Archive for the ‘pustaka anthropologi’ Category

The Story of Kun Seng Keng over the past 19 Years

 

 

The Story of Kun Seng Keng over the past 19 Years

http://www.youtube.com/watch?v=p_3aZ0lRxCg

http://www.kunsengkeng.org/index.html

 

Kun Seng Keng was founded in the year 1989. That same year, they won the Malaysian championship title.
They then asked the judges for comments on their performance. One of the judges a certain Master Siow said to them “Congratulations on becoming the champions“.
“But the sad story is, I don’t know what you guys are performing and what story you are trying to tell“. Leader Tan Choong Hing then decided to ask Master Siow to teach Kun Seng Keng. Master Siow accepted and in 1990 officially became head coach of KSK.

In the year 1992, Tan and Siow lead the team to Hong Kong to participate in the World Lion Dance Championship. Sadly KSK was not able to gain enough financial support to pay for all the expenses. Tan took action and sold off his property to the bank. This selfless act enabled the team to get the finance to cover all the expenses including the air tickets, food and all the export expenses that were incurred.

On reaching Hong Kong the team were belittled with people asking them “where is Malaysia”. At that time lion dance teams were adults and KSK group consisted of teenagers. So the organisers asked them if they serious about competing with a bunch of teenagers or if they were just here for a vacation.

Regardless of the criticism the team won the championship. On their return there was no heroes welcome for the team. Instead they received insults from critics accusing them of buying the world title and of bribing the judges. Rather than descend to the level of their critics, the team replied in the manner they knew best and that was to win one championship title after the other. Once the public and the lion dance fraternity started seeing the team’s phenomenal success, the criticism turned into a new found respect for the team.

Even with their amazing success and fans from around the world. The team was in a very unstable position, as they did not have their own training ground. Instead had to rely on others to allow them to train on their property. Finally after being established for 19 years the team finally got their home and the training centre was opened in 2008.

Success wasn’t easy for the team as along the way they lost several times to various great teams from around the World. Today, KSK is a successful teams with many new exciting challenges ahead. One of these challenges includes opening new branches for others to learn the unique skill of KSK, and that has started with a branch in Jakarta, Indonesia.

read more  http://lionarts-ksk.blogspot.com/

Kala Musim Semi Tiba

Kala Musim Semi Tiba
Selasa, 24 Januari 2012 – 12:37:16 WIB

Tradisi lama untuk menyambut musim semi agar mendapatkan kemakmuran dan rezeki di tahun baru.

ALKISAH, di negeri Tiongkok, hiduplah seekor raksasa Nian. Ia muncul dari pegunungan –ada juga yang menyebutkan dari dasar laut– setiap kali musim dingin berakhir dan melahap apa saja yang djumpainya. Hasil panen, hewan ternak, hingga manusia ludes. Agar selamat, setiap kali musim semi tiba, penduduk menaruh sesaji di depan pintu rumah untuk Nian.

Prosesi itu tak berlanjut setelah penduduk menjumpai Nian lari ketakutan saat bertemu seorang bocah berpakaian merah. Penduduk berkesimpulan, Nian takut warna merah. Maka, menjelang musim semi, mulailah mereka menghias rumah dengan pernak-pernik berwarna merah, dari lentera hingga gulungan kertas. Mereka juga mengenakan Cheongsam –pakaian tradisional bernuansa merah.

Mitos lain menyebutkan Nian mucul saat ladang bulu (bambu) milik penduduk terbakar dan menimbulkan bunyi letusan keras. Nian sang raksasa ketakutan, lari tunggang-langgang dan tak pernah kembali lagi. Setiap awal musim semi tiba, penduduk pun menyulutkan mercon.

Petualangan Nian berakhir setelah ditaklukan seorang pendeta Tao bernama Honjun Laozu. Laozu kemudian menjadikan Nian sebagai kendaraan tunggangannya.

Hingga kini, tradisi menghias rumah hingga menyalakan mercon mewarnai perayaan tahun baru, atau dikenal dengan sebutan Guo Nian yang berarti “menyambut tahun baru” atau secara harfiah “mengusir Nian”.

Tahun Baru Cina, atau juga dikenal dengan sebutan Imlek, di negeri asalnya pada dasarnya merupakan perayaan menyambut musim semi. Tradisi ini lekat dengan sistem penanggalan kalender Tionghoa yang berpatokan pada peredaran bulan berpadu peredaran matahari. Sistem penghitungan tersebut juga dikenal dengan sebutan kalender Lunisolar, di mana awal tahun bertepatan dengan masuknya musim semi. Karenanya, di Tiongkok, Tahun Baru Imlek lebih dikenal dengan sebutan Chunjie (perayaan musim semi).

Imlek di Indonesia

Masyarakat Tionghoa memiliki sejarah persentuhan yang panjang dengan Nusantara. Ribuan tahun lalu orang dari Tiongkok daratan mengunjungi dan mendiami kepulauan Nusantara. Perayaan Imlek pun menapaki jejaknya di sini.

Sempat dilarang pada masa penjajahan Belanda, Imlek kembali dirayakan pada masa Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang bahkan menjadikannya hari libur resmi berdasarkan keputusan Osamu Seiri No. 26 tanggal 1 Agustus 1942. Itulah kali pertama dalam sejarah Tionghoa di Indonesia Imlek menjadi hari libur. Jepang meleluasakan kegiatan etnis Tionghoa dengan tujuan “membersihkan” masyarakat Tionghoa dari pengaruh budaya Barat. Karena alasan itu pula pemerintah Jepang menutup sekolah-sekolah Belanda dan mengaktifkan sekolah-sekolah Tionghoa dengan memberi tambahan mata pelajaran bahasa Jepang.

Perayaan Imlek tetap dirayakan ketika Sukarno berkuasa. Namun, lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967, Presiden Soeharto melarang segala hal yang berbau Tionghoa, keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat, termasuk perayaan Imlek. Masyarakat Tionghoa memilih merayakan Imlek secara diam-diam.

“Kalau sembahyang kami tetap jalankan, biasanya ya di rumah masing-masing. Perayaan Imlek saat itu kami lakukan dengan sangat sederhana. Yang pasti tidak ada mercon dan barongsai,” kata Oey Tjing Eng, salah seorang sesepuh masyarakat Tionghoa Tangerang dalam satu wawancara.

Larangan itu berakhir ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, yang segera mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1967. Penerusnya, Megawati Soekarnoputri, melanjutkannya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2002 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional.

Sejak itu di sejumlah pertokoan seperti di daerah Pancoran Raya, Glodok, ramai dengan penjual pernak-pernik Imlek. Kelenteng-kelenteng kembali bersih-bersih dan menghias diri setiap kali menjelang Imlek. Barongsai pun kembali meliuk-liuk.

Penuh Makna

Imlek mulai dirayakan di hari pertama bulan pertama kalender Tionghoa, dan berakhir dengan Cap Gomeh di tanggal kelimabelas. Namun, sebelumnya masyarakat Tionghoa membersihkan rumah, mendekor ulang rumah, serta melunasi atau mengurangi hutang. Membersihkan rumah, misalnya, mengandung makna rumah akan bersih dari keburukan dan siap menerima keberuntungan di tahun baru.

Pada hari pertama Sin Nien atau tahun baru, mereka melakukan sembahyang pada leluhur, dan tak lupa menyajikan makanan, minuman, dan buah di altar. Yang tak punya altar di rumah pergi ke kelenteng terdekat untuk sembahyang, mengucapkan terima kasih atas lindungan Thien (Tuhan) sepanjang tahun. Setelah itu mereka memberikan hormat kepada orangtua, saling mengunjungi sanak keluarga dan kerabat dekat.

Banyak pantangan yang tak boleh dilakukan pada hari tersebut. Menyapu dan membuang sampah konon akan mengusir rezeki ke luar dari rumah. Mereka juga tak boleh memecahkan piring. Jika tak sengaja memecahkannya, mereka harus cepat-cepat mengucapkan Sue sue Phing an, yang artinya setiap tahun tetap selamat. Pantangan lainnya: tak boleh bertengkar atau mengeluarkan kata-kata fitnah.

Hari kedua adalah saat hue niang cia atau pulang ke rumah ibu. Perempuan yang sudah menikah membawa Teng Lu yang merupakan bingkisan atau angpao (kantong merah kecil yang berisi uang) untuk ibu dan adik-adiknya. Secara tradisi, angpao atau hung pau juga diberikan kepada anak-anak dan orangtua. Pada hari ketiga, mereka lebih banyak tinggal di rumah, tanpa melakukan banyak perjalanan dan aktivitas.

Layaknya tradisi Lebaran, masyarakat Tionghoa mengenakan pakaian baru; biasanya berwarna merah atau warna terang lainnya. Warga Tionghoa percaya pentingnya penampilan dan sikap baru yang optimis menghadapi masa depan.

Segala tradisi dalam perayaan Imlek sarat makna. Hidangan yang disajikan pada perayaan Imlek biasanya terdiri atas 12 macam masakan dan 12 macam kue. Ini melambangkan 12 macam Shio.

Mie menjadi makanan wajib karena simbol panjang umur. Selain itu, lapis legit dan ikan bandeng yang melambangkan rezeki. Ada juga beragam kue, dari lapis hingga kue keranjang, dengan rasa yang lebih manis dari biasanya; berharap kehidupan yang lebih manis di tahun mendatang. Sementara bubur pantang dimakan saat Imlek karena melambangkan kemiskinan. Makanan berasa pahit seperti pare juga dihindari karena melambangkan kepahitan hidup.

Buah-buahan wajib selama Imlek adalah pisang raja atau pisang mas, jeruk kuning, delima hingga tebu yang melambangkan kemakmuran dan rezeki berlimpah. Buah berduri seperti salak atau durian harus dihindari. Nanas menjadi perkecualian karena namanya Wang Li dengan pengucapan mirip dengan kata Wang yang artinya berjaya –nanas juga dilambangkan sebagai mahkota raja.

Dianjurkan makan manisan seperti kolang-kaling agar pikiran menjadi jernih. Agar-agar juga dianjurkan, yang sebaiknya disajikan dalam bentuk bintang agar kehidupan maupun jabatan di masa datang bisa terang dan bersinar.

Semua hal yang mewarnai Imlek pada dasarnya bermakna satu: membuang segala keburukan di tahun lalu dan berharap tahun baru yang lebih baik. Sama seperti musim semi, saat bunga-bunga mulai bermekaran, tunas-tunas tanaman mulai tumbuh, dan matahari muncul dengan kehangatan sinarnya. Musim semi adalah musim harapan, di mana segala sesuatu yang lama digantikan yang baru.

Selamat Tahun Baru Imlek 2563. Gong xi fa cai. [DARMA ISMAYANTO]

http://www.majalah-historia.com/berita-572-kala-musim-semi-tiba.html

Imlek di Ambon Dimeriahkan Atraksi Budaya Lima Agama

Imlek di Ambon Dimeriahkan Atraksi Budaya Lima Agama
Senin, 23 Januari 2012 | 7:10

[AMBON] Perayaan tahun baru Cina Imlek ke-2563, yang digelar Walibudha Indonesia (Walubi) Maluku, dimeriahkan nuansa keberagaman budaya di daerah tersebut, Senin  (23/1) dini hari.

Acara yang digelar di Baileo Oikumene itu, selain menampilkan atraksi barongsai yang menjadi ciri khas perayaan tahun baru Cina, Walubi juga menghadirkan beragam kesenian dan kebudayaan lainnya.

Berbagai atraksi seni dan budaya tersebut dipersembahkan oleh empat lembaga keagamaan di Maluku, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gereja Protestan Maluku (GPM), Keuskupan Amboina, dan Parisada Hindu Dharma Maluku.

MUI menampilkan tarian bergaya arabian “Amarin” yang dibawakan oleh empat penari dari Sanggar Mawar Jingga. Berbeda dengan MUI, Parisada Hindu Dharma mempersembahkan tari tradisional Bali “puspanjali”.

GPM menghadirkan lagu He Xin Nian yang dinyanyikan oleh paduan suara anak-anak dari Gereja Hok Kim Tong, dan beberapa alunan musik dari grup terompet GPM Silo.

Sedangkan Keuskupan Amboina tampil dengan poco-poco modern, dibawakan oleh Serikat Kepausan Anak-Remaja Misioner Indonesia (Sekami) Paroki Maria Bintang Laut Ambon.

Walubi Maluku sebagai penyelenggara acara, melalui Vihara Swarna Giri Tirta mempersembahkan tari lampion, ribbon dance, tari kipas dan drama musikal “Fireworks”.

Keberagaman tidak hanya terlihat dari persembahan atraksi seni, pembacaan doa pun dilakukan secara Islam oleh Ketua MUI Maluku Idrus Tukan, dan Kristiani oleh anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Sinode GPM Pendeta Joppie Noya.

Di akhir perayaan Imlek ke-2563 yang jatuh pada 23 Januari 2012 Masehi, grup barongsai GX Lion Dance Makassar membawakan pertunjukan “Sun Go Kong”, tokoh kera sakti dalam novel Perjalanan Ke Barat.

Ketua Walubi Maluku Wilhemus Jauwerissa dalam kesempatan tersebut mengatakan, keberagaman jangan dijadikan pemisah, melainkan sebaliknya. Keunikan dari bermacam-macam budaya dan seni yang ada di Maluku dapat menjadi media pemersatu “orang basudara”. [Ant/L-8]

Saatnya WNI Etnis Tionghoa Memberi Bukti

Saatnya WNI Etnis Tionghoa Memberi Bukti

http://politik.kompasiana.com/2012/01/24/saatnya-wni-keturunan-tionghoa-memberi-bukti/

Hampir semua angkatan sekitar tahun 1960-an sampai dengan 1990-an WNI
Keturunan Tionghoa di Indonesia saat ini sama sekali tidak bisa
berbahasa Tionghoa. Ini adalah sedikit dari dampak kebijakan
pemerintahaan rezim Soeharto yang sangat rasialis, yang berupaya
memusnahkan budaya Tionghoa dari muka bumi Nusantara dengan berbagai
macam produk peraturan yang dibuatnya.
Dengan alasan untuk membendung arus komunisme pasca penumpasan PKI
dengan G30S-nya, Soeharto yang mengkudeta Soekarno dengan cara tak
langsung itu mulai menerapkan banyak peraturan yang isinya melarang
semua budaya yang berasal dari Tiongkok. Termasuk agama, bahasa, huruf
dan adat-istiadatnya. Sasarannya adalah semua orang Tionghoa di
Indonesia tanpa kecuali. Seolah-olah semua Tionghoa itu identik dengan
komunis atau berpotensi besar sebagai pembawa ajaran komunis. Padahal
fakta berbicara lain, bahwa sebagian besar WNI Tionghoa adalah pedagang. Sedangkan komunisme tidak menolerir perdagangan yang memperkaya
individu-individunya. Juga fakta bahwa banyak WNI Tionghoa yang
beragama, baik itu Kristen, Kong Hu Cu, Budha, maupun Islam.
Begitu phobia-nya Soeharto, atau begitu antinya dia terhadap semua hal
yang bernuansa Tionghoa, sampai-sampai agama Kong Hu Cu pun digolongkan
sebagai ajaran yang tidak diakui dan gerak-geriknya diawasi negara.
Dampaknya hak asasi umat Kong Hu Cu untuk menikah dan dicatat dalam
dokumen negara dicabut.
Ironisnya hal tersebut terus berlangsung sampai 3 dasawarsa kemudian,
ketika ajaran komunis sudah tidak laku lagi di dunia, bahkan termasuk di negara-negara asalnya seperti Rusia dan RRT. Kebijakan pemerintah rezim Soeharto yang antisemua yang berunsur Tionghoa – kecuali uangnya itu –
baru berakhir ketika Soeharto berhasil dipaksa turun dari tahtanya, dan
dimulainya era reformasi.
Diawali dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) yang mencabut semua peraturan pemerintah yang melarang dan
atau membatasi pengekspresian budaya dan adat-istiadat Tionghoa,
mengakui eksistensi agama Kong Hu Cu, menyatakan Imlek sebagai hari
libur fakulatif (1999), yang kemudian diikuti oleh Presiden Megawati
yang meneruskan kebijakan Gus Dur tersebut, dan menyatakan Imlek sebagai hari libur resmi nasional (2003).
Dalam sejarah dunia, hanya Indonesia sajalah satu-satunya negara yang
secara formal sistematis melalui peraturan-peraturan negara yang resmi
melarang suatu budaya dan agama mengekspresikan dirinya secara bebas.
Sedemikian ketat dan kerasnya sampai mempersamakan pelanggaran dari
larangan tersebut sama dengan tindak pidana kejahatan terhadap negara.
Yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjalankan peraturan-peratus
rasialis tersebut bukan lagi polisi, tetapi militer.
Alasan Soeharto untuk mengadakan larangan-larangan tersebut terkait
dengan upaya mencegah aliran komunisme terbukti hanyalah kamuflase dari
sikapnya yang cenderung anti-Cina. Yakni setelah lewat 3 dekade, ketika
komunisme hampir punah dari muka bumi, bahkan sampai Indonesia kembali
menjalin hubungan diplomatiknya dengan RRT pada 8 Agustus 1990, semua
peraturan tersebut tidak pernah ditinjau ulang apalagi dicabut, sampai
pada waktu kekuasaannya diakhiri dengan paksa pada Mei 1998.
Kita masih ingat bahwa pada masa-masa itulah, antara lain dalam formulir keimigrasian yang harus diisi bagi setiap orang yang hendak masuk ke
negara Indonesia dari luar negeri harus memperhatikan tentang
barang-barang yang dilarang masuk. Dalam daftar tersebut terdapat
barang-barang yang memang lazim dilarang di setiap negara, antara lain
senjata api, bahan peledak, dan narkoba. Hanya di Indonesia, waktu itu,
adalagi tambahan yang di mana pun di dunia ini tidak ada, yakni semua
macam bentuk aksara dan bahasa Cina, baik dalam bentuk tulisan, suara,
maupun video. Jadi, seolah-olah aksara Cina, dan sejenisnya itu
segolongan dengan barang-barang haram semacam narkoba itu.
Mulai April 1966 semua sekolah-sekolah yang mengajar bahasa Tionghoa
yang berjumlah sekitar 629 buah ditutup paksa dengan menelantarkan
272.782 murid dan 6.478 gurunya.
Menindaklanjuti perintah Presiden Soeharto, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan lewat keputusannya tertanggal 6 Juli 1966, melarang
sekolah-sekolah swasta menerima murid-murid eks-sekolah Tionghoa ,
sedangkan sekolah negeri hanya diperkenankan menerima kurang dari lima
persen dari jumlah muridnya (Tionghoa dalam Pusaran Politik, Benny G.
Setiono, Transmedia Pustaka, 2003) .
Melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, tanggal 6 Desember
1967,  tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina, pemerintah RI
melarang semua bentuk upacara agama, kepercayaan dan istiadat budaya
Cina dilakukan secara terbuka. Perayaan tersebut hanya boleh dilakukan
dalam lingklungan keluarga secara terbatas dan diawasi secara ketat.
Sejak saat itulah perayaan Tahun Baru Imlek berikut semua perayaan dan
hari-hari raya yang berkaitan dengannya dinyatakan terlarang. Tarian
naga (liong), barongsai, Cap Go Meh, dan lain-lain tiba-tiba berubah
menjadi tindakan kejahatan yang bisa membuat yang nekad merayakannya
bisa berurusan dengan militer dan intel negara.
Supaya pelarangan tersebut bisa benar-benar efektif, pemerintah juga
menerbit beberapa peraturan lainnya, seperti Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 4555.2-360 Tahun 1968 tentang Penataan Kelenteng, dan Surat Edaran Menteri Penerangan Nomor 02./SE/Ditjen/PPG/K1968 yang melarang
penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa Cina.
Pemerintahan Soeharto juga mengeluarkan peraturan yang mendorong semua
WNI Keturunan Cina untuk tidak menggunakan nama Cina-nya, dengan
menggantikannya dengan nama lain (Barat, Jawa, dan sejenisnya). Di masa
inilah kemudian diberlakukan kewajiban semua WNI Tionghoa harus memiliki SBKRI sekalipun keluarganya  telah turun-temurun adalah WNI, sudah
punya Akta Kelahiran WNI dan KTP WNI.
Begitu alerginya atau phobianya Soeharto dengan semua yang berbau
Tionghoa, sampai-sampai penyebutan nama Tionghoa (untuk WNI keturunan
Tionghoa) dan Republik Rakyat Tiongkok (sebutan untuk negara Tiongkok)
pun dirasakan perlu harus diubah dan diatur dengan peraturan khusus
untuk diubah menjadi Cina dan Republik Rakyat Cina.
Ironisnya di dalam UUD 1945 sebutan yang dipakai justru adalah
“Tionghoa”, bukan Cina. Koran berbahasa Tionghoa, Sin Po adalah koran
pertama yang mengganti sebutan “Hindia Belanda” dengan nama “Indonesia”, dan juga adalah koran pertama yang memuat teks lagu “Indonesia Raya”
ciptaan W.R. Soepratman, pada November 1928. Sin Po berganti nama
menjadi Warta Bhakti, kemudian berakhir tragis selamanya karena dibredel Soeharto pada 1965 pasca G30S/PKI.
Agar orang-orang keturunan Tionghoa benar-benar dapat diawasi secara
efektif dan ada dasar hukumnya untuk itu dikeluarkan Instruksi Presidium Kabinet RI Nomor 37/U/IN/6/1967 untuk membentuk sebuah badan inteljen
khusus dengan nama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). Dengan demikian secara langsung, maupun tak langsung Soeharto menganggap WNI keturunan
Tionghoa itu bukan bagian dari bangsa dan negara seutuhnya, tetapi
adalah bagian dari masalah bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu
diperoleh pembenaran untuk mengatur mereka secara diskriminatif.
Inteljen negara pun segera bekerja dengan menciptakan stigma dan
sterotip negatif terhadap etnis Tionghoa sebagai komunitas yang
anasionalis, eksklusifisme, “binatang ekonomi”, dan lain-lain
sejenisnya. Sehingga setiap saat jika diperlukan dapat dilakukan
rekayasa atau memanfaatkan suatu konflik antarindividu yang salah
satunya beretnis Tionghoa untuk memicukan kerusuhan anti-Cina yang luas, anarkis, dan destruktif.
Fenomena ini sengaja dipelihara, agar semakin mengkristalnya suatu
stigma negatif terhadap etnis Tionghoa. Dengan demikian etnis ini selalu bisa dijadikan tumbal politik setiap kali pemerintah membutuhkannya.
Ketika pemerintah gagal dalam menjalankan suatu kebijakan (ekonomi),
misalnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang naik, maka yang selalu dipersalahkan adalah etnis ini. Agar rakyat dapat menumpahkan
kemarahannya bukan kepada pemerintah, tetapi terhadap etnis Tionghoa.
Sepanjang pemerintahan rezim Soeharto ini nyaris hampir setiap tahun ada saja kerusuhan-kerusuhan anti-Cina, yang berupa penjarahan, perusakan
dan pembakaran properti-properti milik etnis Tionghoa. Dengan
terciptanya fenomena demikian, maka rezim Soeharto menciptakan juga
suatu persepsi bahwa kehadiran militer di masyarakat sipil terus
diperlukan, dan sebagai bentuk intimidasi untuk kelompok oposisi.  Agar
pemerintah juga senantiasa mendapat legitimasi untuk menjalankan
kebijakan-kebijakan yang represifnya.
Benny G. Setiono mencatat sebagian dari kerusuhan-kerusuhan anti-Cina
tersebut di dalam bukunya, Tionghoa dalam Pusaran Politik, 2003,  antara lain sbb:
–    Di Bandung, 5 Agustus 1973. Pemicunya hanya karena ada seorang
tukang gerobak bernama Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang dikemudi
seorang pemuda Tionghoa,
–    Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), yang semula berupa unjuk rasa
anti-Jepang menyambut kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka, tiba-tiba
berubah menjadi demo ant-Cina dengan menjarah dan merusak/membakar
toko-toko milik orang Tionghoa.
–    Di Solo, dipicu perkelahian tiga siswa SGO, pada 22 November 1980,
pecah kerusuhan anti-Cina yang melebar sampai ke Boyolali, Salatiga,
Ambarawa, hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November 1980.
–    Selanjutnya, menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan anti-Cina
malah semakin menjadi-jadi. Antara lain: di Purwakarta, 31 Oktober – 2
November 1995; di Pekalongan, 24 November 1995; di Situbondo, 10 Oktober
1996; di Tasikmalaya, 26 Desember 1996; di Senggau Ledo, 30 Desember
1995 – 2 Januari 1996; di Tanah Abang, Jakarta, 28 Januari 1997; di
Rengasdengklok, 27 – 31 Januari 1997; di Banjarmasin, 23 Mei 1997; di
Makassar, 15 September 1997, dan masih banyak lagi yang tidak terekam
media.
–    Puncaknya, di Jakarta dan Solo pada 13 – 15 Mei 1998, terutama
sekali di Jakarta dan sekitarnya,  yang dikenal dengan sebutan
“Kerusuhan Mei 1998”. Sebelum, seminggu kemudian, 22 Mei 1998, Soeharto
menyatakan dirinya turun dari tahtanya yang selama lebih dari 30 tahun
didudukinya.
Dengan terciptanya stigma serba negatif terhadap etnis Tionghoa di masa
itulah Soeharto semakin mendapat pembenaran untuk terus menjalankan
upaya pemusnahan budaya dan adat-istiadan Tionghoa dari bumi Nusantara
itu.
Bahwa kerusuhan-kerusuhan anti-Tionghoa tersebut kental dengan unsur
rekayasanya terlihat dengan begitu jatuhnya rezim Soeharto, tidak pernah ada lagi kerusuhan-kerusuhan rasial serupa. Meskipun ada konflik, atau
tindak pidana yang dilakukan individu etnis Tionghoa dengan korbannya
warga “pribumi”. Misalnya, penganiayaan majikan Tionghoa terhadap
pembantunya di Surabaya beberapa bulan lalu.  Sebuah kejadian yang di
masa Soeharto sudah lebih dari cukup sebagai pemicu meletusnya kerusuhan rasial anti-Tionghoa.
Terbukti pula bahwa pada hakikatnya, terutama sekali pada masa pasca
runtuhnya rezim Soeharto sampai sekarang, wawasan masyarakat adalah jauh lebih dewasa dan luas. Dapat membedakan antara pelaku suatu tindak
pidana sebagai individu dengan suatu etnis tertentu. Apabila kebetulan
pelaku kejahatannya adalah dari etnis Tionghoa tertentu, maka yang harus bertanggung jawab adalah yang bersangkutan sendiri. Bukan satu Tionghoa bersalah, seluruh Tionghoa yang harus menanggung akibatnya. Sebagaimana fenomena yang sering terjadi di masa kekuasaan Soeharto.
Sekarang, etnis Tionghoa telah terbebas dari belenggu rasialisme yang
diciptakan Soeharto selama tiga dekade tersebut. Imlek bukan saja bebas
dirayakan dengan segala macam atributnya, seperti tarian barongsai dan
naga, tetapi bahkan dinyatakan sebagai hari libur nasional. Ini mungkin
sesuatu yang melebihi dari harapan etnis Tionghoa atas pengakuan negara
terhadap eksistensinya sebagai bagian dari bangsa dan negara NKRI.
Di semua bidang yang dulu tabu bagi etnis Tionghoa, sekarang telah
terbuka lebar. Masyarakat WNI Tionghoa pun dapat berkiprah di bidang
sosial dan politik, pemerintahan, budaya dan seni, dan lain-lain.
Fenomena ini membuat kehidupan berbangsa dan bernegara semakin
bergairah, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun membuktikan
kebenarannya. Bahwa budaya dan adat-istiadat Tionghoa, aksara, huruf dan bahasa Tionghoa, tarian barongsai dan naga, agama Kong Hu Cu, dan
seterusnya,  bukan merupakan sesuatu hal yang berbahaya seperti anggapan rezim Orde Baru, tetapi adalah sebaliknya.
Budaya tersebut kini bukan hanya milik monopoli orang-orang Tionghoa di
Indonesia saja, tetapi sudah merupakan bagian nyata dari bangsa
Indonesia. Tarian-tarian barongsai dan naga saat ini sudah sangat banyak dilakukan oleh para penari-penari dari etnis “pribumi”. Bahkan tidak
sedikit pula yang diperagakan oleh anggota-anggota militer (tentara) di
berbagai daerah.
Setiap ada pertunjukan tarian Barongsai dan Tarian Liong (Naga) selalu
saja menarik antusias tinggi dari masyarakat sekitarnya untuk
menontonnya. Merupakan bukti penerimaan sepenuhnya budaya asal Tiongkok
ini oleh masyarakat di Indonesia.

Kini saatnya pula masyarakat Tionghoa di negara ini membuktikan dirinya
benar-benar merupakan aset berharga bagi negaranya dengan memberikan
sumbangsih-sumbangsih melalui prestasinya di segala bidang.
Pembuktian-pembuktian itu itu diperlukan agar menjadi bukti pula bahwa
ketika mereka mendapat hak-haknya itu kembali sehingga setara dengan WNI lainnya. Maka mereka akan dapat jauh lebih berperan dalam ikut
bersam,a-sama membangun bangsa dan negara ini.
Tajuk Rencana Kompas, Selasa, 24 Januari 2012 antara lain menulis:
Terbukanya ruang kebebasan dan adanya kesetraan politik tentunya
juga membawa konsekuensi kian besarnya tanggung jawab warga negara
keturunan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kontribusi mereka
kepada bangsa ditunggu. Apa yang dikatakan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy patut direnungkan. Jangan bertanya apa yang negara bisa
berikan kepada kita, tetapi bertanyalah apa yang kita bisa berikan
kepada negara.
***

Mengapa Tionghoa Pilih Berdagang Ketimbang Politik

Minggu, 22 Januari 2012 | 05:26 WIB

Mengapa Tionghoa Pilih Berdagang Ketimbang Politik

 

TEMPO.CO , Jakarta:- Warga keturunan Tionghoa di Indonesia bisa dikatakan hanya bisa dihitung dengan jari yang memilih berkarir sebagai politikus, atau bahkan militer. Bisa dipastikan mayoritas dari mereka, memilih berdagang saja ketimbang menekuni pekerjaan di luar itu.

Menurut Ketua Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa Esther Yusuf, warga Tionghoa umumnya memiliki trauma besar untuk turut ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, misalnya ikut serta dalam kegiatan politik atau menjadi abdi negara sebagai pegawai negeri sipil.

Trauma ini muncul akibat tindakan diskriminasi yang dialami etnis tersebut pada masa lalu. “Dulu ada yang berpolitik lalu dibunuh karena dianggap orientasinya dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia),” kata Ketua Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa, Esther Yusuf, Sabtu, 21 Januari 2012.

Menurut Esther, trauma itu telah menjadikan peringatan keras bagi etnis Tionghoa untuk melangkah ke depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. “Tidak ada jaminan keamanan sekarang (bagi etnis Tionghoa),” kata Esther.

Meski pun,  aturan, landasan hukum, atau perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas. Misalnya dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi, UU Kewarganegaraan, dan UU Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya, kata Esther, saat ini tidak ada yang menghalangi orang-orang dari etnis Tionghoa untuk ikut andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali adanya pikiran negatif dan pertimbangan pribadi dari orang-orang etnis Tionghoa tentang trauma besar itu. “Ada berbagai kemungkinan, apakah dia takut atau apa,” ucapnya.

Sejauh ini, menurut Esther, yayasannya sudah menerima berbagai laporan tentang tindakan rasialisme dan diskriminasi yang dialami oleh orang-orang etnis Tionghoa. Namun, kata dia, laporan itu belum tentu benar menjurus kepada tindakan rasialisme. “Tapi indikasi itu yang mesti dibuka secara tegas,” ujarnya.

Sejarawan dari Komunitas Bambu JJ Rizal menambahkan, trauma itu kian diperparah dengan tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Indonesia di masa lalu dianggap sebagai penyebab munculnya trauma besar bagi etnis Tionghoa di negeri ini.

Trauma itu kemudian mengakibatkan ketakutan etnis Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. “Cina dianggap bagian dari komunis. Ini terkait orientasi politik pada masa itu,” ujar dia.

Akibatnya, saat ini ada ketakutan dari orang-orang etnis Tionghoa untuk ikut serta dalam kancah politik di bangsa ini. Ketakutan ini juga muncul akibat adanya istilah yang dikeluarkan Sejarawan Ong Hok Ham tentang perlakuan yang dialami etnis Tionghoa pada masa lalu, terutama terkait peran etnis itu pada masa kolonial. “Ada istilah khusus jadi sapi perahan,” ucap Rizal.

Rizal mengatakan saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat proses penghapusan trauma itu. “Oleh karena itu, proyek pelajaran multikulturalisme kian penting,” kata dia.

Selain itu, ujarnya, dalam bidang pendidikan, khususnya buku sejarah, mestinya dimasukkan peran etnis Tionghoa dalam perjuangan nasionalisme Indonesia. Sebab, sejauh ini tidak ada buku sejarah yang menyebut peran orang Cina dalam sejarah Indonesia.

“Jadi, orang Cina berpikir kalau dia tidak dianggap,” ucap Rizal. Meski begitu, kata dia, sudah ada tanda positif terhadap diakuinya peran etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia, yakni dengan penetapan John Lee yang beretnis Tionghoa sebagai pahlawan Nasional.

Boleh jadi, karena tidak ada pilihan lain, kata perwakilan Komunitas Glodok Hermawi Taslim, banyak etnis Tionghoa yang memilih profesi sebagai pedagang karena takut berpolitik.

“Karena itu tidak ada pilihan lain. Berdagang kan tidak ada aturannya,” ucap Hermawi.” Selain juga karena sejak awal, kolonial Belanda memposisikan etnis Tionghoa sebagai perantara. “Posisinya memang dibuat seperti itu, mereka disebut hantu uang,”

PRIHANDOKO

 

 

Ini Alasan Warga Tionghoa Memilih Jadi Pedagang
Maria Natalia | Heru Margianto | Sabtu, 21 Januari 2012 | 15:49 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Warga tionghoa membersihkan patung Dewi Kwan Im sepekan menjelang Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek 2563, di Vihara Amurva Bhumi (Hok Tek Tjeng Sin) di Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2012). Acara bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Imlek dimana umat mengantarkan naiknya Dewa Dapur atau Toa Pek Kong ke langit.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada umumnya warga Tionghoa di Indonesia memilih bekerja di bidang perdagangan. Hal ini menurut anggota Komunitas Glodok, Hermawi Taslim, karena pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, tak ada pilihan bidang pekerjaan lain. Ruang gerak warga Tionghoa, kata dia, dibatasi saat itu.

Kita dulu ketakutan masuk bidang lain, apalagi politik.
– Hermawi Taslim

“Kita dulu ketakutan masuk bidang lain, apalagi politik, lalu masuk ke dunia dagang. Zaman Soeharto enggak ada pilihan lain. Dulu kalaupun di dunia politik, orang Tionghoa hanya jadi bendahara. Lebih baik berdagang, enggak banyak aturan,” ujar Taslim dalam diskusi “Imlek dan Peran Tionghoa Kini” di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/1/2012).

Sementara itu, sejarawan yang banyak mendalami kehidupan Tionghoa di Indonesia, JJ Rizal, mengatakan, warga Tionghoa mulai terbiasa berdagang karena pada zaman penjajahan Belanda, penduduk asal China menjadi perantara jual-beli untuk berhubungan dengan masyarakat. Hal ini membuat warga Tionghoa dipandang sebagai penguasa ekonomi.

“Dulu orang Tionghoa jadi perantara untuk berhubungan dengan masyarakat dan sering disebut hantu uang atau mesin uang kekuasaan. Secara ekonomi dulu dikuasai masyarakat Tionghoa,” ungkap Rizal.

Ia memaparkan, dulu warga Tionghoa susah menggeluti bidang lain karena trauma terhadap pembantaian dan diskriminasi yang terjadi pada tahun 1990-an, undang-undang yang membatasi ruang gerak, dan dijadikan “sapi perahan” yang diperas dengan berbagai alasan, ketika negara gagal dalam perekonomian.

“Orang Tionghoa dulu sering diperas ketika kekuasaan gagal urus negara,” ungkapnya.

Namun, setelah perkembangan reformasi, kata Rizal, warga Tionghoa kini bukan hanya bekerja sebagai pedagang. Perlahan-lahan mereka mulai mencoba bidang baru, seperti olahraga, pekerja kantoran, dan berprestasi di dunia politik.

Rizal mengimbau agar masyarakat pribumi Indonesia juga membukakan pintu lapangan kerja bagi warga Tionghoa mengekspresikan keahlian mereka yang lain selain berdagang.

Majelis Adat Budaya Tionghoa Batalkan Festival Cap Go Meh

Kelenteng Siapkan Pesta
MEMASUKI TAHUN NAGA AIR
| A. Wisnubrata | Minggu, 22 Januari 2012 | 09:45 WIB
Bangka Pos/Fennie Y Umat di Kelenteng Kwan Tie Miau Jalan Haji Muhidin Pangkalpinang memasang lampion, Senin (16/1/2012) menyusul akan segera tibanya Tahun Baru Imlek. Sekitar sepertiga dari 1,2 juta jiwa penduduk Pulau Bangka adalah warga keturunan Tionghoa yang kebanyakan merayakan Tahun baru Imlek.

MANADO, KOMPAS.com - Lebih dari 100 orang asal China datang ke Manado untuk menyaksikan perayaan Imlek di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara itu. Di Kudus, Jawa Tengah, umat Katolik melakukan ekaristi dalam rangka tahun baru China 2563 di SMP Keluarga.

Diperoleh keterangan, belasan kelenteng di Manado, Bitung, dan Minahasa juga menyiapkan pesta kembang api pada malam pergantian tahun China itu.

Hengky Wijaya, tokoh masyarakat peranakan Tionghoa Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (21/1), mengatakan, sebagian dari wisatawan China itu telah tiba di Manado dalam beberapa penerbangan dari Jakarta. Sebagian dari mereka memiliki sanak keluarga di ”Kota Kawanua”.

Rombongan wisatawan asal China lainnya menggunakan pesawat sewa Batavia langsung dari Guangzhou, besok. ”Perayaan Imlek di Manado dijual sebagai paket wisata,” katanya.

Steven Lumongan, pengusaha pariwisata di Manado, mengatakan telah menjual paket wisata Imlek di Manado sejak akhir tahun lalu. Menurut dia, banyak wisatawan asal China tertarik datang ke Manado sekaligus mengunjungi keluarga.

Perayaan Imlek dan budaya Tiongkok di Manado lebih ekspresif dan atraktif dibandingkan dengan kota lain di Tanah Air. Perayaan Toa Pe Kong yang digelar setelah Imlek sangat diminati warga Manado sejak tahun 1900.

Menurut Hengky, perayaan Imlek tahun ini cukup meriah karena sejumlah kelenteng siap menggelar pesta kembang api, termasuk kelenteng tua Ban Hing Kiong di kawasan Calaca.

Ekaristi

Di Kudus, Romo Bernardus Windyatmoko, MSF, menyatakan, menghargai keberagaman dan hidup berdampingan dengan setiap orang dari berbagai latar belakang perlu menjadi sikap hidup bangsa Indonesia. Sikap itu perlu ditanamkan sejak dini, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah.

Hal itu dikatakan kemarin seusai memimpin perayaan ekaristi dalam rangka merayakan Imlek 2563 di SMP Keluarga. Ibadat syukur umat Katolik itu diikuti para siswa, guru, dan karyawan SMP Keluarga yang sebagian besar mengenakan busana Tionghoa.

Menurut Romo Windyatmoko, dalam konteks Imlek, umat Katolik Tionghoa berharap Tuhan menganugerahkan kesejahteraan bagi keluarga dan semua orang, terutama masyarakat miskin. Umat Katolik Tionghoa juga mengharapkan kebahagiaan dan ketenteraman hidup di tengah pluralitas bangsa.

”Cinta kasih menjadi kunci bagi setiap orang dengan aneka latar belakang untuk mempunyai sikap toleran, hidup berdampingan dengan setiap orang,” ujarnya.

Kepala SMP Keluarga M Basuki Sugita mengemukakan, setiap tahun, SMP Keluarga menggelar tiga perayaan besar, yaitu Natal, Idul Fitri, dan Imlek. Selain sebagai ungkapan syukur, perayaan-perayaan itu merupakan media penanaman nilai-nilai hidup berdampingan dengan agama lain yang diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan religi. (HEN/ZAL)

 

Jelang Imlek
Tujuh Naga Akan Ramaikan Pontianak
Agustinus Handoko | Agus Mulyadi | Sabtu, 21 Januari 2012 | 15:12 WIB
Dibaca: 703
|
Share:
shutterstock Lampion

PONTIANAK, KOMPAS.com – Panitia Cap Go Meh Kota Pontianak menyiapkan tujuh replika naga, yang akan ditampilkan mulai upacara buka mata sampai puncak perayaan Cap Go Meh.

Panitia juga mengajak komunitas lain untuk menampilkan tradisi mereka dalam Pawai Cap Go Meh.

Wakil Ketua Panitia Cap Go Meh Kota Pontianak, Buyung Bunadi, Sabtu (21/1/2012), mengatakan, Festival Cap Go Meh tidak akan dimonopoli oleh tradisi dan kebudayaan Thionghoa.

“Semua kelompok masyarakat di Pontianak yang memiliki keragaman tradisi sudah kami undang untuk terlibat. Kalau ada yang belum menerima undangan, kami sekaligus mengundangnya melalui media massa agar bisa terlibat. Ini bentuk nyata kami mendukung keragaman budaya di Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum,” kata Buyung.

Rencananya, upacara buka mata naga akan dilakukan pada 4 Februari mendatang di Kelenteng Jalan Diponegoro. Puncak Festival Cap Go Meh Kota Pontianak akan dilakukan pada 6 Februari.

Arak-arakan replika naga yang bisa mencapai sekitar 30 meter per replika, merupakan acara yang ditunggu-tunggu wisatawan dan masyarakat Pontianak.

Jelang Imlek
Majelis Adat Budaya Tionghoa Batalkan Festival Cap Go Meh
Agustinus Handoko | Agus Mulyadi | Sabtu, 21 Januari 2012 | 17:37 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kalimantan Barat membatalkan Festival Cap Go Meh, yang sedianya akan dilakukan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pembatalan dilakukan oleh panitia dan pengurus majelis adat, karena tak mendapat izin dari Kepolisian Resor Kota Pontianak.

Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa Kalimantan Barat, Harso Utomo Suwito, Sabtu (21/1/2012) mengatakan, panitia sebetulnya sudah menyiapkan acara dan sudah sekitar Rp 200 juta yang dikeluarkan.

“Namun, daripada nanti dikasih izin dua atau tiga hari sebelum acara, saya lebih baik membatalkan. Kalau tetap kami gelar, lalu acara tidak berjalan baik, nama baik saya juga yang akan menjadi taruhan,” ujar Harso.

Di tempat yang sama, Jalan Mayor Ali Anyang, festival serupa diadakan tahun lalu. “Tahun lalu izin diberikan walaupun juga mepet. Namun kami tak tahu, tahun ini izin tidak diberikan dan kami diminta mencari tempat lain. Alternatif tempat lain yang kami sodorkan tidak disetujui. Ya sudah, akhirnya kami batalkan saja,” ujar Harso.

Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak, Komisaris Besar Muharrom Riyadi, mengatakan, tempat yang diajukan oleh panitia dan pengurus MABT merupakan jalan nasional, sehingga izin untuk acara lokal tidak bisa diberikan.

“Acara mereka itu sampai seminggu dan sebagian jalan pasti akan tertutup, sehingga izin tidak diberikan. Kami sudah meminta panitia dan pengurus untuk mencari alternatif lain. Namun, sampai hari ini kami belum menerima pengajuan izin,” ujar Muharrom.

Berbeda dengan festival yang diselenggarakan MABT Kalbar, Festival Cap Go Meh Kota Pontianak tetap dilaksanakan oleh panitia.

Festival akan dimulai dengan upacara buka mata naga pada 4 Februari hingga puncaknya pada 6 Februari, dengan menggelar pawai tujuh replika naga menuju kelenteng di Jalan Diponegoro.

Tradisi Memasang Bunga Segar Saat Imlek

Minggu, 22 Januari 2012 | 09:37 WIB

Tradisi Memasang Bunga Segar Saat Imlek

 

TEMPO.CO, Bandar Lampung – Bunga segar bagi warga Tionghoa Teluk Betung merupakan salah satu yang wajib hadir saat merayakan tahun baru Imlek. Bunga segar diyakini akan membawa keceriaan, semangat dan keberuntungan di tengah kemeriahan pergantian tahun. “Kami biasa memasang bunga tangkai segar di altar dan ruang tamu,” kata A Yen, warga Teluk Betung, Bandar Lampung, Minggu 22 Januari 2012.

Tradisi itu membuat warga Tionghoa di kawasan Pecinan Teluk Betung selalu menyerbu pusat penjualan bunga segar yang marak setiap menjelang Imlek. Jumlah pedagang akan bertambah banyak sehari sebelum perayaan Imlek. Mereka menjajakan aneka jenis bunga yang menebarkan keharuman, seperti bunga sedap malam, mawar, krisan, lili hingga carnation.

Warga Tionghoa biasanya merangkai bunga segar dalam pot bunga. Khusus untuk di altar, warga lebih suka memajang bunga sedap malam. Bunga itu, kata A Yen, sebagai penghormatan untuk Dewi Kwan Im.

Selain sebagai bagian dari ritual sembahyang, bunga segar bisa menetralisir aroma asap hio yang menyesakkan napas dan membuat mata pedih. Selain itu, bunga sedap malam bisa mempercantik altar dan menyeimbangkan unsur alam. “Pokonya ada banyak makna dari tradisi warisan leluhur kami ini,” ujar A Yen.

Bunga yang berwarna cerah, seperti mawar, lili, krisan dan carnation dipasang di ruang tamu. Bunga-bunga itu akan dirangkai untuk mempercantik tampilan ruang tamu. “Selain lampion dan lilin, bunga bisa membuat tamu betah untuk bercengkerama di ruang tamu,” kata perempuan pecinta bunga segar itu.

Salah seorang pedagang bunga, Sutini, mengatakan bunga segar didatangkan dari Bandung, Bogor dan Jakarta. Sepekan sebelum perayaan Imlek, mereka sudah berburu ke pusat-pusat grosir bunga tangkai segar hingga ke petani langsung. “Bunga diantar pada malam hari untuk menjaga kesegaran,” ucap Sutini yang sudah berjualan bunga segar selama lima belas tahun.

Para pedagang bunga menaikan harga dua hingga tiga kali lipat dibanding hari biasa. Harga satu tangkai bunga sedap malam dijual Rp 10 ribu atau tiga kali lipat dari harga pada hari biasa yang hanya Rp 3 ribu hingga Rp 4 ribu. Harga bunga angrek mencapai Rp 15 ribu per tangkai. “Rata-rata pedagang bisa menjual dua ratus tangkai bunga segar berbagai jenis,” tutur Sutini.

Ratusan warga Tionghoa sudah memadati pusat penjualan bunga sejak pukul 04.00 pagi. Mereka harus berebut dengan warga lain agar tidak kehabisan bunga yang dicari. “Kalau kesiangan bisa tidak kebagian. Biasanya jam tujuh pagi sudah tinggal sisa dan tidak segar lagi,” kata Li Ta, warga Gudang Kaleng, Teluk Betung.

NUROCHMAN ARRAZIE

Yee Sang, Makanan Keberuntungan di Malam Pergantian Tahun
| Jodhi Yudono | Sabtu, 21 Januari 2012 | 14:01 WIB
Yee Sang, makanan malam pergantian tahun

Oleh Indriani Eriza

Tahun baru Imlek tak hanya identik dengan barongsai, angpao, kue bulan, maupun barang-barang yang berwarna merah, tetapi juga Yee Sang.

Yee Sang merupakan hidangan utama yang selalu dinanti setiap pergantian tahun baru China. Biasanya disantap oleh anggota keluarga pada malam sebelum pergantian tahun.

“Prosesi menyantap Yee Sang ini selalu dinanti-nanti oleh keluarga baik tua maupun muda,” ujar seorang warga keturunan Tiongha yang tinggal di Kemayoran, Jakarta, Aletta (40).

Hidangan Yee Sang, kata dia, terdiri dari paduan sayuran dan ikan segar yang dicampur dengan saus plum, minyak wijen, kacang tanah, rempah dan merica bubuk, dan kulit kayu manis bubuk.

Menurut kepercayaan masyarakat Tiongha, Yee Sang adalah simbol kemakmuran. Maka tak heran, setiap unsur makanan mempunyai makna.

“Contohnya sayuran yang diiris panjang artinya biar rezeki yang diberikan tidak putus-putus. Lalu diberi minyak artinya biar semua urusan lancar,” terang perempuan berkacamata itu.

Begitu juga dengan rasa Yee Sang yang manis, asam dan asin dimaksudkan agar kehidupan pada tahun yang akan datang berlangsung aman tanpa bencana.

Namun hidangan tersebut bukan hanya sekedar hidangan biasa. Ada prosesi tersendiri yang harus dilalui sebelum menyantap hidangan itu. Setidaknya ada sembilan tahap yang dilakukan sebelum hidangan itu di makan.

Pertama, seluruh anggota keluarga mengangkat Yee Sang yang terdiri dari irisan wortel, lobak, buah persik, jeruk, melon, dan timun itu, dan kemudian taruh di tengah meja sambil mengatakan “fat chai yi sen” yang artinya yi sang kemakmuran.

Kemudian, peras jeruk nipis di atas ikan sambil mengatakan “ta ci ta li” yang artinya semoga kebersamaan, ketentraman selalu ada di keluarga anda.

Lalu taburkan rempah-rempah di atas ikan dan aduk rata sembari mengatakan “fung thiaw yi sun” yang artinya semoga anda selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam hidup.

Setelah itu, letakkan ikan di atas Yee Sang sambil mengatakan “nien nien yiu yi” yang artinya semoga tiap tahun rezeki anda selalu bertambah.

Tuang minyak di atas Yee Sang sambil mengatakan “yu man fu thien” yang artinya semoga kekayaan anda terus bertambah.

Lalu taruh minyak wijen di atas Yee Sang, sambil mengatakan “thien thien mie mie” yang artinya semoga kedamaian dan kebahagian selalu menyertai anda.

Tahap selanjutnya menaruh kerupuk di atas Yee Sang sambil mengatakan “wang cing man ti” yang artinya semoga kehidupan anda selalu berkilau bagaikan emas.

Kemudian taruh jahe di atas Yee Sang sambil mengatakan “hong win tang ho” yang artinya semoga keberuntungan selalu menyertai anda.

Terakhir, seluruh anggota keluarga berdiri dan mengaduk Yee Sang bersama sambil mengucap “lo hey lo hey lo kow fong sang sue hey”.

“Biasanya yang paling ditunggu adalah tahapan yang terakhir, karena semakin tinggi adukan Yee Sang maka semakin tinggi pula keberuntungan,” jelas Aletta.

Bahkan dulu ketika masih kanak-kanak, kenang Aletta, Yee Sang sering dilempar ke atas baru kemudian di makan bersama.

“Tapi sekarang tidak lagi. Mungkin mulai malu, karena sudah pada besar,” kata dia sembari tersenyum.

Tradisi Kuno
Tradisi menyantap Yee Sang itu berasal dari kawasan pantai selatan China, wilayah Chaozhou dan Santou. Tradisi dipercaya sudah ada sejak 1.500 tahun yang lampau.

Menurut Manajer Eksekutif Restoran Collage, Jakarta, Jackson Tobing, mengatakan tradisi menyantap makanan itu dibawa oleh seorang nelayan yang menyantap bubur di suatu kampung.

“Bubur yang disantap nelayan itu berisi sayuran dan persis seperti Yee Sang. Nelayan itu yang memperkenalkan ke seluruh daratan China,” kata Jackson.

Namun, ada juga sejarah yang mengatakan ide awal tradisi itu karena ingin memanfaatkan makanan berlebih usai merayakan tahun baru.

Karena tidak mau mubazir, maka penduduk setempat mencampur semua jenis makanan itu. Sehingga terciptalah hidangan unik membawa kemakmuran dan keberuntungan.

Namun sayangnya, tradisi ini mulai ditinggalkan terutama yang menetap di kota-kota besar.

“Bagi kalangan etnis Tiongha di Jakarta, tradisi ini memang kurang populer,” ujar seorang warga Tionghoa lainnya, Stallone (26).

Stallone mengatakan tradisi itu masih dilakukan oleh etnis Tiongha yang bermukim di daerah.

“Kalau keluarga sendiri pada malam tahun baru itu hanya makan bersama keluarga. Silahturahmi dan makan bersama,” kata Stallone yang berharap semakin beruntung di tahun mendatang.

Tradisi Yee Sang populer di Singapura dan Malaysia. Sejak beberapa tahun terakhir, tradisi itu kembali hidup di Indonesia melalui sejumlah restoran yang menawarkan hidangan keberuntungan itu.

 

http://www.suarapembaruan.com/home/koh-didu-dan-keluarga-cukup-nikmati-kemeriahan-imlek-di-vihara/16293#Scene_1

Koh Didu dan Keluarga Cukup Nikmati Kemeriahan Imlek di Vihara
Sabtu, 21 Januari 2012 | 11:38

Warga berdoa di vihara menjelang perayaan Imlek [antara] Warga berdoa di vihara menjelang perayaan Imlek [antara]

 

[TANGERANG] Panci lurik kecil yang dibawa di keranjang sepeda tua laki-laki separuh baya ini masih penuh dengan masakan siomay. Hari sudah menjelang sore.  Tapi bagi Tan Hua Siang yang biasa disapa Koh Didu, justru sore itulah saatnya dia mengais rizki. Berkeliling kampung kawasan Ciben di kampung Lebakwangi Sewan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari untuk berjualan somay “istimewa”.  Istimewa disini karena bukanhanya somay ikan tetapi juga ada campuran kulit babi sebagai makanan khusus.

Saat dia keluar rumah, rupanya memang sudah ditunggu-tunggu pembelinya terutama anak-anak dan ibu-ibu. “Aku pake kulit,” ujar sejumlah anak berbarengan.

Dia dengan telaten meladeni pesanan anak-anak tersebut.

Menurut Koh Didu, setiap harinya dia bisa menjual somay ikan minimal 200 buah tidak termasuk kulit babi. Penghasilan kotornya mencapai Rp 50 ribu per hari. Uang inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istri dan dua anak yang duduk di bangku SMA dan SD.

“Kami harus pinter-pinter menghemat uang, kalau tidak anak kami tidak bisa skeolah,” ujar Didu.

Didu kemudian mengajak mampir ke rumahnya di RT 02 /04 Lebakwangi. Rumah yangs udah dihuni 15 tahun ini snagat sederhana. Dindingnya dari bambu dan beratap rumbia. Hanya lantainya yang sudah dikeramik. “Supaya bersih” ujarnya singkat.

Tidak tampak barang-barang mewah hanya sepasang kursi kayu. Terasnyapun masih dari tanah.  Potret miskin dari warga Cina Benteng seperti Didu umumnya dialami juga oleh warga lainnya. Rumah mereka sangat sederhana. Mereka umumnya menyambung hidup dari bekerja sebagai pedagang kecil keliling. Ada juga yang menjadi buruh. Lingnkungan mereka juga padat dan kumuh denganjalan-jalan sempit dan cukup untuk sepeda motor. Bahkan ada jalan yang hanya cukup untuk badan melintas.

Menurut Didu dia berjualan setiap hari. Namun menjelang Imlek akan libur selama beberapa hari. Karena semua warga disana juga menghentikan kegiatan mereka menjelang imlek. Padahal, cerita Didu, mereka tidak melakukan kegiatan apapun hanya istirahat. Tidak pernah keluarga mereka dan keluarga Ciben lainnya merayakan Imlek secara berlebihan. “Paling-paling ke Vihara dan kerumah saudara,” ujar Didu.

Di rumahnya juga tidak ada persiapan khusus. “Kami tidak pernah buat kue, kalau ada rejeki nanti mau beli kue yang dijual di pasar saja,” ujar Ana, istri Didu. Imlek bagi keluarga ini berarti tidak berjualan dan mengunjungi Vihara.

Cukup sederhana.

Dia juga mengaku ada rasa ingin agar rumah mereka meriah dengan lampion dan pohon mew hua. Tapi menurutnya itu pasti akan menguras uang mereka yang diperoleh dengan susah payah. “Cukup menikmati lampion di Vihara,” katanya.

Namun dia tidak kuasa menolak keinginan kedua anaknya untuk punya baju baru. “Keduanya sudah saya belikan, meski murah yang penting mereka senang,” ujar Didu.

Tak hanya Didu, perayaan Imlek sederhana juga dialami keluarga Santi. “Selain memang tidak ada uang, saya juga masih sedih ditinggal anak saya yang meninggal Agustus tahun lalu,” ujar Santi.  Gadis berusia berumur 13 tahun itu meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit setelah mengaku jatuh dan mengalami luak dalam kepalanya. “Saya terlambat ke rumah sakit karena tidak punya uang,” ujarnya.

Menyambut Imlek tahun ini, Santi kemarin membuat kue nastar. Ini hanya untuk memenuhi permintaan putri keduanya. “Dari kemarin dia mendesak terus minta dibuatkan kue, jadi saya buat sendiri meski bahannya dari mentega yang murah,” katanya.

Sama hal nya dengan Didu, perayaan Imlek berarti libur kerja dan berdiam di rumah. “Semua pada libur jualan, jadi kami hanya istirahat, minggu depan baru bergiat lagi cari uang,” ujar Santi. [132]

 

Pulau Saronde terancam tenggelam

Pulau Saronde terancam tenggelam

Senin, 9 Januari 2012 16:58 WIB | 454 Views

Gorontalo (ANTARA News) – Pulau wisata Saronde, di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terancam tenggelam akibat ancaman abrasi.

Abrasi yang disebabkan oleh maraknya aktivitas pengeboman ikan oleh nelayan, membuat terumbu karang di sekitar pulau wisata itu hancur.

Yamin Karim (45) , penjaga dan pengelola Pulau Saronde, pada Senin, mengungkapkan kini bibir pantai pu;au wisata tersebut telah menyusut sepanjang 50 meter, dan hanya menyisakan luas pulau itu kurang lebih dua hektare persegi.

“Padahal pada era 1990an, pulau ini masih memiliki luas lima hektare persegi. Pemboman ikan memang marak terjadi di sini,” katanya.

Kini air pasang laut merendam sejumlah tempat pesanggarahan yang dulu dibangun di pulau yang mulai dibuka untuk obyek pariwisata sejak 1989 itu.

Pulau yang lebih memprihatinkan, menurut dia, adalah Pulau Bogisa, yang berada di depan Pulau Saronde, karena saat ini tertutup seluruhnya oleh air laut setiap kali pasang.

“Pulau Bogisa dulu memiliki banyak pohon kelapa, sekarang sudah punah,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain mengebom ikan, nelayan sekitarnya juga cukup lama menggunakan cara menangkap ikan maupun teripang dengan menghancurkan terumbu karang menggunakan linggis atau sero dalam bahasa setempat.
(T.KR-SHS)
Editor: Priyambodo RH

Tapal batas Temajuk mulai menggeliat

Tapal batas Temajuk mulai menggeliat

Senin, 9 Januari 2012 08:17 WIB | 1504 Views

Teguh Imam Wibowo

Pantai Camar Bulan (istimewa)

Semoga ini menjadi perekat untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, dan tidak hanya menjadi komoditas politik belaka, karena yang sangat dibutuhkan adalah dukungan dan komitmen politik untuk membangun kawasan perbatasan.

Pontianak, Kalimantan Barat (Antara News) – Suasana di Desa Temajuk, desa kecil di sudut utara Provinsi Kalimantan Barat itu mendadak lebih ramai dibanding hari-hari biasanya pada Jumat (6/1) malam.

Desa yang dihuni sekitar 1.432 jiwa itu akan kedatangan tamu-tamu dari Jakarta, ibu kota Indonesia yang nun jauh lebih indah, megah, dan lengkap segala sesuatunya. Tamu-tamu tersebut adalah tiga menteri yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, Menteri  Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie.

Tentu saja kedatangan mereka lengkap dengan “unsur-unsur” pendukung seperti pejabat terkait di instansi masing-masing. Gubernur Kalbar Cornelis dan Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi bertindak sebagai tuan rumah dengan menyambut kedatangan rombongan yang datang menggunakan helikopter dari Pontianak itu.

Belum lekang dari ingatan ketika isu pergeseran tapal batas negara Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Sambas mencuat tahun lalu. Desa Temajuk sempat menjadi pusat perhatian karena isu lokasi yang menjadi
polemik itu terletak di Dusun Camar Bulan, salah satu dusun di desa tersebut.

Isu itu mencuat ketika Gubernur Kalbar Cornelis dikejutkan dengan masuknya wilayah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare ke dalam wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia.

Secara tegas ia menyatakan, bahwa Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. “Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegas Cornelis di Pontianak, Kamis (29/9) tahun lalu.

Cornelis mengacu kepada Traktat London, yakni kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.

Traktat London ditandatangani 17 Maret 1824 dengan tujuan utama mengatasi konflik yang bermunculan seiring perjanjian sebelumnya, Perjanjian Britania – Belanda pada tahun 1814.

Ia juga meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, pada 1976, dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda dan Peta Inggris.

Ia mengaku telah mendapat informasi bahwa, Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia. Dengan tegas ia meminta supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar.

Ratusan Miliar Rupiah

Terlepas dari polemik seputar mencuatnya isu pergeseran tapal batas tersebut, baik disebut-sebut mencari keuntungan secara politis atau upaya mencari popularitas, meski dibantah oleh Gubernur Cornelis, perhatian pemerintah ke Desa Temajuk harus diakui berubah drastis.

Menko Kesra Agung Laksono memastikan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat akan terkoneksi pada 2013 mendatang. Hal itu ditandai dengan pengucuran dana APBN sebesar Rp206
miliar, diantaranya meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan perbatasan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan jaringan komunikasi selular.

Menurutnya, untuk tahun anggaran 2011 lalu, pemerintah juga sudah mengucurkan dana sebesar Rp15 miliar untuk membuka akses jalan menuju Desa Temajuk di Kecamatan Paloh sepanjang 13 kilometer. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting dan menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat di beranda depan rumah Indonesia dapat bergerak.

Selain infrastruktur jalan, masyarakat di Desa Temajuk juga membutuhkan jaringan komunikasi, energi listrik, dan aksi-aksi sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk keterampilan kecakapan khusus.

Ia melanjutkan, juga upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), menciptakan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube), hingga simpan pinjam.

Desa Temajuk pun menjadi lokasi Pencanangan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Perbatasan Negara (Pronangkis).

Ada 13 kementerian dan lembaga yang bekerja sama menggelontorkan dana bantuan yang masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Program Nasional Terpadu dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Negara pada Tahun Anggaran 2012 dengan total anggaran Rp206,505 miliar.

Yakni Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp106,64 miliar; Polri Rp1,2 miliar; Kementerian Kesehatan Rp11,552 miliar; Kementerian Pertanian Rp980,7 juta; Kementerian Kehutanan Rp1,272 miliar; Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,325 miliar; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp7,035 miliar.

Kemudian Kementerian Perdagangan Rp2,178 miliar; Kementerian Pendidikan Nasional Rp9,5 miliar; Kementerian Dalam Negeri Rp14,58miliar; Kementerian Sosial Rp2 milir; Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp12,27 miliar; dan TNI Rp37,143 miliar.

Komitmen Politik

Inisiator Garda Perbatasan Partai Demokrat, Bobby Chrisnawan di Pontianak, Minggu (8/1) mengatakan, upaya nyata berupa penyiapan infrastruktur jalan ke tapal batas, pembangunan sarana prasarana vital, hingga pemasangan simbol-simbol negara diakui menjadi bagian untuk membangun wilayah perbatasan.

“Namun upaya tersebut akan mengalami kendala jika tidak dibarengi

komitmen politik yang kuat,” kata Bobby Chrisnawan.

Menurut dia, sejak duet kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, komitmen untuk membangun perbatasan itu sudah ada.

Ia melanjutkan, komitmen tersebut dapat dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara.

Ia menambahkan, terkait kebijakan itu, kemauan politik memegang peranan penting dalam melaksanakan program tersebut karena kebijakan anggaran harus berdasarkan kesepakatan parlemen.

Bobby juga berjanji akan menghimpun kekuatan politik dari seluruh pengurus di tingkat DPC dan PAC Partai Demokrat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur untuk mempersiapkan pembentukan Garda Perbatasan.

“Upaya itu akan kita lakukan sebagai jawaban atas komitmen politik Partai Demokrat di perbatasan,” kata Bobby menegaskan.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan untuk memperkuat komitmen politik membangun perbatasan, Garda Perbatasan Partai Demokrat akan dideklarasikan yang dipusatkan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof DR Eddy Suratman menjelaskan untuk membangun sebuah kawasan perbatasan butuh anggaran yang tidak sedikit.

Bahkan, kata dia, kebutuhannya bisa jauh lebih besar dibanding jumlah orang yang harus dilayani. Atas dasar itu pula, kemauan politik akhirnya kurang bersemangat.

Ia mencontohkan, saat “soft launching” Border Aruk di Kabupaten Sambas, sebagai salah satu pintu perlintasan batas darat dengan Sarawak, Malaysia Timur. “Kita meminta-minta agar segera dibuka, tetapi setelah dibuka ternyata kita malah tidak siap. Sementara di sisi Malaysia, mereka sudah siap segalanya,” ujarnya.

Di sisi lain, Eddy mengatakan adanya rencana pembentukan Garda Perbatasan oleh sejumlah kader Partai Demokrat merupakan langkah positif dan cerdas dalam menangkap peluang isu.

“Semoga ini menjadi perekat untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, dan tidak hanya menjadi komoditas politik belaka, karena yang sangat dibutuhkan adalah dukungan dan komitmen politik untuk membangun kawasan perbatasan,” kata Eddy Suratman.

Dua Sisi

Harus diakui, isu perbatasan akan lebih menarik dan menyedot banyak perhatian kalau sudah menyangkut mengenai pergeseran tapal batas, penyerobotan lahan atau berpindahnya warga negara Indonesia.

Padahal, yang dibutuhkan adalah komitmen menjadikan wilayah perbatasan itu sebagai beranda negara. Contohnya pernyataan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, menjelang peringatan ke-66 kemerdekaan RI, yang ingin mengibarkan bendera Malaysia di desa yang secara masuk administratif Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.

Hal itu sebagai wujud dari ketidakpastian pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut. Anggota DPR RI, Karolin Margret Natasa mengatakan, isu pengibaran bendera Malaysia di
wilayah perbatasan Kalimantan Barat ungkapan putus asa masyarakat di wilayah tersebut.

“Itu jeritan atau ungkapan putus asa masyarakat di wilayah perbatasan karena memang akses mereka yang sangat sulit,” kata Karolin.

Sementara Anggota DPRD Kalimantan Barat Suprianto mengatakan, ancaman pengibaran bendera lain menjelang 17 Agustus karena masyarakat perbatasan menganggap tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.

Sangat ironis kalau perhatian pemerintah akan mulai berlebihan ketika isu-isu tersebut mencuat atau sengaja dicuatkan. Seolah-olah seperti angin surga yang diberikan saat asa masyarakat perbatasan mulai hilang ditelan angin.

Masyarakat Temajuk misalnya, selama ini belum pernah melihat mobil atau kendaraan roda empat masuk ke desa tersebut. Mereka harus adu cepat dengan cuaca Laut Natuna, ketika air laut pasang atau ombak besar tidak bisa melewati jalur pantai sebagai satu-satunya “jalan” yang bisa digunakan menuju Temajuk dari Paloh, ibu kota kecamatan.

Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi pernah menyebut bahwa masyarakat di wilayah itu kalau boleh ingin merayakan kemerdekaan sekali lagi seiring mulai terbukanya isolasi desa tersebut dari keterbatasan infrastruktur. “Karena tidak pernah selama mereka menempati wilayah itu, ada kendaraan roda empat atau truk yang bisa masuk Desa Temajuk,” ujar dia.

Kini, masyarakat Kalbar mengharapkan keseriusan pemerintah dalam menekan ketertinggalan infrastruktur. Berkaitan atau tidak dengan gencarnya isu tentang perbatasan, ada sejumlah kabar yang menggembirakan.

Gubernur Cornelis dalam kunjungan ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, pertengahan Oktober tahun lalu menyatakan bahwa, pembangunan Jalan Trans Kalimantan poros selatan yang melewati wilayah itu akan
dipercepat penyelesaiannya dari rencana awal diselesaikan tahun 2015 dipercepat menjadi tahun 2013.

Jembatan Tayan senilai hampir Rp1 triliun yang ada di ruas Jalan Trans Kalimantan poros selatan, juga sudah hampir dipastikan dibangun mengingat pemenang tender sudah ditetapkan.

Asa itu perlahan mulai terwujud meski tertatih-tatih selama berpuluh tahun. Masih banyak pekerjaan rumah dari pemerintah. Penyediaan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan dan air bersih, listrik serta jalan dan jembatan, sedikit dari kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Dengan komitmen akhir, menjadikan perbatasan sebagai beranda negara. Beranda yang (harusnya) memberikan rasa indah, menarik, mudah terlihat dan terjangkau serta memberi gambaran kemakmuran, kebesaran dan kekayaan dari negara dan bangsa Indonesia.

(T011)
Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Mencontoh tradisi kerukunan beragama orang Lamaholot

Mencontoh tradisi kerukunan beragama orang Lamaholot

Senin, 9 Januari 2012 07:53 WIB | 1208 Views

Laurensius Molan

NTT bukan Nasib Tidak Tentu atau Nanti Tuhan Tolong seperti yang dianekdotkan banyak orang, tetapi NTT adalah Nusa Tetap Tenteram, karena semua orang NTT sangat menghormati dan menghargai adanya perbedaan dan aliran kepercayaan seperti yang ditradisi

Berita Terkait

Kupang (ANTARA News) – Ratusan orang Lamaholot atau lebih kesohor dengan sebutan “Solor Watan Lema”, Selasa (3/1), memadati Gelanggang Olah Raga Flobamora Kupang untuk menghadiri perayaan Natal bersama Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Wakilnya Esthon L Foenay.

Warga Solor Watan Lema yang merupakan turunan Sina-Jawa-Malaka itu datang dari Flores Timur daratan, Pulau Adonara, Lembata, Solor dan Alor dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, yakni Katolik, Kristen Protestan dan Islam. Mereka menyatu dalam acara Natal bersama itu.

Tiga orang pemimpin umat, yakni Romo Kanis Pen dari unsur Katolik, Pendeta E Yahya R Luakusa dari unsur Kristen Protestan dan KH Saleh Orang dari unsur Islam didaulat untuk memberikan renungan Natal serta toleransi kehidupan umat beragama dan antaragama di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tampilnya KH Saleh Orang dalam acara Natal bersama orang Lamaholot itu, bukan hal baru dan luar biasa karena orang Lamaholot menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta toleransi antarumat beragama dan antaragama di lingkungan Lamaholot.

Menurut antropolog sosial Dr Chris Boro Tokan SH.MH, asal usul turunan orang Lamaholot merupakan pengaruh Hindu-Budha dari India Belakang yang diikuti pengaruh Islam dari Gujarat dan Persia dengan arus aliran persinggahan dari India ke Malaka serta dari China ke Muangthai kemudian bertemu di pusarana nusantara dengan persinggahan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Pengaruh budaya tersebut kemudian mewariskan puing-puing kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera, Candi Borobudur dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, Kerajaan Kutai di Pulau Kalimantan.

Dari sana arus perubahan bergerak masuk ke Kepulauan Timor, termasuk Kepulauan Solor sebagai wilayah Lamaholot atau yang sering disebut “Solor Watan Lema”.

Boro Tokan yang juga Dosen Luar Biasa di Bidang Hukum dan Perubahan Sosial Fakultas Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu mengatakan setelah arus tradisional itu membawa babak perubahan sosial di Lamaholot, giliran arus religius mengisi babak baru Lamaholot melalui imperialisme bangsa Portugis yang menularkan agama nasrani (Katolik) di Lamaholot.

Sementara itu, masuknya muslim di Lamaholot disinyalir kuat sebagai perpindahan arus konflik dari Ternate dan Tidore (Maluku) antara Kesultanan Ternate dan Tidore (Muslim), meski sebelumnya Islam Malaka telah masuk lebih dahulu melalui arus Sina-Jawa-Malaka.

“Dari sinilah imperialisme Portugis dan Belanda membagi kekuasaan di Kepulauan NTT. Portugis berkuasa di Timor Timur dan sebagian wilayah Timor bagian barat NTT seperti Belu dan Timor Tengah Utara serta Pulau Flores dan Kepulauan Solor, sedang Belanda berkuasa di Timor Barat serta Sumba dan Rote,” katanya.

Ia menambahkan nilai religius (nasrani dan muslim) telah membentuk keyakinan generasi baru Lamaholot yang tidak dapat menghilangkan warisan keyakinan generasi primitif Lamaholot yang mengimplementasikan keyakinan itu dengan sebutan “hulen baat tonga belolo, rera wulan tanah ekan” (yakin akan pencipta langit dan bumi) dan keyakinan generasi tradisional Lamaholot tentang lewotanah (kampung halaman).

Boro Tokan menambahkan, manusia Lamaholot dengan pola pikir primitif dapat tertelusuri dalam sejarah oral asal usul pemuda Patigolo Arakian di Gunung Ile Mandiri dengan isterinya Watowele, seorang putri titisan dari Ile Mandiri.

Selain itu, dapat ditelusuri pula melalui sejarah oral pemuda Kelake Ado Pehan dengan isterinya Kwae Sode Boleng, seorang putri titisan Ile Boleng di Pulau Adonara serta pemuda Uwe Kole dengan seorang putri yang merupakan jelmaan alam dari ubi hutan.

Tahapan primitif manusia Lamaholot dalam masa transisi ke tahapan tradisional ditandai dengan adanya Kerajaan Lewo Nama yang dipimpin oleh turunan dari Patigolo Arakian.

Di bagian timur laut Pulau Adonara, berdirilah Kerajaan Molo Gong dan di selatan barat daya pulau itu berdirilah Kerajaan Wotan Ulu Mado.

Di bagian tengah Pulau Adonara berdirilah Kerajaan Libu Kliha dan di selatan berdirilah Kerajaan Lamahala, Terong dan Kerajaan Lian Lolon yang merupakan cikal bakal Kerajaan Adonara.

Selain itu, ada juga Kerajaan Awo Lolon di Pulau Pasir dekat Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata di Pulau Lembata serta Kerajaan Lamakera dan Lohayong di Pulau Solor.

Nilai magic kehidupan yang diyakini manusia primitif Lamaholot saat itu amat mencengangkan, yakni melalui keyakinan holistik yang menyatukan alam semesta dengan manusia.

“Sang pencipta, alam semesta dan manusia sebagai satu kesatuan total yang tidak dapat dipisah-lepaskan melalui ketaatan manusia dalam keyakinan Lamaholot yang disebut “hungen baat tonga belolo rera wulan tanah ekan”. Keunggulan manusia primitif Lamaholot, dapat menyatukan jagat dalam mengarungi sebuah misi perjalanan yang jauh dalam bahasa setempat disebut `bua buku tanah`,” kata Boro Tokan.

Ia menambahkan dari tahapan primitif ke tahapan tardisional itulah mengalir paham Sina Jawa yang disinyalir membawa masuk ajaran dan keyakinan Hindu-Budha dalam proses membentuk keyakinan tradisional orang Lamaholot sampai sekarang.

Tidaklah mengherankan jika dalam renungan Natalnya, KH Saleh Orang mengajak semua umat beragama di Indonesia untuk belajar tentang tradisi kerukunan umat beragama dan antaragama orang Lamaholot di NTT.

“NTT bukan Nasib Tidak Tentu atau Nanti Tuhan Tolong seperti yang dianekdotkan banyak orang, tetapi NTT adalah Nusa Tetap Tenteram, karena semua orang NTT sangat menghormati dan menghargai adanya perbedaan dan aliran kepercayaan seperti yang ditradisikan orang Lamaholot ini,” katanya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya pun menjuluki NTT sebagai “Nusa Tenang Tenteram” karena toleransi kehidupan umat beragama di daerah provinsi kepulauan ini sudah terpelihara dengan baik selama bertahun-tahun.

“Kerukunan hidup umat beragama di NTT telah memberi gambaran nyata bahwa NTT sesungguhnya `Nusa Tenang Tenteram`. Saya berada di sini untuk memimpin perayaan Natal bersama Pendeta E Yahya R Luakusa dan Romo Kanis Pen serta KH Saleh Orang.

Situasi ini tidak pernah terjadi di daerah lain, bahkan di dunia dan ini menggambarkan bahwa kita tetap rukun, damai dan tenteram,” katanya.

Di lingkungan Lamaholot, saat perayaan Natal atau Paskah, umat muslim selalu bertindak sebagai panitia Natal bersama.

Mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk saudara-saudaranya dari Kristen usai gereja.

Jika tibanya Hari Raya Idul Fitri, umat Kristiani lah yang bertindak sebagai panitia halalbihalal untuk saling bersalam-salaman dan memafaatkan satu sama lain.

Mereka duduk bersama, minum bersama, makan bersama dan setelah itu bubar bersama-sama.

Tradisi ini sudah lama berlangsung dan tetap dipertahankan oleh orang Lamaholot sampai detik ini.

Menurut pendapat Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, hak dan tanggung jawab sebagai warga negaralah yang membentuk kesadaran berdemokrasi, HAM, dan penghormatan terhadap pluralitas.

Kondisi ini, kata dia, berbeda dengan perjalanan banyak negara Eropa, sejak awal nasionalisme Indonesia dibangun atas rantai keterkaitan gugus entitas kultural yang plural dalam etnis, ras, agama, dan golongan.

Sejak awal, pluralisme telah disadari oleh para pendiri republik tidak saja sebagai hak dari tiap-tiap orang yang mengaku menjadi bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, dalam sejarahnya tiap-tiap bagian bangsa ini telah berkorban, memberi, dan berperan dalam perjuangan membentuk Indonesia.

Dalam narasi sejarah demikian, kata Airlangga, nasionalisme sebagai ikatan kultural yang berbineka sejak awal telah menubuh dalam kesadaran patriotisme sebagai komitmen politik untuk membentuk negara-bangsa dengan segenap spirit kewargaannya.

Konstruksi kebangsaan inilah yang ditekankan Soekarno dalam Lahirnja Pantjasila: “Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua!”

Menurut Airlangga, seruan Bung Karno bahwa Indonesia milik semua sejalan dengan ajakan Abdurrahman Wahid, bahwa dalam ikatan keindonesiaan tidak boleh ada kelompok yang diistimewakan satu di atas yang lain.

Sebab tiap-tiap bagian dari bangsa Indonesia memiliki kontribusi penting dalam pembentukannya.

Orang Lamaholot di NTT yang meliputi Flores Timur daratan, Pulau Adonara, Lembata, Solor dan Alor sangat menyadari akan pesan yang disampaikan oleh Bung Karno serta ajakan dari KH Abdurrahman “Gus Dur” Wahid tersebut sehingga tetap rukun dan damai meski berbeda agama dan aliran kepercayaan.
(L003)Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers