Archive for the ‘INFO’ Category

AUDIT LINGKUNGAN DIDORONG

Audit Lingkungan Didorong
Stop Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Prioritaskan Konservasi
JUMAT, 31 OKTOBER 2014
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah proses peleburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar diminta memulai audit lingkungan pada berbagai usaha di kawasan hutan. Audit bisa mengungkap berbagai kerusakan lingkungan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, audit lingkungan merupakan alat evaluasi usaha/ kegiatan. ”Kalau lingkungan hidup (dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK) kuat, menteri bisa melakukan audit lingkungan. Hasilnya digunakan untuk mengomposisi ulang perizinan dan mendasarkan izin-izin pada kajian lingkungan hidup strategis,” kata Andiko, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), di Jakarta, Kamis (30/10).
Langkah serupa, audit kepatuhan, Juli-Agustus 2014, dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan serta Badan Pengelola REDD+ untuk mengungkap masalah kronis kebakaran di Riau. Hasilnya, semua perusahaan dan sebagian besar pemerintah daerah penerbit izin tak mematuhi kewajiban mencegah dan mengendalikan kebakaran.
Pada seminar Huma, ”Proyeksi Pembaruan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Pemerintahan Baru”, Andiko mengatakan, audit lingkungan penting. Banyak izin kehutanan, khususnya tambang, menyisakan masalah. Tambang mineral, batubara, dan emas ditinggalkan tanpa reklamasi.
Di Samarinda dan Bangka, tambang menyisakan lubang-lubang besar. Selain menewaskan anak-anak karena tercebur, air yang bersifat asam berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
Menurut Myrna A Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute, komitmen lingkungan bisa ditunjukkan Menteri LHK dengan menyetop izin pinjam pakai di kawasan hutan. Itu memberi waktu perbaikan sistem dan merehabilitasi tambang terbuka.
Paparan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, 25 April 2014, izin pertambangan terdapat di kawasan hutan konservasi (1,3 juta hektar/379 izin), hutan lindung (4,9 juta ha/1.457 izin), dan hutan produksi (19,6 juta ha/4.327 izin).
Sementara itu, hingga Agustus 2014, ada 517 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang meliputi 441.000 ha untuk pertambangan. Untuk non-pertambangan, seperti fasilitas pertahanan keamanan, jalan umum, dan saluran listrik, terdapat 247 IPPKH yang meliputi 44.761 ha.
Penghentian penerbitan IPPKH dinilai tak akan banyak memengaruhi perekonomian. Untuk peningkatan ekonomi, kata Myrna, Kementerian LHK bisa memberi porsi lebih banyak pada izin-izin hutan sosial bagi komunitas masyarakat sekitar hutan. Itu demi membawa rasa keadilan pengelolaan hutan yang 99 persen dikuasai korporasi.
”Pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung, dan pemulihan fungsi hutan harus jadi prioritas dan untuk itu tak bisa eksklusif karena di dalam hutan itu terdapat lokasi-lokasi ruang hidup masyarakat adat atau lokal,” kata Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kehutanan IPB dan pengurus Dewan Kehutanan Nasional. (ISW/ICH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009805705

JOKOWI AKAN TUNTASKAN KEJAHATAN HAM

Jokowi Akan Tuntaskan Kejahatan HAM

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Sunday, 2 November 2014, 16:47:

“ Semoga istilah “kapan” bukan berarti uluran waktu tak terhingga, tetapi pelaksanaan dalam waktu dekat. Argar permintaan mempunyai makna dan dasar hukum, maka sepatutnya disertai ketentuan hukum yang menghapus segala peraturan diskirimiatori terhadap para korban dan hak politik dan hak milik korban yang dikonfiskasi dipulihkan kembali. Kalau negeri-negeri di Amerika Latin yang tidak berdasarkan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang penuh kasih sayang bisa merahabilitasi para korban keganasan diktatur militer, maka seharusnya negara yang berPancasila dan melekat dengan ajaran Allah tidak kalah dalam menjamin Hak Azasi Manusia para korban kekerasan negara.”

http://sinarharapan.co/news/read/141004063/jokowi-akan-tuntaskan-kejahatan-ham-span-span-

Jokowi Akan Tuntaskan Kejahatan HAM
04 Oktober 2014 15:53 Ruhut Ambarita
Kebijakan rekonsiliasi perlu dilakukan untuk keadilan bagi para korban
JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan permintaan maaf atas nama negara kepada keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Saat ini, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti dan diabaikan pemerintah.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Jokowi akan menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya bila negara pada masa lalu terlibat dalam pelanggaran HAM.

Namun, kata Andi, sebelum permintaan maaf disampaikan, pemerintah akan mengungkap kebenaran dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi. “Kalau kebenarannya sudah disepakati pihak korban maka negara akan minta maaf,” ujar Andi dalam diskusi bertemakan pelanggaran HAM di GP Ansor, Jakarta, Jumat (3/10).

Andi mengatakan, Presiden Jokowi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui jalur yudisial dan non-yudisial. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan, Andi melanjutkan, merupakan hasil penyidikan Komnas HAM.

Andi mengatakan, penyelesaian melalui jalur yudisial dilakukan dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc, sementara penuntasan kasus melalui jalur non-yudisial akan dilakukan dengan cara menggelar rekonsiliasi dan permintaan maaf negara.

Seperti diketahui, Komnas HAM telah menyelesaikan penyidikan sejumlah kasus pelanggaran HAM, di antaranya kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, kasus penghilangan paksa aktivis dan kasus tragedi Semanggi serta Trisakti tahun 1998. Kasus yang akan menggunakan jalur non-yudisial di antaranya kasus tahun 1965 dan penembakan misterius (petrus).

Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya membuat klasifikasi sebelum memulai penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Menurutnya, Presiden Jokowi bisa membaginya menjadi tiga klasifikasi, yaitu kasus yang bisa dilanjutkan proses hukumnya, kasus yang sudah berproses dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta kasus yang sulit untuk diproses hukum.

“Yang sudah diadili dan sudah inkrah, misalnya kasus Talangsari dam kasus Tanjung Priok. Prosesnya harus dihormati,” ujar Nusron.

Kasus yang belum tuntas diproses secara hukum, menurut Nusron, seperti kasus pelanggaran HAM Trisakti dan Semanggi.

Kebijakan Rekonsiliasi

Nusron mengatakan, sejumlah kasus pelanggaran HAM juga ada yang sulit diselesaikan secara hukum karena pelaku dan korban sudah meninggal dunia. “Namun, kita mendorong ini diselesaikan secara rekonsiliasi. Harus ada kebijakan rekonsiliasi, bahwa kasus itu dimaafkan, tetapi tidak dilupakan karena ini tragedi yang tak boleh terulang lagi,” ujar Nusron.

Ia menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya menjadikan kasus pelanggaran HAM Trisakti dan Semanggi untuk segera diselesaikan karena para pelakunya memang belum pernah diadili. Sementara itu, untuk yang susah diadili seperti kasus 65 karena sudah lama akibat konflik sosial, karena pelakunya sudah tidak ada, dan sekarang tinggal keluarganya.

“Kita Ansor mendorong ini diselesaikan secara rekonsiliasi. Ini seperti kasus PKI, kasus 65. Harus ada kebijakan rekonsiliasi, bahwa atas kasus dimaafkan, tetapi tidak dilupakan karena ini tragedi yang tak boleh terulang lagi,” ujar Nusron.

Ia menegaskan, tragedi itu terjadi mungkin bukan atas kehendak para pelakunya. Ansor pada saat itu membunuh karena menjadi korban adu domba dan mereka kalau nggak membunuh akan terbunuh. Demikian juga PKI, mereka mengatakan sebagai korban adu domba dan sekarang yang ada tinggal keluarganya, yang sudah bisa hidup saling berdampingan.

“Saya usulkan solusinya pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan semacam komisi rekonsiliasi atas kasus-kasus seperti ini,” kata Nusron.

Sumber : Sinar Harapan

LE JOURNAL CHINOIS “XINKUAI BAO” SE REBELLE

Le journal chinois “Xinkuai Bao” se rebelle

Le Monde.fr | 23.10.2013 à 15h29 • Mis à jour le 24.10.2013 à 07h26 | Par Brice Pedroletti (Pékin, correspondant)

Rare supplique que celle du journal cantonais Xinkuai Bao (“New Express”), qui a publié en couverture de son édition de ce matin, mercredi 23 octobre, et en grands caractères, les mots “Qing fangren”, (“Relâchez-le s’il-vous-plaît !”), suivis d’un texte extrêmement direct et sarcastique décrivant les ennuis d’un de ses journalistes, Chen Yongzhou, détenu depuis trois jours et formellement arrêté lundi 21 octobre au soir par la police de Changsha, la capitale de la province voisine du Hunan.
Le journaliste est l’auteur d’une enquête en plusieurs épisodes sur un puissant groupe industriel du Hunan, Zoomlion, un fabricant d’engins de chantier, qu’il accuse d’avoir maquillé ses résultats financiers afin de faire monter sa cote boursière. Surtout, c’est le deuxième journaliste de Xinkuai Bao qui tombe dans le contexte de la vaste campagne “anti-rumeurs” impulsée par le pouvoir central en août dernier : le premier, Liu Hu, a été arrêté le 24 août dernier par la police de Chongqing et a été mis en examen pour diffamation le 30 septembre à Pékin pour avoir dénoncé la corruption d’un haut gradé de l’administration du commerce.
Sa détention a provoqué beaucoup d’émotion dans la profession et indigné les milieux libéraux, cette nébuleuse de personnalités influentes – universitaires, intellectuels, avocats, blogueurs – qui ne cessent de monter au créneau afin de défendre la liberté d’expression.
HOMMES À ABATTRE
Les deux journalistes du Xinkuai Bao sont victimes d’une police et d’une machine judiciaire qui se sont senti pousser des ailes depuis que les sonneurs d’alerte – pour la plupart des internautes indépendants, mais aussi plusieurs journalistes professionnels – sont devenus des hommes à abattre, après avoir été ouvertement incités par les autorités centrales, quelques mois plus tôt, à débusquer la corruption là où elle se trouve, dans une reprise moderne de la campagne maoïste des “Cent fleurs”. Dans les provinces, les autorités locales se sont immédiatement livrées à une chasse aux sorcières, réduisant au silence les plumitifs du cru et se vengeant des voix qui dérangent.

Contrairement aux internautes, les journalistes sont en général des proies moins vulnérables, car ils appartiennent à des groupes de presse qui sont imbriqués dans le système politico-administratif de la province où ils sont basés.
Si les journalistes s’exposent à des représailles locales quand ils enquêtent en dehors de leur soi-disante “juridiction” (il faut en principe une autorisation pour enquêter dans une province différente de celle où est basé son journal, sauf pour les médias nationaux), il est quasiment inédit qu’un journal consacre une telle couverture à un sujet aussi tabou qu’une arrestation, qui plus est d’un des siens.

MÉDIAS REBELLES
Le Xinkuai Bao appartient au groupe du quotidien du soir cantonais Yangcheng wanbao. Il est devenu depuis son lancement en 1998 l’un des trois premiers quotidiens du Guangdong. Il s’adresse au même lectorat éduqué et exigeant que les journaux du groupe concurrent Nanfang, régulièrement épinglé pour ses saillies courageuses contre les dérives autoritaires du régime. C’était à Canton, en janvier 2013, que des centaines de personnes étaient descendues dans la rue pour défendre un de ces médias rebelles, le Nanfang Zhoumo, suscitant un mouvement de solidarité spectaculaire à travers toute la blogosphère chinoise.
L’éditorial qui accompagne le cri d’alerte du Xinkuai Bao pour la libération de Chen Yongzhou décrit avec beaucoup d’ironie comment le journal avait délibérément choisi de se taire, espérant, en vain, régler l’affaire “en coulisse” (China Media Project livre ici en anglais une traduction complète du texte). Il explique également que l’enquête de Chen Yongzhou a été passée au crible, la seule erreur identifiable étant que le journaliste a mentionné au sujet des comptes de la société Zoomlion des “dépenses de publicité”, au lieu “de dépenses de publicité et de divertissement” – une pique à l’attention du groupe industriel.
Le journal “remercie” sur un ton ironique les agents qui ont laissé sortir de chez elle l’épouse de Chen Yongzhou (au lieu de l’assigner de facto à résidence, comme souvent en Chine), ou qui “se sont retenus” d’arrêter une autre personne “dans leur collimateur”, le chef du service économique, qui “n’ose pas retourner chez lui depuis plusieurs jours”.

LA BLOGOSPHÈRE S’ENFLAMME

Autant dire que cette critique acerbe de la répression policière sert désormais de cri de ralliement pour ceux, nombreux, qu’exaspèrent les méthodes de la nouvelle équipe dirigeante et le climat délétère qui règne sur les libertés en Chine. La blogosphère s’est enflammée pour l’acte de résistance du Xinkuai Bao : “L’abus de pouvoir, surtout de la part de la police, est le plus grave des abus de pouvoir actuel”, a écrit le chercheur “engagé” de l’académie des sciences sociales Yu Jianrong, une célébrité du Net avec deux millions d’abonnés. “Ça me donne envie de pleurer, je soutiens ce journal”, a lancé un internaute anonyme, Heifaamanda.
Le Xinkuai Bao a diffusé sur son fil de microblog tout au long de la journée ses positions et affirme être en contact avec des avocats. Sur l’un de ses derniers messages, on lit la profession de foi suivante : “Mener un travail de supervision et de reportage est la mission, mais aussi la responsabilité sociale du journaliste.”
“Notre journal défend fermement les droits légaux de ses journalistes, poursuit-il, tout en exigeant qu’ils respectent la vérité et l’éthique professionnelle. Nous espérons que les parties concernées feront la différence entre l’activité de reportage, le rôle de supervision des médias et l’atteinte à la réputation commerciale. On espère aussi que cette affaire médiatisée puisse être réglée par les voies légales, et que les droits de supervision des médias soient respectés et protégés.”
Brice Pedroletti (Pékin, correspondant)

LATAR BELAKANG PENGESAHAN UU MIGAS 2001, DAN PEMBATALANNYA OLEH MK

Latar Belakang pengesahan UU MIGAS 2001, dan pembatalannya oleh MK.

Gagasan Nusantara
Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.
Friday, November 16, 2012

Latar Belakang pengesahan UU MIGAS 2001, dan pembatalannya oleh MK.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Migas (disahkan tahun 2001), maka pemerintah harus mematuhi putusan MK dan membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).

Beragam reaksi dan tulisan muncul sehubungan dengan hal ini. Sebagimana biasanya, tentu ada pro dan kontra, ada yang senang dan ada yang sedih, terutama para direksi dan staf BP Migas tersebut, karena konon gaji mereka setinggi langit. Juga dengan kantor-kantor yang mewah, yang bahkan lebih mewah daripada kantor menteri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kontraktor yang memanipulasi perhitungan, yang merugikan negara sebesar 1,7 milyar US $ (sekitar 16,1 trilyun rupiah).
Yang ingin mempertahankan BP Migas berargumentasi, bahwa ini adalah produk reformasi, untuk memperbaiki system yang dilakukan di masa Orde Baru.

Beberapa tulisan menyoroti proses pembahasan dan pengesahan undang-undang Migas tahun. 2001.

Ada dua tulisan yang sangat menarik sehubungan dengan proses pembahasan dan pengesahan UU tersebut.

Yang pertama dari Lin Che Wei, ekonom, yang menulis di facebooknya. Yang kedua dari Teguh Santosa, Chief Editor Rakyat merdeka-Online/ Chairman of Foreign Affairs of the PP Pemuda Muhammadiyah, yang menulis di weblognya.
Salam,

Batara R. Hutagalung
======================================

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=97361169

Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP MIgas dan UU MIgas tahun 2001
(Oleh Lin Che Wei)

Babak 1 -
Proses pembahasan dan pengundang-undangan UU Migas 2001 terjadi antara tahun 1999 sampai 2001. UU MIgas di undang-undangkan pada bulan November 2001.
UU Migas ini merupakan produk pembahasan antara Pemerintah pada masa itu dan DPR pada masa itu.

Marilah Kita melihat siapa saja aktor politik tersebut.

Ketua MPR – Amien Rais (Mantan ketua Muhammadiyah -dari PAN)
Ketua DPR – Akbar Tanjung (Golkar – Mantan Aktivis HMI)
Ketua Komisi VIII – DPR – Irwan Prajitno (dari Partai Keadilan)
Pada saat itu Poros Tengah (Koalisi dari beberapa partai berbasis islam seperti PAN, PKB, PBB, PPP) sedang naik daun dan sangat berpengaruh di Parlemen karena mereka adalah ‘king maker’ dari naiknya Gus Dur menjadi Presiden.
Yang menarik di dalam pembahasan tersebut dan perundang-undangan UU MIgas tersebut… adalah :

Semua Fraksi di DPR (kecuali satu fraksi kecil), semua partai berbasis islam (termasuk Partai Keadilan, PAN, PPP, PBB, PKB) dan juga partai besar (PDI-P dan Golkar) mendukung ratifikasi dari UU Migas. Sangat ironis karena satu-satunya partai yang justru menyatakan keberatan adalah Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (Partai kecil yang berbasis agama kristen).

Pada saat tersebut (1999-2001 periode – periode pembahasan dan ratifikasi)
– Kwik Kian Gie adalah Menko Perekonomian (PDI-P) dan kemudian menjadi Ketua Bappenas.
– Rizal Ramlie adalah mantan Menkeu/Menko Perekonomian waktu zaman Gus Dur.
– Mahfud MD adalah Menteri Pertahanan dan sempat menjadi Menteri Hukum Dan Perundangan-Undangan zaman Gus Dur.
Semua komponen pemerintah dan parlemen pada waktu itu setuju untuk meratifikasi UU Migas 2001 dan melahirkan BP MIgas. Berdasarkan rekomendasi dari Kwik Kian Gie, ketika terjadi penggantian Dirut Pertamina, Martiono Hadianto (yg menentang RUU Migas pada saat itu). Kwik sangat merekomendasi Baihaki Hakim untuk menggantikan Martiono. Di masa Baihaki inilah Pertamina melepaskan wewenangnya dan mengalihkannya ke BP Migas.

Babak ke 2 -
Adegan Mahkamah Konstitusi tahun 2012.

Para Pemohon di pengadilan konstitusi :
1. Muhamadiyah
2. Hasyim Muzadi dari NU
3. Ormas-ormas islam seperti Hizbut Thahir.
4. Kwik Kian Gie
5. Rizal Ramlie
dan yg lain-lain…..menuntut UU Migas 2001.

Ketua Mahkamah Konstitusi :
Mahfud MD (mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur).

Putusan : 7-1, MK menyatakan UU Migas 2001 cacat dan BP Migas dibubarkan. BP Migas tidak sesuai dengan UU.

Catatan : Mengapa partai-partai tersebut justru menyetujui RUU tersebut menjadi UU? Pak Kwik Kian Gie, mengapa anda tidak ribut-ribut ketika anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. Pak Rizal Ramlie, mengapa anda tidak menyatkan keberatan anda justru dizaman reformasi dimana anda adalah Menkeu dan Menko. Pak Mahfud MD – mengapa kita tidak membahas soal Energy Security issue ketika anda menjadi Menhan? Oh ya saya juga baru sadar bahwa anda adalah ketua kehormatan ikatan alumni NU yang juga ikut di dalam menggugat putusan tersebut.
Partai-partai ini sekarang membatalkan produk hukum yang justru merupakan persetujuan produk legislative process.

Ada baiknya kita melepaskan attribut keagamaan apabila kita berdebat soal kebijakan publik. Tidak arif orang menggunakan attribut agama untuk pro dan con terhadap kebijakan publik.

Jangan pernah lupa akan rekam jejak dari politik. Dan jangan biarkan politician (atau lebih tepatnya Badut-badut politik) berakobrat danmencari popularitas semata.

Untuk membentuk tatanan hukum migas dan struktur migas yang baik diperlukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Untuk menghancurkannya hanya butuh sekejap.

Saya tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak beropini apakah UU Migas 2001 benar atau salah. Yang saya sedih adalah melihat kelakuan orang yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan tersebut dan sekarang bersama-sama menghancurkannnya

Lin Che Wei

Teguh Santosa

http://teguhtimur.com/2012/11/16/inilah-misteri-di-balik-uu-migas-222001/

Siapa yang Jadi Badut Politik di Balik UU Migas

Friday 16 Nov 2012

Posted by teguhtimur in BERITA, CATATAN

Sebuah artikel yang tengah beredar luas di jejaring media sosial yang ditulis ekonom Lin Che Wei mengkritik sepak terjang sejumlah tokoh yang mengajukan judicial review terhadap UU 22/2001 tentang Migas. Judicial review ini, seperti telah diketahui bersama, berujung pada antara lain pembubaran BP Migas.

Artikel tersebut mempertanyakan konsistensi dan itikad para penggugat. Menurut si penulis artikel, beberapa di antara penggugat seperti DR. Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie yang menjadi ahli kunci dalam persidangan judicial review yang digelar Mahkamah Konstitusi, dan bahkan Ketua MK Mahfud MD, terlibat dalam pemerintahan ketika draft RUU Migas itu dibahas dan akhirnya diputuskan menjadi UU.

“Pak Kwik Kian Gie, mengapa Anda tidak ribut-ribut ketika Anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. Pak Rizal Ramli, mengapa Anda tidak menyatakan keberatan Anda justru di zaman reformasi dimana Anda adalah Menkeu dan Menko. Pak Mahfud MD, mengapa tidak membahas soal Energy Security issue ketika Anda menjadi Menhan?” antara lain tanya si penulis artikel yang diberi judul Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP Migas dan UU Migas tahun 2001.

Bila tidak benar-benar memperhatikan apa yang terjadi beberapa tahun lalu, di awal-awal masa reformasi, maka sepintas apa yang dipertanyakan dalam artikel itu terkesan benar.

Namun bila kronik reformasi kembali diteliti maka dapat dipahami apa yang sesungguhnya terjadi dan dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam artikel tersebut di atas tidak memiliki dasar, kecuali mungkin sentimentil dan emosional semata.

Penjelasan tambahan namun penting mengenai riwayat draft UU Migas yang kontroversial ini masih dapat ditemukan dalam archive Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID dalam apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pada awal 1999 Kuntoro Mangkusubroto yang ketika itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta bantuan USAID mereview sebuah draft RUU Migas. USAID menyambut positif undangan itu dan selanjutnya bersama pemerintah Indonesia menandatangani Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun.

Dalam SOGA itu, USAID menyediakan dana sebesar 20 juta dolar AS untuk membentuk tim asistensi baik yang long term maupun short term, juga menggelar berbagai workshop dan pelatihan. Pun disebutkan bahwa USAID memobilisasi tiga tim asistensi untuk keperluan ini.

Dokumen Kedubes AS juga mengakui bahwa upaya meloloskan UU Migas tidaklah mudah. Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan parlemen berlangsung dengan sangat serius (very intense delibration).

“The draft oil and gas law was subjected to very intense deliberations by GOI and DPR during the President Yudhoyono’s tenure as Minister of Energy, and was enacted in 2001 under current Minister Purnomo Yusgiantoro,” demikian tertulis pada bagian akhir pernyataan Kedubes AS itu.

Fraksi ABRI di parlemen ketika itu, termasuk pihak yang menolak dengan keras draft RUU Migas versi Kuntoro Mangkusubroto itu. Sikap Fraksi ABRI ini dipengaruhi penasihat ekonomi fraksi, DR. Rizal Ramli.

Tokoh lain yang menolak keras adalah ekonom senior Kwik Kian Gie yang dalam Kabinet Persatuan Nasional (pertama) pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menduduki posisi Menko Ekuin.

Pembahasan draft RUU Migas itu pun terhenti. Pemerintahan Gus Dur tak pernah mengajukannya ke parlemen.

Tetapi, kekuasaan Gus Dur semakin rapuh. Pada 10 Juli 2000 Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur bersama dengan beberapa menteri lain.

Untuk menyelamatkan pemerintahan, pada 23 Agustus Gus Dur mengumumkan susunan baru Kabinet Persatuan Nasional. Dalam susunan baru ini, posisi Menko Ekuin diisi DR. Rizal Ramli yang sebelumnya adalah Kepala Bulog. Sikap keras Kwik Kian Gie menentang draft RUU Migas itu pun dilanjutkan Rizal Ramli.

Selain Rizal Ramli, SBY pun berubah status. Ia dimutasi ke posisi Menko Polkam menggantikan Suryadi Sudirja yang menempati posisi Menko Polkam sejak Wiranto mengundurkan diri bulan Februari 2000. Sementara Mahfud MD sebagai pendatang baru ditempatkan pada posisi Menteri Pertahanan.

Susunan Kabinet Persatuan Nasional (kedua) ini pun tidak bertahan lama. SBY termasuk dalam kelompok menteri yang mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur ketika perpecahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri semakin nyata.

Pada 1 Juni 2001, Gus Dur melantik Agum Gumelar sebagai pengganti SBY di posisi Menko Polkam, juga sejumlah tokoh lain untuk mengisi beberapa kursi kosong.

Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Gus Dur akhirnya benar-benar bubar bersama kejatuhan sang presiden pada 23 Juli 2001.

Sejak kejatuhan Gus Dur, anasir-anasir yang menginginkan draft RUU Migas itu segera diundangkan bekerja keras dengan sangat intensif. Akhirnya, hanya empat bulan setelah Gus Dur meninggalkan Istana Negara, pada 23 November 2001 draft itu pun diresmikan menjadi UU Migas.

*******

Posted by batarahutagalung at 2:58 AM
1 comment:

Anonymous said…
Mungkin kah?Karena akan jelang pemilu 2014 adanya juga KKKS Produksi yang tandatangani kontrak kerja di awal PSC cadangan besar ‘ 70 an… masih miliki up side potential,…. kini Kontrak Kerja 30 th an nya habis ,… perlu perbaharui / harus perpanjang kontrak bila tidak mau relinguish kembalikan pada Negara ?… atau Disini masuklah Pihak Pihak Kekuatan Lokal kuat dan yang Besar,… akan jadi bagian di partisipasi Indonesia baru ini ?
– menurut pendapat saya , pertimbangan adalah karena adanya peluang monetari maka xyz adalah platform landasan yang digunakannya tsb… Its purely Business Opportunity…
(Diunduh dari blog Batara Hutagalung)

MALUKU MEMANG DICUEKIN JOKOWI

Maluku Memang Dicuekin Jokowi
Rabu, Okt 29 2014
Ditulis oleh amex

Komentar ‘Sunny’ ambon@tele2.se, in [GELORA45] Oct 29 at 4:36 AM
“Harus sadar akan kedudukan Maluku selama kurang lebih 70 tahun. Mengapa termiskin dan apa alternatif jalan keluarnya.”

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3342-maluku-memang-dicuekin-jokowi

AMBON,AE.— Partai pengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hanura dan PKPI, berdalih sudah melakukan berbagai upaya negosiasi dan komunikasi politik dengan Presiden, agar anak Maluku bisa diakomodir dalam kabinet kerja.
Wakil ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury menegaskan, “Segala upaya sudah kami lakukan. Baik melalui DPD partai dengan orang per orang dalam partai dengan tim Jokowo-JK termasuk dengan Jokowi-JK sendiri. Bahkan kelompok masyarakat atas inisiatif sendiri pun sudah bertemu dan menyampaikan aspirasi itu. Termasuk pemerintah daerah. Namun, sekali lagi harus kami katakan bahwa kewenangan ada pada presiden melalui hak prerogatifnya. Oleh karena itu, salah kalau ada yang menyalahkan kita,”ujar Wattimury kepada Ambon Ekspres di ruang Fraksi PDIP di DPRD Maluku, Selasa (28/10).
Sebagai kader PDIP yang mengusung Jokowi-JK, anggota DPRD Maluku dua periode ini mengaku kecewa atas kebijakan dan pertimbangan politik Jokowi secara nasional dengan tidak mengakomodir satupun orang Maluku dalam kabinetnya. “Marah dan menyesal boleh saja. Tapi tidak bisa mengintervensi presiden. Jangankan kita, Jusuf Kalla dan Megawati saja tidak bisa mengintervensi presiden. Padahal ibu Megawati adalah ketua umum PDIP yang memenangkan presiden,”katanya.
Politisi senior PDIP Maluku ini menyatakan, jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemerataan bagi masyarakat Maluku hanyalah politik anggaran. Masyarakat kata dia, yang harus menjadi sasaran dan tujuan perjuangan, bukan lagi menteri atau jabatan lainnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku, Abdullah Marasabessy. Kata dia, akumulasi kekecewaan masyarakat Maluku menjadi beban moril bagi partai pengusung. “Selaku partai pengusung, kita menyampaikan kekecewaan atas tidak terpilihnya orang Maluku sebagai menteri. Segala upaya komunikasi, baik melalui lisan maupun tertulis sudah kita lakukan, namun hasilnya seperti saat ini,” kata Marabessy di ruang kerja di DPRD Maluku, kemarin.
Bahkan lanjut anggota DPRD asal Maluku Tengah in, komunikasi juga sudah dilakukan langsung oleh Koordinator Wilayah Partai Nasdem, Nono Sampono secara langsung kepada Jusuf Kalla dan ketum Nasdem untuk memediasi kepentingan Maluku, dalam hal ini mentri. “Tapi mungkin ada pertimbangan lain yang menjadi alasan putra Maluku belum diakomodir sebagai salah satu Mentri,”ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Asmin Matdoan menegaskan, keliru kalau meminta pertanggungjawaban partai pengusung, relawan dan pemerintah daerah. Sebab kata dia, semua langkah-langkah strategis telah dilakukan, namun hak prerogatif presiden yang menjadi penentu.
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda (KNPI) Maluku ini menegaskan, masih ada banyak hal yang bisa diperjuangkan untuk kepentingan Maluku. Akan tetapi, kegagalan mendapatkan kursi Mentri harus dijadikan bahan evaluasi. “Ini kan baru awal dan masih ada beberapa etape lagi yang harus kita lalui sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku di pemerintahan Jokowi-JK,” kata dia.
Dia juga berharap, pemerintahan yang baru ini harus memperhatikan Maluku. Kata dia, semua komponen di Maluku berkepentingan untuk memperjuangkannya. Bukan hanya partai pengusung, namun semua elemen masyarakat Maluku.”Jadi dalam konteks ini tidak boleh kambing hitamkan partai pengusung. Sebab representasi masyarakat Maluku adalah pemerintah daerah danDPRD. Belajar dari kegalalan ini, maka kita harus pastikan agar tidak kecolongan lagi kedepannya,”kuncinya.
Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW), Mohamad Ikhsan Tualeka mengatakan, Menteri itu jabatan politik, pola rekrutmennya paling tidak lewat dua jalur, profesional (representasi intelektual) dan partai politik (representasi dukungan politik). Sebenarnya spektrum latar kedaerahan juga bisa dijadikan pertimbangan tapi itu tidak mutlak, sebab apa jadinya bila semua daerah minta jatah yang sama.
“Pertanyaan kemudian adalah, berapa banyak profesional/akademisi Maluku yang menasional? Yang buku, jurnal dan tulisan ilmiahnya beredar dan bisa dibaca dimana-mana. Atau seberapa banyak politisi dan orang Maluku yang terdistribusi dalam jabatan strategis di parpol, khususnya parpol koalisi pemenang pilpres? Saya kira dalam konteks ini semua orang Maluku bisa menjawabnya,” kata dia.
Lebih lanjut dia mempertanyakan relevansinya jabatan menteri dengan kemajuan Maluku. “Yang terpenting itu justru adalah soal keadilan dan distribusi anggaran. Bukan jabatan politik yang cenderung dinikmati oleh individu atau kelompok. Meminta jabatan menteri dengan alasan historis saja, hanyalah gerakan advokasi simbolis untuk menghibur diri dan menenangkan psikologis orang-orang yang kalah dalam pertarungan subtantif,” tandas dia.
Pertarungan subtantif adalah soal bertarung gagasan, kontribusi, sumber daya, sosial kapital, dan lain-lain. Dan yang terpenting sebetulnya adalah orang Maluku, khusus pemudanya mau bersatu. “Jangan sedikit-sedikit mau berantem, sumbu pendek, tak mampu kelola emosi. Kesadaran kolektif perlu diretas, lihat kemajuan dan perdaban yang telah dibangun dan disusun anak-anak muda daerah lain. Kita di Maluku pola advokasinya masih reaksioner, pragmatis dan situasional. Belum strategis, terstruktur dan visioner,” pungkas Tualeka. (CR2)

KPK: PEMERINTAH DAERAH HARUS CONTOH AHOK

KPK: Pemerintah Daerah Harus Contoh Ahok
Jumat, 31 Oktober 2014 | 21:25
 

http://sp.beritasatu.com/home/kpk-pemerintah-daerah-harus-contoh-ahok/68369

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah daerah meniru langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Demikian dikatakan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

“(Pemerintah daerah lainnya) Perlu meniru langkah-langkah yang dilakukan Ahok dalam konteks LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara),” kata Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut Johan, ide menggunakan laporan LHKPN sebagai syarat promosi pejabat di lingkungan Pemprov DKI adalah baru untuk setingkat pemerintah provinsi. Sehingga, perlu diapresiasi dan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya.

Seperti diketahui, Ahok mewacanakan promosi pejabat DKI harus melaporkan harta terlebih dahulu ke KPK.

Kemudian, Ahok juga menjanjikan akan ada sistem pencairan yang memudahkan mengakses data LHKPN pejabat di DKI sampai ke tingkat kelurahan. Sehingga, publik akan dengan mudah mengawasi gaya hidup pejabat di DKI.

Selain itu, Ahok juga akan menerapkan seluruh transaksi di Pemprov DKI tanpa uang tunai jika diatas Rp 25 juta. [N-8/N-6]

MENTERI-MENTERI KABINET JOKOWI-JK: SIAPAKAH MEREKA?

MENTERI-MENTERI JOKOWI
Indonesia’s New Ministers: Who Are They?

By Jakarta Globe on 12:29 am Oct 27, 2014
President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla on Sunday presented Indonesia’s next cabinet.
Here are 34 profiles of the men and women who will be inaugurated on Monday.

State Secretary Pratikno

Pratikno is one of the few appointees to President Joko Widodo’s cabinet without ties to any of the parties in the ruling coalition or their leaders.
The rector of Yogyakarta’s prestigious Gadjah Mada University (UGM) since 2012, Pratikno was born in Bojonegoro, East Java, on Feb. 13, 1962. He obtained a degree in political science from UGM, a master’s in social science from the University of Birmingham, in Britain, and a PhD in Asian studies from Flinders University in South Australia.
Pratikno joined the UGM faculty in 1986 and went on to become the program director for postgraduate studies in local politics in 2003, and deputy dean of the UGM School of Social and Political Sciences a year later.
He has written extensively on regional autonomy, and moderated one of the presidential debates during the 2009 election.

Development Planning Minister/National Development Planning Agency (Bappenas) Chief Andrinof Chaniago

Often referred to as a political expert in his many media interviews, Andrinof Achir Chaniago was born on Nov. 3, 1962.
He is the executive director of the Jakarta-based Cirus Surveyor Group and one of the leaders of the Indonesian Political Science Association (AIPI).
Andrinof completed his bachelor’s degree at the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Indonesia, where he currently teaches politics at the post-graduate level.
At the same university, he obtained his master’s degree in public policy and planning, at the Faculty of Economics, as well as a PhD in philosophy.

Coordinating Minister for Maritime Affairs Indroyono Soesilo

Indroyono Soesilo is not a new name in Indonesia’s maritime affairs. Currently in a high-placed fisheries role at the United Nations, Indroyono has held government positions in the maritime field in the past.
He as director general of sea research and exploration in the Ministry of Maritime and Fisheries (1999); was head of the government’s agency of maritime and fisheries research (2001-2008); and secretary at Coordinating Ministry for People’s Welfare (2008-2001).
He is the first appointee to the new post of coordinating minister for maritime affairs — a crucial role in Joko’s plan to develop Indonesia’s rich maritime potential.
Born on March 27, 1955, Indroyono earned a bachelor’s degree from the Bandung Institute of Technology (ITB), a master’s degree at the University of Michigan and a doctorate at the University of Iowa.
He has worked at the UN since 2012 and is currently the director of the fisheries and aquaculture resources use and conservation division in the Fisheries and Aquaculture Department.
Transportation Minister Ignasius Jonan

Ignasius Jonan, born on June 21, 1963, he has been the president director of state-owned train and railways company Kereta Api Indonesia since 2009.
Jonan graduated from Airlangga University in Surabaya, East Java, with a bachelor’s degree in accountancy. He joined executive courses at the Columbia Business School and Harvard University’s Kennedy School of Government before continuing his study for a master’s degree at Tufts University’s Fletcher School, majoring in international relations.
Before leading KAI, Jonan was a managing director at Citibank (2006-08) and chief executive officer at Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, a state-owned investment, ventures, and trading company (2001-06).

Maritime and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti

Susi is an entrepreneur. Born on Jan. 15, 1965, she owns and is the chief executive of ASI Pudjiastuti Aviation, which operates chartered and commuter service airline Susi Air.
Dropping out of senior high school never stopped Susi from pursuing business opportunities.
With Rp 750,000 she earned from selling some jewelry, in 1983 Susi started work as a broker buying fish from fishermen in Pangandaran, West Java.
Her business kept expanding and in 1996 she established a fish processing facility under her company ASI Pudhiastuti Marine Project. She also behind the famous “Susi Brand” lobster.

Tourism Minister Arief Yahya

Born in 1961, Arief is well information and communication technology (ICT) as he’s served as the chief executive at the state-run telecommunications firm Telekomunikasi Indonesia (Telkom) since 2012.
Before that, he was appointed as the enterprise and wholesale director at the country’s biggest telecommunications company in 2005.
Arief completed his bachelor’s degree in electrical engineering at the Bandung Institute of Techology (ITB). After he graduated, he directly started working for Telkom. Through an employee program, he completed a master’s degree in telematics engineering at Surrey University in England.
Arief is a witness in a corruption case centering on the procurement of sub-district Internet Service Vehicles (MPLIK), which is estimated to have cost the country some Rp 1.4 trillion ($116 million) in losses.
His motto is “Success without a plan is luck. Success with a plan is achievement.”

Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said

Born in 1963, Sudirman is the president director of state-owned land-systems and weapons maker Pindad. He also served as the deputy president director at local oil, gas and mining contractor Petrosea in 2013 and was among the candidates to become Pertamina’s director in 2008.
He graduated from the State Accounting Academy (STAN) in 1981 and obtained his master’s degree in business administration from George Washington University, in Washington, DC, in 1994.
Sudirman has a reputation of being a corruption fighter as well as an activist supporting of disaster-prone areas.

Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Tedjo Edy Purdjianto

Tedjo Edy Purdjianto, a retired Navy admiral, was born on Sept. 20, 1952 in Magelang, Central Java. He graduated from the Military Academy in 1975.
Tedjo’s last position in the Indonesian Armed Forces (TNI) was Navy chief of staff in 2008-09.
After retiring from the military, he joined National Democrat (NasDem) party, when it was still a social organization and stayed when it became a political party. He served as the party’s East Java chapter chairman.

Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo has been a member of the House of Representatives for a very long time. His tenure started back in 1987 when he was in the ruling Golkar Party. He was reelected in 1992 and 1997. After the end of the New Order era, Tjahjo joined the emerging new party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), and ran for another term in the House. He was elected in 1999 and has been representing the party ever since. Tjahjo was reelected in the latest 2014 legislative election.
In the PDI-P, Tjahjo holds a strategic position as the party’s secretary general. He previously was the party’s head of political affairs. In the 2014 presidential election, Tjahjo was appointed as campaign manager for Joko Widodo and Jusuf Kalla.
Before his political career, Tjahjo, who graduated from Diponegoro University’s Law School in Semarang, Central Java, was a legal consultant.

Foreign Minister Retno Marsudi

Retno is Indonesia’s first female foreign minister and has been the Indonesian ambassador to the Netherlands since 2012.
Retno has had a brilliant career in the Ministry of Foreign Affairs, which started after she graduated from Gadjah Mada University’s international relations program in 1985 and joined the ministry’s diplomatic service.
She quickly started moving up in the ministry, starting in the Bureau of Analysis and Evaluation for Asean Partnerships before moving to the Indonesian embassy in Canberra. Later she became the ambassador to Norway and Iceland, in 2005-08. She then returned to Indonesia to continue her career in the ministry as Director General for America and Europe.

Defense Minister Ryamizard Ryacudu

Gen. (ret.) Ryamizard Ryacudu is a controversial figure in Joko’s cabinet and his inclusion is bound to upset human rights advocates.
Ryamizard was Army chief of staff between 2002 and 2005 and chief of the Army’s strategic command (Kostrad) between 2000 and 2002.
He was involved in Operation Seroja — Indonesia’s military actions in East Timor — as well as operations against the Free Aceh Movement (GAM) and the Free Papua Organization (OPM).
Ahead of the cabinet announcement, human rights groups Imparsial and the Commission for Missing Person and Victims of Violence (Kontras) voiced their concern about the possible inclusion of Ryamizard, along with former commander of the Indonesian Armed Forces (TNI), Wiranto, who ultimately was not given a minister’s post.
Ryamizard was born on April 21, 1950. He graduated from the Military Academy in 1973.

Justice and Human Rights Minister Yasonna Hamonangan Laoly

Lawmaker Yasonna Hamonangan Laoly is a longstanding member of Joko’s Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).
A lawyer by trade, Yasonna started his political career in 1999 when he was elected to South Sumatra’s Regional Legislative Council (DPRD). By 2004 he had been elected to sit in the House of Representatives, of which he has been a member ever since.
Yasonna was born on May 27, 1953, in North Sumatra. He graduated from the University of North Sumatra’s Law School and continued his study at Virginia Commonwealth University, where he earned a masters degree after he completed their sociology program. He received a doctorate in criminology from North Carolina State University.
Yasonna has worked as a lawyer and in 1998 was a law school dean at HKBP Nommensen University — a private Christian university located in South Sumatra.
He was deputy chairman of the PDI-P South Sumatra chapter between 2000 and 2008.

Communications and Information Technology Minister Rudiantara

Rudiantara was the only cabinet appointee whose name wasn’t included in a list leaked hours before President Joko Widodo’s official announcement on Sunday. He is also one of the few candidates who takes over a portfolio where they have a rich and proven track record.
Born in Bogor on May 3, 1959, Rudiantara obtained a bachelor’s degree in statistics from Bandung’s Padjadjaran University and an MBA from the Indonesian Institute for Management Development.
He served on all of Indonesia’s main mobile carriers, including as general manager for business development at Indosat, director of Telkomsel, and director of corporate affairs at XL. He also held posts on the board of directors or board of commissioners of a range of state-controlled and private companies, including Telkom, state utility Perusahaan Listrik Negara (PLN), miner Rajawali Asia Resources and Bukitasam Transpacific Railways.

Minister of Administrative Reform Yuddy Chrisnandi

Yuddy, who was born in Bandung on 29 Mei, 1968, was a member of the House of Representatives in 2004-09 for the Golkar Party, which he later left for the People’s Conscience Party (Hanura).
Yuddy has long been teaching at various institutes of higher education, including at the University of Indonesia’s Faculty of Social and Political Sciece, where he obtained a PhD degree in 2004, with a dissertation on civil-military relations in Indonesia.
He has been working in consultancy as well, and, in 2001-02, was a member of the special staff of Vice President Hamzah Haz, during the presidency of Megawati Soekarnoputri.

Coordinating Minister for the Economy Sofyan Djalil

Sofyan Abdul Djalil was born on Sept. 23, 1953, in Aceh. He served as senior adviser to the minister for state-owned enterprise empowerment from June 1998 to February 2000, as minister of communications and information technology from October 2004 to May 2007 and as minister for state-owned enterprises from May 2007 to October 2009.
Sofyan is a president commissioner of Trimegah Securities and has been an independent commissioner at the firm since June 2010.
Sofyan holds a bachelor’s degree in law from the University of Indonesia (1984), he obtained a master of arts degree from the Graduate School of Arts and Sciences at Tufts University in Massachusetts, United States (1989) and a master of arts in law and diplomacy (1991) and PhD (1993) from the Fletcher School of Law and Diplomacy, also at Tufts.
In 2012, Sofyan was questioned by the Corruption Eradication Commission (KPK) in relation to a graft case about the 2004-08 procurement budget for an Outsourcing Roll-Out Customer Information System (CIS) at PLN.

Finance Minister Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Born on Oct. 3 1966, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro has been active in the world of economics mostly as an academic, but he also served as deputy finance minister during Susilo Bambang Yudhoyono’s second term as president.
He has been a senior researcher for the Laboratory of Economics and Development Studies since 2002 at the University of Indonesia (UI) and vice president of the Association of Indonesia Bachelors of Economics (ISEI) since 2003.
Bambang obtained his bachelor’s degree in economics from UI, where he used to be the faculty dean and still teaches some classes. He completed his master’s degree in urban planning and a PhD in regional planning at University of Illinois in the United States.

Minister of State-Owned Enterprises Rini Mariani Soemarno

Rini was appointed minister of trade and industry in 2001 by then-president Megawati Soekarnoputri, who is also the chairwoman of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Joko’s political vehicle.
Rini, who also headed Joko’s Transition Team that aimed to pave the way for a smooth transfer of power from Susilo Bambang Yudhoyono’s government, is the daughter of Soemarno, a former central bank governor and Sukarno confidant.
Rini was born in the United States in 1958. She studied at the economics faculty of Wellesley College in Massachusetts. She worked for a number of companies such as Semesta Citra Motorindo, the US Department of Treasury, the Office of Multilateral Development Banks, Citibank, Agracom, Kanzen Motor Indonesia and Aora, an Indonesian direct-broadcast satellite pay television company.
Rini also served as the deputy chairwoman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). Her most prestigious position thus far was president director of Astra International, the country’s biggest auto distributor.
Last year, the Corruption Eradication Commission (KPK) questioned Rini over the notorious Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) graft case. Rini said she was questioned in connection with her position as a member of the Committee for the Stabilization of the Financial Sector (KSSK). The KPK suspected that Rini knew about the process of obtaining discharge and release papers issued by the IBRA.

Cooperatives and Small and Medium Enterprises Minister Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga is a stalwart of the Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDI-P, and was the deputy governor of Bali from 2008 to 2013.
Born in Denpasar on July 7, 1965, Puspayoga was a year into his university studies in Australia when he was called back by his father to help in the running of the Bali chapter of the then Indonesian Democratic Party (PDI). He continued his studies at Denpasar’s Ngurah Rai University, graduating at age 26 with a degree in political studies.
He went on to serve as the Denpasar City Council speaker, then mayor for two terms, from 2000 to 2008. He became deputy governor of Bali in 2008, running with Made Mangku Pastika, but split to run against him in 2013, losing by just a fraction of a percentage point.
Joko hailed him for his activism in “developing entrepreneurship and for understanding the contribution of small businesses to the tourism industry.”

Industry Minister Saleh Husin

Born in 1963, Saleh started his political career as a member of National Mandate Party (PAN) and then moved over to the People’s Conscience Party (Hanura), becoming a member of the House of Representatives active in Commission V in the period of 2009-2014.
Commission V is the one that oversees transportation, public works, housing and development issues.
Saleh completed his bachelor’s degree in economics from Jakarta’s Krisnadwipayana University at the age of 33 and is the president director of Sapta Kencana Buana, a logistics company. He obtained his master’s degree in public administration at the same university in 2007.

Trade Minister Rahmat Gobel

Born in 1962, Rahmat is one of the heirs of his family business, which was founded by his father Thayeb Mohammed Gobel, and he ow serves as the president director at electronics company Panasonic Gobel Group, previously known as Gobel International.
He completed his bachelor’s degree in international trade studies at Chuo University in Tokyo in 1987. In 2002, he received an honorary doctorate degree from the Tokushoku University in Tokyo, where he was also appointed as the chairman of metal, machinery, chemicals and electronics division at the Indonesian Chamber of Trade.
In 2008, he was involved in Qatar Telecom (Qtel) acquisition of a 40.8 percent stake in Indosat, one of the country’s biggest mobile network companies, from Indonesia Communication Limited (ICLM) and Indonesia Communication Singapore (ICLS).

Agriculture Minister Amran Sulaiman

Born in 1968 in Bone, Makassar, Southeast Sulawesi, Amran Sulaiman is the president director of Tiran Group — a Makassar-based diversified business group which includes agricultural, industry, mining and trade.
Amran received the Satyalancana Karya Satya award from President Susilo Bambang Yudhoyono in 2009 for inventing a type of rat poison. The company name Tiran is an abbreviation for “Tikus Diracun Amran,” or Rats Poisoned by Amran.
Amran has a broad knowledge of agricultural issues as he obtained bachelor, master and doctorate degrees in the field at Hasanuddin University in Makassar, the same institute where Vice President Jusuf Kalla studied.
Amran, a former coordinator for Joko’s Sahabat Rakyat group of volunteers in Eastern Indonesia, contributed Rp 500 million ($41,000) to help him win the presidency, news portal Tribunnews.com has reported.

Manpower Minister Hanif Dhakiri

Hanif Dhakiri was born in Brebes, Central Java, on March 1, 1961. He was a member of the House of Representatives for the National Awakening Party (PKB) in 2009-14 and has been active in that party since 1998.
Like many in the PKB, he has a Nahdlatul Ulama backgroud and he has written several books on Islam, politics and leadership. He was also active in the Indonesian Islamic Student Movement (PMII).
Hanif obtained a master’s degree from the University of Indonesia (UI).

Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono

Basuki was born on Nov. 5, 1954, in Solo, Central Java. He obtained a bachelor’s degree in geological engineering from Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta and master’s and doctorate degrees in civil engineering from Colorado State University in the United States.
He served as head of research and development at the Public Works Ministry from 2005 to 2007, then as inspector general at the ministry from 2007 to 2013, and until recently the ministry’s director general of spatial planning.
Basuki has also served as chief commissioner of state-owned builder Wijaya Karya since 2012.

Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya

Born on Aug. 8, 1956, Siti Nurbaya Bakar is politician from the National Democrat Party (NasDem), one of the parties backing Joko. She obtained her bachelor’s and doctorate degrees from Bogor Institute of Agriculture (IPB) and started her career as the head of the Regional Planning and Development Agency (Bappeda) in Lampung in 1981.
Siti, who was named as one of 99 most powerful Indonesian women by Globe Asia magazine in 2007, also went to the Netherlands to pursue her studies at the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences in Enschede.
According to news portal Tribunnews.com, Siti was accused of having received Rp 100 million as part of a fire truck procurement case when she was the secretary general at the Home Affairs Ministry.

Land and Spatial Planning Minister Ferry Mursyidan Baldan

Ferry Mursyidan Baldan is a veteran politician with the National Democrat Party, or NasDem, and previously with the Golkar Party.
Born in Jakarta on June 16, 1961, he graduated with a degree in political science from Bandung’s Padjadjaran University in 1988. While at university he was active in a number of youth organizations, including the Islamic Students Association (HMI), the Indonesia Youth Reform (AMPI) group, and Golkar’s youth wing. He joined Golkar four years later, and was in 1997 elected to the House of Representatives, where he served with the party until 2009.
After leaving the House, Ferry aligned himself with the newly formed NasDem, at the time still a social organization, before giving up his Golkar membership and joining NasDem in earnest in 2010.

Coordinating Minister of Human Resources Development and Cultural Affairs Puan Maharani

Puan Maharani comes from a prestigious political bloodline, which is something that critics may use against her.
The daughter of former president and Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman, Megawati Soekarnoputri, Puan’s grandfather Sukarno was Indonesia’s first president.
A senior member in the PDI-P, Puan’s political career started by assisting her mother during presidential visits and campaigns. She is now the PDI-P’s head of political affairs and was closely involved in Joko’s presidential campaign.
She was born on Sept. 6, 1973, and graduated from the University of Indonesia (UI), majoring in Communication Science. She is currently head of the PDI-P faction in the House of Representatives, a position she held between 2004 and 2009.

Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin

Lukman Hakim Saifuddin is the only minister in President Joko Widodo’s cabinet who was also a minister in that of his predecessor, Susilo Bambang Yudhoyono.
The United Development Party (PPP) politician in June replaced Suryadharma Ali as religious affairs minister when the latter had to step down after being named a graft suspect.
Born in Jakarta in 1962, Lukman has long been active in Nahdlatul Ulama, Indonesia’s largest Islamic organization.
Shortly after becoming a minister this year, Lukman made a point of engaging in talks with the minority Muslim sect Ahmadiyah, which has been the target of sometimes deadly violence in Indonesia in recent years, and other minorities, such as Shiites. He also spoke out against the Islamic State terror movement active in Iraq and Syria.
Lukman has vowed to solve the case of the embattled GKI Yasmin church in Bogor, which was shut down by the government after protests by hard-line Islamic groups.

Health Minister Nila Moeloek

Dr. Nila Djuwita Moeloek was born on April 11, 1949. She is a senior doctor and a was special presidential envoy for the Millennium Development Goals in the 2009-2014 period. Nila is a professor at the University of Indonesia (UI)’s Faculty of Medicine and an expert in ophthalmology.
She obtained her general practice and eye specialist licenses at UI’s Faculty of Medicine. She continued her education at the University of Amsterdam’s Orbital Center in the Netherlands and at Japan’s Kobe University. After that, she pursued a doctorate degree at UI.
Nila was already a strong candidate for the health minister post at the start of President Susilo Bambang Yudhoyono’s second term , in 2009, but lost the position to Endang Rahayu Sedyaningsih.

Social Affairs Minister Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa is best remembered for her scathing criticism of the New Order regime in the dying days of the Suharto presidency in 1998, the first time such views had been aired in the nation’s highest political forum, the People’s Consultative Assembly, or MPR.
Khofifah was born in Surabaya on May 19, 1965, and obtained a degree in political science from the city’s Airlangga University in 1991 and a master’s in the same subject from the University of Indonesia in 1997.
She joined the House of Representatives in 1992 as a member of the United Development Party (PPP), but joined the newly formed National Awakening Party (PKB) in the wake of Suharto’s downfall.
She was rewarded with posts as minister for women’s empowerment and head of the family planning agency by Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, from the PKB.
After her brief stint in the cabinet, she became a fringe figure, known for being a three-time loser of the East Java gubernatorial election (in 2013 and twice in 2008, when a runoff vote was called).

Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Yohana S. Yambise

Born in Manokwari, Papua, on Oct. 1, 1958, Yohana is a professor at Cenderawasih University. She was the first woman from Papua to become a professor and also the first woman from the country’s easternmost province to become a minister.
She has been active in the field of women’s empowerment in the province and children’s education and obtained a master’s degree in education from Simon Fraser University in British Columbia, Canada, in 1994, and a PhD from University of Newcastle, Australia, in 2007.

Minister of Primary and Secondary Education Anies Baswedan

Anies Baswedan was born on May 7, 1969, in West Java. He earned his bachelor’s degree from Gadjah Mada University’s Faculty of Economy and continued his studies at the University of Maryland’s School of Public Affairs, focusing on international security and economic policy for his master’s degree. He then went to Northern Illinois University for a PhD in political science.
Anies was a prominent researcher and public policy consultant before he was appointed as rector of Paramadina University, making him the country’s youngest rector.
In 2010, Anies founded Indonesia Mengajar, a foundation that sends young people to teach in remote areas.
His political moves began in 2013 when he joined the Democratic Party convention. He lost the race to Dahlan Iskan. During the presidential election campaign, Anies became the spokesman for Joko Widodo and Jusuf Kalla, and, after the pair’s victory, Anies joined their Transition Team.

Minister of Research and Technology and Higher Education M. Nasir

Born in Ngawi, Jawa Timur, on June 27, 1960, Nasir was just last month chosen as rector of Diponegoro University in Semarang, Central Java. Previously, he was dean of the university’s economics and business faculty.
Known as an expert in accounting, Nasir obtained his master’s degree at Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta, and a PhD degree at Universiti Sains Malaysia.

Sports Minister Imam Nahrawi

Imam Nahrawi is one of the many political appointees to Joko’s cabinet.
Imam, born in Bangkalan, East Java, on July 8, 1973, graduated in 1998 from Sunan Ampel State Islamic University in Surabaya. He is the secretary general of the National Awakening Party (PKB), the second-biggest party in Joko’s coalition, and served in the House of Representatives from 2009 to 2014.
In introducing him on Sunday, Joko described Imam, the former head of the East Java branch of the Indonesian Islamic Student Movement (PMII), as a “professional politician and experienced social activist” who could engage with the country’s youths and oversee the development of sports programs.
The biggest challenge he faces is preparing Indonesia to host the 2018 Asian Games.

Minister of Development of Villages and Underdeveloped Regions and Transmigration Marwan Jafar

Marwan Jafar takes over from Helmy Faishal Zaini, his colleague at the National Awakening Party, or PKB, as minister for underdeveloped regions.
A trained lawyer with a degree from the Indonesian Islamic University in Yogyakarta, Marwan served two terms in the House of Representatives, from 2004 to 2014.
Marwan was born in Pati, Central Java, on March 12, 1971, and has close ties with Muhaimin Iskandar, the PKB chairman who last week withdrew from cabinet contention after he was reportedly flagged by antigraft officials asked to check on the possibility of potential ministers falling foul of corruption investigations.
Joko cited as his reason for picking Mawar the fact that the latter had written a book on strategic infrastructure investment for Indonesia.
Marwan also served on the House commission overseeing regional development.

Editorial: Lawmakers Should Listen to President
Poll View Archive
Jokowi’s ‘Working Cabinet’
What rating will you give President Joko Widodo’s “Working Cabinet” — on a scale of 1 to 10, with 10 being the highest?
• 1 5.90% – ( 41 votes )
• 2 0.58% – ( 4 votes )
• 3 1.73% – ( 12 votes )
• 4 1.87% – ( 13 votes )
• 5 7.19% – ( 50 votes )
• 6 9.21% – ( 64 votes )
• 7 34.39% – ( 239 votes )
• 8 20.58% – ( 143 votes )
• 9 4.60% – ( 32 votes )
• 10 13.96% – ( 97 votes )
View Results
Poll total votes: 694

TENTANG SUSI PUDJIASTUTI, MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG SUSI
PULANG KAMPUNG LANGSUNG BLUSUKAN

(Liputan 6 TV)
Liputan6.com, Pangandaran – Empat hari setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan,Susi Pudjiastuti pulang kampung sekaligus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pantai Pangandaran, Jawa Barat, siang tadi.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (1/11/2014), Susi meninjau pelabuhan nelayan Cikidang yang 7 tahun terbengkalai pembangunannya. Sandaran perahu tidak ada dan tempat pelelangan juga belum dibangun.
Kepada Susi, para nelayan mengeluhkan sulitnya menangkap ikan hingga harus mencari ke tengah laut padahal perahu mereka kecil. Susi meminta nelayan meninggalkan jaring lubang kecil karena dapat memusnahkan ikan-ikan kecil sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Sang Menteri juga berjanji untuk merampungkan pembangunan Pelabuhan Cikidang.
Susi tiba di Pangandaran, Jawa Barat, dengan menumpang pesawat miliknya, Susi Air. Sebelumnya Susi berziarah ke makam orangtuanya. Tiba di kampung halaman, Susi disambut tangis haru para pekerja di pabrik pengolahan hasil laut miliknya. Mereka bangga sang majikan yang hanya berijazah SMP kini menjadi menteri.
Sebelum diangkat menjadi menteri, Susi Pudjiastuti malang-melintang dalam usaha hasil laut yang dimulainya di Pangandaran, kemudian usahanya merambah ke bisnis penerbangan. (Sun)

Baca Juga:
Tangis Haru Warga Pangandaran Sambut Menteri Susi Pudjiastuti
Justru karena ‘Gila’, Susi Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi
Menteri Susi Lakukan Konsolidasi Tekan Penangkapan Ikan Ilegal
Menteri Susi Ancam Boikot Negara Pencuri Ikan
TEMPO.CO – Jum, 31 Okt 2014 Lihat Foto
Menteri Susi Ancam Boikot Negara Pencuri Ikan
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengancam akan menindak tegas kapal-kapal dari negara tetangga–seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina–yang menolak bekerja sama menghentikan praktek pencurian ikan di wilayah Indonesia. Boikot dinilai bisa menghentikan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tak sesuai dengan aturan (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU). “Tidak mau ikuti aturan, maka tidak bisa menangkap ikan di perairan Indonesia,” kata Susi dalam keterangan kepada wartawan, Jumat, 31 Oktober 2014.
Langkah memboikot produk perikanan dari negara-negara yang melakukan pencurian ikan, menurut Susi, akan diusulkan pula kepada Amerika Serikat dan Eropa. “Boikot negara tersebut. I will do anything necesarry (Saya akan melakukan apa pun yang diperlukan) untuk memastikan bisnis perikanan di Indonesia tetap sustainable (berkelanjutan),” kata Susi. (Baca : Menteri Susi Moratorium Izin Kapal Penangkap Ikan)
Untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, Susi akan melibatkan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian RI. “Bisnis boleh beroperasi, tapi stakeholder tetap harus sejahtera,” katanya. (Baca : Perintah Susi Kerap Bikin Karyawan Heran )
Sedangkan untuk menghindari eksploitasi perikanan dalam jumlah besar, pemerintah akan menerbitkan aturan tentang penangkapan ikan. “Legal maupun ilegal, kalau prakteknya tidak benar, maka akan ditata kembali,” kata Susi.
Pemerintah juga akan membatasi penangkapan ikan berdasarkan ukuran, umur, dan jenis ikan yang ditangkap. Berdasarkan konsensus bersama negara-negara, menurut Susi, penangkapan ikan tetap harus memperhatikan kaidah lingkungan. Pencurian ikan, yang dilakukan sekitar 1.000 kapal tiap tahun, membuat negara dirugikan hingga Rp 100 triliun per tahun.

SIAP MENGUSIR YANG MELANGGAR

“‘K. Prawira’ k.prawira@ymail.com, in: [wahana-news]” <wahana-news@yahoogroups.com>,  wrote:

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mengusir negara-negara tetangga dan asing yang tetap melanggar peraturan kelautan dan perikanan yang telah terpampang di Indonesia. Pasalnya, Indonesia cukup dirugikan dengan adanya penyimpangan ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, peraturan Kelautan dan Perikanan Indonesia sudah jelas untuk ditaati oleh negara-negara tetangga dan asing.
“Negara tidak mau ikut aturan sustain lingkungan silakan get out, you can not fishing in our water,” kata Susi di Kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurut Susi, jikalau kapal negara tetangga dan kapal asing yang tengah berlayar di Indonesia tentunya harus mengikuti peraturan Indonesia dengan mengikuti kaidah lingkungan.

Di mana, sambung Susi, negara tetangga masih bisa melakukan penangkapan hasil alam Indonesia asalkan memperhatikan dan menerapkan peraturan yang tertera di Indonesia.
Selain itu, Susi mengungkapkan 80 persen negara di dunia telah berkomitmen mendukung pengolahan laut yang sustainable dan tidak merusak sumber daya alam yang terdapat di laut.
Bahkan, Susi meminta kepada Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk memboikot negara yang tidak mendukung sistem keberlanjutan tersebut. “80 persen negara di dunia juga tidak mau. Kita usulkan negara itu dikucilkan,” tukas dia.

Menteri mulai terapkan strategi berantas pencurian ikan
Jumat, 31 Oktober 2014 18:44 WIB Pewarta: M Razi Rahman

http://www.antaranews.com/berita/461753/menteri-mulai-terapkan-strategi-berantas-pencurian-ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan pembekuan izin kapal besar penangkap ikan merupakan komitmen guna memberantas tindak pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

“Sampai saat ini tercatat, sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya. Upaya ini juga menjadi wujud nyata komitmen KKP atas kapal-kapal yang melanggar aturan seperti penggunaan ABK asing, penggunaan alat tangkap, serta aksi pencurian ikan,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat.

KKP sendiri untuk pendataan kapal di wilayah perairan, telah menerapkan sistem logbook dan masyarakat dapat bebas mengakses data yang terekam sebagai bentuk komitmen pemerintah terkait transparansi data-data seputar kelautan dan perikanan.

Selain itu, KKP juga telah memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia lewat teknologi “Vessel Monitoring Systems” (VMS) untuk mengawasi koordinat kapal nelayan cegah pencurian ikan.

Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan berbasis satelit guna memastikan kepatuhan kapal perikanan.

“Sasarannya adalah terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pada tahun 2013, KKP mencatat pelanggaran oleh kapal perikanan sebanyak 229 kasus. Selain itu, KKP juga telah menggandeng pihak TNI AL dan Polri dalam mengawasi pemberantasan pencurian ikan.

Dalam mengajak peran serta masyarakat, KKP telah menjalankan program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dengan menyiagakan 2.195 Pokmaswas di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, KKP memiliki 31 kapal patroli pengawas dengan 10 kapal beroperasi di wilayah perikanan Indonesia Barat, 11 kapal di Indonesia Timur, dan enam kapal merupakan kapal kecil yang operasionalnya dibagi secara seimbang antara dua wilayah itu.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkuat pengawasan laut untuk menekan penangkapan ikan secara ilegal yang tinggi.

“Penanganan illegal fishing memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah,” kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni, di Jakarta, Rabu (22/10).

Ia menjelaskan, saat ini, kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal mencapai Rp101 triliun, karena volume ikan yang dicuri di perairan Indonesia diperkirakan mencapai 1,6 juta ton atau setara dengan 182 ton per jam.
(M040)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Susi Blak-blakan Soal Kapal Penangkap Ikan di Indonesia
Friday, 31 October 2014 20:02

http://www.gatra.com/ekonomi-1/87857-susi-blak-blakan-soal-kapal-penangkap-ikan-di-indonesia.html

Jakarta, GATRAnews – ‎Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka data kapal-kapal penangkap ikan di perairan Indonesia ke publik. Mulai dari operator (perusahan) kapal, jenis kapal, alat tangkap, usia armada dan lainnya bisa diakses oleh publik secara luas.

“Saya meminta seluruh jajaran kementerian membuka data agar bisa accesable (diakses semua pihak). Seluruh stakeholder bisa membuka dan mempergunakannya, termasuk nelayan-nelayan kita,” ujar Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).

Susi menuturkan sengaja membuka seluruh akses untuk publik agar bisa diawasi oleh semua stakeholder. Termasuk manakala ditemukan penyimpangan operasional kapal-kapal penangkap ikan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saat ini ada 5.329 armada kapal penangkap ikan yang terdaftar di kementerian dan tersebar di 12 wilayah ‎pengelola perikanan (WPP) se-Indonesia. Kapal itu dengan bobot di atas 30 gross ton dan daya jejalahnya di atas 12 mil dari pesisir pantai.

“Saya buka semuanya agar semua stakeholder turut serta mengawasi, Anda (wartawan) juga bisa mengawasi apabila ada penyimpangan nanti dalam prakteknya di lapangan,” lanjut bos maskapai Susi Air ini.

Selain data fisik kapal, masyarakat juga bisa mengawasi pergerakan kapal di perairan Indonesia setiap saat. Susi mengakui keterbukaan yang sedang ia bangun belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang sempurna, bahkan bisa jadi dicurangi oleh pengusaha penangkapan ikan.

‎Masyarakat bisa mengetahui data kapal dengan mengunjungi website KKP, dengan username: kkpindonesia dengan password: goodgovernace. Sementara untuk teknologi pelacak terbarukan, Susi belum bisa memastikan kapan akan menerapkannya di perairan Indonesia.

“Yang kita gunakan saat ini pakai GPS yang dipantulkan ke satelit. Saya inginnya menggunakan satelit dengan Iridium, sehingga bisa terpantau seluruh Indonesia. Saya belum tahu kapan tapi ingin secepatnya,” tukas Susi.

‎Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Susi Pudjiastuti: Get Out, Done!

http://www.gatra.com/ekonomi-1/87866-susi-pudjiastuti-get-out,-done.html

Friday, 31 October 2014 20:12
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA/Wahyu Putro)
Jakarta, GATRAnews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperingatkan nelayan negara tetangga patuh terhadap aturan jika menangkap ikan di perairan Indonesia. Jika tidak, maka Pemerintah Indonesia tidak segan akan mengusirnya.

“Kalau tidak mau ikut aturan kita, get out. Done. You can’t fishing in our teritory,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).

Susi mengingatkan nelayan dari negara tetangga, seperti Malaysia, Piliphina, Vietnam dan Thailand untuk patuh terhadap konvensi laut Johanesburg, 2002. Mengingat hasil konvensi itu ditandatangani 80 persen negara di dunia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengancam mengajak Eropa dan Amerika memboikot produk perikanan dari pelaku ilegal fishing di Indonesia. ‎Termasuk mengucilkan negara yang sering mencuri ikan dari perairan Indonesia.

“Saya usulkan negara tersebut dikucilkan, Eropa dan Amerika saya ajak untuk memboikot produk-produk perikanan negara tersebut karena dari illegal fishing,” lanjut Susi.

Meskipun terlihat mustahil, pemilik maskapai Susi Air ini menegaskan komitmennya untuk bersuara di kancah internasional soal illegal fishing. Selain itu, KKP mengandeng TNI AL dan Kepolisian untuk mencegah illegal fishing.

“Saya tidak tahu apakah bisa melakukan ini, tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan ini. Tidak tahu apakah akan diikuti atau tidak,” tukas perempuan kelahiran Pangandaran ini.
________________________________________

Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

SUSI HEADLINE TV BELANDA
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang juga merupakan pemilik maskapai penerbangan Susi Air, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 12 Juni 2006. dok TEMPO/Arif Fadillah

Berita Terkait
• Susi Berkeras, Pilot Memelas

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi topik utama berita televisi DP asal Belanda. Sepak terjang Menteri Susi, pemilik bisnis jasa penyewaan pesawat carter Susi Air tersebut menjadi ulasan utama. Dalam video yang diunggah di Internet, Rabu, 29 Oktober 2014, presenter DP menceritakan awal mula Menteri Susi berwirausaha. “Dia memulai sejak 30 tahun lalu,” kata presenter tadi. (Baca: Susi Tolak Jadi Menteri Jokowi, Jika..)

Bisnis perikanan yang dimulai di Pangandaran, Jawa Barat, itu berkembang pesat hingga membutuhkan lebih banyak modal. Lalu Susi, kata presenter tersebut, mencoba mencari tambahan dana di bank. “Saya bilang pada bank, saya bisa bayar. Karena ini lobster. Lobster pasti bisa bayar,” kata Menteri Susi dalam tayangan tersebut. Akhirnya Menteri Susi berhasil melakukan ekspansi usaha dari tambahan modal itu.

TV tersebut menjelaskan peran Menteri Susi saat terjadi bencana tsunami di Aceh pada 2004. “Pada saat itu dia menggratiskan biaya servis selama 2 pekan,” katanya. Dan terbukti, pelayanan gratis Menteri Susi mencapai target, pesawat carterannya adalah yang pertama kali mencapai daratan terpencil di Aceh, sehingga bantuan untuk korban tsunami bisa segera disalurkan.

Sejak saat itu, kata TV tersebut, orderan untuk Susi terus mengalir. Padahal, sebelumnya ia sempat menyatakan akan menutup salah satu unit bisnisnya itu. (Baca: Selain Perokok Berat, Menteri Susi Juga Gemar Wine)

TV tersebut juga mengupas tentang Susi dan fenomena orang kaya di Indonesia. Dengan menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi terkini, sang presenter menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghasilkan konglomerat-konglomerat baru. (Baca:Muak dengan Sistem Sekolah, Menteri Susi Drop Out)

Mereka-para konglomerat itu-tak segan membeli atau menyewa jet pribadi. Dan Susi adalah satu di antara para konglomerat itu. Bedanya, Susi dianggap mampu memanfaatkan momentum tingginya permintaan sewa pesawat carteran sebagai ladang bisnis.

Menteri Susi akhir-akhir ini banyak dibicarakan media massa terkait dengan profil pribadinya yang dianggap menarik. Susi yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dua di sekolah menengah atas itu, berhasil menjadi pengusaha ikan dan pesawat carteran sukses di Tanah Air. Meski demikian, Susi juga terkenal karena penampilannya yang nyentrik.

FEBRIANA FIRDAUS
On Friday, 31 October 2014, 19:00, “Chalik Hamid chalik.hamid@yahoo.co.id [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

GEBRAKAN PERTAMA SUSI, MENTERINYA JOKOWI
Komentar  “iwamardi iwamardi@yahoo.de , in:[nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com>, Saturday, 1 November 2014, 15:42,:

Ini dia menterinya Jokowi yang dicoba dihina karena hanya lulusan SMP ! Dia contoh tindakan Jokwi waktu jadi walikota Solo: menolak gajihnya dan diberikan untuk menolong orang lain.
Jadi : belum tentu semua pengusaha itu buruk, yang baik juga banyak !
Disini Jokowi, Susi termasuk didalamnya.
Menteri2 yang mana akan segera menyusul membuat gebrakan2 baru ? ( Bukan hanya/harus menolak gajihnya , tetapi langkah2 barunya yg diharapkan !).
Harapan baru rakyat Indonesia untuk memperbaiki nasibnya sendiri, dengan bekerja keras dan ….memilih pemimpin2 yang benar untuk selanjutnya !!!
Jangan keliru lagi memilih anggota2 DPR yang kaus kekuasaan dan hanya mau menggendutkan perutya sendiri dengan menjegal kebijaksanaan dan langkah2 kabinet Jokowi-JK.

Susi Akan Berikan Gaji Menterinya untuk Asuransi Nelayan
Sabtu, 1 November 2014 | 13:02 WIB
KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, bertemu dengan rekannya para nelayan saat menjadi pengepulikan di TPI Pangandaran dulu, Sabtu (1/11/2014).

PANGANDARAN, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan memberikan gaji menterinya untuk asuransi para nelayan. Langkah ini sebagai salah satu upaya awal dari Susi untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan di seluruh Indonesia.

“Saya akan memberikan asuransi untuk para nelayan yang sudah tidak bisa melaut, yang tua-tua, dari gaji menteri saya sekarang,” terang Susi saat bertemu para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pangandaran, Sabtu (1/11/2014).

Susi mengatakan, kehidupan nelayan saat ini masih belum dikategorikan layak. Malah, sampai sekarang, sebagian besar nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ia pun berinisiatif secara spontan untuk melakukan langkah tersebut setelah menerima beberapa keluhan para nelayan pada masa sekarang ini.

“Para nelayan sekarang masih belum bisa dikategorikan hidup layak di sini, atau di seluruh Indonesia,” kata Susi.

Susi pun pernah menyatakan bahwa gajinya saat menjadi CEO kedua perusahaannya sudah bisa mencukupi kehidupannya. Bahkan, Susi pun mengaku kalau gaji menterinya sekarang tidak ada satu persennya dari keuntungan yang dihasilkan perusahaannya. “Gaji saya kan sekarang hanya Rp 15 juta…,” cetus Susi, sembari tersenyum lebar di hadapan para nelayan di Pangandaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Susi tiba di Pangandaran menggunakan helikopter sekitar pukul 07.30 WIB pagi ini. Kendaraan yang ditumpanginya langsung mendarat di dekat lokasi pemakaman kedua orangtuanya, yang tak jauh dari rumahnya.

Baca juga: Susi: 5 Tahun Lagi, Nelayan Tak Bergantung pada Subsidi

Susi: 5 Tahun Lagi Nelayan Tak Bergantung pada Subsidi
Jumat, 31 Oktober 2014 | 15:42 WIB
SABRINA ASRIL/KOMPAS.com Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Terkait
• Terlihat Kelelahan, Susi Disodori Kopi Hitam oleh Nelayan
• Susi: Yang di Medsos Itu Foto Ibu Saya
• Kata Ahok Soal Jam Masuk Lebih Awal Menteri Susi
• Susi Akan Berikan Gaji Menterinya untuk Asuransi Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan, targetnya dalam lima tahun mendatang adalah membuat nelayan tak lagi bergantung pada subsidi pemerintah.

“My target in 5 year is government doesn’t need to subsidy this industry,” kata Susi dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2014).

Lebih lanjut Susi menjelaskan, bukan berarti menghilangkan subsidi untuk nelayan sama sekali. Namun, apa yang dia maksud adalah penerimaan yang diterima negara dari sektor perikanan dan kelautan setimpal dengan subsidi yang diberikan.

Saat ini, anggaran KKP dalam APBN disebutkannya sebesar Rp 7 triliun. Jika ditambah dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 11,5 triliun, maka totalnya sekitar Rp 18 triliun. Sayangnya, dari belasan triliun subsidi tersebut, negara cuma memperoleh penerimaan Rp 300 miliar.

“Kalau disubsidi Rp 5 triliun, penerimaan kita harus Rp 5 triliun. Kalau subsidi Rp 11 triliun, penerimaan negara harus Rp 11 triliun. That’s what, our government budget should be back, should be return,” ucap mantan CEO Susi Air itu.

Dalam kesempatan itu, Susi kepada wartawan juga bercerita bahwa dirinya sempat bergurau dengan pejabat KKP soal besarnya subsidi untuk sektor kelautan dan perikanan. Dia bilang, jika subsidinya sebesar Rp 11 triliun, sebaiknya para nelayan disuruh berhenti melaut.

“Dikasihkan saja ke nelayan kecil Rp 11 triliun per tahun. Mereka akan makmur. It’s a lot of money,” imbuh Susi.

Mengusir penjarah

Sementara itu, saat ditanya perihal masih banyaknya kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan metode yang merusak lingkungan, Susi menegaskan, pemerintah akan mengusirnya. “Kalau dia tidak mau ikut aturan, ya get out. Dan, you can not fishing in our territorial. Finish,” tegas wanita yang hanya mengantongi ijazah SMP itu.

Susi menyebutkan, KTT Pembangunan Berkelanjutan yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2002 ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, sebanyak 80 negara. “Kalau dia mau hidup sendiri tidak mau mengindahkan traktat atau agreement yang dibuat mayoritas oleh negara di dunia ini, ya kita akan usulkan negara itu dikucilkan,” tambah Susi.

Dia menyebut akan mengusulkan kepada negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat dan Eropa, untuk memboikot negara tersebut. Menurut Susi, cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak bisa lagi dibiarkan.

“Dan, I will do anything neccesary, go anywhere, untuk apply that this country should be out of business on fisheries. Because they do not want to take care of what the worlds is agreed about, yaitu sustainable development. I don’t know how I can do it, I will work and do anything necessary to accomplish that,” pungkas Susi.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
• Pro Kontra Susi Pudjiastuti
Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmik

Program 100 Hari Menteri Susi, Apa Saja?

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/090617945/Program-100-Hari-Menteri-Susi-Apa-Saja

Rabu, 29 Oktober 2014 | 15:44 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. Susi adalah pengusaha sukses yang memulai bisnisnya sebagai pengepul ikan di Pangandaran, Jawa Barat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sudah menyusun program seratus hari untuk lembaganya. Intinya, kata Susi, program ini akan meneruskan hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutardjo. “Saya juga akan memetakan dan mengevaluasi hal-hal yang kurang selama ini,” ujar Susi di kantornya, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Serah Terima Jabatan Susi Ramai Dihadiri Bule)

Salah satu program kerja Menteri Susi adalah memberantas pencurian ikan di seluruh wilayah Indonesia. Susi menuturkan kawasan perairan di Indonesia kerap menjadi area pencurian ikan yang dilakukan kapal penangkap dari luar negeri. Kapal-kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sangat merugikan. “Karena itu, perusahaan yang menangkap ikan segara ilegal akan saya babat.”

Cara memberantas illegal fishing, kata Susi, adalah dengan mendata semua kapal-kapal komersil yang masuk ke dalam perairan Indonesia. “Saya akan memulai dengan pendataan online. Kapal yang masuk ke Indonesia dapat terpantau, sama seperti data pesawat terbang,” ujarnya. (Baca: Menteri Susi dan Tato)

Selain itu, tutur Susi, dirinya akan mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebab, potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar, mengingat 70 persen wilayahnya adalah laut. Bahkan, kata Susi, luas perairan di Indonesia lima kali lebih besar daripada luas negara tetangga seperti Thailand. “Tapi angka ekspor perikanan kita lebih rendah daripada Thailand dan Malaysia. Ini menjadi hal yang harus dibenahi,” katanya. Baca: Susi Berkeras, Pilot Memelas).

AMOS SIMANUNGKALIT

TENTANG SUSI
“Mochtar_Marhum@yahoo.com, in: [DIKBUD]” <DIKBUD@yahoogroups.com>,  Tuesday, 28 October 2014, 16:07
Kabinet Kerja JKW-JK patut diapresiasi walaupun mungkin masih terdapat kelemahan. Melalui konsultasi dgn KPK dan PPATK dihasilkn calon Mentri yg relatif bersih dari kasus korupsi. Menerima masukn dr masyarakt utk tdk mengangngkat calon yang terindikasi terlibat pelanggaran HAM. Mngangkt 8 orang perempuan dalam kabinet merupakan jumlah terbnyak dalam sejarah komposisi Kabinet Presidensil RI.
Mentri Kabinet Kerja Jkw-Jk akan dilantik pagi ini.

Salah satu Mentri Perempuan di Kabinet Kerja JKw-Jk ialah Susi Pudjianto. Beliau tak Tamat SMA Wanita Ini diangkat jadi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jk. Berikut ini kisah singkat dari Mentri Susi.

Menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjianto memiliki catatan sangat baik di usahanya, walaupun tidak memiliki latar pendidikan yang mentereng, susi sanggup menjalankan usaha penerbangan Susi Air dengan sangat sukses. Simak profil lengkapnya di http://kom.ps/AFn4xx

“Jangan pernah berpikir bahwa dunia akan memberimu tempat istimewa karena kamu seorang perempuan!”

Kisah ini berasal dari pantai Pangandaran. Bahkan mungkin juga akan berakhir di Pangandaran. Seorang anak kecil suka berdiri di sana. Matanya memandang lepas ke lautan. Membayangkan dirinya menjadi seorang ahli kelautan suatu saat. Memiliki kapal selam agar bisa menyelidiki sendiri rahasia di kedalaman. Kini perempuan itu sudah dewasa. Ia tumbuh dalam terpaan angin dan udara lautan. Itu yang membuatnya terlihat lebih matang dan perkasa. Meski demikian, tak ada yang berubah dari penampilannya. Masih tetap dengan rambut ikal yang kadang membuatnya terlihat sensual. Masih suka memandang lautan. Tapi ia bukanlah ahli kelautan seperti cita-citanya. Ia lah penguasa hasil laut dengan teknologi termodern di Indonesia yang kini beranjak ingin menguasai udara. Perempuan yang sudah berdaya itu bernama Susi Pudjiastuti.

Penghargaan Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Young Entrepreneur of The Year 2005 dari lembaga keuangan Ernst Young, Penghargaan Primaniarta sebagai UKM ekspor terbaik tahun 2005 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Indonesia Berprestasi Award 2009 dari PT Exelcomindo yang diterima kian memperpanjang jadwal pekerjaannya. Kali ini sebagai pembicara untuk bidang motivasi dan kepemimpinan. Apalagi ia juga Ketua Umum bidang Unit Kerja Masyarakat Kecil (UMKM) di Kamar Dagang (Kadin) Indonesia.

Namun keputusannya yang dianggap paling “gila” adalah ketika ia keluar dari sekolah waktu duduk di bangku kelas dua SMA. Semua orang marah padanya. Padahal ia anak pandai. Hampir selalu dapat peringkat pertama di sekolah, makanya dikirimlah ia ke sekolah terbaik di Yogyakarta. Orang tuanya kaya. Ayahnya kontraktor bangunan. Ibunya tuan tanah dan petani perkebunan dan kelapa. Lalu kenapa?

“Saya merasa nggak happy saja. Untuk apa saya lanjutkan? Ini hidup saya. Saya ingin memutuskan sendiri hidup saya,” sulung dari tiga bersaudara ini menjelaskan alasannya. Usianya 17 tahun ketika itu. Masih muda. ia kembali ke rumahnya. Ayahnya yang selama ini memanjakannya dan membebaskannya membeli buku-buku menjadi amat marah. Hampir dua tahun, keduanya tak saling bertegur sapa. “Jadi saya kerja saja, biar nggak jenuh di rumah,”katanya ringan. Pekerjaan awalnya: menjual bed cover dari pintu ke pintu. “Saya bersyukur dibesarkan kedua orang tua yang sangat democrat. Mereka tidak menanamkan rasa malu bila melakukan suatu pekerjaan yang memang halal,” ujarnya.

Sumber: Dicopy pasted (Copast) dari berbaggai sumber di Media Sosial
Menteri Kelautan: Buang Aturan Yang Tidak Kompetitif
Rabu, 29 Oktober 2014 | 10:41

http://sp.beritasatu.com/home/menteri-kelautan-buang-aturan-yang-tidak-kompetitif/68143

Berita Terkait
• Susi Pudjiastuti: Saya Ambil Pekerjaan Ini Tidak untuk Kaya
• Aturan Perdana Menteri Susi: Masuk Jam 07.00
• Gaya Blingsatan Anak Selatan Pangandaran
[JAKARTA] Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah perlu membuang sejumlah aturan yang tidak kompetitif guna meningkatkan daya saing terutama di sektor kelautan dan perikanan.
“Pemerintah harus dapat membantu membuang aturan-aturan yang membuat ekonomi kita tidak kompetitif,” kata Susi Pudjiastuti sebelum acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (29/10).
Hal itu, menurut Susi, karena pemerintah memiliki fungsi utama selain regulator juga membuat sistem perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga ingin memperkuat koordinasi lintas kementerian dengan berbagai kementerian lain yang terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Susi yang juga memiliki perusahaan di bidang perikanan juga berencana ingin mengubah pola pikir bahwa pemerintah selama ini hanya ditugaskan untuk memberikan bantuan seperti subsidi untuk nelayan.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta untuk merevisi regulasi yang menghambat sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Revisi kebijakan yang memperbolehkan asing ikut serta mengkapling pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim di Jakarta, Minggu.
Untuk itu, menurut Abdul Halim, salah satu regulasi yang mesti direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26 tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap sehingga lebih memihak kepentingan bangsa.
Hal tersebut juga dinilai penting antara lain guna memastikan hadirnya program yang benar-benar dapat menyejahterakan kalangan nelayan tradisional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), M Riza Damanik mengingatkan bahwa KKP memiliki agenda prioritas kelautan dan perikanan ke depan teramat besar, antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan yang membutuhkan perbaikan pada permodalan hingga pemasaran.
Selain itu, ujar Riza, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mesti memperkuat sistem logistik pangan yang membutuhkan pembenahan fungsi kepelabuhanan dan armada angkut, serta penyelenggaraan informasi data.
“Ini membutuhkan sinergi dengan lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi nelayan setidaknya terkait volume dan lokasi penangkapan, cuaca, dan harga ikan,” katanya.
Untuk itu, selaras dengan Abdul Halim, Riza menegaskan perlu dibenahi regulasi kelautan dan perikanan dalam rangka memperkuat daya lenting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya terkait perikanan. [Ant/L-8]
ikot Negara Pencuri Ikan
TEMPO.CO – Jum, 31 Okt 2014

Menteri Susi Ancam Boikot Negara Pencuri Ikan
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengancam akan menindak tegas kapal-kapal dari negara tetangga–seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina–yang menolak bekerja sama menghentikan praktek pencurian ikan di wilayah Indonesia. Boikot dinilai bisa menghentikan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tak sesuai dengan aturan (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU). “Tidak mau ikuti aturan, maka tidak bisa menangkap ikan di perairan Indonesia,” kata Susi dalam keterangan kepada wartawan, Jumat, 31 Oktober 2014.
Langkah memboikot produk perikanan dari negara-negara yang melakukan pencurian ikan, menurut Susi, akan diusulkan pula kepada Amerika Serikat dan Eropa. “Boikot negara tersebut. I will do anything necesarry (Saya akan melakukan apa pun yang diperlukan) untuk memastikan bisnis perikanan di Indonesia tetap sustainable (berkelanjutan),” kata Susi. (Baca : Menteri Susi Moratorium Izin Kapal Penangkap Ikan)
Untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, Susi akan melibatkan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian RI. “Bisnis boleh beroperasi, tapi stakeholder tetap harus sejahtera,” katanya. (Baca : Perintah Susi Kerap Bikin Karyawan Heran )
Sedangkan untuk menghindari eksploitasi perikanan dalam jumlah besar, pemerintah akan menerbitkan aturan tentang penangkapan ikan. “Legal maupun ilegal, kalau prakteknya tidak benar, maka akan ditata kembali,” kata Susi.
Pemerintah juga akan membatasi penangkapan ikan berdasarkan ukuran, umur, dan jenis ikan yang ditangkap. Berdasarkan konsensus bersama negara-negara, menurut Susi, penangkapan ikan tetap harus memperhatikan kaidah lingkungan. Pencurian ikan, yang dilakukan sekitar 1.000 kapal tiap tahun, membuat negara dirugikan hingga Rp 100 triliun per tahun.
Satu Lagi Pernyataan Tegas Menteri Susi yang Bikin Tegang Suasana
Wiji Nurhayat – detikfinance
Jumat, 31/10/2014 16:33 WIB

Komentar”‘K. Prawira’ (Usil) k.prawira@ymail.com [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Sunday, 2 November 2014, 21:06.
: “Bu Menteri Susi sudah cancut taliwanda untuk melakasanakan rencana Negara Maritim Indonesia dan kedaulatannya demi terwujudnya Indonesia Hebat. Kita tunggu kiprah menteri-menteri lainnya. Maju terus Bu Susi dan segenap Kabinet Jokowi-JK, rawe-rawe rantas malang-malang putung.”

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini kembali mengeluarkan pernyataan tegas. Kalimat ini lantas membuat pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan puluhan awak media yang hadir terdiam dan tegang.

Hal itu terjadi saat seorang jurnalis bertanya tentang kepatuhan negara mitra Indonesia dalam hal penangkapan ikan.

“Mengenai IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing banyak dilakukan negara tetangga. Kalau dari Ibu sendiri apa ada pressure yang bisa diberikan untuk negara tetangga?” tanya seorang jurnalis tersebut kepada Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).

Mendengar pertanyaan itu, Susi lantas segera bereaksi dengan melontarkan kata-kata tegasnya.

“Untuk apa jalan kita mem-pressure karena beberapa negara tidak mau ikut dengan aturan. Kalau tidak mau,get out, you cannot fish in our territory, finished,” tegas Susi yang disambut suasana diam dan tegang.

Susi mengatakan di dalam perundingan KTT Johanesburg yang ditandatangani oleh hampir 80% negara dunia, negara-negara harus mematuhi aturan tentang hukum laut dunia. Jika hal itu tidak dilakukan, maka Susi berharap Amerika dan Eropa dan seluruh negara di dunia wajib hukumnya untuk mengucilkan negara itu.

“Kalau mereka mau hidup sendiri dan tidak mau mengindahkan agreement yang dibuat oleh mayoritas negara, kita akan usulkan negara itu dikucilkan. Saya akan usulkan Amerika dan Eropa untuk ikut boikot negara tersebut,” paparnya.

Susi dengan tegas menyatakan, perilaku illegal fishing tidak dibenarkan, apa pun alasannya.

“Karena saya pikir cara-cara tersebut tidak bisa dibiarkan lagi, dan i will do anything necessary, go anywhereuntuk applaud that this country should be out of biz on fisheries because they don’t want to take about what the world agrees about, sustainable development. I don’t know how I can do it but I’ll do anything to accomplish that,” tutur Susi.
(wij/ang)

__._,_.___

JOKOWI PUJI CARA KERJA SUSI

“‘K. Prawira’ k.prawira@ymail.com [nasional-list]”, in: <nasional-list@yahoogroups.com>, Sunday, 2 November 2014, 3:31

Citizen6, Jakarta Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sangat tajam mengidentifikasi masalah. Ia menyoroti illegal fishing yang menyebabkan Indonesia merugi nyaris Rp 11 triliun per tahun. Dan dengan tegas ia akan membabat siapapun yang melakukan illegal fishing.

Cara erja Susi Pudjiastuti yang cepat itu memperoleh pujian Presiden Jokowi di Facebook, Sabtu, 1 November 2014, pukul 11:00 WIB.

Dalam postingannya itu, Presiden Jokowi menceritakan pertemuannya dengan perempuan yang dijuluki Puteri Laut itu sebelum diangkat jadi menteri, Menurut Jokowi, Susi Pudjiastuti merasa surprise kenapa dirinya yang diangkat menjadi menteri. tuti

Susi Pudjiastuti sebelumnya sering disebut gila karena ia selalu mengkritik keras kepada menteri-menteri sebelumnya soal perikanan dan kelautan. Di postingan itu pun, Jokowi menyampaikan, Susi Pudjiastuti mempertanyakan kenapa ia mempercayai dirinya.

Jokowi pun menjawab enteng, “ Ya Saya memang butuh orang ‘gila’ untuk melakukan terobosan” .

Dengan terus terang, Jokowi memuji cara kerja Susi Pudjiastuti. Berikut petikannya,

“Saya senang dengan cara kerja Bu Susi yang dalam jam-jam pertama pekerjaannya membuka kesadaran publik bagaimana potensi laut kita dicuri nelayan asing, juga target-target atas Kementerian Perikanan dan Kelautan yang bisa memberikan devisa pada negara”

Bukan persoalan mudah untuk membangun industri kelautan apalagi lautan kita menjadi ajang illegal fishing, namun tidak ada jalan lain, demi kesejahteraan nelayan-nelayan kita, demi rakyat kita yang bisa menikmati ikan laut dengan harga murah karena distribusinya yang lancar maka kita harus kerja keras untuk itu.

Dan saya yakin Ibu Susi punya karakter untuk melayani, seperti ia yang sigap menggendong ibu yang sudah sepuh ini.

Selamat bekerja Ibu Susi, Jalesveva Jayamahe – Di Laut Kita Jaya-”

Dalam waktu setengah jam, postingan Jokowi itu telah memperoleh 22 ribuan “like” dan telah disebarkan sebanyak 967 kali, Bagaimana menurut Anda?

Posted by: “K. Prawira” <k.prawira@ymail.com>
5 Kesaksian Tentang Ajaibnya Bu Susi Pudjiastuti
28th October 2014 , 07:10 AM

Sumber Foto: id.facebook
“Jangan pernah membayangkan bahwa kebahagiaan saya karena saya memiliki puluhan pesawat. Bukan. Kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain,” ujar Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan kita yang baru pada kabinet Indonesia Kerja.

Sebagaimana kisah orang sukses lainnya, ada rasa gatal untuk memindahkan kesuksesan dirinya pada orang lain, sifat filantropis itu umum pada sebagian orang yang hidupnya terangkat juga bersama sama dengan keringat orang lain.

Susi sampai saat ini memiliki ribuan pegawai, yang barangkali tepatnya disebut rekanan, karena tidak jarang dirinya pun bagai seorang kawanan di tengah kawanan lain, dan bukan seorang yang menonjol dan tampak bosy seperti yang lain.

Ada beberapa testimonial tentang diri Susi, yang boleh jadi suatu keajaiban dunia tersendiri, hal yang unik, dan hanya Susi yang bisa.

1. Memandikan Orang Gila di Jalanan, Memberinya Pakaian
Tidak ada alasan khusus, murni solidaritas. Inilah kegiatan Susi pada saat ia remaja, gampang terenyuh, melankolis, sehingga orang gila pun dia beri pakaian, dimandikan, dan dilepas lagi. “Padahal sama istrinya sendiri nggak mau diobatin. Ha ha ha.. makanya saya ini selalu dianggap orang gila,” Tukasnya.

2. Mengajak Terbang Nenek-nenek dan Ibu ibu kampungnya
Berbagi apa yang sebelumnya tidak mungkin. Terbang adalah previlese suatu kelas sosial yang mampu membeli tiketnya, dekat dengan Susi Anda tidak perlu kelas kelas macam itu. Dia terbangkan ibu ibu di kampungnya. “Melihat matanya berbinar-binar, itu sebuah keajaiban yang tak bisa diungkapkan dalam kata-kata,” jelas Susi.

3. Menjadi Karyawan dari Usahanya Sendiri
Sebagaimana pengakuan Dahlan Iskan, “Semula saya pikir dia karyawan biasa. Dia bertindak seperti petugas ground dan ketika ikut terbang di psesawat itu dia yang melayani penumpang.” Susi memang melakukan segalanya sendiri, bersih bersih pesawat, belajar mekanik, bahkan belajar caranya terbang dengan helikopter.

4. 40 Tukang Ojek untuk jadi Runway Lampu Bandara
Sebagaimana yang dikisahkan Gunawan Wicaksono, Susi apabila kemalaman pulang, bukankah kesulitan mendarat di Pangandaran yang tidak ada lampunya. Apa jawaban Susi “Hehehe.. ini saya lagi nelpon koordinator tukang ojek, biar dia yang ngumpulin 40 tukang ojek biar nyorotin lampu motornya di pinggir runway, biar garisnya kelihatan.”

5. Habis habisan di Aceh
Susi pun menjadi sosok yang habis habisan saat bencana Tsunami Aceh melanda 2004. Setiap bertemu dengan para pengungsi dan orang orang terlantar di jalan, ia selalu memberi mereka uang, tanpa melihat lagi besarannya.

Catatan catatan tersebut memang akan bertambah panjang, mengingat sisi nyentrik seseorang menjadikan hidupnya memiliki ribuan makna yang bisa diceritakan pada orang lain. Inilah menteri Kelautan dan Perikanan Anda. Seandainya dia gagal dalam tugas, bukan berarti dia gagal sebagai sosok.***Fy (sumber RustikaHerlambang.com, DahlanIskan.Wordpress)
Sumber: “‘K. Prawira’ k.prawira@ymail.com , in:[nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Wednesday, 29 October 2014, 6:14

Pidato Susi yang Bikin Ribuan Undangan Sertijab Tepuk Tangan Meriah
Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 29/10/2014 14:16 WIB
Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi magnet di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini. Betapa tidak, ribuan pegawai negeri sipil, mantan menteri, hingga direksi bank nasional hadir saat serah terima jabatan (sertijab) dengan menteri yang lama yaitu Sharief C Sutardjo.

Datang mengenakan kebaya berwarna putih, lengkap dengan kain songket berwarna hijau bermotif cokelat, dengan sanggul, Susi betul-betul menjadi daya tarik ribuan peserta sertijab. Para peserta segera mengeluarkan kamera canggih dan beberapa di antaranya membawa tongsis dari rumah, untuk mendokumentasikan momen yang jarang terjadi.

Acara semakin ramai dan riuh, saat Susi berpidato di tengah-tengah lautan ribuan peserta sertijab. Mereka tidak segan-segan meneriaki ‘hidup Bu Susi’, atau tepuk tangan saat Susi mengungkapkan isi pidatonya.

Tanpa satupun helai teks pidato, Susi dengan lihat mengungkapkan kata demi kata dengan gaya tangan yang tidak bisa diam. Berikut ini isi pidato Susi yang menjadi daya tarik peserta sertijab di Gedung Mina Bahari III, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Yang saya hormati, Pak Cicip, Daniel Kaiser ayah dari anak saya. Saya habis kata-kata dan hari ini kalian kasih wejangan yang luar biasa bagi saya. Dari kemarin saya sudah berdiskusi dengan seluruh pejabat eselon I kementerian. Hampir semua pejabat eselon I di sini ilmuwan, tetapi ijazah saya hanya sebatas SMP. Tetapi saya sudah berdiksui dengan semua pejabat eselon I. Semua open mind dan open welcome kepada saya. Ujungnya kita punya common sense dan logika.

Kemudian saya akui pernah ke kantor kementerian ini 15 tahun yang lalu. Sudah lama saya tidak pernah ke kantor ini dan sudah banyak berubah. Namun sekarang kita harus masukan komersialisasi untuk mensejahterakan nelayan. Jadi jika itu ada, maka ada development-nya sustain. Saya mau terus bekerja keras di awal untuk membangun sistem itu agar ke depan terpikirkan komersialisasi akan menciptakan business sense, sehingga akan ada buying commercial untuk mendapatkan profit. Kalau sudah ada profit maka bisa berkelanjutan, dan bisa merambah ke hal yang lain.

Kemudian sejak kemarin, banyak media yang panggil saya Bu menteri, Bu menteri. Siapa Bu menteri? Nama saya bukan Bu menteri, Bu Susi saya baru kenal. Tetapi saya ingin kerja dan saya tidak mau diganggu lagi sama media. Saya ingin hari ini wawancara terakhir saya. Saya ini selebritis atau menteri KKP ya. Di sini ada Pak Menko, Pak Menko saya jadi nggak bisa kerja saya (diganggu media).

Pak Cicip yang saya hormati, saya mengambil pekerjaan ini tidak untuk kaya dan menjadi saya hebat, saya terima pekerjaan ini karena pengalaman 33 tahun saya di sektor perikanan dan 10 tahun di penerbangan bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri, membangun ekonomi mandiri, membangun kebanggaan diri sendiri. Kangan sampai laut kita yang besarnya 70% atau 5 kali lebih besar laut kita dari Thailand, dan beribu-ribu kali lipat dengan Malaysia tetapi angka ekspor kita kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand. Ini jadi target kita semua.

Jadi kita siap bekerja siang malam? (Tanya Susi kepada PNS KKP). Insya allah saya ingin kita terus bekerja keras. Suasana Susi Air 2 tahun ini kerjanya bagus, saya yakin staf di KKP juga akan memberikan lingkungan yang sama kepada saya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom
KABINET KERJA: Tak Lulus SMA, Ini Biografi Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti

Bisnis.com, Minggu, 26 Oktober 2014, 21:13 WIB
Sukirno

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla mengangkat wanita yang tak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa dia?
Dikutip Bisnis dari laman resmi Maskapai Penerbangan Susi Air, Minggu (26/10/2014), disebutkan Susi Pudjiastuti merupakan pemilik sekaligus CEO Susi Air.
Dia lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari 1965. Susi merupakan pengusaha dan pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang merupakan perusahaan pengekspor hasil perikanan. Dia juga pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation yang merupakan maskapai penerbangan Susi Air.
Tercatat, Susi mengawali bisnis maskapai penerbangan pada 2004 setelah sebelumnya dia menjadi eksportir perikanan dengan memiliki 2 unit pesawat. Pada 2013 lalu, Susi Air telah berkembang dengan memiliki 49 unit pesawat yang menghubungkan ratusan rute penerbangan di kota-kota terpencil di Tanah Air.
Susi Air memiliki berbagai armada tipe pesawat seperti Cesna Grand Caravan, Pilatus PC-06 Porter, dan Piaggio P180 Avanti. Tercatat, Susi Aie mempekerjakan 175 pilot asing dari 179 pilot.
Pada 2012 lalu, Susi Air meraup pendapatan mencapai Rp300 miliar dan telah melayani lebih dari 200 penerbangan perintis di Indonesia.
Susi yang lahir dan besar di Pangandaran ternyata hanya memiliki ijasah SMP. Dia memang sempat mengenyam pendidikan SMA di Yogyakarta, namun dikeluarkan pada saat kelas II SMA.
Pada 1983, Susi mengawali bisnis sebagai pengepul ikan di Pantai Pangandaran. Perkembangan bisnisnya terbilang pesat sehingga dia mendirikan pabrik pengolahan ikan pada 1996 dengan nama PT ASI Pudjiastuti Marine Product.
Pesawat yang dibeli seharga Rp20 miliar tadinya hanya untuk mengangkut produk lobster dan ikan segar kemudian berubah setelah terjadi Tsunami Aceh pada 2004.
Cessna Susi tercatat menjadi pesawat pertama yang mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di wilayah terisolir. Akhirnya, istri dari mekanik pesawat asal Jerman Christian Von Stombeck itu mengubah arah bisnis dengan mendirikan maskapai penerbangan.
Berikut jabatan yang diduduki Susi Pudjiastuti:
1. CEO of PT. ASI Pudjiastuti (Marine).
2. CEO of PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air).
3. CEO of PT ASI Pudjiastuti Flying School (Susi Flying School).
4. CEO of PT ASI Geosurvey.
5. Board of Advisor of HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).
6. Independent Environmental Activist.
7. Ketua Komite Pembangunan UKM Kadin Indonesia
Berikut penghargaan yang diterima Susi Pudjiastuti:
1. People of The Year 2013; by MNC Group Newspaper (Koran Sindo), 2014.
2. Award For Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy; APEC Women and the economy summit (WES),
3. U.S; by APEC, 2011.
4. Ganesha Widya Jasa Aditama Award; by Institut Teknologi Bandung, 2011.
5. The Indonesian Small & Medium Business Entrepreneur Award; by Ministry of Cooperative & SMEs, 2010.
6. Sofyan Ilyas Award, by Ministry of Marine Affair and Fisheries, 2009.
7. The Best Indonesia Berprestasi Award; by PT. Excelcomindo Pratama, 2009.
8. Saudagar Tatar Sunda, by KADIN of West Java, 2008.
9. Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan, by Governor of West Java, 2008.
10. Award for Economics, Inspiring Woman Award for Economics; by Metro TV, 2006.
11. Pelopor Ekspor Ikan Laut; by Governor of West Java, 2005.
12. Young Entrepreneur of the Year; by Ernst and Young Indonesia, 2005.
13. Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise; by President of RI, 2005.
14. Pelopor Wisata; by West Java Department of Culture & Tourism, 2004.
15. Purwa Citra Priangan, Peningkatan Kehidupan Nelayan; by Pikiran Rakyat, 2004.
Editor : Sepudin Zuhri
Berita Terkait

• SUSI PUDJIASTUTI: Penyelundup Ikan, Saya Babat
• Ini Respon Netizen Atas Kabinet Kerja, Puan dapat Sentimen Negatif
• KABINET JOKOWI-JK: Kata Geruduk Belum Bebas Orang Bermasalah

SARJANA LULUSAN MALUKU TERGANJAL SYARAT CPNS

Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS

Komentar “khairuddin siregar peace14051959@yahoo.com . in:[ppiindia]” ppiindia@yahoogroups.com, Thursday, 16 October 2014, 11:53

Keputusan yang tidak berkeadilan. Gaji pegawai negeri yang datang dari rakyat tidak mempunyai syarat akreditasikan? mohon perbesar kesadaran bernegara dari aparat Kementerian pedaya-gunaan aparatur negara jangan kami di diskriminasi karena pembangunan yang tidak mampu didistribusikan pemerintah secara baik dan benar. kami yang di daerah tidak mempunyai fasilitas belajar seperti apa yang ada di jawa maupun bali atau wilayah yang pendidikannya sudah mumpuni. kami anak manusia mempunyai potensi yang sama dengan anak lainnya namun karena kurang diperhatikansehingga menjadi anak bawang dalam negara republik ini.
Komentar’Sunny’ ambon@tele2.se in:[ppiindia]” ppiindia@yahoogroups.com, Thursday, 16 October 2014, 3:29

“Takdir kekuasaan neo-Mojopahit, makanya masuk katagori tidak laku.”

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/2969-sarjana-lulusan-maluku-terganjal-syarat-cpns

• Kamis, Agu 21 2014 , Ditulis oleh amex

Pengamat: Akreditasi B, Bentuk Diskriminasi
AMBON, AE.—Pemerintah pusat mulai memperketat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, terutama dari sisi kualitas. Karena itu, dalam penerimaan CPNS kali ini, hanya perguruan tinggi yang memiliki minimal akreditas B dan jebolan universitas luar negeri saja bisa lolos. Jebolan universitas berakreditas C atau dibawah terancam tak bisa diterima.
Dari penelusuran Ambon Ekspres di link penerimaan CPNS Online milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tertera salah satu syarat CPNS harus berasal dari universitas atau perguruan tinggi minimal berakreditas B atau lulusan luar negeri. Sementara akreditas C tidak disebutkan.
Syarat ini kembali dipertegas oleh pernyataan Kepala Bidang Perencanaan Sumberdaya Manusia Kemenpan-RB Syamsul Rizal. Kata dia, Kemenpan- RB tengah mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, untuk menjadi PNS. Karena itu, untuk penerimaan CPNS, pemerintah tidak menerima pelamar lulusan universitas dengan akreditasi C. Hal itu berlaku baik di pusat maupun di daerah.
“Kami tentu menginginkan putra-putri terbaik untuk dapat masuk dalam jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, bahkan menetapkan pelamar harus dari universitas yang terakreditasi A,” terang Syamsul Rizal dilaman yang sama, Jumat (4/7) lalu.
Namun demikian, bagi lulusan universitas terakreditasi C, bisa melamar posisi CPNS yang membutuhkan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penjelasan Rizal berbeda dengan, apa yang disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo sebelumnya di laman Tanjungpinag Pos , edisi (15/7). Dia menyebut, secara nasional tidak ada syarat akreditasi di dalam mendaftar CPNS.
“ Secara nasional tidak ada syarat yang boleh mengikuti CPNS harus lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi B. Namun kalau ada bisa saja syarat tersebut karena ditambah,” ungkap Eko sebagaiaman ditulis Tanjungpinang Pos.
Pengamat pendidikan Universitas Pattimura Ambon, Abraham Mariwy. SPd, Msi mengatakan, penerapan syarat akreditasi B bila diberlakukan untuk Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan, semua para lulusan dari semua PT di Maluku tidak berkesempatan untuk mengadu nasib dalam CPNS tahun ini.
“ Kalau syaratnya akreditasi universitas, maka lulusan Unpatti juga tidak dapat mendaftar sebagai CPNS, karena Unpatti juga masih akreditasi C,” katanya, Selasa (20/8).
Menurut Mariwy, akan lebih baik bila syarat akreditasi hanya diberlakukan pada tingkat Program study sebagai ujung tombak penyelengaraan akedemik dilingkungan Perguruan Tinggi.
Dikemukakan, proses untuk mendapatkan akreditasi bukan hal mudah. Butuh proses dan upaya yang serius dari semua pihak di kampus. Sehingga, tidak tepat bila syarat tersebut diberlakukan untuk Maluku yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akreditasi.
“ Bagian dari syarat akreditas adalah tersedianya fasilitas di kampus yang memadai dan jumlah program studi yang telah diakreditasi sudah mencapi minimal 60 persen. Sementara kita di Maluku kan daerah bekas konflik, banyak fasilitas yang hancur sehingga butuh waktu untuk menyediakannya,” terangnya.
Akademisi Universitas Darussalam Ambon Zulfikar Lestaluhu mengatakan hal yang sama. “ Penetuan akreditasi B untuk penerimaan CPNS ini kan sebetulnya program pemerintah untuk peningkatan mutu sumber daya manusia PNS. Tapi, jangan dilupakan standar akreditasi B ini kan belum merata untuk untuk semua perguruan Tinggi di Indonesia,” kata Lestaluhu.
Disebutkan, sebagian besar PT di wilayaah Indonesia bagian barat rata-rata akreditasi B. Oleh karena itu, dengan penentuan seperti ini, tentu ini ada semacam diskrminasi terhadap calon PNS di derah.
“ Karena kita punya PTS maupun PTN di daerah di wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku ini pada umumnya punya akreditasi, baik prody maupun Universitas C. Jadi kalau seperti demikian, artinya mengurangi jumlah PNS yang dari Indonesia timur,” katanya.
Pembantu IV Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Nicholas Retraubun menilai penetapan syarat ini akan membatasi peluang para pencari kerja di beberapa daerah, termasuk Maluku yang lulus dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi belum mencapai nilai B.
Menurut Retraubun, penetapan syarat ini akan membuat program pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran di daerah ini tidak akan terbantu dengan penerimaan CPNS. Sebab, dari sekian pencari kerja saat ini, banyak diantaranya yang merupakan lulusan dari perguruan Tinggi yang belum berakreditasi B. “ Kalau pemerintah tetap menggunakan sistem ini, ya merugikan anak daerah yang tidak memenuhi syarat tersebut,” kata Retraubun kepada Ambon Ekspres, Rabu (20/9).
“ Ini jelas tidak adil. Pemerintah sudah mengizinkan pergutuan Tinggi beroperasi, tapi lulusannya tidak diterima. Ini kan masalah,” tegasnya.
Dikatakan, semua warga negara Indonesia yang telah lulus Perguruan Tinggi itu, sudah memenuhi syarat. Akreditasi hanya sebuah penilaian administrasi untuk menilai sisi penataan adminsitasi suatu perguruan Tinggi.
“ Akreditasi adalah masalah lembaga, sementara kualitas sumber daya manusia tergantung pada manusianya. Pertanyaanya, apakah SDM yang akreditasi kecil itu juga kecil, kan tidak juga. Kalau pemda butuh tenaga tehnik sipil, sementara lulusannya tidak memenuhi syarat akreditasi B, apakah yang daftar semua harus datang dari luar daerah, lalu dikemanakan para anak daerah ini?,” katanya. (CR3)

PAPARAN AKIBAT TAMBANG TAK TERKONTROL

Paparan Akibat Tambang Tak Terkontrol
JAKARTA, KOMPAS — Pertambangan emas skala kecil di beberapa wilayah Indonesia menempatkan warga pada kondisi rentan terpapar logam berat merkuri. Itu karena petambang menempatkan alat produksi di sekitar permukiman penduduk.
”Intoksikasi merkuri tidak ubahnya bom waktu,” kata Stephan Bose-O’Reilly, spesialis kedokteran lingkungan pada University for Health Sciences, Medical Informatics, and Technology (UMIT) Austria, dalam pelatihan pengenalan merkuri dan dampaknya pada kesehatan masyarakat, Selasa (21/10), di Jakarta. Penelitiannya di Kalimantan dan Sulawesi menemukan sejumlah indikasi.
Menurut O’Reilly, penelitiannya di sebuah permukiman di Galangan, Kalimantan Tengah, menunjukkan, golongan paling rentan keracunan merkuri adalah pembakar amalgam (partikel emas). Di sana, dari 69 pembakar amalgam, sebanyak 41 orang di antaranya menunjukkan tanda keracunan. ”Dari hasil tes kandungan merkuri di darah, urine, dan rambut pembakar amalgam menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.”
Indikasi keracunan merkuri di antaranya tingginya kandungan dalam tubuh serta gejala seperti tremor, kesulitan mengoordinasikan tubuh, gangguan tidur, dan mengeluarkan liur dalam jumlah banyak. Meski demikian, orang dengan gejala seperti itu tetap harus menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan memang akibat keracunan merkuri.
Tanda-tanda keracunan merkuri juga ditemukan pada kelompok mantan petambang dan pekerja anak serta penduduk bukan petambang yang bermukim di sekitar penambangan. Sejumlah warga bahkan memiliki alat pemroses di rumah mereka.
Hasil serupa ditemui di permukiman di Tatelu, Sulawesi Utara. Dari 61 pembakar amalgam, sebanyak 33 orang di antaranya (54,1 persen) menunjukkan tanda keracunan merkuri.
”Di daerah ini, tingginya konsumsi ikan memengaruhi tingkat keracunan,” ujar O’Reilly. Di daerah itu ada sungai yang mengalir menuju Teluk Bunaken. Zat merkuri di udara bebas itu menempel ke air dan udara.
Anak terpapar
Selain pada orang dewasa, efek buruk merkuri juga dirasakan anak-anak. Apalagi di dua daerah yang dijadikan sampel cukup banyak anak-anak yang bekerja di penambangan emas. Dua dari delapan pekerja anak-anak di Kalimantan Tengah menunjukkan tanda keracunan merkuri, sedangkan di Tatelu sembilan dari 51 anak menunjukkan tanda itu.
Yuyun Ismawati, Senior Advisor Bali Fokus, mengatakan, ada beberapa pemicu besarnya penggunaan merkuri untuk pengolahan emas di Indonesia. Salah satunya ketiadaan aturan yang melarang penggunaan merkuri.
”Ada aturan yang membolehkan penggunaan merkuri secara terbatas. Namun, tidak ada pengawasan,” kata Yuyun. Impor merkuri ilegal juga masih terjadi. (A01)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009658427

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers