Archive for the ‘Sejarah’ Category

PERTEMUAN TUMBANG ANOI 1894 , TITIK HITAM DALAM SEJARAH DAYAK

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Pertemuan Tumbang Anoi 1894 Titik Hitam Dalam Sejarah Dayak
Oleh Kusni Sulang

Penilaian memuji setinggi langit tanpa kritik terhadap Pertemuan Tumbang Anoi 1894 kembali diteriakkan dalam Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 2-5 Oktober 2014 lalu. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dinilai antara lain sebagai “fajar peradaban” (istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan Belanda yang sangat tidak suka pada Dayak) bagi orang Dayak dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan”. Alasan utama dari penilaian ini adalah karena Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo, telah berhasil “menghentikan kebiasaan perang antarsuku dan antardesa”, “menghentikan kebiasaan balas dendam antarkeluarga”, “menghentikan kebiasaan adat mengayau”. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan “hukum rimba”. Dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan primitif. Penilaian tersebut, mengabaikan atau tidak menyorot poin pertama “Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi 1894” yaitu “1. Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, padahal poin pertama ini merupakan Titik Kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang ia sokong kuat melalui tangan Damang Batu itu, dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya tehadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti “menghentikan kebiasaan adat mengayau”, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said“Tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisas sepenuhnya menguasai Kalimantan” (Radar Sampit, 12 Oktober 2014). Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan misi penelitian tentang Dayak (lihat: Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894) seperti halnya misi yang diserahkan kepada Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) oleh Jenderal JB van Heutz (1851-1924) di Aceh yang waktu itu melakukan perang perlawanan (1873-1904), terpaksa mengalami beberapa kali kegagalan menunaikan tugas kolonialnya. Paut dicatat bahwa sebelum Pertemuan Tumbang Anoi 1894, di berbagai tempat di Kalimantan berlangsung perang perlawanan yang sengit terhadap Belanda sepertk Perang Banjar (1859-1863), Perang Téwah (1885); Perang Hulu Katingan di bawah pimpinan Tamangung Singam (1893-1895); Perang Barito (1865-1905). (Lihat: Prof.Dr. Ahim S. Rusan, et.al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, 2006: 43-50).
Dilihat dari latarbelakang dan hasil Pertemuan Tumbang Anoi 1894, pertemuan dan hasil Pertemuan tersebut, terutama dan pertama-tama adalah untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan cengkeraman kolonial. Dengan menerima poin pertama (tentu bukan kebetulan poin ini dijadikan poin pertama) “Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda”, maka pemuka-pemuka Dayak seluruh Borneo waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan Belanda sebagai “Negara”nya sendiri. Pemuka-pemuka Dayak mempunyai ilusi pada kekuasaan kolonial.
Ahim S. Rusan, et. Al. dalam buku “Sejarah Kalimantan Tengah” dengan mengutip pendapat Tjilik Riwut, antara lain menulis:
“Dengan usainya Rapat Damai Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahannya di seluruh Kalimantan kaasan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluh-kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapat /tidak diberikan hak-hak yang telah diakui oleh hukum Negara” (Ahim S. Rusan, et.al., 2006: 73).
Rapat Tumbang Anoi 1894 merupakan bentuk politik devide et impera (memecah-belah dan menguasai) yang diterapkan di Kalimantan dilakukan menjelang diresmikannya politik etis Belanda dan sesuai pula dengan nasihat Snouck Hurgronje: “Ketika seseorang ingin menguasai suatu Negara, untuk agar dihargai di Negara itu, maka orang harus membangun diri di negara itu”. Menurut pendekatan ini, penghargaan ini dapat diperoleh dengan memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedesaan, dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan Aceh” (Adrian Vickers, Edisi Indonesia, 2005: 19).
Dengan pendekatan demikian, maka Pertemuan Tumbang Anoi 1894 diselenggarakan dengan hasil sangat memuaskan untuk Belanda, sedangkan ilusi para pemuka Dayak menjadikan Pertemuan ini sebagai titik hitam dalam sejarah Dayak.Akibat dari penerimaan hasil Pertemuan Tumbang Anoi, Belanda leluasa melakukan politik kebudayaan desivilisasi yaitu politik “ragi usang” dampaknya berlangsung sampai sekarang.
Mungkinkah Pertemuan Tumbang Anoi 1894 berlangsung tanpa sokongan kuat dari Belanda? Pemuka-pemuka Dayak waktu itu mau aktif menjadi penyelenggara karena seperti diungkapkan oleh Tjilik Riwut di atas, mereka menaruh ilusi pada kolonial Belanda, tidak mengenal watak sesungguhnya kolonialisme, memandang pemerintahan (Negara) Belanda sebagai pemerintahan sendiri.
Jagau Yanedi dari Borneo Institut dalam pembicaraannya dengan saya mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pandangan orientalis (meminjam istilah Edward Said) yang memandang bahwa Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “fajar peradaban”, tetapi juga tidak sepakat pada pandangan yang disebutnya ekstrim, menilai Pertemuan Tumbang Anoi sebagai “penaklukan”. “Sebab di pantai Dayak sudah kalah”, tapi Jagau tidak melihat di pedalaman luas berlangsung perang perlawanan yang sengit. Kalah di satu pertempuran tidak berarti kalah dalam peperangan. Tapi dengan Pertemuan -Tumbang Anoi 1894, Dayak bukan hanya kalah dalam pertempuran, tapi kalah dalam perang. Pertemuan Tumbang Anoi 1894, menurut Jagau merupakan pertemuan damai agar bias melakukan perdagangan. Barangkali lebih tepat jika melihat hasil yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut dan Ahim S. Rusan, et.al, setelah Pertemuan adalah perampokan oleh kekuasaan pendudukan.
Membanggakan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 sebagai “fajar peradaban” dan “Berakhirnya ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan” tidak lain dari pandangan anakronis dalam sejarah. Masih membanggakan diri sebagai anak jajahan. Karena itu Pertemuan Tumbang Anoi 1894 tidak sepantasnya diperingati saban tahun. Yang merupakan awal kebangkitan Dayak dan sekaligus mengkoreksi kesalahan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah berdirinya Sarikat Dajak tahun 1919, berubah nama jadi Pakat Dajak pada 1926. Sarikat Dajak mempunyai visi-misi dan program pembangkitan serta pemberdayaan yang jelas. Sarikat Dajak dan Pakat Dajak ingin mengindonesiakan dan menginternasionalkan Dayak serta mendayakkan yang nasional dan internasional. Sedangkan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 membanggakan diri sebagai anak jajahan.Atas dasar alasan-alasan demikian, maka lebih-lebih tidak dan bukan bahwa Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 3-4 Oktober 2014 sebagai hari “Kebangkitan Dayak”. Lebih tidak rasuk lagi apabila “Kebangkitan Dayak” sekarang ditandingkan dengan kenyataan yang oleh Panitia Pakat Dayak Kalteng dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi “masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak terutama di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah.”
Menjadi pertanyaan besar, mengapa terlalu sulit mengakui jasa Sarikat Dajak (1919) dan Pakat Dajak (1926) yang visi-misi dan program serta prakteknya jelas nasionalistik, anti penjajahan dan membebaskan manusia, cq manusia Dayak? Barangkali kesulitan ini merupakan bentuk dari sulitnya menjadi manusia merdeka dan bermartabat. Sebab lain, barangkali diterapkannya pendekatan etnosentrisme dan pandangan yang sesungguhnya bersifat rendah diri, tapi tidak disadari, karena berada di kawasan bawah sadar. Rendah diri adalah sisi lain dari satu mata uang kepongahan semu yang gemar pada pencitraan.
Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, 2-4 Oktober 2014 lalu meninggalkan banyak pertanyaan dan membuka polemiki secara konsepsional, sejarah, budaya dan teoritis. Debat ide atau debat akademi serta penelitian serius merupakan cara penanganan terbaik. Jika sungguh-sungguh ingin maju, kita perlu menggugat diri sendiri. Mengapa tidak?! []

Perjanjian Antar Generasi

Salah satu hasil dari Napak Tilas Rapat Tumbang Anoi 1894 yang berlangsung di desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, adalah terbitnya Perjanjian Antar Generasi. Dalam Pumpung Haï yang diselenggarakan di Bétang Hapakat, milik Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Jln. RTA. Milono 163, Palangka Raya, DR. Siun Jarias, SH, MH. Antara lain mengatakan bahwa Perjanjian Antar Generasi ini dibuat untuk memberitahukan kepada generasi-generasi Dayak berikut bahwa Dayak angkatan hari ini telah melakukan sesuatu untuk kepentingan Dayak bermartabat. Dengan kata lain agar dikenang.
Perjanjian Antar Generasi ini ditandatangani oleh wakil tiga generasi. Generasi Masa Lalu diwakili oleh Sabran Ahmad, Talinting Tupak, Lewis KDR. (Orang yang masih hidup, pantaskah disebut “generasi masa lalu? Ya, jika mereka menjadi zombie). Sementara Generasi Masa Kini diwakili oleh Siun Jarias, Zulhaidir, dan Perdie. Sedangkan Generasi Masa Depan diwakili oleh Nomi Adilia, Eteria, dan Teresia (Dua penandatangan dokumen yang terakhir tanpa disertai nama keluarga. Ada yang disembunyikan? –Red.) Para penandatangan Perjanjian Antar Generasi ini bertindak atas nama masyarakat adat Dayak Kalimantan.
Perjanjian Antar Generasi yang dibacakan Sabtu, 4 Oktober 2014 malam adalah sbb:

Pertama, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menghargai satu sama lain dalam hal keyakinan dan atau agama yang dianut masing-masing, selanjutnya perbedaan agama tidak boleh memecah-belah dan tidak boleh karena memeluk suatu agama berakibat bukan lagi sebagai Suku Dayak, sebab Suku Dayak bukanlah agama.
Kedua, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menjaga nilai-nilai keadilan, keberadaban, kemanusiaan, harkat dan martabat suku Dayak di tengah-tengah pergaulan antar anak bangsa Indonesia, bahkan di tengah-tengah pergaulan internasional.
Ketiga, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi bukan sebagai penonton tetapi berperan aktif dalam struktur pemerintah demi membangun NKRI di tingkat nasional dan menjadi pemain utama dalam struktur pemerintahan daerah di tanah Dayak Kalimantan.
Keempat, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi dalam kancah politik nasional dan memperoleh posisi utama dan aktif dalam kancah politik daerah di tanah Dayak Kalimantan.
Kelima, kami masyarakat adat Dayak Kalimantan sebagai bagian Bhinneka Tunggal Ika, ahli waris sumber daya alam, warisan leluhur di Kalimantan berjanji unuk memperoleh keadilan dalam hal menguasai wilayah, melestarikan hutan, dan menikmati hasil sumber daya alam myang berlimpah demi mewujudkan kesejahteraan , harkat dan martabat dalam tingkat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Perjanjian ini dibuat ditandatangani di Tumbang Anoi 4 Oktober 2014 oleh wakil tiga generasi. Perjanjian diketahui oleh Presiden MADN Agustin Teras Narang. (ask-5-10-14).

Periode Pra Tumbang Anoi
Cuplikan dari buku “Refleksi Kritis Untu Hari Esok. Perlindungan Masyarakat Adat” *
Periode Pra Tumbang Anoi bisa disebut juga Periode Kayau-Asang karena periode ini kayau-asang berlangsung marak. Sengit dan berbahayanya (dari segi keamanan) pada masa kayau-asang ini, antara lain dilukiskan oleh contoh-contoh berikut:
Mayor Georg Muller, seorang perwira zeni dari tentara Napoleon I, sesudah Waterloo masuk dalam pamongpraja Hindia Belanda. Mewakili pemerintah colonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, kendatipun Sultan Kutai enggan membiarkan tentara Belanda memasuki wilayahnya, Muller memudiki Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat. Muller sendiri, diperkirakan dibunuh sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan, mungkin di jeram Bakang, tempat ia harus membuat sampan guna menghilir Sungai Kapuas. Diduga Muller dibunuh dibunuh oleh suku Aoheng (Bernard Sellato, in: Dr.Anton W. Nieuwenhuis, “Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1984’, Gramedia Jakarta, 1994” :xiv-xv).Nasib serupa juga telah menimpa Schwaner di Barito.
Ekspedisi pertama Pontianak-Samarinda Dr.A.W.Nieuwenhuis pada 1893-94 harus kembali ke Putussibau pada 22 Juli 1894 karena ‘suku-suku di Mahakam sedang mengadakan berbagai persiapan yang bersifat bermusuhan untuk menyambut mereka” .Padahal ekspedisi pertama ini dikawal oleh 19 serdadu Hindia Belanda (Buku yang sama hlm xvi).
Tahun 1885 suku Iban melakukan serangan besar-besaran terhadap Mahakam Hulu dan menghancurkan semua desa Aoheng dan kampung besar Koeng Irang (ibid).
Ekspedisi Pontianak-Samarinda Nieuwenhuis baru tuntas pada tahun 1900.
Dalam ekspedisi ketiga (1898-1900) Nieuwenhuis, ‘dengan tujuan meneliti cara sarana untuk memperluas pemerintahan Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu agar membentuk kedamaian dan keamanan’.Artinya suatu ekspedisi dengan tujuan politik.
Ekspedisi Nieuwenhuis hanya bisa berhasil setelah ia dibantu oleh orang-orang Dayak sendirim seperti Suku Kayan dari Mendalam dan kepala mereka, Akam Igau. Diseberang perbatasan dibantu oleh Kwing (atau Koeng) Iran, kepala suku Kayan-Mahakam. ‘Nieuwenhuis tidak akan pernah berhasil dengan ekspedisinya jika tidak dibantu oleh orang Dayak yang tidak menyadari tujuan ekonomi dan politik ekspedisi Nieuwenhuis.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik kolonialnya dan penguasaan teritorial sangat berkepentingan dengan berhentinya asang-kayau-bunu antar suku yang ‘kronis.
Penelitian multidisipliner Nieuwenhuis paralel dengan yang dilakukan oleh Dr.C.Snouck Hurgronje di Aceh pada masa Perang Aceh 1873-1904. Nieuwenhuis bahkan menyampaikan terimakasih khusus kepada Hurgronje yang telah ‘memeriksa naskah’ laporannya. (Nieuwenhuis, Mei 1898).
Bersamaan dengan agresi fisik berupa serangan militer, melalui para antropolog dan ilmuwan sosialnya, pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan politik desivilisasi. Smythies misalnya suku-suku di Borneo Tengah dicatatnya sebagai suku-suku kafir dan tidak manusiawi karena membunuh budak-budak (hlm.xx). Politik desivilisasi ini disebut politik ragi using, yang memandang bahwa semua budaya Dayak dan yang berbau Dayak harus dimusnahkan sebagaimana halnya perlakuan terhadap ragi usang, ragi yang sudah rusak.
Menurut Bernard Sellato, antropolog Perancis yang melakukan studi tentang Dayak Kalimantan Timur, ‘pendekatan teoritis Nieuwenhuis jelas berbau periode awal antropologi, ketika lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. ‘Animisme’ dipandang sebagai tahap primitive pada suatu skala peradaban yang mempunyaiu universal.Baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis Durkheim maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertimbangkan dalam karya Nieuwenhuis’ (hlm/xxi).
Tentu saja pendekatan teoritis Nieuwenhuis menggunakan pendekatan kolonial yang memandang Tanah Dayak sebagai terra in cognita, dan tugas orang penjajah dibungkus dengan teori misi suci (la mission sacree) , tugas membudayakan orang yang disebut primitif, karena seperti ditunjukkan oleh tugas utama ekpesdisi ketiganya (1898-1900) adalah misi politik. Agaknya para penginjil awal yang datang ke Borneo pun menganut pandangan yang dianut oleh para antropolog awal. Oleh karena itu Orang Dayak memandang mereka ‘sebagai kaki tangan penjajah’ (Prof.Dr.Ahim S. Rusan,et.al, 2006:65). Empat pendeta Eropa yaitu Hofmeisiter dan isteri, Rott, Kind dan Wigand meninggal karena menjadi sasaran mata Mandau dan anak sumpitan. Sedangkan Klamer luput dari pembunuhan karena ditolong oleh Suta Uno Sitinegara (Prof.Dr.Ahim S. Rusan, et.al.2006: 65).
Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Mei 1859 di Pulau Petak, Kapuas meletus pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda Tjipanas tidak bisa digunakan lagi, anak buah kapal terbunuh semuanya. Tahun Perang Tewah meletus 1855 disusul oleh perang di kawasan hulu Katingan, Mentaya , Kahayan dan Barito yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda baik kapal perang mau pun nyawa. Saat itu Belanda baru saja mengakhir Perang Paderi (1821-1839), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904) masih berlangsung.
Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan asang kayau-bunu selekas mungkin dan memperluas penguasaan teritorial sekaligus. Di pihak lain berada di tengah api perang yang berkobar demikian, hasrat bersatu di kalangan Orang Dayak seluruh Borneo makin dirasakan keniscayaannya.
Dari tuturan di atas, nampak bahwa Periode Pra Tumbang Anoi ini ditandai oleh 1). Asang-kayau bunuh antar suku; 2). Perang melawan Belanda; 3). Tapi bersamaan dengan itu, oleh keperluan perang besar yang disertai dengan agresi kdebudayaan berbentuk politik desivilisasi Belanda itu, di kalangan Orang Dayak mulai tumbuh kesadaran untuk bersatu.
Dengan latarbelakang demikian, Pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 diselenggarakan, dengan Damang Ribu yang lebih dikenal dengan sebutan Damang Batu sebagai organisator pelaksana. Periode Tumbang Anoi dimulai. Latarbelakang musabab penyelenggaraan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dalam buku ‘Sejarah Kalimantan Tengah’ yang ditulis oleh Prof. Ahim S. Rusan, et.al. disebutkan sebagai berikut:
“Untuk mengurusi pemerintahan ( kekuasaannya) di Kalimantan, Belanda mengalami kesulitan karena adanya perlawanan Rakyat Dayak atas kekuasaannya yang dikenal dengan Perang Barito (membela para pengungsi Pegustian Banjar dan berada di tengah masyarakat Dayak pedalaman), Perang Pangkoh Perang Bukit Rawi,Perang Tewah, Perang Mandoun, Perang Kasintu dan Perang Bukit Panya. Di samping adanya perang perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, di antara Suku Dayak sendiri pada abad XIX sering timbul perang antar suku, Asang-Kayau-Bunu.(2006:71).
Buku ini diterbitkan oleh AMAN Kalteng & Yayaasan TIFA,2013.

GELORA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17-8-1945

Gelora Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945.
Cuplikan Peristiwa Pertempuran di Tumbang Samba dan di Tumbang Manjul

Oleh TT. Suan *

Pendahuluan

 

Peristiwa pertempuran melaaan pasukan NICA atau Belanda yang terjadi di Tumbang Sama dan Tumbang Manjul, 53 tahun silam, merupakan salah satu noktah dari mata-rantai wujud nyata gelora semangat rakyat Indonesia, termasuk rakyat dari etnik Dayak di Kalimantan Tengah turut membela dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Daerah Kalimantan Tengah yang kita kenal sekarang ini, baik pada masa sebelum Perang Dunia (PD) II, mau pun sesudah pemulihan kedaulantan 1949 sampai dengan tahun 1956, adalah bagian dari Keresidenan Borneo (Kalimantan Selatan).

Ihwal pertempuran di Tumbang Samba dan di Tumbang Manjul tersebut di sini akan disajikan seb atas lingkup ‘cuplikan’ mengenai fakta dan kejadiannya saja. Peristiwa itu sendiri seharusnya tertera pada halaman buku sejarah perjuangan mempertaha nkan Proklamasi Kemerdekaan di Pulau Kalimantan.

Sebagai bahan untuk memahami fakta dan kejadian tersebut, ada baiknya secara singkat dikemukakan tengang pembagian wilayah administrasi pemerintahan yang melingkupi desa Tumbang Samba yang sekarang ini menjadi ibukota Kecamatan Katingan Tengah, dan Tumbang Manjul yang sekarang menjadi ibukota Kecamaan Seruyan Hulu. Kedua kecamatan itu dahulu termasuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut Onderafdeeling Sampit.

Pembagian wilayah adminitrasi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan sebelum PD II dengan sebutan Gouvernement van Borneo, terdiri dari dua Keresidenan, yakni (1). Resdentie Westerafedeeling van Borneo (Keresidenanan Bagian Barat
Kalimantan, dan (2). Residentie Zuider en Oosterafdeeling van Borneo (Keresidenan Bagian Timur dan Selatan Kalimantan).

Keresidenan Bagian Timur dan Selatan Kalimantan dibagi menjadi lima afdeeling, yajni afdeeling Bandjermasin, afdeeling Hoeloe Soengai, afdeeling Kapoeas-Barito, afdeeling Samarinda dan afdeeling Boeloengan-Beraoe.

Sedangkan afdeeling Kapoeas-Barito itu sendiri meliputi enam onderafdeelingen, yakni (1). Onderafdeeling Boven Dajak (Dayak Hulu) dengan ibukotanya Koeala Koeroen; (2). Onderafdeeling Beneden Dajak (Dayak Hilir) dengan ibukotanya Koeala Kapoeas; (3). Onderafdeeling Moeara Tewe dengan ibukotanya; (4)onderrafdeeling Boentok ibukotanya Boentok; (5). Onderafdeeling Sampit ibukotanya Sampit, dan (6). Onderafdeeling Kotawaringin ibukotanya Pangkalan Boen, tapi juga merupakan daerah swapraja-kesultanan Kotawaringin.

Sewaktu penjajah Belanda kembali menduduk Kalimanan usai PD II, oleh pemerintah pelarian dalam pengasingan di Austealia yang disebut Pemerintah NICA (Nederlands Indische Civiel Adminstratie atau Netherlands Indies Civil Administration) , maka bagi gobernemen Borneo, dibentuknya adminstrasi pemerintahanb yang terbagi atas tiga Keresidenan (Staatsblad Nomor 64 Tahun 1946), yaitu:

Ferry di Tumbang Samba. Karena tak ada jembatan, untuk mencapai bagian-bagian Kota Tumbang Samba yang dipisahi oleh sungai, perahu tambang, disebut ferry, memainkan peranan penting. Jembatan hanya ada di janji pilkada. Mimpi para pejuang 1945 masih jauh dari terwujud (Foto. Dok. Kusni Sulang, 2013).

1. Residentie Zuid-Bornep (Keresidenan Kalimantan Selatan);
2. Residentie Oost-Borneo (Keresidenan Kalimantan Timur);
3. Residentie West-Borneo (Keresidenan Kalimantan Barat).
Pada Keresidenan Kalimantan Selatan nampaknya tetap terdiri atas tiga afedeeling, seperti keadaan sebelum PD II, yakni afdeeling Bandjermasin, afdeeling Hoeloe Soengai dan afdeeling Kapoeas-Barito. Namun tak lama kemudian di Residentie Zuid-Borneo dibentuk empat daerah otonom yaitu satuan ketatanegaraan yang tegak sendiri. Daerah-daerah otonom tersebut adalah:
1. Kotawaringin (zelfberstuur);
2. Dewan Dayak Besar (Groot Dajak Raad, neo zelf-berstuur, Staadblad Nom9r 134 Tahun 1946).Sebenarnya tersebut 1 dan 2 adalah “pemekaran” afdeeling Kapoeas-Barito.
3. Federasi Borneo Tenggara (Staatblad Nomor 3 Tahun 1947) dan
4. Daerah Banjar (Staatblad Nomor 14 Tahun 1948).

Desa Tumbang Samba dan desa Tumbang Manjul dilihat dari “domisilinya” , menurut konstruksi wi;ayah administrasi di masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu termasuk dalam lingkup onderafdeeling Sampit yang terdiri dari tiga distrik, yakni distrik Sampit Selatan, distrik Sampit Hulu dan distrik Mendawai.

Semula distrik Mendawai beribukota Mendawai, yang terletak di tepi timur Sungai Katingan dekat pantai laut Jawa. Di zaman Belanda dahulu, Sungai Katingan lebih dikenal dengan nama Sungai Mendawai. Wilayah distrik Mendawai itu sendiri, tidak meliputi sepanjang Sungai Mendawai atau Katingan, tapi hanya sampai dengan desa Telok saja. Mulai dari desa Tumbang Samba dan seluruh desa bagi hulu termasuk semua desa di cabang atau anak Sungai Katingan masuk ke dalam distrik Sampit Hulu dengan ibukotanya Kuala Kuayan. Ada pun desa Tumbang Manjul, yang sekarang sebagai ibukota Kecamatan Seruyan Hulu, memang terletak di tepi barat Sungai Manjul. Sungai Manjul itu sendiri merupakan anak atau cabang Sungai Seruyan pada belahan baratnya.

Dengan terbentuknya daerah Dayak Besar sebagai daerah otonom ala Belanda, sesuai dengan perubahan yang disebut “hervomingberstuur” bagi Tanah Dayak, dua onderdistrict kawasan Sungai Katingan bagian hulu (utara) yakni Katingan Tengah ibukotanya Tumbang Samba; Katingan Hulu ibukotanya Tumbang Sanamang, dimasukkan ke dalam distrik Katingan.

Ada pun Desa Tumbang Manjul dengan semua desa termasuk aliran Sungai Kale, cabang Sungai Seruyan pada tepi timurnya kawasan udik Sungai Seruyan, sebagai bagian atau termasuk dalam Kecamatan Katingan Hulu, pada zaman Belanda disebut onderdistrict Oost Boven Sampit (onderdistrict Sampit Timur Hulu). Dan desa yang terletak di sebelah hilir Tumbang Manjul hingga muara Sungai Seruyan, pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Sungai Pembuang, terdiri dari dua onderdistrict (kecamatan) yakni onderdistrict Seruyan Hilir ibukotanya Kuala Pembuang, dan onderdistrict Seruyan Hulu ibukotanya Rantau Pulut.

Ihwal Distrik Mendawai dengan ibukotanya Mendawai dibentuk oleh Belanda setelah usai Perang Banjar, kira-kira tahun 1870. Sekitar tahun 1918, ibukota distrik Mendawai dipindahkan ke Kasongan, Kecamatan Katingan Tengah sekarang, pada zaman pemerintah Belanda dahulu disebut onderdistrict Ooost Beneden Sampit (onderdistrict Sampit Timur Hilir).

Pembentukan wilayah Kecamatan Katingan Tengah itu dilakukan sewaktu penduduk militer Jepang (Angkatan Laut) pada awal tahun 1944. Ini nampaknya sejalan dengan “peningkatan” status inderafdeeling Sampit menjadi afdeeling Samping (dalam bahasa Jepang: Sampit Bun Ken menjadi Sampit Ken).

Peresmian Kecamatan Katingan Tengah sekaligus pembukaan kantornya, menggunakan salah satu ruang gudang milik H. Djamain, ayah Profesor Darmansyah Djamain, SH, MH, Kakanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Tengah saat ini (tahun 1999 –Ed.) serta melantik pejabatnya bernama A. Kaderi dengan sebutan jabatannya Djimusucho.

Pada pertengahan tahun 1945, A. Kaderi diganti oleh G.T. Binti, nampaknya pangkatnya sudah sesuai jabatan bagi kepala onderdistrict (camat) dengan sebutan Fuku Guncho.

Gema Proklamasi

 

Proklamasi Kemerdekaan yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta memang gaungnya menyebar ke seluruh pelosok Tamnah Air, tidak terkecuali terdengar juga di Kalimantan, sekali pun sangat lamat. Lebih-lebih lagi di daerah pedalaman dan desa yang jauh terpencil tanpa memiliki alat hubungan komunikasi seperti radio misalnya.

Keadaan transportasi sebagaimana halnya dengan kawasan Kalimantan Selatan, di daerah onderafdeeling Sampit atau Sampit Ken keadaannya memang lebih parah. Perhubungan lewat Kantor Pos –distribusi atau siaran suratkabar dan surat-menyurat – dari ibukota onderafdeeling Sampit ke kecamatan dan desa atau kampung serta sebaliknya, lambat sekali.

Ambil contoh di bidang perhubungan pos. Dari Sampit untuk hubungan ke Katingan menggu nakan jalur Kantor Pos yang rutenya Sampit-Kasongan dengan petugas pos (post roeier) dari Kasongan melalui jalan setapak “etape” Kasongan-Pundu. Mula-mula naik perahu, jalan kaki, dan dari Pundu-Sampit naik perahu, rata-rata perjalanan empat hari. Dari Kasongan menyebar lagi ke ibukota kecamatan sepanjang alur Sungai Katingan baik ke arah hulu mau pun ke arah hilir.

Pos Sampit-Kuala Kuayan, sepenuhnya lewat air. Dari Kuala Kuayan ke kecamatan dalam Distrik Sampit Hulu di antaranya ke Kecamatan Seruyan Hulu, mudik Sungai Kuayan, dilanjutkan dengan jalan setapak ke Rantau Pulut – begitu pula sebaliknya (pulang-pergi) perjalanan petugas. Dari Sampit ke semua kecamatan dalam wilayah Distrik Sampit Hilir dan ke Kuala Pembuang, ibukota Kecamatan Seruyan Hilir, umumnya “zak pos” dikirim lewat perahu motor milik swasta atau masyarakat.

Di Tumbang Samba, berita adanya Proklamasi Kemerdekaan, ada segelintir warga masyarakat mengetahui dari berita suratkabar harian BORNEO SHIMBUN di Banjarmasin, terbitan minggu ketiga bulan Agustus 1945, ditambah lagi dari kabar surat-menyurat antara warga masyarakat yang ada di Sampit atau pun Banjarmasin.

Berita yang dapat dibaca dari suratkabar memang “beredar” di kalangan terbatas di antara anggota masyarakat. Intinya diketahui Indonesia telah merdeka. Untuk Kalimantan telah diangkat Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai Gubernur Borneo.

Pada akhir Oktober dan awal november 1945, lewat pos dan diperoleh dari kantor onderdistrict di Tumbang Samba, beredar adanya semacam selebaran atau siaran dari Pemimpin Tertinggi Tentara Australia atau Tentara Sekutu Jenderal Thomas Blammey tentang kedatangan Tentara Sekutu/Australia di Kalimantan. Kemudian beberapa selebaran tentang Proklamasi yang ditandatangi oleh Soekarno-Hatta; tentang isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; tentang susunan Pemerintah atau Kabinet Republik Indonesia; tentang terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat.

Selain kabar dari mulut ke mulut antara anggota masyarakat khususnya di Tumbang Samba, sebatas itulah berita ihlwal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketahui (Berita suratkabar dan selebaran atau pamflet).

 

Gerakan Merah Putih

Sekali pun berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diterima secara tidak resmi (hanya sebatas berita suratkabar dan selebaran atau pamflet), diterima gembira oleh sebagian warga masyarakat Tumbang Samba, dan nampaknya masyarakat masih menanti kabar yang lebih pasti lagi.

 

Demikianlah sekitar pertengahan bulan Desember 1945 di Tumbang Samba Utusan BPRI/TKR (Badan Pertahanan Rakyat Indonesia/Tentara Keamanan Rakyat) – bentukan lokal – dari Mendawai dipimpin oleh M. Hudrie dengan tugas untuk membentuk BPRI/TKR dan Komite Nasional Daerah (KNID) di Tumbang Samba. Dengan terbentuknya BPRI/TKR dan KNID Tumbang Samba tersebut lalu dilakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman Madrasah Samba Bakumpai. BPRI/TKR dan KNID Tumbang Sama dipimpin oleh Haji Durasit, sebagai Presiden (Ketua). Dalam KNID itu terdiri dari Pengurus/Pemerintahan dan Kelaskaran. Para anggota (staf) antara lain H.Djamin, Matseh, H. Marzuki, H.Umrah, Intjun, Wuhaib Syarkawi, dan lain-lain.

BPRI/TKR (lokal) Tumbang Samba telah merekrut anggota pasukan kelaksaran TKR sekitar seratusan orang. Persenjataan terdiri dari loembing dan mandau serta beberapa pucuk senjata api (senapan dum-dum).

Para pengurus BPRI/TKR dan pimpinan KNID memasang emblim dan insinye Merah Putih, baik di dada mau pun pada kopiah masing-masing. Salam “Merdeka” pun selalu terdengar sebagai Yel Persalaman.

 

Pertempuran Tumbang Samba Pertama

 

Ihwal terbentuknya KN ID dan BPRI/TKR di Tumbang Samba, yang dikenal sebagai Gerakan Merah Putih, oleh para agen NICA/Belanda dilaporkan ke Sampit mau pun ke Banjkarmasin. Sebagaimana diketahui NICA/Belanda dilaporkan deengan membonceng tentara Sekutu/Australia yang telah mendarat di Banjarmasin pada 17 September q945 sehingga sejak Oktober 1945 NICA/Belanda berhasil menguasai daerah Borneo Selatan termasuk Sampit dan Pangkalan Bun.

Demikianlah pada akhir Desember q945 pasukan Belanda (NICA/KNIL) pimpinan komandannya F.J. Hips berangkat ke Sampit menuju Mendawai-Kasongan, terus ke Tumbang Samba dengan dua buah kapal: Hin Kiat dan BO (kapal pendarat). Pada tanggal 6 Januari 1946, BPRI/TKR Mendawai dapat digulungnya. Dari Kasongan pasukan NICA/KNIL Belanda pimpinan Kapten F.J.Hips diiringi Hoofd van Plaatselijke Bestuur (HPB) Kasongan berangkat menuju Tumbang Samba.

Pada pagi hari Kamis 17 Januari 1946, pasukan NICA/KNIL menyerang Markas BPRI/TKR di Samba Bakumpai. Dimulai dengan mendarat di Banut Rumbang, kampung sebelah hilir Samba Bakumpai. Dari siang hhingga petang berlangsung kontak senjata, diawali dengan tembakan perlawanan dari pasukan lasykar BPRI/TKR lalu disambut dengan tembakan gencar oleh pasukan NICA/KNIL yang persenjataannya lebih unggul dan canggih, seperti senapan jenis sten-gun, owen-gun hingga mitraliur (watermantel). Pasukan NICA/KNIL dapat menangkap semua pejabat atau pengurus BPRI/TKR dan para anggota KNID dengan presidennya H. Durasit bersama para pemimpin lainnya yakni Matseh, H.Umrah, Itjun Mahin, Wuhaib Syarkawi, Salamat (pendekar pencak silat, yang dalam istilah Dayak Ngaju disebut guru main), dan lain-lain. Mereka disiksa secara kejam.

Perlawanan dari ;lasykar BPRI/TKR cukup gigih, selain melakukan penyergapan dengan bersenjatakan senapan dum-dum, juga pasukan lasykar yang bersenjata tombak, mandau dan keris siap maju ke medan laga, namun apa daya kalau dalam persenjataan juga kemahiran, ratusan anggota pasukan lasykar itu terpaksa menghindar dan bersembunyi.

 

Korban di pihak BPRI/TKR, tewas Haji Ikap secara heroik, dengan insinye Merah-Putih di dada. Dari rumahnya menuju ke markas, di tengah perjalanan disergap pasukan NICA/KNIL, seraya menyalaminya dengan yel NICA, namun dijawab Haji Ikap dengan salam MERDEKA tiga kali berturut-turut…Dor, kakinya ditembak, lalu ditusuk dengan bayonet beberapa kali di bagian perut. Pulkuhan para pemimpin Gerakan Merah Putih Tumbang Samba yang ditawan dengan mengalami penyiksaan sangat berat, kemudian diangkut dan dipenjarakan dalam huis van bewaring di Sampit.

Di antara anggota lasykar BPRI/TKR Gerakan Merah-Putih Tumbang Samba yang tidak tertangkap adalah H.Oeman bin dukarim. Ia dapat melarikan diri ke Talangkah (Kecamatan Rungan), bersembunyi. Sebagai pejuang, ia kemudian menggabungkan diri dengan Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRRI) dan termasuk pimpinan bersama-sama Pieter Sawong dan Ibung Bangas, pemegang kartu rahasia P-1. Dalam pertempuran di Danau Mare 24 Agustus 1949, sebagai salah seorang komandan pasukan ekspedisi GRRI adalah H. Oeman bin H. Dukarim.

Sepanjang diketahui, pertempuran pasukan BPRI/TKR Gerakan Merah-Putih Tumbang Samba merupakan gerakan yang timbul dari kalanganrakyat setempat, yang pertama terjadi di daerah Kalimantan Tengah (waktu itu masih daerah Kalimantan Selatan) melawan pasukan NICA/KNIL Belanda.

Sedangkan pertempuran di Teluk Bogam dan Kotawaringin yang terjadi pada Februari dan Maret 1946 melawan NICA/KNIL Belanda, adalah rakyat bersama-sama tentara ekspedisi Pemerintah Republik Indonesia pimpinan Husin Hamzah dan Firmansyah serta tentara ekspedisi MN-1001 Mobiele Brigade MBT/TKR pimpinan Mayor Tjilik Riwut dan Kapten Reinout Sylvanus.

 

Pertempuran Di Tumbang Manjul

 

Perjuangan dan gerakan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan menegakkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Kalimantan Tengah terutama dilakukan oleh para pejuang di Kalimantan sendiri mau pun para pejuang Kalimantan yang berada di Pulau Jawa, di antaranya – yang dari Pulau Jawa – pengiriman rombongan Utusan Pemerintah Republik Indonesia, pengiriman tentara ekspedisi, penerjunan pasukan payung, dan lain-lain.

Di Kalimantan sendiri – terutama di Kalimantan Selatan – adanya gerakan dan tindakan menegakkan kekuasaan RI, antara lain berupa pengambilalihan (perebutan kekuasaan) dari NICA, bersamaan dengan itu dibentuklah Komite Nasional Daerah.

Pengiriman Utusan Pemerintah RI dan pengiriman tentara ekspedisi dari Jawa ke Kalimantan, berhasil tiba dan mendarat di Teluk Bogam, pada awal Februari dan awal Maret 1946, adalah ro,bongan Utusan Pemerintah RI atau ekspedisi TKR/TRI pimpinan Letnan Kolonel Husin Hamzah dan Mayor Firmansyah selaku rombongan pertama. Sedangkan rombongan yang kedua Utusan Pemerintah RI dan tentara ekspedisi MN-1001 Mobiele Brigade pada Markas Besar Tentara/TR (TNI) di bawah komando Mayor Tjilik Riwut. Sebagai telah dikemukakan, rombon gan ekspedisi terseur telah mengalami pertempuran dengann NICA/Belanda di Teluk Bogam, Kotawaringin, Nanga Bulik, Pangkalan bun, Sungai Rangas dan Kumai serta Sukamara.

Pada awal April 1946, rombongan Penyelidik Militer Chusus (PMC) di bawah komando Kapten Mulyono tiba di Kuala Pembuang guna membentuk serta melatih tentara atau pasukan di Kalimantan dan memperkuat Pasukan MN-1001 yang memperbesar diri – dan mempertahankan diri dengan gigih (Lihat: Kolonel Hasan Basry, “Kisah Geriliya Kalimantan”, hlm-hlm. 44 dan 79).

Anggota pasukan Kapten Mulyono antara lain Marconi R. Mangkin, A.D. Patianom, gusti Rusli Noor, dan lain-lain, setelah mendarat di Kuala Pembuang seterusnya menuju Tumbang Manjul dan Sepan Biha (Lihat: A.H. Nasution, “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia”, Jld. 3, hlm. 270).

Gerakan yang muncul dari rakyat sendiri diperlihatkan oleh antara lain dengan terbentuknya dan berdirinya KNI Daerah di Tumbang Manjul dipelopori oleh Guncho P. Mahar (Kepala Distrik Sampit Hulu) yang tiba di Tumbang Manjul pada tanggal 5 September 1946 disertai H.A. Sameng. Mereka mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan berhasil membentuk Komite Nasional Daerah untuk Seruyan Hulu, sekaligus merupakan Badan Pemerintah RI. Dibentuk pula kelasykaran Tentara Keamanan Rakyat m(TKR) yang menangani urusan pertahanan-keamanan dan markas, urusan latihan kemeliteran dilengkapi tenaga personel.

Pengurus KNI Daerah Seruyan Hulu antara lain: Ketua I, Akhmad Buntal; Ketua II Under Hamid, sedangkan Sekretaris I dan Sekretaris II masing-masing M. Dimel (abang kandung Tiyel Djelau) dan B. Kinem.

Sementara itu, awal Agustus 1946, Kapten Mulyono bersama rombongan tiba di Tumbang Manjul, mengadakan perundingan dengan pengurus KNI setempat di mana disepakati, sebagian anggota kelasykaran TKR mengikuti latihan di Sepan Biha – pusat latihan pasukan MN-1001 dan kelasykaran. Ada sebanyak 35 orang anggota TKR Tumbang Manjul dilatih di pusat latihan Sepan Biha.

Usai mengikuti latihan secara intensif, atas perintah Kapten Mulyono, pasukan TKR itu kembali ke pos masing-masing guna mengadakan penjuagaan yang selain di Tumbang Manjul, juga pada pos-pos mulai dari Tmbang Kubang hingga desa Buntut Sapau di hulu Sungai Manjul.

Di tengah perjalanan di mana semua pasukan itu belum tiba di tempat tujuan masing-masing, diterima berita, militer NICA/Belanda terdiri dari KNIL/KL (Koninklijk Nederlands Indische Leger = Tentara Kerajaan di Hindia Belanda), merupakan bagian dari Divisi 7 Desember yang loangsung dikirim dari Belanda, Eropa, sudah berada di Tumbang Manjul. Ekspedisi KNIL/KL memang rupa-rupanya dilakukan karena telah “mencium” adanya pemusatan latihan pasukan Merah-Putih di Sepan Biha itu. Kapten Mulyono berpendapat daripada diserang, lebih baik menyerang lebih dahulu. Persiapan pun segera dilakukan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang teliti, maka serangan atau serbuan terhadap pasukan Belanda ditetapkan tanggal 17 Desember 1946 tengah malam.

Serangan mendadak tersebut menurut tuturan para pelakunya, didahului dengan aksi menggunakan mandau untuk membunuh penjaga di muka sanggrahan tempat bersarangnya pasukan KNIL/KL. Bersamaan dengan itu dilakukan pemadaman lampu stromking. Lalu dalam keadaan gelap-gulita itulah secara langsung Kapten ?Mulyono dan pengiringnya menyerbu ke dalam sanggrahan “mengerjain” pasukan yang telah tidur lelap di tengah malam buta tersebut. Hasilnya empat orang pasukan KNIL/KL tewas, sisanya dalam keadaan luka-luka namun dapat melarikan diri. Di pihak TKR, dua orang gugur.

Sisa-sisa pasukan KNIL/KL yang lolos dan melarikan diri itulah yang kemudian sampai di Sampit. Berita “musibah” tersebut diteruskan ke Banjarmasin. Maka gencarlah KNIL menggerakkan patroli dan operasi pembersihan di Seruyan Hulu.

Dalam pada itu, Kapten Mulyono mengirim surat setangan kepada F.J. Hips pimpinan pasukan KNIL di Sampit, mengatakan bahwa pertempuran di Tumbang Manjul itu yang bertanggungjawab adalah Kapten Mulyono, pasukan Republik Indonesia. Karena itu, agar jangan menyerang rakyat yang tidak berdosa. Pasukan Republik Indonesia hanya mempertahankan kemerdekaan. Yang membawa surat setangan ke Sampit adalah Tiyel Djelau, guru di Rantau Pulut, anggota pasukan MN-1001 dengan pangkat Kapten. Memang telah diperhitungkan, begitu surat diterima oleh Hips, langsung Tiyel Djelau ditangkap dan dipenjarakan di Sampit.

Dari Desember 1946 sampai akhir Maret 1947, NICA/Belanda melansirkan gerakan operasi militer di sepanjang Sungai Manjul sampai desa hulu yakni Buntut Sapau, dengan mendapat perlawanan gigir dari TKR, yang selama operasi KNIL itu gugur sebanyak 18 orang sebagai kesuma bangsa dan ratusan rakyat yang tidak berdosa ditangkap dan disiksa. Perlawanan TKR pun patah. KNI pun dibubarkan. Para pengurusnya ditangkap dan dipenjarakan.

 

Pertempuran Tumbang Samba Kedua

 

Di bukit Ngalangkang, kurang lebih 7 kilometer seelah barat Tewah di Kahayan Hulu, pedalaman Daerah Dayak Besar, tanggal 17 Agustus 1948 terbentuklah suatu badan perjuangan bersenjata dengan nama Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRRI). Badan atau organisasi perjuangan bersenjata ini dipelopori oleh para pejuang dan tokoh masyarakat pedalaman Daerah Dayak Besar.

Terbentuknya GRRI ini merupakan penjelmaan dari gerakan rahasia Gerakan Pelopor Penegak Proklamasi 17 Agustus 1945 disingkat GP-3 yang bergerak mulai akhir tahun 1945.

Dalam waktu dua setengah tahun saja, telah ribuang anggota pasukan dengan markas besarnya di Bukit Ngalangkang itu. Di daerah yang “de facto” dikuasai oleh GRRI, dibentuk pula pemerintahan sipil.

Pada pucuk pimpinan GRRI terdapat antara lain Pieter Sawong, Ibung Bangas, Samudin Aman, H. Oeman bin H. dukarim dan Adonis Samat. Sebagai panglima GRII adalah Pieter Sawong, sebagai kepala staf Adonis Samat.

Daerah yang sempat dibentuk pemerintahan sipil GRRI adalah untuk Kahayan diangkat G.T. Binti sebagai kepala daerah. Untuk Katingan diangkat sebagai kepala daerah berkedudukan di Tumbang Samba adalah Basuni Mandar. Kedua orang tersebut adalah pejabat pamongpraja lulusan OSVIA Makassar tahun 1940an dan 1930-an.

GRRI telah menyebar hampir di semua pelosok pedalaman Daerah Dayak Besar seperti di pedalaman Kahayan sendiri, Kapuas, Barito, Katingan dan Seruyan. Pada pertengahan 1949 di Tumbang Samba telah didirikan Markas GRRI.

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang kedua terhadap Republik Indonesia dengan menduduki ibukotanya Yogyakarta 19 Desember 1948, perlawanan terhadap Belanda tidak saja berkobar di wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera, tetapi meluas ke seluruh Indonesia, termasuk perlawanan para Republikein di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatann, termasuk di Daerah Dayak Besar. Perlawanan dengan berbagai pertempuran, telah memkbuat NICA/Belanda kepayahan.

“Ulah” GRRI di Daerah Dayak Besar memang merisaukan serta mencemaskan Belanda. Demikianlah keadaan di seluruh Kalimantan Selatan sejak awal; hingga pertengahan tahun 1949. Komandan Teritorial Kalimantan Selatan dan Timur Letnan Kolonel Venendaal telah melakukan operasi militer, termasuk operasi militer “untuk menumpas” GRRI, yang berdasarkan hasil penyelidikan intelijennya secara remang-remang diketahui lokasi ,markas besar GRRI di sekitar Tewah. Apabila pada tanggal 10 Agustus 1949 telah berlaku gencatan senjata antara pasukan Tentara Kerajaan (KNIL/KL) Belanda dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), di Kalimantan justeu bentrokan KNIL/KL dengan pasukan bersenjata Republik Indonesia makin meluas.

Komandan Teritorial memerintahkan gerakan operasi terhadap GRRI. Demikianlah pada pertengahan Agustus 1949, sebanyak dua regu KNIL dari Sampit menuju Tumbang Samba. Dari Tumbang Samba melalui jalan setapak mulai dari tepi Danau Mare menuju Tewah. Maka pasukan GRRI pos Tumbang Samba mengetahui rute perjalanan gerakan operasi KNIL tersebut, lalu melakukan penghadangan di Danau Mare. Pasukan KNIL berangkat dari Tumbang Samba menuju Danau Mare menggunakan tiga buah perahu besar (bahasa Dayak Ngaju: rangkan).
.
Pasukan GRRI yang telah siap menyergap di Danau Mare itu nama-nama di antaranya Muller J. antang, Samudin Aman, H. Oeman bin H. Dukarim, dan Minun Dehen.

Minun Dehen agaknya “berjibaku”. Ia telah siap di atas pohon di tepi Danau Mare, muara jalan setapak menuju Tewah, dengan bersenjatakan granat yang siap dilemparkan ke rangkan yang membawa pasukan KNIL.

Kontak senjata pun berlangsung serru. Senjata pihak GRRI selain granat, senapan dan sumpitan. Seorang sersan KNIL rupanya kena damek (Bahasa Dayak Ngaju, anak sumpitan), menjadi kaku dan tewas. Seorang lagi kena tembakan, patah tangan kanannya. Sementara granat yang dilemparkan Minun Dehen yang berada di atas pohon sangkuang di tepi danau, tidak mengenai rangkan yang disasarnya. Pasukan KNIL melihat adanya goyangan daun dan ranting pohon sangkuang, melihat sosok manusia, langsung saja menembak. Minun Dehen pun gugur sebagai pahlawan.

Pertempuran di Danau Mare itu terjadi siang hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1949, Hasil akhir pertempuran “sapih” (Bahasa Dayak Ngaju: serie). Yang tewas dan gugur 1:1). Nayat sersan KNIL dikuburkan di Kasongan, sedangkan jenazah Minun Dehen di Samba Danum.

Pada tahun 1954 Minun Dehen di-tiwah-kan. Sandungya berdiri pada pertigaan jalan raya, pusat Samba Danum-Samba Kahayan.

Pada minggu kedua September 1949, kembali gerakan operasi militer KNIL terhadap GRRI. Pada gerakan operasi tersebut telah diikuti oleh beberapa anggota militer dari United Nations Comission for Indonesia (UNCI—Komisi PBB Untuk Indonesia). Mereka berangkat dari Tumbang Samba melalui jalan setapak dari desa Tumbang Labehu pada tepi timur Sungai Samba, menuju Tewah melalui Tumbang Jalemu di Sungai Manuhing. Terjadilah kontak senjata di Tumbang Jalemu. Agaknya kontak senjata tersebut merupakan yang terakhir sebagai “salam perpisahan” karena sebenarnya pada tanggal 2 September 1949, telah berlaku gencatan senjata antara pasukan KNIL Belanda dengan semua pasukan bersenjata Republik Indonesia di Kalimantan Selatan, ditandatangi oleh Komandan Teritorial KNIL Kalimantan Timur dan Selatan, Overste Vanendaal dan Residen Borneo Selatan A.G. Deelman di pihak Belanda, dan Ispektur APRI Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo di pihak Pemerintah Republik Indonesia yang disaksikan oleh Komisi Gencatan Senjata PBB untuk Indonesia.

Palangka Raya, 28 Oktober 1999.

• TT. Suan, wartawan senior Kalteng, orang kepercayaan Tjilik Riwut ketika menjadi Gubernur Kalteng pertama (1957-1967). Tulisan ini disampaikan sebagai materi ceramah mengenai sejarah, kebudayaan dan kebudayaan di Kalimantan Tengah pada tahun 1999/2000.

MENOLAK DIAM, MENOLAK DUSTA

Menolak Diam, Menolak Dusta
http://indoprogress.com/2014/09/menolak-diam-menolak-dusta/
https://www.facebook.com/ariel.heryanto?fref=ts

Harian Indoprogress

SETELAH menghentak dunia dua tahun lalu dengan karya gemilang The Act of Killing (atau Jagal, dalam terjemahan resminya), akhir Agustus yang baru lalu sutradara film Joshua Oppenheimer dan mitranya ‘Anonim’ dari Indonesia meluncurkan pemutaran perdana film sambungannya, yang berjudul The Look of Silence, atau Senyap. ……
Kedua film menggugat kisah resmi yang disusun pemerintah Orde Baru—dengan berbagai dusta gila-gilaan—tentang asal-usul kebangkitannya sebagai penguasa negara dan banjir darah di tanah air sebelum mereka naik takhta. Rangkaian kejadian ini berlangsung ketika Perang Dingin di tingkat global memuncak ke titik didih di Indonesia. Kisah resmi yang diulang-ulang oleh negara dan diedarkan berpuluh tahun oleh berbagai aparat sejak Orde Baru berjaya masih saja populer bahkan hingga kini, kendati Orde Baru terjungkal dari tampuk kekuasaan negara belasan tahun lalu.

—————————

Logika
Lembar Kebudayaan
Oase Left Book Jurnal
Kritik, Lembar Kebudayaan Indoprogress, LKIP Edisi 20
Menolak Diam, Menolak Dusta
7 September 2014

 

Menolak Diam, Menolak Dusta

oleh Ariel Heryanto

SETELAH menghentak dunia dua tahun lalu dengan karya gemilang The Act of Killing (atau Jagal, dalam terjemahan resminya), akhir Agustus yang baru lalu sutradara film Joshua Oppenheimer dan mitranya ‘Anonim’ dari Indonesia meluncurkan pemutaran perdana film sambungannya, yang berjudul The Look of Silence, atau Senyap. Sebagaimana Jagal, film ini berpusat pada upaya sebagian masyarakat Indonesia di Sumatera Utara untuk mengingat dan berkisah tentang pembantaian besar-besaran sesama warga negara pada 1965-1966. Kedua film disusun dari satu paket kerja dokumentasi dalam kurun waktu dan di wilayah yang sama.

Kedua film menggugat kisah resmi yang disusun pemerintah Orde Baru—dengan berbagai dusta gila-gilaan—tentang asal-usul kebangkitannya sebagai penguasa negara dan banjir darah di tanah air sebelum mereka naik takhta. Rangkaian kejadian ini berlangsung ketika Perang Dingin di tingkat global memuncak ke titik didih di Indonesia. Kisah resmi yang diulang-ulang oleh negara dan diedarkan berpuluh tahun oleh berbagai aparat sejak Orde Baru berjaya masih saja populer bahkan hingga kini, kendati Orde Baru terjungkal dari tampuk kekuasaan negara belasan tahun lalu.

Namun ada perbedaan sangat mencolok dari kedua film tersebut. The Act of Killing menghentak dunia dan batin penontonnya, bukan hanya karena ia mengangkat tema yang berat dan menyakitkan, tetapi juga karena metode bertuturnya yang liar dan nyaris tidak ada duanya dalam sejarah perfilman di dunia. Soal-soal ini sudah banyak dibahas orang, termasuk yang pernah saya tulis.[1] Jadi tidak perlu diulang di sini.

The Look of Silence, tidak kalah dahsyat. Tetapi berbeda dari pendahulunya, film yang baru ini bertutur dengan bentuk nyaris lurus, mulus dan jernih. Film yang kedua ini sama sekali tidak menghibur, karena kisahnya sangat menyesakkan dada, walau tidak menyerang saraf dan akal penonton dengan kejutan bertubi-tubi seperti The Act of Killing; tidak juga merobek-robek keyakinan orang banyak tentang nilai, moral, dan kebajikan yang selama ini dianggap lazim. Penonton The Look of Silence bisa duduk tenang menyaksikan film ini hingga habis. Kedua film yang sangat kontras tetapi saling melengkapi.

Karena wataknya yang liar, The Act of Killing menuai beraneka ragam tanggapan, selain 62 anugerah penghargaan internasional. Nyaris tidak ada yang menyangkal kehebatan film ini, termasuk mereka yang mengkritiknya. Namun, sebagian penonton tidak siap menerima watak liar dan tidak-masuk-akal yang ditampilkan di film tersebut. Sebagian lain mencela karena hal-hal bersejarah yang berkait dengan sejarah 1965 tidak atau kurang ditampilkan di film ini. Misalnya, ada yang menyayangkan mengapa film ini memberi (terlalu) banyak ruang bagi para penjagal 1965 untuk menggumbar penistaan dan kata-kata bual kepada para korban pembantaian, kepada keluarga mereka yang masih hidup, dan juga kepada penonton film sebagai pihak ketiga.

Orang seperti saya tidak berkeberatan dengan kegilaan yang ditampilkan The Act of Killing. Justru disitulah letak kekaguman dan hormat saya setinggi-tingginya kepada si pembuat film. Mengapa? Karena film seperti ini justru secara telanjang membongkar sebulat-bulatnya kenyataan yang bukan sekedar ‘memang ada’ di Indonesia, tetapi ‘sangat berkuasa dan merajalela’ di setiap lapisan masyarakat selama lebih daripada setengah abad. Disodok kesadaran semacam itu memang bukan pengalamanan yang nyaman. Namun, menutupi-nutupi atau mengabaikan kenyataan yang busuk dan beracun pun bukan pilihan yang bijak—apalagi jika dibiarkan lebih dari setengah abad. Saya sendiri sudah menyaksikan cukup banyak film bertema serupa yang menampilkan pihak korban atau keluarga sebagai tokoh utama.

Mungkin tidak disengaja, tetapi seakan untuk melayani kritik-kritik yang tersebut terakhir ini, pembuat film The Look of Silence menumpahkan pusat perhatian dan ruang bicara untuk keluarga korban. Jika seorang penjagal dengan mulut besar bernama Anwar Congo tampil sebagai tokoh utama dalam The Act of Killing, maka dalam The Look of Silence, tokoh utamanya adalah Adi Rukun, adik kandung Ramli, seorang korban pembantaian 1965 di Sumatera Utara. Adi tampil sebagai seorang pria dan ayah muda yang sangat sabar, santun, cerdas dan berjiwa sangat dewasa. Ia juga seorang anak bungsu yang sangat hormat dan sayang kepada kedua orangtuanya.

Dunia dalam The Act of Killing adalah dunia yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun sekaligus terasa sangat asing ketika ditampilkan di layar oleh si pembuat film. Ini dunia yang sangat membingungkan, karena di sinilah fakta berkencan mesra dengan fiksi, nilai-nilai baik dan buruk sulit dipisahkan, kejahatan yang sangat buas dicampur-lebur dengan kegembiraan dan sukacita. Dunia dalam The Look of Silence adalah dunia yang sangat akrab bagi pecinta sinetron, cerita wayang, hikayat, ujian akhir sekolah, maupun ruang sidang pengadilan: sejak awal hingga akhir film ada batas pemisah yang tegas antara yang baik dan buruk, benar dan salah.

Sudah ada belasan film dokumenter yang memberikan suara kepada para korban dan/atau keluarga mereka.[2] Juga dengan pemisahan baik/buruk yang tegas. Sebagian besar dari mereka mengecam ketidakadilan dan derita yang harus ditanggung para korban yang berbicara menghadap kamera sang pembuat film. Semua itu berlangsung tanpa kehadiran pihak pembunuh yang dikecam dan dikutuk. Karya terbaru Oppenheimer dan timnya sekali lagi tampil beda. Mereka mendobrak sejarah perfilman dengan tema sejenis dengan sesuatu yang baru. The Look of Silence menjadi istimewa, karena inilah film dokumenter pertama tentang pembunuhan 1965-1966 yang mengisahkan pengalaman seorang anggota korban dalam menjumpai beberapa pembunuh keluarganya maupun mereka yang ‘sekadar’ membantu kecil-kecilan pembunuhan terencana itu. Termasuk yang disebut belakangan ini adalah paman sang korban.

Hebatnya lagi, dalam tatap-muka antara pihak korban dan pihak pembunuhnya, sang korban bukan sekadar makhluk lemah yang tidak berdaya menghadapi gertak, ancaman, dan kebuasan pihak penyerangnya. Adegan seperti itu tampil menjelang akhir film dokumenter Mass Grave (2002) karya gemilang Lexy Rambadeta. Dalam The Look of Silence pun pihak korban justru tampil gagah perkasa di hadapan pihak pembunuh, tanpa keangkuhan, dendam, kata-kata makian, atau tindak-kekerasan. Justru pihak pembunuh atau keluarga mereka tampak kewalahan menghadapi seorang Adi yang mewakili pihak keluarga korban.

still2

Adi Rukun bertatap-muka langsung dengan para pembunuh kakaknya dan mengetuk perasaan dan hati nurani mereka, menggugat penyesalan dan pertanggungjawaban moral mereka. Maka saya kurang paham mengapa film ini diberi judul The Look of Silence dan diindonesiakan menjadi Senyap. Yang kita saksikan justru sebaliknya: kisah seorang anak muda yang menolak diam dan menolak dusta sejarah resmi tentang pembantaian 1965-1966.

Yang menarik, sebagian besar dari pembunuh dan keluarganya adalah tetangga Adi dan kedua orangtuanya yang sudah sepuh. Selama bertahun-tahun, para pembunuh dan keluarga mereka hidup tidak berjauhan dengan keluarga para korban. Jelas mereka sering berpapasan di tempat umum. Tetapi selama ini mereka tidak banyak bicara tentang masa lampau berdarah itu, kecuali beberapa pimpinan pembunuh yang gemar membanggakan kejahatannya, sebagaimana Anwar Congo dalam The Act of Killing.

Hasil dari konfrontasi langsung Adi dengan para pembunuh kakaknya tidak seragam. Ada sebagian yang mengakui kejahatannya tetapi tetap tidak merasa bersalah. Ada anggota keluarga pembunuh yang menyangkal dan marah ketika diajak berbicara masa lampau itu. Ada seorang ibu yang menangis dan meminta maaf kepada Adi atas kelakuan ayahnya atau suaminya sebagai pembunuh.Yang belakangan ini tidak kita jumpai dalam The Act of Killing. Adegan seperti itu yang mungkin dirindukan banyak penonton The Act of Killing yang tidak siap dengan keliaran dan absurditas dalam film ini.

The Look of Silence memang jauh lebih menenangkan batin ketimbang The Act of Killing. Film yang tersebut belakangan ini menyodorkan kenyataan masa lampau dan hari ini yang sangat menyakitkan pada tingkat yang sangat berlebihan. Seakan-akan kepala kita disodok-sodok benda keras bertubi-tubi. Sebaliknya, film The Look of Silence memberikan secercah harapan bagi masa depan Indonesia. Ia memberikan contoh dan ilham bagi khalayak Indonesia untuk berani menyapa dan menggugat mereka yang terlibat dalam kekerasan tahun 1965-1966; kekerasan yang hingga sekarang masih disangkal sebagian pihak dan oleh sebagian lain dianggap mulia.

Tetapi, bagi saya pribadi, sebagai sebuah karya sinematik,The Act of Killing jauh lebih dahsyat daripada film mana pun dengan tema serupa. Dan sebagai pernyataan politik, The Act of Killing jauh lebih penting karena dia membeberkan duduk persoalan secara lebih makro hingga tingkat nasional dan internasional. Di film ini, penonton tidak hanya diajak mendengar dan menyaksikan pengakuan gila-gilaan dari mereka yang membantai warga sebangsa sendiri, tetapi juga bagaimana perilaku dan pelaku tersebut menjadi bagian terpadu dari sebuah sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia selama lebih daripada setengah abad. Hal ini saya katakan bukan untuk mencela The Look of Silence. Sudah saya sebutkan di atas, kedua film Oppenheimer saling melengkapi. Keduanya merupakan karya yang gemilang sebagai karya seni maupun pernyataan politik. Keduanya layak ditonton sebagai pasangan.

still3

Hanya saja, seandainya saya yang menjadi pembuat film, saya akan meluncurkan The Look of Silence terlebih dahulu, baru kemudian The Act of Killing. Ada dua alasan saya.

Pertama, jika kedua film dianggap sebagai cerita bersambung, danThe Look of Silence diedarkan terlebih dahulu, baru kemudian The Act of Killing, kita akan menyaksikan peningkatan dampak dramatik yang mendaki pada masyarakat. Film The Look of Silence merupakan semacam pemanasan yang menggugat kisah resmi Orde Baru, dan kemudian The Act of Killing sebagai gongnya—atau lebih pas disebut sebagai bomnya. Saya bayangkan, seandainya The Look of Silence diedarkan sebelum The Act of Killing, banyak pihak akan cukup terkejut-kejut. Dan sebelum keterkejutan itu mereda, The Act of Killing diedarkan dengan bobot kejutan beberapa kali lipat lebih dahsyat.

Kedua, dan yang lebih penting, dengan pertimbangan politik, kesejarahan, dan moral, The Act of Killing mengingatkan kita betapa luas lingkup dan betapa rumitnya masalah pembantaian 1965-1966. Saya yakin, teman-teman dekat saya sendiri akan berbeda pandangan dengan saya dalam hal ini. Namun, bagi saya, pesan The Act of Killing lebih penting ketimbang sebuah upaya heroik dan mulia yang berhasil dikerjakan seorang individu korban dan keluarganya untuk menghadapi masalah itu secara pribadi seperti yang ditampilkan dengan sendu dalam The Look of Silence.

Usaha seperti yang dilakukan Adi jelas sangat mulia dan layak dihargai setinggi-tingginya. Namun, saya kuatir, urutan beredarnya kedua film itu berisiko melenakan perhatian masyarakat luas tentang duduk persoalan yang lebih makro. Mudah-mudahan saja penonton tidak terbuai lalu asyik mensyukuri dan merayakan kemenangan individual pada tingkat mikro seperti yang dicapai oleh Adi Rukun.

Sulit dibayangkan atau diduga-duga, apa yang terjadi seandainya pembunuh yang didatangi dan digugat Adi adalah Anwar Congo bersama rekan-rekannya di Pemuda Pancasila. Pasti ceritanya jauh berbeda dari yang tampil dalam The Look of Silence. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya seandainya orang seperti Adi tidak hadir sendirian menggugat para pembunuh keluarga korban. Bayangkan, seandainya ada dua puluh atau bahkan dua belas (jangankan dua ratus) orang seperti Adi yang mendatangi para pembunuh keluarga mereka tidak sendiri-sendiri tetapi bersamaan sebagai kelompok. Jika hal-hal seperti itu terjadi, yang kita saksikan adalah bentrokan keras dua jagad; yakni dunia liar dan gila ala The Act of Killingdi satu pihak dan dunia yang tenang tetapi tegang ala The Look of Silencedi pihak lain.

Namun, karena semua pengandaian itu tidak ada dalam kenyataan, yang kita terima saat ini adalah sebuah bayangan seakan-akan dunia The Act of Killing dan dunia The Look of Silence merupakan dua kehidupan yang berbeda dan terpisah. Seakan-akan penonton dengan selera berbeda-beda bisa dan boleh memilih masuk ke dalam dunia yang satu atau yang lain. Padahal semua tahu bahwa kedua kisah disusun dari sumber di luar film yang sama, sejarah yang sama, dan lokasi yang sama.

Mungkin saya telah berlaku tidak adil dengan membicarakan filmThe Look of Silence dengan membanding-bandingkannya dengan The Act of Killing. Sebagai film, keduanya bukan tidak dapat dinikmati secara terpisah. Tetapi memang sulit untuk membicarakan yang satu tanpa membicarakan yang lain. Bukan saja karena keduanya datang dari pembuat film yang sama, bertema sama dan diedarkan dalam waktu kurang-lebih bersambungan satu dengan yang lain, tetapi, yang lebih penting, karena kehidupan sosial pada kenyataan sehari-hari memang penuh dengan campur-aduk aneka unsur. Dan politik di negeri ini tidak pernah dapat dihayati dan disusun secara terpotong-potong dalam beberapa ‘kepingan dua-jam’ yang menjadi satuan baku masa pertunjukan sebuah film.

_______________________

CATATAN:

[1] Lihat misalnya ‘The 1965-6 Killings: Facts and Fictions in Dangerous Liaisons’, IIAS Newslatter, 61 (Autumn) 2012: 16-17; <http://www.iias.nl/the-newsletter/article/1965-1966-killings-facts-and-fictions-dangerous-liaisons&gt;; ‘Kesaksian Binal-Bugil dari Negeri Preman’, Tempo, 41(31/ 1-7 Oktober): 114-115.

[2] Di dalam negeri, Lembaga Kreativitas Kemanusiaan pimpinan Putu Oka Sukanta, penyair dan korban politik 1965, menjadi salah satu rumah produksiyang paling rajin membuatfilm-film jenis ini. Berikut ini beberapa judul yang telah mereka hasilkan: Menyemai Terang Dalam Kelam (2006, Wiranegara); Perempuan Yang Tertuduh (2007, Munafidah); Tumbuh Dalam Badai (2007, Wiranegara); Seni Ditating Jaman (2008, Wiranegara); danT jidurian 19 (2009, Aziz dan Susatyo); dan Plantungan (2011, Siwirini). Sebagian lain film bertema 1965 diproduksi organisasi non-pemerintah dalam bidang hak asasi manusia: Bunga-tembok (2003, Wiludiharto), Kawan Tiba Senja: Bali Seputar 1965 (2004, Wimba), Kado Untuk Ibu (2004, Setiadi), Putih Abu-Abu: Masa Lalu Perempuan (2006, Primonik, Kumalawati, Yanuar, dan Ramadhan), Sesuatu Yang Dirahasiakan(2007, Aprisiyanto), dan Jembatan Bacem (2013, Wiludiharto). Beberapa film dokumenter dihasilkan oleh sineas asing dan mengutamakan suara dari pihak korban, termasuk The Shadow Play (2001, Hilton), Terlena: Breaking of a Nation (2004, Vltchek), 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (2009, Lemelson), danThe Women And The Generals (2009, Wechselmann).

MADRASAH DARI MASA KE MASA

Madrasah dari Masa ke Masa
Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh

 

 

Berbicara tentang perkembangan madrasah tidak bisa lepas dari perkembangan Islam di Indonesia. Bermula dari keinginan para pemeluk Islam mempelajari dan mendalami lebih jauh tentang ajaran agamanya, muncul pendidikan agama yang secara sporadis dilaksanakan di rumah-rumah, langgar, masjid, lalu berkembang menjadi lembaga yang disebut pondok pesantren.

Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya bisa diketahui, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik (tahun 1619).

Baru pada akhir abad ke-19, Belanda atas saran Snouck Hurgronje mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonialnya dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa. Pesantren selalu waspada terhadap politik etis Belanda.

Setelah menyadari perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya, maka baru pada awal abad ke-20, pesantren memperkenalkan sistem klasikal yang disebut madrasah. Sistem ini dilengkapi dengan pengetahuan umum -walaupun masih sangat terbatas- sebagai jawaban positif atas terjadinya perubahan-perubahan akibat politik etis kolonial.

Madrasah sudah mengajarkan pengetahuan umum sejak awal, sesuai dengan kebutuhan. Namun ia tetap merupakan pengembangan dari pesantren, menekankan pendidikan keagamaan Islam, terutama menyangkut disiplin akidah, syari’ah dan akhlak. Titik tekan ini masih mampu dipertahankan secara mencolok sampai akhir masa penjajahan Jepang.

Prestasi yang dapat dilihat adalah munculnya para alumni yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai ulama atau kiai. Mereka dinilai tangguh dan mampu mengembangkan dirinya di bidang keilmuan agama Islam, juga memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Madrasah dengan titik tekan materi pendidikannya di atas, diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja dan birokrat kolonial. Kegiatan pendidikan yang diciptakan pesantren dan madrasahnya tidak diproyeksikan pada produktifitas kerja.

Madrasah dan pesantren bahkan menentang paham priyayiisme yang sengaja diangkat oleh Belanda untuk menarik pengaruh masyarakat terhadap timbulnya ‘nilai lain’ akibat perbedaan status sosial. Ijazah-ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan murid, belum mampu mempengaruhi mereka untuk mengubah pandangan, dari dasar menuntut ilmu li wajhillah ke arah pandangan yang bersifat duniawi. Dari sini timbul watak kemandirian, sebuah ciri utama dan identitas madrasah waktu itu, sesuai dengan induk pengembangnya yaitu pesantren.

***

Ketika awal masa kemerdekaan RI sampai adanya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase lumayan masih konsisten berdiri di atas orientasinya sendiri. Perubahan struktur sosial kemudian mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendasar yang dipolakan oleh sistem pendidikan nasional. Berbagai komponen bidang studi yang semula belum menjadi wilayah garapan madrasah, lalu muncul.

Dulu madrash hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shiff (kelas) satu sampai dengan enam atau sampai belasan (seperti di Madrasah Mamba’ul Ulum). Kini, pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Ada komponen kurikulum secara teratur, ketatausahaan yang lengkap dan sebagainya. Pendek kata, madrasah mulai berusaha mengembangkan dirinya sesempurna mungkin, sebagai sisi lain dari sistem pendidikan nasional, terutama pada waktu lembaga ini menjadi rival Departeman Agama dengan kebijaksanaanya membentuk MWB (Madrasah Wajib Belajar).

Bila pada awal kemerdekaan, madrasah pada galibnya menolak campur tangan pemerintah, sikap itu muncul terutama karena negara baru ini berwatak duniawi dan nasionalistis. Sedangkan madrasah yang dikelola swasta memiliki tradisi keagamaan. Mulai masa MWB itu, madrasah mengakomodasikan sikap. Subsidi pemerintah dalam bentuk material mulai diterima. Maknanya, ia mulai membuka keterlibatan pemerintah dalam dunianya. Guru Agama Negeri -walaupun secara selektif- mulai diterima, bahkan menjadi kebutuhan terutama bagi yang kekurangan tenaga guru.

Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola sistem pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Kurikulum mulai dibicarakan bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan peningkatan kualitasnya. Sejak ini, banyak perubahan-perubahan besar di madrasah. Akan tetapi secara ideal saat itu madrasah masih dapat konsisten pada titik tekan disiplin ilmunya, walaupun dipandang dari sudut prestasinya mengalami penurunan.

Ilustrasi di atas memperlihatkan, madrasah mampu menunjukkan daya adaptasi untuk menyerap unsurunsur inovasi. Lebih dari itu, madrasah mempunyai daya tangkap terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekelilingaya.

Yang menjadi masalah sekarang ialah, apakah proses penyerapan unsur-unsur baru dan perubahan hasil daya tangkap terhadap persoalan masyarakat itu memperkuat identitasnya semula (karakter keagamaan dan kemandiriannya), atau justru memperlemah dan akhirnya menghilangkan sama sekali identitasnya? Apakah proses dan perubahan itu memberikan makna baru bagi identitas lama tersebut?

***

Suatu fenomena lain yang merupakan kelanjutan dari proses itu ialah ketika SKB Tiga Menteri tahun 1975 diterapkan pada madrasah. Sejak itu madrasah dituntut mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. SKB itu sebenarnya merupakan bentuk legalisasi saja dari tuntutan itu.

Mulailah madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah dan madrasah negeri. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penegerian madrasah atau sekurang-kurangnya memfilialkan dengan negeri, ujian persamaan negeri dan UUB di madrasah.

Perubahan di madrasah kini tidak hanya terjadi pada kurikulum silabusnya dengan literatur yang baru, akan tetapi wawasannya juga berubah. Pendidikan di madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal madrasah, ijazah hasil ujian persamaan negeri menjadi amat penting dan berpengaruh mengubah pandangan ke arah duniawi.

Nilai belajar li wajhillah mulai pudar atau hilang sama sekali, digeser oleh niat lil ijazah. Pandangan priyayiisme yang dulu ditentang oleh madrasah, sekarang justru ditolerir. Penilaian prestasi madrasah diukur secara kuantitatif dengan banyak sedikitnya siswa yang lulus ujian negeri. Komponen pendidikan agama menjadi sesuatu yang rutin saja. Rasa ketergantungan kepada pihak lain mulai menggeser watak kemandiriannya.

Gambaran di atas menunjukkan adanya perubahan nilai di madrasah. Orientasi dan titik-tekan materi pendidikan yang secara esensial menjadi identitasnya semula, menjadi hambar dengan konsekuensi mengubah posisi madrasah menjadi tidak jelas. Akhirnya madrasah di mata para peserta didik yang kritis, kurang mendapat perhatian kecuali kadang-kadang dianggap hanya sebagai tempat pelarian belajar.

***

Struktur sosial dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat mempunyai dampak yang kuat terhadap pendidikan termasuk di madrasah. Jika pemerintah kini sedang mengupayakan agar tahun 2000 Indonesia sudah mampu tinggal landas terbang mencapai status “negara maju”, tentu akan terjadi berbagai perubahan besar. Antara lain peranan sektor industri akan semakin besar, menggeser peranan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan lapangan kerja sebagian besar penduduk Indonesia, terutama 80% penduduk desa.

Bersamaan dengan itu, sektor jasa yang selama ini relatif masih terbatas juga akan mengalami perubahan besar, di mana peranan modal dan keterampilan akan sangat menentukan. Alam lingkungan tidak begitu ramah lagi, antara lain disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak dan akan banyak mempengaruhi kebebasan dan kelestariannya.

Semua perubahan yang akan terjadi itu tentu akan mempengaruhi pendidikan madrasah. Sedangkan perubahan yang terjadi pada diri madrasah, dengan serinya membawa kemelut dalam wawasan yang dimilikinya. Madrasah tidak dapat mengubah wawasan pendidikannya begitu saja, tanpa kehilangan identitas diri semula.

Tanpa mampu memecahkan masalah dilematik seperti itu, madrasah jelas tidak mampu melakukan kerja pengembangan apapun yang bersifat konsepsional. Di sinilah madrasah dihadapkan kepada masa esok yang cerah atau suram, tergantung kemampuan madrasah mengembangkan dirinya sekaligus memecahkan masalah dilematik di atas.

Satu hal yang harus dilakukan oleh madrasah dalam pengembangan diri ialah, melihat masalah-masalah dasar yang dihadapi madrasah. Masalah-masalah dasar itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik yang bersifat internal (seperti kualitas pimpinan dan pengelola pendidikan madrasah), maupun yang bersifat eksternal (seperti aspirasi umat, perkembangan sosial dll). Namun pada dasarnya, masalah utama yang dihadapi madrasah adalah:

a. Masalah identitas diri madrasah, dalam hubungannya dengan karakteristik dan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat.

b. Masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik-tekan keagamaan, tetapi pengetahuan umum tetap diberi porsi cukup sebagai basis mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat.

c. Masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah sendiri di masa esok.

***

Satu hal yang rumit bagi madrasah adalah, usaha pengembangan yang diarahkan untuk mendekatkan atau menghilangkan sama sekali polarisasi dua orientasi-orientasi agama dan orientasi umum- menuju keseimbangan dalam porsi yang sama. Tujuan itu juga erat korelasinya dengan identitas madrasah. Madrasah adalah madrasah, bukan sekolah umum dan tentu memiliki identitas sendiri, walaupun “madrasah” dari segi bahasa adalah nama lain dari “sekolah”.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan lslam, kecuali memiliki identitas sendiri, juga mempunyai tujuan bagi sasaran didiknya. Dilihat dari sudut sasaran ini, ada dua dimensi yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan pendidikan. Secara mikro dapat dipandang, peserta didik sebagai makhluk individu, dan secara makro dipandang sebagai makhluk sosial.

Sebagai individu, ia diharapkan menjadi manusia “akram” dan “shalih” dalam artinya yang luas. Sedangkan sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada masyarakat, dalam rangka melaksanakan dua tugas utama ‘khalifatullah” di atas bumi ini, yaitu ’ibadatullah dan ‘imaratul ardli (beribadah kepada Allah dan membangun di atas bumi). Kesemuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni sa’adatud darain.

Madrasah yang juga sebagai media perjuangan mempertahankan ajaran Islam, amat penting diusahakan kelestarian dan keberadannnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan akan tinggal landas. Madrasah harus mampu secara dinamis dan kreatif menjawab segala tantangan seraya memperkuat misinya, tanpa kehilangan identitasnya yang hakiki. Dalam hal ini, madrasah tidak boleh menutup mata sebelah terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapi, akan tetapi juga tidak selalu melihat (meniru) perkembangan kemajuan yang terjadi di sekelilingnya.

***

Problematika madrasah dewasa ini perlu disimak dan diamati secara akurat, sebagai bahan mengaca diri untuk memetakan prospeknya di masa mendatang. Upaya ini mesti berangkat dari kondisi objektif, utamanya di bidang pendidikan yang mempengaruhi proses perkembangan madrasah itu sendiri.

Dewasa ini, setiap anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang stratifikasi sosialnya mempunyai persepsi dan antisipasi pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi kegunaan praktis sebagai suatu bidang usaha yang bersifat ekonomis. Di pihak lain pendidikan dipandang sebagai sarana pembinaan kehidupan nilai-nilai budaya.

Pandangan pertama menumbuhkan kecenderungan perlunya menempatkan usaha pendidikan sebagai sarana mutlak untuk membentuk kualitas manusia yang bertumpu pada produktivitas kerja. Sedangkan pandangan kedua menekankan pendidikan moral dan budaya. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional seperti dalam GBHN, untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa-bangsa”.

Pengertiannya, pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam proses pembangunan yang mempunyai cakupan lebih luas lagi ketimbang kedua pandangan di atas.

Madrasah pada umumnya, terutama dalam dekade terakhir ini, tampaknya mempunyai kecenderungan mencari pemecahan problematika dengan caranya sendiri. Rumusannya bisa jadi terpengaruh berbagai pola pandangan di atas atau karena lingkungan yang menuntut sikap akomodatif pada dirinya.

Pada prinsipnya, bentuk pemecahan itu ialah mengkompromikan antara wawasan di atas dengan konsekuensi orientasinya sendiri menjadi tidak jelas, walaupun arah sasaran akhirnya jelas untuk mengejar kredibilitas atau akreditasi langsung mau pun tidak langsung, demi mensejajarkan dirinya dengan “sekolah” (baca: bukan madrasah). Lalu berdirilah Madrasah Aliyah IPA (sekarang ada A2), ada lagi Aliyah IPS (sekarang A3) dan lain sebagainya.

Madrasah tidak lagi mempermasalahkan “identitas”. Otonomi madrasah yang notabene “swasta” dan “mandiri” mulai berkurang. Upaya pengembangan kurikulum tersendiri untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi masyarakat -termasuk komponen pendidikan agama sekalipun- mulai kurang dihiraukan demi mengejar status. Etatisme (kehidupan serba-negara) mulai mempengaruhi sikap, pandangan ataupun wawasannya.

Ijazah formal menjadi amat penting, bahkan manfaat ekonomisnya selalu diintrodusir kepada para peserta didik sebagai motivasi kegairahan peningkatan proses belajar-mengajar. Ironisnya, menurut Dr. Ir. Seno Sastroamidjojo -guru besar Universitas Diponegoro- masyarakat sendiri mendukungnya. Opini umum mengatakan, ijazah merupakan legitimasi untuk memperoleh pekerjaan.

Jadi proses pendidikan sekarang ini tidak lagi memacu kreativitas alumninya untuk menciptakan pekerjaan, namun mencari dan menunggu datangnya pekerjaan. Ini suatu proses ketergantungan. Lebih tandas lagi, sosiolog Dr. Loekman Sutrisno dari UGM- mengatakan, “Yang ada sekarang adalah intelektual-intelektual yang hanya berorientasi pada ekonomi. Kemudian timbul erosi, di antaranya gejala mahasiswa ingin cepat selesai, dapat pekerjaan dan jadi birokrat”.

***

Dampak dari kenyataan-kenyataan di atas, secara kurang disadari oleh madrasah, ialah adanya semacam ambivalensi wawasan pada diri madrasah yang mengakibatkan makin kurang jelasnya orientasi yang dimiliki.

Kredibilitas formal sebuah lembaga pendidikan dengan segala konsekuensinya, secara argumentatif tidak mungkin dihindari. Tapi secara sportif harus diakui, hal itu melemahkan, bahkan mendangkalkan misi madrasah yang mempunyai ciri intrinsik berupa tradisi keilmuan agama Islam. Tata nilai Islami sebagai sumber referensi yang mampu melakukan transformasi kultural dan membentuk sikap rasional Islami dalam membangun manusia seutuhnya, mulai diabaikan.

Problem masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari kalangan madrasah, ialah kian meledaknya secara dahsyat jumlah anak usia sekolah yang sangat memerlukan bimbingan dan pendidikan agama Islam. Sebagai indikatornya, mushala, masjid, majelis ta’lim dan madrasah yang secara kuantitatif meningkat, semuanya dibanjiri oleh sekurang-kurangnya 70% dari kalangan muda, pelajar dan mahasiswa.

Namun bersamaan dengan itu, eksponen Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam semakin langka. Apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama yang meliputi akidah, syari’ah dan akhlak. Kenyataan ini menunjukkan kemunduran kualitas ajaran Islam bagi peserta didik. Tenaga ahli agama secara kuantitatif mau pun kualitatif tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan yang mendasar antara Islam dan pemeltak terelakkan lagi.

Giliran berikutnya, tidak mustahil akan terjadi pemahaman dangkal terhadap ajaran Islam, dan akan muncul persepsi eksklusif atas ajaran Islam yang universal. Terbukti di dalam proses transformasi kultural dewasa ini, ada kecenderungan masyarakat untuk berorientasi pada tata nilai yang non-Islami. Ini mungkin karena kurangnya intensitas upaya mengangkat nilainilai Islamiyah ke permukaan secara aplikatif di tengah-tengah perkembangan masyarakat.

Sebab lain adalah, masih sulitnya menampilkan aktivitas bercorak Islam yang bertolak dari falsafah Pancasila. Hal ini menyangkut hubungan antara agama dan dasar negara yang rumit. Kenyataan yang diilustrasikan itu, memerlukan pemecahan tuntas dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisi objektif mau pun potensi dan misi madrasah.

Madrasah (di samping pesantren) dewasa ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih mempunyai kredibilitas dari masyarakat di dalam menanamkan nilai-nilai Islami maupun penyebaran ajaran Islam. Namun sejauh mana madrasah mampu mengemban amanat tersebut, akan bergantung pada kemampuan mencari alternatif-altematif pemecahan problematika madrasah itu sendiri. Madrasah mesti mampu merumuskan sendiri prospeknya yang lebih utuh dengan konsep-konsep strategis dan rencana operasional yang tidak semata-mata utopis.

***

Analisis mengenai eksistensi madrasah dan masyarakatnya di atas, mengantarkan kepada penglihatan lebih jauh mengenai prospek madrasah berangkat dari kerangka acuan strategis. Pendidikan di madrasah tidak hanya diarahkan bagi peserta didik sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Jangkauan waktu pun tidak hanya untuk sekarang, tetapi jauh ke depan. Pembinnan semacam ini perlu direncanakan matang, karena hal itu merupakan proses normatif dan teknis, yang tentu saja akan bisa dicapai melalui satu pertumbuhan panjang dan kompleks, di mana semua aspek-aspeknya tidak mudah dikuantifikasikan.

Di sinilah diperlukan sebuah strategi yang, di satu segi mengutamakan kenyataan-kenyataan yang hidup “di sini hari ini”, sedangkan di segi lain mengutamakan, aspirasi pendidikan Islam yang perlu direalisasikan “di hari esok”. Segi pertama berjangka pendek, yang kedua berjangka panjang.

Agar bernilai strategis, kebutuhan jangka pendek tidak dapat dibiarkan berhubungan semata-mata atas pengaruh kebutuhan pragmatis, tetapi harus ditetapkan dan dirancang; secara selektif agar dengan perkembangan itu dapat dicapai sisi kedua secara sinkron dan serasi. Dalam hal tersebut, sejak sekarang madrasah perlu merumuskan langkah-langkah kongkrit yang mempunyai nilai spesifik dalam konteks komunitas nasional.

Tapi intensitas pendidikan dan pengajaran Islam yang universal tetap dicernakan dalam suatu kerangka acuan paripurna dan terpadu antara pemenuhan kebutuhan pragmatis (produktivitas kerja) dan pembentukan watak dan karakter ”ke-akram-an” dalam arti “kelebihtakwaan”. Watak ketakwaan itu tidak saja menekankan hal-hal yang semata-mata ritual formal, akan tetapi meliputi etika kemasyarakatan dan segala aspek kehidupan.

Dalam tahapan tertentu harus ditanamkan juga kemampuan menerima kenyataan hidup dan penyesuaian antara kebutuhan manusia dan ajaran agama. Demikian juga kebutuhan akan penafsiran atau reinterpretasi ajaran agama sampai titik tertentu, untuk menjaga aktualitas dan kontekstualitas ajaran agama serta untak mengenali kaitan kuat antara agama dan kehidupan.

Konsep ini akan mengantarkan madrasah mampu melaksanakan transformasi kultural yang sarat dengan motivasi dan nilai-nilai Islamiyah. Bila madrasah tidak mampu melakukan tugas transformasi kultural secara total, ia justru akan terbawa proses transformasi budaya di luarnya.

Karena itu, pendidikan agama harus mampu menumbuhkan sikap dan tingkah laku pribadi yang tanggap terhadap masalah sektoral yang terjadi dalam kehidupan, baik yang berwawasan mikro mau pun makro. Konsekuensinya, pendidikan agama harus menumbuhkan keberanian manusia didiknya untuk melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi kehidupan, untuk merumuskan sendiri jawaban yang dituntut oleh berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan madrasah dalam hal membentak dirinya sendiri seperti di atas dengan konsep-konsep yang aplikatif serta dapat diproyeksikan dalam berbagai kegiatan nyata, diharapkan akan dapat membentuk imuan-ilmuan Muslim yang akram serta shalih. Di samping itu, ia juga memiliki kepekaan yang tinggi dan antisipasi jauh terhadap problem dan kemaslahatan makhluk dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, yakni ‘ibadatullah dan ‘imaratul ardli, yang pada gilirannya akan mampu mencapai tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu sa’adatud darain.

Di sinilah letak tanggung jawab madrasah untuk mempertahankan identitasnya, menjadi lembaga tafaqquh fiddin secara utuh dan paripurna. Dalam komunitas nasional dan dalam lingkaran sistem pendidikan nasional, madrasah bisa menjadi alternatif ideal yang mampu melahirkan ilmuwan Muslim yang mempunyai integritas keagamaan dan sosial. []

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan dalam Panel Diskusi Ikatan Alumni Madrasah Qudsiyah di Kudus, 8 Oktober 1983. Pernah dimuat Aula edisi No.9 Tahun IX November 1987. Judul asli Perkembangan dan Pengembangan Madrasah.


Gus Dur selalu di Hati…….
Sumber: kader cikarang <nu.pkb.cikarang@gmail.com>

PENGKHIANATAN G30S/PKI: LEGITIMASI ANTI-KOMUNISME ORDE BARU MELALUI FILM

Pengkhianatan G30S/PKI: Legitimasi Anti-Komunisme Orde Baru Melalui Film
Oleh Rangga Jhody Alwantio, Anggota SEMAR UI

http://serikatmahasiswaprogresif.blogspot.com/2014/08/pengkhianatan-g30spki-legitimasi-anti.html

Pendahuluan

Anti-Komunisme menjadi wacana utama dalam masyarakat Indonesia sepanjang sejarah pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dan sesudahnya. Salah satu aspek yang mempengaruhi wacana anti-komunisme tersebut adalah masifnya kampanye kebudayaan yang dilakukan untuk melegitimasi wancana anti-komunisme sehingga pada akhirnya melegitimasi kekerasan fisik yang dialami anggota/simpatisan PKI pasca G30S 1965.

Pada Desember 1965, ketika pembantaian terhadap orang-orang yang berideologi komunis masih berlangsung, Angkatan Darat sudah mulai secara sistematis melegitimasi kampanye kekerasan yang mereka lakukan melalui produk kebudayaan, khususnya melalui narasi atas peristiwa 1965. Dalam narasi ini PKI dituduh sebagai satu-satunya pelaku percobaan kup yang menewaskan tujuh perwira militer. Lalu, ketika pemerintahan Orde Baru sudah mulai dibangun, Angkatan Darat dan agen-agen kebudayaannya tidak saja melanjutkan upaya untuk legitimasi kekerasan terhadap kaum komunis, namun juga melegitimasi naiknya jenderal Soeharto ke tampuk kekuasaan.

Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi Negara, museum, monumen, diorama, folklore, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penalaran, film, ideologi kebudayaan, dan sastra. Salah satu yang paling terkenal tentu saja adalah film Pengkhianatan G30S/PKI.

Walaupun pada saat ini sudah bukan lagi zaman Orde Baru, tapi sampai sekarang film propaganda Orde Baru Pengkhianatan G30S/PKI. Film itu merupakan media budaya yang dimaanfaatkan sebagai alat propaganda yang berpengaruh luas di Indonesia. Film ini merupakan sebuah contoh produk budaya yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk secara terang-terangan menyelipkan pandangan ideologisnya tentang komunisme. Ketika orang yang belum pernah membaca sejarah sebenarnya dari apa yang terjadi pada tahun 1965, maka orang akan menganggap bahwa dalam film tersebut adalah benar yang terjadi pada tahun 1965 dan memberikan dampak yang sangat kuat terhadap banyak masyarakat Indonesia. Pemerintah Orde Baru sangat berhasil dalam mempresentasikan versi resmi peristiwa 1965 dan terlebih lagi dalam mempengaruhi penonton untuk percaya sepenuhnya bahwa muatan ideologis di dalam film itu adalah sebuah kebenaran.

Film Sebagai Alat Propaganda

Film Pengkhianatan G30S/PKI, yang akan dibahas di disini memperlihatkan penghujatan keji bukan terhadap pelaku pembantaian massal 1965-1966 (militer, paramiliter), melainkan justru terhadap korban kekerasan itu dengan cara mencitrakan mereka sebagai setan. Justifikasi atas kekerasan melalui produk kebudayaan semacam itu pada akhirnya menjadi bagian dari praktek kekerasan itu sendiri.

Poin pertama yang harus digarisbawahi dalam film Pengkhianatan G30S/PKI adalah bahwa ia diproduksi sebagai dokumenter. Di awal film, sebuah cuplikan ditampilkan untuk mengklaim bahwa film ini seluruhnya didasari oleh karya Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa 1965. Ditampilkan pula pernyataan produser bahwa film ini didasari oleh data dari berbagai sumber tulisan, kesaksian, buku-buku, artikel, majalah, dan koran-koran. Sementara narator memperkenalkan isi cerita film, sederet tayangan menampilkan gambar-gambar museum Pancasila Sakti dan relief-relief di dindingnya, yang menceritakan bagaimana PKI telah mengkhianati Negara dengan cara membunuh tujuh orang perwira militer pada malam 30 September 1965.

Narator juga menjelaskan bahwa PKI telah menjadi musuh terbesar bagi negara. Semua insiden yang terjadi di daerah-daerah, yang melibatkan anggota PKI dan simpatisannya, diklaim oleh narator sebagai pemberontakan terhadap negara. Saat narator mengungkapkan informasi tentang adanya institusi rahasia di dalam PKI yang dinamakan Biro Chusus, agenda politik PKI menjadi jelas: PKI sudah lama memang berusaha merancang sebuah gerakan untuk memberontak terhadap negara. Dengan demikian, citra jahat PKI berhasil dibangun sejak awal film sembari pada saat yang sama film ini mengesankan diri sebagai sebuah dokumen sejarah. Maka ketika cerita utama dimulai, pemirsa telah “dibekali” dengan kerangka berpikir anti-komunis sambil menikmati jalannya seluruh cerita.

Dalam keseluruhan cerita, karakter antara para pemimpin PKI dan militer, khususnya para korban penculikan, ditonjolkan secara hitam-putih yang ekstrem. Para pemimpin dan anggota PKI termasuk militer yang terlibat dalam percobaan kup seperti Kolonel Untung, Jenderal Supardjo, dan Kolonel Latief ditampilkan bak penjahat, sebagaimana bisa dilihat dalam rapat-rapat rahasia PKI sebelum pembunuhan pada malam 30 September 1965. Penggunaan simbolisme juga penting dalam membangun suasana dan karakter anggota PKI sebagai antagonis. PKI bahkan secara tidak langsung digambarkan sebagai penyebab buruknya kondisi masyarakat Indonesia era 1960-an. Misalnya, kesulitan rakyat tidak saja dihadirkan dengan cara menggambarkan deretan orang mengantri makanan dan minyak tanah, tetapi juga adegan seorang anak miskin yang mengungsi ke Jakarta bersama ibunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah ayahnya dibunuh oleh kaum komunis di kampung halaman mereka. Ditampilkan pula seorang tokoh laki-laki yang kuat beragama, ia berulang kali mengungkapkan kemarahannya kepada PKI dan pemerintah yang menyebabkan kemiskinan merajalela. Sambil menghujat PKI dan pemerintah, tokoh ini juga terus berdoa demi keselamatan bangsa. Secara implisit, adegan-adegan ini membangun kesan bahwa PKI-lah penyebab kemelaratan negeri ini atas kekomunisan mereka. Penggambaran ini bermaksud menggiring pemirsa untuk melihat bagaimana komunisme bertentangan dengan agama dan telah merusak bangsa Indonesia.

Contoh lain penggunaan representasi simbolik dapat dilihat dalam adegan rapat-rapat PKI, yang diceritakan sebagai pertemuan sangat rahasia, dalam ruangan remang-remang dengan seluruh jendela dan tertutup rapat dan dilapisi gorden tebal. Penggambaran tentang bagaimana para konspirator ini tidak pernah putus merokok di ruang gelap dan pengap itu juga diulang berkali-kali. Terkait penciptaan suasana (Arifin C Noer), tayangan visual dari asap rokok dalam ruang gelap sangat efektif untuk menampilkan kesan dramatis. Namun demikian, penciptaan suasana yang seperti itu tampaknya adalah hasil dari imajinasi sutradara untuk mencapai estetika tertentu dalam filmnya.

Istri Arifin menyatakan bahwa ide untuk memotret D.N. Aidit sebagai perokok berat adalah karena menurut Arifin hal itu mempresentasikan sosok pemikir: “Secara visual, akan terlihat lebih bagus jika penggambaran seorang pemikir dilukiskan melalui asap rokoknya.” Dengan demikian Arifin sebenarnya tahu bahwa D.N. Aidit bukanlah perokok. Murad Aidit, adik D.N. Aidit mengatakan bahwa kakaknya sama sekali bukan perokok, bahkan cenderung membenci rokok. Asap rokok di film itu memang sengaja diletakkan dalam konteks pembentukan struktur dramatis.

Selain itu, sebagaimana dicatat oleh Harsutejo, rapat-rapat PKI yang digambarkan dalam film dan narasi utama Orde Baru secara sengaja diletakkan dalam konteks percobaan kup 1965. Dalam film tersebut berusaha membangun kesan bahwa PKI hanya memiliki satu agenda tunggal, yakni mengambil alih kekuasaan. Padahal, sebagai organisasi politik besar dan sah, PKI sebenarnya memiliki banyak agenda politik lain untuk dibicarakan dalam rapat internal yang terbuka.

Suasana gelap bukan cuma dihadirkan dalam rapat-rapat PKI, tapi terutama dalam menggambarkan Lubang Buaya sebagai tempat yang sangat menakutkan, dengan suara-suara dan teriakan-teriakan menghujat membahana dramatis di udara. Suasana macam ini tentu saja lebih tertangkap jelas dalam versi film karena pemirsa disodori secara langsung gambar dan efek suara, walaupun Arswendo juga bisa dibilang berhasil dalam membangun suasana serupa di novelnya. Seperti halnya penggambaran pertemuan-pertemuan rahasia PKI, keberadaan kelompok-kelompok manusia di Lubang Buaya dari berbagai organisasi yang konon berafiliasi dengan PKI sambil melakukan latihan militer juga dengan sengaja diletakkan dalam konteks pelaksanaan kup.

Berlawanan dengan “kebejatan” komunis, pihak militer digambarkan dengan citra penuh kepahlawanan. Sekalipun yang sesungguhnya terjadi pada malam 30 September 1965 itu pada dasarnya adalah penculikan tentara oleh tentara sendiri (persisnya pasukan pengawal presiden, battalion Cakrabirawa), tetapi dalam film Pengkhianatan G30S/PKI secara jelas menghindari kesan bahwa para penculik pada dasarnya adalah tentara. Kekejaman para penculik digambarkan sebagai kekejaman komunis, dan bukan hasil dari pelatihan keras yang mereka terima selama ini yang merupakan bagian dari tugas mereka sebagai tentara.

Semua kekerasan yang berlangsung dalam operasi itu adalah karena pelakunya anggota atau paling tidak simpatisan PKI, bukan karena pelakunya adalah militer. Dengan kata lain, penggambaran sifat iblis PKI juga direpresentasikan dengan memaanfaatkan kepatuhan para prajurit terhadap perintah atasannya untuk menculik para jenderal.

Beberapa saat sebelum operasi dimulai, film menampilkan adegan-adegan kegiatan kedua belah pihak dalam kontras yang sangat tajam. Bilamana pasukan penculik di Lubang Buaya digambarkan sebagai sekelompok orang liar, bejat, yang harus darah, sebaliknya para jenderal Angkatan Darat dilukiskan di rumah mereka masing-masing sebagai orang yang terhormat, sopan, dan lembut. Semua jenderal dicitrakan dengan kepala rumah tangga yang baik hati yang mengabdikan diri bagi keluarga yang mencintai mereka.

Untuk memberikan dampak emosional lebih jauh, setiap keluarga korban dilukiskan sebagai keluarga yang harmonis dan terhormat. Hal ini terlihat jelas pada keluarga A.H. Nasution terutama penggambaran anak bungsunya, Ade Irma, yang tertembak peluru nyasar penculik pada saat ayahnya berhasil melarikan diri. Namun Ade bukanlah satu-satunya korban yang jatuh di rumah A.H. Nasution. Beberapa saat sebelum para penculik memasuki rumah A.H. Nasution, mereka juga membunuh Karel S. Tubun, penjaga malam rumah wakil Perdana Menteri Leimana yang terletak diseberang rumah A.H. Nasution. Namun demikian, Ade yang merupakan seorang gadis kecil jelas dieksploitasi oleh Arifin sebagai bagian dari proses dramatisasi alur cerita. Pentingnya tokoh Ade dalam memunculkan respons emosional pemirsa menjadi alasan mengapa sosoknya sering dimunculkan dalam film sebelum insiden itu terjadi melalui kilasan-kilasan kegiatannya di sekolah dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini tidak saja memancing emosi pemirsa tetapi juga menggiring mereka untuk percaya bahwa PKI memang betul-betul adalah sekelompok manusia iblis dan brutal karena telah membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa.

Korban selanjutnya adalah S. Parman, Sutoyo S., M.T. Haryono, Suprapto, dan D.N. Pandjaitan. Penggambaran tentang mereka sebagai orang-orang terhormat dan dari keluarga yang harmonis kembali dikontraskan secara diametris dengan karakter para penculik.

Karakter-karakter para korban dan penyerang dicitrakan pada titik terjauh sebuah spektrum yang bertentangan. Para penyerang diasosiasikan dengan kaum komunis, digambarkan memiliki sifat kebinatangan yang liar, sementara para korban dicitrakan sebagai manusia terhormat.

Penggambaran yang sangat dramatis juga ditampilkan dalam keluarga D.N. Pandjaitan. Saat para penculik mendobrak rumah D.N. Pandjaitan, mereka menembak dua orang keponakan D.N. Pandjaitan, Victor dan Albert. D.N. Pandjaitan yang ketika itu tidur lelap, terbangun oleh serangan di rumahnya. Secara insting dia menyambar senapannya untuk membela diri dan keluarganya, akan tetapi senjata itu rusak, sehingga dia harus menyerah. Lalu dia mengenakan pakaian seragam militernya dengan tenang dan melangkah ke luar menyongsong senjata yang diarahkan kepada dirinya. Ketika D.N. Pandjaitan berlutut di teras rumahnya untuk berdoa, sebuah peluru ditembakkan ke kepalanya diikuti oleh rentetan tembakan yang menembus tubuhnya yang tersungkur.

Adegan ini memunculkan respons emosional yang sangat kuat dari penonton atas tidak adanya belas kasihan dan rasa hormat sama sekali dari penculik bahwa D.N. Pandjaitan bahkan tidak diberikan kesempatan hanya untuk sekedar berdoa kepada Tuhannya. Kisah ini bahkan didramatisir lebih jauh dengan penggambaran anak perempuan D.N. Pandjaitan, Katrin, yang menjerit sambil berlari keluar hanya untuk menemukan genangan darah ayahnya. Seketika dia mengambil darah itu dengan tangannya dan menyapukannya ke wajahnya sendiri sambil menjerit-jerit historis.

Penutup

Sejarah Orde Baru adalah sejarah dengan interpretasi tunggal, dan film yang dibahas tadi adalah salah satu usaha menunggalkan interpretasi sejarah tersebut. Saat ini kita tahu bahwa ada lima skenario berbeda yang dapat disarikan dari berbagai risalah tentang peristiwa 1965: pertama, pembunuhan terhadap para jenderal dipercaya seluruhnya dan dilakukan oleh PKI dan simpatisannya; kedua, “percobaan kup” itu adalah hasil dari pertarungan internal angkatan bersenjata; ketiga, Jenderal Soeharto adalah pelaku sebenarnya, atau paling tidak, memengaruhi, memanipulasi, dan mengaburkan pembunuhan itu untuk kepentingannya sendiri; keempat, Presiden Soekarno member izin atau menganjurkan para perwira yang terkucil untuk bertindak melawan kolega mereka sendiri yang disebut sebagai bagian dari “Dewan Jenderal” rahasia; dan kelima, operasi intelijen asing terlibat di dalam percobaan untuk menggulingkan Soekarno yang condong ke “kiri”, dari peranannya yang sangat berpengaruh di Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga. Beberapa penjelasan itu mengkombinasikan lebih dari satu skenario-skenario tersebut. Maka, saat ini menjadi hal yang mendesak untuk membongkar segala modus Orde Baru dalam aspek budaya, agar interpretasi tunggal terhadap G30S atau PKI atau komunisme dapat dilawan.

Daftar Pustaka

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Tanggerang Selatan: Marjin Kiri
Isak, J. 2002. Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965. Jakarta: Hasta Mitra
Harsutejo. 2003. Sejarah yang Digelapkan: Tangan Berdarah CIA dan Rezim Soeharto. Jakarta: Hasta Mitra
Zurbuchen, Mary. “History, Memory, and the ‘1965 Incident in Indonesia”, asian survey, Vol. 42, No.4, The Legacy of Violence in Indonesia (Juli-Agustus, 2002), hlm. 566.
Hunter, Sukarno and the Indonesian Coup, hlm. 126-127.
Atmowiloto, A. 1986. Pengkhianatan G30S/PKI. Jakarta: Sinar Harapan
Hoodley, A. N, “Political Violence in Indonesian Literature: The Legacy of 1965”, dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhover (eds.), Violence in Indonesia (Hamburg: Abera, 2001)
Pitaja, B. A, “Pengkhianatan G30S PKI yang Bersimbah Darah: Sebuah Penegasan dari Arifin C. Noer”, Sinematik Indonesia, 9 Juli 1984
Gitlin, Todd. 1979. “Prime Time Ideology: The Hegemonic Process in Television”

TUGU SOEKARNO DI PALANGKA RAYA

Monumen sejarah ini dinamai Tugu Soekarno, karena Presiden Soekarno-lah yang menancapkan tiang pertamanya tahun 1957. Terletak di depan Gedung DPRD Provinsi Kalteng, di tepi Sungai Kahayan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012)

Monumen sejarah ini dinamai Tugu Soekarno, karena Presiden Soekarno-lah yang menancapkan tiang pertamanya tahun 1957. Terletak di depan Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, di tepi Sungai Kahayan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012)

MENGENANG MUNIR, 10 YEARSOF INJUSTICE

Mengenang Munir, 10 Years of Injustice
“Munir terus ada dan berlipat ganda”
GUGURMU TIDAK GUGURKAN PERJUANGANMU

https://www.facebook.com/1427386807524109/photos/a.1427578314171625.1073741828.1427386807524109/1475273596068763/?type=1&theater

Nama : Munir, SH
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 8 Desember 1965
Pendidikan Terakhir : S1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
Pengalaman Organisasi

Selama mahasiswa, Munir muda dan cerdas bergabung dan meminpin sejumlah organisasi;

Ketua senat mahasiswa fakultas hukum Unbraw Malang, 1988
Koordinator wilayah IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, 1989
Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Unbraw 1988
Sekertaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum UNBRAW, 1988
Sekertaris Al Irsyad cabang Malang, 1988
Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Keseriuasan dalam bidang hukum dan persoalan sosial disekitarnya diwujudkan dalam bentuk pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, mendirikan/bergabung dengan berbagai organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan Rancangan Undang-Undang ;

Divisi Hukum, Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KASUM). KASUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KASUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh Aparat Militer. KASUM melakukan berbagai aktifitas untuk mendorong perubahan and menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.
Koordinator Komite Solidaritas Untuk Buruh (KSUB) Surabaya (1994).KSUB adalah lembaga yang didirikan oleh 7 LSM, bertujuan untuk pengembangan dan pendidikan pemberdayaan buruh-buruh. KSUB juga melakukan kampanye untuk perubahan kebijakan pengupahan yang layak bagi buruh.
Anggota Presedium Nasional Komisi Independen Pemantauan Pemilihan Umum, 1997-2000.
Anggota Badan Penasehat KOMPAK (Komite Mahasiswa Menentang Kekerasan), Komite ini didirikan oleh organ atau elemen mahasiswa yang berusaha menentang kekerasan dan militerisme. (1997-to date).
Anggota Dewan Penasehat Formasi (Forum Mahasiswa Syariah Indonesia). Lembaga ini adalah organisasi mahasiswa yang berjuang dan bergerak untuk menciptakan anti kekerasan yang didasari oleh penguatan dari pengajaran Islam (1999-to date).
Pendiri dan Koordinator KIPP HAM (Komisi Independen Pemantauan Pelanggaran HAM), 1996. KIPP HAM adalah jaringan dari berbagai LSM dan organisasi Massa yang bertujuan untuk memonitor dan advokasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara dan konflik horisontal. Pada Maret 1998 KIPP HAM dirubah menjadi KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).
Anggota Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur pada sebelum, selama dan sesudah kerusuhan 1999.
Anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM, 2000.
Anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2000.
Karir

Tenaga Relawan LBH Surabaya, 1989.
Ketua LBH Surabaya, Pos Malang, 1991.
Koordinator Divisi Perburuhan dan Divisi Sipil & Politik LBH Surabaya, 1992-1993.
Kepala Bidang Operasional, LBH Surabaya, 1993-1995.
Direktur LBH Semarang, 1996.
Sekertaris bidang Operasional YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), 1996.
Wakil ketua YLBHI bidang Operasional, 1997-2001.
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 1998.
Pendiri dan Inisiator Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi (Lerai) yang menangani kasus konflik horisontal (seperti konflik idi Maluku).
Ketua Dewan Pengurus KontraS, 2000-2004.
Anggota Dewan Penasehat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (Commissao de Acolhimento, Verdade e Reconcilicao de Timor Leste (CAVR)), 2003.
Executive Director of Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), 2002-2004.
Anggota Kelompok Kerja “ Security Sector Reform ”, Pro-Patria, …- akhir hayat
Anggota Istisyariah Al Irsyad, ..-akhir hayat
Penghargaan yang Pernah Diterima semasa Hidup

Atas pengabdian yang dibarengi dengan keteladanan, kejujuran dan konsistensinya, Munir mendapatkan beberapa pengakuan berupa penghargaan dari pihak-pihak di dalam negeri maupun masyarakat Internasional, seperti;

As Leader for the Millennium dari Asia Week, 2000.
Man of the Year 1988 dari Majalah UMMAT.
Salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan.
Penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNBRAW yang sukses.
The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan control sipil atas militer, Stockholm, December 2000.
An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha-usahanya dalam mempromosikan tolerasnsi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000.
Kasus yang pernah ditangani

Penasehat Hukum dan Anggota tim Investigasi dalam kasus Fernando Araujo Cs. di Denpasar. Araujo dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timor timur dari Indonesia, 1992.
Penasehat Hukum in the case of Jose Antonio de Jesus Dasneves (Samalarua) in Malang, 1994, with the accusation of revolt against the government to separate East Timor from Indonesia, 1994.
Penasehat Hukum keluarga Marsinah’s dan sejumlah buruh lainnya di PT. CPS menuntut KODAM V Brawijaya atas tindakan mereka dalam melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap Marsinah, aktivis buruh, 1994.
Penasehat Hukum warga Nipah, Madura, dalam kasus Pembunuhan petani-petani oleh Militer, 1993.
Penasehat Hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi dan gugatan tata usaha negara atas perkara pemecatan Sri Bintang Pamungkas sebagai dosen di Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
Penasehat Hukum Muchtar Pakpahan (Ketua Umum SBSI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi, Jakarta, 1997.
Penasehat Hukum Dita Indah Sari, Kun Chusen Pontoh , Sholeh (ketua PPBI dan anggota PRD) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi, Surabaya, 1996.
Penasehat Hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan, dalam kasus kerusuhan di PT. Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan, 1995.
Penasehat Hukum dari 22 buruh PT. Maspion, dalam kasus penyerangan di Sidoarjo, Jawa Timur, 1993.
Penasehat Hukum DR George Yunus Adicondro (Dosen Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga) dalamkasus penghinaan pemerintah, Yogyakarta,1994.
Penasehat Hukum Muhadi (Supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap seorang polisi, Madura, Jawa Timur, 1994.
Penasehat Hukum para korban dan keluarga Korban Penghilangan Orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta, 1997 hingga 1998.
Penasehat Hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984, hingga 1998.
Penasehat Hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999).
Penasehat Hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, Papua, melalui KontraS. Termasuk beberapa kasus diwilayah Aceh dan Papua yang dihasilkan dari kebijakan operasi Militer.
Munir juga aktif dibeberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik.
Pada tahun 2003, Munir yang masih diharuskan istirahat oleh Dokter karena sakit Types, bersikeras ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasan yang terjadi di Kantor Tempo.

Pada tahun 2004, Munir bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda DKI.

Munir juga aktif menulis diberbagai media cetak dan elektronik berkaitan dengantema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan Kepolisian, (Transisi) Politik dan perburuhan.

Tahun 2004
*7 Sept 2004 Aktivis HAM dan pendiri KontraS dan Imparsial, Munir (39 thn) meninggal di ataspesawat Garuda dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca-sarjana. Sesuai dengan hukum nasionalnya, pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum.

*12 Sept 2004 Jenazah Munir dimakamkan di kota Batu, Malang, Jawa Timur.

*11 Nov 2004 Pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.

*12 Nov 2004 Suciwati, istri Munir mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi namun gagal. Presiden SBY berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Berlangsung siaran pers bersama sejumlah LSM di kantor KontraS mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi dan menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga dan membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil. Desakan serupa dikeluarkan oleh para tokoh masyarakat di berbagai daerah.

*18 Nov 2004 Markas Besar Polri memberangkatkan tim penyelidik (termasuk ahli forensik) dan Usman Hamid (Koordinator KontraS) ke Belanda. Pengiriman tim tersebut bertujuan meminta dokumen otentik, berikut mendiskusikan hasil otopsi dengan ahli-ahli forensik di Belanda. Tim ini gagal mendapatkan dokumen otopsi asli karena tidak memenuhi prosedur administrasi yang diminta pemerintah Belanda.

*20 Nov 2004 Istri Munir, Suciwati mendapat teror di rumahnya di Bekasi.

*22 Nov 2004 Suciwati dan beberapa aktivis NGO bertemu dengan Komisi III DPR RI. Komisi III setuju dengan usulan yang diajukan oleh kerabat Munir untuk mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen.

*23 Nov 2004 Rapat paripurna DPR sepakat untuk meminta pemerintah membentuk tim independen kasus Munir dan segera menyerahkan hasil autopsi kepada keluarga almarhum. Selain itu DPR juga membentuk tim pencari fakta sendiri.

*24 Nov 2004 Suciwati bersama beberapa aktivis LSM bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara. Presiden berjanji akan membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Munir.

*26 Nov 2004 Imparsial dan KontraS menyerahkan draft usulan pembentukan tim independen kasus Munir kepada Presiden melalui Juru Bicaranya, Andi Malarangeng. Draft ini berisi bentuk tim, mekanisme tim, dan daftar nama calon anggota tim.

*28 Nov 2004 Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama almarhum Munir. Hingga kini sudah 21 orang yang diperiksa.

*2 Des 2004 Ratusan aktivis dan korban pelanggaran HAM berdemo di depan istana untuk meminta Presiden SBY agar segera membentuk tim investigasi independen kasus Munir.

*21 Des 2004 Di Mabes Polri terjadi pertemuan antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, Dephuk dan HAM, serta aktivis HAM untuk membahas tindak lanjut tim independen kasus Munir.

*23 Des 2004 Presiden SBY mengesahkan Tim Pencari Fakta untuk Kasus Munir yang anggotanya melibatkan kalangan masyarakat sipil dan berfungsi membantu Polri dalam menyelidiki kasus terbunuhnya Munir.

2005
*13 Jan 2005 TPF pertama kali bertemu dengan tim penyidik Polri. Dalam pertemuan tersebut, TPF menilai tim penyidik lambat dalam menetapkan tersangka.

*11 Feb 2005 TPF mendesak Polri untuk melakukan rekonstruksi. Pihak Polri berkilah rekonstruksi tergantung kesiapan Garuda.

*24 Feb 2005 Ketua TPF, Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda tidak kooperatif dalam melakukan rekonstruksi kematian Munir.

*28 Feb 2005 Ketua TPF, Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda menutupi kematian Munir. Selain menghambat rekonstruksi kematian Munir, pihak manajemn Garuda juga diduga memalsukan surat penugasan Pollycarpus, seorang pilot Garuda.

*3 Mar 2005 TPF menemui Presiden SBY untuk melaporkan perkembangan kasus Munir. TPF menemukan adanya indikasi konspirasi dalam kasus kematian pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir. Ketua TPF Kasus Munir, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi TPF menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa kematian Munir adalah kejahatan konspiratif dan bukan perorangan, di mana di dalamnya terlibat oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi PT Garuda Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.

*4 Mar 2005 Kapolri, Da’I Bachtiar mendukung temuan TPF kasus Munir yang menyatakan direksi PT Garuda terlibat dalam pembunuhan Munir.

*7 Mar 2005 Tim Investigasi DPR berpendapat Pollycarpus banyak berbohong dalam pertemuannya di DPR.

*8 Mar 2005 Sejumlah organisasi HAM Indonesia akan membawa kasus Munir ke Komisi HAM PBB dalam sidangnya yang ke-16 di Jenewa, Swiss 14 Maret-22 April 2005 mengingat Munir sudah menjadi tokoh HAM internasional.

*10 Mar 2005 Pollycarpus tidak memenuhi panggilan I Mabes Polri dengan alasan sakit.

*12 Mar 2005 Brigjen Pol Marsudi Hanafi (KetuaTPF) mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan lambannya kerja tim Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dalam mengusut kasus kematian Munir.

*14 Mar 2005 Penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Pollycarpus selama 13 jam lebih dengan lie detector.

*15 Mar 2005 Polri kembali memeriksa Pollycarpus. TPF merekomendasikan 6 calon tersangka, 4 dari lingkungan PT Garuda.

*16 Mar 2005 Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah adanya keterlibatan anggota BIN dalam pembunuhan Munir.

*18 Mar 2005 Pollycarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Mabes Polri.

*23 Mar 2005 Suciwati memberikan kesaksian di hadapan siding Komisi HAM PBB di Jenewa.

*26 Mar 2005 Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah bahwa Pollycarpus adalah anggota BIN.

*28 Mar 2005 Presiden SBY memperpanjang masa kerja TPF hingga 23 Juni 2005. Jaksa Agung, Abdurahman Saleh telah mengirim surat ke pemerintah Belanda yang menjamin tidak akan memvonis hukuman mati bagi terpidana kasus Munir. Surat ini dibuat agar pemerintah Belanda bersedia memberika data hasil forensik.

*5 Apr 2005 Polri menetapkan dua kru Garuda -Oedi Irianto (kru pantry) dan Yeti Susmiarti (pramugari)- menjadi tersangka kasus Munir. Mereka adalah kru kabin selama penerbangan Garuda Jakarta-Singapura di kelas bisnis, tempat Munir duduk.

*6 Apr 2005 Dalam siaran persnya, Suciwati menyatakan mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Ketua Komisi HAM PBB, Makarim Wibisono selama kunjungan kampanyenya di Eropa. Setelah gagal dua kali, akhirnya TPF berhasil bertemu dengan jajaran tinggi BIN. Hasil kesepakatannya adalah TPF-BIN akan bentuk tim khusus. Usman Hamid (TPF) mempertanyakan polisi yang tidak memeriksa sebagian nama yang telah direkomendasikan TPF dan mempertanyakan penetapan dua tersangka baru.

*7 Apr 2005 Tiga Deputi BIN diikutsertakan dalam kerja TPF.Ketua TPF, Marsudhi Hanafi mengusulkan agar penyidik menjadikan Vice-President Security AviationGaruda, Ramelgia Anwar sebagai tersangka.

*8 Apr 2005 Lima orang karyawan Garuda diperiksa oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum dan Transnasional Polri. Kelimannya adalah Indra Setiawan (mantan Dirut Garuda), Ramelgia Anwar (Vice-President Security AviationGaruda), Rohainil Aini (Chief Secretary Pilot Airbus 330), Carmel Sembiring (Chief Pilot Airbus 330), dan Hermawan (Staf Jadwal Penerbangan Garuda). Pada pemeriksaan tersebut dibahas soal surat penugasan Polllycarpus yang banyak kejanggalannya.

*11 Apr 2005 Mantan Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi menolak hadir dalam pemeriksaan TPF. Nurhadi meminta pertemuannya di kantor BIN. Ini merupakan penolakkan kedua kalinya. Nurhadi diduga mengangkat Pollycarpus sebagai agen utama BIN. Syamsir membantah adanya surat pengangkatan Pollycarpus sebagai anggota BIN (Skep Ka BIN No.113/2/2002). Saat ini Nurhadi merupakan Dubes RI untuk Nigeria. Namun ia mengakui masih sebagai anggota BIN. Penyidik Polri memeriksa Brahmani Astawati (pramugari Garuda), Sabur Taufik (pilot Garuda GA 974, rute Jakarta-Singapura), Eva Yulianti Abbas (pramugari), dan Triwiryasmadi (awak kabin).

*15 Apr 2005 Penyidik Mabes Polri memeriksa dua orang warga negara Belanda yang duduk di sebelah Munir.

*19 Apr 2005 TPF menolak permintaan BIN ajukan pertanyaan secara tertulis kepada anggota BIN.

*21 Apr 2005 Nurhadi menolak pemeriksaan untuk ketiga kalinya.

*27 Apr 2005 Dalam Siaran Persnya Nurhadi menegaskan tidak akan memenuhi panggilan TPF dengan alasan tidak ada dasar hukum. Nurhadi juga membantah mengenal dan mengangkat Pollycarpus sebagai anggota BIN.

*28 Apr 2005 Deplu menunda keberangkatan Nurhadi ke Nigeria.

*29 Apr 2005 Kapolri Da’I Bachtiar meminta Nurhadi penuhi panggilan TPF. Polri memeriksa Tia Dewi Ambari, pramugari Garuda GA 974 rute Singapura- Amsterdam yang melihat Munir mengalami kesakitan sesaat sebelum pesawatnya lepas landas dari Bandara Changi, Singapura.

*30 Apr 2005 Lewat Sudi Silalahi -Sekretaris Kabinet- Presiden SBY minta Nurhadi memberikan keterangan kepada TPF.

*2 Mei 2005 Protokol kerjasama TPF-BIN ditandatangani. Protokol ini diharapkan bisa mempermudah kerja TPF dalam meminta keterangan para anggota dan mantan anggota BIN.

*3 Mei 2005 Kuasa hukum Nurhadi, Sudjono menyatakan kliennya akan tidak memenuhi panggilan TPF karena isi protokol tidak sejalan dengan mandat Keppres pembentukan TPF. Sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri meminta Nurhadi untuk kooperatif. DPR mengancam akan meninjau ulang posisi Nurhadi sebagai Dubes Nigeria. TPF mengancam Nurhadi akan dilaporkan ke Presiden jika tetap menolak panggilan TPF.

*4 Mei 2005 Suciwati, istri Munir mendapat ancaman teror lewat surat yang dikirim ke kantor KontraS.

*6 Mei 2005 Penyidik Polri mengkonfrontasikan kesaksian Brahmanie Hastawati -awak kabin Garuda- dengan Lie Fonny -saksi penumpang dari Belanda- soal Pollycarpus. Brahmanie mengaku melihat Pollycarpus berbincang-bincang dengan Lie Fonny sedangkan Lie Fonny membantah keterangan tersebut.

*9 Mei 2005 TPF akhirnya memeriksa Nurhadi selama 2 jam dengan sekitar 20 pertanyaan. Dari hasil pemeriksaan, TPF makin yakiin bahwa BIN terlibat pembunuhan Munir.

*11 Mei 2005 TPF melaporkan kerjanya ke Presiden SBY. Menurut Presiden SBY kerja TPF belum memuaskan. Untuk itu Presiden SBY akan memimpin langsung pembicaraan antara TPF, Polri, dan IN. Presiden SBY kemudian memanggil 3 menteri ke istana untuk merespon laporan TPF. Mereka adalah Menko Polhukam, Widodo AS, Menkumham, Hamid Awaluddin, dan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Nurhadi Djazuli terkait kasus Munir.

*12 Mei 2005 TPF memeriksa dokumen BIN di kantornya terkait dengan pemeriksaan Nurhadi. TPF juga memeriksa Kolonel Sumarmo, Kepala Biro Umum BIN di kantornya. TPF memandang Sumarmo tidak kooperatif selama pemeriksaan.

*13 Mei 2005 Ketua TPF, Marsudhi Hanafi berencana akan memeriksa Muchdi PR -mantan Deputi V BIN Bidang Penggalangan dan Propaganda- dalam waktu dekat.

*16 Mei 2005 Penahanan Pollycarpus diperpanjang 30 hari lagi. TPF memeriksa satu lagi anggota BIN secara tertutup dan identitasnya dirahasiakan. Muchdi PR datang ke Mabes Polri untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polri terkait kasus Munir. Polri tidak merinci hasil pemeriksaannya kepada wartawan.

*17 Mei 2005 Garuda menskors karyawannya terkait pemeriksaan Polri dan TPF. TPF bertemu kembali dengan Presiden SBY -didampingi Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, Kapolri Da’I Bachtiar, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Kali ini TPF melaporkan adanya kontrak berkali-kali antara Pollycarpus dengan pejabat BIN, yaitu Muchdi PR antara September-Oktober 2004. Nurhadi kembali diperiksa oleh TPF.

*19 Mei 2005 KontraS mendapat teror terkait dengan kasus Munir. TPF mulai berencana memanggil mantan Kepala BIN, Hendropriyono.TPF bertemu dengan Tim Munir DPR di Gedung MPR/DPR. Dalam pertemuan itu TPF melaporkan bahwa kerja mereka dihambat oleh BIN.

*20 Mei 2005 Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah menghambat kerja BIN. Syamsir juga meragukan temuan TPF. Syamsir juga menyatakan kontak telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR belum tentu soal Munir.

*24 Mei 2005 TPF mempertanyakan artikel yang dibuat Hendropriyono di The Jakarta Post dan The Strait Times yang isinya merupakan klarifikasi Hendropriyono untuk tidak akan menolak panggilan TPF. Dalam artikel tersebut Hendropriyono membantah keterlibatan BIN dalam kasus Munir. DPR mendukung pemanggilan Hendropriyono oleh TPF.

*25 Mei 2005 Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jendral Pol Suyitno Landung menyatakan akan memanggil anggota aktif Kopassus, Kolonel Bambang Irawan terkait kasus Munir. Menurut seorang sumber Bambang Irawan pernah latihan menembak bersama dengan Pollycarpus. Kapolri berjanji akan tindak lanjuti temuan TPF.

*29 Mei 2005 Hendropriyono mengadukan dua anggota TPF -Usman Hamid dan Rachland Nashidik- ke Polri dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

*30 Mei 2005 TPF mempercepat pemanggilan terhadap Hendropriyono, dari tanggal 10 Juni menjadi 6 Juni 2005.Hendropriyono mengadu ke DPR terkait masalahnya dengan TPF.

*31 Mei 2005 Kapolri Da’I Bachtiar berjanji akan serius menyelesaikan kasus Munir. TPF mempertanyakan Polri terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; digelarnya rekonstruksi, pemeriksaan marathon terhadap beberapa eksekutif TP Garuda, dan pemeriksaan terhadap operator kamera pemantau (CCTV) Bandara Soekarno-Hatta.

*1 Jun 2005 Beberapa LSM mengecam sikap Hendropriyono yang melecehkan TPF. Hendropriyono dalam sebuah wawancara di Metro TV (31 Mei 2005), menyatakan TPF sebagai “hantu blau” dan “tidak professional”. TPF gagal periksa dua pejabat BIN -Nurhadi dan Suparto- setelah mereka menolakdengan alasan tidak setuju dengan lokasi pertemuan.

*2 Jun 2005 TPF Munir memeriksa dua awak kabin Garuda, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti.

*3 Jun 2005 TPF gagal memeriksa Muchdi PR.

*6 Jun 2005 Hendropriyono tidak memenuhi panggilan TPF. Alasannya pemanggilan dirinya tidak didasari oleh protokol TPF-BIN.

*7 Jun 2005 Tim penyidik Mabes Polri memeriksa kembali Indra Setiawan, mantan Dirut PT Garuda. Kepala BIN, Syamsir Siregar meminta Hendropriyono untuk datang memenuhi panggilan TPF. TPF menjadwalkan lagi pertemuan dengan Hendropriyono pada tanggal 9 Juni 2005, kali ini sesuai dengan protokol TPF-BIN.

*8 Jun 2005 TPF gagal memeriksa Muchdi PR untuk kedua kalinya.

*9 Jun 2005 TPF gagal memeriksa Hendropriyono untuk kedua kalinya.

*13 Jun 2005 Hendropriyono, lewat kuasa hukumnya, Syamsu Djalal menyatakan tidak akan memenuhi panggilan TPF.Penyidik Mabes Polri menyerahkan berkas perkara Pollycarpus ke Kejaksaan Tinggi DKI. TPF menyatakan bahwa kasus Munir merupakan pembunuhan konspiratif.

*14 Jun 2005 Hendropriyono mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus pencemaran nama baiknya. TPF temukan dokumen 4 skenario pembunuhan Munir.

*15 Jun 2005 BIN mengaku tidak mengetahui adanya dokumen 4 skenario pembunuhan Munir. BIN secara institusional menyurati Hendropriyono untuk memenuhi panggilan TPF. Mabes Polri berjanji akan menindaklanjuti temuan TPF tentang 4 skenario pembunuhan Munir.

*16 Jun 2005 Hendropriyono melewati batas waktu pemanggilan TPF. TPF memutuskan tidak akan memanggil Hendropriyono lagi. Hendropriyono telah menolak 3 kali panggilan TPF.

*17 Jun 2005 TPF bertemu secara tertutup dengan DPR. Salah satu persoalan yang disampaikan TPF adalah anggarannya yang belum turun. Tim Munir DPR juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara TPF dengan Hendropriyono.Penyidik Mabes Polri mengaku sudah memeriksa Hendropriyono terkait dengan kasus Munir. Pemeriksaan ini diduga dilakukan secara diam-diam.

*19 Jun 2005 Presiden SBY mengaku kecewa kepada Hendropriyono yang menolak panggilan TPF.

*20 Jun 2005 Hendropriyono bertemu dengan Tim Munir DPR.

*21 Jun 2005 TPF Munir menolak undangan DPR untuk dipertemukan dengan Hendropriyono. Unjuk rasa dilakukan di depan Istana Merdeka untuk meminta penuntasan kasus Munir.

*22 Jun 2005 TPF menyelesaikan laporan akhirnya untuk diserahkan kepada Presiden SBY. TPF berjanji dalam laporannya akan menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan Munir.

*23 Jun 2005 Rekonstruksi kasus kematian Munir dilakukan.

*24 Jun 2005 TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY. Beberapa rekomendasi diajukan TPF seperti membentuk tim penyidik baru dan pembentukan komisi khusus baru Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai. Hendropriyono mengadu ke Dewan Pers karena merasa dirinya mengalami trial by the press pada kasus Munir. DPR mendesak Polri dan kejaksaan untuk memeriksa ulang mantan pejabat BIN.

*27 Jun 2005 Brigjen Pol Marsudhi -mantan ketua TPF- ditunjuk menjadi ketua tim penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir. Laporan TPF didistribusikan ke pejabat terkait oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.

*28 Jun 2005 Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk tuntaskan kasus Munir pasca TPF. Mereka berasal dari Badan Reserse Kriminal, Interpol Polri, dan Polda Metro Jaya.

*13 Jul 2005 Laporan TPF belum juga diumumkan kepada publik oleh Presiden SBY. Pollycarpus jadi tahanan Kejaksaan Tinggi DKI.

*18 Jul 2005 Suciwati bertemu Kapolri Jendral (Pol) Sutanto dan menyatakan kekecewaannya atas lambannya proses penyidikan Polri.

*20 Jul 2005 Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS menyatakan seluruh temuan TPF untuk keperluan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan.

*21 Jul 2005 Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng menyatakan tidak ada keharusan bagi Presiden untuk mengumumkan tindak lanjut TPF. Dia juga menyatakan bahwa penanganan kasus Munir akan dilanjutkan lewat mekanisme biasa.

*26 Jul 2005 Parlemen Uni Eropa mempertanyakan lambannya perkembangan kasus Munir dalam kunjungannya ke Komisi I DPR.

*29 Jul 2005 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 majelis hakim untuk menangani kasus Munir dengan tersangka Pollycarpus. Mereka adalah Cicut Sutiyarso (ketua), Sugito, Liliek Mulyadi, Agus Subroto, dan Ridwan Mansyur. Kapolri Jendral (Pol) Sutanto menyatakan tetap akan melakukan upaya penyidikan.

*1 Ags 2005 Anggota DPR, Lukman Hakim Saifuddin meminta Presiden SBY untuk mengumumkan temuan TPF.

*9 Ags 2005 Pengadilan untuk kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. Motif Pollycarpus dalam membunuh Munir adalah demi menegakkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena Munir banyak mengkritik pemerintah.

Dakwaan ini dipertanyakan banyak kalangan karena tidak mengikuti temuan TPF yang menyatakan pembunuhan Munir sebagai kejahatan konspiratif. Dengan dakwaan ini maka Pollycarpus dianggap sebagai pelaku utama pembunuhan Munir. Mantan anggota TPF, Usman Hamid dan Rachland Nashidik ditetapkan Polri sebagai tersangka pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan fitnah melalui tulisan terhadap Hendropriyono.

*11 Ags 2005 Polisi menangkap lagi seorang tersangka kasus pembunuhan Munir. Orang itu adalah Ery Bunyamin, penumpang ke-15 di kelas bisnis.

*12 Ags 2005 Polisi untuk sementara hanya menetapkan Ery Bunyamin sebagai tersangka pemalsu dokumen.

*17 Ags 2005 Sidang Pollycarpus II. Pembela Pollycarpus, Moh Assegaf dalam eksepsinya menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak lengkap, tidak cermat, dan prematur.

*23 Ags 2005 Sidang Pollycarpus III. JPU, Domu P Sihite (juga mantan anggota TPF) meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan terdakwa Pollycarpus.

*30 Ags 2005 Sidang Pollycarpus IV. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tim penasihat hukum Pollycarpus. Dengan demikian siding terus dilanjutkan.

*6 Sep 2005 Sidang Pollycarpus V. Suciwati (istri Munir) memberikan kesaksian seputar upaya Pollycarpus untuk mengontak Munir sebelum keberangkatannya ke Belanda. Saksi kedua adalah Indra Setiawan (mantan Dirut PT Garuda). Kesaksian Indra seputar penugasan Pollycarpus sebagai extra crew pada penerbangan Jakarta-Singapura. Indra Setiawan hanya mengakui adanya kesalahan administrative dalam penugasan kerja Pollycarpus.

*7 Sep 2005 Satu tahun persis Munir dibunuh. Peringatan untuk satu tahun kasus Munir diperingati di berbagai kota di Indonesia; di Jakarta (di depan kantor BIN), Makasar, Semarang, dll. Aksi keprihatinan juga dilakukan di Belanda oleh berbagai kelompok aktivis mahasiswa, NGO, dan anggota parlemen Belanda. DPR lewat Slamet Effendy Yusuf menyatakan kecewa atas hasil kerja tim penyidik kasus Munir yang tidak mampu mengungkap keberadaan dalang pelakunya.

*13 Sep 2005 Sidang Pollycarpus VI. Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corporate Security PT Garuda) memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah meminta penugasan Pollycarpus sebagai extra crew kepada Indra Setiawan. Hakim kemudian mengkonfrontasikan perbedaan keterangan antara Ramelgia Anwar dengan Indra Setiawan.

*20 Sep 2005 Sidang Pollycarpus VII. Pemeriksaan terhadap Rohainil Aini (sekretaris Chief Pilot Airbus) dan Karmel Sembiring (Chief Pilot Airbus). Mereka menyatakan bahwa Pollycarpus sendiri yang meminta jadi extra crew pada penerbangan GA 974 Jakarta- Singapura. Perubahan jadwal tersebut tidak diketahui atasan.

*27 Sep 2005 Sidang Pollycarpus VIII. Pemeriksaan terhadap Eddy Santoso dan Akhirina. Keduanya bagian administrasi penjadwalan. Mereka menyatakan bahwa Pollycarpus tidak dijadwalkan berangkat ke Singapura.

*4 Okt 2005 Sidang Pollycarpus IX. Pemeriksaan terhadap Hermawan (Crew Tracking), Sabur Muhammad Taufiq (Kapten Pilot GA 974 Jakarta-Singapura), dan Alex Maneklarang.(keuangan Garuda). Pilot Sabur mengaku tidak tahu apapun soal penugasan Pollycarpus. Perpindahan tempat duduk Munir juga tanpa sepengetahuan Sabur. Munir mendapat penghargaan “Civil Courage Prize 2005 ” dari Yayasan Northcote Parkinson Fund. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada Min Ko Naing (aktivis oposisi Myanmar), dan Anna Politkovskaya (jurnalis Rusia).

*5 Okt 2005 Suciwati, istri Munir mendapat penghargaan dari Time Asia Magazine sebagai salah satu Asia’s Heroes tahun ini.

*11 Okt 2005 Sidang Pollycarpus X. Pemeriksaan terhadap saksi Brahmanie Hastawati (purser GA 974) dan Oedi Irianto (pramugara). Mereka bersaksi beberapa kali Pollycarpus menghubungi mereka via telepon untuk menyamakan soal persepsi soal penerbangan GA 974.

*18 Okt 2005 Sidang Pollycarpus XI. Pemeriksaan terhadap Tri Wiryasmadi (pramugara), Pantun Mathondang (kapten pilot GA 974 Singapura-Amsterdam) dan Yeti Susmiarti (pramugari). Mereka bersaksi bahwa Pollycarpus selama penerbangan jarang di tempat duduk.

*21 Okt 2005 Sidang Pollycarpus XII. Pemeriksaan terhadap Tia Ambari (Pramugari), Majib Nasution (Purser), dan Bondan (Pramugara). Kesaksian mereka menerangkan bahwa Munir mulai kesakitan sesaat setelah lepas landas dari Changi, Singapura.

*25 Okt 2005 Sidang Pollycarpus XIII. Pemeriksaan terhadap DR. Tarmizi Hakim (dokter yang duduk dekat Munir), Asep Rohman (Pramugara), Sri Suharni (Pramugari), dan Dwi Purwati Titi (Pramugari). Kesaksian hanya menerangkan bahwa Munir muntah-muntah sebelum meninggal. Menurut DR Tarmizi kematian Munir memang tidak wajar.

28 Okt 2005 Sidang Pollycarpus XIV. Kesaksian dari Addy Quresman (Puslabfor Mabes Polri). Ia mengafirmasi temuan Tim Forensik Belanda (NFI) bahwa Munir meninggal karena racun arsenik.
*9 Nov 2005 68 anggota Konggres AS mengirimkan surat kepada Presiden SBY agar segera mempublikasikan laporan TPF. Para anggota Konggres AS tersebut mempertanyakan keserius pemerintah RI dalam menuntaskan kasus Munir.

*10 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XV. Pemeriksaan terhadap ahli racun (Ridla Bakri) dan ahli forensic (Budi Sampurna). Ridla memprediksi arsen yang masuk ke Munir lewat makanan atau minuman. Sementara menurut Budi Sampurna arsen tidak mungkin diberikan di Jakarta.

*11 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XVI. Pemeriksaan terhadap Choirul Anam, rekan Munir. Saksi menyatakan sebelum ke Belanda, Munir sering dikontak oleh BIN.

*15 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XVII. Sidang ditunda karena tidak ada saksi yang hadir. Seharusnya yang hadir adalah Nurhadi Djazuli (mantan sekretaris utama BIN, sekarang Dubes RI
untuk Nigeria) dan Muchdi PR (mantan Deputi V BIN).

*16 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XVIII. Pemeriksaa terhadap Chairul Huda, ahli hukum pidana. Menurutnya surat tugas Pollycarpus sebagai extra crew merupakan surat palsu.

*17 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XIX. Pemeriksaan kali ini mendengarkan kesaksian Muchdi PR (mantan Deputi V BIN). Dia menyangkal punya hubungan dengan Pollycarpus. Soal hubungan melalui telepon genggam mereka, Muchdi berkata telepon genggamnya bisa dipinjamkan kepada siapa saja.

Pembacaan BAP saksi-saksi yang tidak bisa hadiR, Nurhadi Djazuli, Agustinus Krismato, Hian Tian alias Eni, Lie Khie Ngian, Lie Fon Nie, Meha Bob Hussain. Sebelum sidang terjadi aksi pemukulan oleh sekelompok preman terhadap para aktivis Kontras yang menggelar mimbar bebas.

*18 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XX. Pemeriksaan terhadap kesaksian terdakwa Pollycarpus. Pollycarpus mengatakan tidak pernah mengontak Munir sebelum penerbangan dan sebenarnya hanya basa basi memberikan kursi di kelas bisnis.

*28 Nov 2005 Sidang Pollycarpus XXI. Sidang ditunda karena tim JPU tidak hadir. Seharusnya sidang membacakan tuntutan terhadap Pollycarpus.

*1 Des 2005 Sidang Pollycarpus XXII. JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Pollycarpus.

*12 Des 2005 Sidang Pollycarpus XXIII. Pollycarpus membacakan pledoinya dan menyatakan tidak bersalah. Kepala Bidang Penerangan Umum Polri, Kombes Bambang Kuncoko menyatakan polisi hanya menunggu hasil persidangan Pollycarpus. Jika tidak ditemukan bukti baru, maka penyidikan tidak akan dilanjutkan.

***

ISLAMIC SOCIALISM: A HISTORY FROM LEFT TO RIGHT

Islamic Socialism: A history from left to right
http://dawn.com/2013/02/21/islamic-socialism-a-history-from-left-to-right/
Nadeem F. Paracha | 21st February, 2013

 

 
Between the 1950s and early 1970s, a powerful ideology in the Muslim world galvanised itself from the minds and fringes of modern Islamic intellectualism and made its way into the mainstream political arena.
But this ideology did not have a single originator. Its roots can be found amongst the works of Muslim thinkers and ideologues in South and East Asia, Africa and in various Middle Eastern (Arab) countries.
Also, once it began being adopted by mainstream leaders and political outfits, it was expressed through multiple names. But today, each one of these names and terms are slotted under a single definitional umbrella: Islamic Socialism.

 

___________________________
Roots and Trees
Though one can struggle to pinpoint the exact starting point (or points) from where the many ideas that became associated with Islamic Socialism emerged, historians and intellectuals, Sami A. Hanna and Hanif Ramay – who specialised in critiquing and compiling a dialectic history of Islamic Socialism – are of the view that one of the very first expressions of Islamic Socialism appeared in Russia in the late 19th and early 20th century.
A movement of Muslim farmers, peasants and petty-bourgeoisie in the Russian state of Tatartan opposed the Russian monarchy but was brutally crushed.
In the early 2oth century, the movement went underground and began working with communist, socialist and social democratic forces operating in Russia to overthrow the monarchy.
The leaders of the Muslim movement, that became to be known as the Waisi began explaining themselves as Islamic Socialists when a leftist revolution broke out against the Russian monarchy in 1906.
During the 1917 Bolshevik Revolution that finally toppled and eliminated the Russian monarchy and imposed communist rule in the country, the Waisi fell in with the Bolsheviks and supported Russian revolutionary leader, Vladimir Lenin’s widespread socialist program and policies.
However, after Lenin’s death in 1924, the Waisi began to assert that the Muslim community and its socialism in Tatartan were a separate entity from the Bolshevik communism.
The movement that had formed its own communes became a victim of Stalin’s radical purges of the 1930s and was wiped out.
One is not quite sure how the Waisi defined their socialism in a country where (after 1917) atheism had become the state-enforced creed. It was left to a group of influential thinkers and ideologues in South Asia and the Middle East to finally get down to giving a more coherent and doctrinal shape to Islamic Socialism.
Islamic scholar, Ubaidullah Sindhi, who was born into a Sikh family (in Sialkot but converted to Islam), was also an agitator against the British in India.
Chased by the authorities during the First World War, Sindhi escaped to Kabul, and from Kabul he traveled to Russia where he witnessed the unfolding of the 1917 Bolshevik Revolution.
He stayed in Russia till 1923 and spent most of his time discussing politics and ideology with communist revolutionaries and studying socialism.
Impressed by the chants of economic equality and justice during the violent revolution, Sindhi, who remained being a Deobandi Sunni Muslim, dismissed communism/Marxism’s emphasis on atheism.
From Russia Sindhi traveled to Turkey and it was from Istanbul that he began to give shape to his ideas of Islamic Socialism through a series of writings especially aimed at the Muslims of India.
He urged Muslims ‘to evolve for themselves a religious basis to arrive at the economic justice at which communism aims but which it cannot fully achieve.’
The reason he gave for this was that though he saw both Islamic and Communist economic philosophies similar regarding their emphasis on the fair distribution of wealth, socialism if imposed with the help of a more theistic and spiritual dimension would be more beneficial to the peasant and the working classes than atheistic communism.

Ubaidullah Sindhi.
During the same period (1920s-30s), another (though lesser known) Islamic scholar in undivided India got smitten by the 1917 Russian revolution and Marxism.
Hafiz Rahman Sihwarwl saw Islam and Marxism sharing five elements in common: (1) prohibition of the accumulation of wealth in the hands of the privileged classes (2) organisation of the economic structure of the state to ensure social welfare (3) equality of opportunity for all human beings (4) priority of collective social interest over individual privilege and (5) prevention of the permanentising of class structure through social revolution.
The motivations for many of these themes he drew from the Qur’an, which he understood as seeking to create an economic order in which the rich pay excessive, though voluntary taxes (Zakat) to minimise differences in living standards.
In the areas that Sihwarwl saw Islam and communism diverge were Islam’s sanction of private ownership within certain limits, and in its refusal to recognise an absolutely classless basis of society.
He suggested that Islam, with its prohibition of the accumulation of wealth, is able to control the class structure through equality of opportunity.
Basically, both Sindhi and Sihwarwl had stumbled upon an Islamic concept of the social democratic welfare state.
Building upon the initial thoughts of Sindhi and Sihwarwl were perhaps South Asia’s two most ardent and articulate supporters and theoreticians of Islamic Socilaism: Ghulam Ahmed Parvez and Dr. Khalifa Abdul Hakim.
Parvez was a prominent ‘Quranist’, or an Islamic scholar who insisted that for the Muslims to make progress in the modern world, Islamic thought and laws should be entirely based on the modern interpretations of the Qu’ran and on the complete rejection of the hadith (sayings of the Prophet and his companions based on hearsay and compiled over a 100 years after the Prophet’s demise).
After studying traditional Muslim texts, as well as Sufism, Parvez claimed that almost all hadiths were fabrications by those who wanted Islam to seem like an intolerant faith and by ancient Muslim kings who used these hadiths to give divine legitimacy to their tyrannical rules.
Parvez also insisted that Muslims should spend more time studying the modern sciences instead of wasting their energies on fighting out ancient sectarian conflicts or ignoring the true egalitarian and enlightening spirit of the Qu’ran by indulging in multiple rituals handed down to them by ancient ulema, clerics and compilers of the hadith.
Understandably, Parvez was right away attacked by conservative Islamic scholars and political outfits.
But this didn’t stop famous Muslim philosopher and poet, Muhammad Iqbal, to befriend the young scholar and then introduce him to the future founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah.
Jinnah appointed Parvez to edit a magazine, Talu-e-Islam. It was set-up to propagate the creation of a separate Muslim country and to also answer the attacks that Jinnah’s All India Muslim League had begun to face from conservative Islamic parties and ulema who accused the League of being a pseudo-Muslim organisation and Jinnah for being too westernised and ‘lacking correct Islamic behavior.’
Apart from continuing to author books and commentaries on the Qu’ran, Parvez wrote a series of articles in Talu-e-Islam that propagated a more socialistic view of the holy book.
In a series of essays for the magazine he used verses from the Qu’ran, incidents from the faith’s history and insights from the writings of Muhammad Iqbal to claim:
The clergy and conservative ulema have hijacked Islam.
They are agents of the rich people and promoters of uncontrolled Capitalism.
Socialism best enforces Qur’anic dictums on property, justice and distribution of wealth.
Islam’s main mission was the eradication of all injustices and cruelties from society. It was a socio-economic movement, and the Prophet was a leader seeking to put an end to the capitalist exploitation of the Quraysh merchants and the corrupt bureaucracy of Byzantium and Persia.
According to the Qur’an, Muslims have three main responsibilities: seeing, hearing and sensing through the agency of the mind. Consequently, real knowledge is based on empirically verifiable observation, or through the role of science.
Poverty is the punishment of God and deserved by those who ignore science.
In Muslim/Islamic societies, science, as well as agrarian reform should play leading roles in developing an industrialised economy.
A socialist path is a correction of the medieval distortion of Islam through Shari’a.
Parvez joined the government after the creation of Pakistan in 1947, but after Jinnah’s death in 1948, he was sidelined until he resigned from his post in 1956.

An issue of Talu-e-Islam featuring Muhammad Iqbal on the cover. Many essays written by Ghulam Ahmed Parvez for the magazine included arguments for the propagation of Islamic Socialism and fiery polemics against conservative ulema.

A 1935 illustration of Ghulam Ahmed Parvez.
Another scholar at the time who was using Iqbal’s writings on Islam and the Qu’ran to formulate Islamic Socialism in South Asia was Dr. Khalifa Abdul Hakim.
A philosopher, author and a huge admirer of Muhammad Iqbal, Khalifa ventured into the ideological territory of Islamic Socialism later than Ghulam Parvez.
A keen student of Islam (especially Sufism), Khalifa, after getting his PhD from the Heidelberg University in Germany, authored a number of books on Iqbal’s philosophy, Islamic thought, Jallaluddin Rumi (Sufi poet and writer), and also translated the Hindu holy book, the Bhagwat Gita, into Urdu.
It was after the creation of Pakistan that Khalifa began to seriously study Marxism and what it meant to a young ‘third world’ country like Pakistan.
In his 1951 books, ‘Islam and Communism’ and ‘Iqbal Aur Mullah’, Khalifa saw Islamic Socialism as harnessing the freedom of thought, action and enterprise characteristic of Western democracies by creating opportunities for all.
Like most Islamic Socialists of his era, Khalifa too was basically explaining Islamic Socialism to be a kind of spiritual and theistic concept of the social democratic welfare state enacted in various Western countries.
In ‘Islam and Communism’, Khalifa sees land as being the principle source of economic wealth and thus the moral basis for agrarian reforms in Pakistan.

Dr. Khalifa.
Apart from Ghulam Ahmad Parvez, most other Islamic Socialist thinkers discussed above, though thoroughly critiquing Marxism/Socialism on the basis of Qu’ranic teachings and listing similarities and differences between the two, say little about exactly how much a role should a government and state play in matters of faith in societies run on the ideology and economic system prescribed by Islamic Socialism.
Parvez quite clearly suggests that an Islamic Socialist society run on the laws and economics derived from rational interpretations of the Qu’ran and modern scientific thought would inherently become responsible, law-abiding, egalitarian and enlightened and would not require the state to play the role of a moral guide.
In other words, Islamic Socialist policies guarantee a progressive and non-theocratic (if not entirely secular) Muslim majority state where the citizens are enlightened enough to make their own moral choices, and where the state sticks to looking after the citizens’ economic interests and needs and delivering justice.
It is within these two main areas where the state can evoke rational and modernistic interpretations of the Qu’ran, especially those verses dealing with property rights, Zakat, justice and the rights of women.
In the Middle East, Islamic Socialism evolved into becoming a more nationalistic and revolutionary idea, mainly due to the creation of Israel (in 1948) and the expulsion of thousands of Palestinians from the area.
A Christian Syrian philosopher and Arab nationalist, Michel Aflaq, is remembered to be the originator of the Middle Eastern strain of Islamic Socialism that expressed itself as Arab Socialism and Ba’ath Socialism.
Born into an Arab Christian family, Aflaq became a communist at college and university, but broke away from the communists to formulate a radical and new Arab nationalist philosophy with another young Syrian, Salah ad-Din al-Bitar.
After studying the steady economic and political decline of the Arab peoples around the world, Aflaq and Bitar advocated the creation of a united Arab state.
For this they recasted Arab nationalism by infusing into it a heavy dose of socialist economic ideas, progressive cultural and social outlook, and by reworking the idea of Islam inherent in it by evoking ‘Qu’ran’s revolutionary spirit’ to counter injustice and inequality but separating Islam (as an organised faith) from the matters of the state.
Aflaq and Bitar claimed that this would lead to a renaissance in the Arab world, turning it into an economic and political power.

Michel Aflaq.
Their emphasis on the word renaissance (which in Arabic is ‘Al-Ba’ath’), gave birth to the term ‘Ba’ath Socialism,’ and soon both Aflaq and Bitar set out to define exactly how this form of socialism works.
Ba’ath Socialism appealed to the unity of all Arab nations on the basis of language/culture (Arab) and on the faith most Arabs followed (Islam).
It suggested that the Arab nations were being undermined by five forces: European colonialism (driven by capitalism); Soviet Communism; ‘decadent monarchies’ in Arab countries; Islamic conservatism within Arab societies; and the clergy and the ulema who were keeping these societies in the clutches of backwardness.
Ba’ath Socialism offered a path between Western capitalism and Soviet communism by suggesting that all Arab nations come together as one state under a single ‘vanguard party’ of Arab nationalists who would impose socialist economic policies, modernise society through education, science and culture, separate religion from the state but continue being inspired by the egalitarian concepts of Islam that would remain to be the faith of a majority of citizens in the united Arab state.
In spite of being staunchly secular, Ba’ath Socialism celebrated Islam as proof of ‘Arab genius’, and a testament of Arab culture, values and thought.
Song and Dance
The Middle East and Africa
Ba’ath Socialism seemed to have arrived at a ripe moment in modern Arab history because from 1940s onwards a number of anti-colonial movements in Iraq, Egypt, Algeria, Yemen and Syria were all being lead by outfits declaring themselves to be adherents of Arab Socialism.
In 1948, a young military Colonel in Egypt, Gammal Abdel Nasser, formed the clandestine ‘Free Officers Movement’.
The group consisted of Egyptian army officers driven by the ideas of Arab Socialism/Ba’ath Socialism.
In 1952 the movement overthrew Egypt’s pro-British monarchy in a coup and declared Egypt to be an independent Arab Socialist Republic.

Leading members of The Free Officers Movement soon after overthrowing the Egyptian monarchy in 1952. Gammal Abdel Nasser is third from right (sitting).

Egyptian army tanks move in on the roads of Cairo during the 1952 Free Officers’ coup.
Interestingly, the Free Officers Movement and coup were initially supported by the anti-colonial right-wing religious group, the Muslim Brotherhood.
But once Nasser began unfolding his policies ‘to modernise the Egyptian economy and society,’ and claimed that Islam was best served when practiced in private, the Muslim Brotherhood turned against his regime.
In 1954 it tried to assassinate Nasser who responded by unleashing a brutal crackdown on the Muslim Brotherhood and the conservative clergy.
Inspired by Nasser, a group of young officers in Iraq successfully overthrew the Iraqi monarchy in 1958. Though the new regime at once declared Iraq to be a republic, it did not form an Arab Socialist Party like Nasser.
That changed when in a counter coup (in 1963) another group of officers took over and formed the Iraq Ba’ath Socialist Party. But the situation remained fluent and by 1966 the Ba’ath Socialists were ousted in a coup only to return and stabilise their power in 1968.
Ba’ath Socialism became Iraq’s central ideology and the Ba’ath Socialist Party the country’s ruling outfit. This party and ideology in Iraq would last till 2003 until the fall of its last main man Saddam Hussein in 2003.

Members of Iraq’s Ba’ath Socialist Party holding a press conference after taking over power in 1963.
Ever since its independence in 1949, Syria had been in turmoil and witnessed a number of coups most of which were backed and planned by the Syrian Ba’ath Socialist Party.
In 1956, Syria also became one of the first Arab countries to enter the ‘Soviet camp’ as opposed to the ‘American camp.’ Nasser’s Egypt soon followed Syria’s lead and signed various defense, economic and cultural pacts with the Soviet Union.
To fully realise Arab/Ba’ath Socialism’s main doctrinal thrust of enacting a united Arab nation, in 1958 Syria and Egypt merged to become the United Arab Republic (UAR).
The experiment was a disaster as the Syrian side thought Nasser was undermining Syrian interests. The union was dissolved when the Ba’ath Socialist Party in Syria engineered another coup in 1961.
Till 1970, Syrian politics was caught in a tense tussle between the radical and moderate factions of the Ba’ath Socialist Party until the party and government were taken over by Hafizul Asad, an Army General.
Asad, an Alawite Muslim – a breakaway Shia Muslim sect – would go on to stabilize Syria and rule as dictator till his death in 2000.
Under him the Ba’ath Socialist Party and regime became the most stable, as well as radical in any Arab country.

Hafizul Asad talks to foreign media in Damascus after becoming Syria’s new head of state and leader of the country’s Ba’ath Socialist Party in 1970.

A 1970 poster of the Young Socialist Alliance, an international group of leftist student outfits allied to Ba’ath/Arab Socialist parties and regimes in Egypt, Syria and Iraq and the Palestinian Liberation Organisation (PLO).
In Algeria during that country’s nationalist struggle against French colonialism that began to peak in the 1950s, the movement’s main outfit the Organisation Spéciale (Special Organisation) began to be drawn towards the ‘liberation philosophy’ of Arab/Ba’ath Socialism.
In 1954 The Special Organisation merged with various small left-wing nationalist groups and guerilla organisations to form the National Liberation Front (or the FLN – Front de Libération Nationale) that became the largest nationalist outfit during the Algerian liberation movement against French colonialists.
Thousands of Algerians and French died between 1954 and 1962 in the war. When the French finally agreed to leave Algeria in 1962, the FLN became the first ruling party of independent Algeria.
Right away tensions emerged between FLN’s radical leader, Ahmed Ben Bella and the more moderate, Houari Boumedienne. In 1965 Boumedienne, with the help of the newly formed Algerian army, toppled Ben Bella in a coup and became Algeria’s second head of state.
He outlawed all other political parties, made FLN the sole ruling party of Algeria, initiated a number of socialist economic polices, and cracked down on Islamist and conservative religious groups.
But unlike Arab Socialists in Iraq, Syria and Egypt, Boumedienne did not aggressively push his country into the Soviet sphere of influence. He was, however, equally vocal in his criticism of pro-US Arab monarchies, Israel, Islamists and capitalism.

A female fighter of the FLN posing with her gun during the Algerian War of Independence against the French.

Police surround the body of a French military officer assassinated by FLN members in the Algerian city of Algiers in 1959.

Houari Boumedienne (right) in 1972. He ruled Algeria and headed the FLN from 1965 till 1978, putting Algeria ‘on the socialist path.’
During the height of a civil war (between Egypt-backed nationalists and Saudi-supported monarchists) and anti-colonial movement (against the British forces) in the northern part of Yemen, the two main outfits leading the nationalist movement were the Yemeni National Liberation Front (NLF) and the Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY).
Both the political and guerilla groups were steeped in Arab Socialism and were being led by Marxists.
When the fighting spilled into the South of the country it intensified, so much so that the NLF and FLOSY began to attack each another in spite of the fact that both were inspired by Nasser’s Arab Socialism and were being operated by Marxists.
In 1967, NLF and FLOSY defeated the monarchists and drove out the British from the south. NLF then went on to crush the FLOSY and declared the south as an independent republic.
In 1970, NLF named South Yemen as the Peoples Democratic Republic of Yemen and formed the country’s sole ruling party, the Yemeni Socialist Party.
The party right away signed defense, cultural and economic pacts with communist regimes in Soviet Union, China and Cuba.
North Yemen fell into the hands of forces being backed and funded by Saudi Arabia and the US.

British soldiers pin National Liberation Front (NLF) sympathisers to the wall in Aden, Yemen, 1967.

Three leading members of Yemen’s NLF: Salim Rubai Ali (who became President of South Yemen), Abdul Fattah Ismail, and Ali al-Nasir Muhammad al-Hasani.
In Libya another admirer of Arab Socialism and Nasser, Colonel Muammar Qadhafi, replicated Egypt’s Free Officers Movement and overthrew the Libyan monarchy in a coup in 1969.
In 1971, he formed the Arab Socialist Union (to be Libya’s sole ruling party), unleashed various radical socialist policies, and signed defense and economic pacts with the Soviet Union.
Though vehemently opposed to pro-US Arab monarchies (especially Saudi Arabia), and a close ally of the Soviet Union, Qadhafi’s Libya, unlike other Arab Socialist regimes of the time, began tempering Libya’s version of Islamic Socialism by paralleling an anti-Islamist policy with certain puritanical initiatives that saw the outlawing of the sale and consumption of alcohol, closure of nightclubs and a crackdown on Marxists in universities and colleges.
In 1976 he published a book (called the ‘Green Book’) in which he described his understanding of Islamic Socialism. The book became a compulsory read for school and college students.

A young Libyan college student blushes after shaking hands with the then 29-year-old Qadhafi in 1970. Also seen in the picture is Egyptian leader, Abdel Nasser, who was on a visit to Libya.

Two opponents of the Qaddafi regime hanged in public in 1977.
After engulfing Egypt, Syria, Iraq and Libya, versions of Arab/Ba’ath Socialism made their way into other Muslim countries like Sudan and Somalia as well.
Sudan gained its independence from Britain in 1956. Between 1957 and 1969, the country experienced a turbulent period of democratically elected right-wing coalition governments and one military coup (1958).
In 1969, a military coup shaped on the dynamics of Nasser’s Free Officers Movement took power.
The movement and coup were led by Gaafar Nimeiry, a self-professed Arab Socialist and Nasser enthusiast.
On assuming power, Nimeiry announced his plan to base the country’s society, politics and economics on ‘independent Sudanese Socialism.’
The Nimeiry regime’s first cabinet included a number of communists who helped him devise and implement a series of socialistic economic policies.
He also devised policies to restrict intervention and influence of conservative Islamic elements in the workings of the mosques and educational institutions, suggesting that Islam was best served when practiced in private.
Nimeiry struck strong relations with Arab Socialist regimes in Libya, Egypt, Syria and Iraq and with the Soviet Union.
Perturbed by the Nimeiry regime’s strong socialist and secular orientation, various right-wing Islamist outfits merged to form the Ansar. After failing to dislodge the regime, the Ansar (in 1971) took up arms and went to war with government forces.
In a bloody battle that followed, the Ansar were routed and its leader escaped abroad. In 1971, Nimeiry formed the Sudan Socialist Union (SSU) that became Sudan’s sole ruling party.

Gaffar Nimeiry lights a cigarette after taking over power in Sudan, 1969.
He described Sudan to be a ‘Socialist Democracy’ in which Islam played a central but private role and was not to be mixed with politics and government.
Somalia gained independence from European colonial rule in 1960. In 1969, the military under Major General Mohamed Siad Barre pulled off a military coup and dissolved the parliament and suspended the Supreme Court.
Barre at once rolled out a series of socialist economic policies and a literacy program that dramatically increased the country’s literacy rate.
Apart from taking Somalia into the ‘Soviet camp,’ Barre also forged strong links with Arab Socialist states. He then formed the Somali Revolutionary Socialist Party and based its manifesto on ‘scientific socialism and the egalitarian tenants of Islam.’
Apart from putting large agrarian and industrial interests in the hands of the state, the Barre regime also took control of the mosques and actively discouraged the mixing of Islam and politics.
An Islamic Socialist tendency in the politics of Iran had also begun to develop from 1950 onwards. The secular and democratic National Front founded by Mohammad Mossadegh consisted of a number of Islamic Socialists.
In 1951, the National Front that was voted in as the leading party in the Iranian parliament (Iran was a constitutional monarchy), managed to form a government, nationalise Iran’s oil industry and eventually ousted the Shah of Iran and declared the country to be a democratic republic.

A 1973 poster showing Said Barre rallying supporters of the Third World Socialist movements.
However, in 1953, the Shah, with the help of British and American intelligence agencies, the Iranian military and sections of Iran’s Islamic clergy, engineered a coup and toppled the Mossadegh government.
After Mossadegh’s fall, Islamic Socialism in Iran took a more radical turn. In 1965, a group of leftist students at the Tehran University formed the Mujahideen-e-Khalq (MK).
Taking its inspiration from Iranian intellectual and author, Ali Shariati, MK advocated an ideology that fused Islamic imagery with Marxist concepts.
Shariati was a sociologist who had studied in Paris and was jailed for his anti-Shah lectures and writings when he returned to Iran in 1964.
Shariati’s writings and talks became popular among university and college students when he began to express revolutionary Marxist concepts with the help of traditional Shia Muslim imagery and language, intensely attacking not only the Iranian monarchy, but the Shia clergy and the communists as well.

Dr. Ali Shariati delivering a lecture in Tehran in 1972.
By 1971, the Shah’s regime had begun to denounce him as an ‘Islamic Marxist’ and a Soviet agent. He was arrested and forced into exile in 1975 where he died of a heart attack (in 1977) aged just 43.
The MK expressed Shariati’s ideas in a violent manner and began an urban armed guerilla campaign against the Shah.
The organisation also played an active role during the 1979 Iranian Revolution that toppled the Shah – so much so that forces supporting Iranian Islamist leader, Ayatollah Khomeini, relied heavily on the armed cadres of MK to confront the Shah’s soldiers and police.
But after the revolution when the Iranian Islamists and the clergy managed to seize the government and impose strict ‘Islamic laws’, the MK began an urban guerilla movement against the Islamic regime.
Denouncing the regime as being autocratic and reactionary, the MK fought the regime’s Islamic guards and the police. Hundreds died in the battles and dozens of MK members were executed.

Logo of the Mujahidin-e-Khalq (MK) fusing Islamic and revolutionary Marxist imageries.

MK activists take over a building at the Tehran University as a protest against the Islamic regime in 1981.
East and South Asia
In Indonesia the groundwork for Islamic Socialism was undertaken by former communist, Tan Malaka.
During the Indonesians’ movement for independence from Dutch colonialists (mainly led by Kosno Sukarno), Malaka argued strongly that communism and Islam were compatible, and that, in Indonesia, revolution should be built upon both.
Tan Malaka also saw Islam as holding the potential for unifying the working classes.
At the time of Malaka’s death in 1949 (the year Indonesia became an independent country), its first head of state, Kosno Sukarno, adopted many of Malaka’s ideas by granting patronage to Indonesia’s communist party (the PKI) and Islamic Socialists inspired by Malaka.
Sukarno ruled Indonesia till 1967.

Former Indonesian communist turned Islamic Socialist, Tan Malaka. His ideas influenced the country’s first ruler, Kosono Sukarno, who ruled between 1949 and 1967.
Another Asian country where the idea and concept of Islamic Socialism managed to seep into mainstream imagination was Pakistan.
As mentioned earlier, two of the earliest scholars who had theorised about this concept (in South Asia) were Ghulam Ahmad Parvez and Dr. Khalifa Hakim.
There was also a string of Islamic Socialists in Pakistan’s founder, Muhammad Ali Jinnah’s Muslim League that became Pakistan’s first ruling party after the creation of the country in 1947.
However, this section in the party remained on the fringes.
In the early 1960s (during the secular and pro-US military dictatorship of Ayub Khan), a group of intellectuals led by poet, painter and author, Hanif Ramay, emerged in Lahore and began working on giving a more focused look to the Islamic Socialist ideas of Parvez and Khalifa, and to also fuse in elements from Ba’ath Socialism in the context of a non-Arab Muslim country like Pakistan.
The project also included the publishing of a monthly Urdu literary magazine called ‘Nusrat’ that, apart from publishing Urdu poetry, short stories and literary commentaries on the works of Urdu poets and writers, also ran pieces on the works of Ghulam Ahmed Parvez, Dr. Khalifa and Michal Aflaq.
After the 1965 Pakistan-India war ended in a stalemate, Ayub Khan dismissed his young Foreign Minister, Zulfikar Ali Bhutto (for showing dissent).
Bhutto befriended a retired bureaucrat and veteran Marxist ideologue, J A. Rahim, and both decided to form a populist left-wing party to challenge the Ayub dictatorship.
In 1966, Bhutto also came into contact with Hanif Ramay who presented him his group’s work on Islamic Socialism.
Bhutto and Rahim formed the Pakistan Peoples Party (PPP) in 1967. A number of Marxist and progressive intellectuals, journalists, student leaders and trade unionists joined the party, but it was Ramay’s Islamic Socialist group who prevailed when the time came to author the party’s manifesto.
In a series of articles (by Ramay and Safdar Mir) in ‘Nusrat,’ the writers explained (the PPP’s) Islamic Socialism as meaning:
• Elimination of feudalism.
• Elimination of uncontrolled capitalism and the encouragement of a system based on freedom of opportunity and/or an economic system closely monitored by the government and the state.
• Nationalisation of major banks, industries and schools.
• Encouraging the workers to participate in the running of factories.
• Promoting democracy and the building of democratic institutions.
All this was then explained to be a modern, 20th Century extension of the principals of equality and justice as practiced by the first Muslim regime in Madina and Mecca headed by Islam’s Prophet, and of the many egalitarian economic and social proclamations found in the Holy Qu’ran.
PPP’s Islamic Socialism denounced the conservative religious parties and the clergy of being representatives of monopolist capitalists, feudal lords, military dictators, the ‘imperialist forces of capitalism,’ and of being agents of backwardness and social and spiritual stagnation.

Poet, painter and author, Hanif Ramay, is claimed to be one of the main ideologues and theorists of modern Islamic Socialism in Pakistan. He was also one of the founding members of the PPP.
In spite of the fact that the right-wing Islamic party, the Jamat-i-Islami, managed to get over a hundred different Islamic ulema and clergymen to declare PPP’s socialism to be ‘atheistic’ and ‘anti-Islam,’ the party managed to sweep the 1970 elections in West Pakistan.
In 1972 (after East Pakistan broke away to become Bangladesh), the PPP became Pakistan’s first popularly elected governing party.

Z A. Bhutto speaking at a leftist students rally in Karachi in 1969. He became the first popularly elected Prime Minister in Pakistan and his party, the PPP, won a majority in former West Pakistan on a manifesto promising the imposition of Islamic Socialism.
Afghanistan was the country where the last hurrah of Islamic Socialism echoed.
In 1978, the communist Peoples Democratic Party (PDP) of Afghanistan toppled the nationalistic dictatorship of Muhammad Daoud Khan with the help of sympathetic officers in the Afghan military.
The event was named the ‘Saur Revolution;’ or the ‘Spring Revolution’ (Saur in Dari means spring).
The PDP was an outright Marxist outfit that began to rapidly unfold a number of communistic social and economic policies.
But when the PDP regime began facing resistance and resentment from the Afghan clergy and landed elite in the country’s rural and semi-rural areas, its ally, the Soviet Union, asked the PDP regime to slow down its Marxist reforms.
PDP quickly began to shed off its revolutionary Marxist excesses and replace them with rhetoric being used at the time by Islamic Socialists and the Ba’ath Socialists.
For example, apart from constantly quoting Marx and Lenin, the PDP government also began talking about the similarities between the economic systems outlined by Marxism/Socialism and Islam.
Nevertheless, in December 1979, severe infighting in PDP saw the Soviet troops walking into Afghanistan and propping up a more moderate regime led by PDP’s Babrak Karmal.

Flag of the Khalaq faction of the PDP.

Young women take out a rally in Kabul to welcome the 1978 ‘Saur Revolution.’
Decline and Demise
The outbreak of a range of movements, coups and revolutions associated with various versions of Islamic Socialism in Asia, Africa and the Middle East not only attracted grave concern from Arab monarchies and the US, the economic maneuvers undertaken by regimes fusing socialism with certain aspects of Islam largely failed to achieve the kind of economic equilibrium they had promised.
One of the first examples of the above was played out in Indonesia. On the eve of Indonesia’s independence (from the Dutch) in 1949, Kusono Sukarno, had become head of state.
He moved Indonesia towards what he called ‘guided democracy’ that was largely dominated by his own party, the Indonesian National Party (PNI), and the Communist Party of Indonesia (PKI).
Sukarno and his PNI offered and ran Indonesia on an ideology based on a ‘threefold blend’ i.e. nationalism, Islam and communism.
But on his way to translate this ideology into the economic and social spheres of the Indonesian society, he began to face stiff resistance from Islamic outfits and from those segments of the military that wanted Indonesia to have closer links with the US and the West.
From 1960 onwards, Indonesia’s economic situation began to worsen. In 1965 Sukarno’s communist supporters (the PKI) became disillusioned by his slow pace of reform.
The communists mobilised a pro-PKI faction in the military and attempted a coup against Sukarno.
The coup was crushed by the pro-West faction of the military and followed by a brutal crackdown against the communists and their sympathisers.
In the ensuing violence, over 50,000 people were slaughtered, mainly by the military and the Islamic outfits that it used to purge the left.
In 1967 Major General Suharto disposed Sukarno and took over the reigns of power.
Though PKI was outlawed, and Suhartho navigated Indonesia towards the ‘US camp,’ he eventually came down hard on the Islamic outfits as well that had been mobilised by the military to crush the communist uprising.

A communist student at the Jakarta University being roughed up by soldiers and Islamic student activists during the military’s purge against leftists in Indonesia in 1965.

Major General Suharto (in fatigues) with members of the Indonesian military’s anti-communist faction. Suhartho toppled Sukarno and went on to rule Indonesia till the early 1990s until he was himself overthrown by a popular democratic movement.
The second major setback that Islamic Socialism experienced was in Egypt.
Nasser had ruled supreme as a popular head of state since 1952’s Free Officers Coup and had rung in a number of sweeping socialist reforms.
His regime also became an inspiration and backer of various Arab Socialist movements in the Middle East, offering a socialist and secular Muslim alternative to Arab peoples under pro-US but puritanical Arab monarchies.
However, Nasser lost much of his influence and clout when the Egyptian armed forces were routed by the Israeli army and air force in 1967.

Millions of Egyptians gathered to mourn Nasser’s death in 1970.
But Nasser’s regime remained largely popular till his death from a heart attack in 1970.
His successor (and former comrade), Anwar Sadat, became the head of Egypt’s Arab Socialist Union and the country’s new head of state.
Sadat continued Nasser’s socialist policies and also kept up Egypt’s financial and moral support for radical Arab Socialist regimes and movements and the PLO.
However, though the 1973 Egypt-Israel War ended in a stalemate, the country’s economy was found reeling from the war’s impact.
Saudi Arabia offered to bail out Egypt’s economy by offering millions of dollars worth of aid and oil.
By accepting Saudi help, Sadat officially restored relations with the Saudi monarchy that had been severed by Nasser.
The Saudi monarchy then asked Sadat to rehabilitate thousands of members of the right-wing Muslim Brotherhood who had been jailed by Nasser or sent into exile (mostly to Saudi Arabia).
Sadat lifted the ban on the activities of the Muslim Brotherhood.
In 1974, Sadat eventually decided to pull Egypt out of the ‘Soviet camp’ and ordered Soviet military advisors, technicians and citizens who had been stationed in Egypt to leave the country.
In 1976, Sadat finally announced the end of Egypt’s socialist experiment and in 1977 changed the name of Egypt’s ruling party from Arab Socialist Union to National Democratic Party.
He ousted the last remnants of Arab Socialism from the party and ordered a crackdown on students and members of the intelligentsia who opposed his move.
Though Egypt remained largely secular, and Sadat managed to gain the support of the Muslim Brotherhood (whom he used to purge leftist students and members of the intelligentsia), he ended up offending the Brotherhood as well when he decided to enact ties with archenemy, Israel.
Sadat was assassinated in 1981 for this by a militant faction of the Brotherhood. But his successor, Hosni Mubarak, continued his policies for the next three decades until he was toppled in 2011 in a widespread democratic revolution (the Arab Spring).

Sadat (centre) with his family in Cairo -AP Photo
Taking Sadat’s lead was Pakistan’s ruling Pakistan Peoples Party (PPP) headed by Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto.
The Bhutto regime had been elected (in 1970) on the appeal of the PPP’s socialist platform and chants of Islamic Socialism.
Overtaken by the economic crises that hit the world after the 1973 Egypt-Israel War, the Bhutto regime toned down its socialist reforms and rhetoric and entered into a number of agreements and pacts with oil-rich gulf monarchies.
Bhutto began by purging the radical left factions within the PPP and then dished out a number of constitutional concessions to right-wing Islamic parties that were close to Saudi Arabia.
He believed that this way he would be able to appease and neutralise these parties.

Z A. Bhutto (right) hosting a dinner for Saudi king, Faisal, in Karachi (1975). On the King’s ‘advice,’ Bhutto toned down his socialist rhetoric and smoothend his relations with Pakistan’s Islamic parties.
Just before the 1977 election, the words socialism and Islamic Socialism were only minimally used in the PPP’s new manifesto.
However, Bhutto’s new-found closeness to Middle Eastern monarchies, his purges against the left and his concessions to the Islamic parties failed to stem the emergence of a right-wing movement against his regime in 1977.
He was eventually toppled in a reactionary military coup led by General Ziaul Haq and then hanged in 1979 through a sham trial.
Algeria traded the socialist path till 1978 or till the death of Houari Boumédienne who had ruled the country since 1965.
Colonel Chadli Bendjedid became the head of the ruling FLN party and then the new head of state.
In the early 1980s, Bendjedid began to slowly reverse Boumedienne’s socialist reforms and started negotiations with FLN’s Islamic opponents who had been opposed to FLN’s Arab Socialism and secularism.
Though Bendjedid managed to rule Algeria till 1991, his economic reforms that saw Algeria opening up its economy could not curtail the country’s deteriorating economy and the resultant unrest largely led by Algeria’s newly emboldened Islamic parties.
In 1987, Bendjedid almost completely folded FLN’s socialist agenda and ideology and began to warm up to the US, the West and the gulf monarchies.

Wreckage of a government bus that was torched by protesters during the anti-government riots in Algeria in 1988. The riots confirmed the collapse of Algerian socialism.
In 1991, the government decided to hold Algeria’s first multi-party election.
However, when municipal elections were won by a group of radical Islamist parties, the military intervened and postponed the general election.
The military blamed Bendjedid for unwittingly strengthening the Islamists and putting the country’s secular foundations in danger. He was ousted in 1991.
Between 1992 and 2002, Algeria witnessed an intense war between Islamists and the military in which thousands of Algerians were killed.
Brutalities took place on both sides. The military killed hundreds of Islamists and their sympathisers, whereas the Islamists slaughtered numerous civilians through suicide attacks, assassinations and beheadings.
The Islamist insurgency was brought under control and subdued (if not entirely crushed) by the military in 2002.

Algeria’s Islamist guerilla fighters holding a meeting in 1996. Groups of militant Islamists went to war with the Algerian military between 1992 and 2002. Thousands of Algerians were killed in the conflict until the Algerian military finally managed to subdue the militants.
One of the Muslim countries where socialism did rather well as an economic and social initiative was Somalia.
The socialist regime there (that came to power in 1969), managed to guarantee a relatively stable economy and dramatically raised the rate of literacy.
In 1977, Somalia entered into a territorial conflict with Ethiopia, putting its main economic and political ally the Soviet Union in a quagmire.
This was because at the time the regime in Ethiopia too was in the Soviet camp. After failing to deescalate the conflict between Somalia and Ethiopia, the Soviets decided to side with the Ethiopians.
Offended by the move, the Somalian president, Siad Barre, broke off ties with the Soviet Union and accepted American military and economic help.
In 1980, he disbanded the Somalian Revolutionary Socialist Party and reversed his socialist reforms, also loosening the curbs his government had imposed on the activities of liberal democratic parties as well as on Islamic groups.
With American aid, Barre was also able to build one of the biggest armies in Africa.
In the mid-1980s, the Barre regime began to face unrest and charges of corruption and totalitarianism.
In 1986, Barree got injured in a car accident and on his return could not stop Somalia’s slide into anarchy.
In 1991, his regime collapsed and Somalia erupted into a crippling civil war between various political and tribal factions.
Today Somalia remains to be in total anarchy.

Women members of Somalia’s paramilitary units march out to battle the Ethiopian army in 1977.

Residents of Somlian capital, Mogadishu, ride a truck out of the city to escape the civil war that erupted in Somalia after the collapse of the Siad Barre’s regime (1991).
The Soviet Union’s support to Ethiopia in 1977 also offended Sudan that too had a territorial grudge with Ethiopia.
The socialist Gaafar Nimeiry regime cut off ties with the Soviet Union and moved towards the Soviets’ communist rival, China.
Detecting a wobble in the government, and with the country’s economy under duress, the militant Islamist group, the Ansar that had been routed by Nimeiry in 1971 returned to trigger another armed insurgency.
Ansar tried to mobilise some anti-Nimeiry factions in the military to mount a coup but failed.
However, this time Nimeiry agreed to hold negotiations with the Ansar who demanded that he reverse his socialist policies, denounce Islamic Socialism as an atheistic concoction and replace secular rule with an Islamic one.
Nimeiry released hundreds of Ansar members, moved Sudan closer to the US and in 1981 announced a series of ‘Islamic laws.’
He was finally ousted in a military coup in 1985 that was backed by Islamic parties and other anti-Nimeiry outfits.

Famous Sudanese Islamist ideologue, Hasan al-Turabi. Turabi opposed the Nimeiry regime across the 1970s, but became part of the regime when Nimeiry broke off ties with the Soviet Union and imposed a number of ‘Islamic laws’ in Sudan that were devised by Turabi.
In 1989, when the Soviet Union was bordering on the brink of disintegration and communism was in retreat, the socialist regime in South Yemen dissolved itself and joined with North Yemen to remake Yemen into a single country.
In Afghanistan, the PDP regime fell in the hands of US/Saudi/Pakistan-backed and funded Islamic forces in 1989.
The Ba’ath Socialist regime in Iraq and Qadhafi’s Islamic Socialist government in Libya began to roll back their socialist polices from the 1990s onwards.
Both fell in the 2000s.

Protesters tie ropes around Saddam Hussein’s statue in Baghdad to pull it down, 2003.
Islamic/Ba’ath/Arab Socialism:
Achievements
- Ideologically mobilised nationalist movements in Muslim countries caught between European colonialism, monarchial decadence and conservative ulema.
- Offered a ‘third way’ between Western/American capitalism and Soviet communism.
- Wrestled the initiative to interpret the socio-political aspects of Islam from the clergy and conservative ulema and radical Islamists.
- Tried to construct an Islamic version (and justification) for secularism.
- Co-opted various Marxist, socialist and progressive strands and entities operating in Muslim countries and got them all on a single platform.
- Adopted modern social, political and cultural concepts in Muslim societies but discarded these concepts’ colonial/western legacies.
- Revived the idea of ‘Ijtihad’ (independent discussion on Islamic law and faith) that had been repressed in Muslim lands for centuries.
- Highlighted Islam as a progressive, dynamic and rational faith.
- Eschewed differences in Muslim societies on the basis of clans, sects and tribes.
- Showed creativity in designing economic and cultural policies and then expressed them with the help of progressive interpretations of Islamic texts and imagery.
- Added newer, more progressive dimensions to commentaries and the study of Islam and its place in society and politics.
- Encouraged the participation of women in the Muslim world to take a direct part in economic, cultural and political aspects of life.
- Emphasised the importance of having high literacy rates.
- Gave a political identity to middle-class youth and a sense of economic and ideological participation to the working classes.
Failures
- Remained autocratic and undemocratic in nature.
- Relied heavily on the military.
- Undermined the people’s political sense and rights.
- Was intolerant towards opposing political and economic ideas.
- Was too militaristic and yet failed over and over again in wars against foreign enemies.
- Regularly intervened in matters of other countries.
- Its economic maneuvers remained largely half-baked and carelessly managed.
- Though rejected American hegemony and political influence in the name of independent economic and political existence, it banked on Soviet expertise, aid and patronage.
- Violently repressed Islamists and Islamic outfits but then turned supportively towards them when deciding to purge opposing leftists.
- Unwittingly recharged Islamist and radical Islamic forces that eventually emerged to offer the ‘Islamic option’ with the collapse of Islamic Socialism.
Research papers and essays used:
-Islamic Socialism: NA Jawad – The Muslim World (1975)
-The Sources & Meaning of Islamic Socialism: F. Rahman – Religion & Political Modernization (1974)
-Islamic Economics & Islamic Subeconomy: T. Kuren – JSTOR (1995)
-The Ba’ath Party: Rise & Metamorphosis: JA Devlin- JSTOR (1985)
-Withered socialism or whether socialism? The radical Arab states as populist‐corporatist regimes: NN Ayubi – Third -World Quarterly (1992)
-Critical analysis of capitalism, socialism and Islamic economic order: M. Ismail (1982)
-Arab Socialism: A documentary Survey: SA Hanna (1969)

http://www.arrahmah.com/news/2013/02/23/habib-rizieq-indonesia-bukan-negara-demokrasi.html#.US5v0FebJlk
Habib Rizieq: “Indonesia bukan Negara Demokrasi”
Oleh Saif Al Battar Sabtu, 17 Rabiul Akhir 1434 H / 23 Februari 2013 12:57

Habib Rizieq Syihab (hafizahullah)
JAKARTA (Arrahmah.com) – Benarkah Indonesia Negara Demokrasi? Pertanyaan itu dilontarkan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam acara bertajuk NKRI Bersyariah, di Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Secara singkat Habib Rizieq menguraikan, bahwa ketika perdebatan tentang Dasar Negara sebelum kemerdekaan diproklamirkan, Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno mengajukan usulannya.
Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Muhammad Yamin mengusulkan Lima Dasar Negara tanpa menggunakan istilah Pancasila. Lima Dasar Negara usulan M. Yamin adalah: 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Sosial.
Pada sidang terakhir BPUPKI 1 Juni 1945 Soekarno mengajukan Lima Dasar: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Keadilan Sosial, 5. Ketuhanan.
“Baik usulan Soepomo, Yamin maupun ‘Pancasilanya Soekarno’, itu tidak pernah menjadi kesepakatan maupun keputusan BPUPKI,” kata Habib Rizieq.
Kata Habib Rizieq, sidang berjalan alot. BPUPKI terbelah antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam. Kelompok Islam sudah tentu menginginkan Negara berdasarkan Islam, dan ditentang kelompok sekuler.
Akhirnya sidang membentuk Panitia Sembilan. “Ada empat ulama dalam Panitia Sembilan ini, yaitu KH Abdul Wahid Hasyim (NU), KH Abdul Qohar Muzakkir (Muhammadiyah), KH Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso, keduanya dari Syarikat Islam,” ujar Rizieq. Sementara golongan sekuler diwakili Soekarno, M. Hatta, M. Yamin dan Ahmad Soebardjo. Dan, kalangan Kristen diwakili A.A Maramis.
Habib Rizieq menegaskan, justru Panitia Sembilan yang berhasil menetapkan Dasar Negara yang dibingkai dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Lima Dasar Negara itu adalah: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Malah sebelumnya, bunyi sila pertama versi Piagam Jakarta itu adalah: ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam’, tanpa diikuti kalimat ‘bagi pemeluk-pemeluknya’. Tetapi kemudian muncul kompromi dengan menambah kalimat ‘bagi pemeluk-pemeluknya’.
Disepakati pula saat proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta ini secara resmi akan dibacakan. Tapi, kata Habib Rizieq, terjadi penelikungan. Pada 17 Agustus 1945 itu bukan Piagam Jakarta yang secara resmi dibacakan, melainkan secara dadakan Soekarno membuat teks proklamasi dengan singkat lewat tulisan tangan. Teks proklamasi dadakan dan singkat inilah yang dibacakan untuk proklamasi kemerdekaan sebagaimana dikenal sampai sekarang.
Parahnya lagi, pada keesokan harinya, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang, dan terjadilah terjadi pengkhianatan. Tanpa melibatkan wakil-wakil Islam sebagaimana dalam sidang BPUPKI sebelumnya, terjadilah pencoretan tujuh kata dalam sila pertama yang berbunyi: ‘kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
Dalih bahwa kalangan Kristen Indonesia Timur akan menarik diri dari NKRI jika Piagam Jakarta dideklarasikan seperti disampaikan Hatta yang, katanya, mendapat informasi dari opsir Jepang, menurut sejarawan dan budayawan Ridwan Saidi, itu dusta belaka. Tak ada faktanya.
Tanpa melibatkan wakil-wakil islam dalam pengesahan Dasar Negara Pancasila yang berbeda dengan Piagam Jakarta, sesungguhnya siding PPKI 18 Agustus 1945 itu tidak sah. Jadi, sebenarnya sampai sekarang jika umat Islam menegakkan syariat Islam di republik ini adalah sah. Yang berlawanan atau menentang, justru masuk kategori subversif.
Toh, meskipun demikian, kata Habib Rizieq, sila pertama yang diganti (tanpa melibatkan wakil-wakil Islam) menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa”, itu pun jelas maksudnya Allah Subhanahu Wata’ala. Sebab, Tuhan Yang Esa itu hanya ada dalam Islam. Ditambah lagi ditegaskan dalam Muqaddimah UUD 1945 pada alenia ketiga: “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”, ini jelas merujuk kepada Islam.
Dengan pengkhianatan ini, sesungguhnya sidang PPKI yang tak melibatkan wakil-wakil Islam yang sudah menyepakati Piagam Jakarta bersama kelompok sekuler dan satu orang wakil dari golongan Kristen, adalah tidak sah. Dasar Negara yang sah adalah yang disepakati dan ditandatangani pada 22 Juni 1945 yang terdapat dalam Piagam Jakarta.
“Historisnya, Pancasilanya Soekarno ditolak. Yang disepakati adalah Dasar Negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta,” ungkap Habib Rizieq.
Lantas, kata Habib Rizieq, bagaimana ceritanya ujuk-ujuk Indonesia disebut sebagai Negara Demokrasi? Pancasila yang dijadikan sebagai Dasar Negara (lewat pengkhianatan) itu tidak menyebut republik ini sebagai sebagai Negara Demokrasi.
Tapi, lucunya, ungkap Habib Rizieq, Soekarno pernah mendeklarasikan Demokrasi Liberal dan Demokrasi terpimpin untuk tujuan melindungi Komunisme. Sementara Soeharto mendeklare Demokrasi Pancasila untuk melindungi Kebatinan.
Da, sekarang, yang katanya era ‘reformasi’ lebih kebablasan lagi. Jadi, jangankan untuk “bertaubat” mengembalikan syariat Islam sesuai kesepakatan dalam Piagam Jakarta, Pancasila sendiri diselewengkan dengan menyelenggarakan pemilihan langsung (presiden dan kepala daerah)–yang mengeluarkan banyak uang, sehingga pada nekat korupsi mencari uang haram agar terpilih dalam “pesta demokrasi”, yang kalau sudah terpilih muncul lagi aksi untuk mengembalikan modal plus keuntungannya, sehingga jadilah demokrasi melahirkan para koruptor!
Habib Rizieq menceritakan, ia pernah mendapat kunjungan dari beberapa jenderal membahas soal ini. Menurut para jenderal itu, Indonesia adalah Negara Demokrasi. Lalu, ujar Habib Rizieq, tidak ada kata-kata atau kalimat dalam Pancasila atau UUD 45 yang menunjukkan Indonesia sebagai Negara Demokrasi.
“Ada,” jawab para jenderal itu, “Dalam Pancasila sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itu maksudnya adalah demokrasi.”
“Itu Musyawarah. Musyawarah itu berbeda dengan Demokrasi,” kata Habib Rizieq kepada para jenderal itu. Kemudian Habib Rizieq menguraikan beda Musyawarah dengan Demokrasi.
Akhirnya, cerita Habib Rizieq, jenderal-jenderal itu mengangguk bahwa Indonesia bukan Negara Demokrasi, melainkan, semestinya disebut Negara Musyawarah.
Celakanya lagi, kata Habib Rizieq, jika Soekarno mendeklare Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin dan Soeharto memaksakan istilah Demokrasi Pancasila, eh di era “reformasi” kian parah. Ada liberalisasi Pancasila. Pancasila diliberalkan.
Sebut misalnya, pemilihan presiden langsung atau kepala daerah yang dipilih langsung, itu justru bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menganut asas musyawarah untuk mufakat.
Dalam konteks ini, menurut Habib Rizieq, ada unsure kesengajaan dengan mengorupsi terminologi (istilah). Kelompok sekuler menafsirkan seenaknya, sehingga kata Musyawarah ditafsirkan sebagai Demokrasi.
Dalam hal ini, Habib Rizieq menambahkan, termasuk, misalnya, penggunaan istilah parlemen, itu juga untuk mengaburkan kata Musyawarah dan Perwakilan. “Jangan sebut parlemen, tapi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),” tegasnya.
Ini bermula dari pengkhianatan terhadap islam dan kaum Muslimin yang berkuah darah bermandikan keringat dalam merebut kemerdekaan republik ini.
Umat Islam sebagai pemegang saham mayoritas negeri ini adalah yang berhak menetapkan Dasar Negara dan mengisi pembangunan republik dengan landasan syariat islam.
Jika ada pihak yang mengatakan, ini bukan Negara Islam, kalau ente mau menegakkan syariat Islam di Negara ini, dan tidak suka dengan kondisi Indonesia sekarang, ‘silakan keluar’, maka, kata Habib Rizieq, justru sebaliknya, merekalah yang harus keluar.
Sebab, penetapan Dasar Negara Indonesia yang dibingkai dalam Piagam Jakarta itulah yang sah, karena disepakati dan ditandatangani oleh para pendiri bangsa ini, tapi terjadi penelikungan dan pengkhianatan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan—dimana teks proklamasi yang semestinya adalah pembacaan Piagam Jakarta secara resmi oleh Soekarno, bukan teks proklamasi dadakan hasil dari tulisan tangan presiden pertama RI itu.
Bahkan, tak hanya menyepakati Dasar Negara dalam bingkai Piagam Jakarta, umat Islamlah yang bermandikan darah bercucuran keringat untuk merebut dan memerdekakan republik ini. Jadi, masuk akal jika kaum Muslimin adalah yang paling berhak mengatur negeri ini. Ini historis. Jangan mengingkari sejarah! Ini negeri Islam. Jadi, kata Habib Rizieq, umat Islam harus mengisi negeri ini dengan syariat Islam, bukan malah minggir apalagi keluar dari NKRI.
Jadi, apapun ceritanya, mengungkap historis perjalanan bangsa dan Negara ini, lebih dari itu, Indonesia sebenarnya adalah Negara yang berdasarkan Islam, setidaknya bagi pemeluk-pemeluknya diwajibkan menjalankan dan menegakkan syariat Islam di persada ini. Yang protes dan menghalangi, jutsru menentang kesepakatan ditandatanganinya perumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta!
Kalaupun tak mengacu pada Piagam Jakarta, Negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu Wata’ala. Sebab, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah. Ditambah lagi dalam Muqaddimah UUD 1945 ditegaskan, republik ini merdeka “Atas Berkat Rahmat Allah…”
Bahkan, imbuh Habib Rizieq, dalam batang tubuh UUD 45 pasal 29 ayat 1 dipertegas lagi, “Negara berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Jadi, kata Habib Rizieq, sungguh sangat sah jika Indonesia berada dalam NKRI Bersyariah—Negara Kesatuan yang melaksanakan dan menegakkan syariat Islam. Negara yang berlandaskan Islam, menjalankan syariat Islam, setidaknya bagi para pemeluknya—dan bukan Negara Pancasila, apalagi Negara Demokrasi.

http://www.arrahmah.com/news/2013/02/12/syiah-itu-dipelihara-amerika.html#.US5yNlebJlk

Syiah itu dipelihara Amerika
Oleh Saif Al Battar Selasa, 17 Rabiul Akhir 1434 H / 12 Februari 2013 16:43

Oleh: AM. Waskito
(Arrahmah.com) – Dalam sebuah diskusi, saya merasa bengong ketika disana disimpulkan, bahwa Syiah yang beroperasi di negeri-negeri Sunni (seperti Indonesia), sebenarnya dipelihara oleh Amerika. Disana dikatakan: “Ahmadiyah dipelihara oleh Inggris, sedangkan Syiah dipelihara oleh Amerika.” Saya merasa, ini kejutan atau pencerahan yang sangat berbeda. Namun ketika merunut kepada data-data, fakta, serta kejadian-kejadian; saya baru bisa percaya kalau Syiah Imamiyah (Rafidhah) memang dipelihara Amerika.
MUI (Pusat) atau Pemerintah RI selama ini sangat susah untuk menetapkan Syiah dan Ahmadiyyah sebagai aliran sesat, sehingga keduanya harus dilarang beroperasi; karena adanya tekanan dari Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan negara-negara besar lainnya. Mereka bahu-membahu untuk memelihara faktor destruktif di tengah-tengah kehidupan kaum Muslimin Indonesia. Makanya, ketika ada sebuah ormas Islam sangat antipati kepada Ahmadiyah dan Liberal, tetapi bersikap “main mata” kepada Syiah, hal itu dipahami bahwa ormas tersebut tidak mau memikul beban terlalu berat, dalam menghadapi tekanan Inggris, Amerika, Kanada, Australia, dan kawan-kawan. Padahal sudah standar Ahlus Sunnah dimana saja, yaitu: Anti Sekularisme, anti Syiah, anti Ahmadiyah, anti Liberal, anti Kristenisasi, dan anti Zionisme. Ini sudah pakem khas Ahlus Sunnah!
Banyak data-data bisa disampaikan, bahwa Syiah Rafidhah memang dipelihara oleh kepentingan imperialis Amerika (atau secara umum imperialis Barat). Soal di atas permukaan ada retorika-retorika anti Amerika dari kalangan Syiah, itu hanya kamuflase saja, untuk menutupi fakta sebenarnya. Biasa kan ada sandiwara “bertema konflik” untuk menutupi “hakikat kemesraan” yang tidak terlihat.
Mari kita coba lihat data-datanya.
1. Khomeini itu sejak muda (remaja) tinggal di Perancis. Disebutnya, tinggal di pengasingan. Baru menjelang Revolusi Syiah tahun 1979, dia pulang kampung. Tinggal di Perancis sejak muda sampai jenggotnya agak memutih, dapatkah dikatakan bahwa Khomeini bersih dari invasi pemikiran dan politik yang dipaksakan Barat kepadanya? Sangat tidak mungkin.
Rata-rata semua tokoh politik dari Asia yang pernah diasuh di negara Barat, rata-rata kalau pulang ke negeri masing-masing akan membawa agenda politik dari “majikan-nya”.
2. Sebelum Iran dikelola oleh Khomeini dan kawan-kawan, penguasa politik disana ialah Reza Pahlevi. Sebenarnya orang ini Syiah juga dan menjadi boneka Amerika. Tetapi Pahlevi lebih kental dunia politiknya, sedangkan Khomeini terkenal dengan IDEOLOGI Syiah-nya. Ketika Barat mencabut peran Pahlevi dan menggantikannya dengan Khomeini; hal itu terjadi karena mereka ingin mengubah strategi, dari pendekatan politik menjadi pendekatan ideologi; dengan menjadikan akidah Syiah Imamiyah Itsna Asyari sebagai basisnya.
Akidah ini jauh lebih berbahaya ketimbang manuver-manuver politik Reza Pahlevi. Sebab pada hakikatnya, akidah Imamiyah Itsna Asyari (atau Syiah Rafidhah) adalah kekufuran yang nyata. [Kalau ada ketua ormas Islam tertentu yang ragu dengan kekufuran akidah Syiah ini, saya ajak beliau untuk berdebat terbuka, bi idznillahil 'Azhim].
3. Banyak sandiwara dilakukan untuk menutupi missi sebenarnya, bahwa Khomeini sebenarnya adalah boneka Amerika, tak ubahnya seperti Reza Pahlevi.
Pertama, Amerika tidak segera menginvasi Iran di bawah kepemimpinan Khomeini, seperti mereka menginvasi negara-negara yang penguasanya digulingkan tanpa restu Amerika.
Kedua, disana digambarkan bahwa ada sekian puluh helikopter marinir Amerika saling bertabrakan satu sama lain ketika hendak menyerang Iran. Bukti-bukti seputar serangan helikopter yang gagal ini tidak banyak diperoleh, selain dari info-info media. Benarkah heli-heli itu bertabrakan, atau sengaja di-setting agar bertabrakan? Atau jangan-jangan semua itu hanya opini media saja, tanpa bukti yang jelas? Bandingkan cara Amerika itu dengan invasi mereka ke Irak, Afghanistan, Columbia, Vietnam, bahkan infiltrasi ke Indonesia (pada peristiwa PKI 65).
Ketiga, sepertinya ada “solusi damai” antara Amerika dengan keluarga Reza Pahlevi, sehingga setelah itu tidak ada “dendam politik” keluarga Pahlevi kepada Khomeini. Padahal layaknya tokoh-tokoh politik Persia, tabiat dendam sangatlah dominan.
Keempat, secara massif Khomeini melakukan kampanye, bahwa Amerika adalah SETAN BESAR. Kampanye ini mendapat respon besar di dunia Islam. Karena ia memang sebuah strategi untuk mendapatkan SIMPATI kalangan Dunia Islam, yang mayoritas Ahlus Sunnah dan anti Amerika.
Kelima, tidak lama setelah Revolusi Iran, negara itu terlibat dalam konflik besar Iran Versus Irak di bawah Sadam Husein. Ending dari konflik Iran-Irak ini, malah Irak dimusuhi oleh Amerika dan Sekutu, serta negara-negara Timur Tengah; setelah Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990.
4. Sejak lama Iran selalu dikaitkan dengan isu anti Amerika dan anti Israel. Bahkan ia masuk dalam kategori “axis of evils” (negara-negara poros kejahatan). Tetapi ia sendiri tidak pernah sedikit pun terlibat dalam perang melawan Amerika, atau perang melawan Israel (musuh bangsa Arab di Timur Tengah). Jadi sebagian besar perang disini sifatnya hanya “kampanye verbal” saja. Tidak heran jika Iran kerap dijuluki sebagai NATO (no actions talk only). Begitu juga, Hamas semakin terjebak dalam posisi sulit ketika organisasi itu menjalin kerjasama dengan Teheran. Iran adalah negara yang paling menikmati hasil kampanye anti Amerika dan Israel; tetapi pada saat yang sama, dia tidak pernah terlibat perang sedikit pun melawab Amerika dan Israel.
5. Tidak diragukan lagi, bahwa Syiah Iran turut membantu invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak. Katanya, dua invasi ini tidak akan pernah berhasil, tanpa bantuan Syiah Iran. Dulu di zaman Pemerintahan Burhanuddin Rabbani (Mujahidin), Syiah telah menelikung pemerintahan itu melalui Jendral Rasyid Dustum di bagian Utara. Begitu juga Pemerintahan Irak saat ini, pasca invasi Amerika ke Irak, presidennya Jalal Talabani dan PM-nya Nuri Al Maliki, keduanya adalah bagian dari penganut Syiah. Lihatlah, Amerika lebih ridha Irak di bawah pemimpin Syiah daripada negara itu di bawah Saddam Husein yang merupakan bagian masyarakat Sunni.
6. Kita tentu masih ingat skandal Iran-Contra pada waktu-waktu lalu. Singkat kata, Iran dikesankan sangat bermusuh-musuhan dengan Amerika. Tetapi lewat skandal itu terbukti, Iran bekerjasama mesra dengan Amerika. Iran memasok minyak ke Amerika, lalu hasil keuntungan jual-beli minyak “ilegal” ini oleh Amerika disalurkan untuk membiayai gerakan Kontra di Kolumbia. Iran sendiri merasa diuntungkan, sebab mendapat penghasilan untuk membiayai kebutuhan mereka (khususnya untuk biaya konflik dengan Irak). Sandiwara besar abad 20 ini akhirnya terkuak, baik Iran maupun Amerika menanggung malu. Lalu dengan entengnya Amerika mengorbankan Kolonel Oliver Stone sebagai tokoh yang bertanggung-jawab atas skandal memalukan itu.
7. Fakta besar yang tidak diragukan lagi, bahwa Iran memiliki reaktor nuklir yang dikembangkan untuk kebutuhan energi dan militer. Hal ini sudah tidak diragukan lagi. Berulang kali Amerika, Inggris, dan Sekutu mengancam akan menyerang Iran. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi, bahkan tidak akan terjadi; karena mereka sebenarnya satu kepentingan. Bandingkan, ketika Amerika mengancam negara-negara Muslim Sunni, seperti Irak dan Afghanistan; sekali diancam, langsung dihajar, meskipun akibatnya ekonomi Amerika mesti ambruk.
8. Di Indonesia, posisi Syiah selalu dibela oleh tokoh-tokoh Liberalis, seperti Azyumardi Azra, Syafi’i Ma’arif, Dawam Rahardjo, Said Aqil Siradj, bahkan Amien Rais. Belakangan, Mahfud MD ikut-ikutan membela Syiah dan berlagak memojokkan kaum Sunni di Madura. Anda pasti paham mengapa tokoh-tokoh Liberal ini selalu melindungi Syiah? Ya, karena memang job description-nya, mereka harus membela Syiah.
9. Media cetak yang sangat giat membela Syiah sejak zaman Orde Baru adalah majalah Tempo. Media ini punya peran besar dalam mempromosikan citra positif Syiah di mata kaum Muslimin Indonesia; media ini benar-benar telah banyak menyesatkan opini rakyat Indonesia, seputar Syiah. Media ini sejak lama dikomandoi Goenawan Mohamad, salah seorang jurnalis yang sejak lama disinyalir sebagai kaki tangan Amerika di Indonesia.
10. Abdurrahman Wahid termasuk salah satu tokoh pro Zionis yang banyak mendukung dan membela Syiah. Dia berdalih, “Membela minoritas.” Tetapi pada saat yang sama, dia justru sangat anti denganminoritas aktivis Islam, yang selalu menjadi bulan-bulanan politik Orde Baru dan Orde Reformasi. Katanya membela minoritas, tetapi kok malah acuh tak acuh dengan kezhaliman rezim terhadap para aktivis Islam yang sebenarnya minoritas itu? Wahid sama sekali tidak pernah membela keluarga korban Tanjung Priok, Talangsari Lampung, DOM Aceh, korban konflik Ambon, korban konflik Poso, korban pembantaian Sampit (Sambas), tahanan politik Muslim, bahkan tidak pernah membela tokoh-tokoh Petisi 50 yang notabene kalangan umum.
Di zaman Orde Baru, Wahid menjadi bagian dari anggota MPR Fraksi Golkar, dan sangat mendukung kekejaman rezim terhadap para aktivis Islam. Nah, itulah sosok “dajjal kecil” yang sering dielu-elukan sebagai “pembela minoritas”. Di zaman Orde Baru, posisi Syiah selalu dalam pengawasan ketat; tetapi di era Wahid, atau tepatnya tahun 2001, berdirilah IJABI, ormas Syiah pertama di Indonesia. Ormas ini juga direstui si orang itu, sehingga di mata penganut Syiah, nama Wahid begitu harum.
11. Berulang kali kita saksikan bagaimana Said Aqil Siradj membela Syiah, melindungi Syiah, sembari tangan dan mulutnya terus-menerus menyerang kaum Wahabi. Tapi lucunya, Said Aqil ini tidak berani berhadap-hadapan dengan pengurus PWNU Jawa Timur, atau MUI Jawa Timur, atau MUI Madura yang jelas-jelas telah memfatwakan kesesatan Syiah. Pernah pengurus PWNU Jawa Timur datang ke kantor PBNU di Jakarta, untuk menyerahkan fatwa Syiah sesat yang telah mereka sepakati. Waktu itu mereka sudah siap audiens dengan pengurus PBNU, termasuk Si Sail Aqil.
Sampai pertemuan selesai, Si Said tidak menemui para pengurus PWNU Jatim. Alasannya, “Lagi macet di jalan.” Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiun. Said, Said…orang sepertimu kok beralasan “jalanan macet”? Beberapa waktu lalu Said ini datang ke Amerika, berkunjung ke Bank Dunia. Disana dia diberikan komitmen dukungan dana unlimitted, untuk memerangi terorisme (yang nanti ujung-ujungnya tuduhan itu dia arahkan ke Wahabi; semoga Allah Ta’ala membinasakan manusia yang satu ini dan para loyalisnya karena kekejian fitnah mereka; amin Allahumma amin).
Kalau kembali ke momen pemilihan Ketua PBNU di Makassar, pada tahun 2010. Seminggu sebelum pemilihan ketua, dua kandidat calon ketua PBNU dipanggil ke Cikeas untuk bertemu Pak Beye. Entahlah, apa yang dikatakan Beye dalam pertemuan itu. Pokoknya setelah itu Shalahuddin Wahid terlihat tidak semangat memperebutkan kursi Ketua PBNU. Dan akhirnya, Said Aqil Siradj ini yang terpilih sebagai Ketua PBNU. Dulu di masa kepemimpinan Wahid sebagai Presiden RI, Si Said ini amat sangat loyal; sehingga berkali-kali dia menyerang Amien Rais dengan perkataan kasar. Salah satunya, kurang lebih, “Itu warga NU di bawah, sedang mengasah golok.”
12. Di Indonesia berkali-kali terjadi kerusuhan bermotif isu agama. Salah satunya dalam isu Syiah, seperti peristiwa Sampang, Bangil (Pasuruhan), penusukan ustadz NU di Jember, dan lainnya. Tetapi SBY rata-rata tidak pernah bersuara tentang kerusuhan ini. Jika ada komentar, ia selalu memojokkan kalangan Sunni dan menguntungkan posisi Syiah; seperti dalam komentar terakhir dia soal kasus Sampang kemarin. Pertanyaannya, sebagai kepala negara, mengapa SBY tidak berusaha melindungi akidah mayoritas kaum Muslimin di Indonesia yang bermadzhab Ahlus Sunnah? Kok dia justru lebih peduli dengan kelompok minoritas Syiah? Ya, kita tahulah, siapa SBY…
13. Ketika merebak isu “war on terror” di dunia, Indonesia gegap gempita menyambut isu tersebut. Salah satu akibatnya, kesempatan beasiswa belajar di Saudi diawasi sangat ketat. Sejak proses seleksi, pemberangkatan, hingga kuota beasiswa itu, diawasi sedemikian rupa. Banyak pelajar yang sedianya ingin belajar agama, merasa kesulitan. Termasuk dalam urusan kerja, bisnis, dagang, dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kerjasama beasiswa, kunjungan tokoh, serta dakwah dengan Iran justru semakin marak. Ribuan pelajar Indonesia saat ini lagi nyantri di Iran; nanti kalau pulang mereka akan mendakwahkan agama perbudakan manusia atas manusia yang lain (pada hakikatnya, setiap pribadi Syiah adalah budak dari imam-imam Syiah di Persia).
14. Sampai detik ini, Amerika tidak pernah menjadikan para aktivis Syiah sebagai sasaran “war on terror” sebagaimana mereka menjadikan kaum Wahabi sebagai sasaran itu. Padahal kalau melihat “kampanye verbal” dari para dai-dai Syiah, mereka TAMPAK sangat anti Amerika dan Zionis. Kalangan Wahabi yang hati-hati saat bicara tentang Amerika, tidak segan-segan diteroriskan; sedangkan aktivis Syiah yang sehari-hari dzikirnya menyerang Amerika dan Zionis (tentu saja, dengan menyerang para Shahabat dan isteri-isteri Nabi Radhiyallahu ‘Anhum), tidak pernah diapa-apakan. Coba lihat, dalam kasus Sampang kemarin, aktivis Syiah membuat ranjau dari bom ikan dan paku-paku; tetapi Densus 88 tidak pernah menyatroni rumah Tajul Muluk dan kawan-kawan.
15. Ketika sebagian aktivis Muslim melakukan latihan militer, untuk persiapan jihad ke Palestina, pasca terjadi Tragedi Ghaza 2008-2009 lalu; mereka segera ditangkapi dan diposisikan sebagai teroris. Tetapi terhadap aktivis Syiah yang melakukan latihan-latihan militer, tidak ada satu pun yang ditangkapi aparat. Bahkan ada yang bilang, mereka dilatih oleh instruktur baret merah. Jadi ini seperti lelucon yang terus diulang-ulang. Betapa sensitif aparat keamanan kepada para pemuda Sunni, ketika mereka ingin berjuang ke Palestina; tetapi tidak sensi sama sekali kepada aktivis-aktivis Syiah yang terus menyusun kekuatan milisi.
Singkat kata, eksistensi Syiah di Indonesia sangat sulit untuk ditertibkan (apalagi dibubarkan), karena ia memang dilindungi oleh kekuatan Barat, khususnya Amerika. Sebagaimana Barat membutuhkan paham Liberal untuk merusak ajaran Islam, mereka juga merasa sangat diuntungkan dengan eksistensi paham Syiah.
Siapapun yang memeluk akidah Syiah Rafidhah secara sadar dan mengerti; dapat dipastikan dia akan keluar dari Islam. Mengapa? Karena dalam akidah itu mereka meyakini Al Qur’an tidak murni lagi; hak Kekhalifahan Ali sebagai azas agama melebihi Tauhidullah; batalnya Syariat Islam, diganti syariat perkataan pribadi imam-imam Syiah (yang tidak bisa dibuktikan otentisitasnya); mereka mencaci-maki, menghina, menyerang pribadi isteri-isteri Nabi dan para Shahabat Radhiyallahu ‘Anhum; mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menganggap keduanya sebagai thaghut dan kekal di neraka; mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah, dan menghalalkan harta, darah, dan kehormatannya; mereka menghalalkan nikah Mut’ah yang telah diharamkan oleh Nabi dan para Shahabat; dan lain-lain keyakinan sesat.
Inti keyakinan Syiah Rafidhah, adalah kedurhakaan kepada Syariat Islam, mempertuhankan imam-imam, menjadikan dendam politik sebagai akidah tertinggi, mengkafirkan kaum Muslimin, menodai kehormatan para Shahabat yang dicintai oleh Al Musthafa Shallallah ‘Alaihi Wasallam; serta semua itu dibungkus di balik kamuflase “mencintai Ahlul Bait Nabi”. Masya Allah, laa haula wa laa quwwata illa billah. Ini adalah keyakinan kufur, sehingga siapa yang meyakini semua ini secara sadar; dia otomatis kufur. Tidak berbeda sama sekali antara seorang Muslim yang masuk Kristen, Hindu, Budha, dengan orang yang masuk Syiah Rafidhah (Imamiyah) ini.
Ada sebuah pernyataan aneh dari seorang tokoh ormas Islam tertentu. (Lihat artikel ini: Inilah Sikap Tokoh Ormas Islam Terkait Tragedi Sampang). Komentar yang bisa saya sampaikan: “Pak, Pak…lewat pernyataan seperti ini, kita seperti tidak pernah belajar agama saja. Bukankah konflik Sunni-Syiah sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu, sejak dakwah Abdullah bin Saba’ dimulai? Sementara isu Zionisme itu kan baru kemarin-kemarin? Masak sih, setiap ada isu konflik Sunni-Syiah, selalu dilarikan ke isu Zionisme? Apakah itu maksudnya, supaya Ahlus Sunnah di Indonesia diam-diam saja menghadapi semua provokasi dan kesesatan ajaran Syiah, karena mereka berlindung di balik isu kontra Zionisme? Selagi orang-orang sesat itu terus mencaci-maki kehormatan isteri-isteri Nabi dan para Shahabat, jangan pernah bermimpi ada perdamaian antara Sunni dan Syiah.
Pak Habib, perlu dijelaskan sedikit kepada Anda. Di mata kaum Syiah, mencaci-maki isteri Nabi dan para Shahabat adalah SOKO GURU akidah mereka. Demi Allah, akidah Syiah dibangun di atas azas ini; sehingga kalau kita berteriak-teriak selama ribuan tahun meminta Syiah untuk menghentikan caci-makinya itu, niscaya ia tidak akan terlaksana. Karena inti eksistensi Syiah ada disana. Sementara bagi kaum Muslimin (Ahlus Sunnah), mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai isteri-isteri beliau, mencintai para Shahabat beliau; hal itu juga merupakan AZAS AKIDAH Ahlus Sunnah, setelah AZAS TAUHID dan AZAS SUNNAH. Menafikan azas ini bisa berakibat kekafiran bagi pelakunya; sebab Allah Ta’ala telah menjadikan isteri-isteri Nabi dan para Shahabat Nabi ridha kepada-Nya, dan Allah pun ridha kepada mereka (Surat At Taubah: 100).
Lihatlah Surat An Nuur! Surat ini andaikan kita boleh ikut menamainya, ia akan diberi nama “Surat Aisyah“. Mengapa? Karena sejak ayat 1 sampai ayat 26, isi surat ini ialah pembelaan dari langit, dari Arasy tertinggi, terhadap kesucian ‘Aisyah binti Abi BakrinRadhiyallahu ‘Anhuma dari tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya. Tidak ada di antara ummat Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam, yang mendapat pembelaan sangat banyak dalam Al Qur’an, selain Ummul Mukminin Radhiyallahu ‘Anha tersebut. Lalu atas semua ini, Syiah Rafidhah menjadikan sosok Aisyah Radhiyallahu ‘Anha sebagai sasaran caci-maki, laknat, dan kebencian.
Lalu di zaman modern ini, tiba-tiba muncul sosok “pahlawan” yang ingin mendamaikan Sunni dan Rafidhah. Masya Allah, seberapa kuat tangan, fisik, dan suara dia, untuk mendamaikan PERTEMPURAN AKIDAH yang abadi ini? Allah Ta’ala meridhai isteri Nabi dan para Shahabat; sementara Syiah Rafidhah mencaci-maki, menghina, dan melaknati mereka. Jelas kaum Ahlus Sunnah berdiri di bawah bendera Hizbullah (Keridhaan Allah); sedangkan Syiah Rafidhah berdiri di bawah keridhaan dan hidayah iblis laknatullah ‘alaih. Dan Hizbullah itulah yang pasti menang!
Wahai Ahlus Sunnah…Anda harus sadar sesadar-sadarnya, bahwa tidak ada yang sanggup mengalahkan Anda, melemahkan Anda, atau meruntuhkan Anda. Karena Anda berdiri di atas Al Haq. Anda berdiri di atas Syariat Islam yang suci, Kitabullah dan Sunnah yang mulia, Akidah Tauhid yang kokoh; serta Anda berdiri di atas Keridhaan Allah Ar Rahman, insya Allah wa bi idznihi. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Anda, siapapun diri mereka; apakah Amerika, Inggris, NATO, nuklir Iran, jamaah Syiah Rafidhah seluruh dunia, dan seterusnya. Karena kita (Ahlus Sunnah) ditolong oleh Ar Rahmaan, lantaran selalu berpegang kepada Kesucian Syariat Islam, serta memuliakan Ahlul Bait Nabi semurni-murninya, tanpa mengkultuskan dan menodai hak-hak Uluhiyah dan Rubbubiyyah Allah Ta’ala.
Pegang selalu kemurnian akidah Ahlus Sunnah, dan jangan dilepaskan karena alasan apapun. Sekalipun kita mati, biarlah mati di bawah naungan bendera SUNNAH NABI Shallallah ‘Alaihi Wasallam. Jangan pernah lepaskan akidah ini, wahai Ahlus Sunnah. Karena akidah inilah yang akan menjadikan Islam tetap eksis di muka bumi; karena akidah inilah yang akan menjadikan Syariat Islam yang suci tetap terpelihara; karena akidah inilah yang akan menyatukan kita dengan barisan Sayyidul Mursalin, isteri-isteri Nabi, para Khulafaur Rasyidin, para Shahabat, serta imam-imam Ahlus Sunnah sepanjang masa, hingga hari ini.
Jangan pernah dilepaskan, wahai Saudaraku. Bahkan bercita-citalah kalian untuk mati dalam rangka membela BENDERA RASULULLAH sampai titik darah terakhir! Adapun terhadap omongan eli-elit politik sesat, serta bajingan-bajingan moral, abaikan saja. Semua itu tak akan memberi madharat sedikit pun kepada Allah yang Maha Suci. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

Penulis adalah pengarang buku “Bersikap Adil Kepada Wahabi”

IMPUNITY AND REENACTMENT

Impunity and Reenactment
The 1965 Massacre in Indonesia and Its Legacy
HTTP://LEMBAGA-PEMBELA-KORBAN-1965.BLOGSPOT.NL/2014/01/BEN-ANDERSON-1965-MASSACRE-IN-INDONESIA.HTML
by BENEDICT ANDERSON
COUNTERPUNCH.ORG WEEKEND EDITION JANUARY 24-26, 2014

 

Domestic mass murder on a large scale is always the work of the state, at the hands of its own soldiery, police and gangsters, and/or ideological mobilization of allied civilian groups. The worst cases in the post-World War 11 era – Guatemala, Sri Lanka, Cambodia,Sudan,Bosnia,Rwanda, Liberia, China, East Pakistan, East Timor, and Indonesia – show much the same bloody manipulations. It is equally the case that the killer regimes do not announce publicly the huge numbers killed, and rarely boast about themassacres, let alone the tortures that usually accompany them. They like to create a set of public euphemismsendlesslycirculated through state-controlled mass media. In the age of the UN, to which almost all nation-states belong,in the time of Amnesty International and its uncountable NGO children and grandchildren, in the epoch of globalization and the internet, there are naturally worries about ‘face,’ interventions, embargos, ostracism, and UN-ish investigations. No less important are domestic considerations. National militaries are supposed heroically to defend the nation against foreign enemies, not slaughter their fellow-citizens. Police are supposed to uphold the law. Above all, there is need for political ‘stability,’ one element ofwhich is that killing should not get out of control, and that amateur civilian killers should be quietly assured that ‘it’s over’ and that no one will be punished.
But every norm has its exceptions. In the article that follows below, readers are invited to reflect on Joshua Oppenheimer’s two recent sensational films about organized gangsters in and around the city of Medan (in northeastern Sumatra) who played a key, but only local, role in the vast anti-Communist murders in Indonesia in the last months of 1965. Almost fifty years later, they happily boast about their killings, with the grimmest details, and relish their complete immunity from any punishment. They are also happy to collaborate with Oppenheimer, contribute to his films, create bizarre reenactments of 1965,and do not hesitate to dress up their underlings to act as communists (male and female). The problem is to explain why Medan was the scene of the exception, within the larger framework of Indonesian politics from the late colonial period to the present.
The final irony is that Joshua’s (and the gangster’s) film is banned in Indonesia – that is to say, by Jakarta.[1]
It is worth mentioning that in the early years after Suharto’s fall from power in 1998 (remembered as the time of Reform) censorship of publications almost disappeared. Long-forbidden works by dead communists – going back as far as the 1920s – were resurrected. Accounts by communist survivors of their suffering inSuharto’s gulag circulated without being banned. A flood of conflicting analyses of ‘what really happened in 1965’ sold well, especially if they claimed that the secret masterminds of the Gerakan 30 September were Suharto, the CIA, or MI-5.
It seems that the post-Suharto authorities assumed that the masses were not readers, and the distribution of the books by the market would depend on the character of regional readers (say, plenty in Java, very few in Medan). TV and the cinema were another story since they appealed to large non-reading publics. Controversial films could arouse old and new hatreds and seriously threaten ‘stability.’ Typically, the notorious Suharto-era film about G30S, year after year forced on schoolchildren, was now silently taken out of circulation.
***
There is a jolting moment in Jean Rouch’s famous ‘anthropological’ filmMoi, Un Noir, about a small, attractive group of young males from then French colonial Niger trying to find work in the more prosperous, but still French colonial, Côte d’Ivoire. We see them periodically at work, but most of the film shows them at leisure, drinking, joking, hooking up with women, so that the atmosphere is generally lively and cheerful. But toward the end, we find the main character, who calls himself Edward G. Robinson (parallel to a friend who names himself Lenny Caution), walking with a sidekick and an invisible Rouch along a riverside levee. Quite suddenly he starts to re-enact for the camera an ugly scene from his real or imagined past. He was among the many francophone Africans who were sent as colonial cannon fodder to fight for France against the Ho Chi Minh-led Viet Minh – before the fall of Dien Bien Phu. He seems to enjoy replaying his bloody killing of captured Vietnamese. His sidekick pays no attention, making us realize that he has seen this shtick many times and knows it by heart. So the brief show is meant for Rouch and for us. Once the scene is over, and the cheerful tone resumes, the viewer is immediately assaulted by the obvious doubts and questions. Why did Rouch include this short scene in an otherwise friendly film? Did Oumarou Ganda aka Edward G. Robinson, who was Rouch’s main collaborator, insist upon it? Why did the African perform this way, quite suddenly? Did he really do what he re-enacted? Why the sudden turn from jokes to horror – and back? Did Rouch intend to situate the Niger boys of that generation in the large framework of the ferocious decline and fall of France’s empire? Was Gonda releasing a kind of frustration about his life, and resentment of the French, perhaps even of his patron and friend, the famous Rouch?
When I watched the film, some years ago, it occurred to me that the crucial motif to think about was simply impunity. Like everyone else involved in France’s huge, disastrous military endeavour to recover colonial Indochina between 1946 and 1954, the young African soldier could not be punished for ‘acts of war,’ no matter how sadistic and in contravention of the Geneva Convention. He would always be a hero of a very small sort thanks to this impunity. At the same time, impunity is nothing without repetitive, boastful demonstration to different audiences. Drifting, poor, irregularly employed, Ganda takes on the menacing “Don’t mess with me, motherfucker!” persona of Edward G. Robinson, the master actor of gangsters in the Hollywood of that era – who usually dies at the end of each film, but comes back as saturninely alive as ever in the next. But the film goes on to show the local hollowness of the impunity. In French Côte d’Ivoire, the colonial authorities put one of Ganda’s comrades into jail, and clearly would not hesitate to nab the hero of Vietnam, if he broke the local laws. At the end he is beaten up by a large drunken Portuguese sailor in a quarrel over a prostitute.
Always somewhere in the back of my mind, this episode tentatively offers me a way to think about Rouch-fan Joshua Oppenheimer’s extraordinary films about the massacres of communists in Indonesia in 1965-66, and their next-century reenactment before the camera. One of these films – Sungai Ular or River of Snakes – shows (to me at least) a connection between the situations of Rouch and Joshua, as well as deep differences. The grisly re-enactment of the torture and murder of doomed communists on the bank of this river, half a century after they happened, is also about impunity and boastfulness. The two starring elderly brutes take the young man from anti-comunist USA as more or less on their side, just as Edward G. Robinson took Rouch as a sympathic anticolonial Frenchman. But they also evince a kind of “Don’t mess with me, motherfucker!” attitude which they regularly practice for various other local audiences. They are not suspicious of Joshua’s motives, and Joshua gets his own immunity from this guilelessness and also from inviting them and other killers to participate as they wish in the filmwork, not merely as actors, but also as, up to a point, film-makers. Another tie between the films is, as we shall see later on, the collaborators’ fascination with Hollywood. This time not Edward G. Robinson, outlaw, but Rambo and the Duke, patriots.
Yet Joshua’s performing killers do not have their exact counterparts – so I think – in other parts of Indonesia, for example, East and Central Java, as well as Bali, provinces where the numbers of those barbarously tortured and murdered were far higher than in North Sumatra where the serpentine river flows. The question is why? In what immediately follows I will try to offer a historical explanation that deals with the national-level and official version of 1965 and its commemorative aftermath, and at the same time contrast North Sumatra with East Java, which can be thought of a the most striking opposites.

 

October 1, 1965
In the wee hours of that Jakarta morning, six important generals were murdered by soldiers and NCOs belonging to President Sukarno’s elite guards, the Tjakrabirawa Regiment. At 7 a.m. a military group calling itself the September 30th Movement announced over the national radio that it had taken action to forestall a coup to overthrow Sukarno four days later, on Armed Forces Day. The deaths of the generals were not mentioned. A few hours later, two key announcements followed. One declared that in place of the existing cabinet, a large Revolutionary Council would temporarily take power for protection of the president. Its membership was a weird mixture of left and rightwing civilians and military men, but also included the leadership of the September 30th Movement: one general, one colonel, one lieutenant-colonel, and two or three lower down. The second announcement was even stranger. The Movement said that lower military ranks were enraged by the corruption and sexual license within the military high command, which also neglected the poverty of the rank and file. Therefore, all ranks above that of lieutenant-colonel were abolished, while all supporters of the Movement would be promoted two ranks. A spectacular – and stupid – mutiny, in effect, creating a crisis of solidarity among clique-ridden generals and colonels. The Movement did not last long. After 3 p.m. it went off the air, to be replaced at 7 p.m. by proclamations in the name of General Suharto, commander of the army’s elite Strategic Forces, who, curiously enough, was not a target of the Movement. By midnight, the mutiny had been crushed, and its leaders scattered and on the hopeless run. The capital’s newspapers, except those of the military, were closed down the next morning, and national TV, along with national radio, fell into Suharto’s hands.

The Communists

The PKI (Indonesian Communist Party), Asia’s oldest, had made the fateful decision – once Indonesian Independence had been recognized by the Dutch colonialists and the rest of the world (near the end of 1949) – to take the parliamentary road to power, shutting down a few small guerrilla bands left over from the Revolution of 1945-49. In the first national elections (1955), it was already the fourth of the four huge parties that dominated Parliament. When provincial elections were held two years later in the densely populated and impoverished island of Java, it secured the largest number of voters, but still less than 25%. After that, elections were not held again. The primary reason for this was the government’s decision, in the spring of 1957 to declare nation-wide martial law in the face of warlordism, regional discontent, and rising, fanatical anti-communism in the so-called Outer Islands, most significantly in Sumatra and Sulawesi. The situation deteriorated till the point that in February 1958 a civil war broke out between the now military- dominated government in Jakarta and its Sumatran competition, the PRRI, or Revolutionary Government of the Republic, led by a mixture of national-level ‘modernist’ Muslim politicians, regional warlords, and many of the local inhabitants. A sister-rebellion in Sulawesi soon joined the Sumatrans. The rebellion, in spite of being heavily supported by the CIA, was rather quickly crushed by mostly Javanese troops loyal to the High Command, ironically with help from both the Pentagon and Moscow. By the time President Sukarno repealed Martial Law in May 1963, the army had entrenched itself in national power and refused to tolerate any further nation-wide elections on grounds of ‘national security.’ But, protected by Sukarno, who used it to counterbalance the dangerous anti-communist Army leadership, the PKI rapidly expanded its popular support by putting its energies into its mass organizations, rather than the parliamentary Party. By early 1965, it was the largest communist party in the world outside the Communist bloc, with over three million members, and perhaps eighteen million followers in its mass organizations: for women, students, intellectuals, peasants, agricultural labourers, workers, fisherfolk, youths, artists and so on. (It was far better organized and disciplined than its political- party competitors). The shift had momentous consequences. Electoral politics are punctuated in time from this election to the next; but mass organization politics are tensely ceaseless, day in day out, especially when no elections are foreseeable.
In the early 1960s Indonesia became increasingly polarized between right and left. A major factor was economic decline and an inflation that eventually became beyond control. People on fixed salaries and pensions, mostly civil servants, tried to maintain their standards of living by corruption, embezzlement, and investing in farm land. This last not only put pressure on land-hungry small farmers, tenants, and rural labourers, but clashed with the PKI’s attempts to enforce a weak land reform law, fiercely resisted by landowners old and new.
Where such landowners were respected ulamas and rich hajis, resistance was often couched in terms of religion versus atheism. Many of them shrewdly donated surplus hectares to mosques as unalienable wakafproperty, and sat on the boards administering these gifts. Now religious, no longer personal private properties they were difficult for the PKI to attack, since even poor and land hungry Muslims would come militantly to their mosques’ defence. Generally speaking, the collapse of the currency helped to create a pervasive atmosphere of fear, uncertainty and anger. These tendencies help to explain why the largest and worst massacres took place in the country’s villages, where land was most seriously contested and the big-party mass organizations were most active.
The fatal weakness of the PKI emerged from its decision to take the parliamentary road. It was not an irrational decision, given the vast extent of the archipelagic country and its huge ethno-religious diversity, as well as the Party’s commitment to ‘national integrity,’ and the menacing proximity of America’s armadas and air power. But it meant that the Party was mostly above ground, its members well known nationally and locally, and it had no armed power of its own at all. The PKI attempted to substitute for this weakness an increasingly harsh rhetoric, which did not add to its real power and frightened its every-day enemies. Meantime, the anti- communist army leadership increasingly backed, openly and surreptitiously, rightwing social, political, religious, and intellectual organizations. Communism was banned within its own ranks.

 

Origins of the Slaughter

Army leaders, helped by advice and half-concealed support from both the Pentagon and the CIA – then reeling under heavy reverses in Vietnam – had long been looking for a justification for a mass destruction of the Party. Now the September 30th Movement and the murder of the six generals provided the opening they awaited. Almost immediately the army-controlled media started a lurid and successful campaign to convince the citizens that the Movement was simply a tool, manipulated behind the scenes by the Party. By no means was it an internal military mutiny. The communists were said to have been planning a vast extension of the murders to the civilian population all over the country. The army’s campaign began on October 3, when the bodies of three of the generals were exhumed from a dry well in a remote part of the Air Force’s Jakarta base. (They had not been killed at home, but kidnapped to this area and then shot dead). The media, using blurred and retouched photos of the bodies, claimed that the victims had had their eyes gouged out and their genitals sliced off by sex-crazed communist women. (Many years later, thanks to military carelessness, the post-mortems written up on October 3 by experienced forensic doctors, and directed personally to Suharto that same day, came to light. No missing eyeballs or genitals, just the lethal wounds caused by military guns.). In a move that would have pleased Goebbels, the Movement’s full name was deleted in favour of Gestapu (GErakan September TigA PUluh). No one noticed that the word order here is impossible in the Indonesian language, but is syntactically perfect in English. Very few Indonesian generals then had perfect English). On top of the hyperinflation, this cunning Big Lie propaganda had the desired effect: massive anti-communist hysteria.
The coolly-considered plan of Suharto and his henchmen for the physical and organizational destruction of the Party was based on the huge numbers of its members, affiliates, and supporters. To accomplish this mission as rapidly as possible, army personnel were not enough; civilians had to be involved on a large scale, with half concealed military direction, financing, intelligence, transportation, and even supply of weapons. As secretive corporate bodies notionally devoted to external defence against foreign enemies, armies almost never boast about mass murder (see the mendacious handling of the Rape of Nanking by the Japanese military and the near-genocide of Armenians by the Turkish army). International scandal was to be avoided as much as possible. National armies are not supposed to slaughter their fellow-citizens, especially, as in the case of the PKI, if they are unarmed and put up very little resistance.
Who were the primary collaborators? The two provinces with the highest number of victims, Muslim East Java and Hindu ‘Paradise Island’ Bali are exemplary. Both provinces were densely populated, ethnically quite homogeneous, and with strong, conservative, traditionalist leaderships. The key thing to bear in mind when we come to consider North Sumatra) is they were longstanding strongholds of the two well-rooted legal, ‘national’ political parties, other than the PKI, both with very large organizational and popular bases. In East Java it was the traditionalist, orthodox Muslim Nahdlatul Ulama, with its militant youthful-male affiliate Ansor. In Bali, it was the PNI (National Party) led locally by landowners, Hindu priests, and members of the two upper castes of Satrias and Brahmins. Small Catholic and Protestant parties with their affiliates were also used in places where these religious minorities were influential. (The large ‘modernist’ Muslim party, Masjumi, fiercely anti-communist, was organizationally unavailable, since it been banned and disbanded in 1959 for its role in the civil war of 1958-59, of which more later).
These civilians were not professional killers. Once the massacres were over, they ‘returned to ordinary life,’ while the military went on killing large numbers of people in East Timor, Atjeh and Papua over the final two decades of the Suharto dictatorship. Many of them, in an atmosphere of media-generated hysteria, genuinely believed that “they will kill us if we don’t kill them first.” Needless to say, the military had no interest in punishing any of those involved, but their immunity was also guaranteed in part by the national institutions to which they were affiliated.
Aftermaths? During his brief presidency (October 1999-July 2001) Abdurrrahman Wahid the charismatic, ‘progressive,’ and politically astute Nahdlatul Ulama leader, decided to ask forgiveness from surviving ex-communists. He did so, however, not for individual killers, but for Ansor in particular and the NU in general. (No other national-level politician has followed his example). More striking is the fact that over the past decade many young members of Ansor, born well after 1965, began systematically to help communists who had managed to survive the massacres and years and years of brutal imprisonment. Fairly recently a reconciliation meeting was held in Jogjakarta between NU and ex-communist women. Everything went well, until an elderly communist described in detail how she had been raped and tortured by Ansor members. As she spoke a young Muslim girl stood up, ashen-faced, and then fainted. Among the rapists and torturers she recognized her own father. It is interesting to note that, quite early on, stories circulated widely that ‘amateur’ killers had mental breakdowns, went mad, or were haunted by terrifying dreams and fears of karmic retribution. Otherwise, silence. Nothing to boast about in public or on TV, one might say.

Medan and North Sumatra: Local History

Joshua’s Medan/North Sumatra was and is very different. The strange, dull name already tells one something. It simply means ‘field’ or ‘open space.’ It was the last major city begotten by Dutch colonialism — beginning to rise only in the 1870s and 1880s, when the colonial authorities was realized that the surrounding fertile and near-empty flatlands were perfect for the development of large-scale agribusiness — tobacco, rubber, palm-oil, and coffee plantations. One of the earliest oilfields in the colony was also discovered there just in time for the automotive revolution. The area was thinly inhabited by Malays, related to the Malays across the narrow Straits of Malacca in today’s Malaysia. In so far as there were any rulers at all, these were very small-scale and without much armed power, even if some called themselves ‘Sultan.’ For their own reasons, the Dutch protected these petty rulers and allowed them to share in the profits of the expanding economy; but the ‘Sultans’ had to do what they were told.
Medan was created in the era when the Dutch colonial regime abandoned monopolistic mercantilism and adopted British-enforced economic liberalism and open markets. Hence a motley crowd of investors — Dutch, British, German, Austrian, American, and eventually Chinese and Japanese – poured in. From the start there was the huge problem of creating a submissive labour force. The local Malays were too few and anyway not interested, and the large numbers of young Chinese imported from Southeast China and Malaya-Singapore soon proved too refractory and mobile to be long usable. The answer came with the recruitment of indentured labourers from poverty-stricken, overpopulated Java. It was a kind of modern slavery. Labourers were not only pitilessly exploited, but had to sign contracts preventing them from quitting and making sure that their ‘debts’ to the companies that transferred them to Sumatra could rarely be repaid — thanks largely to company stores. Thus, at least until the onset of the Great Depression, Medan was a bit like a Gold Rush town. One can watch the process by comparing the figures in the only two censuses the colonial rulers ever held. 1920: 23,823 natives, 18,247 so-called foreign orientals (Chinese, Arabs, Indians) 3,128 ‘Europeans’, who included Japanese, for a total of 45,248. 1930: 41,270 natives, 31,021 Foreign Orientals, and 4,293 ‘Europeans’, for a total of 76, 544. It was the only significant Indies city in which the native population had only a tiny 53% majority. (The 1930 total population was a bit smaller than the capital of today’s Solomon Islands; meantime Medan has grown to over 2 million). From Minangkabau West Sumatra, Atjeh, and Batak Tapanuli came traders, newspaper and magazine publishers, reporters, ulamas, and Protestant small businessmen, schoolteachers, preachers and low-level officials . Non-indentured Javanese moved in too, serving as small and medium merchants, lawyers, newspapermen, teachers, foremen, accountants, nationalist activists, and civil servants. The Field was thus far more variegated than any other Indonesian city, including even the capital Batavia (Jakarta today): Europeans of various kinds, Chinese, Americans, Indians, Japanese, Arabs, Minangkabau, Bataks of many sorts, Atjehnese, Javanese and so on. None formed a dominant majority. As a consequence, religious variegation too: Protestant British, Dutch, Americans, Germans and Toba Bataks, Catholic Dutch and Austrians, Confucian and Buddhist Chinese, Hindu and Muslim Indians, strong Muslims like the Minangkabau and Atjehnese, and syncretic Hindu-Islamic Javanese. But of course, there was always a stable racial hierarchy, with Whites and ‘honorary-white’ Japanese at the top, Chinese, Arabs and Indians in the middle, and natives mostly at the bottom. The Field also was notorious for its Wild West social mores – gambling and prostitution were widespread, and handled by mainly Chinese taukes and a mixed ethnoracial rag- bag of thugs. (To get a nice picture of Medan at that time, one can profitably read the final, confessional chapter of Mangaradja Onggang Parlindungan’s weird masterpiece, Tuanku Rao). Opium was a state monopoly.
In early 1942, the Japanese military, having disposed of the British in Malaya and Singapore, took over the Dutch East Indies in a few weeks.
Sumatran and Bornean oil was the military’s main interest, but the plantation economy also fell into hands. However, effective Allied bombing of Japanese shipping soon made the export-oriented agribusiness economy collapse, leaving in place only domestic demand and the military’s local needs. In North Sumatra, the indenture system broke down to make way for smallholder producers of foodstuffs like rice, vegetables, tea, and coffee, as well as castor oil. To make this new wartime economy work the Japanese authorities opened the door to ‘illegal’ occupiers of agribusiness lands, including a huge wave of Protestant Toba Bataks from the interior.
After the American atom-bombing of Hiroshima and Nagasaki, the Japanese state surrendered unconditionally, but several months passed before the British and Dutch could bring colonial military power back to the Indies, and in this vacuum the Republic of Indonesia was born on August 17, 1945. In the exhilarating, chaotic first year of the Revolution (1945-46), there were a number of regions in Sumatra and Java which experienced vengeful revolutionary onslaughts on ‘collaborators’ with Japanese and Dutch, semi-feudal local aristocracies, abusive civil servants, and so on. The most chaotic and bloodthirsty of these occurred — unsurprisingly – in North Sumatra. The local petty sultanates were overthrown with ease; many of the Malay ‘aristocrats’ were murdered and their wealth stolen or confiscated. Indonesia’s greatest poet, Amir Hamzah, was among the victims. Toba Bataks, Atjehnese, Simalungun Bataks, and Javanese seized Japanese or Dutch guns, and fought each other for the spoils without being able to establish any coherent political order. The Republic’s Socialist-dominated government was appalled by all this, knowing that it would blacken the country’s name overseas, enrage colonial-era investors wanting their properties back, and alienate possible diplomatic allies. Gradually, with military help, some kind of order was established, after which the Dutch succeeded in reoccupying Medan’s plantation belt. But not for long.
In December 1949, after four years of intermittent war and negotiations, the Netherlands signed over sovereignty of the old colony to a ‘Federal Republic of Indonesia,’ one of whose components was North Sumatra (then still called East Sumatra), headed by surviving local aristocrats. But within a year federalism disappeared, the aristocrats succumbed, and today’s Unitary Republic was established. The central condition of this transfer of sovereignty, insisted on by the rapacious Americans, was that all Dutch (and British and American) pre-war properties be returned to their colonial-era owners. The situation was particularly volatile in the surroundings of Medan. Even in the last two decades of colonial rule, the field had become a hotbed of anticolonial nationalism. This trend accelerated in the last year of Japanese rule and after the Declaration of Independence. The radical language of ‘Revolution’ made a deep impression too, mostly for the good. But ‘Revolution’ also allowed hardened criminal elements to operate under its aegis, sometimes with half-genuine revolutionary commitment.
North Sumatra was a natural zone for successful recruiting by a reborn PKI,?which had been suppressed by the Dutch after the failed uprisings of 1926-27 and later by the Japanese military. The single most militant organization there in the 1950s was the Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia, or Sarbupri, a huge union for plantation labourers, whose mass base lay in the once indentured Javanese labour force, combined with leadership mostly provided by educated Javanese and Protestant Batak activists. It is useful to note that the PKI Politburo, headed from 1951 on by D.N. Aidit, had real trouble with Sarbupri’s militancy, since the party, having chosen to join the parliamentary system (at the national and local levels) was worried by unauthorized local revolutionary activities which could damage its cautious political strategy. A number of Sarbupri leaders were demoted, kicked out, or disciplined. Sarbupri also got political support from the smallholder migrants of the Japanese occupations whom the returning white planters were eager to kick out or subdue. Strikes in Tandjung Morawa, in the plantation belt, only 14 kilometers from Medan’s city centre even brought down one of the early constitutional-era cabinets.
Medan proved a specially difficult city to handle from Jakarta because there was no ‘traditional’ social order, to work with, and no ethnic, party-political, or religious group in a dominant position. It also contained, proportionately, the highest number of ‘foreign Asian’ inhabitants. Situated close to Singapore, it was also notorious for its talented smugglers. In addition, the fractious local military often created additional problems.
When the Revolution of 1945 broke out, the national army was formed in a very unusual way. The core of its middle- and upper-echelon leaders had been low- level NCOs and junior officers in Japanese-created auxiliary forces trained to help the Imperial armies, if and when the Allies landed, in local guerilla warfare, Since Sumatra and Java were controlled by different Japanese armies not subordinated one to the other, the Peta in Java and the much smaller Giyugun in Sumatra had no organic connection. Almost all recruits to the new national army were in their 20s, no matter what posts they held, so that it was usual for commanders to be chosen by their own men, rather than by any higher authorities. In the 1950s therefore, the High Command in Jakarta had great difficulties in controlling local, and locally popular, military officers, who frequently refused to carry out orders and sometimes acted like warlords. Medan was a striking case. The Protestant Toba Batak commander for the seven years between 1950 and 1957 was Colonel Simbolon, who controlled large scale smuggling operations through Medan’s port, and refused to be transferred. But when he joined the anti-Jakarta coalition, which in February 1958 started the PRRI rebellion,1 he was quickly toppled by a counter-coalition of the High Command, leftist local Javanese juniors, and the clique of his successor, Lieut. Colonel Djamin Ginting, a Karo Batak who claimed to speak for Karos oppressed by their distant Toba cousins. Once installed, Ginting turned on the leftist Javanese officers. Many Islamic organizations, mostly controlled by Minangkabau, who also supported the PRRI, were crippled by its defeat and the ban on the Masjumi modernist Islamic party on the grounds of rebellion.
The other crucial development came from the mess created by President Sukarno’s rash decision in December 1957 to nationalize all Dutch enterprises in retaliation for The Hague’s constant refusal to settle diplomatically the conflict over Western Papua, which was supposed to have been solved early in the 1950s. Takeovers were initiated by unions affiliated with the PKI’s secular rival, the PNI, but the communists quickly joined in. Not for long. The Army High Command used its emergency powers to take control of all the nationalized enterprises, claiming that they were vital assets for the nation. For the first time in its history the military obtained vast economic and financial resources, especially plantations, mines, trading companies, utilities, banks, and so forth. Needless to say, strikes were forbidden in all these sectors. Since these sectors, owned hitherto by foreigners, were those where leftist and nationalist unions had had the greatest freedom, the military had to develop an effective corporatist counterforce. In partial imitation of the PKI’s SOBSI, a nationwide
federation of its affiliated unions, the army created SOKSI. Its name indicated the intentions of its creators. K stood for karyawan, a corporatist neologism for ‘functionary,’ aw its membership included everyone – management, office staff and white-collar workers, as well as labour. One could think of SOKSI as an agglomeration of ‘company’ unions. Thus the B in SOBSI, standing for Buruh (labour), was to be eliminated.
In the Medan area, and in the face of SOBSI’s well-established presence, the military needed substantial manpower outside its own active ranks to impose its will on the huge plantation belt. It so happened that an instrument was at hand. In 1952, the Army Chief of Staff, the Mandailing Batak A.H. Nasution, was suspended for his role in a failed mini-coup in Jakarta. Still young and ambitious, he decided to form an electoral organization of his own, which he called IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan, or League of Supporters of Indonesian Independence), described as a movement opposed to the existing major parties, especially the PKI. In the 1955 elections, it won only four seats, but it was evident that the strongest of its bases lay in Medan. In that year, Nasution was reinstated as Army Chief of Staff by Prime Minister Burhanuddin Harahap, scion of a clan of Southern Bataks (Angkola) well comnnected to the Nasution clan — but he kept control of IPKI. After the crushing of the PRRI, but with Martial Law in solid place, IPKI developed a ‘youth wing,’ parallel to those of the major legal parties, which came to be called Pemuda Pantjasila, nominally composed of retired soldiers and civilian veterans of the Revolution. The key figure in this Pemuda Pantjasila was another Mandailing Batak, a serious Medan gangster and ex-boxer called Effendy Nasution. 2 These gangsters had had their own clashes with the PKI youth organization, Pemuda Rakjat, over ‘turf’ as well as ideology, and were ferociously anti-Communist. But as members of a ‘national organization,’ sponsored by the top Army officer, they had excellent protection, also for their protection rackets. Over the six years between 1959 and 1965 the military and the Medan gangsters collaborated more and more closely with each other. The PP significantly helped SOKSI to control the plantation belt against formidable SOBSI/Sarbupri resistance. Thus when Suharto decided to inaugurate the massacre of communists, the Medan underworld, dressed up as Pemuda Pantjasila, was ready to ‘help’ and accustomed to carry out ‘confidential’ Army directives.
The contrast with the huge Javanese plantation belt is striking. We have seen how in this zone the army could rely on the Nahdlatul Ulama’s huge, and legal, mass- organizations, as well as the authority of the mainly Javanese territorial civilian bureaucracy, manned heavily by conservative elements in the PNI. In Medan, the NU presence was minimal, the PNI was factionalized, while the once-powerful modernist Muslim party Masjumi had been banned in 1959. No united civil bureaucracy existed in such an ethnically complex melting pot. This is why, when the massacres drew to an end, NU and Ansor members in Java generally returned to ‘normal’ religious life (and soon came into conflict with the military), while Medan’s gangsters returned to another ‘normal life,’ of extortion, blackmail, ‘protection,’ gambling dens, brothels and so on, while staying close to the military. But with new patrons, as time passed. General Nasution, now retired, gradually faded away. Eventually, in 1980, the PP’s leadership went to Yapto Soerjosoemarno, the Eurasian son of a Surakartan aristocrat and general, and a Jewish-Dutch mother. Yapto, ice-cold mercenary killer, and big-game hunter had long been close to the Medan gangsters, but was also a relative of Mrs. Suharto. Officially, PP was an independent organization, but it always supported Suharto and his policies, and helped to enforce the steady series of electoral victories by Golkar, the regime’s nonparty party-of-the-regime. It remained loyal to its patron right up to his abdication. (Since then, it has found no steady patron, and its power and unity have visibly declined). Meantime, the NU, a national party, tried its best to compete with Golkar in elections, and for a time was the most significant component of the impotent legal opposition.

 

Petrus

It is instructive to note what happened when Suharto decided, in 1983, to liquidate substantial numbers of petty gangsters. (In the press the killers were initially termed penembak-penembak misterieus i.e. mysterious shooters, quickly and sardonically given the acronym Petrus, i.e. Saint Peter, since the operational mastermind was Catholic, Eurasian Lieutenant-General Benny Murdani). In Java several thousands were brutally murdered, in the dead of night, by Army commandos in mufti. In Medan their opposite numbers went untouched. The reason for the difference is clear. In 1980, Central Java was unexpectedly rocked by a coordinated wave of violence against local Chinese, in which petty gangsters played a visible role. Many of these people had worked as electoral enforcers for Suharto’s éminence grise, Major-General Ali Murtopo, who also headed Suharto’s private political intelligence apparatus (Opsus). For an always-suspicious tyrant, it looked as if his once-trusted accomplice might be flexing his own political muscles, to show what his shady apparatus might do before and during the next elections. The unexpected and unauthorized anti-Chinese violence hit Suharto’s nerves in another way. 20th century Java had a long history of popular Sinophobic movements, which could spread alarmingly fast if the circumstances were suitable. Furthermore, the successes of Suharto’s New Order ‘development’ economy depended heavily on the energies of the country’s Chinese, whose safety and prosperity were excellent signs of stability in the eyes of foreign investors. Thus the liquidation of Murtopo’s gangster network can be understood both as reassurance to the Chinese, and as depriving Murtopo himself of any independent political power. Not long afterward, he was exiled as Ambassador in Kuala Lumpur where he succumbed to a heart attack. Nothing like this happened in distant Medan, since the gangsters were reliable allies of the local military, not dangerous minions of a key figure in Suharto’s own Jakarta entourage. If, as periodically happened, they were behind anti-Chinese violence, the main motive was not Sinophobia, but a raising of the level of protection payments.3 It is instructive, one may note in passing, that in his bizarre semi-ghosted memoir, Otobiografi: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Autobiography: My Thoughts, Statements and Actions) Suharto boastfully took responsibility for these extrajudicial killings, in the following dishonest manner: “The real problem is that these events [Petrus] were preceded by fear and anxiety among the people. Threats from criminals, murders, and so on all happened. Stability was shaken. It was as though the country no longer had any stability. There was only fear. Criminals went beyond human limits. They not only broke the law, but they stepped beyond the limits of humanity. For instance, old people were robbed of whatever they had and were then killed. Isn’t that inhumane? If you are going to take something, well, take it, but don’t murder. There were women whose wealth was stolen and other people’s wives were even raped by these criminals and in front of their husbands. Isn’t that going too far? Doesn’t that demand action? [...] Naturally, we had to give them the treatment[original in English], strong measures. And what sort of measures? Yes, with real firmness. But that firmness did not mean shooting, bang! Bang! Just like that.. But those who resisted, yes, like it or not, had to be shot……. So the corpses were left where they were, just like that. This was for shock therapy [original in English] so the masses would understand that, faced with criminals, there were still some people who would act and would control them.” But the dictator never boasted about his masterminding the massacres of 1965.
With this comparative background in mind, it becomes easier to understand the peculiar impunity exhibited by Joshua’s collaborators. They had been professional criminals all their adult lives, and if some of the leaders had political ambitions these were essentially local or provincial, aiming no higher than the governorship of North Sumatra, and far removed from Jakarta. In power, they pursued traditional gangsters’ interests, money, respect (fear), immunity from the law, and some political positions. They were not associated with any nationally-important political or religious organizations beyond Suharto’s own Golkar, which they served obediently. They had worked with the military from well before the massacres, and carried out the killings of communists with savage efficiency. They did not organize serious Sinophobic violence after 1966, nor did they put the squeeze on local foreign investors. One could say that, in an odd way, they even regarded themselves as a sort of half-hidden left hand of the New Order Leviathan: uncivil servants.4 Best of all, when Suharto turned on gangsters in Java, the ‘boys’ were left untouched. Not surprisingly, there was no question of Abdurrahman Wahid’s plea for forgiveness.
Nonetheless, we can surmise that they had their disappointments. One of these must have been lack of official and national recognition for their role in the massacres, the one moment in their otherwise humdrum criminal lives where they could imagine themselves as among the saviors of their country. The problem lay with ‘Jakarta,’ and the stance that Suharto and his henchmen took with regard to the slaughter. The striking thing was that these ruling circles handled the annual commemorations for 1965 by largely concentrating on October l’s first victims — as national heroes. Every town had streets named after these generals, and in Jakarta a special museum was created in their heroic honour. A state-sponsored film – for which annual viewings were compulsory in all schools and colleges – consisted entirely of mourning for the generals, and execration of the diabolical PKI. But in Medan, no general, or indeed any military officer, had been killed.
Furthermore, the basic official account of the last three months of 1965 depended on a rhetoric of popular fury at PKI bestiality. American journalists at the time liked to explain, in colonial-speak, that the primitive population had gone amok. The military’s propagandists employed this idea, describing the Army’s role as curbing and calming down this wave of ‘spontaneous’ popular violence. (In fact, there is overwhelming evidence that the massacres in Central Java started with the arrival of the red-beret commandos in mid-October, and in East Java one month later when these professional killers moved east.)
There were, thus, no heroic slaughterers honored by the Suharto regime. The most notorious red-beret officers never made it up to the top levels of the military. Finally, the euphemistic official language of the regime precluded heroism. Thus communists arrested by the military, then executed or imprisoned for years without trial, were said to have beendi-amankan, which can be translated as ‘secured,’ for the sake ofkeamanan or ‘public’ security. In later years, when generals got the itch to write their memoirs, they used the same euphemisms. They had ‘secured’ communists, not least to protect them from ‘the anger of the people.’ The regime never boasted about the massacres and never announced any figures of the number who had died. This entire propaganda strategy, also aimed at foreign audiences, left no place for ‘heroic killers’ in Medan’s imagery. But hadn’t the gangsters helped to save the country? So, willy-nilly, they set up their own monument to themselves, a 30 foot high chrome ‘66’ next to the city’s railway station. An ignorant traveller could take it for a logo for some new fast-food competitor for McDonalds.
Furthermore, had these old timers been adequately rewarded in practical terms? If one looks at the two killers featured in Sungai Ular, one can see that they are actually nobodies. Elderly men, with decaying muscles and petty bourgeois clothes and homes, few visible signs of prestige, no medals, only local fear. To be sure, the top gangsters have acquired splashy mansions, luxurious cars, expensive kitschy jewelry and wristwatches, and some important but local official posts. But these emoluments were not, primarily, immediate rewards for yesterday’s ‘heroism,’ nor were they much then publicized, but rather evolved incrementally over mundane decades of dictatorship and criminality. They are not ‘in national history,’ in a country where national history is very important, and national heroes abundant.
This condition helps to explain some of the peculiarities of the figures we can see in Joshua’s films. His camera offers them the possibility of commemoration, and transcendence of age, routine, and death. When the more ghastly of the two killers in Sungai Ular is shown in his petty bourgeois home with his wife and family, he is renarrating some of the most terrible tortures and murders that he inflicted. The family is used to this endless domestic reenactment. His plump wife giggles to keep him happy, and the children pay no attention at all. He boasts of his magical powers, saying that the widows of communists come to him for healing. True? Maybe, but their arrival at his house is merely a sign that forty years later they are still afraid of him. His invisible medal is this abiding terror. A kind of dim hierarchy is still visible, when the two veterans have to decide who will play communist and who killer.
They have a commemorative idea about film, actually Hollywood films which they loved from their teens. The Lone Ranger, Batman, Patten, Shane, Samson, MacArthur, Rambo, et al – all real or imaginary men — are figures of immortality for killers who are heroic patriots, not grand gangsters. This doesn’t mean that they don’t live within local cultures – supernaturalism, Gothic horror comics, kitschy melodrama. Joshua thus comes to them as a kind of providential ‘Hollywood’ ally. They will die soon, but maybe he will make them immortal.
Yet they are stuck. They do not have available to them anything that can represent the communists. While Suharto was still dictator, his regime could issue must-watch films showing the bestiality of the PKI, and mourning the murdered generals. But such films have gone out of circulation since his fall 12 years go. The ‘Medan boys’ have nothing like this, and local history of events 45 years ago is gradually headed for oblivion or myth. So some of them have to act the communists themselves, sometimes even in drag . As nationalist gangsters, they have no place in a national history into which the Indonesian Army as a corporate institution with an ‘honorable’ patriotic record can be inserted. Their gangsterism is filmable only in terms of costume, body-language, and kitschy imaginative success. (This attitude resembles the outlook of American Cosa Nostra people, who, journalists report, love going to gangster movies and identify with the FBI!)
At the same time, these old men realize that they are also within a market of industrial fantasies, access to which comes through the American, who is young enough to be their son. This is a market, which, over the years, has increasingly blurred the boundaries between the established genres of heroic war films, gangster films, and horror films, at the expense of the former and to the advantage of the latter. (Shining Shane gives way to cannibal Hannibal Lecter. This condition makes it imaginable to have Apocalypse Now replace Bataan.) But it allows for fantasies not available in 1965. We can take Anwar Kongo as exemplary. He proudly shows himself as a sadistic murderer, but ….. he is haunted, so he enacts, by the ghosts of his victims; but then he congratulates himself on helping to send his prey straight to Heaven, as if in a ‘black mass’ retroversion of jihad theology. He shows his weird authority by forcing (???) his favorite large, overweight, thuggish henchman Herman to dress up as a Communist woman. ‘She’ appears with the depressing glitzy outfit of a well-off, middle-aged transvestite in a TV competition. A real Communist woman, a gaunt, shriveled, terrified widow in her 70s would never do. Actually there are no limits (let’s see what we can do!) except that only he and his boys can appear in the film. There is a kind of despair at work.
This despair is actuated by Joshua. The gangsters reenact whatever they wish and can imagine, but they can not control what “their” film will be like in the end. Joshua is a conundrum. He is there, like Rouch, beyond the camera’s reach, an unseen interrogator, pal, witness, kid, judge, motherfucker. They have no idea how to control him, because they are his actors and there is no final script that they master. He is not part of their film but they are part of his. There are no famous Hollywood films with invisible characters interrogating Joshua’s in them. This is a source of anxiety. (Joshua has written to me that while many of these people trust him almost completely, others are becoming suspicious that he may be betraying them)
The inevitable response is a strange mixture of motivations. Excess first: “Beat this, motherfucker! I sent them all to Heaven and they should be grateful to me.” Second: recourse to the filmic supernatural. “That bastard Ramli was so magically invulnerable that it took us ages to kill him, and we had to cut off his dick first!” Third: pride. Today, forty-five years after 1965, “ they are still terrified of us.” Fourth: hope. “We’ll be famous around the world, even after we die, no matter if young Indonesians don’t want to think about us, and the government will never give us the monuments we deserve.” Fifth: Truthfulness. “There was noamok, and we loyally carried out the instructions of the national army.” Last: the smugness of impunity. “Kid, we can reenact anything at all, and there is nothing anyone, including you, can do to us.” All the same, they are, like everyone else, under sentence of death from the day they are born. They know they will soon be buried, and nobody will give a damn. There is no one who can send them straight to Heaven.

 

Benedict Anderson is the author of Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism and an authority on Indonesian politics and culture. He is professor emeritus of Government at Cornell and an editor of New Left Review.
This article is adapted with a new introduction to a chapter in, Killer Images: Documentary Film, Memory and the Performance of Violence, edited by Joram Ten Brink and Joshua Oppenheimer. Copyright © 2013 Joram Ten Brink and Joshua Oppenheimer. Reprinted with permission of Columbia University Press.
Anderson’s published work on the Indonesian coup of 1965 spans the years 1966-2012 and includes the following:
1. 1966. Benedict R. Anderson, Ruth McVey, and Frederick P. Bunnell, A preliminary analysis of the October l, 1965 coup in Indonesia (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
2. 1972. Java in a time of revolution(Ithaca: Cornell University Press).
3. 1983. Imagined Communities, Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (London: Verso)
4. 1985. In the mirror: literature and politics in Siam in the American Period(Bangkok: Duang Kamol)
5.1990. Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia
(Ithaca: Cornell University Press)
6. 1998. The spectre of comparisons: Nationalism, SE Asia, and the World(London: Verso)
7. 2005.Under three flags: anarchism and the anti-colonial imagination(London: Verso).
8. 2008.Why counting counts: a study of forms of consciousness and problems of language in Noli Me Tangere and El Filibusterismo(Manila: Ateneo de Manila Press)
9. 2012.The fate of rural hell: asceticism and desire in Buddhist Thailand(Calcutta: Seagull Press).
Notes
1 The PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia) was announced after Jakarta rejected an ultimatum demanding Sukarno’s return to being merely a symbolic head of state, the formation of an anti-communist extra-parliamentary cabinet, etc. It was substantially aided, financially and militarily, by the CIA. Its stronghold was Sumatra, and its core leadership came from well-entrenched ‘native son’ officers, though various prominent leaders of parties (mainly Masjumi) were included to give the PRRI a better international reception. Not long afterward, a comparable movement appeared in Sulawesi, which allied itself with the PRRI. It should be added that regional discontent with Jakarta’s policies and growing insubordination among Outer Island commanders had forced the central government to declare martial law for the whole country in March 1957. This declaration can be said to mark the start of the military’s eventual domination of the country over most of the next forty years.
2 Among Batak purists, the Nasution clan was often suspected of mixed blood impurity, i.e. mix of Batak, Minangkabau, Indian, Atjehnese and Arab. This may explain why Effendy’s street title was Effendy Keling (Indian). It is also possible that he was not born into the Nasution clan, but was adopted into it.
3 In late colonial times, the most feared urban gangsters in the Indies were Eurasian and Chinese, i.e. from marginalized social groups. During the Revolution, some of the Eurasians took the side of the Dutch, while Chinese gangsters were recruited into the Po An Tui, a pro-Dutch force which tried to protect Chinese from Sinophobic violence In the 1950s, over 200,000 Eurasians fled to The Netherlands, willingly or unwillingly. Still, as we have seen above, the two most feared killers under Suharto, Murdani and Yapto, were both Eurasians. Chinese gangsters still existed, but Baperki, the dominant political organization for Chinese Indonesians was, under the capable leadership of leftwinger Sjauw Giok Tjhan, mindful of the bad reputation of the Po An Tui, so that it did not have a serious gangster element. After October l. 1965, many Baperki members were killed, tortured, and imprisoned, and the organization was banned as ‘communist’. Hence, ‘on the streets’ Chinese had no organized protection bodies of their own. This situation opened the way for their fellow ‘foreign Asian’ business rivals, especially, in Medan, ‘Indians’ and Arabs’ of various kinds, to take over. If one looks at Joshua’s list of the names of PP leaders and backdoor masterminds, one will be struck by the number of them who are, wholly or partially, of Punjabi, ‘Afghani,’ and Arab stock. All Muslims, of course.
4 In the middle 1980’s I was contacted by a lady lawyer in Germany, asking me to provide professional testimony for a youngish Indonesian pleading for sanctuary. In written correspondence, the man said he had fled to Germany on the advice and with the help of his father, a middle ranking officer in the Army’s military police. He had been a member of a gang, mostly sons of military men, which made its living by ‘guarding’ bars, discos, nightclubs. The gang strongly supported the Suharto government and help to make every election a ‘success.’ Then, out of the blue, came Petrus and he had to run for his life. I told him that since Petrus was aimed solely at gangsters, and this was widely known, the only way to get the German court to believe that they should grant him sanctuary was to admit that he was a gangster. The curious thing is that he could not bring himself to do so, insisting that he had always been loyal to the regime, and where required carried out its policies. This is a perfect example of left-hand bureaucratic consciousness. What, me?

SUMBER: http://www.counterpunch.org/2014/01/24/the-1965-massacre-in-indonesia-and-its-legacy/

Posted by Lembaga Pembela Korban 1965 at 1/28/2014

Pramoedya Ananta Toer: Sukarno

Pramoedya Ananta Toer: Sukarno

Dia – Sukarno – mempersatukan dan memerdekakan negerinya. Dia membebaskan rakyat dari rasa rendah diri dan membuat mereka merasa bangga dan terhormat menjadi orang Indonesia, menjadi satu nasion yang memiliki republik Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia. Semua ini terjadi sesudah 350 tahun kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun pendudukan fascisme Jepang dalam Perang Dunia ke-II. Apa yang dia kerjakan pada 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah tepat sama dengan apa yang dilakukan Thomas Jefferson bagi negeri dan bangsa Amerika pada 4 Juli 1776. Dia menjadi satu-satunya politikus dan negarawan dalam sejarah politik modern umat manusia yang mempersatukan negeri dan bangsanya tanpa meneteskan setitik darah pun. Bandingkan dengan Jendral Suharto yang membantai dan memenjarakan dua juta orang lebih hanya untuk menegakkan rejim yang dia namakan Orde Baru.
Bung karno, begitulah paling senang dia dipanggil, telah memberikan semua bagi negerinya: kedudukan, karier politik sampai bahkan nyawanya demi persatuan, kesatuan dan perdamaian bangsanya. Itulah puncak-puncak kebenaran Sukarno yang untuk selama-lamanya tak pernah akan hapus, betapa pun bahaya desintegrasi dewasa ini mengancam Indonesia akibat warisan politik jendral Suharto. Tetapi berbeda dari pemimpin kebangkitan nasion Amerika itu, Pejoang kemerdekaan dan martabat manusia Indonesia ini tidak mendapat perlakuan adil dari sejarah sebagaimana patut dia terima dan semestinya dia diperlakukan.
Bagi sejumput kecil orang yang jujur dan tajam pandangan, ketidakadilan yang dialami Sukarno sebenarnya sudah lama diketahui, tetapi baru mulai sekarang pada saat kita akan meninggalkan abad 20, kejadian dengan Sukarno berangsur mulai terungkap dan dimengerti. Orang mulai mengerti bahwa Sukarno berada di pihak yang benar – dia bersih dari segala kotoran yang telah dilemparkan ke mukanya pada saat dia sudah tak berdaya berada dalam kerangkeng Jendral Suharto sampai kepada ajalnya.
Pada saat Sukarno bersama Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, cukup banyak politisi dan kaum intelektual Amerika dan Eropa melihat dalam diri Sukarno pembawa sinar pencerahan di negeri-negeri terkebelakang; dia dipandang semacam jelmaan Thomas Jefferson atau Abraham Lincoln. Tetapi anggapan seperti itu tidak berlangsung lama. Sebab, seusai perang Dunia ke-II, seluruh dunia mendadak dilanda suatu gelombang baru maha dahsyat. Ada setan baru lebih berbahaya lagi muncul setelah setan naziisme dan setan fascisme dihancur-leburkan : setan komunis. Perang panas berganti “perang dingin” yang tidak kalah memakan jumlah korban dan penderitaan besar rakyat dibanding dengan perang panas Perang Dunia ke-II, tetapi kali ini gelanggang pertarungannya berlangsung di negeri-negeri Selatan, dan berjalan lebih lama – bukan lima tahun – tetapi memakan seluruh paroh kedua abad ke-20, dan yang paling merasakan kali ini adalah rakyat negeri-negeri berkembang di Asia, Afrika dan Latin Amerika.
Abad 20 mencatat tonggak-tonggak penting dalam perkembangan sejarah dunia. Sukarno menyebut abad 20 sebagai abad kebangkitan rakyat kulit berwarna, abad kebangkitan rakyat-rakyat Asia, Afrika, latin Amerika membebaskan diri dari belenggu kolonialisme barat. Dia sendiri memainkan peran terkemuka dalam menggalang kebangkitan bangsa-bangsa kulit berwarna, mobilisator persatuan Asia-Afrika dengan konperensi Bandung yang historis itu, kemudian gerakan A-A ini juga meluas ke Latin Amerika. Sukarno menamakan Abad 20 juga sebagai era intervensi, era dimana negara kuat dengan bebas dapat mengaduk-ngaduk urusan intern negeri lain sesuai kepentingan politik dan ekonomi yang dikehendakinya. Dari segi hubungan ketata-negaraan, apa yang disebut era intervensi itu ditandai dengan munculnya satu fenomena paling baru abad-20: kejayaan dan kecanggihan permesinan intelligent. Mereka menjadi kekuasaan di dalam kekuasaan; negara di dalam negara. Badan-badan inteligent ini menjadi kekuasaan iblis yanh lebih berkuasa dari pemerintahan yang resmi di dalam suatu negara. Merekalah yang mengatur kemana dunia harus menjurus; kearah mana suatu negeri harus berjalan. Mereka pulalah yang menetukan bahwa kepala-kepala negara seperti misalnya John F.Kennedy, Lumumba, Nkrumah, Modibo Keita, Sukarno, dan Allende, harus turun dari pentas politik dunia. Itulah pertanda lahirnya zaman tiran-tiran dan diktator baru yang resmi, yang sah dan terhormat, ditolerir dan diakui dalam pergaulan antar negara. Itulah masanya kelahiran ketidakadilan yang suci, pemerkosaan hak-hak azasi yang sah, pembunuhan massal yang adil. Abad 20 adalah era kejayaan organisasi intelligent! Dan panggung tempat penguasa-penguasa intelligent itu menyutradarai lelakon para tiran resmi ini terjadi di bumi kawasan selatan yang disebut negeri-negeri berkembang. Kekuasaan negara dalam negara inilah yang menentukan seluruh strategi dunia bagaimana melibas komunisme, bagaimana memenangkan perang dingin setelah melibas naziisme Hitler, Fascisme Mussolini dan militerisme Jepang. Pemimpin-pemimpin visioner, seperti John kennedy dengan wawasan The New Frontiernya dan Sukarno dengan The emerging forcesnya, cuma menjadi penghalang yang dengan segala cara harus disingkirkan. Strategi organisasi maha-kuasa ini dalam menumpas Komunis di Eropa Barat adalah jelas: membanjiri negeri-negeri itu dengan dana dan sandang-pangan. Tetapi berbeda sama sekali dengan Eropa Barat, resep yang digunakan di Asia, Afrika, latin Amerika, tempat lahan sasaran mereka menanam modal mereka, bukanlah kucuran dana, bukan Marshall Plan, tetapi kiriman senjata dan menciptakan rejim-rejim militer setempat sebagai penguasa atau kekuasaan dalam kekuasaan. Rejim militer seperti Mobutu di Afrika dan Suharto di Asia yang menginjak-injak hak-hak Azasi manusia mereka restui asal saja dilakukan atas nama rakyat, diajak bermitra memperkaya diri tanpa batas bersama modal asing. Memenjarakan dan membunuh rakyat tidak peduli jumlahnya, selama semua itu dilakukan atas nama demokrasi demi menumpas komunis. Dalam konteks situasi seperti itu citra Thomas Jefferson yang tadinya melekat pada Sukarno mendadak sontak berubah menjadi agen komunis berbahaya, karena Sukarno dianggap memberikan kesempatan bagi kaum komunis memperluas wilayah pengaruhnya. Itulah paradigma abad 20 kubu kapitalis barat: kekuatan dan kekuasaan militerisme lokal mengkerangkeng dinamisme dan emansipasi rakyat, demi stabilisasi politik guna meratakan jalan bagi kiprahnya penanaman modal.
Kampanye fitnah pada awalnya dimulai dengan menuduh Sukarno sebagai kolaborator militerisme Jepang, kemudian dia menjadi diktator dengan konsep demokrasi terpimpinnya, selanjutnya dia kejangkitan megalomania yang mau membangun dunia baru dengan distribusi kemakmuran yang lebih adil, padahal ekonomi negerinya sendiri –begitu katanya—tak diurus sehingga membikin rakyatnya melarat.
Benarkah apa yang dilemparkan ke muka Sukarno itu? Bukan saja politisi, ada juga pakar ilmu sosial dan sejumlah wartawan –terutama Belanda bersama rekan-rekan Indonesianya yang sepemikiran –ikut mengunyah-ngunyah sampah kotor itu. Sukarno kolaborator militerisme Jepang? Pada waktu dia dalam tahun 30-an berada dalam tahanan pemerintah kolonial Belanda, menjelang Perang Dunia ke-II, dia sudah menulis surat kepada Gubernur Jendral Belanda tentang bahaya fascisme jepang dan menawarkan kerjasama kaum nasionalis yang dia wakili untuk melawan musuh bersama itu. Pemimpin nasional Indonesia lainnya, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, menawarkan hal yang sama, akan tetapi tawaran dari tiga pemimpin terkemuka Indonesia ditolak oleh Belanda. Namun sekurang-kurangnya Hatta dan Sjahrir dibebaskan dari pulau pembuangan di kepulauan Maluku dan dikembalikan ke Sukabumi di Jawa, tetapi sukarno tetap ditahan di Bengkulu-Sumatera sampai tentara Jepang datang menduduki Hindia Belanda.
Belanda dalam beberapa hari takluk kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia dan rakyatnya termasuk Sukarno bulat-bulat ke tangan kekuasaan militeris Jepang. Orang sehat tentu bertanya: apakah ada hak moral Belanda atau siapa pun di dunia barat untuk menuduh Sukarno macam-macam bila dia menggunakan kesempatan yang terbuka baginya untuk membangunkan kesadaran nasional pemuda dan rakyat Indonesia agar bangkit siap menyongsong kemerdekaan tanah-air yang dia perjuangkan sepanjang masa hidupnya? Apa yang dikerjakan Sukarno selama pendudukan Jepang adalah suatu tugas politik maha-besar yang tidak mudah dapat dibayangkan orang sekarang. Di bawah hidung militerisme Jepang dengan kharisma pribadinya yang besar dia membangkitkan semangat rakyat yang beratus tahun dikatakan indolent menjadi matang menyala-nyala guna mempersiapkan diri rela berkorban jiwa-raga menyongsong kemerdekaan. Dunia kemudian mengenal heroisme pemuda Indonesia yang pada 10 November 1945 mengorbankan segalanya menghadapi kekuatan mahadasyat tentara sekutu pemenang Perang Dunia ke-II untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Sukarno diktator? Sedikitpun dia tidak punya bakat untuk menjadi seorang diktator. Hati nuraninya terlalu anggun, dia terlalu diilhami nilai-nilai Barat kalau tak mau dikatakan menjadi korban nilai-nilai yang dia sanjung-sanjung dan junjung tinggi : demokrasi dan idée-idee Entlightment revolusi Prancis. Justru oleh karena itu pula, Sukarno tidak akan mampu membangun Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Jendral Suharto. Pembangunan Indonesia atau lebih tepat pembangunan di Indonesia selama Rejim orde baru Suharto yang dipuja-puja oleh dunia Barat, memang betul hanya mampu dilakukan oleh Suharto. Sebab untuk itu mutlak diperlukan orang yang tidak punya hari-nurani, orang yang bengis tega hati sanggup membunuh dan menjebloskan siapapun dalam penjara kalau dia membutuhkan tanah untuk lapangan golf atau segala macam proyek lain yang dia dan anak-anaknya ingin miliki.
Bagaimana dengan “Demokrasi terpimpin” Sukarno? Justru dalam butir ini tidak ada satu negara demokrasi Barat pun mempunyai hak moreel untuk menuduh sukarno meninggalkan demokrasi dan menempuh diktatur lewat konsep demokrasi terpimpinnya. Bukankah justru Sukarno yang dikhianati oleh Barat yang demokratis itu? Apakah itu demokrasi barat yang dibangga-banggakan? Demokrasi Barat memang betul demokrasi, tetapi hanya untuk di dalam negeri mereka sendiri! Untuk di luar negeri, demokrasi barat itu tidak ada dan boleh tidak berlaku. Bukankah bagi demokrasi barat sah-sah saja menjajah dan menguras kekayaan negeri –negeri lain?
Sukarno menjadi Presiden secara formal selama 20 tahun, 1945-1965. Sebenarnya dia cuman enam tahun terakhir 1959-1965 berkuasa; dalam arti memegang langsung pemerintahan dimana dia kemudian meluncurkan gagasan “demokrasi terpimpin”nya. Mengapa dia berpaling ke demokrasi terpimpin? Padahal selama Sukarno aktif dalam politik, mulai zaman mahasiswanya, sampai dia menjadi presiden selama 14 tahun sampai 1959, tidak pernah dia satu kali pun menyinggung apalagi membela “demokrasi terpimpin”. Juga tidak dalam puncak dari segala pidatonya yaitu pidato bersejarah 1 Juni 1945 yang telah melahirkan wawasan politik pancasila, ideologi negara Republik Indonesia yang diterima bulat sampai detik sekarang ini. Silahkan teliti semua tulisan dan semua pidatonya yang beribu-ribu jumlahnya itu! Jadi sekali lagi mengapa Sukarno dia pilih demokrasi terpimpin? Tidak lain karena dia terlalu berkukuh pada demokrasi ala barat. Walau pun dia tidak setujui berbagai praktek penerapannya, tetapi sebagai demokrat sejati dia ikuti kemauan Hatta, Sjahrir dan berbagai pemimpin Indonesia lainnya yang bergilir memegang tapuk pemerintahan sesuai dengan Azas demokrasi pola barat. Akibatnya Indonesia memiliki 60 partai politik yang beberapa bulan sekali boleh berganti-ganti kabinet.
Sukarno terpaksa menghentikan hura-hura demokrasi Barat yang mengacau itu. Dia memperkenalkan demokrasi terpimpin yang mereorganisasi 60 partai politik menjadi 11. Suatu langkah yang dia selalu namakan sebagai suatu Notwendigkeit, suatu political neccecity. Tetapi itulah adalah diktatur! Sebaliknya bila Jendral Suharto sebagai kuda pentagon membubarkan semua partai politik dan menyisakan dua partai politik yes-man saja untuk sekedar menjadi ornamen demokrasi disamping partai Golkar sebagai kendaraan politiknya yang mutlak berkuasa, maka itu bukan demokrasi terpimpin, bukan diktatur. Inilah ciri abad 20 yang saya namakan zaman para tiran resmi. Era Mobutu, Suharto, Pinochet, era pelanggaran hak asasi yang suci dan era pembunuhan masal yang adil. Era paradigma politik luar negeri Amerika untuk memelihara dan mendukung para jendral dan rejim-rejim militer di negeri-negeri berkembang sebagai faktor stabilisator di kawasan bumi bagian selatan untuk memungkinkan modal mereka bekerja dengan aman. Khusus menyangkut Indonesia, memasuki millennium selanjutnya masih tampak jelas tanda-tanda bahwa Amerika akan tetap mengandalkan kekuatan angkatan darat berikut sekutu golkarnya sebagai perpanjangan tangan untuk menjamin kepentingan-kepentingan mereka terus dapat berlangsung seperti sediakala dimasa-masa kejayaan Orde Baru Suharto yang sudah lewat. Masih tak terpikir oleh para penguasa di Washington bahwa berkukuh terus pada paradigma kekuasaan militer sebagai faktor stabilisasi sekarang menjadi kontra-produktif bahkan destruktif. Pemecahan segala masalah, mulai dari Aceh, Ambon, Irian, Timtim, konflik etnik, sampai kepada krisis ekonomi-moneter dan stabilisasi politik untuk memungkinkan investasi modal bekerja dengan aman, kuncinya tidak lain adalah menugaskan militer menjadi militer, dan menghentikan mereka menjadi politikus.

Pramoedya Ananta Toer

Catatan: artikel ini sudah dimuat sebelumnya di Hasta Mitra. Kami muat ulang untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai Sukarno dan bagaimana menempatkannya dalam sejarah bangsa ini. Sumber:Berdikirari Online, 27 Desember 2013.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers