Archive for the ‘INFO’ Category

Demokrat Desak Anas Urbaningrum Mundur

http://www.suarapembaruan.com/home/demokrat-desak-anas-urbaningrum-mundur/21275

Demokrat Desak Anas Urbaningrum Mundur
Kamis, 14 Juni 2012 | 18:46

Ruhut Sitompul [google] Ruhut Sitompul [google]

[JAKARTA]  Setelah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta agar kader yang tersangkut hukum dan korupsi segera keluar dari partai,  kini giliran beberapa pihak mendesak  Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum mundur.

Bukan cuma Anas,  beberapa kader seperti  Andi Malarangeng, Mirwan Amir, Angelina Sondakh, dan lainnya agar legowo mundur atau non aktif.

“Pak SBY sudah jelas meminta kader PD yang terlibat kasus untuk mundur dari PD. Tak perlu menunggu proses hukum, kader yang kerap disebut terlibat kasus harus segera mundur.  Sebab, kalau bicara pidana bagi orang biasa, memang kita harus tunggu proses hukum. Tapi, ini kan politik, maka itu langsung dipolitisasi. Jadi sebaiknya kader PD yang kerap dikait-kaitkan dengan kasus korupsi segera mundur dari partai,”  kata Ketua DPP PD Ruhut Sitompul kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (14/6).

Menurut Ruhut, selama ini para politisi, termasuk rekannya di PD, sering bersembunyi di balik asas praduga tidak bersalah,  untuk mengamankan posisinya di partai. Tapi, sikap itu justru makin memperburuk citra partai dan bisa terus terpuruk.

“Jadi, kalau mau tenggelam, tenggelamlah sendiri. Jangan ajak kapal besar ini, Partai Demokrat juga dikarakmkan. Seperti Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seharusnya mundur sementara dari jabatannya. Legowolah mundur sementara untuk mengurusi kasusnya,”  ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, yang meminta kader PD yang sudah dan akan terkena kasus hukum untuk non aktif dari partai. Hal itu katanya, berlaku untuk semua kader PD tanpa terkecuali.

“Prinsipnya, yang kemungkinan akan terkena kasus hukum sebaiknya mengambil langkah non aktif.  Siapa saja, yang namanya sudah mencuat ke publik mesti non aktiflah,”  kata Hayono. [L-8]

Anas Tegaskan Tolak Mundur Dari Ketum Demokrat

Anas Tegaskan Tolak Mundur Dari Ketum Demokrat

AntaraAntara – 14 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, lantaran desakan segelintir kader.

“Di Partai Demokrat ada aturan mainnya yang diatur dalam AD/ART,” kata Anas Urbaningrum usai nonton bareng film “Soegija” di sebuah bioskop XXI di Jakarta, Jumat sore.
Anas Urbaningrum mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya perihal adanya penilaian yang mensinyalir ada upaya penggulingan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Pada kesempatan tersebut, Anas Urbaningrum nonton bareng dengan pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain, Muhammad Jafar Hafsah, Johny Allen Marbun, Andi Nurpati, dan Sutan Bathoegana, Herman Khaeron, Saan Mustopa, dan Nova Riyanti Yusuf.
Anas menegaskan, dalam aturan main di Partai Demokrat, tidak bisa seorang kader yang belum jelas statusnya hukumnya atau baru sekadar disebut-sebut dinyatakan bersalah dan diminta mundur.
“Di partai politik ada aturan main yang jelas dan tegas,” katanya.
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mensinyalir desakan agar dirinya mundur merupakan upaya adu domba di internal Partai Demokrat, sehingga antarkader menjadi tidak solid.
“Saya kira upaya adu domba itu tidak akan berhasil, karena kader Partai Demokrat tetap solid dan kompak,” katanya.
Anas mengingatkan, agar pihak tertentu tidak perlu melakukan sesuatu yang bertendensi adu domba, karena akan gagal

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini menegaskan, pihak tertentu tersebut tidak akan bisa mengobrak-abrik Partai Demokrat hanya melalui isu penggulingan jabatannya dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Sebelumnya, Anas Urbaningrum tidak hadir pada dua kali pertemuan penting Partai Demokrat yang diselenggarakan pada pekan ini, sehingga mkengundang tanda tanya publik.
Pertemuan pertama yakni, Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan pertemuan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di kediamannya pribadinya, di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (12/6) malam.
Kemudian pertemuan kedua, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) yang dihadiri Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di Jakarta, Rabu (13/6) malam.(ar)

Demokrat Desak Anas Urbaningrum Mundur


Demokrat Desak Anas Urbaningrum Mundur
Kamis, 14 Juni 2012 | 18:46

http://www.suarapembaruan.com/home/demokrat-desak-anas-urbaningrum-mundur/21275

Ruhut Sitompul [google] Ruhut Sitompul [google]

[JAKARTA]  Setelah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta agar kader yang tersangkut hukum dan korupsi segera keluar dari partai,  kini giliran beberapa pihak mendesak  Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum mundur.

Bukan cuma Anas,  beberapa kader seperti  Andi Malarangeng, Mirwan Amir, Angelina Sondakh, dan lainnya agar legowo mundur atau non aktif.

“Pak SBY sudah jelas meminta kader PD yang terlibat kasus untuk mundur dari PD. Tak perlu menunggu proses hukum, kader yang kerap disebut terlibat kasus harus segera mundur.  Sebab, kalau bicara pidana bagi orang biasa, memang kita harus tunggu proses hukum. Tapi, ini kan politik, maka itu langsung dipolitisasi. Jadi sebaiknya kader PD yang kerap dikait-kaitkan dengan kasus korupsi segera mundur dari partai,”  kata Ketua DPP PD Ruhut Sitompul kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (14/6).

Menurut Ruhut, selama ini para politisi, termasuk rekannya di PD, sering bersembunyi di balik asas praduga tidak bersalah,  untuk mengamankan posisinya di partai. Tapi, sikap itu justru makin memperburuk citra partai dan bisa terus terpuruk.

“Jadi, kalau mau tenggelam, tenggelamlah sendiri. Jangan ajak kapal besar ini, Partai Demokrat juga dikarakmkan. Seperti Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seharusnya mundur sementara dari jabatannya. Legowolah mundur sementara untuk mengurusi kasusnya,”  ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, yang meminta kader PD yang sudah dan akan terkena kasus hukum untuk non aktif dari partai. Hal itu katanya, berlaku untuk semua kader PD tanpa terkecuali.

“Prinsipnya, yang kemungkinan akan terkena kasus hukum sebaiknya mengambil langkah non aktif.  Siapa saja, yang namanya sudah mencuat ke publik mesti non aktiflah,”  kata Hayono. [L-8]

Biarkan Konghucu Berkongres

Ref  Sunny <ambon@tele2.se>: Waktu kaum Nasrani diserang, timbul pertanyaan siapa akan menyusul? Pertanyaan tsb dianggap  sepi dan bukan sebagai “brain storming” atau pengasah otak untuk melihat  perspektif perkembangan agar bisa hidup rukun, aman dan damai sebagai landasan utama untuk berkehidupan memada sebagai manusia beradab di dunia  berkebudayaan modern. Ternyata pertanyaan yang diajukan bukan sia-sia belaka, sebab kaum Ahmadiayah dan Shiya diserang, korban penyerangan  lari tunggang langgang sampai ada yang dimatikan di depan mata petugas keamanan yang tak berdaya atau memangnya tidak mau menghalau kaum penyerang berjubah. Kemudian kaum Buddha juga tidak luput, sekarang sekalipun Kongfuchu diakaui sebagai agama resmi, tetapi apa yang terjadi di Medan adalah manifestasi hakekat NKRI. Menilai kejadian selama ini barangkali sasaran kepada kaum Hindu pun tak dapat dihindarkan dalam waktu dekat yang akan datang. Berdasarkan kejadian-kejadian ini tentu timbul pertanyaan apakah  ada faedahnya dengan NKRI dan jika dipertahankan untuk kepentingan siapa? 
 
Biarkan Konghucu Berkongres

Protes terhadap rencana Kongres Internasional Agama Konghucu di Medan memunculkan lagi pertanyaan penting. Sampai kapan masyarakat terus-menerus menawar soal kebebasan beragama dan berkeyakinan? Masalah ini semestinya telah selesai dan tak perlu lagi dirongrong lewat berbagai cara, termasuk melalui kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi. Setiap orang memang berhak untuk bersuara, termasuk menolak suatu kegiatan seperti kongres Konghucu itu, yang akan digelar pada 22-26 Juni. Negara juga menjamin kebebasan berunjuk rasa seperti yang dilakukan oleh Forum Aliansi Umat Islam, kelompok yang mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk menolak perhelatan Konghucu itu. Tapi perlu diingat bahwa setiap warga negara juga diwajibkan menghormati hak orang atau kelompok lain.

Dengan prinsip seperti itu, sikap para pemrotes masih bisa ditoleransi sepanjang tidak memaksakan kehendak. Mereka berdalih, antara lain, perhelatan ini tidak layak digelar karena penganut agama Konghucu di Medan amat sedikit. Alasan ini tentu sulit diterima karena bersifat relatif dan tak berpijak pada hukum.
Sekecil apa pun jumlah pemeluk keyakinan- bahkan jika hanya satu orang punia tetap memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama lain.

Alasan lain, bahwa kongres itu mengesampingkan kearifan lokal, juga aneh. Jika kearifan lokal itu merujuk pada budaya tertentu, katakanlah budaya Melayu, kurang tepat pula. Masalahnya, secara historis Kota Medan tumbuh dan berkembang justru karena adanya akulturasi budaya.

Begitu juga dalih bahwa lokasi kongres tak jauh dari bekas Masjid Raudhatul Islam yang dirobohkan sebuah pengembang. Konflik tanah masjid ini tidak relevan dijadikan alasan untuk mengurangi hak kelompok atau umat lain mengadakan kegiatan. Jika penggusuran masjid dinilai merugikan umat Islam dan terbukti melanggar aturan, hal ini bisa diperkarakan secara hukum. Jadi, tidak ada alasan satu pun untuk melarang kongres Konghucu.

Dasar negara dan konstitusi republik ini jelas menjamin kebebasan beragama. Perlindungan terhadap agama dan pemeluknya ditegaskan dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang lain, seperti UndangUndang Hak Asasi Manusia. Ini berarti para pemeluk agama bebas pula menggelar kegiatan apa pun sepanjang tak mengganggu hak orang lain. Apalagi, pertemuan Konghucu itu akan banyak diisi dengan seminar yang menampilkan puluhan intelektual Konghucu dari berbagai negara, seperti Cina, Taiwan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kota Medan juga akan diuntungkan secara ekonomi karena banyak acara pendukung yang digelar.
Misalnya, festival barongsai sepanjang satu kilometer yang diikuti 12 tim dari berbagai negara yang rencananya akan membuat rekor barongsai terpanjang se-Asia Tenggara. Ini tentu memancing wisatawan, terutama dari mancanegara. Dengan kata lain, perhelatan ini sesuai pula dengan program Pemerintah Kota Medan yang sudah mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun kunjungan wisata.

Kami berharap Wali Kota Medan menolak tegas tuntutan pemrotes dan tetap mengizinkan kongres Konghucu di sana. Sikap teguh ini perlu diambil bukan sekadar karena kegiatan itu menguntungkan secara ekonomi, tapi terutama demi melindungi hak umat Konghucu.

Home Affairs Minister Saddened by ‘Rumored’ Demands for Church Closures in Aceh

Home Affairs Minister Saddened by ‘Rumored’ Demands for

Church Closures in Aceh
Ezra Sihite | June 13, 2012

 

Two Acehnese girls hold candles during the celebration of Christmas at the Hati Kudus Church in Banda Aceh on Dec. 24, 2011.The Aceh police have shut down 16 Christian Two Acehnese girls hold candles during the celebration of Christmas at the Hati Kudus Church in Banda Aceh on Dec. 24, 2011.The Aceh police have shut down 16 Christian “undung-undung” places of worship, which are smaller than churches and have no cross, on the grounds that they lacked permits to operate. (EPA Photo/Hotli Simanjuntak)

 

Home Affairs Minister Gamawan Fauzi said that he was disheartened by “rumored” demands to close 20 churches in Aceh, explaining that local residents need to accept that Indonesia is a pluralistic nation with more than one recognized religion.

The minister was responding to a rumor that residents of the conservative Islamic province have demanded the closure of 20 churches. Last month, 16 storefront churches — locally called “undung-undungs” — were shut down in the Aceh Singkil district amid demands from local Muslim groups.

Gamawan warned Aceh residents to resist religious intolerance.

“Let people of a different religion build a place of worship if they want to,” Gamawan said. “The majority shouldn’t force their views on the minority. Tolerance should continue to exist.”

The minister heard the rumor from Aceh’s newly-elected governor Tarmizi Karim. The two men have discussed the issue and share similar opinions on the matter, Gamawan said.

“The governor told me about this issue. I said, ‘please obey existing regulations,’” Gamawan said. “We live together. We’re pluralistic, and there is more than just one religion in this country.”

Aceh, Indonesia’s westernmost province, practices a local version of Shariah law that bans everything from unmarried couples fraternizing after dark to skinny jeans.

BeritaSatu/JG

Aan Divonis 2,5 Tahun Penjara

Aan Divonis 2,5 Tahun Penjara

ibcindon <ibcindon@rad.net.id>,in: tionghoa-net@yahoogroups.com , Friday, 15 June 2012, 23:31

Seorang pria Indonesia berusia 32 tahun divonis penjara 2,5 tahun karena
menulis di facebook bahwa ia seorang atheist. Pengadilan Sumatra Barat
memutus, Alexander Aan terbukti bersalah melakukan pelecehan agama. Ia
menghina Nabi Muhammad, kata hakim.
Aan menerima vonis tersebut dan meminta maaf. “Agama adalah masalah pribadi
dan saya minta maaf kepada semua pihak terkait, termasuk keluarga saya,”
kata Aan seperti dikutip The Jakartapost. Aan diduga orang pertama di
Indonesia yang harus masuk penjara karena mengaku tidak beragama.

“Korupedia” Abadikan Data Koruptor

Jakarta, Belanda
Jakarta, Belanda

“Korupedia” Abadikan Data Koruptor

Diterbitkan : 15 Juni 2012 – 1:27pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso)

Anda mencari besan yang tak cemar? Pingin mantu yang bersih namanya? Atau mau pilih politikus yang kredibel? Gunjang-ganjing kasus kasus korupsi yang melanda Indonesia membuat masyarakat makin muak, dan membahayakan demokrasi.

Sejumlah aktivis anti-korupsi kini meluncurkan situs web www.korupedia.org yang melacak dan mengabadikan foto, data diri dan keluarga para koruptor yang putusannya telah in kracht (diberlakukan) oleh pengadilan. Pendataan perlu, tapi kapan membangun kekuatan politik, gerakan Liga Anti-Korupsi, untuk menghadapi mafia salah satu jenis korupsi terbesar korupsi politik di dalam badan negara seperti DPR dan birokrasi?

Korupsi benar seperti benalu karena benalu menjarah tanpa malu. Padahal hanya malu, dan dipermalukan, yang sering membuat orang di Indonesia menjauhi aib. Semacam inilah salah satu motif peluncuran situs web www.korupedia.org oleh sejumlah aktivis anti-korupsi di Jakarta Selasa lalu.

Korupedia adalah semacam wikipedia khusus untuk mencatat nama-nama dan data para pelaku korupsi sepanjang sejarah di Indonesia. Tepatnya: ensiklopedia korupsi Indonesia. Di situ terdapat sejumlah jenis korupsi dengan data nama kasus, nama yang terlibat dan putusan pengadilan.

“Republik Korupsi”
Yang menarik, ada sebuah peta besar republik ini yang dilengkapi dengan titik-titik di setiap kota tempat terjadi kasus korupsi apa pun, yang pernah diputuskan pengadilan. Nah jika Anda klik, maka akan tampillah sejumlah nama, kasus dan data terkait.

Mengingat luasnya “Republik Korupsi” ini, jarang orang Jakarta tahu apa saja yang terjadi dengan APBN dan APBD, sebut saja di sebuah kabupaten di Aceh, atau di Sulawesi Utara.

Dengan begitu, situs ini dapat berfungsi sebagai penggerak dinamika anti korupsi, menjadi jendela bagi publik pencari data, sekaligus pintu bagi masyarakat yang ingin memeriksa dan mencek kasus korupsi yang macet. Tentu saja, data itu harus terverifikasi, jadi laporan-laporan publik harus ditelisik dengan teliti agar tidak menjadi daftar fitnah.

“Kami risau,” demikian Teten Masduki pendiri ICW Indonesia Corruption Watch, salah satu pemrakarsa Korupedia, menandaskan, “hukum untuk menjerat koruptor belum efektif, putusan pengadilan seringkali rendah, yaitu di bawah dua tahun, pelaku-pelakunya taraf kecil, dan sanksi sosial tidak ada. Misalnya mereka ini tampil di Tipikor (Pengadilan Tindak Korupsi) diantar dan didoakan oleh ustadz lalu keluar dari penjara pun disambut.”

Tak pernah merasa bersalah
Para tokoh nasional yang terpidana korup, juga tak pernah merasa bersalah, malah merasa dizalimi, bahkan bisa dipilih kembali. Malah di Boven Digul dan di Sulawesi Utara ada pejabat yang dilantik di penjara. Jadi kita sering melupakan dosa mereka, kini kita ingin mendokumentasikan mereka yang pernah merusak bangsa ini.

Kita ingin mengabadikan mereka. Ini sama pentingnya dengan mencatat jasa para pahlawan.

Jadi situs korupedia dapat membantu mereka yang ingin mencermati bobot, bibit dan bebet (nilai-nilai moral) para calon kerabat atau pemimpin negeri ini. Maka, dengan ide sederhana dan teknologi mutahir online murah, dapat diakses publik ingin mendinamiskan masyarakat anak bangsa dalam membangun kehidupan bernegara.

Lembaga korupedia dihidupkan secara swadaya tanpa sponsor, dananya datang dari saweran pribadi-priadi dan lembaga sejenis yang solider, termasuk KBR68H dan Air Putih.

Korupedia dengan demikian dimaksud menjadi sebuah “monumen abadi dalam bentuk digital” yang akan menjadi rujukan dan alat sanksi sosial. Sejauh ini 101 kasus sudah diunggah. Siapa saja dapat berpartisipasi dengan melengkapi foto-foto para terpidana.

Yang penting, masyarakat dapat ikut mendorong kasus macet agar maju, yaitu kasus para koruptor yang sudah bertahun-tahun jadi tersangka tapi tak pernah diadilikan, bahkan terus menjabat kepala daerah dan sebagainya. “Ini penting,” demikian Teten, “demi rasa keadilan!”

Sanksi sosial
Dengan tekanan masyarakat lewat media sosial sms, twitter dsb, lembaga ICW, Korupedia selanjutnya dapat menekan polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dinamisasi kasus macet dapat menumbuhkan sanksi sanksi sosial, dan dengan begitu partai partai politik pun dipaksa berhati-hati atau akan cemas dalam mencalonkan wakil wakilnya di DPR.

Jika calonnya pernah cemar secara hukum, maka lampu nama yang diklik itu akan menyala.

Yang menarik seminggu sebelum resmi diluncurkan, jumlah mereka yang mencoba mengakses hampir sama banyaknya dengan mereka yang mencoba meng-hack, atau merusak situs ini. Ini tidak aneh karena pengalaman serupa juga terjadi di India dan Afghanistan.

Tapi, pertanyaannya, tetap akan kita merasa cukup dengan pelembagaan dan teknologi pengawasan seperti ini? Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan tepat mempertanyakan bukankah perlu membangun suatu kekuatan politik dengan menegakkan Liga Anti Korupsi yang mampu menekan aparat negara.

FPI sapu Toko Buku Gramedia

FPI sapu Toko Buku Gramedia

Rabu, 13 Juni 2012 18:23 WIB |

http://www.antaranews.com/berita/315843/fpi-sapu-toko-buku-gramedia

Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab. (FOTO ANTARA/Anis Efizudin)

… jika menemukan buku yang melecehkan agama Islam itu maka segera memusnahkannya…

Depok, Jawa Barat (ANTARA News) – Front Pembela Islam (FPI) menyatroni dan menyapu (sweeping) Toko Buku Gramedia di Kota Depok.

Dikarenakan informasi menyatakan toko buku itu memajang buku 5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia karangan Douglas James Wilson, maka FPI yang kerap tampil dalam jumlah banyak dan berbaju koko putih itu memprotes.

“Kami ingin memastikan buku itu sudah tidak diperjualbelikan di Gramedia Depok,” kata Ketua FPI Kota Depok, Habib Idrus Al-Gadri, Rabu.

Ia mengatakan penyapuan itu bentuk pelajaran bagi siapapun yang mencoba melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. “Kami mencari di toko buku tersebut dan memang tidak ada buku yang meresahkan umat Islam itu,” kata Al-Gadri.

Ia mengimbau kepada umat Islam jika menemukan buku yang melecehkan agama Islam itu maka segera memusnahkannya. “Jangan sampai buku itu memancing kerusuhan,” katanya.

Manajer Toko Buku Gramedia Depok, Mulyadi, menjelaskan buku yang dimaksud telah ditarik semua.

(F006/I007)

Editor: Ade Marboen

Berita Terkait

Amnesty Calls for Release of Jailed Indonesian Atheist

Amnesty Calls for Release of Jailed Indonesian Atheist

 

Jakarta Globe | June 15, 2012

 

30-year-old Alexander Aan waits in the jail holding area during his verdict at the Muaro district court in West Sumatra on Thursday. Aan, writing 30-year-old Alexander Aan waits in the jail holding area during his verdict at the Muaro district court in West Sumatra on Thursday. Aan, writing ‘God doesn’t exist’ on his Facebook page, was jailed for 30 months for sharing explicit material abo 

mnesty International has called for the immediate and unconditional release of an Indonesian man detained for professing atheism, calling his imprisonment a serious setback for freedom of expression in Indonesia.

“Amnesty International believes the charges and sentence are in contravention of Indonesia’s obligation under the International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR], particularly Article 18, which protects an individual’s right to freedom of thought, conscience and religion and Article 19, which guarantees the right to freedom of opinion and expression,” the rights group said in a statement on Friday.

A court in the Muaro district of West Sumatra on Thursday sentenced 30-year-old Alexander Aan, a civil servant from Pulau Punjung subdistrict, to 30 months in jail and a fine of Rp 100 million ($10,600) for violating the Electronic Information and Transaction Law. He was charged with “disseminating information aimed at inciting religious hatred or hostility” under that law and also of religious blasphemy under the Criminal Code.

Alexander was reportedly an active member of the Minang atheist Facebook group. He allegedly posted statements and pictures that some construed as insulting to Islam and the Prophet Muhammad.

On Jan. 18, an angry crowd who had heard about his alleged Facebook posts gathered at his workplace and threatened to beat him. Police officers intervened and took him to the Pulau Punjung Police station for his safety.

Amnesty said the United Nations Human Rights Committee — the UN body charged with interpretation of the ICCPR — noted in its General Comment No. 22, freedom of religion includes the freedom to have and adopt atheistic views. The right to hold and express such views is guaranteed under Article 19 of the ICCPR.

Amnesty International continues to express concern over Article 156a of the Indonesian Criminal Code, created by Presidential Decision Number 1/PNPS/1965, on the prevention of religious abuse and/or defamation, which imposes a prison sentence “for whosoever in public intentionally expresses their views or engages in actions that in principle incite hostilities and are considered as abuse or defamation of a religion embraced in Indonesia.”

The human rights group has urged the government to repeal the Presidential Decision and Article 156a of the Criminal Code, which it said are used to imprison people for as long as five years for, in some cases, merely peacefully exercising their right to freedom of expression or religion

KRONOLOGIS KONFLIK TANAH PADANG HALABAN (1942-2012)

KRONOLOGIS KONFLIK TANAH PADANG HALABAN
(1942-2012)

Jopi Peranginangin <jopi@aman.or.id>, in: adatlist@yahoogroups.com , Monday, 11 June 2012, 15:33

1942
Jepang masuk dan menguasai Perkebunan Padang Halaban, yang ditinggalkan perusahaan sebelumnya. Para buruh kontrak diperintahkan untuk mengganti tanaman sawit dan karet menjadi tanaman pangan untuk logistik perang tentara pendudukan Jepang.
1945
Buruh-buruh kontrak membangun desa-desa dari tanah konsesi yang telah diserahkan oleh pemerintah Jepang. Desa atau Kampung yang dibangun berada diareal dengan luas sekitar 3000 ha yakni:
1.      Panigoran (4 dusun),
2.      Sidomulyo,
3.      Karang Anyar,
4.      Sidodadi
5.      Purworejo,
6.      Kartosentono (Taman Sari, Banjar Sari, Brussel)
1954
Kampung-kampung ini diberikan bukti kepemilikan tanah berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTTPT) yang diberikan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) a/n M. Harahap. Dilindungi oleh UU Darurat No. 8 Tahun 1954
1956
KTPPT diberikan kepada 2040 KK di 6 kampung dengan luasa sekitar 1-2 ha/kk. Selain itu, ada surat keterangan dari Kepala Kampung, surat gant rugi, surat peralihan warisan, IPEDA , KTP seorang masy. a/n Tabel (1956)
1962
Kampung Sidomulyo mendapat penghargaan sebagai desa terbaik di Sumut oleh Gubsu Ulung Sitepu.
1965
Masyarakat petani dituduh sbg BTI, sebanyak 119 orang tokoh desa yang dituduh terlibat BTI dihilangkan oleh TNI. Setelah itu, tanah diambil oleh TNI dan menjadi perkebunan kembali antara lain kepada NV. Sumcama (Brussel), yang kemudian dijual kepada PT. Plantagen AG dan PT. Serikat Putra. Kebun kebun ini kemudian dibeli oleh PT. Smart tahun 1970.
1966-1967
Terjadi intimidasi kepada masyarakat di 6 desa. Pemerintah desa dibantu TNI/Polri mengutip KTPPT KRPT milik masyarakat di 6 kampung dengan dalih data tersebut akan diperbaharui, jiak tidak diserahkan akan dituduh sebagai BTI.
1968
 Ada proses tawar menawar ganti rugi tanah. Tanah akan dijadikan perkebunan karet dan sawit untuk perusahaan PT. Plantagen AG. Proses ini tidak disepakati seluruh masyarakat. Akhirnya proses ganti rugi dipaksakan dengan todongan senapan oleh TNI.
1969-1972
Terjadi penggusuran masyarakat di 6 desa, dan seluruh penduduk desa direlokasi dan dikonsentrasi di sebuah tempat yang lebih sempit. Sebagai contoh,  desa Panigoran, dari 500 ha diperkecil menjadi 20 ha. Beberapa dusun hilang. Dari sekitar 3000 hektar perkampungan dan tanah warga di 6 desa, diperkecil menjadi hanya 100 ha. Penggusuran menggunakan bulldozer. PT Plantagen AG, pernah menjanjikan lahan seluas 3000 HA di lahan lain, tetapi ternyata lahan yang dimaksudkan sudah dikuasai HGU-nya oleh PT Jaya Selamat Abadi. HGU tersebut diterbitkan oleh Kepala Agraria kabupaten Labuhan Batu, Raja Sulung Bahsar.
PT Plantagen AG, kemudian menjual tanahnya kepada PT Smart, anak perusahaan Sinar Mas.
1972-1998
Pada periode ini, praktis tidak ada pergolakan, karena pemerintahan militer Suharto yang brutal.
1998
Sejak reformasi bergulir, keberanian petani mulai muncul, petani mulai mengorganisir diri dalam wadah kelompok tani, yang kemudian disebut Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS)
2000
Melihat banyaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan petani, Gubsu menawarkan relokasi atau uang sebesar 20 juta. Masyarakat menolak, dan minta tanah dikembalikan kepada petani. KPTHS kemudian bergabung ke GERAG AGRESU
2001-2009
Karena situasi yang berlarut larut tanpa penyelesaian, petani melakukan reklaiming di areal eks tanah mereka di perkebunan PT Smart.
5 Maret 2009, masyarakat KTPHS melakukan reklaiming di kampung Sidomukti, dan berhasil menguasai tanah seluas 11 ha. 15 Maret 2009: reklaiming dilanjutkan ke Panigoran dan menguasai kurang lebih 20 ha, dan mendirikan 11 rumah di dalamnya.
18 Mei 2009: Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri 3000 ha didaftarkan.
2010
Petani melakukan perluasan reklaiming menjadi 50 ha, dan membangun sebanyak 100 rumah di dalamnya. Gugatan KTPHS di pengadilan negeri kalah, dan kemudian naik banding ke Pengadilan tinggi di Medan.
2011
Ditanah reklaiming 50 ha, rumah rumah rakyat semakin banyak, da menjadi 200 rumah. Proses banding di Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan kalah, kemudian kasasi ke MA,  saat ini sedang menunggu proses di MA.
2012
Januari 2012: Tanah reklaiming semakin luas, dan menjadi 83 ha
3 Juni 2012. Peristiwa dipicu oleh kejadian pada pukul 10 malam, 3 Juni 2012, yakni terbakarnya bangunan pos penjagaan yang rencananya diperuntukkan untuk pos polisi, yang dibangun oleh perusahaan PT Smart di dalam area reklaiming petani Padang Halaban. Pos polisi itu terdiri dari bangunan semi permanen 3 x 5 meter, beratap seng.  Pukul 12 malam, sebanyak 5 truk polisi mendatangi lokasi kejadian, dan berjalan-jalan di sekitar rumah penduduk. Lewat tengah malam, kelihatan sebagian polisi tinggal di sekitar pos sekuriti PT Smart, dan sebagian lagi pergi.
4 Juni 2012. Pada pukul 13.00, tanggal 4 Juni 2012, ratusan polisi dari Polres Labuhan Batu mendatangi lokasi dimana para petani melakukan penguasaan lahan, sehingga terjadi perlawanan dari petani. 3 orang yang sedang duduk di kedai kopi langsung ditangkap oleh Pihak kepolisian. Melihat kejadian itu, ramai-ramai petani berkumpul, mendatangi, dan protes terhadap penangkapan 3 orang itu. Ketika mendekat, sekitar 10 meter, seorang diduga polisi, tidak memakai seragam, meminta supaya warga tidak mendekat. Karena tidak dihiraukan, terduga polisi mengacungkan pistol, dan melepaskan penembakan. Terduga polisi berseru: “Maju kalian, saya tembak”. Setelah melepaskan tembakan, terduga polisi segera melepaskan jaketnya, dan pergi mengendarai mobil Avanza berwarna hitam, meninggalkan teman-temannya.
Dalam waktu yang bersamaan, seorang petani, bernama Gusmanto, tergeletak berlumuran darah dibagian kaki. Petani diduga mengalami luka tembak, bernama Manto, alias Gusmanto, 18 tahun, penduduk desa Pulo Jantan. Dari pemeriksaan Puskesmas Aek kota Batu, ditemukan luka robek di betis kaki sebelah kiri, akibat terduga penembakan. Tetapi, Humas Polres Labuhan Batu, AKP MT Aritonang, menyangkal adanya penembakan terhadap petani. Saat ini tim dari Lentera sedang melakukan investigasi terhadap korban yang diduga korban penembakan.
Tiga orang petani mendapat perlakuan kekerasan berbentuk pemukulan, dan saat ini telah ditangkap oleh Polres, antara lain Adi suma 45 th, penduduk desa Sidomulyo, Sum alias Sumbing, 30 tahun, desa Siamporik, dan Suma, 50 tahun, dari desa Pulo Jantan.
Polisi yang bersenjata lengkap akhirnya berhasil menangkap 60 orang petani, dan membawanya ke kantor Polres Labuhan Batu dengan memakai tiga unit truk Dalmas. Mereka ditangkap secara paksa, disisir dari rumah kerumah dan akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Saat ini semua petani dimaksud berada di Polres Labuhan Batu.
Sementara itu, sekitar pukul 15.40, tanggal 4 Juni 2012, di area konflik, puluhan orang dari pekerja perusahaan mendirikan posko berdekatan dengan posko-posko milik petani Padang Halaban. Kemudian, pihak petani yang terdiri dari perempuan sebanyak 50 orang, melakukan perlawanan.
5 Juni 2012. Sekitar 10 pagi, sebanyak 50 orang petani yang ditangkap dipulangkan, sementera 10 orang sisanya tetap ditahan di Polres Labuhan Batu, yakni; Adi Suma (dugaan pembakaran pos polisi), Purwono (Dugaan pengancaman satpam), Rakimin, Katijan (dugaan penebang pohon sawit, februari 2012), Rame, Adi Harahap alias Sumbing, Amir, Edi, Juaris Harahap, Nasib Bunder (Dugaan pencurian buah sawit). Sore hari, Beko/Esvakator mulai diarahkan ke areal tanah reklaiming, dibawah pengawalan Brimob yang didatangkan dari Tanjung Balai. 
6 Juni 2012. Ratusan polisi dari Dalmas dan Brimob, satpam PT Smart dan pam swakarsa melakukan pengrusakan terhadap perumahan, lahan pertanian, dan tanaman holtikultura yang dimiliki petani. Syafii, sekretaris KTPHS, Rasim, Gusmanto dan Aan Sagita ditetapkan sebagai DPO.
Sekilas Konflik antara PT Smart dengan KPTHS
PT Smart adalah anak perusahaan Sinar Mas Group, salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar seluruh Indonesia. PT Smart mengklaim memiliki lahan seluas 7.464, 92 hektar di Padang Halaban, dengan 1 unit pabrik kelapa sawit sebagai tempat pengolahan sawit mentah.
10 desa(sebelum pemekaran, 6 desa) di sekitar perkebunan saat ini sedang berusaha mereklaim tanahnya seluar 3.000 dari 7.464, 92 hektar tanah yang diusahai oleh PT Smart. Hingga saat ini, petani mengklaim telah berhasil mengambil alih tanah seluas 52 hektar secara faktual.
Versi PT Smart, tanah di akuisisi dari Perusahaan perkebunan Plantagen AG sekitar tahun 1970-an. Sementara versi warga kelompok tani yang tergabung dalam KTPH-S (Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya), warga telah mendapat ijin garap seluas 3.000 hektar di Padang Halaban, sejak tahun 1945, ketika pendudukan Jepang, dan dikukuhkan oleh pemerintah Soekarno dengan surat KTTPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang dikeluarkan oleh KRPT (Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah) wilayah Sumatera Timur sebagai dasar untuk mendapatkan atau memperoleh alas hak yang diakui hukum seperti diatur dalam UUPA No 5 Tahun 1960. Sejak pengesahan tersebut rakyat dibebani kewajiban membayar pajak atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.  Pada awal pemerintahan Suharto, penggusuran mulai terjadi kepada petani.


Best Regards

Jopi Peranginangin

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers