Archive for the ‘jurnal’ Category

MEMIMPIKAN PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN

Jurnal Toddopuli
(Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku)

Karakteristik « Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan », adalah ciri lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) bagi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, di samping sebagai kota pariswisata dan jasa.

Makna apa atau isi apa yang tersimpan dalam penetapan « kota pendidikan »? Sejauh ini saya masih belum mendapatkan uraiannya di media massa baik media cetak atau pun media elektronik.

Saya memahami ketetapan ini, pertama-tama sebagai suatu keinginan, sebuah cita-cita bagaimana supaya Kota Palangka Raya mempunyai tradisi, menciptakan tradisi akademi yang kuat, paling tidak untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Cita-cita menjadikan Palangka Raya sebagai « kota pendidikan », serta-merta mengingkatkan saya akan julukan umum kepada Yogyakarta sebagai « kota pelajar ». Julukan terhadap Yogyakarta yang demikian, bukanlah suatu otoproklamasi, dan bukan pula nama dari sebuah rancangan atau suatu cita-cita, tapi suatu ungkapan kenyataan. Berbeda dengan Palangka Raya yang dicita-citakan sebagai kota pendidikan. Cita-cita bukan kenyataan tapi sesuatu yang dituju, yang ingin diejawantahkan. Sarana pendidikan pun belum memadai. Laboraturium, perpustakaan dan kelengkapan-kelengkapan lain untuk sebuah universitas masih jauh dari memadai. Jumlah dan jenis sekolah dan perguruan tinggi juga masih jauh dari membanggakan jika dilihat dari Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang misalnya. Jurusan-jurusan yang sesuai dengan kepentingan daerah pun agaknya masih merupakan pekerjaan rumah yang jauh dari selesai dikerjakan. Justru karena keadaan demikian, maka menetapkan bahwa Palangka Raya sebagai “kota pendidikan”, saya kira adalah suatu cita-cita, sebuah program yang tanggap keadaan, bahkan niscaya. Dengan menetapkan Palangka Raya sebagai “kota jasa, kota pendidikan dan kota pariwisata”, orientasi pembangunan Palangka Raya pun menjadi lebih fokus. Jika cita-cita demikian dilaksanakan, maka dampaknya menjalar ke berbagai sektor seperti infrastruktur, penghijauan, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Cita-cita “Kota Palangka Raya adalah ayunan awal langkah menjadikan kota ini supaya memiliki tradisi akademi”, membangun kota untuk mempunyai tradisi akademi, yang sekarang belum dimilikinya.

REEVALUASI

Sebelum lebih jauh melangkah mewujudkan cita-cita “Palangka Raya Kota Pendidikan”, saya kira perlu melakukan reevaluasi atas praktek pendidikan kita sepanjang sejarah berdirinya provinsi. Sebab pendidikan, tentunya tidak lepas dari upaya memberdayakan dan membangun Kalimantan Tengah sebagai tempat hidup manusiawi bagi anak manusia. Untuk tujuan besar mulia ini, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal atau bermutu tidak sedikit. Penyediaan SDM demikian merupakan salah satu peran dunia pendidikan.

Yang saya maksudkan dengan SDM handal bermutu itu bukanlah hanya mereka yang memiliki keterampilan tekhnis tinggi sebab SDM handal bermutu itu memiliki empat unsure yang tak bisa dipisah-pisahkan yaitu: 1). Wawasan integral; 2). Keberpihakan manusiawi dengan rakyat sebagai poros keberpihakan; 3). Keterampilan tehnis ataukejuruan yang tinggi; 4). Pendirian yang teguh dalam mewujudkan wawasan integral; 5). Gaya kerja merakyat yang ulet tak kenal susah-payah mewujudkan wawasan integral merakyat itu yang berani berpikir dan bertindak. Dengan demikian, jika memahami bahwa yang dinamakan SDM sebatas mereka yang berpendidikan tinggi, saya kira, menyempitkan pengertian SDM yang diperlukan oleh Kalimantan Tengah. Memiliki keterampilan tekhnis tinggi setinggi apa pun, tanpa empat elemen lainnya yang niscaya dipunyai oleh SDM hanya membuat kita setingkat tukang ahli. Kita memerlukan tukang-tukang dan tukang ahli, tapi kita lebih memerlukan SDM. Tanpa lima unsur SDM di atas, tukang betapa pun ahlinya akan menjadi tukang tanpa nyawa, tak obah pilot pesawat B26 yang melempar bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tukang-tukang ahli yang mendampingi Orde Baru Soeharto hasilnya menempatkan Indonesia di ujung tanduk setelah Soeharto turun dari panggung kekuasaan. Anggota-anggota Légion Etrangère, Perancis, mempunyai keteramprilan tekhnis tinggi, tapi tidak lebih dari serdadu sewaan belaka yang menjadi serdadu untuk memburu uang dengan mengadaikan nyawa. Tak jauh berbeda dengan pembunuh bayaran. Untuk memberdayakan dan membangun, Kalimantan Tengah memerlukan SDM, lebih dari para tukang semata. Pembangunan berkelanjutan hanya bisa dilakukan atas dasar pemberdayaan dengan menggunakan tenaga-tenaga SDM. Diharapkan bahwa sekolah-sekolah, termasuk perguruan tinggi bisa menjadi sentra-sentra yang melahirkan pertama-tama tenaga SDM dan bukan tukang-tukang. Untuk kepentingan demikian, maka orientasi sekolah dan perguruan tinggi perlu ditinjau ulang. Agaknya sejauh ini, sekolah-sekolah kita berorientasi pada pembentukan tukang, bukan menjadi sentra-sentra yang melahirkan tenaga-tenaga SDM. Yang disebut SDM disempitkan pada pengertian tukang model robot. Jika menginginkan sekolah dan perguruan tinggi bisa menjadi sentara yang melahirkan SDM, maka kurikulum dan mata kuliah, barangkali, perlu dipelajari kembali. Sejarah filsafat, boleh jadi sejak dini dimasukkan ke dalam kurikulum. SDM bermutu tidak lepas dari ada tidaknya sekolah bermutu. Berapa banyaknya pun murid dan atau mahasiswa-mahasiswi yang diasuh di sekolah atau perguruan tinggi tak bermutu, aluninya pun tidak akan mampu tanggap menjawab tantangan daerah. Berapa pun banyak sekolah dan atau perguruan tinggi, jika tidak bermutu, juga tidak banyak artinya bagi pemberdayaan, pembangunan dan perkembangan maju daerah. Alumni sekolah atau perguruan tinggi di mana ijazah, gelar dan nilai diperjual-belikan, hanya akan menjejerkan tenaga-tenaga dengan gelar-gelar akademi tanpa makna. Dengan ini kita sampai pada persoalan sekolah yang bermutu. Gelar-gelar dan nilai-nilai buah perdagangan ini hanya menipu diri kita sendiri, gelar tanpa bobot dan apalagi kapasitas. Praktek jual-beli nilai, gelar dan mengeksploatasi mahasiswa-mahasiswi harus segera ditiadakan. Mutlak dihentikan. Tapi disamping itu, imbalan bagi para pengajar juga sebaliknya niscaya ditingkatkan. Tingkat imbalan para pengajar berkaitan erat dengan mutu pengajaran dan mutu universitas. Mengenai Sebagai contoh dan ilustrasi sekaligus, di sini saya ajukan apa yang saya alami waktu mencari pekerjaan sebagai pengajar di universitas di Bandung, Jawa Barat. Saya diterima di dua universitas besar terkemuka. Imbalannya ? Rp. 75.000, per jam. Kalau mengajar satu jam artinya dengan persiapan mengajar minimum satu jam, maka imbalan perjam akhirnya menjadi Rp.37,500,- perjam. Sebab mengajar satu jam sama dengan bekerja dua jam jika dihitung dengan waktu persiapan. Waktu persiapan menentukan kadar pengajaran. Ketika saya mengeluhkan imbalan demikian, pihak pimpinan universitas mengatakan bahwa saya harus usaha sendiri di luar mengajar untuk menambah penghasilan. Ditambahkan bahwa imbalan yang ditawarkan kepada saya sudah yang tertinggi. Entahlah. Hanya yang jelas, imbalan minim kepada para pengajar berbuntut lanjut, selain pada mutu pengajaran dan pelajaran, juga berdampak pada praktek-praktek yang tidak sehat di lingkungan universitas. Universitas, dunia pendidikan pun makin subur sebagai barang dagangan dan diperdagangkan, padahal pendidikan merupakan hak setiap warganegara.

MUTU SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Selain hal-hal di atas, faktor lain yang menentukan tingkat mutu sekolah dan atau perguruan tinggi adalah manajemen personil dan finansial. Sistem pengawasan terhadap kepala sekolah, rector dan disiplin para pengajar. Demikian juga mutu para pengajar, baik tingkat pengetahuan mau pun taraf tekhnik atau cara ajar-mengajar. Disamping itu, kelengkapan dan kemutakhiran buku-buku yang mengisi perpustakaan, tidak kurang pentingnya. Pernah saya dapatkan bahwa dari tingkat buku pegangan yang digunakan oleh universitas-universitas tertentu di tanahair, kalau mau jujur, sesungguhnya dilihat dari standar perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, tertinggal 50 tahun. Terdapat keadaan bahwa buku pegangan (text book) yang digunakan adalah buku pegangan yang dipakai oleh sang pengajar saat ia belajar di universitas. Dari standar ini saja, kita gampang melihat betapa buku pegangan itu sudah tertinggal.

Karena imbalan untuk pengajar tidak memadai untuk hidup, terjadi pula keadaan bahwa para mahasiswa-mahasiswi diwajibkan membeli diktat yang disusun oleh para pengajar. Jika tidak membeli diktat itu, para anak asuh dikenakan sangsi tidak lulus ujian. Sistem diktat, agaknya tidak mendorong para anak didik untuk aktif mencari bacaan acuan di disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Padahal sesungguhnya kuliah hanyalah pengantar singkat dan perangsang untuk memasuki dunia ilmu lebih jauh. Akan makin menggembirakan jika bacaan acuan para anak asuh makin luas, melampaui batas lingkup diktat yang disusun oleh para pengajar. Ilmuwan dan calon ilmuwan adalah pencari, adalah penanya yang tak jemu memburu jawab. Tapi bagaimana mendapatkan acuan lebih jauh dari diktat, jika isi perpustakaan universitas juga tidak memadai dan ketinggalan perkembangan? Ketika berkunjung ke perpustakaan UNPAR, saya sama sekali tidak tercengang kagum, sebaliknya merasa sedih, melihat jumlah buku yang mengisi rak-rak perpustakaan universitas utama di ibukota provinsi Kalimantan Tengah ini. Saya jadi bertanya-tanya, mengapa perpustakaan utama universitas utama ini menjadi sedemikian miskin? Ataukah barangkali buku-buku yang diperlukan para mahasiswa-mahasiswi disimpan di tempat lain ?

Ketinggalan ini, bermula juga dari penguasaan bahasa asing utama seperti bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Mandarin, Russia, dan lain-lain sehingga tergantung pada teks terjemahan. Teks terjemahan selamanya tertinggal perkembangan, belum lagi terjadi kesalahan tafsir dan kesalahan penterjemahan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjadi ilmuwan, seniscayanya menguasai paling tidak tiga bahasa asing utama.Makin banyak ia menguasai bahasa asing makin baik. Adakah hal demikian terjadi dan terdapat pada para pengajar dan mahasiswa-mahasiswi di provinsi ini?

Faktor-faktor di atas akan erat pula kaitannya pada mutu karya-karya ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar akademi. Terlalu berkelebihankah berharap jika skripsi-skripsi sebagai karya ilmiah di samping memahami keadaan masyarakat (jika itu di bidang ilmu-ilmu sosial), kemudian membantu kita untuk mengobah dan mendorong maju perkembangan masyarakat demi kehidupan menjadi manusiawi? Memahami keadaan dan hukum yang menguasai keadaan hanyalah salah satu tingkat pekerjaan akademi, karena tingkat berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengobah keadaan. Tidakkah seniscayanya sebuah skripsi juga ditakar dengan standar demikian?

Menjadikan Palangka Raya sebagai “kota pendidikan” barulah sebuah program rakasasa, sebuah cita-cita mulia, sebuah garis umum yang perinciannya masih menunggu pengolahan dan pengejawantahannya, terutama dari penyelenggara kekuasaan Kota yang telah menetapkan ciri-ciri Palangka Raya sebagai “kota jasa, kota pariwisata dan kota pendidikan”.***

Palangka Raya, 2009
JJ. Kusni

MIMPI PALANGKA RAYA KOTA WISATA

Jurnal Toddopuli
Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Ciri selanjutnya Palangka Raya oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sudah ditetapkan sebagai kota pendidikan, layanan dan pariwisata. Guna melaksanakan ciri-ciri Pemerintah Kota pada bulan Juli 2009 mendatang akan menyelenggarakan seminar mengenai pendidikan sedangkan untuk bidang pariwisata, melalui Dinas Pariwisata dan Budaya melakukan yang disebut sebagai “terobosan untuk meningkatkan sektor kepriwisataan” (Lihat: Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 10 Juni 2009).

Apakah yang disebut “terobosan-terobosan” itu? Kepala Bidang Pariwisata , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Anna Menur pada tanggal 9 Juni 2009 dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa salah satu yang disebut “terobosan” adalah “langkah membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis)”. Pokdarwis yang dibentuk ini nantinya berperan sebagai mediator antara penduduk setempat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam kaitan penetapan langkah pengembangan wisata. Selanjutnya Anna Menur mengatakan bahwa instansinya melakukan sosialisasi sadar wisata yang melibatkan kalangan pelajar dan penduduk setempat, agar mereka kian mengerti kehadiran dunia wisat bagi pengembangan wilayah, citra daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang disebut juga sebagai terobosan adalah “mengiventarisasi lokasi-lokasi di Kota Palangka Raya yang memiliki potensi wisata yang kemudian terus dikembangkan dan dipromosikan ke masyarakat luas. Kemudian dilakukan pula pendokumentasian potensi wisata tersebut kepada tim peneliti dari dalam mau pun luar negeri. Dalam upaya memajukan sektor pariwisata Palangka Raya itu telah pula dilakukan pertemuan dengan beberapa dinas dan badan pemerintahan terkait dengan sector kepariwisataan antara lain Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. Serta WWF.

Patung enggang di depan kompleks Gedung DPRD Palangka Raya (foto & dok. Andriani S. Kusni, 2009)

Patung enggang di depan kompleks Gedung DPRD Palangka Raya (foto & dok. Andriani S. Kusni, 2009)

Sejauh ini, Kota Palangka Raya mempunyai obyek-obyek wisata antara lain Taman Wisata Bukit Tangkiling, Danau Hantu, Arboretum Nyaru Menteng dan Pusat Reintroduksi Orang Utan, Danau Tahai, Taman Gaul, Taman Wisata Bukit Kumkum, Rumah Makan Kampung Laut, serta Sentra Kuliner Jalan Yos Sudarso.

BENARKAH SUATU TEROBOSAN?

Pertanyaan berikutnya: Apakah yang disebut oleh Anna Menur di atas benar-benar merupakan suatu terobosan efektif untuk mengembangkan pariwisata?

Saya kira, tujuan utama dengan menetapkan pariwisata sebagai salah satu ciri utama dari tiga cirri baru i Palangka Raya, tidak lain dari bagaimana agar pariwisata tumbuh berkembang di Palangka Raya. Apakah Pokdarwis secara tekhnis akan efektif dan tanggap menjawab pertanyaan dan bisa mengantar Palangka Raya mencapai tujuan, mewujudkan salah satu cirinya: Kota Pariwisata? Tujuan pengadaan Pokdarwis disebut sebagai “mediator antara penduduk setempat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam kaitan penetapan langkah pengembangan potensi wisata”. Perumusan yang tidak jelas, untuk tidak mengatakannya rancu. Sumir. Dari perumusan di atas seakan-akan penduduk merupakan kendala pengembangan parawisata sehingga Pemda perlu kepanjangan tangan alias mediator untuk menyadarkan penduduk akan arti pariwisata. Saya kira permasalahan kunci tidak terletak pada sikap penduduk, tetapi pada terutama dan pertama pada prasarana yang menopang pariwisata. Prasarana itu antara lain: fasilitas infrastruktur, kemudahan transpor untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain (antar kota, antar pulau dan dalam kota itu sendiri), hotel-hotel atau penginapan yang bersih, rapi, indah, khas dan nyaman, tarif masuk akal (reasonable), pelayanan yang simpatik, kemudahan komunikasi, kemudahan menukarkan uang-uang asing (euro, dollar, yen, renminbi, pound sterling,dan lain-lain ke rupiah (money changer), ketersediaan tidaknya tontonan (etertainment), kolam renang, eksotisme, toko-toko souvenir, pemandu wisata, kapal persiar menjelajah sungai, layanan formalitas legal, penguasaan bahasa asing, tatakrama, ketepatan mengatur acara atau program, tempat-tempat wisata yang terolah, terurus dan indah-unik (seperti sandung, pambak, upacara-upacara adat), penyediaan peta Kalimantan Tengah, peta Palangka Raya, museum-museum, brosur-brosur informatif, buku-buku pandu turistik, dan lain-lain yang menggampangkan, disukai serta diperlukan oleh para wisatawan selama berlibur di Kalimantan Tengah. Promosi dengan berbagai cara di dalam dan di luar negeri.

Saya mempertanyakan: Apakah hubungan Pokdarwis dengan kesemua hal yang merupakan keperluan mendasar wisatawan tersebut? Jika tidak ada atau kurang ada maka Pokdarwis dari suatu badan tidak berguna, dan merupakan badan baru percuma, tidak mempunyai dasar eksistensi yang logis, dilihat dari segi pengembangan pariwisata. Kursus-kursus bahasa asing atau pendidikan tentang turisme dan pemandu, barangkali lebih masuk akal diselenggarakan. Sasaran pengembangan parawisata adalah wisatawan luar dan dalam negeri. Bagaimana mereka bisa datang sebanyak-banyaknya ke kampung-halaman kita. Penduduk bukanlah sasaran pengembangan pariwisata dan pihak yang termasuk diuntungkan oleh pariwisata. Untuk promosi ke luar Kalimantan Tengah, apakah Bidang Pariwisata dan Dinas Kebudayaan &Pariwisata sendiri tidak mampu menanganinya sehingga harus membentuk lembaga pembantu baru? Kalau demikian, lalu di mana letak prinsip “administrasi sederhana dan bermutu” itu?

Pencantuman hal-hal di atas, sekaligus saya ketengahkan sebagai pertanyaan kepada Pemda dan Pemkot, apakah keduanya sudah memiliki syarat-syarat demikian? Saya tidak yakin, bahwa syarat-syarat demikian untuk mengembangkan pariwisata di Kalimantan Tengah pun ditentukan juga oleh Jakarta seperti halnya dengan pengadaan sumber tanaga listrik di Kalimantan Tengah atau perencanaan tata-ruang dan wilayah.

Purnama di kota Palangka Raya (foto & dok. Andriani S. Kusni, 2009)

Purnama di kota Palangka Raya (foto & dok. Andriani S. Kusni, 2009)

Saya kira, apa yang saya ketengahkan di atas padan dengan yang diharapkan oleh para wisatawan dari Eropa Barat dan berbagai negeri lainnya. Permasalahan pengembangan parawisata di Kalimantan Tengah, saya kira, kontradiksi pokoknya terletak pada kemampuan kita menyiapkan kelengkapan-kelengkapan penunjang parawisata itu lebih dahulu sehingga obyek wisata pontensial yang kita miliki benar-benar terwujud. Berobah dari yang potensial menjadi substansial. Real!

SENTRA KEBUDAYAAN PALANGKA RAYA

Hal penting lain yang saya rasa perlu pada saat kita ingin menjadikan Palangka Raya sebagai kota yang turistik, adalah penyediaan tempat pertunjukan terpusat. Katakanlah tempat ini sebagai « kampung seniman », « kampung pertunjukan » atau apa saja. Tapi apa pun namanya sentra ini, ia seniscayanya merupakan sentra pergelaran segala bentuk sastra-seni yang KHAS Kalimantan Tengah. Sentra ini dilengkapi dengan panggung-panggung pertunjukan (baik terbuka mau pun yang tertutup), bioskop, tempat makan dan minum yang sekaligus merupakan tempat para pengunjung berdiskusi santai, bersuasana rindang, tempat pameran, tokobuku, gampang dicapai pengunjung. Saya juga sedang membayangkan di sentra ini ada sebuah sekolah kesenian yang menyiapkan kandidat-kandidat seniman berwacana bagi Kalimantan Tengah. Sentra ini pun dengan demikian merupakan sentra kreativitas, sentra pemikiran dan ide.

Saya serasa pasti, para wisatawan yang datang ke Palangka Raya, mrngisi acara malam mereka di sentra ini sambil bersantai atau manasai. Manasai lebih sesuai dengan ciri Kalimantan Tengah daripada dangdut. Manasai lebih mempunyai warna lokalnya daripada dangdut atau lagu-lagu pop Barat. Wisatawan datang ke Kalimantan Tengah bukan untuk melihat budaya Barat atau daerah lain, tapi melihat budaya Kalimantan Tengah.

Acara-acara dan kegiatan sastra-seni di Sentra Budaya ini akan dijamin pengisiannya oleh grup-grup sastra-seni, sanggar-sanggar dan Dewan Kesenian Palangka Raya. Dalam konteks ini maka pengaktivan kembali dan penataan ulang Dewan Kesenian Palangka Raya sesuai dengan ciri Palangka Raya sebagai kota wisata merupakan keniscayaan obyektif. Pengkativan kembali dan penataan ulang Dewan Kesenian Palangka Raya, juga merupakan bentuk persiapan internal dalam kerangka mengejawantahkan mimpi Palangka Raya :Kota Wisata. Provinsi Kalimantan Tengah dan Palangka Raya pun seperti halnya dengan kemerdekaan pada awal mulanya juga sebuah mimpi.

Apakah juga saya sedang bermimpi ? Ya, saya memang sedang bermimpi.Tapi apa salahnya bermimpi jika kita ternyata memang tidak berkelebihan mimpi, malah miskin mimpi. Kalau pun mimpi itu ada, mimpi mimpi yang berseliweran mengisi penjuru, adalah mimpi-mimpi miskin dan kerdil di bawah langit bau apak korupsi dan politik uang yang memiskinkan mimpi dan melahirkan mimpi-mimpi miskin.***

Palangka Raya, 2009
JJ. Kusni

SAMPAH

Truk pengangkut sampah di kota Palangka Raya (Dok. Andriani S. Kusni)

Truk pengangkut sampah di kota Palangka Raya (Dok. Andriani S. Kusni)

Jurnal Toddopuli
(Cerita Untuk Anak-Anak)

Sampah dan pembuangan sampah di bagian mana dunia pun merupakan persoalan besar bagi penduduk dan lebih-lebih penyelenggara kekuasaan politik bertanggung jawab terhadap kehidupan kota. Berton-ton sampah saban hari memerlukan penanganan:bagaimana dibuang dan di mana ia dibuang.

Sejak masa bocah, sampai menjadi kakek dari entah berapa cucu, ketika kembali ke Kasongan, kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, saban turun ke tepian atau pelabuhan klotok, masih saja saya menyaksikan penduduk dengan tenang tanpa beban, saban siang dan malam membuang sampah di sungai. Sungai masih menjadi tong sampah entah berapa ton jumlahnya. Sampah-sampah itu nampak menyangkut di ti tiang-tiang pelabuhan dan tepian menyuguhkan pemandangan yang sangat tidak nyaman. Sementara air sungai menjadi keperluan vital bagi kehidupan penduduk. Sekali pun demikian, saya masih belum melihat adanya perhatian dan kesadaran publik untuk menjaga kebersihan sungai dan airnya. Atau barangkali karena belum ada alternatif serta pendidikan serta penyadaran mengenai hal ini. Sedangkan keperluan air bersih yang merupakan keperluan dasar penduduk makin urgen. Air dimonopoli dan diperdagangkan.

Kiri-kanan jalan, entah besar atau kecil pun ditaburi oleh rupa-rupa jenis barang yang menjadi sampah. Saat kendaraan roda empat berlari kencang, penumpang di dalam kendaraan itu dengan tenangnya melemparkan botol-botol minuman atau apa saja yang sudah tidak mereka pakai ke jalan. Bahkan dan apalagi di kawasan yang obyek wisata. Keadaan begini pun barangkali karena memang tidak diberikan alternatif di mana tempat membuang sampah yang seniscayanya.

Setelah makan sebiji dua buah pisang atau ketika botol minumannya habis, Ann selalu memegang kulit pisang atau botol aquanya menunggu sampai ke tempat pembuangan sampah publik. Makin jauh kami berjalan, tempat yang dicari tidak juga didapat. Dengan berat hati, Ann menaruh kulit pisang dan botol aqua yang sudah kosong itu dipinggir jalan, sambil mengeluh: “Bagaimana sih, kota ini? Tempat membuang sampah public pun tidak ada”. Mendengar keluar demikian, saya hanya berkata setengah bergumam: “Inilah Indonesiamu, Indonesia kita”.

Salah satu tempat pembuangan sampah di Jalan Kinibalu, dekat Bundaran Besar, di tengah kota Palangka Raya, ibukota provinsi Kalimantan Tengah yang secara otoproklamasi disebut “Kota Cantik”(Foto & Dok. JJ. Kusni & Andriani S. Kusni, 2009)

Bersamaan dengan gumam demikian, kenangan saya melayang ke Seoul atau Paris yang pernah saya kunjungi dan diami untuk jangka waktu tidak pendek. Ah, mungkin kau akan berkata: “Perbandinganmu salah, jika kau mengambil dua kota itu sebagai contoh. Indonesia adalah Indonesia”. O, mengapa kita tidak boleh mengambil kedua kita itu sebagai contoh dan perbandingan? Mengapa kita mengambil ukuran kebersiahan kota dengan standar rendah? Apa gerangan salahnya mempunyai sebuah kota yang bersih? Mengapa kita mesti bertahan dengan kekotoran dan hidup di tengah kekotoran dan bau apak-anyir sampah?

Saya memang seorang perokok sejak lama, sejak saya bekerja di pedesaan Jawa selama bertahun-tahun. Tingkat merokok saya menjadi meningkat ketika berada di tengah Perang Viêt Nam Melawan Agresi Amerika Serikat hingga perang itu selesai. Ketika batang rokok saya sudah tak mungkin lagi dihisap, saya mencoba mencari tempat pembuangan sampah. Bersihnya jalan-jalan Seoul membuat saya malu sendiri untuk membuang puntung rokok saya seenak hati. Saya harus menggenggam puntung rokok itu sampai setelah beberapa meter berjalan menemui tempat pembuangan sampah yang ditempelkan dekat sebatang pohon besar dan rindang.

Kejadian lain, saya alami ketika mengikuti unjuk rasa besar, barangkali sejuta orang paling sedikit. Pengunjuk rasa berkumpul di Stadion Olimpiade Seoul yang besar. Yang mengesankan dan masih teringat sampai sekarang yaitu apa yang saya saksikan setelah rapat raksasa berakhir. Semua peserta pengunjuk rasa dan rapat raksasa mengeluarkan kantong plastic dari saku mereka, lalu memungut dan memasukkan sampah ke dalam kantong plastic itu. Sehingga stadion raksasa tidak meninggalkan tanda-tanda sampah bekas rapat raksasa. Sementara ketika saya mengikuti beberapa rapat umum pemilihan legislatif di Alun-alun Kasongan, ibukota kabupaten Katingan, alun-alun di mana saya dan teman-teman bermain bola getah buatan sendiri, selama hampir seminggu, Alun-alun kecil itu masih bertebaran botol dan gelas aqua dan segala jenis sampah. Nampak pada saya betapa peserta pengunjuk rasa Korea Selatan memandang bahwa masalah kebersihan kota merupakan tanggungjawab mereka juga. Perasaan tanggungjawab itu ditopang oleh sarana pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah kota.

Sedang di Paris, kota di mana saya tinggal selama berdasawarsa, hampir saban 500 meter, pemerintah kotapraja menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah dari plastic dan yang dipungut oleh barisan “baju hijau” pembuangan sampah beberapa kali sehari. Jalan-jalan kota disapu dan disemprot dengan air tiga-empat kali sehari oleh barisan « baju hijau» ini. Kecuali itu truk-truk besar dan kendaraan kecil pengangkut sampah paling sedikit empat kali berkeliling memungut sampah yang diletakkan ditempat pembuangan sampah atau sampah-sampah yang dibungkus rapi dan diletakkan di tempat tertentu bernama « pouble ». Kereta-api di bawah tanah (metro) selain disampu dan disiram juga dipel oleh barisan “berbaju hijau” ini. Sementara di sungai Seine yang membelah kota dan dua tebingnya disambung oleh puluhan jembatan, sama sekali tidak nampak apungan sampah. Ombaknya putih diintai oleh camar-camar putih menyertai kapal pesiar lalu-lalang penuh wisatawan mengelilingi Pulau St. Louis dibayangi oleh gedung-gedung bersejarah dan dikawal oleh entah berapa patung. Kade-kadenya menyerupai taman bersih di mana penduduk bersantai menimati matahari dan bulan segala musim bermain di sungai. Pasti saja, orang Paris tidak bisa membayangkan kotornya sungai-sungai Katingan atau Kahayan atau sungai Pejompongan atau Ciliwung yang bau apak tak obah peceran saja di Jakarta, pertanda kita masih belum bisa menghargai arti sungai dan air kita.

Seorang warga kota Palangka Raya sedang memilih barang-barang dari bak sampah (Foto & Dokumentasi Andriani S. Kusni, 2009)

Seorang warga kota Palangka Raya sedang memilih barang-barang dari bak sampah (Foto & Dokumentasi Andriani S. Kusni, 2009)

Hari mendung. Sesekali langit menurunkan rintik-rintik kecil membasahi dedaunan kota. Udara Palangka Raya yang biasanya sejak jam 9 :00 pagi sudah terasa terik menyengat, saat itu terasa nyaman. Seusai bertemu dengan DR. Sion, sekretaris Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) di kantornya berbentuk betang di kompleks Istana Istana Isen Mulang, saya dan Ann berjalan kaki sambil merekam gedung-gedung penting kota dan ornamen-ornamen yang kami anggap penting di kamera sederhana sebagai dokumentasi. Dokumentasi ini kami lakukan dengan keyakinan bahwa cepat atau lambat, Palangka Raya akan berobah wajah. Palangka Raya sebuah kota sedang berobah dan berkembang. Hotel-hotel mewah bertingkat mulai tumbuh.

Di jalan kami berjumpa dengan sebuah truk pengangkut sampah kota madya. Pekerja-pekerjanya sedang memungut daun-daun yang sudah disapu dan dionggokkan di pinggir jalan oleh pembersih jalan. Sebelumnya saya memang melihat ada grup tiga orang perempuan yang menyapu jalan dan mengonggokan daun-daun. Dari bahasa yang mereka gunakan dalam berdialog, saya tahu mereka berasal dari Jawa. Sejauh ini, saya tidak pernah mendengar ada penyapu jalan yang berbahasa Dayak Ngaju. Barangkali orang Dayak malu menjadi pembersih jalan kota karena dipandang kurang bergengsi dibandingkan dengan status pegawai negeri yang dipandang sebagai keberhasilan hidup. Ukuran “sudah jadi orang”.

Di Paris, para pembersih jalan pun umumnya terdiri dari para imigran atau orang Perancis berasal dari negeri lain. Pekerjaan kasar umumnya tidak dilakukan oleh orang Perancis « asli ». Pekerjaan pembersihan jalan di Paris dimasukkan ke jajaran pegawai negeri sipil, suatu pekerjaan yang stabil. Pentingnya pekerjaan pembersih kota ini nampak bahwa setiap mereka mogok menuntut kenaikan gaji atau perbaikan kondisi kerja, mereka tidak pernah kalah. Selalu mencapai tuntutan mereka. Mogok seminggu sudah terhitung pemogokan yang panjang.

Saya segera mendekati para pengangkut sampah, sedangkan Ann dengan gesit mengambil foto-foto dengan kamera digitalnya. Barangkali para pekerja pengangkut sampah ini menduga kami adalah pasangan wartawan yang sedang bertugas melakukan liputan, padahal kami tidak lain dari orang yang sedang belajar menulis. Ketika Ann sibuk mengambil foto-foto, saya bertanya kepada para pekerja yang menjawab dengan hangat dan ramah:

“Selamat siang, Pak. Bapak-bapak dari kotapraja ya, Pak?”

“Benar”.

“Ada berapa truk yang digunakan untuk mengangkut sampah begini?”

“Ada tiga”.

“Berapa kali sehari bapak-bapak berkeliling mengangkut sampah?”

“Sekali saja”.

“Ada berapa tim?”

“Dua. Tapi provinsi juga mempunyai tim sendiri. Mereka juga mengangkut sampah-sampah dari rumah-rumah keluarga-”.

“Ke mana sampah ini dibuang?”

“Di pal 14 jalan Tjilik Riwut. Masuk kira-kira satu kilomenter dari pinggir jalan raya ».

« Di apakan dan dibagaimanakan sampah-sampah itu ? »

“Ada yang ditumpuk begitu saja. Ada yang dijual untuk dijadikan kompos, ada yang didaur ulang”.

“Oo, ada juga yang didaur ulang?”Tanya saya.

“Ya”. Saya tidak mengejar interlukutor (lawan bicara) saya. Dalam hati saya hanya berkata: Saya harus ke tempat pembuangan sampah tersebut untuk membandingkan keterangan pembersih kota ini dengan kenyataan. Tapi jarak demikian, tidak mungkin saya lakukan dengan berjalan kaki. Benar, dibandingkan dengan 10 tahun lalu, dalam soal pembersihan kota Palangka Raya, memang nampak ada perkembangan maju walau pun belum maksimal. Maksimal jika ditakar dari sarana yang tersedia.

“Terimakasih Pak. Selamat bekerja”, ujarku sebelum berlalu, sambil menyalami pekerja pembersih kota itu . Interlukutor saya. Mereka memandang Ann dan saya melanjutkan berjalan kaki, kemudian meneruskan pekerjaan.

Sikap mereka dalam percakapan mengesankan saya. Mereka tidak memperlihatkan rasa malu melakukan pekerjaan sebagai pembersih kota, pengangkut sampah. Kesan ini nampak dari sorot mata mereka yang langsung mengarah ke mata saya. Berdiri tegap menghadapi saya. Berpose tenang ketika Ann memotret mereka. Mereka tidak merasa diri mereka sampah karena bekerja sebagai pengangkut sampah kota. Mereka menyukai pekerjaan mereka , bisa menghargai diri sendiri. Tidak merasakan bahwa mengangkut sampah kota menurunkan gengsi mereka sebagai anak manusia.***

Palangka Raya, 2009
Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

RAJA KESUNYIAN DIGODA KEJENUHAN

Jurnal Toddopuli
(Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku)

Pukul sebelas pagi Ann dan saya mengambil angkot yang di Palangka Raya disebut taksi untuk ke Perpustakaan Daerah yang terletak hanya beberapa ratus meter dari kantor Harian Dayak Pos. Harian Dayak Pos dan Perpustakaan boleh dikatakan menjadi tujuan rutin kami sejak kami mempunyai ruang tetap: Seni-Budaya, satu halaman penuh. Demikian juga Perpustakaan Daerah sejak kami berketetapan menulis bahan-bahan untuk muatan lokal berupa buku mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga SLTA. Suatu rencana dan pekerjaan besar. Rencana ini mendapat dorongan dari petinggi-petinggi Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Palangka Raya. Sejak lama beberapa lembaga-lembaga kebudayaan Dayak berbicara tentang muatan lokal dan pada tiap kongres atau rapat kerja mereka mencantumkan masalah muatan lokal ini di dalam resolusi-resolusi mereka. Tapi secara nyata, sampai sekarang, boleh dikatakan muatan lokal, yang dalam percakapan sehari-hari disebut mulok, masih merupakan muatan tanpa isi, hingga tetap kosong saja. Sementara sekolah-sekolah memerlukannya. Pengisian mulok jadinya merupakan hal yang mendesak penanganannya.

PENULISAN & PENELITIAN

Untuk keperluan ini, Ann memburu bahan-bahan. Mulai secara intensif belajar bahasa Dayak, membaca buku-buku tentang kebudayaan Dayak, mewawancarai orang-orang sambil mulai mengerjakan penulisan legenda, cerita-cerita sebagai bagian dari pembagian kerja di antara kami. Sedangkan saya sendiri, mulai menulis pelajaran Bahasa Dayak Ngaju. Penulisan dan penelitian tidak bisa dipisahkan di samping kemampuan tekhnis menulis. Di Perancis kemampuan menulis dan mengungkapkan diri ini dibina sejak dini. Sejak anak-anak di Sekolah Dasar, bahkan sejak di Taman Kanak-Kanak.

Ann SJK berpose di sapundu Monumen Nilai-Nilai Juang'45, Palangkaraya sebelum melakukan penelitian tentang muatan lokal (foto & dok. JJ. Kusni, 2009)

Ann SJK berpose di sapundu Monumen Nilai-Nilai Juang'45, Palangkaraya sebelum melakukan penelitian tentang muatan lokal (foto & dok. JJ. Kusni, 2009)

Saat Ann mengumpulkan bahan-bahan di Perpustakaan, saya keluar memfotokopie artikel-artikel yang saya perlukan yang kebetulan saya dapatkan waktu melihat-lihat deretan majalah-majalah yang diterbitkan di Palangka Raya. Salah-satu di antaranya adalah Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, majalah ilmiah terbitan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Palangka Raya. Dalam Volume 5, Nomor 1, Juni 2008, terdapat sebuah artikel berjudul “Novel “Gadis Pantai” Karya Pramoedya Ananta Toer: Analisis Struktural Lévi-Strauss” karya Suminto, dosen jurusan Tarbiyah program studi Tadris Bahasa Inggris di STAIN. Dibandingkan dengan HAPAKAT, Buletin Jurusan Sospol Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Palangka Raya (UNPAR) yang saya peroleh sebelumnya, secara bentuk dan isi, juga cara penulisan atau pun analisa, Jurnal Studi STAIN jauh lebih serius. Tulisan Suminto, benar merupakan sebuah kajian dan bukan sebuah resensi simplistis yang memuji dan mencela belaka. Tulisan Suminto ini, saya kira merupakan contoh baik tentang hubungan penulisan, penelitian dan studi.

Saya juga memfotokopie beberapa bagian dari buku “Kebudayaan Dayak. Aktualisasi Dan Transformasi” (LP3S, Institut of Dayakology Research and Development dan Penerbit Grasindo, Jakarta, 1994). Buku ini merupakan pilihan makalah yang disampaikan di Kongres Nasional Dayak 1992 di Pontianak. Institut of Dayakology Research and Development sekarang berobah nama dengan Institut Dayakology (ID). Untuk mempelajari kebudayaan Dayak, ID telah melakukan penelitian lebih dari 20 tahun terus-menerus sampai hari ini. Hasilnya mereka terbitkan dan mereka tawarkan ke sekolah-sekolah sebagai mulok. Cara kerja ID adalah salah satu metode nyata bagaimana mengisi mulok. Di seluruh Kalimantan, tidak ada lembaga lain yang mampu menyaingi ID.

Di Kalimantan Tengah beberapa lembaga telah didirikan dengan mengambil ID sebagai model. Sayangnya, lembaga-lembaga ini mati muda karena pertikaian internal tak teratasi yang dilahirkan oleh ulah-ulah egoistik. Merenungi keadaan demikian, saya kembali pada pola piker dan mentalitas Dayak yang semuanya merasa diri adalah “pangkalima”, “paling hebat”, merasa diri “semua maharaja dan tamanggung”, “saling hakayau kulae” (saling memotong kepala orang sesaudara) dan “kurang adanya rasa tolong-menolong dalam usaha mengangkat derajat hidup sesame sukunya” (Lihat: “Potret Sepuluh Tahun Keuskupan Palangka Raya, 2003:15).

Sambil kembali ke Gedung Deposit di mana arsip-arsip penelitian disimpan, saya mengambil beberapa foto gedung perpustakaan. Tiba-tiba saya melihat sebuah truk bertuliskan “Perpustakaan Keliling II”.

“Apa maksud “Perpustakaan Keliling”? tanyaku pada seorang lelaki berseragam pegyawai Perpustakaan, yang berdiri di samping saya sambil menghisap sebatang kretek Gudang Garam Internasional.

“O, itu. Kami memiliki dua kendaraan demikian pemberian dari Perpustakaan Nasional di Jakarta. Dengan kendaraan itu kami mengangkut buku-buku untuk sekolah-sekolah yang terletak jauh di pedalaman. Dari pemerintah daerah sendiri kami tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Dalam sebulan dengan kendaraan demikian, kami mengangkut buku-buku .Paling tidak empat kali sebulan”.

“Apakah buku-buku itu mereka beli?”

“Tidak. Kami hibahkan. Kau tahu daya beli orang kita, apalagi yang jauh di pedalaman”.

“Sejak kapan hal demikian dilakukan?”.

“Ya, sejak Perpustakaan ini didirikan pada tahun 1980an”. Saya membayangkan keadaan betapa sekolah-sekolah di pedalaman kekurangan buku-buku sebelum tahun tersebut. Saya pun membayangkan mutu sekolah tanpa buku, betapa orang-orang belajar di tengah kemiskinan dan kurang makan. “Kampungku. Demikianlah kampungku”, ujarku berkata sendiri di dalam hati. Daerah kaya-raya tapi tidak menikmati kekayaannya sendiri. Daerah kaya-raya tapi tetap terpuruk. Listrik pun tergantung pada daerah lain, sedangkan batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap di Jawa dan Bali, 94% datang dari Kalimantan Tengah. “Ironi”, ujar A. Teras Narang, selaku Gubernur Kalimantan Tengah.”Membangun pusat tenaga listrik sendiri pun harus menunggu Jakarta”.(Lihat:Harian Dayak Pos, 10 Juni 2009). Inilah otonomi malu-malu. Bagaimana bisa membangun jika listrik pun tergantung dari luar. Inilah buah Republik Indonesia membangun daerah dan bukannya daerah membangun dirinya sendiri. Keadaan begini barangkali, yang membuat seorang petinggi Seksi Kebudayaan dan Pariwisata, saat berkunjung ke tempat saya menginap, mengunakan istilah “Negara bagian Kalimantan Tengah” untuk menyebut Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara teman lain mengatakan: “Jangan dorong kami untuk melahirkan Borneo Merdeka”. Karena itu pula sejak lama saya melihat bahwa sumber separatisme itu terletak di Jakarta dan bukan di daerah-daerah.

Buku pelajaran merupakan barang mewah bagi sekolah-sekolah dan murid-murid. Kehidupan berat keluarga plus kekurangan buku pelajaran, apalagi yang zamani (up to date) turut menambah tingkat kekurangan minat baca.

Selesai pekerjaan di Perpustakaan Ann dan saya berjalan di tengah terik mencari angkot untuk makan dan kemudian kembali ke penginapan. Tanganku memegang puluhan nomor Harian Dayak Pos yang akan kubagi-bagikan besok pada seminar tentang “Motivasi Budaya Kewirausahawan Kalimantan Tengah” di hotel berbintang empat: Aquarius Boutique Hotel.

Sebuah taksi dengan huruf C dikacanya, berhenti. Dua orang perempuan setengah baya sudah ada di dalamnya. Yang seorang, perempuan Dayak.Ia membawa periuk besar dan sebuah bungkusan berat. Entah apa isinya. Yang seorang lagi, perempuan Banjar. Mula-mula keduanya berdiam diri saja ketika kami naik. Tapi ketika melihat Harian Dayak Pos di tanganku, perempuan Banjar itu mulai berbicara dengan bersemangat kepada perempuan Dayak.

Jalan Yos Sudarso, kawasan tempat-tempat makan dari berbagai pulau di Palangka Raya waktu malam (Foto & Dokumentasi Andriani S. Kusni)

MATERI MUATAN LOKAL

“Pelajaran bahasa Dayak memang perlu dan wajar bagi orang yang tinggal di Kalimantan Tengah”, ibu Banjar itu membuka percakapan. “Hanya repotnya, untuk mendapatkan bahan-bahan belajar Bahasa Dayak sangat sulit. Suatu hari anak saya menanyakan arti sebuah kata dalam bahasa Dayak yang ia dapatkan dalam muatan local di sekolah. Saya dan ayah anak juga tidak tahu. Mendapatkan kamus Dayak-Indonesia juga tidak gampang. Di toko-toko tidak dijual”.

“Lalu bagaimana ibu membantu anak ibu mendapatkan arti kata tersebut?”

“Saya minta ayah anak-anak menanyakan kepada teman-teman sekantornya”.

“Bagaimana sekolah menyediakan bahan-bahan muatan lokal itu di sekolah?”

“Tergantung pada prakarsa gurunya bagaimana supaya mulok bisa berlangsung”.

“Apa tidak ada buku pegangan untuk semua sekolah?”

“Nampaknya tidak ada, Pak”, ujar Ibu Banjar itu dalam bahasa Banjar.

Dari percakapan dalam taksi sepanjang perjalanan sebelum Ibu Banjar itu turun, saya bisa melihat serba sedikit keadaan mulok di sekolah-sekolah yang sejak hampir sepuluh tahun lebih dibicarakan dalam kongres-kongres, seminar-seminar dan rapat-rapat kerja lembaga-lembaga kebudayaan Dayak.

Apakah penyebabnya maka nampak seolah-olah kita hanya seorang NATO (No Action Taklk Only), hanya omong doang tak ada tindakan? Apakah kita kekurangan penulis dan prakarsa ataukah kedua-duanya? Jika kita melihat masalah mulok merupakan urusan Dinas Kebudayaan, dan juga Dinas Pendidikan, maka barangkali tanggungjawab dan prakarsa mereka banyak dituntut. Merekalah yang menentukan kebijakan di bidang mulok, di samping prakarsa dan tanggungjawab lembaga-lembaga sipil. Jika kedua lembaga resmi ini mempunyai kemauan politik dan prakarsa, maka masalah penulis yang kurang, barangkali bukan merupakan kendala untuk menyediakan bahan-bahan mulok.

“RAJA KESUNYIAN DIGODA KEJENUHAN”.

Selesai berbicara tentang kesulitannya mendapatkan bahan-bahan mulok untuk anaknya, Ibu Banjar itu mengemukakan masalah baru: Soal perpustakaan untuk anak-anak.

“Suami saya seorang pengajar di UNPAR”, ujarnya. “Dari suami, saya mengetahui minat baca mahasiswa-mahasiswi kita sangat rendah. Bagaimana kita bisa maju setara dengan orang lain, jika membaca pun malas dan hanya tergantung pada diktat sang dosen,” lanjut Ibu Banjar. “Mengerti arti pentingnya membaca, maka di rumah anak saya, saya dorong untuk rajin membaca. Tapi masalah berikutnya muncul, terutama pada saat libur panjang. Tinggal di rumah saja, sang anak akan jenuh. Untuk ke perpustakaan, ia juga bosan dan tidak betah jika duduk berlama-lama di depan meja. Di Banjarmasin ada perpustakaan lesehan, bahkan dengan bantal segala, disediakan untuk anak-anak. Di Palangka Raya hal demikian tidak ada. Karena itu, saya dan anak-anak saya sering ke Banjar jika mereka berlibur panjang”, lanjut Ibu Banjar tanpa bisa mengajukan solusi apa pun terhadap persoalan yang hadapi dengan anak-anaknya. Saya pun diam mendengar dengan cermat, tahu betapa banyaknya persoalan di provinsi kelahiran saya ini. Betapa kampung kelahiran saya ini, masih banyak tertinggal dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Toko buku pun sangat terbatas jumlahnya. Buku-buku yang tersedia, ragam dan jumlah judulnya juga tak seberapa dibandingkan dengan tuntutan zaman dan tuntutan keniscayaan pendidikan bermutu. Pada saat yang sama, sayap-sayap kenangan membawa saya kembali ke tokobuku-tokobuku Paris, terutama FNAC yang besar terdiri dari beberapa lantai di pusat kota. Di took buku FNAC itu, anak-anak nampak tengkurap dengan dua kaki menekuk ke atas, asyik menekuni buku-buku cerita untuk anak-anak seusia diri mereka. FNAC adalah sebuah took buku yang memadukan konsep bisnis dengan pelayanan budaya serta pendidikan dalam suasana santai dan bebas. Sedangkan Palangka Raya-ku, pelayanan untuk anak-anak, penyediaan tempat mereka bermain masih sangat kurang dan belum padan dengan tingkat penduduk anak-anak. Di Paris, anak-anak adalah “raja”, di Palangka Raya, barangkali mereka adalah raja yang kesunyian dan sering digoda kejenuhan. Acara televisi dan buku-buku cerita anak-anak yang dijual membuat mereka asing sejak dini dari kampung kelahiran.

Sampai di daerah perumah dosen UNPAR, Ibu Banjar itu berkata kepada Pak Sopir taksi: “Kiri, Pak”. Ibu Banjar itu pun turun sambil menyapa kami minta diri. Kami melanjutkan perjalanan ditemani persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh IbuBanjar itu dan bersarang di benak kami. Terik, gemuruh sepeda motor kencang bersama imaji pengendarannya bercampur dengan debu tanah berpasir putih di luar jendela. ***

Palangka Raya, 2009
Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

KULIAH? YA. MAHASISWA-MAHASISWI SUDAH MENUNGGU

Jurnal Toddopuli
(Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku)

Pukul sebelas siang hari ini, Ann dan saya berjanji untuk bertemu DR. Sidik R. Usop, MS, Kepala Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Palangka Raya (UNPAR) di kampus. Janji bertemu tersebut sebenarnya hanya untuk mengantarkan buku terbaru saya “Menoleh Silam Melirik Esok” yang diterbitkan oleh Penerbit Ultimus , Bandung, pada Februari 2009 lalu. DR. Sidik melalui sms-nya menyatakan ingin membeli buku tersebut. Kampus terletak tidak terlalu jauh dari tempat di mana kami menginap. Barangkali sekitar satu kilometer saja. Jarak lebih dari ini pun biasa kami tempuh dengan berjalan kaki. Karena itu Ann dan aku memutuskan berjalan kaki menuju kampus dengan persiapan pikiran bahwa boleh jadi kami akan berjalan lebih jauh lagi sebab harus mencari-cari tempat yang ditunjukkan oleh Sidik sebagai tempat bertemu.

Saya melihat sekelompok anak-anak muda duduk-duduk santai di sekitar kantor Mapala. Saya segera mendekati mereka untuk menanyakan di mana kantor jurusan ilmu politik. Setelah saling melihat sesama mereka, salah seorang menjawab: “Tidak tahu”, jawaban yang membuatku kecewa sebab merasa mustahil mahasiswa Unpar tidak mengetahui letak kantor jurusan yang kami cari. Sementara itu Ann sibuk dengan kamera digitalnya mengambil foto-foto tempat-tempat yang khas Dayak guna melengkapi dokumentasi tentang Dayak dan Kalimantan Tengah yang sedang kami rencanakan. Pendokumentasian begini sengaja kami lakukan karena sadar bahwa salah satu kelemahan kita adalah kurang tekun membuat dokumentasi.

JJ. Kusni sedang memberi kuliah umum kepada mahasiswa/i Fak. Sospol-Unpar (foto & dok. Andriani S. Kusni, 2009)

JJ. Kusni sedang memberi kuliah umum kepada mahasiswa/i Fak. Sospol-Unpar (foto & dok. Andriani S. Kusni, 2009)

Akhirnya setelah bertanya di sana-sini, kami berhasil mendapatkan tempat yang kami cari. Sidik masih mengajar dan kami dipersilahkan menunggu di sebuah ruang luas yang dilengkapi dengan bangku-bangku kayu panjang warna plitur. Kami memang dating lebih awal. Lebih baik datang lebih awal daripada terlambat dan menggunakan jam karet. Menunggu selalu tidak menyenangkan, apalagi menunggu orang yang datang tidak tepat waktu.

Begitu selesai memberi kuliah, Sidik kemudian keluar menemui kami. Menyapa kami ramah sambil mengulurkan tangan kepada Ann. Sebagai teman lama, kami berdua berpelukan. Hampir sepuluh tahun kami tidak berjumpa. Saya memperhatikannya dari ujung rambut hingga kaki. Sekarang ia nampak lebih tua, lebih gemuk, lebih tenang tapi tetap sederhana dan bersemangat seperti dahulu. Melihat wajahnya, yang mengenal Prof.MMA Usop MA, mantan rektor UNPAR, segera mengetahui bahwa ia adalah adiknya Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) itu, anggota DPD Pusat dan pernah mencalonkan diri menjadi gubernur Kalimantan Tengah bersaing dengan Drs. Asmawi A. Gani alm.

Kami, ia ajak masuk ke ruang di mana ia baru saja memberikan kuliah.

- “Saya baru memberikan kuliah Dayakologi”, ujarnya santai setelah kami mengambil tempat duduk masing-masing. Dari cahaya matanya, saya tahu ia girang dan bangga menyampaikan hal tersebut. Mendengar keterangan tersebut, saya mengulurkan tangan kepadanya.

- “Untuk apa?” , tanyanya heran.

- “Bah, untuk kuliah Dayakologi yang sudah kau berikan”. Ia menggenggam jari-jariku.

- “Saya memberikan kuliah Dayakologi itu dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Ngaju”, lanjut Sidik memberi keterangan.

Patung Batang Garing di depan kantor DRPD Palangka Raya (Foto & Dok: Andriani S. Kusni)

- “Sejak kapan kau memberikan mata kuliah Dayakologi di UNPAR ini?”, tanyaku tak kalah antusias.

- “Belum setahun. Tapi saya senang bahwa saya sudah memulainya”.

- “Saya kira, barangkali baru di UNPAR saja ada mata kuliah demikian”, komentarku menyertai kegirangan Sidik.

- “Saya kira nilai-nilai dan kearifan yang dimiliki oleh Dayak pantas disebut Dayakologi karena ia mempunyai nilai-nilai universal, apabila orang mau jujur”, tambah Sidik yang kata-katanya mengalir menjelaskan satu soal ke soal lain. Pernyataan di atas ia sertakan pembuktian-pembuktiannya.

- “Saya sangat menghargai prakarsa Pak Sidik”, ujarku. “Apalagi di tengah-tengah keadaan di mana kebudayaan Dayak sedang menghadapi krisis serius seperti sekarang ini. Siapa yang menyelamatkannya kalau bukan orang Dayak sendiri. Tapi kecuali itu, saya pun berpendapat barangkali ada baiknya jika kita melakukan studi perbandingan antara Dayakologi, Javanologi, Batakologi, Sundanolgi, Balinologi dan lain-lain sehingga kita bisa mengenal apa yang sama dan apa yang berbeda, apa keunggulan dan kekurangan mereka demi Indonesia dan republik sebagai suatu cita-cita serta program berbangsa, bernegeri dan bernegara. Perbandingan begini boleh jadi membantu kita untuk luput dari jeratan etnhonsentrisme”.

- “Saya berharap kau bisa bergabung dengan kami di UNPAR. Kau bisa menggunakan segala fasilitas yang kami punya untuk kegiatan-kegiatanmu”.

- “Terimakasih. Tentu saja saya menyambut ajakan ini dengan senang hati. Dan mengapa tidak, jurusan ini bisa menjadi sebuah sentra pengolah pemikiran yang kemudian bisa kita sumbangkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah”.

Mendengar ide demikian, dari cahaya matanya, saya tahu Sidik girang. Ia pun memanggil beberapa dosen lainnya untuk turut berbincang-bincang. Sebagian besar dari mereka yang diundangnya serta, ternyata sudah lama kukenal. Bahkan Katriani Puspita Ayu, M.A yang khusus diajak serta oleh Sidik ternyata adalah anak teman saya alm. Begitu melihat saya, Kariani berkata:

- “O, kau?”
– “Sudah kenal?”, Tanya Sidik.
– “Tentu saja. Saya mengenal Pak Kusni sejak lama. Ia adalah teman ayah saya ».
– “Di mana ayah dimakamkan?”, Tanya saya.
– “Di Kilometer 2,5”, jawab Katriani.
– “Saya harus ziarah ke sana”, tegasku.

Sidik membeli dua bukuku terbaru. Satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk perpustakaan fakultas. Merasa bahwa perbincangan santai sudah berlangsung cukup lama, Ann dan saya bersiap-siap minta diri. Hari pun makin siang. Melihat gelagat demikian, Sidik menyergapku, berkata:

-“Kau jangan pulang dulu. Mahasiswa-mahasiswa kami sudah siap menunggu kuliah umummu”. Tentu saja saya kaget karena samasekali tidak sedikit pun terlintas di kepalaku untuk memberi kuliah.

-“Apa? Memberi kuliah? Kuliah apa?”

-“Kuliah umum”.

-“Kapan?”

-“Sekarang!”

-“Saya sama sekali tidak siap. Pikiran dan fokus perhatianku ada di tempat lain ».

-« Tapi para mahasiswa sudah menunggumu. Kau omong apa saja yang kau mau. Pendeknya kau harus beri kuliah dan paling tidak menjumpai mereka”. Setelah berpikir sejenak, akhirnya saya menerima desakan memberi kuliah sekarang juga. Berlangsung kurang-lebih satu setengah jam, termasuk Tanya-jawab. Yang terpenting bagi saya, melalui yang disebut “kuliah umum” itu, seperti biasanya, saya mendapatkan banyak informasi tentang kedaan UNPAR, tentang masalah para mahasiswa-mahasiswi. Yang tidak kalah penting bahwa dari “kuliah umum” ini, saya memperoleh banyak pelajaran dari para anak muda. Seusai “kuliah umum”, Ann dan saya tidak juga segera pulang. Kami masih omong-omong dengan para mahasiswa-mahasiswi, yang saya usulkan guna mengorganisasi diri ke dalam kelompok-kelompok belajar kecil maksimum 8 orang setiap kelompok. Dengan mereka, Ann menawarkan program pelatihan menulis. Tawaran Ann disambut hangat. Tak lama kemudian, lalu suara deru sepeda motor demi sepeda motor para mahasiswa-mahasiswi terdengar menderu meninggalkan kampus dengan nyala di mata.

Tiba-tiba adalah sergapan waktu yang mendadak berada di luar jangkauan duga.***

Palangka Raya, 2009
JJ. Kusni

KONGRES RAKYAT KALIMANTAN TENGAH (KRKT) IV (Bag. 3-Selesai)

Jurnal Toddopuli

(Cerita Untuk Andriani S.Kusni & Anak-Anakku)

PERIODE KEBANGKITAN/PAKAT DAYAK (1926-1945)

Dalam periode ini terjadilah kian kuatnya resistensi terhadap Belanda sehingga tokoh-tokoh masyarakat Dayak pun terlibat kedalam gerakan-gerakan nasional/kemerdekaan, misalya keikutsertaan mereka dalam Kongres Pemuda di Surabaya, kegiatan-kegiatan budaya dan bahkan perlawanan fisik lainnya sampai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Merah Putih pertama kalinya dikibarkan di Kumai (1-9-’45), Pangkalan Bun (5-9-’45), Puruk Cahu (18-9-’45), dan kemudian disusul kota-kota penting lainnya di Kalteng. Demikianlah daerah Kalteng menjadi bagian integral dari RI.

PERIODE KEBANGKITA/PAKAT  DAYAK IV (1945-1957)

Semangat dan mimpi “mendirikan rumah orang Dayak” sementara it terus hidup dan berwujud dalam perjuangan menuntut daerah Kalteng ùejadi provinsi otonom tersendiri terpisah dari Kalsel.  Melalui perjuangan bersenjata Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS, 1953) dan disusul  dengan Kongres Rakyat Kalteng (KRKT I) yang pertama (2-5 Desember 1956) di Banjarmasin, pembentuk Provinsi Kalteng pun disetujui dan berwujud pada 1 Januari 1957 dengan SK Menteri Dalam Negeri RI No.UP: 34/41/24/1957.

Relief di Monumen Nilai-Nilai Juang 1945 di Depan Istana Isen Mulang Palangka Raya (Foto dan Dokumentasi Andriani S. Kusni, 2009).

PERIODE KEBANGKITAN/PAKAT DAYAK V (1957-2001)

Periode ini bercirikan sentralisasi dan marginalisasi terhadap daerah dan masyarakat, sehingga dibentuklah Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalteng (LMMDD-KT, 1993) yang kemudian bertepatan dengan HUT ke-35 Kalteng melaksanakan Peringatan Satu Abad Rapat Damai Tumbang Anoi, 1994, untuk “mengembangkan jatidiri, harkat dan martabat dengan penekanan pada kerukunan” (Usop, Konflik  Etnik di Kalteng, 2003). Bersamaan dengan Musyawarah Besar pertama LMMDD-KT diselenggarakan KRKT II di Palangka Raya pada 1998 untuk memperjuangkan “putera daerah” (“yang dikenal dan mengenal daerah dan masyarakatnya” sebagai pimpinan di daerah, pemekaran 8 kabupaten (sehingga menjadi 14 kabupaten/kota sebagaimana kenyataannya sekarang), dan kerukunan masyarkat multi-etnik.

PERIODE KEBANGKITAN/PAKAT DAYAK V (2001-)

Memasuki masa milenium baru (kebangkitan nilai-nilai moral), reformasi dan demokratisasi terus berjalan dan Indonesia pun mengalami berbagai masalah mendasar seiring dengan perkembangan global, baik di bidang politik, ekonomo, social, budaya serta pertahanan/keamanan dan keagamaan.

Masalah-masalah di bidang politik a.l.desentralisasi, pemekaran daerah,otonomi khusus, ekonomi: pemberantasan korupsi, ekonomi kapitalistik à<–  ekonomi rakyat, LH, SDA, sosial: marginalisasi, kemiskinan, ketertinggalan; budaya: pendidikan, integrasi nasional; Hankam:pendekatan kepulauan; agama: kerukunan antar umat beragama.

III. MASALAH-MASALAH¨POKOK

Topik-topik/masalah-masalah yang telah diperjuangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama teman-teman Kaukus Kalimantan selama hampir lima tahun ini dan dapat dibahas lebih lanjut oleh Kongres Rakyat Kalteng (KRKT) IV, antara lain ialah:

POLITIK:

  1. Pemekaran daerah: provinsi Kotawaringin Raya, Barito Raya, pemekaran kecamatan.
  2. RUU Pemda, Pilkada, Pemdes/Pemerintahan kecamatan; desa adat, masyarakat desa=masyarakat adat, RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat.
  3. Otsus Kalimantan (Pasal 25A:Kepulauan), Muresbang (kerjasama antar provinsi).
  4. RTRWP & hak-hak adat atas tanah, Pemerintahan Kecamatan.

EKONOMI:

  1. Pelabuhan Sigintung Kabupaten Seruyan, bukan Kumai di Kobar (JICA).
  2. Trans Kalimantan.
  3. Pusat Pertumbuhan Pasal 25A Wilayah Negara (kepulauan: Pulau Kalimantan) ekonomi kerakyatan (sila  ke-5 Pancasila).
  4. Ekonom kerakyatan: EkonomoPancasila (Prof. Mubyarto) berdasar silake-5 Pancasila; business social (Yunus) & bisnes nirlaba (Decker; wirausaha/ entrepreneurship), syariah,mikrokredit, dll.
  5. Pertanian/perkebunan menetap: revitalisasi perkebunan /pertanian, HTR/Hutan Kemasyarakatan (15 Ha).

Patung Monumen Nilai Juang 45 Di Depan Istana Isen Mulang Palangka Raya (Foto dan Dok. Andriani S. Kusni, 2009).

SOSIAL :

-         Hak-hak konstitusional masyarakat adat=masyarakat desa : perlindungan hukum dan pemberdayaan (11pasal UUD 45).

BUDAYA:

  1. Kebudayaan & pariwisata (eko-wisata, budaya)
  2. Pasal 24A (Wilayah Negara): 1). Budaya, 2). Ekologi, 3). Hankam, 4). Pusat pertumbuhan, 5). Otsus/pusat perumbuhan.

Masalah-masalah yang berkembang luas di masyarakat dewasa ini ialah: 1). terlalu banyak partai  (38) dalam Pemilu:bingung memilih, sembarang calon muncul , 2). Marginalisasi masyarakat petani/desa/adat oleh PBS  sawit dan tambang sebagai dampak pelaksanaan kebijakan investasi pemerintah, 3). Kerusakan LH, 4). Korupsi, 5). Mahasiswa menentang BHP Perguruan Tinggi, 6). Prasarana jalan rusak, 7).banjir, 8). RTRWP (desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi),9). Larangan pembakaran lahan dan ladang.

Demikianlah ikhtisar perjuangan kebangkitan Dayak dari periode ke periode yang diketengahkan oleh Panitia KRKT, registrasi masalah aktual yang akan dibahas di dalam Kongres. Tanpa memasuki masalah-masalah yang telah didaftar serta periodisasi sejarah kebangkitan Dayak dan sejak kapan Dayak disebut beradab, serta persoalan-persoalan lain yang muncul dari proposal ini, sepantasnya kami menyampaikan ucapan selamat berkongres. ***

Palangka Raya, 2009

Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

KONGRES RAKYAT KALIMANTAN TENGAH (KRKT)-IV (Bag. 2)

Jurnal Toddopuli

(Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku)

Lebih seabad  yang silam, 115 tahun yl diselenggarakanlah Rapat Dmai Tumbang Anoi 22 Mei 1894 di sebuah desa di Hulu Sungai Kahayan untuk menyelesaikan suatu masalah besar dalam perkembangan masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan. Rapat di di desa Tumbang Anoi itu terselenggara atas kesepakatan bersama pihak Belanda dan pihak Dayak dengan tujuan yang sama yaitu perdamaian di seluruhpulau: terbitnya peradaban di seluruh belantara Kalimantan.

Pihak masyarakat Dayak yang dwakili oleh para damang kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat Kalteng lainnya dalam rapat pendahuluan di Kuala Kapuas, menghendaki 1). Supaya ada damai antara suku-suku Dayak yang ketika itu masih saling kayau-mengayau (potong memotong kepala), rampok-merampok dan bunuh-membunuh serta budak-memperbudak satu sama lain; 2). Supaya ada aturan/adat untuk menyelesaikannya, dan 3). Supaya dengan adanya kerukunan dan perdamaian itu masyarakat Dayak dapat bersatu menghadapi perkembangan situasi kondisi.

Patung Enggang di Bundaran Burung Kecil Dekat Kantor Gubernur, Istana Isen Mulang (Foto & Dok.: Andriani S. Kusni, 2009).

Bagi pihak Belanda, kepentingannya pada waktu itu ialah 1).  Bagaimana zending atau misi keagamaan Kristen dapat melakukan kegiatan dengan damai, 2). Bagaimana kegiatan pemerintahan colonial Belanda dapat berjalan setelah kerajaan/kesultanan  di Banjarmasin, di muara Sungai Barito, ditundukkan pada 1859, 3). Bagaimana agar resistensi masyarakat Dayak di pedalaman dapat ditanggulangi.

Demikianlah kepentingan-kepentingan yang saling berbeda dan malah saling berlawanan itu dapat disalurkan oleh kepentingan bersama yaitu perdamaian supaya matahari peradaban dapat terbit di belantara Pulau Kalimantan. Rapat Damai Tumbang Anoi yang diselenggarakan oleh Damang Batu itu – yang dihadiri oleh para kepala suku, kepala adapt dan tokoh-tokoh masyarakat dari seluruh pelosok pulau serta tokoh-tokoh pimpinan pemerintahan kolonial Belanda – mencapai hasil yang bersejarah bagi semua pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan berlawanan.

Rapat Damai tersebut menghasilkan 1). Penyelesaian 200-an perkara lebih secara hukum adat, 2). Menghentikan kayau mengayau (headhaunting),rampok merampok dan bunuh membunuh, serta 3). Memberlakukan hukum adat di kalangan masyarakat Dayak.

Dalam keadaan damai itu, ekspedisi lintas Kalimantan Nieuwenhuis Pontianak-Kapuas-Mahakam dapat berlangsung 1896 aman, penyebaran agama Kristen dan Islam pun berlangsung bersamaan waktu, walau pun diiringi oleh pertarungan kepentingan berbeda:penjajahan dan perlawanan terhadapnya.

II. LATARBELAKANG: DARI RAPAT DAMAI KE KONGRES RAKYAT

Periode Kebangkitan Pakat Dayak I (1862-1915).

Eksistensi dan perkembangan masyarakat Dayak Kalteng terkenal erat dan berbaur dengan Kalsel sejak adanya Kerajaan/Kesultanan Banjar sampai dengan Perang Banjar (1859-1862) yang berakhir dengan jatuhnya kesultanan ke tangan Belanda. Pengungsian sisa-sisa kekuatan perlawanan Banjar ke Barito membangkitkan solidaritas perlawanan masyarakat Dayak terhadap Belanda sehingga berlangsunglah apa yang disebut Perang Barito (1862-1915) yang berakhir dengan tertembaknya Gusti/”Sultan” Matseman, putera Pangeran (pahlawan nasional) Antasari, di Puruk Cahu. Situasi kondisi perlawanan itu berbaur pula dengan masuknya Islam sepanjang Sungai Barito.

Periode Kebangkitan/Pakat Dayak  II (1894-1926).

Perlawanan terhadap Belanda yang memperluas penjajahannya itu bergejolak juga di pedalaman alteng sementara Belanda bergerak menguasai daerah-daerahmuara sungai Kapuas dan Kahayan. Dalam situasi kondisi simultan dan berkesinambungan demikian muncullah kesepakatan dengan Belanda dalam rapatdi Kuala Kapuas untuk menyelenggarakan Rapat Damai Tumbang Anoidi hulu Sungai Kahayan (1894) sebagaimana diuraikan di ataas.

Hasil Anoi memperkuat perlawanan Dayak, sementara juga memperkuat penetrasi colonial Belanda dari segi budaya(termasuk zending/misi agama Kristen) dan politik. Arus sikon demikian memunculkan lahirnya organisasi Sarikat à Pakat Dayak (1926) yang menuntut adanya perwakilan Dayak dalam parlemen Volsraad di Batavia. ***

Palangka Raya, 2009

Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

(Bersambung…)

KONGRES RAKYAT KALIMANTAN TENGAH IV (Bag. 1)

Jurnal Toddopuli

(Cerita Untuk  Andriani S. Kusni & Anak-Anakku)

Berdasarkan hasil rapat  tanggal 5 Juni 2009, Badan Pekerja Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT), memutuskan bahwa KRKT Ke-IV akan diselenggarakan di Gedung Pertemuan Umum Tambun Bungai, Palangka Raya, pada  27-28 Juni 2009 mendatang. Tapi setelah mengetahui bahwa Majelis  Adat Dayak Nasional (MADN), di mana beberapa tokoh kunci KRKT juga terlibat di dalamnya, maka agaknya KRKT Ke-IV akan mengalami  pemunduruan waktu.Demikian keterangan yang saya peroleh ketika berjumpa Prof.KMA. M.Usup, M.A, selaku Ketua Badan Pekerja KRKT.

KRKT Ke-IV ini yang diselenggarakan masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun Ke-52 Kalimantan Tengah  bertujuan: “memberikan evluasi, arahan, dan saran kepada pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Pilpres 2009 dan Pilkada 2009 yad”. Selanjutnya pihak Panitia menjelaskan bahwa  “persidangan kali ini difokuskan pada masalah ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup dan budaya/adapt dalam menghadapi tantangan berupa kehadiran korporat/Perusahaan Besar Swasta (PBS), terutama di bidang perkebunan dan pertambangan serta hubungannya dengan lingkunganhidup dan hak-hak masyarakat lokal (desa dan adat).””Masalah ini menyangkut keseimbangan antara 3-P/Tri –P yaitu Profit (kuntungan, korporasi/PBS, investasi), Penduduk (population, masyarakat lokal) dan Planet (bumi/alam, lingkungan hidup, habitat), yang mengandung dilema pembangunan yang secara global, nasional dan daerah berwujud: korporasi/profit cenderung merugikan/meminggirkan/memarginalkan/merusak/memiskinkan masyarakat  dan lingkungan hidup sebagaimana kenyataannya di Kalteng/Kalimantan dan daerah-daerahlain”, tutur Panitia  lebih lanjut dalam siarannya, yang kemudian juga menulis bahwa : “Masalah ini merupakan ancaman/tantangan tidak hanya bagi masyarakat yang tergusur, tetapi juga bagi LH, Pemerintah Pusat dan Pemda serta PBS itu sendiri, karena menyangkut tanggungjawab sosial/moral (social/moral responsibility) pada rakyat dan  LH. Masyarakat yang terdesak menuntut keadilan, kebijakan nasional yang adil/berimbang, pelaksanaan regulasi/peraturan perundang-undangan secara konsekuen”.

Sapundu di Monumen Nilai Juang 1945 Di Depan Kantor Gubernur Kalteng yang disebut juga Istana Isen Mulang, Palangka Raya (Foto & Dok: Andriani S. Kusni — 2009)

Pertemuan KRKT ini juga memberikan waktu kepada “kampanye/sosialisasi oleh Tim Kampanye dari para calon-calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu disediakan waktu yang cukup”, lanjut siaran Panitia KRKT yang lebih memberi warna politik dari KRKT Ke-IV ini  dan menunjukkan bahwa KRKT adalah sebuah kendaraan politik tanpa mengambil bentuk partai politik, tapi lebih mendekati sebuah front persatuan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dengan mengacu pada pengalaman sejarah Pakat Dayak sejak 1862 ditandai oleh Perang Barito (1862-1915) sebagai Periode Pakat Dayak I.

Adanya sebuah organisasi front persatuan Dayak ini saya garis bawahi arti pentingnya mengingat sampai sekarang budaya « semua merasa tamanggung dan maharaja », “semua merasa diri pangkalima”,  « saling hakayau kulae” (saling memenggal kepala orang sesaudara) dalam dunia politik masih  berlangsung di kalangan orang Dayak. Sehingga ketika mereka saling rebutan makanan seperti dua ekor ayam jantan bersabung, pada saat itu, itik datang melahap-habis makanan yang diperebutkan itu. Dan makanan yang diperebutkan itu bernama kekuasaan, jabatan politik. Atau seusai mereka babak-belur bertikai, mereka menjadi tak berkutik pada saat Naga Banjar atau Harimau Jawa datang menerkam. Perangai ini oleh Tim Penyusun buku “Potret Sepuluh Tahun Keuskupan Palangka Raya” disimpulkan bahwa di kalangan orang Dayak itu “Kurang adanya rasa tolong-menolong dalam usaha mengangkat derajat hidup sesama sukunya” (2003:15).

Organisasi Front ini akan diperlemah apabila ia tidak bisa menangkis serangan perangai tersebut dan ada yang merasa diri sebagai rajadiraja dengan pola pikir dan mentalitas  paternalistik, padahal organisasi front persatuan ibarat banama, ia adalah

banama tingang bersama.

Relief Banama Tingang di Katedral Santa Maria Palangka Raya (Foto & Dok.: Andriani S. Kusni, 2009)

KRKT seperti juga halnya Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) selalu menyatakan diri sebagai kelanjutan dari organisasi Dayak yang bernama Pakat Dayak yang didirikan 1925. Karena itu secara otoproklamasi menyebut diri pula sebagai bagian dari Periode-Periode Kebangkitan Dayak. Untuk mengenal pandangan LMMDD-KTmengenai hal ini, berikut saya salin (tanpa diedit) apa yang mereka tulis dalam Proposal Kongres Rakyat Kalimantan Tengah IV (KRKT-IV) , sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Sejarah modern Kalteng berawal dari Rapat Damai Tumbang Anoi (1894) menandai perdamaian dan terbitnya peradaban ; disusul 31 tahun kemudian organisasi modern social, politik, pendidikan pertama, Pakat Dayak (1925); 31 tahun kemudian Kongres RakyatKalteng (KRT I) 1956 menghasilkan Provinsi Kalteng terpisah dari Kalsel; 42 tahun kemudian KRKT II 1998: pemekaran/penambahan 8 kabupaten sehingga menjadi 14  & putera daerah sebagai pimpinan “yang dikenal dan megenal daerah dan masyarakatnya”; tiga tahun kemudian KRKT III 2001: kebijakan penyelesaian konflik etnik 2001, dan tujuh tahun kemudianKRKT  IV 2008 menyorot masalah percepatan pembangunan Pulau Kalimantan termasuk Kalteng “secara terpadu dan  berkesinambungan”(integrated and sustainable development) terutama berkenaan dengan:

1). OTSUS Pulau Kalimantan, dalam rangka percepatan pembangunan regional (regional development) dan daerah sesuai dengan aspirasi MUSRENBANG Kalimantan dan Kaukus Kalimantan DPD berdasarkan Pasar 25 A (Wilayah Negara Kepulauan) UUD 45.

2). Pemekaran provinsi dan kabupaten/kecamatan, termasuk penguatan pemerintahan desa dan kecamatan agar masyarakat desa/adapt dapat dibela.

3). Ekonomi kerakyatan (pemberdayaan masyarakat marginal/masyarakat desa/adat berhadapan dengan ekonomi kapitalistik); revitalisasi pertanian/perkebunan, terkait dengan perencanaan tata ruang (RTRWP).

4). Kehidupan multikutltur, multi etnik: perlindungan terhadap masyarakat desa/ masyarakat adat.

5). Meningkatkan peran pendidikan:Kuliah Kerja Nyata (KKN), BHP pendidikan, penuntasan pendidikan 9 tahun, dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, Polittehnik, Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kerja (PUSDIKLAT) agar warga masyarakat dapat menciptakan/memperoleh lapangan kerja sesuai keterampilannya. **

Palangka Raya, 2009

Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

(Bersambung…)

MUATAN LOKAL: “REKE-REKEN JATUN”

Jurnal Toddopuli

(Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku)

Muatan lokal, dalam percakapan sehari-hari sering disingkat dengan mulok, maksudnya adalah materi-materi pelajaran dari daerah setempat yang diajarkan di sekolah-sekolah agar para siswa tidak lepas akar, mengenal budaya, sejarah dan bahasa di mana ia dilahirkan. Adanya mulok akan memperkokoh semangat keindonesiaan kita, diharapkan dengan demikian makin menghayati arti kemajemukan kita sebagai sebagai bangsa merupakan suatu kekayaan. Mulok juga memberikan basis budaya bagi anak didik yang kemudian menjadi bahasa mereka saat berdialog dengan budaya lain dari mana pun datangnya. Dialog yang akan kian memperkaya dan meningkatkan taraf  budaya pihak-pihak yang melakukan dialog itu.

Arti penting mulok ini sejak lama disadari juga oleh lembaga-lembaga kebudayaan lokal, termasuk pemerintah daerah (pemda) Kalimantan Tengah.  Beberapa konfrensi lembaga-lembaga kebudayaan tersebut selalu mencantumkan perlunya mulok dan penyediaan materi untuk mulok. Hasilnya? Sampai sekarang, resolusi-resolusi mengenai mulok tersebut tinggal kata-kata yang tertera di atas lembaran-lembara kertas dokumen yang kian menguning. Keperluan mulok sampai sekarang belum tersedia. “Reke-reken jatun” (dihitung-hitung tidak ada), jika menggunakan istilah Prof. Dr. Rusli Lutan, putera Pulau Telo yang sekarang masih bertugas di Jawa, diucapkannya kepada saya saat berjumpa di Palangka Raya, membicarakan berbagai soal kebudayaan dan pendidikan.

Tentu saja, untuk menarik perhatian dan sebagai himbuan, resolusi-resolusi tentang perlunya mulok memang berguna. Tapi jika kita ingin hal yang dihimbau itu terwujud dan menjadi kenyataan, niscayanya ada nampak upaya-upaya nyata terorganisasi pula untuk mengejawantahkannya. Kalau tidak, maka seribu tahun pun berlalu, himbauan itu akan tetap himbauan.

Buku sejarah penerjunan Pasukan Payung AURI Yang Pertama Kali Di bawah Nama Sandi MN 1001 (Foto Reproduksi & Dok. Andriani S. Kusni).

Dari segi pengejawantahan itulah, maka apa yang antara lain dilakukan oleh Nila Riwut dengan menutur ulang atau mengedit ulang serta menerbitkan tulisan-tulisan ayahnya Tjilik Riwut, menjadi sangat berharga dan bisa dijadikan bahan-bahan untuk mengisi mulok yang sampai sekarang masih berada dalam situasi kekurangan materi. Masalahnya, apakah materi-materi yang sudah tersedia itu, dan jumlahnya masih belum memadai, sudah pula membangkitkan prakarsa pihak-pihak terkait, cq. Dinas Pendidikan, untuk menjadikannya materi mulok? Prakarsa erat hubungannya dengan kejelian melihat persoalan. Kejelian berkaitan dengan komitmen dan tanggungjawab terhadap pekerjaan. Apabila sampai detik ini materi mulok  masih saja belum padan dengan keperluan, gampang diduga bahwa prakarsa, kejelian dan tanggungjawab itu masih belum mencapai tingkat maksimal.

Seandainya, prakarsa dan kejelian melihat soal serta tanggungjawab sudah maksimal niscayanya dengan dana yang tersedia sejak bertahun-tahun sudah dilakukan upaya-upaya pengadaan materi-materi yang kurang secara terorganisasi. Ada upaya mendorong penulisan-penulisan materi mulok seperti penulisan tatabahasa Dayak Ngaju, pengumpulan pepatah-pepatah, cerita-cerita rakyat, legenda-legenda, penulisan cerita-cerita baru dalam bahasa Dayak Ngaju, mengundang seniman-seniman lokal memberi pengajaran tentang karungut, deder, sansana kayau, suling balawung , mengundang para pejuang untuk menuturkan pengalaman perjuangan mereka, misalnya dalam mendirikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi mandiri, dan sebagainya, dan sebagainya.

Sampai sekarang, penulisan-penulisan yang bersifat sejarah, pengumpulan cerita-cerita rakyat, penyusunan kamus Dayak-Indonesia,  lebih banyak dilakukan oleh perorangan. Dan kemudian, sekali lagi karya-karya perorangan yang diterbitkan dengan usaha sendiri, entah diapakan dan digunakan untuk apa di provinsi yang materi muloknya masih tidak padan ini. Dalam hubungan ini usaha Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang sedang mengadakan lomba penulisan cerita rakyat Kalimantan Tengah, patut dihargai, walau pun untuk memadankan keperluan mulok dengan materi sekali dua kali lomba tentu tidak cukup. Perlu adanya upaya lebih sistematik lagi. Banyak sekali hal yang perlu dilakukan untuk menyediakan mulok – subyek yang sesungguhnya menyangkut jatidiri daerah, menyangkut peran kultur untuk memberdayakan dan membangun daerah.

Selain penyediaan bahan, kiranya penataran para pengajar untuk mulok ini perlu juga dipikirkan penyelenggaraannya. Pihak pengajar, perlu mengetahui benar apa yang diajarkannya dan bagaimana mengajar secara menarik. Seorang Dayak yang mengajar mulok, tidak serta-merta dan tidak ada jaminan mereka mengerti apa materi yang diajarkan, apalagi Dayak pada masa sekarang yang tidak sedikit sudah setengah terasing dari budaya mereka sendiri. Bahkan ada yang malu berbahasa Dayak, ada yang menyetan-nyetankan kebudayaan Dayak, seperti yang pernah saya dapatkan di milis. Pengajaran mulok, merupakan bagian dari upaya melestarikan, merevitalisasi serta membangun  kebudayaan, jati diri kita, baik sebagai sebuah etnik atau pun sebagai putera-puteri Indonesia.

Kalau sampai hari ini materi mulok « reke-reken jatun », apakah esok dan lusa keadaan « reke-reken jatun” ini masih berlangsung? Sehubungan dengan keadaan “reke-reken jatun” ini, untuk menutup “Jurnal” kali ini, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Tim Penyusun buku “Potret Sepuluh Tahun Keuskupan Palangka Raya” (2003:15-16), antara lain berbunyi:

“Bagi orang Dayak musuh yang dikenal hanyalah musuh yang menyerang secara fisik”. Artinya orang Dayak tidak menyadari adanya musuh dan serangan yang tidak fisik, seperti serangan dan musuh kebudayaan.

Selanjutnya Tim penyusun buku di atas menulis juga:

“Arus  globalisasi informasi dan komunikasi  yang dengan cepat masuk sampai ke pedesaan sangat mempengaruhi perilaku orang Dayak. Adegan-adegan kekerasan, pornografi yang ditamplkan dalam tayangan Televisi dan VCD menjadi santapan di waktu senggang yang  menimbulkan masalah baru yaitu masalah kemerosotan moral dan kriminalitas  di kalangan orang Dayak yang sebelumnya masalah ini sangat ditabukan.

Sebenarnya orang Dayak sendiri belum  siap mengkonsumsi arus globalisasi yang satu ini karena yang mereka perlukan dan sangat mendesak saat ini adalah meningkatkan  tarahidup yang rata-rata berada pada garis kemiskinan”.

Pengabaian mulok, tidak adanya politik budaya yang jelas dari Pemda sampai sekarang, orang Dayak kurang mampu menghargai kebudayaannya sendiri, apakah bukannya contoh dari  keadaan bahwa orang Dayak itu hanya  mengenal musuh yang menyerang secara fisik?

Menggunakan istilah Dr. Fridolin Ukur alm., saya melihat bahwa Dayak dan Kalimantan Tengah, makin hari makin merupakan ruang penuh “tantang” yang menunggu “jawab”.  Jika “tantangan-tantangan” ini tak “terjawab”, reke-reken Dayak dia ireken uluh (dihitung-hitung Dayak tak akan dihitung oleh siapa pun). ***

Palangka Raya, 2009

—————————-

Andriani S. Kusni & JJ. Kusni

POLITISI BERBUDAYA DAN BUDAYA POLITIK

Jurnal Toddopuli

(Cerita Kepada Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku)

1.

Kesantunan bisa dikatakan sebagai sebuah konvensi bersama masyarakat pada suatu kurun zaman dalam  upaya menyelenggarakan hidup bermasyarakat secara tertib. Ia kemudian menjabarkan diri dalam sebuah tatanan nilai yang diakui bersama oleh masyarakat pada kurun atau kurun-kurun zaman tertentu. Ketika ia menjelmakan diri sebagai serangkai tatanan nilai dominan pada kurun atau kurun-kurun  masa tertentu, maka ia bisa disebut sebagai bagian dari kebudayaan atau peradaban.

Di dalam masyarakat Dayak, kesantunan dipandang sebagai bagian dari adat (hadat). Sehingga orang yang tidak santun bisa disebut juga sebagai orang yang tidak beradat (dia bahadat). Pelanggaran hadat di dalam masyarakat Dayak diancam oleh (hukuman) singer atau jipen dengan berbagai tingkat dan kategorinya. Dengan di-perda-kannya sistem masyarakat adapt di Kalimantan Tengah, kedudukan hadat mendapat pengakuan legal dari Republik Indonesia.

Harian Kalteng Pos pada 1 dan 2 Juni 2009, secara berturut-turut telah menurunkan tulisan M. Rifai, berjudul « Berpolitik Santun ». Pada artikel M. Rifai ini, saya menangkap dua kata kunci yaitu kampanye manipulatif dan manipulasi informasi.

“Berpolitik santun” dirumuskan oleh M. Rifai dengan menggunakan kalimat negatif, yaitu berpolitik yang  “dapat diartikan sebagai upaya untuk menyerang pihak kompetitor dengn menggunakan strategi yang tidak mengindahkan segala cara baik yang bersifat kampanye hitam (black campaign) , kampanye negatif (negative campaign) bahkan kampanye manipulatif (manipulative campaign) dengan sasaran menjatuhkan citra sang kompetitor untuk memenangkan kompetisi. Maka yang kita saksikan dalam episode  saling serang antar kubu saat ini adalah  bagaimana upaya untuk dapat memojokkkan sang kompetitor dengan isu atau pun opini yang kurang mendidik dan menjurus kepada dendam politik pribadi yang tidak menarik ». Tujuan utama kampanye hitam, kampanye negatif  ini adalah « menjatuhkan citra sang kompetitor”.

Black campaign atau negative campaign diiringi oleh kampanye manipulatif dan manipulasi informasi. Menurut M. Rifai, kampanye manipulatif ini patut diwaspadai karena ia mempunyai “tendensi memutarbalikkan logika publik dan meninabobokan mayoritas masyarakat”  dengan menggunakan tekhnik “manipulasi informasi” secara sistematik. Informasi yang disiarkan dan digunakan dimanipulasi untuk menjatuhkan kompetitor dan mengangkat klaim keberhasilan diri sendiri. Manipulasi informasi  bisa dilakukan antara lain dengan menggunakan yang disebut lembaga-lembaga pengumpulan pendapat umum (sondage) dan atau lembaga-lembaga survey yang berpretensi ilmiah dan netral.  Tujuan akhir dari hasil sondage dan lembaga-lembaga survey pesanan ini, tidak lain dari atau lebih banyak  untuk membentuk suatu pendapat umum, membangun citra yang sudah dipetakan. Karena itu sondage, hasil survey, sering merupakan bagian dari pergelutan politik. Bagian dari cara mencapai tujuan di mana masalah sopan dan santun berada di luar kawasan lingkup perhitungan, terutama untuk lingkungan politik dan politisi yang tidak mengindahkan persoalan budaya politik yang berbudaya. Dengan melakukan manipulasi informasi, maka masalah benar tidak, benar atau dusta pun, bukan  menjadi persoalan bagi pengguna black campaign dan negative campaign. Apalagi soal santun dan tidak santun bahkan bila perlu, eliminasi fisik pun dilakukan sebagai penyerta kampanye hitam dan negatif. Sejalan dengan manipulasi informasi ini adalah politik informasi yang dilakukan oleh Goebel, Menteri Penerangan Reichstag Ketiga. Goebel mengatakan “berdustalah dengan konsekwen, maka dusta itu akan menjadi kebenaran”. Pada masa perang, manipulasi  informasi alias dusta sebagai bagian perang psikhologi (psy-war) digunakan oleh semua pihak. Karena itu setelah Perang Dunia, seorang prajurit yang khusus bekerja di bidang psy-war selama perang, dalam buku Memoire-nya menyebut diri sebagai  “pahlawan dusta”. Dusta yang dilakukan dengan sadar, itulah manipulasi informasi. Kalau mau menyebutnya budaya, maka dusta, manipulasi informasi merupakan budaya yang digunakan oleh para politisi tak berbudaya. Praktek politik dan berpolitik begini turut menyemai pemahaman bahwa politik itu kotor.

Black campaign dan negative campaign yang dilancarkan dengan menggunakan manipulasi informasi atau dusta, gampang tergelincir ke jurang serangan pribadi, ke pemburukan nama dan citra pribadi seseorang kompetitor. Jika hal demikian terjadi maka sudah seniscayanya manipulasi dan atau dusta diajukan ke depan pengadilan dalam upaya menyehatkan kehidupan dunia politik atau bagaimana berpolitik yang sehat.

Perang merupakan kelanjutan dari pertarungan politik. Dan politik menyangkut soal kekuasaan seperti halnya juga dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah suatu cara juga guna mengambil kekuasaan politik, tapi melalui persaingan damai. Kondisi pemilu berbeda dari perang  fisik. Perbedaan kondisi ini menentukan ciri-ciri tersendiri berbeda dari perang dan pemilu. Menterapkan cara-cara yang digunakan dalam perang fisik ke dalam pemilu, khususnya mengenai dusta atau manipulasi informasi, tentu bukanlah sesuatu yang rasuk. Perang saja mempunyai ketentuan-ketentuan yang diakui oleh dunia internasional, seperti tidak boleh membunuh tawanan perang, tidak boleh membunuh mereka yang sudah mengibarkan bendera putih.

Black campaign dengan manipulasi informasi dan dustanya bisa dikatakan praktek preman atau premanisme di dunia politik. Hanya tidak jarang memang, di dunia politik negeri ini, kita menyaksikan praktek premanisme dan preman menguasai di dunia politik hingga menjadikan dunia politik kita menjadi sejenis dunia preman. « Budaya » preman diterapkan sebagai suatu budaya politik. Preman memandang dunia politik sebagai wilayah pertarungan hidup-mati yang harus dilaga dengan cara apa pun untuk mencapai tujuannya menuju tampuk kendali negara atau kekuasaan politik. Pandangan tentang politik demikian melahirkan budaya politik preman. Tingkat budaya politik yang sekaligus mencerminkan tingkat para politisi. Dengan pandangan terhadap dunia politik, para politisi tidak sanggup menerima kekalahan dengan besar hati. Kekalahan menyisakan dendam dan memandang bahwa beroposisi adalah sikap menentang segala kebijakan politik yang ditetapkan oleh kompetitornya jika yang terakhir ini memenangi pemilu sebagai medan kompetisi. Politisi preman juga memandang bahwa kekuasaan politik adalah suatu kesempatan memperkaya diri, kesempatan berkolusi dan mengangkat sanah-saudaranya, termasuk membangun suatu dinasti politik dan ekonomi. Karena itu maka penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) masih bersimaharejalela.

2.

Bulan lalu, di sebuah harian, saya membaca sebuah artikel tentang politik dan caleg yang tidak bermutu dalam dunia politik Indonesia. Mutu caleg dan kemudian menjadi anggota legislatif. Mutu anggota legislatif mestinya berdampak pada mutu Undang-undang yang akan dilahirkan. Contoh mengenai hal ini , barangkali diungkap oleh seminar yang diselenggarakan pada 27 Mei 2009 di The Empire Palace, Surubaya, bertemakan “Dialog  Hubungan Pusat Dan Daerah: Masih Sehatkah?”. Seminar menunjukkan bahwa “Banyak ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah yang menyebabkan daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, tidak sedikit kebijakan daerah yang berseberangan dengan pemerintah pusat”. Secara kongkret, seminar mengambil contoh Undang-Undang Kepegawaian. “UU Kepegawaian tidak ada norma standard prosedur dan kriteria yang niscayanya dipenuhi oleh sebuahnUU. Akibatnya , kepala daerah bingung. Selanjutnya bisa terjadi muncul kreativitas yang cocok tapi juga bisa juga tidak cocok dengan kemauan pemerintah pusat” (Lihat: Harian Kalteng Pos, 28 Mei 2009).

Untuk merabunkan mata masyarakat, bahwa mereka adalah manusia-manusia terdidik, maka sekarang kita menyaksikan makin banyak pejabat dan anggota-anggota legislatif yang mengenakan gelar-gelar akademi di belakang nama mereka, tanpa kita tahu apakah gelar-gelar akademi tersebut gelar akademi sungguh-sungguh atau hasil pembelian. Kita tidak tahu, apakah gelar-gelar akademi tersebut juga mencerminkan tingkat kebolehan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu bidang. Saya membaca gejala ini, pertama-tama sebagai tuntutan dari Negara bahwa para pejabat niscayanya memiliki kebolehan dan keterampilan obyektif, dan kedua, kalau gelar akademi tersebut palsu atau “benar tapi palsu”, sebagai bentuk premanisme di dunia politik dengan budaya politik khas preman pula, baik kasar atau pun halus, baik terbuka mau pun secara terselubung. KKN, dilihat dari sudut pandang ini, tidak lain dari wujud premanisme politik dan masih dominannya politisi preman dengan segala tipu daya serta jaringannya di negeri kita.

Mengingat peran penting badan legislatif dalam mengelola Negara dan hidup berbangsa nserta bernegeri, barangkali masalah mutu (kemampuan dan pengetahuan, disamping benar-benar memahami keadaan dan aspirasi rakyat) menjadi anggota badan ini ada baiknya diperhitungkan tanpa mengurangi hak setiap orang mencalegkan diri. Membangun dunia politik Indonesia yang bermutu, kiranya merupakan suatu keniscayaan dengan harapan muncul barisan politisi yang berbudaya dengan budaya politik yang sehat pula.

3.

Yang saya maksudkan dengan politisi bermutu, atau politisi yang berbudaya adalah mereka yang memahami permasalahan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sehingga mampu menjurubicarai dan memperjuangkan aspirasi tersebut dengan gigih sebagai wakil rakyat sesuai predikat yang disandangnya; mempunyai kemampuan dan keterampilan tekhnis dalam pembuatan undang-undang. Dalam kemampuan dan keterampilan dan kemampuan ini diperlukan kemampuan dan penguasaan bahasa Indonesia yang baik karena UU tersebut dibuat dalam bahasa nasional, Bahasa Indonesia; kemampuan dan keterampilan tekhnis ini dibantu perolehannya dengan tingkat pendidikan tertentu dan pengenalan masalah secara kongkret, bukan berangkat dari kepentingan partai politik dan rekaan subyektif. Kemauan baik saja tidak cukup, apalagi jika hanya kemauan baik untuk menyalahgunakan kedudukan. Bagi seorang anggota legislatif, agar ia kenal keadaan secara nyata, bukan berdasarkan statistik dan laporan dari bawah, riset merupakan keniscayaan. Statistik kabupaten dan kecamatan, sering meragukan keakuratannya. Riset ini , berbeda dengan data “kata orang”. Atas dasar data riset ini, seorang anggota legislative bisa memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya baik dalam merumuskan undang-undang mau pun mengontrol pemerintah dengan menggunakan hak tanya dan menelitinya. Untuk ini seorang anggota legislatif niscaya pandai melakukan perdebatan berargumentasi dan memiliki kebebasan berpendapat, bukan sebatas kesetiaan pada partai politiknya. Niscayanya kepentingan rakyat ditempatkan di atas segala, sesuai dengan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan. Dengan demikian, maka anggota legislatif tidak lain dari rakyat yang berjuang, memperjuangkan hak dan wajibnya, berjuang mengejawantahkan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan secara pandai, berani dan berkemampuan.

Anggota-anggota legislatf dan politisi dengan syarat-syarat demikian akan tampil dan bertindak sebagai anggota legislatif dan politisi  bermutu, politisi berbudaya dengan budaya politik yang berbudaya , bukan dengan budaya preman dan premanisme. Kultur, mind set, menentukan corak mentalitas dan kemudian tertuang dalam tindak politik dan budaya politik. Apakah politisi kita cukup berbudaya? Cukup beradab? Dasi dan mobil bukanlah isyarat kita sudah beradab dan berkebudayaan, apalagi di masyarakat pertunjukan (spectacle society) seperti masyarakat kita hari ini.

Dominasi politisi berbudaya akan mengakhiri atau paling tidak meminggirkan domnasi politisi preman dan premanisme di dunia politik kita yang telah memerosotkan pengertian tentang politik sebagai sebuah dunia yang kotor, tanpa nilai-nilai luhur manusiawi.***

Palangka Raya, 2009

————————-

JJ.Kusni

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers