Archive for the ‘INFO’ Category

KOALISI PRABOWO SIAP AJUKAN VETO UNTUK 100 POSISI

Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/08/078612810/Koalisi-Prabowo-Siap-Ajukan-Veto-untuk-100-Posisi

Rabu, 08 Oktober 2014 | 12:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan membuat Koalisi Merah putih yang diusung Prabowo Subianto akan mengajukan kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan presiden. (Baca: Kalah di MPR, Koalisi Jokowi-Prabowo, 0-5)

Pernyataan ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah sebuah wawancara yang dirilis Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.

Dikatakan Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut, ujar Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya. Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR. (Baca: Tiga Taktik Koalisi prabowo Rebut Pimpinan MPR)

Meski bertekad untuk menjadi oposisi aktif dalam pemerintahan, Hashim menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih tersebut tak akan bersifat antagonis. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan),” ujar pria yang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut. (Baca: Hashim: Koalisi Prabowo Akan Jadi Oposisi Aktif)

ANINGTIAS JATMIKA | WSJ

.

__,_._,___

KAMI BUKAN IWAK SALAI. CABUT IZIN DAN PIDANAKAN PERUSAHAAN BESAR PEMBAKAR HUTAN LAHAN

Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan Lahan

Tandatangani petisi ini
Tunjukkan tanda tangan saya pada Change.org
Dengan menandatangani, Anda menerima ketentuan layanan dan kebijakan privasi Change.org.

• Mempetisi Gubernur @alexnoerdin

Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan Lahan
Sejak agustus sampai Oktober 2014 kebakaran hutan dan lahan tidak pernah berhenti, puluhan bahkan ratusan titik api api muncul setiap harinya di atas lahan yang pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku seperti UU lingkungan hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan dan Peraturan peraturan pemerintah lainnya.
Bapak Gubernur Tahu gak,semenjak bermunculan titik api itu pula, kami tak bisa lagi menghirup udara segar dipagi hari dan sepanjang hari. Semuanya telah tercemar oleh asap kebakaran Hutan dan lahan yang membawa ribuan zat, yang seharusnya tidak boleh di hisap oleh kami apalagi anak anak, perempuan hamil dan lansia. Karena menurut Dinas Kesehatan jika polutan ini terhisap oleh manusia akan menyebabkan berbagai penyakit seperti ISPA, Pneumonia, Asma, jantung dan penyakit penyakit lainnya yang dapat mengancam keselamatan Hidup Manusia. Dan Dinas kesehatan juga telah menyebutkan terjadi kenaikan penderita penyakit Ispa mencapai 60-70 persen lebih di Palembang sepanjang September,hal ini seiring dengan kandungan ISPU yang sudah mulai berada diambang batas mencapai 262 http://ppesumatera.menlh.go.id/index.php?r=detail_agenda&x=41 .
Bapak @alexnurdin, bulan lalu kami pernah membaca di suatu media massa yang isinya tentang bapak yang sangat peduli dengan Lingkungan hidup, wujudnya Bapak menanda tangani kesepakatan dengan BP REDD untuk menurunkan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi Hutan di sumsel. Namun kami tidak melihat implementasi dari kesepakatan itu, Bapak dan juga lembaga BPREDD terapkan di kasus kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di propinsi yang kita cintai ini.
Ribuan hutan dan lahan gambut kita habis Pak, di bakar oleh perusahaan perusahaan multi nasional dan Internasional yang izinnya sebenarnya di keluarkan oleh Bapak bersama pejabat kabupaten maupun pusat/kemanterian kehutanan itu sendiri. Alih alih ingin menyelamatkan hutan dan lahan seperti yang di bangga banggakan oleh Bapak dan pejabat Negara lainnya, bahwa dengan di berikannya izin terhadap perusahaan Hutan tanaman industry dan perkebunan, hutan dan lahan yang rusak akan pulih. Tapi Nyatanya malah mereka menambah parah kerusakan hutan dan gambut kita.
Bapak Gubernur sumsel upaya pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan itu penting namun itu adalah opsi terakhir karena pesan dari Ibu/Bapak guru waktu sekolah dulu mungkin juga bapak masih ingat tentang ini, bahwa mencegah lebih baik ketimbang menanggulangi. Tapi mengapa pemadaman selalu menjadi hal utama yang bapak dan pejabat lain lakukan, padahal kebakaran hutan dan lahan ini bukan pertama di Sumsel setidaknya menurut Organisasi Lingkungan hidup seperti Walhi menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan setidaknya dimulai tahun 1997. Sehingga menurut kami harusnya Bapak sudah mendapatkan pembelajaran setiap tahunnya bahwa kebakaran hutan dan lahan ini akibat dari Obral izin yang dilakukan oleh pemerintah sehingga berdampak buruknya tata kelola hutan dan lahan kita, wilayah yang harusnya dilindungi tapi malah diberi izin. Pasti kita gak mau kan Pak di bilang lebih dungu dari keledai,karena mengulang ulang hal yang salah?
Oh iya pak tahu gak bapak bahwa kami sangat terkejut ketika BNPB menyebutkan bahwa kerugian yang dialami akibat kebakaran hutan dan lahan di sumatera, yang berdampak bencana ekologi kabut asap sepanjang 2014 ini, telah menyebabkan Negara di rugikan mencapai 20 triliun (http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/4039/Bencana-Asap-Rugikan-Negara-Rp50-Triliun/2014/09/18) .Bapak Gubernur, berapa besar APBD kita pak dan berapa pendapatan keuntungan dari investasi perizinan pembakar hutan ini kepada Negara?. Kami sempat cari cari berita tentang besaran APBD sumsel tahun 2013, ternyata APBD kita hanya 6 triliun pak. Dan berdasarkan informasi dari lembaga non pemerintah menyebutkan sumbangan dari perizinan yang rakus ruang ini sekitar 70 persen dari nilai total APBD, itupun sudah digabungkan dari pendapatan bagi hasil Migas dan tambang. Artinya hitungan cepat kami kita tekor pak, dan uang yang bertahun tahun kita kumpulkan dari pajak yang dibayar oleh pedagang kecil dipasar,tukang becak, tukang ojek dan tukang ketek lenyap seketika menjadi air dan garam untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Belum lagi biaya untuk pemadaman kebakaran yang setidaknya sudah di gelontorkan 28 Milyar, padahal ini bencana Ekologi bencana lingkungan hidup (ekologi) yang seharusnya pertanggung jawabannya ada pada Penjahat nya atau perusahaannya, bukan kepada Negara dari hasil uang pajak rakyat. Mengapa Negara begitu mudah mengeluarkan uang untuk bencana ekologi tapi sulit mengeluarkan uang ketika terjadi bencana geologi seperti meletusnya Gunung Sinabung?
Penegakan hukum harus bapak dan pejabat daerah maupun pusat lakukan , bapak harus membawa perusahaan perusahaan pembakar hutan dan lahan di sumsel baik yang bergerak di perkebunan kayu (HTI) dan Perkebunan seperti Asia Pulp and Paper ke meja hijau, memaksa mereka menganti kerugian yang dialami oleh kami,istri kami yang sedang hamil, anak anak kami, ibu dan bapak kami yang usianya telah lanjut atau jutaan penduduk lainnya, serta menganti kerugian lingkungan hidup atas kerusakan Hutan dan lahan yang selama ini tanpa pamrih memberikan oksigen kepada seluruh penghuni bumi.
Dan bapak harus mencabut Izin izin perusahaan perusahaan pembakar hutan dan lahan yang ada di kabupaten OKI, Muara enim, banyuasin, Musi banyuasin, Musi rawas dan kabupaten lainnya karena mereka secara jelas tidak mematuhi aturan undang undang yang ada di Negara kita. Baiknya hutan dan lahan tersebut di berikan kepada petani dan masyarakat adat yang secara nyata terbukti mampu menjaga Lingkungan hidup dengan kearifan local yang mereka terapkan.
Dan terakhir kami yakin bahwa bapak gubernur @alexnoerdin juga seperti kami yang memiliki keluarga yang disayangi, bapak pasti ingin melindungi keluarga bapak dari segala bahaya apapun, termasuk bahaya kabut asap seperti yang kami lakukan saat ini dan tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi orang orang yang kami sayangi dari bahaya Asapp kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Perusahaan. Tapi bedanya kami dengan bapak, bapak bisa membawa keluarga bapak terbang ke luar sumatera ketempat daerah yang udaranya masih bersih, sedangkan kami tetap dipaksa menjadi ikan salai dan menghirup udara beracun.
Palembang, Oktober 2014 di tengah kepungan asAPP
Untuk:
Gubernur @alexnoerdin
Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan Lahan
Salam,
[Nama Anda]

USUL DARI “BOENGBOENG”

KABAR DARI PEDALAMAN: KETIKA GUBERNUR KALTENG MENYERAH

Usul dari “boengboeng@yahoo.com [adatlist]“ <adatlist@yahoogroups.com> , Thursday, 16 October 2014, 8:33:

Saudara2 dan Gubernur yth,

Bgm kalau kita usul kp pemda Kalteng (sy rasa pemda2 di Prop Riau dan propinsi lain juga) spy membuat Perda Sanksi kp Perusaan2 yg membakar lahan hutannya. hukuman DENDA 1 (satu) triliun rupiah minimum setiap ada kebakaran. Kepada rakyat yg membakar lahan hutan denda antara 100.000.000. Hingga 1M (satu milliard) per pembakaran.

Pasti hukuman ini akan membuat jera. Bila perda itu sdh dibuat, pemda mensosialisasikannya selama enam bln. Setelah itu diberlakukan.

Perusahaan pasti berdalih, kebakaran bukan kr ulah mrk ttp faktor alam atau dibakar rakyat . Perda hrs membuat pasal mengantisasi jawaban it u dgn pasal: perusahaan hrs punya aparat pengawas kebakaran yg bekerja 24 jam dgn sistem kerja sift.

Inilah saran saya. Semoga dpt dipertimbangkan.
Trimakasih atas milis/laporan ini.
Salam AMAN
BAS

KABAR DARI PEDALAMAN: MASIH TENTANG BENCANA ASAP

KABAR DARI PEDALAMAN: MASIH TENTANG BENCANA ASAP
BENCANA ASAP TERPARAH
Gencarkan Sosialisasi dan Sanksi Tegas Pelaku Pembakar Lahan
Palangka Raya, Radar Sampit, 16 Oktober 2014. Kebakaran lahan (karhan) yang menimbulkan bencana kabut asap yang terjadi selama 2 bulan terakhir, dinilai paling parah. Pasalnya, selain pekat dan berbau, kabut asap juga menyebabkan ribuan orang terserang ISPA. Selain itu, kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di beberapa bandara di Kalteng, khususnya di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara H. Hasan Sampit.
“Bencana kabut asap ini, saya rasa, paling parah dalam 5 tahun terakhir. Asap yang pekat tidak hanya berbau, tetapi juga membuat ribuan orang terserang ISPA (Infeksi Saluran Nafas Akut) dan kalau ini terus dibiarkan maka dalam waktu 10 tahun kita akan terang penyakit paru-paru. Selain itu, penerbangan terganggu dan saya merasakan sendiri itu,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Faridawaty Darland Atjeh.
Dampak lain dari kabut asap, yakni mengganggu aktivitas be;ajar mengajar siswa. Selain jam belajar yang diundur, sekolah terpaksa diliburkan seperti yang terjadi di Kota Palangka Raya. “Kabut ini juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar siswa, karena jam belajar dikurangi dan sekolah diliburkan,” tegasnya.
Faridawaty juga prihatin dengan banyaknya pelaku pembakar lahan (karhan) yang ditangkap oleh pihak tahun ini. “Saya sangat prihatin, ternyata pihak Polda menangkap 100 orang lebih pelaku pembakar lahan,” tukasnya. Menurutnya banyak pelaku oembakar lahan yang ditangkap oleh pihak Kepolisian, menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran lahan yang menimbulkan bencana asap masih kurang.
“Ya, banyak pelaku yang ditangkap menunjukkan kesadaran masyarakat kita masih kurang terhadap bahaya bencana kabut asap,” ungkapnya.
Anggota Komisi C DPRD Kalteng yang juga menjadi mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) ini mengatakan, untuk mengantisipasi pembakaran lahan bencana kabut asap, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi, bukan hanya lewat spanduk, tetapi langsung terjun ke masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Selain itu, sanksi tegas juga harus diberikan kepada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. “Setelah itu, sanksi tegas terhadap para pelaku pembakar lahan agar menimbulkan efek jeras,” tegasnya.
Menurutnya, kebakaran lahan di wilayah Kalteng memang rentang terjadi dan hampir tiap tahun terjadi. Pasalnya, wilayah Kalteng struktur tanahnya banyak lahan gambut. Namun hal tersebut harus dipikirkan bersama antara eksekutif, legislatif dan semua lapisan masyarakat, agar bencana kabut asap tidak terulang tiap tahun. “Kita harus pikirkan bersama bencana kabut asap ini, agar tidak terulang lagi atau minimal bencana kabut asap ini bisa diminimalisir. Kita akan usulkan agar bencana kabut asap ini bisa dibahas di Dewan bersama pihak eksekutif,” tandasnya. (sti/sev)

OMZET BANDARA ANJLOK, MASKAPAI MERUGI
Palangka Raya, 16 Oktober 2014. Kalteng Pos. Kabut asap pekat di Kota Palangka Raya tak hanya mengganggu aktivitas warga. Menurunnya jarak pandang berakibat pada bisnis bidang transportasi, salah satunya penerbangan.
Pasalnya, akibat pekatnya kabut asap tersebut membuat otoritas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya memberlakukan system buka tutup. Bahkan, Kepala Bandara Tjilik Riwut Norman Dani mengatakan, Selasa (14/10) lalu pihaknya sama sekali tak bias melayani penerbangan. Tak pelak, omzet Bandara anjlok.
“Iya, kemarin (Selasa. Red) Bandara memang tutup total, dan tidak ada penerbangan,” jelas Norman kepada Kalteng Pos Rabu (15/10). Ia mengungkapkan, selama bencana kabut asap yang melanda Palangka Raya, memang ada penurunan pendapatan dari pengelola Bandara Tjilik Riwut, tapi tidak terlalu signifikan dan itu juga karena factor alam.
“Iya ada penurunan sekitar 15 persen, dan itu juga terjadi di Selasa lalu karena bandara memang tutup total,” tegasnya.
Norman memastikan, pekan depan dipastikan jadwal akan dioperasikan seperti biasa sesuai dengan kondisi di lapangan. Memang untuk sejauh ini persoalan asap menjadi salah satu masalah yang paling utama sehingga menghambat turun-naiknya pesawat.
“Saat ini pesawat sudah bisa terbang kembali dan memberikan pelayanan. Kami juga sempat merasakan hampir setiaap hari pesawat hanya bias masuk pada malam hari saja,” katanya.
Sementara itu General Manager (GM) Lion Air Palangka Raya Agung mengatakan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kabut asap yang terjadi belakangan ini merupakan yang paling parah.
“Kabut asap ini jelas merugikan kami, namun kerugiannya belum dihitung sepenuhnya. Karena efeknya domino di mana banyak penerbangan kami ke Surabaya, Jakarta dan wilayah lainnya terpaksa ditunda bahkan dibatalkan,” kata Agung.
Dicontohkannya, potensi kerugian tentu tak terelakan jika pesawat tak bias terbang atau mengalami keterlambatan. Namun, Agung enggan menjelaskan potensi kerugian yang dialami maskapainya.
“Gambarannya saja Mas, saat penerbangan terlambat, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membiayai penumpang. Selain itu, juga harus mengembalikan tiket untuk penumpang yang gagal terbang,” tukasnya. (son/alh/abe)

PERDA PEMBAKARAN LAHAN TAK BISA DITEGAKKAN
14 Perkara Dilimpahkan ke Pemko, Diserahkan ke Kejaksaan

Palangka Raya, Kalteng Pos,16 Oktober 2014. Empatbelas berkas perkara pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan yang dilimpahkan ke Pemko Palangka Raya, bakal diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya. Pasalnya, Pemko belum mempunyai penyidik untuk memprosesnya.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) terkait pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan, ternyata masih belum bisa dilaksanakan. Sehingga beberapa kasus menyangkut pembakaran lahan akan diserahkan proses hukumnya ke Kejaksaan
“Ada 14 sudah dilmpahkan ke Pemko, kayaknya akan kami tarik ke Kejaksaan,” ucap Kapolres Palangka Raya AKBP Hendra Rochmawan SIK kepada Kalteng Pos melalui seluler, Rabu (15/10) siang. Dikatakannya, penyebab berkas itu akan diserahkan ke Kejaksaan, karena di Pemko masih belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Sementara itu, Kejari Palangka Raya melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Sriyanto mengaku, pihak Polres Palangka Raya telah koordinasi dengan Kejaksaan terkait perkara pembakaran lahan.
Namun dia menyatakan masih belum tahu kejelasan perkaranya, karena secara resmi belum dilimpahkan. (ono/abe)

KETIDAKPASTIAN POLITIK PICU KONFLIK PAPUA

Ketidakpastian Politik Picu Konflik Papua

Ruhut Ambarita | Sabtu, 09 Juni 2012 – 12:21:35 WIB

http://www.shnews.co/detile-3047-ketidakpastian-politik-picu-konflik-papua.html

(SH/Don Peter)Pemerintah daerah yang lumpuh dan kekosongan jabatan kepala daerah mengakibatkan konflik.
JAKARTA – Ketidakpastian situasi politik telah memicu eskalasi konflik di Papua. Setidaknya ada dua faktor yang turut menyumbang eskalasi kekerasan bersenjata. Faktor itu terkait dengan pemerintahan daerah yang lumpuh karena tidak ada kepala daerah dan konflik pilkada yang berlarut-larut.

“Ketidakpastian yang tinggi akibat pemilu gubernur di Papua yang mundur sembilan bulan juga telah memicu konflik horizontal,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (8/6) malam. Mahfudz sedang bersama sejumlah anggota Komisi Pertahanan meninjau kondisi di Papua pascarentetan aksi penembakan yang belakangan ini terjadi.

Rentetan aksi penembakan di Papua belakangan ini telah berdampak pada psikologi warga. Mahfudz menjelaskan, ketika tim Komisi Pertahanan melihat langsung situasi di Kota Jayapura dan Abepura, kondisi jalan lengang karena umumnya masyarakat khawatir keluar rumah.

“Padahal biasanya jalan-jalan utama ramai, apalagi ini Jumat malam, besok hari libur. Kami menyusuri titik-titik di mana terjadi kasus penembakan,” ujarnya. Di Papua, Komisi Pertahanan bertemu kelompok masyarakat, badan intelijen daerah, kelompok keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Meski demikian, situasi di Papua yang terjadi saat ini bukan berarti memberikan izin ke pemerintah untuk mengedepankan kekuatan aparat. Ini karena persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara pendekatan keamanan. “Sekuritasi hanya akan memicu eskalasi konflik,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi Pertahanan, Tri Tamtomo yang juga ikut kunjungan ke Papua, mengatakan, janji-janji pemerintah yang tidak pernah dilaksanakan telah menimbulkan akumulasi kekecewaan warga Papua. “Jika tidak diatasi dengan serius, kerawanan bisa menjadi ancaman dan akan berbahaya,” ujarnya.

Tri mengatakan, persoalan di Papua tidak bisa hanya diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, kata Tri, pemerintah pusat jangan lepas tangan atau membiarkan persoalan di Papua. “(Mencapai) keberhasilan perlu ditopang oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Papua DPR Paskalis Kossay mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil langkah-langkah yang nyata untuk menyelesaikan masalah Papua. Kekerasan yang terus terjadi di Papua tanpa adanya langkah penyelesaian menunjukkan bahwa presiden telah melakukan pembiaran.

Paskalis mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan presiden adalah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap semua persoalan yang dianggap misterius maupun yang sudah terang-terangan dilakukan anggota TNI dan Polri.

Dalam dua bulan terakhir, kata Paskalis, sudah tercatat 15 orang tewas akibat aksi kekerasan berupa penembakan yang dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun penembak misterius di Papua.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyatakan, tentara maupun kepolisian perlu melakukan rasia kepemilikan senjata api di Papua. Menurutnya, gerakan pengacau kamanan kini sudah mulai masuk ke kota-kota di Papua untuk melakukan aksi teror.

“Kelompok bersenjata itu sudah ada di Kota sekarang. Mereka sudah menyusup ke kota,” kata Marciano Norman saat dihubungi wartawan, ketika berada di Ambon, Jumat.

Marciano juga menyatakan para pengacau keamanan itu kini mempunyai orang-orang dan informan di kota, sehingga mereka mudah menyusup serta melakukan kekacauan. Dia menyebutkan, BIN kini sedang melakukan pendalaman informasi untuk mengetahui dari kelompok mana pelaku teror tersebut. “Mudah-mudahan untuk waktu yang tidak terlalu lama bakal terungkap,” paparnya.
Melihat kondisi ini, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono berharap pihak keamanan bisa segera menyelesaikan masalah teror. Keadaan di Papua ini bisa dikategorikan tidak aman, sehingga mengganggu proses pembangunan di Papua.
Dalam dua minggu terakhir, menurut Bambang sudah berkali-kali terjadi peristiwa kekerasan. Apalagi sampai saat ini tidak terungkap siapa pelakunya, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. (Vidi Batlolone)
(Sinar Harapan)
Lawmaker: SBY ‘the Main Problem’ With Solving Papua Conflict

Ezra Sihite | June 11, 2012

http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/lawmaker-sby-the-main-problem-with-solving-papua-conflict/523703?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=jgnewsletter

Amid ongoing attacks in Papua, a lawmaker on Monday called for the president to focus on solving the problem in the restive region.

“As long as President Susilo Bambang Yudhoyono refuses to respond to all of the recommendations, such as starting a dialogue between Jakarta and Papua, the shootings will continue,” lawmaker from House Commission III Eva Kusuma Sundari said.

“The problem has been identified, possible solutions have been recommended, but the president stays still. The main problem is with the president.”

At least 13 civilians and 15 security officers have been killed in a spate of attacks by unknown gunmen during the past 18 months. The situation was getting worse last week with more people killed.

The latest shooting happened on Sunday night. A Papuan local was found dead in front of Cenderawasih University in Jayapura.

Defense minister Purnomo Yusgiantoro said only police should be focusing on solving the problem. The military can only be involved if the cases are related to separatism.

“Intelligence might also be involved, but they should be very careful as Papua is a sensitive case,” Purnomo said on Monday. “There is indeed an internal threat, but the problem is related to the public order so it is the authority of the police. Let them solve it, we are ready to help if needed.”

Regarding Eva’s criticism about Yudhoyono, Purnomo said the government had come up with the right approach by improving the welfare of the Papuan people through the government’s Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B).
++++
Indonesia’s Intelligence Chief Accuses Papua Separatists of Plotting Recent Attacks

http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias-intelligence-chief-accuses-papua-separatists-of-plotting-recent-attacks/523729

Ezra Sihite | June 11, 2012
The head of Indonesia’s State Intelligence Agency (BIN) said on Monday that the separatist group the Free Papua Organization (OPM) are behind the runaway violence Jayapura.

“Surely they are members of OPM,” Lt. Gen. Marciano Norman said after a meeting at House of Representatives on Monday. “It is a new development that the [OPM] political front in the city and the armed front that fights in the jungle are now combined. So the group that fights in the jungle has moved to the city.”

The BIN chief said that a recent string of shootings in Jayapura was part of a bid to attract international attention to the restive province. Separatist groups in Papua are engaged in an ongoing fight for independence with the Indonesian military. The province was officially annexed in 1969.

Mahfudz Siddiq, head of the House Commission I, said the shootings were meant to coincide with the OPM’s July 1 anniversary.

“Police need to put an end to their hesitation and should strengthen their ties with the Indonesian military as people have demanded the police reveal the mastermind behind the violence,” Mahfudz said.

But the OPM has denied the allegations, explaining that all OPM members have been ordered to stay at the organization’s secret headquarters in preparation for the anniversary of the OPM’s military win, the National Freedom Troop (TPN).

“All members have been gathering at our defense headquarters,” Lambert Peukikier, the commander of the TPN office in Keerom, a neighboring district to Jayapura, told kompas.com on Monday.

At least 13 civilians and 15 members of Indonesian security forces have been killed in Papua in the past 18 months. The violence has intensified in Jayapura where at least seven people have been shot in the last week.

The latest incident occurred on Sunday when police found a local resident dead in front of Cenderawasih University in Jayapura.

An investigation into the spate of violence has found all sides pointing fingers.

“I’m worry [this] will escalate public’s distrust to the law enforcement,” Mahfudz said. “This is bizarre, when talked to the people, [they said] they were suspicious of law enforcement. When we talked to the law enforcement, [they said] the perpetrators were armed civilians.”

KEPONGAHAN APARAT REPUBLIK INDONESIA

Kesal Disuruh Bayar Tiket, Oknum Polisi di Solo Lepaskan Dua Tembakan

http://regional.kompas.com/read/2014/10/15/01220671/Kesal.Disuruh.Bayar.Tiket.Oknum.Polisi.di.Solo.Lepaskan.Dua.Tembakan.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Rabu, 15 Oktober 2014 | 01:22 WIB

SOLO, KOMPAS.com – Polresta Solo melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggotanya yang membuat heboh pengunjung sebuah lokasi wisata di Klaten, Jawa Tengah. Oknum polisi berpangkat Aiptu tersebut melepaskan tembakan dua kali karena kesal diminta petugas loket untuk membayar penuh tiga tiket.
Oknum polisi tersebut hanya mau membayar dua tiket saja. Oknum polisi itu diketahui berinisial SH, berpangkat Aiptu. Ia dua kali melepaskan tembakan ke udara karena merasa kesal dengan petugas loket.
Akibat gaya koboi-nya tersebut, Aiptu SH menjalani pemeriksaan Propam Polresta Solo. Selain itu, senjata milik SH langsung diamankan oleh petugas Propam.
Menurut Kasipropam Polresta Solo, AKP Riyadi Supriyadi, pada hari Selasa (14/10/2014), oknum polisi saat ini sedang dalam pemeriksaan terkait insiden ugal ugalan anggota Polresta Surakarta tersebut.
“Senjatanya kita tarik dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan beberapa saksi,” katanya kepada wartawan.
Seperti diketahui, pada hari Senin lalu (13/10/2014), Aiptu SH bersama keluarganya berwisata ke objek wisata Mata Air Cokro di Klaten, Jawa Tengah. Pada saat itu SH terlibat adu mulut dengan petugas loket, pasalnya, SH enggan membayar tiga karcis yang diberikan oleh petugas.
SH beranggapan dirinya hanya cukup membayar dua tiket. Petugas loket yang terus memaksa SH untuk membayar tiga tiket membuat SH emosi dan mengeluarkan senjatanya dan melepaskan dua kali tembakan.
“Kita akan berikan sanksi tegas apabila SH terbukti menembakan senjata tanpa ijin dan membahayakan masyrakat,” kata Riyadi.

BILA ANGKAT SRI MULYANI JADI MENTERI, JOKOWI DISEBUT KHIANATI “TRI SAKTI”

Bila Angkat Sri Mulyani Jadi Menteri, Jokowi Disebut Khianati “Tri Sakti”
Selasa, 14 Oktober 2014 | 22:40 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/22405481/Bila.Angkat.Sri.Mulyani.Jadi.Menteri.Jokowi.Disebut.Khianati.Tri.Sakti.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Budi didakwa karena diduga terlibat kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo diminta tak mengakomodasi berbagai opini publik dan lembaga untuk menjadikan Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya mendatang. Pengangkatan Sri Mulyani menjadi menteri akan tak sejalan dengan semangat Tri Sakti yang didengungkan Jokowi selama ini.

“Kenapa banyak kalangan nasionalis begitu risau dengan kelompok neolib ini? Jawabnya sederhana, karena kaum neolib mengambil posisi sebagai pejuang-pejuang ‘internasionalisme’ atau ‘globalisme’,” kata pengamat Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut Noorsy, kelompok neolib dengan tekanan pada mekanisme pasarnya telah menorehkan catatan buruk bagi ekonomi Indonesia. Misalnya, liberalisasi perbankan, keuangan, dan perdagangan, sehingga Indonesia terkena krisis ekonomi moneter 1997/1998.

Mereka, kata Noorsy, juga merestrukturisasi perekonomian nasional berdasarkan titah IMF dan sangat demikian patuh terhadapnya. Kelompok neolib, lanjut Noorsy, memiliki peran pula di balik pembentukan Dewan Ekonomi Nasional pada era Abdurrahman Wahid sehingga tidak ada kebijakan yang tidak bocor ke Bank Dunia, IMF, dan lembaga asing lain.

“Lalu mereka duduk lagi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I yang mengakibatkan utang program makin meningkat sehingga peraturan dan kebijakan perekonomian nasional makin liberal,” kecam Noorsy.

Noorsy melanjutkan, kelompok itu pun membela bahwa bail out Bank Century adalah benar. Kebijakan itu disebut tidak bisa dipidanakan, sementara KPK telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara bagi Budi Mulya.

“Yang lebih mengagumkan lagi, mereka telah membuat ketimpangan di berbagai hal. Dari ketimpangan pendapatan, ketimpangan intelektual, ketimpangan sektoral, ketimpangan regional, hingga ketimpangan sosial,” tambah Noorsy.

Noorsy menambahkan, kebanyakan kaum neolib selama ini juga “berkeringat” menjadi perpanjangan tangan atau memberi akses kalangan asing, dan pengasong kepentingan tertentu ke pemegang kekuasaan.

“Itu bukti mereka berjasa. SBY saja tidak peduli dan tetap menjadikan Chatib Basri sebagai Kepala BKPM dan lalu menjadi Menkeu, walau sudah diinfokan Kwik Kian Gie dan Sri Edi Swasono bahwa yang bersangkutan gagah menyatakan, kantongi nasionalisme,” papar Noorsy.

Karenanya, lanjut Noorsy, seharusnya Jokowi-JK benar-benar memaknai Revolusi Mental, Trisakti Bung Karno, atau Nawacita. Seorang presiden dan wakil presiden, kata dia, harus selalu ingat sumpahnya memegang teguh konstitusi.

“Yang berarti, siapa pun presidennya, harus konsisten dengan amanah konstitusi sebagaimana Megawati menegaskannya dalam Pidato Pembukaan Rakernas PDI-P di Semarang, 19 Oktober 2014,” tegas Noorsy.
________________________________________

PARADOKS PEMERINTAHAN SBY

Berbagai Paradoks di Pemerintahan SBY

http://www.beritasatu.com/nasional/217018-berbagai-paradoks-di-pemerintahan-sby.html

Senin, 13 Oktober 2014 | 21:07

Jakarta – Selama 10 tahun menjadi presiden, ada sejumlah paradoks dalam pemerintahan SBY. Di antaranya, apakah benar SBY seorang sosok demokratis atau justru sebaliknya, antidemokrasi. Setara Institute mencatat setidaknya ada sejumlah paradoks selama SBY menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi melalui konferensi pers, Senin, di Jakarta, mengungkapkan, oleh para pendukungnya, SBY sering disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Sebutan ini diidentikkan dengan berbagai kebijakan selama SBY memimpin, SBY mempelopori Pilkada langsung, memberikan jaminan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan lainnya. SBY juga oleh dunia internasional dianggap sebagai pemimpin demokrasi di negeri muslim terbesar di dunia. Atas apresiasi itu, Indonesia sering menjadi role model demokrasi di negara muslim.
“Kesan ini pula yang kemudian dieksploitasi sebagai kapital diplomasi Indonesia di forum internasional. SBY juga mengklaim bahwa selama kepemimpinannya, stabilitas politik terjaga dan kinerja demokrasi, yang salah satu indikatornya adalah Pemilu, selalu berjalan dengan damai dan lancar,” tutur Hendardi.
Atas prestasi itu, sebenarnya, menurut dia, terdapat berbagai paradoks yang sebenarnya sulit dipahami dalam konteks demokrasi. Pada masa SBY pula sejumlah undang-undang dibentuk yang justru mengebiri demokrasi, seperti UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang memakan banyak korban, UU Ormas, UU Intelijen yang potensial mengganggu prinsip kepastian hukum serta proses peradilan yang objektif dan adil Paradoks lain juga muncul pada klaim stabilitas politik.
Selama SBY memimpin, paparnya, stabilitas politik terjaga karena jaminan adanya transaksi politik antarelite, sehingga semua kebutuhan sumberdaya politik elite-elite politik terpenuhi dan terjaga. Sementara pada Pilkada langsung, SBY pula yang memangkasnya, karena dukungan Partai Demokrat pada Pilkada tidak langsung.
“Meski akhirnya SBY mengeluarkan Perppu, semua itu hanya didesain untuk menciptakan ruang-ruang baru transaksi politik untuk memperoleh keuntungan politik dan posisi politik tertentu,” kata Hendardi.
On Monday, 13 October 2014, 21:46, “‘Sunny’ ambon@tele2.se [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/ini-10-paradoks-kepemimpinan-sby/66907

Ini 10 Paradoks Kepemimpinan SBY
Senin, 13 Oktober 2014 | 16:58
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) [google]

[JAKARTA] Di mata para pendukungnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah mengukir banyak prestasi selama 10 tahun kepemimpinannya.
Dengan segenap kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai presiden, sangat wajar kemudian di akhir masa baktinya SBY mengklaim pembukuan prestasi yang membanggakan.
Merujuk pada Pidato Kenegaraan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2014, SBY memaparkan keberhasilannya, antara lain: kondisi makro ekonomi Indonesia selama 10 tahun terjaga, dan selalu tumbuh positif antara 4% sampai 7%.
Kondisi politik Indonesia selama ini relatif stabil meskipun seringkali terjadi gonjang-ganjing antara elit politik; stabilitas keamanan juga terjaga sangat baik, karena nyaris tidak ada gangguan keamanan berarti selama 10 tahun terakhir.
Kemudian makin banyak kota dan kabupaten yang terangsang untuk lebih baik dalam membangun; proses demokrasi berjalan damai dan lancar dalam dua pemilu terakhir, termasuk Pilpres 2014; dan anggaran negara melonjak 4 kali lipat dalam 10 tahun.
Namun, hal ini berbeda dengan temuan Setara Institute yang mengungkapkan berbagai kontradiksi dan/atau paradoks kebijakan, program, yang terjadi sepanjang 10 tahun SBY memimpin Indonesia.
“Informasi ini penting bukan hanya bagi rakyat, juga bagi pemerintahan baru untuk tidak mengedepankan politik pencitraan, politik traksaksional demi stabilitas politik, dan policy yang paradoksal, yang sesungguhnya jauh dari kesan dan kinerja yang sesungguhnya,”ujar ketua Setera Institute Hendardi pada saat konferensi pers dengan tema “Catatan Akhir Masa Bakti Kepemimpianan SBY” di Kantor Setara Institute, Benhil, Jakarta Pusat pada Senin (13/10).
Selain Hendardi, hadir juga pengurus Setara Institute yang lain, yakni Wakil Ketua Bonar Tigor Naipospos, Direktur Riset Ismail Hasani dan peneliti Aminudin Syarif.
Setara Institute mencatat setidaknya 10 paradoks kepemimpinan SBY. Sepuluh paradox ini dibacakan dan dijelaskan oleh Bonar Tigor Naipospos.
Berikut ini adalah 10 paradoks SBY versi Setara Institute.

1. Demokrasi atau Antidemokrasi?
2. Antikorupsi tapi Gagal Melakukan Prevensi Korupsi.
3. Pemimpin Paling Toleran terhadap Intoleransi.
4. Penganut Politik Impunitas pada Pelanggar HAM.
5. Kebebasan Berekspresi yang Dibelenggu dengan UU ITE.
6. Presiden yang Paling Sering Diancam.
7. Pembangunan Bidang Kesehatan yang Tidak Membuat Rakyat Sehat.
8. Anggaran Pendidikan yang Tidak Mencerdaskan.
9. Go Green dan Eksploitasi Lingkungan yang Terus Berlangsung.
10. Mematikan Pengusaha Tambang Skala Kecil, Memberi Privilige bagi Newmont dan Freeport. [YUS/L-8]

106 IZIN DIHENTIKAN

106 Izin Dihentikan
Pengawasan Pertambangan di Sumsel Diperketat

RABU, 15 OKTOBER 2014
PALEMBANG, KOMPAS — Sekitar 106 izin usaha pertambangan di Sumatera Selatan dihentikan pada tahun ini. Hal itu merupakan dampak dari semakin ketatnya pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang tambang mineral dan batubara.
Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel Izromaita di Palembang, Selasa (14/10), mengatakan, semua izin usaha pertambangan (IUP) yang dihentikan merupakan tambang batubara. Dari 106 IUP yang dihentikan itu, sekitar 60 persen di antaranya izin yang sudah habis masa berlakunya tetapi tak diperpanjang.
Sekitar 20 persen di antaranya dikembalikan, sedangkan 20 persen atau sekitar 20 IUP sisanya dicabut dengan surat keputusan bupati dan wali kota setempat. Sebagian besar IUP yang dicabut berada Kabupaten di Musi Banyuasin. IUP yang dicabut mayoritas adalah IUP yang tak produktif atau prospeknya buruk.
Izromaita menyebutkan, jumlah penghentian IUP mulai terjadi sejak April atau sejak KPK memperketat pengawasan di bidang tambang. ”Ini jumlah yang terbanyak selama ini. Sebelumnya sangat jarang IUP dicabut atau dikembalikan. Biasanya hanya dilakukan pembinaan-pembinaan,” ujarnya di sela-sela Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan KPK di kantor Pemerintah Provinsi Sumsel.
Dampak besar
Menurut Izromaita, semakin ketatnya pengawasan KPK di bidang tambang memberi dampak sangat besar. Para pelaku usaha dan pemerintah daerah memilih menghentikan atau mengembalikan IUP daripada tidak mampu memenuhi kewajiban, seperti pajak dan royalti kepada pemerintah.
Selain itu, surat teguran juga telah dilayangkan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak.
Sebelumnya, guna menindaklanjuti temuan KPK, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin segera menerbitkan surat edaran kepada setiap bupati dan wali kota yang mempunyai tambang bermasalah. Masalah tersebut
di antaranya penyelewengan pembayaran pajak yang merugikan keuangan daerah dan negara.
”Kami juga menemukan perusahaan tambang yang menambang di sini, tetapi membayar pajak di provinsi lain. Kami telah mengirim surat teguran,” kata Alex.
Berdasarkan data dari KPK untuk seluruh Indonesia, sekitar 1,37 juta hektar IUP diberikan di kawasan hutan konservasi, yang sama sekali terlarang untuk kegiatan pertambangan. Di hutan lindung juga terdapat IUP seluas sekitar 4,9 juta hektar, padahal hutan lindung terlarang untuk kegiatan tambang terbuka.
Merugikan negara
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto mengatakan, pelanggaran bidang pertambangan berpotensi merugikan negara. Royalti yang tak dibayarkan, misalnya, terdapat potensi kerugian negara 65,8 juta dollar AS per tahun.
Banyak kegiatan tambang juga dinilai merugikan masyarakat setempat, dari sisi hilangnya akses warga memanfaatkan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat penambangan.
Dari kajian evaluasi lingkungan hidup KPK pada kegiatan tambang di sembilan kabupaten dan kota, nilai kurang atau kerugian akibat tambang pada lingkungan terhitung Rp 4.869,4 triliun. Kajian ini dilakukan di Bangka Barat, Bangka Timur, Bogor, Konawe Utara, Morowali, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Hanya kegiatan tambang di Bogor yang memberi nilai tambah secara lingkungan.
Menurut Roni, KPK juga tengah menyelidiki kasus tambang dengan satu perusahaan yang memperoleh 50 IUP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan satu perusahaan tambang yang mempunyai 54 IUP di provinsi yang tidak disebutkan namanya. Diduga terdapat keganjilan kasus pemberian IUP-IUP itu. (IRE)
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009476878

KABAR DARI PEDALAMAN: KETIKA GUBERNUR KALTENG MENYERAH

Kabar Dari Pedalaman

PEMPROV KURANG SERIUS TANGANI ASAP

Palangka Raya, Kalteng Pos, 15 Oktober 2014. Bencana kabut asap yang melanda semua kabupaten/kota hingga saat ini belum ada tanda-tanda reda, malah makin menyesakkan. Padahal segala upaya sudah dilakukan, mulai dari pemadaman lahan terbakar, menangkap pelaku pembakaran hingga rekayasa hujan buatan, tapi hasilnya nihil. Untuk itu, pemerintah harus lebih serius dalam menangani asap yang sangat membahayakan kesehatan ini. Demikian penegasan Ketua Bidang Hubungan Ienternasional (HI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia Ahmad Tantawi , saat mengunjungi Kalteng Pos (14/10).

Menurutnya, pihaknya merasa kecewa dengan apa yang sudah diagendakan untuk menggelar workshop dan Grand Launching Asean  Unity 2015 dan mengundang  dari Kementerian harus batal karena masalah asap yang tidak kunjung  usai. PB HMI merasa kecewa sehingga rencana untuk  meningkatkan perekonomian di Kalteng harus tertunda, mengingat beberapa narasumber mampu memberikan masukan yang berarti bagi Kalteng.

“Seharusnya Gubernur dan jajaran tidak perlu melakukan kegiatan apapun sebelum masalah asap ini tuntas . Kami merasa kurangnya serius membuat asap ini semakin hari semakin parah,”  katanya.

Pihaknya berkeyakinan apabila pemerintah lebih serius menangani permasalahan asap, maka asap tidak akan separah ini yang dampaknya bias melumpuhkan perekonomian.

Ketua Kelompok Jurnalis Peduli Lingkungan atau dikenal Bétang Jurnalis Bahijau (Bajubah), Roziqin, juga menenggarai Pemprov  belum memiliki manajemen strategis mengenai pola penanganan kebakaran lahan di Bumi Tambun Bungai ini.

“Semestinya Pemprov  Kalteng tidak membiarkan dan sudah memikirkan langkah penanangan sejak awal (antisipatif), menggunakan data dan pola kebakaran hutan dan lahan selama ini,” katanya kepada Koran ini, kemarin.

Karena ini bencana tahunan tentu saja bias diantisipasi. Terlebih titik panas (hot spot) kebanyakan di tempat  yang sama. Artinya, sudah bias diindetifikasi peta kerawanannya di mana saja.

“Kalau menyalahkan sosialisasi kurang dan masyarakat terus yang dikambinghitamkan karena kesadaran yang rendah, lantas apa artinya sosialisasi tiap tahun? Jika demikian, sosialisasi belasan  tahun ini tidak berhasil karena tidak mencerdaskan masyarakat,” ucapnya.

Berbekal sudah mengetahui ‘penyakit’ tahunan itu, imbuh dia, seharusnya Pemprov memiliki strategi yang dibuat masterplan aksi.

Dicontohkannya, saat debit air tinggi bisa dibuat kanal di area rawan firespot untuk membatasi ruang gerak. Hingga membuat atau membendung rawa, sehingga saaat gambut kering, air yang dibendung itu bias dialirkan untuk membasahi gambut sehingga tidak rawan terbakar.

Dengan demikian, pasukan pemadam baik dari darat maupun udara tidak perlu lama menyelesaikannya jika ada api. (abe/son).

 

INI DIA PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN

Palangka Raya, Kalteng Pos, 15 Oktober 2014. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng  menemukan tiga Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) yang diduga membakar lahan di areal perusahaannya. Kejadian ini didapati setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melihat dari sebuah  hotspot yang dideteksi oleh CITRA MODIS (Terra dan Aqua), bahwa hotspot cenderung banyak di sekitar areal perusahaan tersebut. Untuk itu, KLH meminta BLH Provinsi menindaklanjuti ke lapangan.

Kepala BLH Kalteng Mursyid Marsono menerangkan bahwa kejadian kebakaran ada yang terjadi di dalam areal perusahaan dan di luar areal perusahaan.

BLH Provinsi Kalteng dan BLH Kabupaten Pulpis telah melakukan Pengumpulanb Bahan dan Keterangan (Pulbaket) mengenai kebakaran hutan dan lahan di tiga perusahaan tersebut.

Ditemukann dugaan pembakaran lahan oleh PT Menteng Kencana Mas, PT Karya Luhur Sejati (Best Group) dan PT. Bahaur Era Sawit (Best Group). Terhadap Pulbaket yang telah dilakukan untuk tiga perusahaan tersebut , “BLH masih menunggu arahan lebih lanjut dari KLH Up Deputi Bidang Penataan Lingkungan Hidup,” katanya kemarin.

Tidak hanya itu, Kepala Bidang Penataan Hukum dan Amdal BLH Kalteng Effendi Saleh saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/10), menjelaskan bahwa masih ada beberapa  perusahaan perkebunan yang juga diindikasi membakar lahan. Di antaranya, perusahaan yang ada di sekitar Katingan dan Sampit. Untuk itu, Tim BLH yang terdiri dari ahli peta mengecek titik koordinat hotspot dengan kondisi di lapangan. “Kita sudah menurunkan tim ahli  sebanyak empat orang kemarin (14/10) subuh,  mereka akan mengecek titik koordinat berdasarkan deteksi satelit di Katingan dan Sampit,” ungkapnya mengakhiri. (*ila/al)

BELUM ADA PERINTAH EVAKUASI

Palangka Raya, Kalteng Pos, 14 Oktober 2014. Kabut asap di kota cantik semakin pekat dan tebal. Hal ini mengganggu pernapasan manusia yang menghirupnya. Apalagi saat ini penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sudah merajalela dan tidak mengenal usia.

Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Dr. Endang SL, MKes. mengatakan saat ini kabut asap semakin mengkhawatirkan. Apalagi udaranya sudah  sangat berbahaya untuk dihirup manusia. Tapi masih belum ada instruksi dari pemerintah apalagi siaga I, II atau III.

“Kami belum menerima perintah untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat Kalteng yang terkena kabut asap,” ujarnya saat berbincang kepada Kalteng Pos, Selasa (14/10).

Dijelaskannya, untuk udara di Palangka Raya memang sudah masuk dalam tahap yang sangat berbahaya karena Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah mencapai 625 lebih pada Senin (13/10). Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker apabila hendak keluar rumah. Dengan memakai masker agar supaya udara yang kotor tersebut tidak masuk ke dalam mulut dan hidung. Kemudian apabila mengalami batuk, sesak,  panas dan yang lainnya segera mengonsumsi vitamin dan banyak minum air putih,” tuturnya.

Endang mengatakan, penting menjaga kesehatan masing-masing. Dengan menjaga pola hidup yang sehat serta mengonsumsi makanan yang sehat dan yang lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu peneliti lahan gambut dari Unpar,  Dr.  Ir. Suwido H. Limin mengkhawatirkan, kabut asap yang semakin mengganas bisa mengakibatkan sakit dan kematian massal.

Dikemukakannya, akibat kabut asap sangat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Walau pun dalam jangka pendek jarang terlihat dampak dari kabut asap itu, namun jangka panjang bagi generasi mendatang sangat berbahaya.

“Ibu-ibu hamil an bayi atau anak-anak di bawah 10 tahun,kakek/nenek dalam menikmati hidup hari tuanya, sebaiknya mengungsi sementara ke daerah yang lebih aman karena menghirup asap kebakaran  berhari-hari hingga berbulan-bulan seperti ini sangat berbahaya,” ungkapnya kepada wartawan koran via handphone, kemarin.

Disebutkan Suwido, dalam keadaan kabut asap seperti sekarang, seseorang bisa pingsan  dan mati mendadak. Penyebab kematian itu akibat menghirup asap  dengan di bawah 2,5 um yang masuk hingga kedalam paru-paru, ditambah dalam asap ada kandungan senyawa organik, yang mudah menguap (Benzena) yang sangat beracun menyebabkan iritasi kulit dan mata.

“Ada yang mati mendadak jika konsentrasi di udara tinggi dan terhirup asap. Aldehida, formaldehida menyebabkan iritasi selaput lender, asam-asam organik, asam formik dan asam asetik menyebabkan iritasi selaput lender,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bagi pengendara  perlu berhati-hati. Pasalnya di luar, udara bebas yang tercemar asap mengandung karbon monoksida (CO) yang bias mengakibatkan tiba-tiba pingsan, berakibatkan kecelakaan di jalan raya, sehingga dia berharap polisi lalu lintas mengimbau pengendara agar berhati-hati.

Di tempat terpisah aktivis lingkungan SOB melalui Staf Media Safrudin, dalam menanggapi situasi ini semua pihak harus saling bahu-membahu. Dengan catatan pemerintah yang menjadi koordinatornya.

“Kalau memang tidak mampu menangani asap, lebih baik  masyarakat diungsikan, sebelum yang masih sehat akan mengalami gangguan kesehatan dan penapasan,” tandasnya di kantornya Jalan Tamanggung Tilung, Selasa (14/10).

Staf media SOB itu juga mengaku gerah dengan sikap pemerintah. Kabut asap lima tahun lalu yang sama pekatnya kembali  terulang, padahal pemerintah tahu harus melakukan ahu harus melakukan apa untuk atasi asap. “Ini terjadi seperti 2009, sepertinya terjadi setiap lima tahun dulu 2009 dan 2014 ini. Seharusnya masyarakat dievakuasi. Cuma, masalahnya evakuasi ke mana,” tandasnya  dengan nada bertanya.

Dia mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab.Salah satunya dalam hal penanganan kesehatan bagi penderita ISPA dengan biaya berobat gratis. Juga penegakan hukum harus terus ditingkatkan, diiringi dengan publikasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang  menyebabkan kebakaran hutan, lahan , serta pekarangan.

“Penegakan hukum, siapapun dia,  masyarakat maupun perusahaan. Siapa yang ditangkap diumumkan agar masyarakat yang lain tahu. Intinya ini pembiaran oleh  pemerintah, kalau sudah begini, baru rame rebut-ribut,” katanya (ono/*/iha/al)

 

KETIKA GUBERNUR MENYERAH

Catatan Pahit S. Narottama

(Cuplikan)

 

“Jatuh  bangun

Jatuh lagi, bangun lagi

Ketika jatuh, segera bangkit

Tetapi, jika kamu menyerah

Semuanya BERAKHIR”

 

Kondisi kabut asap yang terjadi sekarang, benar-benar membuat masyarakat Kalteng mulai goyah, sebagian bahkan menyerah dan kalah. Tidak bias dimungkiri, nasibnya justru semakin payah. Di beberapa kabupaten, beberapa orang sudah jatuh menjadi korban.

Sejumlah  penyakit yang mengikuti kebakaran dan kabut asap sudah membuat masyarakat lebih dahulu menyerah, di antaranya infeksi saluran pernafasan , dan diare. Banyak orang bertanya, mengapa diare justru dikaitkan dengan kabut asap. Persoalannya, orang hanya melihat kabut asap. Orang tidak melihat  partikel abu bakaran yang beterbangan dan hinggap di peralatan makanan, dan makanan yang kemudian dimakan.

Orang juga tidak melihat partikel bakteri yang juga melekat di tangan saat seseorang  hendak makan.  Maka, tidak heran jika di dalam rumah yang selalu bersih dan tidak ada asap, tiba-tiba kotor oleh partikel abu bakaran.

Tidak sedikit korban meninggal yang sudah terdampak kabut asap. Namun pemerintah tidak ada upaya serius untuk mengatasi kabut asap. Gubernur memilih angkat tangan, pertanda menyerah. Toh tak ada lagi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari kabut asap.

Jikapun harus ada korban, biarlah menjadi korban. Toh kalaupun hendak hujan, sejumlah  wilayah kabupaten di Kalteng sudah mulai merasakan embusan angin dingin membawa air dan hujan alami yang mudah-mudahan akan segera turun di wilayah Kalteng. Yang masih kuat,  bertahanlah, toh tidak akan lama lagi musim hujan.

Kembali pada persoalan semangat menghadapi kondisi yang benar-benar memprihatinkan ini, kita memerlukan seorang topleader yang benar-benar fight berani mati untuk membela masyarakat, bukan sebaliknya.

Tetapi terlepas dari itu, inilah pertanda, bahwa ternyata, Gubernur Kalteng sudah  tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan yang terjadi. Ini membuktikan bahwa menindak perusahaan perkebunan dan pertambangan yang membakar lahan pun sangat MUSTAHIL. Apalagi, sejumlah perusahaan yang terdata membakar arealnya untuk membuka lahan adalah juga yang relasi penguasa.

Tak ada yang bisa diharapkan untuk dapat menyelesaikan kabut asap yang dibuat sendiri tanpa tindakan nyata penegakan hukum atas ini.  Tidak ada pula yang dapat memberikan harapan agar upaya penanganan kabut asap yang sudah semakin parah ini akan segera berakhir. Semua hanya berharap kepada Tuhan segera menurunkan hujan. [*]

Sumber: Harian Kalteng Pos,  Palangka Raya, 15 Oktober 2014.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers