Archive for the ‘jurnal’ Category

KALTENG DI PENJARA PARA BIROKRATNYA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Pada 28 Desember 2010 lalu, media massa cetak utama provinsi ini  di kolom-kolom utamanya menyiarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng  tentang penyalahgunaan anggaran periode 2004-sampai semester pertama 2010 oleh provinsi dan 14 kabupaten/kota tanpa kecuali. Provinsi keluar sebagai juara pertama dari ‘’perlombaan’’ penyalahgunaan anggaran secara prosedural dan peruntukan ini, disusul oleh Kabupaten Kotawaringan Barat dan Kota Palangka Raya. Kabupaten Katingan keluar sebagai juara pertama dalam nilai penyalahgunaan sebesar  Rp.1.091,-6 triliun. Terhadap temuan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng  memberikan deadline (batas waktu) dua minggu kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kalteng untuk melaporkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap kerugian negara di wilayah masing-masing (Harian Tabengan, Palangka Raya, 3 Januari 2011). Mudah-mudahan saja seperti yang diharapkan Rizal Djalil dari BPK dalam soal ini tidak terjadi “negosiasi di balik layar” ketika menangani soal penyalahgunaan anggaran  ini. Sebab seperti halnya dengan rapor pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman di mata rakyat negeri ini sudah sama berwarna merah. Hukuman terhadap ‘’pencuri tiga biji buah salak’’ lebih berat daripada seorang koruptor yang sering dibebaskan, petani seperti Wardian di Sembuluh Kabupaten Seruyan yang membela hak dan tanahnya dikriminalisasikan.

 

Belum usai masalah penyalahgunaan anggaran, media massa cetak Kalteng kembali mengawali tahun baru 2011 dengan berita buruk berupa ‘’penggelapan dana Biaya Operasional Siswa (BOS)’’ oleh oknum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalteng dari Fraksi Bintang Kebangkita Nurani (FBKN) M. Saad Arfani RH, mendesak agar dugaan tindak pidana penggelapan dana BOS diusut tuntas. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum PNS Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kalteng ini tidak dapat ditolerir ; « Tindakannya telah merugikan sekolah dan menghambat penggunaan dana BOS, sehingga sekolah yang dikelola dari dana BOS terbengkalai‘’, ujarnya (Harian Kalteng Pos, 3 Desember 2011). Dana BOS yang dipersoalkan oleh M.Saad Arfani berjumlah Rp. 2 millliar . Saad Arfani mengatakan lebih jauh bahwa ‘’jika dana sebesar Rp.2 miliar itu oleh pelaku sengaja diendapkan di bank tertentu, maka dari bunga bank tersebut pelaku mendapatkan jumlah yang tidak kecil untuk kepentingan dirinya’’. Karena itu  Arfani menuntut agar pihak aparat melakukan peyelidikan hingga tuntas. ‘’Ke depan’’, Arfan berujar lagi agar  ‘’pihak sekolah harus berhati-hati supaya jangan sampai kejadian serupa terulang lagi karena tergiur oleh janji-janji oknum Disdik Kalteng melakukan hal-hal di luar prosedur agar dana BOS itu cepat cair.Sebab dengan demikian, pihak sekolah hanya membantu oknum-oknum melakukan korupsi’’ (Harian Kalteng Pos,  3 Januari 2010). Menurut Arfani, Kalteng menempati urutan kelima secara nasional di mana korupsi terjadi. Tingkat kelima daerah terkorup ini menjawab mengapa UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, apalagi mengenai soal anggaran, dimasukkan ke dalam tahanan oleh para birokrat. Tingkat penyalahgunaan anggaran yang terjadi di seluruh kabupaten/kota dan korupsi serta tingkat Kalteng di urutan kelima daerah terkorup di Indonesia sama dengan mengatakan bahwa Kalteng merupakan ‘’daerah bancakan’’ bagi para birokrat, jika menggunakan istilah Orang Jawa, ‘’luhak malauk’’ (danau tempat mencari ikan), ujar Orang Dayak. Birokrasi, entah itu legislatif, eksekutif, legislatif, maupun sekolah-sekolah, perguruan tinggi ataukah tempat-tempat pelayanan publik dari berbagai tingkat, adalah luhak penuh lauk (danau penuh ikan). Pungli, kolusi di mana-mana. Keadaan begini menyebabkan kebudayaan, spirtualitas, moralitas dan nilai-nilai manusiawi  runtuh. Oleh sifat masyarakat yang masih dikuasai oleh hubungan patron-client, masyarakat kehilangan panutan.  Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketiadaan adab dan adat dimulai dari atas. Republik dan Indonesia diancam oleh para birokrat dan aparatnya sendiri. Bisakah suatu negara, suatu daerah, Kalteng maju dengan kejahatan? Yang marak bukan keadilan, kesejahteraan, ketertiban tapi adalah kejahatan. Kalteng republikan dan berkeindonesiaan, yang berhakat dan bermartabat yang diimpîkan  seluruh rakyat dan para pendiri provinsi ini akan jadi gelembung sabun. Suatu fatamorgana. Mimpi itu diruntuhkan ketika Kalteng dipenjarakan oleh para birokrat dan perangkat kekuasaan negara daerah. Kalau keadaan begini terus belanjut, maka yang terjadi bukan membangun RI dari daerah, tapi dari daerah kita meruntuhkan RI.  Penyalahgunaan anggaran, membungakan dana BOS di bank , pembukaan ATM tempt membayar upeti hasil ‘’negosisasi di belakang layar”” hanyalah beberapa bentuk kongkret dari rantai-rantai yang membelenggu kaki-tangan Kalteng untuk melesat maju. Tapi tentu saja menerima menjadi bangsa dan negara yang gagal, membuang segala harapan pun adalah suatu kekeliruan. Menghancurkan harapan dan menjadi fatalis, sama dengan tidak menghargai diri sendiri, serta segala pengorbanan yang sudah diberikan untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena itu masalahnya bukan menghancurkan harapan betapapun sulitnya, tapi bagaimana memelihara, membangun dan mewujudkannya. Harapan  dan kecintaan pada bangsa, negeri dan negara inilah yang berada dibalik antusiasme mendukung Timnas sepakbola kita dalam kompetisi AFF baru-baru ini. Harapan yang justru dihancurkan oleh pengelola kekuasaan dan perangkatnya, serta partai-partai politik yang berkembang menjadi intrik dan kartel, sehingga melelahkan rakyat, .memisahkan negara RI dan warganegaranya.

 

Bagaimana memelihara harapan ini? Sejarah negeri ini, terutama seperti ditunjukkan oleh Sumpah Pemuda tahun 1928, Pudjangga Baroe dengan polemik mereka pada tahun 1930, Sarikat Dajak tahun 1919 dan Pakat Dajak 1929, Revolusi Agustus 1945, jika mengambil contoh dari dalam negeri. Teladan Revolusi Beledru di Cekoslowkia tahun 1991an, Gerakan Empat Mei 1930an di Tiongkok, debat ide di kalangan para pemikir Revolusi Perancis 1789, Gerakan Tani Tak Bertanah di Bolivia, Gerakan Zapatis di bawah pimpinan Komandan Marcos di Chiapas, jika mengambil contoh dari macanegara. Memberikan kita contoh bagaimana harapan itu dipelihara dan diwujudkan. Ia bermula dari munculnya suatu gerakan kebudayaan pembebasan. Gerakan kebudayaan pembebasan ini kemudian menjalar ke gerakan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Melalui gerakan kebudayaan pembebasan, rakyat disadarkan merebut haknya, memberikan daya paksa pada kata-kata mereka. Berorganisasi dengan program yang jelas dan ide yang jelas pula. Program yang jelas yang menyarikan aspirasi mayoritas rakyat seperti yang diperlihatkan oleh Revolusi Tiongkok, atau rakyat-rakyat Amerika Latin atau Nepal, sejak dini agar  kegagalan Revolusi Agustus 1945 yang tanpa program tidak terulang.  Perlawanan petani Dadahup membela hak mereka atas tanah, perjuangan warga desa Tura di Katingan, petani Sembuluh yang sekarang dikriminalisasi oleh kekuasaan, aksi warga Sampit menanam nenas di bandara, dan lain-lain memperlihatkan kesempatan mengorganisasi rakyat itu telah makin tersedia. Tinggal sekarang masalahnya meningkatkan perlawanan spontan ini menjadi suatu gerakan sadar yang bukan amatiran, bebas manipulasi kepentingan,  tapi murni untuk pembebasan agar rakyat berdaya menjadi tuan atas nasib diri mereka. Membangun gerakan kebudayaan pembebasan adalah awal dari upaya memelihara dan mewujudkan harapan demikian, langkah awal mengeluarkan Kalteng dari penjara birokrat dan aparat RI yang korup, bangkrut secara budaya, spiritualitas dan moralitas. Sebagai orangtua yang berdiri di jalan simpang, saya melihat harapan dan esok itu masih ada. Karena itu,dari pinggir jalan simpang saya ingin berseru: Keluarkan Kalteng dari penjara birokrat, kalau Kalteng mau melesat maju dan penduduknya mau menjadi manusia berbudaya, Uluh Kalteng yang beradab. Apabila rakyat adalah pahlawan sejati, mengapa tidak membangun kekuasaan dari bawah oleh , dari dan untuk rakyat?***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

 

 

PANSUS KOLUSI DAN KORUPSI, BUKAN PANSUS SAWIT!

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S.Kusni & Anak-Anakku

Kemikson C. Tarung dan kawan-kawan, anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) secara berprakarsa telah mengajukan surat usulan kepada pimpinan DPRD agar dibentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) guna ‘’menyelesaikan carut-marut investasi perkebunan sawit di Kotim’’ . Usul ini segera diterima oleh DPRD Kotim dan didukung oleh Bupati Kotim, disambut gembira oleh jajaran Dewan Adat (DAD) Kotim dan Kalteng, serta oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Infomasi Rakyat (Lira) Kotim. Demikianlah sebuah Pansus dibentuk dan dinamakan Pansus Sawit dengan tujuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh ulah Perusahaan Besar Swasta (PBS)-perkebunan kelapa sawit yang disebut primadona produk andalan Indonesia hari ini.  Menurut angka Walhi Kalteng (tahun 2010), Perkebunan Kelapa Sawit di Kalteng berjumlah 302 buah menguasai 4.011.032,364 Ha, terdiri dari yang belum operasional 158 buah dengan luas 2.323.063.,260 HA dan operasional 144 buah dengan luas 1.687.969,104 HA. (angka ini tidak jauh berbeda dengan angka yang diberikan oleh dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam booklet:‘’Potensi dan Peluang Investasi Bidang Perkebunan di Kalimantan Tengah’’, 2009).  Sementara riset Purwo Santoso dan Cornelis dkk dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa ‘’dari total wilayah dataran Kalteng seluas  15.356,800 hektar, 80% diantaranya telah berada dalam kontrol investor da pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan koservasi (hutan lindung dan taman nasional (Purwo Santoso dan Cornelis Lay  2009 :69). Pada tahun 2007, luas areal kelapa sawit adalah 610.588, 65 HA dan dari jumlah ini 199.052,66 HA atau 32,92% terdapat di Kotim, sedangkan peringkat kedua dipegang oleh Kabupaten Seruyan, dan ketiga oleh Kabupaten Kotawaringin Barat (Purwo Santoso dan Cornelis Lay, 2009:72; Laporan Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah Tahun 2008). Sedangkan booklet Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (2009:29:31) menunjukkan dari 52 pabrik sawit di Kalteng, 23 buah terdapat di Kabupaten Kotim. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa perkebunan sawit sangat dikembangkan di Kabupaten Kotim dan menjadi andalannya. Tapi produk andalan yang dikembangkan dengan menarik investor yang justru kemudian menimbulkan masalah bagi Kabupaten Kotim dan seluruh Kalteng. Perkebunan kelapa sawit tidak puas dengan perolehan tanah yang didapatkannya untuk berusaha. Mereka secara sewenang-wenang menjarah tanah petani lokal untuk memperluas lahan perkebunan seperti yang terjadi antar warga Tumbang Koling dengan PT Agro Bukit. Oleh tumpang tindihnya perizinan, maka pertikaian juga terjadi antar PBS perkebunan sawit (seperti antara PT Hutan Sawit dengan PT Karya Makmur Bahagia, dengan pengusaha tambang, PBS dengan pemerintah daerah  selaku pemberi izin dengan adanya lahan DAKDR Kehutanan yang turut digarap oleh PBS (PT Sukjadi Sawit Mekar), konflik antar desa akiat berbentur kepentingan ekonomi sebagai akibat dari pembukaan dan pembebsan lahan oleh PBS. Konflik begini bukan hanya terjadi di Kbupaten Kotim, tapi di seluruh provinsi Kalteng. Jika ia marak terjadi di Kabupaten Kotim karena di kabupaten inilah intensitas  perkebunan sawit melebihi daerah-daerah lain.  Apa yang  sekarang terjadi hanyalah hasil tuaian dari yang disemai selama ini, hal yang agaknya tidak akan dihentikan tapi justru akan dikembangkan. Oleh maraknya pengembangan perkebunan sawit di Kalteng maka pemerintah pusat, cq Kementerian Pertanian telah mengganugerahkan kepada Gubernur A. Teras Narang memberikan penghargaan “sebagai pelopor pembangunan perkebunan” yang diterima oleh Wakil Gubernur A.Diran mewakili Gubernur pada peringatan Hari Perkebunan Nasional ke-53 di Medan, Sumatera Utara. (Kalteng  Pos  dan Harian Tabengan, Palangka Raya 13 Desember 2010. ) Kemudian bukan kebetulan jika Wakil Gubernur A.Diran mewakili Gubernur pada peringatan Hari Perkebunan Nasional ke-53 di Medan, Sumatera Utara itu dalam rangkaian Hari Perkebunan tersebut dilaksanakan workshop dengan tema Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Wilayah. Achmad Diran ditunjuk sebagai pembicara utama dengan pembahas Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat. Apakah anugerah dan predikat demikian membanggakan, apabila justru kehadiran PBS melahirkan konflik demi konflik yang mengobarkan keresahan sosial di Kalteng? Justru perkebunan sawit itu seperti dikatakan oleh Plt Sekda Dr.Siun, SH.,MH:  “Gubernur Kalteng sampai hari ini telah menerima lebih dari 300 pengaduan masyarakat terkait persoalan lahan, masyarakat menuntut supaya aktivitas perusahaan dihentikan sampai izinnya dicabut” (Harian Kalteng Pos , 7 November 2010).  Rencana perluasan perkebunan ini juga dikatakan secara terbuka oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng bahwa dalam “20 tahun yang akan datng akan terbangun perkebunan seluas 6.000.000 Ha” (Booklet, 2009:17). Indikasi perluasan perkebunan inipun diisyarakat oleh rencana program kegiatan kedatangan Wapres boedino ke Kotim dalam waktu yang dekat. Di samping menggalakkan pengembangan perkebunan, juga akan dilangsungkan program transmigrasi besar-besar atas nama solidaritas nasional, tapi sekaligus sebagai tenaga murah untuk perkebunan. Rencana ini pasti menimbulkan dampak sosial lebih lanjut yang baiknya sudah masuk kalkulasi.

Jika dilihat musabab dasar dari keresahan sosial di atas, maka ia bermula dari kebijakan pemerintah. Bukankah izin yang tumpang tindih itu berasal dari pemerintah? Bermula dari adanya kolusi dengan pihak PBS. Kolusi yang diwujudkan dalam bentuk izin, peraturan-peraturan, hukum. Sedangkan perda, peraturan, keputusan, izin seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Arief Budiman “Paradigma hukum mungkin berubah-ubah, tetapi hukum tetap merupakan permainan dari kepentingan kelompok (Arief Budiman , in Pramudya, 2007:xiii). Hukum sekarang merupakan titik gawat pertarungan dalam negara ini karena di sinilah para koruptor , perusak Republik dan Indonesia melakukan pertahanan terakhir. Jika Pansus Sawit menjadi akibat, bukan penyebab dasar atau hakiki sebagai sasaran maka ia sudah salah sasaran dan tidak akan berhasil. Terbentuknya Pansus ini sama sekali bukan “suatu terobosan” atau “sebuah langkah maju”,  tapi bentuk kebuntuan akal yang tidak dapat melihat hakekat masalah. Menembak ke sasaran yang salah. Dari tindakan latah, meniru-niru pembentukan pansus yang dilakukan di Jakarta, tidak bisa diharapkan apa-apa kecuali menghambur-hamburkan dana atas nama pansus. Kalau mau membentuk pansus, bentuklah Pansus Independen Tentang Korupsi dan Kolusi, terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan independen, anggota DPR. Dalam hal ini judul pledoi Gayus Tambunan “Indonesia Bersih, Polisi dan Jaksa Risih, Saya Tersisih” sangat menarik, jika dilihat dari siapa yang menghalang terwujudnya Indonesia yang Bersih. Siapakah yang menghalang Kalteng yang bersih dan yang membuat Kalteng jadi “tersisih”? Kehadiran PBS perusahaan sawit juga tidak menyerap tenaga kerja dengan upah layak dan meningkatkan kesejahteraan  apalagi menjaga lingkungan. Justru yang ditimbulkannya adalah kerusakan demi kerusakan. Oleh karena itu, Masyarakat Eropa sebagai pembeli melakukan pemboikotan dan PBS kelapa sawit mengubah taktik dengan mengibarkan panji “sawit berkelanjutan”. Tapi sawit tetap sawit apapun panji pengelabuan yang dikibarkannya. Dilihat dari visi-misi  dan program perkebunan Kalteng, kehadiran masif PBS kelapa sawit juga tidak membantu pencapaiannya.Sedangkan pernyataan bahwa DAD “siap mengawal Pansus Sawit agar serius melaksnakan tugasnya”, “bersedia membantu” (Harian Tabengan,  4 Januari 2011), bagi saya pernyataan begini tidak lebih dari sikap mengekor tanpa inisiatif. Apakah fungsi dan posisi DAD hanya bersifat jadi pengawal dan pembantu? Bukan aktif mengambil prakarsa. DAD yang hanya jadi body guard (pengawal) dan  pembantu atau jongos tidak diperlukan oleh Uluh Itah dan Kalteng. Yang diperlukan Kalteng adalah DAD yang mampu menjadi lokomotif, menjadi motor perobahan maju, motor pembersih Kalteng. DAD Panarung. Artinya pola pikir dan mentalitas body guard, tukang pukul, jongos , budaya anak jajahan, mentalitas koeli dan bangsa tempé, jika menggunakan istilah Bung Karno masih kuat mencengkeram jiwa kita. Kita masih saja inlander seperti dahulu. Kemerdekaan jadinya masih jauh dari nyata. ***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

MEMBAWA KALTENG KELUAR DARI KELAPUKAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Untuk mulai masuk Tahun Baru 2011, boleh jadi ada dua pertanyaan kunci yang baik dijawab. Dua pertanyaan itu adalah: Pertama, bagaimana kegiatan dan kehidupan di Kalteng pada tahun 2010?. Kedua, atas dasar pertanyaan pertama, pertanyaan keduapun muncul: Bagaimana kita mengisi Tahun 2011 di bidang kebudyaan? Tentu saja dua pertanyaan ini, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan dua pertanyaan tersebut, pada tempatnya diajukan jika dalam bidang kebudayaan Uluh Kalteng tidak ingin dari tahun ke tahun berada di tempat tetapi berusaha untuk terus-menerus maju. Di lihat dari segi hukum gerak, boleh jadi berada di tempat saja sudah bisa dikatakan tidak ada kemajuan. Dan justru berada di tempat, bahkan mundur dari tempat semula, sering menimpa Kalteng, terutama di bidang kebudayaan. Dua pertanyan di atas bermaksud melihat di mana sekarang Kalteng berada, bagaimana keadaannya di tempat ia berada sekarang, lalu berdasarkan peta keadaan demikian, menetapkan mau ke mana serta bagaimana ameunju ke mana itu.

 

Sebelum mencoba menjawab kedua pertanyaan kunci di atas, boleh jadi ada gunanya secara singkat menyinggung masalah untuk apa berbicara kebudayaan. Mengapa masalah kebudayaan perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan tidak sambil lalu. Untuk menjelaskan hal ini, saya menggunakan pengalaman seorang pengarang terkemuka Tiongkok pada tahun 1930an, Lu Sin, sekarang dipandang sebagai ‘’panglima utama kebudayaan rakyat Tiongkok’’. Dengan maksud mengabdi pada rakyatnya, Lu Sin berangkat ke Jepang, untuk belajar menjadi dokter, karena ia melihat rakyat Tiongkok banyak yang tidak sehat. Dengan menjadi dokter, Lu Sin berpikir, ia akan bergun dalam membangun bangsanya. Suatu malam, Lu Sin menonton filem tentang Tiongkok yang memperlihatkan seorang Tionghoa diikat di tiang, disiksa sampai mati oleh tuan tanah. Orang Tionghoa lainnya menonton kejadian tersebut dengan tenang, tidak memberikan reaksi apapun. Adegan filem tersebut membawa Lu Sin akan rentetan kejadin tak terbilang yang ia saksikan di kampung halamannya, Tiongkok. Filem tersebut menyadarkan Lu Sin bahwa penyakit rakyat Tiongkok yng paling gawat bukanlah penyakit fisik, tetapi penyakit kejiwaan, penyakit pola pikir dan mentalitas. Rakyat Tiongkok di mata Lu Sin sedang menderita sakit kejiawaan, sakit pola pikir dan mentalitas. Sejak itu, Lu Sin membatalkan niatnya menjadi dokter (medikal) tapi menjadi penulis. Lu Sin berpendapat melalui tulisan, ia bisa turut megobati penyakit kejiwaan bangsanya. Sejak itu pula, Lu Sin menulis dan menulis hingga hembusan nafas terakhir. Penyakit kejiwaan, masalah pola pikir dan metalitas inilah sari kebudayaan yang ia geluti tanpa menghiraukan segala macam teror,tekanan dan rupa-rupa ancaman. Melalui tulisan-tulisannya, Lu Sin menginginkan bangsa Tionghoa mempunyai budaya manusiawi kritis, bukan manusia-manusia budak berbudaya budak. Bukan manusia apatis yang egoistik tanpa solidaritas kemanusiaaan yang snggup menggadaikan  harga diri dan martabat untuk tujuan-tujuan hedonistik.

 

Dari kesimpulan Lu Sin di atas, kesimpulan yang mengobah jalan hidupnya, nampak bahwa sari masalah kebudayaan bukanlah pada bentuk seperti pakaian adat, sekian banyak pementasan, besar-kecil pertunjukan atau pameran, dan lain-lain yang kasat mata, tetapi lebih terletak pada roh, hambaruan, jiwa yang terdapat di balik bentuk-bentuk kebudayaan itu. Karena masyarakat terdiri dari berbagai kepentingan maka bidang kebudayaan pun merupakan pergulatan berbagai kepentingan-kepentingan sekaligus. Tidak semua kepentingan itu manusiawi dan merakyat. Pemenangan budaya merakyat dan manusiawi adalah jalan budaya menuju pemanusiawian diri sendiri, masyarakat dan kehidupan.

 

Jika demikian, agaknya, apabila menyepelekan masalah kebudayaan akan membawa masyarakat ke jurusan masyarakat tanpa budaya. Masyarakat yang kuranglebih menerapkan hukum rimba dengan prinsip survival of the fittest (hanya yang kuat.yang hidup). Masyarakat begini menjadi lahan subur bagi KKN, penyalahgunaan kekusaaan, kekerasan, vandalisme, holiganisme (baik di tingkat atas atau pun di lapisan bawah. Holiganisme di tingkat elite memarakkan holiganisme di tingkat bawah). Persoalan kebudayaan, menyangkut masalah tipe manusia yang diinginkan, bentuk dan wajah masyarakat yang didambakan. Pergulatan kebudayaan jadinya merupakan  pertarungan membangun masyarakat manusiawi dengan kadar yang dinamik. Artinya, kebudayaan berbicara tentang masalah orientasi bermasyarakat dan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu.

 

Bagaimana kita di Kalteng memandang masalah kebudayaan pada periode 2009-2010?

 

Di dalam tulisan pendek ini, tentu saja saya tidak bisa membuat daftar rinci apa yang saya saksikan sejak tahun 1998. Yang bisa saya lakukan adalah mengetengahkan beberapa tipikalitas. Tipikalitas itu kemudian mengungkapkan diri dalam kenyataan. Apa saja tipikalitas itu? Ia berupa pernyataan-pernyataan: “Kebudayaan hanya membuang-buang dana”, “Sastra itu tidak menarik”, “Di Kalteng tidak ada seniman-budayawan”, “Kebudayaan itu sudah terwujud dalam pengenaan pakaian daerah di hari-hari tertentu”, “Penggunaan bahasa Dayak Ngaju di hari-hari tertentu itu baik secara ide tapi tidak praktis’’, “Pengembangan kebudayaan akan mengembangkan pariwisata’’, “Penggunaan gedung-gedung pertunjukan olehg para seniman pun harus dikenakan pungutan biaya’’, pelajaran muatan lokal (mulok) di isi dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mulok, penghapusan bahasa dan sastra daerah dari Universitas Palangka Raya (Unpar), absennya masalah hukum adat dari kajan Fakultas Hukum Unpar, tidk berkembangnya Museum Balanga (apalagi jika dibandingkan dengan Museum Dayak di Kuching, Sarawak), dan lain-lain…

 

Apa yang terdapat dari pernyataan-pernyataan dan keadaan di atas?

Pernyataan-pernyataan dan kenyataan-kenyataan di atas memperlihatkan bahwa:

 

(1). Yang menjadi orientasi dalam melakukan kegiatan kebudayaan adalah absennya orientasi pengembangan kebudayaan di daerah ini. Kalaupun orientasi itu ada maka ia tidak lain dari orientasi uang. Bagaimana kegiatan kebudayaan itu bisa menghasilkan uang. Dari orientasi ini lahirlah bagi hasil, praktek kwitansi kosong, pemalsuan proposal, penyunatan honorarium seniman (terutama penari), gengisme dalam memproyekkan kegiatan. Yang paling konyol adalah tindakan mematikan Taman Budaya, membengkalaikan pembangunan gedung teater tertutup hingga apa yng sudah dimulai menjadi rusak kembali, dana APBN yang disediakan untuk pembangunan gedung serta peralatan yang sudah ada entah lari ke mana. Ketika gedung teater tertutup yang lebih mendesak keperluannya dibelengkalaikan, malah dibangun sarana panjat dinding di kawasan Taman Budaya. Saya menduga dibangunannya sarana panjat dinding di Taman Budaya ini selain wujud absennya orientasi budaya, juga tidak lepas dari bentuk dari pembagian proyek dan memproyekkan kegiatan kebudayaan.

 

Oleh absennya orientasi budaya ini maka di Kalteng, seperti diperlihatkan pada Pemilu Kada yang lalu, suburnya budaya ghetto yang berkembang menjadi budaya politik dan  menjadi kendaraaan budaya bagi kolonialisme internal dengan sasaran Kalteng menjdi daerah koloni. Sedangkan budaya betang disempitkan menjadi kerukunan dalam perbedaaan sehingga jika tidak awas yang disebut budaya betang, bisa menjadi kendaraan kolonialisme internal juga. Secara konsepsional, yang disebut budaya betang masih patut didiskusikan lebih jauh sebab yang terkandung dalam Perda No.16/2008 bukanlah suatu konsep yang jadi, tapi dijadikan, dan punya lobang-lobang bagi masuknya petaka. Niscayanya, Dinas Kebudayaan atau Pendidikan menyelenggarakan suatu diskusi fokus tentang yang disebut budaya betang ini. Pentingnya masalah kebudayaan dan orientasi kebudayaan, telah diperlihatkan oleh Kongres Pemuda dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Polemik Kebudayaan pada tahun 1930.  Apabila sekarang kita menggunakan budaya ghetto sebagai dasar membangun Kalteng maka artinya kita mundur jauh di belakang tahun 1928. Tapi kemunduran dan kekosongan konsepsional inilah yang sering menandai negeri ini. Termasuk Kalteng. Mabuknya anak-anak kita dengan akan musik rok,musik pop, dangdut yang sering didengarnya dari radio, televisi, kaset, dan lain-lain serta kurang mengapresiasi kesenian daerahnya sendiri, tentu tidak lepas dari ketiadaan orientasi budaya ini, terutama dari kalangan birokrat kebudayaan. Sehingga terjadi keterputusan masyarakat pemilik kesenian daerah itu dengan kesenian daerahnya sementara pihak mancanegara giat mempelajarinya. Bukan tidak mungkin jika kelak kemudian untuk mempelajari kesenian daerah Dayak, orang Dayak pun harus ke mancanegara untuk mempelajarinya. Siapakah penanggungjawab keadaan begini jika benar-benar terjadi?

 

Abesennya orientasi, atau kalaupun orientasi itu ada, maka ia adalah orientasi uang pernah diungkapkan juga antara lain oleh sastrawan Ajip Rosidi :”Karena pemerintah sekarang juga menganggap kebudayaan penting, hanya dalam hubungannya denga pariwisata yang ujung-ujungnya merupakan usaha mengait dollar, maka sedikit hrapn aka adanya usaha pengembangan kebudayaan da kesenaan utuk kepentingan mempertinggi derajat bangsa Indonesia seperti yang ditandaskan dalam Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan….serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Pemerintah seakan menganggap lebih penting “menjual kesenian”  kepada kaum wisatawan daripada menggalang kehidupan kesenian di kalangan bangsa juta sendiri. Padahal hanya dengan menumbuhkan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri , kita dapat memberi suplai yang cukup dan terus-menerus kepada industri pariwisata. Seharusnya yang diutamakan ialah pembinaan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri sedang minat wisatawan hanyalah sampingan belaka, bukan tujuan utama. Kalau kehidupan kesenian kita berkembang,  minat para wisatawan dengan sendirinya akan tumbuh. Karena itu jangan terbalik dengan mendahulukan dan mengutamakan kesenian untuk dijual kepada wisatawan. Sikap demikian bertolak-belakang dengan prinsip manusia merdeka karena hakekat kemerdekaan sebenarnya ialah mengubah status  obyek menjadi subyek. Dengan mendahulukan dan mengutamakan pengembangan kesenian untuk dijual kepada wistawan, kita tetap menempatkan diri hanya sebagai obyek  belaka. Kita senang ditonton orang, dipuji orang, sehingga hidup kita ditentukan oleh apa kata orang” (Ajip Rosidi, 2004: 13-14). Jika mau jujur melihat diri sendiri dengan menggunakan kata-kata Ajip tersebut sebagai kaca, maka barangkali kita di Kalteng, secara kebudayaan, masih belum menjadi manusia merdeka, tetap obyek yang hidupnya ditentukan oleh apa kata orang. Barangkali status obyek ini bukan hanya berlangsung di kalangan elite, birokrat kebudayaan, tetapi juga mendera sebagian besar pekerja kebudayaan yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dana. Pandangan beginilah, dismping pengendalian oleh birokrat, yang menyebabkan Dewan Kesenian Daerah Kalteng mati suri. Pandangan inilah justru yang dibantah oleh Komunitas Seniman-Budayawan Palangka raya (KSB-PR) sejak lahirnya pada akhir November 2009. Artinya, untuk mengembangkan kebudayaan Kalteng, diperlukan pola pikir dan mentalitas baru. Atau dalam kata-kata Fr. Sani Lake, SVD, Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, Keuskupan Palangka Raya, dalam artikelnya “Memaknai Pergeseran Paradigma Kebudayaan”: “Barangkali perlu lagi sebuah revolusi kesadaran baru, perlu sebuah pencerahan yang berani, enlightment dari bawah” (Kalteng Pos,  11 Desember 2010). Perlu “revolusi kesadaran baru” baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah karena tetap berada dengan kesadaran seperti sekarang, Kalteng akan bergeming. Tetap di tempat yang sma dengan mundur. Karena masyarakat Kalteng masih bersifat paternalistik, berada dalam ghetto-ghetto budaya yang bersifat patron-client maka ‘’revolusi kesadaran baru” itu terutama banyak dituntut pada kalangan elit (patron).

 

Ketiadaan orientasi mausiawi dan merakyat, absennya keinginan menjadi subyek, menciptakan keadaan “melakukan sesuatu tapi tidak untuk sesuatu apa pun” (do many things, but for nothing).

 

(2). Ketidak jelasan tentang apa yang disebut kebudayaan dan yang menjadi masalah-masalah kebudayaan, termasuk kebudayaan daerah.

Dengan absennya orientasi budaya, kecuali berorientasi uang, maka kegiatan-kegiatan tidak mempunyai sifat strategis menjangkau jauh, membina dan mengembangkan, tapi sekedar menggunakan alokasi anggaran. Dari keadaan begini tidak mungkin lahir prakarsa-prakarsa strategis bersifat pionir. Ide-ide bersifat pembidasan malah dinilai sebagai ‘’omong kosong’’, “hanya bersifat wacana belaka” tapi tidak diimbangi dengan ide baru. Akibatnya Kalteng mempertontonkan kemiskinan ide atau prakarsa di bidang kebudayaan.  Ketiadaan orientasi dan ketidaktahuan tentang masalah kebudayaan ini barangkali disebabkan oleh posisi kunci di dinas-dinas  terkait, tidak ditempati oleh orang yang tepat baik secara pengetahuan dan keterampilan maupun secara perhatian. Yang menduduki pos-pos kunci di Dinas-Dinas  terkait bukan “the right men in the right place” sehingga terjadi rutinisme birokrasi tanpa jiwa. Apabila benar-benar ingin mengembangkan kebudayaan di daerah ini, hal begini sebenarnya bisa di atasi jika kepala dinas terkait, membentuk tim pembantu ahli, terdiri  dari pelaku-pelaku lapangan, tanpa terpancang pada gelar akademi (yang sering kosong makna) dan jenjang birokrasi. Tapi langkah begini hanya mungkin jika ada sikap keterbukan, komitmen kuat untuk pengembangan kebudayaan serta orientasi budaya yang jelas. Tidak memandang kekuasaan sebagai kebenaran. Pandangan feodalitis yang tidak berguna untuk Republik dan Indonesia serta Kalteng.

 

(3). Terdapat jarak antara birokrat kebudayaan dengan pelaku kebudayaan dan dunia kebudayaan. Secara tipikal jarak ini diungkapkan oleh pernyataan bahwa “Kalteng tidak mempunyai seniman dan budayawan”. Birokrat kebudayaan sebenarnya bisa berfungsi sebagai organisator-pemikir kebudayaan, seperti halnya yang dilakukan oleh André Malraux, Menteri Kebudayaan Charles de Gaulle atau Jack Lang, Menteri Kebudayaan François Mitterrand dari Perancis yang berhasil mengembangkan kebudayaan  Perancis, terutama dengan menciptakan Fête de la Musique yang berkembang dari skala Perancis ke tingkat Eropa. Untuk mengembangkan kebudayaan diperlukan organisator-pemikir kebudayaan, bukan birokrat yang terjerat oleh rutinitas birokrasi.  Peran organisator-pemikir kebudayaan ini menjadi menonjol di tengah-tengah adanya sanggar-sanggar dan komunitas yang berkegiatan tapi juga kurang mencamkan masalah orientasi. Akibatnya kegiatan-kegiatan menjadi tanpa arah dan roh. Di sinilah keperluan adanya Institut Kesenian Dayak Kalimantan menjadi muncul. Tapi keperluan dan ide yang dipandang oleh salah seorang doktor dipandang sebagai “omong kosong”.

 

Sadar akan adanya jarak antara birokrat kebudayaan dan dunia kebudayaan ini maka dalam pertemuannya dengan Delegasi Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR)  pertengahan tahun 2010, Gubernur Kalteng A.Teras Narang meminta agar jarak ini ditiadakan. Jarak inilah salah satu penyebab tidak berkembangnya kehidupan  kebudayaan di Kalteng. Tapi dalam kenyataan apakah petunjuk Gubernur ini dilaksanakan oleh “menteri”nya? Belum dan belum. Artinya salah satu permasalahan program pemerintah terganjal terletak pada kemampuan ‘’menteri-menteri’’nya. Terdapat di lapisan tengah piramida kekuasaan. Pertanyaan balik: Mengapa tidak Gubernur menempatkan the right man on the right place? What are  the obstacles, Dear Governor? (Apa yang menghalang , Gubernur yang terhormat?), sedangkan kekuasaan menentukan apa-siapa menjadi .”menteri” ada di tangan orang pertama daerah. Organisator-pemikir kebudayaan inilah yang justru sngat diperlukan oleh Kalteng untuk menggalakkan kegiatan kebudayaan menjadi suatu gerakan kebudayaan baru. Tapi justru tenaga ini yang minim terdapat.

 

Keadaaan di atas barangkali merupakan gambaran umum singkat tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng sampai tahun 2009. Setelah KSB-PR berdiri dengan mengetengahkan paradigma-paradigma baru dibarengi dengan kegiatan-kegiatan periodiknya di berbagai bidang( termasuk lobi-lobi politik-formal ke berbagai tingkat ) pada awal November 2009, iklim kebudayaan Kalteng mengalami sedikit pergeseran. Kegiatan-kegiatan KSB-PR termasuk audiensi dengan Gubernur dan DPRD Provinsi, menarik perhatian orang pertama provinsi ini untuk turun ke lapangan meninjau Taman Budaya. Setelah kunjungan ke lapangan ini Gubernur mengeluarkan beberapa petunjuk, antara lain Pergub (Peraturan Gubernur) tentang dihidupkannya kembali Taman Budaya. Perhatian Gubernur terhadap kebudayaan, menjalar ke instansi-instansi di jenjang bawahan. Setelah kunjungan Gubernur  ke  lapangan pula maka Gedung Teater tertutup Taman Budaya mulai dibangun kembali. Masalah mulok menjadi makin kongkret dan direncanakan akan mulai dilaksanakan di semua SD-SMA Kalteng mulai tahun 2011 ini. (Apakah benar-benar sudah siap? Paling tidak Kepala Dinas Pendidikan sudah menjanjikkannya. Adanya janji sudah satu kemajuan, sedangkan kemajuan riil kita saksikan lebih lanjut). Keputusan meghidupkan kembali Taman Budaya, diharapkan bisa menjadikan lokomotif penggerak kehidupan kebudayaan di Kalteng, walaupun harapan ini disertai dengan segala cadangan , apalagi setelah mendengar wawancara penanggungjawab Taman Budaya di acara Keba TVRI Kalteng pertengahan Desember 2010, secara wacana masih meragukan. Saya harapkan sikap penuh cadangan ini bisa menjadi dorongan bagi Tim Pengasuh Taman Budaya, untuk bekerja lebih keras, sesuai petunjuk Gubernur yaitu bersandar kepada para pelaku kebudayaan. Artinya bersandar pada massa. Tidak memandang diri sebagai pemilik kebenaran serupa para dewata. Hal bersandar kepada para pelaku kebudayaa utuk menggerakkan gerakan kebudayaan di Kalteng, menjadi penting mengingat latar belakang penanggungjawab Taman Budaya dan Kepala Dinas Kebudayaan yang asing dari dunia kebudayaan. Mudah-mudahan dihidupkannya kembali Taman Budaya, bisa berperan sebagai organisator-pemikir kebudayaan, sekligus memainkan peran Dewan Kesenian yang nampaknya hanya ada nama dan membuang dana percuma. Dalam soal mulok pun kira-kira akan terlaksanakan dengan baik, apabila petunjuk garis massa Gubernur diterapkan dengan teguh, tidak bersandar pada gengisme, penyakit usang yang terbukti tidak membawa kita ke kemajuan.  Apabila model gengisme dan proyek-isme diteruskan maka bisa dipastikan mulok tidak akan terwujud sesuai harapan. Tidak akan mungkin memobilisasi semua kekuatan yag mestinya dilibatkan sehingga yang akan kita saksikan tidak lain dari kekederdilan kata-kata. Taman Budaya, mulok, Gedung Teater Tertutup tidak lain hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Apa tujuan, orientasi kebudayaan yang ingin dicapai, sampai sekarang belum dijelaskan oleh pihak pengelola kekuasaan. Tanpa ada orientasi kebudayaan ini saya khawatir kita tidak akan bergeser dari budaya ghetto dan memanfatkan kekayaan budaya  berupa keanekaragaman Kalteng. Karena kita sekarang sesungguhnya berada pada periode Pasca Tradisional maka saya menyarankan orientasi itu adalah kebudayaan Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng sebagai isi baru dari rumusan yang disebut budaya betang.

 

Perhatian dan pembangunan sarana budaya yang didorong oleh Gubernur, capaian budaya pada tahun 2010,  merupakan modal awal berharga dalam melancarkan gerakan kebudayaan dan membuat renaisans budaya Kalteng. Tapi sarana ini dan renaisans budaya hanya terjadi percepatannya dengan orientasi budaya yang tanggap zaman.

 

Gambaran sekilas tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng ini, tidak lebih dari suatu ajakan untuk melihat kekurangan, capaian kita hingga tahun 2010, kemudian dari kekurangan dan capaian itu merenungkan apa yang mesti kita lakukan guna mengisi tahun 2011 dengan penuh makna agar Kalteng bisa melesat,ke depan. Kalteng bisa melesat maju jika pada Uluh Kalteng terjadi ‘’revolusi kesadaran baru’’, karena kemajuan dan kemunduran berawal dan ditentukan oleh manusia. Dan soal manusia seperti ditunjukkan oleh Lu Sin adalah masalah sentral kebudayaan. Kalteng yang melesat maju merupakan cara nyata Uluh Kalteng ‘’Menegakkan Indonesia Dari Daerah’’, jika meminjam istilah Soetrisno Bachir, pendiri Yayasan Solusi Bangsa (Harian Kompas, Jakarta, 31 Desember 2010) , dan Kalteng demikian tidak bisa dilakukan oleh Uluh Kalteng berkesadaran usang dan metode-metode lapuk. Tapi justru kita berada di tengah kelapukan demikian. Tantangan kebudayaan yang tidak sederhana.***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

SELAMAT DATANG DI PALANGKA RAYA, MBAK KEN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S.Kusni & Anak-Anakku

Jika segalanya berjalan sesuai rencana, Ken Zuraida Rendra, istri almarhum penyair Rendra, seorang aktris teater dan sekaligus pemimpin Bengkel Teater yang berpangkalan di Depok, akan datang ke Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2011 menggunakan pesawat Batavia Air yang turut bermurah hati mengulurkan tangan untuk kedatangan Mbak Ken.

 

Mbak Ken, demikian sehari-hari ia dipanggil akrab oleh teman-teman datang ke ibukota provinsi Kalteng atas usaha gotongroyong grup-grup teater di Palangka Raya seperti Komunitas Terapung, Tunas, Bianglala, Srikandi, Komunitas Teater Palangka Raya dan Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR). Segala keperluan selama tinggal di Palangka Raya juga dikelola secara gotongroyong oleh kelompok-kelompok teater seniman-budayawan Palangka Raya bersama-sama Mbak Ken sendiri. Mbak Ken datang dengan Wahyu, seorang anggota Bengkel Teater lainnya. Mereka akan bersama-sama menyelenggarakan serangkaian kegiatan teater di Palangka Raya untuk waktu paling tidak selama tiga bulan. Selama tiga bulan, mungkin juga lebih, Mbak Ken dan Wahyu akan secara intensif berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang teater dan berteater dengan para penggiat teater di Palangka Raya, secara sukarela alias cuma-cuma tanpa meminta imbalan apapun. “Pokoknya saya mau datang ke Palangka Raya. Makin cepat makin baik. Saya mam memberikan apa yang saya punya dan saya tahu tentang teater kepada Kalteng. Ini keinginan mendesak saya”, ujar Mbak Ken dalam percakapan telepon kami bulan November 2010 lalu, ketika ia berada di Surabaya menghadiri .Festival Teater Nasional yang membawa nama Rendra,  suaminya. Para penggiat teater ibukota provinsi Kalteng semuanya  memandang bahwa kedatangan Mbak Ken ini sebagai peluang emas yang mesti dimaksimalkan manfaatnya. Dalam keadaan di mana ung didewakan atau dipertuhankan, tidak banyak orang yang mau membagi pengetahuan dan pengalaman berharganya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Imbalan yang diinginkannya barangkali dan serasa pasti hanyalah bagaimana dengan kedatangannya, di Palangka Raya bisa tumbuh suatu gerakan teater yang serius. Ini target yang ingin dicapai oleh Mbak Ken.

 

Direncanakan, menurut keterangan Mbak Ken sendiri, apa yang ia mau bagi mulai dari pengetahuan teater yang paling dasar hingga ke tingkat kesiapan perfect melangsungkan pentas. Yang dibagi bukan hanya pengetahuan tekhnis teater, tetapi juga sampai kepada masalah manajemen teater dan pentas.  Mbak Ken berharap seusai rangkaian kegiatan intensif ini kelak, di Kalteng akan lahir sebuah grup teater dengan kualitas yang bertambah. Di samping membagi pengetahuan dan pengalaman, tentu saja pada kesempatan berada di Kalteng, ia juga ingin mempelajari kebudayaan Dayak dalam berbagai seginya serta melakukan penulisan-penulisan. Nampak dari keinginan ini bahwa Mbak Ken seperti halnya dengan Mas Willy, demikian saya selalu memanggil Rendra, dengan siapa saya pernah tinggal serumah selama di Yogyakarta, ingin menyemai benih kebudayaan alias melakukan kaderisasi teater di Kalteng. Selama hidupnya, Mas Willy memang selalu melakukan kaderisasi melalui komunitas-komunitas yang ia bangun sejak masa Yogyakarta-nya. Arifin C Noer, Putu Wijaya, Azwar, Deddy Soetomo, hanyalah beberapa nama yang tumbuh berkembang setelah beberapa lama berada bersama Rendra. Setelah merasa mampu mandiri, umumnya orang-orang yang ikut Rendra kemudian membangun komunitas sendiri, dan Rendra sama sekali tidak merasa dikhianati atau ditinggali, sebaliknya ia merasa gembira dan bahagia. Seandainya ada yang mampu melampaui kemampuannya, Rendra justru merasa sangat bahagia. Teater seperti bidang apapun agaknya sulit berkembang tanpa pengkaderan.

 

Tahun 2002-an Rendra dan Mbak Ken pernah berkunjung ke Palangka Raya dalam rangka program ‘’Siswa Bertanya, Sastrawan Menjawab’’, suatu kegiatan di mana para sastrawan datang ke sekolah-sekolah di seluruh tanahair, yang diorganisir oleh penyair Taufiq Ismail. Waktu itu, sesuai Konflik  Etnik tahun 2001, saya terpaksa kembali ke Eropa Barat. Rendra dan Mbak Ken dari Depok menelponku di Paris memberitahukan tentang kedatangan mereka ke Kalteng. Barangkali sejak itulah dalam diri kedua seniman teater beken ini muncul suatu keinginan untuk memberikan sesuatu kepada Kalteng selain didorong oleh hubungan emosional pribadi, juga berangkat dari prinsip pengkaderan dengan tujuan pembudayaan manusia. Sebab bagi Rendra, komitmen kemanusiaan dan kesenian tidak terpisahkan sebagaimana tercemin dalam karya-karyanya baik puisi, esai, cerpen, orasi, ataupun teater. Bengkel Teater yang ia dirikan di Depok tidak lain dari wujud komitmen kemanusiaannya juga. Hanya saja komitmen ini tidak pernah ia rumuskan dalam bentuk suatu slogan tapi ia wujudkan sebagai ‘’manusia urakan’’, demikian ia menyebut dirinya ketika mentas di Parang Tritis, selatan Yogya pada masa Orde Baru yang ia tentang kuat. Komitmen manusiawi yang kuat begini tentu saja menular dan merasuk di diri Mbak Ken juga, sehingga bukanlah kebetulan jika Mbak Ken menjadi seorang seniman teater yang berprinsip dan sederhana. ‘’Mas Willy yang membuat saya begini’’, ujarnya dalam percakapan telepon kami November 2010 lalu. Kecuali itu, perlu barangkali dicatat bahwa seperti halnya dengan Goenawan Muhamad, Mas Willy uga menaruh perhatian besar  terhadap besar perkembangan kebudayaan di luar Jawa. Ia selalu mencari kesempatan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan barangkali dengan alasan pribadi yang khusus, ia memilih Kalteng untuk mengejawantahkan keinginan itu. Sayangnya ia tidak mempunyai waktu karena Sang Burung Merak itu terlalu cepat terbang berlalu dan  tak kembali lagi. Dlam percakapan telepon November 2010 kami, Mbak Ken menyebut soal “wasiat Mas Willy kepada kita”, “hal yang sering kita bicarakan di Paris”. Barangkali yang dimaksudkan dengan “wasiat” serta “hal yang sering kita bicarakan di Paris” itu adalah melakukan pengkaderan teater dalam upaya pengembangan kebudayaan nasional adalah datang dan melaksanakannya di Kalteng. Melaksanakan “wasiat” itu dirasakan oleh Mbak Ken sebagai suatu keniscayaan mendesak. Karena itu ketika berjumpa rombongan teater Kalteng yang dating di Festival Rendra di Surabaya, tahun lalu, Mbak Ken merincikan pelaksanaan kedatangannya di Kalteng.

 

Dilihat dari segi kepentingan Kalteng, yang sangat kekurangan hiburan, baik dari segi jumlah, maupun dari segi mutu atau wacana serta varian, kedatangan Mbak Ken dan Wahyu merupakan kehadiran yang tepat waktu dan tanggap keperluan. Kedatangan Mbak Ken dan Wahyu ini juga mengatakan bahwa kergantungan pada uang tidak sepenuhnya benar dibandingkan dengan pengembangan jaringan. Sstem kerja jaringan serta kebersamaan bisa mengatasi kelemahan dana. Kedatangan ini juga mengingkatkan tentang pentingnya kalangan seniman-budayawan menumbuhkan prakarsa untuk mengembangkan kebudayaan, mengobah pola pikir dan mentalitas menadah tangan serta merengek putus asa. Saya tidak tahu, apakah Taman Budaya, Dinas Kebudayaan Kota dan Provinsi serta Pemerintah Daerah bisa mengapresiasi kedatangan  pengabdian kepada Kalteng dari Mbak Ken dan Wahyu dari Bengkel Teater  ini, tapi yang jelas, kepala TVRI Kalteng Drs. Burju Daeng HS,MM berencana menyambut aktris dan pemimpin Bengkel Teater ini dengan acara khusus di tivi. Tanpa atau dengan apresiasi kegiatan-kegiatan intens pasti akan berlangsung, bentuk dari tanggungjawab budaya para seniman-budayawan pada kebudyaan. Selamat datang di Palangka Raya, Tanah Dayak, Mbak Ken Zuraida Rendra dan Wahyu. Di sini, di Tanah Dayak, Mbak, segalanya mulai dari modal mimpi,bukan dari kelimpahan dan ketersediaan. Pernahkah bumi kecil kita ini kelebihan mimpi manusiawi ?***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

MENCARI DASAR PEMBENARAN TESIS PROF.DR. THAMRIN AMAL TAMAGOLA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

 

Bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang Ariel sehubungan dengan Kasus Video Porno di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis 2 Desember 2010 lalu sosiolog dari Universitas Indonesia, dengan keberanian luar biasa telah melontarkan hinaan kepada etnik Dayak di seluruh pulau Kalimantan. Dalam sidang tersebut Profesor Thamrin, yang bukan seorang sosiolog amat dikenal di negeri ini, menyatakan bahwa menurut hasil penelitiannya “di kalangan masyarakat Dayak bersanggama tanpa diikat perkawinan sebagai hal biasa’’ (kompas.com, 5 Januari 2011). Menurut penelitian Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola.’’hal biasa’’ begini juga berlangsung  pada ‘’sejumlah masyarakat Bali, Mentawai dan Masyarakat Papua’’. Profesor Thamrin sadar bahwa pegumuman tentang sekelumit hasil penelitiannya tentang masyarakat Dayak akan menuai reaksi. “Itu untuk keperluan pengadilan, penegakan hukum atau diskusi akademik. Kalau di bawa ke diskusi publik akan repot karena yang muncul reaksi-reaksi seperti itu, karena setiap orang memiliki keragaman tingkat pemahaman”. Seperti yang sudah diduganya, pernyataan yang dipandang oleh masyarakat Dayak dari berbagai provinsi, sebagai ‘’pelecehan terhadap adat-istiadat Dayak yang mengedapankan prinsip ‘belom bahadat’’ (hidup bertatakrama dan beradat)’’, ‘’telah mendiskreditkan dan menimbulkan persepsi negatif publik terhadap masyarakat Dayak”, ‘’rasis’’, ‘’bisa menciptakan disharmonisasi dan konflik horizontal yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara’, ‘’tidak sensitif’’. Protes dan kutukan muncul dalam berbagai bentuk mulai dari dunia maya, melalui pernyataan berbagai organisasi Dayak protes,  sampai kepada unjuk rasa seperti yang berlangsung di Palangka Raya pada 8 Januari 2011. Saya tidak tahu, apa motif atau tujuan dengan pernyataan yang ia sadar bersifat mengundang badi menantang arus. Apakah ucapan ini berangkat dari motif politik tertentu, untuk mencari popularitas secara murahan ataukah benar bertolak dari kejujuran ilmiah seorang akademisi?  Saya mengambil hipotesa dan berpikir positif saja, bahwa Profesor Thamrin mengucapkannya dari titiktolak kejujuran akademisi, yang sering bersifat naïf. Polos. Sebelum berbicara lebih lanjut, perlu saya pastikan bahwa saya tidak akan marah, justru sebaliknya berterimakasih, apabila apa yang dikatakan oleh siapa saja tentang etnik Dayak yang tanpa bisa saya elakkan adalah etnik kelahiran saya. Seperti siapapun, saya tidak bisa memilih di mana, di etnik dan di bangsa mana saya lahir. Apabila yang dikatakan itu benar, maka ia merupakan kaca untuk melangkah maj menjadikan diri anak manusia manusiawi. Mengatakan kebenaran saya pandang bentuk kasihsayang pada sesama dan wujud solidaritas manusiawi. Atas dasar itu, saya mencoba menyimak dengan kemampuan yang terbatas kandungan pernyataan profesor Thamrin, sekaligus melihat apakah protes, dalam berbagai bentuk sebagai wujud kemarahan Orang Dayak yang merasa dihina, mempunyai dasar alasan kuat atau tidak.

Apa masalah yang diangkat oleh Profesor Thamrin? Ia berbicara tentang persanggamaan. Artinya hubungan intim antara lelaki-perempuan dalam suatu masyarakat. Artinya soal moral, etika atau nilai yang menjadi pengatur kehidupan bersama dalam masyarakat tertentu. Sekaligus dalam soal persanggamaan tercakup masalah perkawinan,  masalah-masalah yang memang menjadi obyek kajian antropologi-sosiologi memang (di uiversitas-universitas Francophone dan Anglo Saxon, dua cabang ilmu ini biasa disatukan). Terhadap soal hubungan lelaki-perempuan ini, hasil penelitian Profesor Thamrin menunjukkan bahwa dalam masyarakat Dayak (di sini saya fokuskan pada masyarakat Dayak) bahwa ‘’persanggamaan tanpa diikat perkawinan sebagai hal biasa’’. Dengan kata lain, dalam masyarakat Dayak hubungan seks bebas merupakan hal yang lumrah. Lebih jauh, secara tidak langsung, Profesor Thamrin mengatakan bahwa orang-orang Dayak adalah buah hasil hubungan seks bebas.

Apakah kesimpulan riset Thamrin ini benar, sesuai dengan kenyataan? Kalau sesuai kenyataan, kenyataan di daerah mana, di kalangan suku Dayak mana? Sayangnya, lokasi risetnya ketika dihubungi oleh para wartawan saat pernyataan nekadnya, sudah mendapat reaksi keras dari kalangan Orang Dayak, tidak ditunjukkan oleh Sang Professor, padahal.lokasi riset bukanlah sesuatu yang rahasia. Dengan tidak menyebutkan lokasi risetnya, pihak lain tidak bisa melakukan pemeriksaan silang atau bandingan.Thamrin hanya mengatakan ia sudah bicara rinci ‘’lebih dari satu jam di Pengadilan”. Bisa saja bahkan lebih dari satu jam, tapi tidak berarti waktu bicara merupakan kebenaran kandungan kata dan uraian. Omongkosong bisa memakan waktu lebih banyak lagi.  Sekalipun Profesor Thamrin tidak menyebut lokasi risetnya, apa-siapa-nara sumbernya, metode apa yang digunakannya dalam riset, berapa lama, tapi ringkasan kesimpulannya saja sudah memperlihatkan keterasingan Sang Profesor dari obyek risetnya yaitu masyarakat Dayak. Bahan utama untuk tema penelitiannya, yaitu hokum adapt Dayak yang disepakati oleh seluruh Orang Dayak di Pertemuan Damai Tumbang Anoi 1894, Perda Pemerintah Daerah Kalimatan Tengah No.16 Tahun 2008, Hukum Adat Perkawinan Dayak, literatur dasar untuk mempelajari budaya Dayak, seperti karya Scharer, Tjilik Riwut, Dr. Hermogenes Ugang, F.Ukur, buku-buku terbitan Institut Dayakologi Pontianak, Panaturan, dan lain-lain tidak tercermin dari kesimpulan riset Profesor Thamrin. Artinya bahan-bahan dasar utama ini oleh Sang Profesor tidak dijadikan acuan. Karena itu patut dipertanyakan validitas datanya. Pertanyaan lain, bagaimana Sang Profesor melakukan penelitian? Menggunakan bahasa apa Sang Profesor berkomunikasi dengan nara sumber Dayak? Penterjemah bahasa apa? Angket dalam bahasa apa? Seberapa banyak  disebarkan dan dijadikan sample? Sebagai akademisi dengan gelar Profesor DR pula, semestinya untuk melakukan  periksa silang terhadap hasil pekerjaannya dengan menjalin hubungan dengan akademisi Dayak di pulau Kalimantan. Peneliti serius dan bertanggungjawab akan dengan macam-macam upaya melakukan hal begini, tapi agaknya tidak dilakukan oleh Thamrin. Kalau Thamrin berbicara tentang “diskusi akademi’’, akademisi Dayak akan siap melakukannya dengan Sang Profesor. Saya khawatir perbuatan Thamrin dengan penyataan nekad dan ngawurnya di Pengadilan, adalah sikap yang mengabaikan etik akademi yang mencari kebenaran dan kenyataan. Dengan uraian ini , saya mau menunjukkan bahwa argumen Thamrin untuk membenarkan kesimpulan dan tindakannya tidak terdapat. Sehingga apa yang dilakukannya, tidak lain dari hinaan terhadap kolektif etnik Dayak. Saya pribadi, tidak turut meminta Prof. Thamrin meminta maaf. Kalau ia meminta maaf, maaf itu bukan karena desakan dan tekanan, tapi karena kesadaran dan kejujuran seorang akademisi. Maaf oleh tekanan, bersifat tidak hakiki. Apakah ia jujur pada diri sendiri sebagai akademisi, akan memperlihatkan mutunya baik sebagai manusia maupun sebagai cendekiawan, apakah ia seseorang yang beradat atau tidak akan hakiki jika dilakukan karena paksaan.

Thamrin takut melakukan diskusi publik karena dianggapnya publik bodoh. Mengapa takut jika yakin diri benar? Publik Dayak bodoh? Paling tidak mereka tahu adat-isitadat mereka. Sedangkan Prof Thamrin dengan mengambil masyarakat Dayak sebagai contoh hubungan seks bebas, hanya mencontohi ketidaktahuannya tentang obyek penelitiannya: Masyarakat Dayak.

Dari segi hukum Republik Indonesia, Sang Profesor dengan pernyataan tidak berdasar itu sudah melakukan pencemaran nama baik kolektif. Dari segi hukum adapt Dayak, ia telah melanggar pasal-pasal hukum adat sehingga pantas diseret ke depan Pengadilan Adat.  Dari segi inipun tidak terdapat dasar pembenaran tesis Thamrin tentang Dayak.  Sedangkan dari segi politik, tesis Thamrin membidik nilai republikan dan berkeindonesiaan. Semoga Hatala Ranying Panutung Bulan Matanandau Pambelum mengampuninya.

Kesimpulannya?

Pertama, tidak terdapat dasar apapun yang bisa membenarkan tesis Thamrin tentang Dayak sehingga tesisnya murni tesis hinaan. Kedua, data-data tesis tidak valid. Ketiga, jenjang akademi atau gelar akademi bukanlah jaminan bagi adanya mutu dan tanggungjawab akademisi yang diharapkan. Keempat, tesis Thamrin mencerminkan wajah dunia akademi negeri ini. Kelima, peringatan kepada Uluh Dayak untuk tidak berleha-leha tapi berusaha keras, sangat mendesak, untuk menjadikan diri Dayak Bermutu. Rebut waktu pagi senja, seribu tahun terlalu lama.Keenam, tesis Thamrin wujud dari keadaan bahwa Dayak masih dipandang sebelah mata. Diakui eksistensinya, tidak diakui hak dan nilai-nilainya, dijadikan sasaran agresi .Ketujuh, katamu, harimaumu.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

 

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DAN KERUNTUHAN BUDAYA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Seluruh media cetak utama Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010 yang lalu, menurunkan berita tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalteng tentang nilai penyalahgunaan anggaran di Kalteng. Data yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Kalteng , Senin 27 Desember 2010, menyebutkan bahwa penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, 13 kabupaten dan satu kota (Palangka Raya) mencapai nilai Rp.5,2 triliun.(Harian Tabengan,Harian Kalteng Pos, dan Palangka Post, 28 Desember 2010). “Penyalahgunaan anggaran yang cukup mengejutkan”, tulis Harian Tabengan. Sedangkan Harian Kalteng Pos secara sinis tersirat, mengibaratkan penyalahgunaan mengejutkan begini sebagai sejenis “perlombaan” sehingga ada yang menjadi jura pertaman, kedua dan ketiga sehingga patut “diacungi jempol’’ terutama kepada Kabupaten Katingan yang penyalahgunaannya mencapai nilai tertinggi, yaitu Rp. 1,.091.6 triliun. Urutan pertama yang oleh Harian Kalteng Pos disebut sebagai “juara I” dari jumlah temuan adalah Provinsi Kalteng, lalu disusul oleh Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai juara II dan Kota Palangka Raya sebagai juara III. Sementara dari jumlah nilai penyalahgunaan anggaran, juara pertama dipegang oleh Kabupaten Katingan. Penyalahgunaan terendah senilai Rp.73,3  miliar dipegang oleh Kabupaten Kapuas.

 

Dari total temuan ini yang sudah diselesaikan sesuai rekomendasi baru 48,23 persen, senilai Rp. 2.544.508.389.313,22. Yang dalam proses penyelesaian senilai Rp.1.727.179.661,880,63 (19%) sedangkan yang belum ditindaklanjuti sama sekali bernilai Rp.1.003.888.240,244,66 (32,74%). Sementara Kabupaten Katingan sebagai Juara Pertama penyalahgunaan anggaran, telah menindak lanjut sesuai rekomendasi , 121 temuan, sedangkan yang ditindaklanjut belum sesuai rekomendasi 78 temuan, 38 temuan belum ditindak lanjuti sama sekali, dengan total nilai Rp.167 589.609.607. di antara jumlah yang tersisa Rp. 924.053.410. 909,-(Data BPK Perwkilan Kalteng).Jumlah kasus dan angka penyalahgunaan anggaran ini merupakan temuan BPK Perwakilan Kalteng hingga semester pertama tahun 2010 lalu.Artinya terhadap semester kedua tahun 2010 belum dilakukan. Temuan itu memang belum masuk kategori merugikan negara, namun, bila tidak segera ditindaklanjuti , bisa saja bersentuhan dengan hukum, seperti yang dikatakan oleh anggota BPK RI, Rizal Djalil kepada para wartawan : ‘’Memang ada potensi merugikan negara jika temuan yang belum sesuai dengan rekomendasi senilai  Rp.2,7 triliun tidak ditindaklanjuti’’ (Kalteng Pos, 28 Desember 2010). Tapi perlu diketahui bahwa bahwa laporan pertanggungjawaban APBD Kalteng tahun 2009 dievaluasi sebagai ‘’opini tidak wajar’’. Yang berbahaya bahasa opini tidak wajar ini bisa berobah oleh negosiasi di balik layar, tambah Rizal. Sehingga penyalahgunaan yang merugikan negara menjadi dinilai wajar. Dan hal begini telah terjadi terhadap anggota BPK Jawa Barat.  Rizal juga menunjukkan bahwa hasil audit BPK menemukan banyak penggunaan anggaran yang tidak prosedural, termasuk peruntukkannya.  Di bidang pendidikan, mislnya, ada yang peruntukannya dialihkan ke bidang lain, begitu jug dengan bantuan sosial. Sebagai contoh penggunaan bantuan sosial (Bansos) di Kota Palangka Raya senilai Rp.6,7 miliar masih belum bisa dipertanggungjawabkan hingga sekarang. Transaksi mencurigakan senilai Rp.3,2 miliar di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya pada 2009 juga belum ditindaklanjuti (Kalteng.Pos,28 Desember 2010). Sebagai Juara Pertama penyalahgunaan anggaran terbesar, Kabupaten Katingan, tentunya juga menyediakan contoh-contoh kasus yang belum dibuka sampai sekarang . Mulai dari penyakit “mark up” yang dikritik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai penyalahgunaan anggaran. Kasus Dr. Udin hanyalah salah satu kasus  saja yang telah dibuka dari sebuah gundukan gunung es  kasus. Kasus-kasus yang belum dibuka itu misalnya ada di pengadaan perahu untuk para nelayan, pembuatan jalan Samba, pabrik es di Pagatan, komputer, pengadaan 8 unit peralatan Pemerintah Daerah, dan lain-lain, dan lain-lain.. Terhadap penyalahgunaan anggaran ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng Muhammad Jusuf memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalteng untuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap penyalahgunaan anggaran periode 2004-2009 senilai Rp.5,2 triliun. Jusuf menyiapkan surat perintah itu kepada Kepla Kejari (Kajari) di daerah masing-masing untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan hasil temuan BPK tersebut.”Paling lambat satu atau dua minggu ke depan (awal Januari 2011), hasilnya sudah diterima Kejati untuk pemeriksaan selanjutny” kta Jusuf kepada wartawan Tabengan pada 28 Desember 2010. Apakah ucapan Jusuf ini akan terbukti ataukah suatu tekanan kepada para bupati/walikota agar melakuka suatu transakasi atau “negosisiasi di balik layar” jika menggunakan istilah Razil, kebenarannya akan diperlihatkan oleh waktu yang tidak akan lama. Kasus dua puluhan nggota DPRD Kabupaten Katingan yang penyalahgunaan dana saja sampai sekarang tidak terdengar lagi ujungnya. Pertanyaan ragu begini muncul oleh karena polisi, kejaksaan dan kehakiman secara nasional dikenal mempunyai rapor merah dan sarang dari mafia hukum. Apakah kepolisian, kejaksaan daerah luput dari penyakit nasional ini? Kasus Wardian, petani Sembuluh yang sekarang dikriminalisasikan,  kasus  Topan , siswa SMPN-1 Pulang Pisau, untuk mengambil dua contoh saja memperkuat kelahiran pertanyaaan demikian, apalagi adanya pembukaan ATM serta pembayaran “upeti” oleh para bupati sebagai hasil negosiasi di balik .layar. Penyalahgunaan anggaran dengan menyalahi prosedur dan peruntukan, praktik pembukaan ATM, membuktikan kembali bahwa RI kita digerwoti oleh aparatnya sendiri. Petunjuk bahwa kepastian hukum di negeri ini sudah tidak ada, bahwa banyak kenyataan selama ini memperlihatkan “hukum mencedrai keadilan” (Amin Muzakir, 2010), bahwa di negeri ini yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar di pengadilan, bahwa kebudayaan dan spiritual mendekati keruntuhannya. Secara spesifik, Kalimantan Tengah menjadi “léka uluh malauk” (tempat orang mencari ikan), kekuasaan menjadi alat malauk (mencari ikan), sehingga Kalteng boleh disebut sebagai daerah koloni model baru. Kalteng dengan perngkat kekuasaan demikian, tidak bisa diharapkan untuk maju melesat dalam pengertian menyejahterakan rakyat.Seperti ditunjukkan oleh tabel BPK penggunaan anggaran tidak prosedural terjadi di semua kabupaten/kota hingga provinsi (Lihat : Kalteng Pos dan Harian Tabengan, 28 Desember 2010). Dengan pengelola kekuasaan begini di mulut berbicara tentang ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi ) yang diterapkan adalah politik ekonomi neoliberal sehingga rakyat senantiasa berlaga dengan Perusahaan Besar Swasta untuk membela tanah mereka dari penjarahan semena-mena. “Empat kali kepemimpinan berganti, di mana yang terakhir sedang menjalani periode kedua, masih banyak hal mengecewakan  rakyat. Secara umum pentas politik masih dipenuhi petualang egoistis, wajah dunia pendidikan masih memprihatinkan, penegakan hukum pun setali tiga uang”, tulis Mochtar Buchori, pengamat pendidikan (Kompas, 28 Desember 2010). Dalam keadaan begini rakyat kita lelah, kebudayaan dan spiritualitas runtuh. Rakyat tidak diindahkan oleh pemerintahnya. Lembaga-lembaga negara sudah sulit diandalkan bahkan menjadi penindas rakyatnya sendiri. Penyalahgunaan anggaran yang tidak prosedural dan tidak sesuai peruntukannya, menyebabkan UU dipenjarakan atau disekap, menyebabkan rakyat sangat lelah. Tidak ada lagi yang bisa mereka pegang di Republik ini. Di tengah keadaan di mana para penyelenggara negara menghianati Republik dan Indonesia, meruntuhkan roh republikan dan spiritualitas begini, barangkali diperlukan suatu gerakan kebudayaan baru. Gerakan kebudayaan yang mampu menangkap sari permasalahan masyarakat dan mengembangkannya menjadi suatu gerakan politik. Gerakan kebudayaan begini diperlukan agar kita bisa terelak dari menjadi bangsa gagal dengan tetap memelihara harapan yang realis tapi tahu ke mana menuju. Tentu saja upaya membangun  gerakan kebudayaan begini memakan waktu panjang, tapi ini adalah jalan solid untuk perobahan mendasar menegakkan Republik dan Indonesia. Teladan beginilah yang diwariskan oleh pencetus Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Polemik Kebudayaan tahun 1930 dulu.Adakah budayawan demikian yang tersisa di negeri ini?Adakah budayawan demikian di Kalteng?***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

MEMBAWA KALTENG KELUAR DARI KELAPUKAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Untuk mulai masuk Tahun Baru 2011, boleh jadi ada dua pertanyaan kunci yang baik dijawab. Dua pertanyaan itu adalah: Pertama, bagaimana kegiatan dan kehidupan di Kalteng pada tahun 2010?. Kedua, atas dasar pertanyaan pertama, pertanyaan keduapun muncul: Bagaimana kita mengisi Tahun 2011 di bidang kebudayaan? Tentu saja dua pertanyaan ini, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan dua pertanyaan tersebut, pada tempatnya diajukan jika dalam bidang kebudayaan Uluh Kalteng tidak ingin dari tahun ke tahun berada di tempat tetapi berusaha untuk terus-menerus maju. Di lihat dari segi hukum gerak, boleh jadi berada di tempat saja sudah bisa dikatakan tidak ada kemajuan. Dan justru berada di tempat, bahkan mundur dari tempat semula, sering menimpa Kalteng, terutama di bidang kebudayaan. Dua pertanyan di atas bermaksud melihat di mana sekarang Kalteng berada, bagaimana keadaannya di tempat ia berada sekarang, lalu berdasarkan peta keadaan demikian, menetapkan mau ke mana serta bagaimana ameunju ke mana itu.

Sebelum mencoba menjawab kedua pertanyaan kunci di atas, boleh jadi ada gunanya secara singkat menyinggung masalah untuk apa berbicara kebudayaan. Mengapa masalah kebudayaan perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan tidak sambil lalu. Untuk menjelaskan hal ini, saya menggunakan pengalaman seorang pengarang terkemuka Tiongkok pada tahun 1930an, Lu Sin, sekarang dipandang sebagai ‘’panglima utama kebudayaan rakyat Tiongkok’’. Dengan maksud mengabdi pada rakyatnya, Lu Sin berangkat ke Jepang, untuk belajar menjadi dokter, karena ia melihat rakyat Tiongkok banyak yang tidak sehat. Dengan menjadi dokter, Lu Sin berpikir, ia akan bergun dalam membangun bangsanya. Suatu malam, Lu Sin menonton filem tentang Tiongkok yang memperlihatkan seorang Tionghoa diikat di tiang, disiksa sampai mati oleh tuan tanah. Orang Tionghoa lainnya menonton kejadian tersebut dengan tenang, tidak memberikan reaksi apapun. Adegan filem tersebut membawa Lu Sin akan rentetan kejadin tak terbilang yang ia saksikan di kampung halamannya, Tiongkok. Filem tersebut menyadarkan Lu Sin bahwa penyakit rakyat Tiongkok yng paling gawat bukanlah penyakit fisik, tetapi penyakit kejiwaan, penyakit pola pikir dan mentalitas. Rakyat Tiongkok di mata Lu Sin sedang menderita sakit kejiawaan, sakit pola pikir dan mentalitas. Sejak itu, Lu Sin membatalkan niatnya menjadi dokter (medikal) tapi menjadi penulis. Lu Sin berpendapat melalui tulisan, ia bisa turut megobati penyakit kejiwaan bangsanya. Sejak itu pula, Lu Sin menulis dan menulis hingga hembusan nafas terakhir. Penyakit kejiwaan, masalah pola pikir dan metalitas inilah sari kebudayaan yang ia geluti tanpa menghiraukan segala macam teror,tekanan dan rupa-rupa ancaman. Melalui tulisan-tulisannya, Lu Sin menginginkan bangsa Tionghoa mempunyai budaya manusiawi kritis, bukan manusia-manusia budak berbudaya budak. Bukan manusia apatis yang egoistik tanpa solidaritas kemanusiaaan yang snggup menggadaikan  harga diri dan martabat untuk tujuan-tujuan hedonistik.

Dari kesimpulan Lu Sin di atas, kesimpulan yang mengobah jalan hidupnya, nampak bahwa sari masalah kebudayaan bukanlah pada bentuk seperti pakaian adat, sekian banyak pementasan, besar-kecil pertunjukan atau pameran, dan lain-lain yang kasat mata, tetapi lebih terletak pada roh, hambaruan, jiwa yang terdapat di balik bentuk-bentuk kebudayaan itu. Karena masyarakat terdiri dari berbagai kepentingan maka bidang kebudayaan pun merupakan pergulatan berbagai kepentingan-kepentingan sekaligus. Tidak semua kepentingan itu manusiawi dan merakyat. Pemenangan budaya merakyat dan manusiawi adalah jalan budaya menuju pemanusiawian diri sendiri, masyarakat dan kehidupan.

Jika demikian, agaknya, apabila menyepelekan masalah kebudayaan akan membawa masyarakat ke jurusan masyarakat tanpa budaya. Masyarakat yang kuranglebih menerapkan hukum rimba dengan prinsip survival of the fittest (hanya yang kuat.yang hidup). Masyarakat begini menjadi lahan subur bagi KKN, penyalahgunaan kekusaaan, kekerasan, vandalisme, holiganisme (baik di tingkat atas atau pun di lapisan bawah. Holiganisme di tingkat elite memarakkan holiganisme di tingkat bawah). Persoalan kebudayaan, menyangkut masalah tipe manusia yang diinginkan, bentuk dan wajah masyarakat yang didambakan. Pergulatan kebudayaan jadinya merupakan  pertarungan membangun masyarakat manusiawi dengan kadar yang dinamik. Artinya, kebudayaan berbicara tentang masalah orientasi bermasyarakat dan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu.

Bagaimana kita di Kalteng memandang masalah kebudayaan pada periode 2009-2010?

Di dalam tulisan pendek ini, tentu saja saya tidak bisa membuat daftar rinci apa yang saya saksikan sejak tahun 1998. Yang bisa saya lakukan adalah mengetengahkan beberapa tipikalitas. Tipikalitas itu kemudian mengungkapkan diri dalam kenyataan. Apa saja tipikalitas itu? Ia berupa pernyataan-pernyataan: “Kebudayaan hanya membuang-buang dana”, “Sastra itu tidak menarik”, “Di Kalteng tidak ada seniman-budayawan”, “Kebudayaan itu sudah terwujud dalam pengenaan pakaian daerah di hari-hari tertentu”, “Penggunaan bahasa Dayak Ngaju di hari-hari tertentu itu baik secara ide tapi tidak praktis’’, “Pengembangan kebudayaan akan mengembangkan pariwisata’’, “Penggunaan gedung-gedung pertunjukan olehg para seniman pun harus dikenakan pungutan biaya’’, pelajaran muatan lokal (mulok) di isi dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mulok, penghapusan bahasa dan sastra daerah dari Universitas Palangka Raya (Unpar), absennya masalah hukum adat dari kajan Fakultas Hukum Unpar, tidk berkembangnya Museum Balanga (apalagi jika dibandingkan dengan Museum Dayak di Kuching, Sarawak), dan lain-lain…

Apa yang terdapat dari pernyataan-pernyataan dan keadaan di atas?

Pernyataan-pernyataan dan kenyataan-kenyataan di atas memperlihatkan bahwa:

(1). Yang menjadi orientasi dalam melakukan kegiatan kebudayaan adalah absennya orientasi pengembangan kebudayaan di daerah ini. Kalaupun orientasi itu ada maka ia tidak lain dari orientasi uang. Bagaimana kegiatan kebudayaan itu bisa menghasilkan uang. Dari orientasi ini lahirlah bagi hasil, praktek kwitansi kosong, pemalsuan proposal, penyunatan honorarium seniman (terutama penari), gengisme dalam memproyekkan kegiatan. Yang paling konyol adalah tindakan mematikan Taman Budaya, membengkalaikan pembangunan gedung teater tertutup hingga apa yng sudah dimulai menjadi rusak kembali, dana APBN yang disediakan untuk pembangunan gedung serta peralatan yang sudah ada entah lari ke mana. Ketika gedung teater tertutup yang lebih mendesak keperluannya dibelengkalaikan, malah dibangun sarana panjat dinding di kawasan Taman Budaya. Saya menduga dibangunannya sarana panjat dinding di Taman Budaya ini selain wujud absennya orientasi budaya, juga tidak lepas dari bentuk dari pembagian proyek dan memproyekkan kegiatan kebudayaan.

Oleh absennya orientasi budaya ini maka di Kalteng, seperti diperlihatkan pada Pemilu Kada yang lalu, suburnya budaya ghetto yang berkembang menjadi budaya politik dan  menjadi kendaraaan budaya bagi kolonialisme internal dengan sasaran Kalteng menjdi daerah koloni. Sedangkan budaya betang disempitkan menjadi kerukunan dalam perbedaaan sehingga jika tidak awas yang disebut budaya betang, bisa menjadi kendaraan kolonialisme internal juga. Secara konsepsional, yang disebut budaya betang masih patut didiskusikan lebih jauh sebab yang terkandung dalam Perda No.16/2008 bukanlah suatu konsep yang jadi, tapi dijadikan, dan punya lobang-lobang bagi masuknya petaka. Niscayanya, Dinas Kebudayaan atau Pendidikan menyelenggarakan suatu diskusi fokus tentang yang disebut budaya betang ini. Pentingnya masalah kebudayaan dan orientasi kebudayaan, telah diperlihatkan oleh Kongres Pemuda dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Polemik Kebudayaan pada tahun 1930.  Apabila sekarang kita menggunakan budaya ghetto sebagai dasar membangun Kalteng maka artinya kita mundur jauh di belakang tahun 1928. Tapi kemunduran dan kekosongan konsepsional inilah yang sering menandai negeri ini. Termasuk Kalteng. Mabuknya anak-anak kita dengan akan musik rok,musik pop, dangdut yang sering didengarnya dari radio, televisi, kaset, dan lain-lain serta kurang mengapresiasi kesenian daerahnya sendiri, tentu tidak lepas dari ketiadaan orientasi budaya ini, terutama dari kalangan birokrat kebudayaan. Sehingga terjadi keterputusan masyarakat pemilik kesenian daerah itu dengan kesenian daerahnya sementara pihak mancanegara giat mempelajarinya. Bukan tidak mungkin jika kelak kemudian untuk mempelajari kesenian daerah Dayak, orang Dayak pun harus ke mancanegara untuk mempelajarinya. Siapakah penanggungjawab keadaan begini jika benar-benar terjadi?

Abesennya orientasi, atau kalaupun orientasi itu ada, maka ia adalah orientasi uang pernah diungkapkan juga antara lain oleh sastrawan Ajip Rosidi :”Karena pemerintah sekarang juga menganggap kebudayaan penting, hanya dalam hubungannya denga pariwisata yang ujung-ujungnya merupakan usaha mengait dollar, maka sedikit hrapn aka adanya usaha pengembangan kebudayaan da kesenaan utuk kepentingan mempertinggi derajat bangsa Indonesia seperti yang ditandaskan dalam Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan….serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Pemerintah seakan menganggap lebih penting “menjual kesenian”  kepada kaum wisatawan daripada menggalang kehidupan kesenian di kalangan bangsa juta sendiri. Padahal hanya dengan menumbuhkan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri , kita dapat memberi suplai yang cukup dan terus-menerus kepada industri pariwisata. Seharusnya yang diutamakan ialah pembinaan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri sedang minat wisatawan hanyalah sampingan belaka, bukan tujuan utama. Kalau kehidupan kesenian kita berkembang,  minat para wisatawan dengan sendirinya akan tumbuh. Karena itu jangan terbalik dengan mendahulukan dan mengutamakan kesenian untuk dijual kepada wisatawan. Sikap demikian bertolak-belakang dengan prinsip manusia merdeka karena hakekat kemerdekaan sebenarnya ialah mengubah status  obyek menjadi subyek. Dengan mendahulukan dan mengutamakan pengembangan kesenian untuk dijual kepada wistawan, kita tetap menempatkan diri hanya sebagai obyek  belaka. Kita senang ditonton orang, dipuji orang, sehingga hidup kita ditentukan oleh apa kata orang” (Ajip Rosidi, 2004: 13-14). Jika mau jujur melihat diri sendiri dengan menggunakan kata-kata Ajip tersebut sebagai kaca, maka barangkali kita di Kalteng, secara kebudayaan, masih belum menjadi manusia merdeka, tetap obyek yang hidupnya ditentukan oleh apa kata orang. Barangkali status obyek ini bukan hanya berlangsung di kalangan elite, birokrat kebudayaan, tetapi juga mendera sebagian besar pekerja kebudayaan yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dana. Pandangan beginilah, dismping pengendalian oleh birokrat, yang menyebabkan Dewan Kesenian Daerah Kalteng mati suri. Pandangan inilah justru yang dibantah oleh Komunitas Seniman-Budayawan Palangka raya (KSB-PR) sejak lahirnya pada akhir November 2009. Artinya, untuk mengembangkan kebudayaan Kalteng, diperlukan pola pikir dan mentalitas baru. Atau dalam kata-kata Fr. Sani Lake, SVD, Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, Keuskupan Palangka Raya, dalam artikelnya “Memaknai Pergeseran Paradigma Kebudayaan”: “Barangkali perlu lagi sebuah revolusi kesadaran baru, perlu sebuah pencerahan yang berani, enlightment dari bawah” (Kalteng Pos,  11 Desember 2010). Perlu “revolusi kesadaran baru” baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah karena tetap berada dengan kesadaran seperti sekarang, Kalteng akan bergeming. Tetap di tempat yang sma dengan mundur. Karena masyarakat Kalteng masih bersifat paternalistik, berada dalam ghetto-ghetto budaya yang bersifat patron-client maka ‘’revolusi kesadaran baru” itu terutama banyak dituntut pada kalangan elit (patron).

Ketiadaan orientasi mausiawi dan merakyat, absennya keinginan menjadi subyek, menciptakan keadaan “melakukan sesuatu tapi tidak untuk sesuatu apa pun” (do many things, but for nothing).

(2). Ketidak jelasan tentang apa yang disebut kebudayaan dan yang menjadi masalah-masalah kebudayaan, termasuk kebudayaan daerah.

Dengan absennya orientasi budaya, kecuali berorientasi uang, maka kegiatan-kegiatan tidak mempunyai sifat strategis menjangkau jauh, membina dan mengembangkan, tapi sekedar menggunakan alokasi anggaran. Dari keadaan begini tidak mungkin lahir prakarsa-prakarsa strategis bersifat pionir. Ide-ide bersifat pembidasan malah dinilai sebagai ‘’omong kosong’’, “hanya bersifat wacana belaka” tapi tidak diimbangi dengan ide baru. Akibatnya Kalteng mempertontonkan kemiskinan ide atau prakarsa di bidang kebudayaan.  Ketiadaan orientasi dan ketidaktahuan tentang masalah kebudayaan ini barangkali disebabkan oleh posisi kunci di dinas-dinas  terkait, tidak ditempati oleh orang yang tepat baik secara pengetahuan dan keterampilan maupun secara perhatian. Yang menduduki pos-pos kunci di Dinas-Dinas  terkait bukan “the right men in the right place” sehingga terjadi rutinisme birokrasi tanpa jiwa. Apabila benar-benar ingin mengembangkan kebudayaan di daerah ini, hal begini sebenarnya bisa di atasi jika kepala dinas terkait, membentuk tim pembantu ahli, terdiri  dari pelaku-pelaku lapangan, tanpa terpancang pada gelar akademi (yang sering kosong makna) dan jenjang birokrasi. Tapi langkah begini hanya mungkin jika ada sikap keterbukan, komitmen kuat untuk pengembangan kebudayaan serta orientasi budaya yang jelas. Tidak memandang kekuasaan sebagai kebenaran. Pandangan feodalitis yang tidak berguna untuk Republik dan Indonesia serta Kalteng.

(3). Terdapat jarak antara birokrat kebudayaan dengan pelaku kebudayaan dan dunia kebudayaan. Secara tipikal jarak ini diungkapkan oleh pernyataan bahwa “Kalteng tidak mempunyai seniman dan budayawan”. Birokrat kebudayaan sebenarnya bisa berfungsi sebagai organisator-pemikir kebudayaan, seperti halnya yang dilakukan oleh André Malraux, Menteri Kebudayaan Charles de Gaulle atau Jack Lang, Menteri Kebudayaan François Mitterrand dari Perancis yang berhasil mengembangkan kebudayaan  Perancis, terutama dengan menciptakan Fête de la Musique yang berkembang dari skala Perancis ke tingkat Eropa. Untuk mengembangkan kebudayaan diperlukan organisator-pemikir kebudayaan, bukan birokrat yang terjerat oleh rutinitas birokrasi.  Peran organisator-pemikir kebudayaan ini menjadi menonjol di tengah-tengah adanya sanggar-sanggar dan komunitas yang berkegiatan tapi juga kurang mencamkan masalah orientasi. Akibatnya kegiatan-kegiatan menjadi tanpa arah dan roh. Di sinilah keperluan adanya Institut Kesenian Dayak Kalimantan menjadi muncul. Tapi keperluan dan ide yang dipandang oleh salah seorang doktor dipandang sebagai “omong kosong”.

Sadar akan adanya jarak antara birokrat kebudayaan dan dunia kebudayaan ini maka dalam pertemuannya dengan Delegasi Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR)  pertengahan tahun 2010, Gubernur Kalteng A.Teras Narang meminta agar jarak ini ditiadakan. Jarak inilah salah satu penyebab tidak berkembangnya kehidupan  kebudayaan di Kalteng. Tapi dalam kenyataan apakah petunjuk Gubernur ini dilaksanakan oleh “menteri”nya? Belum dan belum. Artinya salah satu permasalahan program pemerintah terganjal terletak pada kemampuan ‘’menteri-menteri’’nya. Terdapat di lapisan tengah piramida kekuasaan. Pertanyaan balik: Mengapa tidak Gubernur menempatkan the right man on the right place? What are  the obstacles, Dear Governor? (Apa yang menghalang , Gubernur yang terhormat?), sedangkan kekuasaan menentukan apa-siapa menjadi .”menteri” ada di tangan orang pertama daerah. Organisator-pemikir kebudayaan inilah yang justru sngat diperlukan oleh Kalteng untuk menggalakkan kegiatan kebudayaan menjadi suatu gerakan kebudayaan baru. Tapi justru tenaga ini yang minim terdapat.

Keadaaan di atas barangkali merupakan gambaran umum singkat tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng sampai tahun 2009. Setelah KSB-PR berdiri dengan mengetengahkan paradigma-paradigma baru dibarengi dengan kegiatan-kegiatan periodiknya di berbagai bidang( termasuk lobi-lobi politik-formal ke berbagai tingkat ) pada awal November 2009, iklim kebudayaan Kalteng mengalami sedikit pergeseran. Kegiatan-kegiatan KSB-PR termasuk audiensi dengan Gubernur dan DPRD Provinsi, menarik perhatian orang pertama provinsi ini untuk turun ke lapangan meninjau Taman Budaya. Setelah kunjungan ke lapangan ini Gubernur mengeluarkan beberapa petunjuk, antara lain Pergub (Peraturan Gubernur) tentang dihidupkannya kembali Taman Budaya. Perhatian Gubernur terhadap kebudayaan, menjalar ke instansi-instansi di jenjang bawahan. Setelah kunjungan Gubernur  ke  lapangan pula maka Gedung Teater tertutup Taman Budaya mulai dibangun kembali. Masalah mulok menjadi makin kongkret dan direncanakan akan mulai dilaksanakan di semua SD-SMA Kalteng mulai tahun 2011 ini. (Apakah benar-benar sudah siap? Paling tidak Kepala Dinas Pendidikan sudah menjanjikkannya. Adanya janji sudah satu kemajuan, sedangkan kemajuan riil kita saksikan lebih lanjut). Keputusan meghidupkan kembali Taman Budaya, diharapkan bisa menjadikan lokomotif penggerak kehidupan kebudayaan di Kalteng, walaupun harapan ini disertai dengan segala cadangan , apalagi setelah mendengar wawancara penanggungjawab Taman Budaya di acara Keba TVRI Kalteng pertengahan Desember 2010, secara wacana masih meragukan. Saya harapkan sikap penuh cadangan ini bisa menjadi dorongan bagi Tim Pengasuh Taman Budaya, untuk bekerja lebih keras, sesuai petunjuk Gubernur yaitu bersandar kepada para pelaku kebudayaan. Artinya bersandar pada massa. Tidak memandang diri sebagai pemilik kebenaran serupa para dewata. Hal bersandar kepada para pelaku kebudayaa utuk menggerakkan gerakan kebudayaan di Kalteng, menjadi penting mengingat latar belakang penanggungjawab Taman Budaya dan Kepala Dinas Kebudayaan yang asing dari dunia kebudayaan. Mudah-mudahan dihidupkannya kembali Taman Budaya, bisa berperan sebagai organisator-pemikir kebudayaan, sekligus memainkan peran Dewan Kesenian yang nampaknya hanya ada nama dan membuang dana percuma. Dalam soal mulok pun kira-kira akan terlaksanakan dengan baik, apabila petunjuk garis massa Gubernur diterapkan dengan teguh, tidak bersandar pada gengisme, penyakit usang yang terbukti tidak membawa kita ke kemajuan.  Apabila model gengisme dan proyek-isme diteruskan maka bisa dipastikan mulok tidak akan terwujud sesuai harapan. Tidak akan mungkin memobilisasi semua kekuatan yag mestinya dilibatkan sehingga yang akan kita saksikan tidak lain dari kekederdilan kata-kata. Taman Budaya, mulok, Gedung Teater Tertutup tidak lain hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Apa tujuan, orientasi kebudayaan yang ingin dicapai, sampai sekarang belum dijelaskan oleh pihak pengelola kekuasaan. Tanpa ada orientasi kebudayaan ini saya khawatir kita tidak akan bergeser dari budaya ghetto dan memanfatkan kekayaan budaya  berupa keanekaragaman Kalteng. Karena kita sekarang sesungguhnya berada pada periode Pasca Tradisional maka saya menyarankan orientasi itu adalah kebudayaan Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng sebagai isi baru dari rumusan yang disebut budaya betang.

Perhatian dan pembangunan sarana budaya yang didorong oleh Gubernur, capaian budaya pada tahun 2010,  merupakan modal awal berharga dalam melancarkan gerakan kebudayaan dan membuat renaisans budaya Kalteng. Tapi sarana ini dan renaisans budaya hanya terjadi percepatannya dengan orientasi budaya yang tanggap zaman.

Gambaran sekilas tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng ini, tidak lebih dari suatu ajakan untuk melihat kekurangan, capaian kita hingga tahun 2010, kemudian dari kekurangan dan capaian itu merenungkan apa yang mesti kita lakukan guna mengisi tahun 2011 dengan penuh makna agar Kalteng bisa melesat,ke depan. Kalteng bisa melesat maju jika pada Uluh Kalteng terjadi ‘’revolusi kesadaran baru’’, karena kemajuan dan kemunduran berawal dan ditentukan oleh manusia. Dan soal manusia seperti ditunjukkan oleh Lu Sin adalah masalah sentral kebudayaan. Kalteng yang melesat maju merupakan cara nyata Uluh Kalteng ‘’Menegakkan Indonesia Dari Daerah’’, jika meminjam istilah Soetrisno Bachir, pendiri Yayasan Solusi Bangsa (Harian Kompas, Jakarta, 31 Desember 2010) , dan Kalteng demikian tidak bisa dilakukan oleh Uluh Kalteng berkesadaran usang dan metode-metode lapuk. Tapi justru kita berada di tengah kelapukan demikian. Tantangan kebudayaan yang tidak sederhana menguji kadar.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

SINTERKLAS DAN KALTENG

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

SINTERKLAS DAN KALTENG

Masuknya berbagai agama ke negeri kita, membawa serta dan menumbuhkan suatu kebudayaan baru. Masuk dan berkembangnya isme atau pandangan baru ini kemudian menumbuh kembangkan suatu budaya baru.Budaya Dayak yang disebut oleh Damang Salilah sejak Zaman Pendudukan Jepang disebut Kaharingan , disebut Kebudayaan Ngaju oleh Scharer, sebenarnya tidak lain  dari produk dari pengolahan oleh Uluh Biaju yang kemudian disebut Uluh Dayak Ngaju atau Dayak Ngaju terhadap masukan-masukan baru ini (Lihat: Pdt. Dr. Hermogenes Ugang,  ‘’Menelusuri Jalur-Jalur Leluhur’’, Bab II dan III, 1983, 247 hlm.). Kebudayaan murni tanpa terpengaruh, tanpa menyerap unsur dari luar manapun itu tidak ada.  Karena itu, ghettoisme, ethnosentrisme, sektarisme, tutup pintuisme budaya, separatisme adalah pikiran dan sikap sesat yang ankronis. Sedangkan fanatisme adalah suatu sikap yang menyangkal hukum gerak hal-ikhwal, menghentikan perkembangan waktu, menempatkan diri berada di ruang belakang laju perkembangan. Isme-isme di atas terjadi karena kebingungan ketika berhadapan dengan perkembangan. Untuk tidak melyang-layang seperti daun jatuh dari dahan, para pendukung isme-isme itu lalu bertahan pada apa yang mereka sudah miliki tanpa filter. Artinya bersifat defensif bukan lagi bersikp seniscyanya kreatif dan tanggap. Saya khawatir, Kalteng sekarang justru berada pada posisi defensif ini secara kebudayaan (pemikiran dan sikap)..

 

Tokoh Sinterklas yang hadir di masyarakat kita, termasuk di Kalteng, adalah satu tokoh yang dating bersama masuknya Kristianisme seiring dengan invasi Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) ke Kalimantan Selatan sekitar  1606 (Ahim S. Rusan et.al,  2006: 52). -VOC, sebagai suatu komunitas (gemeenschap) umumnya seperti ditunjukkan oleh Lilie  Suratminto dalam bukunya “Makna Sosio-Historis Batu Nisan VOC Di Batavia (Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2008: 9). Posisi Kristianisme ini di Kalmantan makin terkonsonsolidasi dengan berdirinya  Gereja Dayak Evangelis (GDE) pada 1835  (Marko Mahin & Rama Tulus, ed.,  2005:3). Ketika kolonialisme Belanda memperkokoh penguasaannya atas Tanah Dayak melalui Pertemuan Tumbang Anoi 1894, serta politik desivilisasi ragi usang dilancarkan dengan sistematik, Kristianisme pun makin kokoh dengan mengorbankan budaya Biaju, yang disebut  sebagai heiden (penyembah berhala) atau Agama Helu (dalampengertian. Usang atau Dahulu). Sekarang disebut sebagai “budaya  setan”. Yang terjadi bukan akulturasi tapi agresi kebudayaan untuk penaklukan budaya. (Lihat: Imam Ali Khamenei, ‘’Perang Kebudayaan’’,  Penerbit Cahaya, Jakarta, hlm. 15-17).  Bersamaan dengan perkembngan ini tokoh Sinterklas masih merasuk ke kalangan masyarakat Dayak, bahkan Indonesia sampai-sampai masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) yang berarti sudah dipandang sebagai bagian dari budaya Indonesia.

 

Sinterklas menurut KBBI (hlm. 946) adalah tokoh suci (dalam agama Kristen) yang konon sangat sayang dan selalu memberi hadiah kepada anak-anak pada hari-hari penting (terutam pada ulang tahunnya tanggal 6 Desember); perayaan memperingati hari ulang tahun Sinterklas tanggal 6 Desember.

 

Sinterklas nampak muncul terutama di Perayaan Natal. Barangkali kebiasaan merayakan hari ulangtahun dalam masyarakat Dayak juga muncul seiring dengan mengokohnya posisi Kristianisme di Tanah Dayak. Sebab sebelumnya masyarakat Dayak tidak mengenal kebiasaan merayakan hari jadi. Pada hari-hari perayaan Natal (25 Desember) Sinterklas membagi-bagi hadiah kepada anak-anak.Pada hari  ultah yang berultah menerima hadiah ini-itu sehingga tidak jarang, apabila ultah tidak dirayakan menimbulkan satu kekecewaan dan dampak psikhologis anak pada lingkungannya. Kebiasaan merayakan ultah ini, akhirnya mentradisi, paling tidak di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Karena Sinterklas berasal dari Barat, dari daerah empat musim, sering ia tampil dengan mantel musim dingin putih tebal –hal yang asing bagi daerah beriklim tropis.

 

Makna apa  yang  tersirat di balik tokoh Sinterklas ini? Seperti digambarkan oleh KBBI, Sinterklas adalah seorang tokoh suci (dalam agama Kristen) yang konon sangat sayang dan selalu memberi hadiah. Artinya, pada tokoh Sinterklas terdapat tiga nilai yaitu: suci, pengasih dan selalu memberi hadiah. Suci dan kasih, tentu saja diukur dengan standar nilai Kristiani. Terhadap dua nilai ini, saya kira tidak ada yang dipermasalahkan. Karena dalam budaya manapun, termasuk dalam Masyarakat Adat (MA), masalah suci dan kasih juga terdapat, walaupun dalam kenyataannya atas nama nilai-nilai ini, kolonialisme Belanda memandang apa yang dimiliki oleh MA Dayak sebagai “ragi usang”. Sehingga atas nama kesucian dan kasih, kekerasan dan penindasan pun dilakukan. Oleh penampilan Sinterklas sebagai sosok Orang  Barat, kebetulan demikian bisa secara langsung atau tidak langsung, mencitrakan bahwa Orang Barat itu adalah orang-orang suci dan pengasih, murah hati dan suka memberi hadiah, padahal generalisasi demikian tidak mencerminkan kenyataan pula. Tapi efektif sebagai alat agresi kebudayaan untuk penaklukan budaya, atau perang kebudayaan, serta pengelabuan, apalagi jika dilakukan secara terus-menerus selama ratusan tahun. Tokoh begini berperan dalam mendorong lahirnya citra  Orang Barat yang ‘’mulia’’, sedangkan orang lokal dipandang primitif, terbelakang dan bodoh sehingga muncullah kemudian kompleks rendah diri pada penduduk lokal, kompleks superioritas pada Orang Barat. Kompleks begini diperlukan oleh penjajah lama dan baru, dan sampai sekarang masih terdapat dalam masyarakat dengan rupa-rupa nama baru seperti modernitas, globalisasi, go international. Ketika secara budaya suatu bangsa sudah ditaklukkan, maka bangsa dan negeri itu sebenrnya sudh menjadi bangsa dan tanah jajahan sekalipun menyebut diri sebgai bngsa dan negeri merdeka. Tapi suatu kemerdekaan dan kedaulatan yang semu. Dalam keadaan demikian, Sinterklas tidak bisa disebut produk akulturasi, tapi menggambarkan budaya Barat semu (baca:penjajah) sebagai budaya supra (super culture). Apalagi berbarengan dengan lukisan demikian, dicitrakan dan dimaknakan ‘’Dajakker” sebagai perilaku menyimpang dari norma-norma  yang dianggap baku, menggambarkan sikap yang urakan, norak, primitif, serba negatif ( Roedy Haryo Widjono AMZ, 1998: 38). Sedangkan sifat pemurah, suka memberi dari Sinterklas, selain memupur wajah sesungguhnya dari penjajahan dan pengurasan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) Barat serta para investor, secara tidak langsung menyemai semangat ketergantungan dan menadah tangan mengharapkan belas kasihan dari pihak yang menguras dan memeras. Padahal yang diberikan hanyalah remah-remah dengan nama pinjaman atau hutang, bunga rendah, bantuan, dana tanggungjawab sosial, sebenarnya tak berarti apapun dibandingkan dengan hasil pengurasan yang menggunung. Dalam konteks sejarahnya, kehadiran tokoh Sinterklas di Indonesia, termasuk di Tanah Dayak tidak lepas dari sejarah penjarahan yang dilakukan oleh para penjajah, bentuk dari politik etis penjajah. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negeri tidak bisa diharapkan dari Sinterklas, tapi perjuangan tanpa takut mandi darah dan airmata oleh kita sendiri. Inilah sari pola pikir dan mentalitas, sari budaya Utus Panarung Uluh Itah. Sayangnya sari budaya ini sekarang kurang diindahkan, oleh ‘’jiwa-jiwa mati’’., meminjam istilah Nikolai  Gogol, atau hambaruan (roh)  yang dijual obral .***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Rya (LKD-PR).

 

MULOK DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Muatan lokal (mulok) sebagai mata pelajaran di SD, SMP dan SMA pada tahun ajaran baru 2011, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Guntur Talajan ‘’dipastikan akan masuk pada tingkat SD, SMP, dan SMA’’ (Harian Tabengan, Palangka Raya, 20 Desember 2010). Kalau apa yang dikatakan oleh Guntur Talajan benar menjadi kenyataan, maka mulok akan mengakhiri periode retorika alias ngedobos dan memasuki periode realita.  Sebab selama ini, lebih dari puluhan tahun, mulok hanya terbatas pada tuntutan yang tertera di kertas-kertas resolusi dan kesimpulan kongres, konfrensi serta seminar. Hasilnya menguning di kertas-kertas sampai menguning bertimbun debu. Mulok diisi dengan mata pelajaran yang tak dan sangkut pautnya dengan mulok, seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan hal-hal asing dari mulok (Dialog para peserta dalam ‘’Seminar Regional Bahasa Dan Sastra’’, Balai Bahasa Provinsi Kalteng, 19 Oktober 2010).

Mengapa mulok diperlukan? Guntur Talajan menjawabnya bahwa melalui ‘’mata pelajaran mulok diharapkan bisa terus menjaga kelestarian bahasa dan kebudayaan daerah Kalteng agar tidak hilang seiring perkembangan zaman” (Harian Tabengan, 20 Desember 2010)  Apakah yang dimaksudkan dengan lestari? Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memaknai lestari sebagai ‘’keadaan semula tidak berubah,kekal’’.  Melestarikan “menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaannya semula, mempertahankan kelangsungan” (hlm. 588). Melestarikan jadinya bersifat pengarsipan, pendokumentasian, seperti menyimpan arsip di gudang ataupun menaruh benda-benda sejarah di museum untuk bahan kajian dan pengetahuan tentang masa silam, guna mengenal apa-siapa diri suatu suku bangsa, bangsa dan diri-sendiri. Agar tidak menjadi orang lepas akar atau tanpa sejarah. Tapi bisa juga bahwa pelestarian pun berhenti pada ‘’pengarsipan’’ tidak ditekankan pada sisi fungsi kekiniannya karena yang dilestarikan itu dalam keseharian tidak digunakan sebab yang digunakan adalah bahasa dan budaya lain. Jika yang menjadi tujuan mulok adalah pelestarian, bisa terjadi mulok adalah mata pelajaran yang bersifat fomalitas dan politis pencitraan agar sesuai program oleh desakan kuat dari masyarakat tertentu. Dengan kata lain pengajaran lebih menitikberatkan pada bentuk, tidak pada substansi esensial. Dasar alasan begini tidak akan menumbuhkan kesadaran dan kesetiaan pengguna bahasa dan budaya. Yang akan terlihat,adalah proses devitalisasi, bukan revitalisasi bahasa dan budaya. Sehingga tujuan mulok sesungguhnya yaitu tumbuhnya kesadaran, kecintaan, kesetiaan dan pengembangan, revitalisasi bahasa dan budaya lokal , tidak akan tercapai.Pelestarian semata tidak akan melahirkan Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng suatu tuntutan obyektif hari ini yang tampil menyertai perobahan komposisi demografis (terutama oleh laju transmigrasi ke daerah ini) yang berdampak ke lain-lain sektor. Pelestarian semata, mengabaikan hukum gerak yang menguasai hal-ikhwal , termasuk bahasa dan budaya.

Kesadaran, kecintaan, kesetiaan dan pengembangan, revitalisasi bahasa dan budaya lokal akan lahir, berkembang dan mengokoh apabila ia dirasakan mempunyai kegunaan dan perspektif. Kegunaan bagi kekinian dan hri-hari yang jauh. Di sinilah politik kebudayaan yang merinci ketentuan UUD 1945 Pasalh 32 yang menetapkan bahwa Negara ‘’memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dn mengembangkan nilai-nilai budayanya” dan ”Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budya nasional”. Serta ketetapan UU tentang bahasa dan budaya derah. Keputusan Walikota Palangka Raya No. 1 Tahun 2010 tentang kewajiban menggunakan Bahasa Dayak Ngaju saban hari Sabtu di lingkup kantor Kotapraja adalah suatu rincian dari garis umum yang diberikan UUD 1945 dan UU lainnya. Adanya Keputusan Walikota No.1/2010 begini memberikan syarat bagi Bahasa Dayak Ngaju sebagai suatu keperluan dan membuka suatu perspektif baru. Dengan Keputusan No.1/2010, Walikota Palangka Raya menciptakan kesadaran melalui pemaduan administratif dan penyadaran. Dalam hal ini Riban Satia berada di depan. Ia juga memberi ruang untuk etnik-etnik lain guna belajar bahasa dan budaya Dayak. Sehingga Kalteng tidak jadi sasaran pencaplokan budaya dan atau hanya sebagai tempat usaha serta kerja tanpa kesadaran sebagai seorang . warganegara yang republikan dan berkeindonesiaan yang disebut Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Karena itu siapapun mereka, yang datang, tinggal dan bekerja di sini, mutlak belajar bahasa dan budaya Dayak. Kalau mulok hanya berorientasikan pelestarian maka ia adalah suatu garis umum yang kerdil, tidak akan mengatasi soal kepunahan dan devitalisasi bahasa dan budaya. Artinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab dalam soal ini, barangkali perlu merenungkan ulang orientasi umumnya.

Saya juga belum jelas memahami alur pikiran, bahwa ketika berbicara tentang mulok tapi pada waktu yang sama ‘’mengharapkan tenaga sarjana dari luar daerah’’ sebagai ‘’guru kesenian’’. Kalau yang dimaksudkan dengan mulok adalah mulok Dayak Kalteng, apakah ide ini mau mengatakan bahwa kesenian Dayak diajar oleh orag luar daerah semata-mata karena mereka sarjana? Apakah kesarjanaan seseorang menjamin orang luar daerah ini mengerti kesenian Dayak? Saya sulit membayangkan seorang Dayak mengajar kesenian Jawa di sekolah-sekolah di Jawa karena ia seorang doktor, misalnya. Prof. Dr. Denys Lombard dalam salah satu kuliahnya di l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (L’EHESS), Paris, pernah mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya seorang Indonesianis mengetahui Indonesia, ia tidak akan bisa mengatasi pengetahuan rakyat Indonesia tentang negeri. Karena itu jika ada seorang non Dayak, bergelar profesor doktor pun ia, pengetahuannnya tentang adat dan budaya Dayak masih tidak setingkat dengan pengetahuan para damang Dayak.  Di pihak lain ingin melibatkan para damang dan mantir sebagai pengajar mulok. Sedangkan para damang dan mantir itu tidak memiliki gelar kesarjanaan. Saya sedang melihat kesimpang-siuran metode berpikir dalam soal ini, wujud dari ketidakjelasan orientasi alias miskin visi.  Seorang pemimpin bukanlah orang yang tahu segala tentang segala . Bukan pula manusia supra. Yang mempunyai kekuatan perkasa dan kearifan menakjubkan itu adalah massa yang sering dianggap bodoh dan dibodoh-bodohkan. Metode Gubernur A. Teras  Narang dalam menangani soal sengketa lahan adalah bersandar dan percaya pada massa karena itu ia tidak segan turun ke bawah. Mengapa tidak dalam melaksakan mulok metode Teras juga diterapkan? Mengapa pula semangat independen dari para pendiri Kalteng diwariskan dan diterapkan? Saya memahami di negeri ini kultus dan kepongahan akademi masih sangat kuat. Enggan menjadi murid sebelum menjadi guru. Mengira bahwa gelar kesarjanaan membuatnya sudah menjadi manusia supra dan tahu segala tentang segala.  Tapi berapa ribu akademisi, masih belum membuat Kalteng bangkit melesat. Mana wujud kesupraan itu? Barangkali, daripada mengundang sarjana seni dari luar untuk mengajar mulok Dayak, tapi tidak tahu apa-apa tentang Dayak, lebih baik menggunakan tenaga-tenaga yang ada, walaupun masih setingkat S1 dan praktisi seni. Untuk meningkatkan mereka bisa didirikan Institut Kebudayaan Dayak dan Institut Sekolah Damang berafiliasi dengan akademi-akademi kesenian lainnya yang sudah relatif mapan. Bagong Kusudiardjo dan Wisnu Wardana dulu membangun sekolah mereka tidak bermodalkan gelar kesarjanaan. Demikian juga Universitas Palangka Raya (Unpar) dibangun tidak dari sudah tersedianya barisan profesor doktor. Tapi akan sangat baik, jika Unpar memungut kembali panji pengajaran bahasa dan budaya lokal yang dicampakkan. Sedangkan jurusan kesenian Dayak, Unpar bukanlah tempat yang layak. Dari keterangan-keterangan yang saya miliki, saya menduga pelaksanaan mulok masih menyimpan banyak persoalan, terutama orientasi. Tapi waktu masih ada untuk menyelenggarakan mulok sebaik mungkin dalam arti sesuai tujuan hakiki, bukan sebatas pelaksanan formal politis pencitraan.***

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

Wah, Anas Bilang Aspirasi Rakyat Yogya Sangat Bermuatan Politis. DPR Diminta Cerdas!

 

Senin, 20 Dec 2010 08:57 WIB

 

JAKARTA, RIMANEWS- Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum berharap anggota DPR bisa cerdas dalam menyelesaikan kisruh Rancangan Undang-undang (RUU) DI Yogyakarta. Pasalnya desakan masyarakat dan muatan politis sangat kental dalam perjalanan UU tersebut.

 

“Sekarang bola ada di DPR, tinggal kesepakatan DPR dan Fraksi untuk membahas secara cerdik,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu malam, (18/12/2010).

 

Menurut Anas, masalah RUU Yogyakarta selama dua minggu terakhir ini terus menghiasi dunia politik tanah air. Bahkan isu itu lebih banyak unsur politisnya dibandingkan esensi dari RUU itu sendiri.

 

“Sangat politis, hanya fokus pada eksekutif dan kesultanan padahal RUU ini sangat lengkap,” kata Anas. “Isu utama yang kurang lebih tujuh isu tapi yang menjadi masaah hanya pada satu isu.”

 

Mengenai sikap PD sendiri, Anas menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah pihaknya tidak menutup aspirasi masyarakat Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta terhadap RUU ini. Bahkan PD telah membawa polemik RUU DIY ke sekretariat

 

PD sendiri bakal terus menyerap aspirasi masyarakat Yogyakarta baik yang dinyatakan secara terbuka maupun aspirasi masyarakat yang tidak mengemuka ke publik. “Ada aspirasi silent, ini yang harus kami lihat juga,” katanya.

 

Dengan aspirasi yang lebih lengkap, PD berharap bisa mengkaji secara lebih mendalam kelebihan dari proses pemilihan dan penetapan Gubernur DI Yogyakarta. Aspirasi yang masuk juga diharapkan bisa mengarahkan polemik pada titik temu dari ramuan berbagai konsep.

 

Demokrat dikenal sangat mendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih, bukan ditetapkan. Aspirasi ini sudah berlangsung sejak DPR periode 2004-2009.

Draf Pemerintah sendiri, mengakomodasi Gubernur dipilih oleh DPRD. Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta, ditempatkan sebagai Gubernur Utama.(via/ian)

 

http://www.rimanews.com/read/20101220/9818/wah-anas-bilang-aspirasi-rakyat-yogya-sangat-bermuatan-politis-dpr-diminta-cerdas


RUU Keistimewaan DIY

Ical: Golkar Selalu Sejalan dengan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah sudah menyerahkan draf RUU Keistimewaan DIY ke DPR. Sebagai partai pemerintah, Partai Demokrat dipastikan memberikan dukungan. Bagaimana sikap Partai Golkar?

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku masih melakukan pembahasan tentang RUUK DIY di internal partai. Namun, dia menegaskan, partai Beringin selalu sejalan dengan pemerintah.

“Kita selalu sejalan dengan pemerintah, dan soal Yogya lagi kita bahas sekarang ini,” kata Ical, sapaan akrabnya, di acara Lembaga Pengelolaan Kaderisasi DPP Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nely Murni, Jakarta Barat, Minggu (19/1 /2010).

Menurut Ical, isu RUUK DIY juga terus digodok di Setgab. Beberapa partai masih melakukan kajian tentang pasal-pasal krusial dalam aturan tersebut, termasuk mekanisme pengangkatan gubernur DIY.

“Saya baru membahas dan baru melihat dan menyampaikan persepsi yang sama, dan melihat usulan kepada pemerintah seperti apa, dan kita sendiri masih ingin bahas lebih lanjut dalam partai masing-masing,” jelasnya.

Saat ditanya partai mana saja yang tak sejalan dengan pemerintah, Ical tak memberi jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, perbedaan di Setgab memang ada, namun selalu ada jalan keluar demi perbaikan bangsa.

“Yang jelas Setgab ingin menghasilkan yang terbaik untuk nusa, bangsa dan Tanah Air,” tegasnya.

“Karena itu sebetulnya yang kita harapkan saat ini adalah bahwa di Setgab itu perlu ada pembahasan dulu supaya bisa terjadi suatu kesepakatan terhadap suatu sikap dari Setgab itu,” sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden SBY sudah mengirim draf RUUK DIY lewat surat bernomor R99 sejak awal pekan lalu. Namun, karena DPR reses, pembahasan baru akan digelar pada pertengahan Januari 2011.
(lia/mad)

http://www.detiknews.com/read/2010/12/19/200338/1528377/10/ical-golkar-selalu-sejalan-dengan-pemerintah?n991101605

Setgab Satu Suara, Posisi Sultan

Terancam

Sabtu, 18 Desember 2010 – 11:21 wib
Ferdinan – Okezone

Sri Sultan Hamengku Buwono X (Foto: Koran SINDO)
JAKARTA - Partai politik koalisi pemerintah mulai berkonsolidasi menyamakan pandangan mengenai draf RUU Keistimewaan Yogyakarta. Setgab bahkan membuat tim kecil untuk melobi langsung Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam.

Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes berpendapat tim kecil bentukan Setgab membuat peta dukungan parpol untuk Kesultanan berubah. Sebelumnya, delapan fraksi kecuali fraksi Partai Demokrat, menegaskan dukungannya terhadap penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Setgab mengalami perubahan, posisi Sultan akan terancam karena suaranya akan kalah,” kata Arya saat dihubungi okezone, Sabtu (18/12/2010).

Niat menyamakan pandangan untuk memberi persetujuan terhadap klausul pemerintah mengenai opsi Gubernur/Wakil Gubernur Utama dan Gubernur Daerah Provinsi Istimewa juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian Setgab Aburizal Bakrie.

Dalam pidato politik akhir tahun Kamis 16 Desember lalu Aburizal yang juga Ketua Umum Partai Golkar menegaskan Setgab yang dipimpinnya akan satu sikap dengan pemerintah menyoal keistimewaan Yogyakarta.

“Tetapi ini belum final, draf Yogya sudah bergeser dari perdebatan publik ke diskursus politik di DPR. Pada menit terakhir (pembahasan) bisa saja ada yang berubah sikap,” sambung dia.

Arya menyarankan agar tim kecil untuk melobi Sultan tidak memaksakan seratus persen kehendak pemerintah akan tetapi juga mendengar aspirasi masyarakat Yogyakarta termasuk Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam.

 

http://news.okezone.com/read/2010/12/18/337/404728/setgab-satu-suara-posisi-sultan-terancam

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers