Archive for the ‘INFO’ Category

ISTRI MANTAN GUBERNUR DKI HENK NGANTUNG TUTUP USIA

Istri Mantan Gubernur DKI Henk Ngantung Tutup Usia
Rabu, 3 September 2014 | 22:16 WIB
Kompas/Wawan H Prabowo Hetty Evelyn Ngantung Memesah Janda Henk Ngantung, Seniman dan Mantan Gubernur DKI

JAKARTA, KOMPAS.com – Evie Mamesah, istri mantan Gubernur DKI Jakarta Henk Ngantung tutup usia, Rabu (3/9/2014). Wanita bernama lengkap Hetty Evelyn Ngantung Mamesah itu meninggal di usia 75 tahun.

Berita duka cita ini disampaikan oleh Sekretaris Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Maruhal Mangasi. Mendiang Evie akan disemayamkan di Rumah Duka RS Gatot Soebroto, Jalan Kwini Jakarta Pusat.

Evie dinikahi Henk pada tahun 1964. Henk adalah satu-satunya Gubernur DKI non muslim. Bernama lengkap Hendrik Hermanus Joel Ngantung, Henk menjabat Gubernur DKI pada 27 Agustus 1964 sampai 15 Juli 1965.

Henk bukan seorang birokrat, melainkan seniman. Jejaknya terlihat di monumen Tugu Tani. Dia yang membut sketsanya sebelum bangunan monumen di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, itu berdiri. Henk meninggal pada usia 71 tahun pada 12 Desember 1991.

Selama ini Evie tinggal di rumahnya di Gang Jambu Nomor 25 RT 07/04, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta pernah mengutarakan niatnya memperbaiki kediaman Henk.

Rumah seluas sekitar 2.000 meter persegi itu sudah dihuni keluarga ini sejak tahun 1970. Lokasi rumah berada di gang yang bahkan tidak bisa dilewati mobil.

“Setelah perbaikan, kami berharap masih bisa menempati rumah ini kembali. Kalaupun kami mau menjual rumah, Pemprov mau membelinya,” kata Ny Henk seusai bertemu Wagub Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

PETISI KEADILAN UNTUK EVA SUSANTI H. BANDE

PETISI KEADILAN UNTUK EVA SUSANTI H. BANDE

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis Hakim Perkara Pidanaan EVA SUSANTI H. BANDE
Di Tempat

 

Saat ini, seorang perempuan pembela HAM, EVA SUSANTI H. BANDE tengah menjalani hukuman atas vonis 4 tahun pidana penjara dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1573/K/Pid/2011 tertanggal 2 April 2013 jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH No : 01/PID/2011/PT.PALU tertanggal 10 Februari 2011 jo PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No : 178/PID.B/2010/PN.Lwk tertanggal 12 November 2010. Eva dituduh melakukan tindak pidana “Bersama-sama secara lisan atau dengan tulisan didepan umum menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum”, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas putusan Kasasi tersebut, Eva sedang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan Register Perkara No.: 03/PID.PK/2014/PN.Lwk tertanggal 21 Agustus 2014.
Dalam hal ini, EVA SUSANTI H. BANDE, 35 tahun, merupakan Ibu dari tiga orang anak, yang saat ini tidak bisa tinggal bersama Ibunya, akibat putusan pidana penjara yang harus dijalani oleh Eva. Selama 16 tahun Eva Bande mendedikasikan dirinya untuk melakukan pembelaan dan menyuarakan pelanggaran hak-hak masyarakat termasuk hak-hak perempuan. Eva juga adalah anggota dari Solidaritas Perempuan, yaitu organisasi perempuan yang selama 23 tahun konsisten memperjuangkan keadilan gender dan hak-hak perempuan akar rumput melawan pemiskinan. Dalam rentang waktu 12 tahun (1998-2010) EVA SUSANTI H. BANDE fokus memperjuangkan hak-hak masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang mengalami ketidakadilan dan penindasan oleh aparat Negara dan korporasi dalam berbagai isu dan kasus. Di antaranya adalah kasus Tambak di Batui (1999), pendampingan organisasi perempuan adat Ngata Toro (2000), sengketa Agraria di Kawasan Taman Nasional Lore-Lindu (Dongi-dongi) (2000-2001), kasus kekerasan terhadap perempuan di Palu, Buol, Tolitoli (2002). Di akhir tahun 2002 hingga tahun 2007, Eva melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan TNI-POLRI dan Sipil di wilayah Konflik di Poso. EVA SUSANTI H. BANDE juga dipercaya untuk memegang berbagai peran, antara lain sebagai salah seorang Badan Pimpinan KPKP-ST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah), Koordinator Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (2007-2009); Koordinator Koalisi untuk Pembebasan Perempuan (KUPP) Sulteng (2008-2010); dan Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS-Sulteng, 2009-2010).
Saat ini, EVA SUSANTI H. BANDE mengalami kriminalisasi oleh Negara dengan tuduhan tindak pidana penghasutan akibat kerja-kerjanya membela dan menyuarakan hak-hak masyarakat serta mengadvokasikan konflik lahan antara masyarakat petani Banggai dengan perusahaan kelapa sawit dan HTI. Dengan adanya kriminalisasi tersebut, Negara telah memaksa Eva berhenti memperjuangkan hak-hak masyarakat, laki-laki dan perempuan, karena harus fokus pada proses hukum yang harus dihadapinya selama hampir 4 tahun, yaitu sejak tahun 2010 hingga dilakukannya eksekusi atas putusan mahkamah agung yang menguatkan vonis 4 tahun penjara pada EVA SUSANTI H. BANDE.
Kriminalisasi terhadap Eva tidak terlepas dari kasus sengketa tanah, di mana EVA SUSANTI H. BANDE secara terus menerus melakukan perjuangan membela hak-hak masyarakat dalam konflik antara masyarakat dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kasus ini terkait dengan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 13.400 ha milik PT BHP dan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.010 ha milik PT KLS, yang menimbulkan konflik dengan masyarakat sejak tahun 90-an. Sengketa ini menuai berbagai persoalan dari perampasan tanah adat, penggusuran lahan bersertifikat, sengketa dalam proyek transmigrasi, pembabatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, perluasan sawit di wilayah Suaka margasatwa Bangkiriang dan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin, hingga kriminalisasi warga. Bersama EVA SUSANTI H. BANDE, telah dikriminalisasi juga 23 petani, di mana sebagian besar telah selesai menjalani masa hukumannya atas tuduhan pengrusakan properti PT BHP dalam aksi petani pada 26 Mei 2010, yang juga menjadi asal muasal kriminalisasi terhadap EVA SUSANTI H. BANDE. Kriminalisasi terhadap EVA SUSANTI H. BANDE dan 23 petani jelas merupakan bentuk pelemahan gerakan rakyat untuk memperjuangkan haknya. Di kala EVA SUSANTI H. BANDE dan para petani disibukkan dengan proses hukum yang harus mereka jalani, PT KLS terus berupaya melakukan penggusuran lahan rakyat.
Dalam kasus ini, EVA SUSANTI H. BANDE mengalami ketidakadilan, karena di dalam proses hukumnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Tak hanya itu, aparat penegak hukum jelas memiliki keberpihakan terhadap pengusaha pemilik perusahaan kelapa sawit, yaitu Murad Husein. Hal itu dibuktikan dengan tidak pernah ditindaklanjutinya pelaporan tindak pidana perkebunan ke Polres Banggai sejak tahun 2009, yang kemudian telah menetapkan Murad Husein sebagai tersangka. Setelah hampir 3 tahun proses hukumnya tidak jelas, kemudian pada 14 April 2012, Kapolres Banggai, Sulawesi Tengah justru mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti.
Untuk itu, dalam memeriksa kasus EVA SUSANTI H. BANDE, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata dan fakta yang dihadapi oleh para petani di dataran Toili, yakni tindakan sewenang-wenang pihak perusahaan dengan melakukan pengrusakan jalan kebun dan juga melakukan penggusuran paksa lahan-lahan pertanian milik rakyat petani. Karena itu, hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkret, serta melihat bahwa apa yang menjadi ekses dari peristiwa di masyarakat akibat aktivitas dan perilaku perusahaan yang telah berkonflik dengan petani selama bertahun-tahun berada di luar tanggung jawab EVA SUSANTI H. BANDE. Hakim dalam memeriksa perkara penting juga untuk menelaah alat bukti secara lebih mendalam, terutama bukti dan saksi yang selama ini belum diajukan sebagai alat bukti dalam kasus ini.
Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Kami memohon Mahkamah Agung untuk:
1. Meninjau kembali kasus Eva Susanti H. Bande dan menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya, serta bebas dan tidak memihak dalam memeriksa kasus EVA SUSANTI H. BANDE, dengan mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya patut dipertimbangkannya mengenai kondisi nyata dan fakta sosial di sekitar kasus ini.
2. Membebaskan Eva Susanti H. Bande dari segala dakwaan hukum atau setidaknya melepaskan Eva Susanti H. Bande dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak EVA SUSANTI H. BANDE dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya dari segala dampak yang muncul akibat penangkapan, penahanan dan proses hukum yang terjadi.
Demikian petisi ini Kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, semata-mata dengan tujuan mencapai keadilan bagi EVA SUSANTI H. BANDE, tanpa bermaksud melakukan intervensi terhadap proses peradilan. Besar harapan kami Mahkamah Agung dapat menjadi intitusi peradilan yang benar-benar menjalankan keadilan di dalam proses Peninjauan Kembali ini.
Hormat Kami,
Yang bertanda tangan,

TAK USAH TAKUT, MASYARAKAT ADAT ITU BUKAN TERORIS

Tak Usah Takut, Masyarakat Adat Itu Bukan Teroris

Jumat, 29 Agustus 2014 – 20:32:14 WIB
Vicky, Utusan PBB untuk Masyarakat Adat
JAKARTA, SACOM – Masyarakat adat itu tidak perlu ditakuti oleh pemerintah. Dijamin, bisa bersahabat kok, bahkan dengan tentara sekalipun.

“Masyarakat adat itu bukan teroris, karena dianggap menentang pembangunan,” tegas Vicky, Perwakilan PBB untuk urusan Masyarakat Adat dalam Pekan Masyarakat Adat Nusantara di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat (29/08).

Masyarakat adat itu bisa bekerja sama dengan pemerintah, menjadi partner pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, bahkan bisa membantu tentara menjaga perbatasan negara.

Jadi jangan dinilai berlebihan kalau masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya, manakala pembangunan justru mengkebiri hak-hak mereka.

“Pemerintah jangan menganggap musuh masyarakat adat, masyarakat adat itu bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan,” tegas wanita asal Filiphina ini.

Menurut Vicky, kehadirannya beberapa hari di Indonesia beberapa hari ini adalah memastikan dan mengecek bagaimana perlakuan negara terhadap masyarakat adat.

Termasuk jika ada program-program pemerintah yang memang bagus, akan dicatat dan disebarluaskan sehingga bisa menjadi contoh buat pemerintah-pemerintah negara lainnya.

Contohnya masyarakat adat di Tanah Toraja. Ia mendapatkan informasi bahwa di sana tidak ada pelanggaran HAM. “Bagus, justru saya akan segera ke sana, tidak hanya di daerah-daerah yang bermasalah saja,” ujarnya.

“Kata Abdon Nababan (Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-red) saya lebih baik tidak berkunjung ke sana, karena tidak ada pelanggaran HAMnya. Justru itu yang harus dicari, praktik-praktik yang baik harus disampaikan kepada dunia,” terangnya sambil tersenyum.

Jadi beberapa daerah yang tegas-tegas masyarakat adatnya berkonflik akan mendapatkan perhatiannya. Seperti apakah Putusan MK No. 35 sudah terimplementasikan?

Temuan-temuan ini, baik yang positif dan negatif, akan di bawa dalam rapat-rapat di Perserikatan Bangsa-bangsa, seperti Dewan HAM, atau Sidang Umum PBB.

Hal penting lainnya yang harus diingat adalah ada kecenderungan di dunia saat ini untuk menyatukan budaya-budaya. Padahal keberagaman itu sangat penting.

“Jadi sekali lagi, pemerintah jangan ketakutan, perjuangan masyarakat adat harus dilihat sebagai agenda politik yang sangat penting,” tuturnya.

WHY AREN’T MUSLIMS SPEAKING OUT AGAINST ISLAMIC STATE ATROCITIES?

Why aren’t Muslims speaking out against Islamic State’s atrocities?
Date September 4, 2014 

Paul McGeough
Chief foreign correspondent
http://www.theage.com.au/world/why-arent-muslims-speaking-out-against-islamic-states-atrocities-20140904-10cd6x.html

Where is the Muslim outrage as the Islamic State advances? Photo: Reuters
First it was quiet – and then a lone voice from the Gulf. After we’d all been watching horrified for weeks or longer, Yasmine Bahrani stuck her head above the parapet and asked the bleeding obvious – where are the marches against Islamic State?
A professor of journalism at the American University in Dubai, Bahrani wanted to know why – if Muslims in London, Paris and elsewhere were marching in protest at Israel’s war on Gaza – they were not protesting against the Islamic State massacres of Yazidis, Christians and their fellow Muslims in Iraq and Syria.
Writing in The Washington Post, she argues that Muslims know that the conduct of Islamic State is not Islam, but, collectively, Muslims face a problem because much of the non-Muslim world does not understand that.

US reporter Steven Sotloff (centre) at work in Libya in 2011. The reporter was executed by Islamic State this week. Photo: AFP
“To much of the world, the Islamic State, Nigeria’s Boko Haram and other such groups do represent the Muslim community. Today, say the word ‘Islam’ and few think of the glories of our history and culture. Rather, they picture men in masks with knives.
“As long as our condemnations remain tepid, we give the impression that we accept the crimes of murderers, whose savvy YouTube productions reach far and wide.”
Her point was that mainstream Muslims must disown the likes of Islamic State because to the rest of the world “that horrific picture is what Muslims have become”.

Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border. Photo: Reuters
It’s all a question of leadership. When I put Bahrani’s question to several Arabs, the response was a single word: fear.
And it’s the same with leaders in the region – their every calculation as Washington quietly seeks to shame them into boldly confronting Islamic State is geared to the survival of their own, mostly corrupt thrones. They tremble because Islamic State wants their heads, literally; and they quake because, in the case of the Sunni regimes, Islamic State is Sunni and draws support from their fellow believers.
These regional leaders are not the most savoury lot and certainly not the kind the rest of the world should be legitimising. And that has its own bizarre implications, because, while some will caution the West not to lie with dogs, lest they get fleas, many of their own people feel similarly about the West – and the US in particular.
A remarkable analysis of the Arabic-language Twitter feed of 3.7 million Middle Eastern users in 2012 and 2013 by academics at Princeton and Harvard reveals that, even when Arab communities are riven by the most vexing issues, they hold to their intense dislike of the US, irrespective of the position they adopt in the prevailing crisis locally.
At the time of the overthrow of Muslim Brotherhood-backed Egyptian president Mohamed Mursi, more than 70 per cent of Twitter references to the US were negative and just 3 per cent were positive.
In Syria – at the time of the alleged use of chemical weapons by the regime of Bashar al-Assad – Twitter support for the US ran at just 2 per cent.
By contrast, the study finds that, at the time of the anti-Islamic Innocence of Muslims video that sparked deadly riots across the Muslim world, most in the Arabic Twittersphere called for the video to be simply ignored or protested against personally, and only a small portion lashed out at the US or American society generally.
Their Twitter reactions to major events in the US is instructive, if not surprising. By the measure of events in their own region, we should not be shocked by the fact that the single biggest Arab Twitter response to the bombing at the Boston marathon in 2013 was that it was not a significant news event. Their next biggest was fear of a backlash against Muslims in the US.
The only good news for Washington in the study is that Arab tweeters are much harsher on Iran and Iranians than they are on the US.
Might the intensity of their ill will be conditioned by the extent to which they perceive outside governments to be interfering in their national lives?
While their leaders have been eager to rummage around in the Syrian and Iraqi conflicts, backing different factions according to their beliefs, we’re left to wonder if there’s a bit of rat cunning at work in the difficulty they seem to have in getting up to the mark to confront Islamic State.
What’s the leaders’ line of logic? Let the West eliminate IS and suffer another wave of local opprobrium for interfering in the region – and at the same time keep the monarchs secure on their thrones, so that they might continue oppressing and harassing their people for years to come.

Read more: http://www.smh.com.au/world/why-arent-muslims-speaking-out-against-islamic-states-atrocities-20140904-10cd6x.html#ixzz3CNoVKuRK
__._,_.___

PASUKAN AS DALAM SUATU KESEMPATAN LATIHAN

Pasukan AS dalam suatu kesempatan latihan.
http://sinarharapan.co/news/read/140904328/as-kirim-ratusan-tentara-ke-ukraina

Sekitar 280 pelaut AS juga akan mengambil bagian dalam pelatihan ini.
WASHINGTON- Amerika Serikat (AS) akan mengirimkan sekitar 200 tentara untuk mengambil bagian dalam pelatihan tahunan yang dipimpin AS di Ukraina akhir bulan ini, kata Pentagon, Rabu, untuk menunjukkan solidaritas kepada Kiev. Pelatihan itu dijadwalkan akan diselenggarakan di Yavoriv, sekitar 40 mil (60 kilometer) dari Lviv di Ukraina barat.
Kehadiran 200 tentara dari Brigade 173 Airborne itu akan menandai penyebaran pertama pasukan darat AS ke Ukraina, sejak pemerintah Kiev konflik dengan separatis pro-Rusia yang meletus pada awal tahun ini.
Dijuluki “Rapid Trident,” pelatihan tahunan itu ditetapkan berlangsung 13-26 September dan akan melibatkan lebih dari selusin negara, termasuk “sekitar 200 personil” dari militer AS, kata juru bicara Kolonel Steven Warren.
“Ini adalah pelatihan penjaga perdamaian,” kata Warren, dan akan fokus sebagian untuk melawan bom rakitan.
Angkatan Laut AS juga akan mengambil bagian dalam pelatihan maritim terpisah mulai pekan depan di Laut Hitam yang akan melibatkan pasukan dari Ukraina, Turki, Georgia dan Rumania, kata para pejabat.
Dua kapal dari kelompok maritim NATO juga akan berpartisipasi.
Washington mengirimkan USS Ross, kapal perusak dipandu rudal, untuk bergabung dengan pelatihan angkatan laut, yang dijuluki “Sea Breeze,” yang berlangsung dari Senin hingga Rabu depan.

Sekitar 280 pelaut AS juga akan mengambil bagian dalam pelatihan ini.
Tujuan dari latihan ini adalah “untuk meningkatkan interoperabilitas sementara mempromosikan stabilitas dan keamanan” di antara sekutu dan mitra regional, kata juru bicara Letkol Vanessa Hillman.

Dengan intervensi Rusia di Ukraina meningkatkan alarm di Eropa Timur dan di luarnya, Amerika Serikat telah mengadakan serangkaian pelatihan militer profil tinggi di wilayah itu dalam upaya meyakinkan sekutu yang cemas di perbatasan timur NATO.
Ukraina, menghadapi pemberontakan separatis dan militer Rusia dicurigai beroperasi di timur, telah meminta bantuan militer AS, tetapi Washington sejauh ini menolak untuk memberikan senjata kepada pemerintah Kiev.

Sumber : Antara/AFP

HOW WASHINGTON MADE ISLAMIC STATE

How Washington made Islamic State
By Tom Engelhardt
http://www.atimes.com/atimes/World/WOR-01-030914.html
Sep 3, ’14

DISPATCHES FROM AMERICA

Whatever your politics, you’re not likely to feel great about America right now. After all, there’s Ferguson (the whole world was watching!), an increasingly unpopular president, a Congress whose approval ratings make the president look like a rock star, rising poverty, weakening wages, and a growing inequality gap just to start what could be a long list. Abroad, from Libya and Ukraine to Iraq and the South China Sea, nothing has been coming up roses for the US. Polls reflect a general American gloom, with 71% of the public claiming the country is “on the wrong track”. We have the look of a superpower down on our luck.

What Americans have needed is a little pick-me-up to make us feel better, to make us, in fact, feel distinctly good. Certainly, what official Washington has needed in tough times is a bona fide enemy so darn evil, so brutal, so barbaric, so inhuman that, by contrast, we might know just how exceptional, how truly necessary to this planet we really are.

In the nick of time, riding to the rescue comes something new under the sun: the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), recently renamed Islamic State (IS). It’s a group so extreme that even al-Qaeda rejected it, so brutal that it’s brought back crucifixion, beheading, waterboarding, and amputation, so fanatical that it’s ready to persecute any religious group within range of its weapons, so grimly beyond morality that it’s made the beheading of an innocent American a global propaganda phenomenon. If you’ve got a label that’s really, really bad like genocide or ethnic cleansing, you can probably apply it to ISIS’s actions.

It has also proven so effective that its relatively modest band of warrior jihadis has routed the Syrian and Iraqi armies, as well as the Kurdish pesh merga militia, taking control of a territory larger than Great Britain in the heart of the Middle East. Today, it rules over at least four million people, controls its own functioning oil fields and refineries (and so their revenues as well as infusions of money from looted banks, kidnapping ransoms, and Gulf state patrons). Despite opposition, it still seems to be expanding and claims it has established a caliphate.

A force so evil you’ve got to do something
Facing such pure evil, you may feel a chill of fear, even if you’re a top military or national security official, but in a way you’ve gotta feel good, too. It’s not everyday that you have an enemy your president can term a “cancer”; that your secretary of state can call the “face” of “ugly, savage, inexplicable, nihilistic, and valueless evil” which “must be destroyed”; that your secretary of defense can denounce as “barbaric” and lacking a “standard of decency, of responsible human behavior… an imminent threat to every interest we have, whether it’s in Iraq or anywhere else”; that your chairman of the joint chiefs of staff can describe as “an organization that has an apocalyptic, end-of-days strategic vision and which will eventually have to be defeated”; and that a retired general and former commander of US forces in Afghanistan can brand a “scourge … beyond the pale of humanity [that] … must be eradicated.”

Talk about a feel-good feel-bad situation for the leadership of a superpower that’s seen better days! Such threatening evil calls for only one thing, of course: for the United States to step in. It calls for the Obama administration to dispatch the bombers and drones in a slowly expanding air war in Iraq and, sooner or later, possibly Syria. It falls on Washington’s shoulders to organize a new “coalition of the willing” from among various backers and opponents of the Assad regime in Syria, from among those who have armed and funded the extremist rebels in that country, from the ethnic/religious factions in the former Iraq, and from various NATO countries. It calls for Washington to transform Iraq’s leadership (a process no longer termed “regime change”) and elevate a new man capable of reuniting the Shiites, the Sunnis, and the Kurds, now at each other’s throats, into one nation capable of turning back the extremist tide. If not American “boots on the ground,” it calls for proxy ones of various sorts that the US military will naturally have a hand in training, arming, funding, and advising. Facing such evil, what other options could there be?

If all of this sounds strangely familiar, it should. Minus a couple of invasions, the steps being considered or already in effect to deal with “the threat of ISIS” are a reasonable summary of the last 13 years of what was once called the Global War on Terror and now has no name at all. New as ISIS may be, a little history is in order, since that group is, at least in part, America’s legacy in the Middle East.

Give Osama bin Laden some credit. After all, he helped set us on the path to ISIS. He and his ragged band had no way of creating the caliphate they dreamed of or much of anything else. But he did grasp that goading Washington into something that looked like a crusader’s war with the Muslim world might be an effective way of heading in that direction.

In other words, before Washington brings its military power fully to bear on the new “caliphate,” a modest review of the post-9/11 years might be appropriate. Let’s start at the moment when those towers in New York had just come down, thanks to a small group of mostly Saudi hijackers, and almost 3,000 people were dead in the rubble. At that time, it wasn’t hard to convince Americans that there could be nothing worse, in terms of pure evil, than Osama bin Laden and al-Qaeda.

Establishing an American Caliphate
Facing such unmatchable evil, the United States officially went to war as it might have against an enemy military power. Under the rubric of the Global War on Terror, the Bush administration launched the unmatchable power of the US military and its paramilitarized intelligence agencies against… well, what? Despite those dramatic videos of al-Qaeda training camps in Afghanistan, that organization had no military force worth the name, and despite what you’ve seen on “Homeland,” no sleeper cells in the US either; nor did it have the ability to mount follow-up operations any time soon.

In other words, while the Bush administration talked about “draining the swamp” of terror groups in up to 60 countries, the US military was dispatched against what were essentially will-o’-the-wisps, largely representing Washington’s own conjured fears and fantasies. It was, that is, initially sent against bands of largely inconsequential Islamic extremists, scattered in tiny numbers in the tribal backlands of Afghanistan or Pakistan and, of course, the rudimentary armies of the Taliban.

It was, to use a word that George W. Bush let slip only once, something like a “crusade,” something close to a religious war, if not against Islam itself – American officials piously and repeatedly made that clear – then against the idea of a Muslim enemy, as well as against al-Qaeda and the Taliban in Afghanistan, Saddam Hussein in Iraq, and later Muammar Gaddafi in Libya. In each case, Washington mustered a coalition of the willing, ranging from Arab and South or Central Asian states to European ones, sent in air power followed twice by full-scale invasions and occupations, mustered local politicians of our choice in major “nation-building” operations amid much self-promotional talk about democracy, and built up vast new military and security apparatuses, supplying them with billions of dollars in training and arms.

Looking back, it’s hard not to think of all of this as a kind of American jihadism, as well as an attempt to establish what might have been considered an American caliphate in the region (though Washington had far kinder descriptive terms for it). In the process, the US effectively dismantled and destroyed state power in each of the three main countries in which it intervened, while ensuring the destabilization of neighboring countries and finally the region itself.

In that largely Muslim part of the world, the US left a grim record that we in this country generally tend to discount or forget when we decry the barbarism of others. We are now focused in horror on ISIS’s video of the murder of journalist James Foley, a propaganda document clearly designed to drive Washington over the edge and into more active opposition to that group.

We, however, ignore the virtual library of videos and other imagery the US generated, images widely viewed (or heard about and discussed) with no less horror in the Muslim world than ISIS’s imagery is in ours. As a start, there were the infamous “screen saver” images straight out of the Marquis de Sade from Abu Ghraib prison. There, Americans tortured and abused Iraqi prisoners, while creating their own iconic version of crucifixion imagery. Then there were the videos that no one (other than insiders) saw, but that everyone heard about. These, the CIA took of the repeated torture and abuse of al-Qaeda suspects in its “black sites.” In 2005, they were destroyed by an official of that agency, lest they be screened in an American court someday. There was also the Apache helicopter video released by WikiLeaks in which American pilots gunned down Iraqi civilians on the streets of Baghdad (including two Reuters correspondents), while on the sound track the crew are heard wisecracking.

There was the video of US troops urinating on the bodies of dead Taliban fighters in Afghanistan. There were the trophy photos of body parts brought home by US soldiers. There were the snuff films of the victims of Washington’s drone assassination campaigns in the tribal backlands of the planet (or “bug splat,” as the drone pilots came to call the dead from those attacks) and similar footage from helicopter gunships. There was the bin Laden snuff film video from the raid on Abbottabad, Pakistan, of which President Obama reportedly watched a live feed. And that’s only to begin to account for some of the imagery produced by the US since September 2001 from its various adventures in the Greater Middle East.

All in all, the invasions, the occupations, the drone campaigns in several lands, the deaths that ran into the hundreds of thousands, the uprooting of millions of people sent into external or internal exile, the expending of trillions of dollars added up to a bin Laden dreamscape. They would prove jihadist recruitment tools par excellence.

When the US was done, when it had set off the process that led to insurgencies, civil wars, the growth of extremist militias, and the collapse of state structures, it had also guaranteed the rise of something new on Planet Earth: ISIS – as well as of other extremist outfits ranging from the Pakistani Taliban, now challenging the state in certain areas of that country, to Ansar al-Sharia in Libya and al-Qaeda in the Arabian Peninsula in Yemen.

Though the militants of ISIS would undoubtedly be horrified to think so, they are the spawn of Washington. Thirteen years of regional war, occupation, and intervention played a major role in clearing the ground for them. They may be our worst nightmare (thus far), but they are also our legacy – and not just because so many of their leaders came from the Iraqi army we disbanded, had their beliefs and skills honed in the prisons we set up (Camp Bucca seems to have been the West Point of Iraqi extremism), and gained experience facing US counter-terror operations in the “surge” years of the occupation. In fact, just about everything done in the war on terror has facilitated their rise. After all, we dismantled the Iraqi army and rebuilt one that would flee at the first signs of ISIS’s fighters, abandoning vast stores of Washington’s weaponry to them. We essentially destroyed the Iraqi state, while fostering a Shia leader who would oppress enough Sunnis in enough ways to create a situation in which ISIS would be welcomed or tolerated throughout significant areas of the country.

The escalation follies
When you think about it, from the moment the first bombs began falling on Afghanistan in October 2001 to the present, not a single US military intervention has had anything like its intended effect. Each one has, in time, proven a disaster in its own special way, providing breeding grounds for extremism and producing yet another set of recruitment posters for yet another set of jihadist movements. Looked at in a clear-eyed way, this is what any American military intervention seems to offer such extremist outfits – and ISIS knows it.

Don’t consider its taunting video of James Foley’s execution the irrational act of madmen blindly calling down the destructive force of the planet’s last superpower on themselves. Quite the opposite. Behind it lay rational calculation. ISIS’s leaders surely understood that American air power would hurt them, but they knew as well that, as in an Asian martial art in which the force of an assailant is used against him, Washington’s full-scale involvement would also infuse their movement with greater power. (This was Osama bin Laden’s most original insight.)

It would give ISIS the ultimate enemy, which means the ultimate street cred in its world. It would bring with it the memories of all those past interventions, all those snuff videos and horrifying images. It would help inflame and so attract more members and fighters. It would give the ultimate raison d’etre to a minority religious movement that might otherwise prove less than cohesive and, in the long run, quite vulnerable. It would give that movement global bragging rights into the distant future.

ISIS’s urge was undoubtedly to bait the Obama administration into a significant intervention. And in that, it may prove successful. We are now, after all, watching a familiar version of the escalation follies at work in Washington. Obama and his top officials are clearly on the up escalator. In the Oval Office is a visibly reluctant president, who undoubtedly desires neither to intervene in a major way in Iraq (from which he proudly withdrew American troops in 2011 with their “heads held high”), nor in Syria (a place where he avoided sending in the bombers and missiles back in 2013).

Unlike the previous president and his top officials, who were all confidence and overarching plans for creating a Pax Americana across the Greater Middle East, this one and his foreign policy team came into office intent on managing an inherited global situation. President Obama’s only plan, such as it was, was to get out of the Iraq War (along lines already established by the Bush administration). It was perhaps a telltale sign then that, in order to do so, he felt he had to “surge” American troops into Afghanistan. Five and a half years later, he and his key officials still seem essentially plan-less, a set of now-desperate managers engaged in a seat-of-the-pants struggle over a destabilizing Greater Middle East (and increasingly Africa and the borderlands of Europe as well).

Five and a half years later, the president is once again under pressure and being criticized by assorted neocons, McCainites, and this time, it seems, the military high command evidently eager to be set loose yet one more time to take out barbarism globally – that is, to up the ante on a losing hand. As in 2009, so today, he’s slowly but surely giving ground. By now, the process of “mission creep” – a term strongly rejected by the Obama administration – is well underway.

It started slowly with the collapse of the US-trained and US-supplied Iraqi army in Mosul and other northern Iraqi cities in the face of attacks by ISIS. In mid-June, the aircraft carrier USS H W Bush with more than 100 planes was dispatched to the Persian Gulf and the president sent in hundreds of troops, including Special Forces advisers (though officially no “boots” were to be “on the ground”). He also agreed to drone and other air surveillance of the regions ISIS had taken, clearly preparation for future bombing campaigns. All of this was happening before the fate of the Yazidis – a small religious sect whose communities in northern Iraq were brutally destroyed by ISIS fighters – officially triggered the commencement of a limited bombing campaign suitable to a “humanitarian crisis.”

When ISIS, bolstered by US heavy weaponry captured from the Iraqi military, began to crush the Kurdish pesh merga militia, threatening the capital of the Kurdish region of Iraq and taking the enormous Mosul Dam, the bombing widened. More troops and advisers were sent in, and weaponry began to flow to the Kurds, with promises of all of the above further south once a new unity government was formed in Baghdad. The president explained this bombing expansion by citing the threat of ISIS blowing up the Mosul Dam and flooding downriver communities, thus supposedly endangering the US Embassy in distant Baghdad. (This was a lame cover story because ISIS would have had to flood parts of its own “caliphate” in the process.)

The beheading video then provided the pretext for the possible bombing of Syria to be put on the agenda. And once again a reluctant president, slowly giving way, has authorized drone surveillance flights over parts of Syria in preparation for possible bombing strikes that may not be long in coming.

The incrementalism of the reluctant
Consider this the incrementalism of the reluctant under the usual pressures of a militarized Washington eager to let loose the dogs of war. One place all of this is heading is into a morass of bizarre contradictions involving Syrian politics. Any bombing of that country will necessarily involve implicit, if not explicit, support for the murderous regime of Bashar al-Assad, as well as for the barely existing “moderate” rebels who oppose his regime and to whom Washington may now ship more arms. This, in turn, could mean indirectly delivering yet more weaponry to ISIS. Add everything up and at the moment Washington seems to be on the path that ISIS has laid out for it.

Americans prefer to believe that all problems have solutions. There may, however, be no obvious or at least immediate solution when it comes to ISIS, an organization based on exclusivity and divisiveness in a region that couldn’t be more divided. On the other hand, as a minority movement that has already alienated so many in the region, left to itself it might with time simply burn out or implode. We don’t know. We can’t know. But we do have reasonable evidence from the past 13 years of what an escalating American military intervention is likely to do: not whatever it is that Washington wants it to do.

And keep one thing in mind: if the US were truly capable of destroying or crushing ISIS, as our secretary of state and others are urging, that might prove to be anything but a boon. After all, it was easy enough to think, as Americans did after 9/11, that al-Qaeda was the worst the world of Islamic extremism had to offer. Osama bin Laden’s killing was presented to us as an ultimate triumph over Islamic terror. But ISIS lives and breathes and grows, and across the Greater Middle East Islamic extremist organizations are gaining membership and traction in ways that should illuminate just what the war on terror has really delivered. The fact that we can’t now imagine what might be worse than ISIS means nothing, given that no one in our world could imagine ISIS before it sprang into being.

The American record in these last 13 years is a shameful one. Do it again should not be an option.

Tom Engelhardt is a co-founder of the American Empire Project and author of The United States of Fear as well as a history of the Cold War, The End of Victory Culture. He runs the Nation Institute’s TomDispatch.com. His latest book, to be published in October, is Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single Superpower World (Haymarket Books).

Posted with permission of TomDispatch. Follow TomDispatch on Twitter and on Facebook or Tumblr. Check out the newest Dispatch book, Ann Jones’s They Were Soldiers: How the Wounded Return From America’s Wars – The Untold Story.

(Copyright 2014 Tom Engelhardt)
__._,_.___

BERITA-BERITA TENTANG KONFLIK UKRAINA

Moskow gelar latihan Pasukan Nuklir Rusia

 

http://www.antaranews.com/berita/451714/moskow-gelar-latihan-pasukan-nuklir-rusia
Rabu, 3 September 2014

Moskow (ANTARA News) – Lebih dari 4.000 personel Pasukan Nuklir Rusia dikerahkan dalam latihan nuklir, yang dinilai menjadi penanda peningkatan ketegangan dengan NATO terkait krisis Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu, dalam satu pengumuman sehari sebelum dimulainya KTT NATO, di Wales, sebagaimana dinyatakan Kantor Berita RIA, latihan itu akan diselenggarakan di Altai, Rusia tengah bagian selatan.

Latihan nuklir itu juga melibatkan sekitar 400 unit-unit teknik dan penggunaan intensif kekuatan udara.

Perwira menengah Pasukan Nuklir Rusia, Dmitry Andreyev, mengatakan, unit roket strategis mereka mempraktekkan kesatuan-kesatuan reguler pemukul dan senjata yang memiliki ketepatan tinggi.

“Dan melakukan missi-missi tempur dalam kondisi gangguan radio elektronik di daerah-daerah penggelaran pasukan,” katanya.

Ia mengatakan pasukan musuh akan diwakili dalam pelatihan oleh kesatuan-kesatuan Spetsnaz.

“Pesawat tempur MiG-31 dan pesawat pengintai strategis Sukhoi Su-24MR juga diikut sertakan,” kata Andreyev dan menambahkan skala kekuatan udara yang dilibatkan baru pertama kali dilakukan bagi latihan serupa ini.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © 2014

 

Rusia dan NATO siap bertarung terkait Ukraina
Rabu, 3 September 2014 06:54
http://www.antaranews.com/berita/451645/rusia-dan-nato-siap-bertarung-terkait-ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidatonya dalam sebuah upacara peluncuran monumen Perang Dunia I di Taman Memorial Perang Poklonnaya Gora di Moskow, Rusia, Jumat (1/8). Peluncuran itu merupakan bagian dari peringatan 100 tahun Perang Dunia I. (REUTERS/Yuri Kochetkov)
Moskow (ANTARA News) – Rusia menyatakan Selasa bahwa NATO merupakan “ancaman” utama setelah aliansi militer Barat itu mengumumkan rencana-rencana untuk memperkuat pertahanan-pertahanan di kawasan timur Eropa akibat pemasokan yang diduga dilakukan Kremlin dalam perang di Ukraina.

Deklarasi mengejutkan Moskow dalam perubahan doktrin militernya terjadi menjelang konferensi tingkat tinggi NATO di Wales Kamis. Presiden Ukraina Petro Poroshenko akan melobi Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk memberikan dukungan militer, lapor AFP.

Obama akan menyampaikan pesan dukungan NATO bagi para anggota terbarunya dari bekas satelit Soviet ketika ia mengunjungi Estonia, negara kecil di Baltik Rabu.

Deputi Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia Mikhail Popov menegatakan rencana NATO bagi unit-unit tanggap-cepat baru di kawasan timur Eropa merupakan “bukti nafsu para pemimpin AS dan NATO untuk meneruskan kebijakan menambah ketegangan dengan Rusia”.

Popov mengatakan dia “tak mempunyai keraguan bahwa masalah pendekatan infrastruktur militer para anggota NATO atas perbatasan kami” akan menjadi pertimbangan sebagai “salah satu ancaman militer asing kepada Rusia” manakala doktrin pertahanan negara itu diperbarui akhir tahun ini.

Ditambahkan bahwa doktrin militer 2010 Rusia — satu dokumen yang membolehkan penggunaan senjata nuklir jikalau ada bahaya nasional yang sanagt besar — akan fokus lebih banyak pada mengatasi NATO dan sistem pertahanan anti peluru kendali Eropa barunya.

Ukraina Selasa melaporkan kehilangan 15 tentaranya lagi dalam bentrokan-bentrokan paling akhir dengan pemberontak dukungan Rusia.

Lembaga pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan Selasa pertempuran itu telah menyebabkan setengah juta orang meninggalkan rumah-rumah mereka. Selain itu diperkirakan 2.600 orang meninggal dalam konflik tersebut.

Seruan presiden Ukraina bagi bantuan militer Eropa menghadapi tuduhan pengerahan tentara Rusia ke dalam zona konflik itu ditolak pada satu pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussel akhir pekan lalu.

Tetapi Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan aliansi 28 negara itu akan mengesahkan pembentukan satu pasukan “yang beranggota beberapa ribu serdadu” yang dapat dikerahkan dalam “beberapa hari” untuk menghadapi kemungkinan gerakan militer Rusia di bagian timur Eropa.

The New York Times melaporkan unit tanggap cepat itu akan didukung oleh para anggota NATO baru seperti Polandia yang pernah menjadi salah satu satelit Soviet tetapi sekarang memandang Presiden Vladimir Putin dengan ketakutan dan kekurangpercayaan.

Penerjemah: Mohamad Anthony
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2014

Ukraina : konflik akan menuju perang besar

http://www.antaranews.com/berita/451480/ukraina–konflik-akan-menuju-perang-besar
Selasa, 2 September 2014 09:15 WIB | 5.766 Views

Gerbong kereta berada di jembatan rel yang roboh akibat pertempuran antara tentara Ukraina dengan separatis pro Rusia, melewati jalan utama menuju kota Donetsk, Ukraina, dekat desa Novobakhmutivka, wilayah utara Donetsk, Rabu (27/8). (REUTERS/Gleb Garanich)
Kiev, (ANTARA News) – Menteri Pertahanan Ukraina Valeriy Geletey, Senin mengatakan konflik di bagian timur negerinya antara tentara pemerintah dan gerilyawan pro-kemerdekaan telah meningkat jadi “perang”.

“Perang besar datang ke hadapan kami, perang –yang belum pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia II,” tulis Geletey di akun Facebook resminya.

Geletey, yang menuduh Rusia memulai “penyerbuan berskala besar” ke Ukraina, mengumumkan berakhirnya operasi militer pemerintah di Ukraina Timur.

“Operasi untuk membebaskan Ukraina Timur … sudah berakhir. Kami harus melakukan tindakan segera untuk melancarkan pertahanan melawan Rusia,” kata Geletey.

Ia menuduh Moskow meningkatkan konflik di Wilayah Lugansk dan Donetsk, dan menyatakan Rusia “melalui saluran tak resmi” telah mengancam untuk menggunakan “senjata nuklir taktis” terhadap Ukraina.

Geletey memperkirakan jumlah korban jiwa akibat “perang” itu berjumlah “ribuan dan bahkan puluhan ribu orang”, seperti dilaporkan kantor berita Xinhua.

Pada Senin pagi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow takkan ikut campur secara militer dalam krisis yang berkecamuk di Ukraina, dan mendesak Amerika Serikat serta Uni Eropa agar membantu menghentikan Kiev menggunakan senjata berat.(Uu.C003)
(T.C003/B/C003/C003) 02-09-2014 08:52:32
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2014

BERITA-BERITA TENTANG JERO WACIK JADI TERSANGKA

KPK Tetapkan Jero Wacik Tersangka
Rabu, 3 September 2014 | 13:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (JW) sebagai tersangka, Rabu (3/9/2014). Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013.

“Bahwa sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014, peningkatan status menjadi penyidikan atas nama tersangka JW dari Kementerian ESDM,” kata Zulkarnaen saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya menyebutkan, KPK menemukan indikasi pemerasan terkait dengan proyek tersebut. KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero dalam proyek pengadaan di Kementerian ESDM tersebut.

Penyelidikan terkait proyek pengadaan di Kementerian ESDM ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Waryono terkait penyelidikan baru ini. KPK juga telah meminta keterangan Jero dan istrinya, Triesnawati Jero Wacik, terkait penyelidikan yang sama.

Lembaga antikorupsi itu juga telah meminta keterangan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa.

Seusai dimintai keterangan KPK beberapa waktu lalu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar dana operasional menteri (DOM). Masalah DOM di Kementerian ESDM ini menjadi salah satu fokus penyelidikan KPK. Diduga, ada penyalahgunaan DOM di Kementerian ESDM.

Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal untuk “memainkan” anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sementara itu, Jero mengatakan bahwa DOM tersebut anggarannya sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Namun, Jero tidak mau menyebutkan berapa jumlah DOM yang diterima di tiap-tiap kementerian.

Selain itu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar dugaan penyimpangan dana di Kementerian ESDM dari tahun 2010 hingga 2013. Namun, dia mengaku baru menjabat menteri ESDM pada Oktober 2011 sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian ESDM pada medio 2010 hingga Oktober 2011.

Penulis : Icha Rastika
Editor : Sandro Gatra
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/03/13310041/KPK.Tetapkan.Jero.Wacik.Tersangka

Menteri ESDM Jero Wacik Jadi Tersangka
03 Sep 2014 13:31

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka. Dari saksi, Jero kini menjadi tersangka terkait indikasi penyimpangan dana di Kementerian ESDM.
“Pada hari ini, kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan pada 2 September 2014. Peningkatan status yang menjadi penyidikan atas nama tersangka JW dari Kementerian ESDM sebagaimana yang dimaksud dalam 12e (pemerasan) atau Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 421 KUHP,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (3/9/2014).

Dalam jumpa pers tersebut, Zulkarnaen didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Juru bicara Johan Budi SP.

Penyelidikan terhadap kasus ini terbit dalam perjalanan KPK mengusut kasus perkara dugaan suap di lingkungan kerja SKK Migas yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Jero diduga mengarahkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno untuk belajar soal pengelolaan anggaran ke kementerian atau lembaga lain.

Sebab, anggaran dana operasional menteri di Kementerian ESDM diduga dinilai kecil di mata Jero. Penyelidik KPK juga sudah meminta keterangan sejumlah pihak mengenai korupsi yang diduga terkait dengan pengadaan kegiatan di Kementerian ESDM tahun anggaran 2011-2013.

Termasuk sang istri, Triesnawati Wacik yang diperiksa selama 10 jam pada 3 Juli 2014 lalu. Istri Jero Wacik itu diduga mengetahui soal dugaan korupsi di Kementerian yang dipimpin suaminya.

Dan beberapa pekan kemudian, pada 16 Juli 2014 lalu, Jero pun dimintai keterangan oleh KPK. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 6 jam itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut membantah mengetahui penyimpangan anggaran di Kementerian ESDM. Apalagi, lanjut dia, dia baru menjabat Menteri ESDM pada akhir 2011.

“Ini biar jelas, saya memberikan keterangan dengan adanya terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana di Kementerian ESDM dari tahun 2010 sampai 2013,” kata Jero kala itu.

“Saya menjelaskan tadi ditanya 2010 tentu tak tahu apa-apa, saya kan baru menjadi menteri 2011 bulan Oktober di ESDM,” ujar dia.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno sebagai tersangka. Penetapan Waryono Karno sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Kesetjenan di Kementerian ESDM berupa dana Sosialisasi, Sepeda Sehat, dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat diumumkan KPK pada Rabu 7 Mei 2014 lalu.

Menurut KPK, anak buah Jero Wacik itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan anggaran di Kesetjenan ESDM pada tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar yang terdiri atas sejumlah pengadaan barang dan jasa. Dia ditengarai merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,8 miliar. (Yus)

Credit: Nadya Isnaeni
Sumber:
http://news.liputan6.com/read/2100313/menteri-esdm-jero-wacik-jadi-tersangka

 

KPK Segera Umumkan Status Jero Wacik
Selasa, 02 September 2014 , 10:18:00

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan ekspose atau gelar perkara menyangkut ‎kasus yang diduga melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik. Kemungkinan status hukum Jero akan diumumkan minggu ini.

“Ekspose sudah dilakukan dan segera akan diumumkan hasilnya. Saya menduga minggu ini akan diumumkan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam pesan singkat, Selasa (2/9).

‎Bambang menjelaskan, ekspose dilakukan minggu lalu. Ketika disinggung apakah Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) yang menjadi pintu masuk dibuatnya surat perintah penyidikan sudah ada atau belum, Bambang memilih menjawab diplomatis.

“‎Yang bisa dikonfirmasi hanya jadwal pengumuman hasil ekspose saja dulu,” tandas Bambang.

KPK diketahui tengah mendalami dugaan keterlibatan Jero terkait penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ESDM.‎ Jero disebut meminta Waryono Karno yang saat itu menjadi Sekjen Kementerian ESDM untuk mengubah anggaran di kementerian yang dipimpinnya.

‎Selain itu, Jero disebut memberikan perintah kepada Waryono untuk belajar ke sejumlah kementerian terkait dengan pengelolaan anggaran. (gil/jpnn)

Sumber:
http://www.jpnn.com/read/2014/09/02/255284/KPK-Segera-Umumkan-Status-Jero-Wacik-

Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Umumkan Status Hukum Jero Wacik
Selasa, 2 September 2014 | 10:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan status hukum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero dalam proyek pengadaan di Kementerian ESDM yang tengah diselidiki KPK.

Jika menemukan dua alat bukti yang cukup, maka KPK akan menetapkan tersangka dan meningkatkan penanganan kasus itu ke tahap penyidikan.

“Ekspose sudah dilakukan dan segera akan diumumkan hasilnya. Saya menduga, minggu ini akan diumumkan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Selasa (2/9/2014).

Mengenai status hukum Jero setelah ekspose, Bambang belum bisa mengungkapkannya.

“Yang bisa dikonfirmasi hanya jadwal pengumuman hasil ekspose saja dulu. Saya lupa tepatnya (jadwal pengumuman ekspose), tetapi pekan lalu,” ujar dia.

Penyelidikan terkait proyek pengadaan di Kementerian ESDM ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM, Waryono Karno.

Tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Waryono terkait penyelidikan baru ini. KPK juga telah meminta keterangan Jero dan istrinya, Triesnawati Jero Wacik, terkait penyelidikan yang sama.

Lembaga antikorupsi itu juga telah meminta keterangan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa.

Seusai dimintai keterangan KPK beberapa waktu lalu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar dana operasional menteri (DOM).

Masalah DOM di Kementerian ESDM ini menjadi salah satu fokus penyelidikan KPK. Diduga, ada penyalahgunaan DOM di Kementerian ESDM. Menurut Jero, DOM tersebut diperoleh setiap bulan, dan anggarannya sudah disediakan dalam APBN.

Jero juga mengatakan, ada surat keputusan dari Menteri Keuangan terkait DOM tersebut. Namun, Jero tidak mau menyebutkan berapa jumlah DOM yang diterima di tiap-tiap kementerian.

Selain itu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar dugaan penyimpangan dana di Kementerian ESDM dari tahun 2010 hingga 2013. Namun, dia mengaku baru menjabat Menteri ESDM pada Oktober 2011 sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian ESDM pada medio 2010 hingga Oktober 2011.

Penulis : Icha Rastika
Editor : Sandro Gatra

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/02/10092341/Sudah.Gelar.Perkara.KPK.Segera.Umumkan.Status.Hukum.Jero.Wacik

Jero Punya Banyak Harta Tapi Memeras, Samad: Hasrat Mewahnya Tak Terkontrol
Kamis, 04/09/2014 11:43 WIB
Ikhwanul Khabibi – detikNews

Jakarta – Jero Wacik terjerat kasus pemerasan di penghujung masa jabatannya sebagai Menteri ESDM. Masih menjadi pertanyaan, kenapa Jero masih mau melakukan pemerasan, padahal gajinya sebagai menteri bisa dibilang cukup.

Ketua KPK, Abraham Samad memiliki pandangan. Menurutnya, Jero masih melakukan pemerasan karena memiliki hasrat hidup bermewah-mewahan.

“Kalau menurut saya sendiri, orang ini punya hasrat hidup bermewah-mewahan. Serakah itu bawaan manusia sebenarnya, tapi dia tidak terkontrol,” kata Samad saat dihubungi, Kamis (4/9/2014).

Sebagai menteri, Jero juga telah menandatangani pakta integritas. Namun, menurut Samad, itu hanya seremonial saja.

“Ya itulah kalau menurut saya pakta komitmen sebagai seremonial belaka oleh karena itu sebenarnya pakta integritas komitmen itu harus bisa diwujudkan dalam perilaku sebenarnya,” jelas Samad.

“Itu orang bisa menilai dong apa yang sudah menjadi komitmen,” tegasnya.

Jero Wacik sendiri saat ini tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 11,8 miliar. Data itu berdasar pada laporan harta kekayaan yang dilaporkan Jero pada Februari 2012.

Sebagai menteri, Jero juga menerima gaji dan tunjangan yang besar. Ditambah lagi dengan dana operasional menteri. Namun, ternyata Jero merasa dana operasionalnya kurang.

(kha/mad)

Sumber:
http://news.detik.com/read/2014/09/04/114346/2681095/10/jero-punya-banyak-harta-tapi-memeras-samad-hasrat-mewahnya-tak-terkontrol

Bambang Widjojanto: Uang Pemerasan Diduga untuk Pencitraan Jero Wacik
Kamis, 4 September 2014 11:27 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di Kementerian ESDM. Terungkap aksi pemerasan tersebut dilakukan terhadap pihak rekanan di kementerian tersebut.

Menurut Wakil Menteri KPK, Bambang Widjojanto, uang yang diraup dari hasil pemerasan satu di antaranya dimanfaatkan untuk biaya pencitraan Jero Wacik.

“Dana itu diduga berasal dari kick back rekanan di suatu kegiatan tertentu dan juga kegiatan lainnya. Diduga digunakan untuk pencitraan JW (Jero Wacik),” kata Bambang saat dihubungi wartawan, Kamis (4/9/2014).

Bambang menjelaskan, selain dialokasikan untuk meningkatkan citra, dana yang diperoleh Jero ditengarai juga untuk dua hal lainnya.

“Kepentingan pribadi dan pihak ketiga,” kata Bambang.

Modus pemerasan itu dilakukan setelah Jero dilantik sebagai Menteri ESDM. Mantan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan itu lanjut Bambang, meminta tambahan Dana Operasional Menteri (DOM).

“JW (Jero Wacik) meminta tambahan DOM karena plafon yang diterimanya tidak mencukupi,” kata Bambang.

Atas permintaan Jero itu diketahui, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 hingga 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Namun Bambang menolak mengungkap lebih rinci siapa rekanan yang diperas Jero.

Bambang juga enggan membeberkan pihak ketika yang disebutnya ikut kecipratan uang dari Jero Wacik.
“Maaf tidak bisa dirinci lebih jauh,” kata Bambang. (Edwin Firdaus)

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Dewi Agustina

Sumber:
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/04/bambang-widjojanto-uang-pemerasan-diduga-untuk-pencitraan-jero-wacik

KPK: Dana Korupsi Jero Wacik untuk Pencitraan
Kamis, 4 September 2014 | 08:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana Rp 9,9 miliar yang diduga dikorupsi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk pencitraan.

“Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan JW (Jero Wacik),” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto lewat pesan singkat, Rabu (3/9/2014).

Namun, Bambang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pihak ketiga yang dia sebutkan itu. Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, kata Bambang, Jero meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah.

Jero, lanjut Bambang, diduga juga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut. Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif.

Selain itu, ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM. “Dana itu diduga berasal dari kick back (pemberian) rekanan di suatu kegiatan tertentu dan juga kegiatan lainnya. Maaf, tidak bisa dirinci lebih jauh,” kata Bambang.

Diduga, atas permintaan Jero itu, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana Rp 9,9 miliar kepada Jero dalam kurun waktu 2011-2013. KPK menetapkan Jero sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 2 September 2014.

Ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, KPK pernah meminta keterangan Jero dan istrinya, Triesnawati Jero Wacik. Seusai dimintai keterangan oleh KPK beberapa waktu lalu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar DOM.

Waktu itu, Jero mengatakan bahwa anggaran DOM tersebut sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Namun, dia tidak mau menyebutkan berapa jumlah DOM yang diterima di tiap-tiap kementerian.

Selain itu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar dugaan penyimpangan dana di Kementerian ESDM dari tahun 2010 hingga 2013. Namun, dengan berkilah baru menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2011, dia mengaku tak tahu apa yang terjadi di kementeriannya pada medio 2010 hingga Oktober 2011.

Penulis : Icha Rastika

KPK Telusuri Aset Jero Wacik
Kamis, 4 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyusul penetapan Jero sebagai tersangka. KPK menetapkan Jero sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terkait kewenangannya sebagai menteri dalam kurun waktu 2011-2013.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri sejauh mana transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan Jero.

“Permintaan LHA kepada PPATK untuk menelusuri sejauh mana ada transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan tersangka, yang biasa dilakukan KPK, melakukan asset tracing (penelusuran aset),” kata Johan di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Johan menyampaikan, penelusuran aset dan permintaan LHA PPATK tersebut ialah untuk pengembangan perkara. KPK melihat kemungkinan adanya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang disidik.

“Tentu untuk pengembangan perkara dalam konteks tipikor (tindak pidana korupsi), apakah juga bisa berkembang ke TPPU, itu biasa dilakukan KPK. Tapi, terlalu dini kita kalau menyebut mengarah ke TPPU,” sambung Johan.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan Jero kepada KPK pada 2012, nilai total aset petinggi Partai Demokrat itu sekitar Rp 11,6 miliar dan 430.000 dollar AS.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan (sprindik) 2 September 2014. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, nilai uang yang diduga diterima Jero sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut, menurut dia, digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, termasuk pencitraan. Uang itu juga ada yang digunakan untuk pihak lain.

Namun, Bambang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pihak ketiga yang dia sebutkan itu. Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, kata Bambang, Jero meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah. Jero juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut.

Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif. Selain itu, ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM.

“Dana itu diduga berasal dari kick back (pemberian) rekanan di suatu kegiatan tertentu dan juga kegiatan lainnya. Maaf tidak bisa dirinci lebih jauh,” kata Bambang.

Penulis : Icha Rastika
Editor : Sandro Gatra
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/11252251/KPK.Telusuri.Aset.Jero.Wacik.

KPK Minta Catatan Lalu Lintas Transaksi Jero Wacik ke PPATK
Kamis, 4 September 2014 11:50 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan permintaan Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan menyusul penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik sebagai tersangka.

“Tujuan dilakukan asset tracing (penelusuran aset) lalu permintaan LHA terhadap tersangka untuk mengetahui apakah ada transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di KPK, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Johan mengatakan dari sana KPK akan melihat apakah kasus Jero dapat dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang atau tidak.

“Tapi terlalu dini kita kalau menyebut mengarah ke TPPU,” ujarnya.

Selain itu, Johan mengungkapkan pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya agar Jero tidak bisa bepergian ke luar negeri selama proses hukum berjalan.

“Kalau enggak salah, hari ini atau semalam ya ada pembicaraan untuk mengirimkan surat permintaan cegah,” kata Johan. (Edwin Firdaus)

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Dewi Agustina

Sumber:
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/04/kpk-minta-catatan-lalu-lintas-transaksi-jero-wacik-ke-ppatk
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/08260591/KPK.Dana.Korupsi.Jero.Wacik.untuk.Pencitraan

 

Menteri Jero Disebut Atur Suap ke DPR
Kamis, 04 September 2014 | 07:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki kasus korupsi lain yang terkait dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaganya menduga Jero juga terlibat penyuapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan pembahasan anggaran Kementerian Energi pada 2013. “Kami masih mendalami kasus itu,” ujar Abraham kemarin. (Baca: Abraham Sebut Jero Wacik Serakah).

KPK resmi menetapkan Jero sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan Jero diduga terlibat pemerasan dengan menghimpun dana operasional dari anggaran Kementerian Energi dan rekanan kementerian, serta menggelar rapat fiktif. Tindakan Jero diduga merugikan negara Rp 9,9 miliar. (Baca: Jero, Menteri Ketiga SBY yang Terjerat Korupsi).

Ihwal keterlibatan Jero dalam penyuapan anggota DPR disebutkan oleh bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini. Dalam keterangannya kepada penyidik KPK, Rudi—telah divonis 7 tahun penjara karena menerima suap—menyatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Waryono Karno meminta dana US$ 150 ribu untuk diserahkan ke Komisi Energi DPR guna memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. “Itu sesuai dengan arahan Pak Menteri,” kata Rudi, menirukan ucapan Waryono. (Baca: 7 Elite Demokrat Ini Tersandung Kasus Korupsi).

Menurut Rudi, duit dalam jumlah sama sebenarnya sudah diberikan SKK Migas ke Komisi Energi DPR. Waryono, kata Rudi, meminta tambahan duit menjelang rapat dengan Komisi Energi pada 12 Juni 2013 yang dipimpin politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana–kini tersangka kasus korupsi pembahasan APBNP 2013 di Kementerian Energi. Rudi mengatakan Waryono mengistilahkan pemberian duit untuk Komisi Energi DPR itu sebagai “buka-tutup kendang”.

Jero Wacik kemarin tak mau berkomentar banyak soal kasus yang menjeratnya. Dia hanya memastikan siap menghadapi proses hukum. “Saya akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku,” katanya. Februari lalu, Jero membantah memerintahkan anak buahnya mengucurkan duit ke Senayan untuk memuluskan pembahasan anggaran. Dia menyatakan tak pernah ditekan oleh DPR setiap kali membahas anggaran. “Saya merasa enggak ada tekanan.”

Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bhatoegana membenarkan memimpin rapat pembahasan APBNP 2013 Kementerian Energi. Tapi dia membantah menerima suap. Sutan juga menyangkal pernah meminta duit kepada Menteri Jero maupun Rudi Rubiandini. “Enggak ada. Jangan saya dikaitkan lagi,” katanya kemarin. (Baca: SBY Kaget Dengar Jero Wacik Jadi Tersangka).

ANTON SEPTIAN | RAYMUNDUS RIKANG R.W. | AYU PRIMA SANDI | DEVY ERNIS
Sumber:
http://www.tempo.co/read/fokus/2014/09/04/2995/Menteri-Jero-Disebut-Atur-Suap-ke-DPR

KPK Pastikan Takkan Tergajal UU MD3 untuk Periksa Wacik

http://www.gatra.com/hukum-1/60007-kpk-pastikan-takkan-tergajal-uu-md3-untuk-periksa-wacik.html

Wednesday, 03 September 2014 16:45

Jakarta, GATRAnews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Kororupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) menegaskan, KPK tidak perlu meminta izin kepada ketua DPR RI, sebelum menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka.
Menurut, BW, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/9), UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan lex spesialis (khusus).

Selain itu, saat ini Wacik belum dilantik sebagai anggota DPR RI, sehingga KPK tidak mempunyai urusan terkait UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPRD/DPD (UU MD3) yang menyebutkan, bahwa seorang anggota dewan tak bisa sembarangan diperiksa terkait kasus pidana tanpa seizin Dewan Kehormatan DPR.

“Kami tak berkepentingan dengan UU MD3. Dasar kami adalah karena unsur satu penyidikan sudah terpenuhi, maka kami akan menindaklanjuti,” tegas BW.

Ada atau tidaknya UU MD3, ujar BW, KPK akan tetap menetapkan Wacik sebagai tersangka, karena penyidik telah mempunyai dua alat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasusnya ke penyidikan.

“Dasar kami karena unsur-unsur yang menjadi dasar satu penyidikan sudah dipenuhi berdasarkan dua alat bukti yang sah, maka kami tindaklanjuti dengan penetapan status tersangka,” ujarnya.

Wacik seyogyanya akan dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 pada 1 Oktober mendatang, setelah terpilih menjadi wakil rakyat pada pileg 9 April lalu dari daerah pemilihan Bali dengan raihan suara 104.682.
________________________________________
Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

 

Ketua KPK: Jero Wacik Lakukan Pemerasan
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/02/063604006/Ketua-KPK-Jero-Wacik-Lakukan-Pemerasan
Selasa, 02 September 2014
Menteri ESDM Jero Wacik saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta (2/12). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan lembaganya menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Menteri Energi Jero Wacik. KPK menduga Jero, yang sebelumnya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, menerima sejumlah uang.

“Kalaupun dari hasil ekspose dinaikkan, itu berupa penerimaan yang dikategorikan pemerasan,” kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014. Dia mengatakan dalam waktu dekat KPK bakal mengumumkan status hukum Jero.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak membantah kabar bahwa Jero sudah ditetapkan menjadi tersangka. “Nanti pada waktunya akan disampaikan, minggu ini atau minggu depan,” kata Bambang di kantornya, Selasa dinihari, 2 Agustus 2014.

Saat ditanya, apakah sudah ada surat perintah penyidikan atas nama Jero Wacik, Bambang mempersilakan untuk bertanya kepada Ketua KPK dan Direktur Penyelidikan KPK.

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, mengakui telah dilakukan gelar perkara alias ekspose beberapa perkara dugaan korupsi. Salah satunya, kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi.

Jero Wacik sendiri menolak berkomentar banyak mengenai langkah hukum yang dilakukan KPK. Ia tak menyatakan siap atau tidak, hanya menyerahkan semuanya kepada kewenangan hukum. “Kita hormati saja dan serahkan semua kepada hukum,” kata Jero saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 September 2014.

Saat ini KPK sedang mengusut indikasi penyelewengan dalam pengadaan di Kementerian Energi. Tak tanggung-tanggung, KPK mengusut pengadaan tahun anggaran 2011 hingga 2013. KPK telah menetapkan Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, sebagai tersangka dua kasus: dugaan penerimaan gratifikasi dan dugaan korupsi penggunaan anggaran dana di sekretariat jenderal. (Baca: Waryono Karno Tersangka, Kementerian ESDM Pasrah)

Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan ada perintah Jero kepada Waryono Karno, saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal, untuk memainkan anggaran di Kementerian Energi.

Pada 3 Juli 2014, KPK memeriksa istri Jero Wacik, Triesnawati, dan anaknya, Ayu Vibrasita. Kemudian, 6 Juli 2014, Jero–yang menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat–diperiksa penyelidik KPK selama enam jam. (Baca: Menteri Jero Bantah Istri-Anaknya Terlibat Korupsi)

Jero mengaku ditanya soal dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya dan mengaku tak paham. “Saya ditanya anggaran tahun 2010, tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi pada Oktober 2011,” katanya.

Jero mengatakan ditanyai penyelidik ihwal dana operasional menteri dan menjelaskan semua menteri mendapatkannya. “Termasuk, ketika saya menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,” ujar dia. Dia membantah istrinya menerima kucuran duit dari kementerian dan adanya fee terkait dengan pembahasan APBN Perubahan di DPR.
MUHAMAD RIZKI
Ketua KPK: Jero Wacik Lakukan Pemerasan
Selasa, 02 September 2014 | 16:27 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan lembaganya menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Menteri Energi Jero Wacik. KPK menduga Jero, yang sebelumnya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, menerima sejumlah uang.

“Kalaupun dari hasil ekspose dinaikkan, itu berupa penerimaan yang dikategorikan pemerasan,” kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014. Dia mengatakan dalam waktu dekat KPK bakal mengumumkan status hukum Jero.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak membantah kabar bahwa Jero sudah ditetapkan menjadi tersangka. “Nanti pada waktunya akan disampaikan, minggu ini atau minggu depan,” kata Bambang di kantornya, Selasa dinihari, 2 Agustus 2014.

Saat ditanya, apakah sudah ada surat perintah penyidikan atas nama Jero Wacik, Bambang mempersilakan untuk bertanya kepada Ketua KPK dan Direktur Penyelidikan KPK.

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, mengakui telah dilakukan gelar perkara alias ekspose beberapa perkara dugaan korupsi. Salah satunya, kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi.

Jero Wacik sendiri menolak berkomentar banyak mengenai langkah hukum yang dilakukan KPK. Ia tak menyatakan siap atau tidak, hanya menyerahkan semuanya kepada kewenangan hukum. “Kita hormati saja dan serahkan semua kepada hukum,” kata Jero saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 September 2014.

Saat ini KPK sedang mengusut indikasi penyelewengan dalam pengadaan di Kementerian Energi. Tak tanggung-tanggung, KPK mengusut pengadaan tahun anggaran 2011 hingga 2013. KPK telah menetapkan Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, sebagai tersangka dua kasus: dugaan penerimaan gratifikasi dan dugaan korupsi penggunaan anggaran dana di sekretariat jenderal. (Baca: Waryono Karno Tersangka, Kementerian ESDM Pasrah).

Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan ada perintah Jero kepada Waryono Karno, saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal, untuk memainkan anggaran di Kementerian Energi.

Pada 3 Juli 2014, KPK memeriksa istri Jero Wacik, Triesnawati, dan anaknya, Ayu Vibrasita. Kemudian, 6 Juli 2014, Jero–yang menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat–diperiksa penyelidik KPK selama enam jam. (Baca: Menteri Jero Bantah Istri-Anaknya Terlibat Korupsi).

Jero mengaku ditanya soal dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya dan mengaku tak paham. “Saya ditanya anggaran tahun 2010, tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi pada Oktober 2011,” katanya.

Jero mengatakan ditanyai penyelidik ihwal dana operasional menteri dan menjelaskan semua menteri mendapatkannya. “Termasuk, ketika saya menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,” ujar dia. Dia membantah istrinya menerima kucuran duit dari kementerian dan adanya fee terkait dengan pembahasan APBN Perubahan di DPR.

MUHAMAD RIZKI
Sumber:
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/02/063604006/Ketua-KPK-Jero-Wacik-Lakukan-Pemerasan

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Rekening Jero Wacik
Jumat, 05/09/2014 08:38 WIB
Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Sebelum menjerat Jero Wacik sebagai tersangka pemerasan, KPK sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya, memang ada temuan transaksi mencurigakan dari rekening sang menteri ESDM.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) terkait Jero sudah diterbitkan. Dokumen itu sekarang ada di KPK.

“Kalau PPATK menerbitkan LHA artinya ada indikasi TPPU, kalau kemudian dikirim ke KPK artinya Tindak Pidana Asalnya (TPA) adalah dugaan korupsi yg dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam jumlah yang signifikan,” kata Agus kepada detikcom, Jumat (5/9/2014).

Menurut Agus, LHA tersebut memuat hubungan transaksi Jero dengan pihak lain. Skema aliran dana itu tentunya bisa membantu KPK untuk mengungkap aktor lain kejahatan tersebut.

Saat disinggung, soal aliran dana hasil pemerasan ke keluarga Jero atau Partai Demokrat, Agus tak mau berkomentar. Dia menyerahkan hal itu ke KPK untuk penyelidikannya.

“Saya tidak mau mengganggu KPK,” tegasnya.

Jero jadi tersangka pemerasan dengan nominal uang yang tidak sedikit, yakni Rp 9,9 miliar. Sejumlah pihak sudah diperiksa dalam penyelidikan kasus ini, termasuk istri dan anaknya.

(mad/ahy)

PPATK Endus Indikasi Pencucian Uang dalam Kasus Jero
Kamis, 4 September 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan laporan hasil analisis (LHA) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Ia mengatakan, penerbitan LHA tersebut mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang terkait dengan Jero. “Prinsipnya, kalau PPATK menerbitkan LHA artinya ada indikasi TPPU,” ujar Wakil Kepala PPATK Agus Santoso melalui pesan singkat, Kamis (4/9/2014).

Agus menyatakan, PPATK sudah mengirimkan LHA atas nama Jero kepada KPK. “Dalam proses penyidikannya, KPK sudah meminta inquiry ke PPATK dan PPATK sudah menyampaikan LHA tersangka tersebut kepada KPK beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Menurut Agus, bila PPATK sudah mengirim LHA ke KPK berarti ada dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dalam jumlah besar. Tetapi, saat disinggung apakah ada aliran dana mencurigakan Jero ke keluarganya atau ke partai, Agus enggan membeberkannya.

“Kalau kemudian dikirim ke KPK artinya Tindak Pidana Asalnya (TPA) adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jumlah yang signifikan. Tapi soal rincian sebaiknya ke KPK, saya enggak ingin ganggu proses di KPK,” imbuhnya.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Rendy Sadikin

Sumber:
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/04/ppatk-endus-indikasi-pencucian-uang-dalam-kasus-jero

Laporan Transaksi Mencurigakan Jero Wacik Dapat Ungkap Keterlibatan Pihak Lain
Kamis, 4 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) yang memuat dugaan transaksi mencurigakan antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan pihak lainnya telah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyatakan, laporan tersebut dapat digunakan KPK untuk mengungkap pihak lain terkait kasus Jero.

“Skema aliran dana itu tentunya akan membantu KPK untuk menemukan nama-nama lain yang terkait dengan kejahatannya,” kata Agus melalui pesan singkat, Kamis (4/9/2014).

Agus mengatakan, penerbitan LHA oleh PPATK mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang terkait dengan Jero. Namun, Agus enggan merinci arah aliran dana dugaan korupsi oleh Jero tersebut.

“Soal rincian sebaiknya ke KPK, saya tidak ingin mengganggu proses di KPK,” ujar Agus.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan 2 September 2014. Dia disangka melakukan pemerasan terkait posisinya sebagai Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2013. Ia diduga memperkaya diri dengan meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah dengan memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut.

Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif. Nilai uang yang diduga dikorupsi oleh Jero mencapai Rp 9,9 miliar. Penetapan Jero sebagai tersangka disahkan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tanggal 2 September 2014. Jero disangka melanggar Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Fidel Ali Permana
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/17491031/Laporan.Transaksi.Mencurigakan.Jero.Wacik.Dapat.Ungkap.Keterlibatan.Pihak.Lain

INDONESIA DIPREDIKSI KEBANJIRAN PENGANGGURAN INTELEK PADA 2020

Indonesia Diprediksi Kebanjiran Pengangguran Intelek Pada 2020

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/02/051900126/Indonesia.Diprediksi.Kebanjiran.Pengangguran.Intelek.pada.2020?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan
Selasa, 2 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat ekonomi Aviliani memprediksi, Indonesia akan kebanjiran pengangguran lulusan perguruan tinggi pada tahun 2020 mendatang. Dia menyebut hal itu sebagai pengangguran intelek.

“Kita akan banyak pengangguran intelek karena sekarang pendidikan gratis. Nah yang sulit itu kesempatan kerjanya,” ujar Aviliani di Jakarta, Senin (1/9/2014).

Dia menambahkan, meskipun pengangguran terdidik akan semakin banyak, pemerintah bisa membuat kebijakan yang strategis yaitu melakukan sertifikasi pekerja. Dengan melakukan itu, Dia yakin pekerja Indonesa mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar proses sertifikasi pekerja tidak dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melainkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut dia, sertifikasi pekerja justru harus dilakukan sejak masa pendidikan.

“Orang lain malah bisa nanti bekerja kesini, kita harus sertifikasi. Mestinya sertifikasi di pendidikan. Sertifikat itu kan seharusnya ketika sekolah. Kalau tidak ada kebijakan yang berkesinambungan, pengangguran ini bisa jadi masalah jangka menengah dan panjang,” kata dia.
__._,_.___

INDONESIA DIKENDALIKAN OLEH ELIT PARPOL

Indonesia Dikendalikan Elite Parpol!
• Penulis : Rahmat Fiansyah
• Rabu, 30 Oktober 2013

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat telah mengendalikan Indonesia. Sementara itu, ia menilai para anggota DPR yang bertarung di Senayan hanyalah pion-pion.

“Yang menentukan hitam putihnya republik ini, ya sembilan orang itu (para ketua umum partai di DPR),” kata Irman dalam diskusi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Ia menyatakan, kebobrokan negara ini disebabkan ketidakmampuan partai politik menjalankan fungsinya. Partai politik telah menggerogoti sistem presidensial. Dengan kata lain, parpol tak mampu melakukan perubahan karena mereka sendiri bagian dari masalah.

Ia juga mengkritik partai politik yang mengabaikan tujuan bernegara. Parpol hanya fokus pada pesta lima tahunan. Tujuan bernegara, katanya, adalah bagaimana mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraannya dari hari ke hari. Jika partai politik hanya memikirkan penggantian nakhoda setiap lima tahun sekali, ia pesimistis Indonesia akan berubah dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun lagi.

Dalam kesempatan yang sama, rohaniawan Romo Benny Susetyo mengkritik partai politik yang diisi oleh para petualang yang tak bervisi. Mengutip pada filsuf asal Yunani, Aristoteles, Benny mengatakan, negara seharusnya diisi para filsuf yang memiliki gagasan, bukan pedagang atau prajurit.

“Karena itulah, sekarang politik dipenuhi aktivitas bisnis dan transaksional, bukan pertarungan ide dan gagasan,” katanya.

Ia juga menyoroti buruknya proses rekrutmen politik sebagai sumber masalah. Hal ini menyebabkan partai politik dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal, bukan kader-kader yang memiliki pengalaman berorganisasi.

“Partai politik juga jangan hanya digunakan sebagai alat merebut kekuasaan, tapi juga untuk melayani kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Editor : Hindra Liauw

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers