Archive for the ‘jurnal’ Category

SEJARAH SEBAGAI ONGGOKAN SAMPAH

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

SEJARAH SEBAGAI ONGGOKAN SAMPAH

 

 

Republik Indonesia (RI) berdiri melalui perjuangan hidup-mati tak terbilang para pejuang dari berbagai etnik dan asal turunan, termasuk putera-puteri  Kalimantan Tengah, cq Orang Dayak. Para pejuang kemerdekaan  yang masih hidup,   sekarang sudah izir secara, dan di negeri ini mereka disebut veteran seperti ditunjukkan oleh nama organisasi ‘’Legiun Veteran Republik Indonesia’’, ‘’Persatuan Istri Veteran Republik Indoesia’’, ‘’Jejak Sang Veteran Pejuang Kalteng Di Hari Kemerdekan’’, judul berita Harian Kalteng Pos 18 Agustus 2011, dan lain-lain.

 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan veteran sebagai ‘’bekas prajurit, orang yang sudah banyak pengalaman’’ (KBBI, 1999 :1119). Tapi Che Guevara, salah seorang pemimpin Amerika Latin,  mengatakan bahwa prajurit/pejuang revolusioner (the revolutionary fighter) tidak pernah tua. Tidak pernah pensiun. Karena itu saya lebih suka menamakan para veteran sebagai pejuang tua, bukan veteran dalam arti bekas prajurit, orang yang sudah banyak pengalaman. Prajurit/pejuang revolusioner selama ia masih hidup, ia akan terus berjuang mewujudkan mimpi manusiawinya. Dalam perjuangan yang tak kenal jeda sesuai kemampuan dan kondisi kongkret mereka, pengalaman mereka pun akan terus bertambah. Menyebut mereka sebagai  “bekas”, seakan-akan mereka sudah bukan pejuang lagi. Padahal orang-orang yang ditempa, digembleng dan dibentuk dalam badai topan perjuangan mandi darah dan airmata, seperti penerjun MN-1001 Imanuel Nohan semangat juangnya, hasratnya untuk melakukan sesuatu untuk bangsa,  sedikit pun tak pernah merosot. “Saban melihat Bendera Merah Putih, bara semangat Immanuel Nohan berkobar menjadi nyala”, ujar Aliemha Huda salah seorang anggota Tim Pembuat Film Tokoh-Tokoh dan Pelaku Sejarah Kalteng TVRI Kalteng. Karena itu, saya lebih suka menggunakan istilah pejuang tua daripada veteran apalagi bekas pejuang, istilah-istilah yang memandang pejuang-pejuang tua itu sudah bukan lagi sebagai pejuang. Usia seakan-akan menghentikan mereka sebagai pejuang. Istilah pejuang tua, barangkali lebih tepat daripada veteran, lebih memelihara esensi jiwa mereka yang selalu merasa bahwa “kerja belum selesai/belum apa-apa/belum bisa menghitung arti empat-ribu nyawa antara Kertawang-Bekasi” dan seantero Nusantara. Sebagai pejuang tua mereka telah membuat atau melahirkan sejarah. Kemudian sejarah membentuk diri mereka sehingga mereka menjadi anak zaman. Mereka telah memberikan sesuatu kepada generasi di bawahnya. Turut membentuk corak hari ini dan bahkan jika kita pelajari pengalaman mereka, turut membentuk jati diri kita. Karena itu belajar sejarah merupakan suatu keniscayaan apabila kita tidak ingin menjadi orang lepas akar, seperti layang-layang putus tali. Belajar dari sejarah, mewujud misalnya pada sikap kita terhadap peninggalan sejarah dan pelaku-pelaku sejarah. Sikap yang secara umum bisa disebut sebagai sikap dan kesadaran sejarah. Dengan demikian sikap dan kesadaran  sejarah bukanlah sesuatu yang abstrak tanpa perwujudan.  Barangkali dalam pengertian demikianlah ucapan Bung Karno “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” (Jas Merah) seperti yang dijelaskannya juga dalam Pidato 1 Juni 1945 mengenai Pancasila dan “hanya bangsa besar  yang bisa menghargai para pahlawannya” bisa dipahami. Lupa adalah lawan dari ingat. Dan ingat termasukmenghargai secra nyata sebagai isinya. Tapi seperti seperti dikatakan oleh sastrawan Perncis asal Ceko, lupa memang merupakan salah satu ciri umum dari masarakat hari ini dengan membawa serta bersamanya segala dampak negatif bagi masyarakat dan kemanusiaan. Lebih-lebih ketika ia dibawa ke ranah politik, lupa menjadi sangat sadar anti kemanusiaan. Lupa yang di bawa ke ranah politik dan diulang-ulangi akan membentuk sejenis kebenaran walau pun kebenaran semu,tapi justru meracuni generasi. Indonesia adalah salah satu negeri korban lupa akan sejarah yang dipolitisasikan.

 

 

Bertolak dari pengertian demikian, bagaimana sikap dan kesadaran sejarah kita di  Kalteng?

 

 

Pertanyaan ini dijawab dengan sederhana oleh kepedulian pemerintah terhadap para pejuang tua di Provinsi ini yang menurut  Harian Kalteng Pos “kurang peduli” (18 Agustus 2011) dan juga secara tersirat dikatakan oleh tayangan TVRI Kalteng beberapa  tahun silam dan juga tayangan 17 dan  20 Agustus 2011. Padahal dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1967 dijelaskan, “negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kestuan bersenjata baik resmi mau pun kelaskaran, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia” (Harian Kalteng Pos, 18 Agustus 2011).

 

 

Bagaimana perintah UU No.7/1967 ini dilaksanakan? Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, yang meliput perayaan 17 Agustus 2011 di Lapangan Sanaman Mantikei Palangka  Raya menuturkan antara lain sebagai berikut:

 

 

“Sampai saat ini, belum ada perhatian nyata dari pemerintah yang saya rasakan. Paling-paling tali asih satu tahun sekali ini. Itu pun cuman dapat uang tunai Rp.100 ribu, yang saat ini kecil sekali nilainya”, tutur Situn Jamin (83) yang merupakan salah satu veteran kepada Kalteng Pos.

 

 

Penghargaan Rp.100 ribu setahun di provinsi yang dikenal sebagai pronvinsi mahal mengalahkan Jakarta sungguh tak punya arti apa-apa. Penghargaan Rp.100 ribu setahun sekali kepada mereka yang memperjuangkan kemerdekaan negeri dan bangsa, pada saat kebanggaan  bahwa APBD Kalteng terus meningkat hingga triliun , di tengah kecamuk korupsi dan pengobralan sumber daya alam, terasa sangat sarkastik.

 

 

Situn Jamin, pria tua kelahiran Tumbang Korik Kahayan Hulu Utara Tumbang Miri Kbupaten Gunung Mas 11 Juni 1929 ini pun mengharapkan, agar SK Veteran miliknya bisa segera dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu sulitkah proses menerbitkan SK Veteran kepada mereka yang sudah mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan dan eksistensi bangsa dan negara oleh mereka yang sekarang menikmati hasil perjuangan mereka? Secara etika, sikap begini selain tidak menghargai para pahlawan dan pejuang kemerdekaan, tidak ada kata lain kecuali tidak etis dan minim moral, menjurus ke kekajahatan moral (moral crime). Tak obah sikap Malinkundang yang mengingkari ibu kandungnya ketika ia sudah kaya raya, bentuk dari kerusakan budaya di provinsi ini.

 

 

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Situn Jamin adalah apa yang diungkapkan oleh Amut Untung (82) yang mengharapkan agar SK Veteran untuknya bisa segera diterbitkan.  Pasalnya, dengan adanya SK Veteran itu, pemegangnya bisa mendapatkan santunan bulanan sebesar Rp.450 ribu, jumlah yang berarti bagi kehidupan mereka, sekali pun tidak sampai separo dari jumlah gaji minimum provinsi yang berjumlah Rp.1.000.150,- dan pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 6,5 persen. Sedangkan Ny.Nelson (79), janda pejuang berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) mengatakan, bahwa “Semua anak dan istri veteran berpangkat kapten ke bawah itu miskin, Mas. Tidak ada perhatian dari pemerintah sama  sekali”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ny. Yasit (69) , Ketua Pengurus Daerah Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PD PIVERI) Kalteng dan Wakil Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kalteng. “Kami memang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan semua kebutuhan organisasi harus keluar dari kocek kami sendiri”, ujar Ny. Yacit, istri veteran ’45 berpangkat terakhir Letnan Kolonel.

 

 

Sikap terhadap para pejuang dan keluarga pejuang tua seperti di atas mengatakan secara sederhana sikap dan kesadaran sejarah sesungguhnya dari para pengelola kekuasaan, sekaligus memmperlihatkan sikap terhadap perintah UU No.7/1967. Membandingkan sikap terhadap para pejuang tua dan keluarga mereka dengan  pandangan Bung Karno bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya”, maka sikap terhadap para pejuang tua dan keluarga, tentu bukan memperlihatkan sikap bangsa besar. Sehingga kehadiran para pejuang tua ini dalam Peringatan  17 Agustus lebih banyak merupakan bagian dari suatu pertunjukan dalam masyarakat pertunjukan (spectacle society)  yang gemar pada bentuk hampa isi, dan pencitraan nama lain dari kemunafikan. Perang citra  (la guerre de l’image) seperti dikatakan oleh antropolog Pernacis Mac Auge ” memang tanda dari zaman kecepatan, zaman yang patut memperhitungkan soal kecepatan (la vittese). Pencitraan cepat dilakukan secara visual dan narasi. Politik pencitraan jadinya tidak mementingkan kebenaran dan makna hakiki, dan bahkan kebohongan yang menjadi dasarnya, dengan menerapkan politik kebohongan Goebels bisa menjadi kebenaran jika dilakukan terus-menerus. Sebab yang utama dalam politik pencitraan adalah tujuan. Tapi justru karena tujuan demikianlah yang membuat keadaan tiga dewa yang datang  ke bumi seperti yang dikisahkan oleh Bertold Brecht dalam dramanya Der Gute Mensch von Sezuan (Orang Baik Dari Sechuan),  di tempat yang mereka datangi bahkan tidak mempunyai tempat menginap. Keadaan begini mengingatkan saya akan kisah simbolik Yunani Kuno, seorang bijaksana di tengah siang bolong menyalakan lilin mencari manusia.  Perang citra, lupa,  bisa melenyapkan manusia. Dan pelenyapan manusia ini sudah dan masih terjadi di negeri ini oleh lupa dan citra semu.

 

 

Sedangkan kalau dilihat dari kacamata Milan Kundera maka sikap dan kesadaran sejarah  yang berdampak pada perlakuan terhadap para pejuang tua dan keluarganya seperti yang dituturkan oleh wartawan Harian Kalteng Pos di atas, merupakan salah satu bentuk dan dampak dari lupa yang masuk ke ranah politik dan kebijakan.

 

 

Sikap dan kesadaran sejarah yang buruk di kalangan masyarakat kita, terutama di kalangan pengelola kekuasaan nampak juga dari kurangnya perhatian pada upaya mendokumentasikan, memelihara situs-situs sejarah, mengumpulkan bahan-bahan sejarah, penelitian sejarah dan pendidikan sejarah. Berapa banyak  di Kalteng ini, dan di kalangan para pengelola kekuasaan yang tahu benar tentang Tambun-Bungai, Hausmann Baboe, Sjarikat Dajak, Pakat Dajak, apa-bagaimana sesungguhnya yang disebut Pertemuan Tumbang Anoi 1894, Perang Barito,  Perang Kasitu, Tjilik Riwut, Kapten Mulyono, Lasjkar Perempuan Dajak, MN-1001, dan lain-lain? Tanpa pengetahuan dasar tentang sejarah daerah dan tokoh-tokoh itu, sebenarnya ketika berbicara tentang masalah-masalah itu, ketika menyebut nama-nama itu, sesungguhnya kita sedang menjadi orang latah dan sedikit nyinyir. Sebab sesungguhnya kita sedang berada dalam keadaan putus dan buta sejarah.

 

 

Dalam hal ini Kalteng patut berterimakasih kepada Kepala TVRI Kalteng Daeng Burju Sihombing, yang seorang putera bangsa asal Tapanuli telah memulai pembuatan filem-filem documenter tentang tokoh-tokoh dan pelaku sejarah di Kalteng. Filem dokumenter  terbru yang dibuat oleh TVRI di bawah pimpinan Daeng Burju adalah tentang penerjun pertama, dan satu-satunya sekarang   yang masih hidup  yaitu Immanuel Nohan.  Sangatlah pada tempatnya jika kepada TVRI Kalteng yang telah memelopori pembuatan  dokumentasi sejarah dan budaya begini diimbali dengan anugerah penghargaan, dan disokong secara dana untuk kelangsungan serta kelancaran kegiatan mereka selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh TVRI Kalteng mempunyai arti jangka panjang. Barangkali karya-karya TVRI ini juga bisa digunakan sebagai materi ajar pada mata pelajaran muatan lokal tentang sejarah lokal. Yang dilakukan oleh TVRI bisa dipastikan lebih valid dibandingkan dengan materi ajar sejarah lokal yang sekarang baru mulai diajarkan di sejumlah sekolah-di Palangka Raya.

 

 

Kenyataan-kenyataan di atas hanyalah sebagian dari kenyataan yang ada. Tapi  sebagian  kenyataan itu saja sudah menunjukkan bahwa yang semestinya berada di depan, dalam kenyataan mereka berada di belakang perkembangan. Dengan kata lain, mereka tidak memimpin dengan segala prakarsa, orientasi dan visi, tetapi berada di belakang perkembangan alias melakukan ekorisme subyektif. Ekorisme subyektif hanya menyisakan di akhir jabatan mimpi yang berantakan  sebagai warisan. Hal lain yang patut diwaspadai bahwa jika lupa sejarah yang membuat orang-orang lupa diri berkelanjutan, bukan tidak mungkin di daerah  dan di negeri ini tak ada lagi tempat manusia berumah. Daerah dan negeri pun menjelma menjadi negeri rimba di mana bersarang  ‘’musang berbulu domba’’. Kebudayaan dan sejarah nama baru bagi onggokan sampah.***

 

 

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

 

NUKIU MERDEKA : SEBUAH CATATAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

NUKIU MERDEKA : SEBUAH CATATAN

 

Sebuah kegiatan kebudayaan yang dinamai ‘’Nuqiu Merdeka’’, meliputi seminar pendidikan dan pelatihan (workshop) tari   dan  teater diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Seni Kalteng Palampang Utus Tambun Bungai (LPDK-PUTB) dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya, baru saja berakhir. Kegiatan  yang dilakukan dari tanggl 15 sd 18 Agustus 2011 berupa  pelatihan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng ini, diikuti oleh sebanyak 150 peserta diikuti oleh para guru yang selanjutnya diharapkan sebagai tenaga penopang pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal (mulok). Penyeleggaraan mulok di sekolah-sekolah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SLTP dan SLTA diperkuat oleh Peraturan Gubernur (Pergub) No.22/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal. Mata pelajaran mulok ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan karakter bercorak lokal di kalangan anak didik.

 

Dengan kata lain mengupayakan agar anak didik menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, Uluh Kalteng sebagai Sumber Daya Manusia (SDM)yang pintar dan harati, SDM yang manusiawi dan berketerampilan tinggi. SDM yang demikian,  menurut Gubernur Kalteng A.Teras Narang, mempunyai lima karakter (Lima K) yaitu : kritis, konstruktif, kebersamaan, konstitusional (bélum bahadat), dan kesantunan (Harian Kalteng Pos. 20 Juli 2011). Jika disimak maka Lima K ini tidak lain dari suatu rangkaian nilai yang menciri, mengkarakteristik (karakter adalah ciri, watak) seseorang di Kalteng. Dengan Lima K ini maka anak didik diasuh, dididik,  bukan hanya menjadi tukang yang berterampilan tinggi, tetapi lebih-lebih dan terutama untuk menjadi anak manusia yang berkomitmen manusiawi, tidak lepas akar dan sekaligus berketerampilan tinggi. Penyelenggaraan mulok tidak lain untuk melahirkan manusia demikian.

 

‘’Selama ini memang ada mata pelajaran kesenian daerah, namun belum berjalan dengan maksimal”, ujar Guntur Talajan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng (Harian Tabengan,Palangka Raya, 18 Agustus 2011).

 

Dari pernyataan ini nampak bahwa dalam pandangan Guntur  Talajan, inti dari mulok adalah pelajaran kesenian daerah, berbeda dengan ketetapan Disdik yang menetapkan bahwa mulok itu mencakup 12 item, yaitu: bahasa dan sastra daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat-istiadat, hukum adat, sejarah lokal,  teknologi lokal, lingkungan alam atau ekosistem, obat-obatan tradisional, msakan tradisional, busana tradisional,  nilai budaya lokal dalam perspektif global. Sekali pun demikian, apabila memperhatikan isi seminar dan pelatihan Nuqiu Merdeka, nampak yang berada di bawah sadar  Guntur Talajan masih pandangan bahwa sari mata pelajaran mulok tertumpu pada kesenian lokal.

 

Apa-bagaimana pandangan, konsep, gagasan  Guntur Talajan sebagai orang kunci menentukan dalam  penyelenggaraan mata pelajarn mulok tentang kesenian masih tanda tanya. Bagaimana ia memandang hubungan isi dan bentuk dalam kesenian tidak pernah dibeberkan. Pertanyaan ini menyangkut pertanyan falsafah estetika Guntur. Falsafah estitka orang kunci akan turut  menentukan bagaimana kesenian itu nanti diajarkan untuk mencapai atau  mengujudan Lima K. Masalah falsafah estetika Guntur menjadi kian penting karena dari 12 item itu masalah nilai nampak kurang mendapat tekanan. Dari 12 item di atas yang nampak menonjol adalah keterampilan tekhnis, pada wujud. Terutama wujud yang indrawi. Dua belas item itu nampak tidak terumus  rapi, segala-galanya mau dimasukkn ke satu keranjang bernama mulok itu sehingga dengan demikian peluang kritik menjadi terbuka sempit. Barangkali hal demikian mencerminkan komposisi para anggota tim perancang kurikulum itu sendiri yang awam  atau masih  baru dan amatir di  dunia kebudayaan.(Di sini saya tidak memasuki permusan itu titik per titik lebih rinci).

 

Bagaimana keadaan penyelenggaraan mata pelajaran mulok itu sampai saat ini?

Tentang hal ini Guntur Talajan menjelaskan bahwa “90 persen guru muatan lokal tidak memiliki kurikulum (artinya tidak tahu pasti apa yang mesti diajarkan –KS), 100 persen tidak ada pelatihan, dan 96 persen tidak ada  buku yang menunjang pelajaran muatan lokal” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 18 Agustus 2011).

 

Keadaan yag dikatakan oleh Guntur Talajan ini  rasuk dengan keterangan dan keluhan para guru berbagai sekolah di Palangka Raya yang berbicara tentang mulok dalam seminar sastra-dan bahasa daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalteng dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa, pada Oktober 2010 silam.  Para guru itu mengeluhkan tiadanya bahan ajar dan ketiadaan guru mulok. Karena itu, maka mulok diisi dengan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, matematika dan lain-lain mata pelajaran yang sama sekali tidak ada kaitnnya dengan mulok.,  Penanggungjawab utama keadaan begini, bukanlah sekolah-sekolah , dan lebih-lebih tidak terletk di pundak  para guru, tetapi pada Disdik yang dibayar oleh negara untuk membidangi bidang pendidikan. Dinas Kebudyaan untuk menangani masalah kebudayaan.

 

Keadaan pengajaran mulok seperti di atas  memperlihatkan betapa mulok selama ini  sangat terbengkalai dan dibengkalikan , tidak menjadi perhatian. Sehingga apabila anak didik, apabila generasi muda menjadi orang-orang yang  lepas akar budaya,  putus sejarah, tidak berjati diri, maka penanggungjawab pertamanya adalah Disdik dan Disbudpar sebagai lembaga-lembaga resmi yang menyelenggarakan transfer nilai antar generasi, bertugas membangun benteng budaya di dalam masyarakat. Pembangunan benteng budaya, bukan  hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyaring dan sangu ketika memasuki pergaulan dunia internasional. Pergaulan antar budaya dalam perkembangan teknologi yang menyempitkan dunia menjadi sebuah desa kecil planet tidak bisa dihindari. Sejarah pun memperlihatkan bahwa keterpencilan mutlak budaya itu tidak pernah ada. Benteng budaya bukan hanya untuk bertahan menyaring tapi juga pangkalan dan sandaran untuk berkembang tanggap zaman. Tanpa benteng budaya ini, kita akan tergerus. Jadi kesalahan tergerus atau tidak, bukan terletak pada dunia luar, tetapi pada dunia dalam diri kita sendiri. Faktor internal lebih bersifat menentukan. Dan factor internal budaya di  Kalteng sangat lemah. Kebudayaan dipandang hanya menghambur-hamburkan dana, sstra dinilai sebagai bidang yang tidak menarik.Menyalahkan dunia atau faktor luar,  tiada bedanya dengan pengidap  mentalitas korban, ciri dari manusia pasif dan  tidak merdeka. Komandan utama  yang mengomandoi dan mengorganisasi kehidupan dan perkembanga di benteng budaya ini tiada lain dari  Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Kedua Dinas ini, lebih-lebih Dinas Kebudayaan pertama-tama harus mempunyai wacana pendidikan dan dan kebudayaan yang integral,  patut jelas posisi kebudayaan dan perdagangan serta saling hubungannya dengan bidang-bidang lain.  Kebudayaan bukan barang dagangan. Kebudayaan adalah roh manusia di suatu lokalitas. Bahwa benar  wujud indrawi dan isi wujud indrawi itu, bisa menarik pihak lain, tapi kebudayaan tidak direndahkan menjadi komoditas. Merendahkan kebudayaan menjadi barang dagang, sama dengan membuat jiwa kita tergantung dan lagi-lagi tergantung pada selera asing, kita akan mengorbankan karakter dan roh kita.  Menjadikan roh kita sebagai barang dagangan.

 

Mata acara kegiatan Nuqiu Merdeka (Mengapa ditulis nuqiu? Benarkah demikian penulisannya secara leksikigrafis Bahasa Dayak, ataukah penulisan nuqiu, bukannya wujud dari kehilangan identitas juga sehingga ingin nampak modern? Adakah huruf Q dalam bahasa Dayak ?), dalam rangka  penyelenggaraan mulok dan keadaan penyelenggaraannya sekarang, masih pada taraf sangat awal. Jika mempertimbangkan tujuan pengajaran muatan lokal adalah untuk pendidikan dan pembentukan karakter seperti diuraikan di atas, saya kira, mata kegiatan Nuqiu Merdeka tidak rasuk dengan  tujuan pengadaan mata pelajaran mulok, tidak tnggap keadaan dengan perkembangannya sekarang . Kegiatan mendesak untuk tahap sekarang , dalam keadaan seperti yang dikatakan oleh Guntur Talajan ‘’ “90 persen guru muatan lokal tidak memiliki kurikulum (artinya tidak tahu pasti apa yang mesti diajarkan –KS), 100 persen tidak ada pelatihan, dan 96 persen tidak ada  buku yang menunjang pelajaran muatan lokal”, yang sangat mendesak adalah penyediaan bahan ajar-mengajar dan pelatihan tenaga mengajar. Bahan ajar yang paling mendesak adalah bahan ajar untuk bahasa dan budaya Dayak,  sejarah Kalteng dan adat serta hukum adat. Hal-hal ini sangat langsung menyentuh masalah karakter, berbeda dengan soal-soal lain yang bersifat teknis, bersifat wujud.  Nuqiu Merdeka bergerak di ranah wujud, tidak di bidang konsepsional dan bersifat substansial. Menyerahkan bahan ajar-mengajar  yang diakui oleh Guntur Talajan “96 persen tidak ada  buku yang menunjang“  kepada masing-masing sekolah, sama dengan tidak menangani masalah secara sungguh-sungguh. Bahan  ajar ini patut disediakan oleh Dinas, patut disusun sebagai sebuah standar dan disebrkan ke seluruh sekolah. Dari bahan-bahan yang berhasil saya dapatkan dari sekolah-sekolah sekarang tentang apa yang diberikan di sekolah, sangat tidak layak, termasuk bahasa Dayak yang digunakan dalam teks sangat amburadul dan blepotan. Mengapa bukan soal-soal esensial, mengapa kontradiksi pokok tidak diselesaikan terlebih dahulu tapi malah menangani kontradiksi yang tidak pokok.. Tari dan teater bisa dikerjakan sebagai soal sekunder melalui kerjasama dengan sanggar-sanggar. Apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Siswarta dan atau Muhammadiyah, saya kira adalah contoh yang baik. Apa yang dilakukan oleh Nuqiu Merdeka memperlihatkan metode berpikir yang menghasilkan suatu pilihan kebijakan orang kebingungan. Ingin berbuat sesuatu tapi tidak tahu mulai dari mana. Hal ini barangkali hasil dari pandangan bahwa wacana atau konsep tidak penting, sebab yang utama dan pertama-tama adalah bekerja. Bekerja tanpa wacana atau konsep, seperti orang berjalan di gelita kelam tanpa penerangan. Semuanya bermula dari pikiran, dari kepala. Karena itu ikan pun busuk mulai dari kepalanya. Kegiatan tanpa wacana yang jelas akan membawa kegiatan dan pelaku-pelakunya tersandung-sandung,  dan  Nuqiu Merdeka tidak lain dari suatu pemborosan dana untuk sesuatu yang  caranya tidak menuju arah semestinya. Mau ke A menggunakan jalan B  tapi jalan yang ditempuh adalah jalan C yang mengarah ke jurusan lain. Sepintas kegiatan bisa dilihat sangat bercitra  “wah” tapi jika direnungi citra yang ditinggalkan adalah pencitraan yang menggambarkan kebingungan. Dengan kata lain, Nuqiu Merdeka merupakan kegiatan yang maunya spektakuler tapi berada di jalur substansi yang tidak menjawab keperluan paling mendesak sesungguhnya, tidak memecahkan kontradiksi pokok hal-ikhwal, jika benar mulok bertujuan membentuk  manusia berkarakter, manusia yang berkomitmen manusiawi dengan keterampilan tinggi , tidak lepas akar budaya dan tidak putus sejarah.

 

Daripada melakukan apa yang dilakukan oleh Proyek Nuqiu Merdeka yang mahal, selain dana rakyat itu bisa digunakan untuk penyediaan bahan ajar-mengajar, juga bisa dialokasikan untuk pelatihan tenaga pengajar dalam soal bahasa dan sastra, adat dan hukum adat serta sejarah Kalteng, cq.sejarah Dayak. Subyek-subyek  mendesak yang lebih rasuk dengan tujuan mulok dan substansi pembentukan karakter. Pengadaan tenaga-tenaga pengajar subyek-subyek mendesak diperlukan minimal dua kali setahun. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dengan pelatihan teater dan tari secara wujud? Kalau tujuan-tujuan mulok dan pemecahan masalah kontradiksi pokok tidak tercapai melalui kegiatan-kegiatan Proyek Nuqiu Merdeka, berarti Nuqiu Merdeka mengandung kesalahan dalam  wacana, mengidap kekeliruan konsepsional serta politik dalam melaksanakan program mulok sebagai orientasi dan program  umum. Kegebyaran kegiatan gampang dilakukan dan dicapai karena ia terutama bersandarkan dana yang cukup tapi susbtansi pokok, tujuan hakiki dan hal-hal yang lebih bersifat konsepsional bersandar pada analisa keadaan untuk menentukan pilihan politik kebijakan. Kesalahan analisa dan pilihan politik kegiatan  bisa menghasilkan keadaan berbuat banyak tapi sebenarnya tidak untuk apa-apa. Do many things but for nothing. Hasil lain lagi adalah  penghamburan dan penggunaan dana secara tak efektif.  Gebyar bukanlah suatu indikator  capaian dan mutu  kegiatan. tapi menjadi petunjuk bagi suatu msyarakat tontonan (spectacle society), tapi lebih merupakan etalase kekosongan isi (vitrine de la vide). Sekali pun demikian, hal positif  yang patut dicatat dari kegiatan Nuqiu Merdeka adalah bahwa ia memperlihatkan kegiatan berprakrsa. Adanya insitiatif, pertanda bahwa dinamika kehidupan masih ada. Masalahnya bagaimana prakarsa itu tanggap tuntutan keadaan sehingga memecahkan persoalan. Kita tidak pernah inflasi prakarsa, sebaliknya malah mengalami deflasi, lebih-lebih prakarsa yang tanggap keadaan. Prakarsa mampu menanggap tepat keadaan jika mengenal keadaan sesungguhnya. Tidak menggantikan kenyatan dengan kemauan subyektif. Menguji tanggapan dan jawaban itu dengan kerja. Kerja inilah kemudian yang mengkoreksi tanggapan serta melahirkan tanggapan baru lebih tepat lagi. Jelasnya: berani berpikir berani bertindak dan berani mengkoreksi pekerjaan. Barangkali inilah juga yang disebut berani dan pandai berjuang, serta berani dan pandai menang. Berani berjuang saja jelas tidak cukup dan tidak berarti apa-apa dilihat dari segi usaha berkelanjutan. Siapa yang tidak menginginkan Kalteng berani   dan pandai berjuang , berani dan pandai menang? Sejauh ini kita hanya berani tapi belum pandai berjuang dan pandai menang.***

 

 

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya

 

 

 

DEMOKRASI BUKAN RUANG BAGI PIKIRAN TUNGGAL

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

DEMOKRASI BUKAN RUANG BAGI PIKIRAN TUNGGAL

 

 

Para pendiri negara ini sepakat untuk  memilih bentuk Republik sebagai negara yang  mereka dirikan bersama-sama rakyat di negeri yang bernamaIndonesia. Pilihan ini dikokohkan  dalam  UUD ’45 Bab I Bentuk Dan Kedaulatan, Pasal 1 yang menetapkan “(1). NegaraIndonesiaialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. “(2). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

 

 

Selain sebagai bentuk negara, Republik juga tidak lain dari serangkaian nilai. Nilai-nilai  ini dirumuskan untuk pertama kali  oleh Revolusi Perancis 14 Juli 1789, rumusan yang  mempunyai makna universal, melampaui batas geografis suatu negeri dan negara karena itu dipakai oleh semua negeri yang memilih republik sebagai bentuk negara.  Menurut kesimpulan Revolusi Perancis 1789, republik itu mengandung tiga rangkaian nilai tritunggal, yaitu liberté (kemerdekaan), egalité (kesetaraan) dan fraternité (persaudaran). Tiga kata benda ini merangkum nilai-nilai demokrasi, kesejahteraan yang merata  dan nilai-nilai HAM. Karena kelahiran nilai-nilai republikan ini memang didahului oleh perjuangan mandi darah untuk menegakkan HAM yang menghasilkan La Déclaration des Droits de l’Homme (Deklrasi HAM) dan La Déclaration de Droits de Citoyenneté (Deklarasi Hk-Hak Sipil atau Warganegara). Karena itu pada suatu kurun waktu sesama warganegara Perancis saling menyapa dengan panggilan  Citoyen/Citoyenne. Kualitas Republik Perancis ini berbeda dengan republik kota zaman Athena pada masa Yunani Kuno yang tidak memasukkan kaum budak sebagai warganegara. Ketika PBB berdiri setelah Perang Dunia II usai, Deklarasi HAM ini dipungut oleh perhiumpunan bangsa-bangsa ini sebagai salah satu dasar eksistensinya. Tentu hnya kekecualian luar biasa saja jika  ada orang  di negeri ini yang mengatakan bahwa Deklarasi HAM dan nilai-nilai republikan ini hanya berlaku untuk Perancis atau negara-negara Barat karena paralel dengan Deklarasi HAM PBB Republik Indonesia telah  mengesahkan UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU RI No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Kepres No. 1 Tahun 1999  Tentang   Pengadilan HAM, UU RI No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

 

 

Nilai-nilai di atas secara singkat dinamakan nilai-nilai republikan. Untuk melaksanakan rangkian nilai-nilai ini maka negara berbentuk republik dibentuk yang secara kongkret dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pada kosakata  Republik terkandung dua makna sekaligus yaitu bentuk negara dan rangkaian nilai sebagai substansi. Bentuk niscayanya rasuk dan ditentukan oleh substansi. Walau pun akhirnya sering terjadi bahwa bentuk yang menentukan substansi, lebih-lebih ketika republik hanya dijadikan label untuk melaksanakan substansi yang bukan republikan, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru dengan label republik menjalankan kekuasaan imperium feodal-militeristik.

 

 

Sedangkan Indonesia yang megikuti kata Republik pada Republik Indonesia,selain menunjukkan geografis negara, sesuai dengan sejarah dan kondisi kebudayaan wilayah geografis itu, ia juga mengandung  makna kemajemukan. Kemajemukan ini dirangkum jadi satu dalam nama NKRI. Jadi RI mengandung rangkaian nilai republikan dan kemajemukan. Kemajemukan yang dirangkum oleh nilai-nilai republikan. Untuk mewujudkan Kesatuan RI tidak ada keniscayaan menggunakan sistem sentralisme yang  telah dibuktikan oleh pengalaman, lebih bersifat represif, menindas kemajemukan.  Artinya menindas Indonesia dan mengabaikan nilai-nilai republikan sekaligus. Sehingga adalah suatu kekeliruan besar dan berbahaya menafsirkan ‘’NKRI Harga Mati’’ sebagai Negara Kesatuan dengan sistem sentralistik. Sebab kesatuan bisa dilaksanakan dengan sistem otonomi, otonomi luas, otonomi khusus, federalisme, co-federalisme. Sentralisme pada awal-awal berdirinya RI dilakukan untuk menjawab keadaan sejarah pada waktu itu. Nilai-nilai  republikan dan berkeindonesiaan ini secara visual dilukiskan dalam “Lambang  Negara , Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika” (UUD ’45 Bab XV, Pasal 36A).

 

 

Barangkali penjelasan di atas bisa mengatakan bahwa pada nama RI itu sendiri sudah menggambarkan adanya demokrasi. Masalah ini lebih rinci lagi dirinci dan digarisbawahi  oleh Pasal-Pasal Bab XA Hak Asasi Manusia  (28A sd-28J),Bab X tentang Warga Negara dn Penduduk, Bab  XI Tentang Agama Pasal 29 (2), Bab XIII, Pasal 32  (1) dan (2). Ditambah secara lebih rinci UU HAM.

 

 

Jika HAM dan hak-hak kewarganegaraan ini dihubungkan dengan demokrasi  maka demokrasi tidak lain adalah hak untuk mengejawantahkan HAM dan hak-hak kewarganegaraan yang sudah dijamin UUD ’45 dan UU serta Peraturan-Peraturan lainnya. Hanya  yang jamak terjadi adalah pihak pengelola kekuasaan atau penyelenggara negara yang sering mencegah warganegara melaksanakan hak-hak mereka. Demokrasi sebagai ruang debat ide mencari solusi ditutup dengan berbagai segel sembarangan dan gampang-gampangan, seperti “anti  Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, provokatif, menodai Bumi Tambun-Bungai”, ancaman dan tindak-tindak serta sikap yang menggunakan pendekatan kekuasaan yang bersifat represif dan pembungkaman. Pengelola negara memandang kekuasaan yang berada di tangannya sebagai otomatisme bahwa dirinyalah negara itu sendiri. L’Etat c’est moi. Negara adalah saya. Pengelola negara atau kekuasaan, tidak berpikir dengan kepala tetapi dengan kekuasaan. Bentuk dari cara berpikir instan dan mencari jalan mudah. Padahal rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan tidak menyediakan segala sesuatu yang siap pakai. Sebagai contoh: Bagaimana mewujudkan kebudayaan Indonesia sebagai negeri atau sebuah daerah yang majemuk? Pertanyaan ini tidak disediakan oleh Republik dan Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika sebagai orientasi umum. Jawabannya harus dicari.Mencari adalah bertanya, membaca keadaan, diperdebatkan untuk diuji, disaring. Dilihat dan dianalisa  dari berbagai sudut pandang. Analisa tentu saja menggunakan metode tertentu dan biasanya erat kaitannya dengan pandangan hidup atau ideologi tertentu (Mengapa takut pada ideologi atau pandangan hidup, sementara tak seorang pun bisa bebas daripadanya?)

 

 

Kalau debat saja, kalau perbedaan evaluasi dan pendapat saja sudah ditanggapi dengan kata-kata “kalau saya menjadi pihak aparatur penegak hukum, maka saya akan bertanya baik kepada yang membuat berita dan yang menyampaikan berita tentang evaluasi dan pendapat itu”. Apakah nama tanggapan begini kalau bukan ancaman dan pendekatan kekuasaan otoritarianisme. Apakah sikap dan tindakan begini sesuai dengan UUD ’45, rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan dan UU HAM? Debat ide, artinya debat berdasarkan argumen dan data, adalah jalan mencari solusi. Menanggapi perbedaan, evaluasi, dan ide dengan pendekatan kekuasaan dan berpikir dengan menggunakan kekuasaan, tentu tidak memungkinkan berlangsungnya debat ide dan penemuan solusi. Mengharapkan analisa dalam debat ide menggunakan model pendekatan tunggal bukanlah  satu model yang membantu pencarian sampai pada penemuan. Dan metode  tunggal ini asing dari ilmu pengetahuan dan dunia kebudayaan yang selalu majemuk. Berpikir dengan kekuasaan menghentikan perkembangan maju karena  ia menghentikan pencarian. Pencarian memerlukan kebebasan, mutlak perlu adanya alam demokratis. Demokrasi  adalah cara mewujudkan kedaulatan rakyat, metode untuk mengerahkan partisipasi warganegara dalam mewujudkan Republik danIndonesia. Kalau sepakat dengan kedaulatan rakyat mengapa rakyat diancam dan diberi topi memprovokasi ketika berbicara tentang soal-soal yang “bersifat ideologi, bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara’’? Apakah soal-soal yang “bersifat ideologi, bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara’’ hanya menjadi urusan para elite dan penyelenggara negara? Tidak, Bung. Soal-soal yang “bersifat ideologi, bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara’’ adalah urusan semua warganegara. Warganegara bukanlah obyek, tapi subyek dan niscayanya diperlakukan sebagai subyek. Sebagai subyek, warganegara patut mengontrol penyelenggara negara bukan dimintakan kepatuhan. Budaya  kritis patut ditumbuh kembangkan.Bukan budakisme yang digalakkan. Pengembangan dan penumbuhan budaya kritis akan meningkatkan mutu masyarakat dan pemerintahan. Demokrasi, sebutlah “demokrasi ideologi”  merupakan tempat penumbuhan dan pengembangan buday kritis.

 

 

Untuk Kalteng, penguatan warganegara (renforcement de citoyenité, the citizenship empowerment) sebagai subyek dan megembangkan partisipasi masyarakat,  bisa dilakukan dengan memperkuat Masyarakat Adat, misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan periodik kepada para damang, mantir dan para sekretaris damang sebagai tenaga inti. Pada saat Lembaga Adat kuat, maka ia bisa secara lebih efektif membantu pemerintah daerah  menangani berbagai persoalan di akar rumput, termasuk upaya pemberdayaan dan pembangunan. Ketika Lembaga Adat itu menguat dan menguat, mereka pun bisa melakukan legal audit sebagai salah satu cara partisipatif dalam mengelola negara. Tidak selayaknya di Kalteng, bahkan di daerah mana pun, posisi dan mentalitas jipén kahasu (his master’s voice) dipelihara dan dikembangkan. Mentalitas jipén kahasu tidak berguna untuk upaya memberdayakan dan membangun Kalteng yang republiken dan berkeindonesiaan. Karena itu sangat tidak tepat mengatakan bahwa “saat saya terpilih jadi kepala daerah, semua harus tunduk pada saya”. Yang benar adalah “saat saya terpilih kepala daerah, maka saya adalah kepala daerah seluruh warga daerah. Tidak menjadi kepala suatu kelompok atau partai politik lagi”. Menjadi kepala daerah tidak berarti meniadakan budaya kritis, tidak berarti warga daerah harus menjadi jipén kahasu kepala daerah. Kepala daerah tetap harus diawasi, dikontrol, dikritik agar ia menyetiai janji-janji pemilunya atau tidak, menunaikan visi-misinya, apakah memainkan peran sebagai kepala warga seluruh daerah. Apabila menyimpang kepala daerah itu pantas dilawan antara lain dengan kritik .Kritik adalah bentuk tanggungjawab civic. Melawan penyimpangan terhadap janji pemilu, visi-misi adalah konstitusional. Tidak ada dasar alasan apapun untuk membatasi kritik.  Mengatakan semuanya harus tunduk ketika terpilih jadi kepala daerah, saya khawatir mengisyaratkan awal tumbuhnya otoritarianisme, karena “kecenderungan absolutis memang tertanam kuat di kalangan atas atau elite masyarakat” (Putera Sampoerna kepada para ‘Agent of Change’, http://www. puterasampoerna.com/?p=29&lang=in). Jika bukan demikian yang dimaksud, maka kesleo lidah (tongue slip) demikian merupakan peringatan bahwa dari seorang politisi, seorang figur publik dituntut kecermatan berbahasa. Bahasa selain bisa membangun sesuatu tapi ia juga bisa meruntuhkan sesuatu, ujarCicero, bangsawan kata-kata Yunani Kuno.

 

 

Yang berpikir dengan menggunakan kekuasaan biasanya main keroyok, membentuk mayoritas semu atau  sementara. Kekuasaan dipandang identik dengan kebenaran. Dalam sistem keroyokan ini yang terjadi bukan alasan dan data yang diadu tapi adu nyaring suara.  Padahal debat ide itu sendiri sesungguhnya adalah salah satu bentuk dari demokrasi. Ide selalu majemuk. Di ruang debat demokratis inilah kemajemukan ide (baca: ideologi) beradu data, argumen dan analisa dengan tujuan bagaimana niscayanya mewujudkan Republik dan Indonesiasebagai rangkaian nilai. Pesertanya menyediakan ruang cukup untuk kebenaran orang lain.  SebabRIitu sendiri adalah suatu program agung, cita-cita, sesuatu yang sedang menjadi. Sekarang kita baru sampai taraf mencari karena itu RI adalah sebuah negara  yang kurang (l’Etat de Manque). Dalam keadaan sebagai l’Etat de Manque ini, kita melakukan pembangunan bangsa (Nation Building) dan pembangunan negara (State Building)  secara bersamaan. Pembangunan bentuk dan isi dilakukan secara bersamaan. Karena itu patut dipertanyakan ketepatan pandangan bahwa dengan memilih Republik sebagai  bentuk negara dan Pancasila dasar negara, pergulatan ide berhenti, tidak ada ruang dan peluang untuk rupa-rupa ide lain sedangkan sila-sila Pancasila itu sendiri menagih bentuk  dan cara pelaksanaan kongkret.  Pandangan begini tidak lain dari yang disebut pensée unique, pikiran tunggal yang diametral bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. La pensée unique, pikiran tunggal, penyeragaman, merupakan petaka bagi anak manusia dan kemanusiaan, sedangkan keragaman adalah kekayaan dan keindahan. Kemajemukan itu adalah karakter Indonesia, dan sekali lagi  dijamin oleh UUD ’45 dan lain-lain UU.  Karena itu slogan Bhinneka Tunggal Ika atau dengan kata lain “biarkan bunga mekar bersama, seribu aliran bersaing suara” adalah  politik kebudayaan yang  sesuai untuk mengejawantahkan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan. Republik danIndonesia bertolak belakang dengan otoritarianisme, baik yang sadar maupun yang tidak disadari.

 

 

Yang sering menjadi pengancam kemajemukan, nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan, dengan Pancasila sebagai rinciannya, bahkan RI sebagai negara,Indonesiasebagai bangsa  tidak lain dari penyelenggara negara itu sendiri. Penyelenggara negara jugalah yang paling sering “segala perkataan, dan perbuatan yang dilakukan” tidak  didasarkan pada 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebab kekuasaan itu memang gampang memabukkan.

 

 

Apabila “tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan”,  mengapa tidak turun ke kampung-kampung ke tengah-tengah kehidupan, buka mata dan telinga serta nurani  untuk mendengar, melihat dan menghayati suara nurani penduduk yang mengatakan apa yang mereka ingini dan apa saja persoalan-persoalan mereka. Yang berkata tidak berdosa, yang mendengar patut waspada. Maka biarkan orang menuturkan keragaman sebagai materi pertimbangan, lalu menyerap sari materi-materi yang perlu berlimpah  dan yang sangat diperlukan itu, sebagaimana laiknya sikap seorang negarawan. Menjadi murid kecil dahulu, sebelum menjadi guru. Kenyataan yang garang dan tidak pernah ramah, tidak bisa digantikan dengan kemauan subyektif untuk mendapatkan solusi tanggap. Barangkali dengan cara ini kebingungan tidak terjadi. Yang ditagih setelah itu adalah keberanian, tekad dan tindakan berkomitmen manusiawi.  Mendengar adalah salah satu bentuk dan cara melakukan penelitian. Untuk memecahkan masalah secara apresiatif dan tanggap riset memainkan peran kunci. Sayangnya justru peran kunci di provinsi ini sangat terabaikan. Sebenarnya Tim Ahli pemda bisa dan seniscayanya melakukan riset intensif serta menjadi Bagian Litbang Pemda sekaligus, agar apa yang mereka nasehatkan menjdi berbobot, valid dan tanggap dan apresiatif. Artinya pemda tidak perlu membentuk tim peneliti khusus lagi.   Tim Ahli ini jugalah niscayanya yang melakukan evaluasi tajam tanpa ampun (karena kita perlu membiasakan  untuk keras pada diri sendiri), atas pekerjaan-pekerjaan pemda. Evaluasi tepat waktu akan membantu pemda memperbaiki kesalahan, melanjutkan yang  sudah positif sehingga bisa mempercepat laju pemberdayaan dan pembangunan untuk mewujudkan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tim Ahli hingga hari ini sesuai dengan keniscayaan demikian? Kalau, mana dolumen-dokumen karya merek yang mestinya dijadikan milik publik. Sering dikatakan Tim Ahli tidak lain dari tempat pembuangan pejabat sebagaimana halnya Kepala Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah – pandangan yang sama sekali keliru.

 

 

Kemerdekaan sebagai salah satu isi dari rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan masih merupakan janji yang belum tunai sampai detik ini. Saya membayangkan bagaimana membangun dan mewujudkan kemerdekaan Indonesiadari pinggir, mulai  dari kampung-halaman, bagaimana orang-orang bisa memiliki  pancing untuk mendapatkan ikan, bukan menjadikan mereka penerima belas kasihan dengan hibah-hibah ikan yang tentu tak bisa akan selamanya. Kemerdekaan tak pernah jadi sesungguhnya ketika perut keroncongan. Mawar pun hilang keindahannya oleh lapar. “Aku lapar kemerdekaan. Laparku lapar republikan lapar  berkeindonesiaan, Pahari”. Karena itu, Kata Kerja (Verb,Verbe)  kurasakan makin mencuat pentingnya untuk menciptakan Kata Benda (Noun). Dari Verb semua bermula.***

 

 

 

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah Palangka Raya.

 

INVESTOR DAN INVESTASI MANUSIA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

INVESTOR DAN INVESTASI MANUSIA

 

Dalam artikelnya yang mempertanyakan tentang “Kemerdekaan Ekonomi?”, mantan Menko Perekonomian RI, Kwik  Kian Gie, antara lain menulis: “UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal meggantikan semua perundang-undangan dan peraturan dalam bidang penanaman modal , Pasal 1 yang mendefinisikan “Ketentuan Umum”intinya menyatakan tak ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri. Pasal 6 mengatakan, “Pemerintah memberikan perlakuan sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negar manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia…”.

 

Pasal 8 ayat 3 menyatakan, “Penanam modal diberi hak melakukan trznsfer dan repartriasi dalam valuta asing”. Sehingga, tulis Kwik, “praktis tidak ada yang tak boleh ditransfer kembali ke negara asal.  Pasal 12 menyatakan, semua bidang atau jenis usaha  terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali produksi senjata dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan UU (Harian Kompas, Jakarta, Senin 15 Agustus 2011).

 

Berbagai fasilitas seperti keringanan pajak sampai pada pembebasan bea masuk untuk barang-barang investor ditetapkan dalam  Bab X Pasal 18 UU yang sama. Sehingga Indonesia sudah dibagi-bagi di antara para investor. Menurut Jeffrey Winters, para investor itu “membaginya (baca:Indonesia –KS) ke dalam lima seksi:pertambangan ke dalam satu kamar, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi, yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lain kepada wakil-wakil Pemerintah Indonesia” (Harian Kompas, Jakarta, Senin 15 Agustus 2011).

 

Keadaan penguasaan investor atas Indonesia lebih diperhebat lagi ketika BUMN vital dijual kepada swasta, baik asing maupun swasta. Akibatnya, seperti dikatakan oleh Wawan Tunggul Alam, dalam bukuya “Di bawah Cengkeraman Asing”, “segala kebutuhan hidup kita telah dikuasai asing. Dari  mulai dari bangun tidur, beraktivitas, hingga tidur lagi, semuanya telah dikuasai perusahaan asing?” (2009:12-13). Kemerdekaankah keadaan ini atau keterjajahan model baru? Kwik Kian Gie dalam tulisannya di atas menyebutnya sebagai “penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri  yang berkolaborasi dengan bangsa asing” sehingga membuat “gombalisasi” Indonesia. (Harian Kompas, Jakarta, Senin 15 Agustus 2011). Kalimantan Tengah sebagai salah satu bagian dari Republk Indonesia, tidak terlepas dari “gombalisasi” dan “penjajahan” model baru ini. Hampir 80% lahan Kalteng sudah berada di tangan para investor. Buah dari UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. Kemerdekaan sebagai janji kepada rakyat Indonesia, termasuk rakyat Kalteng menjadi suatu fatamorgana, lebih-lebih kalau dilihat dari segi  kemerdekaan ekonomi.

 

“Berdasarkan data Pemprov Kalteng, jumlah investasi di provinsi ini cukup banyak, terdiri dari bidang pertambangan berjumlah  652 buah. Menurut hasil verifikasi, terdapat 178 perusahaan dinyatakan clean and clear, artinya bisa melaksanakan kegiatan  operasional” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 8 Agustus 2011).

Pertanyaannya: Sudahkah 178 perusahaan yang dinyatakan clean and clear  melaksanakan azas dan tujuan UU RI No. 25 Tahun 2007? Tentang hal ini menurut Gubernur A. Teras Narang, ada 457 pemegang izin pertambangan yang beroperasi, meluputi Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK), namun potensinya belum maksimal memberikan masukan. Teras menyayangkan belum maksimalnya sumbangsih dari sektor pertambangan terhadap PAD , malah tertinggal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran” (Harian Tabengan, 27 Juli 2011). Harian Tabengan, Palangka Raya menulis lebih lugas lagi: “Primadonanya sektor pertambangan ternyata belum memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan pendapatkan asli daerah (PAD)” (27 Juli 2011).

 

Bagaimana dengan sumbangan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit kepada PAD?

 

Seruyan bisa disebut sebagai kabupaten kelapa sawit. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan merupakan kabupten di mana perkebunan kelapa sawit paling berkembang, lalu disusul oleh Kabupaten Kotawaringin Timur dan Barat. (Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, 2009:27-31). Dari 53 perusahaan besar kelapa sawit di Kalteng, 28 buah terdapat di Kabupaten Seruyan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, 2004), dengan Kecamatan Danau Sembuluh sebagai pusatnya di mana terdapat 16 buah perusahaan besar kelapa sawit. Artiya lebih dari separo (Bappeda KabSeruyan, 2004).

 

DAFTAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2004

 

NAMA PERKEBUNAN

LOKASI

TARGET AREAL (HA)

1. PT Agro Indomas Kec. Danau Sembuluh

15.975

2.PT.Musi RawasCitra Harpindo Kec. Hanau

6.000

3. PT.Bina Sawit Abadi Pratama Kec. Hanau

18.318

4.PT.Tapian Nadengan Kec.Hanau

15.000

5.PT.Indo Turba Tengah Kec. Hanau

9.000

6.PT. Krida Tama Lancar Kec.Seruyan Tengah

15.900

7.PT.Teguh Sempurna Kec. Seruyan Tengah

16.300

8.PT.Wana Sawit Subur Lestari Kec. Hanau

12.000

9.PT.CiptaTani Kumai Sejahtera Kec. Seruyan Tengah

10.000

10.PT.Kerry Sawit Indonesia Kec. Danau Sembuluh

17.500

11.PT. Mustika Sembuluh Kec. Danau Sembuluh

17.500

12.PT.Mas Nugraha Perdana Kec. Danau Sembuluh

17.500

13.PT.Sawit Mndiri Lestari Kec. Danau Sembuluh

17.000

14.PT.Agro Mandiri Perdana Kec. Danau Sembuluh

17.000

15.PT. Adi Tunggal Maha Jaya Kec.Danau Sembuluh

17.000

16.CV. Arjuna Utama Kec.Danau Sembuluh

10.000

17.PT.Kharisma Unggul Cintra Tama Cemerlang Kec. Hanau

25.000

18.PT.AgroSawitnesia Pratama Kec.Danau Sembuluh

12.500

19.PT.Bumi Sawit Kencana Kec.Danau Sembuluh

5000

20.PT.Borneo Eka Sawit Tangguh Kec.D.Sembuluh/Seruyan Hilir

25.000

21.PT.Buana Artha Sejahtera Kec. Danau Sembuluh

7000

22.PT.Graha Indo Sawit Andal Tunggal Kec.D.Sembuluh/Seruyan Hilir

25.000

23.PT.Hamparan Mas Sawit Bangun Persada Kec.Danau Sembuluh

14.000

24.PT.Karya Agro Indo Kec. Seruyan Hulu

15.000

25.PT.Anugrah Makmur Abadi Kec. Danau Sembuluh

8.000

26.PT.Salonak Ladang Mas Kec.D.Sembuluh/Seruyan Hilir

17.500

27.PT.Rungau Alam Subur Kecamatan Seruyan Hilir

17.500

28.PT.Rimba Sakti Kec. Seruyan Hilir

17.500

 

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, 2004.

 

Oleh pemusatan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan mengakibatkan Danau Sembuluh yang diharapkan sebagai daerah wisata, mengalami kerusakan berat. Demikian halnya dengan sungai Seruyan. Air sungai yang tadinya menjadi air yang dikonsumsi penduduk sejak berabad-abad, oleh limbah sawit yang dibuang ke sungai, membuat air Sungai Seruyan tidak mungkin dikonsumsi lagi.Kecuali merusaki air danau dan sungai, limbah kelapa sawit ini juga telah membunuh ikan balida yang menjadi bahan mentah industri rumah tangga kerupuk ikan pipih di Kuala Pembuang. Akibatnya industri kecil kerupuk ikan pipih harus mengganti bahan mentahnya dengan ikan jenis lain. Kerupuk ikan pipih Kuala Pembuang yang tersohor itu terancam punah.

 

Sumbangan PBS Sawit pada PAD dijelaskan oleh Tabel berikut:

 

 

TABEL REALISASI PAD KHUSUS KECAMATAN HINGGA AKHIR 2011

 

No.        Kecmatan                                 Target                                 S/D  Bulan juni 2011              Persentase  
1.  Kec. Hanau                                     93.100.000,00                            74.355.850,00                       79,87
2.  Kec.Seruyan Tengah                      97.777.500,00                             11.332.760,00                      11,59
3.  Kec.Danau Sembuluh                    89.380.000,00                             10.699.895,00                      11,97
4.  Kec.Seruyan Raya                         28.000.000,00                               6.766.000,00                       24,16
5.  Kec. Danau Seluluk                       31.000.000,00                              4. 330.000,00                       13,97 
6.  Kec.Seruyan Hilir                           15.000.000,00                                  500.000,00                        3,33
7.  Kec.Seruyan Hilir Timur               25.000.000,00                                  478.000,00                        1,91
8.  Kec. Seruyan Hulu                         58.000.000,00                                  268.324.00                        0,46
9.  Kec.Batu Ampar                            25.000.000,00                                     0                                        0                                        
10.Kec. Suling Tambun                      24.500.000,00                                     0                                        0

 

Sumber : Dispenda Seruyan ; Harian Kalteng Pos Palangka Raya, 16 Agustus 2011.

 

 

Seperti halnya dengan PBS Pertambangan, Tabel di atas menunjukkan minimnya sumbangan PBS kepada Kabupaten Seruyan. Sumbangannya yang paling besar adalah menabur konflik lahan di seluruh Kabupaten yang pada awal Agustus 2011 ini telah mengundang 2000 pengunjuk rasa menuntut ketetapan UU tentang plasma 20 persen dilaksnakan. Darwan Ali selaku Bupati Seruyan tidak menjawab positif tuntutan pengunjuk rasa sesuai UU itu.

 

Gubernur Kalteng A. Teras Narang dalam paparannya di depan Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Kalteng baru-baru ini mengatakan bahwa “nilai ekspor Kalteng naik 32,25 persen jika dibandingkan dengan periode yng sama pada 2009, yang mencapai 297,13 juta  dolar. Sementara berdasarkan data BPS, pada November 2010 dibandingkan dengan Oktober 2010 sudah mencapai 36,06 juta dolar”. (Harian Tabengan, Palangka  Raya, 16 Agustus 2011).

 

Dari sektor manakah nilai ekspor ini diperoleh?

 

Menjawab pertanyaan ini Gubernur Kalteng A.Teras Narang menjelaskan bahwa “secara umum masih dimotori oleh industri  kecil dan menengah serta kerajinan yang berkembang berbasis potensi sumber daua alam (SDA) seperti rotan dan getah nyatu. Komoditas utama ekspor selama 2010 adalah lemak dan minyak hewan/nabati (HS15)” (Hartian Tabengan, Palangka Raya, 16 Agustus 2011).

 

Jawaban ini secara tidak langsung mengatakan bahwa PBS tidak memberikan sumbangan yang sama sekali tidak berarti bagi PAD, kecuali menyulut konflik dengan masyarakat dan menjarah lahan, merusak lingkungan, merusak jalan-jalan raya,   tidak mengindahkan UU. Kunjungan anggota DPRD tidak enggan mereka tolak. Artinya kehadiran PBS hanya mengeruk SDA Kalteng saja, tapi menerima macam-macam kemudahan-kemudahan dari pemerintah sesuai UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. UU yang harus dilaksanakan oleh Pemda. Bahkan rel kereta api dalam Kalteng  pun akan dibangun sebagai kemudahan bagi¨PBS. Tentang CSR yang dibangga-banggakan sebagai faktor positif dari kehadiran PBS, patut dipertanyakan seberapa banyak rakyat Kalteng telah mendapatkan manfaat dari CSR? Dalam keadaan demikian tidak heran jika program eknomi kerakyatan tidak berjalan lancar dan lebih bersifat retorika , tenggelam oleh neo-liberalisme UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, dan egoisme individul dan atau kelompok. Apa bentuk sumbangan kongkret PBS-PBS yang “dibela-bela”itu untuk rakyat Kalteng?

Dalam keadaan begini, barangkali apabila Pemda memang ingin menyejahterakan rakyatnya   dan setia pada rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan, Pemda (Provinsi, Kabupaten  dan Kota) patut memikir ulang  politik dan sikapnya terhadap PBS. Adalah suatu blunder besar jika membiarkan PBS-PBS itu hanya mengeruk kekayaan SDA Kalteng seperti halnya dengan pengalaman Kalteng pada masa HPH, tanpa memberikan apa-apa bagi kemajuan, kesejahteraan Kalteng hari ini dan esok. Politik dan sikap menjadikan Kalteng hanya sebagai penyedia bahan mentah adalah sikap inkonsitutisional, sebab UUD ’45 Pasal 33 jelas-jelas mengatakan “(3). Bumi dan air dan kekayaa alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “(4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan , berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatun ekonomi nasional”.

Untuk tujuan ini maka Pasal 33 UD ’45 ayat (1) menetapkan bahwa  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bersandar atas asas kekeluargaan”.  Secara kongkret “Perekonomian disusun sebagai bersama bersandar atas asas kekeluargaan” itu adalah koperasi usaha kecil dan menengah. Tapi justru bidang ini, sekali pun  ada Dinas Koperasi, namun koperasi tidak pesat berkembang. Sebaliknya, malah ratusan koperasi yang bubar. Sedangkan “Komitmen pejabat terhadap kelangsungan usaha kecil menengah seharusnya menjadi indikator penilaian kinerja. Hal itu penting untuk mendorong kemajuan UKM di Indonesia, yang sudah terbukti tahan krisis. Komitmen tersebut menjadi penentu apakah si pejabat akan naik pangkat atau justru sebaliknya”, demikian pendapat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, usai membuka acara seminar peluang kewirausahaan di SMESCO Covention Hall, Jakarta, Jumat (4/2/2011). Kadin akan segera mengusulkannya kepada Presiden. Pejabat yang harus dinilai komitmennya terhadap UKM, terutama adalah direktur bank-bank milik pemerintah dan direktur BUMN, ujar Suryo (Harian Kompas, Jakarta, 4 Februari 2011). Hancurnya ratusan koperasi dan tidak berkembangnya koperasi serta UMK, padahal mereka tidak lain dari pilar  ekonomi kerakyatan,  hanya bisa dipahami bahwa ekonomi kerakyatan tidak menjadi titik berat. Wacana “small is beautiful” (kecil itu indah) dari  E.Sumacher berada di luar perhatian dan perhitungan. Diperhatikannya secara fokus atau tidak masalah pengembangan koperasi dan UKM adalah masalah pilihan politik, cq politik ekonomi.  Masalah politik ekonomi  adalah masalah pilihan politik yang banyak ditentukan olehJakarta melalui penerbitan peraturan-peraturan dan UU. Sekali pun demikian, tidak berarti daerah, dengan segala keterbatasan kekuasaan dan wewenangnya, bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu untuk rakyat daerahnya. Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah membentuk Komisi Beasiswa Aceh yang membiayai putera-putri Aceh menempuh program master (S-2) dan doktoral (S-3) ke Eropa, Australia, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Menurut Irwandi, program investasi sumber daya manusia (SDM) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Aceh ini memberangkatkan ratusan pelajar Aceh untuk belajar ke universitas-universitas terkemuka dunia setiap tahun. “Kami perkirakan, Aceh akan memiliki sedikitnya 2.000 doktor dari berbagai disiplin ilmu pada 2020 yang akan menjalankan pembangunan Aceh ke depan, termasuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat”, ungkap penerima gelar Doktor Honoris Causa Bidang Kepemimpinan dan Pembangunan Pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak, Malaysia pada akhir Juli 2011 lalu (Harian Kompas, 1 Agustus 2011).

 

Lahirnya 2000 tenaga bertingkat Doktor (S-3) untuk provinsi Aceh oleh usaha Provinsi ceh sendiri, dalam waktu tujuh tahun yang bukanlah waktu lama, bukanlah sesuatu hal bersifat tak berdasar atau hanya bersifat khayali. Sebab untuk membiayai program besar ini, Provinsi Aceh menggunakan sumber daya alam yang kaya. Selanjutnya dengan sumber daya manusia berkualitas demikianlah kemudian Aceh akan dibangun lebih lanjut. Tidak khayali, bahkan sangat realis karena Aceh kaya akan sumber daya alam dan Aceh Irwandi Yusuf memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Menggalakkan program pendidikan secara bertarget adalah suatu pilihan politik. Politik yang memilih hari esok bermartabat dan berharkat mulai dari pembangunan manusia, mulai dari melakukan investasi manusia. Apakah Kalteng sudah melakukan politik investasi manusia secara bertarget seperti yang dilakukan oleh Gubernur Irwandi Yusuf?

 

Politik investasi manusia begini jugalah yang dilakukan oleh Matulada ketika memimpin Universitas Hassandudin Makassar dan telah membuahkan SDM yang mampu mengangkat daerah seperti sekarang.  Politik serupa juga dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sampai sekarang. Dilakukan oleh Viêt Nam sambil berperang menghalau agresor Amerika Serikat. Dilakukan oleh Gubernur Tjilik Riwut ketika menjadi Gubernur Kalteng.

 

Investasi Manusia merupakan investasi strategis dan berjangka panjang. Melihat Kalteng sekarang, saya tidak turut mengatakan bahwa SDM Kalteng berkelimpahan, tapi yang nampak justru masih sangat, sangat lemah, walaupun tiap tahun berbagai perguruan tinggi dan universitas di Provinsi ini mewisudakan ratusan bahkan ribuan sarjana,  di tengah hiruk-pikuk sekolah bertaraf internasional dan omongkosong sekolah gratis. Dengan kekayaan SDA seperti Kalteng, Kalteng mestinya bisa menggratiskan sekolah mulai dari TK sampai ke universitas, untuk penduduknya yang hanya dan cuma 2,5 juta. Mendapatkan pendidikan layak adalah hak warganegara. Negara berkewajiban memberikan hak ini kepada warganegaranya.  Kelemahan SDM di Kalteng mengindikasikan kelemahan dan terdapatnya persoalan serius dalam dunia pendidikan. Kertas-kertas ijazah tidak menjamin mutu dan  kemampuan SDM. Dengan kata lain, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Kalteng perlu melakukan mawasdiri.

 

Pada zaman keemasan kayu, pernah dibentuk Yayasan Isen Mulang yang memungut  dana dari para pemegang HPH  ‘katanya’ untuk keperluan investasi manusia di Kalteng.  Ke mana dana itu sekarang, tidak jelas. Berapa putra-putri Kalteng yang disekolahkan hingga S-3, ketika hutan sudah tidak menjadi produk primadona negeri lagi, juga sama gelapnya. Setelah masa keemasan kayu yang tidak memberikan hasil apa-apa bagi Uluh Kalteng, masa sawit dan tambang tiba. Apakah ratusan perusahaan besar swasta (PBS) ini seperti HPH dulu tidak memberikan arti apa-apa bagi putra-putri Kalteng? Tidak bisakah kita belajar dari masa silam dan belajar  dari Aceh Irwandi Yusuf yang menghitung bukan hanya hari ini tapi lebih-lebih menghitung hari esok? Menghitung hari ini dan lebih-lebih hari esok, tidak lain bersiteguh dan sungguh-sungguh menjadikan  rakyat sebagai poros. Tapi agaknya di kampung halaman ini , egoisme individual dan kelompok masih lebih kuat dari satu untuk semua dan semua untuk satu. Hal ini bisa diusut dari akar budaya daerah ini yang kurang kebersamaannya. Yang  disebut budaya betang hanyalah upaya melukiskan diri sendiri yang masih amorp, belum tentu bentuknya. Diperparah lagi oleh kenyataan ketika bisnismen dan politisi  menjadi satu sosok mengendalikan kekuasaan. Segalanya jadi komoditas dan dikelola secara hukum bisnis, termasuk lembaga-lembaga pendidikan.

 

Apabila setiap kabupaten provinsi ini mengutip pungutan wajib dari ratusan PBS dan menetapkan suatu program pendidikan bertingkat doktor (S-3), barisan tenaga terampil berkulitas di tingkat menengah (melalui instensifikasi sekolah-sekolah kejuruan atau keterampilan) secara bertarget dan berstandar tinggi  seperti  yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (bukan kualitas sekedar punya kertas ijazah dan membuat perguruan tinggi sebagai pabrik ijazah), barangkali dalam waktu tidak sampai 10 tahun semua kabupaten akan melesat maju, menjadi kabupaten-kabupaten dan kota yang berharkat dan bermartabat.

 

Melalui cara ini maka kehadiran PBS di Kalteng, akan meninggalkan makna pada hari ini dan esok. Kita pun tidak mengatakan bahwa Kalteng kampung-halaman bersama tidak hanya jadi menjadi penyedia bahan mentah, tidak menjadi pasar produk luar, tidak menjadi penyedia tenaga  kerja yang murah, tidak tergantung pada luar sehingga Kalteng menjadi   daerah yang mahal, tidak menjadi Kalteng yang “digombalisasi”. Untuk membuat investor bisa memberi guna bagi daerah, kuncinya terletak pada pilihan politik ekonomi yang dituangkan dalam regulasi merakyat sesui Pasal 33 UUD ’45 (yang bersifat sosialistis). Merakyat artinya bukan investor yang mendikte pemerintah tapi pemerintahlah yang mengatur investor. Regulasi atau payung hukum  merakyat ini perlu dikawal oleh rakyat. Lalu di titik ini  mencuat dan mendesak perlunya Masyarakat Adat diperkuat sehingga memainkan peran sebagai subyek atau aktor pemberdayaan dirinya sendiri, mampu berperan sebagai pengawas sosial yang mempunyai daya awas dan daya tawar (bargaining power) yang tidak bisa tidak diindahkan. Masyarakat Adat yang berdayatawar, yang mempunyai daya, akhirya bisa menjadi patner sosial yang bermakna, membatasi berkecamuknya politik uang (money politic) yang membuat pemerintahan jadi bau apak dan penyalahgunaan kekuasaan (l’abuse du pouvoir).

 

Alur jalan yang begini, sudah lama ada di Kalteng kampung-halaman ini. Yang belajar sejarah dan budaya Dayak akan mengetahuinya. Tapi tidak sedikit memang, orang yang hanya namanya saja Dayak tapi asing dan tidak tahu sejarah serta budaya Dayak, hanya namanya saja Uluh Kalteng tapi tidak tahu sejarah dan budaya Kalteng, hanya namanya saja Indonesia tapi asing dan tidak tahu Indonesia. Masyarakat Adat jauh lebih dahulu ada sebelum Republik Indonesia diproklamirkan.

 

Investor sudah ada di tengah kita, mengapa tidak diajak, ditagih, diatur-serta untuk  memanusiawikan daerah, manusia, masyarakat kehidupan  dan melakukan investasi manusia demi hari ini dan esok yang manusiawi? Yang berpikir menggunakan kekuasaan akan melupakan nalar.

 

Selain itu, para investor yang  diajak, ditagih, diatur-serta untuk  memanusiawikan daerah, manusia, masyarakat kehidupan  dan melakukan investasi manusia demi hari ini dan esok yang manusiawi , juga bisa diajak melakukan investasi di bidang pembangunan usaha-usaha produktif di luar  PBS yang mampu menyerap tenaga kerja dan yang menjurus ke kemandirian msyarakat. Kecuali pemerintah, pemimpin-pemimpin Masyarakat dat dan the hidden leaders masyarakat atau unsur-unsur menonjol dalam masyarakat bisa memprakarsa dan mengelola secara profesional dengan orientasi merakyat dan kemandirian,usaha-usaha produktif ini. Dengan cara ini  pemerintah, PBS serta masyarakat, cq Masyarakat Adat bisa berjalan bareng  di jalan pemanusiawian ,keluar dari alur jalan kerakusan dengan berbagai simpangnya seperti KKN yang menggerowoti dan menyakiti bahkan menohok bangsa dan negara. Dalam artian beginilah pemberdayaan dan pembangunan manusiawi masyarakat menjadi usaha dan prakarsa bersama. Peran dominan yang bermain di sini siapa lagi kalau bukan negara yang dikelola oleh pemerintah? Pengelola pemerintahan terbaik adalah negarawan yang  pemkir, yng berpikir dengan otak bukan dengan kekuasaan dan berintegritas. Negarawan begini  sajalah yang layak disebut pemimpin. Tidak semua yang berkuasa dan pejabat adalah pemimpin, lebih-lebih sekarang. Pemimpin dilahirkan oleh rakyatnya bukan oleh pemilu dan uang. Hubungan pemimpin dan yang dipimpin dilukiskan oleh tetua dalam kata-kata: “raja adil raja disembah, raja lalim raja dibantah”.***

 

 

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah,Palangka Raya.

 

 

 

 

PENGIPAS BARA PENGOBAR NYALA DI MASYARAKAT TANPA ORIENTASI

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni dan Anak-Anakku

PENGIPAS BARA PENGOBAR NYALA

DI MASYARAKAT TANPA ORIENTASI

 

Apabila kita datang ke kantor-kantor Damang Kepala Adat atau Kepolisian di kabupaten-kabupaten/kota di Provinsi Kalteng, dengan mudah kita akan mendapatkan keterangan  bahwa masalah yang sering diajukan oleh warga masyarakat kepada kedua lembaga yang bekerja di akar rumput ini adalah masalah konflik lahan dan penistaan.  Dalam  perbandingan, masalah konflik lahan menduduki tempat dominan. Di Kota Palangka Raya saya, pertikaian lahan menurut istilah Walikota sudah ‘’membludak’’. Sedangkan di Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)  paling tidak sudah masuk hampir 400-an pengaduan tentang konflik lahan.

 

Jimlah konflik lahan antara para petani warga masyarakat di pedesaan yang luas bisa dijelaskan musababnya oleh keadaan berikut.

 

Menurut data peta kawasan perkebunan, pertambangan dan kehutanan yng dimiliki oleh Walhi Kalteng dan Save Our Borneo (SOB), lahan yang sudah  dikuasai investor mencakup hampir 80 persen (78,7 persen) dari seluruh luas kawasan Kalteng (Harian Kalteng Pos , Kamis, 4 Agustus 2011).

 

PEMBAGIAN KAWASAN DI KALTENG

 

No.        Bidang                                          Unit Usaha                              Luas Areal
1.           PBS Sawit                                  347 Perusahaan                        4.530.000 Ha
2.           Pertambangan                           636 Izin                                      2.724.143 Ha
3.           HPH                                             60 Unit                                     4.227.953 Ha
4.           HTI                                              23  Unit                                        607.614 Ha
JUMLAH                                                                                                   12. 089. 710 Ha

LUAS WILAYAH KALTENG    15.356.700 Ha  atau 153.564 Km2.

 

Sumber: SOB (Save Our Borneo) Kalteng,Dikutip dari Harian Kalteng Pos, Palangka Raya,  3 Agustus 2011.

 

Areal yang belum tersisa: 15.356.700 Ha- 12.089.710 Ha = 3.228. 980. Jumlah ini masih dikurangi lagi untuk areal koservasi dan taman nasional serta yang dijarah terus-menerus. Berapa  hektar tersisa untuk penduduk hidup?

 

Angka begini, pada tahun 2009, pernah juga dikemukakan oleh Tim Peneliti dari Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang khusus diundang oleh Gubernur  A.Teras Narang untuk mengevaluasi 4 tahun pekerjaan Teras-Diran selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan menjadi buku “Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Komitmen”, diedit oleh Purwo Santoso dan Cornelis Lay diterbitkan oleh JIP Universitas Gadjah Mada, bekerja sama  dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan The ATN Center (Yogyakarta, Agustus 2009, 243 hlm), dengan didahului oleh empat halaman Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, A. Teras Narang.

Tim  Peneliti UGM dan penulis  buku ini , antara lain menulis: “…dari total wilayah dataran Kalteng seluas 15.356 hektar, 80 persen di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional). Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko  kemiskinan absolut” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay, ed. 2009: 69-70) . Karena itu Tim Peneliti JIP UGM memperingatkan agar “Hal ini perlu mendapat perhatian karena dasar struktur ekonomi masyarakat Kalteng umumnya  bertumpu pada agraria yang mengandalkan tanah sebagai alat produksi”. Tim Peneliti dan Penulis JIP kemudian menjelaskan bahwa keadaan demikian merupakan “… salah satu tantangan terberat  yang diwarisi TN-Diran dari masa lalu yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng, ke depan (ibid, hlm.70). Harian Tabengan, Palangka Raya, semasa Atal Depari menjadi Pemimpin Redaksi, dalam salah satu edisinya, bahkan menyebut angka penguasaan tanah oleh investor mencapai angka 90 persen. Tapi berapa pun angkanya, semua menunjukan angka penguasaan tanah oleh investor berkisar sekitar 80 persen.

Penguasaan lahan yang hampir 80 persen lahan dari seluruh luas daratan Kalteng oleh investor ini dari hari ke hari bukan mengurang tapi sebaliknya terus bertambah oleh penjarahan lahan warga masyarakat, dijadikannya lahan konservasi dan atau Taman Nasional dan sekarang untuk REDD +.

 

Direktur Wahana Lingkungan  Hidup Indonesia(Walhi) Kalteng Ari Rompas menilai, saat ini sistem penjajahan yang terjadi di Indonesia adalah monopoli tanah. Penguasaan dan penjarahan lahan begini didukung oleh kebijakan  dari pemerintah, sehingga merampas  tanah-tanah secara  legal, yakni dengan memberikan izin-izin pertambangan, HPH, dan perkebunan sawit. Bentuk penjajahan ini menjadi legal, karena diberikan oleh pemerintah. (Kalteng Pos, 3 Agustus 2011).

 

“Misalnya saja, HGU bisa smpai 90 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun ke depan. Jadi bentuk penjajahannya itu bisa panjang dan lama. Kemudian juga seperti kontrak karya-kontrak karya langsung diberikan kepada investor yang kemudian, langsung menduduki wilayah-wilayah masyarakat adat”, terangnya saat dihubungi Kalteng Pos Selasa (2/8) siang”.

Gawatnya masalah agraria di Kalteng telah disuarakan kepada para pengelola kekuasaan berbagai tingkat agar menjadi perhatian sejak bertahun-tahun. Bukan hanya pada bulan ini. Paling tidak sejak 2009 sudah dilakukan secara hitam di atas putih dan secara digarisbawahi, antara lain  oleh Tim Peneliti JIP UGM yang mengatakan bahwa soal ini merupakan “  salah satu tantangan terberat  yang diwarisi TN-Diran dari masa lalu yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng, ke depan” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay, ed. 2009: 69-70).

Purwo Santoso dan Cornelis Lay, mengingatkan pemerintah Teras-Diran  secara serius agar “Hal ini perlu mendapat perhatian karena dasar struktur ekonomi masyarakat Kalteng umumnya  bertumpu pada agraria yang mengandalkan tanah sebagai alat produksi”(ibid). Penciutan pemilikan tanah oleh warga masyarakat dan penguasan tanah yang terus berlanjut inilah menjadi bara api konflik di Kalteng, dan membuat Provinsi ini menjadi daerah yang bersiko sangat tinggi.

Tapi data-data di Lembaga Kadamangan dan Polsek, demikian juga berita-berita mediamassaProvinsi ini, menunjukkan masalah agraria ini bukan makin mereda tapi malah berkembang marak dan makin sewenang-wenang.

Dalam salah satu karyanya, sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, bahwa modal bukan sekedar angka-angka. Modal adalah kekuatan, dan kekuatan adalah kekuasaan. Kekuasaan modal selalu menghendaki kembalinya modal awal beserta keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu segala cara dihalalkannya. Hukum inilah yang berlaku di bawah sistem neoliberal sekarang. “Maksud baik” pemerintah daerah mengundang investor, andai pun bisa disebut demikian, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan hanya menjadi harapan kosong”, tulis editorial berdikari online http://berdikarionline.com/editorial/20110214/petani-lawan-ijin-usaha-pe\rtambangan.html).

 

Kekuatan dan kekuasaan ini berkembang ketika  pemerintah SBY-Boediono memilih politik neo-liberalisme sebagai pegangan. Pilihan politik inilah yang diterapkan di seluruh negeri termasuk di Kalteng dengan segala akibatnya. Pilihan politik neo-liberalisme ini di Kalteng menampakkan diri terutama sikap terhadap investor.  Anggota Komisi B  DPRD  Provinsi Kalteng ,H. Kamarudin Hadi memandang kebijakan terhadap investor ini, baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota “terlalu memanjakan investor”. Akibatnya “perusahaan, terlebih perusahaan kelapa sawit sering seenaknya terhadap masyarakat” (Harian Palangka Post, 11 Agustus 2011).

 

Apakah investor begini harus dibela, sekali pun legal secara hukum?

 

Kepala Desa Sembuluh II Kabupaten Seruyan, Abdul Khadir  menjawab pertanyaan ini dengan tegas: “Apa gunanya perusahaan melakukan investasi khususnya di wilayah, kalau kehadirannya hanya menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar. Ini bukan kesejahteraan yang didapat seperti yang dijanjikan, tapi kerugian. Buat apa mempertahankan perusahaan nakal yang ada, ketimbang harus mengorbankan masyarakat yang lemah tak berdaya. Tentunya tak akan membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri” ((Harian Palangka Post, 11 Agustus 2011).

 

Gubernur Kalteng A.Teras Narang sendiri mengakui bahwa di Kalteng ada 457 pemegang pertambangan yang beroperasi, meliputi Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Barat (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK), namun potensinya belum maksimal memberikan masukan bagi daerah. (Harian Tabengan, Palangka Raya, 27 Juli 2011). Tapi sumbangsih dari sektor pertambangan terhadap PAD, malah tertinggal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran  (Harian Tabengan, Palangka Raya, 27 Juli 2011). Lalu mengapa rakyat kecil dijadikan tumbal bagi sumbangsih yang ternyata belum memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan pedapatan asli daerah (PAD). Pada pertanyaan ini terdapat masalah keberpihakan.

 

Jadi masalahnya tidak terletak pada pertanyaan: apakah kita memerlukan investor atau tidak, tapi politik investasi yang bagaimana yang dipilih. Apakah pemerintah yang mengendalika investor atau investor yang mengendalikan pemerintah.  Yang nampak di lapangan adalah investor dan pengelola kekuasaan menjadi satu. Sehingga pemerintah menjadi investor dan atau pengusaha sekaligus. Pemerintah menjadi pelindung kepentingan investor yang  juga menjadi kepentingan pengelola kekuasaan. Karena itu , menggunakan istilah Kamarudin Hadi, investor “dimanjakan” dan “diistimewakan”.

Di hadapan keadaan begini, kepada para petani dan  warga masyarakat disisakan jalan  tunggal keluar yaitu melakukan perlawanan. Sekarang masih bersifat perlawanan spontan. Mereka tidak tahu ke mana mengadu. Aduan yang disampaikan seperti batu dilemparkan ke permukaan sungai. Negara entah di mana. Perlawanan spontan adalah petunjuk ketiadaan pemimpin yang bisa mengarahkan mereka. Pemerintah, LSM, Lembaga Adat yang lemah tidak banyak bisa diharapkan. Cendekiawan, lebih tepat disebut orang-orang yang berpendidikan, asyik di “kuil sunyi“ mereka bernama kampus, daripada menyatu dengan masyarakat. Hasilnya? Jadilah  masyarakat Kalteng yang lemah, hilang  atau tanpa orientasi  (disoriented society).tanpa terorganisasi (unorganized society), masyarakat yang bingung, sehingga, kalau mau jujur, tidak jauh dari disordered society (masyarakat yang semrawut) yang rentan konflik, baik yang  horizontal atau pun vertikal. Masyarakat yang kosong (la société de vide), jika meminjam istilah sosiolog Perancis Alain Touraine. Yang disebut ‘’budaya huma bétang’’ adalah upaya mengisi kekosongan ini, tapi sampai hari ini masih berada di tingkat wacana dan pencarian yang belum mengakar. Sehingga sering mengesankan tidak lain dari sebuah jargon  kepribadian yang hilang dan sedang dicari serta bingung. Dalam keadaan begini rakyat menjadi sangat lemah di hadapan negara.

Dalam kebingungan ini orang-orang mencoba lari ke masa silam atau menyontek atas nama modernitas, tidak melihat kemungkinan pada yang disebut pasca-tradisional. Karena kegiatan penelitian sangat, sangat lemah. Kenyataan digantikan dengan kemauan subyektif.

Perlawanan spontan ini misalnya diungkapkan dalam seminar-seminar atau konfrensi dalam istilah “jalan mandau” dengan berbagai bentuk  langkah kekerasan, permortalan jalan, unjuk rasa, petisi, pengajuan aduan ke lembaga-lembaga adat dan kepolisian, dan lain-lain. Tapi perlawanan spontan lebih banyak mencapai apa yang disebut orang “do many things but for nothing” (banyak berbuat tapi  membuahkan tiada). Perlawanan tidak megobah para pelawan  dari status obyek menjadi subyek. Mereka tetap saja subyek, tidak meningkat menjadi subyek atau patner sosial.

Jika diperhatikan, nampak bahwa perlawanan spontan ini sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah (marjinal), seperti kalangan buruh dan tani. Sedangkan yang berlangsung di kalangan pemuda-mahasiswa, masih sebatas unjuk rasa gelembung sabun, tanpa konsistensi dan kedalaman, seperti ditunjukkan oleh slogan-slogan tuntutan atau usulan-usulan mereka. Misalnya menuntut penutupan tempat hiburan. Atau usul menyelenggarakan kursus Dansa Barat untuk ibu-ibu pejabat, dll. Slogan,-slogan dan usul-usul bersifat instani dan pragmatis yang samasekali belum menyentuh masalah hakiki persoalan masyarakat Kalteng.

Perkembangan baru yang menarik adalah unjuk rasa yang melibatkan dua ribuan warga Kabupaten (hampir separo dari seluruh penduduk kabupaten), dan ribuan lagi yang siap turun ke jalan, puncak akumulasi kekesalan yang tak bisa dibendung oleh siapa pun lagi. Tuntutan mereka pun legal sesuai ketetapan UU dan peraturan, tapi tetap saja tidak diindahkan. Mengerahkan penduduk dari berbagai kecamatan, dengan biaya sendiri, untuk unjuk rasa di ibukota kabupaten, bukanlah pekerjaan sederhana. Bermacam persiapan rapi patut dikerjakan. Unjung rasa Kuala Pembuang bulan Agustus ini memperlihatkan perkembangan baru dari kesadaran dan pengorganisasi perlawanan membela serta merebut hak legal. Suatu perkembangan wajar dari perlawanan massa. Unjuk rasa Kuala Pembuang adalah kobaran nyala dari bara yang dikipas oleh pengelola kekuasaan dengan pilihan politiknnya dan ulah Perusahaan Besar Swasta yang sanggup tidak mengindahkan UU dan peraturan-peraturan, serta mencuekkan kepentingan dan hak-hak warga masyarakat. Unjuk rasa Kuala Pembuang dan semua bentuk perlawanan spontan, mengatakan bahwa di mana ada penindasan di situ ada perlawanan. Unjuk rasa Kuala Pembuang, Pemogokan buruh pelabuhan Sampit, pemogokan Barisan Baju Kuning di Sampit, perlawanan 10 Mantir Mantangai adalah kobaran api  dari bara yang dikipas oleh pengelola kekusaan dan investor. Keberuntungan yang mereka peroleh melalui kesewenang-wenangan tidak lain dari keberuntungan berdarah dan cacat. Sebab “ketika sang pangeran (negara kerajaan) mengandalkan keberuntungan semata, pastilah akan berujung tragis –tersungkur dari tahta. Pasalnya, tatkala rakyat ditikam duka lara kelaparan, dan elite politik hanya mengurus perut sendiri, bahkan ketidakadilan teronggok di sudut-sudut kota, benih pemberontakan pun meneguhkan tindakan brutal di luar konstitusi untuk menumbangkan “kursi kekuasaan” sang pangeran. Seperti ujar seorang penyair Tiongkok Kuno :”penguasa naik-turun seperti musim silih berganti /rakyat tetap menempati negeri langgeng abadi. Oleh sebab itu, barangkali burung phoenix abadi dan api yang tak kunjung padam itu adalah rakyat itu sendiri. Penindasan dan ketidakadilan menjadi kipas pengobar nyala bara dalam sekam. Yang menabur angin akan menuai badai. Menepuk air di dulang memercik ke muka sendiri.  Badai dan  kobaran nyala bara inilah   yang mulai dituai oleh pilihan politik pemerintah dalam soal investasi, pemanjaan terhadap investor dan penerpurukan terhadap rakyat sendiri. Badai dan kobaran nyala ini mulai membakar kredo pemerintah pusat bahwa: investor (penanam modal) adalah dewa penyelamat yang akan mengeluarkan rakyat dari kemiskinan!  Kredo yang dijawab oleh  Daulay dari Bappeda Provinsi Kalteng dengan menunjukkan angka desa tertinggal di Kalteng masih berjumlah 60,009 persen, walaupun program pengentasan kemiskinan seperti PM2L dilaksnakan sejak 2005. Amboi! Tidakkah ini mengatakan bahwa “there is something rotten in the state of Denmark” (Ada sesuatu yag busuk di negara Denmark)? Jika meminjam ungkapan Shakespeare dalam drama Hamlet-nya. Mengapa yang “rotten” itu tidak segera dibuang, dengan memungut kembali yang diamanatkan UUD ‘45? Jangan bakar negeri ini jadi abu.  Tapi kalimat dengan tanda seru ini sebagaimana halnya dengan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD ‘45 hanyalah sebuah kalimat  dan ayat-ayat berisi harapan serta tumpul jika tidak diserta dengan kekuatan pengawal dan pelaksananya yang setia. Adanya Republik Indonesia (RI) dengan perangkat strukturnya  seperti ditunjukkan oleh kenyataan sampai hari ini, tidak otomatis melahirkan barisan pengawal dan pelaksana setia itu. Barangkali di sinilah masalah menciptakan barisan rakyat yang sadar dan terorganisasi terutama mayoritas mereka  yang terpinggir,  muncul menjadi masalah mendesak. Barisan inilah kemudian yang muncul menjadi barisan pemberdayaan dan pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat sendiri. Untuk Kalteng Masyarakat Adat dan lembaga-lembaga adatnya bisa menjadi ujung tombak pengawal dan pelaksana setia RI sebagai  cita—cita dan program agung,  jika ia diperkuat dan ditingkatkan mutunya. Barisan ini tak obah pasukan raksasa di bawah pimpinan Sun Wu-kung yang tak segan menyerbu langit mengobrak-abrik kerajaan sorga ketika melihat di situ ketidak adilan berkuasa. Barisan raksasa ala Sun Wu-kung ini jugalah yang sanggup menyeret kaisar turun dari kudanya. Inilah messias itu, yaitu rakyat sadar terorganisasi yang dilukiskan oleh penyair Inggris William Ernest Henley dalam kata-kata : “I am the master of my fate/I am the captain of my soul (akulah tuan nasibku/akulah nakhoda jiwakun). Pengipas bara pengobar nyala mengancam negeri terpaksa patuh pada ketentuan messias ini. ***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah, Palangka Raya.

Apakah Kita Butuh Investor?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

Apakah Kita Butuh Investor?

 

 

Dalam adatlist@yahoogroups.com, (Fri, 5 Aug 2011 12:15:31 +0700), milis resmi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mantan Sekretaris Jenderal AMAN, Emil Kleden mengetengahkan sebuah pertanyaan pokok: “Apakah Kita Butuh Investor?”. Pertanyaan ini menurut Emil Kleden   ”bisa menyesatkan kita masing-masing kalau tidak hati-hati”. Alasannya ia jelaskan melalui serangkaian anak-anak pertanyaan  rincian dari pertanyaan induk, sebagai berikut:

Pertama: Soal sikap. Yang kita tolak itu Negara, investor, atau perilaku eksploitasi sesama manusia?

Kedua: Soal istilah. Apakah yang kita maksud dengan “investor”? Jika yang dimaksud adalah “orang yang menanamkan modal”, dan jika “modal” yang dimaksud adalah “uang and alat-alat teknologi”, maka pertanyaannya benarkan kita memang “tikam kepala” tolak uang dan alat-alat itu semua?

Ketiga: Soal “nalar”. Perusahaan itu sudah punya logika sendiri. Tesis dasarnya adalah profit. Profit itu harus bisa bikin akumulasi modal. Negara juga berjalan dengan logikanya sendiri (mestinya, karena ia ditentukan oleh kehendak rakyat, termanifestasi dalam “kedaulatan ada di tangan rakyat”). Yang kita saksikan adalah Negara mengikuti logika para korporasi (istilahnya “ideologi”).

Jawaban terhadap anak-anak pertanyaan di atas, ujar Emil Kleden mengandung implikasi:

Kalau kita menolak investor, maka tidak boleh satu pun di antara kita menjadi investor. Dan kita harus mendorong bapak, ibu, kakak, adik, anak, cucu kita supaya jangan sampai mereka menjadi investor. Begitu pula kalau kita menolak Negara maka kita akan menjadi anarkhis. Kita tolak semua BUMN, semua koperasi dan berbagai organisasi ekonomi yang modus kerja utamanya adalah investasi. Uniknya, anarkhisme itu sendiri, sekarang ini, adalah sebuah situasi dan pilihan yang mengandaikan mesti ada Negara dulu. Jika yang kita maksud dengan “investor” adalah seperti di atas, maka pertanyaannya adalah kita tolak “orang” (yang menanamkan modal) atau kita tolak “tindakan” (menanamkan modal)? Atau kita tolak orangnya dan terima modalnya? ….Yang ini namanya mental gratisan.

Jika sikap kita adalah menolak eksploitasi, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Wah berat nian, karena pertanyaan ini sudah ada sejak jaman Nabi Adam. Maka kaum sosialis pun mengklaim bahwa sosialisme itu seusia dengan peradaban manusia. (Dan kapitalisme pun tak mau kalah. Dia juga punya nabi Adam…. .. Smith.) Kadang saya merasa aneh dengan hidup saya sendiri kalau saya letakkan itu dalam kerangka topik diskusi tentang “eksploitasi”. Di mana batasnya antara “galia” dan “eksploitasi atau manipulasi”? Galia itu istilah Minang yang merangkum sifat-sifat “cerdik, lihai, mahir, dan bisa sedikit licik tapi tidak mengeksploitasi manusia lain”. (mungkin kawan-kawan Minang bisa membantu menjawab ini, mengingat lebih dari 50 % bapak bangsa kita adalah leluhur kawan-kawan kita ini).

Tentang profit, saya pikir semua kita pasti mau tiap kerja kita mendatangkan “benefit”, sebuah istilah moderasi sekaligus perluasan dari “profit” sekaligus menyamarkan aspek “akumulasi” dari kapitalisme (hati hatilah dengan bahasa dan istilah). Semua kita, kecuali pertapa asketis abis mau “benefit”  baik itu dalam bentuk uang, barang, perkawanan, dan atau jasa. Semua itu bisa pula dikatakan sebagai profit alias proletariat yang fit.

Jika memang demikian, maka jangan-jangan kita, perusahaan dan Negara memang sedang berjalan dalam sebuah lorong logika yang sama?”.(“Emil Kleden” <kleden.emilola1 @ gmail. com> ,in:  adatlist@yahoogroups.com, Fri, 5 Aug 2011 12:15:31 +0700)

Pertanyaan pokok yang diketengahkan oleh Emil Kleden, saya kira sangat relevan dengan keadaan Kalimantan Tengah sekarang.

 

Data peta kawasan perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang dimiliki oleh Walhi Kalteng dan Save Our Borneo (SOB), lahan yang sudah  dikuasai investor mencakup hampir 80 persen (78,7 persen) dari seluruh luas kawasan Kalteng (Harian Kalteng Pos, Kamis, 4 Agustus 2011).

 

 

PEMBAGIAN KAWASAN DI KALTENG

 

No.        Bidang                                          Unit Usaha                              Luas Areal
1.           PBS Sawit                                  347 Perusahaan                        4.530.000 Ha
2.           Pertambangan                           636 Izin                                      2.724.143 Ha
3.           HPH                                             60 Unit                                     4.227.953 Ha
4.           HTI                                              23  Unit                                        607.614 Ha
JUMLAH                                                                                                   12. 089. 710 Ha

LUAS WILAYAH KALTENG    15.356.700 Ha  atau 153.564 Km2.

 

Sumber: SOB (Save Our Borneo) Kalteng,Dikutip dari Harian Kalteng Pos, Palangka Raya,  3 Agustus 2011.

 

Areal yang belum tersisa: 15.356.700 Ha- 12.089.710 Ha = 3.228. 980. Jumlah ini masih dikurangi lagi untuk areal koservasi dan taman nasional serta yang dijarah terus-menerus. Berapa  hektar tersisa untuk penduduk hidup?

 

Angka begini, pada tahun 2009, pernah juga dikemukakan oleh Tim Peneliti dari Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang khusus diundang oleh Gubernur  A.Teras Narang untuk mengevaluasi 4 tahun pekerjaan Teras-Diran selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan menjadi buku “Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Komitmen”, diedit oleh Purwo Santoso dan Cornelis Lay diterbitkan oleh JIP Universitas Gadjah Mada, bekerja sama  dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan The ATN Center (Yogyakarta, Agustus 2009, 243 hlm), dengan didahului oleh empat halaman Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, A. Teras Narang.

Tim  Peneliti UGM dan penulis  buku ini , antara lain menulis: “…dari total wilayah dataran Kalteng seluas 15.356 hektar, 80 persen di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional). Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko  kemiskinan absolut” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay, ed. 2009: 69-70) . Karena itu Tim Peneliti JIP UGM memperingatkan agar “Hal ini perlu mendapat perhatian karena dasar struktur ekonomi masyarakat Kalteng umumnya  bertumpu pada agraria yang mengandalkan tanah sebagai alat produksi”. Tim Peneliti dan Penulis JIP kemudian menjelaskan bahwa keadaan demikian merupakan “… salah satu tantangan terberat  yang diwarisi TN-Diran dari masa lalu yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng, ke depan (ibid, hlm.70). Harian Tabengan, Palangka Raya, semasa Atal Depari menjadi Pemimpin Redaksi, dalam salah satu edisinya, bahkan menyebut angka penguasaan tanah oleh investor mencapai angka 90 persen. Tapi berapa pun angkanya, semua menunjukan angka penguasaan tanah oleh investor berkisar sekitar 80 persen.

Penguasaan lahan yang hampir 80 persen lahan dari seluruh luas daratan Kalteng oleh investor ini dari hari ke hari bukan mengurang tapi sebaliknya terus bertambah oleh penjarahan lahan warga masyarakat, dijadikannya lahan konservasi dan atau Taman Nasional dan sekarang untuk REDD +.

 

Direktur Wahana Lingkungan  Hidup Indonesia(Walhi) Kalteng Ari Rompas menilai, saat ini sistem penjajahan yang terjadi di Indonesia adalah monopoli tanah. Penguasaan dan penjarahan lahan begini didukung oleh kebijakan  dari pemerintah, sehingga merampas  tanah-tanah secara  legal, yakni dengan memberikan izin-izin pertambangan, HPH, dan perkebunan sawit. Bentuk penjajahan ini menjadi legal, karena diberikan oleh pemerintah. (Kalteng Pos, 3 Agustus 2011).

 

“Misalnya saja, HGU bisa smpai 90 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun ke depan. Jadi bentuk penjajahannya itu bisa panjang dan lama. Kemudian juga seperti kontrak karya-kontrak karya langsung diberikan kepada investor yang kemudian, langsung menduduki wilayah-wilayah masyarakat adat”, terangnya saat dihubungi Kalteng Pos Selasa (2/8) siang”.

Gawatnya masalah agraria di Kalteng telah disuarakan kepada para pengelola kekuasaan berbagai tingkat agar menjadi perhatian sejak bertahun-tahun. Bukan hanya pada bulan ini. Paling tidak sejak 2009 sudah dilakukan secara hitam di atas putih dan secara digarisbawahi, antara lain  oleh Tim Peneliti JIP UGM yang mengatakan bahwa soal ini merupakan “  salah satu tantangan terberat  yang diwarisi TN-Diran dari masa lalu yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng, ke depan” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay, ed. 2009: 69-70).

Keadaan di atas melukiskan bahwa invasi besar-besaran investor, bukanlah masalah teoritis atau wacana belaka telah menjadi masalah nyata di hadapan mata, Menjadikan Kalteng sebagai daerah yang berisiko sangat tinggi. Jika tidak ditangani segera, bukan tidak mungkin risiko sangat tinggi ini menjelma konflik sosial besar.  Di sinilah pertanyan mengenai invetasi dan investor menjadi relevan. Tapi  sekali pun demikian, saya masih mencadangkan kesepakatan tentang ketepatan pertanyaan: Apakah kita memerlukan investor?

 

Sebab sejauh pengetahuan saya, tidak ada seorang pun di sini yang menolak investasi dan investor. Anggota Komisi B  DPRD  Provinsi Kalteng ,H. Kamarudin Hadi memandang kebijakan terhadap investor ini, baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota “terlalu memanjakan investor”. Akibatnya “perusahaan, terlebih perusahaan kelapa sawit sering seenaknya terhadap masyarakat” (Harian Palangka Post, 11 Agustus 2011).

 

Kepala Desa Sembuluh II Kabupaten Seruyan, Abdul Khadir  menjawab pertanyaan ini dengan tegas: “Apa gunanya perusahaan melakukan investasi khususnya di wilayah, kalau kehadirannya hanya menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar. Ini bukan kesejahteraan yang didapat seperti yang dijanjikan, tapi kerugian. Buat apa mempertahankan perusahaan nakal yang ada, ketimbang harus mengorbankan masyarakat yang lemah tak berdaya. Tentunya tak akan membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri” ((Harian Palangka Post, 11 Agustus 2011). Warga Desa Sembuluh yang dipimpin oleh Abdul Khadir tidak sedikit yang terhalau keluar desa karena penjarahan tanah oleh PBS yang tidak punya keseganan dan keraguan sedikitpun untuk tidak memperdulikan UU. Karena seperti dikatakan oleh Aire Rompas dari Walhi Kalteng “Bentuk penjajahan ini menjadi legal, karena diberikan oleh pemerintah”. (Kalteng Pos, 3 Agustus 2011).

 

Sikap H. Kmarudin Hadi dan Abdul Khadir di atas tidak memperlihatkan bahwa mereka mempersoalkan perlu tidaknya investor, tapi  politik investasi yang bagaimana yang patut dipilih dan diterapkan. Apakah politik yang memanjakan investor dan menjadikan rakyat sebagai tumbal ataukah politik investasi yang “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” seperti yng diterakan pada Bab II. Asas Dan Tujuan pasal (2) f UU RI No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal? Jika politik investasi “memanjakan” yang dipilih dan diterapkan, maka yang terjadi adalah apa yang sekarang terjadi di Kalteng. Kalteng menjadi tanah jajahan model baru.

 

Karena induk pertanyaannya tidak relevan dengan keadaan maka anak-anak pertanyaannya pun melenceng. Bagaimana mencari pemecahan masalah yang tanggap jika pertanyaannya tidak kena sasaran?

 

Berbicara tentang politik investasi, saya kira,termasuk di dalamnya bentuk usaha yang melakuka n investasi. Apakah merupaka perusahaan campuran atau seperti yang umum terjadi sekarang di Kalteng modal usaha sepenuhnya dari pemilik modal besar yang berusaha. Pemerintah Daerah (Pemda) hanya mengharapkan pembagian dari pajak tanpa turut bertanggungjawab pada untuk-ruginya usaha. Jalan gampang dan memintas, tapi sesungguhnya bentuk dari penjualan daerah dan sumber daya alamnya. Sejauh ini di Kalteng tidak nampak upaya melakukan disvestasi.

 

Politik investasi artinya juga menyangkut model pembangunan dan model pengelolaan  sumber daya alam (SDA) yang dipilih. Pilihan model pembangunan, model pengelolaan SDA inilah yang barangkali melatari pernyataan Gubernur Kalteng A.Teras Narang bahwa “NKRI bukanlah Negara Sosialis“.(Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 3 Agustus 2011).

NKRI memang bukan negara sosialis apalagi menerapkan sistem sosialis walaupun UUD  yang menyatakan  : Bumi, air dan kekayaan alam.. dikuasai Negara..” dan pasal-pasal lain serta Pancsila itu sendiri bersifat sosialis. Walau pun UUD’45 menyebut demikian tapi yag terjadi negara minta swasta mengelola, antara lain kepada investor, termasuk investor asing. Hasilnya keadaan Kalteng sekarang yag serba tergantung, hanya jadi penedia bahan mentah, pasar bagi produk luar, penyedia tenaga kerja murah,  dan seperti  juga keadaan yang dibeberkan oleh Fasa Basri berikut:

 

Berdasarkan laporan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terakhir,Indonesiatidak tergolong di dalam kelompok 12 eksportir utama (top exporters), tetapi berada pada urutan buncit (ke-30) di kelompok middle-leading exporters.
Kalau khusus untuk sumber daya alam, tadinya saya mendugaIndonesia masuk dalam kelompokleading exporter. Saya terbelalak. Ternyata sebaliknya,Indonesia berada di dalam kelompok leading importer untuk produk-produk sumber daya alam. Persisnya di urutan ke-14 dari 15 negara.
Ironisnya, Singapura yang tak punya sumber daya alam justru bertengger di kelompok leading exporter untuk sumber daya alam pada urutan ke-14.
Niscaya ada yang salah urus dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita produsen minyak mentah, tetapi menjadi negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM) terbesar diAsia. Sudah puluhan tahun kapasitas produksi kilang minyak kita tak bertambah, padahal konsumsi BBM naik cukup tinggi.
Pada tahun 2010, neraca perdagangan minyak mentah kita hanya surplus sebesar 1,5 miliar dollar AS, sedangkan neraca perdagangan BBM defisit sebesar 13 miliar dollar AS. Defisit BBM tahun ini diperkirakan bakal lebih besar lagi.
Salah urus terlihat pula pada hasil tambang bauksit. Seluruh produksi bauksit kita ekspor. Sementara itu, kita mengimpor seluruh alumina—yang notabene adalah produk turunan dari bauksit—untuk diolah lebih lanjut menjadi aluminium. Lebih dari separuh aluminium yang kita hasilkan dijual ke pasar luar negeri, sementara industri pengguna aluminium memenuhi kebutuhannya lebih banyak dari luar negeri.
Luar biasa kerugian ekonomi yang kita alami: kita menjual produk-produk sumber daya alam yang masih mentah seraya membeli produk-produk olahannya dengan harga yang jauh lebih tinggi”( http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis…ber-daya-alam/).

Kenyataan di atas mengatkan bahwa masalahnya bukan apakah kita memerlukan investor dan investasi atau tidak, tapi politik investasi apa dan bagaimana pola pengelolaan SDA serta model pembangunan ekonomi yang dipilih. UUD 45 menyebut tentang ekonomi kerakyatan atu demokrasi ekonomi yang  dilakukan menjadikan tanahair sebagai komoditas murah bahkan obralan kepada pemilik modal. Jika kita berani berkaca kita akan melihat betapa bopengnya muka kita. Tapi kita takut pada kaca. Karena kebenaran itu menyakitkan.

Kusni Sulang, Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah, Palangka Raya.

 

 

 

KOTAWARINGIN BARAT: UNGKAPAN L’ETAT DE MANQUE

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

KOTAWARINGIN BARAT:

UNGKAPAN  L’ETAT DE MANQUE

 

Dalam pemilihan langsung kepala dan wakil bupati  di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)Juni 2010 lalu, pasangan calon  SUKSES (Sugianto dan Eko Soemarno) secara perhitungan suara keluar sebagai pemenang. Atas  dasar ini sesuai dengan ketentuan UU RI No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Paragraf Ketiga. Tugas dan Wewenang. Pasal 42 d , DPRD Kobar mengusulkan pasangan pemenang itu ke pihak-pihak terkait sebagai bupati-wakil bupati Kobar.

 

Pasal 42 d menyebut bahwa DPRD  bertugas dan berwenang: “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi  DPRD kabupaten/kota”.

 

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat No. 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2010-2015.Selain itu MK juga memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan Sugianto dan Eko Soermarno sebagai pemenang Pilkada Kobar. Keputusan MK ini tidak dilaksanakan oleh KPU Kotawaringin Barat , dengan tetap menetapkan Sugianto dan Eko sebagai calon terpilih, dengan alasan bukan kewenangan mereka untuk menetapkan bupati dan wakil bupati.  Akibat keputusan tersebut, KPU Kotawaringin Barat  kemudian dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga KPU Kalimantan Tengah mengambil alih kewenangan untuk menentapkan hasil pilkada. KPU  Kalteng juga merekomendasikan pemberhentian terhadap seluruh anggota KPU Kotawaringin Barat  karena tidak dapat melaksanakan putusan MK” (Harian Palangka Post, 11 Agustus 2011).

 

Sebagai  pejabat Bupati Kobar,  sebelum pelantikan Bupati-Wakil Bupati yang baru, Mendagri menetapkan A.Teras Narang sebagai pejabat Bupati Kobar. A.Teras Narang selanjutnya menunjuk Drs. H.Muchtar sebagai Pelaksana Harian (Plh ) Bupati Kobar.

 

Polemik dan unjuk rasa pun berkobar, mulai dari  Kobar  sendiri sampai ke ibkota Provinsi Kalteng, Palangka Raya.

 

Untuk mengakhiri sengketa pemilukada tahun 2010 di Kobar ini, pada  tanggal 8 Agustus 2010, Medagri Gamawan Fauzi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, (pasangan yang kalah dalam pemilukada menurut KPU Kobar), sebagai bupati dan wakil bupati Kobar. SK Mendagri terkait dengan pelantikan bupati terpilih Kabupten Kobar sudah turun, bahkan, melalui Plh. Bupati Kobar Drs. H. Muchtar, M.Si di Pangkalan Bun, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang telah menyampaikan surat agar DPRD Kobar segera melakukan rapat paripurna.(Harian Kalteng Pös, Palangka Raya, 11 Agustus 2011).

 

Ketua DPRD Kobar Subahagio, menjelaskan dengan gelengan kepala ketika ditanya apakah  SK Mendagri  sudah sampai di tangan Ketua DPRD Kobar.  “Suratyang saya terima dari Plh. Bupati  adalah surat pemberitahuan untuk melaksanakan sidang paripurna istimewa  terkait dengan pelantikan bupati. SK Mendagri tentunya diserahkan saat pelantikan berlangsung” jelas Subahagio (Harian Kalteng Pös, Palangka Raya, 11 Agustus 2011).

 

Sesuai kewajiban dan wewenangnya, apakah DPRD Kobar akan menyelenggarakan siding paripurna itu dalam  waktu dekat ini? Jawaban pertanyaan ini didapat dari berita Harian Tabengan, Palangka Raya, dikenal dekat dengan  PDIP Kalteng,  yang dalam headline halaman pertamanya menulis: “Pengesahan Bupati. DPRD KOBAR ‘Tolak’ SK Mendagri” .

 

“Ketua DPRD  Kobar Subahagio, Kamis (11/8), mengatakan setelah menerima SK Mendagri yang disampaikan oleh Gubernur Kalteng melalui Plh. Bupati Kobar, pihaknya langsung menyikapi dengan membuat dua pucuk surat.Suratpertama ditujukan kepada Gubernur Kalteng, sedangkansuratkedua kepada Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta. Dalam surat yag ditujukan kepada Gubernur Kalteng, DPRD Kobar pada intinya mempertanyakan dasar untuk menyelenggarakan rapat paripurna istimewa yang agendanya akan melantik pasangan Uji-BP. Asalannya, Pimpinan DPRD Kobar melalui surat No. 170.172/2010 , telah mengusulkan pasngan terpilih Sugianto sebagai Bupati Kobar, dan Eko Soemarno sebagai Wakil Bupti sesuai dengan berita acara Komisi Pemilihn Umum (KPU) Kobar. Pimpinan DPRD Kobar selama ini juga tidak pernah mengusulkan pasangan Ujang Iskandar –Bambang Purwanto sebagai pemenang Pemilu Kada.Dengan pertimbangan tersebut, unsur Pimpinan DPRD Kobar belum bisa menjadwalkan rapat paripurna istimewa dan selanjutnya meminta petunjuk lebih lanjut kepada Gubernur Kalteng”.

 

“Sementara surat kedua yang ditujukan kepada Ketua Komisi II DPR RI, DPRD Kobar pada intinya menilai keputus Mendagri tidak sejalan dengan usulan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD  Kobar, usul dimaksud berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pimpinan DPRD Kobar meminta kepada Pimpinan Komisi IIDPRRIdapat menyediakan waktu pertemuan” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 12 Agustus 2011).

 

Sementara itu, pasangan calon terpilih, SUKSES yang disokong antara lain oleh PDIP,  melalui keterangan Sugianto Sabran menilai  bahwa “SK Mendagri melanggar UU No.32 /2004” (Harian Kalteng Pös, Palangka Raya, 11 Agustus 2011).

 

Bagaimana pandangan sikap Gubernur Kalteng menanggap suratdari DPRD Kobar? Menjawab suratitu, tampaknya Gubernur tak bisa memberi solusi dalam waktu segera.Karena kemudian Teras melemparkan  persoalan ini ke Mendagri yang telah mengeluarkan SK dimaksud. “Saya harus lapor dulu kepada Mendagri. Saya minta dari beliau bahwa ini kondisi di daerah”. Diakui oleh Teras bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD Kobar tersebut tidak ada masalah. Hal itu  sudah sesuai dengan UU, karena memang tugasnya adalah melantik berdasarkan suratMendagriRI. “Melantik Bupati/Wakil Bupati, …. sesuai dengan UU pelantikan itu harus melalui sidang paripurna istimewa.” “Jika DPRD menolak untuk melantik maka ia  selaku Gubernur  tidak ada urusan untuk memaksa melaksanakan pelantikan itu. Apalagi, tidak ada aturan dalam UU No.32 tahun 2004  Tentang Pemerintah Daerah yang membuat dirinya bisa memaksakan hal itu. “Jadi, ya saya harus  mengikuti mekanismenya, begitu” (Harian Kalteng Pös, Palangka Raya, 14 Agustus 2011).

 

Ketika ditanya oleh wartawan Kalteng Pos soal status Ketua DPRD Kobar  yang saat ini telah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat, dan statusnya di DPRD Kobar cacat hokum karea tidak mewakili partai politik mana pun, sehingga segala produk yang dihasilkan Subahagio selaku Ketua DPRD Kobar cacat hukum, Teras menolak memberikan komentar.”Wah, saya tidak ikut campur masalah itu”, ujarnya. ((Harian Kalteng Pös, Palangka Raya, 14 Agustus 2011).

 

Apa yang diperlihatkan oleh keadaan di atas sebagai sebuah tatanan pemerintahan? Ke hadapan public, ia mempertontonkan beberapa hal berikut:

 

(1). Atas nama konstitusi dan keadilan tentu saja, hasil pemilu yang disebut suara rakyat didiskualifikasi oleh pihak yang lebih tinggi. Hal ini melukiskan hubungan antara Pusat dan Daerah. (2). Pihak yang lebih bawah menolak keputusan yang lebih atas. Di Kalteng, hal begini juga nampak dalam  hubungan  antar Gubernur  dengan Bupati/Walikota. Sikap yang menggambarkan tingkat sinkroninsasi kerja atau sinerjitas. (3). Diskualifikasi dan penolakan kedua-duanya dilakukan berdasarkan UU, dan dimungkinkan oleh UU. Menuturkan keadaan UU negeri ini sangat berlobang-lobang.

 

Pengguanaan UU dan Peraturan untuk mediskualifikasi dan menolak disebut sebagai  “mekanisme” dan “sesuai mekanisme”, “jalan legal”, tidak menggunakan tindak kekerasan, minimal di permukaan. Sebab dalam penyeleggaraan  pilkada terdapat praktek-praktek yang sebenarnya praktek yang sudah menjurus ke tindak pidana yang brutal, seperti ancaman kekerasan fisik terhadap yang tidak bertindak sesuai kehendak bahkan sampai pada likwidasi. Sehingga dalam perbandingan demikian, masih berjalan di alur “mekanisme” adalah sesuatu hal yang positif. Bisa dikatakan sikap berbudaya. Budaya yang patut dikembangkan, lebih-lebih di negeri sepertiIndonesiadi mana kepastian hukum, keadilan masih merupakan perjalanan panjang berliku dan perjuangan berat.

 

Tapi di pihak lain, pendiskualifikasian, pemecatan, pembubaran lembaga dan  dan penolakan  berdasarkan UU begini memperlihatkan betapa UU itu adalah suatu kancah pertarungan sengit antar berbagai kepentingan, baik itu kepentingan berskala lokal, nasional mau pun internasional . Contoh dari pertarungan kepentingan dalam  penyusunan UU dan kemudian menjadi UU misalnya telah diungkapkan oleh Eva Kusuma Sundari, Wakil Ketua Fraksi PDIP diDPRRI.

 

MeskiIndonesiasudah 65 tahun merdeka, tapi pihak asing tak henti-hentinya gencar menjajah kepentingan nasional. Salah satu modusnya adalah dengan mengintervensi pembuatan peraturan perundang-undangan.

Diugkapkan oleh anggota DPR Eva Kusuma Sundari, setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing.

Dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian Badan lntelijen Nasional (BIN) menengarai antara lain tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat yaitu World Bank (Bank Dunia). International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID) ada dibclakang semua itu.

“Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut.” katanya kepada Rakyat Merdeka, diJakarta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menjelaskan, keterlibatan Bank Dunia antara lain sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan Bank Dunia tersebut telah membuat pemerintah mengubah sejumlah UU. Antara lain, UU Pendidikan Nasional. UU Kesehatan, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air.

“Konsultasi Bank Dunia melalui anak usahanya yaitu IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dan IDA (International Development Association) menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),” paparnya.

Menurut Eva. dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asinguntuk menjadi operator atau pengelola. Menurutnya pemberian izin tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Di bidang kelistrikan juga hampir sama. Pada UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah.” ungkapnya.

Selain Bank Dunia, lanjutnya. IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya. UU BUMN, dan UU Penanaman Modal Asing. Menurutnya, dengan menerima bantuan IMF. secara otomatis pemerintah pasti harus mengikuti ketentuan IMF. “Misalnya seperti privatisasi BUMN, dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” ucapnya.

Khusus untuk keterlibatan USAID, anak buah Megawati Soekamoputri ini menjelaskan, bisa melihatnya diantaranya pada UU Migas (No 22 Tahun 2001). UU Pemilu (No 10 Tahun 2008). dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi.

Selama masa reformasi, kata Eva, USAID telah menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan penguasaan pemilihan umum. Di sektor keuangan, UNSAID juga turut membantu usaha restruktu-risasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi.

“Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, UNSAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun temyata rawan dengan politik uang,” ungkap Eva.

Dia menegaskan, menyusupnya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia. IMF. dan USAID secara substansi sama.

“Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil.” bebernya.

Masih kata Eva, sebagian besar undang-undang yang ditengarai untungkan pihak asing adalah UU hasil usulan dari pemerintah. Makanya dia sangat menyesalkan mengapa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan asing dalam menyusun berbagai undang-undang tersebut. “Di pemerintahan berkumpul orang-orang pinter. Mereka seharusnya tahu apa yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Meski begitu dia mengakui, pada akhirnya UU tersebut juga dibahas bersama di DPR, dan kekuatan mencegah intervensi asing itu sangat kecil, karena kebanyakan anggota Dewan yang ada saat ini adalah orang baru yang belum terlalu berpengalaman. “Secara kapasitas, kapabilitas, belum balancing antara DPR dengan pemerintah,” kelitnya (http://m.primaironline.com/baca/poli…lah-pemerintah).

Karena itu mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menilai bahwa bukanlah demokrsi kerakyatan melainkan demokrasi kriminal yang berbiaya sangat tinggi dan telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. . Menurut Rizal demokrasi di Indonesia juga sudah dibajak dengan kekuatan uang. (http://www.antaranews. com/berita/257091/rizal-ramli-segera-hentikan-demokrasi-kriminal)

 

Sehubungan dengan pilkada Kobar, yang didiskualifikasi antara lain karena melakukan politik uang, kira-kira di pemilu mana di negeri ini di mana uang tidak bermain? Yang dipertanyakan di sini adalah argumen pendiskualifikasi. Sementara masalah baru yang muncul tentang yang disebut ‘’kesaksian palsu’’tidak mendapat indahan oleh SK Mendagri. Tapi agaknya di negeri ini, nalar, argumen menjadi tidak penting dibandingkan dengan segala cara guna memenangkan kepentingan egoistik pribadi ataupun kelompok. Diskriminasi criminal tidak memerlukan nalar tapi okol.

 

Pertanyaan lain: Apakah Pengadilan memang tabu mengkorkeksi keputusannya apabila kemudian ternyata keputusan tersebut terbukti salah? Barangkali di negeri ini keputusan salah pengadilan tidak pernah dikoreksi walau pun terbukti salah, tetapi di negeri lain koreksi terhadap keputusan tidaklah tabu karena yang terpenting dalam keputusan adalah mendapatkan kebenaran dan keadilan. Apakah pengkoreksian terhadap keputusan pengadilan negeri tidak rasuk untukIndonesia? Barangkali ya, jika yang diutamakan bukan keadilan dan kebenaran, dan UU tidak dibuat untuk bisa menampung keadilan dan kebenaran, jika UU dan peraturan-peraturan  diterbitkan bukan untuk memanusiawikan manusia, kehidupan dan  masyarakat. Tapi pendapat demikian tidak bisa menjelaskan mengapa studi banding  dilakukan ke mana-mana, sehingga studi banding itu akhirnya lebih dari perjalanan belanja.

 

Atas nama konstitusi dan keadilan tentu saja, hasil pemilu yang disebut suara rakyat, didiskualifikasi oleh pihak yang lebih tinggi, pihak yang lebih bawah menolak keputusan yang lebih atas,diskualifikasi dan penolakan kedua-duanya dilakukan berdasarkan UU, dan dimungkinkan oleh UU, juga memperlihatkan betapa kurangnya kerasukan (compatibility) di dalam struktur pemerintahan negeri ini. Ketidak rasukan yang memang diberikan celah oleh UU. Keadaan begini menunjukkan kualitas UU dan Peraturan yang berlaku dan digunakan. Akibatnya UU dan Peraturan bukannya menciptakan suatu kepastian dan menegakkan keadilan  serta kebenaran, tapi menyemai kekisruhan dan pertikaian. Konflik Pilkada Kobar hanyalah satu contoh. Contoh lain yang dampaknya sangat dirasakan oleh warga Kalteng ini adalah izin-izin tumpang tindih kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS). Adanya izin-izin tumpang tindih yang memarjinalkan warga masyarakat dimungkinkan oleh UU otonomi daerah di samping kekuasaan kementerian yang tidak kenal lapangan tetapi berani membuat peraturan. Permintaanlima bupati dan seorang wirswasta Kalteng terhadap Pasa1 angka 3  UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di MK,  adakah salah satu contoh saja. Juga menjadi contoh tentang otonomi yang berlangsung sekarang adalah otonomi setengah-setengah oleh keasyikan dan  kenyamanan denga system NKRI yang sentralistik.

 

Kejadian dan kenyataan-kenyataan di atas memberitahukan secara sederhana  tpi gambling bahwa di negeri ini, terdapat kekacauan tatanan struktur dan kekacauan itu melahirkan ketidakrasukan. Ketidak rasukan membuahkan kericuhan dan pertikaian. Sumbernya berada di UU dan Peraturan-Peraturan. Sedangkan UU dan Peraturan-Peraturan ini tidak pernah dilakukan secara partisipatif melainkan lebih banyak bersifat top-down. Warganegara hanya dipandang sebagai obyek, bukan subyek yang berkepentingan dengan peraturan-peraturan serta UU tersebut. Karena itu wargnegara demikian lemah di hadapan negara.

 

Apakah mememperlakukan dan hak warganegara sebagai subyek ini hanya berlaku di  negeri-negeri asing, tapi tidak rasuk untuk Kalteng dan Indonesia? Dampak pandangan dan sikap begini akan sangat buruk. Metode top down adalah bentuk nyata  dari otoritarianisme. Secara kebudayaanIndonesia memang belum sepenuhnya lepas dari otoritarianisme yang oleh Rizal Ramli disebut demokrasi kriminal. Kriminalitas bukanlah suatu sikap berbudaya dan beradab. Artinya demokrasi kita bukanlah demokrasi yang berbudaya. Apabila “elit cenderung picu konflik pemilukada, yag cenderung menghalalkan berbagai  cara untuk menang” seperti yang dikatakan oleh pengamat hukum tatanegara, Refly Harun (Harian Kalteng Pos, 13 Agustus 2011), apakah ini sikap berbudaya dan beradab?

 

“Berbagai cara untuk menang”, main ancam, memang bagian integral dari ‘’kultur’’ politik yang top down, otoritarianisme, demokrasi kriminal. Perwujudannya, membawa perjuangan politik dari arena debat ide, jalan-jalan damai, dan celah-celah legalitas ke konflik fisik atau penghancuran fisik. Perjuangan Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Jr. barangkali adalah contoh perjuangan yang berbudaya atau beradab. Tergolong dalam metode ini adalah boikot sipil atau pemogokan sipil (civil strike). Metode perjuangan berbudaya ini muncul karena keyakinan mereka akan kebenaran dan keadilan melalui suatu analisa atas keadaan yang mendalam. Penggunaan metode berbudaya ini menandakan kematangan politik seseorang. Yang diperjuangkan oleh metode perjuangan berbudaya adalah kebudayaan itu sendiri. Saat pemilu kita memperjuangkan penegakan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan secara berbudaya maka ketika itu pemilu bisa dikatakan sebagai peritiwa budaya. Tapi sampai pada tingkat sekarang, yang diperebutkan melalui pemilu adalah kekuasaan sebagai lahan kehidupan. Apabila Laode Ida berbicara tentang “Negara Mafia” dalam melihatIndonesia, maka pemilu sebenarnya mirip pertarungan antar geng-geng mafia.(Laode Ida; “Negara Mafia”, Galang Press,Yogyakarta, 2010, 277 hlm.)

 

Secara kebudayaan , rangkaian nilai republikan dari berkeindonesiaan belum merasuk dalam diri kita dan tidak dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu. Hal ini jugalah yang menjelaskan gampangnya para politis pindah perahu, dan terpisahnya partai dari ideologi.Penjelasan untuk keberadaan kartel politik dengan politik kartelnya dan koalisi tanpa ideologi.(lihat:Kuskridho Ambrdi, “Mengungkap Politik Kartel. Studi Tentang Sistem Kepartai di Indonesia Era Reformasi”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009, 403 hlm.) Diri kita masih didominasi oleh pendekatan kekuasaan yang bersumber pada otoritarianisme dengan segala variannya yang bersarang di bawah sadar. Adanya nilai republikan (yaitu kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan) dan berkeindonesiaan (kemajemukan), cq Pancasila, kalau pun  ia berada di diri kita, tempatnya berada  di pinggiran atau berada di ujung lidah belaka. Untuk memenangkan kekuasaan dengan segala cara, UU dan Peraturan bisa diabaikan dan jadi kelereng permainan.  Sekali pun demikian, ia masih merupakan kekuatan yang membentur-bentur nilai egoistik entah yang bersifat idivisul ataupun yang bercorak kelompok atau golongan. Sebab kendatipun tingkatnya di pinggiran dan menjadi jargon, ia adalah jargon umum yang memberi tekanan psikhologis. Sehingga oleh tekana demikian, di dalam diri kita terjadi benturan internal dalam budaya yang menyuburkan kemunafikan, kepongahan dan ketidak sanggupan mendengar serta menghadapi kritik. Karena itu pula sering terdapat seseorang politisi berbicara tanpa mengerti apa yang diucapkannya. Saat sedang berbicara tentang NKRI, UUDD ‘45 dan Pancasila, misalnya, tapi tepat pada saat bersamaan ia menginjak hakekat hal-hal yang sedang dibicarakannya. Dalam keadaan begini, politisi tidak mampu berkembang menjadi negarawan. Benturan internal dalam tatanan struktural dan kultural inilah yang diperlihatkan oleh Konflik Pilkada Kobar sekarang baik di tingkat lokal Kobar maupun nasional, dan menjadi sebab pula mengapa Indonesia sampai sekarang masih saja berada pada peringkat l’Etat de manque, negara yang tak kunjung menemukan bentuk politik yang cocok bagi watak rakyatnya, tersandung dari satu eksperimen kekuasaan yang satu ke yang lain (Clifford Geertz, 1972:323 via Dr. Yudi Latif, 2004:3) dan tetap berada di ruang tunggu sejarah. Kalteng sebagai salah satu provinsi dari RepublikIndonesia, tak terelakkan  berada di ruang tunggu sejarah serupa ini juga.  ***

 

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga  Kebudayaan DayakKalimantanTengah, Palangka Raya.

MENGAPA KITA TAK MEMBUKA MATA?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

MENGAPA KITA TAK MEMBUKA MATA?

Alma Adventa yang menyebut diri “seorang Dayak di perantauan”, seorang sarjana pertambangan, sekalipun tinggal di mancanegara, tapi perhatiannya terhadap kampung-halaman tidak surut. Berikut adalah komentarnya terhadap tulisan saya berjudul “Yang Dikuak Oleh Rencana Kereta Api Ke Kaltim”(Harian Kalteng Pos,9-11 Agustus 2011).

Guna mengikuti alur  pikiran Alma Adventa, komentar yang ia kirimkan langsung ke alamat suratlistrik (sulis atau e-mail) saya,  barangkali berguna untuk pertimbangan orang sekampung, maka di sini komentar tersebut  saya kutip:

“Terima kasih untuk tulisan Bapak Kusni Sulang yang selalu mengajak kita melihat dan berpikir “beyond the text”. Seandainya berkenan, saya juga ingin mengajak kita semua melihat lebih jauh lagi tentang rencana pembangunan rel kereta api batubara di Kalteng maupun yang sudah berjalan di Kaltim.Ada beberapa jalur yang direncanakan baik dalam provinsi maupun lintas provinsi dan semakin intensif dibicarakan terutama sejak masuk dalam program MP3EI untuk koridorKalimantan.

Saya tidak melihat sama sekali ada rencana yang sistematis (blue print) lebih dari rencana pembangunan rel batubara dan pabrik peleburan, yang merencanakan pemanfaatan SDA ini untuk pembangunan daerah asal SDA. Melulu yang dibahas adalah dari hulu ke hilir, namun bagaimana dengan dari hilir ke hulu atau antar daerah regional?

 

Rel KA ataupun bentuk tranportasi lain antar kabupaten dan provinsi sangat diperlukan diKalimantanuntuk mengurangi tingginya harga barang dan kebutuhan pokok.

 

Menurut saya pembangunan rel batubara ini tidak sebatas pembagian pajak pusat dan antar provinsi atau proyek-proyek konstruksi namun yang lebih mendasar adalah pola eksploitasi SDA yang mengekstraksi SDA di pedalaman untuk membangun daerah luar. Sangat menyedihkan melihat yang dibicarakan selalu berfokus pada bagaimana memfasilitasi pengangkutan SDA dari pedalaman keluar pulau, bukan pada pengembangan ekonomi dan industri lokal. Untuk pembangunan rel batubara di Kalteng (Palaci/Puruk Cahu-Bangkuang) saya sudah pernah kirim ke milis ini (adatlist, milis resmi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara –AMAN –KS) tulisan saya berjudul The Open Veins of Borneo. Beberapa investor yang tertarik tidak lain adalah investor yang memprioritaskan keamanan suplai batubara (thermal maupun cooking coals) untuk kebutuhan domestik dan industri dalam negeri mereka. Ada baiknya Kaltim dan Kalteng bisa bersama-sama mengevaluasi kembali, sehingga tidak salah langkah”. (Alma Adventa aadventa@yahoo.com,to: “meldiwa, Monday, 8 August 2011 19:19:48).”

 

 

Tujuan komentar Alma, jelas,  yaitu ingin sumbang-urun pendapat terhadap apa yang terjadi dan dilakukan di kampung-halaman dalam upaya “bersama-sama mengevaluasi kembali, sehingga tidak salah langkah”. Sebab Kalteng adalah kampung-halaman bersama, bukan hanya milik mereka yang kebetulan sedang mengendalikan pengelolaan kekuasaan. Baik-buruk kebijakan yang dipilih, dampaknya akan menimpa dan dirasakan langsug oleh orang sluruh kampung. Karena itu adalah suatu kesalahan besar perbedaan pendapat dihadapi dengan pemberian topi secara sembrono. Sikap demikian, selain bukan sikap negarawan, tetapi juga sikap anti nalar dan membelakangi wacana republikan dan berkeindonesiaan serta kemajemukan. Apalagi jika ditambah dengan ancaman yang berbau pendekatan kekuasaan, pendekatan keamanan dan stabilitas nasional ala Orba dulu, model jaladi mantry ala Majapahit.   Cepat atau lambat, sikap anti nalar dan metode jaladi mantry, akan menjatuhkan diginitas politisi itu sendiri dan seperti ditunjukkan oleh R.Kennedy, politikolog Amerika Serikat, bahkan kekuasaan itu sendiri akan runtuh. Disebut  politisi karena negarawan tidak pernah akan berbuat seperti itu.  Negarawan tidak seperti politisi yang sering memandang kekuasaan identik dengan kebenaran.

 

Dalam komentar di atas, saya melihat Almamengangkat beberapa soal yaitu: (1). Rencana Pembangunan Rel Kereta Api. (2). Pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam – KS)  untuk pembangunan daerah asal SDA. (3).Tingginya harga barang dan kebutuhan pokok. (4). Pembagian pajak pusat dan daerah. (5). Pola eksploitasi SDA yang mengekstraksi SDA di pedalaman untuk membangun daerah luar.

 

Secara umum, mengenai rencana pembangunan rel kereta api itu sendiri, sebenarnya bukan masalah utama. Masalah muncul ketika kit bertanya: untuk apa rel kereta api itu dibangun? Apakah sekarang sudah tepat tahapannya (waktunya) dengan mempertimbangkan faktor sejarah, latar budaya  dan upaya pengembangan berkeadilan daerah masing-masing (cq. provinsi-provinsi di Kalimantan. Membangun rel kereta api hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Tapi rencana pembangunan rel kereta api itu sekarang agaknya faktor-faktor tersebut diabaikan sehingga seperti yang dikatakan oleh Alma Adventa rencana pembangunan itu merupakan rencana tanpa blue print (cetak biru), tanpa peta rencana yang menyeluruh. Rencana yang mau dilaksanakan “berfokus pada bagaimana memfasilitasi pengangkutan SDA dari pedalaman keluar pulau, bukan pada pengembangan ekonomi dan industri lokal”, secara lebih spesifik pengangukutan batu bara (dan sekarang mungkin ditambah dengan pengangkutan produk perkebunan sawit) . Karena itu Alma menyebutnya “pembangunan rel kereta api batubara”. Barangkali juga bisa disebut Rel Kereta Api Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang dibangun oleh pemerintah.

 

Jika dilihat dari model pembangunan, maka pembangunan “rel kereta api batubara“  tidak lain perwujudan dari politik pembangunan yang menjual SDA daerah kepada pemilik modal besar (baca juga : PBS). Menjadikan daerah hanya sebagai penyedia bahan mentah, tanpa melintaskan barang sejenak rencana industrialisasi agar mendapatkan nilai tambah yang lebih sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak serta meningkatkan secra berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Politik pembangunan begini sekali pun dilabeli ekonomi kerakyatan, tapi senyatanya tidak lain dari politik neo-liberal yang memang politik pembangunan pilihan Jakarta. Secara konstitusional pilihan politik pembangunan neo-liberalisme bertolakbelakang dengan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan yang ditetapkan oleh Psal 33 UUD ’45. Karena itu sebagai konsekwensi logis dari pilihan politik demikian, maka soal kedua yang diajukan oleh Alma Adventa yaitu Pemanfaatan SDA  untuk pembangunan daerah asal SDA berada di luar hitungan.

Untuk memperkokoh politik pembangunan pilihan demikian maka lembaga eksekutif dan legislatif menggodok UU dan RUU yang mengakomodasi kepentingan asing. Menurut anggota DPR Eva Kusuma Sundari. yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR-RI “Setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing”. Akibat pilihan politik pembangunan demikian sebagaimana diakui oleh Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, `rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa asing keluar’. Rencana pembangunan “rel kereta api batubara“, Rel Kereta Api Perusahaan Besar Swasta (PBS)  atau  tidak lain dari produk pilihan politik pembangunan neo-liberalisme. Apabila sepakat dengan pandangan bahwa politik merupakan cerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi, maka tidak mustahil pilihan pembangunan demikian, membentuk basis ekonomi bagi sektor-sektor lain yang tidak mengizinkan program-program pro rakyat, pro poor, pro growth, pro job berlangsung sesuai harapan. Program-program seperti Kalteng Harati,Kalteng Barigas, PM2L dan lain-lain tersandung oleh pilihan politik pembangunan demikian. Pilihan politik menetapkan bersamanya metode yang digunakan. Kalteng tidak pernah bisa relatif mandiri. Karena politik pembangunan neo-liberalisme tidak menginginkan provinsi atau negeri merdeka secara politik , mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Barangkali itulah musababnya muncul keadaan yang dikeluhkan oleh Alma Adventa “Melulu yang dibahas adalah dari hulu ke hilir, namun bagaimana dengan dari hilir ke hulu atau antar daerah regional”, terjadi dalam yang disebut pembangunan “tanpa ada rencana sistematik”. Musabab pertumbuhan tanpa keadilan, lahan Kalteng sudah 80 persen dikuasai PBS yang menjuruskan Kalteng ke arah monokultur: kultur sawit. Koperasi tidak berkembang semestinya.

Mengenai tingginya harga barang dan kebutuhan pokok, sekali pun memang ada faktor  trasportasi, tetapi barangkali lebih utama lagi dari faktor transportasi, masalah terletak pada adakah upaya untuk tidak terlalu tergantung pada luar.  Kalteng sekarang adalah pasar bagi produk luar. Padi yang ditanam di lahan Kalteng oleh sistem ijon dibawa dan diolah di luar, dimasukkan kembali menjadi beras dengan harga mahal. Padahal akan lebih menguntungkan jika diolah di Kalteng sendiri. Yang mustahil adalah lahan Kalteng yang bisa ditanami kubis, wortel, lombok, bawang merah, bawang putih, gula, kopi, the,  dan lain-lain tapi barang-barang ini didatangkan dari luar. Sekolah Pertanian di Tumbang Lahang, Kabupaten Katingan kurang dilirik dan diintensifkan padahal sekolah ini membuktikan potensi alam Kalteng untuk pengembangan pertanian. Dahulu untuk menghadapi musim kemarau panjang atau masa paceklik, Orang Dayak mempunyai lusuk (lumbung). Sekarang lusuk itu boleh dikatakan punah. Pantai panjang Kalteng tidak pernah memberikan rumahtangga-rumahtangga garam, lahan luas 1,5 kali Pulau Jawa tidak diternaki sapi , kambing, ayam,  itik yang memberikan penduduk daging. Bahkan pembibitan ikan patin dilakukan di Bogor, Jawa. Semuanya didatangkan dari luar. Persediaan cukup berrti yang didatangkan cukup banyak. Bukan cukup karen diproduksi di Kalteng. an aglah-Sekiranya ada politik mandiri, politik meminimkan ketergantungan, ada politik keamanan bahan pangan dan bahan pokok,  kiranya harga barang dan kebutuhan pokok tidak berada dalam keadaan seperti sekarang. Sampai-sampai gelombang Laut Jawa turut mempermainkan hidup Uluh Kalteng. Demikian tergantungnya Kalteng pada pihak luar, saya kira pertama-tama bukan karena soal transportasi tetapi lebih bermula pada pilihan politik, secara khusus politik pemberdayaan dan pembangunan.

 

Hal yang dikritik oleh  Alma Adventa bahwa “Pola eksploitasi SDA yang mengekstraksi SDA di pedalaman untuk membangun daerah luar”, pun apakah bukan produk dari pilihan politik?

 

Apabila muasal dari  ketergantungan ini terdapat di pilihan politik, dan politik ditentukan oleh politisi disebut terpilih melalui pemilu, maka para politisi inilah penanggungjawab utama ketertgantungan Kalteng. Sementara dunia politik negeri ini, termasuk di Kalteng, politisi dan pengusaha berada di satu sosok. Pola pikir dan kepentingan politisi-pengusaha, pengusaha-politisi inilah yang menjadikan segalanya dijadikan komoditas. Sedangkan mayoritas warganegara berada dalam posisi obyek yang lemah di depan negara. Basis ekonomi pengusaha ini menentukan kesadaran sosial politisi yang kemudian memperkokohkannya dalam regulasi. “Pola eksploitasi SDA yang mengekstraksi SDA di pedalaman untuk membangun daerah luar”, adalah salah satu bentuk dari politik mengkomoditaskan segala. Oleh karena itu maka “uang adalah raja (l’argent roi) menjadi filosofi dominan. Filosofi inilah yang menjadikan demokrasi Indonesia sekarang, seperti dikatakan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli sebagai”demokrasi kriminal yang berbiaya tinggi” bukan “demokrasi kerakyatan”. “sekedar demokrasi prosedur, sekedar adanya pemilihan”. Menurut Rizal demokrasi di Indonesia juga sudah dibajak dengan kekuatan uang. Karena itu proses demokrasi di Indonesia biayanya menjadi sangat tinggi. Oleh sebab itu “demokrasi seperti ini harus segera dihentikan,” Menurut Rizal demokrasi kriminal seperti ini telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Membuat “rakyat Indonesia bagai anak yatim piatu yang tak mempunyai ayah dan ibu. “Rakyat kita harus mengurus dirinya sendiri. Pemerintah tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.(http://www.antaranews. com /berita /257091 /rizal-ramli-segera-hentikan-demokrasi- kriminal). Pemerintahan sebagai pengelola kehidupan bernegara diperlakukan sebagai  lahan kehidupan. Pendidikan dan anak didik pun tidak dijadikan subyek tapi obyek atau komodoti yang melayani  kepentingan pemilik kapital besar. Berbeda dengan pilihan politik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang melakukan pembangunan Aceh melalui pertama-tama investasi manusia. Menjadi rakyat Aceh sebagai subyek bermutu. Artinya dalam sistem “demokrasi kriminal” ini, ketika rakyat lemah di hadapan Negara, pengelola kekuasan mempunyai peran desisif.

Selama politik pembangunan yang dipilih masih bercorak neo-liberalisme, pembangunan apapun, baik itu di lingkup satu provinsi ataupun mencakup beberapa provinsi, akan  berjalan di alur ini. Kepentingan rakyat tidak dijadikan poros. Ia menjadi poros hanya di tingkat verbal. Yang menjadi poros adalah uang untuk diri dan kelompok. Kepentingan rakyat akan menjadi poros pada saat UUD ’45 , terutama Pasal 33 dilaksanakan benar. Karena itu pada tanggal 22 Juli 2011 telah dilancarkan sebuah gerakan yang diberi-nama ‘Gerakan Pasal 33′. Gerakan ini diluncurkan secara nasional dan berlangsung di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, Lampung, Kendari, dan lain-lain( Berdikari Online,. Senin, 18 Juli 2011). Gerakan ini dilncarkan dalam upaya mengobah imbangan kekuatan riil dalam masyarakat guna mewjudkan yang disebut oleh  Rizal Ramli sebagai ‘’demokasi kerakyatan’’. Dengan semangat yang serupa pula barangkali yang mendorong  Hendra Sembiring memanjat gedung DPR-RI 5 Juli 2011 lalu, sambil berteriak ”Kembalikan UUD 1945” seperti Bung Karno melakukannya 52 tahun silam. (http://www.balipost.com/mediadetail.php?module= detail berita & kid =1&id=53908)

Pendapat yang diajukan oleh Rizal Ramli di atas, sudah lama diketengahkan dan diperjuangkan oleh antara lain Revrisond Bawsir, pakar ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Revrisond selalu dengan tegas menyatakan bahwa “untuk bisa mandiri, Indonesia harus keluar dari IMF dan Bank Dunia, Indonesia harus menyadari, sekarang kekuatan ekonomi dunia sudah berubah.Selain Amerika Serikat, Eropa juga muncul apa yang disebut dengan BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina). Jadi, muncul pasar-pasar yang sangat kuat juga.”Gejolak di Amerika sekarang menunjukkan bahwa ekonomi negara adidaya itu juga bisa anjlok. Sehingga harus menimbulkan keyakinan baru bahwaIndonesiaharus lebih mandiri, lebih berani membangun karakternya dan mencari jalan keluar terhadap problem-problem ekonomi yang ada secara lebih mandiri,” kata Revrisond.

Untuk mencegah kecipratan krisis, simpulRevrisond,Indonesiaharus kembali kepada UUD45.

“Indonesiaharus menempuh politik perekonomian yang bertumpu pada tegaknya kedaualatan ekonomi rakyat.”Ini berarti, tambahnya, kedaulatan ekonomi itu ada di tangan rakyat. “Bukan di tangan kapital, bukan di tangan korporasi dan juga bukan di tangan pemerintah. Ini dikenal dalam bahasa akademis sebagai demokrasi ekonomi.”

KalauIndonesiatidak berbuat demikian, maka negeri ini akan semakin tergantung dengan Amerika. Revrisond menilai aneh banyak orangIndonesiayang berharap agar ekonomi Amerika cepat pulih, supaya ekonomiIndonesiatidak ikut merosot.

Terakhir pakar ekonomi di UGM ini berharap agar krisis yang melanda Amerika dan munculnya BRIC merupakan bagian dari proses yang secara tidak disengaja juga mengarah pada tumbuhnya demokrasi ekonomi secara internasional.

“Makanya Indonesiatidak tergabung dalam BRIC dari awal, karena dia tidak termasuk inisiator. Bahkan Indonesiaselama ini cendrung bertindak menjadi penengah kalau ada problem antara Amerika Serikat dengan negara-negara BRIC,” tandasnya. (http://www.rnw.nl /bahasa-indonesia/article/ekonomi-indonesia-harus-bertumpu-pada-rakyat).

Niscayanya para pemangku kekuasaan di Kalteng mencermati perkembangan di atas dan mengarah ke perwujudan ekonomi sesuai ketetapan Pasal 33 UUD ’45? Ketergantungan  dan orientasi pengembangan ekonomi seperti sekarang, orientasi pedagang primitif yang mengobral kekayaan pulau, berangkat dari pola pikir serba instan, tidak akan pernh membuat Kalteng bisa mempertahankan hidupnya. Malahan akan makin terpuruk. Padahal menurut definisi Lester Brown dari Worldwatch Institute, “masyarakat yang mampu mempertahankan hidupnya ialah suatu masyarakat yang mampu mempertahankan kehidupannya tanpa mengurangi prospek generasi-generasi bangsa masa depan”. Kehancuran lingkungan, masih terdapatnya 60,009 persen desa tertinggal di Kalteng (menurut angka Daulay dari Bappeda Kalteng), bahkan gelombang Laut Jawa  turut mempermainkn hidup Uluh Kalteng, dunia pendidikan jadi komoditas, apakah hal-hal demikin isyarat menjanjikan tentang suatu prospek gemilang bagi “generasi bangsa masa depan”?

Masalah lain yang diketengahkan oleh Alma Adventa ketika melihat penolakan Teras-Diran atas rencana pembangunan rel kereta-api ke Kaltim adalah masalah ‘’Pembagian pajak pusat dan daerah’’. ‘’ Rebutan proyek’’ jika meminjam Direktur Walhi Kalteng, Arie Romps (Harian Palangk Post, 10 Agustus 2011). Terjadinya ‘’rebutan’’ pajak atau proyek antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menunjukkan keinginan Pusat untuk tetap mendoinasi daerah sekali pun di masa otonomi sedang  dilaksanakan. Menguasai pajak besar dan proyek-proyek mega seperti proyek Rel Kereta Api Perusahaan Besar Swasta, Pemerintah Pusat makin bisa leluasa berkuasa dengan menggunakan uang sebagai alat pengendali dan penekan untuk melaksanakan sentralisme di bawah selubung otonomi atau desntralisasi. Boleh jadi pada  rebutan pajak dan atau proyek begini, melambangkan pertarungan antara sentralisme dan desentralisme, bahwa otonomi sekarang masih merupakan otonomi separo hati. Pemeirintah Pusat tidak puas dengan hanya mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan gama seperti yang diterakan dalam Bab III Pembagian Urusan Pemerintahan,Pasal 10, UU  RI No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Keasyikan pada sentralisme ini juga bisa dilihat pada UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa ‘’kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap’’. Pasal ini  tidak mengindahkan sama sekali keadaan lapangan di daerah, tanpa mengindahkan juga pasal-pasal lain  seperti Pasal 14 dan Pasal 15. Sehingga tiadanya kepastian hukum walaupun ada hukum seperti yang dituliskan oleh Harian Bali Pos, membuat ‘’detak jantung kita dibikin semakin tak teratur oleh Zaman Reformasi yang disertai angin ribut demokrasi ini. Padahal sesuai tuntutan kaum reformis yang ngaku demokratis, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali, (sekarang ada usul untuk mengamandemennya lagi –KS), namun hasilnya justru tambah kacau. Mirip seperti tukang reparasi barang-barang elektronik, yang kebanyakan ahli bongkar tapi tidak ahli pasang, sehingga kita lebih memilih beli barang baru daripada memperbaiki yang rusak. Ongkosnya lebih mahal dibanding membeli yang baru, meski berkali-kali diperbaiki, barang justru tambah rusak’’(http://www.balipost.com/mediadetail.php? module=  detailberita & kid =1&id=53908)

Keadaan ini melukiskan bahwa bangsa dan negara ini dikelola oleh rencana tanpa sistematik. Juga Kalteng, menunjukkan jauhnya jalan menuju Republik Indonesiayang sungguh-sungguh republikan dan berkeindonesiaan. Membuktikan bahwa Borneo, termasuk Kalteng tidak lain dari ”The Open Veins” .

 

Ratusan tahun silam, James Brook si Raja Putih dari Sarawak,  sudah memperingatkan tentang akan terjadinya keadaan begini terhadap Borneo, khususnya terhadap Orang Dayak. Peringatan serupa kembali diulangi oleh para antropolog Eropa Barat pada Abad Ke-20. Di tahun ini mengapa kita tidak membuka mata ketika  “mendengar suara jerit hewan yang terluka”, dan “ada anak burung terjatuh dari sarangnya”? Bersama Rendra, saya ingin berkata:

 

“Ya! Ya !Akulah seorang tua!

Yang capek tapi belum menyerah pada mati.

Kini aku berdiri di perempatan jalan

Aku merasa tubuhku sudah menjadi anjing

Tetapi jiwaku mencoba menulis sajak

Sebagai seorang manusia.’’

 

 

Dari suatu ketinggian, kulihat ada orang berang sambil menuding-nuding, sementara angin ribut melanda kampung di pedataran. Kemudian koran-koran pagi bertutur tentang perampokan,pembunuhan,perkosaan, dan juga kemarin ada anak mati tenggelam di sungai. Ada anak menangis malu dan sedih mengetahui ibunya dipaksa melacur untuk makan keluarga sehari di  ibukota Kalteng-ku. Jauh di tengah pulau, ada kemerlap lampu-lampu kampung baru, kmpung-kampung PBS. Di antara desau angin kembali terngiang suara Rita Hayworth dalam sebuah filmnya, sebelum dihukum mati berseru: “I want to live!” (Aku mau hidup!). Tidakkah seru itu adalah juga  serumu Kalteng? Mengapa kita tidak membuka mata dan telinga?***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan DayakKalimantanTengah, Palangka Raya.

“MEMBELA INVESTOR LEGAL”: MAKSUDNYA?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-anakku

“MEMBELA INVESTOR LEGAL”: MAKSUDNYA?

“Mengemukanya data peta kawasan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan oleh Walhi Kalteng dan Save Our Borneo (SOB) yang dikuasai investor membuat Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang perlu memberikan penjelasan. Terlebih pada peta itu dengan jelas  disebutkan hampir 80 persen (78,7 persen) kawasan Kalteng telah beralih kepemilikan kepada investor”, demikian tulis Harian Kalteng Pos , Kamis, 4 Agustus 2011. Angka begini, pada tahun 2009, pernah juga dikemukakan oleh Tim Peneliti dari Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang khusus diundang oleh Gubernur  A.Teras Narang untuk mengevaluasi 4 tahun pekerjaan Teras-Diran selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan menjadi buku “Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Komitmen”, diedit oleh Purwo Santoso dan Cornelis Lay diterbitkan oleh JIP Universitas Gadjah Mada, bekerja sama  dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan The ATN Center (Yogyakarta, Agustus 2009, 243 hlm), dengan didahului oleh empat halaman Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, A. Teras Narang.

Tim  Peneliti UGM dan penulis  buku ini , antara lain menulis: “…dari total wilayah dataran Kalteng seluas 15.356 hektar, 80 persen di antaranya telah berda dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional). Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancamnan jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko  kemiskinan absolut” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay, ed. 2009: 69-70) . Karena itu Tim Peneliti JIP UGM memperingatkan agar “Hal ini perlu mendapat perhatian karena dasar struktur ekonomi masyarakat Kalteng umumnya  bertumpu pada agraria yang mengandalkan tanah sebagai alat produksi”. Tim Peneliti dan Penulis JIP kemudian menjelaskan bahwa keadaan demikian merupakan “… salah satu tantangan terberat  yang diwarisi TN-Diran dari masa lalu yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng, ke depan (ibid, hlm.70). Harian Tabengan, Palangka Raya, semasa Atal Depari menjadi Pemimpin Redaksi, dalam salah satu edisinya, bahkan menyebut angka penguasaan tanah oleh investor mencapai angka 90 persen. Tapi berapa pun angkanya, semua menunjukan angka penguasaan tanah oleh investor berkisar sekitar 80 persen.

Jadi pengetengahan kegawatan masalah sebenarnya sudah agak lama, paling tidak sejak 2009 sudah dilakukan secara hitam di atas putih. Bukan hanya pada bulan ini. Sedang maraknya keresahan sosial di pedesaan, berawal dari masalah tanah, seperti sekarang ini, adalah bentuk peringatan secara lain. Unjuk rasa ribuan peserta di Kuala Pembuang bulan Agustus ini, sebenarnya bentuk peringatan keras kepada para pengelola kekuasaan. Sayangnya, seperti  yang terjadi di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, oleh Bupati Darwan Ali tidak mendapat tanggapan memadai bahkan mengecewakan sekali pun tuntutan para pengunjuk rsaa jelas-jelas sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sikap ini membut kita bertanya-tanya apakah Darwan Ali itu seorang  bupati ataukah pengusaha, ataukah kedua-duanya.

Nasehat Tim Peneliti JIP agar “hal ini perlu mendapat perhatian” sebab kalau tidak, maka penduduk Kalteng akan menjadi  “landless dengan resiko  kemiskinan absolut””, dan “yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng” seperti angin lalu saja. Sehingga rakyat Kalteng berada dalam keadaan “tempun petak batana saré, tempun uyah batawah belai, tempun kajang bisa puat” (punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan), ungkapan dari keadaan sangat terpuruk di tengah pertumbuhan ekonomi (apakah pertumbuhan yang berkeadilan ataukah pertumbuhan kesenjangan?)  dan turunnya angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Penguasaan tanah oleh investor yang mencapai 80 persen dari seluruh luas area daratan Kalteng,  adakah nama lain dari dominasi investor atas daerah ini? Dominasi berarti menguasai, mengusai apa bedanya secara hakiki dengan penjajahan atau neo-kolonialisme, istilah yang  juga dipakai oleh  banyak pengamat, termasuk digunakan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR-RI Eva Sundari Kusuma?

Dominasi investor di Kalteng hanyalah cerminan dari keadaan Indonesia secara keseluruhan, akibat dari suatu pilihan politik, terutama politik ekonomi di level nasional. Mengenai dominasi modal asing di negeri ini, berdikari online (1 Juli 2011) antara lain menulis bahwa “soal dominasi modal asing dalam perekonomian Indonesia. bukanlah hal yang baru, tetapi sudah seringkali disuarakan oleh kelompok-kelompok kritis dan kalangan oposisi. Dominasi modal asing sebetulnya bukan cuma mengkhawatirkan, tetapi sekaligus telah membawa perekonomian nasional dalam `situasi genting’. Sebab, mengutip perkataan Bung Karno 81 tahun yang lalu, bahwa `raksasa biasa yang dulu berjengkelitan di atas pada kerezekian Indonesia, kini sudah menjadi raksasa Rahwana-Dasamuka yang bermulut sepuluh’. Dominasi modal asing itu dapat dilihat pada tiga lapangan: pertama, menguasai perbankan nasional; kedua, mendominasi investasi di Indonesia; ketiga, menguasai bursa saham di Indonesia. Dengan menguasai tiga lapangan ekonomi yang sangat penting itu, maka modal asing sebetulnya sudah `mencekik’ leher perekonomian nasional.Perdebatan soal perlu dan tidaknya modal asing hampir bersamaan dengan pembicaraan soal lahirnya nation baru bernama Indonesia. Bung Karno sudah mengulas soal modal asing itu dalam tulisan-tulisannya sejak tahun 1930-an. Sejak awal, di kalangan Republik sendiri, ada pihak-pihak yang menganggap modal asing sangat penting untuk mendorong ekonomi nasional Indonesia. Karena modal nasional atau milik bangsa Indonesia masih sedikit, maka modal asing diperbolehkan untuk membangun kepentingannya di Indonesia.

Mohammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama, pernah berkata: “Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk memakmurkan rakyat, perkataan-perkataan kemakmuran rakyat mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.

Dan, dengan jalan itu, kata Mohammad Hatta, industrialisasi tidak akan berjalan di Indonesia, karena modal asing hanya membangun pabrik menurut kepentingannya sendiri atau membangun pabrik pada sektor-sektor yang menjanjikan keuntungan berlebih. Dan, memang betul apa yang dikatakan Hatta, sudah 60 tahun lebih modal asing mengambil peranan dalam perekonomian sejak Indonesia merdeka, industri yang terbangun masih sangat sedikit.

Sebaliknya, jika kita teliti lagi dengan baik, keberadaan modal asing itu justru membawa tiga malapetaka: merampok semua kekayaan alam bangsa kita, mengangkut keuntungan besar sekali dari bumi kita, dan menciptakan kemiskinan dan ancaman kerusakan lingkungan yang sangat parah. Akibat dari penguasaan asing itu, sebagaimana diakui oleh Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, `rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa asing keluar’.

Selain itu, supaya modal asing itu bisa berkembang dan mencapai tujuan-tujuannya, maka mereka pun mengajukan syarat-syarat: jaminan keamanan, penyediaan tenaga kerja berupah rendah, stabilitas ekonomi, kemudahan transfer modal dan keuntungan, dan keringanan pajak.

Dengan keberadaan syarat-syarat itu, maka modal asing bebas menggali keuntungan sebesar-besarnya di bumi Indonesia, sedangkan kehidupan rakyat dan ekonomi nasional menjadi tergerus karenanya. Beberapa dampak yang terlihat, antara lain: Pertama, perampokan kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting menyebabkan—meminjam istilah Bung Karno—`pengeringan terhadap rakyat Indonesia’. Kedua, karena modal asing memerlukan tanah, pembangunan infrastruktur pendukung, dan jaminan keamanan, maka sering terjadi perampasan tanah, penggusuran, dan represi atau penindasan terhadap rakyat.(http://berdikarionline.com/editorial/20110701/dominasi-modal-asing.html).

Oleh keadaan demikian, maka Wawan Tunggul Alam, dalam bukunya “Dibawah Cengkeraman Asing”  (PT Ufuk Publishing House, Jakarta 2009, 224 hlm), setelah secara rinci menunjukkan cengkeraman asing di berbagai sektor lalu bertanya: “ Pernahkah Anda menyadari, dari bangun tidur,beraktivitas, hingga tidur lagi, semuanya telah dikuasai perusahaan asing?” (Wawan tunggul Alam, 2009:13; lihat juga: Erwin Endaryanta, “Politik Air Di Indonesia. Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua Danone”, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta,Agustus 2007,  223 hlm. http://bataviase.co.id/node/415370; Link: Fakta & Data Neoliberalisme Menguasai Ekonomi Nasional ;http://www.metrotvnews.com/metromain…ai-Asing/tajuk; http:/ /www.  soloposfm.com/2011/06/mod…esia-terancam/)

Di bidang perminyakan misalnya, 75 persen pengelolaan minyak dipegang oleh asing. Demikian pula di bidang perbankan, yang 50,6 persen kepemilikan berada di tangan asing. Hal yang sama juga dengan sektor telekomunikasi dan bahkan juga perkebunan kelapa sawit (http://www.metrotvnews.com/metromain…ai-Asing/tajuk)

Dominasi asing atas ekonomi Indonesia ini juga diakui oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih dengan mengatakan bahwa “saat ini pihak asing terlalu banyak menguasai jantung perekonomian Indonesia, utamanya bank. Tapi, katanya, itu bukan salah pemerintah, tapi regulasi”.

“Harus dibatasi asing kuasai jantung ekonomi kita. Jangan sampai asing banyak menguasai bank-bank,” kata Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).

Ia mencontohkan, sebanyak 27 bank syariah yang ada di Indonesia, 13 bank syariah dikuasai oleh asing. “Jadi, saat ini masih ada asing yang lebih dominan menguasai bank-bank di Indonesia,” ujar dia.

Menurutnya, penguasaan bank oleh asing dikarenakan regulasi yang ada memungkinkan untuk itu. “Jadi bukan pemerintahnya yang salah. Tapi regulasi yang memungkinkan hal tersebut,” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Oleh karena itu, katanya, Komisi XI akan segera melakukan pembenahan terhadap regulasi, termasuk merevisi UU yang berkaitan dengan penguasaan pihak asing terhadap perbankan Indonesia.

“Tahun 2010 ini, Komisi XI akan merevisi 10 UU yang terkait perekonomian Indonesia. UU tersebut antara lain UU Akuntan Publik, OJK, BPJS, Money Laundring, PPATK, BI, Pasar modal,” kata dia (http://m.primaironline.com/baca/poli…lah-pemerintah
roadshow  tahunan)

Tapi apakah bisa dipungkiri bahwa regulasi berupa UU yang pro asing itu, dibuat oleh Pemerintah dan disahkan DPR? Kalau ya, artinya, kedua lembaga itu bertanggung jawab atas masuk dan bebasnya operasi modal asing di negeri ini. Kalau ada indikasi merugikan kepentingan nasional, dan bertentangan dengan UUD 1945, kenapa tidak di revisi atau di batalkan saja? Tak sulit bagi DPR untuk merevisi sebuah UU, seperti yang mereka lakukan untuk merevisi UU Pemilu setiap akan ada Pemilu baru itu.

Meski Indonesia sudah 65 tahun merdeka, tapi pihak asing tak henti-hentinya gencar menjajah kepentingan nasional. Salah satu modusnya adalah dengan mengintervensi pembuatan peraturan perundang-undangan.

Peran kedua lembaga negara dalam melahirkan regulasi-regulasi pro asing demikian, agak rinci dikemukakan oleh  anggota DPR Eva Kusuma Sundari. “Setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing”. Dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian Badan lntelijen Nasional (BIN) menengarai antara lain tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat yaitu World Bank (Bank Dunia). International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID) ada dibclakang semua itu.

“Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut.” katanya kepada Harian Rakyat Merdeka.

Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR-RI Eva Kusuma Sundari ini menjelaskan, keterlibatan Bank Dunia antara lain sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat.

Menurut Eva Kusuma Sundari, keterlibatan Bank Dunia tersebut telah membuat pemerintah mengubah sejumlah UU. Antara lain, UU Pendidikan Nasional. UU Kesehatan, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air.

“Konsultasi Bank Dunia melalui anak usahanya yaitu IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dan IDA (International Development Association) menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),” paparnya.( (Lihat juga: Mansour Fakih, “Refleksi Gerakan Lingkungan”, in: Ton Dietz, “Pengakuan Hak Atas Sumber Alam.Kontur Geografi Lingkungan Politik”, INSIST, Yogyakarta, Juli 2005, vii-xvi; Stepanus Djuweng, “The Dominant Paradigm And The Cost Of Development.Some Implications For Indonesia”, IDRD,Pontianak, June 1997).

Menurut Eva. dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asing untuk menjadi operator atau pengelola. Menurutnya pemberian izin tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Di bidang kelistrikan juga hampir sama. Pada UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah.” ungkapnya.

Selain Bank Dunia, lanjutnya. IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya. UU BUMN, dan 11 Penanaman Modal Asing. Menurutnya, dengan menerima bantuan IMF. secara otomatis pemerintah pasti harus mengikuti ketentuan IMF. “Misalnya seperti privatisasi BUMN, dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” ucapnya.

Khusus untuk keterlibatan USAID, anak buah Megawati Soekamoputri ini mejelaskan, bisa melihatnya diantaranya pada UU Migas (No 22 Tahun 2001). UU Pemilu (No 10 Tahun 2008). dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi.

Selama masa reformasi, kata Eva, USAID telah menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan penguasaan pemilihan umum. Di sektor keuangan, UNSAID juga turut membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi.

“Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, UNSAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun temyata rawan dengan politik uang,” ungkap Eva.

Dia menegaskan, menyusupnya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia. IMF. dan USAID secara substansi sama.

“Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil.” bebernya.

Masih kata Eva, sebagian besar undang-undang yang ditengarai untungkan pihak asing adalah UU hasil usulan dari pemerintah. Makanya dia sangat menyesalkan mengapa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan asing dalam menyusun berbagai undang-undang tersebut. “Di pemerintahan berkumpul orang-orang pinter. Mereka seharusnya tahu apa yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Campur tangan terhadap politik ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF ini biasa disebut dalam ekonomi-politik sebagai ajustment policy (politik penyesuaian) yang selalu menjadi rakyat sebagai korbannya, bentuk dari politik neo-kolonalisme.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena para pembuat peraturan kita mudah untuk diajak untuk `kongkalingkong`. Dengan diiming-imingi materi yang menguntungkan dirinya pribadi, mereka lupa dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Terjadinya “kongkalingkong” begini dimungkinkan juga karena dunia politik negeri ini, politis dan pengusaha  menjadi satu Dunia politik Indonesia didominasi oleh para pengusaha.

Sepanjang kita membiarkan perekonomian dikelola dengan cara seperti itu, jangan heran apabila kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Kita akan semakin tertinggal untuk bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti ditegaskan dalam ideologi Pancasila kita. Pengelolaan ekonomi negeri harus dikembalikan agar sejalan dengan cita-cita kehidupan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan umum kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara harus hadir untuk mengatur jalannya pengelolaan ekonomi negara ini dengan orientasi memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat. Kitalah yang harus mengatur kehadiran modal asing untuk ikut memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Pengaturan merupakan sesuatu yang menjadi hak mutlak. Namun, kita sebagai bangsa dan tidak bisa diatur-atur oleh bangsa lain. Sama halnya dengan Pemerintah Amerika Serikat yang benar-benar liberal, namun tidak memberikan izin kepada kepemilikan asing untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di negara mereka.

Pada akhirnya semua dikembalikan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Negara harus hadir agar kepentingan nasional tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Kita merasa prihatin bahwa untuk mendefinisikan kepentingan nasional seringkali kita juga kebingungan. Akhirnya, kita lebih banyak berkelahi sendiri dan perseteruan di antara kita akhirnya menguntungkan pihak asing. Kita disuruh untuk berkelahi untuk hal-hal yang tidak substansial dan akhirnya lupa akan esensi yang jauh lebih penting.

Keadaan ekonomi Kalteng yang didominasi investor hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di tingkat nasional. Kalteng hanya tempat melaksanakan regulasi-regulasi dari atas. Peraturan-peraturan daerah dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya. Walaupun seperti dikatakan Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR-RI  DPR Eva Kusuma Sundari. “Setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing”. “Karena para pembuat peraturan kita mudah untuk diajak untuk `kongkalingkong`. Dengan diiming-imingi materi yang menguntungkan dirinya pribadi, mereka lupa dengan kepentingan bangsa yang lebih besar”.

Menyusul lahirnya UU `kongkalingkong` investor berduyun-duyun ke Kalteng. Dan Gubernur sesuai UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 37 (1).Sebagai wakil Pemerintah (Pusat –KS) di wilayah provinsi yang bersangkutan” tidak bisa lain mengamankan UU dan Peraturan-Peraturan Pemerintah. Barangkali dalam artian inilah pernyataan Gubernur Kalteng A.Teras Narang menjawab data yang diajukan oleh Walhi Kalteng dan SOB: “Saya Bela Investor Legal” (Harian Kalteng Pos,  4 Agustus 2011). “Sebagai Gubernur dirinya berkewajiban melindungi investor yang secara legal berinvestasi di Kalteng” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 8 Agustus 2011). UU RI No.25 Tahun 2007, Bab III  Kebijakan Dasar Penanaman Modal Pasal 4 (2). b, memang menyebutkan “menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal”. Tapi juga pemerintah dengan adanya penanam modal ini harus  (2).c. “membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi”.

“Berdasarkan data Pemprov Kalteng, jumlah investasi di provinsi ini cukup banyak , terdiri dari bidang pertambangan berjumlah  652 buah. Berdasarkan hasil verifikasi , terdapat 178 perusahaan dinyatakan clean and clear, artinya bisa melaksanakan kegiatan  operasional” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 8 Agustus 2011). Yang tidak atau belum  clean and clear  terdapat 574 perusahaan. “Jika investasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan, pemerintah tidak akan memberikan perlindungan (Harian Tabengan, Palangka Raya, 8 Agustus 2011).

Tentang Penanaman Modal, UU RI No.25 Tahun 2007,Bab II, Azas DanTujuan, Pasal 3, menyebutkan antara lain tentang (1)e.kebersamaan; f.efisiensi berkeadilan; h. berwasan lingkugan; j.keseimbangn kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (2). Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b.menciptakan lapangan kerja;c.meningkatkan ekonomi berkelanjutan; f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaannya: Sudahkah 178 perusahaan yang dinyatakan clean and clear  melaksanakan azas dan tujuan UU RI No. 25 Tahun 2007? Tentang hal ini menurut Gubernur A. Teras Narang, ada 457 pemegang izin pertambangan yang beroperasi,meluputi Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK), namun potensinya belum maksimal memberikan masukan. Teras menyayangkan belum maksimalnya sumbangsih dari sector pertambangn terhadap PAD , malah tertinggal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran” (Harian Tabengan, 27 Juli 2011). Harian Tabengan ,Palangka Raya menulis lebih lugas lagi: “Primadonanya sektor pertambangan ternyata belum memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan pendapatkan asli daerah (PAD)” (27 Juli 2011). Dengan kata lain, Perusahaan Pertambangan, tidak atau belum melaksanakan  azas dan tujuan UU  RI No. 25 Tahun 2007. Apalagi kalau dilihat dari segi (2).e. meningkatkan kapasitas d kemampuan teknologi nasional, dan f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menjaga kelestarian lingkungan. Pertanyaan baru muncul: Bagaimana sikap pemerintah kalau para penanam modal ini tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan UU ini? Tidak melakasanakan  Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 yang mewjibkan kepada semua perusahaan perkebunan sawit menyisihkan 20 persen kepada masyarakat di sekitar  perkebunan itu? Apakah tetap dilindungi ataukah ditegur sebelum dicabut izinnya? Apakah tetap dilindungi dengan menggunakan Pasal  4. (2) b. tapi mengabaikan ayat-ayat lain? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan menyimpulkan pertanyaan tentang komitmen kepada siapa?

Kemudian terhadap para investor “Jika investasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan, pemerintah tidak akan memberikan perlindungan”. Bagaimana tindak lanjut kongkret dari “tidak akan memberi perlindungan” ini? Apakah berhenti di ujung kalimat pernyataan sehingga yang kegiatan perusahaan yang tidak legal itu terus berlanjut di lapangan, akibatnya keresahan sosial kian berkobar ?

Sehubungan dengan masalah “melindungi atau tidak melindungi “ ini, pertanyaan lain yang perlu jelas jawabannya adalah pernyataan agar “pandangan terhadap perlindungan tersebut tidak dikaitkan dengan perizinan yang dikeluarkan Bupati/Walikota yang bisa saja ada yang belum beres dari sisi penerbitan izin” walau pun “Pemprov sendiri dalam melakukan proteksi terhadap investasi sangat jelas dan hanya terhadap perusahaan yang clean and clear sesuai peraturan” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 8 Agustus 2011), tapi tidak digarisbawahi dengan tegas  sekaligus perlindungan terhadap rakyat yang sampai sekarang nyata-nyata banyak dirugikan oleh investor.

Pernyataan: “pandangan terhadap perlindungan tersebut tidak dikaitkan dengan perizinan yang dikeluarkan Bupati/Walikota yang bisa saja ada yang belum beres dari sisi penerbitan izin” walau pun “Pemprov sendiri dalam melakukan proteksi terhadap investasi sangat jelas yang clean and clear sesuai peraturan” mengesankan ketidakberdayaan Gubernur terhadap para Bupati/Walikota, petunjuk adanya ketidaksinerjian dalam kerja, menguak kembali kelemahan UU RI No. 32 Tentang Otonomi Daerah, seperti dikatakan oleh  Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR-RI Eva Kusuma Sundari tentang kelemahan regulasi di negeri ini. Regulasi penuh dengan “kongkalingkong”.

Pernyataan “Saya Bela Investor Legal” dari Gubernur A.Teras Narang hanya menggrisbawahi salah satu ayat dari UU  RI No.25 Tahun 2007, yaitu Bab III  Kebijakan Dasar Penanaman Modal Pasal 4 (2). b, yang menyebutkan “menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal” tapi kurang menggarisbawahi pada saat yang sama masalah yang  disebut oleh Pasal 3 (2).f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan (2).h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentang kedaulatan ekonomi yang disinggung oleh bagian Penjelasan, apalagi mengenai perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Kalau demikian, tidakkah pernyataan ini maksudnya patut dijelaskan lebih lanjut?  Tanpa penjelasan lebih lanjut, pernyataan ini condong menggunakan pendekatan keamanan dan kesetabilan nasional dengan mengorbankan kepentingan rakyat.Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional ini menampulkan wajah kekuasaan yang reaktif dan opresif, bukannya responsif dan korektif.  Ancaman, santase, penggunaan predikat tanpa argumen adalah bentuk dari sisa-sisa pendekatan kekuasaan demikian. Barangkali gejala ini merupakan petunjuk dari proses perjalanan membangun suatu Nation Building menjadi State Building, wujud dari Republik Indonesia yang sedang menjadi.

Pertanyaan-pertanyaan di atas,  juga disampaikan bertolak dari kekhawatiran yang sama dengan kekhawatiran Purwo Santoso dan Cornelis Lay bahwa “penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko  kemiskinan absolut” dan bahwa keadaan demikian merupakan “… salah satu tantangan terberat  yang bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi  kerakyatan sebagai basis kesejahteraan Kalteng, ke depan”. Tentu misi besar ini tidak dilupakan oleh Teras-Diran. Tapi “Penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi kerakyatan” itu sekarang bukankah imajiner, tapi sungguh nyata dan sudah berada di depan mata, ketika hampir 80 persen tanah Kalteng dikuasai investor, UU dan Peraturan-Peraturan tidak diindahkan? Apakah saya salah melihatnya?!

Guna memastikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, barangkali evaluasi pekerjaan Gubernur-Wakil selama dua tahun ada perlu dipikirkan penyelenggaraannya oleh Tim Peneliti Independen, walau pun sebenarnya pekerjaan ini menjadi pekerjaan Tim Penasehat Ahli atau Litbang. Tapi pekerjaan riset, kunci agar terhindar dari jebakan “aji-aji” kira-kira dan subyektivisme,  tergolong bidang pekerjaan yang terabaikan di provinsi ini. Padahal pekerjaan riset adalah langkah awal pemecahan masalah. Tapi kunci gerbang besar permasalahan memang ada pada pengambil keputusan yang di Jakarta. Kebangkitan adalah jawaban terhadap kebuntuan.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Yang Dikuak Oleh Rencana Kereta Api Ke Kaltim

Juranal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

YANG DIKUAK OLEH RENCANA KERETA API KE KALTIM

 

Rencana pembangunan jaringan rel kereta api dari Kalteng ke Kaltim yang akan dilakukan oleh investor Russiatelah  ditolak oleh Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng Teras-Diran. Lalu disokong oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Gerakan Pemuda Dayak Indonesia, dan  oleh H.Syahrani   Umbran , Ketua  Fraksi Bulan Bintang Nurani (BKN) DPRD Provinsi Kalteng. Alasan penolakan pihak-pihak ini adalah pembangunan Kereta-api ke Kaltim sepanjang 135 kilometer , “apabila rel kereta-api dibangun sesuai rencana akan berdampak (negatif –KS) terhadap masyarakat sekitar. Contohnya, dari segi kerusakan hutan dan lahan, lingkungan, sehingga dapat menimbulkan banjir bandang untuk masyarakat di wilayah Barito” (Harian Radar Sampit,  4 Agustus 2011). Dengan alasan berbeda dari alasan Teras, penolakan ini juga disuarakan oleh LSM: Save Our Borneo (SOB) dan  Walhi Kalteng.

 

 

SOB melalui Direktur  Eksekutif-nya yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Nordin menolak rencana pembangunan Kereta-api ke Kaltim itu dengan alasan: “bukan karena menuju ke Kaltim. Menuju ke mana pun, jika tidak untuk angkutan publik harus dipikirkan ulang, apalagi ini untuk fasilitas eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara massif”. Menurut Nordin, “rencana pembangunan rel kereta-api dari Kalteng ke provinsi lain di Kalimantan  bukan isu utama, tapi yang substansial adalah moda tranportasi yang dibangun, apakah dari wilayah hulu eksploitasi menuju hilir (pelabuhan). Biasanya , moda demikian akan menuju pada eksplotasi SDA dan pengerukan  skala masif serta jangka panjang. Kemudian apakah moda transportasi yang akan dibangun tersebut diperuntukkan bagi  fasilitas umum dan privat”.Nordin menilai yang dilakukan oleh investor Russiatersebut tampaknya akan membangun untuk privat dengan menggunakan area umum, hutan negara, dan lahan warga. Di samping itu, harus juga dicermati apakah pembangunan,pengelolaan, termasuk kontrolnya ke depan membutuhkan dana publik yang berasal dari APBN/APBD. Jika ya, maka itu masalah, karena tidak untuk publik. Jika tidak, apa yang didapat rakyat  dan negara, apakah hanya menyisakan lubang tambang dan kotahantu nantinya”. Nordin juga mendesak “agar pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda) agar ‘memaksa industri’ membuat jalan khusus, sehingga angkutannya tidak merusak jalan publik dan pada saatnya dapat di-take over (pindah tangan) menjadi asset publik/negara” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 6 Agustus 2011).

 

 

Sedangkan Walhi Kalteng, melalui Direktur Eksekutifnya Arie Rompas, yang juga menolak proyek pembangunan rel kereta-api  itu dengan alasan: “proyek yang akan mengancam keselamatan warga di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan Mahakam. Menurut Rio, panggilan akrab Arie Rompas, “proyek tersebut bertujuan untuk mempercepat eksploitasi SDA di wilayah tangkapan air (catchmen area),   sehingga harus ditinjau kembali. Rio menilai bahwa alasan Teras-Diran menolak pembangunan proyek tersebut demi  “penyelamatan lingkungan dan ekologi di wilayah Pegunungan Schwaner sebagai argumen tidak mendasar” .Mengapa? “Karena (sesungguhnya  dibalik alasan tersebut) lebih berbicara soal kewenangan pusat dan daerah. Bukan pada aspek penyelamatan lingkungan dan ekologi di wilayah tersebut”. Sebab, ujar Rio,  “jika memang hal  penyelematan lingkungan dan ekologi yang dijadikan alasan, di daerah tersebut tidak akan terdapat izin pertambangan  yang menggunakan sistem pit mining (tambang terbuka). Berdasarkan catatan Walhi Kalteng di wilayah tersebut sudh terdapattujuh izin konsensi pertambangan batu bara milik BHP Biliton dan satu buah milik Asmin Kolindo Tuhup seluas 362.733 hektar. Semuanya merupakan perusahaan asing. Dengan izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara  (PKP2B) yang masa kontraknya hingga 2033” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 6 Agustus  2011) Dengan pendapatnya ini, Rio agaknya mau mengatakan bahwa argumen di atas sebenarnya tidak mengatakan yang hakiki.

 

 

Seharusnya, jika memang demi menyelamatkan lingkungan dan ekologi, izin konsesi pertambangan batu bara tidak akan diberikan. Adanya jalur rel kereta-api dari Kalteng ke Kaltim akan sangat membantu BHP Biliton dan Asmin Kolindo Tuhup membawa keluar batu bara yang mereka produksinya. Pajak ekspor dinikmati oleh Kaltim. Ide pengadaan jalur kereta-api  ke Kaltim sesungguhnya bukan ide baru dari pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS). Dalam keadaan begini, maka Kalteng hanya menjadi daerah eksploitasi, sedangkan hasil eksploitasi itu dinikmati oleh provinsi lain.  PBS tidak memberikan arti ap-apa bagi kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kalteng (PAD) Kalteng seperti halnya sekarang. Sekalipun “primadonanya sektor pertambangan ternyata belum memberikan kontribusi signifikan bagi PAD.Padahal ada ratusan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Kalteng, tersebar di sejumlah kabupaten” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 27 Juli 2011). Demikian juga halnya dengan sumbangan PBS perkebunan sawit. Terhadap keadaan begini, Kalteng sudah mempunyai pengalaman buruk sebelumnya. Saat sektor kehutanan  masih primadona , ternyata yang menikmatinya  bukan rakyat Kalteng, malah provinsi tetangga  seperti Kaltim, Kalsel , dan Kalbar. Karena banyak kantor pusat perusahaan HPH yang justru berkantor di provinsi tetangga dan mendirikan pabrik-pabriknya , sehingga otomatis transaksi bisnis lebih banyak di luar Kalteng ketimbang di daerah yang memiliki SDA tersebut. Kalteng hanya menonton dari jauh kesejahteraan orang lain” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 5 Agustus 2011). Keadaan begini tidak lepas dari pilihan politik pemangku kekuasaan pada waktu itu sejak Tjilik Riwut didepak ke atas oleh Orde Baru pada 1967.

 

 

Pembangunan jalan kereta-api ke Kaltim pun akan memelihara keadaan Kalteng hanya sebagai daerah penyedia bahan mentah, tapi tidak mendapatkan apa-apa yang berarti dari kekayaan SDA-nya.  Karena itu ketika dalam rapat pada tahun 2009, yang dihadiri oleh Bappenas dan sejumlah pejabat Kementerian, saat Pemerintah Pusat menyampaikan keinginan untuk membangun jalur kereta-api lintas provinsi dari Balikpapan-Kalipapak (Kaltim) hingga Muara Tuhup (Kalteng), rencana ini ditanggapi oleh Gubernur Kalteng sebagai “lebih cenderung ke pendekatan bisnis dibandingkan untuk menyejahterakan rakyat” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 5 Agustus 2011). Berangkat dari kepentingan daerah masing-masing dan tidak saling merugikan, maka sebelum rencana jalan kereta-api yang mau dilakukan oleh investor Russia, antar gubernur  Kalimantan telah tercapai kesepakatan bahwa masing-masing provinsi membangun rel kereta-api di wilayah masing-masing. Kalteng pun segera membuat rencana pembangunan rel kereta-api sepanjang 180 km dari Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Barito Selatan. Bangunan ini akan selesai pada tahun 2014. Prioritas tahap pertama diletakkan pada ruas rel kereta-api Palaci-Puruk Cahu-Bangkuang, sepanjang 185 kmi, lalu dilanjutkan jaringan lain hingga tahap  keempat. Ruas ini melintasi tiga kabupaten, yaitu Murung Raya, Barito Utara dan Barito Selatan, melintasi delpan kecamatan yaitu  Muara Laung, Lahei, Teweh Tengah, Montalaat, Dusun Utara, Dusun Selatan , Karau dan Kecamatan Dusun Hilir (Harian Radar Sampit, 4 Agustus 2011).

 

 

Diharapkan dengan adanya jalur jaringan rel kereta-api di dalam Kalteng sendiri, paling tidak melalui pajak ekspor, Kalteng bisa meningkatkan PAD-nya. Apakah dengan meningkatnya PAD rakyat Kalteng bisa turut menikmati arti kekayaan SDA-nya, tergntung pada RAPBD yang disusun. Kenaikan PAD tidak otomatis rakyat turut menikmatinya, tergantung pada resdistribusi PAD tersebut.Di sinilah terletak arti penting bagi rakyat mengawal RAPBD. Di sinilah terletak arti penting bagi rakyat mengawal RAPBD dan pelaksanaannya, misalnya melalui Musrenbang berbagai tingkat.Oleh sebab itu memahami RAPBD dan mengawal pelaksanaan ABPBD merupakan kewajiban semua warganegara.

 

 

Sekiranya mau meningkatkan PAD Kalteng, kiranya sinerjitas kerja antara provinsi dan kabupaten adalah suatu keniscayaan. Sangatlah tidak sinerji jika provinsi ingin membangun jaringan rel kereta-api di dalam Kalteng sesuai dengan kesepakatan antar gubernur se-Kalimantan, tapi di pihak lain ada kabupaten yang nylonong ke Jakarta  atau  provinsi tetangga lain dengan hanya mempertimbangkan kabupatennya tanpa mengindahkan kepentingan keseluruhan. Sinyalemen ini terbetik di benak saya ketika membaca  berita Harian Kalteng Pos (5  Agustus  2011) yang menulis: “Yuliansyah: Jalan Tembus ke Kaltim Prioritas Dilaksanakan”. Tapi penylonongan memang dimungkinkan oleh UU RI No.32 & 33 Tahun  2004 Tentang Otonomi Daerah. Menurut UU ini Pasl 37 , Gubernur “berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah (Pusat –KS) di wilayah provinsi yang bersangkutan”. Sedangkan tugas dan wewenangnya ditetapkan oleh Pasl 38: a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah kabupaten/kota; n. kordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah (Pusat—KS) di daerah provinsi dan kabupate/kota. c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tugas dan wewenang ini seperti yang dikatakan oleh Rahmadiansyah Bagan dari Universitas Palangka Raya: ‘’gubernur hakikatnya wakil pemerintah Pusat di daerah. Semua kebijakan Pusat seharusnya diamankan oleh Gubernur” (Harian Kalteng Pos,  4 Agustus 2011). Jika dilihat dari segi pemimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur, maka nyata wewenang dan tugas Gubernur sangat terbatas. Gubernur tidak lebih dari pengaman kebijakan Pusat.  Kewenangan terbatas ini juga bisa dilihat pada Pasal 13 UU No.32/2004.

 

 

Dalam hal pembangunan jalan kereta-api dari Kalteng ke Kaltim, jika hal tersebut sudah menjadi keinginan Pusat maka secara UU , Gubernur  “sebagai wakil Pemerintah Pusat” hanya bisa harus mengamankannya. Harus melaksanakannya.

 

 

Tapi baik Pemerintah dari tingkat apa pun, termasuk Pemerintah Pusat, tidak luput dari tugas dan kewajiban mengejawantahkan UUD ’45 Pasal 33 yang menetapkan  bahwa “(3).bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kewajiban yang juga diulangi  oleh UU No.32/2004 Pasal 13, ayat 2 “…. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

 

 

Dilihat dari sejarah dan kepentingan rakyat Kalteng, menjadi pertanyaan besar  apakah rencana membangun jalan kereta-api dari Kalteng ke Kaltim  sudah “sesuai dengan kondisi, kekhasan , … yang bersangkutan”? Jika tidak, dan saya kira memang tidak sesuai, artinya Pemerintah Pusat memaksakan kepentingan dan kehendaknya tanpa mengindahkan sejarah, dan kekhasan Kalteng. Sikap Pemerintah Pusat yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat Kalteng antara lain diperlihatkan pada saat perjuangan membentuk Kalteng sebagai provinsi tersendiri sehingga terpaksa menggunakan pressing group berupa Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS). Artinya, kelahiran dan kegiatan GMTPS adalah jawaban atau reaksi terhadap apa yang diturunkan oleh kendaraan politik pemerintah. Sumber gerakan separatisme pun sebenarnya tidak terdapat di daerah, tetapi ada diJakarta.

 

 

Jika Pemerintah Pusat tetap melaksanakan rencana ini, berarti ia tidak mengindahkan kepentingan Kalteng (baca:daerah), wujud dari otonomi kepalang tanggung. Sisa dari NKRI yang sentralistik yang oleh sejarah ditunjukkan sudah berdarah-darah, tidak sesuai keadaan negeri dan bangsa ini.  Gubernur yang setia pada kepentingan rakyat provinsinya tidak punya pilihan lain selain menolaknya dengan tegas. Tapi kalau menolak maka ia tidak lagi melaksanakan fungsi sebagai “wakil Pemerintah Pusat”. Dalam dunia militer, tindakan begini disebut indispliner. Jalan terbaik memang mundur ataspermintaan sendiri. Tapi inipun tidak gampang jika menggunakan jalur UU No.32/2004. Apakah DPRD Kalteng akan memenuhi permintaan mundur  ini?   Hanya saya kira, lepas dari kesulitan untuk mundur, permintaan mundur adalah yang terbaik. Baik dari harkat diri (dignity) , juga baik sebagai bentuk protes keras pada Pemerintah Pusat. Sikap mundur inilah yang akhirnya telah dipilih oleh Brigjen Polisi , mantan Kapolda Kalteng Lodewijk Penyang, ketika ia berhadapan dengan dilema antara menjalankan perintah atau mematuhi kata nuraniya pda masa Tragedi Sampit tahun 2000. Ketika Lodewijk mundur dari jabatan, ia memberikan makna dan nilai pada bahasa.

 

 

Sekarang, apa-bagaimana sikap yang akan diambil oleh Teras-Diran sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng seandainya “pendekatan bisnis” yang merugikan rakyat Kalteng ini tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan menempatkan keduanya di hadapan sebuah dilemma? Pertanyaan ini dijawab oleh A.Teras Narang dengan lugas: “Perkenankan saya menyampaikan kepada rakyat Kalteng dan Pemerintah Pusat. Gubernur dan Wagub Kalteng tidak akan mau dan tidak akan bersedia menyetujui rencana pembuatan rel kereta-api tersebut. Jika tetap dilaksanakan, saya bersama Achmad Dirn akan mengundurkan diri dari jabatan”. “Kalau pemerintah Pusat memaksa, kami minta rakyat Kalteng legawa dan merelakan saya dan Achmad Diran mengundurkan diri”, ujar Teras di depan para wartawan  di kantor Gubernur , Rabu tanggal ,3 Agustus 2011.( Harian Kalteng Pos, 4 Agustus 2011).

 

 

Bagi masyarakat Kalteng, pernyataan Teras Narang akan mundur dari jabatannya , mungkin tidak asing lagi. Sejak awal menjabat tahun 2005 lalu hingga saat ini sudah beberapa kali Teras mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya dengan berbagai  alasan. Menurut catatan dalam dua tahun terakhir ini saja, setidaknya sudah tiga kali ia melontarkan pernyataan akan mundur. Pertama , mengenai persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng yang belum rampung. Dalam janji kampanyenya saat pencalonan untuk periode kedua, pertengahan 2010 lalu, Teras menyatakan akan mundur apabila tidak mampu menyelesaikan RTRWP (Harian Palangka Post, 6 Agustus 2011).-Yang kedua kali, saat menghadapi soal NIP- PNS. RTRWP belum juga disahkan sampai sekarang, NIP-PNS diberikan oleh Pusat, dan Teras masih menduduki jabatan Gubernur. Ancaman mundur dari jabatan kali ini adalah ancaman yang ketiga kalinya. Sebelum itu, ancaman serupa juga diucapkan dalam kampanye pemiluhan caleg di kabupaten-kabupaten. Dengan latar belakang demikian maka media massa ibukota Provinsi  dan sementara anggota DPRD Provinsi Kalteng berkomentar setengah tidak percaya  bahwa pengunduran diri itu akan terjadi jika jalan kereta-api senilai US$.2,5 miliar itu tetap dibangun. Harian Palangka Post misalnya, menulis ‘’Ancaman Mundur ? Ah, Sudah Biasa !’’ (4 Agustus 2011). Harian Palangka Post juga menulis « Terlalu mudahnya Gubernur Kalteng Teras Narang mengancam mundur dari jabatan bila terbentur persoalan daerah atau dengan lebijakan pusat, ternyata menjadi sorotan wakil rakyat di DPRD Kalteng. Mereka menilai kebiasaan Teras itu tidak baik’’ (5 Agustus 2011). Legislator H.Syafrudin H.Husin, anggota Komisi D DPRD menasehati Teras  agar lebih berhati-hati berbicara mengungkapkan sesuatu, agar tidak terlalu emosional’’ (Harian Palangka Post, 5 Agustus 2011). Sedangkan H.Syahrani   Umbran , Ketua  Fraksi Bulan Bintang Nurani (BKN) DPRD Provinsi Kalteng menghimbau agar Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mudah melontarkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif yang belakang hari justru mengakibatkan rusaknya kredibilitas mereka sendiri di mata masyarakat Kalteng serta dinilai inkonsisten’’ (Harian Palangka Post,  6 Agustus 2011). ‘’Kebiasaan Teras Itu Tidak Baik’’, tulis headline Palangka Post (5 Agustus 2011) dengan huruf-huruf besar. Pendapat Syahrani ini jugalah yang terdapat di kalangan men in the street Palangka Raya. Barangkali yang patut benar diperhatikan oleh tokoh-tokoh kunci suatu daerah mana pun adalah apa yang disebut Syahrani “kredibilitas” dan sebagai “jenderal”,  “pemegang jentera” atau komando, pasukan akan berantakan jika  emosi berkuasa. Heroisme tidak lagi menjadi heroisme tapi fatalisme. Barangkali para jenderal yang lama di lapangan sangat paham makna mengusai emosi ketika memimpin pertempuran atau perang.

 

 

Mengetahui reaksi Teras-Diran yang demikian, Menteri Menko Perekonomian, Hatta Rajasa  akan mengajak  Teras berdialog. ‘’Itu kan orang mau berinvestasi di sini, tidak perlu ada satu perbedaan. Itu bisa dibicarakan wong ini negara kita untuk kepentingan masyarakat kita. Nggak perlu , pokoknya begini, semua bisa duduk sama-sama”, kata Hatta. “Kalau tidak suka dengan ini bagaimana baiknya. Kan bisa duduk sama-sama, kan pembangunan itu  untuk Kalimantan juga. Kalau ada investasi jangan kita tolak, kita dengarkan yang terbaik, kasihan rakyatnya”, lanjut Hatta. “Prinsipnya investasi itu  kan untuk kemajuan. Orang sekarang investasi di negeri kita itu luar biasa, mesin produksi cepat”, tegas Hatta (Harian Palangka Post, 6 Agustus 2011).Apa benar Hatta begitu prihatindan perhatian pada nasib rakyat kalau berkata ‘’jika tak bisa beli cabai ya jangan makan cabai?”

 

 

Apa-bagaimana hasil dari perbincangan Hatta-Teras ketika duduk bersama akan mengatakan secara persis apakah kepentingan rakyat Kalteng jadi hitungan atau tidak. Tapi yang nyata bahwa dengan rencana pembangunan jalan kereta-api ke Kaltim, Pemerintah Pusat telah sangat tergiur akan investasi senilai US$.2,5 miliar sehingga Pemerintah Pusat sanggup untuk tidak mengindahkan kesepakatan antara para gubernur se-Kalimantan  tentang masalah pembangunan jalan kereta-api di Kalimantan Republik Indonesia. Artinya yang jadi panglima dalam pilihan rencana, tidak lain dari uang. Kepentingan rakyat daerah menjadi nomor sesudahnya, entah yang keberapa. Kepentingan rakyat hanya jadi bedak pewangi dn penutup wajah rencana sesungguhnya. Karena “prinsipnya investasi kanuntuk kemajuan”, tanpa membedakan kemajuan untuk siapa dan siapa mengendalikan siapa. Prinsipnya demi uang, sehingga demi uang, jadi budak pun boleh. Menjadi  bangsa koeli di antara para koeli pun tidak apa-apa. Investor harus dilayani sebaik mungkin. Investor adalah raja. Berdasarkan basis ekonomi investor ini maka muncul bangunan atas (superstructure) yang Machevellian. Bangunan atas yang Achevellian senantiasa bersifat neo-feodal, ototoriter dan arbitrer.Uukuran kebenaran adalah dirinya sendiri.

 

Bagi Machiavelli, seseorang bisa jadi pengeran dalam sebuah negera (kerajaan) karena ia memang diberkahi keberuntungan. Tetapi, keberuntungan itu tidak didukung  oleh “kemampuan”,  sehingga keberuntungan itu akan sirna. Dengan kata lain, keberuntungan itu harus ditopang dengan kemampuan besar, otak genius, tahu cara memimpin, bertahan, dan bahkan bertindak demi mempertahankan kekuasaan itu. Dan tindakan kejam (meski pun tidak bermoral, dan tidak beragama), tetap dibutuhkan untuk memberikan sebuah kekuatan. Sekali pun langkah itu tidak mengantarkan sang pangeran pada kemuliaan. Keberuntungan begini disebut keberuntungan yang luka atau keberuntungan yang invalid.

Tetapi sejarah menorehkan segudang kisah. Ketika sang pangeran (negara kerajaan) mengandalkan keberuntungan semata, pastilah akan berujung tragis –tersungkur dari tahta. Pasalnya, tatkala rakyat ditikam duka lara kelaparan, dan elite politik hanya mengurus perut sendiri, bahkan ketidakadilan teronggok di sudut-sudut kota, benih pemberontakan pun meneguhkan tindakan brutal di luar konstitusi untuk menumbangkan “kursi kekuasaan” sang pangeran. (N. Mursidi, ‘’Arogansi Penguasa dan Spirit Pemberontak’’, in :  Kompas, Minggu 31 Juli 2011). Keadaan begini, saya namakan keadaan berisko tinggi.  

Keresahan sosial di Kalteng sekarang, tidak lain dari produk keadaan sosial atau hubungan produksi yang ada, yang membelenggu tenaga produksi. Petunjuk bhwa Kalteng merupakan derah beresiko tinggi.  Saya khawatir jika hal ini  dikelola berdasarkan “prinsipnya investasikanuntuk kemajuan”, bukan menggunakan Pasal 33 UUD ’45 maka  ‘’tindakan brutal di luar konstitusi’’ bakal berkembang. Petunjuk-petunjuk ke jurusan ini sudah mengkelebat di hadapan mata.

 

Pertanyaannya: Apakah “prinsipnya investasi kan untuk kemajuan”, prinsip yang  sesuai dengan ketetapan UUD’45, cq Pasal 33, prinsip demokrasi ekonomi alias ekonomi kerakyatan  prinsip berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan ? Keadaan beginilah yang saya namakan mengundang investor tanpa prinsip yang menjadikan negeri ini sebagai negeri etalase kemajuan semu, . seperti halnya dengan Republik Viêt Nam (Selatan) pada masa Nguyen Van Thieu tapi membuat korek api sekali pun tidak mampu.

 

 

Sekarang kita cermati lebih lanjut tanggapan Hatta Rajasa terhadap kasus ini yang antara lain mengatakan  “Kalau tidak suka dengan ini bagaimana baiknya’’.

 

 

Seperti yang dikatkan oleh Acep Iwan Saidi, jika diselisik lebih jauh, konjugasi kalau  itu menunjukkan ambivalensi pemikiran penuturnya. Pada satu sisi ia telah mengembangkan substansipersoalan dalam bahasa  sehingga menjebak publik untuk berpolemik di permukaan, sedangkan pada sisi lain merepresentasikan  cara berpikir pertentangan, oposisi biner, yang bertendensi  untuk terdapatnya kejelasan : ‘’kalau tidak baik maka buruk , kalau tidak kredibel maka bubarkan’’. Cara berpikir kategorisasi demikian mengndung bahaya . Ia telah menempatkan realitas  pada jalan pintas yang memotong interval jarak antara yang putih dan yang hitam, antara  baik dan buruk. Realitas politik sendiri bukankah justru penuh dengan ketidak jelasan? (Harian Kompas, Jakarta, 6 Agustus 2011).

 

Dengan “memotong interval jarak antara yang putih dan yang hitam, antara  baik dan buruk” ini bahasa menjadi “ruang  gelap tafsir, bahasa juga menjadi ruang gelap kebenaran”. Bahasa telah digerus dari realitas, jika kita mengacu pada pandangan Ferdinad de Saussure dalam A Course in General Linguistic. Penggerusan realita, nilai dan makna nampaknya di negeri ini merupkan salah satu ciri  dari bahasa politik yang digunakan oleh para politisi, termasuk di Kalteng. Dengan begitu , seperti tulis Acep Iwan Saidi, “sekaligus dicabut dari keadabannya” (ibid). “Segala soal ditumpahkan  ke dalam bahasa dan dengannya ia dianggap tuntas”. Contoh: Berbagai kasus “kriminal” di kalangan pejabat dan politisi kita bukankah hanya berhenti dalam bahasa?  Semua seolah-olah tuntas setelah percakapan selesai. Bahasa hanya dilihat sebagai ruang atau alat penyampai pesan tapi steril nilai dan makna. Barangkali ancaman mundur A.Teras Narang yang dilakukan berulang kali , bisa juga dilihat secara linguistik begini.

 

 

“Pencerabutn bahasa dari realitas pada satu sisi dan pengtegorisasian  nilai pada sisi lain adalah cara berpikir modernis yang hari ini telah banyak ditinggalkan sebab terbukti  kering dan malah sering terjebak pada “anarkisme intelektual”, merasa menjadi pemilik kebenaran. Sementara itu, realitas zaman ini sangat plural, kompleks, dan karena itu tidak bisa disistematissi. Dalam pluralisme, parole, ujaran individu, menjadi sangat  penting  ketimbang langue, bahasa yang telah tersistematisasi’’, tulis Acep.

 

Saya sangat khawatir bahwa pernyataan Hatta Rajasa: “Kalau tidak suka dengan ini bagaimana baiknya. Kalau ada investasi jangan kita tolak, kita dengarkan yang terbaik, kasihan rakyatnya”, “Prinsipnya investasi itu  kan untuk kemajuan. Orang sekarang investasi di negeri kita itu luar biasa, mesin produksi cepat”, tergolong bahasa politik yang menggerus nilai, makna, realita dari bahasa. Pluralisme yang mestinya mengindahkan sejarah, kepentingan rakyat, budaya yang khas, turut digerus dan disterilkan dengan  sterilisme bahasa politisi.  Sterilisme bahasa para politisi, hanyalah salah satu wujud lain dari Macheviallisme di bidang budaya dan cara berpikir. Sterilisme bahasa para politisi akan membawa Kalteng lari ke belakang. Bangunan atas yang Macheviallistis hanyalah pertanda kemandekan, awal dari saat meluncur ke dasar jurang.

 

 

Kasus rencana membangun jalan kereta- api ini kembali dan lagi-lagi memperlihatkan kelemahan UU Otonomi Daerah No.32/2004, kelemahan akibat enggannya memberikan otonomi penuh oleh keasyikan  dan kebiasaan pada sistem sentralisme  yang ketat. Padahal NKRI  tidak mesti dilaksanakan dengan sentralisme yang terbukti gagal. Beberapa negara bahkan menunjukkan bahwa federalisme tidak membuat negara dan bangsa terpecah-belah, Pemahaman kita tentang Negara Kesatuan, barangkali patut diperdalam dan direnungkan dengan sungguh-sungguh, sistem apa  dan bagaimana yang patut dilaksanakan guna mewujudkan cita-cita UUD ’45 Pasal 33 dan Pancasila bukanlah barang sudah jadi, siap pakai dan bisa didapatkan  dengan menghapal lima sila itu.  Oleh karena itu, sekitar tahun 70-an berlangsung polemik serius bersifat pencarian tentang ekonomi Pancasila antara Prof. Dr. Mubyarto dan Prof. Dr.Arief Budiman. Masalah teori, ilmu pengetahuan, kebenaran tidak pernah bisa dituntaskan dengan pendekatan kekuasaan, atau pendekatan keamanan serta ancaman. Kebenaran didapat oleh pencarian. Debat ide dan dialog ilmiah adalah salah satu cara terbaik.

 

 

Kalau demikian, argumen penolakan terhadap rencana pembangunan jalan kereta-api ke Kaltim, yang paling utama terletak sistem pemerintahan negeri dan bangsa ini serta terletak pada ide yang membimbingnya yang pasti bukan lagi Pancasila, bukan demokrasi ekonomi.

 

 

Alasan kelestarian lingkungan dan ekologi akan mengena jika delapan izin pertambangan dicabut,sebab justru kehadiran delapan tambang itu akan jauh lebih merusak lingkungan dan ekologi daripada pembangunan jalan kereta-api.

 

 

PBS memang punya pola pikir berbeda dengan negara. Negara yang dikelola oleh pemerintah akan bertemu jika terjadi kompromi dalam berbagai bentuk, termasuk kolusi. Kolusi ini sangat gampang terjadi karena PBS dan negara mempunyai kecenderungan  arbritrer , mempunyai dasar budaya Machevellian yang serupa. Yang satu berdasarkan kekuatan dan kekuasaan uang, yang lain berdasarkan kekuasaan dan aparat pemaksaan. Untuk menghadapi  arbriterisme ini, bisa berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang. Karena itu, misalnya dalam soal lokasi PBS, dan hal-ikhwal yang menyangkut  kepentingan MA, PBS dan pemerintah, niscayanya dirundingkan oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, Masyarakat Adat (MA) dengan lembaga-lembaga adatnya dan PBS. LSM bisa diikutsertakan. PBS tidak bisa beroperasi dengan tenang jika berada di tengah ketidaktenangan. Apabila  kehadirannya menimbulkan keresahan sosial. Keresahan sosial tidak menguntungkan siapa pun sehingga peran negara  sebagai pengelola kehidupan berbangsa, benegara  dan bermasyarakat secara beradab sangat ditunggu. Dalam keadaan negara tidak memainkan perannya, niscayanya MA patut diperkuat dengan berbagai cara, antara lain pendidikan dan pelatihan periodik serta sistematik jadi mencuat. Dalam kondisi Kalteng sekarang, MA adalah patner sosial  dan patut diperlakukan sebagai patner sosial. Kehadiran PBS yang sesuai dengan UU mana pun di negeri ini  harus sejalan dengan UUD ’45 Pasal 33, patut untuk mendorong pengembangan demokrasi ekonomi alias ekonomi  kerakyatan, jika menggunakan ungkapan umum sekarang,  sehingga negeri dan bangsa ini benar-benar merdeka dalam bidang ekonomi.

 

 

Rencana pembangunan jalan kereta-api dari Kalteng ke Kaltim telah menguak serngkaian realita,  kelemahan sistem negara ini, masalah pola dan metode berpikir, komitmen merakyat (untuk siapa dan untuk apa terutama jalan kereta-api dibangun), politik ekonomi, politik lingkungan dan ekologi, politik investasi, sinerjitas kerja, watak politisi, dan tajam tidaknya pisau analisa masyarakat pengelola kekuasaan. Kasus jalan kereta api ke Kaltim hanyalah satu puncak dari sebuah pegunungan es. Kalau diusut lebih jauh, kasus ini,memperlihatkan seluruh permasalahan daerah yang merupakan cerminan dari karakteristik masyarakat daerah dan negeri ini juga. Kalau RepublikIndonesia adalah sebuah program agung maka untuk mewujudkannya, kerja keras ditagih sehingga antara kultur dan struktur benar-benar rasuk. Tapi seperti yang ditunjukkan oleh kasus rencana jalan kereta-api ke Kaltim ini, ke-rasuk-an antara keduanya masih sangat berjarak. Apalagi karena kerasukan yang dicari itu tidak bermodel tentu saja, maka hanya pencarian dan pencarian yang  bisa mengantar si pencari  menemukan keserasian demikian. Adakah pencari-pencari  dengan watak pencari kebenaran sesungguhnya  itu di sini? Hanya pencari yang mempunyai hari esok karena yang mencari akan mendapat, yang mengetok akan dibuka. Adakah para pencari begini di tampuk kekuasaan daerah ?***

 

 

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak KalimantanTengah, Palangka Raya.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers