Archive for the ‘Sejarah’ Category

SENYAP (THE LOOK OF SILENCE) — FILM TENTANG TRAGEDI SEPTEMBER 65

“Senyap” menang di Festival Film Dokumenter Denmark

http://www.antaranews.com/berita/464483/senyap-menang-di-festival-film-dokumenter-denmark

Sabtu, 15 November 2014 14:48 WIB |
Pewarta: Priyambodo RH

Jakarta (ANTARA News) – Film “Senyap” (The Look of Silence) karya Joshua Oppenheimer meraih penghargaan tertinggi Festival Film Dokumenter Internasional di Copenhagen, Denmark, CPH:DOX.

Penghargaan Dox Award diserahkan kepada sutradara pada penutupan CPH:DOX di Copenhagen Jumat malam (14/11) menurut keterangan pers melalui surat elektronik dari sutradara Joshua Oppenheimer, Sabtu.

Kompetisi utama Dox:Award menyeleksi berbagai film dokumenter terbaik dari seluruh dunia. Pemenang tahun ini dipilih oleh juri David David Wilson, Kidlat Tahimik, Laurence Reymond, Lilibeth Cuenca, dan Nelly Ben Hayoun.

Dalam keputusannya dewan juri Dox:Award menyatakan memilih “Senyap” dengan pertimbangan film tersebut mewakili sebuah kerja riset mendalam, penggalian sejarah yang buram, dan menghasilkan sebuah perenungan filosofis tentang ingatan dan kejahatan.

Juri menyatakan penghargaan tersebut diberikan untuk sebuah karya seni yang, diatas segalanya, berhasil membongkar kesenyapan.

Sutradara Joshua Oppenheimer menyebut film “Senyap” sebagai surat cintanya kepada Indonesia.

“Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan mungkin terjadi dalam dekade ini. Saya merasa bahwa surat cinta ini semakin nyaring ketika surat itu dibacakan dengan lantang oleh negara kepada khalayaknya, rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sutradara film “Jagal” (The Act of Killing) itu berharap karyanya bisa membantu terjadinya proses pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dam pemulihan.

“Semoga nyala semangat itu semakin menerangi babak gelap sejarah Indonesia, sejarah tentang kekerasan oleh manusia kepada manusia, dan menerangi kembali arti kata ‘manusia’ itu sendiri agar kata itu menjadi sebuah monumen yang selalu siap dipertanyakan,” katanya menambahkan.

Oppenheimer juga menyatakan, “Saya berterima kasih kepada Adi Rukun dan keluarganya, yang sejak sepuluh tahun lalu telah mengilhami saya untuk menjelajahi babak gelap dalam sejarah manusia, yang bayang-bayang gelapnya masih menaungi kita sampai hari ini. Karena kalianlah saya membuat karya ini.”

“Terima kasih saya sampaikan kepada awak film Indonesia, dan terutama ko-sutradara Anonim yang telah mengubah karirnya, mengambil risiko keselamatan diri untuk membuat dua film dengan kesadaran bahwa sampai akuntabilitas dan keadilan sejati ditegakkan di Indonesia, ia takkan pernah bisa mengakui Jagal dan Senyap sebagai karyanya,” ujarnya.

Adi Rukun selaku bintang utama dan pemilik cerita mengemukakan tidak menduga “Senyap” mendapat sambutan yang hangat.

“Saya terharu pada sambutan penonton Indonesia. Sambutan ini, dan penghargaan dari bangsa lain, selalu mengingatkan saya bahwa kita bisa mengetuk hati manusia dan membuat mereka tidak meninggalkan kita sendirian di tengah penindasan,” katanya.

Dia juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan janjinya untuk menuntaskan pengusutan dan proses hukum kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk pembantaian massal 1965.

“Saya bukan orang berkuasa atau kaya. Saya cuma punya film, harapan, dan janji seorang Presiden. Dan, satu tugas, seperti orang kebanyakan lainnya, untuk mengingatkan Presiden kita supaya menunaikan janjinya,” katanya.

“Mudah-mudahan ramainya pemutaran perdana, dan juga penghargaan ini, adalah juga adalah gambaran besarnya perhatian masyarakat Indonesia dan dunia pada persoalan HAM masa lalu. Mudah-mudahan persoalan HAM masa lalu itu bukan cuma jadi masalah korbannya saja.”

Anonim selaku asisten sutradara menyebut Adi Rukun seorang pemberani.

“Ia pernah berujar, ‘Saya hanya orang yang ingin berhenti takut, dan saya tak ingin anak saya hidup dalam ketakutan yang sama.’ Tetapi, bagi saya, hanyalah keberanian yang membuat ia hadir di dalam film dan di atas panggung, menyuarakan kesenyapan para korban dan membuat keheningan itu jadi sebuah bunyi,” katanya.

Penghargaan CPH:DOX adalah penghargaan bagi keberanian untuk memecahkan kesenyapan yang telah meneror kita semua selama setengah abad terakhir ini, demikian Anonim.
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2014
++++

http://www.antaranews.com/berita/463547/joshua-oppenheimer-luncurkan-film-senyap-di-jakarta?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=flybox

Joshua Oppenheimer luncurkan film “Senyap” di Jakarta
Senin, 10 November 2014 19:37 WIB | 5.915 Views
Pewarta: Ida Nurcahyani

Jakarta (ANTARA News) – Film “Senyap” atau “The Look of Silence” karya sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer oleh pembuatnya disebut untuk menyuarakan keluarga korban peristiwa 1965.

Para korban, termasuk tokoh dalam dokumenter ini, Adi Rukun, menginginkan adanya pelurusan sejarah mengenai tragedi itu sehingga stigma buruk tak berlanjut pada para penerus yang menurut film ini korban tragedi tersebut.

“Melalui film ini, saya ingin beritahukan pada orang-orang apa yang sesungguhnya terjadi, pembunuh kakak saya bilang yang lalu biar berlalu tapi tidak, karna stigma masih ada,” kata Adi Rukun usai pemutaran perdana film “Senyap” di Taman Ismail Marzuki, Senin.

Dalam film dokumenter berdurasi 98 menit itu, Adi dikisahkan sebagai adik korban pembantaian 1965 di salah satu desa perkebunan di Sumatera Utara.

Bersama Joshua, dia mengumpulkan para penyintas pembantaian dan mendokumentasikan kesaksian mereka.

Adi, dengan segala risiko yang mesti dihadapinya, menemui para pembunuh kakaknya yang dianggap simpatisan PKI.

“Saya menemui mereka bukan mau balas dendam, tapi hanya ingin tahu cerita yang sebenarnya bagaimana. Selama ini saya cuma dengar dari Mamak. Yang paling saya tak suka dari para pembunuh itu, mereka mengaku pahlawan ideologi dan harapan saya mereka akui kalau mereka salah dan kami bukan orang jahat,” katanya.

Dalam film, tak satu pun pembantai meminta maaf pada Adi. Hanya ada satu anak perempuan dari pembantai yang meminta maaf atas tindakan ayahnya yang kini sudah pikun.

“Senyap” pertama kali diputar di Indonesia malam ini di Taman Ismail Marzuki. Ratusan penonton berjubel antre di depan gedung.

Saking besarnya antusiasme penonton, film yang awalnya akan diputar sekali akhirnya diputar dua kali.

“Senyap” meraih Penghargaan Utama Juri (Grand Jury Prize ) dalam Festival Film Internasional Venezia ke 71 (Venice International Film Festival) di Italia.

Selain memenangkan salah satu penghargaan utama tersebut, film ini juga memenangkan FIPRESCI Award (Penghargaan Federasi Kritikus Film Internasional) untuk film terbaik, Mouse d’Oro Award (Penghargaan Kritikus Online ) untuk film terbaik, Fedeora Award (Federasi Kritikus Film Eropa dan Mediterania) untuk film terbaik Eropa-Mediterania, dan Human Rights Nights Award untuk film terbaik bertema hak azasi manusia (HAM).

Editor: Jafar M Sidik (Antara)

“Senyap” di Amsterdam

Oleh Chalik Hamid

Film “The Look of Silence”/Senyap adalah film dokumenter ke dua yang diproduksi oleh Joshua Oppenheimer setelah “The Act of Killing”/ Jagal. Ke dua film ini berbasiskan kejadian pembunuhan kejam di Sumatra Utara. “The Act of Killing”/Jagal tampil dengan tokoh (pelaku) utama Anwar Kongo bersama teman-temannya melakukan pembantaian terhadap orang-orang PKI dan para pengikut Bung Karno di kota Medan. Pembunuhan dilakukan dengan berdarah dingin, dengan mengikatkan kawat terhadap leher para korban dan menarik kawat tersebut di kedua ujung kawat hingga korban mati dengan tidak mengeluarkan darah. Dalam film ditunjukkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan di balkon sebuah rumah kantor Pemuda Pancasila kota Medan.
“The Look of Silence”/Senyap menampilkan tokoh utama Adi Rukun, keluarga korban 1965 yang dituduh sebagai anggota PKI. Adi adalah adik kandung Ramli yang menjadi korban pembanataian Komite Aksi yang dikendalikan oleh Militer/ABRI. Adi mengetahui kejadian pembunuhan kejam itu dari penjelasan ibundanya yang sudah sangat tua. Adi yang menyadari bahwa pembunuhan itu merupakan pelanggaran HAM berat berusaha mendatangi dan bertemu dengan para pembunuh di masa lalu itu, yang sudah tua dan renta. Tujuannya untuk meluruskan sejarah masa lalu dan menyadarkan para pelaku agar mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban yang masih hidup, termasuk kepada keluarga Adi. Tentu saja tujuannya untuk rekonsoliasi agar penduduk bisa hidup rukun dan berdampingan menghadapi hidup masa depan. Adi pun berusaha mendatangi rumah-rumah para pelaku pembunuhan yang masih hidup.
Dalam banyak adegan ditunjukkan bagaimana Adi berusaha mendatangi rumah para pelaku pembunuhan dengan berbagai hambatannnya. Adi berusaha meyakinkan bahwa penjagalan terhadap manusia di masa lalu itu adalah salah dan keliru. Dalam salah satu adegan, Adi berkunjung ke rumah seorang bapak yang sudah tua dan hampir pikun. Adi menanyakan pada bapak tua itu, apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Bapak itu dengan bangga menceritakan ulahnya di masa lalu itu. Dia menceritakan bagaimana ia membunuh seorang komunis dengan alasan tidak beragama. Dia menggorok leher orang itu dan menampung darah orang itu sebanyak dua gelas dan meminumnya. Adi bertanya mengapa meminum darah orang itu. Si Bapak menjawab dengan tenang, kalau saya tidak meminumnya, maka saya akan gila.
Dalam adegan lainnya, ditunjukkan dua pelaku memperagakan bagaimana mereka membunuh dengan kejam dan memcampakkan korbannya ke dalam Sungai Ular yang terletak antara Medan dan Lubuk Pakam di Sumatra Utara. Menurut pengakuan pelaku, ribuan warga yang dituduh komunis dibantai dan ditenggelamkan ke Sungai Ular. Pada saat itu penduduk sekitar tidak mau dan tidak berani memakan ikan karena sepanjang sungai terapung mayat-mayat orang komunis.
Sebuah adegan menarik ketika Adi berkunjung ke rumah seorang lelaki tua yang didampingi seorang anaknya perempuan. Adi mengajukan sebuah pertanyaan kenapa sang ayah turut melakukan pembunuhan di masa lalu. Sang ayah yang sudah pikun tidak tahu bagaimana memberikan jawaban, namun sang anak perempuan meminta maaf kepada Adi atas kesalahan/kesalah ayahnya di masa lalu. Adi Rukun pun memberikan maaf dan memang itulah tujuan melakukan kunjungan-kunjungan agar saling memaafkan untuk menghilangkan beban berat masa lalu. Namun demikian, ada sebuah keluarga besar yang ditemui Adi, malah menyatakan agar jangan mengungkit masa lalu, karena masa lalu itu sudah lewat dan tak perlu diingat kembali.
Film `Senyap` selalu membawa penonton terhenyak atas debat-debat yang mencekam antara Adi dan para pelaku yang ia kunjungi. Namun oleh sang sutradara/regisor segera dibawa ke adegan humor alamiah, yang bukan chusus mewmbuka ruang untuk mengadakan humor. Misalnya Adi (sanga anak) yang sudah berusia 44 tahun menanyakan berapa umur ayahnya yang sudah tua bangka dan pikun itu. Berulangkali sang ayah menjawab hahwa umurnya baru 17 tahun, padahal umurnya sudah 103 tahun. Jawaban ini menimbulkan pecah tawa sepanggung oleh penonton. Demikian juga anak perempuan Adi yang bernama Aisyah ketika berbaring di kamar yang mengatakan bahwa ayahnya kentut sehingga membikin bauk di kamar, padahal ayahnya (Adi) sama sekali tidak mengeluarkan kentut. Nah, dengan demikian adegan-degan genting, terselingi adegan humor.
Saya bersama dengan Aisah, Sulardjo dan Melia Srg menonton film ini mengikuti Fetival Film Dokumenter yang diselenggarakan di Amsterdam tanggal 20 s/d 30 November 2014. Film `Senyap`telah mendapatkan apresiasi dalam festival film di Venezia bulan Agustus yang lalu.
Apa sebenarnya tujuan Joshua Oppenheimer memprduksi film `The Look of Silence`/Senyap? Dalam wawancaranya dengan Wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar, Oppenheimer pada Sabtu (08/11), sebelum pemutaran perdana Senyap di Jakarta, mengatakan:
“Senyap sebenarnya mengambil sudut pandang dari keluarga korban dan menggambarkan akibat setelah setengah abad. Senyap dan ketakutan yang dirasakan satu keluarga – yang mencerminkan ketakutan jutaan orang di Indonesia yang terkena stigma sebagai keluarga korban pembantaian 1965, yang dituduh terlibat PKI. Film ini menggambarkan betapa dahsyat kebutuhan rekonsiliasi di Indonesia sekarang“.

Amsterdam, 29 November 2014.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA MARITIM BERLANDASKAN PANCASILA

Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila
Ditulis oleh :M.Harjono Kartohadiprodjo
I
PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia luasnya 5.193.250 km2,telah bertambah 3.166.242 km2 ,dari wilayah:OrdonantieTeritorial Zee en Maritieme Kringen 1939 yang luasnya pada saat itu hanya 2.027.008 km2.Pertambahan tersebut karena prinsip-prinsip Deklarasi Djuanda 1957 mengenai Wawasan Nusantara telah diakui oleh 3rd United Nation Confrence on the Law of the Sea(UNCLOS) tahun 1983.Maka Negara Indonesia diakui 3rd UNCLOS sebagai Archipelagic State (Negara Kepulauan), tetapi Bangsa Indonesia lebih cendrung menyebutkan sebagai Negara Maritime atau Maritime State.
Mengapa Bangsa Indonesia condong menyebut Negara Maritime dari pada Negara Kepulauan: 1.Negara Maritime(Maritime State) : Bangsa Indonesia lebih condong menyebut Negara Maritime,karena:
(1).Wilayah Kedaulatan Negara Indonesia 2/3 terdiri dari lautan,kekayaan alamnya yang terdapat didalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
(2)Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , yang merupakan wilayah 200 mill dari batas terluar perairan Indonesia adalah wilayah yang diakui pemanfaatannya diutamakan bagi kepentingan kesejahteraan Bangsa Indonesia.Ditegaskan oleh Negara Indonesia mengenai pengakuan Zone Exclusif Economic dalam 3rd UNCLOS,dikuatkannya pengakuan tersebut dengan UU no.5 tahun 1983 tentang Zona Ekonmi Eksklusif Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia,baik hayati maupun non hayati,yang merupakan tujuan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Sesuai yang dimanahkan oleh Psl.33 ayat 3 UUD 1945 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(3).Bangsa Indonesia yang terdiri dari 750 suku bangsa yang hidup dipulau-pulau dengan diberlakukannya Wawasan Nusantara secara geopolitik merasa menjadi satu dalam ikatan satu bangsa dan wilayah. Sesuai Psl 1 UUD 1945 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
(4).Kenyataannya lautan di wilayah Nusantara sejak dahulu telah menjadi alat pemersatu,bukan merupakan pemisah bangsa.Terutama pada jaman kebesaran Kerajaan Sriwijaya di abad ke 7 Masehi dan Kerajaan Mojopahiy di abad ke 14 Masehi. Kemudian diikrarkan bersama oleh pemuda-pemuda berbagai suku Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan 17 tahun kemudian pada tgl 17 Agustus 1945.
(5).Pemikiran Ordonantie Teritorial Zee en Maritieme Kringen 1939 , yang saat itu merupakan landasan hukum wilayah teritorial Indonesia,bertentangan dengan maksud didirikannya Negara dan Bangsa Indonesia.Aturan tersebut memisahkan pulau-pulau diwilayah Nusantara dengan membatasi lebar wilayah teritorial sebatas 3 mill dari pantai dari setiap pulau. Ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia yang telah merdeka, sesuai cita-cita perjuangan Sumpah Pemuda . Asas gotong royong,kekeluargaan dan kebersamaan yang merupakan inti dari landasan berpikir Pancasila , telah menjadi budaya manusia yang biasa hidup dipulau-pulau.Menjadi inti asas kehidupan berbangsa dan bernegara,yang mewujudkan wilayah Nusantara menjadikan kesatuan geopolitik dan merupakan kesatuan demography Bangsa Indonesia . Contoh :Julukan wilayah negara bagi Bangsa Indonesia adalah Tana Air
(6).Pada 13 Desember 1957 Perdana Mentri Djuanda dalam memperjuangkan cita-cita mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia , mengganti Ordonatie Teritorial Zee en Maritieme Kringen 1939 dengan Deklarasi Juanda yang diberi kekuatan dengan dasar landasan hukumnya adalah UU no.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Isi Deklarasi Juanda: -Demi kasatuan bangsa,integritas wilayah,serta kesatuan ekonomi,ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. -Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah dibawanya serta ruang udara diatasnya,dengan segala kekayaan didalamnya. -Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelago water) dijamin tidak dirugikan kepentingan negara pantai,baik keamanan dan ketertibannya.
Secara terminology Wawasan Nusantara adalah cara pandang masarakat Indonesia yang sudah merdeka dalam mewujudkan landasan kedaulatan atas wilayahnya dengan asas pemikiran bernegara Pancasila dan landasan hukum UUD 1945 berikut Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya.
Tetapi sebagai Negara Maritime,Indonesia perlu memilki kekuatan:
(1). Armada kapal perang yang tangguh dan segani bagi menjaga keamanan wilayah kedaulatan Negara dan hak-hak warga negara Indonesia atas kekayaan alam yang dimilikinya. (2).Memiliki armada kapal niaga sebagai penunjang pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Nasional,menjaga Persatuan dan Kesatuan Budaya Bangsa.
2.Wilayah Nederlads Indie adalah Archipelagic State: Adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau ,yang dipisahkan satu sama lain oleh lautan.Dimana batas lebar laut adalah hanya 3 mill dari pantai setiap pulau dan laut ditengah antar pulau adalah merupakan laut international.Staatsblaad 1939 No.442 Art.1 Indonesche territoriale zee.
Contoh : Nederlands Indie ( berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie 1939), Republik Piliphine ,Kerajaan Jepang, Bahama dan Fiji dsb.
Wilayah Lautan Indonesia tersebut pada saat ini meliputi :
(1).Perairan Teritorial atau Regime Teritoriale yaitu: Laut 12 mill menjorok kelaut dari titik-titik pulau-pulau terluar,termasuk wilayah udara diatas batas-batas Perairan Teritorial .
(2).Perairan Kepulauan atau Regime Archipelagic State,yaitu:Laut antar Pulau-Pulau.
Tidak termasuk wilayah negara,tetapi sebagai negara maritime Indonesia memilki hak utama untuk melakukan exsplotasi dan exsplorasi:
(3).Perairan Zona Ekonomi Exclusive atau Regime Exclucive Economic Zone yaitu: Laut 200 mill menjorok ke laut dari batas Perairan Teritorial pada saat laut surut. (Keterangan Wilayah Lautan ini adalah secara garis besar)
Pendekatan dan Penjabaran Masalah
Kesepakatan Bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah berlandaskan Pancasila.Dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945, dengan tujuan mewujudkan negara kesatuan yang sejahtera ,berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berintikan gotong royong,kekeluargaan dan kebersamaan diantara Bangsa Indonesia yang hidup tersebar di 17.500 pulau-pulau.

II
MENGAPA BANGSA INDONESIA SEPAKAT MEMILIH PANCASILA
Bangsa Indonesia memilih dasar Pancasila sebagai pandangan hidupnya bernegara,karena merupakan reaksi terhadap penderitaan yang lama dirasakan “akibat penjajahan” dan merupakan solusi didalam mengambil sikap moral politik menghadapi sistim ekonomi kolonial yang berlandaskan individualkisme, liberalisme dan tidak memberi cukup perhatin kepada keadilan sosial. Individualisme mottonya:”men are created free and equal,the persuance of private interest will result- through the invisible hand-in the well being of…”. (Adam Smith dalam tulisannya di: The Theory of Moral Sentiments,1759) Megutamakan hak individu ,mengakibatkan yang kuat dibenarkan menindas dan menguasai yang lemah dan atas dasar perhitungan “cost and benefit”.Pemikiran tersebut merupakan tolak pikir kolonialisme,bertujuan menjajah dan membenarkan menggunakan kekuatan untuk menikmati hak dan milik bangsa lain.Seperti yang dilakukan VOC diawal Bangsa Belanda memasuki wilayah Nusantara.
Sebaliknya Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup yang berlandaskan asas budaya gotong royong. Dimana manusia baru memilki makna sebagai manusia bila berada dalam suatu kelompok .Kelompok terkecil berawal dari keluarga.Sehingga arti kesejahteraan diperuntukan bagi seluruh anggota keluarga atau masarakat,secara berkeadilan sosial dan menyeluruh atau disebut kebersamaan. Tidak boleh ada penggusuran terhadap usaha kecil ,terutama terhadap masarakat pedesaan yang ekonominya lemah.
III
TUJUAN PEMBANGUN NASIONAL NEGARA INDONESIA
Pembangunan Nasional adalah cara Negara mewujudkan kesejahteraan bagi bangsanya yang termaktub pada amanat Pembukaan UUD 1945,yaitu untuk : (1).melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2).memajukan kesejahteraan umum ; (3).mencerdaskan kehidupan bangsa; (4).serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi (5).keadilan soial dengan mewujudkan terciptanya masarakat Indonesia yang maju,adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Maka selayaknya mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Maritim, dimana 2/3 wilayanya adalah lautan, 1/3 wilayahnya adalah daratan yang terdiri dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil,berikut wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia.
Maka Pembangunan Nasional Indonesia dalam mencapai kesejahteraan sesuai yang disampaikan Pembukaan UUD 1945, pembangunannya harus disesuaikan dengan wilayah (geographic) Negara Maritim dan yang memilki wilayah daratan yang agraris , selain memperhatikan masarakat yang majemuk budayanya(plural demographic) yang tersebar di pulau-pulau. Maka sistim Ekonomi Pancasila adalah sisitim yang tepat dan sewajarnya dilaksanakan di Negara Indonesia,sebagai pendekatan terhadap orientasi wawasan, yang dapat disimpulkan memilki ciri-ciri sebagai berikut:
Pertama:Ketuhanan Yang Maha Esa ,diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme , karena manusia beragama melakukan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah.
Kedua:Kemanusiaan,kehidupan berekonomi yang humannistik,adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan,penghisapan atau riba.
Ketiga:Persatuan,berdasar sosio-nasionalisme Indonesia,kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan ,gotong royong,bekerja sama ,tidak saling mematikan.
Keempat:Kerakyatan ,berdasar demokrasi ekonomi,kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar ekonomi nasional.
Kelima:Keadailan sosial secara menyeluruh,kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang,berkadilan,berkemakmuran,1)
IV
LANDASAN PEMAHAMAN EKONOMI INDONESIA
Kehidupan perekonomian Indonesia berlandaskan pemahaman Demokrasi Ekonomi yaitu:kemakmuran ditujukan bagi semua rakyat Indonesia ,bukan ditujukan bagi segolongan atau orang-perorangan.Oleh karena itu pengaturan ekonominya tidak menyerahkan kepada kebebasan pasar atau free market dan tidak sepenuhnya diatur Pemerintah.Pembangunan harus diatur dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masarakat termasuk peran Pemerintah. Terutama dengan memperhatikan dan mengikut sertakan golongan ekonomi lemah yang saat ini merupakan jumlah yang terbesar Bangsa Indonesia. Melalui usaha bersama secara gotong royong atas dasar azas kekeluargaan. Maka bentuk dan sistim usaha koperasi yang merupakan usaha yang mementingkan kepentingan bersama cocok bagi pembangunan dan kehidupan Bangsa Indonesia

V
TIGA LANDASAN DASAR BANGSA INDONESIA MEMBANGUN NEGARA
Bangsa Indonesia telah bersepakat memperjuangkan Tiga Landasan Dasar dalam mewujudkan negara pada Sumpah Pemuda tahun 1928 .Kesepakatan tersebut merupakan tonggak awal atau embrio dalam cita-cita membentuk Negara dan Bangsa Indonesia . Isi pernyataan Sumpah Pemuda: 1.Kami putra dan putri Indonesia ,mengaku bertumpah darah yang satu,tanah Indonesia.
2.Kami putra dan putri Indonesia,berbangsa satu,bangsa Indonesia. 3.Kami putra dan putri Indonesia ,menjunjung bahasa persatuan,bahasa Indonesia
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,maka 17 tahun kemudian,Tiga Modal Dasar tersebut telah diwujudkannya dengan melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta atas nama Bangsa Indonesia.
Tiga Landasan Dasar tersebut merupakan tonggak Bangsa Indonesia menciptakan negara kesatuan, mewujudkan masarakat merdeka yang abadi, sejahtera,berkeadailan sosial berlandaskan spiritual,materi/jasmani dan natural/ alami yang diwujudkan dalam Pancasila .
1.Tanah Indonesia yang letaknya sangat strategis ,terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia,merupakan lalu lintas 60% perdagangan dunia.Terletak dalam lingkungan diantara 21 negara yang merupakan 44% jumlah penduduk dunia dan penyumbang 54% GDP dunia.
Selat Lombok+Selat Makasar,Selat Timor,Selat Sunda dan Selat Malaka merupakan lalu lintas angkutan laut terpenting dikawasan dunia bagian selatan khatulistiwa, bagi armada pertahanan maupun armada perdagangan International.
Wilayah Indonesia juga merupakan lintas penerbangan internasional dikawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan maupun antara Benua Asia dan Benua Australia .
Kekayaan alam yang tersebar dikawasan 17.500 pulau-pulau Nusantara dan di wilayahnya lautan/perairan, adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia.
Pembangunan kawasan pertanian,perkebunan dan penambangan kekayaan alam perlu ditingkatkan produktivitasnya dan diolah pada centra industri sebagai barang jadi yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan dan kebutuhan hidup anak bangsa,selain memberikan lapangan kerja dan memasukan devisa bagi Negara.Bergeraknya ekonomi (economic movement) nasional dari satu pulau kepulau lain adalah merupakan suatu kehidupan wajar dari suatu Negara Maritime. Maka untuk tercapainya maksud tersebut diperlukan suatu sistim angkutan yang tetap teratur dan tepat waktu.Tarif biaya angkutnya harus berlaku minimal selama 6 bulan, terjangkau bagi pertumbuhan ekonomi nasional,sesuai kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan dan pengangkut demi kepentingan nasional, dimana Pemerintah wajib memberikan subsidi bila biaya tarifnya menjadi beban bagi biaya oprasi angkutan ,bukan diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang tergantung permintaan dan penawaran.
2.Bangsa Indonesia yang berjumlah 240 juta yang terus bertambah 1,7% per tahun dan memiliki budaya yang adatnya pluralistis,sejak dahulu kala biasa bergaul dan berdagang dengan bangsa dari negara tetangga sekitarnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai Bangsa Melayu.Mereka adalah tenaga kerja produktive dan inovative, menjadikan potensi pasar yang konsumtive bagi product nasional.
3.Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca merupakan modal besar dalam mempersatukan Bangsa Indonesia,yang penduduknya memilki 550 dialek dan bahasa dari suku-suku bangsa yang berlainan adat dan bahasanya. (Pasal 36 UUD 1945)
VI
Sejarah Kebesaran Maritime Bangsa Indonesia
Nyanyian :”Pelaut-Pelaut menuju samudra” ciptaan Simanjuntak pada tahun 1940 dan ”Nenek Moyangku Orang Pelaut” ciptaan Ibu Sudibyo tahun 1950 an, merupakan lirik-lirik lagu kebanggaan anak-anak Sekolah Taman Kanak-Kanak hinga Sekolah Menengah saat itu.Semangat kembali membangun jiwa pelaut, sebagai ungkapan kaum muda dari bangsa yang baru bebas dan merdeka dari penjajahan.Pandu Laut, Sekolah Pelayaran dan Angkatan Laut Republik Indonesia merupakan cita-cita,idola dan kebanggan pemuda saat itu.
Sebelum kedatangan orang-orang asing,Bangsa Indonesia telah melakukan perdagangan ke Afrika Barat (sesuai design kapal yang terdapat di relief Candi Borobudur) dan banyak menetap di Madagaskar.Sebagian lagi bergerak ke utara sampai Taiwan(P.Formosa) dan kemudian sampai ke pulau-pulau di Pasifik Selatan,dan mengarungi Tagarowa Sea 2). Bahkan lebih jauh dari yang digambarkan diatas,dari keterangan Affonso de Albuquerque (1453-1515),sebagai penjelajah lautan Benua Timur yang mendapat mandat dari Raja Portugis,memberi indikasi tentang penggunaan peta beraksara Jawa,yang menyangkut daerah seberang Samudara Hindia menggambarkan keberadaan Pantai Brazil. 3). Dengan demikian membuka indikasi baru tentang adanya pelaut Nusantara (Jawa) melintasi Samudra Hindia sampai ke Lautan Atlantik.4).
Kapal-kapal Bangsa Eropa yang berlayar ke perairan Nusantara di awal abad 16-17, menggunakan mualim-mualim Nusantara sebagai petunjuk atau pemandu .Mualim-mualim tersebut didapat secara sukarela,diberikan oleh raja-raja setempat atau dipaksa dengan cara menculik.Bahkan majunya pelayaran Portugis sebagai bangsa barat yang pertama memasuki wilyaha Nusantara banyak mendapat pengetahuan dari pelaut Indonesia yang hidup di Madagaskar terutama dalam mematuhi Hukum Laut, serta aturan pelayaran dan perdagangan yang berlaku saat itu sebelum Bangsa Portugis datang ke Nusantara , yaitu Hukum Maritim Lontara Amanna Gappa.
Kebesaran Kerajaan Seriwijaya di Abad VII
Kebesaran Kerajaan Sriwijaya di Abad VII, membuktikan Bangsa Indonesia pernah jaya sebagai Negara Maritime yang kuat dikawasan Asia Tenggara: 1).Menguasai lalu lintas perdagangan antara Asia Timur(China) dan Asia Barat(Persia,India dsb) .2).Kerajaan Seriwijaya dapat memberikan jaminan keamanan lalu lintas perdagangan di sekitar Selat Malaka,dengan ketentuan kapal-kapal diharuskan singgah di pelabuhan Palembang dan membayar upeti.Daerah kekuasaannya meliputi P.Sumatra,Kamboja,Thailand Selatan,Semenanjung Malaya,sebagian pesisir Jawa, dan pesisir Kalimantan . Arti Sriwijaya :Sri adalah berchahya.Wijaya adalah kemenangan . Bangsa China menyebut:Shih Li Fo
Kehancuran Kerajaan Sriwijaya disebabkan: 1).Terjadi perobahan alam,timbul pendangkalan yang banyak membawa lumpur di muara sungai Musi.Maka letak kota Palembang semakin jauh dari muara sungai. 2).Fungsi Kerajaan Sriwijaya diambil alih oleh Kerajaan Melayu Jambi dan Kerajaan Dharmasara 3).Selat Berhala(antara P.Bangka dan P.Singkep) diakui sebagai laut international 4).Armada Kerajaan Sriwijaya diserang dan dihancurkan oleh Armada Jawa Timur yang dipimpin Airlangga.Kerajaan Sriwijaya di Abad 11 hancur dan lambat laun kebesarannya diambil alih oleh Kerajaan Majapahit yang mencapai puncaknya pada Abad XV
Kebesaran Kerajaan Mojopahit di Abad XV
Menurut Pararaton(buku-buku raja dalam bahasa Jawa Kawi)dan Nagarakartagama yang ditulis pada tahun 1365 dalam bahasa Jawa Kuno,terdapat Kerajaan Mojopahit berpusat di Jawa Timur,berkuasa pada tahun 1293-1500. Majapahit merupakan kerajaan yang besar pada saat itu, dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350-1389 dengan Gajah Mada sebagai patihnya.Memilki armada laut yang kuat dan berwibawa, sehingga memiliki pengaruh besar dalam menyatukan daerah-daerah dari Sumatra sampai ke Irian,selain memilki pengaruh terhadap daerah-daerah yang sekarang merupakan negara: Thailand (selatan), Singapura,Malaysia, Brunai, Kepulauan Sulu(Philipine Selatan) dan Timor Leste.
Dengan kekuatan armadanya,Kerajaan Mojopahit disegani dikawasan Selatan dan Tenggara Asia.Admiral Cheng Ho berkali-kali dalam melakukan expedisinya memerlukan singgah di Kerajaan Mojopahit.Kebesaran Kerajaan Mojopahit ditulis buku berbahasa China yang bernama: Ma Hu
Kehancuran Kerajaan Mojopahit disebabkan : 1).Terjadinya perselisihan antara keluarga karena memperebutkan tachta sepeninggalnya Raja Hayam Wuruk. 2).Masuknya Agama Islam yang membawa perobahan budaya, diantaranya menghapuskan kedudukan kasta dimasarakat.Sehingga rakyat kecil tertarik untuk memeluk Agama Islam karena lebih demokratis
VII
KEADAAN SETELAH HANCURNYA KERAJAAN MOJOPAHIT 1500-1600
Masuknya Pedagang Islam dan Munculnya Kerajaan Islam
Masuknya pedagang Islam dari Gujarat,Saudi Arabia dan China membawa perobahan besar pada bentuk kerajaan-kerajaan yang bertumbuhan di pesisir pantai P.Jawa,P Sumatra,P.Kalimantan ,P.Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Agama Islam masuk melalui : 1).Hubungan baik dalam perdagangan.(mengharamkan sisitim riba,adanya ukuwah) 2).Pengaruh budaya rakyat dibawakan melalui pewayangan,syair, pantun dsb 3).Melalui hubungan persaudaraan diikuti melalui perkawinan antar keluarga. 4).Daya tarik Agama Islam karena tidak memilki sistim kasta dan lebih demokratis
Awal Bangsa Eropa Menguasai Nusantara
Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Arab,Gujarat, India bahkan China menarik Bangsa Eropa yang sedang mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan.Memasuki jaman Renaissans,Reformasi Gereja,Revolusi Industri, Revolusi Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Prancis dengan munculnya budaya: individulisme,liberalisme,pasar bebas yang kapitalistis maka gairah menguasai wilayah dan melakukan penjajahan terhadap bangsa lain sebagai koloni negaranya adalah menjadi cita-cita Bangsa Eropa saat itu.Bangsa Eropa yang pada awalnya bermaksud berdagang dan menyebarkan agama, kemudian ingin menguasai beratus tahun dan melakukan penjajahan. Kehadiran Bangsa Eropa didahului oleh Bangsa Portugis tahun 1511 menguasai Pelabuhan Malaka,kota pelabuhan yang strategic antara daerah Barat dan Timur Asia.Pada tahun 1512 Alfonso d’Alburquerque memasuki Ternate dan Maluku tujuannya menuju langsung ke pusat rempah-rempah. Kemudian diikuti olehVasco de Gama dan Bortholomeuss Diaz. PangeranPhilips II adalah Bangsa Sepanyol pertama yang mendarat di Ternate pada tahun 1521. Tetapi Bangsa Spanyol lebih tertarik melakukan ekspedisi ke Philipine.
Perlawanan Armada Kerajaan Demak,Aceh dan Bone
Kehadiran Portugis di kawasan Nusantara dengan menguasai pusat perdagangan Malaka menimbulkan kemarahan kerajaan-kerajaan Nusantara. Armada Kerajaan Demak(turut bergabung armada2 dari:Kerajaan Cirebon dan Banten) yang dipimpin Raja Demak ke 2 yaitu Adipati Unus(Pati Unus) atau yang dikenal Pangeran Seberang Lor dibantu armada Kerajaan Aceh pimpinan Laksanama Malahayati dan Armada Bugis melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka tahun 1521,yang merupakan pusat perdagangan di Asia Selatan.Pada awalnya armada gabungan Kerajaan-Kerajaan Nusantara mengalami kemenangan,tetapi karena “daya tembak” kapal-kapal perang Portugis lebih jauh, maka serangan tersebut mengalami kegagalan. Bahkan Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut.
Laksamana Malahayati,seorang Panglima Angkatan Laut Wanita dari Aceh,bersama tentara laut wanita yang dikenal sebagai Inong Balee, melakukan penyerangan balik ke Malaka pada tahun 1569 dan mengalahkan Portugis, setelah itu Kerajaan Aceh disegani dan menguasai Selat Malaka.
Masuknya Bangsa Belanda di Bumi Nusantara Kehadiran Bangsa Belanda yang diawali dari expedisi pimpinan Cornelis de Hotmanpada tahun1595 mendarat di Banten.Kehadiran Belanda membawa Vereenegde Oostindische Companie(VOC) sebagai perusahaan dagang yang diberi wewenang untuk melakukan ekspedisi koloninya,dengan: 1).Membuat perjanjian dagang international dengan masarakat-masarakat adat maupun kerajaan-kerajaan di Nusantara. 2).Dibolehkan mempersenjatai kapal-kapal dagangnya , membangun tentara dan armada kapal perang dalam memaksakan monopoli dagangnya.
Perjanjian dengan masarakat adat dan kerajaan di Nusantara dibukukan dalam buku:Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum.Pada tahun 1779 VOC mengalami kebangkrutan, disebabkan pegawainya korupsi,selain kekayaannya terkuras untuk membiayai perang yang besar dengan masarakat setempat (Indonesia) dan Inggris yang merupakan saingan dagangnya.Kekuasaan VOC diambil alih Pemerintah Nederlandsch Indie dan mewariskan -/+ 200 perjanjian dagang dengan raja-raja dan masarakat adat di kawasan Nusantara.
Kekuatan Kekuasaan Belanda di Nusantara Selama 3,5 abad (1595-1945) Dengan kekuatan armada yang dimilikinya,maka Belanda dengan cepat menguasai Nusantara.Bahkan akhirnya Portugis hanya bercokol di Timor Timur dan Spanyol meninggalkan Nusantara dan bercokol sebagai koloni di Philipine.
Inggris yang pada saat itu menguasai Pulau Rhun, salah satu pulau diatara gugus pulau dikepulauan Banda yang kaya dengan pala ,mengalami beberapa kali pengepungan yang ketat dan digempur armada Belanda. Akhirnya penguasa Inggris di P.Rhun menyerah dan diselesaikan melalui perjanjian di Kota Breda,Nederlands (the Treaty of Breda 1667).Dalam perjanjian tersebut P.Rhun ditukar(swap) oleh Inggris dengan New Amsterdam yang merupakan daerah Manhattan di kota New York sekarang.The Treaty of Breda adalah bagian dari penyelesaian Anglo-Dutch War 1665-1667.Dimana Dutch Republic pada saat itu dibantu oleh Prancis dan Denmark berselisih dengan Inggris.
The Honourable East India Company’s Garrison on the West of Sumatra,merupakan perwakilan dagang Inggris di Bengkulu,Sumatra Selatan, Inggris bercokol di Bengkulu selama 140 tahun dari 1685 -1825. Ditukar oleh Belanda dengan Malaka dan Singapore. Pertukaran tersebut merupakan bagian dari perjanjian the Anglo-Dutch Treaty of 1824 atau yang disebut oleh Belanda sebagai the Traktaat of London. Perjanjian tersebut merupakan rangkaian penyelesaian pengembalian wilayah Belanda yang diduki Inggris akibat Perang Napoleon,dimana Belanda merupakan sekutu dan bagian dari Negara Prancis.
Perjanjian tersebut juga menyelesaikan perselisihan Belanda dan Inggris,karena pada tahun 1819 Sir Stamford Raffles telah melakukan perjanjian dengan Sultan Johor membangun kota Singapore sebagai pusat kota dagang di Semenajung Malaya.Sultan Johor sebenarnya memilki perjanjian dengan Belanda. Pada saat itu Belanda telah bercokol menguasai Nusantara hampir selama 250 tahun.Berbenah diri mangatur masarakat adat dan kerajaan di kawasan Nusantara yang menghuni di 17.500 pulau –pulau,melancarkan politik imperilismenya melalui monopoli angkutan laut dan monopoli perdagangan , guna memeras kekayaan alam Nusantara bagi keuntungan dan kejayaan bangsanya, yang telah di siapkan sejak VOC didirikan. Kekuatan armada pelayaran digunakan untuk memperkuat kekuatan politik dan perdagangan secara bersamaan. Pemerintah Hidia Belanda menempatkan “armada perusaaan pelayarannya” sebagai kekuatan dalam perdagangan dan menjalankan politik negara,termasuk dalam pengamanan, perluasan wilayah dan membantu tugas-tugas angkatan laut.
Sejarah Angkutan Laut
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas,pemerinah Hindia Belanda melakukan perjanjian-perjanjian dengan perusahaan pelayaran :
(1).Cores de Vries dan beberapa perusahaan pelayaran dari tahun 1850-1866. (2).NV Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij. tahun 1866-1891 (3).NV Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) pada Januari 1891-Desember 1957. Isi perjanjian tersebut adalah: 1.Mengangkut penumpang keseluruh plosok pulau-pulau Nusantara. 2.Mengangkut uang anggaran pemerintah ke daerah. 3.Mengangkut pegawai sipil dan militer kedaerah dalam menjalankan tugasnya. 4.Membantu pemerintah mencegah terjadinya penyelundupan 5.Membantu polisi mencegah terjadinya kejahatan dilaut . 6.Membantu kapal perang dalam operasi militer,terutama dalam angkutan logistiknya, memberi informasi dalam menghadapi musuh-musuh pemerintah di didaerah.
Karena perjanjian tersebut menyangkut operasi tugas policy pemerintah, maka biaya operasi yang tidak menguntungkan perusahaan pelayaran menjadi beban anggran pemerintah,terutama dalam menjalankan tugas-tugas kedaerah-daerah terpencil yang secara komersial tidak menguntungkan.Sehingga perusahaan-perusahaan pelayaran tersebut sangat strategic dan vital bagi pemerintahan Hindia Belanda.
Pada tahun 1932 Pemerintah Belanda menambah dengan perjanjian : Groot Archipel Contract yang isinya mengharuskan KPM menjalankan pelayaran tetap teratur dan tepat waktu di wilayah Nederlansche Indie.Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efisien dan tepat waktu terutama dalam menghadapi perobahan alam dan cuaca, maka NV KPM membuat deseign kapalnya yang disesuaikan dengan keadaan alam,pelabuhan, termasuk alur pelayaran dan jenis muatan yang diangkut.Keadaan geografis yang penting diperhatikan adalah lebarnya alur pelayaran,kedalaman air disaat air pasang dan surut dan jenis muatan yang diangkut secara tetap dan teratur ke pelabuhan tertentu.Supaya kapal dapat tiba dan berangkat tepat waktu,tidak terhalang oleh ketidak menentunya perobahan cuaca. NV KPM masih menjalankan tugasnya hingga tahun 1957 sampai dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Karena perselisihan Belanda dengan Indonesia dimana Belanda ingkar dalam Perjanjian Meja Bundar soal Irian Barat.
JNFM a’ Compo dalam bukunya:”ENGINES OF EMPIRE Steamshipping and State Formation in Colonial Indonesia” halaman 345 alinea 2 mengatakan: ”Meanwhile,Indonesian nationalists had proclaimed independence on 17 August 1945,and four years later the Dutch were forced to transfer sovereignty on December 17,1949. Article 33 of the constitution of the new Indonesian Republic stipulated that inter-island shipping was to be nationalized ,but since no alternative to KPM was available,it was allowed to continue its wide spread oprations in Indonesian waters,both commercial company and carrier on behalf of the Indonesian government.”
Nasionalisasi NV KPM oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 tidak berhasil sepenuhnya, karena kapalnya banyak yang telah dilarikan Belanda ke Singapore, hanya kantor pusat NV KPM(Kantor:Dir.Jen.Perhubungan Laut ; Jl.Medan Merdeka Timur,Jakarta Pusat) dan kantor-kantor cabangnya yang bisa dikuasai. Kapal –kapal NV KPM yang sangat cocok design nya untuk perairan Indonesia kemudian dijual kepada perusahaan pelayaran pemilik pedagang-pedagang berbasis di Singapore dan Hongkong yaitu Kie Hock Shipping Co. dan Gwan Gwan Shipping Co.Kedua perusahaan pelayaran inilah yang kemudian dipakai untuk memasuki Indonesia oleh pengusaha-pengusaha Singapore dan Hongkong. Sedangkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) milik Pemerintah Indonesia belum bisa sepenuhnya menggantikan kemampuan sistim oprasi NV KPM, terutama karena jenis dan design kapalnya kurang cocok.Kapal-kapal tersebut dibuat digalangan kapal Italia dan Jerman Barat. Sehingga angkutan laut banyak terganggu dan tergantung oleh keadaan cuaca(pasang surut air laut yang berakibat ke draft air dan alur pelayaran yang tidak bisa dilayari). Demikian pula pada tahun 1980 an PT PAL Indonesia telah memelopori pembutan kapal-kapal Type Caraka. Tetapi kapal-kapal tersebut designnya tidak disesuaikan dengan keadaan pelabuhan dan muatan yang secara tetap dan teratur diangkut ke suatu daerah. Masalah kontrak khusus angkutan tetap teratur dan deseign kapal yang mengakibatkan Indonesia bagian Timur yang pada jaman kolonial Belanda memilki pontensi sebagai supplier ternak terutama sapi dan kuda ke kawasan Asia Tenggara terutama Hongkong, pada akhirnya mengalami kemunduran yang sangat tajam dan akhirnya berhenti,tidak mengexport lagi. Karena PT PELNI maupun PT Djakarta Lloyd tidak memilki kapal pengangkut hewan lagi.
Sejarah Kereta Api
Sedangkan sejarah berperannya angkutan kereta api baru dimulai di kawasan Hindia Belanda pada tahun 1860 dengan didirikannya perusahaan Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschapij(NISM) atau Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda.Pada saat itu belum memiliki arti yang menonjol dalam arti angkutanya secara strategic bagi suatu pemerintahan kolonial.Maka bermunculan perusahaan-perusahaan kereta api seperti: 1.Nederlandsche Indische Spoorweg Maatsschappij (NISM), trayek-trayek:
a.Semarang-Temanggung sejauh 25 km tahun 1865. b.Batavia(Jakarta)-Buitenzorg(Bogor),sejauh 60 km pada tahun 1871. c.Semarang –Solo-Jogja pada tahun 1872 d.Ule Lhee- Banda Aceh-Besitang pada tahun 1876.

2.Staatspoorweg(SS) ,Perusahaan Kereta Api Negara didirikan 1878 trayek-trayek: a.Surabaya-Pasuruan pada tahun 1878 b.Sawahlunto –Teluk Bayur tahun 1891 untuk angkutan batubara. c. Batavia –Surabaya melalui Bogor-Sukabumi-Bandung-Jogja pada tahun 1894 ditempuh dalam waktu 3 hari. d.Cikampek-Bandung dibuka tahun 1906,sehingga Batavia-Surabaya dapat ditempuh dalam waktu 23 jam. e.Panjang – Ketapati-Lubuk Linggau dibuka tahun 1914 3. Deli Spoorweg Maatschappij didirikan pada tahun 1886 dengan trayek Labuhan-Medan. Demikian awal pembangunan kereta api ,yang perlu dikembangkan sebagai angkutan darat yan menunjang perekonomian daerah pedalaman.

Sejarah Angkutan Udara
Angkutan Udara di Nusantara dimulai dibangunnya Koniniklijke Nederlandsche-Indische Luchvaart Maatschappij (KNILM) 16 Juli 1928 yang kantor pusatnya di Amsterdam dan merupakan anak perusahaan dari Koninklijke Luchvaart Maatschaappij. Route yang merupakan daerah oprasinya pada saat itu adalah: 1.Batavia-Bandung (2 X sehari dimusim hujan dan 3 X sehari dimusim kering). 2.Batavia-Semaran-Surabaya (1 X sehari). 3.Batavia-Palembang –Singapore (seminggu 1 X). 4.Batavia –Palembang-Pakan Baru-Medan (seminggu 1 X). 5.Batavia –Surabaya-Banjarmasin-Balikapapan-Tarakan (seminggu 1 X)
Angkutan Darat dan Angkutan Udara setelah selesai Perang Dunia 2 semakin memiliki fungsi yang berarti bagi angkutan nasioanal.Terutama dalam angkutan penumpang.Sedang Angkutan Darat merupakan feeder utama dari Angkutan Laut dan sebalinya.
Tetapi sejarah telah membuktikankan fungsi strategic dari Angutan Laut sejak awal adanya kehidupan didunia sampai sekarang. Istilah:Shipping Follow the Trade atau Trade Follow Shipping adalah istilah yang selalu dipakai oleh pedagang; sedangkan :Britain Rules the Waves adalah kata-kata kebanggaan Bangsa Inggris yang menunjukan kekuatan politiknya,Bangsa Indonesia mengenal dengan : Yalesveva Yayamahe yang berarti “dilautan kita jaya”.Istilah ini perlu dikembangkan dan dibesarkan kembali.
Bagaimana Keadaan Angkutan Laut di Indonesia saat ini
Armada niaga Indonesia walaupun belum mencukupi kebutuhan secara nasional untuk suatu Negara Maritime seperti Indonesia,tetapi tetap memilki peran dalam angkutan laut .Sistim cabotage yang telah dicantumkan pada UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran , saat ini kenyataannya hanya sekedar “menonjolkan pengangkut berbendera Indonesia saja”.Landasan cabotage sendiri “belum” dipahami dengan sungguh-sungguh, karena diizinkannya bangsa asing memiliki saham di perusahaan pelayaran Indonesia, termasuk memilki kapal berbendera Indonesia dan yang beroprasi didalam negri.Karena UU Penanaman Modal terpengaruh oleh: 1. United Nation Conference Trade and Development (UNCTAD) pada Box.1.Proposal new freedom for foreign investment , terdiri dari 4 point kecuali ,investment dalam industri senjata.
2. Washington Concensus ,terdiri dari 10 point yang dipatuhi dengan baik oleh Negara Republik Indonesia, karena keterikatannya pada commitment Pemerintah, yang tidak membolehkan lagi membedakan antara investor asing dan nasional.
Maka dengan ditetapkanlah UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 29 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut: Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum laut asing atau warga negara asing dalam dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memilki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1(satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.
NB:Keinginan perusahaan nasional melakukan joint venture dengan pihak asing adalah karena keterbatasnnya dalam: 1.Dana investasi dan Modal Kerja 2.Pengetahuan Managment 3.Tehknologi 4.Kepercayaan masarakat terhadap pengusaha nasional,terutama dalam perdagangan ke luar negri .
Walaupun pengusaha asing max.memiliki saham sebesar 49%, tetapi keterbatasnnya tersebut diatas menjadikan managment sangat tergantung kepada pemegang saham asing.
Yang perlu diwaspadai sacara nasional adalah:
Dengan diundangkannya Pasal 29 ayat 2 UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terbukanya kesempatan bagi warga negara asing atau perusahaan asing untuk membuka usaha patungan bersama perusahaan atau warga negara Indonesia membuat perusahaan pelayaran Indonesia dan menyusun sistim pelayaran tetap dan teratur seperti yang dilakukan oleh NV KPM di perairan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sehingga kehidupan perekonomian Negara Indonesia pengaturan distribusinya akan tergantung pada perusahaan asing.Seperti usaha yang dilakukan oleh Carrefour,Giant dsb dalam pemenuhan kebutuhan hidup Bangsa Indomesia sehari-hari.
Perlu diingatkan bahwa Belanda bisa menjajah Inonesia dengan sempurna selama 3,5 abad karena:Menguasai dan memonopoli sistim pelayaran dan perdagangan antar pulau maupun luar negri.
Cabotage sesuai Blacks Law Dictionary artinya:French:derivative of caboter to sail coast wise 1.Trade or navigation in coastal water. 2The exclusive right of country to operate the air traffic it’s territory.
3.Nautical coastal navigation or shipping,esp.within the borders of one country (transport/nautical term)
Jadi sesuai ketentuan dalam Black Law Dictionary,cabotage adalah hak dan kedaulatan setiap negara pantai atau wilayah negara setempat (angkutan laut,darat dan udara) untuk “mengatur transportasi” baik di: udara, laut dan darat.
–Uni Eropa mengatur Cabotage Rules bagi masing-masing sistim angkutan ,seperti untuk Angkutan Laut tercantum pada Regulation 3577/92. Uni Eropa memilki aturan cabotage yang meliputi semua jenis angkutan diwilayahnya: darat,laut,udara dan sungai.5).
– Amerika Serikat mencantumkan pada Marchant Marine Act of 1920 (PL66-261) yang dikenal juga dengan sebutan John Act yang dasarnya mengatakan: The Cabotage provisions relating to the “John Act” restrict the carrieage of goods or passengers between United States ports to US.-built and flagged vessels.
Sedangkan untuk Negara-Negara ASEAN ,sementara ini didalam menghadapi ASEAN Free Trade Agreement, menurut ASEAN Secretary ,anggota –anggota ASEAN sepakat menghormati peraturan cabotage masing-masing negara.
Perlu dipahami bahwa:angkutan atau transportation , di Indonesia terutama angkutan laut dan darat(untuk angkutan darat: P.Jawa,P.Sumatra, P.Sulawesi dan P.Kalimantan) adalah merupakan:alat distribusi logistic yang vital bagi kepentingan nasional(min: sembilan bahan pokok kehidupan manusia). Memilki fungsi yang sama pentingnya dengan “pembuluh darah dan urat nadi” ditubuh manusia, tugasnya membawa darah berisi nutrisi dan oxigeen keseluruh tubuh manusia.Bila terjadi kemacetan akan mengakibatkan “stroke dan bisa lumpuh”
Berbeda antara Nederlandsche Indie (Belanda) dan Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka dalam menggunakan dan memafaatkan aturan cabotage dan angkutan tetap teratur,perbedaan tersebut adalah:
-Bila Nederlandsche Indie menggunakan aturan cabotage dan angkutan tetap teratur adalah untuk menjalankan monopoli dagangnya dan menjaga dan mengatur daerah koloninya bagi kepentingan imperialismenya.
-Sedangkan Negara Republik Indonesia menggunakan aturan cabotage dan angkutan tetap dan teratur untuk: memberikan kesejahteraan bangsanya, menjaga kedaulatan wilayahnya dan menjaga kutuhan/kesatuan bangsa dan persatuan budaya yang beraneka ragam suku bangsa dan bahasanya.Oleh karena itu hal-hal yang sangat strategic bagi kepentingan nasional, harus ditangani oleh Bangsa Indonesia sendiri, dimana Pemerintah harus turut mengatur dan mengawasi pelaksanaannya.Karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial seperti yang menjadi cita-cita kemerdekaan dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Sedangkan bangsa asing tujuannya hanyalah akan mencari keuntungan dagang saja.
Belanda sejak awal masuk ke Nusantara,yang diawali datangnya VOC, sangat memahami permasalahan persaingan dagang,dimana kekuatan armada laut menentukan,sesuai pengalaman mereka menghadapi Portugis,Spanyol dan Inggris. Satu persatu wilayah yang dikuasai bangsa lain di Nusantara di tukar atau direbut , supaya keutuhan Nusantara sepenuhnya bisa dikontrol Belanda.
Pembentukan VOC sebagai perusahaan dagang yang dipersenjatai dan membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan pelayaran untuk menjalakan tugas-tugas pemerintahan,adalah merupakan bagian dalam memobilisir kekuatan laut sebagai alat imprialis.
Perlu dicontoh dan dikagumi keberanian dan keuletan Let.Jen.(Purn) Ali Sadikin,sewaktu menjabat Mentri Perhubungan Laut,dengan bermodalkan PP no.5 tahun 1964 tentang Penyelenggarakan dan Pengusahaan Angkutan Laut, telah berhasil membangkitkan semangat membangun Perusahaan Pelayaran. Karena menyadari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau harus memilki kekuatan armada dagang dan armada perang yang tangguh.
Dominasi pelayaran dan perdagangan asing di wilayah Indonesia ,terutama NV KPM dan 5(lima)perusahaan dagang Belanda yang dikenal sebagai Big Five adalah merupakan alat dalam menjalankan politik imperialisme perlu dihentikan. Tahun 1964 adalah merupakan tahun kebangkitan berdirinya perusahaan pelayaran nasional.
Bangsa Indonesia selama bertahun-tahun memperjuangkan pengakuan masarakat internasional terhadap Wawasan Nusantara yang merupakan perwujudan dari dasar pemikiran Bangsa Indonesia dalam mempersatukan bangsa secara geographic dan merupakan perwujudan dari landasan bernegara berdasarkan Pancasila,selain bertujuan menegakan kedaulatan batas-batas wilayahnya guna dimanfaatkan kekayaan alamnya bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia.
Keberhasilan perjuangan tersebut,adalah dengan diakui oleh dunia internasional prinsip Wawasan Nusantara dalam 3rd United Nation Conference for Sea Law atau Konvesi Hukum International pada tahun 1982
Maka Negara Indonesia secara resmi diakui masarakat internasional sebagai Achipel State atau Negara Kepulauan.Tetapi Bangsa Indonesia condong menyebutnya sebagai Negara Maritime dengan wilayah seluas 5 juta km2 lebih, 2/3 wilayahnya lautan dan memiliki 17.500 pulau-pulau yang merupakan 1/3 dari wilayah daratan, memiliki kekayaan alam yang melimpah, dihuni 240 juta warganya yang bertambah 1.75% setiap tahunnya.
Semua bisa terwujud adalah berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan hasil perjuangan yang luhur Bangsa Indonesia.Oleh karena itu wilayah Negara Indonesia berikut Hak Zone Economic Exclusive harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia sesuai cita-cita kemerdekaan yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Dengan tujuan memperjuangkan batas-batas wilayah negara,guna dimanfaatkan kekayaan alamnya bagi kesejahteraan bangsa dan menyatukan wilayah budaya bangsa secara phisik sesuai kesepakatan dalam Sumpah Penuda 1928.Maka hasil perjuangan tersebut wajib dijaga kedaulatan wilayahnya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa Indonesia.
Untuk mencapai dicita-citakan Bangsa Indonesia ,maka Bangsa Indonesia harus memilik: Rencana Pembangunan Maritime Nasional atau Maritime Nationale Development Planning.Memanfaatkan kekayaan laut yang terkandung didalamnya sebagai alternatve dari: terkurasnya sumber kekayaan alam di daratan selama ini dan terjadinya pertambahan penduduk dunia.Pokok-pokok pikiran Rencana Pembangunan Maritime Nasional hendaknya meliputi hal-hal sebagai berikut: I.Membangkitkan Kembali Semangat Bahari Bangsa Indonesia,melalui: a.Sejak Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Tinggi meliputi dibangunnya berbagai Sekolah Kejuruan Penunjang Industri Kelautan. b.Memfasilitasi masarakat pantai dan sekitarnya dalam pengembangan kehidupan mereka dilaut.Terutama dalam meningkatkan budi daya pangan dari laut. II.Melakukan pembangunan fasilitas penunjang yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan berbagai industri lepas pantai.
III.Melakukan explorasi dan explotasi berbagai tambang didasar laut IV.Mengembangkan potensi bioteknologi kelautan,terutama pengembangan potensi pangan dari lautan V.Mengembangkan potensi pariwisata kelautan VI.Menjaga dan menggali kekayan benda purbakala yang terpendam di laut guna memperkaya pengetahuan bangsa terhadap sejarah. VII.Meningkatkan kemampuan kekuatan Angkatan Laut RI dan Polisi Laut dalam pengamanan laut , termasuk memobilisasi kekuatan rakyat setempat bagi sistim pertahanan rakyat semesta dalam mengawal kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia.
Dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerataan Pembangunan,maka Angkutan Laut,Darat dan Udara menjadi tumpuan utama hubungan antar pulau dan hubungan disetiap pulau. Maka perlu secara konsekwen dilaksanakan: I.Sistim Cabotage II.Sistim Angkutan Tetap Terartur,sedangkan sistim tramper merupakan sistim operasi sesaat . -Dasar Hukum Angkutan Laut:UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran -Dasar Hukum Angkutan Udara:UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan -Dasar Hukum Angkutan Darat:UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perlu diperhatikan pula terjadinya Angkutan Intermoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit (2)dua moda angkutan yang berbeda atas dasar 1(satu) kontrak yang menggunakan dokumen Bill of Lading angkutan intermoda dari satu tempat diterimanya barang oleh oprator angkutan multimoda ke satu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.(UU no17 tahun 2008 tentang Pelayaran Bab I Ketentuan Umum Psl.1 ayat 10)
Sistim Cabotage harus dilaksanakan secara konsekwen, terutama: Kepemilikan Kapal Merah Putih Sepenuhnya Harus Dimiliki Bangsa Indonesia sesuai azas Cabotage yang berlaku secara universal,terutama perusahaan pelayaran yang memperoleh tugas/kontrak dari Pemerintah Indonesia untuk: 1.Mengatur pengangkutan dan distribusi sembilan bahan pokok keseluruh pelosok tanah air. 2.Mengangkut angkutan barang strategic nasional ,baik angkutan industri yang strategic 3. Pelayaran Perintis ke daerah-daerah terpencil yang memerlukan subsidi
Dasar Hukum Cabotage:Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
I.Melaksanakan Sistim Cabotage harus dilaksanakan secara murni dan konsekwen supaya:
1.Bangsa Indonesia menjadi pemilik dan pelaksana perusahaannya di negaranya.
2.Bangsa Indonesia mengawasi pengendalian distribusi dan hajat hidup nasional untuk bangsanya sendiri.
3.Peningkatan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja dinikmati Bangsa Indonesia. 4.Peningkatan armada nasional merupakan penunjang pertahanan dan ketahanan nasional serta pertahanan rakyat semesta. 5.Meningkatkan kegiatan industri perkapalan dan lapangan kerja.
II. Pengangkutan Secara Tetap Teratur,akan menghasilkan: 1.Kepastian dalam memajukan kegiatan ekonomi. 2.Dapat membantu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara.
3.Menjaga stabilitas harga didaerah dengan supply yang teratur. 4.Sistim pengawasan secara tetap teratur didaerah-daerah, membantu TNI dan Polisi Laut dalam pengamanan dilaut 5.Menjaga hubungan budaya antar daerah. 6.Merupakan alat pengiriman pos,packet dan uang kedaerah terpencil. Untuk melaksanakan pengangkutan secara tetap teratur dan tepat waktu maka diperlukan : 1.Rencana yang jelas mengenai : a.Pelabuhan Tujuan. b.Jenis dan jumlah muatan ke pelabuhan tujuan. c.Jangka waktu (frekwensi) pengiriman dan kebutuhan dari jenis angkutan. 2.Perlu dipelajari medan dari pelabuhan muat,alur pelayaran dan pelabuhan bongkar.(draft-alur pelayaran-pasang&surut dari:-pelabuhan bongkar-alur pelayaran-pelabuhan muat) 3.Penentuan Jenis Alat angkut. Perlu ditentukan design dan kapasitas alat angkut sesuai jumlah dan jenis yang diangkut dalam mencapai efficiensi angkutan (dalam mencapai full and down). Sehingga perobahan cuaca dan perobahan alam tidak menghalangi ketepatan waktu . Kesimpulan: 1.Diperlukan Rencana Pembangunan Naional Jangka Panjang Negara Maritim Indonesia yang mewujudkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mendirikan negara yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dan landasan bernegara Pancasila.
2.Negara Indonesia sebagai Negara Maritim yang berlandaskan Pancasila merupakan kesatuan dari tanah dan perairan yang merupakan wadah pemersatu dari suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku,bahasa dan budaya Oleh karena itu sistim angkutan tetap teratur dan tepat waktu dan asas cabotage adalah merupakan penjaga kedaulatan bangsa dan pemerataan pembangunan dalam mempertahankan ketahanan nasional terutama dibidang : politik, budaya dan ekonomi.
3.Perlu ditinjau kembali undang-undang maupun peraturan-peraturan yang merugikan dan menghambat Bangsa Indonesia dalam melakasanakan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kesejahteraan .
Catatan Pinggir:
1).Lihat Prof Sri Edi Swasono,1981 2).Prof Hasyim Djalal dalam makalah :Kewilyahaan/Geo-Politik Indonesia Masa Depan, 20 Mei 2009. 3).Sartono Kartodirdjo,et.el,Jilid ,op cit halaman 20 A Cortesao (1935); Prof Sri Edi Swasono: Indonesia Negara Maritim. 4).Sartono Kartodirdjo,et,el,Jilid III,hlm. 6 Prof Sri Edi Swasosono:Indonesia Negara Maritime. 5).Buka :ec.europe.eu/transport/modes/internal_market/service_en.htm. 6).Dijelaskan oleh JNFM ‘a Campo sebagai seorang Dosen Sejarah International dari Leiden Universiteit,Holland bukunya:ENGINES of STEAM SHIPPING and State Formation in Colonial Indonesia

Jakarta,2 November 2013

Pengantar:
Emailing NKRI adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila
April 2014.doc
Sumber:’Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45] From: Harjono Kartohadiprodjo Sent: Thursday, November 6, 2014 7:33 AM To: Jaya Suprana Cc: group-independen@googlegroups.com, Nov 6 at 8:59 AM

From: Harjono Kartohadiprodjo
Sent: Thursday, November 6, 2014 7:33 AM
To: Jaya Suprana
Cc: group-independen@googlegroups.com
Subject: Emailing NKRI adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila april 2014.docx

Yth. Bung Jaya Suprana,

Bersama ini saya sampaikan makalah yg saya sampaikan di suatu seminar di Jogjakarta yg ber judul : NKRI adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila .
Mudah2 pemikiran ini dapat merupakan pandangan , pemahaman dan masukan pengertian Negara Indonesia sebagai Negara Maritim.

Salam,

M Harjono Kartohadiprodjo

SANG MERAH PUTIH KINI TAK BERKIBAR LAGI

Sang Merah Putih Kini Tak Berkibar Lagi

http://www.shnews.co/detile-23537-sang-merah-putih-kini-tak-berkibar-lagi.html

Sang Merah Putih Kini Tak Berkibar Lagi
Muhamad Nasir | Jumat, 16 Agustus 2013 – 17:48:19 WIB
: 550
(SH/Muhamad Nasir.)
M Adjis (kiri), veteran (99) yang tak bisa melihat Merah Putih berkibar di halaman rumahnya.
Sejak perayaan 17 Agustus beberapa tahun silam, mata tuanya jarang melihat Merah Putih.

Masa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang penuh kepahitan, terkadang sampai mengorbankan jiwa dan raga, mungkin sulit untuk dibayangkan anak-anak muda masa kini. Sejak beberapa tahun lalu, tiap menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI 17 Agustus, di beberapa tempat banyak orang yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumah mereka. Sang Merah Putih agaknya hanya dibiarkan terlipat rapi dalam lemari, tanpa pernah berkibar di angkasa.

M Adjis, seorang pejuang veteran berusia 98 tahun, kini telah berkurang kemampuan fisiknya. Pandangan dan pendengarannya tak begitu sempurna lagi, tapi semangat juangnya masih seperti ketika masih muda.

Dia mengungkapkan, dulu ketika berjuang keluar masuk hutan, berhari-hari bahkan berminggu-minggu mereka tidak makan nasi. “Untuk mengganjal perut, kami hanya makan daun-daunan,“ ungkapnya memulai cerita.

Memang tidak mudah mengorek keterangan dari para pejuang veteran. Selain suara yang keluar dari bibir yang renta itu terlalu pelan, jawaban yang dikemukakan terkadang tak nyambung dengan pertanyaan yang dilontarkan.

Ketika ditanyakan kabarnya, Adjis menjawab, “Aku dari Bengkulu, dulu aku bawa pistol panjang rampasan dari tentara Belanda, pistol itu sekarang dak tahu lagi ke mana. Setelah merdeka, kami tidak memegang lagi senjata.” Lucu memang, menghadapi mereka yang sudah renta ini, kita yang lebih muda yang harus menyesuaikan diri dan memadankan pertanyaan dengan jawaban yang sering kali tidak sinkron.

Satu hal yang sangat disesalkan Adjis adalah sejak perayaan 17 Agustus beberapa tahun silam, mata tuanya sangat jarang melihat Sang Merah Putih berkibar di depan halaman rumah. Padahal bendera merupakan simbol kemerdekaan Indonesia yang diakui dunia.

Demikian pula bendera kecil yang terbuat dari kertas minyak. Dulu, setiap perayaan HUT RI, bendera kecil ini menghiasi setiap lorong, bahkan warga bahu membahu menghias daerah sekitar mereka dengan bendera yang diikatkan dengan selembar benang. Kini, hanya segelintir kampung yang meramaikan HUT RI dengan hiasan-hiasan bernuansa perjuangan, bendera dan umbul-umbul.

“Dulu, waktu melihat bendera Merah Putih pertama kalinya berkibar, rasa lelah oleh perang hilang seketika. Kami langsung mengucapkan takbir seraya bersujud di depan bendera Merah Putih,” kenang Adjis, yang kini menetap di Desa Tebingabang, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sekarang, bukannya bendera Merah Putih, yang banyak dipasang justru umbul–umbul berbagai warna, yang dipasang baik di depan rumah maupun di depan kantor–kantor. “Tidak ada rasa cinta Tanah Air, padahal harga umbul-umbul tersebut lebih mahal dari harga sebuah bendera Merah Putih. Sebenarnya ini yang ingin saya tanyakan, bangsa kita ini sekarang sedang sakit parah yang tidak akan pernah kunjung sembuh,“ sahutnya.

Lalu bagaimana dengan perhatian pemerintah? Adjis mengangap pemerintah sudah cukup baik memperhatikan nasib para veteran. Setiap bulan, Adjis bersama beberapa rekannya yang masih hidup mendapat bantuan dari pemerintah.

Memang para veteran tidak pernah berharap imbalan, rupiah demi rupiah yang diberikan pemerintah tidak akan pernah bisa menutupi biaya hidup mereka. Ini berbeda drastis dengan wajah para wakil rakyat, yang ingar bingar dengan segala kemewahan. Mereka yang duduk di kursi dewan selalu mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat, namun perjuangan yang mereka lakukan sama sekali belum pernah dirasakan oleh masyarakat.

Ironisnya, para wakil rakyat inilah yang justru menikmati “kue kemerdekaan’’. Mereka berlomba membeli barang mewah, mobil yang bagus dan rumah yang megah. Bahkan dana aspirasi yang diberikan oleh pemerintah kepada wakil rakyat mencapai miliaran rupiah.

“Kami cukup senang, ada perhatian dari pemerintah. Kalaupun tidak ada, kami tidak akan marah. Masih ada anak dan cucu yang bisa memberikan kami makan, meski hanya ikan asin dan nasi putih,” tuturnya sembari mengangkat tangan, “Sekali merdeka, tetap merdeka!” [Sumber : Sinar Harapan]

SOEHARTO MENGKUDETA SOEKARNO

Richard K Sherwin: Soeharto Mengkudeta Soekarno

http://www.tribunnews.com/internasional/2014/10/10/richard-k-sherwin-soeharto-mengkudeta-soekarno

Jumat, 10 Oktober 2014 09:49 WIB

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Seorang profesor hukum, proyek persuasi visual New York Law School, Richard K Sherwin, melihat kemungkinan Soeharto melakukan kudeta terhadap mantan Presiden Soekarno. Tulisannya dimuat majalah mingguan Shukan Toyo Keizai edisi 11 Oktober 2014 yang beredar Jumat (10/10/2014). Tulisan ini sebenarnya berasal dari tulisan Sherwin dengan judul Menjejaki Legitimasi keaslian The Act of Killing.
“Saya ingin Anda untuk mempertimbangkan rezim Suharto di Indonesia. Aplikasi ini mengklaim antara 1966-1998, bahwa ada kekejaman oleh pemberontak komunis, untuk menyampaikan, rezim itu harus dilihat dalam bioskop dan televisi. Gambar kerusakan di dalamnya telah dibuktikan yaitu dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut kepada orang yang melihatnya. Strategi visual rezim Soeharto pada terorisme dan kekejaman, ia telah menciptakan realitas baru,” tulis Sherwin.
Juga untuk video dari negara-negara Islam yang telah menyebar dengan cepat di internet, teori terdistorsi, hal yang sama terjadi. Sekarang, kebutuhan untuk menghadapi kejahatan telah meningkat lebih dari sebelumnya. Tapi, motivasi masyarakat Barat yang penuh dengan kemungkinan, menjadi kehilangan kejelasan.
Bahwa politik dan kebrutalan, untuk membalas kekerasan terhadap orang yang membuat gambar, dapat membangkitkan kecemasan.
“Itu sebabnya, kita harus mempertanyakan diri sendiri, apakah akar dari reaksi kita terhadap ancaman di mana negara-negara Islam menunjukkan sesuatu yang khusus. Untuk membedakan antara video yang dimaksudkan dan informasi tentang kekhawatiran mengenai keamanan nasional, kemarahan kita, maka perlu merangsang, mempertanyakan diri sendiri, agar tidak mudah terperangkap dengan cara apapun. Hal ini sangat signifikan.”
“Strategi visual teror dan kebrutalan mungkin menjadi bagian kuat. Tetapi hal itu segera terbentuk, jika kita menangkapnya sebagai bagian yang terakhir,” tambahnya.
Itu sebabnya, hanya kekuatan militer, tidak lah cukup untuk menguras kejahatan. Penggunaan strategis video kekerasan di era digital, haruslah dipikirkan lebih dalam lagi.
Sementara tulisan Sherwin menanggapi film The Act Killing di halaman 47 menuliskan bahwa ancaman komunitas memang benar ada, masih belum jelas. Bisa saja sebagai bagian dari rencana menjatuhkan mantan Presiden Soekarno.
“Masih belum jelas apakah ancaman komunis itu memang nyata dan benar, atau hal itu dipakai sebagai awal Soeharto untuk melakukan kudeta menjatuhkan mantan Presiden Soekarno. Dalam banyak hal, Orde Baru Soeharto yang didukung oleh militer dan orang kepercayaannya, menjadikan mereka seperti mesin teror dan kematian. Bukan hanya menjadikan Soeharto tetap berkuasa, tetapi berkuasa sangat lama 32 tahun dari tahun 1966 sampai dengan 1998,” tulis Sherwin.[]

MERIAM NODONG ISTANA

17 OKT. 1952 – MERIAM NODONG ISTANA. BAGAIMANA REAKSI PRESIDEN SUKARNO?

Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”, (Bung Karno).
17 Oktober 1952 — Apakah yang terjadi di Jakarta, pada 55 tahun yang lalu ( pada hari ini berarti 62 tahun yang lalu-pen)? Tanggal tsb adalah fakta penting dalam sejarah perkembangan negara Republik Indonesia. Kalau masih diingat, maka peristiwa itu samar-samar diingat sebagai ‘Peristiwa 17 Oktober 1952′. Mungkin saja banyak yang sudah ‘lupa’ atau dengan tak disadari menjadi ‘lupa’ tentang apa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952. Sementara kalangan, terutama militer, dengan sengaja melupakannya. Semacam ‘lupa masa lampau’. Sulit mencari keterangan lain, bahwa hal itu (melupakan fakta tertentu dalam sejarah) dilakukan demi kepentingan politik tertentu.

Mungkin tak disadari masyarakat, apalagi dari kalangan generasi baru, yang hidup dan dibesarkan dalam periode rezim Orba, apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952. Bagi orang-orang generasi-ku tak mungkin akan melupakan hari tanggal 17 Oktober 1952.
Ketika itu, pada pagi tanggal 17 Oktober 1952, sejumlah tank dan meriam Angkatan Darat, moncongnya diarahkan ke Istana Negara dan sejumlah besar tentara dan massa berkumpul di muka Istana Presiden Sukarno. Mereka membawa slogan-slogan politik sambil menyerukan yel-yel, menuntut dibubarkannyua DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PENJELASAN BUNG KARNO Tentang 17 OKTOBER 1952.

Pada tanggal 17 Oktober 1952, moncong-moncong meriam dan tank-tank AD jelas diarahkan ke Istana Negara, dan siapapun tahu bahwa yang berdomisili di Istana Negara adalah, Sukarno, Presiden Republik Indonesia. Mari kita ikuti penjelasan Presiden Sukarno sendiri tentang apa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 tsb.
Dari demikian banyaknya tulisan-tulisan Bung Karno –, yang kuanggap termasuk paling otentik, adalah ‘memoar’ Bung Karno berjudul: ‘SUKARNO An Autobiography As Told To Cindy Adams’ , Copyright 1965 by Cindy Adams’s.

Bagian yang diambil dan diterjemahkan di bawah ini adalah dari Edisi bahasa Belanda – terjemahan N.G. Hazelhoff, terbitan NV Uitgeverij W. Van Hoeve’s-Gravenhage, 1967, berjudul : ‘ SUKARNO, Autobiografie Opgetekend door CINDY-ADAM’S.’

Inilah a.l. yang dijelaskan Presiden Sukarno mengenai Peristiwa 17 Oktober 1952. Baiklah ikuti dengan seksama, sbb:

‘Pada pada pagi-pagi sekali, tanggal tujuhbelas Oktober 1952, dua buah tank, empat panser dan ribuan tentara menerjang pintu-pintu Istana Merdeka. Mereka membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan teks ‘bubarkan Parlemen’. Batalyon artileri dengan empat meriam dengansuaranya yang riuh rendah memasuki lapangan di depan Istana. Beberapa meriam buatan Inggris (peluru ukuran 12 pon) diarahkan pada saya.

Unjuk kekuatan ini mencerminkan histeria hari-hari saat itu. Selain itu amatlah tidak bijaksana apa yang mereka lakukan itu, karena para komandan yang merancangkan itu, semuanya ada (di dalam) Istana bersama
saya. Kolonel Abdul Haris Nasution, yang memberikan pimpinan pada usaha yang menuju pada ‘setengah kudeta’, seperti yang dikatakannya sendiri, angkat bicara. ‘Ini bukan ditujukan terhadap Bapak pribadi, Pak, tetapi ditujukan terhadap sistim pemerintahan. Bapak harus dengan segera membubarkan Parlemen.’
Itulah yang terjadi pada pagi hari 17 Oktober 1952. SUATU USAHA YANG MENGARAH KE SETENGAH KUDETA. Itu kata-kata A. H Nasution sendiri, yang ketika itu adalah pimpinan tertinggi AD. Lalu, bagaimana reaksi
Bung Karno? Mari ikuti apa kata-kata Bung Karno sendiri ketika beliau menuturkan peristiwa pagi itu.

Bung Karno:
‘Mata saya membelalak memancarkan api kemarahan. ‘Apa yang kau katakan itu benar, tetapi cara yang kau ajukan tidak benar. Sukarno kapanpun tak akan tunduk terhadap tekanan. Tidak terhadap tentara Belanda dan tidak terhadap sebuah batalyon tentara Indonesia!’. ‘Bilamana ada kesulitan di negeri ini, semua mengharapkan agar tentara turun tangan mencari penyelesaian’, tukas Nasution balik. ‘Kaum politisi yang menciptakan perang yang membawa korban di kalangan tentara. Maka adalah adil bahwa kami juga punya suara dalam masalah
besar ini.’
‘Kau bisa katakan apa yang kau ingin katakan kepada Bung Karno – JA. ‘Tetapi mengancam Bapak Republik Indonesia — TIDAK! SELAMANYA TIDAK!’
‘Dengan tenang saya menuju ke luar ke arah massa yang telah dibikin marah oleh pelbagai pidato. Kebalikannya dari menjadi kecut menghadapi ancaman meriam, saya tatap langsung moncong meriam tsb tanpa gentar sedikitpun, dengan sekuat tenaga mencurahkan kemarahan saya pada mereka yang hendak membunuh demokrasi dengan bantuan suatu regu-tembak.

‘O-o’, . . . seru seorang prajurit terengah-engah, ‘apa yang kita lakukan adalah salah. Ya, Bapak menghendaki yang lain’, seru dua orang lainnya yang ada di dekat situ.

Yang lainnya lagi beteriak, ‘Jika Bapak tidak menghendakinya, maka .. . . .’ ; ‘. . . Kita juga tidak mau’, demikian yang lain menyelesaikan kalimat itu.
‘Perebutan kekuasaan negara’ tsb menjadi suatu kegagalan yang menyedihkan. Massa bubar menyebar sambil berseru , ‘Hidup Bung Karno. . . . Hidup Bung Karno’.

Nasution kemudian dipecat dari jabatannya. Tetapi saya tidak menginginkan perpecahan antara saya dengan kekuatan bersenjata kita. Oleh karena itu kemudian saya rehabilitasi dia (Nasution) kembali di jabatannya (semula) dengan kata-kata berikut ini, ‘Sukarno bukan anak kemarin dulu dan Nasution bukan anak kemarin dulu. Kita tetap bersatu karena bila musuh kita berhasil menyebarkan perpecahan, hal itu berarti berakhirlah kita sudah.’

Demikian antara lain Bung Karno dalam memoarnya.
Jelas sekali duduk perkaranya sekitar ‘Peristiwa 17 Oktober 1952′ itu. Bung Karno tegas menyatakan bahwa hal itu adalah suatu perobaan ‘PEREBUTAN KEKUASAAN NEGARA’ (oleh tentara) yang gagal amat menyedihkan. Kolonel Nasution yang karena itu dipecat dan kemudian direhabilitasi oleh Bung Karno demi persatuam, juga menyatakan dengan setengah hati, bahwa yang dilakukannya itu ‘mengarah ke separuh kudeta’. Tetapi gagal karena ketegasan dan keberanian Bung Karno mempertahankan demokrasi.

Baik juga mengikuti analisis Bung Karno, mengapa perkembangan sampai ke titik peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada bagian berikutnya dari tulisan ini, akan bisa diikuti bersama, penjelasan dan analisis Bung Karno, mengenai situasi politik ketika itu.
Dalam penjelasannya yang akan dikutip lebih lengkap dalam tulisan berikut nanti, Bung Karno memulai penjelasannya, dengan mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar kita didasarkna pada suatu kabinet presidensil yang dikenal di Amerika Serikat. Tetapi Sekutu yang mendarat di Indonesia sesudah Jepang menyerah dalam Perang Pasifik, adalah orang-orang Inggris dan Belanda. Mereka-mereka itu terbiasa dengan dengan seorang kepala negara yang tituler seperti Ratu Belanda, Raja Inggris atu Presiden Republik Perancis, yang samasekali tidak
punya tanggungjawa atas pekerjaan pemerintahan sehari-harinya.. Pendapat mereka mengenai suatu sistim kenegaraan dimana Presiden bertanggungjawab mengenai pekerjaan sehari-hari pemerintahan dengan samar-samar mengingatkan (mereka) pada Nazi-Jerman dan Kerajaan Jepang yang militeristik. ‘Jika Presiden Sukarno sekaligus kepala negara. juga. panglima angkatan bersenjata dan pemimpin kabinet, maka itu adalah fasisstis, teriak Sir hilip Christinson dan jendral-jendral Inggris lainnya.’, tulis Bung Karno dalam memoarnya.
Nanti akan tampak pula, bahwa pada saat ketika Presiden Sukarno menyatakan DEKRIT PRESIDEN untuk kembali ke UUD-1945, membubarkan Parlemen dan Konstituante, Bung Karno sempat menyatakan bahwa pada ketika itu, TENTARA memperoleh apa yang mereka inginkan: DIBUBARKANNYA PARLEMEN!

Untuk jelasnya, bagaiamana situasi kehiduan politik di Republik Indonesia dengan sistim multi-partai ketika itu, baik kita ikuti nanti, tuturan Bung Karno dalam tulisan berikutnya.
Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 17 Oktober 2007
PS: Tulisan ini saya copy dari Wikipedia 17/10/14. (YTT)

HERSRI SETIAWAN: PERANG SEJARAH

Perang Sejarah
Oleh Hersri Setiawan
From: Lembaga-Pembela Korban-1965 <lbgpk.enamlima@gmail.com>
To: nasional-list@yahoogroups.com
Sent: Saturday, 11 May 2013, 19:17
Subject: [GELORA45] Hersri – Perang Sejarah
Perang Sejarah
by Hersri Setiawan (Notes) on Saturday, May 11, 2013 at 6:49am
Perang Sejarah
Sejarah Alternatif

Indonesia sampai sekarang ini, sejak rezim Orba berkuasa, seakan telah kehilangan visi pertama dan utama yang telah dirumuskan di dalam motto “bhineka tunggal ika”, yang menjadi fondasi dan ruh Panca Sila. Fondasi dan ruh, atau “darah” dan “daging”, Panca Sila itu ialah Demokrasi yang memberi ruang bagi kemerdekaan atau kebebasan.
Perisai ideologi Orde Baru yang sejak hari pertama diseru-serukannya, yi. “melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen”, sesungguhnya tidak ada lain adalah taktik hipokrit demi tujuan yang dirancangnya. Atasnama Bung Karno membunuh Bung Karno. Atasnama Pancasila membunuh Panca Sila. Atasnama Demokrasi membunuh Demokrasi.
Semangat demokrasi ialah semangat “tat twam asi”, di mana yang hidup dan dihidup-hidupkan ialah semangat ke-kita-an, dan bukan semangat “lu lu gue gue”. Semangat kesadaran bahwa “Aku” dan “Engkau” ialah ibarat, kata adagium Jawa, “kodhok kinemulan lèng, lèng kinemulan kodhok”. Karena itu semangat demokrasi ialah semangat anti-kekerasan. Apa yang ditolak oleh demokrasi ialah paham kekerasan dan paham anti-kemerdekaan itu. Demokrasi bukan menolak aliran pemikiran dan kelompok politik!
Tapi apa yang dilakukan Suharto sejak 6 Oktober 1965 justru melakukan “blitzkrieg” pembunuhan massal ke Jawa bagian timur dan Bali. Pembunuhan massal yang didakunya sebagai ‘mission sacré’, karena yang dibunuh adalah orang-orang komunis, kaum ‘ateis yang tidak berhak hidup di bumi Pancasila’. Maka balatentara yang melaksanakan pembunuhan massal itu pun, RPKAD (Resimen Para Komando AD, sekarang bernama Kopassus, Komando Pasukan Khusus) di bawah pimpinan Letjen Sarwo Edhie Wibowo, menjuluki dirinya sebagai ‘Tentara Langit’ yang seakan-akan mengaku-diri sebagai sama seperti halnya ‘Leger des Heils’ atau ‘Bala Keselamatan’[1].
Apa yang dilakukan para sejarawan Orde Baru dari saat itu, bahkan sampai sekarang, ialah membubuhkan kata ”PKI” di belakang kata “G30S”. Pembubuhan predikat “PKI” atas “G30S” itu pun salah satu bentuk kekerasan, yang berlawanan dengan semangat demokrasi. Belum satu bulan di Belanda (1987) saya bersama Prof. W.F. Wertheim diwawancara teve Belanda. Sebelum acara mulai ada dua orang Indonesia yang mengaku-diri, atau dikenal sebagai aktivis, dengan nada menguji bertanya:
“Hersri mau apa di sini?”
“Membongkar mitos!” Jawabku pendek.
“Mitos apa itu?”
“Mitos G30S-PKI. Saya mau hapus embel-embel ‘PKI’ di belakang G30S itu!”
Mereka terperangah. Diam beberapa jurus. Apakah karena selama itu tidak sadar keadaan dan kenyataan, ataukah karena bayangan takut walaupun hidup jauh ‘di luar jarak tembak’ tentaranya Suharto.
“Selama embel-embel itu tidak dihapus,’ aku meneruskan kata-kataku, ‘selama itu juga anakku akan tetap sebagai anak haram-jadah sejarah Indonesia!”
“Kalau begitu Hersri mau melawan arus?”
“Hidup harus berani melawan arus. Jangankan manusia! Bahkan ikan mujahir pun, aku melihat di Buru, selalu berenang menyongsong arus. Hanya sampah dan tinja hanyut menganut arus …!”
Itulah bentuk-bentuk pernyataan atau buah politik kekerasan dan kekerasan politik, yang mengancam eksistensi kebebasan dasar manusia. Bagaimana ingatan orang terhadap kekerasan politik dan politik kekerasan seperti itu akan bisa dilupakan? Historiografi yang sehat ialah historiografi yang tidak “tebang pilih” dalam mencatat dan menyusun segala hal-ihwal yang telah terjadi.
Mengapa janin KKR digugurkan sebelum lahir?
Pada tanggal 7 Desember 2006, hampir enam tahun yang lalu (tulisan ini dari tahun 2012), mudah-mudahan kita semua masih ingat, UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dinyatakan batal oleh Mahkamah Yudisial. Apapun alasan legalistik formal yang dikemukakannya, tapi jelas tindakan itu mengingkari rasa-keadilan (sense of justice) bangsa Indonesia, khususnya para “korban”, dan nurani kemanusiaan pada umumnya.
Langsung atau tidak, terselubung atau terang-terangan, tindakan itu akan bisa dibaca sebagai acara dan upacara syukuran bagi impunitas. Syukuran bagi mereka yang tangannya berlumuran darah. Syukuran bagi para pembesar negeri yang dalam bermain politik tidak dengan kredo “pro bono publico” atau “mamayu hayuning bawana”. Seperti para bangsawan Jawa di masa jauh sebelum mengenal ajaran demokrasi, selagi mereka bermain dan/atau bermain-main politik demi trilogi impian hidup: “turangga” (kuda), lambang kekuasaan (ingatlah bagaimana kinerja money politics), “kukila” (burung), lambang keindahan sensual (ingatlah maraknya “studi banding”), dan “wanita”, lambang kenikmatan jasmaniah (ingatlah kasus YZ – ME dan banyak tokoh pembesar lainnya lagi, seperti akhir-akhir ini kaus Bupati Garut Aceng, Djoko Susilo. Ahmad Fathanah, dan sebagainya).
Sejarah masa lalu akan tetap dipertahankan tersimpan dalam kegelapan. Jangankan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan, bahkan ‘sekedar’ truth telling dan healing pun – baik bagi korban atau victimsmaupun perpetrators atau pelaku kejahatan – tidak dimungkinkan. Bagaimana mungkin terjadi silaturahmi permaafan, jika penguasa justru menetapkan kebijakannya dari atas untuk mengubur kisah-kisah masa lalu, dan menggantikannya dengan kisah-kisah kepahlawanan para jenderal dan pendukung mereka? Ingatlah “Peristiwa Cebongan” dengan empat orang korban oleh oknum-oknum Kopassus yang disebut-sebut sebagai ksatria!
Hari-hari belakangan ini Sejarah Indonesia dikotori dengan hiruk-pikuk masalah pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Suharto. Jika sekiranya berhasil, siapa lagi nanti sesudah Suharto? Apakah itu artinya, jika bukan ‘mikul dhuwur’ Jenderal (Koruptor) Besar Sang Maharaja Jawa, dan ‘mendhem jero’ jasad ribuan (jika bukan jutaan) rakyat yang tak berdosa?
Karena itu historiografi Indonesia harus mencari segala cara untuk menembus kegelapan, tanpa menunggu sampai dibukakan lorong-lorong dan pintu-pintu misteri dibukakan oleh penguasa.
Perang Sejarah

Demikianlah yang telah terjadi dalam menuliskan sejarah tentang Peristiwa G30S 1965 di Indonesia khususnya, dan tentang penulisan sejarah Indonesia pada umumnya pada pasca-G30S 1965. Fokus penulisan berkutat di sekitar mencari tahu, atau lebih tepat merekayasa legitimasi, bahwa dalang peristiwa itu tak ada lain selain PKI. Itu sudah diucapkannya oleh Yoga Sugomo pada 2 Oktober 1965, dan lebih ditegaskan oleh Suharto pada 4 Oktober 1965, pada kesempatan pengangkatan jenazah dari Lubang Buaya, serta oleh A.H. Nasution pada 5 Oktober 1965 di TMP “Kalibata” pada kesempatan penguburan jenazah-jenazah tersebut.
Historiografi Indonesia, menurut hemat saya, sejak saat itu sudah tutup buku. Sejarah modern Indonesia tidak ada lagi, dan sebagai gantinya kita dibawa kembali ke jaman pra-sejarah. Jaman ketika babad, legenda, dan mitos harus diterima sebagai kebenaran tunggal. Pemalsuan dan kepalsuan ditanamkan di dalam ingatan masyarakat dengan berbagai upaya, misalnya melalui media cetak, film, radio dan teve, indoktrinasi dan penataran dan segala macam cara lainnya. “Waarheid” sengaja dilenyapkan atau, jika tidak, ditutup dengan “Dichtung” yang serba misterius. Satu contoh saja, misalnya, tentang dokumen Supersemar. Kita semua, termasuk para sejarawan, dibikin sibuk mengusut proses lahirnya dokumen[2], dan mencari-cari dokumen aseli yang konon raib itu! Kita lalu seperti terbius untuk tidak mempertanyakan lagi, apalagi menggugat, tindak penyalahgunaannya oleh Suharto. Padahal justru tindak penyalah-gunaan inilah yang segera digugat Soekarno, ketika Suharto pada 12 Maret membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan menyatakannya sebagai partai dan ormas terlarang.
Sampai sekarang ini “Jaman Babad” belum sama sekali berakhir. Tapi setidak-tidaknya satu demi satu, bersama dengan turunnya Suharto dari takhta, lahirlah tulisan-tulisan dan wacana-wacana pembanding. Lahir sejarah “alternatif” yang, menjadi harapan saya, harus merupakan suatu “gerakan”, yang ditulis berdasar narasumber dari bawah dan dari kalangan orang-orang yang selama satu generasi lebih dibungkamkan. Tidak lama setelah Suharto tumbang, ketika penulisan sejarah tentang Peristiwa G30S — dan pasca-G30S — di luar negeri (yang dipelopori W.F. Wertheim, Ben Anderson, dan Ruth McVey) kelihatan mulai surut, ‘gerakan historiografi kritis’ di dalam negeri menjadi semakin kuat untuk turun di gelanggang “perang sejarah”, menghadapi historiografi versi rezim militer yang masih tetap hendak berusaha bertahan atau dipertahankan.
Dalam keadaan demikian masuklah buku-buku ‘babad modern’ dan ‘cerita silat modern’, seperti misalnya karangan Antonie C.A. Dake (2005) dan Victor M. Fic (2005)[3]. Sementara itu usaha salah satu penerbit Jakarta untuk memasukkan dan mengindonesiakan buku klasik Ben Anderson dan Ruth McVey diganjal oleh Kejaksaaan Agung. Dalam pada itu, sekarang ini, sejarawan asing peneliti Peristiwa G30S tinggal tersisa pada seorang John Roosa[4], yang tampil dengan bukunya yang cemerlang. Namun buku John Roosa ini pun akhirnya, setelah sebentar sempat beredar, dilarang oleh Kejaksaan Agung RI. Bahwasanya belum lama ini Komisi Yudisial (sekitar medio Oktober 2010) telah mengabulkan tuntutan mencabut kewenangan larang-melarang buku dari tangan Kejaksaan Agung, dan menyerahkannya pada kewenangan pengadilan, bagi saya belum petunjuk ‘kemenangan akhir’ ada pada para pejuang hak-hak asasi manusia dan demokrasi.
The Man Behind The Gun, itulah yang akan menentukan! Siapakah ‘the Man’ di Republik ini sekarang? Adakah ia atau mereka itu kaum Reformis sejati ataukah Reformis gadungan? Karena itu usaha untuk penulisan ‘sejarah alternatif’ tidak ada lain selain harus diteruskan. Sejarah orang-orang pinggiran, atau yang dipinggirkan, dan orang-orang kalah, atau yang dikalahkan, pinjam kata-kata Chairil Anwar, harus diberi tempat. Harus dicatat!

Situasi historiografi kita
Penguasa politik yang tidak peduli pada amanat yang diembannya, yi. pro bono publico, akan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Dalam konteks pembicaraan kita, yi cara-cara untuk memalsu dan merekayasa sejarah. Kisah-kisah sejarah diciptakan dan direkayasa dengan (kata banyak penulis) “logika iklan kekuasaan”. Sebagaimana lazimnya, iklan selalu menampilkan segala hal yang indah dan menggiurkan, sambil meniadakan segala cacat dan kekurangan yang ada.
Rezim Orde Baru, di sepanjang periode kekuasaannya, secara sistematik telah melakukan pemalsuan dan rekayasa penulisan sejarah. Anehnya, Suharto-isme yang di bidang historiografi menggejala sebagai teror sejarah itu, sampai sekarang masih hendak dibenarkan dan diteruskan baik oleh kalangan resmi maupun non-resmi. Penulisan sejarah dan pengajaran sejarah lalu dilihat sebagai bagian belaka dari indoktrinasi. Kepalsuan dan rekayasa ditampilkan sebagai kebenaran, dan kebenaran dikesampingkan atau ditindas atasnama dan demi kekuasaan. Arah penulisan sejarah ialah untuk mengukuhkan dan melestarikan tiang-tiang penyangga kekuasaan Orde Baru, serta membangun dalih untuk pembenaran politik penguasa[5]. Untuk itu kehidupan sipil di segala bidang didominasi oleh militer, dan demi stabilitas kamtibnas sebagai dalih politik represif diberlakukan.

Kekuasaan suatu rezim, kapan pun dan di mana pun, selalu membutuhkan pembenaran sejarah, agar kekuasaan itu diterima sebagai kemutlakan dan kebenaran yang abadi[6]. Berbagai macam alat digunakan untuk itu. Misalnya, di antara yang dipandang paling dekat dan ampuh, ialah media massa dan media pendidikan. Baru pada hari kedua setelah peristiwa G30S, pada 2 Oktober 1965, semua koran di Jakarta dilarang terbit kecuali koran-koran tentara “Angkatan Bersendjata” dan ”Berita Yudha”, disamping “Harian Rakjat” karena termasuk dalam skenario rekayasa sejarah, melalui editorialnya yang menyatakan dukungannya pada G30S, kelak untuk pembuktian tentang kebenaran tuduhan mereka: bahwa PKI adalah dalang Peristiwa G30S. Media pendidikan selain melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah, juga melalui organisasi pedalangan yang dipimpin Sudjono Humardani, seorang perwira tinggi, dan bahkan dengan membentuk dan meningkatkan kegiatan “Uril” (Urusan Moril) di Kodam-Kodam dan bahkan Kostrad. Dampak dari usaha-usaha legitimasi sejarah itu, historiografi menjadi penuh dengan Dichtung dan distorsi.
Munculnya Suharto di atas panggung sejarah lebih mengesankan sebagai satu sosok mitos, jagoan klenik yang difetisykan oleh beberapa gelintir orang pengikutnya, daripada sebagai tokoh sejarah dari sudut tinjauan akademik. Suharto pribadi agaknya menikmati dan juga memanfaatkan alam-pikiran Jawa, yang sejak 17 Agustus 1945 belum sempat terbebaskan dari keterbelakangan feodal itu. Hal ini sangat kentara melalui bukunya “Butir-Butir Budaya Jawa”, yang notabene banyak plagiat dan manipulasi; dan demikian pula dengan cara pengagungan diri melalui nama-nama “anugerah” kepresidenan, seperti Kalpataru, Adhipura, Keteladanan Nasional, Prasamya Purna Nugraha … dan seribusatu piagam dalam bahasa Sanskerta yang telah membatu …

Pe-er kita
Tugas ke depan kita bersama ialah menuliskan ulang sejarah, atau yang banyak pihak menyebutnya sebagai “pelurusan sejarah”. Seluruh sejarah panjang pada masa Orde Baru (1966-1998), khususnya sejarah G30S (1965-1969).[7] Menurut pemahaman saya, sejarah hasil tulis ulang itulah wujud dari ‘sejarah alternatif’.
Sudah banyak buku ditulis oleh para pelaku sejarah yang, oleh alasan politik, sekian lamanya telah dilarang dan tidak berani berbicara. Buku-buku itu, begitu juga kesaksian dari banyak pelaku yang dituturkan secara lisan, semestinyalah diberi tempat yang layak di dalam kajian dan analisis para sejarawan. Kelak, semuanya itu, pasti akan bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi penyusunan historiografi yang lebih akurat dan benar.
Suatu hari sejarah akan berkisah tentang kebenaran. Kapan? Yaitu ketika orang tidak lagi takut kepada kejujuran. Karena kebenaran terletak di dalam kandungannya kejujuran. Tapi selama permainan politik dan politik main-main para pembesar negeri, seperti apa yang kita saksikan sekarang, hanya terhenti sebagai kiat pemuas nafsu perut dan “yang di bawah perut”, selama itu kejujuran dan kebenaran tidak akan pernah ada. Maka penulisan sejarah pun tidak akan pernah tersusun. Perlu diingat, misalnya, ketika RUU KKR masih dalam proses panjang penjadiannya di DPR (dalam catatan saya selama Juli 2003 sampai Agustus 2004), fraksi TNI mengusulkan agar RUU itu terbatas tentang rekonsiliasi dan tanpa pengungkapan kebenaran! Aneh bukan? TNI yang gagah, dan memegang segala senjata maha hebat itu, takut pada Kebenaran!
Padahal, belajar dari kata-kata bersayap di depan museum sejarah di Meksiko, Bung Karno pernah berkata: “Bangsa yang besar ialah bangsa yang kenal akan sejarahnya”. Karena itu, juga Bung Karno berpesan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!”
Kejujuran, kebenaran, dan sejarah harus diperjuangkan. Bukan ditunggu sambil berpangku tangan!***

Tangerang, Mei 1912
Hersri

HARTA RAKYAT NUSANTARA SIRNA OLEH KEJAMNYA POLITIK

Harta Rakyat Nusantara Sirna Oleh Kejamnya Politik

http://gpnku.blogspot.nl/2011/11/harta-rakyat-nusantara-sirna-oleh.html

Senin, 14 November 2011

Gaur Padjadjaran Nusantara

HARTA RAKYAT INDONESIA SIRNA OLEH REKOMENDASI G20

“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.

Soekarno dan John F. Kennedy
Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.

Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.

Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.
Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.

The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.
Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.
April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.

Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.

Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.

Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.

Kisah sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tahu, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.
Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita?

http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/

Information about Coup d’etat ’65, click: http://www.progind.net/
List of books, click: http://sastrapembebasan.wordpress.com/

LE CHILI A TIRE LES LECONS DU PUTSCH DE 1973

Le Chili à tiré les leçons du putsch de 1973
Le Monde.fr | 13.09.2013 à 11h06 • Mis à jour le 13.09.2013 à 11h06 | Par Sebastián Piñera (Président du Chili)
Le Chili a une remarquable tradition de stabilité démocratique. Au cours des 180 dernières années, nous avons été régis par seulement trois Constitutions et, dans leur grande majorité, nos gouvernants ont exercé leurs fonctions et transmis le pouvoir conformément aux règles et aux échéances prévues. Néanmoins, notre histoire politique est loin d’être parfaite. Le coup d’Etat du 11septembre 1973 représente un événement triste et douloureux, dont les causes et conséquences divisent aujourd’hui encore une partie de mes compatriotes.
Ce jour-là, notre démocratie a été brisée. Cette fracture n’a en aucun cas été intempestive ni subite. Il s’agissait du dénouement prévisible, mais pas inévitable, d’une longue et éprouvante agonie des valeurs républicaines et de l’étiolement progressif de l’État de droit.
Car dès le début des années 1960, on perçoit comment, peu à peu, le bon sens qui nous caractérisait a commencé à céder face aux passions déchaînées, le respect face à l’intolérance, le dialogue républicain face à la violence.
DES RESPONSABILITÉS POLITIQUES OU HISTORIQUES
Certains voudraient croire que toute la responsabilité de ce qui est survenu à partir de 1973 incombe à ceux qui ont commis des crimes contre l’humanité. Cette position est correcte s’agissant de la responsabilité pénale, mais insuffisante pour se forger une opinion avertie de ce qui s’est passé. Outre la responsabilité pénale, il y a aussi des responsabilités politiques ou historiques. Même si leur charge morale est moindre, elles n’en existent pas moins.
A mon avis, cette responsabilité politique revient, en premier lieu, à ceux qui avaient promu la haine et la violence au rang de méthode légitime d’action politique. Voilà qui n’est pas sans rappeler ce poème de Victor Hugo dans lequel la tête coupée de Louis XVI reproche aux rois de France qui l’ont précédé d’avoir construit le système qui l’a mené à la guillotine.
Mais cette responsabilité incombe également à ceux qui, après le coup d’Etat, du fait de leurs postes, investitures ou influence, auraient pu éviter les violations des droits de l’homme et ne l’ont pas fait, parce qu’ils ont subordonné les principes à leurs intérêts ou cédé à la peur. Je pense à ces juges qui ont abdiqué leurs fonctions juridictionnelles et à certains médias et journalistes qui ont occulté, déformé ou accepté de manipuler la vérité.
Enfin, la responsabilité de ce qui s’est passé pèse aussi sur ceux qui ont applaudi ou maintenu un silence imperturbable face aux crimes et folies des uns et des autres. Sans oublier ceux qui les réprouvaient, comme nous, et auraient pu faire davantage pour l’éviter.

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE CE QUI EST SURVENU

Nous nous devons de regarder aussi au-delà, afin de tirer les enseignements de ce qui est survenu. Le premier est d’admettre, sans réserve d’aucune sorte, que même dans des situations extrêmes, y compris de guerre extérieure ou intérieure, il existe des normes morales et juridiques qui doivent être respectées par tous.
La torture, le terrorisme ou la disparition forcée de personnes ne peuvent être justifiés sans tomber dans un abîme moral inacceptable. Aucun état d’exception, aucune révolution, quelle que soit leur orientation, ne justifie la violence ni les violations des droits de l’homme.
La deuxième leçon est que la démocratie, la paix et l’amitié civique sont des valeurs beaucoup plus fragiles que nous le croyons, nous ne pouvons donc jamais les considérer comme acquises.
Et le troisième enseignement est qu’il existe une relation étroite entre la qualité de la démocratie, le progrès économique et la justice sociale, au point que l’altération de n’importe lequel de ces éléments finit, tôt ou tard, par faire du tort aux autres.
Elles sont, d’une certaine manière, comme un arbre qui requiert d’être arrosé chaque jour afin d’éviter qu’il ne se flétrisse et finisse par se dessécher. Et cette attention ne doit pas seulement être apportée dans les actes, mais aussi dans les mots, les gestes et les formes.
TRANSITION PACIFIQUE
Le passé est déjà écrit. Nous pouvons en débattre, l’interpréter et nous en souvenir. Mais nous ne pouvons pas en rester prisonniers. Car, lorsque le présent reste ancré dans le passé, c’est le futur qui seul en pâtit. Le défi n’est donc pas d’oublier ce qui s’est passé, mais d’en faire la relecture avec une disposition nouvelle, positive, chargée d’espoir, en cherchant à apprendre des épreuves endurées afin qu’elles ne se répètent plus jamais.
Tout comme nous pouvons tirer les enseignements de nos erreurs, nous devons apprendre de nos réussites, qui ont été nombreuses et remarquables. En effet, les transitions vers la démocratie se font d’habitude dans une atmosphère de trouble et de chaos politique, économique et social. Cela n’a pas été le cas du Chili, qui a eu la sagesse de mener une transition pacifique et exemplaire, qui nous remplit de fierté et nous a ouvert les portes du développement.
Le Chili affronte aujourd’hui une autre transition, qui est en marche et requiert l’unité, les efforts et l’engagement de tous les Chiliens. Je fais référence à la transition qui nous permettra, avant la fin de cette décennie, d’être le premier pays d’Amérique latine à laisser derrière lui le sous-développement, la pauvreté et les inégalités excessives. Et à obtenir tout cela dans la démocratie et la paix.
Il s’agit, en fin de compte, du rêve que nos parents et grands-parents ont toujours caressé, mais n’ont jamais atteint. Voilà la grande mission de notre génération, la génération du Bicentenaire de l’indépendance.
Sebastián Piñera (Président du Chili)

PERIODE PRA TUMBANG ANOI 1894

Periode Pra Tumbang Anoi 1894
Cuplikan dari buku “Refleksi Kritis Untu Hari Esok. Perlindungan Masyarakat Adat” *

OLEH kUSNI SULANG
Periode Pra Tumbang Anoi bisa disebut juga Periode Kayau-Asang karena periode ini kayau-asang berlangsung marak. Sengit dan berbahayanya (dari segi keamanan) pada masa kayau-asang ini, antara lain dilukiskan oleh contoh-contoh berikut:
Mayor Georg Muller, seorang perwira zeni dari tentara Napoleon I, sesudah Waterloo masuk dalam pamongpraja Hindia Belanda. Mewakili pemerintah colonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, kendatipun Sultan Kutai enggan membiarkan tentara Belanda memasuki wilayahnya, Muller memudiki Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat. Muller sendiri, diperkirakan dibunuh sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan, mungkin di jeram Bakang, tempat ia harus membuat sampan guna menghilir Sungai Kapuas. Diduga Muller dibunuh dibunuh oleh suku Aoheng (Bernard Sellato, in: Dr.Anton W. Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1984’, Gramedia Jakarta, 1994” :xiv-xv).Nasib serupa juga telah menimpa Schwaner di Barito.
Ekspedisi pertama Pontianak-Samarinda Dr.A.W.Nieuwenhuis pada 1893-94 harus kembali ke Putussibau pada 22 Juli 1894 karena ‘suku-suku di Mahakam sedang mengadakan berbagai persiapan yang bersifat bermusuhan untuk menyambut mereka” .Padahal ekspedisi pertama ini dikawal oleh 19 serdadu Hindia Belanda (Buku yang sama hlm xvi).
Tahun 1885 suku Iban melakukan serangan besar-besaran terhadap Mahakam Hulu dan menghancurkan semua desa Aoheng dan kampung besar Koeng Irang (ibid).
Ekspedisi Pontianak-Samarinda Nieuwenhuis baru tuntas pada tahun 1900.
Dalam ekspedisi ketiga (1898-1900) Nieuwenhuis, ‘dengan tujuan meneliti cara sarana untuk memperluas pemerintahan Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu agar membentuk kedamaian dan keamanan’.Artinya suatu ekspedisi dengan tujuan politik.
Ekspedisi Nieuwenhuis hanya bisa berhasil setelah ia dibantu oleh orang-orang Dayak sendirim seperti Suku Kayan dari Mendalam dan kepala mereka, Akam Igau. Diseberang perbatasan dibantu oleh Kwing (atau Koeng) Iran, kepala suku Kayan-Mahakam. ‘Nieuwenhuis tidak akan pernah berhasil dengan ekspedisinya jika tidak dibantu oleh orang Dayak yang tidak menyadari tujuan ekonomi dan politik ekspedisi Nieuwenhuis.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik kolonialnya dan penguasaan teritorial sangat berkepentingan dengan berhentinya asang-kayau-bunu antar suku yang ‘kronis.
Penelitian multidisipliner Nieuwenhuis paralel dengan yang dilakukan oleh Dr.C.Snouck Hurgronje di Aceh pada masa Perang Aceh 1873-1904. Nieuwenhuis bahkan menyampaikan terimakasih khusus kepada Hurgronje yang telah ‘memeriksa naskah’ laporannya. (Nieuwenhuis, Mei 1898).
Bersamaan dengan agresi fisik berupa serangan militer, melalui para antropolog dan ilmuwan sosialnya, pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan politik desivilisasi. Smythies misalnya suku-suku di Borneo Tengah dicatatnya sebagai suku-suku kafir dan tidak manusiawi karena membunuh budak-budak (hlm.xx). Politik desivilisasi ini disebut politik ragi using, yang memandang bahwa semua budaya Dayak dan yang berbau Dayak harus dimusnahkan sebagaimana halnya perlakuan terhadap ragi usang, ragi yang sudah rusak.
Menurut Bernard Sellato, antropolog Perancis yang melakukan studi tentang Dayak Kalimantan Timur, ‘pendekatan teoritis Nieuwenhuis jelas berbau periode awal antropologi, ketika lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. ‘Animisme’ dipandang sebagai tahap primitive pada suatu skala peradaban yang mempunyaiu universal.Baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis Durkheim maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertimbangkan dalam karya Nieuwenhuis’ (hlm/xxi).
Tentu saja pendekatan teoritis Nieuwenhuis menggunakan pendekatan kolonial yang memandang Tanah Dayak sebagai terra in cognita, dan tugas orang penjajah dibungkus dengan teori misi suci (la mission sacree) , tugas membudayakan orang yang disebut primitif, karena seperti ditunjukkan oleh tugas utama ekpesdisi ketiganya (1898-1900) adalah misi politik. Agaknya para penginjil awal yang datang ke Borneo pun menganut pandangan yang dianut oleh para antropolog awal. Oleh karena itu Orang Dayak memandang mereka ‘sebagai kaki tangan penjajah’ (Prof.Dr.Ahim S. Rusan,et.al, 2006:65). Empat pendeta Eropa yaitu Hofmeisiter dan isteri, Rott, Kind dan Wigand meninggal karena menjadi sasaran mata Mandau dan anak sumpitan. Sedangkan Klamer luput dari pembunuhan karena ditolong oleh Suta Uno Sitinegara (Prof.Dr.Ahim S. Rusan, et.al.2006: 65).
Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Mei 1859 di Pulau Petak, Kapuas meletus pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda Tjipanas tidak bisa digunakan lagi, anak buah kapal terbunuh semuanya. Tahun Perang Tewah meletus 1855 disusul oleh perang di kawasan hulu Katingan, Mentaya , Kahayan dan Barito yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda baik kapal perang mau pun nyawa. Saat itu Belanda baru saja mengakhir Perang Paderi (1821-1839), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904) masih berlangsung.
Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan asang kayau-bunu selekas mungkin dan memperluas penguasaan teritorial sekaligus. Di pihak lain berada di tengah api perang yang berkobar demikian, hasrat bersatu di kalangan Orang Dayak seluruh Borneo makin dirasakan keniscayaannya.
Dari tuturan di atas, nampak bahwa Periode Pra Tumbang Anoi ini ditandai oleh 1). Asang-kayau bunuh antar suku; 2). Perang melawan Belanda; 3). Tapi bersamaan dengan itu, oleh keperluan perang besar yang disertai dengan agresi kdebudayaan berbentuk politik desivilisasi Belanda itu, di kalangan Orang Dayak mulai tumbuh kesadaran untuk bersatu.
Dengan latarbelakang demikian, Pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 diselenggarakan, dengan Damang Ribu yang lebih dikenal dengan sebutan Damang Batu sebagai organisator pelaksana. Periode Tumbang Anoi dimulai. Latarbelakang musabab penyelenggaraan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dalam buku ‘Sejarah Kalimantan Tengah’ yang ditulis oleh Prof. Ahim S. Rusan, et.al. disebutkan sebagai berikut:
“Untuk mengurusi pemerintahan ( kekuasaannya) di Kalimantan, Belanda mengalami kesulitan karena adanya perlawanan Rakyat Dayak atas kekuasaannya yang dikenal dengan Perang Barito (membela para pengungsi Pegustian Banjar dan berada di tengah masyarakat Dayak pedalaman), Perang Pangkoh Perang Bukit Rawi,Perang Tewah, Perang Mandoun, Perang Kasintu dan Perang Bukit Panya. Di samping adanya perang perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, di antara Suku Dayak sendiri pada abad XIX sering timbul perang antar suku, Asang-Kayau-Bunu.(2006:71).
Buku ini diterbitkan oleh AMAN Kalteng & Yayaasan TIFA,2013.

PERTEMUAN TUMBANG ANOI 1894, TITIK HITAM DALAM SEJARAH DAYAK

Pertemuan Tumbang Anoi 1894“
Titik Hitam Dalam Sejarah Dayak
Oleh Kusni Sulang

Penilaian memuji setinggi langit tanpa kritik terhadap Pertemuan Tumbang Anoi 1894 kembali diteriakkan dalam Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 2-5 Oktober 2014 lalu. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dinilai antara lain sebagai “fajar peradaban” (istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan Belanda yang sangat tidak suka pada Dayak) bagi orang Dayak dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan”. Alasan utama dari penilaian ini adalah karena Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo, telah berhasil “menghentikan kebiasaan perang antarsuku dan antardesa”, “menghentikan kebiasaan balas dendam antarkeluarga”, “menghentikan kebiasaan adat mengayau”. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan “hukum rimba”. Dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan primitif. Penilaian tersebut, mengabaikan atau tidak menyorot poin pertama “Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi 1894” yaitu “1. Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, padahal poin pertama ini merupakan Titik Kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang ia sokong kuat melalui tangan Damang Batu itu, dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya tehadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti “menghentikan kebiasaan adat mengayau”, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said“Tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisas sepenuhnya menguasai Kalimantan” (Radar Sampit, 12 Oktober 2014). Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan misi penelitian tentang Dayak (lihat: Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894) seperti halnya misi yang diserahkan kepada Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) oleh Jenderal JB van Heutz (1851-1924) di Aceh yang waktu itu melakukan perang perlawanan (1873-1904), terpaksa mengalami beberapa kali kegagalan menunaikan tugas kolonialnya. Paut dicatat bahwa sebelum Pertemuan Tumbang Anoi 1894, di berbagai tempat di Kalimantan berlangsung perang perlawanan yang sengit terhadap Belanda sepertk Perang Banjar (1859-1863), Perang Téwah (1885); Perang Hulu Katingan di bawah pimpinan Tamangung Singam (1893-1895); Perang Barito (1865-1905). (Lihat: Prof.Dr. Ahim S. Rusan, et.al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, 2006: 43-50).
Dilihat dari latarbelakang dan hasil Pertemuan Tumbang Anoi 1894, pertemuan dan hasil Pertemuan tersebut, terutama dan pertama-tama adalah untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan cengkeraman kolonial. Dengan menerima poin pertama (tentu bukan kebetulan poin ini dijadikan poin pertama) “Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, maka pemuka-pemuka Dayak seluruh Borneo waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan Belanda sebagai “Negara”nya sendiri. Pemuka-pemuka Dayak mempunyai ilusi pada kekuasaan kolonial.
Ahim S. Rusan, et. Al. dalam buku “Sejarah Kalimantan Tengah” dengan mengutip pendapat Tjilik Riwut, antara lain menulis:
“Dengan usainya Rapat Damai Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahannya di seluruh Kalimantan kaasan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluh-kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapat /tidak diberikan hak-hak yang telah diakui oleh hukum Negara” (Ahim S. Rusan, et.al., 2006: 73).
Rapat Tumbang Anoi 1894 merupakan bentuk politik devide et impera (memecah-belah dan menguasai) yang diterapkan di Kalimantan dilakukan menjelang diresmikannya politik etis Belanda dan sesuai pula dengan nasihat Snouck Hurgronje: “Ketika seseorang ingin menguasai suatu Negara, untuk agar dihargai di Negara itu, maka orang harus membangun diri di negara itu”. Menurut pendekatan ini, penghargaan ini dapat diperoleh dengan memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedesaan, dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan Aceh” (Adrian Vickers, Edisi Indonesia, 2005: 19).
Dengan pendekatan demikian, maka Pertemuan Tumbang Anoi 1894 diselenggarakan dengan hasil sangat memuaskan untuk Belanda, sedangkan ilusi para pemuka Dayak menjadikan Pertemuan ini sebagai titik hitam dalam sejarah Dayak.Akibat dari penerimaan hasil Pertemuan Tumbang Anoi, Belanda leluasa melakukan politik kebudayaan desivilisasi yaitu politik “ragi usang” dampaknya berlangsung sampai sekarang.
Mungkinkah Pertemuan Tumbang Anoi 1894 berlangsung tanpa sokongan kuat dari Belanda? Pemuka-pemuka Dayak waktu itu mau aktif menjadi penyelenggara karena seperti diungkapkan oleh Tjilik Riwut di atas, mereka menaruh ilusi pada kolonial Belanda, tidak mengenal watak sesungguhnya kolonialisme, memandang pemerintahan (Negara) Belanda sebagai pemerintahan sendiri.
Jagau Yanedi dari Borneo Institut dalam pembicaraannya dengan saya mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pandangan orientalis (meminjam istilah Edward Said) yang memandang bahwa Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “fajar peradaban”, tetapi juga tidak sepakat pada pandangan yang disebutnya ekstrim, menilai Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “penaklukan”. “Sebab di pantai Dayak sudah kalah”, tapi Jagau tidak melihat di pedalaman luas berlangsung perang perlawanan yang sengit. Kalah di satu pertempuran tidak berarti kalah dalam peperangan. Tapi dengan Pertemuan -Tumbang Anoi 1894, Dayak bukan hanya kalah dalam pertempuran, tapi kalah dalam perang. Pertemuan Tumbang Anoi 1894, menurut Jagau merupakan pertemuan damai agar bias melakukan perdagangan. Barangkali lebih tepat jika melihat hasil yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut dan Ahim S. Rusan, et.al, setelah Pertemuan adalah perampokan oleh kekuasaan pendudukan.
Membanggakan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 sebagai “fajar peradaban” dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan” tidak lain dari pandangan anakronis dalam sejarah. Masih membanggakan diri sebagai anak jajahan. Karena itu Pertemuan Tumbang Anoi 1894 tidak sepantasnya diperingati saban tahun. Yang merupakan awal kebangkitan Dayak dan sekaligus mengkoreksi kesalahan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah berdirinya Sarikat Dajak tahun 1919, berubah nama jadi Pakat Dajak pada 1926. Sarikat Dajak mempunyai visi-misi dan program pembangkitan serta pemberdayaan yang jelas. Sarikat Dajak dan Pakat Dajak ingin mengindonesiakan dan menginternasionalkan Dayak serta mendayakkan yang nasional dan internasional. Sedangkan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 membanggakan diri sebagai anak jajahan.Atas dasar alasan-alasan demikian, maka lebih-lebih tidak dan bukan bahwa Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 3-4 Oktober 2014 sebagai hari “Kebangkitan Dayak”. Lebih tidak rasuk lagi apabila “Kebangkitan Dayak” sekarang ditandingkan dengan kenyataan yang oleh Panitia Pakat Dayak Kalteng dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi “masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak terutama di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah.”
Menjadi pertanyaan besar, mengapa terlalu sulit mengakui jasa Sarikat Dajak (1919) dan Pakat Dajak (1926) yang visi-misi dan program serta prakteknya jelas nasionalistik, anti penjajahan dan membebaskan manusia, cq manusia Dayak? Barangkali kesulitan ini merupakan bentuk dari sulitnya menjadi manusia merdeka dan bermartabat. Sebab lain, barangkali diterapkannya pendekatan etnosentrisme dan pandangan yang sesungguhnya bersifat rendah diri, tapi tidak disadari, karena berada di kawasan bawah sadar. Rendah diri adalah sisi lain dari satu mata uang kepongahan semu yang gemar pada pencitraan.
Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, 2-4 Oktober 2014 lalu meninggalkan banyak pertanyaan dan membuka polemiki secara konsepsional, sejarah, budaya dan teoritis. Debat ide atau debat akademi serta penelitian serius merupakan cara penanganan terbaik. Jika sungguh-sungguh ingin maju, kita perlu menggugat diri sendiri. Mengapa tidak?! []

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers