Archive for the ‘INFO’ Category

Nasional Inkuiri Dimulai Dari Region Sulawesi

Nasional Inkuiri Dimulai Dari Region Sulawesi

Palu|Kotahujan.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari senin kemaren (25/08) memulai proses nasional inkuri untuk masyarakat HAM masyarakat adat. Sebuah metode baru yang dilakukan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis dan terbuka. Metode ini merupakan gabungan antara penyelidikan, kajian, kampanye, serta rekomendasi kebijakan.
Dalam diskusi publik yang dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para narasumber menyampaikan beberapa alasan mengapa diperlukannya proses nasional inkuiri. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, Mantan Hakim MK Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan, juga memaparkan beberapa fakta pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat adat sejak beberapa tahun terakhir.
Abdon Nababan mengungkapkan bahwa masalah utama yang dihadapi masyarakat adat saat ini adalah pemiskinan dan kemiskinan yang merajalela di kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat seperti tikus yang mati di lumbung padi. Terjadi pelanggaran HAM masyarakat adat di daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam, seperti kriminalisasi. Menjadi pencuri harta sendiri. Kerusakan lingkungan yang semakin meluas dan telah mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem dan penyangga kehidupan masyarakat adat.
“Masyarakat adat sekarang ini sedang bertarung untuk kepastian wilayah adatnya” kata Abdon
Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, yang merupakan mantan hakim MK dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, menceritakan ketika dia dan teman-temannya yang menjadi hakim MK, merasa terenyuh dengan kondisi bangsa. Bangsa yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun tetapi masih ada masyarakatnya yang hidup miskin, buta huruf dan memiliki kesehatan yang buruk. Oleh karena mereka harus membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab kepada Tuhan.
“Hukum itu harus menjunjung kemanusiaan. Hukum itu harus menjunjung martabat manusia. Jangan sampai mengklaim atau mendegradasi martabat manusia sehingga tidak memiliki tanah dan tidak memiliki penghasilan. Atas pertimbangan itulah kami mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X tahun 2012 yang salah satu isinya adalah menyatakan hutan ada bukan lagi hutan negara. Keputusan ini bisa melindungi, menjaga, menegakkan dan memulihkan martabat masyarakat hukum adat” tegas Sodiki.
Salah satu Komisioner Inkuiri yang juga Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandra Moniaga, menyampaikan hasil temuannya yang mengidentifikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia, hak sipil, politik, sosial ekonomi dan budaya yang meluas akibat tumpang tindih klaim. Cukup banyak korban yang meninggal, luka-luka karena berbenturan dengan berbagai pihak, baik keamanan maupun satpam dari perusahaan atau juga sesama warga.
“Pelanggaran hak sosial ekonomi dan budaya, masyarakat tidak bisa lagi menguasai tanahnya, mengelola tanahnya. Tidak bisa lagi berladang dengan bebas ataupun berburu dengan bebas” kata Sandra.
Sandra juga menyayangkan setelah satu tahun lebih putusan MK Nomor 35 ditetapkan belum ada kebijakan operasional untuk menjalankan keputusan tersebut.

Keterkaitan Antara Militer, Mafia Perminyakan, dan Akun-akun Penyebar Kebohongan !!!

Keterkaitan Antara Militer, Mafia Perminyakan, dan Akun-akun Penyebar Kebohongan !!!

http://indonesiana.tempo.co/read/17921/2014/06/21/pencariilmuseumurhidup/keterkaitan-antara-militer-mafia-perminyakan-dan-akun-akun-penyebar-kebohongan
Sabtu 21 Juni 2014 15:29 WIB

MILITER
Sejak awal Soeharto menjabat, Pertamina sangat erat dengan militer. Pasti, orang tua Anda mengetahui siapa Direktur Utama Pertamina tahun 1968-1976. Iya, benar. Letnan Jenderal Ibnu Sutowo yang tinggal persis di samping Jalan Cendana, Menteng.

Ia mulai aktif di dunia perminyakan sejak tahun 1956, resmi menjadi Direktur Utama Pertamina sejak tahun 1968, dan sudah memiliki simpanan pribadi sekurang-kurangnya US$ 226,2juta pada tahun 1970. Tahun 1976, beliau diberhentikan dari jabatannya karena marak diberitakan soal korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Korupsi ini membuat Pertamina berutang sebesar US$10,5 Miliar atau 30% total output (PDB) Indonesia saat itu. Luar biasa bukan?

Sayangnya, hingga detik ini ia tidak pernah diadili, keluarganya tetap tinggal di samping Keluarga Cendana dan masih saja kerap membuat ulah, seperti menipu Ali Sadikin.
*Selingan: Sejak tahun 1970, Ibnu Sutowo sering berpergian ke New York dengan jet pribadi Rolls Royce Silver Cloud miliknya dan sering menyuruh Bob Tutupoly datang ke New York hanya untuk membawa rendang dan menyanyi di restoran termahal di New York yang di-booking secara penuh oleh Ibnu Sutowo.
*Selingan: Gaya hidup mewah Ibnu Sutowo dan keluarga yang lain dapat dilihat di internet. Contohnya di http://www.merdeka.com/peristiwa/gay…-keluarga.html
*Selingan: Anak Ibnu Sutowo, Adiguna Sutowo, mendirikan PT Mugi Rekso Abadi (MRA) pada tahun 1993. MRA memiliki 35 anak perusahaan, antara lain: Hard Rock Cafe, Zoom Bar & Lounge, BC Bar, Cafe 21, Radio Hard Rock FM (Jakarta, Bandung, Bali), i-Radio, majalah Cosmopolitan, majalah FHM, Four Seasons Hotel dan Four Seasons Apartement di Bali, dealership Ferrari dan Maserati, Mercedes Benz, Harley Davidson, Ducati, dan Bulgari.
*Selingan: Adiguna Sutowo dan istri gitaris Piyu “Padi” terlibat dalam penabrakan pagar rumah istri kedua Adiguna Sutowo.
*Selingan: Putra bungsu dari Adiguna Sutowo, Maulana Indraguna Sutowo, menikah dengan Dian Sastrowardoyo pada Mei 2010.

Titel Direktur Utama Pertamina boleh saja tidak lagi dipegang Ibnu Sutowo, namun kekuasaan militer pada sektor perminyakan tetap mendominasi hingga hari ini. (Direktur Utama Pertamina selanjutnya adalah Mayor Jenderal Piet Haryono, Mayor Jenderal Joedo Soembono, dan Mayor Jenderal Abdul Rachman Ramly) Maka, bukan suatu pemandangan yang langka di Indonesia, di samping kantor-kantor Pertamina terdapat markas-markas militer.

Untuk mengetahui seberapa seksinya perminyakan Indonesia, silakan cermati perhitungan KPK atas pemasukan potensial negara dari sektor perminyakan bila seluruh aktivitas mematuhi hukum dan tidak ada gratifikasi dan korupsi. Hasilnya adalah 20.000 Triliun per tahun atau 250% dari jumlah keseluruhan output (PDB) Indonesia per tahun 2013.

MAFIA PERMINYAKAN !!!
Karena semua kalangan pendidikan telah mengetahui mengenai Gasoline Godfather : Muhammad Riza Chalid di Petral (Pertamina Energy Trading Limited), Bambang Trihatmodjo, dan Hatta Rajasa, saya rasa tak perlu menguraikannya.
*Sedikit generous clue for non engineering or economics graduates:
1. Majalah Inteligen edisi 5-18 November 2009 mengulas mengenai perusahaan induk Muhammad Riza Chalid, Petral dan Global Energy Resources, dan anak-anak perusahaannya Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum di British Virgin Island dan kongsi bisnisnya yang bersifat tidak transparan dengan Pertamina.
2. Dr. Theodorus M. Tuanakotta, S.E., M.B.A. (CEO Deloitte salah satu Big4 Kantor Akuntan Publik di dunia, MBA dari Harvard Business School, Tenaga Ahli BPK dan KPK, penulis buku “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif” yang sangat populer, penerima Satyalancana Wira Karya, dan anggota staf pengajar dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) menuturkan bahwa Hatta Rajasa memiliki influence amat sangat besar di Indonesia karena ia terlibat dengan Muhammad Rizal Chalid “Gasoline Godfather” Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di Singapura. Menurut Pak Theodorus, dengan asumsi 600ribu barrel minyak yang diimpor per hari, Rizal Chalid di Petral menghasilkan 2.730.000 USD per hari (Rp 32,5 M per hari), presiden Indonesia yang sedang menjabat disawer 0,5 USD per barrel yang diimpor (Rp 3,5 M per hari). Jadi, kalau per hari impor kita sekarang sudah 1,4juta barrel minyak per hari, tinggal dikali 233% saja. (Hal senada juga dipublikasikan oleh peneliti senior Indonesian Resources Studies, Ir. Samsul Hilal, M.S.E. dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies, Erwin Usman.)

Foto: Muhammad Riza Chalid “Gasoline Godfather” dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Burhanuddin di Rumah Polonia.

*Fakta : Pada 11 Februari 2014, Wakil Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M. Fanshurullah Asa, kembali menegaskan fakta bahwa Indonesia mengimpor BBM dari Singapura, negara yang tidak ada eksplorasi (pencarian) dan eksploitasi (produksi) minyak !!!
*Fakta: Walaupun Singapura tidak memiliki sumur minyak, kapasitas penyulingan minyak (refinery) di Singapura adalah 1,4 juta barrel/hari, sedangkan kapasitas di Indonesia hanya 1,1 juta barrel/hari.
*Fakta: Menteri Koordinator Ekonomi (1999 – 2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 – 2004), Kwik Kian Gie; Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.; Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Dr. Rizal Ramli, Ph.D.; Guru Besar Manajemen UI, Prof. Rhenald Kasali, S.E., Ph.D.; dan Rektor IBII, Anthony Budiawan mengatakan ada Indoktrinasi & Brainwashing dalam pembelian BBM yang menggunakan harga NYMEX.
http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pe…l-3-pelengkap/
http://anthonybudiawan.blogspot.com/…embodohan.html
*Fakta: Mahfud MD pernah menyebut Pertamina sebagai “sarang koruptor”.
*Fakta: Silakan melihat laporan keuangan Pertamina bagian Opini Auditor Independen PricewaterhouseCoopers, Petral di Singapura yang notabene berperan sangat penting bagi kita sebagai negara raksasa pengimpor minyak, malahan tidak diaudit hanya dengan alasan bahwa aset lancar (kas, piutang, dsb) dan aset tetap (bangunan, dsb)-nya sangat kecil. Padahal dengan diauditnya Petral, dapat mengungkap kecurigaan harga beli BBM yang sesungguhnya yang selama ini memberatkan pos belanja negara (subsidi).
*Fakta: Tren Pendidikan S1 Direktur Utama Pertamina akhir-akhir ini adalah S1 Teknik Perminyakan ITB dan Hatta Rajasa berasal dari S1 Teknik Perminyakan ITB.
*Fakta: Hatta Rajasa dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sejak tahun 1980 bergabung dengan Medco Energy milik Arifin Panigoro (Alumni ITB) di Singapura dan di Indonesia.
*Fakta: Hatta Rajasa dan Marzuki Alie lahir di Palembang.
*Fakta: Laporan Utama di Majalah GEO ENERGI Indonesia edisi Januari 2014: “Ambisi Pertamina buat (Si)apa?” yang ditulis oleh Sri Widodo Soetardjowijono, Ishak Pardosi, Amanda Puspita Sari, Faisal Ramadhan, dan Indra Maliara menguraikan bagaimana Hatta Rajasa sukses mengantarkan sekitar 60 persen anggota kabinet ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Usut punya usut, orang-orang ini ternyata berasal dari rekomendasi Muhammad Riza Chalid dan bertujuan untuk mengamankan bisnis minyaknya.
*Fakta: Pernikahan Siti Ruby Aliya Rajasa dan Edhie Baskoro Yudhoyono diyakini hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia berfungsi untuk mempertebal cengkraman dinasti Hatta Rajasa dan Ani Yudhoyono di Indonesia.
*Fakta: Nama Muhammad Riza Chalid (MRC) makin ramai disebut-sebut sejak pemberitaan bahwa Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan hendak membubarkan Petral karena disinyalir jadi sarang korupsi. Namun, belum tuntas rencana Dahlan Iskan membubarkan Petral, ia keburu dipanggil dan ditegur keras oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Hatta Rajasa di depan Karen Agustiawan. Isu pembubaran Petral pun kembali menguap.
*Fakta: Pada Senin 16 Juni 2014, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas, Ferdinand Hutahayan, telah melaporkan Hatta Rajasa kepada KPK dan menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya. Lebih jauh, Ferdinand mengatakan mafia perminyakan meraup untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun.
*Fakta: Pada unjuk rasa di depan Gedung KPK pada Selasa, 3 Juni 2014 , Direktur Riset Badan Pemerhati (BP) Migas, Syafti Hidayat; Koordinator Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia, Anyonk Latupono; dan Koordinator Lapangan Koalisi Mahasiswa Jakarta (KMJ), Saefullah Muhammad menuntut KPK memeriksa Hatta Rajasa atas perannya sebagai mafia perminyakan.
*Selingan: Walaupun diberi jabatan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dianggap sangat tidak mengerti ekonomi dan sering menjadi bahan tertawaan oleh Chatib Basri, Faisal Basri, Darmin Nasution, Fauziah Zen, Mawar I. R. Napitupulu, dan dosen-dosen lainnya saat mengajar di FEUI. Satu dari sekian banyak contoh yang mudah adalah ucapan Hatta Rajasa pada tahun 2010 yang menargetkan PDB Nominal mencapai angka Rp 10.000 Triliun per tahun 2014. Pak Chatib Basri (sebelum terpilih jadi menteri) mengatakan “Menko Ekuin kalian sekarang tol*l banget tuh.. Masa’ menggunakan PDB Nominal sebagai target.. Kalau saya jadi dia sih, gampang saja, saya naikan saja inflasi dua kali lipat.” Hal ini sontak disambut tawa menggelegar satu kelas besar. Bagaimana mungkin seorang menko ekuin tidak mengetahui perbedaan antara PDB Nominal dan PDB Riil (yang sudah di-adjust dengan inflasi/kenaikan harga); sesuatu yang telah diajarkan di Pengantar Ekonomi 1.

AKUN-AKUN PENYEBAR KEBOHONGAN DAN PEMBENTUK OPINI !!!
1. FPI dibentuk oleh pensiunan militer sebagai attack dog yang memisahkan militer dan polisi dari tuduhan pelanggaran HAM. (Lihat dokumen-dokumen Wikileaks) Di samping itu, imgat saat tahun 1998, selain militer, ada unsur lain yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dengan senjata-senjata yang tak lazim dengan pakaian-pakaian menyerupai santri-santri.

2. Triomacan2000 (Syahganda Nainggolan [dulu: Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa, sekarang Direktur Penggalangan Relawan Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa], Abdul Rasyid [Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa], dan Raden Nuh) selalu melindungi dan memuja setinggi langit Hatta Rajasa, besan SBY. Menurut buku “Cikeas Kian Menggurita” yang ditulis George Junus Aditjondro dan diterbitkan Galang Press, SBY dan keluarganya terutama keluarga dari pihak istrinya terlibat dalam sindikat mafia perminyakan guna menambah kekayaan dan kekuasaan. Untuk memastikan ini, silakan Anda mencari tahu alasan di balik grasi Schapelle Leigh Corby (Warga Negara Australia), usai santer diberitakan penyadapan Australia memperoleh bukti2 bahwa keluarga besar Ani Yudhoyono, khususnya Erwin Sudjono (kakak ipar SBY), berperan sangat aktif dalam mafia perminyakan.

Foto: Erwin Sudjono, mantan Pangkostrad (kakak ipar SBY)

Foto: Gatot Mudiantoro Suwondo, CEO Bank BNI (adik ipar SBY)

Apakah Anda ingin keluarga Soeharto & keluarga Ani Yudhoyono makin menggurita???
JAWABAN ATAS DOA KITA !!!
“Setahun pertama kita selesaikan mafia perminyakan.” tegas Jusuf Kalla pada Dialog KADIN, 20 Juni 2014.

TESTIMONI !!!
“Jokowi memang bagus menjadi Presiden. Saya doakan semoga terkabul keinginannya.” ~Ridwan Kamil
“Tidak banyak yang tahu kan kalau sebenarnya Jokowi itu lebih tegas dan keras daripada saya. Dia kelihatan lembut di luar karena orang Jawa !!! Saya kalau lagi diskusi sama dia tegas banget.” ~Basuki Tjahaja Purnama#Tegas
“Biar seluruh rakyat Indonesia sejahtera dan kesenjangan ekonomi tidak makin melebar, kita harus memberhentikan dinasti-dinasti penguasa dan memberantas mafia perminyakan.” ~seorang sahabat

BONUS SELINGAN …

Untuk para pencinta selingan, mau dikasih selingan lagi???
Pertama, tegakkan badan. Kedua, tarik napas secara mendalam.

Oke kita mulai ya.
Anda masih ingat polemik PP Mobil Murah yang ditandatangani SBY pada 23 Mei 2013?
Saat itu Indonesia telah mulai merasakan twin deficit (defisit di APBN & defisit di neraca perdagangan, sehingga nilai tukar Rupiah ke USD sangat lemah dan rentan) dan pembenahan kemacetan Jakarta dan sekitarnya masih mengalami banyak sekali resistensi.

Ibarat azab kemurkaan Allah yang tidak ada hentinya, pelaku pasar dibuat makin gemetar dengan kabar bahwa besan Hatta Rajasa menandatangani PP Mobil Murah, sesuatu policy yang memicu meledaknya jumlah penjualan mobil, konsumsi BBM, dan impor bahan baku otomotif yang membuat nilai tukar makin runyam mencekam. Dalih yang digunakan besan Hatta Rajasa, Hatta Rajasa, dan kader Golkar, MS Hidayat saat itu tak lain dan tak bukan adalah mobil murah adalah angkutan untuk pedesaan, angkutan pedesaan ini akan menggunakan Pertamax, dan, karena pemanasan global adalah isu yang paling urjen menurut mereka, mobil murah layak mendapat penghapusan PPn-BM

Nyatanya, statistik/fakta lebih berjaya daripada pidato yang berkontradiksi dengan perbuatan. Lantas, Pak Chatib Basri selaku Menteri Keuangan secara emosional menagih janji Menperin MS Hidayat. Namun, penagihan janji itu dijawab sendiri oleh besan Hatta Rajasa secara tidak langsung dengan tindakan penunjukkan Muhammad Lutfi, Duta Besar Indonesia di Jepang, sebagai Menteri Perdagangan.

Keambrukan pengurusan ekonomi negara dan dampak sosial bangsa ini ternyata tak berhenti sampai di situ. Joko Widodo yang merasa membanjirnya mobil murah membuat penguraian kemacetan makin berat malahan ditolak dalam pengajuan penghapusan bea impor untuk bus dan pemasangan pembatas jalan TransJakarta yang tangguh di jalan Sudirman-Thamrin dan Gatot Subroto-Tomang dan diganjal dalam penerbitan PP Electronic Road Pricing.

*Selingan: Berbagai direktur institusi internasional seperti Asian Development Bank dan World Bank; berbagai Chief Economist bank-bank terbesar di dunia seperti Citibank dan HSBC; dan berbagai Chief Economist di bank-bank terbesar di regional seperti BII Maybank yang diundang ke FEUI pada acara Economix menuturkan bahwa kebijakan Mobil Murah merupakan a misguided policy, usai mereka memastikan tidak adanya wartawan dan kru media yang hadir.
Mantap tidak selingannya??? All praise is to Allah.

LAMPIRAN 1: PROYEKSI REALISTIS !!!

Kubu Pencipta Perdamaian dan Terobosan dengan Dialog yang Memanusiakan Manusia
Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A., Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A., Ketua Dewan Guru Besar FEUI Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Ph.D, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Faisal Basri (Pendiri PAN, ekonom), Goenawan Mohamad (Pendiri PAN, Jurnalis), Abdillah Toha (Pendiri PAN, Komisaris Penerbit Mizan), Nono A. Makarim (Komite Etik KPK), Wimar Witoelar (Kolumnis), Lin Chi Wei (Kata Data), Arsendo Atmowiloto (Wartawan), Todung Mulya Lubis, Yoris Sebastian, René Suhardono, Ayu Utami, Joko Anwar, Slamet Rahardjo Djarot, Mira Lesmana, Olga Lidya, Butet Kartaredjasa, Ong Harry Wahyu, Rayya Makarim, Riri Riza, Leila S. Chudori, Iksaka Banu, Kurnia Effendi, Marco Kusumawijaya (Arsitek), Samuel Indratma (Community Visual Artist), Rudi Valinka (Auditor Forensik), Fadjroel Rachman, dan Adian Napitupulu.
Slank, Erwin Gutawa, Addie MS, KLA Project, /rif, Giring Ganesha “Nidji”, Kikan Namara ‘Cokelat’, Yuni Shara, Krisdayanti, Barry Likumahuwa, Trio Lestari (Glenn Fredly, Tompi, Sandhy Sondoro), Andre Hehanusa, Superman is Dead, JFlow, Soul ID, Bams, Ian Antono, Once, Oppie Andaresta, Titi “Film Jalanan”, Kadri Jimmo, Yukie PasBand, Jalu Pratidina, Nia Dinata, Robi Navicula, Jhody Bejo, Kartika Jahja, Joe Saint Loco, Marsha Timothy, Vino G Bastian, Indra Birowo, Wanda Hamida, Cak Lontong, Otong Koil, Richard Sambera, Gading Marten, Ello, Michael Idol, Dochi Pee Wee Gaskins, Pop the Disco , ARockGuns, Josaphat Killing Me Inside, Widi ‘Vierratale’, Delon IDOL, Ivan Nestorman, Yacko, Kill The DJ, Billy BeatBox, Tabib Qiu, Stereocase, Che Cupumanik, Lala Timothy, Kristina, Melly Manuhutu, Ho Katarsis, Sawarna Warna Sunandar, Sruti Respati, Roy Jeconiah, dan Ajul & Rekan.

Izin Pertambangan Bakal Menjerat Banyak Kepala Daerah?

Izin Pertambangan Bakal Menjerat Banyak Kepala Daerah?

Jika KPK menertibkan izin pertambangan, penjara bakal dipenuhi banyak kepala daerah.
http://sinarharapan.co/news/read/140328191/Izin-Pertambangan-Bakal-Menjerat-Banyak-Kepala-Daerah-

PONTIANAK – Kalangan praktisi hukum menilai sebagian besar gubernur dan bupati di seluruh Provinsi Kalimantan Barat bakal ramai-ramai masuk penjara, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani menertibkan izin pertambangan dan perkebunanan berskala besar. Apalagi, KPK membidik para kepala daerah terkait dugaan jual-beli izin tambang dan kebun, diprioritaskan di Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Demikian pendapat praktisi hukum Tamsil Sjoekoer di Pontianak, Kamis (27/3), menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen di Palembang, Rabu (26/3). Zukarnaen, menegaskan kepala daerah akan diproses hukum, jika terbukti melakukan jual beli izin tambang dan perkebunan, dan atau menerima setoran upeti dari investor selama kepengurusan IzinUsaha Pertambangan dan Izin Usaha Perkebunan.
Menurut Tamsil, sudah jadi rahasia umum, investor yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan, mesti jadi sapi perah oknum kepala daerah. Dari seluruh tahapan administrasi perizinan, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, apabila investor mau menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada oknum kelapa daerah.
Menurut Tamsil, untuk sebuah izin pertambangan dan perkebunan hingga siap beroperasi uang suap yang diberikan minimal Rp 3 milyar hingga Rp 10-an milyar. Selain kepada kepala daerah, suap diberikan kepada oknum di Badan Pertanahan Nasional, polisi, jaksa, TNI, hingga preman, agar bisnis tetap jalan sesuai harapan.
“Kami berharap, agar KPK tidak hanya mengeluarkan wacana terkait penertiban izin tambang dan kebun, terutama di wilayah Kalimantan, Maluku dan Sulawesi. Ini sudah sangat kasat mata sehingga dibutuhkan terobosan hukum di dalam melakukan penertiban,” kata Tamsil Sjoekoer.
Berdasarkan catatan SH, sampai akhir 2013, total perizinan eksploitasi hutan di Kalimantan mencapai 41 juta hektare, terdiri dari perizinan pertambangan 16 juta hektare, HPH 10,7 juta hektare, perkebunan sawit 10 juta hektare, dan HTI 4,5 juta hektare.
Proses perizinan sektor tambang, kebun, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dikeluarkan bupati, gubernur, hingga Menteri Kehutanan serta Menteri Pertambangan dan Energi, selama ini, menjadi lahan subur praktik suap.

Sumber : Sinar Harapan

Indonesia Terancam Jadi Pasar Tenaga Kerja ASEAN

Indonesia Terancam Jadi Pasar Tenaga Kerja ASEANb!

http://www.suarapembaruan.com/home/indonesia-terancam-jadi-pasar-tenaga-kerja-asean/54233
Selasa, 29 April 2014 | 20:03

 
[BEKASI] Indonesia terancam menjadi pasar tenaga kerja, mengingat kompetensi tenaga kerja belum memenuhi persyaratan tingkat regional pada Pasar Bebas ASEAN yang dimulai pada 31 Desember 2015.

“Jika dilihat dari tingkat kompetensi tenaga kerja, kelihatannya kita tidak bisa memanfaatkan pasar ketenagakerjaan di luar sana (ASEAN), kita juga tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja yang masuk,” kata Ketua Komite Tetap Sertifikasi Tenaga Kerja Kadin Indonesia, Sumarna F Abdurahman dalam roundtabel “Pengembangan SDM Perusahaan Berbasis Kompetensi Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015” di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).
Ia mengatakan, ada sekitar 575 juta konsumen di pasar ASEAN, dan separuh barang dan jasa diperkirakan akan mengalir ke Indonesia. Dengan tidak diperlukannya lagi izin kerja, maka saat Pasar Bebas ASEAN diberlakukan mobilas tenaga kerja pun akan deras mengalir.
Belum kuatnya sistem pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan di Indonesia yang disebabkan oleh sistem pendidikan yang belum berbasis kompetensi, menurut dia, menjadi masalah dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi.
Sedangkan dalam hal rendahnya daya saing, ia mengatakan parameternya terlihat dari lebih rendahnya tingkat produktivitas. “Tapi bagaimana cara kita buat bisa kompetitif saat kompetensinya rendah”.

Sumarna yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini mengatakan pada level rendah atau level dua tenaga kerja dari Laos, Kamboja, dan Myanmar yang dikenal pekerja keras dan menerima upah lebih rendah akan membidik industri Indonesia.
“Dengan tingkat UMR seperti saat ini, mereka (tenaga kerja Laos, Kamboja, dan Myanmar) akan senang hati masuk ke sini,” ujar dia.
Pada sektor jasa, ia mengatakan pasar tenaga kerja Indonesia hampir pasti akan dimasuki tenaga kerja asal Thailand. “Mereka sudah belajar bahasa indonesia sekarang, jangan heran kalau guide di Bali nanti dari Thailand”.
Sedangkan di sektor kesehatan, Sumarna mengatakan perawat dan dokter asal Filipina yang juga telah mempelajari bahasa indonesia akan mengisi kekurangan di Indonesia.
“BPJS jadi peluang bagi mereka. Kekurangan perawat dan dokter di Puskesmas di pelosok Indonesia pun bisa dimasuki mereka, bahkan jika belum ada Puskesmasnya pun mungkin mereka akan berinvestasi,” ujar dia.
Peluang Indonesia ada di tenaga kerja sektor konstruksi yang hingga saat ini banyak berada di Malaysia. Namun hal yang menjadi permasalahan, menurut dia, belum banyak dari mereka yang memegang sertifikat kompetensi sehingga belum dihargai sebagai tenaga kerja formal. [Ant/L-8]

Korupsi Implikasi Budaya Instan

Korupsi Implikasi Budaya Instan

http://www.sinarharapan.co/news/read/33139/korupsi-implikasi-budaya-instan

27 February 2014 Aju Polit

Karena implikasi budaya instan, orang selalu berpikir dan bertindak ingin cepat kaya.
PONTIANAK – Tobias Ranggie, praktisi hukum Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan praktik korupsi yang tumbuh marak di era demokratisasi, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, adalah implikasi dari budaya instan masyarakat. Pemberantasannya membutuhkan program jangka panjang.

“Kalau dikatakan korupsi sudah membudaya, dalam takaran tertentu memang ada benarnya. Karena implikasi budaya instan, orang selalu berpikir dan bertindak ingin cepat kaya. Tapi, tidak disertai kerja keras,” kata Tobias kepada SH di Pontianak, Rabu (26/2).

Menurut Tobias, jika ingin memberantas korupsi, hentikan dan hilangkan duhulu budaya instan masyarakat dalam program jangka panjang. Sejauh ini, upaya penegakan hukum hanya penanganan di bagian akhirnya saja, tapi substansi permasalahan sama sekali tidak disentuh.

Menurut Tobias, tahapan peradaban demokratisasi di Indonesia yang tidak jelas di era demokratisasi, telah mendorong praktik korupsi tumbuh marak hampir di semua daerah. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, ternyata tidak serta merta menghentikan budaya korupsi, karena akar masalahnya implikasi budaya instan masyarakat.

“Dibutuhkan komitmen mengikat semua pihak. Tidak bisa diberantas secara parsial, karena permasalahan korupsi sudah sangat kompleks. Perlu permenungan dan kajian komprehensif semua pihak, dengan mempertimbangkan aspek negatif yang bakal muncul, sebelum memberlakukan sebuah sistem sebagai acuan tahapan peradaban demokratisasi,” kata Tobias.

Lebih jauh, menurut Tobias, sistem demokrasi yang diberlakukan di era demokratisasi telah melahirkan budaya korupsi secara lebih transparan, dan dalam takaran tertentu mendapat dukungan dari masyarakat. Politik transaksional, ada imbal balik, sebagai implikasi dari budaya instan, telah mendorong semua pihak melakukan korupsi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar periode 1999-2009 ini menambahkan, dalam politik transaksional muncul kesan, seseorang menjadi sangat takut untuk tidak korupsi, karena terkait upaya menarik simpati masyarakat pemilih.

Banyak anggota legislatif dan eksekutif (termasuk kepala daerah) dalam manajemen pemerintahannya cukup berhasil, tapi periode berikutnya, tidak dipilih lagi oleh masyarakat pendukungnya. Termasuk pula tidak dipilih oleh keluarga dekatnya, hanya lantaran dinilai pelit, karena tidak memberi uang dan atau proyek pemerintah selama masih menjabat.

Ini, kata Tobias, kasus yang banyak sekali muncul di lapangan. Demi demokratisasi, pemilihan langsung kepala daerah cukup bagus. Masalahnya kemudian, apakah pemilihan langsung kepala daerah sudah diperhitungkan impliasi ongkos sosial dan implikasi ongkos politik di kemudian hari.

Dia mencontohkan, gaji kepala daerah di Kalimantan, baik gubernur maupun bupati dan walikota tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan.

“Tapi, saat bersamaan yang bersangkutan harus menghidupi masyarakat pendukungnya dengan berbagai cara dan upaya, termasuk di antaranya terpaksa melakukan korupsi, agar tidak ditinggalkan masyarakat pendukungnya,” kata Tobias.

Tobias Ranggie menuturkan, seorang kepala daerah yang merangkap sebagai ketua partai politik, harus pula bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup partai politik yang dipegangnya.

Sumber : Sinar Harapan

Ini Pidato Pertama Jokowi Sebagai Presiden Terpilih

 

Ini Pidato Pertama Jokowi Sebagai Presiden Terpilih
Pemberita Ray Jordan – detikNews

 

Jakarta – Joko Widodo menyampaikan pidato pertama sebagai presiden
terpilih di atas Kapal Phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
Jokowi mengajak rakyat bersatu untuk bergerak bersama membangun Indonesia.

Jokowi yang mengenakan batik dominan warna cokelat berpidato didampingi
oleh Jusuf Kalla yang mengenakan batik ungu dilapis jaket hitam di atas
Kapal Phinisi, Selasa (22/7/2014).

Pria 53 tahun ini meminta masyarakat kembali ke lingkungannya
masing-masing. Persaingan yang ada selama gelaran Pilpres 2014 harus
dilupakan. Semua atribut kampanye di Pilpres 2014 harus ditinggalkan.

“Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia
Raya,” ucap eks Wali Kota Solo ini.

Berikut pidato lengkap Jokowi di atas Kapal Phinisi:

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan
kami berdua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia terpilih 2014 – 2019.
Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi
kepada bapak Prabowo Subianto dan bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi
sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk
memimpin negeri ini lima tahun ke depan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya
berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai
dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara
ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan./
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan
menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan
saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam demokrasi,
tapi juga bahwa hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap
menjadi fondasi dari Indonesia yang satu.
Dengan kerendahan hati kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menyerukan
kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir
sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu; bangsa yang satu, bangsa
Indonesia. Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, tetangga
dengan tetangga, serta teman dengan teman yang sempat renggang.
Kita bersama sama bertanggung-jawab untuk kembali membuktikan kepada
diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu
kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada
kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu
pembebasan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Pemilihan Umum Presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita,
bagi bangsa ini. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran
dalam jiwa generasi baru. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri
kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah
membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa
politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan
para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh
becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak
pernah mati.
Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan
saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat
berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar
politik masa depan.
Saya hakkul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat,
Indonesia yang berdikari dan Indonesia yang berkepribadian, hanya akan
dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama.
INILAH SAATNYA BERGERAK BERSAMA!
Mulai sekarang, petani kembali ke sawah.
Nelayan kembali melaut.
Anak kembali ke sekolah.
Pedagang kembali ke pasar.
Buruh kembali ke pabrik.
Karyawan kembali bekerja di kantor.
Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali
ke Indonesia Raya.
Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat!
Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia!
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Joko Widodo — Jusuf Kalla
22 Juli 2014

Untuk Diingat: Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden!

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Kamis, 15 Mei 2014 | 07:05 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo memberikan sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

“Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

“Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun,” ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

“Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas,” papar Jokowi.

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

“Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

“Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

“Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya,” katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.

“Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu,” ujar Jokowi.

“Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya,” katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

“Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa,” kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

“APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan,” ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

“Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?” kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

“Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

“Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran,” lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah “tol laut”.

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

“Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

“Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta,” ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

“Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya,” katanya.

“Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya,” jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

“Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

“Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara,” kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi ‘ketema-ketemu’, supaya ‘amplop-amplopan’ hilang,” katanya.

Ini Janji Jokowi-JK soal HAM

Ini Janji Jokowi-JK soal HAM

On Monday, 26 May 2014, 2:26, “‘Sunny’ ambon@tele2.se [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

res: Sudah menjadi tradisi para politikus dan petinggi berkuasa di NKRI berjanji muluk-muluk pada kampanye pemilihan umum, tetapi pada umumnya apa yang dijanjikan sangat berbeda diametral dengan apa yang ditepati setelah pemilihan umum.Singkatnya nol ditepati. Jadi yang berharap atau
memperjuangkan agar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan aparatnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tidak akan kecewa bila dalam masa kekuasaan 5 tahun mendatang apa yang dijanjikan hanya menjadi semboyan Pemilu belaka.

Hal ini didasarkan pada pengalaman masa silam (bukankah pengalaman adalah guru terbaik?), karena boss Jokowi baik sebagai anggota DPR pada masa Suharto maupun semasa sesudah menjadi presiden NKRI masalah pelanggaran HAM absen dari agendanya, begitu pun halnya dengan JK yang pernah menjadi wakil presiden.

Beberapa contoh pelanggaran HAM ialah pembunuhan masal tahun 1965/1966 dan penawanan ratusan ribu orang untuk bertahun-tahun tanpa dibuktikan kesalahan mereka melalui pengadilan, pelanggaran HAM semasa DOM di Aceh, pembunuhan-pembunuhan di Papua, masalah pengiriman Laskar Jihad ke Sulawesi Tengah dan Maluku, persitiwa kerusuhan Mei 1988.

Syukuralhamdullilah dan terimakasih sebesar-besarnya jika apa yang dijanjikan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Akchirnya seperti kata orang seberang lautan : “seeing is believing”!

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.HAM

Rabu, 21 Mei 2014 | 16:30 WIB
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN .Bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla, saat acara deklarasi pasangan tersebut di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014). Pasangan itu diusung empat partai, yaitu PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menawarkan program pemuatan materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan umum. Pasangan itu juga berjanji menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Hal itu tertuang dalam visi misi Jokowi- JK yang dimuat dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan Umum ke situs web http://www.kpu.go.id.
Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan perlu memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta di dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.
Untuk penanganan kasus HAM masa lalu, salah satu poin dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum, pasangan ini berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Dijelaskan, kasus HAM masa lalu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.
Program lain yang tertuang dalam poin ini, yakni merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu dinilai sebagai salah satu sumber pelanggaran HAM. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.
Di samping itu, tercatat juga komitmen pasangan yang diusung empat partai politik ini untuk menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan bekeyakinan serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak juga tercatat dalam poin ini.
Di sisi kerja sama luar negeri, pasangan ini menyatakan akan memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani dalam ASEAN charter

Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination

Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination
On Friday, 31 January 2014, 7:02, roeslan <roeslan12@googlemail.com> wrote:

Film “Act of Killing“ adalah sebagi pencerminan objektif, yang didukung oleh pengetahuan empiris tentang kekuasaan rezim militer fasis pimpinan jendral TNI AD Suharto, yang sangat kejam dan sadis, jadi yang memalukan Indonesia adalah rezim neoliberal SBY penerus setia rezim militer fasis Suharto, dan para pendukungnya, mereka telah melakukan kesalahan persepsi, yaitu persepsi selektif, dalam memahami dan menilai “Act of Killing“. Kesalahan persepsi itu disebabkan oleh karena kecintaan mereka yang luar biasa terhadap rezim militer fasis Indonesia, yang di dominasi oleh TNI AD pimpinan jendral Suharto. Budaya fasisme rezim militer fasis Suharto sama sekali tidak mewakili budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan, tapi hanya mewakili budaya rezim neoliberal SBY dan para pendukungnya, mereka hanyalah merupakan salah satu bagian dari bangsa Indonesia, bukan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Kesimpulan : Jadi yang dipermalukan oleh munculnya film “ Act of Killing“ sejatinya hanyalah rezim neoliberal SBY, dan para pendukung setianya, karena merekalah yang mendukung pembantaian massal secara biadap 3 juta rakyat yang tak bersalah, yang dilakukan oleh rezim militer fasis pimpinan jendral TNI AD Suharto; Oleh karena itu mereka menolak nominasi Academy Awards “Act of Killing“yang mengungkap secara jelas kejahatan besar kemanusiaan yang mereka dukung di jaman modern abad ke 21 ini.

Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Im Auftrag von Sunny
Gesendet: Freitag, 24. Januar 2014 11:51
An: Undisclosed-Recipient:;
Betreff: [GELORA45] Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination

http://www.thejakartaglobe.com /news/indonesia-reacts-to-act-of-killing-academy-nomination/

Indonesia Reacts to ‘Act of Killing’ Academy Nomination
By Josua Gantan on 8:12 pm January 23, 2014.
http://www.thejakartaglobe.com /news/indonesia-reacts-to-act-of-killing-academy-nomination/

A scene from the documentary ‘The Act of Killing.’ (Photo courtesy of Drafthouse Films)
It could have been a historical moment for Indonesia.
On Jan. 16 the first film focused exclusively on Indonesian history was nominated in the best documentary category in the 86th Academy Awards. The nomination was the latest in a long list of accolades for Joshua Oppenheimer’s ”The Act of Killing,” a documentary exposing the atrocities of the 1965 communist party purge that birthed the New Order and left as many as a million people dead in a bloody wave of violence.
The chilling documentary has been screened at some 120 international film festivals, netting 32 awards and earning praise from critics worldwide. But in Indonesia the film has received a cold reception from government officials, who see the documentary as an embarrassment; a dangerous film that fails to portray an accurate picture of the modern nation.
“[Indonesia] is portrayed as a cruel and lawless nation,” said Teuku Faizasyah, the presidential spokesman for foreign affairs. “The film portrayed Indonesia as backwards, as in the 1960s. That is not appropriate, not fitting. It must be remembered [that] Indonesia has gone through a reformation. Many things have changed.
“One’s perception should not be so heavily influenced by just that one film.”
The film focuses on Anwar Congo, a self-described preman (thug) from Medan, North Sumatra. The ageing Anwar guides viewers through his brutal past, coming clean about his active role in one of the nation’s darkest hours. A film buff and murderer, Anwar recreates the killings in graphic detail by approaching the subject through the lens of his favorite film genres.
It’s a dark and disturbing film, one that juxtaposes the natural beauty of North Sumatra with the unsettling confessions of a trio of admitted killers. But those confessions, and the allegations of widespread support of the Pemuda Pancasila (Pancasila Youth) from some of nation’s most powerful men, have riled some in Indonesia.
“We will settle the issues of our bleak past, but it certainly cannot be done in an abrupt way,” Teuku said. “It takes [time]. Can the public accept that?”
Most nations had blood on their hands at some point in time, Teuku said. How can outsiders judge Indonesia when they have similar dark periods in their past, he asked.
“Many countries have similar bleak [moments] in their history,” he said. “Do not label a country so easily. We have to remember the history of slavery in the United States, the aboriginals in Australia, the bombings of Vietnam by America. There are elements of violations against humanity in many other nations.
“One must remember that the problem occurred in the context of the Cold War, a war against communism.”
He also questioned the film maker’s decision to focus on a select cast of characters instead of the larger picture.
“The sources are limited to the few who committed acts of atrocity,” Teuku said. “Is that really sufficient to interpret a significant historical event?”
The nation will address its past in its own time, he said.
“The message that the film is trying to drive at must be treated with caution,” Teuku said. “From the perspective of Indonesia as a nation we are in the process of handling and anticipating the problems of the past in our own way. It isn’t finished but we are in a period of reconciliation. There is no need to be pushed by parties outside Indonesia.”
The nation has tried to come to terms in the events of 1965 in the past. The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) conducted a four-year investigation into the violence, releasing a comprehensive report last year that called the purge “a serious human rights violation.” The report, which is based on interviews with 349 witnesses, uncovered evidence of state-supported murder, extermination, slavery, eviction or forced eviction, deprivation of freedom, torture, rape and abuse.
“Komnas HAM undertook the investigations,” Imdadun Rahmat, a commissioner with Komnas HAM, said. “Gross human rights violations did occur in 1965. Our recommendations have been passed to the Supreme Court. Yet, up to this point, the Komnas HAM and the Supreme Court have different opinions.”
The commission urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take up the issue. Instead the Attorney General’s Office rejected an appeal to conduct an official investigation into the purge, arguing that Komnas HAM lacked sufficient evidence of a crime.
“The evidence Komnas has gathered was insufficient to justify an official legal investigation,” Attorney General Basrief Arief said at the time.
The investigation stagnated once it was handed to the courts, Imdadun said.
“According to the Supreme Court the available data is insufficient,” he said. “For example, it wants Komnas HAM to be able to find each specific name of those who committed a violation against human rights. In the context of trying to settle the matter, Komnas HAM is coordinating with the Supreme Court. We formed an independent team to resolve the archives which stagnated in the supreme court.”
Human rights groups accused the AGO of cowing to pressure from powerful political groups, calling the refusal a clear example of “the reluctance of the country’s elites to confront its past mistakes and bring those responsible to justice.”
“The tragedy has continued to haunt the nation for 47 years, and will continue to do so unless we come to terms with it,” said Hendardi, a human rights activist, on the AGO’s decision.
The Golkar Party, Nahdlatul Ulama (NU) and the Indonesian Military (TNI, who have all been implicated in the killings, would likely come out against any effort to prosecute the guilty parties. For some it is a period in history best left forgotten; a moment resigned to the pages of often inaccurate history books rather than the nation’s courts.
In 2004 the Ministry of Education stripped the words PKI from mentions of the September 30th movement. By 2006 mention of the political party was back in.
Decades of misinformation and New Order-era propaganda have obscured the truth in Indonesia. The anti-PKI film “Pengkhianatan G30S/PKI” (“The Betrayal of the September 30 Movement By The PKI”) was played repeatedly in schools and on state-run television. The movie depicted the PKI as a group of bloodthirsty killers, men who tortured army soldiers — cutting off their genitals and gouging out their eyes — in a piece of Suharto-era propaganda.
The lengthy film was compulsory viewing for school children, who were made to write a report about the evils of the communists once a year. But it was just one example of New Order-era lies about the PKI that continue to confuse the populous, historian Asvi Marwan Adam, of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said.
“It was reported in Berita Yudha (Yudha News), the army’s news outlet, that the PKI committed atrocities such as gouging the eyes and cutting off the genitals of the generals it kidnapped on 30 September 1965,” Asvi said. ”Such things were not proven. It did not happen. It was made to smear the PKI.
“Since the reformation, there have been efforts to revise the history of 1965. The military took exception to this since they were involved in the history.”
Former president Abdurrahman Wahid attempted to repeal a law banning the spread of the communist party in a move widely seen as a step toward reconciliation by human rights groups. But Gus Dur’s words fell on deaf ears. The proposal failed and in 2003, when his term as president drew to a close, the House of Representatives decided not to revoke the law.
Teuku called Gus Dur’s failed proposal an example of the nation’s willingness to address the past — in its own time.
“Look at what Gus Dur has done,” he said. “There is no need to be pushed.”
Komnas HAM said that the public’s perception of the PKI had changed in recent years.
“Now there has been significant improvement, especially with respect to the stigma that the public once had,” Imdadun said. ”In the New Order the stigma was continually reproduced. It created a negative perception. But now, the stigma has gradually eroded.
“The public gave respect to them. The openness of information and freedom of speech produced a number of books which provide an alternative version of history.
“In general, there has been an improvement, but it takes time.”
The commission wants the central government to address all of the nation’s human rights abuses.
“Komnas HAM pushes for a non-judicial push which is restorative in nature,” Imdadun said. “We prioritize reconciliation. This is not only limited to the 1965 incident but also all other incidents in the past. We want the government to issue a statement acknowledging that there really were serious violations of human rights.
“We should be able to forgive and appreciate one another.”
Despite similar goals, Komnas HAM accused “The Act of Killing,” of reopening old wounds.
“The film doesn’t need to be responded to too seriously,” he said. “Otherwise Komnas HAM’s efforts for reconciliation can be crashed by overwhelming resistance from the public. Telling the truth can be done kindly without provoking hatred.
“The methodology [of the movie] is vulgar. It reopened old wounds for victims. Psychologically speaking, watching that movie is not healthy. This is a very sensitive matter. We should be accepting and forgiving of one another.”
Imdadun said the nation doesn’t need the condemnation of international observers.
“We should be free from international allegations that claim that human rights violations in Indonesia happened without any follow-up whatsoever,” he said.
But without a renewed commitment from the AGO and the Supreme Court the matter might never be resolved. Those involved in the killings are approaching old age, meaning that further delay by the courts may mean that those implicated in the purge may die before they can be prosecuted.
There is also a danger of the 1965 PKI massacre succombing to the same fate as numerous other unresolved human rights offenses in Indonesia, from the Petrus killings to the 1998 anti-Chinese riots.
Regardless, Imdadun said, the investigation is ongoing.
“The process is still ongoing in the Supreme Court,” he said.
But some doubt the government’s commitment to investigating the claims.
“There isn’t momentum to have this as a big project,” said Asep Kambali, historian and founder of the Indonesian Historians Community. “So long as the government does not push this to be pursued further, there will be no serious effort.”
Without open access to government files, historians and investigators are unlikely to uncover the truth, Asep said.
“The facts are so limited,” he said. ”Historians and those in the academia have no access. They are not special agents. They have no access to the palace. No access to many places nor the people in that era [and] many eyewitnesses have passed away.”
And even with full access to government records and sources, the entire event is so clouded in propaganda and Suharto-era doctrine that uncovering a truly objective version of the truth is unlikely, he said.
“The heads of the people are full with anti-PKI doctrine,” Asep said. ”It was one way to legitimize mass murder. Only Suharto knows exactly what happened.”
The repercussions of a thorough investigation could be grave, he said.
“There will be terrible consequences if anyone tries to uncover the truth,” Asep said. “This can be likened to a revolution. We already have a paradigm [in place], yet we want to destroy it and reconstruct a new paradigm.
“What will happen is a clash of ideologies. Not everyone will agree. Different perspectives and ideologies will give rise to conflict.”
But what actually happened in 1965 needs to be known, regardless of the consequences, he said.
“History is honest, but it might be painful,” Asep said. “Negative or not, the truth must come out.”
“The Act of Killing,” is available for free download in Indonesia.

“Palu Meminta Maaf kepada Keluarga Korban 1965”

IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
On Monday, 10 February 2014, 1:42, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
KALAU SBY jadi meminta maaf atas pelanggaran HAM berat, dia akan digulingkan pihak-pihak lawannya karena itu adalah kesempatan emas bagi pihak lawan SBY untuk melabraknya. Dia berhati-hati. Mega turut dalam komplotan menggulingkan Gus Dur. Apa motivnya? . Gus Dur teman dia sejak remaja. Motiv yang pokok barangkali karena dia ingin jadi Presiden yang hanya dalam kesempatan demikian bisa dia lakukan. Lalu sebagai Presiden, Mega juga menjalankan politik BERHATI-HATI seperti juga yang dijalankan SBY sekarang ini. Untuk apa?.Untuk menyelamatkan jabatan dan sebagai hasilnya dia tidak mempunyai prestasi yang berarti yang bahkan merehabilitasi nama bapaknya sebagai Preaiden yang digulingkan suhartO- pun, tidak dia lakukan. Sukses besar Mega adalah dengan politknya yang berhati hati itu dia selamat menjalani masa jabatan Presidennya hingga ahir meskipun rakyat tidak memetik setetes faedahpun.
Lantas politik apa yang akan dijalankan Jokowi bila dia terpilih sebagai Presiden? Apakah Jokowi akan juga melakukan politik berhati-hati (baca: KOMPOMI) terhadap lawan-lawan serta pihak koalisinya? untuk juga menyelamatkan jabatan?, meneruskan politik tradisionil berhati-hati yang pernah dijalankan Mega, SBY dan bahkan juga Habibie? Kalau cuma akan demikian, apalah lagi artinya seorang Jokowi ? Atau kita hanya harus optimis, positiev denken? .Bisakah Indonesia diperbaiki cuma dengan cara begini?
ASAHAN.

From: Salim Said
To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; Bismo Gondokusumo ; hasto66@gmail.com ; hadi.lukmono@yahoo.co.id ; pramonoanungwibowo@yahoo.co.id ; Fadli Zon ; Achmad Sucipto, Admiral ; Ahmad Syafii Maarif ; Djoko Rahardjo ; nurhayati_aliassegaf@yahoo.com ; Effendi Ghazali ; bambangsoesatyo@yahoo.com ; Anwar Nasution ; hammuluk@yahoo.com ; priyobudisantoso1@yahoo.com ; hamid awaludin ; amirsantoso14@yahoo.com ; Syafiuddin Makka ; Muhammad Basri ; Bahtiar Effendy ; Ichsan Loulembah ; Harjono Kartohadiprodjo ; suaidi.marasabessy@yahoo.com ; chandra motik ; tantowi.yahya@yahoo.co.id
Sent: Sunday, February 09, 2014 3:45 AM
Subject: Fwd: Kolom IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
Menarik untuk diamati. Salah satu pertanyaan, apakah walikota Palu mudah memohon maaf sebab di wilayah Palu memang tidak terjadi pembantaian di tahun 1965? Jadi minta maaf atau tidak minta maaf jadinya sama saja. Saudara Ichsan Lolulembah adalah putra Sulawesi Tengah yang mungkin bisa kita harapkan menjelaskan latar belakang permintaan maaf ini.

From: isa <i.bramijn@chello.nl>
Date: 2014-02-08 21:47 GMT+07:00
Subject: Kolom IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
To:

Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 08 Februari 2014
———————————-
WALIKOTA PALU TELADAN
PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”

* * *

“Palu Meminta Maaf kepada Keluarga Korban 1965”

“Walikota Palu Rusdy Mastura juga akan memulihkan hak-hak kekeluargaan korban yang diuduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia”. . . . .

* * *

Peristiwa diatas terjadi dalam tahun 2012/13. Suatu permintaan maaf terhadap keluarga Korban 1965 dan pemulihan hak-hak kekeluargaan korban, yang dinyatakan oleh seorang pejabat negara Republik Indonesia, Walikota Palu Rusdy Mastura, dan Pemerintah Kota Palu. Kejadian tsb diberitakan secara nasional oleh Tempo.com. Tindakan Walikota Palu dan Pemerintah Kotapraja Palu tsb merupakan penerobosan besar. Meskipun terjadi pada tingkat daerah, di sebuah kotapraja di Sulawesi Tengah, namun, punya arti penting nasional.
Kemudian terjadi sbb (20/5/2013) –Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mendeklarasikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Kota Palu sebagai Kota Sadar HAM di lapangan. Walikota Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Panitia Ranham Propinsi Sulawesi Tengah. Deklarasi dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Janggola; Walikota Palu, Rusdi Mastura; Wakil Walikota Palu dan Kapolda Sulawesi Tengah.
Ketika menganalisis peristiwa tsb sekaligus mengeritik sikap Presiden SBY — Sri Sulastri Wahyuningroem, yang sedang meneliti Keadilan Transisional di Indonesia untuk mencapai PhD pada Universitas Nsaional Ausastralia di Brisbane, menulis a.l teks aslinya dalam bahasa Inggris bb:
“President Susilo Bambang Yudhoyono has always been reluctant to include the 1965 mass killings in his never-realized plan to make an official apology to survivors; and as head of state, he never supported or instructed the Attorney General’s Office to follow up the four-year investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) into the 1965/1966 crimes against humanity.
“Since his time in office will end this year, we can congratulate Yudhoyono for another success in allowing such an important issue to be “hidden with shame”, both domestically and internationally.
“Unlike Yudhoyono or most of our other political leaders, the Palu mayor has choosen to come to terms with the past because, as he said to me some time ago: “This kind of [atrocity] must never happen again”. He learned from his own personal experience the damage and cost to communities as well as to the victims, as a result of decades of stigmatization of being associated with the Sept. 30 Movement, and concluded that survivors were entitled to peace and dignity.
“The Palu regulation fits with a title awarded to the city by the Law and Human Rights Ministry, Palu: city of human rights awareness. The bylaw is one of the mayor’s efforts to realize his commitment following his formal apology.
“The Palu initiative reminds us of one very important thing in democracy: That it is always possible to push for change at a local level, even though the status quo may remain strong at the center of politics in Indonesia. The New Order’s master narrative on the so-called “abortive coup” blamed the Indonesian Communist Party (PKI) and justified the mass killing of suspected leftists and other civilians. This was the political legitimacy used by president Soeharto to hold sway and maintain his power for more than three decades.
“Since the dawning of the 1998 Reform era and its failure to acknowledge this country’s dark history, the same narrative has remained strong and has provided the basis of political legitimacy for the new, supposedly democratic, regimes.
<The writer is researching transitional justice in Indonesia for her PhD thesis at the Australian National University in Canberra.>
Dialihbasakan kira-kira sbb:
“Presiden SBY selalu enggan memasukkan masalah pembunuhan masal 1965 dalam rencana-yang tidak pernah dilaksanakannya, untuk minta maaf resmi kepada para penyintas, dan sebagai kepala negara, ia tidak pernah mendukung atau menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti investigasi empat-tahun yang dilakukan oleh KomnasHAM terhadap kejahatan kemanusiaan 1965/1966.
“Karena masa jabatnnya akan berakhir tahun ini; kita bisa mengucapkan selamat kepada Yudhoyono untuk sukses lainnya membiarkan kasus begitu penting seperti itu “disembunyikan dengan malu”, baik secara nasional maupun internasional.
“Lain dari Yudhoyono atau sebagian besar dari pemimpin kita, Walikota Palu memilih mengakui dan mengakhiri masa lampau, karena kata beliau kepada saya suatu ketika: “(Kekejaman) semacam itu tidak boleh terulang lagi”. Ia belajar dari pengalaman pribadinya kerusakan dan kerugian terhadap masyarakat sama seperti terhadap para korban, sebagai akibat dari stigmatisasi dilibatkan dengan Gerakan 30 September, dan (ia) menyimpulkan bahwa para penyintas berhak atas kedamaian dan hargadiri manusia.
“Pengaturan Palu cocok dengan penghargaan yang diberikan pada kota tsb oleh Kementerian Hukum dn Ham kepada Palu: Kota Sadar Ham. Pengaturan tsb merupakan usaha Walikota untuk merealisasi janjinya sebagai tindak lanjut permintaan maaf yang dilakukannya secara resmi.
“Prakarsa Palu mengingatkan kita pada satu hal penting di dalam demokrasi: Bahwa adalah selalu mungkin mendorong terjadinya perubahan di tingkat lokal, meskipun statusquo masih kuat di pusat politik di Indonesia. Versi yang diuarkan oleh Orde Baru mengenai apa yang dinamakan “kudeta yang gagal” yang dituduhkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan (dengan itu) membenarkan pembunuhan masal terhadap orang-orang Kiri yang dicurigai dan warga sipil lainnya. Ini adalah legitimasi politik yang digunakan Presiden Suharto untuk berkuasa terus selama lebih dari tiga dasawarsa.
“Sejak dimulainya era Reformasi 1998 dan kegagalannya untuk mengakui sejarah kelam negeri ini, cerita yang sama masih kuat dan telah memberikan dasar bagi legitimasi politik untuk rezim-rezim baru yang dikatakan demokratis.

Permintaan maaf serupa pernah dilakukan oleh Gus Dur, mantan Presiden RI. Ada sedikit perbedaan. Kotapraja Palu memulihkan hak/hak kekeluargaan korban. Gus Dur belum sampai kesitu. Makanya Pramudya Ananta Tur merespons permintaan maaf Gus Dur, menyatakan `kok gampang amat minta maaf ´. Pram menuntut Gus Dur sebagai pejabat tertinggi negara melakukan tindakan kongkrit di bidang pemulihan hak-hak kewarganegaraa korban. Baik lewat MPRS atau dalam posisi beliau sebagai Presiden R.I.
Mungkin Gus Dur juga bermaksud demikian. Hanya kurang waktu dan keburu digulingkan oleh manuver politik Amin Rais-Akbar Tanjung-Wiranto. . . ., dan . . . . . Megawati.
* * *
Kesimpulan yang dikemukakan dalam tulisan Sri Sulastri Wahyuningroem, sesuai dengan kenyataan situasi Indonesia dewasa ini.
Perubahan-perubahan yang berkembang selangkah demi selangkah sejak dimulainya era reformsi, menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan di daerh yang bersifat pendobrakan terhadap situasi “jalan ditempat”: yang masih berlangsung di pusat. Di lain fihak masih terjadi peritsiwa di Jawa Timur, dimana suatu pertemuan peluncuran buku mengenai TAN MALAKA di ancam dibubarkan oleh organisasi yang mengatasnamai Islam.
Gerakan masal yang berkembang terus di daerah — suatu waktu akan menghasilkan perubahan berarti di tingkat pusat. Dalam hal gerakan daerah yang maju, Kota Palu dan Walikotanya Rusdy Mastura, adalah TELADAN!!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers