Archive for the ‘jurnal’ Category

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S.Kusni dan Anak-Anakku

KETIKA MASYARAKAT ADAT MENJADI KOKOH

 

Kemis 16 Juni 2011 di Aula Sauverdi Palangka Raya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah menyelenggarakan sebuah seminar sehari membicarakan masalah REDD+ (Plus) dan RTRWP serta hubungannya Masyarakat Adat (MA). Wakil-wakil AMAN dari 14 kabupaten/kota hadir dalam seminar yang dibuka dengan sambutan tertulis dibacakan oleh perutusan Bappeda Provinsi mewakili Gubernur A. Teras Narang,Dr.Sidik Usop dari Komda REDD+ (Plus) Provinsi Kalteng, Emil Kleden dari AMAN Pusat, Wakil Bappeda dari Pemerintah Provinsi dan Kusni Sulang, budayawan berbicara sebagai nara sumber. Pertanyaan pokok seminar adalah apa dan bagaimana sikap AMAN terhadap REDD + (Plus) dan RTRWP?

 

 

Sebelum menghadiri seminar AMAN ini, saya juga pernah menghadiri sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggara oleh Fauna dan Flora, sebuah LSM yang kemudian diketahui disponsori oleh PT Biliton. FGD yang dihadiri oleh sejumlah LSM  utama dan beberapa orms di Kalteng serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng juga membicarakan soal REDD+ (Plus)dan RTRWP.

 

Dari kedua pertemuan tersebut saya mendengar pernyataan terus-terang semua peserta bahwa tidak seorang pun yang tahu, pernah melihat dan membaca dokumen REDD+ (Plus) yang dibangga-banggakan dan RTRWP yang belum juga disah-sahkan menjadi penyebab tidak lancarnya pembangunan Kalteng. Dua soal yang sangat banyak dibicarakan itu. Mendengar keterangan demikian, saya lalu bertanya:Kalau demikian, apa yang ramai dibicarakan itu tidak obah kucing dalam karung. Kita tidak tahu warna dan bentuk kucing itu, tidak tahu  apakah ia kucing hidup atau kucing mati dan busuk. Lalu adilkah meminta masukan kalau mengetahui barangnya pun tidak pernah? Jika demikian, REDD+ (Plus) dan RTRWP perencanaan dan pembuatannya juga keputusannya kelak dilakukan hanya oleh kalangan sangat terbatas dan merupakan semacam permainan elitis, padahal kedua-duanya menyangkut kepentingan langsung seluruh warganegara Republik Indonesia (RI) di Kalteng. Apakah cara kerja demikian bukannya metode kerja top down yang otoriter dan feodalistik, menjadikan rakyat sebagai obyek belaka, ibarat kerbau dicocok hidungnya, diperlakukan oleh pemangku kekuasaan negara secara sewenang-wenang?

 

Saya khawatir jika RTRWP ini kelak disahkan oleh DPR-RI dan pelaksanaan program REDD+ (Plus) hanya membuat Kalteng menjadi sebuah daerah yang makin beresiko tinggi,menambah resiko tinggi yang telah ditimbulkan oleh serbuan Perusahaan Besar Swasta (PBS) baik tambang mau pun perusahaan sawit. Saya juga khawatir bahwa REDD+ (Plus) dan pengutamaan PBS, bukannya menyejahterakan rakyat tapi justru memelaratkan mereka. Selama bulan Mei 2011 saja, paling tidak sudah terjadi 10 petani Kalteng dinyatakan bersalah oleh Pengadilan kasus pertikaian lahan .Sedangkan jumlah pengaduan konflik lahan ke Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) terus bertambah. Tahun ini saja telah masuk 80 pengaduan menambah 300-an lebih sebelumnya.

 

 

Konflik sebenarnya bukan hanya merembet ke meja hijau tetapi sudah sampai pada jatuhnya korban jiwa.Sejauh sekarang, dalam konflik lahan ini,nampak kecendrungan  bahwa MA didikriminalisasikan, sesuai dengan kebijakan mengutamakan investor dengan alasan demi menyejahterakan rakyat tapi bersamaan dengan itu lahan rakyat terus dijarah.

 

 

Hal yang saya dapatkan dari FGD di atas adalah konfirmasi bahwa di balik RTRWP yang dirancangkan dan dibicarakan dengan pendekatan elitis , tidak mengikutsertakan rakyat serta organisasi-organisasi masyarakat, terdapat tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak yang juga elitis. Konfirmasi begini menjelaskan bahwa yang disebut ‘’melancarkan pembangunan’’ kalau RTRWP ditetapkan oleh DPR-RI , sesungguh bukan melancarkan pembangunan untuk rakyat, tapi melancarkan pembangunan untuk kalangan elit.Bisa saja terjadi ketika RTRWP itu disahkan, maka kebun rotan, kebun getah, tanah warisan,sudah lepas dari tangan pemiliknya sejak turun-temurun karena sudah disahkan menjadi milik pihak lain.Khazanah budaya ,pambak, sandung,sapundu, dan lain-lain makin ludes dilindas  bulduzer PBS.

 

 

Sedangkan dari seminar AMN 16 Juni 2011 lalu, keterangan yang bisa saya peroleh adalah di kawasan Kantor Gubernur terdapat Kantor Sekretariat REDD+ (Plus). Dr. Sidik Usop dari Komda REDD+ (Plus) Provinsi mengatakan bahwa barang siapa yang memerlukan keterangan , bisa datang ke Kantor  Sekretariat; Apakah menginfokan, mensosialisikan program REDD+ (Plus) bukan merupakan salah satu pekerjaan Komda REDD+ (Plus)? Mengapa rakyat yang diminta aktif datang mencari info, padahal niscayanya pihak Komda REDD+(plus) yang lebih aktif , ditambh lagi oleh pengalaman kalau minta info tentang dokumen-dokumen publik yang terjadi pencari dilempar dari satu meja ke meja lain. Karena seperti dikatakan oleh CEO PLN Dahlan Iskan: ‘’Birokrasi itu ‘’binatang’’ yang paling aneh di dunia: kalau diingatkan (dengan menunjuk pasal-pasal dalam peraturan yang luar biasa banyaknya.Kalau ditegur  dia mengadu ke backingnya. Seorang birokrat biasanya punya backing. (Karena itu tidak sedikit yang mempunyai mentalitas budak –KS); Pokoknya birokrasi itu punya Tuhan sendiri: tuhannya adalah peraturan.peraturan yang merugikan sekalipun! (Dahlan Iskan, ‘’ModalLuar Biasa: TidakTakut Tidak Jadi Bupati’’,Kalteng Pos, 19 Juni 2011).

 

Dalam seminar AMAN itu, nampak bahwa REDD+(Plus), termasuk jenis ‘’binatang’’ baru masuk Kalteng disertai oleh duyunan pemangku kepentingan yang tergiur oleh dana Norwegia. Orang-orang AMAN dan banyak lagi yang lain, tidak tahu REDD+(Plus) itu ‘’binatang’’ apa.’’Ah, mengkritik itu gampang’’, ujar nara sumber dari Bappeda. O,tidak,Bung. Kritik serius dan bertanggungjawab itu tidak gampang dilakukan. Karena ia memerlukan data-data akurat,bukan data imajiner,menuntut ketajaman analisa. Untuk itu perlu penelitian serta kelengkapan pengetahuan.Oleh karenanya Mao Tse-dong mengatakan bahwa ‘’yang tidak melakukan riset , tidak berhak bicara’’. Gampangkah kritik demikian?

Pada kesempatan diskusi , seorang wakil AMAN Kapuas berdiri dan angkat bicara dengan nda pasti. Ia mengatakan bahwa’’REDD+ (Plus) lebih dari kelompok-kelompok koboi, tapi adalah monster yang mengancam rakyat!’’. Rahasia kepastian diri pembicara dari Kapuas ini kemudian saya ketahui ketika saya membuka kotaksurat internet.  Dalam kotaksurat internet, saya dapatkan sebuah posting yang dikirimkan oleh wirasapoetra.koes pada 16 Juni 2011 melalui milis resmi AMAN, adatlist@yahoogroups. com. Posting itu merupakan PERNYATAAN SIKAP Mantir Adat Kadamangan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjudul ‘’Hentikan Proyek REDD Indonesia – Australia Di Wilayah Adat Dayak Kalimantan Tengah’’, bertanggal  Katunjung, 8 Juni 2011, ditandatangani oleh 1). Umbie Ipe Desa Mantangai Hulu, 2) Arthen. U. Sampah Desa Mantangai Tengah, 3) Yanmar Kurius Desa Kalumpang, 4) Sambung Desa Sei Ahas, 5) H. Arben Anus Desa Katunjung, 6) Mudin Jaman Desa Katunjung, 7) Kanisius. B Desa Katunjung, 8) Tinus Desa Tumbang Muroi, 9) Zuda Dusun Tanjung Kalanis, 10) Simpei Desa Katimpun. Ditembuskan kepada Ketua DPR RI di Jakarta, Ketua Parlement Australia di Australia, Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta,Ketua BAPPENAS RI di Jakarta,Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di Jakarta, Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) di Jakarta, A. Teras Narang Gubernur Kalimantan Tengah,Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kapuas,Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas di Kapuas, Bappeda Kapuas di Kapuas,Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara d Jakarta, Direktur Eksekutif WALHI Nasional di Jakarta,Direktur Eksekutif WALHi Kalteng di Palangka Raya, Ketua AMAN Kalteng di Palangka Raya, Direktur Yayasan Petak Danum di Kapuas,  Ketua LSM di Jaringan kerja LSM Petak Danum Nasional dan Daerah , Camat Mantangai di Kecamatan Mantangai, Camat Timpah di Kecamatan Timpah, Damang Kadamangan Mantangai dan Timpah, dan Kepala Desa di sepanjang DAS Kapuas.

Surat pernyataan yang merupakan hasil monitoring, evaluasi terhadap perkembangan proyek REDD kerjasama Indonesia dan Australia yang di kerjakan oleh KFCP sejak tahun 2009 sampai saat ini Juni 2011, memberikan penilaian dan catatan kritis sebagai berikut:

1.Proyek REDD sejak awal masuk bahkan jauh sebelum peninjauan lapangan (penetapan di atas kertas/peta) telah berada di wilayah Adat Masyarakat Dayak yang meliputi 14 Desa/Dusun di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Penunjukan lokasi areal proyek + 120.000 hektar tanpa melalui pemberitahuan dan konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat Dayak. Penunjukan lokasi berdasarkan surat tertanggal 20 Desember 2010 No. KT.12/II-KIM/2010 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

2 Selama kehadiran proyek REDD membuat warga masyarakat menjadi resah dan konflik antar sesama warga yang berdampak pada hilangnya persaudaraan, saling curiga dan tidak ada lagi kedamaian yang tercipta di desa-desa.

3.Implementasi proyek REDD, sering kali memberikan tekanan kepada masyarakat baik secara fisik dan fisikologis serta menjajikan UANG jutaan kepada setiap warga bila mendukung. Model seperti ini membuat warga semakin terintimidasi dan terbuai dengan janji-janji UANG. Ini tidak baik bagi masyarakat hukum adat yang sedang dalam proses semangat kerjasama swadaya dalam melakukan rehabilitasi dan reforestasi paska eks PLG 1 juta hektar.

4.Implementasi dan arahan program REDD yang dilakukan oleh pelaksana proyek menggunakan lembaga KFCP, Yayasan BOS, CARE International, Wetland, Perguruan Tinggi, lebih banyak memberikan tekanan pada warga untuk menutup akses dan pengabaian terhadap hutan adat, perkebunan, dan mata pencaharian perikanan yang berada klaim wilayah REDD.

5.Proyek REDD sejak awal tidak pernah memberikan jaminan secara tertulis atas pengakuan wilayah adat masyarakat adat Dayak. Tetapi lebih banyak penekanan agar masyarakat hukum adat Ngaju untuk mengakui keberadaan areal proyek REDD. Ini merupakan sebuah tindakan tidak memiliki keadilan, kami tidak bisa menerima. Proyek REDD adalah akan dimiliki oleh Australia sebagai penyerap industri kotor Australia (emisi) dan jelas-jelas milik asing. Justru sebaliknya kami yang merupakan lahir dan besar sejak sebelum Negara ini merdeka tidak pernah mendapat keadilan atas wilayah kelola.

6.Implementasi proyek REDD lebih banyak memberikan janji-janji manis kepada warga masyarakat hukum adat Dayak Ngaju, padahal kenyataannya semua itu lebih banyak bohong di tingkat lapangan. Laporan ke atasan semua baik, tetapi kenyataannya tidak benar. Ini tindakan manipulasi proyek REDD kepada masyarakat hukum adat.

Dengan situasi yang berkembang proyek REDD, sikap yang diambil oleh Mantir adalah:

1.Kami Mantir Adat Kadamangan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, menolak kehadiran Proyek REDD karena mengancam Hak dan Kehidupan Masyarakat Dayak di wilayah proyek REDD.

2.Mendesak Bapak Presiden RI. Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia menghentikan Proyek yang telah mengabaikan hak dan mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat Dayak.

3 Bapak Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan melalui sebuah surat keputusan atas hak wilayah kelola masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, yang telah lama memberikan sumbangan solusi krisis iklim di wilayah Gambut Kalimantan Tengah.

4.Bapak Presiden RI. Soesilo Bambang Yudhoyono segera mengakui inisiatif masyarakat hukum adat Dayak dalam mengelola gambut melalui penanaman, rehabilitasi, pemeriharaan sungai, batas kebun-kebun, hutan-hutan adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari solusi krisis iklim bumi (diluar mekanisme REDD).

Masyarakat Dayak telah melakukan perlindungan sumberdaya gambut dengan kearifan lokalnya. Kami tidak memerlukan hadirnya REDD, kami tidak perlu janji-janji. Apa yang kami lakukan untuk solusi krisis iklim untuk keselamatan umat manusia di dunia – bukan mencari dana karbon. Yang kami perlukan saat ini pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, peningkatan ketrampilan dan pengetahuan, penyediaan teknologi yang memadai dan tepat guna, kebijakan permodalan yang memadai dan dukungan rehabilitasi kebun-kebun serta hutan adat yang terbakar 3 tahun terakhir’’.

Surat pernyataan ini menarik karena ia menunjukkan suatu tingkat kesadaran yang tengah berlangsung di kalangan MA tentang bagaimana berjuang mempertahankan hak-hak mereka di hadapan kekuatan-kekuatan luar. Di samping memperkuat persatuan wrga MA seperti yang juga berlangsung di Desa Tura, Kecamatan Butut Bali, Kabupaten Katingan, menyusun kekuatan perlawanan serta langkah-langkah memperbaiki tingkat kehidupan diri sendiri, mereka juga menggunakan cara-cara legal dan memobolisasi  pendapat umum lokal, nasional dan internasional.Suatu cara yang di samping menggunakan keberanian, tetapi juga kecerdikan untuk berani dan pandai meang. Barangkali cara perjuangan yang digunakan oleh MA Mantangai Kabupaten Kapuas ini sedikit lebih maju selangkah dari metode Desa Tura; Dari media massa , saya mengetahui bahwa untuk menopang perjuangan mereka di lapangan, ‘mereka juga mengajak Lembaga Bantuan Hukum untuk secara legal’mempertahankan hak-hak mereka dari generasi ke genersi. Menolak jadi budak di kampung-halaman mereka sendiri. Mereka memadukan segala bentuk perjuangan sehingga mereka tidak terpencil, tetapi justru semakin kuat dan perjuangan mereka bergaung jauh.

Makna lain yang ditunjukkan oleh Pernyataan ini yaitu ketika para petani tidak mempunyai lagi tempat mengadu, ketika negara absen dari tengah-tengah rakyatnya, maka diajar oleh pengalaman langsung, mereka lalu berani dan pandai menjadi kapten nasib mereka sendiri. Ini memperlihatkan betapa rakyat itu sebenarnya sangat arif dan tidak melakukan tindak anarkhis, serta bisa menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa menunggu tangan mesia mana pun, lebih-lebih ketika negara meninggalkan rakyatnya.Kesadaran dan kekuatan begini akan menjadi kian cepat tumbuh dan berkembang ketika para cendekiawan yang merakyat berbaur dengan rakyat. Adanya petisi ini, bisa diduga tidak lepas dari peran para cendekiawan-cendikiawan merakyat yang belajar hukum. Mudahan-mudahan cendekiawan organik begini akan kian banyak.Bukan cendekiawan-cendekiawan yang turut mengelabui rakyat, seperti yang ditunjuk oleh Pernyataan tentang adanya ‘’Perguruan Tinggi, lebih banyak memberikan tekanan pada warga untuk menutup akses dan pengabaian terhadap hutan adat, perkebunan, dan mata pencaharian perikanan yang berada klaim wilayah REDD’’.

Langkah-langkah MA Mantangai ini juga mengatakan bahwa untuk membela hak-hak diri mereka, rakyat patut bersatu dan menggalang kekuatan mereka, tidak tergoda oleh sogokan dan santase aparat serta pahak mana pun. Dengan adanya kekuatan serta organisasi MA yang solid, mampu membuat kata-kata dan langkah-langkah mereka mempunyai daya paksa dan mau tak mau, suka tidak suka diindahkan. Perjuangan membela hak-hak sebagai manusia banyk terletak pada pengubahan imbangan kekuatan dalam arti yang luas. Kekuatan riil dan kekuatan berwacana serta berprakarsa. Adanya kekuatan terorganisasi, berwacana luas, memungkinkan kriminalisasi MA diminimkan tingkatnya. Hal ini dibuktikan oleh petani-petani Ketapang, Kalimantan Barat ketika menghadapi perkebunan sawit. Mantangai menunjukkan juga arti penting solidnya ,kokohnya MA untuk pemberdayaan dan pembangunan Kalteng Bermutu serta benar-benar merakyat; MA yang  solid begini, tidak perlu menunggu uluran tangan MADN yang dipenuhi oleh para birokrat.Birokrat seperti dikatakan oleh Dahlan Iskan,’’ mempunyai Tuhan-nya sendiri’’,karena ujar Iskan, ‘’Birokrasi itu ‘’binatang’’ yang paling aneh di dunia’’ (Kalteng Pos, 19 Juni 2011).

MA yang kokoh bisa berperan sebagai pengwas sosial yang efektif. Selama para petinggi MA tidak terkontaminasi  oleh virus pragmatisme. Virus pragmatisme yang disebrkan oleh ‘’uang sang raja’’ hanya akan memperlemah dan bahkan menghancurkan MA sebagai suatu entitas  masyarakat. Hal ini patut diingatkan karena gejala terkontaminasi ini sekarang juga menonjol.Bahkan status damang bisa diatur melalui pembentukan mayoritas saat pemilihan, sehingga banyak terjadi damang yang tidak mengerti adat dan hukum adat di Barito Selatan dan Kabupaten Seruyan di mana orang Banjar dan Bugis terpilih sebagai damang.

Adanya Pernyataan Mantangai, barangkali memperlihatkan bagaimana mempertahankan hak-hak MA oleh MA, betapa perlunya penguatan riil MA, suatu gejala kebangkitan rakyat dari bawah untuk menata masyarakat agar menjadi masyarakat yang manusiawi, wujud pengelolaan masyarakat oleh dari dan untuk masyarakat sendiri. Sosialisasi pengalaman Mantangai ke seluruh Kalteng perlu dilakukan secara berprakarsa oleh MA sendiri.Mustahil Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dengan segala keterbatasan syarat pada waktu itu bisa diselenggarakan, di bawah syarat sekarang pertemuan MA oleh MA tidak bisa diselenggarakan. Barangkali melalui kegiatan begini MA yang sebenarnya bisa ditegakkan. Pernyataan Mantangai memperlihatkan bahwa praktek pelaksanaan program REDD+(Plus), ‘’kucing dalam karung’’ itu ternyata tidak menyejahterakan rakyat. Dan MA Mantangai sudah dengan tegas menyatakan ‘’No to REDD+(Plus). ***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan dayak Kalimantan Tengah,Palangka Raya.

 

 

 

 

APAKAH ACEH DARUSSALAM MENERAPKAN PANCASILA?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

APAKAH ACEH DARUSSALAM MENERAPKAN PANCASILA?

 

Tangapan Atas Tanggapan

 

‘’Pertanyaan saya atas pertanyaan bapak Kusni Sulang tersebut adalah ‘Apakah di Daerah Aceh Darussalam selama ini telah menerapkan Pancasila?’’, demikian pertanyaan komentar Tiwi Etika, dosen dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Negeri, Palangka Raya menanggapi tulisan saya ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila?’’.Lengkapya komentar beliau, bisa dibaca di Lampiran.

 

Berikut adalah tanggapan saya.

 

Penerapan hukum Syariah di Aceh Darussalam paling-paling dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), seperti halnya dengan Hukum dan Lembaga-Lembaga Adat Dayak di Kalteng dilakukan dengan menggnnakan Perda No.12 Tahun 2008, kemudian ditambah dengan Pergub No.13 Tahun 2009.Tapi Perda tidak menggantikan Pancasila sebagai kosensus berbangsa,, bernegeri dan bernegara. (Lihat:UU-UU dan Peraturan-Pemerintah (PP) yang digunakan sebagai landasan penerbitan Perda No.12/2008 Maaf saya tidak mempunyai Perda yang di Aceh. Sekiranya Anda bisa memberikannya sebagai acuan bersama, saya akan sangat berterimakasih).Status Perda berada di bawah UUD 45’ dan UU serta PP-PP yang lebih tinggi. Karena banyak Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya, maka banyak dari Perda-Perda itu yang dicabut oleh Menteri Dalam Negeri, termasuk Perda-Perda di Kalteng.

 

Ketika menjadi Presiden, Gus Dur memperkenankan penerapan hukum Syariah di Aceh, sebagaimana ia memperkenankan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua bahkan memfasilitss Kongres Rakyat Papua, karena dipandang tidak bertentangan dengan Pancasila. Berbeda halnya dengan NII. NII adalah pembentukan negara lengkap dengan struktur kenegaraannya di dalam negara Republik Indonesia (RI). Aceh Darussalam masih salah satu provinsi RI. Karena itu pula maka Piagam Jakarta tidak digunakan  sebagai pembukaan UUD ’45. Dalam Piagam Jakarta, tercantum kalimat: ’’Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,….’’.Sebagai penggantinya maka digunakan Pembukaan (Preambule) . Sebab jika Piagam Jakarta yang diterakan maka dampaknya akan lain untuk negeri dan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Bukan kebetulan pula maka Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945, mengatakan ‘’ Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!’ (huruf miring dari KS).

 

 Sekali lagi kedudukan Perda berada di bawah UUD ’45. dan UU. Dengan demikian Perda masih berada dalam kerangka UUD’45 dan Pancasila. Coba Anda baca ulang 45 Butir Nilai Pedoman Penghaytan Pengamalan Pancasila (UUD’45 Sebelum Dan Setelah Amandemen’’, Nuansa Aulia,Bandung, cetakan VI, November 2010). Mungkin ad gunanya dan relevan untuk memeriksa argument Anda.

 

Apakah Perda tentang Syariah di Aceh Darussalam dan Perda No.12/2008 dan Pergub No.13/2009 Kalteng bertentangan dengan Pancasila baik dari segi ketatanegaraan maupun secara konsensus bernegara dan berbangsa, kebudayaan serta filosofi?. Kalau tidak bertentangan, lalu untuk apa secara khusus mendeklarasikan ‘’Kalteng Bumi Pancasila’’,sedangkan menerapkan Pancasila adalah keharusn kecuali bagi NII? Perda-perda ini saya kira, termasuk upaya mencari dan mengembngkan identitas yang sejak paling tidak sepertiga abad diagresi  , upaya mewujudkan keragaman sesuai nilai republikan da berkeindonesiaan.

 

Terimakasih atas kopie pidato Habibie yang Anda lampirkan. Setelah membacapidato tersebut nampaknya Habibie tidak berbicara tentang perlunya sebuah provinsi mendeklarasikan diri sebagai ‘Bumi Pancasila’’ tapi bicara tentang mengapa Pancasila Soekarno diabaikan dan niscayanya Pancasila diterapkan. Jadi lampiran yang Anda berikan agak tidak relevan untuk memperkuat argumen Anda, lalu sampai dijadikan dasar bagi kesimpulan bahwa ‘’BAPAK KUSNI SULANG MEMILIKI “RASA KETAKUTAN” YANG TERLALU BERLEBIHAN SAJA, BAHKAN MALAH PERTANYAAN BAPAK KUSNI INILAH YANG MEMILIKI POTENSI LEBIH BERBAHAYA’’.

 

Hanya patut Anda catat, bahwa tidak semua isi pidato Habibie saya setujui. Mantan Wakil Presidenda jabatan bukanlah ukuran kebenaran; Misalnya pendapat Habibie yang mengatakan‘’ Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila (huruf miring dri KS) agar dapat dijadikan acuan bagi bangsaIndonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar’’ Dari kalimat ini terkesan Habibie melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tidak aktual. Tidak relevan?

 

Apakah nilai-nilai Pancasila itu sekarang sudah tidak aktual,sudah kadaluwarsa sehingga perlu di reaktualisasikan?Ataukah tidak diterapkan? Saya kira, ada perbedaan pengertian antara tidak aktual dan kadaluwarsa dengan tidak dilaksanakan, tidak diindah, diabaikan; (Karena di sini bukan tujuan saya membahas pidato Habibie, maka bahasan tidak saya cukupkan di sini).

 

Saya juga sangat tidak mengerti dasar pernyataan Anda bahwa saya mempertentangkan Pancasila sebgai konsensus berbngsa dan bernegara dengan budaya kampung halaman. Saya hanya mengatakan bahwa budaya kampung halaman adalah dasar dan cara membangun serta mengembangkan kebudayaan nasional. Pandangan ‘’kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah’’ (perumusan UUD ’45 sebelum diamandemen), saya anggap tidak adil terhadap budaya lokal. Saya juga tidak sepakat dengan cara pembangunan dan pengembangan budaya nasional secara sentralistik. dan menjadikan Pancasila sebagai alat penindas sesama orang sebangsa. Juga tidak setuju dengan pandangan dan praktek-praktek ‘’besarisme’’ yang juga ditentang oleh pendiri bangsa dan negara ini . Selaina ternyata gagal , juga berdarah. Pandangan ,praktek dan percobaan yang bertentangan Pancasila.

 

Baiklah, dengan segala pengorbanan yang telah terjadi, saya menghargai upaya menerapkan Pancasila sebagai suatu proses pencarian yang terbaik. Layaknya kita bisa belajar dari kesalahan dan keunggulan masa silam agar tidak menjadi keledai tersandung dua tiga kali di batu yang serupa. Dalam upaya belajar ini, saya sampai pada wacana budaya kampung halaman. budaya kampung halaman, saya sebut juga sebagai kebudayaan kepulauan , adalah jalan Wacana sebaliknya  dari yang lalu-lalu. Perumusan ini hanyalah suatu varian dari teori Andre Gunder Frank tentang pusat dan pinggiran atau periferik. Wacana budaya kampung halaman tidak lain dari metode membangun dari pinggir. Apalagi saya memandang perpesktifIndonesiatidak terletak di Pusat (Jawa) tapi di pinggir. Untuk pembangunan dan pengembangan kebudayaan yang republikan dan berkeindonesiaan di Kalteng saya selalu menawarkan konsep Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Konsep yang adag-kadang saya sebut Budaya Pasca Tradisional , bukan putaran balik kebudayaan (cultural turn) tapi lompatan maju kebudayaan (cultural leap forward). Dalam pembangunan dan pengembangan budaya Pasca Tradisional yang bersifat hibrida ini, keragaman budaya daerah berperan sangat besar sebagai bahan dasar. Budaya Pasca Tradisional ini membuat orang akan berdiri di kampung halaman memandang tanahair merangkul bumi.

 

Sedangkan dalam identitas Kalteng ini, budaya Dayak menempati posisi dasar. Posisi dasar demikian bisa terwujud apabila Pancasila tidak dijadikan alat penindas, tapi benar-benar diterapkan sebagai sutu konsensus berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tertuang dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Mengejawantahkan  Pancasila di berbagai pulau da daerah tidak bisa terlepas dari kondisi budaya lokal. Apabila Pancasila digunakan untuk menghancurkan lokalitas, saya kiraIndonesiasebagai yang diimpikan oleh Pancasila dan UUD ’45 akan bubar. Saya melihat bahaya bahwa Orang Dayak justru sadar atau tidak sadar mempunyai kecenderungan melakukan bunuh diri budaya, banyak sekali contohnya. Perda No.16/2008 (dengan segala kelemahannya) justru diterbitkan dengan latarbelakang pandangan demikian juga. Sadar akan kelemahan Perda No.16/2008, maka Gubernur A. Teras Narang secra termuka dalam  konfrensi wiayah AMAN meminta kritik dan saran. Artinya A.Teras Narang tidak menganggap bahwa ia adalah lambangkebenaran. Memandang bahwa kata-kata pejabat adalah kebenaran , saya kira tidk lain dari bentuk dari budakisme, asal bapak senang, menjilat ke atas, menginjak ke bawah, menyikut ke samping,  jika dilihat secara pola pikir dan mentalitas. Untuk membuat Kalteng Bermutu kita tidak memerlukan pola pikir dan mentalitas demikian. Persahabatan yang sungguh tidak membinasakan kritik, justru sangat memerlukannya. Bahkan sahabat sebagai sparing partner berpikir dan mencipta (di lingkngan saya) dalam kritik-mengkritik-otokritik, bisa disebut tak kenal ampun. Melalui proses demikian, karya baru dipublikkan.

 

Apakah kedengarannya saya anti Pancasila maka Anda berseru‘’:JAYALAH PANCASILA UNTUK SELAMA-LAMANYA!? Silahkan karena berseru sampai parau pun memang hak Anda.Saya hanya khawatir Pancasila seperti pada masa Orba dijadikan sebagai alat penindas kembali diterapkan sehingga daerah-daerah menjadi daerah-daerah  koloni model baru dalam wilayah RI atau daerah-daerah vazal Pusat.Kemungkinan ini ada jika pernyataan ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’, ditambah dengan selalu ditekan-tekankannya secara berlebihan bahwa Kalteng adalah wilayah NKRI.,Apakah di Kalteng ada suatu gerakan separatis yang mencemaskan maka peekanan itu harus ditekan-tekankan selalu, sementara sejarah Kalteng tidak memperlihatkan adanya akar separatsme yang berarti. Karena itu saya meminta penjelasan rinci dari kalimat tersebut. Adalah benar, saya memang khawatir melihat keadaan Kalteng sekarang, terutama keadaan Uluh Itah. Lengah Uluh Itah punah (Uraiannya, di sini .tidak saya perdalam).

Tentang penggunaan Pancasila sebagai alat penindas antar lain ditunjukkan David Henley dan Jamie Davidson sebagai berikut:

 

‘’Indonesia mempunyai reputasi legendaris dalam toleransi keagamaan, tetapi ironisnya di bawah Orde Baru,ortodoksi keagamaan juga menjadi sasaran langsung dari perhatian negar.Sila pertama yang dibuat Soekarno, Ketuhanan  Yang Maha Esa, ditafsirkan sebagai  melarang tidak haya ateisme dan sinkretisme Jawa, keduanya secara langsung dihubungkan dengan komunisme, tetpi juga semua bentukkepercayaan politeistik dan ‘animis’ dari kalangan masyarakat adat yang belum memeluk agama Islam atau Kristen. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipandang rentan terhadap komunisme dan berbagai bentuk ancaman lainnya karena mendiami tempat-tempat terpencil, sulit dijangkau, dan ‘’tidak memilik agama’’. Banyak dari mereka yang sudah melek huruf dipaksa untuk segera memilih antara Islam atau Kristen: ‘tidak peduli agama apa, pokoknya merek bergama’, demikian ucapan dari salah seorang komandan militer di Kalimantan Barat ’. (Tempo, 26 Oktober 1974,in:Jamie S.Davidson ,David Henley, Sandra Moniaga, 2010:14). Berlatarbelakangkan pola pikir begini pula, Kaharingan terpaksa digabungkan dengan agama Hindu, agar bisa tetap eksis (Lebih jauh, lihat: Tjilik Riwut, ‘’Maneser Panatau.Tatu Hiang).

 

Banyak orang memang tidak buta aksara tapi agaknya tidak sedikit yang tak bisa membaca.Atau kemungkinan terbesar, saya tidak pandai menuturkan pikiran saya, maklum saya masih pelajr mula dalam bidang apa pun. Karena tak bisa membaca,walau  pun tak buta aksara, akibatnya Anda sampai pada kesimpulan bahwa saya menentang Pancasila. Padahal melaksanakan Pancasila seperti halnya mewujudkan RepublikIndonesiasebagai suatu rangkaian nilai bukanlah hal yang sudah selesai.

 

Penerapan Syariah di Aceh Darussalam, seperti halnya Perda No.12  Tahun 2008, selain berangkat dari 15 UU dan PP-PP RI, dari segi kebudayaan adalah perwujudan dari prinsip bhinneka tunggal ika,upaya membangun kebudayaan nasional berdasarkan budaya kampung halaman, upaya yang tidak berangkat dari Pusat yang sentralistik , dan tidak pula menerapkan prinsip sentralisme,atas nama keragaman melakukan penyeragaman. Tidakkah selama Orba penyeragaman atas nama pembangunan ‘Manusia pancasila’’ dn , atas nama Pancasila telah dilakukan selama sepertiba abad lamanya? Sehingga ntropolog Papua yang mencoba mengembangkan budaya lokal Papua dengan tudingan separtis telah dibunuh? Di Kalteng, lembaga adat digolkarkan? Atas desakan sebuah seminar ilmiah atas prakarsa LSM Talusung Damar thun 1990-an,Gubernur Kalteng Warsito akhirnya setuju menggeluarkan lembaga adat dari penggolkaran dan pengendalian kekuasaan negara. Lalu di mana salah dan berkelebihanny kekhawatiran bahwa budaya lokal  disisihkan dan bahkan dihancurkan atas nama Pancasila dn NKRI sedngkan praktek demikian telah nyata-nyata dilakukan oleh Orba, dan Habibie  adalah salah seorang penting semasa Orba.(Mungkin sekarang telah berobah banyak dalam pandngan dan sikap)?

 

Apabila ‘’kearifan local tidaklah bertentangan dengan nilai Pancasila bila dimengerti tentunya!’’ lalu mengapa Kalteng harus secara khusus dideklarasikan sebagai ‘’Bumi Pancasila’’? Tidakkah pernyataan begini bentuk kongkret dari keadaan bisa berkata-kata tapi belum bisa berbahasa? Akan lebih mengena apabila yag ditekankan adalah ‘’Membangun Kalteng  Bermutu, Kalteng Berharkat dan Bermartabat’’ sebagai pengejawantah nyata Pancasila, dan bukan hanya seruan atau teriakan hingga parau: ‘’Jayalah Pancsila Selma-lamanya!’’.Hanya berteriak, tak obah dengan igauan dan ajakan bermimpi buruk yang menyakitkan ketika bngun mendapatkan kenyataan yang berbeda.

 

Berbicara tentang ‘’falsafah huma bétang’’. Apa itu falsafah huma bétang? Adakah huma bétang mempunyai falsafah dan dibangun berdasarkan suatu falsafah seperti halnya degan tongkonan Toraja yaitu pandangan kosmiks mereka? Pandangan kosmiks Toraja iniah yang dicerminkan pada bentuk tongkonan.Asesoris-asesoris yang sekarang dipajangkan pada huma bétang yang dibangun sekarang untuk menunjukkan bahwa bétang adalah rumah tradisional Dayak. Hal demikian adalah perkembangan terakhir , yang dalam istilah sejarawan Inggris, Hobsbawm, disebut ‘’invented traditions’’, ‘’tradisi-tradisi temuan’’, dalam upaya pencarian identitas tapi tidak mempunyai dasar sejarah dan filosofis.

 

Melihat sejarah berdirinya bétang, ia tidak lain dari sebuah bangunan vernakuler. Saya kira di Kalteng terjadi salah kaprah terhadap masalah ini, termasuk pengertian dalam Perda No.16/2008. Yang sering didengar dalam pidato-pidato formal dan non formal , falsafah huma bétang ebih ditekankan pada ide dan semangat toleransi. Saya khawatir penekanan begini akan berbalik jadi keris makan tuan. Tahu-tahu peminggiran orang Dayak makin menjadi Tahu-tahu Uluh Itah terutama, sudah terkapar di dasar lembah gelita.apakah konsep begini menguntungkan ataukah berbahaya? Mengenai hal ini secara sekilas sudah saya singgung dalam beberapa tulisan antara lain di Harian Tabengan, Kalteng Pos, Palangka Post, dan juga dalam buku ‘’Senjata Tradisional dan Pakaian Adat Dayak’’. Lebih tepat kiranya jika falsafah huma bétang ini diganti dengan filsafat Dayak atau filosofi Kaharingan, seperti misalnya wacana ‘’hatamuéi lingu nalata’’,‘’hatindih kambang manuntung tarung lawang langit’’, ‘’rengan tingang nyanak jata’’, ‘’utus panarung’’, dan lain-lain. Selain salah kaprah,yang terjadi di Kalteng adalah pandangan bahwa budaya huma bétang yang disebut juga filosofi huma bétang, sekitar tahun 1990-an dipersempit menjadi ‘’berdiri sama tinggi, duduk sama rendah’’ dan ‘’di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’’. Saya katakan penyempitan  makna karena jika menggunakan ukuran antropolog  Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn , semua kebudayaan di dunia ini sebenarnya mengenailimamasalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima pokok itu adalah: 1. masalah mengenai hakekat dari hidup manusia;2.mengenai hakekat dari karya manusia; 3.mengenai hakekat  kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; 4. mengenai hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar ;5. mengenai hakekat hubungan manusia dengan sesamanya(dikutip dri Koentjaraningrat:2004:27-28). Dibandingkan dengan patokan Kluckhohn ini nampak benar bahwa perumusan filosofi huma bétang Perda 16/2008 dan perumusan bahwa  budaya  bétang adalah ‘’berdiri sama tinggi, duduk sama rendah’’ dan ‘’di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’’ terlalu berjarak dari apa sesungguhnya budaya dan filosofi. Konsep filosofi huma bétang mana gerangan yang dianut oleh Tiwi Etika?

 

Agaknya, Uluh Itah  dan Uluh Kalteng masih ditagih untuk melakukan penelitian lebih sungguh-sungguh dan intens lagi tentang budaya dan masyarakatnya. Lebih rajin membaca dan berpikir. Gelar  dan status akademi sama sekali bukan jaminan yang padan.. Sya sering bertanya: Adakah cendekiawan di Kalteng? Yang pasti  banyak adalah penyandang gelar akademi. Demikian penilaian Ketua Mahfud MD ketika berbicara tentang dunia kecendikiawan Indonesia.

 

Poin terakhir, walaupun Tiwi Etika memadang bahwa ‘’PERTANYAAN BAPAK KUSNI INILAH YANG MEMILIKI POTENSI LEBIH BERBAHAYA’’, dan dengan pekikan bersamangatnya ‘’ JAYALAH PANCASILA UNTUK SELAMA-LAMANYA!’’. Megisyaratkan bahwa saya ini ‘’orang anti Pancasila’’, namun saya tidak merasa berseberangan dengan beliau.Sebab barangkali yang diperlukan adalah kecermatan mendengar dan bahwa kejernihan dan ketajaman pandangan,dan kesungguhan mewujudkan pandangan itu jauh lebih utama dari pekikan bersemangat. Apalagi  Pancsila adalah konsesus bersama melawan keterpurukan untuk mewujudkan Republik danIndonesiasebagai suatu rangkaian nilai. Adakah yang tak sadar dan tak melihat bahwa dirinya terpuruk dan belum merdeka? Jika ada, maka keadaan begini  sangat berbahaya bahwa seorang budak, seorang anak jajahan tak tahu dan tak sadar diriya budak dan terjajah.***

 

Palangka Raya, Juni 2011.

Kusni  Sulang, anggota Lembaga Kebudayan Dayak Kalimantan Tengah Palangka Raya.

 

 

 

LAMPIRAN:

 

Komentar Bara Tiwi Etika:

Saya pribadi sangat mengemari kritik-kritik constructive dari bapak KUSNI SULANG yang biasanya di muat pada media massa local kita di beberapa media Kalteng-Sel, asik sekali untuk dibaca, komitmen beliau untuk adat, budaya dan tradisi sangat luar biasa, karena itu salute untuk beliau. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga atas beberapa pertanyaan beliau dalam note diatas.
1)Kusni Sulang [Lalu mengenai pernyataan Bumi Kalteng Bumi Pancasila. Apakah pernyataan ini secara nalar bisa dipertanggungjawabkan? Pertanyaan yang membuat kalimat ini meragukan ketepatan logisnya, bisa diurai dengan pertanyaan lain: Apakah hanya Kalteng yang menjadi Bumi Pancasila, apakah hanya masyarakat atau warga Kalteng (saya membedakan antara rakyat dan masyarakat, berdasarkan pergulatan politik di Perancis dalam menghadapi separatisme) Apakah warganegara RI di pulau-pulau lain tidak harus menerapkan Pancasila? Mengapa hanya warga Kalteng sebagai warga ‘’Bumi Pancasila’’. Saya kira secara politik, Bumi Pancasila itu adalah seluruh wilayah RI. Bukan hanya Kalteng. Kalau bukan demikian, maka wilayah RI yang lain adalah ‘’bumi non Pancasila’’? Apakah ini bukannya tudingan berbahaya dan memecahbelah?]

Pertanyaan saya atas pertanyaan bapak Kusni Sulang tersebut adalah ‘Apakah di Daerah Aceh Darussalam selama ini telah menerapkan Pancasila?

 

Kusni Sulang [Kalau didalam pidato-pidato publik sering disebut bahwa Pancasila mempunyai nilai universal, maka masih tepatkah menyebut ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’? Membatasi wilayah Pancasila sebatas pada provinsi Kalteng, akan menegasi universalitas yang dimaksudkan. Akan membantah tesis universalitas itu. Pernyataan bahwa ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’, menimbulkan pertanyaan lain: Di mana tempat nilai-nilai lokal, padahal nilai-nilai lokal itu merupakan dasar pembentuk identitas local]…

Apakah Pancasila bertentangan dengan falsafah Huma Betang, sehingga bapak Kusni Sulang mengangab Pancasila bertentangan dengan kearifan-local Kalteng? Sementara falsafah Huma Betang adalah salah satu kearifan local Kalteng!

 

3) Kusni Sulang [Bahkan pernah terdapat tafsiran bahwa Manusia Pancasila adalah manusia baru yang tumbuh atas dasar besarisme. Karena itu maka istilah pambakal diganti dengan istilah lurah, misalnya. NKRI pun sebagai wacana budaya niscayanya tidak ditafsirkan secara sentralistik. Sentralisme dalam sejarah negeri dan bangsa ini ternyata hanya mengucurkan banyak darah. Dalam Pidato 1 Juni 1945 tentang Pancasila, Bung Bung Karno menjelaskan antara lain sebagai berikut: ‘’Jadi yang asalnyalimaitu telah menjadi tiga: Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja! Baiklah saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: Kita mendirikan negaraIndonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua! Jikalau saya peras yanglimamenjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataanIndonesiayang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!’’

 

Apakah Pancasila menurut Bung Karno seperti tertera di atas mengandung pengertian pelenyapan, pembawahan lokalitas, budaya kampung halaman? …Jika tidak ada penjelasan lebih rinci maka saya khawatir Deklarasi ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’ bisa berdampak negatif. Akibatnya bukan menjadi konsesus damai menyatukan tapi menjelma sebagai sumber konflik seperti Pancasila dalam sejarah negeri dan bangsa pernah dijadikan alat penindas…Tulisan ini mempertanyakan pertanggungjawaban logika serta penjelasan lebih rinci dari pernyataan ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’ yang penuh semangat tapi bukan tidak mungkin berdampak negatif, terutama untuk budaya kampung halaman yang bisa menjadi dasar pembangunan budaya nasional dan cara membangunnya sekaligus]…
PERNYATAAN DAN PERTANYAAN PADA POINT KE 3 DIATAS SAYA PIKIR BAPAK KUSNI SULANG MEMILIKI “RASA KETAKUTAN” YANG TERLALU BERLEBIHAN SAJA, BAHKAN MALAH PERTANYAAN BAPAK KUSNI INILAH YANG MEMILIKI POTENSI LEBIH BERBAHAYA, …kearifan local tidaklah bertentangan dengan nilai Pancasila bila dimengerti tentunya!BAPAK KUSNI INILAH YANG MEMILIKI POTENSI LEBIH BERBAHAYA,…KARENA ITU SAYA SARANKAN KEPADA BAPAK KUSNI UNTUK MEMBACA DAN COBALAH MEMAHAMI “MAKNA” APA YANG TERSIRAT DARI PIDATO MANTAN PRESIDEN KITA BERIKUT INI MENGENAI PANCASILA…SELEBIHNYA SAYA HANYA INGIN MENGUCAPKAN …JAYALAH PANCASILA UNTUK SELAMA-LAMANYA!…tabe.

Jakarta – Mantan Presiden BJ Habibie mengungkapan secara tepat analisanya mengenai penyebab nilai-nilai Pancasila yang seolah-olah diabaikan pasca era reformasi. Tak heran bila pidato yang disampaikannya secara berapi-api itu memukau para hadirin puncak peringatan Hari Lahir Pancasila.
Acara itu dihadiri oleh Presiden Kelima Megawati dan Presiden SBY. Mereka berpidato bergiliran. Berikut ini teks pidato lengkap Habibie yang disampaikan dalam acara yang digelar di Gedung DPR, Senayan,Jakarta, Rabu (1/6/2011)

 

Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.
Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

 

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsaIndonesiayang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.
Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsaIndonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.
Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?
Para hadirin yang berbahagia,
Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66 tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:
(1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;

 

(2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);
(3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

 

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila” . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,
Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.
Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.
Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.
Krisis ini terjadi karena luluhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.
Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.
Para hadirin yang berbahagia
Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?
Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”.
Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan “Neraca Jam Kerja” tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan “nilai tambah” berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari “biaya tambah”; dengan ungkapan lain, “value added” harus lebih besar dari “added cost”. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan kita.
Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.
Para hadirin yang saya hormati,
Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

QUO VADIS KEBUDAYAAN INDONESIA?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Amndriani S.Kusni Dan Anak-Anakku

QUO VADIS KEBUDAYAAN INDONESIA?

 

Panitia Kerja DPR RI yang bertugas mempersiapkan RUU Kebudayaan akan mengadakan kunjungan kerja dalam rangka jaring aspirasi masyarakat mulai Jumat (10 Juni 2011) hingga Minggu (12 Juni 2011) ke empat provinsi yakni Sumatra Barat, Papua, Yogyakarta dan Solo (Jawa Tengah).
Kabarnya, kunjungan tersebut untuk mencari masukan dari para pelaku kebudayaan dan akademisi sehingga pada persidangan ke empat nanti sudah akan terbentuk draf RUU Kebudayaan. Demikian Made Nurbawa dari Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bali menulis di adatlist@yahoogroups.com,milis organisasi Masyarkat Adat tersebut pada  13 Juni 2011

 

Rencana untuk membuat UU tentang Kebudayaan ini menarik perhatian saya , terutama oleh kekhaatiran mau dibawa ke mana kebudayaan Indonesia melalui UU itu nanti. Kekhawatiran ini muncul oleh minimnya kepercayaan kepada yang disebut wakil-wakil rakyat di berbagai untuk benar-benar berudaya mewakili aspirasi rakyat. Banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa antara aspirasi dan kepentingan rakyat dengan aspirasi dan kepentingan anggota-anggota DPR tak obah dua tebing sungai yang sejajar tak pernah ketemu baik di muara mau pun dihulu. Kekhawatiran ini pulalah yang diidap oleh Made Nurbawa dari AMAN Bali ketika mempertanyakan:

1. Apakah yang akan diatur dalam RUU Kebudayaan itu?

2. Apakah nantinya RUU Kebudayaan akan mengatur dan mempersempit ruang gerak kreativitas kebudayaan seperti pengaturan dalam RUU Anti Pornografi?

3. Apakah UU ini akan mengatur hal-hal yang justru tidak perlu diatur seperti kreativitas dan kemajemukan di tengah masyarakat?

4. Apa agenda di balik niat meregulasi kebudayaan? Apa motif politik-ideologinya?

‘’Kita berhak tahu, kita berhak menyuarakan dan memperjuangkan masa depan kebudayaan kita.’’, tulis Made Nurbawa lebih lanjut.

Kekhawatiran inipun lahir dari kenyataan bahwa bahwa peraturan-peraturan dan undang-undang bukanya mendorong maju kebudayaan tapi justru membawa bangsa mundur ke belakang, sedangkan pelaku kebudayaan yang berkreasi tidak sesuai dengan UU itu lalu dikirim ke dalm penjara. Tidak menakutkan  bagi seniman-budayawan yang merasa bahwa kebudayaan yang merupakan wiyah berdaulat seniman- budayawan, dan bila perlu harus berhadapan dengan kekuasaan politik. Tidak menakutkan karena seniman-budayawan yang pada dasarnya pencari tak punya henti dalah pemberontak. ‘’Berontak terhadap ketidak adilan dan ketidakbenaran itu adil dan syah; Termasuk memberontaki UU demikian.Ia adalah resiko pilihan menjadi seniman-budayawan sebagaimana ditunjukkan oleh Cak Durasim yang tak gentar menghadapi ajal diujung bayonet serdadu pendudukan fasisme Jepang, seperti Pramoedya A.Toer yang tak ciut oleh penjara dan pulau pembuangan, seperti Chairil yang berani berkta ‘’aku ini binatng jalang’’ dihadaptentara Jepang. Seperti Galileo dan atau Socrates tegar mempertahankan pndangann mereka. Dan lain-lain.Sebab pembudakan tak sesuai dengan karakter seniman-budayawan atau cendikiawan.Hanya saja keadaan demikian sangat mengusik. Mengganggu. Gangguan yang sebenarnya  tak perlu ada. Bukan tidak mungkin bahwa UU itu kelak mengekang kebebasan mencipta. Kekhawatiran begini muncul karena perbedaan kepentingan melahirkan budaya  berbeda antara masyarakat luas, para seniman-budayawan dengan ‘’budaya’’ yang disebut wakil-wakil rakyat. Kekhawatiran demikian muncul karena dari bangsa yang sakit keras seperti bangsa ini, segala yang tak mungkin menjadi mungkin.

Apabila benar bahwa Panitia Kerja DPR RI yang bertugas mempersiapkan RUU Kebudayaan akan mengadakan kunjungan kerja dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat mulai Jumat (10 Juni 2011) hingga Minggu (12 Juni 2011) ke empat provinsi yakni Sumatra Barat, Papua, Yogyakarta dan Solo (Jawa Tengah), tentu  langkah begini merupakan hal yang baik.Sehingga RUU yang disiapkan mempunyai dasar aspirasi riil dan bukan disusun berdasarkan selera-selera subyektif kepentingan. Yang menjadi  pertanyaan, apakah Panitia Kerja DPRRI yang bertugas mempersiapkan RUU Kebudayaan itu juga akan berkunjung dan menjaring aspirasi serta pandangan-pandangan di daerah-daerah lain di luar Sumatra Barat, Papua, Yogyakarta dan Solo (Jawa Tengah)? Apakah mereka hanya mendatangi provinsi-provinsi sampel dan mengbaikan provinsi-provinsi lain yang dipandang sebagai tidak atau kurang tipikal?

 

Pertanyaan lain yang muncul di benak saya ketika membaca berita ini ialah: Siapa-siapa dan orgng yang bagaimana yang dipercayakan masuk sebagai Panitia Kerja Penyiapan RUU Kebudayaan. Pertanyaan ini muncul karena mutu Panitia akan menentukan kualitas RUU, tanggap keadaan atau tidak, aspiratif atau tidak RUU itu nanti. Apakah orang-orang yang duduk di Panitia Persiapan merupakan orang yang tepat di tempat yang tepat?Kalau menggunakan Perancis sebagai acuan, di Negara ini, sebuah undang-undang disusun bermula dari pembentukan sebuah Tim Peneliti yang terdiri dari pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu. Atas dasar hasil penelitian, Tim ini menyusun draf RII yang diserahkan kepada Menteri. Sebelum diajukan ke Parlemen (l’Assemblée Nationale), RUU dilemparkan ke masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan. Setelah menyerap kritik,saran, dan masukan-masukan lain, RUU baru dibawa ke Parlemen untuk dibahas. Pada saat pembahasan di Parlemen inipun masukan-masukan dari wargnegara diminta. Proses lahirnya sebuah UU masih tidak berhenti di sini. Keabsahan dan kelayakannya masih diperiksa oleh Senat dan Mahkamah Konstitusi. Setelah semua proses ini berlangsung, baru sebuah UU menjadi sah., dan mengikat semua warganegara. Dlam kehidupan sehari-hari ketundukan warganegara pada hukum sangat nyata. Kalau mereka berkata ‘’C’est la loi’’ (Itu hukum), artinya mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Siapapun tidak bisa mengelak dari hokum yang sudah disahkan. Apabila dalam proses pembuatannya terjadi tantangan besar, maka Presiden berhak mencabut pasal-pasal yang dipermasalahkan. Presiden pernah mecabut sebuah pasal yang mengatakan ‘’kolonialisme berjasa’’ yang diprotes oleh mayoritas warganegara, bahkan negeri-negeri Afrika,   dariberbuat demikian. Dari proses penyusunan UU demikian, nampak bahwa pembuatan ditngani secara sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Mulai dari riset mengumpulkan data sampai pada proses pengesahannya. Melalui proses demikiandiupayakan bahwa UU tersebut semaksimal mungkin melegakan semua pihak, tanggap keadaan dan aspiratif.

 

Berdasarkan acuan ini maka pertanyaan mengenai kualitas dan kompisis Pantia Perancang UUKebudayaan saya ketengahkan. Sebab sudah barangtentu, dengan kualitas  yang bagaimana pun UU Kebudayaan itu nanti akan mempengaruhi perkembngn kebudayaan di negeri ini. Quoi Vadis Kebudayaan Indonesia akhirnya menjadi  sebuah pertanyaan besar. Politik strategis kebudayaan yang bagaimana yang kelak akan dipilih oleh UU Kebudayaan pengembangan dan pembangunan budaya negeri ini? Masalah kebudayaan adalah masalah roh suku, jiwa bangsa majemuk ini. Majemuk artinya bukan hanya satu dua pulau, terutama bukan hanya Jawa. ***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimntan Tengah, Palangka Raya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARI OBYEK KE TEMPAT WISATA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

DARI OBYEK KE TEMPAT WISATA

 

Tuturan Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudpar Pora) Kabupaten Banjar , Syahda Mariadi kepada Harian Banjarmasin Post 14 Juni 2011) merupakan pengakuan jujur dari seorang birokrat kunci sebuah kabupaten. Sehingga bisa disetarakan dengan semacam otokritik terbuka. ‘’Otokritik Terbuka’’,dari seorang  birokrat, lebih-lebih dari seorang Kepala Dinas (Kadis) di negeri ini merupakan sesuatu yang langka dan mewah. Krena di negeri ini, kritik dipandang sebagai sikap tidak beradat karena dipandang memperlihatkan aib seseorang,dilihat sebagai meludahi muka orang lain di depan publik. Sedangkan otokritik, mengaku kesalahan, bertolak belakang dengan anggapan bahwa pemangku kekuasaan sama dengan kebenaran, ‘’the men in power can do no wrong’’(penguasa tidak pernah berbuat salah), dan merasa dirinya adalah negara (l’état c’est moi). Sehingga apa yang dilakukan oleh Syahda Mariadi adalah sebuah tindakan berani melawan arus, dan mudah-mudahan merupakan isyarat bahwa di negeri ini masih ada manusia yang berhati nurani, masih ada kejujuran di tengah adukan topan kejahatan dan bau apak negara  oligarki kleptokrasi yang bisa membuat Republik Indonesia terjerumus ke jurang negara gagal.

 

Otokritik terbuka Syahda Mariadi  ini  terjadi ketika ia berbicara tentang keadaan Pasar Terapung Lokbaintan,Kecamatan Sungaitabuk, Kabupaten Banjar,yang ketersohorannnya melampaui batas wilayah Kalimantan Selatan dan mengundang minat datang para wisatawan dari mancanegara dan domestik. Hanya saja ketersohoran ini diakui oleh Syahda Mariadi tidak diimbangi dengan pengelolaan secara maksimal sehingga sering membuat bingung para pengunjung dari luar.Contohnya, Nurjaman, pengunjung asal Jawa Barat, mengaku bingung saat kali pertama menginjakkan kaki di Lokbaintan yang ketenarannya sudah mencapai kampungnya dan membawanya berkunjung. Tapi begitu sudah tiba di Lokbaintan, Nurjaman bingung di mana mesti memarkirkan sepedamotornya, apakah bisa diparkir sembarangan, lalu apakah terjamin keselamatannya, bagaimana mencari perahu untuk ditumpangi, di mana makan dn menginap, serta berbagai pertanyaan kebingungan lainnya. Terhadap keadaan yang membingungkan dan membuat kenyamanan berwisata terganggu, Syahda Mariadi mengakui terus-terang, ‘’mestinya kami harus membangun dermga perahu’’. Mariadi khawatir, jika keadaan tidak terkelola ini berlarut-larut, ia khawatirkan obyek wisata seperti Pasar Terapung Lokbaintan lambat-laun akan punah. Pengakuan tentang  tidak terkelolanya Pasar Terapung Lokbaintan ini juga diakui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Banjar , H.Muhammad Suhadi dengan menyebut bahwa ‘’Pasar Terapung Lokbaintan belum menjadi tempat wisata namun baru sekedar obyek wisata’’. ‘’Pengelolaan di Pasar Terapung Lokbaintan tidak jelas. Tidak ada layanan pusat informasi, souvenir, perahu angkutan wisata khusus. Transportasi tidak jelas dan fasilitas . Tidak ada lahan parkir. Akibatnya banyak pengunjung yang kecewa’’ Oleh kekecewaan demikian, maka tidak sedikit wisatawan mengalihkan perjalanan ke Kalimantan Timur seperti yang terjadi pada Januari sampai dengan April tahun ini  (Banjarmasin ¨Post (14Juni 2011). Sayangnya otokritik Syahda Mariadi ini kemudian dirusak oleh tudingannya kepada masyarakat sebagai turut bertnggungjawab atas pengelolaan buruk Pasar Terapung Lokbaintan karena’‘kesadaran wisata masyarakat masih rendah’’. Sebuah tudingan yang keluar dari alur logika, barangkali bentuk dari kepongahan kekusaan, sesuatu yang agaknya tidak mudah  hilang begitu saja. Penjelasan pendpat ini terdapat pada jawaban pertanyaan berikut: Apakah masyarakat yang mesti membangun dermaga, menyediakan tempat parkir, menyediakan tempat-tempat informasi wisata , menyediakan transportasi yang padan, perahu-perahu wisata, dan kelengkapan-kelengkapan layanan publik untuk wisatawan? Perihal kesadaran wisata, barangkali alamat keluhan, bahkan tudingan serta tagihan, pertama-tama diarahkan kepada pemangku kekuasaan . Dari adanya kesadaran wisata di kalangan pemangku kekuasaan  bidang terkait, bisa diharapkan wacana, prakarsa, kreativitas dan kesigapan bertindak  muncul untuk menangkal rutinisme kantor yang memandegkan, bahkan melumpuhkan.Adanya wacana, prakarsa, kreativitas dan kesigapan bertindak memungkinkan pengobahan yang potensial menjadi kenyataan. Apakah larinya wisatawan dri Kalsel ke Kaltim bisa dipersalahkan kepada kesadaran wisata masyarakat yang dituding rendah kesadaran budayanys? Apakah pengelolaan obyek wisata, pengembangan obyek wisata menjadi tempat wisata bukannya menjadi tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berbagai tingkat? Mengapa tanggungjawab ini dialihkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai syarat untuk melakukannya dan bukan kewenangannya? Ketika rakyat dituding, saya kira penudingan demikian adalah tudingan langsung kepada cara berpikir pemangku kekuasaan itu sendiri. Karena itu otokritik Syahda Mariadi oleh tudingannya pada masyarakat menjadi otokritik setengah hati. Tapi perlu didorong terus agar berani melkukan otokritik penuh. Encore un petit peu d’effort, Monsieur (Berusahalah sedikit lagi, Tuan), ujar orang Perancis. Nama Syahda Mariadi hanyalah nama lambang dari birokrasi, di negeri ini bukan bersifat pribadi.

 

Tuturan Syahda Maridi dan Kepala Bappeda Kabupaten Banjar , H.Muhammad Suhadi di atas mengandung beberapa hal penting yaitu (1). Keberanian berotokritik dari siapapun, terutam dari para pemangku kekuasaan; (2). Mengembangkan obyek wisata menjadi tempt wisata.

 

Mengenai otokritik, di kalangan Disbudpar Kota Palangka Raya telah dilakukan oleh Kadis-nya Trecy E. Anden. Otokritiknya tidak dilakukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Pertama-tama ia minta masukan, mendengar, mengolah , menapis masukan-masukan itu. Yang dipandangnya tepat, lalu ia tindak lanjuti dengan perbuatan. Hal ini nampak dari penanganan Sandung Ngabé Soekah yang sekarang mempunyai wajah baru. Menurut sumber yang terpercaya, Disbudpar di bawah Kadis Trecy E. Anden juga akan turun tangan terhadap Rumah Jabatan Tjilik Riwut yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 1,Palangka Raya, sebuah gedung sangat bersejarah bagi Kalteng tapi yang sekarang mendekati kerusakan menyeluruh. Langkah Kadis Disbudpar Kota segera turun tangan patut diberi topi. Hal yang juga mendesak diselesaikan oleh Disbudpar Kota adalah Gedung Teater Tertutup di Kawasan Taman Budaya. Sebab apabila arus wisatawan makin deras ke Kalteng dengan Palangka Raya sebagai gerbangnya, pementasan-pementasan kesenian agar tidak memalukan dan mengecewakan wisatawan, lalu mereka jera, pasti memerlukan gedung pertunjukan yang layak. Ken Zuraida Rendra, ketika berada di Palangka Raya, sudah memberikan saran-saran kongkret kepada Kadis Disbudpar Kota. Persiapan-persiapan internal beginilah yang dimaksudkan bhwa ‘’pariwisata dimulai dari dalam’’, bukan dari  kesibukan mencari ‘’brand’’.

 

Otokitik melalui tindakan dan bekerja nyata yang dilakukan oleh Kadis Budpar Kota, diawali dengan kemampuan mendengar. Ketidaktahuan tentang hal-ikhwal bisa diatasi dengan kemampuan mendengar sebagai metode memimpin. Sebab tidak ada orang yang serba dengan kedalaman yang sama walaupun.perlu mencoba ‘’tahu segala tentang sesuatu tahu sesuatu tentang segala’’

 

Setelah obyek-obyek paling mendesak ditangani, obyek-obyek wisata dan sejarah lainnya yang perlu ditangani masih cukup banyak. Sebagai misal , sebuah gedung bersejarah di desa Bahu Palawa, pemanfaatan dan pengelolaan taman-taman kota yang bertebaran di Palangka Raya yang panas, pengelolaan dan penataan Danau Tahai, Tangkiling, penyediaan transportasi ke obyek-obyek wisata sehingga memudahkan kunjungan, pengelolaan lebih intensif Museum Balanga (di bawah Disbudpar Provinsi), penyelesaian pembangunan dan aktivitas Taman Budaya, dan lain-lain.. Tidak kalah penting adalah tersedianya pemandu wisata, Apa yang sudah dilakukan terhadap Sandung Ngabé Soekah, sudah sangat baik,termasuk adanya dua petugas yang merawatnya. Tapi kalau boleh, saya ingin menyarankan bagaimana dua petugas ini juga dikembangkan sebagai pemandu  Sandung Ngabé Soekah, sehingga orang-orang yang datang bisa tahu apa itu sandung, apa arti sapundu, ornamen dan hal-hal yang terdapat di Sandung. Dari panduan itu, para pengunjung bisa mengetahui ala kaadrnya budaya dan filosofi Dayak. Sandung Ngabé Soekah, dilihat dari berbagai segi adalah sebuah karya budaya besar, khas Kalteng. Tapi sekali pun ia sudah mulai dikelola, masih bersifat obyek wisata. Mungkinkah ia dikembangkan (dengan persetujuan keluarga tentu saja) jadi tempat wisata , tempat yang memberi kenyamanan bagi pengunjung.

 

Dari ketidak terurusan, ketidak terkelolanya obyek wisata Pasar Terapung Lokbaintan, di Kalsel, niscayanya kita bisa memungut pelajaran, sehingga dengan demikian mengobah yang negatif menjadi positif, menjadi pengalaman yang bernilai. Apa yang terjadi terhadap Pasar Terapung Lokbaintan, sesungguhnya terjadi juga terhadap obyek-obyek wisata di Kalteng. Kita belum mengobah obyek-obyek wisata itu menjadi tempat wisata. Yang sering terdengar bahwa tempat ini dan itu, kabupaten,A, B,C dan lain-lain sangat potensial sebagai obyek wisata. Dengan mengatakan potensial dan potensial taraf kita sebenarnya bru pada taraf  berkata-kata. Di Kalteng ini, obyek wisata, sumber kehidupan itu dan di sekililing kita, tapi kita belum mampu menjadikannya sumber kehidupan, sumber kesejahteraan. Potensi yang ada belum ditingkatkan menjadi obyek wisata, obyek wisata belum dikembangkan menjadi tempat wisata. Untuk itu perlu Kadis Budpar dan perangkatnya mengembangkan kemampuan mendengar, memobilisasi semua kemampuan dalam masyarakat, lalu menetapkan sebuah wacana dan strategi pelaksanaan wacana disusul oleh kerja mewujudkannya. Sebab seperti ujar pepatah Jepang mengatakan ‘’wacana tanpa kerja akan menjadi sebuah mimpi di siang bolong, kerja tanpa wacana akan menjadi sebuah igauan’’.

 

Barangkali di sinilah arti penting dialog budaya yang direncanakan oleh Kadis Budpar akan dilangsungkan pada 14 Juli 2011 nanti. Sebaiknya dialog begini dilakukan secara teratur, misalya dua bulan sekali dengan mengundang semua pekerja budaya dan seni di Kota berdialog di ruang Kadis secara santai dan sederhana. Bukan dengan kemewahan acara. Sebab tujuannya adalah untuk memobilisasi semua kearifan dan tenaga untuk tujuan bersama: Kalteng Bermutu!

 

Agaknya dialog begini sampai sekarang merupakan sesuatu yang mewah di Kalteng. Kadis Budpar Kota, sebagai organisator formal kebudayaan  agaknya mulai melangkah ke jurusan demikian.Dengan metode memimpin percaya dan bersandar pada massa, saya mempunyai keyakinan kita bisa menciptakan Palangka Raya sebagai salah satu sentra budaya yang diperhitungkan oleh siapa pun, kemudian bukan tidak mungkin menjadi lokomotif budaya bagi Kalteng. Dengan metode ini pula kita mungkin menyukuri kekayaan yang disediakan oleh alam Kalteng dan berkembang dengan bermodalkan khazanah budaya warisan leluhur serta keragaman Kateng hari ini. ***

 

Kusni Sulang, Anggota Lembaga Kebudayan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

KALTENG BUMI PANCASILA?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S.Kusni Dan Anak-Anakku

KALTENG BUMI PANCASILA?

 

Dalam acara Penganugerahan Pemimpin Pancasila yang diberikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Satu di Tugu Soekarno Palangka Raya, 11 Juni 2011, Gubernur A.Teras Narang dan Wakil Gubernur H.A.Diran telah mendeklarasikan Kalteng sebagai Bumi Pancasila.’’Oleh karena itu hendaknya masyarakat kawasan setempat bisa dengan teguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari’’, demikian A.Teras Narang menurut Harian Kalteng¨Pos,  13 Juni 2011. Lebih lanjut A. Terang Narang ‘’akan menjadi contoh bagi daerah lainnya terkait penerapan  nilai-nilai hidup Pancasila’’ (Kalteng Post, 13 Juni 2011).

 

Anjuran untuk ‘’dengan teguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari’’ adalah suatu saran yang benar dan sebagai sebuah garis bawah tentang keniscayaannya. Hanya saja, barangkali keniscayaan ini pertama-tama dialamatkan kepada para pemangku kekuasaan. Karena dalam masyarakat yang masih primordialis seperti Inndonesia, termasuk Kalteng, apa-yang dilakukan dan bagaimana para pemangku kekuasaan bertindak, akan mempunyai pengaruh langsung ke kalangan masyarakat luas. Bukan sebaliknya. Apalagi dalam masyarakat kita sekarang rakyat dijadikan obyek, pemegang kekuasaan adalah subyek yang menentukan segala. Pada para pemangku kekuasaan ini nampak gejala bahwa bahwa mereka merasa apa yang mereka katakan sebagai kebenaran dan tabu dikritik. Oleh karena itu anjuran Gubernur Kalteng di atas semestinya alamat pertama-tama dialamatkan kepada para pemangku kekuasaan. Apabila mereka  seperti guru kencing berdiri maka rakyat sebagai murid  akan kencing berlari. Apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya lebih banyak sebagai reaksi dari tindakan para pejabat alias pemangku kekuasaan.Jadi yang harus pertama-tama ditata, dikendalikan dan kalau masih mungkin, dididik adalah para pemangku kekuasaan yang tidak menerapkan Pancasila. Ancaman paling serius terhadap Republik Indonesia (RI) pun sebenarnya pertama-tama datang dari para pemangku kekuasaan, bukan dari rakyat. Merekalah yang menahan dan memenjarakan Pncasila, UUD ’45,UU dan peraturan-peraturan. KKN tidak dilakukan oleh orang jauh dari kekuasaan tapi oleh orang-orang yang memegang kekuasaan. Marjinalisasi masyarakat adat bukan dilakukan oleh masyarakat adat tapi akibat dari keputusan dan pilihan politik pemegang kekuasaan. Keadaan di atas menyebabkan rakyat di hadapan negara menjadi sangat lemah. Negara tidak hadir di tengah rakyat yang sedang menderita. Yang pertama-tama mencampakkan Pancasila bukan pula rakyat kecil tapi adalah para elite kekuasaan dan elite masyarakat. Hal ini secara tertulis nampak jelas dalam kampanye pemilukada Mei tahun silam di Kalteng ini.

 

Lalu mengenai pernyataan Bumi Kalteng Bumi Pancasila. Apakah pernyataan ini secara nalar bisa dipertanggungjawabkan? Pertanyaan yang membuat kalimat ini meragukan ketepatan logisnya, bisa diurai dengan pertanyaan lain:Apakah hanya Kalteng yang menjadi Bumi Pancasila, apakah hanya masyarakat atau warga Kalteng (saya membedakan antara rakyat dan masyarakat, berdasarkan pergulatan politik di Perancis dalam menghadapi separatisme) Apakah warganegara RI di pulau-pulau lain tidak harus menerapkan Pancasila? Mengapa hanya warga Kalteng sebagai warga ‘’Bumi Pancasila’’. Saya kira secara politik, Bumi Pancasila itu adalah seluruh wilayah RI. Bukan hanya Kalteng. Kalau bukan demikian, maka wilayah RI yang lain adalah ‘’bumi non Pancasila’’? Apakah ini bukannya tudingan berbahaya dan memecahbelah? Secara linguistik (semantik), kalimat ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’ memang bermakna demikian. Kalau pemahaman bahasa saya benar, maka pernyataan politik menuntut kecermatan diksi dari para politisi. Sebab pernyataan politik mempunyai dampak publik dan dilihat dari segi sejarah yang terus berkembang bisa berdampak jauh. Kalimat pernyataan di atas adalah contoh pengabaian penggunaan diksi ini.

 

Mengangkat kembali Pancasila sebagai suatu konsensus berbangsa, lebih-lebih dalam keadaan bangsa dan negeri yang runyam seperti sekarang, memang sesuatu yang baik, tetapi seniscaynya upaya demikian dilakukan tanpa mengabaikan kecermatan berbahasa. Sebab bahasa jika menggunakan ungkapan Martin Heidegger adalah ‘’rumah kehidupan’’.‘’Language is the house of being’’.

 

Kalau didalam pidato-pidato publik sering disebut bahwa Pancasila mempunyai nilai universal, maka masih tepatkah menyebut ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’? Membatasi wilayah Pancasila sebatas pada provinsi Kalteng, akan menegasi universalitas yang dimaksudkan. Akan membantah tesis universalitas itu.

 

Pernyataan bahwa ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’, menimbulkan pertanyaan lain: Di mana tempat nilai-nilai lokal, padahal nilai-nilai lokal itu merupakan dasar pembentuk identitas lokal. Menjadi Indonesia, saya kira, tidak  berarti membinasakan lokalitas. Pada lokalitas selain mengandung kekhususan baik dalam bentuk maupun substansi, ia juga mengandung nilai universal. Sehingga lokalitas tidak bertentangan dengan menjadi Indonesia dan anak manusia, putera-puteri dunia. Lokalitas justru merupakan bahasa untuk berdialog dengan budaya lain dari manapun juga datang dan asalnya. Menjadi Indoesia tidak berarti menyeragamkan, seperti yang dikatakan oleh filosof Perancis Paul Ricoeur mengatakan bahwa ‘’kebudayaan itu majemuk, kemanusiaan itu tunggal’’. Tunggal artinya universal. Sebagai contoh diskursus Dayak ‘’hatamuei lungu nalata’’ (saling mengembarai pikiran dan perasaan satu dan yang lain’’, ‘’berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi’’ (hatindih kambang nyahun tarung mantang lawang langit), konsep-konsep kontrapletal, konsep Utus Panarung, dan lain-lain, apakah bertentangan dengan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan dan Pancasila sebagai consensus berbangsa? Diskursus-diskursus itu sudah lama ada jauh sebelum Pancasila dirumuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Mengatakan ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’ mengandung masalah serius yaitu hubungan antara budaya kampung halaman dengan budaya nasional yang sekarang masih amorp. Selama ini, yang diterapkan adalah politik ‘’besarisme’’ dan sentralisme. Bahkan pernah terdapat tafsiran bahwa Manusia Pancasila adalah manusia baru yang tumbuh atas dasar besarisme. Karena itu maka istilah pambakal diganti dengan istilah lurah, misalnya. NKRI pun sebagai wacana budaya niscayanya tidak ditafsirkan secara sentralistik . Sentralisme dalam sejarah negeri dan bangsa ini ternyata hanya mengucurkan banyak darah.

 

Dalam Pidato 1 Juni 1945 tentang Pancasila, Bung Bung Karno menjelaskan antara lain sebagai berikut:

‘’Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja! Baiklah saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan:Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia,bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!’’

Apakah Pancasila menurut Bung Karno seperti tertera di atas mengandung pengertian pelenyapan, pembawahan lokalitas, budaya kampung halaman? Saya tidak memahaminya secara demikian, seperti yang mungkin secara tidak sadar disiratkan oleh perumusan ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’.

Saya bahkan lebih jauh memahami bahwa multikulturalisme seperti yang sering dipahamkan tentang ‘’budaya betang’’, tidak berarti mengganti budaya lokal dengan budaya mayoritas dari luar. Walaupun lokalitas tidak juga berarti sektarisme atau tutup pintuisme. Budaya baru adalah hasil dari akulturasi. Dan akulturasi tidak berarti membiarkan dominasi besarisme apalagi pencaplokan. Dalam proses akulturasi ini pihak luar mestinya lebih aktif berbaur dan keluar dari ghettoisme mereka. Kalau tidak demikian, maka maka ghettoisme akan berkembang menjadi agresi dan pencaplokan. Lokalitas semula dimusnahkan. Saya kira multikuluralisme tidak dalam pengertian begini.  Jika tidak ada penjelasan lebih rinci maka saya khawatir Deklarasi  ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’ bisa berdampak negatif. Akibatnya bukan menjadi konsesus damai menyatukan tapi  menjelma sebagai sumber konflik seperti Pancasila dalam sejarah negeri dan bangsa pernah dijadikan alat penindas.

Tulisan ini mempertanyakan pertanggungjawaban logika serta penjelasan lebih rinci dari pernyataan ‘’Bumi Kalteng Bumi Pancasila’’ yang penuh semangat tapi bukan tidak mungkin berdampak negatif, terutama untuk budaya kampung halaman yang bisa menjadi  dasar pembangunan budaya nasional dan cara membangunnya sekaligus. Semangat dan nalar sering terpisah apalagi dilatarbelakangi oleh suasana pergelaran pertunjukan ‘’hiburan’’ yang disutradarai oleh Freddy Ndolu dari Yayasan Indonesia Satu yang  berani menganugerahkan status ‘’Pemimpin Pancasila’’kepada 10 orang anak bangsa.***

KUSNI SULANG, anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah Palangka Raya.

 

 

 

 

EMPAT PILAR BERBANGSA, RADIKALISASI MASYARAKAT DAN AGAMA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

EMPAT PILAR BERBANGSA,

RADIKALISASI MASYARAKAT DAN AGAMA

 

Empat pilar berbangsa di negeri ini yang sudah bisa dikatakan menjadi sebuah konsesus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Agar empat pilar berbangsa ini menjadi kokoh , maka mantan wakil presiden Hamzah Haz menyarankan agar empat pilar tersebut ditambah dengan pilar kelima, yaitu pilar  moral (Harian Media Indonesia, Jakarta, 26 Mei 2011).

 

Saran ini , barangkali diketengahkan oleh Hamzah Haz setelah melihat betapa rusaknya bangsa ini dari segi moral, terutama di kalangan elit kekuasaan. Sedangkan seperti ujar pepatah ‘’ikan busuk dari kepalanya’’. ‘’Kebusukan di ’kepala ikan’’ ini akan menjadi-jadi lagi dalam masyarakat primordial atau panutan seperti halnya dengan Indoesi sekarang. Sehingga seperti sudah lama dicanangkan oleh tetua kita, bahwa apabila ‘’guru kencing berdiri’’maka ‘’murid akan kencing  berlari’’. Jadi penanggungjawab utama kerusakan dan terpuruknya bangsa ini terletak pada ‘’kepala ikan’’ alias elite masyarakat dan kekuasaan. Maju mundurnya suatu bangsa , pzran pimpinan dan elite masyarakat serta kekuasaan sangat menentukan. Berdasarkan pelajaran yang ditunjukkan oleh Tiongkok,India dan Malaysia, untuk menyebut beberapa negeri yang tidak jauh dari Indonesia, nampak bahwa untuk bisa maju, sebuah negara dan suatu bangsa memerlukan  “setidaknya tiga pilar kunci keberhasilan’’, yakni penegakan hukum yang tegas, moral yang teruji dan kepemimpinan yag kuat. Di negara manapun ketiga faktor itu sangat dominan untuk kemajuan sebuah bangsa. Negara yang tidak memiliki ketiganya, bisa dibayangkan mau sampai di mana eksistensi mereka sebagai bangsa’’, demikian tulis penulis Ruang Etalase Harian Banjarmasin Post ketika memperingati Hari Kebangkitan Nasional beberapa hari lalu(Banjarmasin Post, 29 Mei 2011). Apakah Indonesia memiliki ketiga faktor itu? Kenyataan menjawabnya secara negatif sekalipun bngsa ini memiliki empat pilar berbangsa tersebut di atas. Empat pilar itu justru tidak digubris. Tig belas tahun reformasi yang dihasilkannya menempatkan Indonesia kian tertinggal dengan negeri-negeri jiran. Penyalahgunaan kekuasaan bukan semakin berkurang tapi makin menggila. UU dibuat untuk diabaikan dan dilanggar oleh elite kekuasaan itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Permadi, anggota DPR-RI, “setiap undang-undang yang  disahkan DPR ada tarifnya, titipan pasal ada harganya dan tidak sedikit anggota DPR yang jadi calo proyek’’ (Harian Banjarmasin Post, 29 Mei 2011). Keadaan begini bukan hanya, terjadi di Pusat tetapi juga di daerah. Empat pilar berbangsa di atas tidak dijadikan pegangan berpikir dan bertindak tapi dikesampingkan, hanya dijadikan jargon klise dalam pidato-pidato standar formal yang kering .tak berjiwa.

 

Sebagai akibat dari pengabaian empat pilar berbangsa di atas maka Wakil Ketua MPR-RI Ahmad Farhan Hamid telah menyusun sebuah Tabel Permasalahan sebagai berikut:

Tabel Permasalahan Bangsa yang bertentangan dengan Nilai Pancasila

1.Sifat gotong-royong bangsaIndonesiayang mulai hilang
2.Saling menghargai antar golongan berbeda yang cenderung mengalami penurunan.
3. Adanya sekelompok orang yang ingin membentuk negara yang berbeda dariIndonesia
4.Pengambilan keputusan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat
5.Sistem perekonomian menuju pasar bebas mengakibatkan keadilan social tidak diakomodasi
6.Politik menjadi politik liberlisme, sehingga pemilik modal akan lebih berkuasa
7.Prinsip kebangsaan sudah jauh berkurang dan lebih berpikir etnis
8.Menguatnya prinsip etnosentris

 

Sumber: Harian Media Indonesia, Jakarta, 26  Mei 2011).

 

Delapan akibat pengabaian Pancasila oleh elite kekuasaan dan masyarakat juga terdapat dan bisa dilihat secara nyata di Kalimantan Tengah. Gotong-royong, toleransi diganti dengan budaya ghetto. Hal ini sangat mencuat ke permukaan, pada saat-saat menjelang dan selama pilkada. Kalau sekarang ia kurang memperlihatkan tampang telanjangnya, tetapi ia tetap ada seperti bara dalam sekam, mencari waktu tepat untuk mencuat. Dari 2,6 juta penduduk Kalteng tidak semua merasakan diri sebagai Uluh Kalteng dan Kalteng adalah kampung-halaman mereka. Kalteng dikatakan oleh tindakan mereka, tidak lain dari daerah usaha yang harus direbut, dicaplok, dan dikuras bukan daerah yang niscaya dibangun. Secara tertulis hal begini diperlihatkan juga antara lain oleh antologi puisi ‘’Rambang. Dua Sosok Empat Lukisan”, yang diterbitkan oleh Penerbit Kalakai dan Komunitas Terapung, Palangka Raya  (lihat: Kusni Sulang, ‘’Kita Perlu Lebih Lagi Berbaur’’, in: Ruangan Budaya, Harian Palangka Post , 28 Mei 2011).

 

Kutub lain dari ghettoisme adalah kutub republikan dan berkeindonesiaan melalui upaya secara tegar dan sadar membangun Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng menggunakan pendekatan wacana Budaya Kampung Halaman. Di bidang politik menerapkan pendekatan kewarganegaraan. Bukan keagamaan, yang sejatinya jika menurut Adat Dayak, adalah urusan masing-masing dengan kekuasaan yang di sana. Pembauran sadar dengan berpegang teguh pada Pancasila, akan mempermudah lahirnya Kalteng Betang Bersama di atas dasar Budaya Beridentitas Kalteng. Adanya migran,, pendatang  yang sekalipun sudah 40 tahun di Kalteng tapi belum juga mampu berkomunikasi dengan bahasa lokal menunjukkan pembauran sadar ini hanya jargon pelamis bibir belaka. Pembauran melahirkan saling harga-menghargai, ajang saling belajar,memberi syarat lahirnya budaya hibrida bernama Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng seperti ditunjukkan oleh komunitas Bali di Bahaur, Kabupaten Kapuas (Percakapan dengan Yusran Pare, Pemred Banjarmasin Post, 5 Mei 2011) atau yang diperlihatkan oleh Sanggar Balanga Tingang., Palangka Raya. Pemburan inipun juga merupakan keniscayaan bagi Uluh Itah. Melalui pembauran sadar dan intens, masing-masing memungut keuntungan dalam banyak bidang. Pandangan ‘’salah sendiri’’ dilihat dari nilai Pancasila (sekalipun perumusan Pancasila yang sekarang mengandung kelemahan), dan rangkaian nilai republikan serta berkeindonesiaan, adalah pandangan tidak kompatibel, tidak rasuk. Menggunakan dasar lain dari Pancasila, dalam hal ini, orang tersebut seperti bermain api dekat gudang bensin atau di kawasan SBPU. Bermain api dekat gudang bensin atau di kawasan SBPU ini ada masih di Kalteng. Berkembangnya etnisitas yang menjurus ke etnosentrisme seperti dicanangkan oleh Ahmad Fahran Hamid hanyalah reaksi terhadap suatu aksi dari hukum sebab-akibat yang dialektis. Dalam istilah tetua kita, ‘’tidak ada asap jika tidak ada api’’. Pada saat negara tidak hadir di tengah warganegara yang terdiri dari berbagai etnik, mereka mencari perindungan, bertahan dan menjaga eksisensi mereka pada kesatuan etnik mereka atau menggunakan agama sebagai ide pemersatu. Bentuk tertinggi menampakkan diri pada ide pemisahan diri dari NKRI. Sebab NKRI dirasakan bukan daerah aman lagi bagi eksistensi mereka. Etnisitas dan etnosentrisme pada masa pemerintahan Soekarno jauh lebih rendah tingkatnya daripada sekarang, ketika pemerintah melaksanakan pembangunan dan politik ekonomi kerakyatan tapi yang diterapkan tidak lain dari neo-liberalisme yang membuat NKRI, bertentangan dengan wacan empat pilar berbangsa di atas. Meneruskan pengingkaran terhadap empat pilar, sama dengan melanjutkan perobekan dan penghancuran hingga kepelikwidasian NKRI. Pengingkara empat pilar berbngsa ini menyebabkan Masyarakat Adat dikriminalisasi, seperti yang terjadi juga di Kalteng. Elite kekuasaan dan masyarakat yang menjadi penanggungjawab keadaan begini , bukan rakyat. Sumbernya berada di kepentingan-kepentingan  pada elite kekuasaanJakarta dan daerah-daerah. Bisa munculnya NII dan terorisme juga berkaitan dengan ulah dan sikap politik para elite kekuasaan dan masyarakat.

 

Demi kepentingan-kepentingan politik-ekonominya, para elite kekuasaan dan  elite masyarakat yang terkontaminasi,  sengaja memperlemahkan organisasi masyarakat. Karena itu masyarakat harus melawan pelemahan sistematik ini. Sehingga daya tawar mereka seimbang dalam perundingan, kata-kata-mereka mempunyai daya paksa. Cara ini pulalah yang niscaya dilakukan untuk membela empat pilar berbangsa ketika pemerintah selaku penyelenggara tidak melakukan fungsi semestinya, malah menjadi penindas. Ini sudah tajoro-joro ji, sudah kelewat batas. Palalau, orang Dayak bilang.Pengelola kekuasaan negaralah yang menjadi sumber utama radikalisasi dalam masyrakat ini, termasuk radikalisasi etnisitas.

 

Menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng pada hakekatnya tidak lain dari melaksanakan empat pilar berbangsa sesuai dengan kondisi budaya lokal. Bukan wacana etnosentrisme. Menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng tidak bertentangan dengan menjadi Indonesia dan anak manusia. Uluh Kalteng dengan identitas demikian akan berdiri di kampung halaman memandang tanahair merangkul bumi. Uluh Kalteng beginilah yang sanggup mencegah elit kekuasaan dan elit masyarakat untuk mencampakkan panji-panji empat pilar berbangsa. Maka membangkitkan kampung-kampung mengibarkan catur panji ini akan memberi harapan baru. Tak perlu menunggu Jakarta, Palangka Raya, dan ibukota-ibukota kabupaten untuk membangun kampung-halaman. Uluh Kalteng, lebih-lebih Uluh Itah perlu menjadi kapten nasib dan jiwanya sendiri. Menunggu tidak membawa mujur tapi sebaliknya menjadi kujur (Bhs.Jawa:celaka). Tindakan ‘’tolo-tolo’’,ujar orang Bugis. Kata-kata akan hilang begitu saja diserap udara, tanpa mempunyai daya, sebelum sampai ke menara gading di mana ‘’para raja’’ dan ‘’pangeran’’ bermukim..***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah Palangka Raya.

APA LAGI ALASAN PENGHALANG MULOK KALTENG?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S.Kusni Dan Anak-Anakku

APA LAGI ALASAN PENGHALANG MULOK KALTENG?

 

Ketika menghadiri acara Malam ‘’Penganugerahan Pemimpin Pancasila Ke-2 & Ikrar Bumi Tambun Bungai , Bumi Pancasia’’ dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang berlangsung di Tugu Soekarno  Palangka Raya, pada 11Juni 2011, saya duduk berdampingan dengan sohib lama Prof. Dr.Bambang Garang, mantan Rektor Unkrip dan menjadi penanggungjawab penyusunan kurikulum muatan lokal (mulok) Dinas Pendidikan Provinsi. Di tengah alunan musik Indonesia dan Barat (mungkin untuk memperlihatkan kadar modernitas Kalteng dan penyanyi Kalteng?) yang disenandungkan sambil menunggu acara mulai, pada kesempatan itu Bambang mengatakan, ‘‘Kami sedang menyiapkan isi mulok’’. Tidak ingin diskusi serius di tengah suasana demikian, saya hanya berkata dalam hati’’Mengapa baru sekarang setelah hampir setahun berlalu? Apakah ketika menyusun kurikulum tidak bisa sekaligus dilakukan?’’ Di mana efektifitas kerja dan dana kalau waktu diulur-ulur, sedangkan .Gubernur Teras Narang sendiri berkata ‘’kalau bisa hari ini, jangan tunda nanti-nanti’’?.

Mulok merupakan hal sangat penting untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional berbasiskan budaya kampung halaman, untuk menjadikan Kalteng Beridentitas Kalteng,agar generasi-generasi Uluh Kalteng tidak tumbuh dan besar tambah sejarah , tidak asing dari  budayanya sendiri. Identitas adalah bahasa untuk berdialog dengan budaya-budaya lain. Bukan seperti dikatakan oleh sementara pakar bahwa identitas membahayakan kesatuan nasional. Keragaman identitas justru sesuai dengan wcana republikan dan berkeindonesiaan, modal bagi pembentukan identitas nasional. Identitas-identitas lokal mengandung nilai-nilai universal secara substansi, beragam dalam bentuk pengungkapannya. Ciri kebudayaan yang demikian oleh Paul Ricoeur , filosof Perancis dirumuskan dalam kata-kata,’’Kebudayaan itu majemuk, kemanusiaan itu tunggal’’. Demikian juga yang dikandung oleh filosofi Kaharingan seperti diskursus ‘’hatamuei lingu natala’’ (saling mengembarai pikiran dan perasaan satu dan yang lin), ‘’hatindih kambang nyahun tarung mantang lawang langit (berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi), atau wacana yang terdapat dalam sastra lisan Dayak Katingan ‘’rengan tingang nyanak jata’’ (anak enggang putera-puteri naga), konsep-konsep kontrapletal Kaharingan,  dan diskursus-diskursus lain. Mengabaikan budaya dan sejarah lokal akan menyebabkan sekalipun kita hidup di Kalteng tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Kalteng, sekalipun kita hidup, lahir dan besar di Indonesia, tapi senyatanya kita tidak kenal Indonesia. Asing di negeri sendiri. Keadaan begini oleh Bung Karno dalam pidato Resopim-nya disebut sebagai ‘’hidup diatas kekosongan, hidup tanpa landasan nasional, hidup ontworteld tanpa akar, hidup “uprooted from our origin , hidup “klejang-klejang gumantung tanpa tjantelan”  Selanjutnya Bung Karno juga memandang bahwa bangsa yang demikian ‘’ tidak hanja kehilangan dasar jang sehat untuk bertumbuh, – tanpa bumi, tanpa sumber, akan tetapi lebih daripada itu: ia, mau ta’mau, besok pagi atau besok lusa, nistjaja akan mendjadi permainan dan adjang – kelananja kekuatan-kekuatan asing, baik dilapangan politis maupun dilapangan ekonomis, dilapangan sosial maupun dilapangan kebudajaan. Bangsa jang demikian itu disegala lapangan tidak mempunjai roman-muka sendiri. Roman-mukanja bukan satu tjerminan daripada Isi Sendiri, tetapi satu peringisan daripada Asing’’. Sebab ‘’ Sumber kekuatan kita bujab hanya ilmu technik jang sedang kita tumbuhkan. Sumber kekuatan kita adalah didalam Semangat dan Djiwa Bangsa. Sumber kekuatan kita tertimbun dalam sedjarah perdjoangan Bangsa, dalam semangat Proklamasi, bahkan djuga dalam sedjarah nasional jang kita warisi dari nenek-mojang jang telah mangkat. Segala kebidjaksanaan jang ditinggalkan oleh sedjarah, segala tekad, segala semangat jang mendjadi api-pembakar daripada perdjoangan kita jang telah lampau, ini semua harus didjadikan tulang-punggung daripada Kepribadian Nasional Indonesia’’ (Kutipan dari Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi hal.447-450).

Tidakkah, apa yang dicanangkan secara profetik oleh Presiden Soekarno hampir 50 tahun silam melukiskan keadaan bangsa dan negeri kita hari ini? Juga lukisan dari ‘’roman muka’’ Kalteng ‘disegala lapangan’’? Jika demikian, maka di sinilah terletak arti penting strategis mata pelajaran mulok, hal yang lama tidak diindahkan dan mengesankan terulur-ulur penyelenggarannya.

Berdasarkan pandangan dan keadaan Uluh Kalteng yang asing dari budaya dan sejarah Kalteng, sehingga menjadikan Kalteng ‘’hidup diatas kekosongan, hidup tanpa landasan nasional, hidup ontworteld tanpa akar, hidup “uprooted from our origin , hidup “klejang-klejang gumantung tanpa tjantelan”, ‘’hidup diatas kekosongan, hidup tanpa landasan nasional, hidup ontworteld tanpa akar, hidup “uprooted from our origin , hidup “klejang-klejang gumantung tanpa tjantelan”, maka saya sarankan mulok yang baru sekarang dipikirkan pelaksanaan nyatanya, baru dimulai, mengambil titik berat pada soal bahasa-budaya, sejarah dan adat-istiadat Dayak.

Belajar  bahasa tidak bisa dipisahkan dari belajar nilai-nilai budaya.Bahasa merupakan lumbung nilai suatu suku atau bangsa; Nilai yang terbentuk melalui suatu proses sejarah panjang etnik atau bangsa itu. Karena itu bisa dikatakan bahwa dalam bahasa, jiwa suatu etnik atau bangsa terwujud dan terekam. Punahnya suatu bahasa sama dengan punahnya sebuah lumbung nilai. Celakanya di Kalteng, terdapat petunjuk kuat bahwa Uluh Itah dan Uluh Kalteng, sadar atau tidak  mau menghancurkan lumbung nilai itu sendiri, lalu mengambil bahasa dan budaya lain sebagai penggantinya. Kecelakaan jadi berganda ketika dari yang dipungut sebagai pengganti , hanyalah kulit luar. Di pihak lain oleh masih kuatnya ghettoisme di daerah ini, dalam hubungan antara kultur terdapat semangat aneksionis (caplok-mencaplok) yang agresif , memandang budayanya yang paling unggul , suatu pandangan dan sikap yng sesungguhnya tidak berbudaya. Bahkan anti kebudayaan dan anti republikan serta berkeindonesiaan. Sikap agresif di bidang kebudayaan ini tentu saja menjalari bidang-bidang lain, terutama bidang politik. Jadi belajar bahasa bukan hanya belajar berkata-kata dengan menggunakan bahasa yang dipelajari tetapi belajar berbahasa. Jika diamati benar maka  sangat sering kita berhadapan dengan kenyataan bahwa tidk sedikit jumlah orang yang  hanya bisa berkata-kata dengan kosa kata bahasaIndonesia, tapi si pengguna kosakata itu tidak sedang berbahasaIndonesia. Contoh ketika pengguna kosa kataIndonesiamengatakan: ‘’revitalisasi Pancasila’’, ‘’reaktualisasi Pancasila’’.Apakah pengguna kosa-kata bermaksud mengatakan bahwa ada dari sila Pancasila yang sudah tidak aktual dan kadaluwarsa? ‘’Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila’’, apakah pengguna kosakataIndonesiaitu mau mengatakan bahwa wilayah RepublikIndonesialainnya bukan bumi Pancasila? Kalau bukan bumi Pancasila, lalu bumi apa? Bumi NII, bumi Kim Il Sung-isme, bumi Mao-isme, bumi Kaharingan atau Kristianisme? Keadaan beginilah yang saya maksudkan dengan ‘’bisa berkata-kata tapi tidak bisa berbahasa’’. Belajar bahasa bukan untuk belajar berkata-kata tpi untuk belajar berbahasa,belajar budaya dan berkebudayaan, belajar berwacana, beljr berpikir.

Substansi niscaya  lain untuk mata pelajaran mulok yang saya sarankan adalah sejarah Kalteng. Peran penting sejarah diterakan secara terpusat di sebuah prasasti Museum Perjuangan Nasional Meksiko, yang menerakan kata-kata: ‘’

“We leave the museum behind, but not history, because history continues with out life. The motherland is a continuity, and we are all labourers tolling for its greatness. Out of the past we receive the strength required for the present, out of the past we receive the purpose and the recouragement for the future. Let us then realise the responsibilities for freedom, in order to deserve more and more the honour of being Mexico” “Kita meninggalkan museum, akan tetapi tidak meninggalkan sedjarah, oleh karena sedjarah berdjalan terus dengan penghidupan kita. Tanah tumpah darah merupakan suatu kelangsungan, dan kita semua adalah karyawan jang bekerdja untuk kebenarannja. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan jang dibutuhkan untuk semua sekarang, dari zaman lampau kita menerima niat dan dorongan buat hari depan. Marilah kita menjadari rasa tanggung-djawab jang bersangkutan dengan kemerdekaan, agar kita makin patut menerima kehormatan bernama warga bangsa Mexico”.(Presiden Soekarno, ‘’Resopim’’, in: Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi hal.447-450).Masih dalam hubungannya dengan arti penting sejarah dan belajar sejarah, seperti yang digarisbawahinya dalam pidato Jasmerah (Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah ), dalam Pidato Resopim-nya , Presiden Soekarno juga menulis:

‘’Atji dan sari daripada perkataan saja ini ialah, bahwa meresapkan sedjarah perdjoangan jang penuh dengan korbanan-korbanan, jang pahit-pedih itu berarti djuga meresapkan keadilan, dan dengan meresapkan keadilan,meresapkan adilnja Amanat Penderitaan Rakjat, dan dengan meresapkan keadilan, meresapkan adilnja Amanat Penderitaan Rakjat dan dengan meresapkan adilnja Amanat Penderitaan Rakjat, meresapkan tanggung-djawabmu terhadap Amanat Penderitaan Rakjat’’

Alasan kedua, sejarah lokal menjadi bahan penyempurna penulisan dan pengajaran sejarah nasional yang sekarang masih bersifat Jawa Sentris. Sejarah lokal patut diintensifkan penulisan dn pengjrannya. Ketiga, pengetahuan sejarah , seperti halnya pengetahuan bahasa dan budaya Uluh Kalteng sangat minim. Untuk sementara, sebelum terdapat buku Sejarah Kalteng yang obyektif dan lengkap, Sejarah Kalimantan Tengah yang disusun oleh Prof.Dr.Ahim Rusan, et.al  (Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Rya 2006) bisa digunakan. Sekali pun buku sejarah ini bersifat kompromis, tetapi dari segi upaya obyektif.ia lebih baik dibandingkan buku Sejarah Kalteng yang lain-lain.

Sedangkan masalah adat-istiadat dan hukum adat Dayak agar lebih fokus,bisa dipisahkan dari pelajaran bahasa-budaya. Olahraga tradisional baiknya dimasukkan sebagai salah satu isi muatan lokal yang layak dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Sstra lokal digabungkan dengan pelajaran Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia. Tentu dalam pelaksanaannya menuntut kerja keras dari pengajar agar memepelajari sastra lokal. Tapi apa salahnya seorang guru memperkaya pengetahuan dengan sastra lokal? Tidak ada kerugian sedikitpun, bahkan bisa membuat pelajaran sastra kian menarik dan kaya dan apresiatif.Perihal tari-tarian lokal, jika sekolah-sekolah terkait mempunyai sanggar seni seperti sekolah-sekolah Siswarta atau Muhamadiyah dan yang lain-lain, bisa diselenggarakan di sekolah. Adanya sanggar-sanggar seni di sekolah-sekolah berperan lebih lanjut pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Tapi kemungkinan lain melakukan kerjasma dengan Taman Budaya (yang sekarang masih mendengkur), sanggar-sanggar dan komunitas-komunitas. Patut dipertimbangkan agar substansi mulok tidak sampai membebani dan menjenuhkan para siswa dengan tambahan jam pelajaran.

Berdasarkan pengungkapan para guru dalam seminar-pada bulan bahasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa  Provinsi Kalteng, Oktober tahun 2010 lalu, diketahui bahwa kesulitan penyelenggaraan mulok yang benar-benar berwarna lokal,terletak pada masalah kekurangan tenaga pengajar dan materi ajar. Karena itu apabila materi ajar diserahkan kepada sekolah-sekolah, sama artinya dengan tidak memecahkan masalah. Tidak memecahkan masalah apa bedanya bahwa program mulok hanyalah program omong doang demi pencitraan politik dan kenaikan jenjang birokrasi.Karena itu masalah kekurangan materi ajar  sebaiknya dipecahkan langsung secara terpusat, diseragamkan dan distandarisasikan  oleh Dinas Pendidikan sehingga materi ajar tidak silang-siur seperti mengisi mulok dengan bahasa Arab, Inggris, membuat pakaian, dan sebagainya.

Memecahkan masalah materi dengan dana pendidikan 20% lebih dari APBN dan APBD bukanlah hal musthil. Masalahnya terletak pada prakarsa,  kreativitas dan kemauan politik. Demikian juga kekurangan tenaga pengajar, bukanlah masalah yang muskil. Kekurangan tenaga pengajar bisa diatasi dengan pelatihan-pelatihan berskala tanpa usah menambah jumlah PNS yang sudah lebih dari padan di Kalteng (Berdasarkan angka yang pernah diberikan oleh Gubernur maka jika dirinci,setiap seorang PNS melayani 28 orang penduduk Kalteng yang berjumlah 2,5 juta). Tenaga-tenaga yang dilatih bisa diambil dari guru-guru mulok yang sudah ada, bisa dari tenaga di luar sekolah.

Lalu apalagi masalah dan alasan untuk menunda penyelenggaraan mulok yang sebenar-benarnya?

Masih ada tentu, tapi masalahnya bagaimana mewujudkan Program Kalteng Pintar-Harati.Program baik ini akan terseok-seok lalu jatuh seperti kuda kerdil lapar menarik beban berat tersungkur di tengah jalan, apabila pungli di tengah gaung ‘’sekolah gratis’’ masih dilakukan, dan apabila nilai dan ijazah jadi komoditas. Jika praktek-praktek ini terus dilakukan, maka seribu tahun berlalu, seribu tahun juga Kalteng lari ke belakang.Agar hal begini tidak terjadi, rakyat sadar patut berorganisasi melakukan pengawasan. Pengawasan rakyat ini yang sekarang sangat lemah.Hanya rakyat sadar begini yang sanggup menyeret kaisar turun dari kuda.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah Palangka Raya.

QUO VADIS PELATIHAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT MAHKAMAH AGUNG?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

QUO VADIS PELATIHAN MEDIATOR

BERSERTIFIKAT MAHKAMAH AGUNG?

 

Sebuah pelatihan untuk menjadi Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (MBMA) Angkatan I telah dibuka oleh Walikota HM. Riban Satia,S.Sos,M.Si, pada hari Rabu 8 Juni 201di Aula  Peteng Keruhei .II Setda Kota Palangka Raya. Artinya Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).Dalam Pelatihan ini Pemkot menggandeng Insan Cendikia Institute (ICI) dan Indonesia Media Center (IMC) sebagai pakar sekaligus pemateri dalam kegiatan yang berlangsung selama 40 hari.

 

Apa siapa dan bagaimana ICI dan IMC masih merupakan nama-nama baru bagi saya. Sama asingnya dengan  seberapa cendikia para anggota kedua badan atau lembaga ini. Apakah mereka berada di Kalteng ataukah datang dari negeri antah berantah yang lebih unggul dalam memediator pertikaian sehingga berani memberi pelatihan dan memberikan sertifikat. Seakan-akan dengan sertifikat mereka, konflik akan terpecahkan.

 

Mahkamah Agung? Apakah lembaga yudikatif ini sudah mengembalikan dan memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap dirinya sampai berani memberi sertifikat yang seakan-akan ampuh untuk menangani konflik?

 

Saat membuka Pelatihan, Riban Satia juga mengatakan bahwa ‘’ke depan, pihaknya,akan mengikut sertakan para damang untuk mengikuti pelatihan mediator agar bisa memperoleh sertifikat’’.(Kalteng Pos, 9 Juni 2011). Artinya Pelatihan Angkatan I ini tidak diikuti oleh para Damang.

 

Perihal tujuan Pelatihan, bisa disimak dari keterangan Muhammad Hasanudin Toyib dari ICI yang mengatakan: ‘’…mediator harus tampil dan perlu bekal secara khusus’’. Artinya Pelatihan bertujuan mencetak ‘’mediator-mediator yang mempunyai bekal secara khusus’’. Apakah ‘’bekal khusus’’ itu saya belum mengetahuinya. Tujuan lain tersirat pada sambutan Riban Satia yang mengatakan bahwa ‘’Alangkah indahnya menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi melalui silaturahmi. Tanpa harus sampai ke meja pengadilan’’ (Kalteng Pos, 9 Juni 2011).

 

Terhadap diselenggarkannya pelatihan, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan mungkin juga diikuti oleh peningkatan kemampuan memang patut dihargai. Sebab belajar  untuk meningkatkan taraf pengetahuan dan kemampuan adalah upaya seumur hidup dan bukan merupakan kegiatan sesewaktu atau insidental, tetapi terus-menerus. Apalagi sesungguhnya makin belajar makin terasa bahwa pengetahuan yang dimiliki hanyalah setitik air di samudera. Pakar sekalipun dia karena kepakaran pun punya batas. Lebih-lebih jika indikator kepakaran tidak diletakkan pada jumlah kutipan bibliografi tapi lebih pada kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau pakar tidak mampu menyelesaikan masalah ia bukanlah pakar. Cendekiawan yang tak mampu membantu penyelesaian soal, ia bukanlah cendekiawan sejati yang mengabdikan ilmu dan kepakarannya untuk kehidupan bersama manusiawi dan lebih manusiwi lagi. Pelatihan adalah salah salah bentuk dan cara belajar. Karena itu penyelenggaraan pelatihan ini patut dihargai. Tapi perlu juga dicatat bahwa pakar sejati selain bisa membaca buku juga bisa membaca kehidupan. Kalau tidak maka akan ada pakar-pakar dan kaum cendikia yang tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca, bisa berkta-kata tapi tak bisa berbahasa.padahal menurut Martin Heidegger , ‘’language is the house of being’’ (Bahasa adalah rumah kehidupan). Upaya perjuangan dan kebangkitan apa pun harus bermula dari bebenah kata, bahasa, susastra, dengan jalan merebut dan menghidupkan kembali darah kata (Yudi Latif, 2009:3).

 

Hanya saja penghargaan ini masih diiiringi oleh beberapa pertanyaan, di samping komentar-komentar di atas. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain:

 

Menggunakan lembaga-lembaga apa gerangan kelak para calon mediator berbekal khusus itu bekerja memediasi sengketa? Apakah mereka merupakan kepanjangan tangan dari lembaga yudikatif  dengan membentuk lembaga baru? Barangkali usulan pelatihan mediator ini ditulis dan diajukan kepada sponsor dengan latarbelakang keresahan sosial, terutama di pedesaan luas. Jika sebuah lembaga baru yang akan mempekerjakan calon-calon mediator ‘’berbekal khusus’’ ini dibentuk, lalu di mana tempat dan bagaimana peran lembaga-lembaga yang sudh ada, secara spesifik lembaga-lembaga adat seperti lembaga kedamangan dan perangkatnya? Lembaga yang mempunyai akar sejarah dan budaya di Kalteng , apabila kita mengambil Kalteng sebagai tempat geografis kerja para mediator?

 

Melihat komposisi peserta Pelatihan Angkatan I yang tidak diikuti oleh para pemuka adat, para damang, maka bisa dibaca bahwa orang-orang dilatih sekarang, bukan pemuka-pemuka adat dan damang.Jika demikian, lalu apa dasar mereka sehingga mungkin menjadi mediator yang dipercayai rakyat? Apakah ‘’bekal khusus’’ dan ‘’sertifikat Mahkamah gung” sudah memadai? Apabila para pesertanya sekarang dibatasi oleh strata pendidikan S1 maka apkah strata S1 ditambah dengan ‘’bekal khusus’’, plus ‘’sertifikat Mhkamah Agung’’, sudah menjamin mereka dengan kucing dalam karung ‘’ bekal khusus’ dan secrik kertas sertifikat Mahkamah Agung‘ yang agaknya dipandang sebagai semacam ‘’lampu Aladin’’ sudah menjamin kepercayaan rakyat dan menjamin pula mereka mampu menjadi mediator yang adil dan menyelesaikan masalah? Pertanyaan ini makin mencuat jika mereka tidak dikenal masyarakat dan tidak mengenal budaya lokal. Apa yang mereka lakukan sebagai mediator jika demikian?

 

Apabila peserta Pelatihan Angkatan I ini dibatasi dengan jenjang pendidikan strata 1, pembatsan ini mengisyaratkan bahwa pendekatan elitis telah digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan. Pendekatan elitis yang memandang sebelah mata pada damang-damang. Apakah para pemegang ijazah S1 manusia teruji dan dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan pemuka-pemuka kampung dan para damang? Pengalaman pengiriman para sarjana S1 ke desa dalam kerangka Program Sarjana Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (SM2L) saja telah dikeluhkan oleh masyarakat. Mereka tidak bekerja masimal bahkan tidak pernah nampak batang hidungnya kecuali saat mengambil gaji. Artinya mereka hanya memanfaatkan program itu untuk dapat penghasilan. Karena itu Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalteng de Supriadi meminta agr  terhadap par sarjana Program SM2L ‘’dilakukan peningkatan monitoring, (agar) bisa mengubah pandngn negatif’’terhadap mereka. Secara sederhana mereka sulit diharapkan untuk melaksanakan program dan apalagi menjadi mediator. Pendekatan keliru membuahkan hasil yang tidak mengena pula. Tidak semua car bis digunkn untuk mencapai tujuan. Pendekatan dan cara yang tidak tepat akan membuat yang dipanggang menjadi jauh dari api. Memanggang ikan, ikannya perlu diletakkn di atas api. Dengan meremehkan para pemuka adat dan para damang karena mereka tidak mempunyai ijazah S1, pendekatan inipun mengtakan bahwa mediator handal itu ditentukan oleh ijazah. Mutu manusia ditentukan oleh ijazah. Padahal provinsi Kalteng tidak dibangun oleh para pemegang S1. Dengan pendekatan ini nampak betapa bahaya lupa , cq lupa sejarah yang diingatkan oleh sastrawan Milan Kundera menjadi sangat relevan .Penyakit lupa dan pongah ini pun membayangi  mereka yang menyebut diri ‘’insan cendikia’’. Atau justru memang mudah menjangkiti mereka seperti ditunjukan oleh sejarah berbagai negeri,juga sejarahIndonesia.

 

Dengan pandangan dan pendekatan elitis begini lalu dikemanakan para pemuka masyarakat dan para damang? Di kemanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah? Di kemanakan Convention  Concerning Indigenous nd Tribal  People in Independent Countries (Convention Np.169),International Convenant pf Economic, Socil and Cultural Right  (ECOSOC), dan pasal-pasal UU Republik ini mengenai Masyarkat Adat?

 

Jika Perda No.16/2008 ini tidak dijadikan acuan, lalu di mana sinerjitas kerja di provinsi ini? Mengabaikan sinerjitas mengingatkan saya pada acara lomba ‘’habéséi kambé’’ yang digelarkan dalam Festival Budaya Isen Mulang baru-baru ini. ‘’Habéséi kambé’’ memperlihatkan du pendayung adu kuat.Yang satu berdayung ke haluan , yang lain ke arah buritan. Akhirnya tenggelam , paling tidak, tidak maju-maju. Habései kambé tidak lain dari ujud dari tindak kaburéng (dungu) jika menggunakan istilah Uluh Katingan.Tidak bersinerji dalam pekerjaan, apa bedanya dengan pertunjukan ‘’habéséi kambé?’’.Tapi ‘’habéséi kambé’’ masih merupkan praktek jamak di provinsi ini. Baru-baru ini saya berurusan dengan seorang pelaksana tekhnis yang berani menolak ajakan rapat dari kepala dinasnya dengn alasan tak jelas. Jika benar demikian, lalu quo vadis Pelatihan Mediator ini? Jika benar uraian di atas, boleh jadi Pelatihan Mediator untuk mencetak kandidat peredam dan pendamai sengketa, justru menyemai sengketa. Alangkah tidak indah dan tidak cendikianya.

 

Lalu,apa yang mau saya katakan? Sederhana saja: Pemberdayaan dan pembangunan memerlukan sinerjitas, tidak meremehkan apalagi memandang rakyat bodoh dan tidak cendikia karena tidak mempunyai gelar sarjana. Di negeri ini jika meminjam pendapat Mahfud M.D, Ketua Mahkamah Konstitusi, miskin cendikiawan, yang banyak dalah pemegang kertas ijazah. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa untuk Kalteng yang diperlukan adalah penguatan Masyarakat Adat sebagai pengelola kepentingan mereka, sekaligus sebagai pengawas sosial, mengorgnisasi rakyat agar mereka mempunyai daya tawar sepadan, kata-kata mereka didengar dan mempunyai daya paksa, tidak menjadi obyek tapi subyek, menjadi tuan atas nasib mereka sendiri, menjadi kapten jiwa mereka. Sekarang hubungan antara rakyat dan negara sangat timpang. Pelatihan akan lebih berguna dilakukan dengan orientasi begini, bukan memperkuat kekuasaan,bukan diselenggarakan dengan pendekatan elitis tapi ke bawah dan bersandar pada masyarakat luas, memberi peluang kepada masyarakat untuk memecahkan masalah mereka sendiri sesuai budaya mereka. Sertifikat Mahkamah Agung diletakkan pada Nomor  101. Daripada Pelatihan Elitis barangkali lebih mendesak dibangun Institut Sekolah Damang.Mungkin lebih membumi dan menjngkau jauh (lihat: ‘’Perlu Adanya Institut Sekolah Damang’’ dan artikel-artikel lain tentang Masyarakat Adat , in:jurnaltoddoppuli.wordpress.com). Di samping itu memecahkan soal mulai dari akarny yaitu pilihan poltik. Sebab sengketa, sering terjadi sebagai akibat dari suatu pilihan politik. Dengan cara ini maka penanganan soal segket tidak bersifat tambal sulam dan lebih bersift preventif daripad mengekor peristiwa.

 

Sekali pun kata-kata ini bernasib tetesan air  menguap ditelan terik atau pasir yang dominan, tapi saya sudah mengatakan apa yang mau saya katakan. Tetesan air yang menguap adalah nasib rakyat kecil dan yang lemah. Tapi rakyat kecil adalah mayoritas dan mayoritas ini bisa menjadi samudra di mana badai menggulung tak tertahan seperti dikatakan oleh penyair D.Zawawi Imronn dalam antologi puisinya ‘’Berlayar Di Pamor Badik’: ‘Badik yang tidur akan bangun/Hanya menunggu Sangkakala’’ karena ‘’Embun hari esok /akan sanggup /melidahkan deburan ombak’’. Bukankah ini orientasi yang seniscayanya?***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

DARI PENDA KATAPI 1920-AN KE DIALOG BUDAYA JULI 2011

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

DARI PENDA KATAPI 1920-AN KE DIALOG BUDAYA JULI 2011

 

Proses panjang berliku, tentu tidak secepat keinginan, di isi dengan diskusi demi diskusi dengan rupa-rupa ambiangs (l’ambiance), akhirnya mengantar semua pihak sampai pada kesepktan untuk menyelenggarakan sebuah dialog budaya yang serius, bukan formalitas  sekedar menghabiskan anggaran. Pihak-pihak itu adalah para pekerja kebudayaan, organisator kebudayaan formal terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (dalam hal ini Kota Palangka Raya), anggota-anggota DPR, komunitas-komunitas sastra-seni, sanggar-sanggar dan individu yang terdapat di lingkup wilayah pemerintahan Kota Palangka Raya. Dialog Kebudayaan tingkat kota ini diputuskan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota akan diselenggarakan pada 14 Juli 2011 mendatang dengan tema pokok ‘’Memelihara dan Mengembangkan Eksistensi Budaya Dayak’’ dengan sub tema ‘’Benda Cagar Budaya Dan Pelestarian Lingkungan Hidup’’.Apa yang dilakukan oleh Disbudpar Kota ini semoga bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten bahkan provinsi.

 

Keinginan untuk menyelenggarakan Dialog Budaya begini sebenarnya sudah menjadi keinginan lama Gubernur Teras Narang.Bermula sejak ia menghidupkan kembali Taman Budaya yang telah dimatisurikan oleh Gubernur sebelumnya, dan setelah Gubernur melakukan kunjungan mendadak  terhadap Taman Budaya untuk melihat keadaaan, serta berdialog dengan Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya hampir setahun lalu. Keinginan ini secara nyata diulangi lagi oleh Gubernur melalui acara unik terencana (bukan spontan)ini ‘’Gubernur Hasupa Rakyat’’ dengan acara khusus ‘’Kebudayaan Dan Pariwisata Kalteng’’ pada 12 Mei 2011 di TVRI Kalteng. Melalui acara unik dengan tema spesifik ini, Teras menekankan arti penting kebudayaan dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan Kalteng, serta langkah-langkah kongkret yang niscaya dilakukan.

 

Acara-acara ini mungkin mendorong percepatan dan pemastian penyelenggaraan Dialog Budaya 14 Juli 2011. Tapi lepas dari apapun alasan yang melatarbelakangi pemastian dan percepatan dialog yang hampir setahun silam dirancangkan (bahkan untuk tingkat provinsi), prakarsa dan keputusan Kepala Disbudpar Kota, Trecy E. Anden merupakan keputusan yang patut disokong dan disambut gembira. Keputusan ini sangat positif dilihat dari kegunaan dan waktu dalam menjawab permasalahan budaya di Kalteng. Ia merupakan bentuk nyata dari upaya meneruskan apa yang telah dirintis oleh pemikir, inisitor dan organisator kebangkitan Dayak (bahkan bisa disebut Bapak Kebangkitan Dayak) Hausmann Baboe pada tahun 1929-an dengan Pakat Dajak-nya. Dengan segala syarat yang sangat terbatas, pada waktu itu Hausmann Baboe dan Angkatannya sudah menyelenggarakan Pertemuan Budaya Penda Katapi, khusus membicarakan masalah Bahasa Dayak.

 

Sesudah Temu Budaya Penda Katapi 1920-an, sejak berdirinya tahun 1957, boleh dikatakan tidak pernah menyelenggarakan Temu Budaya khusus mengimbangi temu-temu politik yang sering diselenggarakan pada berbagai tingkat.Hal yang menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan bidang yang sangat terabaikan, bahkan secara sederhana dinyatakan oleh sementara birokrat kebudayaan pada masa tertentu sebagai ‘’tidak penting, dan hanya menghambur-hamburkan dana’’ , semetara korupsi terus berlangsung karena dipandang sebagai lebih berguna, terutama untuk diri sendiri. Kegiatan kebudayaan sebagai bagian dari gerakan intelektualitas seperti yang dilakukan oleh angkatan Hausmann Baboe di bidang pers, kantor berita, temu budaya Penda Katapi, dan lain-lain, sebagai upaya memberikan dasar budaya dan intelektualitas yang kokoh bagi gerakan kebangkitan sadar dan terorganissi yang dilakukan melalui oleh Sarikat Dajak dan Pakat Dajak. Kebudayaan dan pencarian intelektualitas selalu mendahului, selamanya menyertai semua kegiatan kebangkitan. Tanpa kegiatan budaya dan pencarian intelektualitas, suatu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan tidak akan mencapai tujuannya yang hakiki. Bahkan bukan tidak mungkin, ia akan rontok di tengah jalan atu di awal langkah.

 

Kebudayaan dan pergulatan intelektualitas memang bergerak di ranah abstrak sebagaimana halnya dengan teori. Tapi praktek tanpa bimbingan teori akan membuat pelaku-pelaku praktek atau praktisi seperti berjalan di kegelapan, gampang goyah dan bahkan berkhianat. Tidak mampu menilai orang, tidak sanggup berterimakasih. Tidak buta aksara tapi tak bisa membaca, bisa berkata-kata tapi tak bisa berbahasa. Mengkhianati diri sendiri. Tidak bisa menghargai para pendahulu dan para pemimpi.

 

Melihat keadaan Kalteng sekarang, saya bertanya-tanya tentang tingkat intelektualitas dan tingkat kegelisahan intelektualitas di Kalteng.Jangan-jangan kecambah intelektualitas yang pernah disemai Hausmann Baboe dan dilanjutkan oleh Tjilik Riwut, sekarang rata dengan tanah. Bisakah pertanyaan ini dijadikan sebagai kaca melihat wajah jiwa diri kita, pada saat universitas-unversitas berobah menjadi kuil-kuil sepi dan ketika kita lebih mengangkat magisitas dibandingkan pengutamaan pecarian intelektualitas. Bisakah Kalteng diberdayakan dan dibangun dengan magisitas dan kemalasan bertanya? Yang saya khawatirkan, sekalipun terdapat 10 perguruan tinggi di Kalteng mereka bukannya menjadi tempat pematangan intelektualitas tapi membuat ilmu pengetahuan merosot jadi ‘’ilmu’’magis sehingga yang banyak adalah orang-orang penyandang gelar akademi tapi intelektual sebenarnya sangat minim.

 

Selama 57 tahun Kalteng berdiri, di provinsi tetangga Kalimantan Selatan, telah berkali-kali diselenggarakan Kongres Kebudayaan Banjar, mempertanyakan: Apakah kebudayaan Banjar itu? Bagaimana di Kalteng? Pernahkah Kalteng menyelenggarakan Kongres Kebudayaan mempertanyakan:Apakah kebudayaan Kalteng? Apakah kebudayaan Dayak? Apa bagaimana peran adat dan lembaga-lembaga adat? Bagaimana adat dan lembaga adat itu sekarang?Di mana dan bagaimana tempat budaya Dayak dalam kebudayaan Kalteng dan Indonesia? Kebudayaan apa dan yang bagaimana patut kita kembangkan sebagai dasar bagi pemberdayaan dan pembangunan Kalteng? Budaya yang bagaimana yang menjadi hambatan pemberdayaan dan pembangunan? Dan masih banyak lagi pertanyaan mendasar yangmungkin tidakpernah dipikirkan,apalagi diajukan yang membuat kita tak obah orang berjalan sambil tidur. Keadaan kanan-kiri, muka-belakang, dari muara hingga hulu, dari kota hingga ke kampung-kampung, saya sungguh khawatir bahwa keadaan kita secara kebudayaan dan intelektualitas  adalah keadaan orang berjalan sambil tidur.

 

Saya memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas sebenarnya bersangkut-paut dengan masalah ‘’manggatang utus’’, ‘’program Kalteng Pintar-Harati’’, ‘’Program Mamangun Tuntang Mahaga Léwu’’,program-program yang sesungguhnya bis disingkat menjadi ‘’Manggatang Utus” atau ‘’Kalteng Bermutu’’ atau ‘’Dayak Bermutu’’.  Yang saya khawatirkan bahwa secara riil yang individu-individu lakukan justru bertentangan dengan sari orientasi program-program itu. Jika benar demikian, maka masalah penting menentukan adalah soal pola pikir dan mentalitas. Dengan kata lain, masalah kebudayaan. Bagaimana bertarung untuk manggatang utus secara berbudaya.

 

Dialog Budaya, 14 Juli 2011 yang akan diselenggarakan oleh Disbudpar Kota, tentu tidak bisa menjawab semua persoalan di atas, soal-soal yang layak dibicarakan dalam suatu Kongres Kebudayaan Dayak atau Kalteng. Tapi Dialog Budaya Juli 2011 nanti setidaknya bisa menyepakati garis besar strategi pembangunan kebudayaan dan langkah-langkah mendesak nyata diikuti oleh pelaksanaannya. Hal ini sudah merupakan capaian sangat berarti sebagai langkah awal guna menjawab bukit barisan persoalan. Seperti ujar tetua Dayak: ‘’laya itah lépah!” (lengah kita musnah!).Bahaya ‘’itah lépah’’  mungkin terjadi jika Dialog Budaya Juli 2011 berakhir sama dengan Temu Budaya yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalteng beberapa waktu silam. Selin tidk menyentuh hakekat dan hasilnya entah diperlakukan sebagai apa.

 

Dialog Budaya Juli 2011 semoga merupakan suatu awal pula dari tumbuhnya kesadaran budaya dan kehidupan intelektualitas yang patut dimarakkan di provinsi ini, sebagai pelanjutan dari tradisi Angkatan Hausmann Baboe yang dengan .gagah menghadapi mata peluru maut balatentara fasis Jepang demi suatu nilai budaya, intelektualitas dan harkat anak manusia. Untuk menjadi anak manusia bermartabat, guna menarung segala duka dan nestapa, barangkali kita patut belajar dari Wacana were orang Bugis-Makassar yang mengatakan bahwa nasib bisa dirobah dengan percaya diri, sabar dan jujur untuk pacce (menjunjung sikap kemanusiaan yang tinggi, kerja keras dan rela berkorban). Wacana yang oleh penyair Inggris William Ernest Henley (23 Agustus 1849 –11 Juli 1903) diungkapkan dalam kata-kata: ‘’I am the master of my fate/I am the captain of my soul’’.Akulah tuan nasibku, akulah kapten jiwaku.Dalam sastra lisan Dayak wacana ini disebut ‘’rengan tingang nyanak jata (anak enggang putera-puteri naga).

 

Menjadi tuan nasib dan kapten jiwa adalah masalah kebudayaan. Pandangan dan sikap budaya yang selain bersifat individual juga berwatak kolektif. Siapakah tuan dan kapten nasib dan jiwa Kalteng?***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga KebudayanKalimantanTengah, Palangka Raya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELAJAR DARI MASA SILAM

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

 

BELAJAR DARI MASA SILAM

 

Sebanyak 18 dosen bidang hukum dan sosiologi dari 13 universitas di Indonesia diberangkatkan ke Universitas Leiden, Belanda, untuk mendalami hak-hak masyarakat adat. Keberangkatan mereka dibiayai oleh pemerintah Belanda melalui beasiswa StuNed (Studeren in Nederland).

“Pelatihan selama tiga minggu ini akan dilaksanakan di Van Vollehoven Institute, Universitas Leiden. Dan, agar pengetahuan yang mereka dapatkan ini bermanfaat, sekembalinya dari Belanda mereka akan melaksanakan lokakarya pengayaan modul hukum adat”, demikian dijelaskan oleh Direktur Nuffic Neso Indonesia Mark Bellen kepada Kompas.com (13 Maret 2011). Adapun universitas-universitas itu, antara lain Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Unika Satya Wacana, STAIN Pekalongan, UII Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Tanjungpura, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai Lampung, Universitas Bengkulu, Universitas Lampung, serta Universitas Sriwijaya.(Kompas.com, 15 Maret 2011).

Membaca berita ini, pesan yang tertinggal pada diri saya, yaitu bahwa untuk belajar tentang diri dn negeri sendiri pun akhirnya kita harus belajar ke negeri lain. Keadaan begini merupakan buah akumulasi dari sikap kita terhadap khazanah budaya sendiri, hasil dari kelalaian mempelajari diri dan negeri sendiri, buah dari sikap kita tentang arti kearsipan dan dokumentasi, produk dari penilaian kita terhadap budaya diri sendiri.Kita memandang budaya diri sendiri sebagai sesuatu yang kadaluwarsa, tidak tanggap zaman, tidak berguna, tidak modern. Sedangkan di lain pihak, pihak luar, terutama  untuk kepentingan penaklukan mereka, bukan untuk maksud damai dan kemanusiaan, dengan tekun mengkaji budaya dan keadaan negeri kita. Untuk memenangkanPerang Aceh misalnya, Belanda menugaskan Sonuck Hugronje untuk meneliti masyrakt Aceh dan Islam. Menggunakan hasil penelitian tersebut, pihak penjajah menetapkan dan menerapkan startegi dan taktik militer penaklukan baru sehingga akhirnya bisa memeangkan perang panjang da memakan sekian banyak korban termasuk para jenderal andalan mereka. Siasat demikianpun mereka terapkan di Kalimantan dengan menyelenggarakan yang disebut Perdamaian Damai Tumbang Anoi 1894. Pertemuan Tumbang Anoi yang berhasil meredam perlawanan rakyat Dayak terhadap Belanda, diselenggarakan setelah melakukan kajian antropologi, sosiologi dan psikhologi yang lama atas masyarakat Dayak.

Sejajar dengan kuatnya tradisi budaya lisan, kesadaran pengarsipan dan dokumentasi kitapun smpai sekarang masih sangat lemah. Kita belum menyadari bahwa arsip, dokumentasi, dan informasi merupakan kekuatan. Lemahnya kesadaran akan arti arsip dan dokumentasi petunjuk tentng lemahnya kesadaran sejarah. Sehingga untuk waktu panjang pengetahuan dan pengenalan sejarah diri sendiri tergntung pada orang luar, dalam hal ini pihak penjajah. Kita menjadi bangsa yang tidak punya sejarah. Sementara sejarah negeri sendiri yang disediakan kembali oleh pihak luar, tentu akan penuh reduksi dan distorsi. Reduksi dan distorsi yang menguntungkan pihak penyaji. Dengan sejarah inilah pikiran dan pengetahuan kita diolah dan digiring. Sehingga klaupun penjajahan fisik tidak dilangsungkan dalam bentuk lama, sejarah intelektual, secara roh kita tetap terjajah.  Sejarah dan kebudayaan menjadi salah satu alat penjajahan dan saranan mempertahankan penguasaan.

Dengan latar belakang demikian, tidklah mengherankan jika pusat arsip dan dokumentsi terbesar tentang Indonesia, termasuk hukum adat dan tentang adat-istiadat terdapat di mancanegara, khususnya di Negeri Belanda. Setelah Belanda bisa membeli dokumentasi tentang gerakan komunis di Indonesia dari salah satu universitas di Amerika Serikat, maka sejak itu Negeri Belanda merupakan tempat dokumentasi terlengkap tentang Indonesia. Kalau berkunjung ke Troepen Museum di Amsterdam, pengunjung akan secara kasat mata melihat betapa lengkapnya arsip dan dokumentasi mereka tentang Suku Dayak. Sapundu, sandung, pambak, rumah, blanga, senjata-senjata, patung-patung, sapundu, karuhei,sapuyung, tikar, dan lain-lain, dipamerkan dalam sebuah ruang besr yang khusus, barangkali tidak kalah kekayaannya dengan yang terdapat di Museum Balanga Palangka Raya. Sedangkan di Leiden dokumen-dokumen langka tentang Indonesia, termasuk tentng dayk tersimpan dan terawat baik.

Kesadaran budaya, sejarah dan pentingnya arsip serta dokumentasi inipun sampai sekarang masih belum menancap kokoh di pemahaman kita. Untuk beberapa dolar atu euros, kita masih dengan ringan hati menggergaji sapundu, membongkar pambak dan sandung, menjual barang-barang langka yang menjadi khazanah budaya kita.Celakanya masih ada birokrat tertentu yang berkilah membela kelalaian begini dengan pertanyaan: Apakah benda-benda itu memang termasuk barang-barang yang dilindungi oleh Undang-Undang? Dari segi bahasa, lemahnya kesadaran budaya kita, dicerminkan di Kalteng melalui kelemahan kita merawat berbagai bahasa besar seperti Bahasa Dayak Ngaju. Sudah menjadi pengetahuan dan kenyataan umum bahwa sesama Dayak sampai dalam keluarga , entitas masyarakat terkecil, tidak menggunakan bahasa Dayak sebagai bahasa sehari-hari tetapi Bahasa Indonesia atau Bahasa Banjar. Cerita bergambar (komik) yang disediakan untuk anak-anak bukan cerita-cerita lokal tetapi cerita dari Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain.Dengan demikian atas nama modernitas, globalisasi, sejak dini kita sudah mengasingkan anak-anak kita dari budaya kampung-halaman sendiri.Sehingga ketika mereka besar, mereka tumbuh dewasa dengan kebudayaan lain sehingga hanya Dayak tinggal pengakuan verbal tetap tidak lagi secara budaya. Paling-paling tampil mengenakan pakaian adat pada saat-saat seremonial. Mereka adalah Dayak verbal dan seremonial belaka. Bahkan dalam milis Dayak, saya pernah membaca sementara orang terdidik Dayak menyebut budaya Kaharingan sebagai ’’budaya setan’’. Apa bedanya pernyataan begini dari bentuk nyata Orang Dayak menggresi budayanya sendiri sambil di mulut menyebut diri Dayak? Apakah menjadi Indonesia, menjadi anak bumi mengandung pengertian budaya lokal harus dihancurkan? Apakah menjadi Dyak bertentangan dengan menjadi Indonesia dan anak manusia? Tidak menjadi Dayak, menjadi Jawa,Bugis, Batak, Madura, dan lain-lain tidak bertentangan dengan menjadi Indonesia dan menjadi anak manusia. Yang memusyrikkan, yang mengkafir-kafirkan,  yang menyetan-nyetankan budaya lokal ,cq.Kaharingan,saya kira justru pemhaman berkeindonesian dan berepublik mengalami defisit.

Di tingkat akademi, kesadaran budaya dan sejarah ini masih belum menggembirakan, lebih-lebih di Kalteng. Pemerintah Daerah  sudah mengelurkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Tapi apakah Fakultas-Fakultas Hukum baik dari Universitas Negeri maupun swasta menaruh perhatian khusus terhadap hukum adat? Ketika melakukan paparan di Seminar Nsaional Adat Dayak Kalimatan Tengah, Universitas Palangka Raya 4 Desember 2010, Hakim Agung Dr;H.Abdurrahman, SH.,MH sangat menyesalkan ketiadaan perhatian Fakultas Hukum di Palangka Raya, khususnya Universitas Palangka Raya, terhadap adat-istiadat dan hukum adat. Padahal keresahan di pedesaaan luas  Kalteng sekarang sangat erat kaitannya dengan hukum adat dan adat-istiadat.Perhatian yang defisit begini juga terjadi  terhadap bahasa dan budaya lokal. Jika demikian, di mana letak pengabdian masyarakat dari Universitas?

Sekalipun RI sudah menjelang 66 tahun merdeka secara formal, tapi dari segi perhatian akan budaya dan, sejarah lokal masih belum memperlihatkan perobahan berarti. Sedangkan dari sisi lain , pengiriman sebanyak 18 dosen bidang hukum dan sosiologi dari 13 universitas di Indonesia diberangkatkan ke Universitas Leiden, Belanda, ’’untuk mendalami hak-hak masyarakat adat’’, menunjukkan pengakuan akan pentingnya hukum adat, adat-istiadat dan hak-hak masyarakat. Terhadap hal ini, saya merasa sedikit aneh. Mengapa untuk mempelajari hak-hak masyarakat adat harus pertma-tama belajar ke mancanegara? Mengapa tidak pertama-tama melakukan penelitian lapangan yang intensif? Sebab hak-hak masyarakat adat aktual dan riil tidak terdapat di Leiden atau tempat-tempat lain di manca negara tetapi di sini, di negeri ini sendiri! Lain halnya jika mau mengkaji sejarah hukum adat, keadaan masyarakat adat zaman penajahan, sikap pemerintah.penjajahan terhadap masyarakat adat, peran masyarakat.adat dahulu. Apakah keluar negeri untk mendalami hak-hak masyarakat adat, di kalangan universitas terdapat keraguan akan hak-hak masyarakat adat yang digunakan sebagai landasan bertarung melawan penjarahan tanah oleh pegrusahan besar swasta dan pihak-pihak lain? Alangkah sedihnya jika dasar ini yang ingin dijadikan dasar belajar ke luar negeri. Mau ke mana universitas kita?

Keberangkatan sebanyak 18 dosen bidang hukum dan sosiologi dari 13 universitas di Indonesia diberangkatkan ke Universitas Leiden, Belanda, untuk mendalami hak-hak masyarakat adat, bisa juga dilihat sebagai teguran keras kepada kita  hari ini. Teguran keras yang mengatakan bahwa beginilah akibatnya jika orang memandang rendah budaya, sejarah,masalah kearsipan dan dokumentasi, nsib orang yang terbius oleh dugaan tentang yang disebut modernitas llu mengabaikan apa yang dimiliki sendiri, tidak mengkajinya, tidak mengarsipkannya , tidak mendokmentasikannya, tidk mengembangkannya. Ternyata kita hanyalah anak jajahan secara pola pikir dan mentalitas apabila kita tidak bisa belajar dari masa  silam. Pertanyan umum yang muncul dari keadan begini: Benarkah kita sudah bebas secara intelektualitas atau cukup pus dan  bangga dengan status sebagai catatan kaki  dari ’’dewa-dewa’’ asing?***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

 

 

 

 

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers