Archive for the ‘Sejarah’ Category

HERSRI SETIAWAN: PERANG SEJARAH

Perang Sejarah
Oleh Hersri Setiawan
From: Lembaga-Pembela Korban-1965 <lbgpk.enamlima@gmail.com>
To: nasional-list@yahoogroups.com
Sent: Saturday, 11 May 2013, 19:17
Subject: [GELORA45] Hersri – Perang Sejarah
Perang Sejarah
by Hersri Setiawan (Notes) on Saturday, May 11, 2013 at 6:49am
Perang Sejarah
Sejarah Alternatif

Indonesia sampai sekarang ini, sejak rezim Orba berkuasa, seakan telah kehilangan visi pertama dan utama yang telah dirumuskan di dalam motto “bhineka tunggal ika”, yang menjadi fondasi dan ruh Panca Sila. Fondasi dan ruh, atau “darah” dan “daging”, Panca Sila itu ialah Demokrasi yang memberi ruang bagi kemerdekaan atau kebebasan.
Perisai ideologi Orde Baru yang sejak hari pertama diseru-serukannya, yi. “melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen”, sesungguhnya tidak ada lain adalah taktik hipokrit demi tujuan yang dirancangnya. Atasnama Bung Karno membunuh Bung Karno. Atasnama Pancasila membunuh Panca Sila. Atasnama Demokrasi membunuh Demokrasi.
Semangat demokrasi ialah semangat “tat twam asi”, di mana yang hidup dan dihidup-hidupkan ialah semangat ke-kita-an, dan bukan semangat “lu lu gue gue”. Semangat kesadaran bahwa “Aku” dan “Engkau” ialah ibarat, kata adagium Jawa, “kodhok kinemulan lèng, lèng kinemulan kodhok”. Karena itu semangat demokrasi ialah semangat anti-kekerasan. Apa yang ditolak oleh demokrasi ialah paham kekerasan dan paham anti-kemerdekaan itu. Demokrasi bukan menolak aliran pemikiran dan kelompok politik!
Tapi apa yang dilakukan Suharto sejak 6 Oktober 1965 justru melakukan “blitzkrieg” pembunuhan massal ke Jawa bagian timur dan Bali. Pembunuhan massal yang didakunya sebagai ‘mission sacré’, karena yang dibunuh adalah orang-orang komunis, kaum ‘ateis yang tidak berhak hidup di bumi Pancasila’. Maka balatentara yang melaksanakan pembunuhan massal itu pun, RPKAD (Resimen Para Komando AD, sekarang bernama Kopassus, Komando Pasukan Khusus) di bawah pimpinan Letjen Sarwo Edhie Wibowo, menjuluki dirinya sebagai ‘Tentara Langit’ yang seakan-akan mengaku-diri sebagai sama seperti halnya ‘Leger des Heils’ atau ‘Bala Keselamatan’[1].
Apa yang dilakukan para sejarawan Orde Baru dari saat itu, bahkan sampai sekarang, ialah membubuhkan kata ”PKI” di belakang kata “G30S”. Pembubuhan predikat “PKI” atas “G30S” itu pun salah satu bentuk kekerasan, yang berlawanan dengan semangat demokrasi. Belum satu bulan di Belanda (1987) saya bersama Prof. W.F. Wertheim diwawancara teve Belanda. Sebelum acara mulai ada dua orang Indonesia yang mengaku-diri, atau dikenal sebagai aktivis, dengan nada menguji bertanya:
“Hersri mau apa di sini?”
“Membongkar mitos!” Jawabku pendek.
“Mitos apa itu?”
“Mitos G30S-PKI. Saya mau hapus embel-embel ‘PKI’ di belakang G30S itu!”
Mereka terperangah. Diam beberapa jurus. Apakah karena selama itu tidak sadar keadaan dan kenyataan, ataukah karena bayangan takut walaupun hidup jauh ‘di luar jarak tembak’ tentaranya Suharto.
“Selama embel-embel itu tidak dihapus,’ aku meneruskan kata-kataku, ‘selama itu juga anakku akan tetap sebagai anak haram-jadah sejarah Indonesia!”
“Kalau begitu Hersri mau melawan arus?”
“Hidup harus berani melawan arus. Jangankan manusia! Bahkan ikan mujahir pun, aku melihat di Buru, selalu berenang menyongsong arus. Hanya sampah dan tinja hanyut menganut arus …!”
Itulah bentuk-bentuk pernyataan atau buah politik kekerasan dan kekerasan politik, yang mengancam eksistensi kebebasan dasar manusia. Bagaimana ingatan orang terhadap kekerasan politik dan politik kekerasan seperti itu akan bisa dilupakan? Historiografi yang sehat ialah historiografi yang tidak “tebang pilih” dalam mencatat dan menyusun segala hal-ihwal yang telah terjadi.
Mengapa janin KKR digugurkan sebelum lahir?
Pada tanggal 7 Desember 2006, hampir enam tahun yang lalu (tulisan ini dari tahun 2012), mudah-mudahan kita semua masih ingat, UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dinyatakan batal oleh Mahkamah Yudisial. Apapun alasan legalistik formal yang dikemukakannya, tapi jelas tindakan itu mengingkari rasa-keadilan (sense of justice) bangsa Indonesia, khususnya para “korban”, dan nurani kemanusiaan pada umumnya.
Langsung atau tidak, terselubung atau terang-terangan, tindakan itu akan bisa dibaca sebagai acara dan upacara syukuran bagi impunitas. Syukuran bagi mereka yang tangannya berlumuran darah. Syukuran bagi para pembesar negeri yang dalam bermain politik tidak dengan kredo “pro bono publico” atau “mamayu hayuning bawana”. Seperti para bangsawan Jawa di masa jauh sebelum mengenal ajaran demokrasi, selagi mereka bermain dan/atau bermain-main politik demi trilogi impian hidup: “turangga” (kuda), lambang kekuasaan (ingatlah bagaimana kinerja money politics), “kukila” (burung), lambang keindahan sensual (ingatlah maraknya “studi banding”), dan “wanita”, lambang kenikmatan jasmaniah (ingatlah kasus YZ – ME dan banyak tokoh pembesar lainnya lagi, seperti akhir-akhir ini kaus Bupati Garut Aceng, Djoko Susilo. Ahmad Fathanah, dan sebagainya).
Sejarah masa lalu akan tetap dipertahankan tersimpan dalam kegelapan. Jangankan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan, bahkan ‘sekedar’ truth telling dan healing pun – baik bagi korban atau victimsmaupun perpetrators atau pelaku kejahatan – tidak dimungkinkan. Bagaimana mungkin terjadi silaturahmi permaafan, jika penguasa justru menetapkan kebijakannya dari atas untuk mengubur kisah-kisah masa lalu, dan menggantikannya dengan kisah-kisah kepahlawanan para jenderal dan pendukung mereka? Ingatlah “Peristiwa Cebongan” dengan empat orang korban oleh oknum-oknum Kopassus yang disebut-sebut sebagai ksatria!
Hari-hari belakangan ini Sejarah Indonesia dikotori dengan hiruk-pikuk masalah pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Suharto. Jika sekiranya berhasil, siapa lagi nanti sesudah Suharto? Apakah itu artinya, jika bukan ‘mikul dhuwur’ Jenderal (Koruptor) Besar Sang Maharaja Jawa, dan ‘mendhem jero’ jasad ribuan (jika bukan jutaan) rakyat yang tak berdosa?
Karena itu historiografi Indonesia harus mencari segala cara untuk menembus kegelapan, tanpa menunggu sampai dibukakan lorong-lorong dan pintu-pintu misteri dibukakan oleh penguasa.
Perang Sejarah

Demikianlah yang telah terjadi dalam menuliskan sejarah tentang Peristiwa G30S 1965 di Indonesia khususnya, dan tentang penulisan sejarah Indonesia pada umumnya pada pasca-G30S 1965. Fokus penulisan berkutat di sekitar mencari tahu, atau lebih tepat merekayasa legitimasi, bahwa dalang peristiwa itu tak ada lain selain PKI. Itu sudah diucapkannya oleh Yoga Sugomo pada 2 Oktober 1965, dan lebih ditegaskan oleh Suharto pada 4 Oktober 1965, pada kesempatan pengangkatan jenazah dari Lubang Buaya, serta oleh A.H. Nasution pada 5 Oktober 1965 di TMP “Kalibata” pada kesempatan penguburan jenazah-jenazah tersebut.
Historiografi Indonesia, menurut hemat saya, sejak saat itu sudah tutup buku. Sejarah modern Indonesia tidak ada lagi, dan sebagai gantinya kita dibawa kembali ke jaman pra-sejarah. Jaman ketika babad, legenda, dan mitos harus diterima sebagai kebenaran tunggal. Pemalsuan dan kepalsuan ditanamkan di dalam ingatan masyarakat dengan berbagai upaya, misalnya melalui media cetak, film, radio dan teve, indoktrinasi dan penataran dan segala macam cara lainnya. “Waarheid” sengaja dilenyapkan atau, jika tidak, ditutup dengan “Dichtung” yang serba misterius. Satu contoh saja, misalnya, tentang dokumen Supersemar. Kita semua, termasuk para sejarawan, dibikin sibuk mengusut proses lahirnya dokumen[2], dan mencari-cari dokumen aseli yang konon raib itu! Kita lalu seperti terbius untuk tidak mempertanyakan lagi, apalagi menggugat, tindak penyalahgunaannya oleh Suharto. Padahal justru tindak penyalah-gunaan inilah yang segera digugat Soekarno, ketika Suharto pada 12 Maret membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan menyatakannya sebagai partai dan ormas terlarang.
Sampai sekarang ini “Jaman Babad” belum sama sekali berakhir. Tapi setidak-tidaknya satu demi satu, bersama dengan turunnya Suharto dari takhta, lahirlah tulisan-tulisan dan wacana-wacana pembanding. Lahir sejarah “alternatif” yang, menjadi harapan saya, harus merupakan suatu “gerakan”, yang ditulis berdasar narasumber dari bawah dan dari kalangan orang-orang yang selama satu generasi lebih dibungkamkan. Tidak lama setelah Suharto tumbang, ketika penulisan sejarah tentang Peristiwa G30S — dan pasca-G30S — di luar negeri (yang dipelopori W.F. Wertheim, Ben Anderson, dan Ruth McVey) kelihatan mulai surut, ‘gerakan historiografi kritis’ di dalam negeri menjadi semakin kuat untuk turun di gelanggang “perang sejarah”, menghadapi historiografi versi rezim militer yang masih tetap hendak berusaha bertahan atau dipertahankan.
Dalam keadaan demikian masuklah buku-buku ‘babad modern’ dan ‘cerita silat modern’, seperti misalnya karangan Antonie C.A. Dake (2005) dan Victor M. Fic (2005)[3]. Sementara itu usaha salah satu penerbit Jakarta untuk memasukkan dan mengindonesiakan buku klasik Ben Anderson dan Ruth McVey diganjal oleh Kejaksaaan Agung. Dalam pada itu, sekarang ini, sejarawan asing peneliti Peristiwa G30S tinggal tersisa pada seorang John Roosa[4], yang tampil dengan bukunya yang cemerlang. Namun buku John Roosa ini pun akhirnya, setelah sebentar sempat beredar, dilarang oleh Kejaksaan Agung RI. Bahwasanya belum lama ini Komisi Yudisial (sekitar medio Oktober 2010) telah mengabulkan tuntutan mencabut kewenangan larang-melarang buku dari tangan Kejaksaan Agung, dan menyerahkannya pada kewenangan pengadilan, bagi saya belum petunjuk ‘kemenangan akhir’ ada pada para pejuang hak-hak asasi manusia dan demokrasi.
The Man Behind The Gun, itulah yang akan menentukan! Siapakah ‘the Man’ di Republik ini sekarang? Adakah ia atau mereka itu kaum Reformis sejati ataukah Reformis gadungan? Karena itu usaha untuk penulisan ‘sejarah alternatif’ tidak ada lain selain harus diteruskan. Sejarah orang-orang pinggiran, atau yang dipinggirkan, dan orang-orang kalah, atau yang dikalahkan, pinjam kata-kata Chairil Anwar, harus diberi tempat. Harus dicatat!

Situasi historiografi kita
Penguasa politik yang tidak peduli pada amanat yang diembannya, yi. pro bono publico, akan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Dalam konteks pembicaraan kita, yi cara-cara untuk memalsu dan merekayasa sejarah. Kisah-kisah sejarah diciptakan dan direkayasa dengan (kata banyak penulis) “logika iklan kekuasaan”. Sebagaimana lazimnya, iklan selalu menampilkan segala hal yang indah dan menggiurkan, sambil meniadakan segala cacat dan kekurangan yang ada.
Rezim Orde Baru, di sepanjang periode kekuasaannya, secara sistematik telah melakukan pemalsuan dan rekayasa penulisan sejarah. Anehnya, Suharto-isme yang di bidang historiografi menggejala sebagai teror sejarah itu, sampai sekarang masih hendak dibenarkan dan diteruskan baik oleh kalangan resmi maupun non-resmi. Penulisan sejarah dan pengajaran sejarah lalu dilihat sebagai bagian belaka dari indoktrinasi. Kepalsuan dan rekayasa ditampilkan sebagai kebenaran, dan kebenaran dikesampingkan atau ditindas atasnama dan demi kekuasaan. Arah penulisan sejarah ialah untuk mengukuhkan dan melestarikan tiang-tiang penyangga kekuasaan Orde Baru, serta membangun dalih untuk pembenaran politik penguasa[5]. Untuk itu kehidupan sipil di segala bidang didominasi oleh militer, dan demi stabilitas kamtibnas sebagai dalih politik represif diberlakukan.

Kekuasaan suatu rezim, kapan pun dan di mana pun, selalu membutuhkan pembenaran sejarah, agar kekuasaan itu diterima sebagai kemutlakan dan kebenaran yang abadi[6]. Berbagai macam alat digunakan untuk itu. Misalnya, di antara yang dipandang paling dekat dan ampuh, ialah media massa dan media pendidikan. Baru pada hari kedua setelah peristiwa G30S, pada 2 Oktober 1965, semua koran di Jakarta dilarang terbit kecuali koran-koran tentara “Angkatan Bersendjata” dan ”Berita Yudha”, disamping “Harian Rakjat” karena termasuk dalam skenario rekayasa sejarah, melalui editorialnya yang menyatakan dukungannya pada G30S, kelak untuk pembuktian tentang kebenaran tuduhan mereka: bahwa PKI adalah dalang Peristiwa G30S. Media pendidikan selain melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah, juga melalui organisasi pedalangan yang dipimpin Sudjono Humardani, seorang perwira tinggi, dan bahkan dengan membentuk dan meningkatkan kegiatan “Uril” (Urusan Moril) di Kodam-Kodam dan bahkan Kostrad. Dampak dari usaha-usaha legitimasi sejarah itu, historiografi menjadi penuh dengan Dichtung dan distorsi.
Munculnya Suharto di atas panggung sejarah lebih mengesankan sebagai satu sosok mitos, jagoan klenik yang difetisykan oleh beberapa gelintir orang pengikutnya, daripada sebagai tokoh sejarah dari sudut tinjauan akademik. Suharto pribadi agaknya menikmati dan juga memanfaatkan alam-pikiran Jawa, yang sejak 17 Agustus 1945 belum sempat terbebaskan dari keterbelakangan feodal itu. Hal ini sangat kentara melalui bukunya “Butir-Butir Budaya Jawa”, yang notabene banyak plagiat dan manipulasi; dan demikian pula dengan cara pengagungan diri melalui nama-nama “anugerah” kepresidenan, seperti Kalpataru, Adhipura, Keteladanan Nasional, Prasamya Purna Nugraha … dan seribusatu piagam dalam bahasa Sanskerta yang telah membatu …

Pe-er kita
Tugas ke depan kita bersama ialah menuliskan ulang sejarah, atau yang banyak pihak menyebutnya sebagai “pelurusan sejarah”. Seluruh sejarah panjang pada masa Orde Baru (1966-1998), khususnya sejarah G30S (1965-1969).[7] Menurut pemahaman saya, sejarah hasil tulis ulang itulah wujud dari ‘sejarah alternatif’.
Sudah banyak buku ditulis oleh para pelaku sejarah yang, oleh alasan politik, sekian lamanya telah dilarang dan tidak berani berbicara. Buku-buku itu, begitu juga kesaksian dari banyak pelaku yang dituturkan secara lisan, semestinyalah diberi tempat yang layak di dalam kajian dan analisis para sejarawan. Kelak, semuanya itu, pasti akan bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi penyusunan historiografi yang lebih akurat dan benar.
Suatu hari sejarah akan berkisah tentang kebenaran. Kapan? Yaitu ketika orang tidak lagi takut kepada kejujuran. Karena kebenaran terletak di dalam kandungannya kejujuran. Tapi selama permainan politik dan politik main-main para pembesar negeri, seperti apa yang kita saksikan sekarang, hanya terhenti sebagai kiat pemuas nafsu perut dan “yang di bawah perut”, selama itu kejujuran dan kebenaran tidak akan pernah ada. Maka penulisan sejarah pun tidak akan pernah tersusun. Perlu diingat, misalnya, ketika RUU KKR masih dalam proses panjang penjadiannya di DPR (dalam catatan saya selama Juli 2003 sampai Agustus 2004), fraksi TNI mengusulkan agar RUU itu terbatas tentang rekonsiliasi dan tanpa pengungkapan kebenaran! Aneh bukan? TNI yang gagah, dan memegang segala senjata maha hebat itu, takut pada Kebenaran!
Padahal, belajar dari kata-kata bersayap di depan museum sejarah di Meksiko, Bung Karno pernah berkata: “Bangsa yang besar ialah bangsa yang kenal akan sejarahnya”. Karena itu, juga Bung Karno berpesan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!”
Kejujuran, kebenaran, dan sejarah harus diperjuangkan. Bukan ditunggu sambil berpangku tangan!***

Tangerang, Mei 1912
Hersri

HARTA RAKYAT NUSANTARA SIRNA OLEH KEJAMNYA POLITIK

Harta Rakyat Nusantara Sirna Oleh Kejamnya Politik

http://gpnku.blogspot.nl/2011/11/harta-rakyat-nusantara-sirna-oleh.html

Senin, 14 November 2011

Gaur Padjadjaran Nusantara

HARTA RAKYAT INDONESIA SIRNA OLEH REKOMENDASI G20

“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.

Soekarno dan John F. Kennedy
Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.

Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.

Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.
Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.

The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.
Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.
April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.

Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.

Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.

Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.

Kisah sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tahu, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.
Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita?

http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/

Information about Coup d’etat ’65, click: http://www.progind.net/
List of books, click: http://sastrapembebasan.wordpress.com/

LE CHILI A TIRE LES LECONS DU PUTSCH DE 1973

Le Chili à tiré les leçons du putsch de 1973
Le Monde.fr | 13.09.2013 à 11h06 • Mis à jour le 13.09.2013 à 11h06 | Par Sebastián Piñera (Président du Chili)
Le Chili a une remarquable tradition de stabilité démocratique. Au cours des 180 dernières années, nous avons été régis par seulement trois Constitutions et, dans leur grande majorité, nos gouvernants ont exercé leurs fonctions et transmis le pouvoir conformément aux règles et aux échéances prévues. Néanmoins, notre histoire politique est loin d’être parfaite. Le coup d’Etat du 11septembre 1973 représente un événement triste et douloureux, dont les causes et conséquences divisent aujourd’hui encore une partie de mes compatriotes.
Ce jour-là, notre démocratie a été brisée. Cette fracture n’a en aucun cas été intempestive ni subite. Il s’agissait du dénouement prévisible, mais pas inévitable, d’une longue et éprouvante agonie des valeurs républicaines et de l’étiolement progressif de l’État de droit.
Car dès le début des années 1960, on perçoit comment, peu à peu, le bon sens qui nous caractérisait a commencé à céder face aux passions déchaînées, le respect face à l’intolérance, le dialogue républicain face à la violence.
DES RESPONSABILITÉS POLITIQUES OU HISTORIQUES
Certains voudraient croire que toute la responsabilité de ce qui est survenu à partir de 1973 incombe à ceux qui ont commis des crimes contre l’humanité. Cette position est correcte s’agissant de la responsabilité pénale, mais insuffisante pour se forger une opinion avertie de ce qui s’est passé. Outre la responsabilité pénale, il y a aussi des responsabilités politiques ou historiques. Même si leur charge morale est moindre, elles n’en existent pas moins.
A mon avis, cette responsabilité politique revient, en premier lieu, à ceux qui avaient promu la haine et la violence au rang de méthode légitime d’action politique. Voilà qui n’est pas sans rappeler ce poème de Victor Hugo dans lequel la tête coupée de Louis XVI reproche aux rois de France qui l’ont précédé d’avoir construit le système qui l’a mené à la guillotine.
Mais cette responsabilité incombe également à ceux qui, après le coup d’Etat, du fait de leurs postes, investitures ou influence, auraient pu éviter les violations des droits de l’homme et ne l’ont pas fait, parce qu’ils ont subordonné les principes à leurs intérêts ou cédé à la peur. Je pense à ces juges qui ont abdiqué leurs fonctions juridictionnelles et à certains médias et journalistes qui ont occulté, déformé ou accepté de manipuler la vérité.
Enfin, la responsabilité de ce qui s’est passé pèse aussi sur ceux qui ont applaudi ou maintenu un silence imperturbable face aux crimes et folies des uns et des autres. Sans oublier ceux qui les réprouvaient, comme nous, et auraient pu faire davantage pour l’éviter.

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE CE QUI EST SURVENU

Nous nous devons de regarder aussi au-delà, afin de tirer les enseignements de ce qui est survenu. Le premier est d’admettre, sans réserve d’aucune sorte, que même dans des situations extrêmes, y compris de guerre extérieure ou intérieure, il existe des normes morales et juridiques qui doivent être respectées par tous.
La torture, le terrorisme ou la disparition forcée de personnes ne peuvent être justifiés sans tomber dans un abîme moral inacceptable. Aucun état d’exception, aucune révolution, quelle que soit leur orientation, ne justifie la violence ni les violations des droits de l’homme.
La deuxième leçon est que la démocratie, la paix et l’amitié civique sont des valeurs beaucoup plus fragiles que nous le croyons, nous ne pouvons donc jamais les considérer comme acquises.
Et le troisième enseignement est qu’il existe une relation étroite entre la qualité de la démocratie, le progrès économique et la justice sociale, au point que l’altération de n’importe lequel de ces éléments finit, tôt ou tard, par faire du tort aux autres.
Elles sont, d’une certaine manière, comme un arbre qui requiert d’être arrosé chaque jour afin d’éviter qu’il ne se flétrisse et finisse par se dessécher. Et cette attention ne doit pas seulement être apportée dans les actes, mais aussi dans les mots, les gestes et les formes.
TRANSITION PACIFIQUE
Le passé est déjà écrit. Nous pouvons en débattre, l’interpréter et nous en souvenir. Mais nous ne pouvons pas en rester prisonniers. Car, lorsque le présent reste ancré dans le passé, c’est le futur qui seul en pâtit. Le défi n’est donc pas d’oublier ce qui s’est passé, mais d’en faire la relecture avec une disposition nouvelle, positive, chargée d’espoir, en cherchant à apprendre des épreuves endurées afin qu’elles ne se répètent plus jamais.
Tout comme nous pouvons tirer les enseignements de nos erreurs, nous devons apprendre de nos réussites, qui ont été nombreuses et remarquables. En effet, les transitions vers la démocratie se font d’habitude dans une atmosphère de trouble et de chaos politique, économique et social. Cela n’a pas été le cas du Chili, qui a eu la sagesse de mener une transition pacifique et exemplaire, qui nous remplit de fierté et nous a ouvert les portes du développement.
Le Chili affronte aujourd’hui une autre transition, qui est en marche et requiert l’unité, les efforts et l’engagement de tous les Chiliens. Je fais référence à la transition qui nous permettra, avant la fin de cette décennie, d’être le premier pays d’Amérique latine à laisser derrière lui le sous-développement, la pauvreté et les inégalités excessives. Et à obtenir tout cela dans la démocratie et la paix.
Il s’agit, en fin de compte, du rêve que nos parents et grands-parents ont toujours caressé, mais n’ont jamais atteint. Voilà la grande mission de notre génération, la génération du Bicentenaire de l’indépendance.
Sebastián Piñera (Président du Chili)

PERIODE PRA TUMBANG ANOI 1894

Periode Pra Tumbang Anoi 1894
Cuplikan dari buku “Refleksi Kritis Untu Hari Esok. Perlindungan Masyarakat Adat” *

OLEH kUSNI SULANG
Periode Pra Tumbang Anoi bisa disebut juga Periode Kayau-Asang karena periode ini kayau-asang berlangsung marak. Sengit dan berbahayanya (dari segi keamanan) pada masa kayau-asang ini, antara lain dilukiskan oleh contoh-contoh berikut:
Mayor Georg Muller, seorang perwira zeni dari tentara Napoleon I, sesudah Waterloo masuk dalam pamongpraja Hindia Belanda. Mewakili pemerintah colonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, kendatipun Sultan Kutai enggan membiarkan tentara Belanda memasuki wilayahnya, Muller memudiki Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat. Muller sendiri, diperkirakan dibunuh sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan, mungkin di jeram Bakang, tempat ia harus membuat sampan guna menghilir Sungai Kapuas. Diduga Muller dibunuh dibunuh oleh suku Aoheng (Bernard Sellato, in: Dr.Anton W. Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1984’, Gramedia Jakarta, 1994” :xiv-xv).Nasib serupa juga telah menimpa Schwaner di Barito.
Ekspedisi pertama Pontianak-Samarinda Dr.A.W.Nieuwenhuis pada 1893-94 harus kembali ke Putussibau pada 22 Juli 1894 karena ‘suku-suku di Mahakam sedang mengadakan berbagai persiapan yang bersifat bermusuhan untuk menyambut mereka” .Padahal ekspedisi pertama ini dikawal oleh 19 serdadu Hindia Belanda (Buku yang sama hlm xvi).
Tahun 1885 suku Iban melakukan serangan besar-besaran terhadap Mahakam Hulu dan menghancurkan semua desa Aoheng dan kampung besar Koeng Irang (ibid).
Ekspedisi Pontianak-Samarinda Nieuwenhuis baru tuntas pada tahun 1900.
Dalam ekspedisi ketiga (1898-1900) Nieuwenhuis, ‘dengan tujuan meneliti cara sarana untuk memperluas pemerintahan Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu agar membentuk kedamaian dan keamanan’.Artinya suatu ekspedisi dengan tujuan politik.
Ekspedisi Nieuwenhuis hanya bisa berhasil setelah ia dibantu oleh orang-orang Dayak sendirim seperti Suku Kayan dari Mendalam dan kepala mereka, Akam Igau. Diseberang perbatasan dibantu oleh Kwing (atau Koeng) Iran, kepala suku Kayan-Mahakam. ‘Nieuwenhuis tidak akan pernah berhasil dengan ekspedisinya jika tidak dibantu oleh orang Dayak yang tidak menyadari tujuan ekonomi dan politik ekspedisi Nieuwenhuis.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik kolonialnya dan penguasaan teritorial sangat berkepentingan dengan berhentinya asang-kayau-bunu antar suku yang ‘kronis.
Penelitian multidisipliner Nieuwenhuis paralel dengan yang dilakukan oleh Dr.C.Snouck Hurgronje di Aceh pada masa Perang Aceh 1873-1904. Nieuwenhuis bahkan menyampaikan terimakasih khusus kepada Hurgronje yang telah ‘memeriksa naskah’ laporannya. (Nieuwenhuis, Mei 1898).
Bersamaan dengan agresi fisik berupa serangan militer, melalui para antropolog dan ilmuwan sosialnya, pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan politik desivilisasi. Smythies misalnya suku-suku di Borneo Tengah dicatatnya sebagai suku-suku kafir dan tidak manusiawi karena membunuh budak-budak (hlm.xx). Politik desivilisasi ini disebut politik ragi using, yang memandang bahwa semua budaya Dayak dan yang berbau Dayak harus dimusnahkan sebagaimana halnya perlakuan terhadap ragi usang, ragi yang sudah rusak.
Menurut Bernard Sellato, antropolog Perancis yang melakukan studi tentang Dayak Kalimantan Timur, ‘pendekatan teoritis Nieuwenhuis jelas berbau periode awal antropologi, ketika lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. ‘Animisme’ dipandang sebagai tahap primitive pada suatu skala peradaban yang mempunyaiu universal.Baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis Durkheim maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertimbangkan dalam karya Nieuwenhuis’ (hlm/xxi).
Tentu saja pendekatan teoritis Nieuwenhuis menggunakan pendekatan kolonial yang memandang Tanah Dayak sebagai terra in cognita, dan tugas orang penjajah dibungkus dengan teori misi suci (la mission sacree) , tugas membudayakan orang yang disebut primitif, karena seperti ditunjukkan oleh tugas utama ekpesdisi ketiganya (1898-1900) adalah misi politik. Agaknya para penginjil awal yang datang ke Borneo pun menganut pandangan yang dianut oleh para antropolog awal. Oleh karena itu Orang Dayak memandang mereka ‘sebagai kaki tangan penjajah’ (Prof.Dr.Ahim S. Rusan,et.al, 2006:65). Empat pendeta Eropa yaitu Hofmeisiter dan isteri, Rott, Kind dan Wigand meninggal karena menjadi sasaran mata Mandau dan anak sumpitan. Sedangkan Klamer luput dari pembunuhan karena ditolong oleh Suta Uno Sitinegara (Prof.Dr.Ahim S. Rusan, et.al.2006: 65).
Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Mei 1859 di Pulau Petak, Kapuas meletus pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda Tjipanas tidak bisa digunakan lagi, anak buah kapal terbunuh semuanya. Tahun Perang Tewah meletus 1855 disusul oleh perang di kawasan hulu Katingan, Mentaya , Kahayan dan Barito yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda baik kapal perang mau pun nyawa. Saat itu Belanda baru saja mengakhir Perang Paderi (1821-1839), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904) masih berlangsung.
Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan asang kayau-bunu selekas mungkin dan memperluas penguasaan teritorial sekaligus. Di pihak lain berada di tengah api perang yang berkobar demikian, hasrat bersatu di kalangan Orang Dayak seluruh Borneo makin dirasakan keniscayaannya.
Dari tuturan di atas, nampak bahwa Periode Pra Tumbang Anoi ini ditandai oleh 1). Asang-kayau bunuh antar suku; 2). Perang melawan Belanda; 3). Tapi bersamaan dengan itu, oleh keperluan perang besar yang disertai dengan agresi kdebudayaan berbentuk politik desivilisasi Belanda itu, di kalangan Orang Dayak mulai tumbuh kesadaran untuk bersatu.
Dengan latarbelakang demikian, Pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 diselenggarakan, dengan Damang Ribu yang lebih dikenal dengan sebutan Damang Batu sebagai organisator pelaksana. Periode Tumbang Anoi dimulai. Latarbelakang musabab penyelenggaraan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dalam buku ‘Sejarah Kalimantan Tengah’ yang ditulis oleh Prof. Ahim S. Rusan, et.al. disebutkan sebagai berikut:
“Untuk mengurusi pemerintahan ( kekuasaannya) di Kalimantan, Belanda mengalami kesulitan karena adanya perlawanan Rakyat Dayak atas kekuasaannya yang dikenal dengan Perang Barito (membela para pengungsi Pegustian Banjar dan berada di tengah masyarakat Dayak pedalaman), Perang Pangkoh Perang Bukit Rawi,Perang Tewah, Perang Mandoun, Perang Kasintu dan Perang Bukit Panya. Di samping adanya perang perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, di antara Suku Dayak sendiri pada abad XIX sering timbul perang antar suku, Asang-Kayau-Bunu.(2006:71).
Buku ini diterbitkan oleh AMAN Kalteng & Yayaasan TIFA,2013.

PERTEMUAN TUMBANG ANOI 1894, TITIK HITAM DALAM SEJARAH DAYAK

Pertemuan Tumbang Anoi 1894“
Titik Hitam Dalam Sejarah Dayak
Oleh Kusni Sulang

Penilaian memuji setinggi langit tanpa kritik terhadap Pertemuan Tumbang Anoi 1894 kembali diteriakkan dalam Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 2-5 Oktober 2014 lalu. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dinilai antara lain sebagai “fajar peradaban” (istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan Belanda yang sangat tidak suka pada Dayak) bagi orang Dayak dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan”. Alasan utama dari penilaian ini adalah karena Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo, telah berhasil “menghentikan kebiasaan perang antarsuku dan antardesa”, “menghentikan kebiasaan balas dendam antarkeluarga”, “menghentikan kebiasaan adat mengayau”. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan “hukum rimba”. Dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan primitif. Penilaian tersebut, mengabaikan atau tidak menyorot poin pertama “Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi 1894” yaitu “1. Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, padahal poin pertama ini merupakan Titik Kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang ia sokong kuat melalui tangan Damang Batu itu, dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya tehadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti “menghentikan kebiasaan adat mengayau”, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said“Tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisas sepenuhnya menguasai Kalimantan” (Radar Sampit, 12 Oktober 2014). Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan misi penelitian tentang Dayak (lihat: Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894) seperti halnya misi yang diserahkan kepada Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) oleh Jenderal JB van Heutz (1851-1924) di Aceh yang waktu itu melakukan perang perlawanan (1873-1904), terpaksa mengalami beberapa kali kegagalan menunaikan tugas kolonialnya. Paut dicatat bahwa sebelum Pertemuan Tumbang Anoi 1894, di berbagai tempat di Kalimantan berlangsung perang perlawanan yang sengit terhadap Belanda sepertk Perang Banjar (1859-1863), Perang Téwah (1885); Perang Hulu Katingan di bawah pimpinan Tamangung Singam (1893-1895); Perang Barito (1865-1905). (Lihat: Prof.Dr. Ahim S. Rusan, et.al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, 2006: 43-50).
Dilihat dari latarbelakang dan hasil Pertemuan Tumbang Anoi 1894, pertemuan dan hasil Pertemuan tersebut, terutama dan pertama-tama adalah untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan cengkeraman kolonial. Dengan menerima poin pertama (tentu bukan kebetulan poin ini dijadikan poin pertama) “Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, maka pemuka-pemuka Dayak seluruh Borneo waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan Belanda sebagai “Negara”nya sendiri. Pemuka-pemuka Dayak mempunyai ilusi pada kekuasaan kolonial.
Ahim S. Rusan, et. Al. dalam buku “Sejarah Kalimantan Tengah” dengan mengutip pendapat Tjilik Riwut, antara lain menulis:
“Dengan usainya Rapat Damai Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahannya di seluruh Kalimantan kaasan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluh-kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapat /tidak diberikan hak-hak yang telah diakui oleh hukum Negara” (Ahim S. Rusan, et.al., 2006: 73).
Rapat Tumbang Anoi 1894 merupakan bentuk politik devide et impera (memecah-belah dan menguasai) yang diterapkan di Kalimantan dilakukan menjelang diresmikannya politik etis Belanda dan sesuai pula dengan nasihat Snouck Hurgronje: “Ketika seseorang ingin menguasai suatu Negara, untuk agar dihargai di Negara itu, maka orang harus membangun diri di negara itu”. Menurut pendekatan ini, penghargaan ini dapat diperoleh dengan memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedesaan, dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan Aceh” (Adrian Vickers, Edisi Indonesia, 2005: 19).
Dengan pendekatan demikian, maka Pertemuan Tumbang Anoi 1894 diselenggarakan dengan hasil sangat memuaskan untuk Belanda, sedangkan ilusi para pemuka Dayak menjadikan Pertemuan ini sebagai titik hitam dalam sejarah Dayak.Akibat dari penerimaan hasil Pertemuan Tumbang Anoi, Belanda leluasa melakukan politik kebudayaan desivilisasi yaitu politik “ragi usang” dampaknya berlangsung sampai sekarang.
Mungkinkah Pertemuan Tumbang Anoi 1894 berlangsung tanpa sokongan kuat dari Belanda? Pemuka-pemuka Dayak waktu itu mau aktif menjadi penyelenggara karena seperti diungkapkan oleh Tjilik Riwut di atas, mereka menaruh ilusi pada kolonial Belanda, tidak mengenal watak sesungguhnya kolonialisme, memandang pemerintahan (Negara) Belanda sebagai pemerintahan sendiri.
Jagau Yanedi dari Borneo Institut dalam pembicaraannya dengan saya mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pandangan orientalis (meminjam istilah Edward Said) yang memandang bahwa Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “fajar peradaban”, tetapi juga tidak sepakat pada pandangan yang disebutnya ekstrim, menilai Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “penaklukan”. “Sebab di pantai Dayak sudah kalah”, tapi Jagau tidak melihat di pedalaman luas berlangsung perang perlawanan yang sengit. Kalah di satu pertempuran tidak berarti kalah dalam peperangan. Tapi dengan Pertemuan -Tumbang Anoi 1894, Dayak bukan hanya kalah dalam pertempuran, tapi kalah dalam perang. Pertemuan Tumbang Anoi 1894, menurut Jagau merupakan pertemuan damai agar bias melakukan perdagangan. Barangkali lebih tepat jika melihat hasil yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut dan Ahim S. Rusan, et.al, setelah Pertemuan adalah perampokan oleh kekuasaan pendudukan.
Membanggakan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 sebagai “fajar peradaban” dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan” tidak lain dari pandangan anakronis dalam sejarah. Masih membanggakan diri sebagai anak jajahan. Karena itu Pertemuan Tumbang Anoi 1894 tidak sepantasnya diperingati saban tahun. Yang merupakan awal kebangkitan Dayak dan sekaligus mengkoreksi kesalahan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah berdirinya Sarikat Dajak tahun 1919, berubah nama jadi Pakat Dajak pada 1926. Sarikat Dajak mempunyai visi-misi dan program pembangkitan serta pemberdayaan yang jelas. Sarikat Dajak dan Pakat Dajak ingin mengindonesiakan dan menginternasionalkan Dayak serta mendayakkan yang nasional dan internasional. Sedangkan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 membanggakan diri sebagai anak jajahan.Atas dasar alasan-alasan demikian, maka lebih-lebih tidak dan bukan bahwa Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 3-4 Oktober 2014 sebagai hari “Kebangkitan Dayak”. Lebih tidak rasuk lagi apabila “Kebangkitan Dayak” sekarang ditandingkan dengan kenyataan yang oleh Panitia Pakat Dayak Kalteng dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi “masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak terutama di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah.”
Menjadi pertanyaan besar, mengapa terlalu sulit mengakui jasa Sarikat Dajak (1919) dan Pakat Dajak (1926) yang visi-misi dan program serta prakteknya jelas nasionalistik, anti penjajahan dan membebaskan manusia, cq manusia Dayak? Barangkali kesulitan ini merupakan bentuk dari sulitnya menjadi manusia merdeka dan bermartabat. Sebab lain, barangkali diterapkannya pendekatan etnosentrisme dan pandangan yang sesungguhnya bersifat rendah diri, tapi tidak disadari, karena berada di kawasan bawah sadar. Rendah diri adalah sisi lain dari satu mata uang kepongahan semu yang gemar pada pencitraan.
Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, 2-4 Oktober 2014 lalu meninggalkan banyak pertanyaan dan membuka polemiki secara konsepsional, sejarah, budaya dan teoritis. Debat ide atau debat akademi serta penelitian serius merupakan cara penanganan terbaik. Jika sungguh-sungguh ingin maju, kita perlu menggugat diri sendiri. Mengapa tidak?! []

PERTEMUAN TUMBANG ANOI 1894, TITIK HITAM DALAM SEJARAH DAYAK

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Pertemuan Tumbang Anoi 1894 Titik Hitam dalam Sejarah Dayak
Oleh: Kusni Sulang

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Gezicht_vanaf_de_Kahajan_rivier_op_de_Dajak_kampong_Toembanganoi_Midden-Borneo._TMnr_60010390Collectie Tropen Museum. GEziicht vanaf de Kahajan Rivier op de Daja Borneo via id.wikipedia.org

Penilaian memuji setinggi langit tanpa kritik terhadap Pertemuan Tumbang Anoi 1894 kembali diteriakkan dalam Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 2-5 Oktober 2014 lalu. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dinilai antara lain sebagai “fajar peradaban” (istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan Belanda yang sangat tidak suka pada Dayak) bagi orang Dayak dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan”.

Alasan utama dari penilaian ini adalah karena Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo, telah berhasil “menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa”, “menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga”, “menghentikan kebiasaan adat mengayau”. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan “hukum rimba”. Dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan primitif. Penilaian tersebut, mengabaikan atau tidak menyorot poin pertama “Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi 1894” yaitu “1. Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, padahal poin pertama ini merupakan Titik Kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang ia sokong kuat melalui tangan Damang Batu itu, dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya tehadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti “menghentikan kebiasaan adat mengayau”, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said “Tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisas sepenuhnya menguasai Kalimantan” (Radar Sampit, 12 Oktober 2014). Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan misi penelitian tentang Dayak (lihat: Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894) seperti halnya misi yang diserahkan kepada Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) oleh Jenderal JB van Heutz (1851-1924) di Aceh yang waktu itu melakukan perang perlawanan (1873-1904), terpaksa mengalami beberapa kali kegagalan menunaikan tugas kolonialnya. Paut dicatat bahwa sebelum Pertemuan Tumbang Anoi 1894, di berbagai tempat di Kalimantan berlangsung perang perlawanan yang sengit terhadap Belanda sepertk Perang Banjar (1859-1863), Perang Téwah (1885); Perang Hulu Katingan di bawah pimpinan Tamangung Singam (1893-1895); Perang Barito (1865-1905). (Lihat: Prof.Dr. Ahim S. Rusan, et.al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, 2006: 43-50).

Dilihat dari latar belakang dan hasil Pertemuan Tumbang Anoi 1894, pertemuan dan hasil Pertemuan tersebut, terutama dan pertama-tama adalah untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan cengkeraman kolonial. Dengan menerima poin pertama (tentu bukan kebetulan poin ini dijadikan poin pertama) “Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, maka pemuka-pemuka Dayak seluruh Borneo waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan Belanda sebagai “Negara”nya sendiri. Pemuka-pemuka Dayak mempunyai ilusi pada kekuasaan kolonial. Ahim S. Rusan, et. Al. dalam buku “Sejarah Kalimantan Tengah” dengan mengutip pendapat Tjilik Riwut, antara lain menulis: “Dengan usainya Rapat Damai Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahannya di seluruh Kalimantan kaasan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluh-kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapat /tidak diberikan hak-hak yang telah diakui oleh hukum Negara” (Ahim S. Rusan, et.al., 2006: 73).

Rapat Tumbang Anoi 1894 merupakan bentuk politik devide et impera (memecah-belah dan menguasai) yang diterapkan di Kalimantan dilakukan menjelang diresmikannya politik etis Belanda dan sesuai pula dengan nasihat Snouck Hurgronje: “Ketika seseorang ingin menguasai suatu Negara, untuk agar dihargai di Negara itu, maka orang harus membangun diri di negara itu”. Menurut pendekatan ini, penghargaan ini dapat diperoleh dengan memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedesaan dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan Aceh” (Adrian Vickers, Edisi Indonesia, 2005: 19).

Dengan pendekatan demikian, maka Pertemuan Tumbang Anoi 1894 diselenggarakan dengan hasil sangat memuaskan untuk Belanda, sedangkan ilusi para pemuka Dayak menjadikan Pertemuan ini sebagai titik hitam dalam sejarah Dayak. Akibat dari penerimaan hasil Pertemuan Tumbang Anoi, Belanda leluasa melakukan politik kebudayaan desivilisasi yaitu politik “ragi usang” dampaknya berlangsung sampai sekarang.

Mungkinkah Pertemuan Tumbang Anoi 1894 berlangsung tanpa sokongan kuat dari Belanda? Pemuka-pemuka Dayak waktu itu mau aktif menjadi penyelenggara karena seperti diungkapkan oleh Tjilik Riwut di atas, mereka menaruh ilusi pada kolonial Belanda, tidak mengenal watak sesungguhnya kolonialisme, memandang pemerintahan (Negara) Belanda sebagai pemerintahan sendiri.

Jagau Yanedi dari Borneo Institut dalam pembicaraannya dengan saya mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pandangan orientalis (meminjam istilah Edward Said) yang memandang bahwa Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “fajar peradaban”, tetapi juga tidak sepakat pada pandangan yang disebutnya ekstrim, menilai Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “penaklukan”. “Sebab di pantai Dayak sudah kalah”, tapi Jagau tidak melihat di pedalaman luas berlangsung perang perlawanan yang sengit. Kalah di satu pertempuran tidak berarti kalah dalam peperangan. Tapi dengan Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Dayak bukan hanya kalah dalam pertempuran, tapi kalah dalam perang. Pertemuan Tumbang Anoi 1894, menurut Jagau merupakan pertemuan damai agar bisa melakukan perdagangan. Barangkali lebih tepat jika melihat hasil yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut dan Ahim S. Rusan, et.al, setelah Pertemuan adalah perampokan oleh kekuasaan pendudukan.

Membanggakan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 sebagai “fajar peradaban” dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan” tidak lain dari pandangan anakronis dalam sejarah. Masih membanggakan diri sebagai anak jajahan. Karena itu Pertemuan Tumbang Anoi 1894 tidak sepantasnya diperingati saban tahun. Yang merupakan awal kebangkitan Dayak dan sekaligus mengkoreksi kesalahan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah berdirinya Sarikat Dajak tahun 1919, berubah nama jadi Pakat Dajak pada 1926. Sarikat Dajak mempunyai visi-misi dan program pembangkitan serta pemberdayaan yang jelas. Sarikat Dajak dan Pakat Dajak ingin mengindonesiakan dan menginternasionalkan Dayak serta mendayakkan yang nasional dan internasional. Sedangkan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 membanggakan diri sebagai anak jajahan. Atas dasar alasan-alasan demikian, maka lebih-lebih tidak dan bukan bahwa Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 3-4 Oktober 2014 sebagai hari “Kebangkitan Dayak”. Lebih tidak rasuk lagi apabila “Kebangkitan Dayak” sekarang ditandingkan dengan kenyataan yang oleh Panitia Pakat Dayak Kalteng dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi “masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak terutama di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Tengah.”

Menjadi pertanyaan besar, mengapa terlalu sulit mengakui jasa Sarikat Dajak (1919) dan Pakat Dajak (1926) yang visi-misi dan program serta prakteknya jelas nasionalistik, anti penjajahan dan membebaskan manusia, cq manusia Dayak? Barangkali kesulitan ini merupakan bentuk dari sulitnya menjadi manusia merdeka dan bermartabat. Sebab lain, barangkali diterapkannya pendekatan etnosentrisme dan pandangan yang sesungguhnya bersifat rendah diri, tapi tidak disadari, karena berada di kawasan bawah sadar. Rendah diri adalah sisi lain dari satu mata uang kepongahan semu yang gemar pada pencitraan.

Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, 2-4 Oktober 2014 lalu meninggalkan banyak pertanyaan dan membuka polemik secara konsepsional, sejarah, budaya dan teoritis. Debat ide atau debat akademi serta penelitian serius merupakan cara penanganan terbaik. Jika sungguh-sungguh ingin maju, kita perlu menggugat diri sendiri. Mengapa tidak?! []

Perjanjian Antar Generasi

Salah satu hasil dari Napak Tilas Rapat Tumbang Anoi 1894 yang berlangsung di Desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, adalah terbitnya Perjanjian Antar Generasi. Dalam Pumpung Haï yang diselenggarakan di Bétang Hapakat, milik Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Jln. RTA. Milono 163, Palangka Raya.

DR. Siun Jarias, SH, MH. antara lain mengatakan bahwa Perjanjian Antar Generasi ini dibuat untuk memberitahukan kepada generasi-generasi Dayak berikut bahwa Dayak angkatan hari ini telah melakukan sesuatu untuk kepentingan Dayak bermartabat. Dengan kata lain agar dikenang.

Perjanjian Antar Generasi ini ditandatangani oleh wakil tiga generasi. Generasi Masa Lalu diwakili oleh Sabran Ahmad, Talinting Tupak, Lewis KDR. (Orang yang masih hidup, pantaskah disebut “generasi masa lalu? Ya, jika mereka menjadi zombie). Sementara Generasi Masa Kini diwakili oleh Siun Jarias, Zulhaidir, dan Perdie. Sedangkan Generasi Masa Depan diwakili oleh Nomi Adilia, Eteria, dan Teresia (Dua penandatangan dokumen yang terakhir tanpa disertai nama keluarga. Ada yang disembunyikan? –Red.) Para penandatangan Perjanjian Antar Generasi ini bertindak atas nama masyarakat adat Dayak Kalimantan.

Perjanjian Antar Generasi yang dibacakan Sabtu, 4 Oktober 2014 malam adalah sbb:

Pertama, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menghargai satu sama lain dalam hal keyakinan dan atau agama yang dianut masing-masing, selanjutnya perbedaan agama tidak boleh memecah-belah dan tidak boleh karena memeluk suatu agama berakibat bukan lagi sebagai Suku Dayak, sebab Suku Dayak bukanlah agama.
Kedua, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menjaga nilai-nilai keadilan, keberadaban, kemanusiaan, harkat dan martabat suku Dayak di tengah-tengah pergaulan antar anak bangsa Indonesia, bahkan di tengah-tengah pergaulan internasional.
Ketiga, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi bukan sebagai penonton tetapi berperan aktif dalam struktur pemerintah demi membangun NKRI di tingkat nasional dan menjadi pemain utama dalam struktur pemerintahan daerah di tanah Dayak Kalimantan.
Keempat, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi dalam kancah politik nasional dan memperoleh posisi utama dan aktif dalam kancah politik daerah di tanah Dayak Kalimantan.
Kelima, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan sebagai bagian Bhinneka Tunggal Ika, ahli waris sumber daya alam, warisan leluhur di Kalimantan berjanji unuk memperoleh keadilan dalam hal menguasai wilayah, melestarikan hutan, dan menikmati hasil sumber daya alam myang berlimpah demi mewujudkan kesejahteraan , harkat dan martabat dalam tingkat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Perjanjian ini dibuat ditandatangani di Tumbang Anoi 4 Oktober 2014 oleh wakil tiga generasi. Perjanjian diketahui oleh Presiden MADN Agustin Teras Narang. ask-5-10-14

 

Periode Pra Tumbang Anoi
Oleh: Kusni Sulang

Periode Pra Tumbang Anoi bisa disebut juga Periode Kayau-Asang karena periode ini kayau-asang berlangsung marak. Sengit dan berbahayanya (dari segi keamanan) pada masa kayau-asang ini, antara lain dilukiskan oleh contoh-contoh berikut: 1) Mayor Georg Muller, seorang perwira zeni dari tentara Napoleon I, sesudah Waterloo masuk dalam pamongpraja Hindia Belanda. Mewakili pemerintah colonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, kendatipun Sultan Kutai enggan membiarkan tentara Belanda memasuki wilayahnya, Muller memudiki Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat. Muller sendiri, diperkirakan dibunuh sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan, mungkin di jeram Bakang, tempat ia harus membuat sampan guna menghilir Sungai Kapuas. Diduga Muller dibunuh dibunuh oleh suku Aoheng (Bernard Sellato, in: Dr.Anton W. Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1984’, Gramedia Jakarta, 1994” :xiv-xv).Nasib serupa juga telah menimpa Schwaner di Barito. 2) Ekspedisi pertama Pontianak-Samarinda Dr.A.W.Nieuwenhuis pada 1893-94 harus kembali ke Putussibau pada 22 Juli 1894 karena ‘suku-suku di Mahakam sedang mengadakan berbagai persiapan yang bersifat bermusuhan untuk menyambut mereka” . Padahal ekspedisi pertama ini dikawal oleh 19 serdadu Hindia Belanda (Buku yang sama hlm xvi). 3) Tahun 1885 suku Iban melakukan serangan besar-besaran terhadap Mahakam Hulu dan menghancurkan semua desa Aoheng dan kampung besar Koeng Irang (ibid). 4) Ekspedisi Pontianak-Samarinda Nieuwenhuis baru tuntas pada tahun 1900.Dalam ekspedisi ketiga (1898-1900) Nieuwenhuis,  ‘dengan tujuan meneliti cara sarana untuk memperluas pemerintahan Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu agar membentuk kedamaian dan keamanan’. Artinya suatu ekspedisi dengan tujuan politik. Ekspedisi Nieuwenhuis hanya bisa berhasil setelah ia dibantu oleh orang-orang Dayak sendiri seperti Suku Kayan dari Mendalam dan kepala mereka, Akam Igau. Diseberang perbatasan dibantu oleh Kwing (atau Koeng) Iran, kepala suku Kayan-Mahakam. ‘Nieuwenhuis tidak akan pernah berhasil dengan ekspedisinya jika tidak dibantu oleh orang Dayak yang tidak menyadari tujuan ekonomi dan politik ekspedisi Nieuwenhuis.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik kolonialnya dan penguasaan teritorial sangat berkepentingan dengan berhentinya asang-kayau-bunu antar suku yang kronis. Penelitian multidisipliner Nieuwenhuis paralel dengan yang dilakukan oleh Dr. C. Snouck Hurgronje di Aceh pada masa Perang Aceh 1873-1904. Nieuwenhuis bahkan menyampaikan terima kasih khusus kepada Hurgronje yang telah ‘memeriksa naskah’ laporannya. (Nieuwenhuis, Mei 1898).
Bersamaan dengan agresi fisik berupa serangan militer, melalui para antropolog dan ilmuwan sosialnya, pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan politik desivilisasi. Smythies misalnya suku-suku di Borneo Tengah dicatatnya sebagai suku-suku kafir dan tidak manusiawi karena membunuh budak-budak (hlm.xx). Politik desivilisasi ini disebut politik “ragi usang”, yang memandang bahwa semua budaya Dayak dan yang berbau Dayak harus dimusnahkan sebagaimana halnya perlakuan terhadap ragi usang, ragi yang sudah rusak.

Menurut Bernard Sellato, antropolog Perancis yang melakukan studi tentang Dayak Kalimantan Timur, ‘pendekatan teoritis Nieuwenhuis jelas berbau periode awal antropologi, ketika lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. ‘Animisme’ dipandang sebagai tahap primitive pada suatu skala peradaban yang mempunyaiu universal. Baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis Durkheim maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertimbangkan dalam karya Nieuwenhuis’ (hlm. xxi).

Tentu saja pendekatan teoritis Nieuwenhuis menggunakan pendekatan kolonial yang memandang Tanah Dayak sebagai terra in cognita, dan tugas orang penjajah dibungkus dengan teori misi suci (la mission sacree) , tugas membudayakan orang yang disebut primitif, karena seperti ditunjukkan oleh tugas utama ekpesdisi ketiganya (1898-1900) adalah misi politik. Agaknya para penginjil awal yang datang ke Borneo pun menganut pandangan yang dianut oleh para antropolog awal. Oleh karena itu Orang Dayak memandang mereka ‘sebagai kaki tangan penjajah’ (Prof. Dr. Ahim S. Rusan, et.al, 2006:65). Empat pendeta Eropa yaitu Hofmeisiter dan isteri, Rott, Kind dan Wigand meninggal karena menjadi sasaran mata Mandau dan anak sumpitan. Sedangkan Klamer luput dari pembunuhan karena ditolong oleh Suta Uno Sitinegara (Prof. Dr. Ahim S. Rusan, et.al. 2006: 65).

Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Mei 1859 di Pulau Petak, Kapuas meletus pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda Tjipanas tidak bisa digunakan lagi, anak buah kapal terbunuh semuanya. Tahun Perang Tewah meletus 1855 disusul oleh perang di kawasan hulu Katingan, Mentaya , Kahayan dan Barito yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda baik kapal perang mau pun nyawa. Saat itu Belanda baru saja mengakhir Perang Paderi (1821-1839), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904) masih berlangsung.

Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan asang kayau-bunu selekas mungkin dan memperluas penguasaan teritorial sekaligus. Di pihak lain berada di tengah api perang yang berkobar demikian, hasrat bersatu di kalangan Orang Dayak seluruh Borneo makin dirasakan keniscayaannya.

Dari tuturan di atas, nampak bahwa Periode Pra Tumbang Anoi ini ditandai oleh 1) Asang-kayau bunuh antar suku; 2) Perang melawan Belanda; 3) Tapi bersamaan dengan itu, oleh keperluan perang besar yang disertai dengan agresi kdebudayaan berbentuk politik desivilisasi Belanda itu, di kalangan Orang Dayak mulai tumbuh kesadaran untuk bersatu.

Dengan latar belakang demikian, Pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 diselenggarakan, dengan Damang Ribu yang lebih dikenal dengan sebutan Damang Batu sebagai organisator pelaksana. Periode Tumbang Anoi dimulai. Latar belakang musabab penyelenggaraan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dalam buku ‘Sejarah Kalimantan Tengah’ yang ditulis oleh Prof. Ahim S. Rusan, et.al. disebutkan sebagai berikut:
“Untuk mengurusi pemerintahan ( kekuasaannya) di Kalimantan, Belanda mengalami kesulitan karena adanya perlawanan Rakyat Dayak atas kekuasaannya yang dikenal dengan Perang Barito (membela para pengungsi Pegustian Banjar dan berada di tengah masyarakat Dayak pedalaman), Perang Pangkoh Perang Bukit Rawi, Perang Tewah, Perang Mandoun, Perang Kasintu dan Perang Bukit Panya. Di samping adanya perang perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, di antara Suku Dayak sendiri pada abad XIX sering timbul perang antar suku, Asang-Kayau-Bunu.”(2006:71).

*Cuplikan dari buku “Refleksi Kritis Untuk Hari Esok: Perlindungan Masyarakat Adat”. Buku ini diterbitkan oleh AMAN Kalteng & Yayaasan TIFA, 2013.

GELORA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17-8-1945

Gelora Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945.
Cuplikan Peristiwa Pertempuran di Tumbang Samba dan di Tumbang Manjul

Oleh TT. Suan *

Pendahuluan

 

Peristiwa pertempuran melaaan pasukan NICA atau Belanda yang terjadi di Tumbang Sama dan Tumbang Manjul, 53 tahun silam, merupakan salah satu noktah dari mata-rantai wujud nyata gelora semangat rakyat Indonesia, termasuk rakyat dari etnik Dayak di Kalimantan Tengah turut membela dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Daerah Kalimantan Tengah yang kita kenal sekarang ini, baik pada masa sebelum Perang Dunia (PD) II, mau pun sesudah pemulihan kedaulantan 1949 sampai dengan tahun 1956, adalah bagian dari Keresidenan Borneo (Kalimantan Selatan).

Ihwal pertempuran di Tumbang Samba dan di Tumbang Manjul tersebut di sini akan disajikan seb atas lingkup ‘cuplikan’ mengenai fakta dan kejadiannya saja. Peristiwa itu sendiri seharusnya tertera pada halaman buku sejarah perjuangan mempertaha nkan Proklamasi Kemerdekaan di Pulau Kalimantan.

Sebagai bahan untuk memahami fakta dan kejadian tersebut, ada baiknya secara singkat dikemukakan tengang pembagian wilayah administrasi pemerintahan yang melingkupi desa Tumbang Samba yang sekarang ini menjadi ibukota Kecamatan Katingan Tengah, dan Tumbang Manjul yang sekarang menjadi ibukota Kecamaan Seruyan Hulu. Kedua kecamatan itu dahulu termasuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut Onderafdeeling Sampit.

Pembagian wilayah adminitrasi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan sebelum PD II dengan sebutan Gouvernement van Borneo, terdiri dari dua Keresidenan, yakni (1). Resdentie Westerafedeeling van Borneo (Keresidenanan Bagian Barat
Kalimantan, dan (2). Residentie Zuider en Oosterafdeeling van Borneo (Keresidenan Bagian Timur dan Selatan Kalimantan).

Keresidenan Bagian Timur dan Selatan Kalimantan dibagi menjadi lima afdeeling, yajni afdeeling Bandjermasin, afdeeling Hoeloe Soengai, afdeeling Kapoeas-Barito, afdeeling Samarinda dan afdeeling Boeloengan-Beraoe.

Sedangkan afdeeling Kapoeas-Barito itu sendiri meliputi enam onderafdeelingen, yakni (1). Onderafdeeling Boven Dajak (Dayak Hulu) dengan ibukotanya Koeala Koeroen; (2). Onderafdeeling Beneden Dajak (Dayak Hilir) dengan ibukotanya Koeala Kapoeas; (3). Onderafdeeling Moeara Tewe dengan ibukotanya; (4)onderrafdeeling Boentok ibukotanya Boentok; (5). Onderafdeeling Sampit ibukotanya Sampit, dan (6). Onderafdeeling Kotawaringin ibukotanya Pangkalan Boen, tapi juga merupakan daerah swapraja-kesultanan Kotawaringin.

Sewaktu penjajah Belanda kembali menduduk Kalimanan usai PD II, oleh pemerintah pelarian dalam pengasingan di Austealia yang disebut Pemerintah NICA (Nederlands Indische Civiel Adminstratie atau Netherlands Indies Civil Administration) , maka bagi gobernemen Borneo, dibentuknya adminstrasi pemerintahanb yang terbagi atas tiga Keresidenan (Staatsblad Nomor 64 Tahun 1946), yaitu:

Ferry di Tumbang Samba. Karena tak ada jembatan, untuk mencapai bagian-bagian Kota Tumbang Samba yang dipisahi oleh sungai, perahu tambang, disebut ferry, memainkan peranan penting. Jembatan hanya ada di janji pilkada. Mimpi para pejuang 1945 masih jauh dari terwujud (Foto. Dok. Kusni Sulang, 2013).

1. Residentie Zuid-Bornep (Keresidenan Kalimantan Selatan);
2. Residentie Oost-Borneo (Keresidenan Kalimantan Timur);
3. Residentie West-Borneo (Keresidenan Kalimantan Barat).
Pada Keresidenan Kalimantan Selatan nampaknya tetap terdiri atas tiga afedeeling, seperti keadaan sebelum PD II, yakni afdeeling Bandjermasin, afdeeling Hoeloe Soengai dan afdeeling Kapoeas-Barito. Namun tak lama kemudian di Residentie Zuid-Borneo dibentuk empat daerah otonom yaitu satuan ketatanegaraan yang tegak sendiri. Daerah-daerah otonom tersebut adalah:
1. Kotawaringin (zelfberstuur);
2. Dewan Dayak Besar (Groot Dajak Raad, neo zelf-berstuur, Staadblad Nom9r 134 Tahun 1946).Sebenarnya tersebut 1 dan 2 adalah “pemekaran” afdeeling Kapoeas-Barito.
3. Federasi Borneo Tenggara (Staatblad Nomor 3 Tahun 1947) dan
4. Daerah Banjar (Staatblad Nomor 14 Tahun 1948).

Desa Tumbang Samba dan desa Tumbang Manjul dilihat dari “domisilinya” , menurut konstruksi wi;ayah administrasi di masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu termasuk dalam lingkup onderafdeeling Sampit yang terdiri dari tiga distrik, yakni distrik Sampit Selatan, distrik Sampit Hulu dan distrik Mendawai.

Semula distrik Mendawai beribukota Mendawai, yang terletak di tepi timur Sungai Katingan dekat pantai laut Jawa. Di zaman Belanda dahulu, Sungai Katingan lebih dikenal dengan nama Sungai Mendawai. Wilayah distrik Mendawai itu sendiri, tidak meliputi sepanjang Sungai Mendawai atau Katingan, tapi hanya sampai dengan desa Telok saja. Mulai dari desa Tumbang Samba dan seluruh desa bagi hulu termasuk semua desa di cabang atau anak Sungai Katingan masuk ke dalam distrik Sampit Hulu dengan ibukotanya Kuala Kuayan. Ada pun desa Tumbang Manjul, yang sekarang sebagai ibukota Kecamatan Seruyan Hulu, memang terletak di tepi barat Sungai Manjul. Sungai Manjul itu sendiri merupakan anak atau cabang Sungai Seruyan pada belahan baratnya.

Dengan terbentuknya daerah Dayak Besar sebagai daerah otonom ala Belanda, sesuai dengan perubahan yang disebut “hervomingberstuur” bagi Tanah Dayak, dua onderdistrict kawasan Sungai Katingan bagian hulu (utara) yakni Katingan Tengah ibukotanya Tumbang Samba; Katingan Hulu ibukotanya Tumbang Sanamang, dimasukkan ke dalam distrik Katingan.

Ada pun Desa Tumbang Manjul dengan semua desa termasuk aliran Sungai Kale, cabang Sungai Seruyan pada tepi timurnya kawasan udik Sungai Seruyan, sebagai bagian atau termasuk dalam Kecamatan Katingan Hulu, pada zaman Belanda disebut onderdistrict Oost Boven Sampit (onderdistrict Sampit Timur Hulu). Dan desa yang terletak di sebelah hilir Tumbang Manjul hingga muara Sungai Seruyan, pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Sungai Pembuang, terdiri dari dua onderdistrict (kecamatan) yakni onderdistrict Seruyan Hilir ibukotanya Kuala Pembuang, dan onderdistrict Seruyan Hulu ibukotanya Rantau Pulut.

Ihwal Distrik Mendawai dengan ibukotanya Mendawai dibentuk oleh Belanda setelah usai Perang Banjar, kira-kira tahun 1870. Sekitar tahun 1918, ibukota distrik Mendawai dipindahkan ke Kasongan, Kecamatan Katingan Tengah sekarang, pada zaman pemerintah Belanda dahulu disebut onderdistrict Ooost Beneden Sampit (onderdistrict Sampit Timur Hilir).

Pembentukan wilayah Kecamatan Katingan Tengah itu dilakukan sewaktu penduduk militer Jepang (Angkatan Laut) pada awal tahun 1944. Ini nampaknya sejalan dengan “peningkatan” status inderafdeeling Sampit menjadi afdeeling Samping (dalam bahasa Jepang: Sampit Bun Ken menjadi Sampit Ken).

Peresmian Kecamatan Katingan Tengah sekaligus pembukaan kantornya, menggunakan salah satu ruang gudang milik H. Djamain, ayah Profesor Darmansyah Djamain, SH, MH, Kakanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Tengah saat ini (tahun 1999 –Ed.) serta melantik pejabatnya bernama A. Kaderi dengan sebutan jabatannya Djimusucho.

Pada pertengahan tahun 1945, A. Kaderi diganti oleh G.T. Binti, nampaknya pangkatnya sudah sesuai jabatan bagi kepala onderdistrict (camat) dengan sebutan Fuku Guncho.

Gema Proklamasi

 

Proklamasi Kemerdekaan yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta memang gaungnya menyebar ke seluruh pelosok Tamnah Air, tidak terkecuali terdengar juga di Kalimantan, sekali pun sangat lamat. Lebih-lebih lagi di daerah pedalaman dan desa yang jauh terpencil tanpa memiliki alat hubungan komunikasi seperti radio misalnya.

Keadaan transportasi sebagaimana halnya dengan kawasan Kalimantan Selatan, di daerah onderafdeeling Sampit atau Sampit Ken keadaannya memang lebih parah. Perhubungan lewat Kantor Pos –distribusi atau siaran suratkabar dan surat-menyurat – dari ibukota onderafdeeling Sampit ke kecamatan dan desa atau kampung serta sebaliknya, lambat sekali.

Ambil contoh di bidang perhubungan pos. Dari Sampit untuk hubungan ke Katingan menggu nakan jalur Kantor Pos yang rutenya Sampit-Kasongan dengan petugas pos (post roeier) dari Kasongan melalui jalan setapak “etape” Kasongan-Pundu. Mula-mula naik perahu, jalan kaki, dan dari Pundu-Sampit naik perahu, rata-rata perjalanan empat hari. Dari Kasongan menyebar lagi ke ibukota kecamatan sepanjang alur Sungai Katingan baik ke arah hulu mau pun ke arah hilir.

Pos Sampit-Kuala Kuayan, sepenuhnya lewat air. Dari Kuala Kuayan ke kecamatan dalam Distrik Sampit Hulu di antaranya ke Kecamatan Seruyan Hulu, mudik Sungai Kuayan, dilanjutkan dengan jalan setapak ke Rantau Pulut – begitu pula sebaliknya (pulang-pergi) perjalanan petugas. Dari Sampit ke semua kecamatan dalam wilayah Distrik Sampit Hilir dan ke Kuala Pembuang, ibukota Kecamatan Seruyan Hilir, umumnya “zak pos” dikirim lewat perahu motor milik swasta atau masyarakat.

Di Tumbang Samba, berita adanya Proklamasi Kemerdekaan, ada segelintir warga masyarakat mengetahui dari berita suratkabar harian BORNEO SHIMBUN di Banjarmasin, terbitan minggu ketiga bulan Agustus 1945, ditambah lagi dari kabar surat-menyurat antara warga masyarakat yang ada di Sampit atau pun Banjarmasin.

Berita yang dapat dibaca dari suratkabar memang “beredar” di kalangan terbatas di antara anggota masyarakat. Intinya diketahui Indonesia telah merdeka. Untuk Kalimantan telah diangkat Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai Gubernur Borneo.

Pada akhir Oktober dan awal november 1945, lewat pos dan diperoleh dari kantor onderdistrict di Tumbang Samba, beredar adanya semacam selebaran atau siaran dari Pemimpin Tertinggi Tentara Australia atau Tentara Sekutu Jenderal Thomas Blammey tentang kedatangan Tentara Sekutu/Australia di Kalimantan. Kemudian beberapa selebaran tentang Proklamasi yang ditandatangi oleh Soekarno-Hatta; tentang isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; tentang susunan Pemerintah atau Kabinet Republik Indonesia; tentang terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat.

Selain kabar dari mulut ke mulut antara anggota masyarakat khususnya di Tumbang Samba, sebatas itulah berita ihlwal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketahui (Berita suratkabar dan selebaran atau pamflet).

 

Gerakan Merah Putih

Sekali pun berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diterima secara tidak resmi (hanya sebatas berita suratkabar dan selebaran atau pamflet), diterima gembira oleh sebagian warga masyarakat Tumbang Samba, dan nampaknya masyarakat masih menanti kabar yang lebih pasti lagi.

 

Demikianlah sekitar pertengahan bulan Desember 1945 di Tumbang Samba Utusan BPRI/TKR (Badan Pertahanan Rakyat Indonesia/Tentara Keamanan Rakyat) – bentukan lokal – dari Mendawai dipimpin oleh M. Hudrie dengan tugas untuk membentuk BPRI/TKR dan Komite Nasional Daerah (KNID) di Tumbang Samba. Dengan terbentuknya BPRI/TKR dan KNID Tumbang Samba tersebut lalu dilakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman Madrasah Samba Bakumpai. BPRI/TKR dan KNID Tumbang Sama dipimpin oleh Haji Durasit, sebagai Presiden (Ketua). Dalam KNID itu terdiri dari Pengurus/Pemerintahan dan Kelaskaran. Para anggota (staf) antara lain H.Djamin, Matseh, H. Marzuki, H.Umrah, Intjun, Wuhaib Syarkawi, dan lain-lain.

BPRI/TKR (lokal) Tumbang Samba telah merekrut anggota pasukan kelaksaran TKR sekitar seratusan orang. Persenjataan terdiri dari loembing dan mandau serta beberapa pucuk senjata api (senapan dum-dum).

Para pengurus BPRI/TKR dan pimpinan KNID memasang emblim dan insinye Merah Putih, baik di dada mau pun pada kopiah masing-masing. Salam “Merdeka” pun selalu terdengar sebagai Yel Persalaman.

 

Pertempuran Tumbang Samba Pertama

 

Ihwal terbentuknya KN ID dan BPRI/TKR di Tumbang Samba, yang dikenal sebagai Gerakan Merah Putih, oleh para agen NICA/Belanda dilaporkan ke Sampit mau pun ke Banjkarmasin. Sebagaimana diketahui NICA/Belanda dilaporkan deengan membonceng tentara Sekutu/Australia yang telah mendarat di Banjarmasin pada 17 September q945 sehingga sejak Oktober 1945 NICA/Belanda berhasil menguasai daerah Borneo Selatan termasuk Sampit dan Pangkalan Bun.

Demikianlah pada akhir Desember q945 pasukan Belanda (NICA/KNIL) pimpinan komandannya F.J. Hips berangkat ke Sampit menuju Mendawai-Kasongan, terus ke Tumbang Samba dengan dua buah kapal: Hin Kiat dan BO (kapal pendarat). Pada tanggal 6 Januari 1946, BPRI/TKR Mendawai dapat digulungnya. Dari Kasongan pasukan NICA/KNIL Belanda pimpinan Kapten F.J.Hips diiringi Hoofd van Plaatselijke Bestuur (HPB) Kasongan berangkat menuju Tumbang Samba.

Pada pagi hari Kamis 17 Januari 1946, pasukan NICA/KNIL menyerang Markas BPRI/TKR di Samba Bakumpai. Dimulai dengan mendarat di Banut Rumbang, kampung sebelah hilir Samba Bakumpai. Dari siang hhingga petang berlangsung kontak senjata, diawali dengan tembakan perlawanan dari pasukan lasykar BPRI/TKR lalu disambut dengan tembakan gencar oleh pasukan NICA/KNIL yang persenjataannya lebih unggul dan canggih, seperti senapan jenis sten-gun, owen-gun hingga mitraliur (watermantel). Pasukan NICA/KNIL dapat menangkap semua pejabat atau pengurus BPRI/TKR dan para anggota KNID dengan presidennya H. Durasit bersama para pemimpin lainnya yakni Matseh, H.Umrah, Itjun Mahin, Wuhaib Syarkawi, Salamat (pendekar pencak silat, yang dalam istilah Dayak Ngaju disebut guru main), dan lain-lain. Mereka disiksa secara kejam.

Perlawanan dari ;lasykar BPRI/TKR cukup gigih, selain melakukan penyergapan dengan bersenjatakan senapan dum-dum, juga pasukan lasykar yang bersenjata tombak, mandau dan keris siap maju ke medan laga, namun apa daya kalau dalam persenjataan juga kemahiran, ratusan anggota pasukan lasykar itu terpaksa menghindar dan bersembunyi.

 

Korban di pihak BPRI/TKR, tewas Haji Ikap secara heroik, dengan insinye Merah-Putih di dada. Dari rumahnya menuju ke markas, di tengah perjalanan disergap pasukan NICA/KNIL, seraya menyalaminya dengan yel NICA, namun dijawab Haji Ikap dengan salam MERDEKA tiga kali berturut-turut…Dor, kakinya ditembak, lalu ditusuk dengan bayonet beberapa kali di bagian perut. Pulkuhan para pemimpin Gerakan Merah Putih Tumbang Samba yang ditawan dengan mengalami penyiksaan sangat berat, kemudian diangkut dan dipenjarakan dalam huis van bewaring di Sampit.

Di antara anggota lasykar BPRI/TKR Gerakan Merah-Putih Tumbang Samba yang tidak tertangkap adalah H.Oeman bin dukarim. Ia dapat melarikan diri ke Talangkah (Kecamatan Rungan), bersembunyi. Sebagai pejuang, ia kemudian menggabungkan diri dengan Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRRI) dan termasuk pimpinan bersama-sama Pieter Sawong dan Ibung Bangas, pemegang kartu rahasia P-1. Dalam pertempuran di Danau Mare 24 Agustus 1949, sebagai salah seorang komandan pasukan ekspedisi GRRI adalah H. Oeman bin H. Dukarim.

Sepanjang diketahui, pertempuran pasukan BPRI/TKR Gerakan Merah-Putih Tumbang Samba merupakan gerakan yang timbul dari kalanganrakyat setempat, yang pertama terjadi di daerah Kalimantan Tengah (waktu itu masih daerah Kalimantan Selatan) melawan pasukan NICA/KNIL Belanda.

Sedangkan pertempuran di Teluk Bogam dan Kotawaringin yang terjadi pada Februari dan Maret 1946 melawan NICA/KNIL Belanda, adalah rakyat bersama-sama tentara ekspedisi Pemerintah Republik Indonesia pimpinan Husin Hamzah dan Firmansyah serta tentara ekspedisi MN-1001 Mobiele Brigade MBT/TKR pimpinan Mayor Tjilik Riwut dan Kapten Reinout Sylvanus.

 

Pertempuran Di Tumbang Manjul

 

Perjuangan dan gerakan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan menegakkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Kalimantan Tengah terutama dilakukan oleh para pejuang di Kalimantan sendiri mau pun para pejuang Kalimantan yang berada di Pulau Jawa, di antaranya – yang dari Pulau Jawa – pengiriman rombongan Utusan Pemerintah Republik Indonesia, pengiriman tentara ekspedisi, penerjunan pasukan payung, dan lain-lain.

Di Kalimantan sendiri – terutama di Kalimantan Selatan – adanya gerakan dan tindakan menegakkan kekuasaan RI, antara lain berupa pengambilalihan (perebutan kekuasaan) dari NICA, bersamaan dengan itu dibentuklah Komite Nasional Daerah.

Pengiriman Utusan Pemerintah RI dan pengiriman tentara ekspedisi dari Jawa ke Kalimantan, berhasil tiba dan mendarat di Teluk Bogam, pada awal Februari dan awal Maret 1946, adalah ro,bongan Utusan Pemerintah RI atau ekspedisi TKR/TRI pimpinan Letnan Kolonel Husin Hamzah dan Mayor Firmansyah selaku rombongan pertama. Sedangkan rombongan yang kedua Utusan Pemerintah RI dan tentara ekspedisi MN-1001 Mobiele Brigade pada Markas Besar Tentara/TR (TNI) di bawah komando Mayor Tjilik Riwut. Sebagai telah dikemukakan, rombon gan ekspedisi terseur telah mengalami pertempuran dengann NICA/Belanda di Teluk Bogam, Kotawaringin, Nanga Bulik, Pangkalan bun, Sungai Rangas dan Kumai serta Sukamara.

Pada awal April 1946, rombongan Penyelidik Militer Chusus (PMC) di bawah komando Kapten Mulyono tiba di Kuala Pembuang guna membentuk serta melatih tentara atau pasukan di Kalimantan dan memperkuat Pasukan MN-1001 yang memperbesar diri – dan mempertahankan diri dengan gigih (Lihat: Kolonel Hasan Basry, “Kisah Geriliya Kalimantan”, hlm-hlm. 44 dan 79).

Anggota pasukan Kapten Mulyono antara lain Marconi R. Mangkin, A.D. Patianom, gusti Rusli Noor, dan lain-lain, setelah mendarat di Kuala Pembuang seterusnya menuju Tumbang Manjul dan Sepan Biha (Lihat: A.H. Nasution, “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia”, Jld. 3, hlm. 270).

Gerakan yang muncul dari rakyat sendiri diperlihatkan oleh antara lain dengan terbentuknya dan berdirinya KNI Daerah di Tumbang Manjul dipelopori oleh Guncho P. Mahar (Kepala Distrik Sampit Hulu) yang tiba di Tumbang Manjul pada tanggal 5 September 1946 disertai H.A. Sameng. Mereka mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan berhasil membentuk Komite Nasional Daerah untuk Seruyan Hulu, sekaligus merupakan Badan Pemerintah RI. Dibentuk pula kelasykaran Tentara Keamanan Rakyat m(TKR) yang menangani urusan pertahanan-keamanan dan markas, urusan latihan kemeliteran dilengkapi tenaga personel.

Pengurus KNI Daerah Seruyan Hulu antara lain: Ketua I, Akhmad Buntal; Ketua II Under Hamid, sedangkan Sekretaris I dan Sekretaris II masing-masing M. Dimel (abang kandung Tiyel Djelau) dan B. Kinem.

Sementara itu, awal Agustus 1946, Kapten Mulyono bersama rombongan tiba di Tumbang Manjul, mengadakan perundingan dengan pengurus KNI setempat di mana disepakati, sebagian anggota kelasykaran TKR mengikuti latihan di Sepan Biha – pusat latihan pasukan MN-1001 dan kelasykaran. Ada sebanyak 35 orang anggota TKR Tumbang Manjul dilatih di pusat latihan Sepan Biha.

Usai mengikuti latihan secara intensif, atas perintah Kapten Mulyono, pasukan TKR itu kembali ke pos masing-masing guna mengadakan penjuagaan yang selain di Tumbang Manjul, juga pada pos-pos mulai dari Tmbang Kubang hingga desa Buntut Sapau di hulu Sungai Manjul.

Di tengah perjalanan di mana semua pasukan itu belum tiba di tempat tujuan masing-masing, diterima berita, militer NICA/Belanda terdiri dari KNIL/KL (Koninklijk Nederlands Indische Leger = Tentara Kerajaan di Hindia Belanda), merupakan bagian dari Divisi 7 Desember yang loangsung dikirim dari Belanda, Eropa, sudah berada di Tumbang Manjul. Ekspedisi KNIL/KL memang rupa-rupanya dilakukan karena telah “mencium” adanya pemusatan latihan pasukan Merah-Putih di Sepan Biha itu. Kapten Mulyono berpendapat daripada diserang, lebih baik menyerang lebih dahulu. Persiapan pun segera dilakukan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang teliti, maka serangan atau serbuan terhadap pasukan Belanda ditetapkan tanggal 17 Desember 1946 tengah malam.

Serangan mendadak tersebut menurut tuturan para pelakunya, didahului dengan aksi menggunakan mandau untuk membunuh penjaga di muka sanggrahan tempat bersarangnya pasukan KNIL/KL. Bersamaan dengan itu dilakukan pemadaman lampu stromking. Lalu dalam keadaan gelap-gulita itulah secara langsung Kapten ?Mulyono dan pengiringnya menyerbu ke dalam sanggrahan “mengerjain” pasukan yang telah tidur lelap di tengah malam buta tersebut. Hasilnya empat orang pasukan KNIL/KL tewas, sisanya dalam keadaan luka-luka namun dapat melarikan diri. Di pihak TKR, dua orang gugur.

Sisa-sisa pasukan KNIL/KL yang lolos dan melarikan diri itulah yang kemudian sampai di Sampit. Berita “musibah” tersebut diteruskan ke Banjarmasin. Maka gencarlah KNIL menggerakkan patroli dan operasi pembersihan di Seruyan Hulu.

Dalam pada itu, Kapten Mulyono mengirim surat setangan kepada F.J. Hips pimpinan pasukan KNIL di Sampit, mengatakan bahwa pertempuran di Tumbang Manjul itu yang bertanggungjawab adalah Kapten Mulyono, pasukan Republik Indonesia. Karena itu, agar jangan menyerang rakyat yang tidak berdosa. Pasukan Republik Indonesia hanya mempertahankan kemerdekaan. Yang membawa surat setangan ke Sampit adalah Tiyel Djelau, guru di Rantau Pulut, anggota pasukan MN-1001 dengan pangkat Kapten. Memang telah diperhitungkan, begitu surat diterima oleh Hips, langsung Tiyel Djelau ditangkap dan dipenjarakan di Sampit.

Dari Desember 1946 sampai akhir Maret 1947, NICA/Belanda melansirkan gerakan operasi militer di sepanjang Sungai Manjul sampai desa hulu yakni Buntut Sapau, dengan mendapat perlawanan gigir dari TKR, yang selama operasi KNIL itu gugur sebanyak 18 orang sebagai kesuma bangsa dan ratusan rakyat yang tidak berdosa ditangkap dan disiksa. Perlawanan TKR pun patah. KNI pun dibubarkan. Para pengurusnya ditangkap dan dipenjarakan.

 

Pertempuran Tumbang Samba Kedua

 

Di bukit Ngalangkang, kurang lebih 7 kilometer seelah barat Tewah di Kahayan Hulu, pedalaman Daerah Dayak Besar, tanggal 17 Agustus 1948 terbentuklah suatu badan perjuangan bersenjata dengan nama Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRRI). Badan atau organisasi perjuangan bersenjata ini dipelopori oleh para pejuang dan tokoh masyarakat pedalaman Daerah Dayak Besar.

Terbentuknya GRRI ini merupakan penjelmaan dari gerakan rahasia Gerakan Pelopor Penegak Proklamasi 17 Agustus 1945 disingkat GP-3 yang bergerak mulai akhir tahun 1945.

Dalam waktu dua setengah tahun saja, telah ribuang anggota pasukan dengan markas besarnya di Bukit Ngalangkang itu. Di daerah yang “de facto” dikuasai oleh GRRI, dibentuk pula pemerintahan sipil.

Pada pucuk pimpinan GRRI terdapat antara lain Pieter Sawong, Ibung Bangas, Samudin Aman, H. Oeman bin H. dukarim dan Adonis Samat. Sebagai panglima GRII adalah Pieter Sawong, sebagai kepala staf Adonis Samat.

Daerah yang sempat dibentuk pemerintahan sipil GRRI adalah untuk Kahayan diangkat G.T. Binti sebagai kepala daerah. Untuk Katingan diangkat sebagai kepala daerah berkedudukan di Tumbang Samba adalah Basuni Mandar. Kedua orang tersebut adalah pejabat pamongpraja lulusan OSVIA Makassar tahun 1940an dan 1930-an.

GRRI telah menyebar hampir di semua pelosok pedalaman Daerah Dayak Besar seperti di pedalaman Kahayan sendiri, Kapuas, Barito, Katingan dan Seruyan. Pada pertengahan 1949 di Tumbang Samba telah didirikan Markas GRRI.

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang kedua terhadap Republik Indonesia dengan menduduki ibukotanya Yogyakarta 19 Desember 1948, perlawanan terhadap Belanda tidak saja berkobar di wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera, tetapi meluas ke seluruh Indonesia, termasuk perlawanan para Republikein di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatann, termasuk di Daerah Dayak Besar. Perlawanan dengan berbagai pertempuran, telah memkbuat NICA/Belanda kepayahan.

“Ulah” GRRI di Daerah Dayak Besar memang merisaukan serta mencemaskan Belanda. Demikianlah keadaan di seluruh Kalimantan Selatan sejak awal; hingga pertengahan tahun 1949. Komandan Teritorial Kalimantan Selatan dan Timur Letnan Kolonel Venendaal telah melakukan operasi militer, termasuk operasi militer “untuk menumpas” GRRI, yang berdasarkan hasil penyelidikan intelijennya secara remang-remang diketahui lokasi ,markas besar GRRI di sekitar Tewah. Apabila pada tanggal 10 Agustus 1949 telah berlaku gencatan senjata antara pasukan Tentara Kerajaan (KNIL/KL) Belanda dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), di Kalimantan justeu bentrokan KNIL/KL dengan pasukan bersenjata Republik Indonesia makin meluas.

Komandan Teritorial memerintahkan gerakan operasi terhadap GRRI. Demikianlah pada pertengahan Agustus 1949, sebanyak dua regu KNIL dari Sampit menuju Tumbang Samba. Dari Tumbang Samba melalui jalan setapak mulai dari tepi Danau Mare menuju Tewah. Maka pasukan GRRI pos Tumbang Samba mengetahui rute perjalanan gerakan operasi KNIL tersebut, lalu melakukan penghadangan di Danau Mare. Pasukan KNIL berangkat dari Tumbang Samba menuju Danau Mare menggunakan tiga buah perahu besar (bahasa Dayak Ngaju: rangkan).
.
Pasukan GRRI yang telah siap menyergap di Danau Mare itu nama-nama di antaranya Muller J. antang, Samudin Aman, H. Oeman bin H. Dukarim, dan Minun Dehen.

Minun Dehen agaknya “berjibaku”. Ia telah siap di atas pohon di tepi Danau Mare, muara jalan setapak menuju Tewah, dengan bersenjatakan granat yang siap dilemparkan ke rangkan yang membawa pasukan KNIL.

Kontak senjata pun berlangsung serru. Senjata pihak GRRI selain granat, senapan dan sumpitan. Seorang sersan KNIL rupanya kena damek (Bahasa Dayak Ngaju, anak sumpitan), menjadi kaku dan tewas. Seorang lagi kena tembakan, patah tangan kanannya. Sementara granat yang dilemparkan Minun Dehen yang berada di atas pohon sangkuang di tepi danau, tidak mengenai rangkan yang disasarnya. Pasukan KNIL melihat adanya goyangan daun dan ranting pohon sangkuang, melihat sosok manusia, langsung saja menembak. Minun Dehen pun gugur sebagai pahlawan.

Pertempuran di Danau Mare itu terjadi siang hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1949, Hasil akhir pertempuran “sapih” (Bahasa Dayak Ngaju: serie). Yang tewas dan gugur 1:1). Nayat sersan KNIL dikuburkan di Kasongan, sedangkan jenazah Minun Dehen di Samba Danum.

Pada tahun 1954 Minun Dehen di-tiwah-kan. Sandungya berdiri pada pertigaan jalan raya, pusat Samba Danum-Samba Kahayan.

Pada minggu kedua September 1949, kembali gerakan operasi militer KNIL terhadap GRRI. Pada gerakan operasi tersebut telah diikuti oleh beberapa anggota militer dari United Nations Comission for Indonesia (UNCI—Komisi PBB Untuk Indonesia). Mereka berangkat dari Tumbang Samba melalui jalan setapak dari desa Tumbang Labehu pada tepi timur Sungai Samba, menuju Tewah melalui Tumbang Jalemu di Sungai Manuhing. Terjadilah kontak senjata di Tumbang Jalemu. Agaknya kontak senjata tersebut merupakan yang terakhir sebagai “salam perpisahan” karena sebenarnya pada tanggal 2 September 1949, telah berlaku gencatan senjata antara pasukan KNIL Belanda dengan semua pasukan bersenjata Republik Indonesia di Kalimantan Selatan, ditandatangi oleh Komandan Teritorial KNIL Kalimantan Timur dan Selatan, Overste Vanendaal dan Residen Borneo Selatan A.G. Deelman di pihak Belanda, dan Ispektur APRI Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo di pihak Pemerintah Republik Indonesia yang disaksikan oleh Komisi Gencatan Senjata PBB untuk Indonesia.

Palangka Raya, 28 Oktober 1999.

• TT. Suan, wartawan senior Kalteng, orang kepercayaan Tjilik Riwut ketika menjadi Gubernur Kalteng pertama (1957-1967). Tulisan ini disampaikan sebagai materi ceramah mengenai sejarah, kebudayaan dan kebudayaan di Kalimantan Tengah pada tahun 1999/2000.

MENOLAK DIAM, MENOLAK DUSTA

Menolak Diam, Menolak Dusta
http://indoprogress.com/2014/09/menolak-diam-menolak-dusta/
https://www.facebook.com/ariel.heryanto?fref=ts

Harian Indoprogress

SETELAH menghentak dunia dua tahun lalu dengan karya gemilang The Act of Killing (atau Jagal, dalam terjemahan resminya), akhir Agustus yang baru lalu sutradara film Joshua Oppenheimer dan mitranya ‘Anonim’ dari Indonesia meluncurkan pemutaran perdana film sambungannya, yang berjudul The Look of Silence, atau Senyap. ……
Kedua film menggugat kisah resmi yang disusun pemerintah Orde Baru—dengan berbagai dusta gila-gilaan—tentang asal-usul kebangkitannya sebagai penguasa negara dan banjir darah di tanah air sebelum mereka naik takhta. Rangkaian kejadian ini berlangsung ketika Perang Dingin di tingkat global memuncak ke titik didih di Indonesia. Kisah resmi yang diulang-ulang oleh negara dan diedarkan berpuluh tahun oleh berbagai aparat sejak Orde Baru berjaya masih saja populer bahkan hingga kini, kendati Orde Baru terjungkal dari tampuk kekuasaan negara belasan tahun lalu.

—————————

Logika
Lembar Kebudayaan
Oase Left Book Jurnal
Kritik, Lembar Kebudayaan Indoprogress, LKIP Edisi 20
Menolak Diam, Menolak Dusta
7 September 2014

 

Menolak Diam, Menolak Dusta

oleh Ariel Heryanto

SETELAH menghentak dunia dua tahun lalu dengan karya gemilang The Act of Killing (atau Jagal, dalam terjemahan resminya), akhir Agustus yang baru lalu sutradara film Joshua Oppenheimer dan mitranya ‘Anonim’ dari Indonesia meluncurkan pemutaran perdana film sambungannya, yang berjudul The Look of Silence, atau Senyap. Sebagaimana Jagal, film ini berpusat pada upaya sebagian masyarakat Indonesia di Sumatera Utara untuk mengingat dan berkisah tentang pembantaian besar-besaran sesama warga negara pada 1965-1966. Kedua film disusun dari satu paket kerja dokumentasi dalam kurun waktu dan di wilayah yang sama.

Kedua film menggugat kisah resmi yang disusun pemerintah Orde Baru—dengan berbagai dusta gila-gilaan—tentang asal-usul kebangkitannya sebagai penguasa negara dan banjir darah di tanah air sebelum mereka naik takhta. Rangkaian kejadian ini berlangsung ketika Perang Dingin di tingkat global memuncak ke titik didih di Indonesia. Kisah resmi yang diulang-ulang oleh negara dan diedarkan berpuluh tahun oleh berbagai aparat sejak Orde Baru berjaya masih saja populer bahkan hingga kini, kendati Orde Baru terjungkal dari tampuk kekuasaan negara belasan tahun lalu.

Namun ada perbedaan sangat mencolok dari kedua film tersebut. The Act of Killing menghentak dunia dan batin penontonnya, bukan hanya karena ia mengangkat tema yang berat dan menyakitkan, tetapi juga karena metode bertuturnya yang liar dan nyaris tidak ada duanya dalam sejarah perfilman di dunia. Soal-soal ini sudah banyak dibahas orang, termasuk yang pernah saya tulis.[1] Jadi tidak perlu diulang di sini.

The Look of Silence, tidak kalah dahsyat. Tetapi berbeda dari pendahulunya, film yang baru ini bertutur dengan bentuk nyaris lurus, mulus dan jernih. Film yang kedua ini sama sekali tidak menghibur, karena kisahnya sangat menyesakkan dada, walau tidak menyerang saraf dan akal penonton dengan kejutan bertubi-tubi seperti The Act of Killing; tidak juga merobek-robek keyakinan orang banyak tentang nilai, moral, dan kebajikan yang selama ini dianggap lazim. Penonton The Look of Silence bisa duduk tenang menyaksikan film ini hingga habis. Kedua film yang sangat kontras tetapi saling melengkapi.

Karena wataknya yang liar, The Act of Killing menuai beraneka ragam tanggapan, selain 62 anugerah penghargaan internasional. Nyaris tidak ada yang menyangkal kehebatan film ini, termasuk mereka yang mengkritiknya. Namun, sebagian penonton tidak siap menerima watak liar dan tidak-masuk-akal yang ditampilkan di film tersebut. Sebagian lain mencela karena hal-hal bersejarah yang berkait dengan sejarah 1965 tidak atau kurang ditampilkan di film ini. Misalnya, ada yang menyayangkan mengapa film ini memberi (terlalu) banyak ruang bagi para penjagal 1965 untuk menggumbar penistaan dan kata-kata bual kepada para korban pembantaian, kepada keluarga mereka yang masih hidup, dan juga kepada penonton film sebagai pihak ketiga.

Orang seperti saya tidak berkeberatan dengan kegilaan yang ditampilkan The Act of Killing. Justru disitulah letak kekaguman dan hormat saya setinggi-tingginya kepada si pembuat film. Mengapa? Karena film seperti ini justru secara telanjang membongkar sebulat-bulatnya kenyataan yang bukan sekedar ‘memang ada’ di Indonesia, tetapi ‘sangat berkuasa dan merajalela’ di setiap lapisan masyarakat selama lebih daripada setengah abad. Disodok kesadaran semacam itu memang bukan pengalamanan yang nyaman. Namun, menutupi-nutupi atau mengabaikan kenyataan yang busuk dan beracun pun bukan pilihan yang bijak—apalagi jika dibiarkan lebih dari setengah abad. Saya sendiri sudah menyaksikan cukup banyak film bertema serupa yang menampilkan pihak korban atau keluarga sebagai tokoh utama.

Mungkin tidak disengaja, tetapi seakan untuk melayani kritik-kritik yang tersebut terakhir ini, pembuat film The Look of Silence menumpahkan pusat perhatian dan ruang bicara untuk keluarga korban. Jika seorang penjagal dengan mulut besar bernama Anwar Congo tampil sebagai tokoh utama dalam The Act of Killing, maka dalam The Look of Silence, tokoh utamanya adalah Adi Rukun, adik kandung Ramli, seorang korban pembantaian 1965 di Sumatera Utara. Adi tampil sebagai seorang pria dan ayah muda yang sangat sabar, santun, cerdas dan berjiwa sangat dewasa. Ia juga seorang anak bungsu yang sangat hormat dan sayang kepada kedua orangtuanya.

Dunia dalam The Act of Killing adalah dunia yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun sekaligus terasa sangat asing ketika ditampilkan di layar oleh si pembuat film. Ini dunia yang sangat membingungkan, karena di sinilah fakta berkencan mesra dengan fiksi, nilai-nilai baik dan buruk sulit dipisahkan, kejahatan yang sangat buas dicampur-lebur dengan kegembiraan dan sukacita. Dunia dalam The Look of Silence adalah dunia yang sangat akrab bagi pecinta sinetron, cerita wayang, hikayat, ujian akhir sekolah, maupun ruang sidang pengadilan: sejak awal hingga akhir film ada batas pemisah yang tegas antara yang baik dan buruk, benar dan salah.

Sudah ada belasan film dokumenter yang memberikan suara kepada para korban dan/atau keluarga mereka.[2] Juga dengan pemisahan baik/buruk yang tegas. Sebagian besar dari mereka mengecam ketidakadilan dan derita yang harus ditanggung para korban yang berbicara menghadap kamera sang pembuat film. Semua itu berlangsung tanpa kehadiran pihak pembunuh yang dikecam dan dikutuk. Karya terbaru Oppenheimer dan timnya sekali lagi tampil beda. Mereka mendobrak sejarah perfilman dengan tema sejenis dengan sesuatu yang baru. The Look of Silence menjadi istimewa, karena inilah film dokumenter pertama tentang pembunuhan 1965-1966 yang mengisahkan pengalaman seorang anggota korban dalam menjumpai beberapa pembunuh keluarganya maupun mereka yang ‘sekadar’ membantu kecil-kecilan pembunuhan terencana itu. Termasuk yang disebut belakangan ini adalah paman sang korban.

Hebatnya lagi, dalam tatap-muka antara pihak korban dan pihak pembunuhnya, sang korban bukan sekadar makhluk lemah yang tidak berdaya menghadapi gertak, ancaman, dan kebuasan pihak penyerangnya. Adegan seperti itu tampil menjelang akhir film dokumenter Mass Grave (2002) karya gemilang Lexy Rambadeta. Dalam The Look of Silence pun pihak korban justru tampil gagah perkasa di hadapan pihak pembunuh, tanpa keangkuhan, dendam, kata-kata makian, atau tindak-kekerasan. Justru pihak pembunuh atau keluarga mereka tampak kewalahan menghadapi seorang Adi yang mewakili pihak keluarga korban.

still2

Adi Rukun bertatap-muka langsung dengan para pembunuh kakaknya dan mengetuk perasaan dan hati nurani mereka, menggugat penyesalan dan pertanggungjawaban moral mereka. Maka saya kurang paham mengapa film ini diberi judul The Look of Silence dan diindonesiakan menjadi Senyap. Yang kita saksikan justru sebaliknya: kisah seorang anak muda yang menolak diam dan menolak dusta sejarah resmi tentang pembantaian 1965-1966.

Yang menarik, sebagian besar dari pembunuh dan keluarganya adalah tetangga Adi dan kedua orangtuanya yang sudah sepuh. Selama bertahun-tahun, para pembunuh dan keluarga mereka hidup tidak berjauhan dengan keluarga para korban. Jelas mereka sering berpapasan di tempat umum. Tetapi selama ini mereka tidak banyak bicara tentang masa lampau berdarah itu, kecuali beberapa pimpinan pembunuh yang gemar membanggakan kejahatannya, sebagaimana Anwar Congo dalam The Act of Killing.

Hasil dari konfrontasi langsung Adi dengan para pembunuh kakaknya tidak seragam. Ada sebagian yang mengakui kejahatannya tetapi tetap tidak merasa bersalah. Ada anggota keluarga pembunuh yang menyangkal dan marah ketika diajak berbicara masa lampau itu. Ada seorang ibu yang menangis dan meminta maaf kepada Adi atas kelakuan ayahnya atau suaminya sebagai pembunuh.Yang belakangan ini tidak kita jumpai dalam The Act of Killing. Adegan seperti itu yang mungkin dirindukan banyak penonton The Act of Killing yang tidak siap dengan keliaran dan absurditas dalam film ini.

The Look of Silence memang jauh lebih menenangkan batin ketimbang The Act of Killing. Film yang tersebut belakangan ini menyodorkan kenyataan masa lampau dan hari ini yang sangat menyakitkan pada tingkat yang sangat berlebihan. Seakan-akan kepala kita disodok-sodok benda keras bertubi-tubi. Sebaliknya, film The Look of Silence memberikan secercah harapan bagi masa depan Indonesia. Ia memberikan contoh dan ilham bagi khalayak Indonesia untuk berani menyapa dan menggugat mereka yang terlibat dalam kekerasan tahun 1965-1966; kekerasan yang hingga sekarang masih disangkal sebagian pihak dan oleh sebagian lain dianggap mulia.

Tetapi, bagi saya pribadi, sebagai sebuah karya sinematik,The Act of Killing jauh lebih dahsyat daripada film mana pun dengan tema serupa. Dan sebagai pernyataan politik, The Act of Killing jauh lebih penting karena dia membeberkan duduk persoalan secara lebih makro hingga tingkat nasional dan internasional. Di film ini, penonton tidak hanya diajak mendengar dan menyaksikan pengakuan gila-gilaan dari mereka yang membantai warga sebangsa sendiri, tetapi juga bagaimana perilaku dan pelaku tersebut menjadi bagian terpadu dari sebuah sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia selama lebih daripada setengah abad. Hal ini saya katakan bukan untuk mencela The Look of Silence. Sudah saya sebutkan di atas, kedua film Oppenheimer saling melengkapi. Keduanya merupakan karya yang gemilang sebagai karya seni maupun pernyataan politik. Keduanya layak ditonton sebagai pasangan.

still3

Hanya saja, seandainya saya yang menjadi pembuat film, saya akan meluncurkan The Look of Silence terlebih dahulu, baru kemudian The Act of Killing. Ada dua alasan saya.

Pertama, jika kedua film dianggap sebagai cerita bersambung, danThe Look of Silence diedarkan terlebih dahulu, baru kemudian The Act of Killing, kita akan menyaksikan peningkatan dampak dramatik yang mendaki pada masyarakat. Film The Look of Silence merupakan semacam pemanasan yang menggugat kisah resmi Orde Baru, dan kemudian The Act of Killing sebagai gongnya—atau lebih pas disebut sebagai bomnya. Saya bayangkan, seandainya The Look of Silence diedarkan sebelum The Act of Killing, banyak pihak akan cukup terkejut-kejut. Dan sebelum keterkejutan itu mereda, The Act of Killing diedarkan dengan bobot kejutan beberapa kali lipat lebih dahsyat.

Kedua, dan yang lebih penting, dengan pertimbangan politik, kesejarahan, dan moral, The Act of Killing mengingatkan kita betapa luas lingkup dan betapa rumitnya masalah pembantaian 1965-1966. Saya yakin, teman-teman dekat saya sendiri akan berbeda pandangan dengan saya dalam hal ini. Namun, bagi saya, pesan The Act of Killing lebih penting ketimbang sebuah upaya heroik dan mulia yang berhasil dikerjakan seorang individu korban dan keluarganya untuk menghadapi masalah itu secara pribadi seperti yang ditampilkan dengan sendu dalam The Look of Silence.

Usaha seperti yang dilakukan Adi jelas sangat mulia dan layak dihargai setinggi-tingginya. Namun, saya kuatir, urutan beredarnya kedua film itu berisiko melenakan perhatian masyarakat luas tentang duduk persoalan yang lebih makro. Mudah-mudahan saja penonton tidak terbuai lalu asyik mensyukuri dan merayakan kemenangan individual pada tingkat mikro seperti yang dicapai oleh Adi Rukun.

Sulit dibayangkan atau diduga-duga, apa yang terjadi seandainya pembunuh yang didatangi dan digugat Adi adalah Anwar Congo bersama rekan-rekannya di Pemuda Pancasila. Pasti ceritanya jauh berbeda dari yang tampil dalam The Look of Silence. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya seandainya orang seperti Adi tidak hadir sendirian menggugat para pembunuh keluarga korban. Bayangkan, seandainya ada dua puluh atau bahkan dua belas (jangankan dua ratus) orang seperti Adi yang mendatangi para pembunuh keluarga mereka tidak sendiri-sendiri tetapi bersamaan sebagai kelompok. Jika hal-hal seperti itu terjadi, yang kita saksikan adalah bentrokan keras dua jagad; yakni dunia liar dan gila ala The Act of Killingdi satu pihak dan dunia yang tenang tetapi tegang ala The Look of Silencedi pihak lain.

Namun, karena semua pengandaian itu tidak ada dalam kenyataan, yang kita terima saat ini adalah sebuah bayangan seakan-akan dunia The Act of Killing dan dunia The Look of Silence merupakan dua kehidupan yang berbeda dan terpisah. Seakan-akan penonton dengan selera berbeda-beda bisa dan boleh memilih masuk ke dalam dunia yang satu atau yang lain. Padahal semua tahu bahwa kedua kisah disusun dari sumber di luar film yang sama, sejarah yang sama, dan lokasi yang sama.

Mungkin saya telah berlaku tidak adil dengan membicarakan filmThe Look of Silence dengan membanding-bandingkannya dengan The Act of Killing. Sebagai film, keduanya bukan tidak dapat dinikmati secara terpisah. Tetapi memang sulit untuk membicarakan yang satu tanpa membicarakan yang lain. Bukan saja karena keduanya datang dari pembuat film yang sama, bertema sama dan diedarkan dalam waktu kurang-lebih bersambungan satu dengan yang lain, tetapi, yang lebih penting, karena kehidupan sosial pada kenyataan sehari-hari memang penuh dengan campur-aduk aneka unsur. Dan politik di negeri ini tidak pernah dapat dihayati dan disusun secara terpotong-potong dalam beberapa ‘kepingan dua-jam’ yang menjadi satuan baku masa pertunjukan sebuah film.

_______________________

CATATAN:

[1] Lihat misalnya ‘The 1965-6 Killings: Facts and Fictions in Dangerous Liaisons’, IIAS Newslatter, 61 (Autumn) 2012: 16-17; <http://www.iias.nl/the-newsletter/article/1965-1966-killings-facts-and-fictions-dangerous-liaisons&gt;; ‘Kesaksian Binal-Bugil dari Negeri Preman’, Tempo, 41(31/ 1-7 Oktober): 114-115.

[2] Di dalam negeri, Lembaga Kreativitas Kemanusiaan pimpinan Putu Oka Sukanta, penyair dan korban politik 1965, menjadi salah satu rumah produksiyang paling rajin membuatfilm-film jenis ini. Berikut ini beberapa judul yang telah mereka hasilkan: Menyemai Terang Dalam Kelam (2006, Wiranegara); Perempuan Yang Tertuduh (2007, Munafidah); Tumbuh Dalam Badai (2007, Wiranegara); Seni Ditating Jaman (2008, Wiranegara); danT jidurian 19 (2009, Aziz dan Susatyo); dan Plantungan (2011, Siwirini). Sebagian lain film bertema 1965 diproduksi organisasi non-pemerintah dalam bidang hak asasi manusia: Bunga-tembok (2003, Wiludiharto), Kawan Tiba Senja: Bali Seputar 1965 (2004, Wimba), Kado Untuk Ibu (2004, Setiadi), Putih Abu-Abu: Masa Lalu Perempuan (2006, Primonik, Kumalawati, Yanuar, dan Ramadhan), Sesuatu Yang Dirahasiakan(2007, Aprisiyanto), dan Jembatan Bacem (2013, Wiludiharto). Beberapa film dokumenter dihasilkan oleh sineas asing dan mengutamakan suara dari pihak korban, termasuk The Shadow Play (2001, Hilton), Terlena: Breaking of a Nation (2004, Vltchek), 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (2009, Lemelson), danThe Women And The Generals (2009, Wechselmann).

MADRASAH DARI MASA KE MASA

Madrasah dari Masa ke Masa
Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh

 

 

Berbicara tentang perkembangan madrasah tidak bisa lepas dari perkembangan Islam di Indonesia. Bermula dari keinginan para pemeluk Islam mempelajari dan mendalami lebih jauh tentang ajaran agamanya, muncul pendidikan agama yang secara sporadis dilaksanakan di rumah-rumah, langgar, masjid, lalu berkembang menjadi lembaga yang disebut pondok pesantren.

Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya bisa diketahui, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik (tahun 1619).

Baru pada akhir abad ke-19, Belanda atas saran Snouck Hurgronje mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonialnya dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa. Pesantren selalu waspada terhadap politik etis Belanda.

Setelah menyadari perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya, maka baru pada awal abad ke-20, pesantren memperkenalkan sistem klasikal yang disebut madrasah. Sistem ini dilengkapi dengan pengetahuan umum -walaupun masih sangat terbatas- sebagai jawaban positif atas terjadinya perubahan-perubahan akibat politik etis kolonial.

Madrasah sudah mengajarkan pengetahuan umum sejak awal, sesuai dengan kebutuhan. Namun ia tetap merupakan pengembangan dari pesantren, menekankan pendidikan keagamaan Islam, terutama menyangkut disiplin akidah, syari’ah dan akhlak. Titik tekan ini masih mampu dipertahankan secara mencolok sampai akhir masa penjajahan Jepang.

Prestasi yang dapat dilihat adalah munculnya para alumni yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai ulama atau kiai. Mereka dinilai tangguh dan mampu mengembangkan dirinya di bidang keilmuan agama Islam, juga memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Madrasah dengan titik tekan materi pendidikannya di atas, diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja dan birokrat kolonial. Kegiatan pendidikan yang diciptakan pesantren dan madrasahnya tidak diproyeksikan pada produktifitas kerja.

Madrasah dan pesantren bahkan menentang paham priyayiisme yang sengaja diangkat oleh Belanda untuk menarik pengaruh masyarakat terhadap timbulnya ‘nilai lain’ akibat perbedaan status sosial. Ijazah-ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan murid, belum mampu mempengaruhi mereka untuk mengubah pandangan, dari dasar menuntut ilmu li wajhillah ke arah pandangan yang bersifat duniawi. Dari sini timbul watak kemandirian, sebuah ciri utama dan identitas madrasah waktu itu, sesuai dengan induk pengembangnya yaitu pesantren.

***

Ketika awal masa kemerdekaan RI sampai adanya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase lumayan masih konsisten berdiri di atas orientasinya sendiri. Perubahan struktur sosial kemudian mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendasar yang dipolakan oleh sistem pendidikan nasional. Berbagai komponen bidang studi yang semula belum menjadi wilayah garapan madrasah, lalu muncul.

Dulu madrash hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shiff (kelas) satu sampai dengan enam atau sampai belasan (seperti di Madrasah Mamba’ul Ulum). Kini, pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Ada komponen kurikulum secara teratur, ketatausahaan yang lengkap dan sebagainya. Pendek kata, madrasah mulai berusaha mengembangkan dirinya sesempurna mungkin, sebagai sisi lain dari sistem pendidikan nasional, terutama pada waktu lembaga ini menjadi rival Departeman Agama dengan kebijaksanaanya membentuk MWB (Madrasah Wajib Belajar).

Bila pada awal kemerdekaan, madrasah pada galibnya menolak campur tangan pemerintah, sikap itu muncul terutama karena negara baru ini berwatak duniawi dan nasionalistis. Sedangkan madrasah yang dikelola swasta memiliki tradisi keagamaan. Mulai masa MWB itu, madrasah mengakomodasikan sikap. Subsidi pemerintah dalam bentuk material mulai diterima. Maknanya, ia mulai membuka keterlibatan pemerintah dalam dunianya. Guru Agama Negeri -walaupun secara selektif- mulai diterima, bahkan menjadi kebutuhan terutama bagi yang kekurangan tenaga guru.

Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola sistem pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Kurikulum mulai dibicarakan bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan peningkatan kualitasnya. Sejak ini, banyak perubahan-perubahan besar di madrasah. Akan tetapi secara ideal saat itu madrasah masih dapat konsisten pada titik tekan disiplin ilmunya, walaupun dipandang dari sudut prestasinya mengalami penurunan.

Ilustrasi di atas memperlihatkan, madrasah mampu menunjukkan daya adaptasi untuk menyerap unsurunsur inovasi. Lebih dari itu, madrasah mempunyai daya tangkap terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekelilingaya.

Yang menjadi masalah sekarang ialah, apakah proses penyerapan unsur-unsur baru dan perubahan hasil daya tangkap terhadap persoalan masyarakat itu memperkuat identitasnya semula (karakter keagamaan dan kemandiriannya), atau justru memperlemah dan akhirnya menghilangkan sama sekali identitasnya? Apakah proses dan perubahan itu memberikan makna baru bagi identitas lama tersebut?

***

Suatu fenomena lain yang merupakan kelanjutan dari proses itu ialah ketika SKB Tiga Menteri tahun 1975 diterapkan pada madrasah. Sejak itu madrasah dituntut mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. SKB itu sebenarnya merupakan bentuk legalisasi saja dari tuntutan itu.

Mulailah madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah dan madrasah negeri. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penegerian madrasah atau sekurang-kurangnya memfilialkan dengan negeri, ujian persamaan negeri dan UUB di madrasah.

Perubahan di madrasah kini tidak hanya terjadi pada kurikulum silabusnya dengan literatur yang baru, akan tetapi wawasannya juga berubah. Pendidikan di madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal madrasah, ijazah hasil ujian persamaan negeri menjadi amat penting dan berpengaruh mengubah pandangan ke arah duniawi.

Nilai belajar li wajhillah mulai pudar atau hilang sama sekali, digeser oleh niat lil ijazah. Pandangan priyayiisme yang dulu ditentang oleh madrasah, sekarang justru ditolerir. Penilaian prestasi madrasah diukur secara kuantitatif dengan banyak sedikitnya siswa yang lulus ujian negeri. Komponen pendidikan agama menjadi sesuatu yang rutin saja. Rasa ketergantungan kepada pihak lain mulai menggeser watak kemandiriannya.

Gambaran di atas menunjukkan adanya perubahan nilai di madrasah. Orientasi dan titik-tekan materi pendidikan yang secara esensial menjadi identitasnya semula, menjadi hambar dengan konsekuensi mengubah posisi madrasah menjadi tidak jelas. Akhirnya madrasah di mata para peserta didik yang kritis, kurang mendapat perhatian kecuali kadang-kadang dianggap hanya sebagai tempat pelarian belajar.

***

Struktur sosial dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat mempunyai dampak yang kuat terhadap pendidikan termasuk di madrasah. Jika pemerintah kini sedang mengupayakan agar tahun 2000 Indonesia sudah mampu tinggal landas terbang mencapai status “negara maju”, tentu akan terjadi berbagai perubahan besar. Antara lain peranan sektor industri akan semakin besar, menggeser peranan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan lapangan kerja sebagian besar penduduk Indonesia, terutama 80% penduduk desa.

Bersamaan dengan itu, sektor jasa yang selama ini relatif masih terbatas juga akan mengalami perubahan besar, di mana peranan modal dan keterampilan akan sangat menentukan. Alam lingkungan tidak begitu ramah lagi, antara lain disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak dan akan banyak mempengaruhi kebebasan dan kelestariannya.

Semua perubahan yang akan terjadi itu tentu akan mempengaruhi pendidikan madrasah. Sedangkan perubahan yang terjadi pada diri madrasah, dengan serinya membawa kemelut dalam wawasan yang dimilikinya. Madrasah tidak dapat mengubah wawasan pendidikannya begitu saja, tanpa kehilangan identitas diri semula.

Tanpa mampu memecahkan masalah dilematik seperti itu, madrasah jelas tidak mampu melakukan kerja pengembangan apapun yang bersifat konsepsional. Di sinilah madrasah dihadapkan kepada masa esok yang cerah atau suram, tergantung kemampuan madrasah mengembangkan dirinya sekaligus memecahkan masalah dilematik di atas.

Satu hal yang harus dilakukan oleh madrasah dalam pengembangan diri ialah, melihat masalah-masalah dasar yang dihadapi madrasah. Masalah-masalah dasar itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik yang bersifat internal (seperti kualitas pimpinan dan pengelola pendidikan madrasah), maupun yang bersifat eksternal (seperti aspirasi umat, perkembangan sosial dll). Namun pada dasarnya, masalah utama yang dihadapi madrasah adalah:

a. Masalah identitas diri madrasah, dalam hubungannya dengan karakteristik dan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat.

b. Masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik-tekan keagamaan, tetapi pengetahuan umum tetap diberi porsi cukup sebagai basis mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat.

c. Masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah sendiri di masa esok.

***

Satu hal yang rumit bagi madrasah adalah, usaha pengembangan yang diarahkan untuk mendekatkan atau menghilangkan sama sekali polarisasi dua orientasi-orientasi agama dan orientasi umum- menuju keseimbangan dalam porsi yang sama. Tujuan itu juga erat korelasinya dengan identitas madrasah. Madrasah adalah madrasah, bukan sekolah umum dan tentu memiliki identitas sendiri, walaupun “madrasah” dari segi bahasa adalah nama lain dari “sekolah”.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan lslam, kecuali memiliki identitas sendiri, juga mempunyai tujuan bagi sasaran didiknya. Dilihat dari sudut sasaran ini, ada dua dimensi yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan pendidikan. Secara mikro dapat dipandang, peserta didik sebagai makhluk individu, dan secara makro dipandang sebagai makhluk sosial.

Sebagai individu, ia diharapkan menjadi manusia “akram” dan “shalih” dalam artinya yang luas. Sedangkan sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada masyarakat, dalam rangka melaksanakan dua tugas utama ‘khalifatullah” di atas bumi ini, yaitu ’ibadatullah dan ‘imaratul ardli (beribadah kepada Allah dan membangun di atas bumi). Kesemuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni sa’adatud darain.

Madrasah yang juga sebagai media perjuangan mempertahankan ajaran Islam, amat penting diusahakan kelestarian dan keberadannnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan akan tinggal landas. Madrasah harus mampu secara dinamis dan kreatif menjawab segala tantangan seraya memperkuat misinya, tanpa kehilangan identitasnya yang hakiki. Dalam hal ini, madrasah tidak boleh menutup mata sebelah terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapi, akan tetapi juga tidak selalu melihat (meniru) perkembangan kemajuan yang terjadi di sekelilingnya.

***

Problematika madrasah dewasa ini perlu disimak dan diamati secara akurat, sebagai bahan mengaca diri untuk memetakan prospeknya di masa mendatang. Upaya ini mesti berangkat dari kondisi objektif, utamanya di bidang pendidikan yang mempengaruhi proses perkembangan madrasah itu sendiri.

Dewasa ini, setiap anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang stratifikasi sosialnya mempunyai persepsi dan antisipasi pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi kegunaan praktis sebagai suatu bidang usaha yang bersifat ekonomis. Di pihak lain pendidikan dipandang sebagai sarana pembinaan kehidupan nilai-nilai budaya.

Pandangan pertama menumbuhkan kecenderungan perlunya menempatkan usaha pendidikan sebagai sarana mutlak untuk membentuk kualitas manusia yang bertumpu pada produktivitas kerja. Sedangkan pandangan kedua menekankan pendidikan moral dan budaya. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional seperti dalam GBHN, untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa-bangsa”.

Pengertiannya, pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam proses pembangunan yang mempunyai cakupan lebih luas lagi ketimbang kedua pandangan di atas.

Madrasah pada umumnya, terutama dalam dekade terakhir ini, tampaknya mempunyai kecenderungan mencari pemecahan problematika dengan caranya sendiri. Rumusannya bisa jadi terpengaruh berbagai pola pandangan di atas atau karena lingkungan yang menuntut sikap akomodatif pada dirinya.

Pada prinsipnya, bentuk pemecahan itu ialah mengkompromikan antara wawasan di atas dengan konsekuensi orientasinya sendiri menjadi tidak jelas, walaupun arah sasaran akhirnya jelas untuk mengejar kredibilitas atau akreditasi langsung mau pun tidak langsung, demi mensejajarkan dirinya dengan “sekolah” (baca: bukan madrasah). Lalu berdirilah Madrasah Aliyah IPA (sekarang ada A2), ada lagi Aliyah IPS (sekarang A3) dan lain sebagainya.

Madrasah tidak lagi mempermasalahkan “identitas”. Otonomi madrasah yang notabene “swasta” dan “mandiri” mulai berkurang. Upaya pengembangan kurikulum tersendiri untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi masyarakat -termasuk komponen pendidikan agama sekalipun- mulai kurang dihiraukan demi mengejar status. Etatisme (kehidupan serba-negara) mulai mempengaruhi sikap, pandangan ataupun wawasannya.

Ijazah formal menjadi amat penting, bahkan manfaat ekonomisnya selalu diintrodusir kepada para peserta didik sebagai motivasi kegairahan peningkatan proses belajar-mengajar. Ironisnya, menurut Dr. Ir. Seno Sastroamidjojo -guru besar Universitas Diponegoro- masyarakat sendiri mendukungnya. Opini umum mengatakan, ijazah merupakan legitimasi untuk memperoleh pekerjaan.

Jadi proses pendidikan sekarang ini tidak lagi memacu kreativitas alumninya untuk menciptakan pekerjaan, namun mencari dan menunggu datangnya pekerjaan. Ini suatu proses ketergantungan. Lebih tandas lagi, sosiolog Dr. Loekman Sutrisno dari UGM- mengatakan, “Yang ada sekarang adalah intelektual-intelektual yang hanya berorientasi pada ekonomi. Kemudian timbul erosi, di antaranya gejala mahasiswa ingin cepat selesai, dapat pekerjaan dan jadi birokrat”.

***

Dampak dari kenyataan-kenyataan di atas, secara kurang disadari oleh madrasah, ialah adanya semacam ambivalensi wawasan pada diri madrasah yang mengakibatkan makin kurang jelasnya orientasi yang dimiliki.

Kredibilitas formal sebuah lembaga pendidikan dengan segala konsekuensinya, secara argumentatif tidak mungkin dihindari. Tapi secara sportif harus diakui, hal itu melemahkan, bahkan mendangkalkan misi madrasah yang mempunyai ciri intrinsik berupa tradisi keilmuan agama Islam. Tata nilai Islami sebagai sumber referensi yang mampu melakukan transformasi kultural dan membentuk sikap rasional Islami dalam membangun manusia seutuhnya, mulai diabaikan.

Problem masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari kalangan madrasah, ialah kian meledaknya secara dahsyat jumlah anak usia sekolah yang sangat memerlukan bimbingan dan pendidikan agama Islam. Sebagai indikatornya, mushala, masjid, majelis ta’lim dan madrasah yang secara kuantitatif meningkat, semuanya dibanjiri oleh sekurang-kurangnya 70% dari kalangan muda, pelajar dan mahasiswa.

Namun bersamaan dengan itu, eksponen Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam semakin langka. Apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama yang meliputi akidah, syari’ah dan akhlak. Kenyataan ini menunjukkan kemunduran kualitas ajaran Islam bagi peserta didik. Tenaga ahli agama secara kuantitatif mau pun kualitatif tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan yang mendasar antara Islam dan pemeltak terelakkan lagi.

Giliran berikutnya, tidak mustahil akan terjadi pemahaman dangkal terhadap ajaran Islam, dan akan muncul persepsi eksklusif atas ajaran Islam yang universal. Terbukti di dalam proses transformasi kultural dewasa ini, ada kecenderungan masyarakat untuk berorientasi pada tata nilai yang non-Islami. Ini mungkin karena kurangnya intensitas upaya mengangkat nilainilai Islamiyah ke permukaan secara aplikatif di tengah-tengah perkembangan masyarakat.

Sebab lain adalah, masih sulitnya menampilkan aktivitas bercorak Islam yang bertolak dari falsafah Pancasila. Hal ini menyangkut hubungan antara agama dan dasar negara yang rumit. Kenyataan yang diilustrasikan itu, memerlukan pemecahan tuntas dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisi objektif mau pun potensi dan misi madrasah.

Madrasah (di samping pesantren) dewasa ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih mempunyai kredibilitas dari masyarakat di dalam menanamkan nilai-nilai Islami maupun penyebaran ajaran Islam. Namun sejauh mana madrasah mampu mengemban amanat tersebut, akan bergantung pada kemampuan mencari alternatif-altematif pemecahan problematika madrasah itu sendiri. Madrasah mesti mampu merumuskan sendiri prospeknya yang lebih utuh dengan konsep-konsep strategis dan rencana operasional yang tidak semata-mata utopis.

***

Analisis mengenai eksistensi madrasah dan masyarakatnya di atas, mengantarkan kepada penglihatan lebih jauh mengenai prospek madrasah berangkat dari kerangka acuan strategis. Pendidikan di madrasah tidak hanya diarahkan bagi peserta didik sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Jangkauan waktu pun tidak hanya untuk sekarang, tetapi jauh ke depan. Pembinnan semacam ini perlu direncanakan matang, karena hal itu merupakan proses normatif dan teknis, yang tentu saja akan bisa dicapai melalui satu pertumbuhan panjang dan kompleks, di mana semua aspek-aspeknya tidak mudah dikuantifikasikan.

Di sinilah diperlukan sebuah strategi yang, di satu segi mengutamakan kenyataan-kenyataan yang hidup “di sini hari ini”, sedangkan di segi lain mengutamakan, aspirasi pendidikan Islam yang perlu direalisasikan “di hari esok”. Segi pertama berjangka pendek, yang kedua berjangka panjang.

Agar bernilai strategis, kebutuhan jangka pendek tidak dapat dibiarkan berhubungan semata-mata atas pengaruh kebutuhan pragmatis, tetapi harus ditetapkan dan dirancang; secara selektif agar dengan perkembangan itu dapat dicapai sisi kedua secara sinkron dan serasi. Dalam hal tersebut, sejak sekarang madrasah perlu merumuskan langkah-langkah kongkrit yang mempunyai nilai spesifik dalam konteks komunitas nasional.

Tapi intensitas pendidikan dan pengajaran Islam yang universal tetap dicernakan dalam suatu kerangka acuan paripurna dan terpadu antara pemenuhan kebutuhan pragmatis (produktivitas kerja) dan pembentukan watak dan karakter ”ke-akram-an” dalam arti “kelebihtakwaan”. Watak ketakwaan itu tidak saja menekankan hal-hal yang semata-mata ritual formal, akan tetapi meliputi etika kemasyarakatan dan segala aspek kehidupan.

Dalam tahapan tertentu harus ditanamkan juga kemampuan menerima kenyataan hidup dan penyesuaian antara kebutuhan manusia dan ajaran agama. Demikian juga kebutuhan akan penafsiran atau reinterpretasi ajaran agama sampai titik tertentu, untuk menjaga aktualitas dan kontekstualitas ajaran agama serta untak mengenali kaitan kuat antara agama dan kehidupan.

Konsep ini akan mengantarkan madrasah mampu melaksanakan transformasi kultural yang sarat dengan motivasi dan nilai-nilai Islamiyah. Bila madrasah tidak mampu melakukan tugas transformasi kultural secara total, ia justru akan terbawa proses transformasi budaya di luarnya.

Karena itu, pendidikan agama harus mampu menumbuhkan sikap dan tingkah laku pribadi yang tanggap terhadap masalah sektoral yang terjadi dalam kehidupan, baik yang berwawasan mikro mau pun makro. Konsekuensinya, pendidikan agama harus menumbuhkan keberanian manusia didiknya untuk melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi kehidupan, untuk merumuskan sendiri jawaban yang dituntut oleh berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan madrasah dalam hal membentak dirinya sendiri seperti di atas dengan konsep-konsep yang aplikatif serta dapat diproyeksikan dalam berbagai kegiatan nyata, diharapkan akan dapat membentuk imuan-ilmuan Muslim yang akram serta shalih. Di samping itu, ia juga memiliki kepekaan yang tinggi dan antisipasi jauh terhadap problem dan kemaslahatan makhluk dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, yakni ‘ibadatullah dan ‘imaratul ardli, yang pada gilirannya akan mampu mencapai tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu sa’adatud darain.

Di sinilah letak tanggung jawab madrasah untuk mempertahankan identitasnya, menjadi lembaga tafaqquh fiddin secara utuh dan paripurna. Dalam komunitas nasional dan dalam lingkaran sistem pendidikan nasional, madrasah bisa menjadi alternatif ideal yang mampu melahirkan ilmuwan Muslim yang mempunyai integritas keagamaan dan sosial. []

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan dalam Panel Diskusi Ikatan Alumni Madrasah Qudsiyah di Kudus, 8 Oktober 1983. Pernah dimuat Aula edisi No.9 Tahun IX November 1987. Judul asli Perkembangan dan Pengembangan Madrasah.


Gus Dur selalu di Hati…….
Sumber: kader cikarang <nu.pkb.cikarang@gmail.com>

PENGKHIANATAN G30S/PKI: LEGITIMASI ANTI-KOMUNISME ORDE BARU MELALUI FILM

Pengkhianatan G30S/PKI: Legitimasi Anti-Komunisme Orde Baru Melalui Film
Oleh Rangga Jhody Alwantio, Anggota SEMAR UI

http://serikatmahasiswaprogresif.blogspot.com/2014/08/pengkhianatan-g30spki-legitimasi-anti.html

Pendahuluan

Anti-Komunisme menjadi wacana utama dalam masyarakat Indonesia sepanjang sejarah pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dan sesudahnya. Salah satu aspek yang mempengaruhi wacana anti-komunisme tersebut adalah masifnya kampanye kebudayaan yang dilakukan untuk melegitimasi wancana anti-komunisme sehingga pada akhirnya melegitimasi kekerasan fisik yang dialami anggota/simpatisan PKI pasca G30S 1965.

Pada Desember 1965, ketika pembantaian terhadap orang-orang yang berideologi komunis masih berlangsung, Angkatan Darat sudah mulai secara sistematis melegitimasi kampanye kekerasan yang mereka lakukan melalui produk kebudayaan, khususnya melalui narasi atas peristiwa 1965. Dalam narasi ini PKI dituduh sebagai satu-satunya pelaku percobaan kup yang menewaskan tujuh perwira militer. Lalu, ketika pemerintahan Orde Baru sudah mulai dibangun, Angkatan Darat dan agen-agen kebudayaannya tidak saja melanjutkan upaya untuk legitimasi kekerasan terhadap kaum komunis, namun juga melegitimasi naiknya jenderal Soeharto ke tampuk kekuasaan.

Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi Negara, museum, monumen, diorama, folklore, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penalaran, film, ideologi kebudayaan, dan sastra. Salah satu yang paling terkenal tentu saja adalah film Pengkhianatan G30S/PKI.

Walaupun pada saat ini sudah bukan lagi zaman Orde Baru, tapi sampai sekarang film propaganda Orde Baru Pengkhianatan G30S/PKI. Film itu merupakan media budaya yang dimaanfaatkan sebagai alat propaganda yang berpengaruh luas di Indonesia. Film ini merupakan sebuah contoh produk budaya yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk secara terang-terangan menyelipkan pandangan ideologisnya tentang komunisme. Ketika orang yang belum pernah membaca sejarah sebenarnya dari apa yang terjadi pada tahun 1965, maka orang akan menganggap bahwa dalam film tersebut adalah benar yang terjadi pada tahun 1965 dan memberikan dampak yang sangat kuat terhadap banyak masyarakat Indonesia. Pemerintah Orde Baru sangat berhasil dalam mempresentasikan versi resmi peristiwa 1965 dan terlebih lagi dalam mempengaruhi penonton untuk percaya sepenuhnya bahwa muatan ideologis di dalam film itu adalah sebuah kebenaran.

Film Sebagai Alat Propaganda

Film Pengkhianatan G30S/PKI, yang akan dibahas di disini memperlihatkan penghujatan keji bukan terhadap pelaku pembantaian massal 1965-1966 (militer, paramiliter), melainkan justru terhadap korban kekerasan itu dengan cara mencitrakan mereka sebagai setan. Justifikasi atas kekerasan melalui produk kebudayaan semacam itu pada akhirnya menjadi bagian dari praktek kekerasan itu sendiri.

Poin pertama yang harus digarisbawahi dalam film Pengkhianatan G30S/PKI adalah bahwa ia diproduksi sebagai dokumenter. Di awal film, sebuah cuplikan ditampilkan untuk mengklaim bahwa film ini seluruhnya didasari oleh karya Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa 1965. Ditampilkan pula pernyataan produser bahwa film ini didasari oleh data dari berbagai sumber tulisan, kesaksian, buku-buku, artikel, majalah, dan koran-koran. Sementara narator memperkenalkan isi cerita film, sederet tayangan menampilkan gambar-gambar museum Pancasila Sakti dan relief-relief di dindingnya, yang menceritakan bagaimana PKI telah mengkhianati Negara dengan cara membunuh tujuh orang perwira militer pada malam 30 September 1965.

Narator juga menjelaskan bahwa PKI telah menjadi musuh terbesar bagi negara. Semua insiden yang terjadi di daerah-daerah, yang melibatkan anggota PKI dan simpatisannya, diklaim oleh narator sebagai pemberontakan terhadap negara. Saat narator mengungkapkan informasi tentang adanya institusi rahasia di dalam PKI yang dinamakan Biro Chusus, agenda politik PKI menjadi jelas: PKI sudah lama memang berusaha merancang sebuah gerakan untuk memberontak terhadap negara. Dengan demikian, citra jahat PKI berhasil dibangun sejak awal film sembari pada saat yang sama film ini mengesankan diri sebagai sebuah dokumen sejarah. Maka ketika cerita utama dimulai, pemirsa telah “dibekali” dengan kerangka berpikir anti-komunis sambil menikmati jalannya seluruh cerita.

Dalam keseluruhan cerita, karakter antara para pemimpin PKI dan militer, khususnya para korban penculikan, ditonjolkan secara hitam-putih yang ekstrem. Para pemimpin dan anggota PKI termasuk militer yang terlibat dalam percobaan kup seperti Kolonel Untung, Jenderal Supardjo, dan Kolonel Latief ditampilkan bak penjahat, sebagaimana bisa dilihat dalam rapat-rapat rahasia PKI sebelum pembunuhan pada malam 30 September 1965. Penggunaan simbolisme juga penting dalam membangun suasana dan karakter anggota PKI sebagai antagonis. PKI bahkan secara tidak langsung digambarkan sebagai penyebab buruknya kondisi masyarakat Indonesia era 1960-an. Misalnya, kesulitan rakyat tidak saja dihadirkan dengan cara menggambarkan deretan orang mengantri makanan dan minyak tanah, tetapi juga adegan seorang anak miskin yang mengungsi ke Jakarta bersama ibunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah ayahnya dibunuh oleh kaum komunis di kampung halaman mereka. Ditampilkan pula seorang tokoh laki-laki yang kuat beragama, ia berulang kali mengungkapkan kemarahannya kepada PKI dan pemerintah yang menyebabkan kemiskinan merajalela. Sambil menghujat PKI dan pemerintah, tokoh ini juga terus berdoa demi keselamatan bangsa. Secara implisit, adegan-adegan ini membangun kesan bahwa PKI-lah penyebab kemelaratan negeri ini atas kekomunisan mereka. Penggambaran ini bermaksud menggiring pemirsa untuk melihat bagaimana komunisme bertentangan dengan agama dan telah merusak bangsa Indonesia.

Contoh lain penggunaan representasi simbolik dapat dilihat dalam adegan rapat-rapat PKI, yang diceritakan sebagai pertemuan sangat rahasia, dalam ruangan remang-remang dengan seluruh jendela dan tertutup rapat dan dilapisi gorden tebal. Penggambaran tentang bagaimana para konspirator ini tidak pernah putus merokok di ruang gelap dan pengap itu juga diulang berkali-kali. Terkait penciptaan suasana (Arifin C Noer), tayangan visual dari asap rokok dalam ruang gelap sangat efektif untuk menampilkan kesan dramatis. Namun demikian, penciptaan suasana yang seperti itu tampaknya adalah hasil dari imajinasi sutradara untuk mencapai estetika tertentu dalam filmnya.

Istri Arifin menyatakan bahwa ide untuk memotret D.N. Aidit sebagai perokok berat adalah karena menurut Arifin hal itu mempresentasikan sosok pemikir: “Secara visual, akan terlihat lebih bagus jika penggambaran seorang pemikir dilukiskan melalui asap rokoknya.” Dengan demikian Arifin sebenarnya tahu bahwa D.N. Aidit bukanlah perokok. Murad Aidit, adik D.N. Aidit mengatakan bahwa kakaknya sama sekali bukan perokok, bahkan cenderung membenci rokok. Asap rokok di film itu memang sengaja diletakkan dalam konteks pembentukan struktur dramatis.

Selain itu, sebagaimana dicatat oleh Harsutejo, rapat-rapat PKI yang digambarkan dalam film dan narasi utama Orde Baru secara sengaja diletakkan dalam konteks percobaan kup 1965. Dalam film tersebut berusaha membangun kesan bahwa PKI hanya memiliki satu agenda tunggal, yakni mengambil alih kekuasaan. Padahal, sebagai organisasi politik besar dan sah, PKI sebenarnya memiliki banyak agenda politik lain untuk dibicarakan dalam rapat internal yang terbuka.

Suasana gelap bukan cuma dihadirkan dalam rapat-rapat PKI, tapi terutama dalam menggambarkan Lubang Buaya sebagai tempat yang sangat menakutkan, dengan suara-suara dan teriakan-teriakan menghujat membahana dramatis di udara. Suasana macam ini tentu saja lebih tertangkap jelas dalam versi film karena pemirsa disodori secara langsung gambar dan efek suara, walaupun Arswendo juga bisa dibilang berhasil dalam membangun suasana serupa di novelnya. Seperti halnya penggambaran pertemuan-pertemuan rahasia PKI, keberadaan kelompok-kelompok manusia di Lubang Buaya dari berbagai organisasi yang konon berafiliasi dengan PKI sambil melakukan latihan militer juga dengan sengaja diletakkan dalam konteks pelaksanaan kup.

Berlawanan dengan “kebejatan” komunis, pihak militer digambarkan dengan citra penuh kepahlawanan. Sekalipun yang sesungguhnya terjadi pada malam 30 September 1965 itu pada dasarnya adalah penculikan tentara oleh tentara sendiri (persisnya pasukan pengawal presiden, battalion Cakrabirawa), tetapi dalam film Pengkhianatan G30S/PKI secara jelas menghindari kesan bahwa para penculik pada dasarnya adalah tentara. Kekejaman para penculik digambarkan sebagai kekejaman komunis, dan bukan hasil dari pelatihan keras yang mereka terima selama ini yang merupakan bagian dari tugas mereka sebagai tentara.

Semua kekerasan yang berlangsung dalam operasi itu adalah karena pelakunya anggota atau paling tidak simpatisan PKI, bukan karena pelakunya adalah militer. Dengan kata lain, penggambaran sifat iblis PKI juga direpresentasikan dengan memaanfaatkan kepatuhan para prajurit terhadap perintah atasannya untuk menculik para jenderal.

Beberapa saat sebelum operasi dimulai, film menampilkan adegan-adegan kegiatan kedua belah pihak dalam kontras yang sangat tajam. Bilamana pasukan penculik di Lubang Buaya digambarkan sebagai sekelompok orang liar, bejat, yang harus darah, sebaliknya para jenderal Angkatan Darat dilukiskan di rumah mereka masing-masing sebagai orang yang terhormat, sopan, dan lembut. Semua jenderal dicitrakan dengan kepala rumah tangga yang baik hati yang mengabdikan diri bagi keluarga yang mencintai mereka.

Untuk memberikan dampak emosional lebih jauh, setiap keluarga korban dilukiskan sebagai keluarga yang harmonis dan terhormat. Hal ini terlihat jelas pada keluarga A.H. Nasution terutama penggambaran anak bungsunya, Ade Irma, yang tertembak peluru nyasar penculik pada saat ayahnya berhasil melarikan diri. Namun Ade bukanlah satu-satunya korban yang jatuh di rumah A.H. Nasution. Beberapa saat sebelum para penculik memasuki rumah A.H. Nasution, mereka juga membunuh Karel S. Tubun, penjaga malam rumah wakil Perdana Menteri Leimana yang terletak diseberang rumah A.H. Nasution. Namun demikian, Ade yang merupakan seorang gadis kecil jelas dieksploitasi oleh Arifin sebagai bagian dari proses dramatisasi alur cerita. Pentingnya tokoh Ade dalam memunculkan respons emosional pemirsa menjadi alasan mengapa sosoknya sering dimunculkan dalam film sebelum insiden itu terjadi melalui kilasan-kilasan kegiatannya di sekolah dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini tidak saja memancing emosi pemirsa tetapi juga menggiring mereka untuk percaya bahwa PKI memang betul-betul adalah sekelompok manusia iblis dan brutal karena telah membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa.

Korban selanjutnya adalah S. Parman, Sutoyo S., M.T. Haryono, Suprapto, dan D.N. Pandjaitan. Penggambaran tentang mereka sebagai orang-orang terhormat dan dari keluarga yang harmonis kembali dikontraskan secara diametris dengan karakter para penculik.

Karakter-karakter para korban dan penyerang dicitrakan pada titik terjauh sebuah spektrum yang bertentangan. Para penyerang diasosiasikan dengan kaum komunis, digambarkan memiliki sifat kebinatangan yang liar, sementara para korban dicitrakan sebagai manusia terhormat.

Penggambaran yang sangat dramatis juga ditampilkan dalam keluarga D.N. Pandjaitan. Saat para penculik mendobrak rumah D.N. Pandjaitan, mereka menembak dua orang keponakan D.N. Pandjaitan, Victor dan Albert. D.N. Pandjaitan yang ketika itu tidur lelap, terbangun oleh serangan di rumahnya. Secara insting dia menyambar senapannya untuk membela diri dan keluarganya, akan tetapi senjata itu rusak, sehingga dia harus menyerah. Lalu dia mengenakan pakaian seragam militernya dengan tenang dan melangkah ke luar menyongsong senjata yang diarahkan kepada dirinya. Ketika D.N. Pandjaitan berlutut di teras rumahnya untuk berdoa, sebuah peluru ditembakkan ke kepalanya diikuti oleh rentetan tembakan yang menembus tubuhnya yang tersungkur.

Adegan ini memunculkan respons emosional yang sangat kuat dari penonton atas tidak adanya belas kasihan dan rasa hormat sama sekali dari penculik bahwa D.N. Pandjaitan bahkan tidak diberikan kesempatan hanya untuk sekedar berdoa kepada Tuhannya. Kisah ini bahkan didramatisir lebih jauh dengan penggambaran anak perempuan D.N. Pandjaitan, Katrin, yang menjerit sambil berlari keluar hanya untuk menemukan genangan darah ayahnya. Seketika dia mengambil darah itu dengan tangannya dan menyapukannya ke wajahnya sendiri sambil menjerit-jerit historis.

Penutup

Sejarah Orde Baru adalah sejarah dengan interpretasi tunggal, dan film yang dibahas tadi adalah salah satu usaha menunggalkan interpretasi sejarah tersebut. Saat ini kita tahu bahwa ada lima skenario berbeda yang dapat disarikan dari berbagai risalah tentang peristiwa 1965: pertama, pembunuhan terhadap para jenderal dipercaya seluruhnya dan dilakukan oleh PKI dan simpatisannya; kedua, “percobaan kup” itu adalah hasil dari pertarungan internal angkatan bersenjata; ketiga, Jenderal Soeharto adalah pelaku sebenarnya, atau paling tidak, memengaruhi, memanipulasi, dan mengaburkan pembunuhan itu untuk kepentingannya sendiri; keempat, Presiden Soekarno member izin atau menganjurkan para perwira yang terkucil untuk bertindak melawan kolega mereka sendiri yang disebut sebagai bagian dari “Dewan Jenderal” rahasia; dan kelima, operasi intelijen asing terlibat di dalam percobaan untuk menggulingkan Soekarno yang condong ke “kiri”, dari peranannya yang sangat berpengaruh di Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga. Beberapa penjelasan itu mengkombinasikan lebih dari satu skenario-skenario tersebut. Maka, saat ini menjadi hal yang mendesak untuk membongkar segala modus Orde Baru dalam aspek budaya, agar interpretasi tunggal terhadap G30S atau PKI atau komunisme dapat dilawan.

Daftar Pustaka

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Tanggerang Selatan: Marjin Kiri
Isak, J. 2002. Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965. Jakarta: Hasta Mitra
Harsutejo. 2003. Sejarah yang Digelapkan: Tangan Berdarah CIA dan Rezim Soeharto. Jakarta: Hasta Mitra
Zurbuchen, Mary. “History, Memory, and the ‘1965 Incident in Indonesia”, asian survey, Vol. 42, No.4, The Legacy of Violence in Indonesia (Juli-Agustus, 2002), hlm. 566.
Hunter, Sukarno and the Indonesian Coup, hlm. 126-127.
Atmowiloto, A. 1986. Pengkhianatan G30S/PKI. Jakarta: Sinar Harapan
Hoodley, A. N, “Political Violence in Indonesian Literature: The Legacy of 1965”, dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhover (eds.), Violence in Indonesia (Hamburg: Abera, 2001)
Pitaja, B. A, “Pengkhianatan G30S PKI yang Bersimbah Darah: Sebuah Penegasan dari Arifin C. Noer”, Sinematik Indonesia, 9 Juli 1984
Gitlin, Todd. 1979. “Prime Time Ideology: The Hegemonic Process in Television”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers