Archive for the ‘INFO’ Category

HATTA: NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING RENDAHKAN HARGA DIRI

Hatta Radjasa: Nasionalisasi Perusahaan Asing Rendahkan Harga Diri

Bangsa Indonesia karena kekayaan alamnya dikuras oleh perusahaan asing sekarang jadi hina dan melarat. Emas dan Perak cuma dikasih 1% saja oleh Freeport. Padahal emas dan perak itu milik rakyat Indonesia.
Mayoritas rakyat saat ini cuma jadi jongos outsourcing yang gajinya rendah tanpa ada jaminan sosial. Bekerja untuk perusahaan2 asing yg mengelola kekayaan alam mereka sendiri.

Beberapa negara yang telah melakukan Nasionalisasi adalah Iran, Mesir, Arab Saudi, Cili, Venezuela, Bolivia, Norwegia, dsb. Mereka semua jauh lebih makmur dan terhormat daripada Indonesia yang 90% kekayaan alamnya dikuasai asing. Tidak berdaulat atas Kekayaan alamnya sendiri.

Aneh orang seperti itu bisa jadi pejabat dan pemimpin partai….
Harusnya seorang pemimpin memikirkan kemakmuran SEMUA RAKYATNYA. Bukan cuma diri sendiri dan kelompoknya saja.
Nasionalisasi itu biasa. Yg penting perusahaan lama diganti asetnya dgn nilai yg wajar. Kalau perlu Lembaga Arbitrase Internasional yg menaksir asetnya, terutama peralatan fisik. AS, Inggris, Jerman, dsb saja biasa melakukan Nasionalisasi. Contoh tahun 2001 AS menasionalisasi keamanan airport agar lebih aman dari serangan teroris. Jadi aneh kalau ada orang “pintar” yg anti thd Nasionalisasi:
Hatta: Nasionalisasi Perusahaan Asing Rendahkan Harga Diri
Kamis, 09 Agustus 2012, 23:25 WIB
Republika/Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan nasionalisasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bukan penyelesaian masalah karena justru akan merendahkan harga diri bangsa di mata investor.
“Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi karena itu mencederai kontrak yang kita buat sendiri,” kata Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis.
Hatta mengatakan pemerintah harus melakukan langkah yang elegan dengan investor asing yang bermasalah.
“Kita tidak melakukan nasionalisasi tapi renegosiasi (perundingan ulang) dengan kontrak-kontrak baru yang menguntungkan kita,” katanya.
Menurut dia, investor dari luar tidak bisa dipisahkan dengan laju pembangunan Indonesia begitu saja sehingga lebih terhormat jiak dilakukan renegosiasi dengan tidak mengurangi kepentingan-kepentingan nasional.
Sementara itu rapat koordinasi Blok Cepu pada Kamis ini membahas kebijaksanaan tindak lanjut pengoptimalan Blok Cepu agar lebih produktif.
“Aset minyak yang akan segera dikerjakan Pertamina itu kita minta agar dipercepat produksi gasnya,” kata Menko Perekonomian.
Pemerintah menargetkan Blok Cepu dapat memproduksi minyak lebih dari 120 ribu barel per hari pada 2014.
Sementara itu Menteri Energi dan Su,ber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di sejumlah lokasi dilakukan dengan pemanjangan pipa.
“Pipanisasi itu segera dibangun di jalur Cirebon-Semarang (230 km), Semarang-Gresik (250 km), dan ‘Floating Storage Regasifkation Unit’(FRSU) di Semarang,” kata Jero Wacik.

Dia menjelaskan pipa yang dibangun itu memiliki diameter yang selebar 28 inchi yang tentunya lebih lebar dari sebelumnya demi proyeksi kebutuhan untuk tahun 2020.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pipanisasi sepanjang 700 km, yang nantinya akan menghubungkan semua sumber gas dengan sejumlah titik industri penting di seluruh Jawa.
Redaktur: Heri Ruslan
Sumber: Antara

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/08/09/m8hxna-hatta-nasionalisasi-perusahaan-asing-rendahkan-harga-diri

http://infoindonesia.wordpress.com/2012/10/03/daftar-negara-yang-nasionalisasi-perusahaan-minyak-asing/

HATTA RAJASA DITUDING SEBAGAI MAFIA MIGAS

Hatta Rajasa Dituding Sebagai Mafia Migas
|tempokini.com
Marco Polo comoprima45@gmail.com [GELORA45]
To roeslan
BCC
GELORA45@yahoogroups.com , Today at 11:05 PM

Bung Roeslan yb,

BETUL Bung Roeslan , saya kira memang demikian TEPATNYA seperti Apa yang Bung Tulis dibawah ini tentang beberapa Ayat2 Al Q’oran terkait.

Ini baru satu Pejabat TOP yang kita singgung secara Khusus disini. Belum lagi Itu Mantan Ketua UMUM PKS ( Fraksi ISLAM) > Haji LUTHFI …( maaf lupa nama berikutnya ) yang saya pernah selalu berikan julukan LUTHFI SI KEPALA SAPI yang pernah terlibat sebagai Terdakwa UTAMA dalam Skandal Kasus IMPORT SAPI …

Profilnya ? Sama dan satu Kwalitas dng Hatta Rajasa.
* Luthfi yang adalah Haji ( diperkirakan sama ” TAAT nya” pada Agamanya…dan taat ibadah serta berdoa meminta Berkah Allah , agar bisa menjadi cepat kaya dan agar segala yang dilakukannya bisa dimaaf kan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dan memahamiNYa tentang Apa itu Korupsi..dan Polygami berdasarkan “Syairah” Demikian Watak seorang ” TOP PEMIMPIN partai politik (fraksi Islam ) tentang Penegrian MISI dan VISI kepartaiannya

* Luthfi sebagai Pimpinan Top PKS yang KORUPT (Partai Keadilan Sejahtera …. yang nyatanya TANPA JEJAK KEADILAN sekecil apapun Yang ada hanya KESEJAHTERAAN DIRINYA dari Hasil korupsinya yang dinikmatinya tetapi yang berangsung TIDAK LAMA, karena Sisa-sisa kesejahteraan yang didapatnya terpaksa kemudian dinikmatinya didalam PENJARA dimana IA ( Haji – Politikus si Pedagang Sapi tsb akhirnya sempat menemui KATA” KEADILAN ” yang Hilang dan tidak pernah nampak didalam Partainya tsb diatas dan “ atas Takdir Allah ” ( seperti yang selalu disempil-sempilkankan oleh TUTUT dan SBY yang podo senang meng -Atas Namakan Allah – agar bisa menipu Massa pendukungnya yang sering teriak2 keras “ALLAHUAKBAR ” dll…) maka Pak Haji Luthfi pun akhirnya sempat menemukan kata KEADILAN nya tsb …meskipun kali ini dalam bentuk yang lain yaitu KEADILAN HUKUM didalam PENJARA ( Whahahaaaa …Mari Ikut Tertawa. ADA Pula SAPI yang DIPENJARA Ini hanya terjadi di Indonesia)

*Kelibahan Luthfi dari Hatta Rajasa ialah bhw ” PENGANUT ISLAM MODERN” yang tetap setia pada KEBIASAN DUNIA ISLAM DIJAMAN BAHEULA …yang diantaranya ialah ” MELAKUKAN KEWAJIBAN ISALM lainnya ” …. dalam bentuk “DISIPLIN POLYGAMI ” … dan resminya sebagai “MENIKAHI WANITA MUDA LAINNYA “sebagai Istri Muda dng sesislih usia yg hampir atau lebih dari 1/2 Abad…..dan menurut Persyaratan Islam , bahwa harus dengan Persetujuan Istri Pertama yang …dasr Nasib…. ( terpaksa atau dipaksa) untuk SETUJU…( dan suatu pernytaan yang Fatal mematikan an membunuh segala harapan Kembali terdengar “ITU KAN SUDAH TAKDIR ILLAHI “).

SELAMAT SORE,
semoga Anda tetap sehat walafiat, mrc.

2014-10-14 15:31 GMT+02:00 roeslan <roeslan12@googlemail.com>:
Refleksi. Bung Marco, sepengetahuan saya, dalam Alquran ada surat yang di namakan Surat Al Humazah (surat yang ke 104 , bayak ayatnya 9, semuanya turun di Mekah); dalam ayat 1-4, disitu dengan tegas dikatakan : “terkutuklah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta“, yang menumpuk-numpuk harta itu dalam ilmu sosial adalah para koruptor dan kapitalis. Dikiranya bahwa kekayaannya itu akan dapat mengabadikan hidupnya. Tisda!.Dia pasti akan dilemparkan kadalam neraka Huthamah, demikianlah bunyi ayat yang ke empat.
Rupanya ayat Alkoran ini juga dikorup oleh Hatta; Wah memang sudah keterlaluan Hatta ini, rupanya agama Islam hanya digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan terkutuk menurut istilah surat Ai Humazah.

Roeslan.

Von: Marco Polo [mailto:comoprima45@gmail.com];Gesendet: Dienstag, 14. Oktober 2014 13:03
An: GELORA45@yahoogroups.com; chalik.hamid@yahoo.co.id; Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com; ajijak@cbn.net.id; bdorpi@indopetroleum.com; demitanahair@yahoo.com; wahana-news@yahoogroups.com; jurnalis_jakarta@yahoogroups.com; roeslan12@googlemail.com; sadar@netvigator.com; j.gedearka@upcmail.nl; tionghoa-net@yahoogroups.com; RKB; anugerah sutawiyana; Sunny; Para Pemikir; Muskitawati; Forum Pembaca KOMPAS; Sasando Tifa; Sastra Pembebasan; John Piry; K.H.DJIE; Hsin Hui Lin; Basuki Tjahaja Purnama; Dharma Hutauruk; Dandhy Dwi Laksono; iwamardi; ariyanto@bigpond.com; Charles Christano; S Manap
Betreff: Re: [GELORA45] Hatta Dituding sebagai Mafia Migas | tempokini.com
DARI ARCHIVE LAMA
* Ia adalah seorang Pejabat Tinggi Pemerintah dan sekaligus Pejabat Tinggi Partai Islam
* Ia adalah seorang Umat Islam yang TAAT pada Agamanya – dan terutama pada BUDAYA KORUPSINYA

PROTAGONIST YANG SAMA DARI SITUASI YANG BERBEDA TAPI SALING BERSENYAWA

PERLUKAH RAKYAT , BANGSA DAN NEGRI INI dikendalikan oleh PARA MAFIOSO SEGALA JENIS ?
DARI ARCHIVE LAMA ( Disaat gencar2nya serangan KUBU KOALISI HITAM NYA PARBOWO-HATTA yang kemudian , setelah mereka Kalah Resmi dlm PEMILU 2014 segera melakukan Manouvre Politik yang cenderung diluar Ethik POLITIK dan cenderung Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan HUKUM dan UNDANG2, dimana suatu KOMPLOT POLITIK dari SEMENTARA PEJABAT2 TINGGI PARTAI dari KOALISI PARABOWO – HATTA telah membentuk POLITICAL PLOT bersama dng Komplot Koalisi Permanentnya yang cenderung Berjiwa HITAM ( ketimbang berjiwa Merah-Putih ) dan telah menciptkan COUP CONSTITUNIONIL serta telah MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN POLITIS nya untuk menciptakan DISTABILISASI dalam KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA demi untuk KEPENTINGAN GROUP DAN KOMPLOT SEMENTARA PEJABAT2 TINGGI dari POLITIK PARTAI YANG TERGABUNG dalam KOMPLOT KOALISI PERMANENT HITAM INI YANG NOTA BENE telah pula menunjukan PELECEHAN HUKUM dan UNDANG2 tanpa mengindahkan TATA- TERTIB DAN KETATANEGRAAN Negeri ini.

2014-10-14 10:57 GMT+02:00 den suta sutawiyana@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>:
Hatta Dituding sebagai Mafia Migas
qomaruzaman99•10/06/2014 09:55 •
Mimpi Prabowo menghapus mafia minyak akan terkubur, karena mimpi ini akan berhadapan dengan cawapres Hatta Rajasa, setelah dituding sebagai mafia migas?
Ada apa dengan politik subsidi BBM? Siapa yang paling diuntungkan dengan subsidi BBM?
Sikap Jokowi-JK?
Cawapres Hatta Rajasa dituding telah menerbitkan kebijakan yang membuat rakyat miskin.
Dibawah Hatta, Indonesia sangat tergantung pada impor bahan bakar minyak. Kebijakan ini sengaja dibuat sehingga Indonesia tidak lagi mendirikan kilang minyak, sehingga ketergantungan pada impor migas berjalan terus.
Saat ini, kebijakan pro impor, didukung oleh mafia migas yang mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak.
Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/Indonesia dengan cara impor.
Saat ini, nilai impor mencapai Rp 300 triliun per tahun.
Hasil penelitian Badan Pemerhati Migas, Hatta dan M Cholid Riza disebut-sebut menguasai kegiatan impor dan ekspor migas. Matarantai bisnis minyak dan gas telah dikuasai oleh cawapres Hatta Rajasa.
Pada tingkat struktur Pertamina, komisaris dan direksi yang diangkat oleh Presiden SBY, sebagai besan Hatta yang dinilai gagal dalam menyelesesaikan persoalan-persoalan ketergantungan impor minyak dan gas selam periode 10 tahun era SBY, padahal Indonesia penghasil minyak dan gas.
Saat ini, Indonesia mampu produksi minyak 840.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM nasional 1,3 juta/bhp.
Akibatnya, quota impor meningkat terus setiap tahunnya.

Data terakhir meyebutkan, kebutuhan BBM nasional sudah mencapai 1,5 juta/bph.
Pertanyaannya? Siapa yang paling diuntungkan oleh kebijakan subsidi BBM? Rakyat miskinkah atau elit ekonom dan penguasa?
Alokasi dana subsidi BBM, pada tahun 2014 subsidi BBM dikoreksi, naik dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun.
Subsidi BBM tetap tidak bisa dinikmati oleh rakyat, public, atau masyarakat. Karena, harga BBM dijual dengan harga pasar internasional.
Nah, yang paling menikmati bisa ditebak, perusahaan jasa pengiriman minyak dan gas bumi.
Kegiatan ekspor impor BBM tentu melibatkan perusahaan kargo–forwarding.
Pengusaha yang bergerak jasa pengirimam BBM inilah yang paling diuntungkan oleh kebijakan BBM.
Dalam takaran kargo yang pernah disampaikan politisi Partai Demokrat, Jero Wacik bahwa pasokan gas untuk kebutuhan industri, pembangkit, pupuk dan transportasi akan dipasok dari :
1. LNG dari BP Tangguh, Papua mulai sejak tahun 2012, 20 kargo / tahun untuk Indonesia.
2. LNG Tangguh Train 3 (ex Sempra) akan mulai produksi tahun 2018, 40% untuk domestik.
3. Blok Mahakam : seluruh excess Kargo dari Mahakam PSC di prioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, yakni sebesar 16 kargo.
4. Dari Eni Jangkrik dan North East Jangkrik, alokasinya :
a. Tahun 2016 : 14 Kargo
b. Tahun 2017-2022 : 18 Kargo
c. Tahun 2023 : 7 Kargo
d. Tahun 2024 – 2025 : 4 Kargo
5. Dari Chevron IDD di Selat Makassar.
Kenapa terus impor?
Direktur Riset dan Badan Pemerhati Gas, Syafti Hidayat, ketergantungan impor sengaja dibuat supaya fee atau komisi bisnis ekpsor-impor dikuasai oleh mafia migas.
Mafia ini mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak.
Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/ Indonesia dengan cara impor.
Pasangan Jokowi-JK dengan mudah akan dapat menyelesaikan masalah subsidi dan impor minyak.
Dalam visi-misinya, mereka berjanji akan menghemat subsidi BBM hingga Rp60-70 triliun.
Penghapusan subsidi BBM itu akan dilakukan secara bertahap dalam empat tahun. Artinya, rata-rata subsidi dipangkas 25% per tahun.
Berbeda dengan Jokowi-JK, pasangan Prabowo-Hatta tidak bermaksud menghapus subsidi BBM. Mereka hanya akan mengurangi subsidi BBM khususnya untuk orang kaya dengan sistem pajak dan cukai.
Jelas sudah alasan Hatta tidak akan menghapus subsidi BBM yang hanya dinikmati oleh pengusaha ekspor-impor minyak di selilingnya.
Sementara, rakyat hanya menikmati beban kenaikkan harga BBM yang bisa juga sulit dikendalikan jika investasi di bidang migas ini dihentikan, atau dipersulit.
Subsidi BBM memang mengundang sikap kontroversi publik dan seringkali membuat mati langkah bagi presiden terpilih atau capres yang sedang kampanye.
Isu seputar BBM sangat sensitive terhadap kebijakan public lainnya.
Konsumsi BBM yang membengkak pasti bakal menggerogoti anggaran—pundi-pundi negara. Akibatnya, kemampuan APBN sebagai pemacu pertumbuhan kian melemah. Ada yang menghitung tahun ini saja subsidi itu bakal mencapai Rp300 triliun dari total belanja APBN 2014 sekitar Rp1.842,5 triliun.
Persoalan subsidi bukan pada persoalan menghapus atau setidaknya mengurangi subsidi, atau bahkan menghapus subsidi.
Karena, faktanya harga BBM tetap akan memberatkan rakyat. Belum soal yang ditimbulkan dari kenaikkan harga BBM, efek domino seperti kenaikkan harga-haraga barang (sembako)
Persoalan yang faktual adalah adanya permainan ekspor-impor minyak dan gas yang sengaja diabadikan untuk impor, sehingga subsidi BBM akan mengalir kepada kegiatan ekpsor-impor minyak dan gas, bukan pada kebutuhan rakyat.
Praktek mafia minyak dan gas ini sudah cukup lama terbaca. Sejak ekonom senior Rizal Ramli berteriak untuk membasmi mafia minyak.
Hampir delapan tahun lebih mafia minyak dan gas dibiarkan terus menggeroti uang APBN dengan kedok subsidi.
Namun sejauh ini kelompok Hatta sepertinya tetap saja abai, bahkan cenderung menutup-nutupi eksistensi mafia migas.
Semuanya menjadi terbukti, ketika … Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kepala SKK Migas … Rudy Rubiandini karena menerima suap dari perusahaan Migas untuk memenangkan tender.
Realitas ini hanyalah puncak gunung es. Selain Rudi masih banyak korupsi serupa yang jumlahnya jauh lebih besar dan melibatkan pejabat yang levelnya lebih tinggi.
Jika, praktek mafia migas dihapuskan negara diuntungkan sedikitnyaUS$1 milyar/tahun.
Bila KKN dan inefisiensi dihapuskan maka apa yang disebut sebagai ‘subsidi’ tidak sebesar seperti sekarang. Tapi anehnya, kendati produksi terus melorot, biaya mengeluarkan minyak dari perut bumi Indonesia dari waktu ke waktu justru naik terus. Pada 2007 saja, costrecovery Migas sudah mencapai 30% atau senilai US$10,4 miliar dari total penerimaan kotor senilai US$35 miliar.
Dengan faktaliftingminyak yang terus turun dibarengi terus naiknya costrecovery, sama artinya menggelembungkan biaya produksi minyak di Indonesia menjadi US$14,8 per barel. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain yang hanya US$6 per barel.
Dilema Prabowo-Hatta
Pada konteks ini, pasangan Prabowo-Hatta secara retoris menyatakan berani keluar dari kotak bernama kemelut subsidi. Mereka melihat ada jalan keluar lain yang bisa diambil tanpa harus mengerek harga BBM di pasar dalam negeri, dengan memberantas mafia Migas.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengakui adanya mafia minyak dalam pemerintahan. Maka jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI 2014-2019, mafia minyak akan diberantas. Hashim juga punya cita-cita senada dengan Rizal Ramli.
Bedanya, adik kandung Prabowo itu terkesan sedikit lebh soft. Pemberantasan mafia Migas versi Hashim dilakukan dengan menguatkan peran dan fungsi BUMN.
Bagi Hasyim blok-blok Migas yang sudah mati, akan ditawarkan ke Pertamina. Tidak ada alasan lagi Pertamina yang milik rakyat dikuasai asing.
Tinggal kini, bagaimana merealisasikan perpaduan obsesi Rizal dan Hashim/Prabowo itu. Pasalnya, rakyat sudah teramat lama dipaksa membayar minyak dari perut buminya sendiri dengan harga standar internasional di New York Marcantile Exchange atau Singapura.
Alasannya, minyak di dalam negeri harus dijual sesuai harga keekonomian. Dengan begitu, investor jadi tertarik dan APBN tidak kedodoran.Padahal, semua paham betul, sebagian besar rakyat kita masih miskin.
Pemerintah kita memang aneh bin ajaib. Giliran jualan minyak kepada rakyat, patokannya harga internasional. Tapi saat disodorkan nasib sebagian besar rakyat yang masih terpuruk, kok banyak saja alasan dan dalihnya. Ujung-ujungnya, subsidi dipangkas. Harga pun dikatrol naik. Ampuuun, deh
Produksi minyak Indonesia saat ini masih di bawah 840.000 barel per hari. Untuk meningkatkannya dibutuhkan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, sektor migas di Indonesia masih membutuhkan investor asing karena kemampuan domestik saja belum memadai
Salah satu cara agar investor makin banyak yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia adalah dengan upaya promosi. Hal ini yang menjadi latar belakang IPA menyelenggarakan pameran berskala besar.
Potensi minyak komersial masih mencapai 45,5 miliar barel. Berdasarkan data. IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), cadangan minyak Indonesia yang digali baru mencapai 16%, masih banyak potensi lainnya terutama di laut dalam.
Subsidi beban rakyat, kue mafia.Dampak subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya mencapai ratusan triliunan rupiah, sementara anggaran untuk infrastruktur di Indonesia cukup kecil. Di dunia, nilai subsidi BBM mencapai US$ 277 miliar atau sekitar Rp 2.770 triliun.
Menurut data International Energy Agency (IEA) tahun 2012 yang dilansir dari BBC, Selasa (6/4/2014), nilai subsidi BBM ini memiliki porsi 80% dari total subsidi energi di dunia, yang angkanya mencapai US$ 544 miliar atau sekitar Rp 5.440 triliun pada 2012 lalu.
Berikut besaran porsi subsidi energi yang ada di dunia pada 2012:
• Bensin US$ 277 miliar
• Listrik US$ 135 miliar
• Gas US$ 124 miliar
• Batubara US$ 7 miliar
Dalam laporannya, IEA membuat peringkat 10 negara dengan subsidi BBM terbesar di dunia di 2012, yaitu:
• Arab Saudi
• Iran
• India
• Indonesia
• Vanezuela
• Mesir
• Irak
Dari data tersebut terlihat, kebanyakan negara yang memberi subsidi BBM adalah negara-negara yang berada dalam status negara berkembang.
Untuk negara-negara Timur Tengah dan di Afrika utara, subsidi BBM setara dengan 20% lebih dari belanja pemerintahnya.
Menurut hasil tulisan BBC ini, subsidi di negara berkembang memang seringkali tidak tepat sasaran. Secara umum, hanya sedikit orang miskin yang menggunakan bensin subsidi.
Jadi subsidi BBM tidak efisien dalam membantu masyarakat miskin. Bahkan studi International Monetary Fund (IMF) mengatakan 20% orang kaya menikmati keuntungan subsidi 6 kali lipat lebih besar dari 20% orang miskin.Sebenarnya pada 2009 lalu, negara-negara anggota G20 telah berkomitmen bahwa subsidi BBM tidak efisien dan mendorong pemborosan konsumsi, namun sampai sekarang progres pelaksanaan kebijakan ini sangat lambat.
Dengan fakta-fakta yang terkait di sini, program Jokowi untuk menghapus subsidi BBM, adalah kebijakan rasional, efisiensi dan efektif . sehingga subsidi BBM tidak dapat dialokasikan kepada kebutuahn rakyat, buakn segelintir orang.***
On Monday, October 13, 2014 6:40 PM, den suta <sutawiyana@yahoo.com> wrote:http://www.tempokini.com/2014/06/hatta-dituding-sebagai-mafia-migas/

BAKU TEMBAK ANTARA TNI DAN POLISI

Anggota TNI Serang Pos Polisi 13 Oktober 2014

Kericuhan akibat kesalahpahaman.

http://sinarharapan.co/news/read/141013073/anggota-tni-serang-pos-polisi-div-div-div-div-div-div-

JAYAPURA – Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 756/Winame Sili (WMS) menyerang Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Senin sekitar pukul 15.30 WIT. Penyerangan akibat kesalahpahaman.

Insiden tersebut berawal dari kegiatan “sweeping” yang dilakukan anggota polsek terhadap setiap pengendara yang melewati ruas jalan yang menghubungkan kota Wamena dengan Tiom, ibukota Kab.Lanny Jaya.

Saat sweeping dilaksanakan, anggota TNI tidak terima kalau ikut diperiksa sehingga melaporkan ke rekan-rekannya dan kemudian mereka menembaki polsek.

Informasi yang dihimpun Antara, menyebutkan bahwa prajurit TNI menyerang Polsek Pirime, dengan cara menembaki markas kepolisian itu.

Yonif 756/WMS merupakan pasukan yang berada di bawah komando Brigade Infantri 20/Ima Jayakeramo, Kodam XVII/Cenderawasih, yang bermarkas di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Akibatnya terjadi aksi baku tembak antara kedua kesatuan namun tidak ada korban jiwa.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Arh Rikas Hidayatullah membenarkan adanya insiden tersebut, namun sudah ditempuh upaya perdamaian.

“Insiden itu akibat kesalahpahaman dan kapolres bersama dandim sudah mendamaikan keduanya,” kata Rikas.

Ia pun memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden penyerangan yang berujung kontak tembak antara tentara dan polisi itu. []

KOLONIALISME DI SEKTOR TAMBANG

Kolonialisme Di Sektor Pertambangan
Jumat, 30 September 2011 | Editorial Berdikari Online

Pada saat revolusi Agustus masih berkobar, rakyat Indonesia berhasil
merebut sejumlah perusahaan milik Belanda, termasuk perusahaan
pertambangan. Di ladang-ladang minyak, muncul perusahaan yang
diorganisasikan oleh pejuang republik, yang sering menyebut dirinya
“laskar minyak”.

Itulah cikal-bakal berdirinya Perusahaan Minyak Indonesia (Permiri) di
Sumatera Selatan, Perusahaan Minyak Negara Republik Indonesia (PMNRI) di
Sumatera Utara, dan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) di Jawa
Tengah.

Itu hanya secuil kisah tentang bagaimana kehendak revolusi agustus, juga
semangat seluruh rakyat Indonesia, berusaha mengakhiri praktek
kolonialisme di lapangan ekonomi. Meskipun semangat itu menemui banyak
kendala, bahkan perusahaan yang sudah direbut berakhir macet, tetapi ada
hal yang tak dapat dibantah: rakyat tak menghendaki kolonialisme
merampok kekayaan alam kita.

Tetapi semangat itu benar-benar berhenti pada tahun 1967. Saat itu,
Soeharto, setelah membuat perjanjian khusus dengan para kolonialis di
Jenewa, segera membuka pintu bagi modal asing di berbagai sektor ekonomi
di dalam negeri. Salah satunya kehadiran PT. Freeport di Papua.

PT. Freeport melakukan penambangan di dua kawasan, yaitu tambang
Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988).
Konon, sejak tahun 1968 hingga sekarang pertambangan itu telah
mengasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Kalau
diuangkan dalam bentuk rupiah: taruhlah harga emas Rp300.000/gram, maka
724.700.000.000.000 gram x Rp300.000= Rp 217.410.000.000.000.000.000
atau Rp217.410 biliun.

Apakah Indonesia mendapat untung? Tidak. Menurut Surjono H. Sutjahjo,
dari Fakultas Pertanian IPB, prosentase bagi hasil antara pihak
Indonesia dan pihak PT. Freeport sangat tidak adil: Indonesia mendapat
1% dan Freeport mendapatkan 99%.

Rejeki nomplok Freeport belum berakhir di situ. Ketika emas dan tembaga
di kawasan itu mulai menipis, tetapi di bawahnya, tepatnya di kedalaman
400 meter, ditemukan kandungan uranium. Uranium punya harga seratus kali
lebih mahal dari emas.

Nasib buntung juga dirasakan Indonesia saat sejumlah ladang minyak
dikuasai oleh perusahaan Shell (Belanda). Pada tahun 2005, misalnya,
pendapatan Shell di Indonesia mencapai US$ 178 miliar (Rp 1.600
triliun), sementara Pertamina hanya mendapat untung sebesar Rp 322
triliun. Keuntungan Shell itu bahkan melebihi anggaran APBN Indonesia
pada saat itu yang berjumlah Rp 463,3 triliun (kalau tidak salah).

Tetapi bukan cuma penerimaan negara yang cekak. Terdapat puluhan
perusahaan-perusahaan asing yang menunggak pajak, dan itu dilakukan
selama lima kali pergantian Menteri Keuangan.

Perlu kami tambahkan pula, pekerja Indonesia di perusahaan-perusahaan
asing terkadang tidak mendapat perlakuan yang wajar. Mereka sering
mendapat perlakuan diskriminatif, sehingga upah atau kesejahteraan
mereka lebih murah ketimbang pekerja asing.

Ada benarnya apa yang pernah dikatakan Bung Karno 81 tahun silam,
tepatnya ketika menyampaikan pidato pembelaan di hadapan pengadilan
kolonial, bahwa kolonialisme dan imperialisme hanya butuh empat hal:
bahan baku, pasar untuk barang-barang mereka, tempat penanaman modal,
dan tenaga kerja murah.

Tetapi, pada tanggal 1 Juni 2011 lalu, saat peringatan lahirnya
Pancasila, Presiden SBY sudah mengeluarkan janji mahal: renegosiasi
semua kontrak pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia.

Kita belum tahu seperti apa janji itu dijalankan. Kita juga belum tahu
apakah pemerintah sudah membentuk panitia atau tim kerja khusus untuk
urusan itu. Bahkan, kita tidak pernah dengar seperti apa kemajuan
rencana itu, dan perusahaan mana saja yang setuju dan tidak setuju
dengan renegosiasi.

Akan tetapi, dalam keyakinan kami, sepanjang proses renegosiasi ini
tidak melibatkan partisipasi rakyat, maka isu renegosiasi hanya akan
menjadi “pintu baru” untuk kongkalikong antara pemerintah
Indonesia dan perusahaan asing. Sebab kami tahu betul watak dan mental
pemerintah Indonesia yang sangat inlander itu.

Padahal, semua itu tidak perlu terjadi jikalau saja pemerintah setia dan
mau menjalankan konstitusi dengan benar, khususnya pasal 33 UUD 1945.

http://berdikarionline.com/editorial/20110930/kolonialisme-di-sektor-per\

tambangan.html
Cuma Nikmati Royalti Emas Freeport 1%, Pemerintah Harus ‘Keras’

http://finance.detik.com/read/2011/09/28/115326/1732129/4/cuma-nikmati-royalti-emas-freeport-1-pemerintah-harus-keras?f9911013

Rabu, 28/09/2011 11:56 WIB
Wahyu Daniel – detikFinance

Jakarta – Sejak mulai menambang tembaga dan emas di Papua pada 1967, PT Freeport Indonesia hanya memberikan bagian royalti sebesar 1% kepada pemerintah Indonesia. Sekarang saatnya pemerintah tegas untuk meminta bagian yang lebih besar.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, sudah terlalu lama Indonesia mendapatkan royalti yang kurang adil. Waktunya pemerintah berani maju untuk melakukan renegosiasi.

“Kita terus memantau soal renegosiasi kontrak tambang termasuk Freeport dengan Dirjen Minerba (Kementerian ESDM). Mengenai royalti ini memang harus disesuaikan karena terlalu lama kita dapat royalti yang kurang adil,” tegas Dito kepada detikFinance, Rabu (28/9/2011).

Selain masalah royalti yang kelewatan kecil ini, Dito mengatakan pemerintah juga bakal meminta adanya aturan divestasi saham untuk Freeport seperti yang telah dilakukan oleh Newmont saat ini.

“Tapi negosiasi itu sedang berjalan. Kita minta pemerintah berusaha ekstra keras. Karena Freeport ini kan kepentingannya pemerintah dan rakyat,” katanya.

Dito mengatakan sampai saat ini dalam kontrak karya pemerintah Indonesia dan Freeport sejak perpanjangan di 1991, nilai royalti yang didapat pemerintah cuma 1%. “Dulu kan dia belum ada emasnya jadi biasa kalau pemerintah meminta renegosiasi. Kita minta 3,75%,” tegasnya.

Mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM, Simon Sembiring mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Dirjen Minerba ESDM Thamrin Sihite, renegosiasi saat ini masih terus dilakukan meski alot.

General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait sebelumnya mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga merasa kontrak karya yang sudah ada tidak perlu diutak-atik lagi.

“Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak dan menghasilkan kontribusi cukup besar bagi pemerintah, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia,” tutur Ramdani.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan, sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Ada beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan yaitu mulai dari pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, perpanjangan/perluasan kontrak, aturan divestasi saham, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Simon menegaskan, renegosiasi kontrak karya yang akan dilakukan pemerintah sudah semestinya dilakukan. Freeport tidak bisa mengelak karena kini sudah ada Undang-Undang No.4 tahun 2003 tentang pertambangan yang baru, sehingga kontrak karya pun harus disesuaikan.

Seperti diketahui, kontrak karya Freeport ditandatangani pada tahun 1967 untuk masa 30 tahun terakhir. Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Dan pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada tahun 2041.

Dalam laporan keuangannya di 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pound. Kemudian Freeport juga menjual 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata di 2010 US$ 1.271 per ounce. Di 2011, Freeport menargetkan penjualan 1 miliar pounds tembaga dan 1,3 juta ounces emas.

Asing di Balik Penambangan Tumpang Pitu

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/asing-di-balik-penambangan-tumpang-pitu/

29.09.2011 12:07
Penulis : Lili Sunardi

BANYUWANGI – Bercokolnya PT Indo Multi Niaga (IMN) secara tiba-tiba di kawasan Gunung Pitu untuk melakukan penambangan emas membuat perseteruan berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.
Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi secara tiba-tiba mengeluarkan izin pengelolaan kawasan hutan lindung untuk melakukan penambangan.
Rekomendasi Bupati Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur jugalah yang disebut-sebut menjadi dasar dikeluarkannya izin pengelolaan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban.
Anehnya, masyarakat setempat tidak pernah diberi tahu perihal keberadaan PT IMN oleh pihak terkait hingga saat ini.
“Kami tidak pernah diberi tahu jika akan ada PT IMN untuk mengelola hutan lindung. Kalau tahu, pasti kami tolak,” kata anggota Forum Masyarakat Peduli Banyuwangi (FMPB), Hadi Tri kepada SH, Rabu (28/9).
Kemunculan secara tiba-tiba PT IMN di Tumpang Pitu memunculkan tanda tanya besar bagi sejumlah aktivis pemerhati lingkungan.
Perusahaan yang tergolong baru tersebut mendapatkan pengalihan kuasa pertambangan dari PT Indo Multi Cipta (IMC) yang telah menyisihkan PT Hakman Platino Metallindo (HPM).
PT HPM yang sebetulnya telah melakukan eksplorasi di daerah tersebut atas izin Bupati dan Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan saat itu, harus menghentikan segala macam kegiatannya setelah Bupati Banyuwangi periode lalu, Ratna Ani Lestari, mengeluarkan surat nomor 545/611/429.022/2006.
Salah satu pemilik saham PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) Yusuf Merukh sempat disebut-sebut berada di balik IMN dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di selatan Banyuwangi tersebut.
Nama Yusuf disebut-sebut karena PT Banyuwangi Mineral (BM) yang dimilikinya kalah bersaing untuk mendapatkan kontrak karya di wilayah Banyuwangi dengan PT HPM yang menggunakan jasa eksplorasi perusahaan Australia, Golden Valley Mines NL.
Kini, perusahaan Australia, Indo Aust Mining dan Intrepid Mines Limited (Intrepid) santer disebut sebagai pihak yang mengontrol segala sesuatu yang dilakukan PT IMN di Tumpang Pitu.
Berdasarkan dokumen yang diterima SH, Intrepid memiliki sejumlah kajian mengenai potensi tambang di Tumpang Pitu. Bahkan, CEO Intrepid, Brad Gordon, memiliki sebuah presentasi yang berisi mengenai potensi dan pengelolaan tambang emas di Tumpang Pitu.
Dalam presentasi Brad Gordon pada Mei 2011 tersebut, dipaparkan secara rinci terkait modal yang diperlukan dan hasil yang didapatkannya dalam beberapa tahun ke depan.
Bahkan, dokumen tersebut dilengkapi dengan citra satelit yang menunjukkan kawasan Tumpang Pitu sebagai daerah yang mengandung emas.
Koordinator FMPB Yos Suprapto mengatakan, keberadaan perusahaan Australia tersebut sebagai rangkaian dari kerja sama penanggulangan terorisme yang dilakukan Polri dengan Kepolisian Australia.
“Polri kita dengan Densus 88-nya diperkuat, mereka (Australia) menginginkan timbal balik pengelolaan tambang itu,” ujarnya.
Aset tambang tersebut menurut Yos dijadikan aset bagi kepolisian dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme.
Bahkan, Yos berani menyebutkan 80 persen keuntungan penambangan di Tumpang Pitu akan dibawa ke Australia, sedangkan 20 persennya dinikmati pihak kepolisian.
“Keterlibatan kepolisian bisa ditelusuri jika melihat Direktur Utama PT IMN yang adalah anak mantan Kapolda Aceh yang diangkat menjadi Direktur PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) saat Kapolri dijabat Dai Bachtiar,” katanya.
Dijaga Ketat
Tumpang Pitu memang kerap dijaga pihak kepolisian, khususnya satuan Brimob. Untuk masuk ke wilayah perkantoran PT IMN di Pantai Pulau Merah pun, harus melalui posko Brimob yang secara khusus dibangun.
Supervisor Community Relation PT IMN, Musmin Nuryandi mengatakan, penjagaan dari Brimob tersebut merupakan kebijakan aparat keamanan.
“Yang menentukan masih perlu atau tidak itu (Brimob) di sini adalah pihak kepolisian. Karena itu memang ranah pihak penjaga keamanan,” ujarnya.
Terkait keberadaan perusahaan asing di balik PT IMN, Musmin enggan berkomentar banyak karena menganggap hal tersebut bukanlah kewenangannya.
Dia hanya menegaskan IMN merupakan perusahaan nasional yang 85 persen tenaga kerja di kawasan penambangan Tumpang Pitu merupakan masyarakat lokal.
“Yang saya tahu IMN ini perusahaan nasional. Bukan kompetensi saya untuk memberikan informasi terkait itu. Dari 400 pekerja kami di sini, itu di luar pemborong dan kontraktor lho, 85 persennya merupakan warga lokal,” tuturnya.
Chavez Kecam ‘Perang Kolonialis Baru’ di PBB

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/chavez-kecam-perang-kolonialis-baru-di-pbb/

28.09.2011 09:08
NEW YORK – Presiden Venezuela Hugo Chavez tidak hadir di Majelis Umum PBB, tetapi membuat kehadirannya terasa melalui peringatan surat pedas, Selasa (27/9) yang menyatakan bahwa “siklus baru perang kolonial” kini dimulai dengan konflik di Libya.
Chavez – yang pada tahun 2006 dalam pidatonya di PBB terkenal karena menyebut presiden AS George W. Bush sebagai “setan” – adalah salah satu dari beberapa pendukung terkemuka pemimpin Libya Muamar Khadafi yang digulingkan.
Pemimpin Venezuela itu baru saja sembuh setelah operasi menghilangkan tumor kanker pada Juni, dan tidak bisa menghadiri acara sidang Majelis Umum PBB.
Sejak 11 September, serangan teror 2001 di Amerika Serikat, “perang baru dan dan perang imperialis yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai, perang permanen, selama-lamanya,” kata surat itu, yang dibaca oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Nicolas Maduro.
“Saat ini, ada ancaman yang sangat serius terhadap perdamaian global: yakni siklus baru perang kolonial, yang dimulai di Libya, dengan tujuan jahat untuk menyegarkan kembali sistem kapitalis global,” kata Chavez.
“Mengapa Amerika Serikat satu-satunya negara yang menyebarkan pangkalan militer di planet ini? … Mengapa pihaknya mengobarkan begitu banyak perang, melanggar kedaulatan negara lain yang memiliki hak yang sama dari nasib mereka sendiri … mengapa PBB tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kelakuan Washington?” Tujuan Amerika Serikat “adalah untuk mengkonfigurasi ulang dunia sehingga didasarkan pada hegemoni militer Yankee,”kata Maduro, membacakan surat Chavez.
Tujuan intervensi militer NATO di Libya adalah “kembali menjajah Libya dalam rangka mengambil alih kekayaannya,” kata surat itu.
Chavez sebelumnya mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Chavez, 57 tahun, menderita tumor yang kemudian menjalani operasi pada 20 Juni di Havana. Namun para pejabat hanya memberikan sedikit informasi tentang jenis kanker yang diderita presiden Venezuela itu. (Ant/AFP)

EKONOMI JAWA

Ekonomi Jawa

Pertumbuhan Ekonomi RI ‘Dikuasai’ Jawa, Papua Hanya Tumbuh Sedikit
Ramdhania El Hida –
Detik Finance, Senin, 05/11/2012 14:25 WIB

Jakarta – Pada kuartal III-2012, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,17%. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih didominasi oleh Pulau Jawa.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, sekitar Pulau Jawa menyumbang 57,52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2012 ini.

“Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2012 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,52 persen,” ujar Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Jumlah tersebut, lanjut Suryamin, kontribusi Pulau Jawa ini menurun jika dibandingkan kuartal II-2012 yang sebesar 57,62%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera 23,83% yang naik dibandingkan kuartal II-2012 sebesar 23,57%.

Pulau Kalimantan memberikan kontribuasinya pada PDB kuartal III-2012 ini 9,26% atau turun sedikit dibandingkan kuartal II-2012 yang sebesar 9,49%. Sementara itu kontribusi Pulau Sulawesi naik dari 4,72% menjadi 4,75% di kuartal III tahun ini.

“Dan sisanya 4,64 persen di pulau-pulau lainnya. Jadi pertumbuhan di Papua ini hanya tumbuh sedikit dibandingkan kuartal II tahun ini sebesar 4,6 persen,” tegas Suryamin.

EKONOMI HIJAU DAN KETIDAKADILAN

Ekonomi Hijau dan Ketidakadilan
Dalam Pengelolaan Tambang Emas di Gunung Botak

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=39786

RABU, 10 Oktober 2012 |

Sejak beroperasinya tambang emas di Gunung Botak, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, hingga saat ini uang yang beredar untuk pembelian emas mencapai Rp. 365 triliun lebih. Uang triliunan ini dikhabarkan dinikmati oleh para penambang dari luar maupun dari masyarakat local.

Bukan hanya itu, masyarakat Buru yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang mendadak kaya raya.Demikian diungkapkan Ketua DPN Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (ASPERI) Andi Ridwan Adam (Radar Ambon,8/10/2012). Pernyataan ini perlu dicek kembali kebenarannya, darimana sesungguhnya perhitungan ini diperoleh? Namun Jika pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan, maka ada beberapa hal yang perlu dikomentari.

Pertama, Kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan bukan hanya diukur dengan meningkatnya pendapatan mereka, namun lebih jauh dari itu, diperlukan lingkungan yang baik , relasi social masyarakat yang baik dan pendapatan yang berkelanjutan. Selama ini kegiatan penambangan di Gunung Botak diketahui telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, persoalan kesehatan, persoalan social dan lainnya. Apalah artinya uang yang banyak, jika kemudian relasi social masyarakat terganggu dan masyarakat kemudian sakit-sakitan sebagai dampak pencemaran Mercury (air raksa) akibat ekploitasi emas di Gunung Botak.

Jangan kemudian masyarakat dininabobokan dengan banyaknya jumlah uang yang mereka terima saat ini, namun ke depan mereka akan menghadapi ancaman bencana akibat lingkungan yang rusak dan tidak berlanjutnya pendapatan mereka akibat ditutupnya kegiatan pertambangan. Harus diingat bahwa emas merupakan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, jika dieksploitasi emas akan habis seiring dengan berjalannya waktu.

Kedua, Penambangan emas di Gunung Botak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penambang pendatang dibandingkan dengan penambang dari masyarakat adat/local. Masyarakat adat/local tidak berdaya untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, bersaing dengan penambang pendatang.

Mereka tidak berdaya dari segi modal, teknologi, informasi, managemen dan lainnya yang menyebabkan mereka tersisih. Sayang sekali Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia tidak menyertakan data, seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat adat/local dari kegiatan pertambangan tersebut dibandingkan pendapatan penambang pendatang. Masyarakat adat/lokal kedepan akan menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang luar biasa dan dampak dari ekploitasi sumberdaya alam emas tersebut.

Sebaliknya, kelompok masyarakat lainnya yang memperoleh manfaat besar dari eksploitasi sumberdaya emas menikmati hasilnya tampa sedikitpun membayar sebagai dana konpensasi untuk pemulihan, pelestarian dan perawatan lingkungan yang telah dirusaknya. Penambangan emas di Gunung Botak juga melanggar prinsip keadilan antar generasi. Pengelolaan tambang emas yang baik semestinya memberikan akses dan peluang yang sama bagi generasi mendatang untuk tetap dapat menikmati kekayaan sumber daya emas di pulau Buru dan menikmati lingkungan yang baik pula. Namun dengan cara eksploitasi sumberdaya emas seperti saat ini, saya menyangsikan hak-hak generasi mendatang di pulau Buru dapat terpenuhi.

Kehidupan masyarakat adat di pulau Buru sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alam disekitarnya. Alam di Buru tidak hanya memberi mereka sumber kehidupan secara ekonomi, namun juga menentukan cara berpikir dan bertindaknya. Oleh karenanya penilaian beberapa pihak yang hanya mempertimbangkan manfaat aspek ekonomi sesaat dalam kegiatan penambangan di pulau Buru dapat mereduksi berbagai persoalan –persoalan lainnya yang sekarang muncul seperti pencemaran lingkungan, konflik social, pelanggaran HAM,dan sex bebas.

Selanjutnya akibat rusak dan hilangnya ekosistem alam di sekitar tempat tinggal masyarakat adat/local akan secara langsung menyebabkan rusak dan hilangnya budaya masyarakat adat yang sangat menghomati alam. Ketiga, masyarakat adat/local selalu memegang prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Mereka hidup seadanya, sebagaimana alam itu. Mereka memanfaatkan alam sejauh yang dibutuhkan, mereka tidak rakus dan tidak menimbun untuk memperkaya diri.

Ekonomi Hijau
Kegiatan pertambangan di Gunung Botak telah menimbulkan berbagai dampak. Gunung Botak yang kaya dengan emas dianggap tampa pemilik,merupakan milik bersama (“the commons”) yang harus dieksplotasi secara rakus. Garret Hardin menyebutkan bahwa kegiatan penambangan merupakan salah satu contoh “the tragedy of the commons” (tragedy milik bersama). Tragedi milik bersama terjadi ketika setiap orang merasa bahwa karena tidak ada yang menjadi pemilik dari “the commons” maka masing-masing mengeruk milik bersama itu sebanyak-banyaknya secara eksploitatif tampa ada tanggung jawab sama sekali untuk menjaga dan melestarikannya.

Praktek seperti inilah yang sedang berlangsung di Gunung Botak, pulau Buru. Ekonomi hijau yang menjadi arus utama pengembangan ekonomi dunia mestinya dapat dipraktekkan Pemda Buru dalam mengelola sumberdaya emas di Gunung Botak, pulau Buru. Dengan mempraktekkan ekonomi hijau, ekstraksi bahan baku pertambangan akan lebih rasional dan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengendalian pencemaran, preservasi dan reklamasi area pertambangan. Praktek ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan di Gunung Botak juga dapat menjamin rasa keadilan antar generasi karena pengelolaannya tidak rakus dan karenanya praktek ekonomi hijau dapat menjamin pendapatan masyarakat Buru yang berkelanjutan.

Beberapa contoh praktek ekonomi hijau yang telah berhasil dalam pengelolaan pertambangan seperti “Environment Performance Bond” dan “User Charge” (Resitribusi pengguna) ditawarkan untuk dilaksanakan di pulau Buru dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas. “Environment Performance Bond” merupakan instrument ekonomi dimana setiap kegiatan pertambangan diwajibkan untuk menyerahkan “dana kinerja lingkungan” sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan akan melaksanakan reklamasi terhadap galian tambang atau “user charge” yang merupakan instrument ekonomi yang sudah lama dikenal, sederhana dan sangat efektif untuk pemanfaatan sumber daya alam. Akhirnya mengikutsertakan ongkos social yang riil pada eksploitasi sumberdaya alam emas di Gunung Botak merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Semoga ! []

INTELEK ACEH DI MATA KOMBATAN

Intelek Aceh di Mata Kombatan
Oleh Redaksi pada October 06, 2014
http://atjehpress.com/2014/10/intelek-aceh-di-mata-kombatan/

Para pejuang [kombatan-red] yang berusaha memperjuangkan misi perjuangan baik di masa perang maupun di masa damai sering di kambing hitamkan oleh segelintir tokoh yang menganggap diri mereka intelek namun intelektual mereka tanpa sengaja sudah melupakan kepentingan bangsanya sendiri dan membuka lebar jalan buat kepentingan kolonialisme yang terselubung demokrasi di Aceh.
Mengapa SAPAS berani berasumsi se sedemikian ……?
Coba anda pelajari filsafat penjajahan modern yang dirangkum dalam beberapa metode demokrasi global, khususnya Inggris, jika ditilik dari kesuksesan merekan, praktek penjajah Inggris di seantero dunia mereka tidak tanggung-tanggung dalam hal menjaga kepentingannya di negara jajahan mereka. Dengan kebijakan menyekolahkan rakyat jajahannya agar dapat menjaga kepentingan bangsa penjajah (Inggris) dari bahaya kesadaran anak bangsa yang dijajah untuk menjaga kepentingan bangsanya sendiri.
Kesimpulan yang kita bahas saat ini, mereka yang menamakan diri intelek-intelek Aceh (khususnya lulusan sarjana Indonesia) apakah mereka sadar, ilmu yang mereka dapat sudah di sesuaikan sedemikian rupa dengan cara berpikir serta praktek-praktek yang di sterilkan dengan arus politik dan cara berpikir untuk menjaga kepentingan negara yang terselubung demokrasi lalu di sesuaikan dengan payung hukum Negara (Indonesia-red) dan Hukum Internasional.
Singkat kata ilmu dan idealis mereka harus dilingkaran kepentingan negara kolonialisme di mana mereka menuntut dengan tujuan agar mereka tidak berani berpikir dengan kepentingan bangsanya sendiri.
Pertanyaannya,,,,,?
Apakah mereka sadar atau tidak, bahwa mereka sudah diarahkan sesuai kepentingan dan keinginan kolonialis itu sendiri (integritas) dalam meyimpulkan segala sesuatu baik itu tindakan ataupun pernyataan yang mereka buat, menyangkut berbagai hal yang berhubungan degan metode bangsanya sendiri yang sedang berjuang melawan ketidak adilan yang terselubung dibawah demokrasi yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia.Berangkat dari landasan pendidikan yang berbasis kepentingan negara (kolonialisme) apakah mereka berani berasumsi demi kepentingan bangsanya, walau hal itu bertentangan dengan ilmu yang di ajarkan oleh kolonialis yang mendidiknya.
Jawabannya…!
Hanya ada pada mereka sendiri, itupun bila mereka mau mengkaji ulang apa yang telah mereka pelajari dan terapkan selama ini. Yang pasti mereka hanya pandai mengkritik tanpa ada yang bisa mereka buat sesuatu dan kenyataannya mereka selalu mengedepankan alasan kepentingan negara dan masyarakat tanpa memperhitungkan untung rugi pada kepentingan bangsanya sendiri (apa benar ……..? mereka tergolong intelek bangsa ini?). Wallahua’lam bissawaf.
Penulis : Musi (Ketua DPD – SAPAS Aceh)
HP. 0852 6080 5112
__._,_.___

INDONESIA DIKENDALIKAN ELITE PARPOL

Indonesia Dikendalikan Elite Parpol
• Penulis : Rahmat Fiansyah
• Rabu, 30 Oktober 2013 | 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat telah mengendalikan Indonesia. Sementara itu, ia menilai para anggota DPR yang bertarung di Senayan hanyalah pion-pion.

“Yang menentukan hitam putihnya republik ini, ya sembilan orang itu (para ketua umum partai di DPR),” kata Irman dalam diskusi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Ia menyatakan, kebobrokan negara ini disebabkan ketidakmampuan partai politik menjalankan fungsinya. Partai politik telah menggerogoti sistem presidensial. Dengan kata lain, parpol tak mampu melakukan perubahan karena mereka sendiri bagian dari masalah.

Ia juga mengkritik partai politik yang mengabaikan tujuan bernegara. Parpol hanya fokus pada pesta lima tahunan. Tujuan bernegara, katanya, adalah bagaimana mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraannya dari hari ke hari. Jika partai politik hanya memikirkan penggantian nakhoda setiap lima tahun sekali, ia pesimistis Indonesia akan berubah dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun lagi.

Dalam kesempatan yang sama, rohaniawan Romo Benny Susetyo mengkritik partai politik yang diisi oleh para petualang yang tak bervisi. Mengutip pada filsuf asal Yunani, Aristoteles, Benny mengatakan, negara seharusnya diisi para filsuf yang memiliki gagasan, bukan pedagang atau prajurit.

“Karena itulah, sekarang politik dipenuhi aktivitas bisnis dan transaksional, bukan pertarungan ide dan gagasan,” katanya.

Ia juga menyoroti buruknya proses rekrutmen politik sebagai sumber masalah. Hal ini menyebabkan partai politik dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal, bukan kader-kader yang memiliki pengalaman berorganisasi.

“Partai politik juga jangan hanya digunakan sebagai alat merebut kekuasaan, tapi juga untuk melayani kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Editor : Hindra Liauw

PERNYATAAN RACHMAWATI TAK BISA TUNDA PELANTIKAN JOKOWI

Pernyataan Rachmawati Tak Bisa Tunda Pelantikan Jokowi
Komentar Marco Polo comoprima45@gmail.com [GELORA45] , in: [temu_eropa] temu_eropa@yahoogroups.com, 2014-10-11 20:41 GMT+02:00

Dengan kata laIn STATEMENT POLITIK seorang POLITIK > sama sekali ” BUKAN VERDICT HUKUM “
Lebih2 lagi jika Pernyataan Politik yang demikian dinyatakan dalam bentuk OPINI SESEORANG atas suatu Proces atau Kosaus Politik yang nota bene seharusnya didiskusikan dan diolah serta diperdebatkan terutama didalam Forum POLITIK dan Tidak disulap menjadi GUGATAN HUKUM yang dialamtkan ke KEJAKSAAN AGUNG!

Rachmawati kembali salah Alamat …nampaknya sudah Total kehilangan Orientasi …… terutama Orientasi Politik dan Orientasi Hukum …….. dan semuanya bisa terjadi akibat Kedudukannya yang semakin pudar sebgai Politician PELOPOR ……. dan ” PENASEHAT PREISDEN SBY “…… yang sudah berganti fungsina menjadi PELoTICIAN ” PELAPOR ” kali ini untuk Prabowo (Gerindra 0 dan PD ………hahahhaaa
Pernyataan Rachmawati Tak Bisa Tunda Pelantikan Jokowi

http://www.gatra.com/hukum-1/76408-pernyataan-rachmawati-tak-bisa-tunda-pelantikan-jokowi.html

Saturday, 11 October 2014 08:33
Jakarta, GATRAnews – Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa Rachmwati Soekarnoputri tak bisa meminta menunda penundaan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan dugaan terlibat dalam kasus korupsi TransJakarta, tanpa didasari fakta. “Siapa pun bisa ber-statement. Tapi fakta hukumnya, kita harus terkaitan dengan fakta. Tidak bisa dengan statement,” kata Basrief di Jakarta, Jumat (10/10).
Orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu menegaskan, hingga saat ini, proses penyidikan belum menemukan ada bukti dan fakta yang mengarah keterlibatan Jokowi dalam proyek pengadaan moda transportasi angkutan massal di Jakarta tersebut.

“Selama ini belum ada ke arah sana. Kenapa kita harus terburu-buru ke sana? Kalau memanggil seseorang, nggak usah Jokowi, tentunya berdasarkan hasil pada pemeriksaan awal,” tegas Basrief.

Jika penyidik telah menemukan bukti adanya indikasi dugaan keterlibatan seseorang, ujar Basrief, maka penyidik tentunya akan memanggil pihak tersebut. “Ketikan tim penyidik mengatakan berkaitan dengan seseorang, barulah dilakukan pemanggilan,” tandasnya.

Sebelumnya, Rachmawati mengeluarkan pernyataan agar MPR menunda pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI, dengan alasan, Jokowi diduga terlibat sejumlah kasus hukum. Penegak hukum, ujar adik kandung Ketua Umum DPP PDIP Megawati itu, harus mengklarifikasi dugaan tersebut, termasuk dalam pengadaan Bus TransJakarta.

Rachma juga menduga Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus tersebut.

Penyidikan kasus korupsi Bus TransJakarta tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,5 trilyun masih terus bergulir. Dalam kasus ini, penyidik telah tetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka tersebut, di antaranya Udar Pristono (mantan Kadishub DKI Jakarta), Drajat Adyaksa, Setyo Tuhu, Prawoto (Direktur Pusat Teknologi BPPT), Budi Susanto (Direktur Utama PT New Armada), Agus Sudiarso (Dirut PT Ifani Dewi), dan Chen Chong Kyeon (Dirut PT Korindo Motors).
________________________________________
Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

ETNIS TIONGHOA INDONESIA DALAM POLITIK

Etnis Cina Indonesia dalam Politik (Hasil Diskusi Institut Peradaban)
Yons Achmad <senjakarta@gmail.com>
in: sekolah-kehidupan@yahoogroups.com; forum_lingkarpena@yahoogroups.com; mediacare@yahoogroups.com; jurnalisme@yahoogroups.com; penulislepas@yahoogroups.com,. Sunday, 25 November 2012, 18:13
Etnis Cina Indonesia dalam Politik (Hasil Diskusi Institut Peradaban)
Terpilihnya Basuki Tjahja Purnama alia Ahok sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, adalah contoh paling anyar Tinghoa berpolitik di tanah air. Fenomena ini menjadi hal yang ramai diperbincangklan sekarang ini. Salah satunya seperti yang dibahas dalam diskusi Institut Peradaban (IP) bertema “Etnis Cina Indonesia dalam Politik” beberapa waktu lalu.

Dr. Thung Ju Lan, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai pembicara diskusi mengatakan, fenomena kemenangan pasangan Joko widodo dan Basuki memang merupakan bahan yang ramai dibahas saat ini, Pun begitu, lanjutnya, masyarakat umum juga perlu tahu bahwa fenomena ini tetap bukan merupakan hal yang baru.

“Tionghoa itu sebenarnya sudah terjun ke politik sejak Orde Lama. Saat Soekarno menjadi presiden, banyak yang terlibat di pemerintahan. Salah satunya adalah Oei Tjoe Tat. Saat era Reformasi, kegiatan politik orang Tioghoa terus meningkat. Ini dilihat dari beberapa anggota DPR dan DPRD yang berasal dari suku Tionghoa, “paparnya.

Sementara itu, peneliti suku Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat, M. D. La Ode mengatakan, sekarang ini semakin banyak orang Tonghoa yang tertarik terjun ke politik selain pebisnis. Keinginan terjun ke politik, khususnya di Singkawang, karena dua faktor. Pertama, faktor internal berupa panggilan jiwa, politik identitas, ambisius (idealisme, pragmatisme dan kekuasaan). Selain itu tidak dipungkiri juga dari pengaruh Ahok sebagai Bupati tahun 2006.

Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini menyangkut pengaruh politik lokal, otonomi daerah, era demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia), perubahan paradigma sistem politik Indonesia, pencabutan Instruksi Presiden No. 14/1967 dan peluang yang diberikan undang-undang.

Selain sebagai pembicara, dalam diskusi ini La Ode juga bertindak sebagai penulis buku “Etnis Cina Indonesia dalam Politik” yang judul bukunya dijadikan tema diskusi kali ini. Kegiatan ini sendiri merupakan ajang rutin yang diselenggarakan oleh Institut Peradaban (IP) setiap bulannya. (Sumber Azis Faradi: Majalah China Town Edisi 61/VI/November 2012)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers