajaan belanda, tahun1946, dan tahun 1947,
setelah tercapainya Persetujuan Renville, 1947, antara Republik
Indonesia dan Kerajaan Belanda.— *adalah suatu perang agresi yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Piagam PBB.

Dengan demikian, ´hutang Hindia Belanda´ kepada Den Haag yang harus
dibayar oleh Indonesia setelah Persetujuan Konferensi Meja Bundar, harus
dikembalikan kepada Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu pemerintah
Belanda, harus siap-siap membayar PAMPASAN PERANG kepada Republik
Indonesia, sebagai akibat perang agresi yang dilancarkannya terhadap
Republik Indonesia. Bila ini terlaksana, baru bisa dikatakan sengketa
Indonesia-Belanda sekitar kemerdekaan Indonesia bisa diakhiri.

Demikianlah bila keadilan dan kebenaran hendak benar- benar ditegakkan
dan dikembangkan dalam hubungan Indonesia — Belanda.

* * *

Disampaikan pula bahwa Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan berpidato
pada acara peringatan pembantaian pada 9 Desember di Rawagede yang kini
dikenal sebagai Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat. Pemerintah
Belanda sebelumnya pernah menyampaikan penyesalan atas pembunuhan warga
di Rawagede tetapi belum pernah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Liesbeth Zegveld, pengacara keluarga korban pembantaian mengatakan
pihaknya menyambut permintaan maaf pemerintah Belanda. Ditambahkannya,
bahwa, pemerintah Belanda juga akan memberikan ganti rugi sebesar 20.000
euro atau sekitar Rp243 juta per keluarga korban yang mengajukan
gugatan. Liesbeth Zegveld menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa,

“Peristiwa yang terjadi 64 tahun lalu dan terdapat putusan tegas dari
pengadilan. Keluarga korban sangat senang karena pemerintah Belanda
tidak akan mengajukan banding dan akan meminta maaf,” kata Zegveld.

* * *

Apa yang dikemukakan diatas tentang kewajiban pemerintah Belanda yang
dengan resmi harus mengakui HARI KEMERDEKAAN INDONESIA, dan dengan itu;
mengakui dua kali agresi Belanda terhadap Republik Indonesia; serta
mengembalikan uang pembayaran Indonesia kepada Belanda (Sejumlah
1.130.000.000, dolar AS, yang sudah dilunasi Indonesia pada Belanda)
menyusul Persetujuan KMB; serta PEMBAYARAN PAMPASAN PERANG BELANDA
kepada Indonesia, — *adalah serentetan masalah antara Indonesia dan
Belanda yang masih menggantung. YANG BELUM SELESAI.

Namun, kita tidak menutup mata atas kemauan baik pemerintah Belanda
dengan sikapnya belakangan ini yang , DENGAN RESMI HENDAK MINTA MAAF
SEKITAR KASUS RAWAGEDEk dan kesediaannya untuk membayar ganti rugi atas
tindakannya di Rawagede. Sikap pemerintah Belanda itu betapapun HARUS
DISAMBUT.

Bahkan, fihak pemerintah Indonesia patut menarik pelajaran dari sikap
Belanda tsb. Bahwa pemerintah Rutte/Verhage yang sekarang ini, meskipun
tak ada keterlibatan langsung dengan PERISTIWA PEMBANTAIAN RAWAGEDE —
namun, telah mengambil oper tanggungjawab pemerintah yang lalu, yang
telah melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia.

/Pemerintah Presiden SBY, juga seyogianya berteladan dari sikap
pemerintah Belanda sehubungan dengan tindakan pelanggaran HAM yang
dilakukan pemerintah Belanda lebih 60 tahun yang lalu. Yaitu mengakui
pelanggaran tsb, minta maaf, dan membayar ganti rugi.

Pemerintah SBY juga bisa dan harus berani mengambil oper tanggungjawab
atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Orba, yaitu melakukan
kesalahan pelanggaran HAM terbesar, dengan pembantaian masal,
pemenjaraan, penghilangan dan pembuangan ke P, Buru. Pemerintah SBY
harus berani turun tangan menangani kasus pembantaian dan pelanggaran
HAM lainnya sejak berdirinya rezim Orba, serta merehabilitasi jutaan ara
korban dan memberikan pembayaran ganti rugi yang layak.

ITULAH PELAYARAN YANG HARUS DAN BISA DITARIK OLEH PEMERINTAH SBY DARI
SIKAP BELANDA MENGENAI KASUS RAWAGEDE!

* * *

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers