Archive for the ‘Sahewan Panarung’ Category

KEMUDIAN APA?

Sahewan PANARUNG  (RUANGAN KEBUDAYAAN  HARIAN RADAR SAMPIT
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

Tajuk Panarung

WHAT’S NEXT?
Kemudian Apa?
Oleh Andriani S. Kusni

Pumpung Haï (Rapat Besar) yang berlangsung di Bétsang MADN Palangka Raya tanggal 3 Oktober 2014 kemudian dilanjutkan dengan acara Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 di desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas dari 4-5 Oktober 2014 telah berakhir.
Setelah mengikuti langsung Pumpung Haï dan acara Napak Tilas melalui media massa, memang banyak catatan-catatan yang bisa dan sebenarnya patut ditulis, seperti pernyataan bahwa Pertemuan Tumbang Anoi 1894 merupakan “fajar peradaban” bagi orang Dayak, “Teras Bapak Pelopor Kebangkitan Dayak”, “pengutamaan praktek bukan lagi teori atau berteori-teori”, “merayakan Pertemuan Tumbang Anoi 1894 saban tahun’, “Perjanjian Antar Generasi”, dan pendekatan sudah “tidak lagi top-down tapi bottom-up”. Keterbatasan ruangan membuat beberapa soal tersebut, tidak bisa dibahas sekaligus. Di sini saya hanya membicarakan soal “Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah” (Gerakan Selalu Menggunakan Babahsa Kita) yaitu Bahasa Dayak (Kalteng Pos, 6 Oktober 2014).
Gerakan ini baik, dan merupakan tahap baru bagi kesadaran orang Dayak dalam melihat kebudayaan diri sendiri, apalagi jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa tidak sedikit keluarga Dayak yang dalam keluarga kecilnya tidak mengajar anak-anaknya berbahasa Dayak. Tidak sedikit orang Dayak yang lebih suka berbahasa Banjar sekalipun dengan sesama Dayak daripada berbahasa Dayak. Apakah dengan dilancarkannya “Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah”, gejala bunuh diri budaya secara kolektif seperti contoh di atas akan teratasi? Melakukan suatu gerakan tidak semudah dengan mengumumkannya. Gerakan baru benar-benar menjadi kenyataan apabila diikuti dengan langkah-langkah pengorganisasian, penyebaran ide, menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang perlu bagi gerakan. Sama halnya dengan mata pelajaran muatan lokal. Peraturan Gubernur tentang muatan lokal tidak akan masif terlaksana apabila tidak disertai dengan penyediaan seperti buku-buku muatan lokal dan bukannya diserahkan kepada masing-masing sekolah. Muatan lokal lama menjadi isi resolusi beberapa konfrensi, kongres dan seminar, dan baru pada masa pemerintahan Teras Narang terdapat sedikit langkah maju dengan keluarnya Pergub yang jika mau jujur belum terwujud baik.
Soal lain yang terdapat dalam “Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah” adalah standarisasi bahasa Dayak Ngaju, misalnya. Jika ingin berbahasa Dayak yang baik, jika ingin mewariskan nilai yang terkandung dalam bahasa, standarisasi bahasa ini, paling tidak cara menuliskan bahasa Dayak, diperlukan. Keadaan sekarang adalah anarkhisme bahasa. Masalah “Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah”, tentu tidak lepas dari politik kebudayaan untuk Kalimantan Tengah. Apa-bagaimana politik kebudayaan yang dihasilkan oleh Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Tumbang Anoi 1894, sampai sekarang tidak terdengar kabar-berita konsepsionalnya. Barangkali ketiadaan ini ada hubungannya dengan pernyataan bahwa “kita bukan berteori-teori lagi” tapi praktek. Mudah-mudahan “Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah” tidak merupakan suara si pongang di puncak gunung yang kemudian hilang di telan hutan di lembah-lembah. Kemudian sepi sesepi panggung seusai pertunjukan. []

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding).
~ Uras pangkalima (Semua panglima). (lihat edisi terdahulu).
~ Kéba basuang.Kéba berisi. (lihat edisi terdahulu).
~ Masi arepe (Bahasa Dayak Katingan: Mangasi arep eh). Menyayangi diri.(Lihat edisi terdahulu).
~ Télu pain tungku. Tiga kaki tungku. Hingga pada masa pemerintahan Soekarno, di Tanah Dayak, untuk memasak penduduk menggunakan tungku dari besi berkaki tiga. Tiga kaki ini membuat tungku tersebut berdiri dengan kokoh. Tungku tersebut tidak mungkin kokoh jika hanya berkaki dua, apalagi satu. Ungkapan Télu Pain Tungku di sini menunjukkan kepada konsep Dayak tentang intelektualitas, disamping konsep tunjung nyahu (cahaya petir). Seorang cerdik-pandai menurut konsep Télu Pain Tungku niscaya memiliki tingkat keterampilan tekhnis sangat tinggi, berpengetahuan luas, mempunyai adat-istiadat yang baik dan kemudian juga mempunai spiritualitas yang kuat. Dengan tiga kaki tungku intelektualitas ini maka sang cerdik-pandai layak disebut seorang cendekiawan manusiawi.
Pada masa sekarang konsep ini sering dirumuskan sebagai “ahli dan manusiawi”. Di Tiongkok konmsep ini disebut sebagai “merah dan ahli”. Merah adalah warna ideologi atau pemikirannya, filosofinya, ahli menunjukkan kepada tingkat kemampuan tekhnis seseorang. Hanya ahli tapi tidak manusiawi, orang berpendidikan tinggi demikian akan bisa menjadi sumber marabahaya karena minim tanggungjawab kemanusiaannya.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Kangkalingen kapanjang biti. Bayang-bayang sepanjang badan. Pepatah ini melukiskan apa yang tertangkap oleh pancaindera tentang seseorang, sangat sesuai dengan kenyataan. Tindakan, perilaku atau kata-kata merupakan bayang-bayang diri kita sesungguhnya.
~ Lauk matéi awi umpan. Ikan mati karena umpan. Pepatah ini menggambarkan keadaan seseorang yang terpuruk oleh bujuk-rayu kata-kata manis. Tidak sedikit orang yang nampaknya hari ini berkobar-kobar untuk mewujudkan suatu cita-cita, dua tiga hari kemudian menjadi mlempem. Rongkok, jika menggunakan istilah Dayak Ngaju.Karena itu pepatah Tiongkok lama mengatakan :”Daya tahan seekor kuda diuji dalam perjalanan jauh”.
~ Bapélék nyalundik, nihau baganti. Ungkapan ini menggambarkan optimisme seseorang yang tak pernah pudar dalam keadaan sesulit apapun. Dalam bahasa Indonesia ungkapan ini adalah “patah tumbuh hilang berganti”.

Kehidupan Para Eksil
(Peringatan G30S)
Oleh Rosa Panggabean
Mereka menyimpan sejarah panjang di balik kehidupan sehari-harinya yang tampak biasa-biasa saja.

Lelaki itu berjalan keluar flatnya, menyapa beberapa tetangga, menaiki tram dan turun di Centraal Station, Amsterdam. Dari sana ia berjalan di antara orang-orang kaukasia yang bergegas-gegas, untuk melanjutkan perjalanan ke Leiden, menghadiri sebuah diskusi. Garis-garis senja tertera di wajahnya.
Itulah sekelumit aktivitas dari sejumlah pria yang tak lagi muda, menghabiskan hari-harinya di Amsterdam, Belanda. Mereka menyimpan sejarah panjang di balik kehidupan sehari-harinya yang tampak biasa-biasa saja.
Tiga pria yang saya temui di Belanda itu adalah Chalik Hamid, Ibrahim Isa, dan Sarmadji. Sedikit dari ratusan orang eksil 65 di Belanda yang mau terbuka tentang kisah hidupnya.
Kisah mereka berawal dari masa pemerintahan Soekarno pada 1964. Pada masa itu, lewat jargon politik Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) dan dengan cita-cita mempunyai bangsa yang berdikari di bidang ekonomi, pemerintah RI melakukan kerja sama dengan negara asing untuk mengirim orang-orang muda Indonesia bersekolah di luar negeri dengan berbagai bidang studi, antara lain teknik, kedokteran, pertanian, hingga sastra. Cita-cita Soekarno pada masa itu adalah menjadikan pemuda-pemuda ini sebagai tenaga ahli, sehingga menjadi sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolah sumber daya alam Indonesia kelak.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa itu sejalan dengan Uni Soviet, yaitu antiimperialisme. Sementara itu, Indonesia juga sedang mempunyai hubungan baik dengan Tiongkok karena kedua negara sedang membangun kekuatan yang tidak bergantung pada Blok Barat dan Blok Timur. Oleh karena itu, beberapa negara yang menjadi negara tujuan studi antara lain negara-negara sosialis yang terletak di Eropa Timur seperti Uni Soviet, Republik Ceko, Rumania, Albania, serta Tiongkok. Pelaku sejarah menyebutkan sekitar 1.500 orang dikirim ke negara-negara di Eropa Timur.
Pada masa itu, pemerintah Indonesia juga sedang gencar membangun hubungan baik dengan dunia internasional. Maka pada 1965, pemerintah mengirim sejumlah delegasi untuk menghadiri sejumlah konferensi di negara-negara sosialis, antara lain ke Tiongkok untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Tiongkok yang jatuh pada 1 Oktober.
Narasi sejarah orde Baru menyebutkan Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan upaya kudeta dengan melakukan pembunuhan terhadap enam jenderal pada 1 Oktober 1965. Kenyataan sejarah tersebut masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Namun, pada 1965-1966, jutaan orang Indonesia menjadi korban, dalam pengertian menjadi korban pembunuhan, korban fisik, yaitu mereka yang ditangkap dan ditahan atas tuduhan menjadi bagian dari komunis, dan korban mental atau psikis, karena setelah mereka dicap sebagai komunis mereka sulit mendapat pekerjaan, harus menjalani bersih diri dan bersih lingkungan, bahkan berimbas kepada anak-anak mereka.
Eksil 65 adalah mereka yang pada masa itu berada di luar Indonesia untuk belajar atau menjadi delegasi negara untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi di negara-negara sosialis. Keseluruhan peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat.
Setelah orde baru berkuasa, para pelajar dan delegasi yang masih berada di luar negeri yang tidak mengakui pemerintahan Soeharto dianggap sebagai komunis. Pemerintah Indonesia pada masa itu mencabut paspor mereka. Kalaupun ada yang berhasil kembali ke Indonesia, mereka sudah ditunggu di bandara untuk ditangkap dan diinterogasi oleh pihak militer.
Bertahun-tahun, para eksil 65 hidup tanpa kewarganegaraan di banyak negara seperti Rusia, Rumania, Albania, Tiongkok, serta Kuba. Saat mereka hidup tanpa identitas yang legal tersebut, negara-negara yang mereka tempati mengalami gejolak politik yang mengakibatkan kondisi perekonomian negara tersebut menjadi tidak stabil.
Pada 1980-an, sebagian dari mereka bermigrasi ke Jerman, Belgia, dan Belanda. Mereka pun kemudian melamar menjadi warga negara Belanda. Karena rata-rata para eksil ini lahir sebelum tahun 1945, pemerintah Belanda menganggap para eksil ini sejatinya warga negara Belanda karena lahir sebelum Indonesia merdeka, atau masih dianggap lahir di wilayah Nederlandsch-Indische. Tidak ada data yang pasti mengenai eksil yang tinggal di Belanda, namun diperkirakan jumlah mereka ratusan. Meskipun para eksil ini sudah menjadi warga negara Belanda dan beranak pinak di sana, mereka tidak pernah melupakan tempat asal mereka, Indonesia.
Para eksil 65 hingga kini berharap pemerintah Indonesia memberi pengakuan bahwa telah terjadi penyimpangan sejarah. Mereka tidak muluk-muluk berharap mendapat kompensasi materi atas penderitaan mereka karena tragedi 1965 memakan terlalu banyak korban. Yang mereka harapkan hanyalah permintaan maaf.

SARMADJI
Sarmadji sudah berprofesi sebagai guru saat ia dikirim ke Tiongkok untuk belajar tentang pendidikan anak di luar sekolah pada 1965. Setelah kejadian 30 September 1965, Sarmadji dituduh menjadi bagian dari komunis karena ia mengaku sebagai Soekarno-is. Pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil paspornya dan ia tidak dapat kembali ke Indonesia.
Sarmadji tinggal di Tiongkok hingga ia berusia 45 tahun. Pada saat itu, ia memutuskan untuk pindah ke Belanda. Ia kemudian diterima sebagai warga negara Belanda, namun ia diharuskan untuk bekerja. Di usia yang tidak muda lagi, Sarmadji pun mencari pekerjaan dan diterima sebagai buruh pemotong kaca di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu pula ia bertemu dengan orang-orang Suriname yang pandai berbahasa Jawa. Oleh teman-teman Surinamenya itu pula, Sarmadji diminta untuk mengajarkan cara menulis dalam bahasa Jawa.
Dalam pergulatannya melawan orde baru, Sarmadji kemudian membuat Perkumpulan Dokumentasi Indonesia atau disingkat Perdoi. Perdoi memuat kumpulan arsip dan dokumentasi tentang sejarah Indonesia yang berkaitan dengan tragedi 65/66. Sekarang sekitar 20 orang Indonesia menjadi relawan untuk menjalankan perpustakaan tersebut. Perdoi dapat diakses oleh publik umum jika ada yang orang yang memerlukan data atau arsip yang berkaitan dengan sejarah 1965. Sarmadji bahkan bersedia memfotokopi beberapa dokumen jika ada yang membutuhkan.
Pria asal Solo yang kini berusia 83 tahun tersebut tidak menikah dan berketurunan. Selain mengurus Perdoi, Sarmadji dengan sukarela membantu mengurus cucu dari keluarga temannya, yang bahkan sudah ia anggap sudah seperti cucu sendiri. Sarmadji percaya untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan hal itulah yang tetap membuat Sarmadji bertahan.

IBRAHIM ISA
Ibrahim Isa tinggal di Kairo sebagai Indonesian Permanent Representative at the Permanent Secretariat of the AAPSO (Afro-Asian Peoples Solidrity Organization) pada tahun 1960-1966. Pada Januari 1966, ia berbicara mengenai kondisi politik Indonesia mengenai apa yang terjadi pada Oktober 1965 dalam Konferensi Solidaritas Rakyat-rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin (Tricontinental Conference) yang berlangsung di Kuba. Setelah ia berbicara di konferensi tersebut, paspornya dicabut dan pria asal Minang itu pun menjadi eksil. Lewat surat kabar Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, pemerintah Indonesia yang pada saat itu diambil alih oleh militer menyatakan bahwa Isa adalah agen Gestapu dan harus digantung.
Di Kuba, Isa mendapat perlindungan dari pemerintah Kuba. Kemudian atas saran sejumlah rekan, ia pergi ke Tiongkok demi keselamatan dirinya. Pada saat yang bersamaan, Isa mendapat informasi bahwa istri dan ketiga anaknya yang pada saat itu masih berdomisili di Kairo akan ditangkap militer untuk memaksa Ibrahim Isa kembali ke Jakarta. Dengan bantuan sejumlah teman, istri dan ketiga anaknya dapat menyusul Isa ke Tiongkok. Mereka sekeluarga tinggal di Tiongkok selama 11 tahun. Isa memutuskan untuk ke Belanda pada November1987 dan meminta suaka politik. Isa kemudian menjadi warga negara Belanda dan tinggal di Amsterdam hingga kini.
Namun pria kelahiran Meester Cornelis (kini Jatinegara, Jakarta) pada 20 Agustus 1930 itu tidak pernah melupakan Indonesia sebagai tanah airnya. Ia masih memantau berbagai kondisi di Indonesia lewat pemberitaan media, dari hal-hal umum hingga perkembangan politik di Indonesia. Isa menuangkan berbagai pemikirannya tentang Indonesia lewat tulisan. Isa menulis sebuah memoar Kabar dari Negeri Seberang dan Bui Tanpa Jerajak Besi. Lewat tulisan-tulisannya itulah Isa mencoba melawan lupa.
CHALIK HAMID
Chalik Hamid adalah sastrawan Lekra (Lembaga Kebudajaan Rakjat) atau organisasi sayap kiri yang berkonsentrasi di bidang seni dan budaya. Pemerintahan Soekarno mengirim Chalik ke Albania pada awal tahun 1965 untuk belajar sinematografi. Setelah pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, paspor Chalik dicabut sehingga ia tidak bisa pulang atau kembali ke Indonesia. Karena tak punya identitas legal sebagai warga negara, Chalik pun tidak dapat melanjutkan studinya dan kemudian bekerja sebagai montir di sebuah pabrik mobil, jauh berbeda dari apa yang ia pelajari di universitas.
Saat Chalik menjadi eksil pada masa itu, istri yang ia tinggalkan di Indonesia kemudian ditangkap dan ditahan. Usaha surat menyurat ia lakukan untuk tetap berhubungan dengan keluarga di Indonesia. Ia kembali ke Indonesia pertama kali pada tahun 1995, saat itu ia sudah menikah dan mempunyai kehidupan baru dengan perempuan Albania, sementara istri pertamanya pun sudah mempunyai suami baru.
Pada tahun 80-an itu, Albania pun mengalami krisis ekonomi, kemudian Chalik pindah ke Belanda pada akhir tahun 1989. Ia pun kemudian menjadi warga negara Belanda. Pria asal Sumatra Utara tersebut menikah lagi dengan seorang perempuan dari Indonesia dan menjalani masa tuanya di kawasan Amsterdam Utara. Ia aktif menulis di milis, dan masih menulis sajak, serta menjadi redaktur di kalangan Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia (YSBI).

SAJAK ESUN SAHUN
Masih Sepi Kota Ini

masih sepi kota ini
padahal penduduk berttambah
matahari sudah lebih dari sepenggalah
apakah orang-masih lelap di ranjang
tanpa mimpi yang mengusik?

berbincang di ruang tamu atau di jalan
aku mendengar suaraku sendiri
o, barangkali matahari terlalu terik
hujan deras hutan kian meranggas []
AKU TIDAK KE TUMBANG ANOI

aku tidak ke tumbang anoi meyaksikan sejarah dipelintir
panarung-panarung tua dikubur kembali di liang kata-kata berbisa
sebenarnya sejak lama aku ingin menyapamu dan berbibicara
tapi kita hanya sejenak bertatapan dan papasan
ibarat dua punai satu ke utara satu ke selatan

aku tidak ke tumbang anoi menyaksikan pertunjukan orang-orang takut
semoga mereka membuka jendela dan berjalan-jalan tidak berkurung di bétang tua []

SIAPA BILANG

 

 

Tajuk Panarung

H.Afendi, SH. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sedang diwawancari oleh para wartawan ibukota Kalteng. Nada suaranya tiba-tiba meninggi saat ditanyai "Mengapa sastra dan bahasa Dayak kurang mendapat perhatian dalaim Festival Bantaran Kahayan 2014?" (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

H.Afendi, SH. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sedang diwawancari oleh para wartawan ibukota Kalteng. Nada suaranya tiba-tiba meninggi saat ditanyai “Mengapa sastra dan bahasa Dayak kurang mendapat perhatian dalaim Festival Bantaran Kahayan 2014?” (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

“SIAPA BILANG?”
Oleh Andriani S. Kusni

 

Agaknya melakukan wawancara khusus dengan petinggi, terutama orang nomor satu, atau kepala dinas, baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten di Kalimantan Tengah ini bukanlah hal gampang. Sebagai pembantu penyelenggaraan ruang kebudayaan harian ini, saya pernah mencobanya berkali-kali. Persetujuan lisan sudah didapat, daftar pertanyaan sudah diajukan, tanggal dan jam sudah pun ditetapkan, tapi saat datang pada waktu yang telah ditetapkan, satu dan lain alasan telah membatalkan rencana wawancara tersebut.
Mengapa permintaan wawancara ini diajukan? Maksud utamanya tidak lain, untuk mengetahaui kebijakan-kebijakan menyeluruh, baik yang bersifat strategis mau pun yang taktis, yang berjangka pendek, menengah ataupun (terutama) yang berjangka jauh. Melalui wawancara, kebijakan-kebijakan atau langkah alias politik yang dipilih oleh orang pertama, mulai dari gubernur melalui bupati hingga kepala dinas, sebagai penyelenggara Negara di daerah ini, bisa diketahui oleh warganegara di daerahnya. Sesuai kedaulatan rakyat, warganegara mempunyai hak untuk mengetahui pilihan politik yang bagaimana yang diambil oleh penyelenggara Negara, yang notabene tidak lain adalah Negara rakyat itu sendiri, bukan hanya milik birokrat atau pegawai (beamtenstaat) seperti pada masa penjajahan Belanda. Tapi jika diamati betul, Republik Indonesia kita mempunyai banyak kesamaan dengan beamtenstaat yang dikuasai oleh pangrehpraja, bukan pamongpraja. Pengetahuan ini kemudian menjadi salah satu alat kontrol sosial, alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diterakan dalam konstitusi dan juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah membatalkan atau menolak wawancara dengan 1001 cara dan alasan, berarti bertindak sesuai amanat Konstitusi dan UU di atas? Apakah pilihan politik yang berdampak publik merupakan suatu rahasia? Konstitusi dan UU bagi pangrehpraja memang tidak penting jika mereka menguntungkan rakyat.
Sebelum pembukaan Festival Bantaran Sungai Kahayan Tahun 2014, saya telah mengajukan permintaan untuk wawancara khusus dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH. dan ia setujui dengan pertanyaan “Tentang apa?”. Saya jawab tentu saja tentang Festival Bantara Sungai dan soal-soal kebudayaan. Seusai acara pembukaan Festival di bantaran sungai, saya mendekatinya meminta konfirmasi kapan wawancara itu bisa dilakukan. Dijawab: Nanti. Tidak berapa lama, saya melihat seorang rekan mewawancarainya. Saya pun mendekatinya dan bertanya: ”Apakah sastra Dayak tidak mendapat perhatian dari Dinas?”. Pertanyaan ini dijawab dengan nada tiba-tiba meninggi: “Siapa bilang?”. Saya melihatnya dari item yang diperlombakan. Materi yang diperlombakan tentunya memperlihatkan item-item apa saja yang mendapat perhatian. Item-item itu merupakan kenyataan, dan kenyataan tidak gampang untuk dikatakan tidak ada. Kalau pun sekarang masalah sastra Dayak belum diperhatikan, jawaban akan lebih menarik jika mengatakan bahwa belum diperhatikannya masalah sastra dan bahasa Dayak sebagai lumbung nilai, menunjukkan betapa masalah kebudayaan itu merupakan hal yang kompleks dan luas serta betapa banyak pekerjaan masih harus dilakukan. Sementara jawaban “Siapa bilang?” seakan-akan mengatakan bahwa masalah kebudayaan yang kompleks dan luas itu sudah ditangani dengan baik. Sedangkan Harian Radar Sampit (31 Agustus 20014) menulis:”Seni Teater Terancam Mati Suri. Gedung Kesenian Dijadikan Gudang”. Kemudian Yuel Tenggara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, kepada Antara mengatakan bahwa “Di provinsi berjuluk Tambun-Bungai itu sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Melihat kondisi tersebut Gubernur menginstruksikan Disbudpar Provinsi untuk membuat desain mau pun anggaran yang dihabiskan untuk membangun pusat kesenian” (Harian Tabengan, Palangka Raya (5 September 2014). Artinya Gubernur Kalteng pun menilai bahwa sarana dan prasarana seni budaya masih minim bahkan terkesan kurang mendapat dukungan dari pemerintah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota”. Barangkali pendapat Yuel Tenggara dan Gubernur ini bisa juga menjawab pertanyaan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya H.Afendi, SH : “Siapa bilang?” Kenyaataan sejarah yang “bilang” bahwa sepanjang usia Kalteng hingga berusia 57 tahun lebih sampai sekarang, sastra dan bahasa, kebudayaan pada umumnya, tidak pernah mendapat perhatian seniscayanya. Hanya yang tidak belajar sejarah daerah yang bertanya: “Siapa bilang?”
Berbicara tentang sastra dan bahasa Dayak, keadaannya sangat mencemaskan, ibarat anak yatim-piatu. Keadaannya boleh dikatakan tidak berkembang. Karya-karya baru bisa dikatakan tidak ada baik berupa cerpen, novel, roman, drama, dll. Bahasa Dayak tumbuh liar tanpa standarisasi. Buku-buku untuk muatan lokal sangat terbatas. Apakah keadaan sastra dan bahasa Dayak yang demikian, menunjukkan perhatian telah diberikan secara padan dibandingkan dengan peran seniscayanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu organisator dan pemikir formal kebudayaan? Pengembangan kebudayaan tidak bisa dilakukan dengan kepongahan birokrat yang memandang bahwa kebenaran dan kekuasaan itu identik.
Kalau kata-kata merupakan cerminan pikiran dan perasaan, gambaran tentang luas dalamnya wacana yang dimiliki seseorang, maka tetua Dayak pernah berpesan tentang keniscayaan “bahadat babasa” yang dalam kata-kata Pendeta Hosea Budhi “kedewasaan dalam perkataan”. Dalam pepatah Indonesia dikenal “bahasa menunjukkan bangsa” yang berarti bahasa menunjukkan apa-siapa kita. Karena itu disebut sastra dan bahasa merupakan lumbung nilai – dan apakah orang Dayak sekarang tidak sedang menghancurkan lumbung nilai-nilainya sendiri menyusul hilangnya lusuk (lumbung padi) bersamaan dengan datangnya revolusi hijau dan invasi besar-besaran investor ke Kalteng. Apa yang kita lakukan di bidang kebudayaan di provinsi ini, bukan saja belum selesai tapi belum apa-apa. Kerjasama tripartit yaitu penyelenggara Negara, pengusaha dan pekerja budaya, dan kemampuan saling mendengar di antara mereka, sehingga tercipta pendekatan holistik, bukan sektoral, diperlukan untuk pengembangan kebudayaan. Pendekatan kepongah birokrat akan membawa kita ke jalan buntu, “do many things but for nothing” jika meminjam ungkapan orang Inggris, tanda dari ketidaktahuan dan “adanya sesuatu yang busuk dalam kerajaan Denmark”, meminjam istilah Shakespeare. Lalu hasil akhirnya seperti ujar alm. Gus Dur “Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka”. Keadaan demikianlah yang menjawab pertanyaan “Siapa bilang?”[] .

ETIKA “PEMAIN PINGPONG” BLH KOTIM

Etika “Pemain Pingpong” BLH Kotim

Oleh Andriani S. Kusni

 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU No.14/2008) menyebutkan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Bagian Kesatu. Asal. Pasal 2 dari UU yang sama menetapkan bahwa “(1). Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3). Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana” , UU No 14/2008 ini juga menegaskan bahwa “Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan”. “e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”.
“Untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam pelayanan publik” maka pada 18 Juli 2009 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Sesuai dengan ketentuan kedua UU ini, maka pada beberapa kesempatan Gubernur Kalimantan Tengah A.Teras Narang, SH, berulangkali menyatakan bahwa pemerintah Kalimantan Tengah adalah sebuah “open government” (pemerintah yang terbuka).
Untuk keperluan penelitian kami di Kalimantan Tengah, yang hasilnya akan disampaikan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Commission, UNHCR) yang akan bersidang akhir tahun ini, kami memerlukan dokumen-dokumen AMDAL (Analisa Mengenaii Dampak Lingkungan) beberapa perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Guna mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Tim Peneliti kami datang ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Kotim. Pekerja staf yang menerima kami mengatakan bahwa “dokumen-dokumen itu memang ada tapi untuk mendapatkannya perlu izin dari Kepala Badan (Kaban), sedangkan Pak Kaban sekarang sedang rapat di DPRD”. Staf tersebut selanjutnya mengatakan “sebaiknya kami membuat surat permohonan”. Surat yang segera kami tulis dan kirimkan melalui e-mail dan diantar langsung ke kantor BLH.
Menjawab pernyataan staf bahwa “harus mendapat izin dari Kaban”, baru dokumen tersebut bisa diberikan, kami katakan bahwa dokumen yang kami perlukan itu bukanlah dokumen rahasia, dan untuk memperolehnya telah dijamin oleh UU No.14/2008. “Tapi kita mempunyai etika. Harus kulonuwun (bhs.Jawa, permisi) terlebih dahulu”, ujar Kepala Bagian Amdal ketika dihubungi lewat telepon. Argumen yang serupa, kami dapatkan dari kepala bagian lain yang tak mau namanya disebutkan. Argumen ini kami jawab: ”Baik. Bukankah etika itu ada patokannya. Dan patokan bersama dalam soal etika itu tidak lain dari ketetapan UU baik itu UU No.14/2008 maupun UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kaban, Bupati, Gubernur, Menteri dan Presiden pun patut mematuhi dan melaksanakan patokan bersama ini. Ataukah BLH Kotim merupakan kekecualian dari UU ini dan merupakan bagian dari republik atau negara lain? Jika demikian, mengapa secara geografis ada di Kalimantan Tengah yang gubernurnya sendiri mengatakan berulangkali pemerintah Kalteng adalah sebuah pemerintahan yang terbuka”.
Staf menyarankan kami pergi ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Kabupaten Kotim dengan sebuah surat tentang dokumen-dokumen AMDAL apa saja yang sudah diserahkan ke BPAD Kotim. Setelah membaca surat pengantar tersebut, penanggungjawab BPAD mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang kami perlukan dan tercantum dalamSurat Penyamapaian Bahan dari BLH , tidak pernah mereka terima. “Jika kami pernah menerimanya tentu ada tanda terima”, ujar penanggungjawab BPAD yang ada pada waktu itu. Kami dipersilahkan melihatnya sendiri di lemari. Yang kami dapatkan hanya dokumen dari PT Billy yang diterbitkan pada tahun 2012 diantara beberapa dokumen Amdal perusahaan besar swasta (PBS) yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah PBS yang beroperasi di kabupaten Kotim..
Keesokannya kami menerima telpon dari staf yang kami jumpai di kantor BLH, mengatakan bahwa untuk mendapatkan dokumen-dokumen AMDAL yang kami perlukan, ada arah dari Kaban agar kami ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten, padahalstaf tersebut sudah menunjukkan dokoumen-dokumen yang kami perlukan,m dan ia sudah pisah serta mpisahkan di meja kerjanya, tapi harus menunggu perintah atasan untuk bisa mengaksesnya.
Kepada staf tersebut kami katakan: “Anda boleh percaya bahwa sulitnya mendapatkan Informasi Publik dari BLH ini akan kami sampaikan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi, Ombudsman Provinsi, Sekda Kotim, petinggi-petinggi lain dan instansi-instansi terkait”, dan hal ini pasti kami lakukan. Tak berapa lama setelah pernyataan kami ini , atas perintah Kaban tentunya, staf menelpon kami lagi, mengatakan bahwa “Dokumen-dokumen tersebut boleh kami baca di BLH tapi tak boleh difotokopie dengan alasan arsip dokumen hanya satu”. . Sementara dokumen-dokumen PT Billy oleh BPAD Kotim kami difotokopiekan tanpa banyak bicara.
Dilihat dari segi pengawasan sosial dan pengejawantahan ide kedaulatan rakyat, kemudahan mengakses informasi publik yang dijamin oleh UU No.14/2008 dan disebutkan oleh UUD 1945 merupakan salah satu sarana mewujudkan prinsip dasar republikan. Menghalang kemudahan mengakseskannya sama dengan ketakutan diawasi dan tidak mau rakyat melaksanakan kedaulatannya.
Dari segi pelayanan publik, nampak sekali antara BPAD dan BLH Kotim terdapat perbedaaan sangat besar. BLH terkesan menyulitkan dan ogah mengeluarkan dokumen publik –gejala dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga anggota masyarakat yang memerlukan dokumen-dokumen publik itu dipingpong ke sana ke mari. Berupaya menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak ingin menyembunyikan sesuatu mengapa demikian sulit mendapatkan informasi publik tersebut? Memandang kekuasaan identik dengan kebenaran, bentuk awal dari otoritarianisme atau neo-feodalisme dengan etikanya sendiri yaitu menjilat ke atas, menindas ke bawah, menyikut ke samping. Baru sedikit diancam untuk diadukan ke tingkat lebih atas dan lembaga-lembaga terkait seperti KIP, Ombudsman, dan lain-lain, lalu berubah sikap, bentuk dari mentalitas jongos jika meminjam istilah Prof.Dr. Mudji Sutrisno.
Sikap dan perbuatan begini bertentangan dengan ketetapan UU No.14/2008 dan UU No.25/2009 serta pernyataan Gubernur Kalteng tentang “Kalteng sebagai pemerintah yang terbuka”. Hal ini, etika “pemain pingpong” BLH Kotim ini, membuktikan kembali bahwa perusak Republik dan Indonesia itu tidak lain dari birokrasi dan aparat Republik Indonesia itu sendiri. Birokrasi Republik dan negeri ini tidak lain dari pelanggar utama UUD dan UU pelaksanaannya. Pembersihan penyelenggara Negara yang tidak menjalankan amanat UUD dan UU seperti Kaban BLH Kabupaten Kotim, Suparman, serta reformasi birokrasi sangat diperlukan jika Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai ingin diwujudkan. Dengan birokrasi yang kotor dan penuh “sampah”, maka cita-cita ber-republik dan berkeindonesiaan tidak bakal terwujud, tidak bakal menjadi “Indonesia yang memiliki peradaban maju dan unggul”, apabila meminjam istilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di depan Simposium PPI Sedunia, di Kedubes RI di New Delhi, India, Kamis, 20 Desember 2012 lalu. “Sampah” dan kekotoran, pola pikir dan mentalitas yang berdaki bukanlah “peradaban maju dan unggul”. Untuk menyapu sampah tersebut dari rumah Republik dan Indonesia, gerakan sosial rakyat berdaulat patut dikembangkan.

KONFLIK LAHAN, PENDEKATAN SEJARAH, ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

KONFLIK LAHAN, PENDEKATAN SEJARAH, ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Oleh Andriani S. Kusni

 

Seperti pernah disiarkan melalui halaman Harian ini, data HuMa menunjukkan bahwa konflik lahan antara perusahaan besar swasta (PBS) baik perusahaan kelapa sawit ataupun tambang, Kalteng merupakan daerah konflik yang paling banyak. Sampai hari ini, konflik ini bukannya makin mereda tapi terus-menerus muncul. Salah satu tempat di Kalteng yang menjadi tempat konflik terbesar adalah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim ). Tim Terpadu yang dibentuk untuk menyelesaikan pertikaian, sampai hari ini juga nampak tidak memperlihatkan efektivitasnya. Demikian juga DPRD, Camat bahkan damang kepala adat. Konflik lahan yang berlangsung sekarang memang sudah sangat rumit. Menjadi lebih runyam ketika konflik dijadikan suatu peluang mendapatkan uang mudah dari perusahaan oleh berbagai pihak. Sehingga yang bertikai bukan lagi sebatas pemilik lahan atau warga masyarakat adat, penduduk setempat dan PBS tapi juga dengan kepentingan-kepentingan pihak lain yang menyusup, yang terkadang datang dengan menggunakan pengerahan massa dan ada pula model kolusi.
Berlangsungnya konflik tanpa henti, tidak menguntungkan siapa pun. Tidak PBS, tidak penduduk setempat, tidak juga bagi pemerintah dan keamanan bersama, kecuali bagi pihak-pihak lain yang menumpanginya sehingga sangat berkepentingan apabila konflik agraria itu berlanjut dan terpelihara.
Apabila mendengar pihak-pihak terkait dalam konflik, tentu saja masing-masing menyatakan dirinya yang paling benar. Bagaimana kebenaran atau duduk soal sebenarnya jadi samar. Oleh karena kebenaran yang jadi abu-abu maka kiranya diperlukan kebenaran atau duduk soal sebenarnya didapat dan dibawa ke tempat terang, dengan segala bukti pendukung. Kebenaran atau duduk soal sebenarnya yang demikian akan sulit didapat jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam konflik – sekalipun benar semuanya patut didengar, direkam, dicatat, difoto, dipetakan, dst, untuk mencegah terjadi keterangan hari ini berbeda dengan keterangan esoknya. Untuk keperluan mendapatkan kebenaran itu, “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa” (yang secara bersambung dimuat di Harian ini) antara lain disebutkan: “Semakin kompleks keadaan dan akibatnya bagi hak asasi manusia, semakin kuat bagi perusahaan untuk melibatkan pendapat pakar independen dalam memutuskan bagaimana untuk menanggapinya”. “Pakar independen” (bukan Tim Independen yang telah dibeli atau menjual diri!) inilah yang mungkin bisa lebih dipercayai kesimpulannya melalui suatu penelitian mendalam. Melalui penelitian mendalam ini sejarah persoalan, yaitu masalah sejarah dan perkembangan lahan yang dipertikaikan akan nampak jelas. Bersamaan dengan itu akan jelas pula ada tidaknya kolusi, ada tidaknya pihak lain yang memanfaatkan konflik yang mengisi koceknya. Penelitian independen akan menujukkan juga seberapa jauh PBS melakukan tanggungjawab HAM-nya, kesalahan apa yang dilakukannya. Hasil kerja penelitian Tim Independen inilah kemudian yang dijadikan dasar dan dokumen pegangan bagi Damang Kepala Adat dan Pengadilan Adat untuk menyelesaikan konflik dengan keputusan yang mengikat. Saya sebut pertama-tama Damang Kepala Adat dan Pengadilan Adat, bukan Pengadilan Negeri, karena melalui yang pertama pemecahan yang ingin dicapai adalah menang-menang (win-win solution), hal yang tak akan terjadi jika dibawa ke Pengadilan Negeri. Karena itu lembaga kadamangan dan perangkatnya patut diperkuat.
Di sementara PBS yang saya ketahui, terdapat departemen yang khusus melakukan pengkajian sosial. Apabila PBS tersebut sungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab sosialnya barangkali departemen riset mereka patut bekerja lebih keras untuk mengenal dan membaca baik keadaan masyarakat. Hasil pekerjaan mereka kemudian akan menjadi dasar pimpinan PBS untuk mengambil kebijakan yang tanggap sesuai kesepakatan yang tertuang dalam . “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Dengan cara ini maka PBS dan pihak lain yang bertikai tidak usah maju ke Pengadilan Adat atau pun Pengadilan Negeri karena mereka bisa menangani sendiri permasalahan.
Mendapatkan kebenaran dan mengetahui duduk soal sebenarnya secara persis, sejarah dan perkembangannya, melalui penelitian mendalam inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan sejarah, bisa ditambah dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, dalam menangani konflik agraria sekarang, tanpa melupakan keniscayaan disyahkannya UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan dilakukannya perubahan agraria untuk seluruh negeri ini. Dalam menangai konflik agrarian, saya kira, pendekatan sejarah, antropologis dan sosiologis jauh lebih baik dari pada pendekatan kekuasaan, hanya saja pendekatan ini belum dilakukan dan tidak mendapat penhatian. Karena pendekatan kekuasaan, militeristik atau pendekatan kekuasaan, memang jauh lebih sederhana walaupun kemudian pendekatan kekuasaan dan militeristik ini menimbulkan luka menggenerasi. Semenentara pendekatan legal, sejauh ini memperlihatkan dominasi ketidakadilan bagi orang kecil. []

BAHASA DAYAK NGAJU

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang

Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak

~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi (terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~ Utus Panarung. Turunan pelaga.(Lihat edisi terdahulu).
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding). Sekarang kita sampai pada konsep maméh-uréh. Apa yang dimaksudkan dengan maméh? Seperti saya katakan terdahulu, saya membedakan antara maméh dan paléng. Maméh adalah sikap atau tindakan tidak jamak, terkadang melawan arus, tapi diperlukan keadaan, terutama dalam keadaan mendesak atau darurat, untuk.memecahkan suatu masalah. Contoh: Ketika Sultan Hamengku buwono IX meninggal,Kapten Kopasus (pangkat terakhir Kolonel) Yuandrias (asal Dayak Katingan), ditugaskan untuk memimpin regu mengusung peti jenazah dari marmar yang beratnya kurang lebih 200 kg. Regu pengusung dari Kopasus ini tentu saja muda-muda, kekar dan terlatih. Regu membawa peti jenazah ke Sitihinggil (baca: keraton Sultan Yogya). Ketika pasukan khusus ini mau menyerahkan peti jenazah kepada prajurit-prajurit keraton yang tubuhnya tidak sekekar anggota Kopasus, peti jenazah tersebut mau jatuh.Jika jatuh tentu akan pecah berhamburan.Melihat keadaan demikian, Kapten Yuandrias segera memerintahkan anakbuahnya untuk membantu.Salah seorang anak buahnya menjawab: “Kita pakai sepatu, Kapten!”.Kapten Yuan kembali memerintah: “Bantu pegang peti jenazah itu dengan tetap bersepatu!” Perintah pun dilaksanakan. Peti jenazah terhindar dari kehancuran. Patut diketahui bahwa untuk masuk ke Sitihinggil ada ketentuan tidak boleh mengenakan sepatu.(Sumber: Percakapan dengan Kolonel Yuandrias, 2011)
Tindakan Kapten Yuan dan anak buahnya yang bertentangan dengan tradisi atau ketentuan tapi mampu memecahkan masalah secara berprakasa, cepat dan tepat, bisa dikatakan sebagai tindak maméh atau métas, dan bukan tindakan paléng. Dalam kehidupan sehari-hari, disebabkan tindakan maméh atau métas tersebut tidak biasa atau bahkan melawan arus tradisi, maka sering maméh atau métas dipadankan dengan tindakan paléng. Sebab lain karena dalam kehidupan sehari-hari umumnya pemakai bahasa tidak selalu cermat. Ketidak cermatan dalam berbahasa, sering membuat orang bisa berkata-kata tapi tidak bisa berbahasa. Tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca. Justru keadaan bisa berkata-kata tapi tidak bisa berbahasa, tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca, sering menjadi sangkan-paran tindakan paléng yang tidak disadari. Paléng tentu saja bukan tindakan beradat. Keadaan ini mencerminkan selesai tidaknya seseorang dengan wacananya, yang oleh tetua kita diungkapkan dalam kata-kata “bahasa mencerminkan bangsa.”

Kepada para pengambil kebijakan, cq, Dinas Pendidikan, dan tentunya juga Dinas Kebudayaan saya ingin bertanya: Manusia Dayak ideal yang bagaimana yang ingin dibangun melalui mata pelajaran muatan lokal (mulok)? Bisakah mulok diajarkan tanpa wacana filosofis dan berhenti pada permukaan yang bersifat tekhnis belaka?Berhenti pada soal tekhnis akan melahirkan tukang-tukang. Apakah mulok merupakan bagian dari “revolusi mental?” jika menggunakan wacana mutakhir ataukah terjebak dalam rutinisme zombie? Yang Kalteng perlukan untuk pemberdayaan dan pembangunan dirinya adalah manusia-manusia ideal seperti yang diajarkan oleh pengalaman sejarah Dayak yaitu manusia yang mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal. Tidak cukup hanya harati. Tidak cukup hanya pintar atau gagah-berani. Hanya manusia ideal beginilah yang mampu hidup beradat dan menjadi andalan dalam upaya memberdayakan dan membangun Kalteng. Sehingga pengertian hidup beradat (bélum bahadat) tidak lain dari menciptakan manusia-manusia ideal demikian.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK NGAJU

~Takuluk kapénda, paï ka ngambu. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Ungkapan ini mengambarkan keadaan seseorang yang bekerja keras hingga jungkir-balik untuk menyambung hidup dan atau mencapai cita-citanya. Adanya ungkapan begini menunjukkan bagaimana etos kerja manusia Dayak dahoeloe sebagaimana tertuang dalam ungkapan filosofis mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal. Etos kerja manusia Dayak yang demikian bertolakbelakang dengan etos instanisme, yang mau serba jadi dan mudah sehingga melahirkan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, main sogok.Kalau di sekolah: menyontek, beli nilai dan ijazah atau palgiat. Membandingkan etos kerja Dayak dahoeloe dan sekarang, maka nampak yang dicapai oleh manusia Dayak hari ini tidak lain dari kemunduran atau kemerosotan.
~ Mikéh taluh, tapangkut hantu. Takut hantu terpeluk bangkai. Pepatah yang melukiskan perilaku seseorang yang sebenarnya kikir, tidak mau rugi sedikit tapim akibatnya menderita kerugian besar. Padahal manusia ideal menurut wacana Dayak dahoeloe adalah mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal.

ZOMBIE

Tajuk Panarung
ZOMBIE

Oleh Andriani S. Kusni

 

Kampanye pilpres baru-baru ini disemaraki oleh berbagai bentuk pergelaran kesenian. Pergelaran-pergelaran kesenian yang ditampilkan untuk memeriahi dan menyemaraki kampanye pilpres inilah yang saya maksudkan dengan pergelaran pilpres. Apa yang dikatakan oleh pergelaran pilpres itu? Bagaimana substansinya?
Pilpres adalah suatu peristiwa politik. Adanya pergelaran pilpres menunjukkan bahwa pada kenyataannya kesenian dan politik di mana pun, termasuk di negeri ini, kesenian dan poltik selalu bergandengan. Hal begini juga dilakukan oleh Orde Baru Soeharto yang mengutuk politisasi kesenian. Padahal pelarangan terhadap karya seni dan atau pelibatan kesenian dalam kegiatan politik sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan mempolitisasikan kesenian. Sementara politik oleh Orde Baru Soeharto dinilai sebagai sesuatu yang busuk, kotor, tidak beretika. Karena itu yang berhak berpolitik hanyalah para politisi yang dalam kenyataannya tidak lain dari para politisien belaka (politisien adalah istilah untuk politisi busuk). Pelarangan terhadap karya-karya kritis dan bahkan pada pembunuhan, pemenjaraan dan penculikan terhadap seniman-seniman yang kritis oleh kenyataan ini ditunjukan bahwa tindakan-tindakan politik tidak manusiawi tersebut bahwa “sang raja boleh membakar rumah, penduduk dilarang menyalakan tungku”(untuk memasak)—wujud dari rezim otoriarianisme yang oleh sementara capres disebut “masih diperlukan”. Hal ini muncul misalnya dalam bentuk adanya seorang seniman musik yang tampil mengenakan pakaian fasis Jerman yang di Jerman sendiri dan Eropa Barat umumnya dikutuk publik serta memalukan.
Substansi dari pergelaran pilpres kapan pun, termasuk kali ini iman tidak lepas dari orientasi politik yang tertuang dalam visi-misi capres. Adanya orientasi politik “berkepribadian di bidang kebudayaan” yang diusung oleh salah satu pasangan capres menampilkan substansi pergelaran-pergelaran pilpres yang bersemangat patriotik. Pesan pergelaran pilpres tipe ini sangat jelas, yaitu menanamkan cinta tanahair, bagaimana membangun Indonesia yang republikan dan berkeindonesiaan, kuat, adil, majemuk dan sejahtera. Pergelaran– pergelaran pilpres tipe ini menyemaikan pesan untuk bangga menjadi Indonesia, sedangkan yang kesenian tanpa kepribadian membuat kita :Malu Menjadi Indonesia: jika meminjam istilah penyair Taufiq Ismail. Pesan ini juga digarap dengan mengangkat musik-musik daerah sebagai salah satu sumber kreasi dipadukan dengan warna-warna budaya luar, Upaya begini di zaman disebut memadukan tradisi positif dengan kekinian yang tanggap. Melalui pergelaran-pergelaran pilpres jenis ini, sekali pun masih berada di pinggir dunia kesenian kita hari ini, sebuah harapan kembali muncul ke hati kita. Harapan bahwa kebudayaan Indonesia yang berkebribadian Indonesia, kebudayaan yang republikan dan berkeindonesia mungkin muncul kembali dan memainkan peran bagi perwujudkan Indonesia yang republikan dan berkeindonesiaan. Kebudayaan tipe ini lama berada di daerah pinggiran kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Di Kalteng upaya menciptakan kesenian beridentitas Kalteng tapi tanggap zaman sekaligus diupayakan sejak lama oleh musisi Bobby Tarung.
Dari pergelaran-pergelaran pilpres yang diselenggarakan baru-baru ini nampak benar peranan pilihan politik kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan baik di tingkat nasional mau pun lokal yang selama.ini samar atau tidak jelas karena kebudayaan tidak dipandang penting. Kalau pun diperhatikan kebudayaan diperlakukan sebagai komoditas untuk wisatawan yang membimbing kita menjual roh kita kepada wisatawan asing. Sekali pun harapan selalu menyiksa tapi hidup tanpa harapan menjadikan kita zombie belaka. Ketiadaan politik kebudayaan yang republikan dan berkeindonesiaan menjadi awal dari munculnya zombie-zombie.[]

BAHASA DAYAK NGAJU

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang

Niscayanya Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan perguruan tinggi menaruh perhatian pada soal standarisasi ini agar tidak mentransferkan kekacauan bahasa. Ketidakpedulian pada standarisasi ini, merupakan ketidaksungguh-sungguhan melestarikan dan mengembangkan bahasa Dayak Ngaju –lumbung nilai kebudayaan Dayak Kalteng. Hal lain PerdaNo.16/2008 patut dirumus ulang.

Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak

~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi terdahulu)
~Budaya Bétang. Menurut Perda No.16/2008 “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat” dan merumuskan bahwa “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup “Belom Bahadat” maka akan teraktualisasi dalam wujud kesejahteraan bersama” (hlm. 38.)
Apa konsekwensi lain dari tafsiran “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat” yang demikian?
Dengan memandang Kalteng hanyalah kebun halaman belakang rumah mereka di tempat lain, mereka (penduduk asal daerah lain) tidak merasa penting untuk berbaur. Mereka hidup dalam ghetto dengan budaya ghettonya dengan alasan Kalteng adalah betang. Tapi dengan mengurangi tanggungjawab terhadap pembangunan daerah dan kehidupan bersama. Lebih buruk lagi jika menerapkan adat-istiadat tempat asal mereka di tempat kediaman mereka yang baru (halaman belakang rumah mereka). Dengan alasan Kalteng betang bersama yang diredusir, mereka diam-diam mencoba melakukan penaklukan dan pencaplokan wilayah. Kebhinnekaan begini adalah kebhinnekaan yang ekslusif dan berbahaya bagi Kalteng, bagi kehidupan berbangsa, bernegeri dan bernegara. Mengancam eksistensi Republik dan Indonesia. Oleh adanya dan masih berkembangnya ghtettoisme budaya dan politik yang demikian, yang peluangnya diberikan oleh budaya bétang sebagaimana yang dirumuskan oleh Perda No.16/.2008, seka;li pun Kalteng nampak di permukaan aman-damai tetapi di dasarnya yang paling dalam tersimpan bencana konflik besar. Bau konflik besar itu sekarang mulai tercium lagi. Oleh keadaan demikian, maka seratus tahun pun seseorang dari daerah lain hidup di Kalteng, selama itu pula ia tidak berbaur, tidak akan merasa perlu belajar bahasa lokal. Yang dikembangkan adalah budaya daerah asalnya. Yang diinginkan adalah berusaha berada di kekuasaan.
Ketika saya mengemukakan pandangan ini dalam sebuah rapat Kesbangpol Provinsi, salah seorang anggota DPRD Provinsi menjawab bahwa yang perlu bukan politik kebudayaan tetapi action. Ia lupa bahwa action (tindakan) ditentukan oleh pola pikir dan mentalitas. Oleh kebudayaan! Seorang petinggi provinsi lain mengatakan bahwa yang penting adalah tujuan, jangan melihat kesalahan dan kelemahan. Tapi apakah dengan membiarkan kesalahan dan kelemahan berlangsung tanpa dikoreksi, tidak akan menimbulkan bencana publik? Cara salah tidak bisa membenarkan tujuan.

Catatan: Cara penulisan kutipan dari Perda No.16/2008 tidak dirubah, sekali pun menimbulkan polemik. Cara penulisan bahasa Dayak Ngaju hingga sekarang sangat simpang-siur, tidak punya standar. Ketiadaan standar ini akan mengacaukan orang yang mau belajar bahasa Dayak Ngaju. Standarisasi penulisan jadinya merupakan suatu keperluan mendesak. Niscayanya Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan perguruan tinggi menaruh perhatian pada soal standarisasi ini agar tidak mentransferkan kekacauan bahasa. Ketidakpedulian pada standarisasi ini, merupakan ketidaksungguh-sungguhan melestarikan dan mengembangkan bahasa Dayak Ngaju –lumbung nilai kebudayaan Dayak Kalteng. Hal lain PerdaNo.16/2008 patut dirumus ulang.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK NGAJU

~Kilau punéi mangalinda jarau. Seperti punai mengitari pohon hinggap. Perbandingan ini melukiskan ulah seseorang pemuda yang sedang menaksir seorang pemudi. Mencoba mendekatinya dengan berbagai cara untuk mendapatkan perempuan idamannya. Kalau perempuan merupakan lambang cita-cita, maka ia akan menggunakan berbagai cara untuk meraih cita-citanya.
~Kalisi pisau suhup léwah. Seperti parang kurang ditatah. Menggambarkan kualitas seseorang yang belum ‘matang’ , belum dewasa, kurang teruji.
~ Kilau pusa tuntang balawau. Seperti kucing dan tikus. Menggambarkan hubungan dua orang yang tidak bisa rukun selalu bertengkar bahkan saling memusnahkan.
~ Kilau pusa nihau anak ah . Seperti kucing kehilangan anak. Perbandingan ini menggambarkan situasi seseorang yang kehilangan akal, lari ke sana- ke mari kebingungan.

GHETTOISME & KEBHINNEKAAN

Tajuk Panarung
Ghettoisme & Kebhinnekaan

Oleh Andriani S. Kusni

 

Pada mulanya ghetto merupakan kampung atau kawasan (bagian dalam) kota yang dihuni oleh orang Yahudi. Ghetto Warsawa adalah kampung Yahudi di dalam kota Warsawa merupakan ghetto paling tersohor karena perlawanan mati-matian mereka terhadap kekejaman fasis Hitler pada Perang Dunia II. Ghetto ini kemudian tanpa ampun dihancurkan oleh Hitler. Kata ghetto kemudian berkembang dengan pengertian tempat tinggal kelompokan orang-orang seasal baik daerah atau pun etnik di suatu kawasan khusus, seperti Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Banjar, Kampung Madura, Pacinanan, dan lain-lain. Dari psikhologis seperti segi rasa aman, penggalangan solidaritas antar sesama mereka yang hidup di perantauan, adanya kampung khusus di suatu wilayah kota, bisa dipahami, termasuk pemeliharaan dan pengembangan budaya asal, sesungguhnya tidak menjadi masalah untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegeri dan bernegara. Apalagi misalnya di kalangan orang Jawa dikenal ungkapan “mangan ora mangan asal kumpul” (makan tidak makan asal kumpul). Masalah menjadi timbul kalau ghetto ini menjadi isme, terutama di daerah perantauan atau tempat tinggal baru. Ghettoisme sama berbahayanya dengan ethno-sentrisme. Keragaman yang mestinya menjadi kekayaan dan sumber pengembangan budaya baru menjadi terjegal oleh ghettoisme, karena ghettoisme menggunakan nilai-nilai ghettonya untuk orang lain. Keadaan menjadi merunyam jika pemaksaaan standar ini dilakukan terhadap penduduk lokal di daerah yang baru didatangi oleh para penghuni ghetto. Padahal seperti kata pepatah para tetua negeri ini ”lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya”. Terhadap penduduk baru yang datang, orang Poso mengatakan ”Jika mau mau masuk Poso, gantung badikmu di pohon perbatasan”. Sedangkan orang Melayu berpepatah “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Walau pun dalam konteks berrepublik dan berkeindonesiaan sekarang, pepatah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” sudah tidak zamani (up to date) lagi sebab niscayanya yang relevan adalah “di mana langit dijunjung di situ bumi dibangun”. Pepatah terakhir ini meniscayajan bahwa warga Republik Indonesia asal daerah lain, memperlakukan daerah barunya sebagai kampung-halamannya sendiri di mana ia turut menjaga dan membangunnya, bukan sebagai kebun belakang halaman rumahnya di daerah lain. Dengan sikap “di mana langit dijunjung di situ bumi dibangun” penduduk Kalteng asal daerah lain akan berbaur dengan semua etnik di Kalteng. Tidak mengurung diri dalam tempurung langit kecil usang bernama ghettoisme yang memaksakan standar nilainya pada orang lokal. Melalui pembauran, bukan ekslusivisme ghettoisme, kebudayaan baru akan secara alami lahir dengan menyerap unsur-unsur terbaik dari kebhinnekaan. Dengan demikian keragamanan ghetto-ghetto merupakan kekayaan dan sumber bagi penciptaan budaya baru. Sedangkan ghettoisme dengan cirinya yang eksklusif akan menjadi sumber keresahan, ketika dipolitisir (budaya politik) makan menjadi politik pencaplokan dan penguasaan wilayah yang bertentangan dengan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan serta kemanusiaan. Konflik yang diawali oleh ghettoisme akan menimbulkan dendam turunan yang terencana. Ia pun gampang menjadi kuda tungganan manipulasi karena ghettoisme sesungguhnya tidak lain dari kekosongan wacana politik dan budaya. Kekosongan lebih berbahaya dari konflik itu sendiri. Peristiwa pembunuhan dan penculikan terencana di Kotawaringin Barat, situasi di Kotawaringin Timur (sekalipun sekarang masih tenang di permukaan), dan di Kalimantan Timur misalnya, mengatakan secara sederhana adanya ghettoisme eksklusif yang berbahaya yang membuat Kalteng menjadi seperti daerah dengan api dalam sekam. Keadaan begini niscayanya tidak ditutup-tutup tapi dibuka. Dengan membuka masalah, maka seluruh masyarakat turut melakukan pengawasan. Tutup-pintuisme dan politik seakan-akan adalah kebijakan yang berbahaya. Dengan keterbukaan, maka pengawasan dan pencegahan serta pemecahan soal secara dini akan bisa dilakukam. Budaya ghettoisme yang berbaur dengan balas dendam terencana dicampur oleh budaya politik ghetto, serta konflik agraria yang berkelanjutan dan dipelihara menyiapkan medan konflik besar di Kalteng, mungkin juga di beberapa daerah Pulau Kalimantan Republik Indonesia. Persiapan medan konflik besar ini yang menunggu saat penyulutan yang tepat, kemudian ia akan membuka kembali pintu bagi otoritarianisme. Tentu saja keadaan dan kebijakan begini bukan jalan pemerdekaan siapa pun tapi penghancuran. Kalteng, seperti daerah mana pun di negeri ini, bukan tempat penghancuran tapi tempat hidup manusiawi dan membangun hidup berkebudayaan dan beradab. Tulang punggungnya di Kalteng adalah Dayak dan yang senasib dengan Dayak yang berwacana “réngan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga) dan hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit.
Tulisan ini untuk memperingatkan agar kita awas terhadap politik penghancuran dan kebijakan seakan-akan. Awas terhadap budaya ghettoisme dan balas dendam terencana dan dipolitisir. Politik pemadam kebakaran bukanlah politik tepat untuk menangani konflik. Maka katakan hitam sebagai hitam, putih sebagai putih.[]

MONUMEN SEJARAH

Sahewan PANARUNG
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

 

 

IMG_8498

Monumen Emmy Saelan di Jln. Letjen Hertasning, Makassar(Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

 

 

Tajuk Panarung
MONUMEN SEJARAH
Oleh Andriani S. Kusni

Makassar adalah sebuah kota pantai yang tua dan kaya akan sejarah serta sangat potensial. Ketuaan kota pelabuhan yang ramai berpenduduk tiga juta jiwa ini nampak jelas dari bangunan-bangunan, baik itu bangunan peninggalan Belanda seperti Gedung Susitet yang sekarang dijadikan Gedung Kesenian Kota, benteng-benteng seperti Fort Rotterdam, Sombaa Opu atau tembok-tembok gedung yang kusam sehingga membuat kota tak terawat dan suram menyesakkan. Lebih menyesakkan lagi saat kita keluar. Jalan-jalan raya macet. Semangat anti penjajahan, selain nampak dari sisa-sisa benteng Belanda, juga bisa diketahui dari adanya tugu seperti Tugu Mandala, nama-nama jalan, patung-patung dan monumen-monumen seperti Monumen Korban Masakre Westerling, Monumen Emmy Saelan, kekasih Walter Mongonsidi yang mempunyai semangat “lebih baik mati dan hidup bertekuk lutut”. Dengan semangat ini, dengan granat di tangan, Emmy menghadapi serdadu Belanda mengepungnya. Ia pun gugur bersama serdadu-serdadu Belanda yang mengepungnya. Untuk mengenang jasa dan kepahlawanan anak merdeka yang berkobar di jiwa Emy, di Letjen Hertasning, tidak jauh dari lapangan besar yang juga menggunakan nama Emy, di muara Jalan Toddopuli Raya, dibangun sebuah monumen tanpa patung, diresmikan oleh Mendagri Surono. Sayangnya Momumen Emmy Saelan ini sekarang nampak tidak terurus. Semak-belukar mengelilinginya. Tulisan prasasti di Monumen yang sebagian sudah pecah dan retak-retak, tidak lagi bisa terbaca. Emmy sudah mengorbankan nyawa mudanya untuk kemerdekaan negeri, patung dirinya pun tidak ada. Monumennya tidak terawat. Beginikah cara angkatan hari ini, terutama para penyelenggara Negara menghargai para pahlawan bangsa? Sedangkan bangsa besar, jika mengutip Bung Karno, adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya. Apakah dengan laku begini, penyelenggara Negara di Sulawesi Selatan, bisa disebut putera-puteri dari bangsa besar?
Hal serupa nampak dari makam pahlawan nasional asal Kalteng, Tjilik Riwut di Taman Pahlawan Sanaman Lampang (Besi Timbul atau Mengapung), Palangka Raya. Makam Tjilik Riwut adalah makam biasa seperti makam lainnya, dengan sebuah batu nisan bisa dan topi baja di atasnya. Sementara untuk Letkol Hasan Basry, teman seperjuangan Tjilik Riwut, di Banjarmasin dibangun sebuah monumen megah.
Bukan hanya itu, terhadap para pejuang tua yang masih hidup, mereka hanya lebih banyak jadi asesoris perayaan 17 Agustus atau Hari Pahlawan 10 November. Tidak ada perhatian khusus sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang kita kenyam hasilnya. Apakah kita merupakan angkatan yang lupa kacang akan kulitnya? Perilaku “kacang” begini tentu tidak bisa dikatakan sikap menghargai para pahlawan dan pejuang tua. Dari segi adat, tentu bukanlah perangai beradat.
Dengan sikap penyelenggara Negara seperti di atas, tidak mengherankan apabila kemudian angkata-angkatan berikut, bahkan juga hari ini, yang tidak tahu sejarah bangsa dan daerahnya, tidak kenal para pendahulunya.
Melihat Monumen Emmy Saelan, Korban Masakre Westerling yang tidak dirawat, benteng Sombaa Opu yang dikalahkan oleh Waterboom di sampingnya, dan monumen-monumen sejarah yang tidak dirawat bahkan ada yang dihancurkan, saya melihat bahwa para pahlawan dan sejarah telah dikalahkan oleh uang. Boleh jadi monumen-monumen itu dibangun atas nama proyek, bukan karena kesadaran sejarah dan penghargaan kepada para pahlawan yang utama. Jika uang dan proyek jadi faktor utama artinya masalahnya menyangkut soal pola pikir dan mentalitas yang sudah sakit dan rusak oleh virus uang sang raja. Kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan budaya yang berkepribadian tidak akan terwujud dengan pola pikir dan mentalitas rusak begini.

 

Pemimpin dan Permata Kebudayaan
Oleh Alwy Rachman *

Di hampir semua etnik di bangsa ini, kerangka nilai dalam mencari pemimpin bisa ditelusuri melalui narasi kebudayaan yang berisi kisah tentang komitmen seorang pemimpin terhadap rakyat atau sebaliknya kisah tentang kesetiaan rakyat terhadap pemimpin. Di sana juga tersedia cerita tentang kritik rakyat terhadap pemimpin atau tindakan-tindakan rakyat terhadap pemimpin yang dianggap serong dan ingkar.
Beberapa kisah tentang hubungan pemimpin dan rakyat di Sulawesi Selatan , misalnya, menggambarkan bahwa sang pemimpin, secara kultural dianggap sebagai pribadi yang istimewa. Itu sebabnya, pemimpin biasanya diangkat dan diperlakukan istimewa dalam momen yang istimewa. Lalu, pribadi istimewa itu diberi hak oleh orang-orang yang dipercayainya dalam menjalankan kekuasaan.
Tapi, ada yang “tidak istimewa” bagi sang pemimpin. Sang pemimpin tidak diberi hak mengangkat sumpah atas jabatan yang dimandatkan kepadanya. Yang bersumpah adalah rakyat. Rakyat bilang kepada sang pemimpin, “Engkau yang kupertuan, belilah apa yang engkau pantas beli. Ambillah yang pantas engkau ambil. Dan mintalah apa yang engkau pantas minta.” Pun rakyat menambahkan, ”Yang bertuan adalah tubuhku. Senjataku tak pernah bertuan.”
Saya narasi kulutral seperti ini, tak lagi dipakai sebagai latar untuk membangkitkan kesadaran politik arus bawah dalam mencari pemimpin. Kini, dalam demokrasi prosedural, masyarakat arus bawah cenderung menjadi penonton. Narasi kultural lalu menjadi kisah yang kehilangan konteks dan sang pemimpin yang muncul di sana-sini menjelma menjadi sosok yang jauh dari citarasa kultural.
Di negeri-negeri oriental, para pemimpin justru “menggali kembali” tiga permata budaya (three diamonds of culture), permata kedirian fisik (physical-self), permata kedirian emosional (emotional – delf), dan permata kedirian pengetahuan (academic-self). Pemimpin bekerja memperbaiki fisik dan kesehatan masyarakatnya, menghilangkan prasangka antar kelompok/etnik, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Cara ini dibilangkan sebagai model pengembangan permata kebudayaan.
Model kedua, disebut sebagai sintesis kebudayaan. Model ini menelusuri kearifan dan pengerahuan lokal melalui pintu literasi (literary entry). Pengetahuan yang dikumpulkan melalui literasi ini disusun ulang dan didialogkan kembali kepada para pemilik kebudayaan. Dari dialog ini, akan tersusun ulang pengetahuan baru yang secara sosiologis tak tersadari. Praktek menelusuri kearifan dan pengetahuan seperti ini merupakan bagian dari pendidikan pembebasan yang diperkenalkan oleh Paulo Freire.
Kedua model di atas dapat dijadikan inspirasi untuk mencari akar-akar perdamaian. Bagaimana pun, bangsa ini harus diletakkan ke dalam dua masa: masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah pengalaman hidup bersama secara bhinneka, sementara masa depan adalah “masa perjumpaan budaya”, di mana hasrat hidup bersama memerlukan sikap saling menghormati.
Keperluan atas “hak” akan mengeras justru pada “masa perjumpaan budaya” ini. Adalah masuk akal, jika narasi kultural Indonesia ke depan adalah narasi tentang penegakkan dan pemenuhan hak-hak etnik. Dewasa ini, ilmuwan-ilmuwan sosial telah mengadvokasi secara besar-besaran masalah hak dan segera mencanangkan bahwa abad ke depan adalah abad tentang hak, The Age of rights.
Sayangnya, cita-cita seperti ini dirusak oleh laku politikus yang mau jadi pemimpin. Coba ingat ulang isu yang berkembang di masyarakat luas di sepanjang tahun ini. Pemilihan calon anggota legislatif sarat dengan politik uang, sementara pemilihan presiden penuh dengan informasi dan kampanye hitam. Dengan laku dan para pemilihan seperti ini, sosok-sosok pemimpin yang muncul sukar dimengerti di ruang pengalaman kulutral bangsaini.
Atau, barangkali kita memang tak mau peduli tentang ruang-ruang kebudayaan di Nusantara dan menganggapnya tak ada urusannya dengan politik dan kekuasaan.[]

* Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasannudin, Makassar.

 

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang

Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak

~ Isen mulang (lihat edisi terdahulu)
~Hatamuéi lingu nalata (lihat edisi terdahulu)
~Hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit (lihat edisi terdahulu)
~Réngan tingang nyanak jata. Anak enggang, putera-puteri naga.(lihat edisi (terdahulu)
~Budaya Bétang (lihat edisi terdahulu).
~ Utus Panarung. Turunan pelaga.(Lihat edisi terdahulu).
~Mamut-Ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal (Gagah berani, pintar-berbudi atau beradat, urakan-tekun, handal tidak berbanding). Berdasarkan pengalaman hidup mereka, maka para tetua Dayak dahoeloe menyimpulkan bahwa visi-misi hidup-mati manusia Dayak hanya bisa diwujudkan oleh manusia-manusia ideal demikian. Ketika ciri-ciri manusia ideal tersebut sudah dimiliki, maka anak manusia (baca: Manusia Dayak) akan menjadi manusia yang handal tidak tertanding. Dalam istilah populer sekarang, Manusia Beradat, anak manusia yang mempunyai komitmen manusiawi dan memiliki keterampilan sangat tinggi. Manusia dan Berketerampilan. Handal adalah akibat dari suatu sebab.
Manusia handal, bukanlah manusia penadah tangan dan merengek minta dibelaskasihani. Bukan pula manusia curang, korup.

Kepada para pengambil kebijakan, cq, Dinas Pendidikan, dan tentunya juga Dinas Kebudayaan saya ingin bertanya: Manusia Dayak ideal yang bagaimana yang ingin dibangun melalui mata pelajaran muatan lokal (mulok)? Bisakah mulok diajarkan tanpa wacana filosofis dan berhenti pada permukaan yang bersifat tekhnis belaka?Berhenti pada soal tekhnis akan melahirkan tukang-tukang. Apakah mulok merupakan bagian dari “revolusi mental?” jika menggunakan wacana mutakhir ataukah terjebak dalam rutinisme zombie? Yang Kalteng perlukan untuk pemberdayaan dan pembangunan dirinya adalah manusia-manusia ideal seperti yang diajarkan oleh pengalaman sejarah Dayak yaitu manusia yang mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal. Tidak cukup hanya harati. Tidak cukup hanya pintar atau gagah-berani. Hanya manusia ideal beginilah yang mampu hidup beradat dan menjadi andalan dalam upaya memberdayakan dan membangun Kalteng. Sehingga pengertian hidup beradat (bélum bahadat) tidak lain dari menciptakan manusia-manusia ideal demikian.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK NGAJU
~ Kilau batang lunuk manaharep riwut. Seperti pohon lunuk menghadapi angin. Perbandingan ini menggambarkan kekerasan fisik terhadapnya tanpa berlemah-lembut. Paralel dengan perbandingan ini adalah “api dihadapi dengan api”, “mata dihadapi dengan mata”
~ Ka kuéh riwut, ka hété tariup. Ke mana angin bertiup, ke situlah ia bergoyang. Perbandingan ini menggambarkan perilaku seseorang yang tidak mempunyai pendirian tetap.
~ Kuéh puji saluang tutu-tutu ke ka laut, kajariae haluli ka saran kéa. Mana pernah ada saluang benar-benar ke laut, akhirnya kembali ke tepi. Pepatah ini melukiskan perlaku seseorang yang tidak berani menempuh marabahaya dan banyak tantangan seperti merantau jauh oleh nyalinya yang kecil.
~Mimbing sanaman balasut. Memegang besi panas. Melukiskan keadaan seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan penuh resiko.
~ Ji kuman sahang mangkémé harie. Yang makan lombok merasakan pedasnya. Sama dengan pepatah “tangan mencencang, bahu memikul”. Akibat dari suatu tindakan, yang melakukannyalah yang akan menerimanya dan bertanggungjawab.

Sajak-Sajak Agung Catur Prabowo *
Rangkong

dari lubuk hatinya ia bersuara:
rangkong bukanlah anak dunia
paruhnya menjulang ke langit
melabuhkan hasrat para pertapa
menyunggi mahkota, tempat bersemayam para raja, sayap
hitamnya merangkum semesta, dalam dekapan
hangat ibunda

pada setiap lengkingan suara, hidup mati didendangkan
pada setiap gurat warna, cinta nestapa dilukiskan
pada setiap tariannya, kehidupan bergelora.

Palangka Rata, 2007.

Tirai

tirai malam menyingkap kelam
wajah bulan termangu di pusaran kelambu
berdesir angin berdesir
membelai hasrat membuat tabir

tirai malam menyingkap kelam
wajah bulan terlekap diam.

Palangka Raya, 2007.

• Sekretaris Dewan Kesenian Kalimantan Tengah.

Sahewan PANARUNG
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentias Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

IMG_7528

 

 

 

Sendra tari Tabun-Bungai dipentaskan oleh Komunitas-Komunitas tari, musik dan drama Palangka Raya di halaman Parkir Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya, April 2014. Disponsori oleh Bank Indonesia dan beberapa bank lainnya.(Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang, 2014)

 

 

 

 

 

IMG_7514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Panarung
Melo-Tragedi
Oleh Andriani S. Kusni

 
“Mempromosi budaya Dayak Kalteng” untuk mengembangkan pariwisata di Kalteng gencar dilakukan oleh penyelenggara Negara provinsi ini. Setelah penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak, April 2013 lalu di Gelora Bung Karno, baru-baru ini di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, melakukan kegiatan promosi tersebut. Salah satu misi yang dibawa oleh Walikota Palangka Raya dan rombongan dalam melakukan kunjungan kerja ke Negeri Belanda, Perancis dan Italia baru-baru ini juga untuk mempromosi budaya Dayak Kalteng di samping, untuk memperluas wawasan. Biaya promosi tentu saja tidak kecil. Yang menjadi pertanyaan saya: Apa yang dipromosikan keluar adalah eksotismenya. Sebab Dayak itu sendiri sebenarnya sangat eksotik. Hanya saja apakah kesiapan internal untuk pengembangan pariwisata sudah dimiliki oleh Kalteng sedangkan kesiapan internal itu merupakan hal utama dan pertama dalam pengembangan pariswisata. Tanpa kesiapan internal yang riil, yang dipromosikan akan menjadi promosi kucing dalam karung. Seperti halnya pengalaman Makassar dengan brand “Great Expectation” (Harapan atau perkiraan besar), karena kesiapan internal yang lemah berubah menjadi “great dissapointment” (kekecewaan besar). Oleh karenanya wisatawan yang datang untuk pertama kali dengan great expectation itu, kedatangan pertama merekapun menjadi yang terakhir. Iklan negatif dari mulut ke mulut pun kemudian bekerja.
Gencarnya promosi yang dilakukan, apakah menjadi petunjuk bahwa penyelenggara Negara, cq Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng sungguh-sungguh menaruh perhatian pada bidang sastra-seni yang akan dijual kepada para wisatawan? Sebab konsep dominan di kalangan penyelenggara Negara tidak lain memperdagangkan sastra-seni sehingga sastra-seni yang berkembang dan dikembangkan adalah sastra-seni komoditas.
Pertanyaan di atas dijawab oleh pengalaman rombongan Teater Palangka Raya yang mengikuti Festival Teater Se-Kalimantan di Banjarmasin November 2013 lalu . Dikatakan bahwa yang menjadi sponsor rombongan teater ini adalah Taman Budaya Kalteng, Unit Pelaksanaan Tekhnis (UPT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Seperti diketahui, selama ini Taman Budaya hanya ada namanya, papan nama dan penanggungjawabnya, tapi tidak ada kegiatannya. Barangkali pensponsoran terhadap Teater Palangka Raya yang mengikuti Festival Teater di Banjarmasin ini merupakan kegiatan pertama – apabila sponsor finansialnya dipandang sebagai kegiatan Taman Budaya, walaupun kenyataannya lebih bersifat menumpang (Bhs. Jawa: ndompleng). Kepada para pemain dan mereka yang terlibat dalam persiapan pentas diberikan uang saku. Tapi untuk dana untuk keperluan properties, make up dan pentas lainnya tidak disediakan. Sebelum berangkat ke Banjarmasin, Teater Palangka Raya mengadakan pentas uji-coba untuk dievaluasi belum pentas di Festival. Karena tidak ada dana, para pemain naik pentas tanpa make-up, lampu spot dari Komunitas Seni Terapung Palangka Raya. Yang hadir, termasuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi, Sayidina, duduk di lantai (Bhs. Jawa:léséhan).
Dengan maksud memberitahu keadaan yang sedang dihadapi, Huda selaku sutradara dan pimpinan rombongan Teater mencoba menemui Kadisbudpar Provinsi, Sayidina. Huda hanya diterima selama lima menit dengan alasan yang bersangkutan ada kegiatan lain sehingga maksud bertemu tidak tersampaikan.
Sebelum berangkat crew (awak) teater dibatasi jumlahnya hanya 10 orang, termasuk pengiring musik dan lain-lain. Sementara dari Taman Budaya – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanpa jelas apa fungsi mereka ikut serta, berangkat tujuh orang. Di Banjarmasin, mereka tinggal di hotel khusus sedangkan awak Teater Palangka Raya menginap di tempat yang telah disediakan oleh Panitya Festival.Dalam perjalanan menuju Banjarmasin, para awak Teater Palangka Raya hanya disediakan nasi bungkus.
Apa yang dialami oleh rombongan Teater Palangka Raya hanyalah salah-satu contoh dari perhatian Dinas terkait dan Taman Budaya yang sebenarnya adalah organisator resmi sastra-seni terhadap sastra-seni di provinsi ini sejak bertahun-tahun. Organisator resmi yang menggunakan yang rakyat dan pekerja kesenian berada di dua tebing berjauhan tanpa ada jembatan penyambung antara mereka. Jika demikian, lalu apa arti sebenarnya dari gemuruh dan hiruk-pikuk promosi yang dilakukan? Apakah bukannya bentuk dari pencintraan untuk mengimbangi citra buruk di masyarakat tentang figur pertama Dinas dan Dinas serta Taman Budaya itu sendiri?
Pengalaman Teater Palangka Raya dan pelaku seni lainnya dalam berkesenian di provinsi ini menggambarkan suatu keadaan yang tragis dari suatu melo-tragedi. Hasil dari pertunjukan melo-tragedi ini diperlihatkan oleh kehidupan sastra-seni di Kalteng hingga sekarang. Apa yang dijual dan disajikan kepada wisatawan dengan keadaan melo-tragedi demikian?
Di hadapan keadaan di atas, Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR) selama setahun pernah secara teratur melakukan kegiatan bulanan tanpa bantuan dari penyelenggara Negara, termasuk Disbudpar Provinsi. Jalan kemandirian inilah barangkali patut digalakkan. Karena yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sastra-seni dan berkembang tidaknya kebudayaan di daerah ini pertama-tama adalah para seniman dan budayawan itu sendiri. Hanya yang menusuk hati dalam-dalam adalah penggunaan uang rakyat yang tidak bertanggungjawab. Tapi sakit hati, kesulitan, kejatuhan dan kebangkitan adalah bagian dari pergulatan maju tanpa atau dengan penyelenggara Negara. Kadis, Taman Budaya bisa ada bisa tiada, tapi kebudayaan akan ada selama adanya manusia walaupun adanya berdampingan dengan ketiadaan budaya atau kebiadaban. Oleh karenanya pergulatan merupakan suatu keniscayaan di tiap tapak dan helaan nafas[]

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Istilah Kekerabatan
Pahari, hari= saudarar; ijé tatu (disingkat menjadi jatatu) = sepupu sekali; hanjénan= sepupu dua kali; haharué= sepupu empat kali; hatantélu= sepupu tiga kali; sining= sepupu lima kali; ijé kalambutan= suadara sekandung; hapahari sapak siak= saudara bawaan dari pihak ayah/ibu setelah menikah; hapahari (pahari) ijé tusu maut= saudara kandung seibu seayah; nyahan= saudara kandung laki-laki; bétau= saudara kandung perempuan; hanjénan tatu= satuan kekerabagtgan yang sudah tergolong jauh namun masih mempunyai garis keturunan dan hubungan darah.

 

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK NGAJU
~Suluh bulat intu léwu. Pucuk bulat di negeri sendiri. Ungkapan yang menggambarkan kedudukan terhormat seseorang di kampung-halamannya sendiri. Dengan kata lain, orang tersebut adalah tokoh masyarakatnya.
~Péa pusa badange pundang. Mana (ada) kucing menolak ikan asin. Artinya sesuatu yang disukai seseorang kemudian ada di hadapannya tentu saja tidak akan orang itu tolak, malah diterima dengan senang hati. Kilau pusa tuntang pundang. Seperti kucing dan ikan asin. Dua hal yang tak boleh didekatkan karena yang satu akan segera memangsainya.
~Tégé ujan tégé pandang. Ada musim penghujan, ada pula musim kemarau. Artinya segala sesuatu tidak ada yang langgeng, tapi selalu berubah-ubah.
~Utang hung génép lambar balau. Utang terdapat di tiap helai rambut. Melukiskan keadaan seseorang yang hidup dililit hutang.

 

Sajak-Sajak Kalteng Bambang Widiatmoko

Padang Palangka Raya

Hanya jalan lapang lurus ke depan
Aku berjalan dengan diam
Apa ada cinta dan harapan terpendam
Atau hanya kesia-siaan
Seperti luasnya padang Palangka Raya

Baiklah kita saksikan kehidupan lengang
Saksi bisu peradaban tercengang
Melangkah di jalan tanpa harapan
Telinga disengat suara serangga menakutkan
Sendiri di kota ini: seperti bermimpi.[]

 

Nyaru Menteng

Berjalan perlahan lewat titian papan
Menembus kesenyapan hutan belantara
Hanya orangutan yang bisa bercanda
Menertawakan diriku yang tedrasa bodohnya
Mungkin hanya kesadaran yang sederhana
Kehidupan di tengah hutan
Hanya pepohonan sejauh mata memandang
Tapi di sini: masa depan semesta dipertaruhkan []
Gadis Penjaja Es Lilin
Siswanto Lahurianto
Batu-batu itu mengunung saling tertindih membentuk pagar bumi nan indah. Jalan yang panjang dan berkelok, menambah sensasi andrenalin tersendiri. Bukit dan tanjakan curam menambahkan daftar eksentriknya Lamandau. Sebuah kabupaten yang menjadi bagian propinsi Kalimantan Tengah.
“Woow… Amazing… zing..zing..!!” teriakku saat melihat kawanan kera bergelantungan di pohon-pohon di pinggiran sungai Arut.
Aku terus memacu kendaraan hitam yang sudah tampak tidak sanggup turun naik bukit, namun aku terus memaksanya, agar sampai tujuan sesuai dengan keinginan. Kuliatku yang tampak mulai memerah tersengat matahari yang ganas memaksaku untuk rehat sejenak. Sari Kajo menjadi pilihanku, berlahan-lahan Kajo membasahi tenggorokan tetes demi tetes.
“Subhanallah…. Nikmat benar minum ditengah terik”
“Mas pripun lanjut” tanyaku pada Tio
“Nanti lah mas, santai sejenak” jawabnya santai
Mataku terbelalak melihat gadis kecil yang berjalan dengan tangan mengepal, jalannya cepat, secepat cahaya , langsung menghilang begitu saja.
“Mas lihat itu” tanyaku sambil menunjuk kearah gadis itu
“Mana mas? Gak ada siapa-siapa disana,” pungkasnya dengan nada menyakinkan.
“Ah Tio ni” gerutuku dalam hati.
Aku masih penasaran dengan gadis kecil itu, aku telusuri jalan berlubang dan berbatu tajam itu, tapak demi tapak. Terlihat dari kejauhan rumah kecil, bahkan tak layak untuk disebut rumah. Atap terbuat dari daun rumbia itu sudah tampak usang. Aku tak bisa membanyangkan jika hujan turun lebat, mungkin sudah tidak ada tempat untuk berlindung dari ganasnya cuaca di Kalimantan Tengah pada umumnya.
“Bagaimana dengan Es lilinya?” tanya wanita tua dengan nada kasar
“Banyak yang menjadi air!!” pangkas anak itu dengan terbata-bata.
Plak, terdengar suara keras yang tak ku tahu kejadian apa di balik rumah yang reot itu. Aku masih berdiri dibalik pohon kelapa sawit yang tak jauh dari rumah itu. Rasa penasaran yang terus mengusikku belum juga terpecahkan, misteri anak penjaja Es lilin itu masih menghantui pikiranku.
Terpukul jantungku, melihat pemandangan yang menyesatkan mata, gadis kecil dengan termos Es itu menuju sekolah SD satu atap dengan SMP.
“Tio perhatikan itu gadis kecil itu masuk keruang kelas II” tanganku sambil meraih pundaknya seraya menunjuk ke anak kecil itu
“Ah, Anto gitu aja kok kaget sih!” lagi-lagi Tio dengan entengnya menjawab.
“Ah kamu!” dengan nada kesal
***
“Bu siapa anak itu?” tanyaku pada guru perempuan berambut ikal.
“Oh,.. itu Sulas” jawabnya singkat namun dalam.
“Dia sekolah disini?” aku balik bertanya.
“Iya” lagi-lagi pungkasnya pendek.
“Sakit apa tangan kok mengepal terus dan terlihat tidak bisa digerakan?” dengan penasaran.
“Oh itu jatuh dari sepeda motor dengan bapaknya, bapaknya meninggal seketika di tempat, terlindas truk bermuatan buah kelapa sawit”.
Nafasku seakan berhenti, detak jantung tak mampu memompa darah dengan sempurna mendengarkan perkataan dari ibu Monik
***
Kesokan harinya aku masih belum percaya, kuputuskan untuk kembali ke SD itu, dengan tidak mengajak Tio super pendek itu. Senang sekali aku mendapati Gadis itu belajar di ruangan yang kusam dan berlantaikan kayu ulin.
“Pak…. Bagaimana ini mengecatnya?” tanya Sulas pada guru kesenian.
“bapak bukakan dulu tintanya, lalu masukan itu ke canting” Guru laki-laki itu tampak sabar mengarahkan Sulas untuk belajar membatik.
Aku memperhatikan dengan terengah-engah, nafas tak karuan naik turun member, memperhatikan pemandangan yang indah itu, guru yang tidak membedakan murid yang satu dengan yang lainnya. Senyum Sulas pun mengembang cantik di lesung pipitnya. Teng…teng…teng… bel tanda istirahat.
“Es..Es..Es..lilin” jaja sulas pada teman-temannya.
“Saya beli satu , rasa melon” anak tambun itu.
“Berapa?” tanyanya kembali.
“Rp 1000”
Tampak ceria sulas kali ini senyumnya yang selalu mengembang di bibirnya. Nampak rembulan siang itu memberikan sinar paripurnanya.
Aku yang berjalan dengan wajah pushu tak tampak keceriaan diwajahku. Aku menghampirinya dan melihat isi tremos es yang masih ia tenteng..
“Es,..Es,..Ka” jajanya dengan penuh senyum.
“Berapa harganya Sulas” tanyaku dengan bibir tersenyum.
“Rp.1000, Ka” jawabnya masih dengan bibirnya yang tersenyum manis.
“Masih berapa sulas Esnya” tanyaku seraya mengintip tremosnya .
“Masih 10 biji ka” jawabnya renyah.
“Kaka ambil semuanya, berapa semunya?” tanyaku datar tersipu malu.
“Rp 10.000 ka!!” pungkasnya tegas.
Aku ambil dompet diatas ranselku dan aku berikan uang Rp 50.000.
“Ka, kembaliannya” dengan lantang.
“Buat Sulas” aku sambil mengelus rambut.
“Maaf, Ka saya berjualan bukan untuk dikasihani” dengan mata yang bersinar tajam memandangku…
Wajahku pucat, seakan darah tidak mengalir sampai wajahku, nadiku tidak berdenyut, mendengarkan ucapan anak-anak, sekecil itu memiliki prinsip yang begitu keukeuh, kuat ya kuat sekuat tangan kecilnya yang mententeng tremos es lilin.
Lamandau 02, 11, 2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers