Archive for the ‘INFO’ Category

PATUNG LELAKI DAYAK & BATAMAD

Patung lelaki Dayak dan beberapa anggota para militer MADN, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) di depan Betang Hapakat Palangka Raya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andrlani S. Kusni, Okt.2014)

Patung lelaki Dayak dan beberapa anggota para militer MADN, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) di depan Betang Hapakat Palangka Raya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andrlani S. Kusni, Okt.2014)

PESERTA PUMPUNG HAI

P eserta  acara Pumpung Hai di Betang Hapakat milik MADN, Palangka Raya, 02 Okt.2014 (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

P eserta acara Pumpung Hai di Betang Hapakat milik MADN, Palangka Raya, 02 Okt.2014 (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014)

KABAR DARI PEDALAMAN: SPANDUK IMBAUAN GUBERNUR DITULISI OMONG KOSONG

Kabar Dari Pedalaman:
Ketika Kabut Asap Masih Menyelimuti Meski Diguyur Hujan
SPANDUK IMBAUAN GUBERNUR DITULISI OMONG KOSONG

Palangka Raya, 18 Oktober 2014. Kalteng Pos. Pemerintah tak henti-hentinya meminta masyarakat untuk menghentikan pembakaran hutan, lahan dan pekarangan. Namun, spanduk imbauan (bertuliskan: “STOP KEBAKARAN. BIARKAN LANGIT BIRU. Tanpa Asap Kebakaran Hutan dan Lahan”, dan seperti biasanya disertai dengan gambar Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, A. Teras Narang dan A. Diran –KS) melarang pembakaran justru ditulisi omong kosonspanduk g oleh tangan-tangan jahil. Berikut ulasannya.
Meski hujan sempat mengguyur di sebagian wilayah Kalteng, khususnya Palangka Raya, ternyata tidak serta-merta membuat kabut asap menghilang. Tidak dapat dipungkiri, hujan memberikan harapan kemarau segera berakhir. Udara kembali segar. Akan tetapi, kabut asap tetap menyelimuti tentu membuat pemerintah tidak lantas berpangku tangan dan pasrah menunggu. Dengan spanduk peringatan larangan membakar hutan, lahan, dan pekarangan, tentunya diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dampak pembakaran sangat besar.
Sayangnya, ada tangan-tangan jahil yang sepertinya sudah tidak mempan dengan larangan tersebut. Bahkan, masyarakat seolah-olah sudah muak dengan sekadar imbauan . Sehingga spanduk Pemprov Kalteng bertuliskan “Stop Kebakaran” dibubuhi tulisan “Omong Kosong” oleh pihak tak bertanggungjawab.
Pemandangan sedikit usil itu terlihat di beberapa titik di Jalan Tjilik Riwut (jalan raya terpanjang di Kalteng, beberapa kabupaten –KS), Palangka Raya, Jumat (17/10). Saat dicoba dikonfirmasi siapa pelaku yang sepertinya sengaja menulis dengan cat semprot warna hitam, warga sekitar mengaku tidak ada yang mengetahui.
Menurut seorang warga bernama Ihsan, tulisan tersebut sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Apa yang ditulis sebagai ungkapan rasa kesal karena asap yang terjadi hingga saat ini juga tidak kunjung selesai. Bahkan hujan yang beberapa waktu lalu terjadi juga belum sepenuhnya menghilangkan asap.
“Kami rasa itu ungkapan kekecewaan saja sehingga spanduk tersebut tidak ada dampaknya kepada masyarakat. Terbukti sampai saat ini asap dan kebakaran lahan masih saja terjadi,” katanya, Jumat (17/10).
Beberapa warga mengaku tidak mengerti hingga kapan akan menghirup kabut asap ini. Bahkan di malam hari masih terlihat adanya warga yang membakar lahan dengan seenaknya. Warga yang melihat untuk melakukan tindakan, tidak ada yang berani menangkap pelaku.
“Warga hanya bisa berdiam diri saja melihat api sudah membakar cukup hebat dan tidak bisa berbuat banyak karena jauh dengan sumber air,” ujarnya.
Tangkiling, penuh tulisan omong kosong. Beberapa warga maupun pedagang yang berada di sekitar spanduk, pilih mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukannya. (son/abe)

TERAS BAPAK PELOPOR KEBANGKITAN DAYAK
Gunung Mas, 6 Oktober 2014. Harian Tabengan, Palangka Raya. Damang kepala adat se-Kalteng memberikan gelar kehormatan Suku Dayaj kepada Gubernur Kalteng yang juga sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang . Teras digelari Bapak Pelopor Kebangkitan Dayak.
Gelar tersebut diberikan para damang kepala adat se-Kalteng usai acara hasupa hasundau (tatap-muka –KS) antara Presiden MADN/Gubernur Kalteng dengan tokoh-tokoh masyarakat di Bétang Damang Batu , Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Sabtu (4/10).
Pengurus MADN yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias mengatakan, pemberian gelar kehormatan Suku Dayak tersebut merupakan hasil keputusan bersama siding Damang Kepala Adat se-Kalteng.
“Yang berhak memberikan gelar tersebut hanyalah para damang dan kepala adat. Dan gelar kehormatan Suku Dayak tersebut hanya diberikan kepada orang yang dinilai berjasa kepada masyarakat Dayak,” kata Siun.
(Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, kelembagaan adat Dayak berada di bawah kendali pemerintah daerah. Dalam keadaan demikian maka kelembagaan adat Dayak Kalteng akhirnya menjadi salah satu kendaraan politik pemerintah. Menurut Perda No. 16/2008, Damang kepala adat berstatus setara dengan PNS Eselon Tiga. Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2008, kelembagaan adat Dayak bukan diakui saja tetapi dianeksi.
Dengan diberikannya gelar “Bapak Pelopor Kebangkitan Dayak” kepada A. Teras Narang, lalu di mana tempat dan apa status pendiri, organisator dan pemikir Sarikat Dajak (1919) dan Pakat Dajak (1926) Hausmann Baboe serta pahlawan nasional Tjilik Riwut, serta para pejuang yang lebih awal dari A. Teras Narang?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pelopor berarti “(1). Yang berjalan terdahulu di depan; (2). Perintis jalan; pembuka jalan; pionir” (1999: 745). Dengan pemberian gelar tersebut maka kepioniran kedua tokoh tersebut beserta angkatannya, tidak dipandang bersifat membuka jalan . Barangkali MADN mempunyai penjelasan tentang dasar pemberian gelar tersebut selain alasan politis – KS).

RATUSAN BAHASA DAERAH DI PAPUA TERANCAM PUNAH

Ratusan Bahasa Daerah di Papua Terancam Punah
Odeodata H Julia | Selasa, 13 Agustus 2013 – 15:20:10 WIB

http://www.shnews.co/detile-23349-ratusan-bahasa-daerah-di-papua-terancam-punah-.html

Dari 275 bahasa daerah di Papua, hanya 130 bahasa yang masih eksis.

JAYAPURA – Ratusan bahasa daerah di Tanah Papua yang mencakup Papua dan Papua Barat terancam punah. Berdasarkan hasil penelitian Institute of Linguistic Internasional (SIL), dari 275 bahasa daerah di Papua, hanya 130 bahasa yang masih eksis. Selebihnya, terancam bahkan telah punah. Hal itu diungkapkan peneliti bahasa dari SIL, Jacklin Menanti, kepada SH di Jayapura, Selasa (13/8).

Menurut Jacklin, penyebab kepunahan tersebut akibat komunikasi di pusat-pusat keramaian dan kegiatan ekonomi seperti di pasar, yang menggunakan bahasa lain. Selain itu, menurutnya, ada pandangan dari orang tua bahwa keberhasilan anaknya di sekolah ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia.

“Jangan menggunakan bahasa daerah. Ini salah satu pandangan yang membuat bahasa daerah itu menjadi terancam punah,” ungkapnya.

Perkawinan campur dan perang antarsuku, ujarnya, juga menjadi penyebab, tetapi hal itu terjadi sekitar 1990-an di daerah Namla, di mana para perempuannya menikah dengan pria dari suku Tofanma yang menggunakan bahasa Tofanma. Alhasil, bahasa Namla saat ini telah punah.

Ia juga mengungkapkan bahasa daerah dari suku di Papua yang sudah punah ada di sekitar wilayah Kabupaten Wondama yakni bahasa Dufner dan Tandia. “Masyarakat menggunakan bahasa Wandamen karena bahasa itu yang mayoritas dominan digunakan, atau bahasa Melayu,” katanya.
Untuk bahasa Tafoni di daerah Kabupaten Waropen, pada sekitar 2006-2007, katanya, tercatat tinggal seorang bapak yang mengingat bahasa tersebut, itu pun hanya 11 kosakata.

Bukan Baru
Lebih jauh Jacklin menjelaskan, sebenarnya penemuan 275 bahasa yang ada di Papua bukanlah hal baru. “Setiap tahun data kami update. SIL memang turut berkontribusi bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih kala itu. Kemudian kami terus melakukan penelitian dan penelitian sampai dengan hari ini, informasi yang kami dapat ini dalam periode tahun 2001-2005, dan kami terus melakukan banyak penelitian ke daerah-daerah lebih dalam,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian akademis, menurut dia, pihaknya membagi bahasa itu berdasarkan klasifikasi bahasa, ilmu pendukung dalam bidang linguistik, sehingga akhirnya mendapati 275 bahasa tersebut.

Jacklin juga mengatakan 275 bahasa daerah di Papua sudah mendunia, sebab ada pada buku ensiklopedia bahasa di seluruh dunia. Ia juga mencatat dari 275 bahasa itu umumnya tersebar banyak pada bagian utara Pulau Papua, yakni dari arah Mamberamo sampai ke kampung-kampung kecil di utara Papua.

“Ada satu atau dua kampung kemudian bahasanya berbeda. Contohnya Kampung Molof itu berbeda dengan Senggi, berbeda dengan Dubu kemudian berbeda dengan Auwi, Taekat di daerah sekitar itu,” kata dia.

Sementara itu, di Selatan misalnya di daerah Asmat, ada 14 bahasa berdasarkan hasil penelitian yang dibagi berdasarkan sistem angka dan kata benda.
Sumber : Sinar Harapan

RACHMAWATI SOMASI GUBERNUR KALBAR

Rachmawati Somasi Gubernur Kalbar

Bergelora.com, Senin, 13 Oktober 2014

JAKARTA- Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta segera bertindak tegas terhadap berbagai gejala gerakan separatisme, agat tidak terjadi peristiwa seperti lepasnya Timor-timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Hal ini dinyatakan oleh Ketua Front Nasional, Rachmawati Soekarnoputri kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (13/10) menyusul somasi dirinya kepada Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis terkait pernyataannya yang hasutan berbau separatis.
“Saya somasi Gubernur Kalbar pada tanggal 8 oktober lalu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.
Menurutnya, somasi itu dilakukan karena Gubernur Kalimantan Barat itu telah melakukan ancaman referendum di Kalimantan Barat dan menghasut propinsi lain untuk melakukan hal yang sama.
“Ancaman referendum dan hasutan Gubernur Kalbar itu adalah pengkhianatan terhadap Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ini TNI masih ada gak sih?”
Ia juga menjelaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat itu dapat dikatagorikan tindakan makar sesuai dengan KUHP Pasal 104, 106, 108, 110, 111, 154 dan 156.
“Sekali lagi saya minta TNI bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketahanan. Itu tugas mereka. Koq malah mereka diam saja negara dalam keadaan terancam seperti saat ini,” tegasnya.
Ia juga mensinyalir ada upaya mendorong Papua untuk melakukan referendum setelah terbentuknya pemerintahan baru.
“Ini membuktikan benar adanya kepentingan asing dibalik proses dan hasil pemilihan presiden dibelakang rezim baru nantinya, Tidak sepatutnya kekuasaan dibarter dengan disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Menurut Rachmawati, semua kekuatan asing ini bisa berlangsung karena banyak elit politik telah menjadi kaki tangan dan menjual kedaulatan Indonesia demi keuntungan pribadi.
“Alangkah kerdilnya pikiran tersebut. Dan alangkah mahalnya harga yang harus dibayar demi kekuasaan semata. Lebih parah lagi, alangkah naifnya TNI kalau bertindak kalau sudah kejadian,” tegasnya.
Dosa TNI
Menurutnya, TNI satu-satunya lembaga yang terikat sumpah kepada Tuhan untuk menjaga kedaulatan NKRI, sehingga harus bersama rakyat mengutamakan kesatuan NKRI diatas kepentingan politik apapun di Indonesia ini.
“Kalau terjadi disintegrasi, maka yang paling salah dan berdosa adalah TNI. Setiap jenderal sampai prajurit harus tanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, secara terpisah Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bila partai-partai politik di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per pulau.
Menurutnya Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elit-elit partai yang memperlemah rakyat. Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun. (Web Warouw)

PUNAHNYA KAHARINGAN KARENA PEMAKSAAN AGAMA

Punahnya Kaharingan Karena Pemaksaan Agama

http://www.shnews.co/detile-23302-punahnya-kaharingan-karena-pemaksaan-agama.html

Aju | Senin, 12 Agustus 2013 – 17:58:32 WIB
(Dok/BBC)
Warga Dayak melakukan ritual agama Kahuringan.
Agama asli diberangus dengan dalih menyejahterakan pemeluknya.

Agama Kaharingan yang sekarang dianut sekitar 330.000 warga Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, merupakan salah satu agama suku di dunia yang masih bisa bertahan di tengah-tengah pembangunan dan globalisasi. Martin Georg Baier, teolog berkebangsaan Jerman, dalam bukunya Dari Agama Politeisme ke Agama Ketuhanan Yang Maha Esa, Teologi Sistematika Agama Hindu Kaharingan: Pembahasan Kemajuan Iman dan Kehidupan Agamawi Agama Hindu Kaharingan (2008) setidaknya menegaskan hal itu.

Berbagai istilah akidah agama Kaharingan sebagian besar diambil dari perbendaharaan kata keseharian Dayak Ngaju. Kaharingan adalah religi suku atau kepercayaan tradisional suku Dayak. Istilah kaharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah danum kaharingan (air kehidupan), maksudnya agama suku atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ranying), yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

Di Kalimantan Barat, agama Kaharingan pernah dianut sebagian besar masyarakat suku Dayak Uud Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, serta di Kecamatan Menukung dan Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi.

Pengagamaan Dayak
Akan tetapi, keberadaan agama Kaharingan di Kalimantan Barat sudah punah akibat intervensi pemerintah pasca-operasi penumpasan pemberontakan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Persatuan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/PARAKU) di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, 1967 – 1977.
Ketika itu, agama Kaharingan di Kalimantan Barat dianggap bukan agama resmi oleh pemerintah sebagaimana agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Masyarakat suku Dayak Uud Danum yang masih menganut agama Kaharingan, diinstruksikan untuk mengubah keyakinan sesuai yang direkomengasikan pemerintah agar tidak dicap komunis gaya baru yang identik dengan PGRS/PARAKU.

“Jadi program pengagamaan Suku Dayak pasca-operasi penumpasan PGRS/PARAKU telah menyebabkan punahnya agama Kaharingan di Kalimantan Barat periode 1967– 1977,” kata Zainuddin Isman, antropolog Universitas Muhammadyah, Pontianak.

Punahnya agama Kaharingan di Kalimantan Barat, ujar Zainuddin Isman, bermula dari adanya kesadaran kolektif pemerintah untuk menerapkan program nyata di dalam memajukan taraf hidup masyarakat suku Dayak sebagai salah satu penduduk asli di Kalimantan Barat. Melalui aksi brutal berupa pengusiran dan pembunuhan belasan ribu warga Tionghoa dari pedalaman dan perbatasan tahun 1967, warga Dayak di Kalimantan Barat dinilai paling berjasa membantu pemerintah penumpas pemberontakan PGRS/PARAKU.

Dalam interaksi budaya, kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mewajibkan masyarakat asal pedalaman dan perbatasan memeluk salah satu agama yang diakui resmi oleh pemerintah pada masa itu. Pertimbangannya jika masyarakat asal pedalaman dan perbatasan tetap bertahan dengan keyakinan leluhur, maka akan mudah terhasut oleh pengaruh komunis gaya baru.

Namun dalam perjalanannya, pengagamaan suku Dayak tidak berjalan sesuai harapan. Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Seno Hartono, (pengganti Brigjen TNI Soemadi), di hadapan wartawan yang berkunjung ke Kalimantan Barat, Juni 1975, mengeluhkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kurang maksimal dalam membantu pemerintah mengagamakan orang Dayak.

Hanya kelembagaan gereja Katolik dan gereja Kristen Protestan saja yang sangat merespons ajakan pemerintah. “Sementara situasi di lapangan, karena faktor budaya, ternyata kalangan masyarakat suku Dayak di pedalaman dan perbatasan lebih memilih memeluk agama Katolik maupun agama Protestan,” kata Zainuddin Isman.

Semenjak itulah, kata Zainuddin Isman, program pembangunan di bidang pendidikan disinkronkan dengan upayapengagamaan masyarakat asal pedalaman dan perbatasan yang identik dengan suku Dayak. Sinkronisasi program didasarkan kenyataan, sebagian besar guru pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak memiliki latar belakang budaya yang sama dengan masyarakat di pedalaman dan perbatasan, selalu merasa tidak betah selama menjalankan tugas di lingkungan masyarakat pedalaman dan perbatasan.

Guru NTT
Melihat kenyataan ini, dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar, pada rapat
internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, 17 September 1976, Gubernur Kalimantan Barat Brigjen TNI Kadarusno, memutuskan mendatangkan 3.000 tenaga guru PNS dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah Kadarusno mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, El Tari. Kedatangan 3.000 guru PNS yang sebagian besar beragama Katolik dan Protestan dari Provinsi NTT mulai diwujudkan pada 1978 dan berakhir pada 1982. Di samping mengajar di sekolah, guru-guru itu diinstruksikan mengagamakan Suku Dayak di pedalaman dan perbatasan, sesuai dengan agama yang dianut mereka sebelum datang ke Kalimantan Barat.

“Mesti diakui kedatangan 3.000 guru PNS dari NTT periode 1978 – 1982 merupakan bagian dari program kristenisasi di kalangan suku Dayak di Kalimantan Barat yang difasilitasi resmi oleh pemerintah,” kata Zainuddin Isman. Menurut Zainuddin, kendatipun sudah tidak lagi sebagai agama resmi, tapi tradisi Kaharingan di kalangan Suku Dayak Uud Danum di Kalimantan Barat, tetap dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari budayanya.

Di antaranya, dalam upacara kematian, masyarakat Dayak Uud Danum masih menggelar upacara membakar jenazah bagi keluarganya yang meninggal dunia, untuk selanjutnya abunya disimpan di dalam pondok kecil yang disebut sandung atau kodiring.

Zainuddin menuturkan, tradisi Kaharingan merupakan wujud dari penghargaan terhadap kearifan lokal. Agama Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu. Kaharingan sudah ada sejak zaman penciptaan bagi masyarakat suku Dayak, yaitu sejak Ranying Hatalla (Tuhan Yang Maha Esa) menciptakan manusia.

Oleh karena itu, Kaharingan tidak memiliki buku pedoman (kitab suci) atau tokoh panutan sebagai pendiri yang merupakan utusan Ranying Hatalla. Agama Kaharingan diturunkan dan diatur secara langsung oleh Ranying Hatalla. Agama Kaharingan sampai saat ini dianut dan ditaati oleh pemeluknya secara turun-temurun.

Agama Kaharingan, kata Zainuddin Isman, lahir dari tradisi yang tumbuh dan berkembang di kalangan budaya suku Dayak. Di dalam derap hidup keseharian suku Dayak, mulai dari melakukan aktivitas keseharian, kelahiran, perkawinan, dan kematian, selalu diliputi
proses ritualisasi yang dipegang teguh secara turun-temurun.

Kearifan budaya berupa penghormatan terhadap lingkungan dan alam sekitar,merupakan salah satu nilai budaya yang mampu dipertahankan masyarakat Dayak di Kalimantan hingga saat ini. Dengan mempertahankan tradisi Kaharingan, dapat dijadikan modal utama dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Sumber : Sinar Harapan

PRABOWO MINTA SIMPATISANNYA DUKUNG PEMERINTAHAN JOKOWI

Prabowo Minta Simpatisannya Dukung Pemerintahan Jokowi

http://www.antaranews.com/berita/459151/prabowo-minta-simpatisannya-dukung-pemerintahan-jokowi

Jumat, 17 Oktober 2014 11:47 WIB | 1.769 Views
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga

Saya sampaikan partai yang saya pimpin, teman-teman saya yang mendukung saya, saya minta untuk mendukung (pemerintahan) Joko Widodo
Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak para simpatisannya mendukung pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo, selama programnya baik untuk rakyat.

“Saya sampaikan partai yang saya pimpin, teman-teman saya yang mendukung saya, saya minta untuk mendukung (pemerintahan) Joko Widodo,” kata Prabowo seusai menerima Jokowi di Rumah Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat.

Prabowo meyakini Jokowi berjiwa patriot dan sama-sama ingin menjaga keutuhan bangsa, nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia mengatakan apabila dalam masa pemerintahan Jokowi ada hal-hal yang dinilai tidak menguntungkan bagi rakyat, maka dirinya beserta partai dan segenap simpatisan tidak segan menyampaikan kritikan.

“Itu yang saya sampaikan dan itu lah demokrasi,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa terhormat didatangi oleh Jokowi. Dalam pertemuan yang disebutnya penuh persahabatan itu, Prabowo mengaku mengucapkan selamat atas keterpilihan Jokowi sebagai Presiden.

Prabowo menyampaikan bahwa pertarungan politik wajar terjadi, yang terpenting menurutnya keinginan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat.

“Semua pendukung saya tidak menganggap perbedaan politik dan pandangan politik menjadi sumber perpecahan. Kita satu nusa satu bangsa,” ujar Prabowo.

Terkait undangan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla Senin, 20 Oktober 2014, Prabowo mengatakan bahwa undangan akan disampaikan pimpinan MPR kepada dirinya sore hari ini.

“Katanya nanti sore akan diantar pimpinan MPR. Sebagai seorang warga negara, seorang anak bangsa, kalau diundang itu wajib hadir. Tetapi saya ada masalah pribadi, saya harus ke luar negeri, namun kalau bisa saya selesaikan itu Minggu (19/10) malam, maka saya berusaha keras hadir,” papar Prabowo.

Pada hari ini Jokowi bertemu dengan Prabowo di kediaman almarhum ayah Prabowo di Rumah Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertemuan ini sejalan dengan rencana Jokowi menemui sejumlah petinggi partai menjelang pelantikannya sebagai Presiden terpilih. Sebelumnya Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan petinggi PPP.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2014
Welas Asih Jokowi Meluluhkan Kerasnya Hati Prabowo Subianto

http://politik.kompasiana.com/2014/10/17/welas-asih-jokowi-meluluhkan-kerasnya-hati-prabowo-subianto-680903.html

Kekerasan dilawan dengan kelembutan. Hinaan dan fitnahan dilawan dengan kesabaran, dan perdamaian. Itulah Jokowi dalam menghadapi lawan-lawan politiknya yang main kasar dan menghalalkan segala cara demi bisa mengalahkan Jokowi di Pilpres 2014. Lawan-lawan politik itu adalah terutama sekali dari pesaing Jokowi di Pilpres itu, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya, yang diikuti dengan partai-partai koalisinya yang kemudian diberi nama Koalisi Merah Putih itu. Tetapi, selama itu pula sampai sekarang, tidak ada satu kali pun ucapan dan tindakan Jokowi untuk membalasnya. Semuanya dihadapi dengan kesabaran luar biasa, dan kelemahlembutan, “Aku raopopo …,” jawab Jokowi setiap kali diminta tanggapannya tentang serangan-serangan brutal terhadap dirinya itu.
Ketika kubu lawannya itu cenderung mengandalkan pengerahan massa yang juga dilakukan dengan cara-cara anarkis untuk menunjukkan perlawanan mereka kepada Jokowi – padahal sudah dinyatakan kalah di Pilpres itu, seperti yang terjadi selama sidang gugatan hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jokowi malah menghimbau kepada rakyat yang mendukungnya untuk tetap menjalankan kegiatan sehari-harinya seperti biasa, jangan ikut-ikutan turun ke jalan. Padahal rakyat yang mendukung Jokowi pasti jauh lebih banyak. Bahkan saya yakin, sekarang ini, termasuk mereka yang sebelumnya memilih Prabowo di Pilpres barusan. Karena para pemilih Prabowo itu sadar telah salah memilih, dengan melihat kharisma dan karakter kenegarawaan Jokowi yang begitu luar biasa kuatnya. Hal ini akan segera terbukti ketika ratusan ribu rakyat di Jakarta yang sudah memastikan dirinya menyambut pelantikan Jokowi-JK pada Senin, 20 Oktober 2014 ini. Belum termasuk di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pada Senin, 20 Oktober 2014 ini, di gedung MPR, rencananya setelah Jokowi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan pimpiman MPR. Setelah itu dia bersama Jusuf Kalla akan disambut ratusan ribu rakyat untuk membawanya dengan kereta kencana diiringi dengan kirab budaya berupa karnaval batik, reog, ondel-ondel, barongsai, dan lain-lain, menuju Istana Negara untuk bertemu dan melakukan “serahterima jabatan” dengan SBY dan Budiono.
Ini merupakan suatu peristiwa luar biasa dan paling bersejarah dalam sejarah terpilihnya presiden baru di Republik Indonesia. Ini benar-benar merupakan suatu politik kegembiraan – persis seperti yang diucapkan Jokowi, pesta rakyat yang sebenarnya dalam menyambut presiden barunya yang benar-benar dicintai sekaligus menaruh harapan sangat besar kepadanya.Secara tak langsung rakyat akan menunjukkan kekuatannya kepada para politisi yang telah mengkhianati mereka di parlemen. Sekaligus menjadi peringatan bagi mereka, agar jangan sekali-kali terlalu kebablasan lagi berani melawan kehendak rakyat.
Saat masih saja terus terdengar aksi-aksi para politisi di KMP yang sifatnya sangat memusuhi Jokowi, menjelang semakin dekat hari H pelantikannya itu, Jokowi-lah yang justru berinisiatif mengajak bertemu, berkonsiliasi dengan para seteru politiknya itu. Satu per satu diatemui untuk mencairkan situasi dan kondisi politik yang sebelumnya semakin memanas, dan semakin membuat rakyat khawatir dengan adanya kabar tentang rencana-rencana untuk menjegal dan menghambat Jokowi dengan segala cara dan daya – seperti yang diutarakan sendiri oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo beberapa waktu yang lalu, sampai ada isu mengenai rencana KMP yang sudah menguasai DPR dan MPR untuk mengagalkan pelantikan Jokowi-JK itu.
Atas inisiatif Jokowi pun telah terjadi pertemuan antara dirinya dengan Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD untuk mencairkan suasana, dan membuat hilang rasa khawatir rakyat itu. Di dalam pertemuan itulah muncul pernyataan komitmen bersama, termasuk dari Ketua MPR Zilkifli Hasan yang berjanji bahwa semua pimpinan MPR dan DPR, serta semua fraksi dipastikan hadir di saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru; Jokowi dan Jusuf Kalla. Semuanya adalah demi kepentingan bangsa dan negara di masa kini dan di masa depan.
Setelah itu Jokowi telah bertemu juga dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, pada Selasa (14/10), dan pada Rabu (15/10) dengan Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimun Zubair, dari pertemuannya dengan Mbah Mun tersebut, akhirnya PPP memastikan dirinya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Kemudian …, akhirnya, pertemuan yang paling ditunggu-tunggu itu pun tibalah, yaitu pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto, yang sudah dilakukan hari ini, Jumat, 17 Oktober 2014, sekitar pukul 10 pagi, di kediaman keluarga Jokowi, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Inilah pertemuan pertama kali kedua tokoh tersebut setelah bersaing di Pilpres 2014 barusan.
Dalam pertemuan yang hanya berlangsung sekitar 15 menit itu, Prabowo telah memberi selamat kepada Jokowi atas kemenangannya di Pilpres 2014, dan mengatakan dia belum bisa memastikan akan hadir di saat Jokowi-JK dilantik di Gedung MPR itu. Alasannya, pada hari yang sama dia sudah punya jadwal untuk ke luar negeri untuk berobat. Tapi, katanya, akan diusahakan untuk hadir.
Prabowo juga mengatakan, dia akan memerintahkan kepada KMP untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK selama pemerintahan itu menjalankan program-program kerakyatannya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Jokowi menyatakan, siap menerima semua koreksi dan kritik dari KMP demi kepentingan bangsa dan negara.
Ketika keduanya diminta berjabat tangan oleh para wartawan, Prabowo melakukan sikap sempurna, menghadap Jokowi, dan memberi hormat dengan tangan kanannya, baru kemudian menjabat tangan Jokowi.
Dilihat dari siaran langsunya tadi di Metro TV, kelihatan sekali, suasananya benar-benar cair dan penuh keakraban. Semoga ini semua benar-benar asli, tidak ada lagi sandiwara dan tidak ada lagi dendam politik yang dipendam.
Dengan beberapa peristiwa ini Jokowi memberi teladan kepada rakyat bahwa kekerasan, hinaan, fitnah, dan lain-lain sejenisnya, tidak boleh dibalas dengan kekerasan, atau cara lain yang sama pula. Tetapi, balaslah dengan kelemahlembutan, kesabaran, perdamaian, dan memaafkan yang tulus. Maka, dengan kehendak Tuhan, semua orang yang masih punya hati nurani pastilah luluh juga bagaimana pun keras hatinya. Apalagi dengan melihat fakta bahwa kekuatan rakyat yang mendukung Jokowi itu luar biasa dahsyatnya. Melawan kenyataan ini, merupakan suatu kekonyolan yang sangat.
Prabowo Subianto yang begitu keras pun, akhirnya luluh hatinya menghadapi sikap welas-kasih dari Jokowi. Dia pun bersedia dengan ikhlas memenuhi ajakan Jokowi untuk bertemu dan berdamai.
Membalas kekerasan, hinaan dan fitnahan dengan mengajak lawan-lawannya untuk berdamai, sama sekali bukan menunjukkan sifat yang takut, apalagi takluk. Mungkin saja akan ada yang dengan sinis mengatakan, Jokowi berbuat begini karena takut dihambat dan dijegal pemerintahannya oleh KMP. Jauh sekali dari itu. Juga bukan seperti ketika saya menulis artikel mengajak KMP untuk mendengar hati nuraninya dalam proses pemilihan pimpinan MPR tempo hari (Saatnya Hati Nurani KMP Diuji), malah ditanggapi oleh pendukung KMP dengan menertawakan himbauan itu, karena dianggap sebagai sikap takluk yang dengan memelas minta dikasihani, supaya bisa dapat jatah kursi di pimpinan MPR. Padahal yang dimaksud adalah mengingatkan KMP agar benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan bagsa dan negara, bukan demi kekuasaan dan balas dendam mereka kepada Jokowi dan KIH, karena pasti hati nuraninya mengingatkan demikian.
Konsisten dengan slogan “Salam Tiga Jarinya” – “Persatuan Indonesia,” Jokowi membalas semua serangan jahat kepadanya itu dengan kebaikan, karena memang dia tidak menyimpan sama sekali di hatinya semua perlakuan buruk itu kepadanya, bak seorang nabi, Jokowi malah mengajak semuanya bersatu dalam kedamaian, jauh dari rasa benci-membenci, dan dendam-mendendam, semata-mata demi kebaikan bangsa dan negara. Karena hanya dengan persatuan dan perdamaianlah benar-benar bisaterwujud Indonesia yang hebat. Tentu saja tidak dengan mengesampingkan semua koreksi, kontrol dan kritikan yang membangun.
Jokowi telah memberi teladan yang begitu baik, pertemuannya dengan Prabowo Subianto hari ini benar-benar telah mencairkan kekakuan di antara mereka yang turut dirasakan dampaknya oleh rakyat banyak. Sebagian besar rakyat pasti menyambutnya gembira, tentu sambil mengharapkan kondisi demikian terus berlanjut sampai kapan pun, selama semuanya itu berjalan dalam koridor kepentingan rakyat yang sesungguhnya
Tetapi, bagaimana dengan dua tokoh kita yang lain yang sejak sepuluh tahun yang lalu sampai sekarang masih belum bisa menunjukkan teladan kenegarawaan mereka, untuk bertemu, berjabat tangan, berdamai di antara mereka untuk mencairkan kebekuan yang sudah berlangsung sedemikian lamanya?
Mereka adalah Soesilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Megawati Soekarnoputri, yang notabene lebih senior daripada Jokowi dan Prabowo Subianto. Apakah SBY dan Megawati ini tidak merasa malu kepada rakyat, dengan kekerasan hatinya masing-masing itu?
SBY di akun Twitter-nya pernah mengatakan, dia sangat ingin bertemu dengan Megawati, tetapi pertemuan itu tak pernah terlaksana. Ini memberi kesan, seolah-olah Megawati-lah yang membuat pertemuan itu tak pernah terlaksana.
Namun, di Majalah Tempo¸ juga pernah mengungkapkan bahwa pernyataan SBY itu tak sesuai dengan fakta. Kabarnya sebelum proses pemilihan pimpinan MPR berlangsung, Megawati akhirnya setuju untuk bertemu dengan SBY untuk berbicara tentang pemilihan pimpinan MPR itu. Tetapi, ketika waktu sudah ditentukan, dan utusan Megawati menghubungi SBY untuk pertemuan itu, dari SBY menjawab pertemuan belum bisa dilakukan, karena SBY sedang ada acara penting, rapat. Megawati pun marah, dan tidak mau lagi berbicara tentang rencana pertemuan dengan SBY.
Jadi, kelihatannya SBY dan Megawati ini, mau membawa dendam mereka masing-masing sampai mati, seperti yang pernah saya tulis di artikel yang berjudulSBY dan Megawati, Dendam Kalian Mau Dibawa Sampai Mati?.**

PESAN SEKJEN PBB PADA HARI INDIGENOUS PEOPLE SEDUNIA

Pesan Sekjen PBB Pada Hari Indigenous People Sedunia
United Nations
Ban Ki-Moon
New York, 9 August 2013 – Secretary-General’s message on the International Day of the World’s Indigenous Peoples

http://www.un.org/sg/statements/?nid=7006

On this International Day of the World’s Indigenous Peoples, we highlight the importance of honouring treaties, agreements and other constructive arrangements between States, their citizens and indigenous peoples. Such consensual arrangements enable better understanding of their views and values and are essential for protecting and promoting rights and establishing the political vision and necessary frameworks for different cultures to coexist in harmony.
Indigenous peoples represent remarkable diversity – more than 5,000 distinct groups in some 90 countries. They make up more than 5 per cent of the world’s population, some 370 million people. It is important that we strive to strengthen partnerships that will help preserve cultural vigour while facilitating poverty reduction, social inclusion and sustainable development.
We must ensure the participation of indigenous peoples – women and men – in decision-making at all levels. This includes discussions on accelerating action towards achieving the Millennium Development Goals and defining the post-2015 development agenda. Indigenous peoples have made clear that they want development that takes into account culture and identity and the right to define their own priorities. The post-2015 development agenda needs therefore to incorporate the rights, perspectives and needs of indigenous peoples.
Next year’s World Conference on Indigenous Peoples offers an opportunity to advance the cause of indigenous peoples everywhere. I urge Member States to take concrete steps to address the challenges facing indigenous peoples, especially their marginalization and exclusion, by honouring all commitments and examining what more can be done. Let us work together to strengthen indigenous peoples’ rights and support their aspirations. Let us create a world that values the wealth of human diversity and nurtures the potential it offers.
United Nations ©2012

PERTEMUAN JOKOWI-ICAL DINILAI REKONSILIASI NASIONAL

Pertemuan Jokowi-Ical Dinilai Rekonsiliasi Nasional
Selasa, 14 Oktober 2014 | 21:23

http://sp.beritasatu.com/home/pertemuan-jokowi-ical-dinilai-rekonsiliasi-nasional/67010

• Pertemuan Jokowi-Ical Dinilai Langkah Awal Akhiri Ketegangan
[JAKARTA] Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten Leo Agustino menilia pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Aburizal Bakrie (Ical) pada hari ini (Selasa, 14/10) menunjukkan wajah rekonsiliasi yang diharapkan oleh banyak pihak. Menurutnya, pertemuan tersebut bisa kita sebut sebagai rekonsiliasi nasional karena mempertemukan dua kekuatan dari koalisi berbeda. Jokowi sebagai perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Ical mewakili Koalisi Merah Putih (KMP).

“Harapan kita tentu persaingan kedua koalisi tersebut akan berakhir pada kerjasama konstruktif untuk kepetingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama setelah pertemuan hari ini. Segala persaingan yang tidak sehat dan penuh dengan ’politik balas dendam’ semestinya turut berakhir,”ujar saat dihubungi Beritasatu.com pada Selasa (14/10) sore.

Dia mengakui meskipun keduanya menyepakati untuk menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi kita tidak pernah tahu dengan dinamika politik pasca 20 Oktober. Namun, Agustino memandang pertemuan tersebut memiliki dua makna.

“Pertama, isu penggagalan pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober yang akan datang perlu diredakan. Pertemuan Jokowi- Ical tampak menciptakan kondisi kondusif menjelang pelantikan. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah tahu bagaimana dinamika politik tanah air setelah tgl 20 Oktober, yang boleh jadi tensinya menjadi tinggi lagi,”tandasnya.

Kedua, lanjutnya, pertemuan ini dapat dimaknai sebagai langkah awal rekonsiliasi nasional sekaligus menjadi jalan bagi terbukanya lembaran baru politik negara kita yang konstruktif, dewasa, dan beradab.

Dihubung secara terpisah pengamat politik dari IndoStrategi Andar Nubowo, menilai pertemuan Jokowi dan Ical menunjukkan bahwa Jokowi sangat responsif dengan realitas politik yang ada. Jokowi, menurutnya merespon realitas politik yang ada dengan melakukan komunikasi politik dan bertemu dengan elite politik KMP untuk bersama-sama membicarakan kepentingan bangsa.

“Jokowi berhasil menerobos kebuntuan politik dengan bertemu dan berkomunikasi dengan elite politik KMP yang selama ini berseberangan dengan KIH. Komunikasi ini dilakukan tanpa transaksional dan kompromi. Langkah ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat dilakukan Jokowi terhadap elite politik KMP lainnya,”ungkapnya.

Sebagaimana diketahui Presiden terpilih Joko Widodo bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie di Restoran Kuntskring Paleijs, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/10) sore. Keduanya bersepakat mendukung pemerintahan yang akan datang meskipun Golkar tetap di KMP dengan menjalankan fungsi penyeimbang. [YUS/N-6]
__._,_.___

Golkar to stay in Red-and-White Coalition, says Jokowi
The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, October 14 2014, 9:01 PM

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se [GELORA45]“, in: GELORA45@yahoogroups.com, Wednesday, 15 October 2014, 4:39

“ Golkar ikut koalisi “merah putih” dan JK wakil presiden, jadi kemana pun Golkar pegang kemudi bahtera NKRI.”

http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/14/golkar-stay-red-and-white-coalition-says-jokowi.html

Golkar Party chairman Aburizal Bakrie reasserted his party’s commitment to stay in the Red-and-White Coalition during a closed-door meeting with president-elect Joko “Jokowi” Widodo at Kunstkring art gallery in Menteng, Central Jakarta, on Tuesday.
“I asked him what Golkar’s position was. He said the party would remain in its current position in the coalition,” said Jokowi as quoted by Antara news agency at a press conference after he met with Aburizal.
Jokowi said he accepted Golkar’s decision because in a democracy, differences were normal.
“I think it is good as a check and balance for us in managing this government. So, there will be parties that will control and monitor the government,” said Jokowi.
Meanwhile, Aburizal said he and Jokowi had agreed to be on different sides of the fence but as friends desired to support each other and give constructive criticism rather than seek to destroy each other.
“We have agreed that differences of opinion in a democracy are normal but instead of being hostile toward each other, such differences are aimed at looking for the best solutions for the country and nation,” said Aburizal.
He further said that Golkar and the Red-and-White Coalition would become a balancing power for the Jokowi administration instead of an enemy or opposition. (dyl/ebf)(+++
__._,_.___

PERPPU HANYA TOPENG SBY MENUTUPI MALU

Perppu Hanya Topeng SBY Menutupi Malu

http://sp.beritasatu.com/home/perppu-hanya-topeng-sby-menutupi-malu/66975

Selasa, 14 Oktober 2014 | 11:46
Adrianus Garu. [Google]

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada), awal Oktober ini.

Perppu dikeluarkan karena derasnya kecaman publik terhadap SBY, baik selaku presiden maupun Ketua Partai Demokrat sebagai partai penguasa.
Alasannya, SBY meninggalkan legacy yang buruk diakhir masa kepemimpinannya karena menghapus Pilkada langsung menjadi Pilkada lewat DPRD. Model itu dianggap kemunduran demokrasi dan kembali ke zaman Orde Baru yang menyelenggarakan Pilkada lewat DPRD.
Padahal SBY menjadi presiden dua periode, salah satunya karena adanya pemilu langsung, termasuk pilkada langsung.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu menilai, Perppu yang dikeluarkan SBY hanya sebagai topeng untuk menutupi rasa malunya karena dikecam publik.
Perppu itu hanya penghibur sesaat bagi rakyat yang menghendaki pilkada langsung. Bahkan Perppu itu hanya akal-akalan SBY agar tidak dikecam publik.
Padahal, sesungguhnya SBY lebih memilih Pilkada lewat DPRD. Buktinya, pada saat pembahasan RUU Pilkada, SBY menugasi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk dibahas bersama DPR.
Hal itu dengan adanya Amanat Presiden (Ampres) terhadap RUU Pilkada sebagai tanda dimulainya pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah.
Bukti lainnya pada saat perdebatan sudah terbelah antara pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD, SBY tidak menggunakan hak veto untuk menarik kembali RUU tersebut.
Selain itu, pada saat pengambilan keputusan di paripurna DPR, Fraksi Demokrat malah keluar ruangan paripurna (walk out). Padahal jika Demokrat tetap berada di dalam ruangan, pilihan pilkada langsung akan menang karena didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Perppu itu hanya topeng saja. SBY hanya memakai itu untuk menutup rasa malu,” kata Adrianus di gedung DPR/DPD, Jakarta, Selasa (14/10).
Dia tidak yakin Perppu itu bisa diterima di DPR nanti. Pasalnya, suara yang mendukung Perppu nanti akan kalah banyak dengan suara yang menolak yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Kecuali SBY mampu melobi KMP agar menerima Perppu tersebut.
“Kita jangan senang dulu dengan lahirnya Perppu. Itu hanya akal-akalan SBY. Kalau nanti ditolak di DPR, SBY sangat mudah memberikan alasan bahwa DPR menolak. Tetapi dia sudah berusaha mempertahankan Pilkada langsung lewat Perppu. Jadi dia tidak bisa disalahkan saat itu tetapi menyalahkan DPR. Itu kan akal-akalan SBY,” tutur Adrianus yang juga kader Partai Demokrat.
Dia juga menyayangkan SBY yang masih percaya diri berbicara di Forum Bali Demokrasi, pekan lalu. Bahkan dia mengepalai forum tersebut.

Seharusnya SBY malu karena telah menghapus Pilkada langsung. Penghapusan itu sebagai bencana dan bahaya akan keberlanjutan demokrasi di negara ini.
“SBY itu ibarat syair lagu yang pernah populer yaitu ’Kau yang memulai, Kau yang mengakhiri’. Dia yang memulai demokrasi langsung dan berhasil menghantarkan dia menjadi presiden. Namun setelah dia selesai menjadi presiden, demokrasi langsung itu dia hapus. Itu kan sangat tidak etis perilaku politik seperti itu,” tutur mantan anggota DPRD tersebut. [R-14/L-8]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers