Archive for the ‘INFO’ Category

“TIGA MENTERI JOKOWI NEOLIB”

Politisi PDIP Effendi Simbolon Sebut 3 Menteri Jokowi Neolib

http://m.tribunnews.com/nasional/2014/11/04/politisi-pdip-effendi-simbolon-sebut-3-menteri-jokowi-neolib

Selasa, 4 November 2014 15:45 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyebut tiga menteri sektor ekonomi dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mencerminkan ideologi Trisakti. Hal itu dikatakan Effendi menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah.
“Siapa Sudirman Said? Siapa Rini Soemarno? Siapa itu Sofyan Djalil? Apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi (neolib)?” ujar Effendi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Sudirman Said adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rini Soemarno adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Sofyan Djalil adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Effendi menegaskan, sejatinya arah politik ekonomi PDI Perjuangan adalah Trisakti. Mestinya, komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya BBM dikuasai oleh pemerintahan, bukan malah dilepas ke mekanisme pasar.
“Wajar saja kalau harga BBM katanya naik. Yang pengambil kebijakan regulasinya bukan dari ideologi itu (Trisakti). Saya enggak tahu, siapa ya mereka itu,” lanjut Effendi. (Baca: Effendi Simbolon Tolak Harga BBM Naik)
Pria yang menjadi anggota Komisi VII DPR RI pada periode 2009-2014 tersebut mengatakan, mestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan. Misalnya, pembangunan kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, meningkatkan produksi minyak dan sebagainya.
“Ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral juga belum dibubarkan, malah main naikin harga BBM saja,” lanjut dia.
Sebelumnya, Effendi juga mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tampak bernafsu menaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara Presiden Joko Widodo dianggapnya lebih adem ayem. (Fabian Januarius Kuwado)

RIBKA CIPTANING: “KARTU-KARTU SAKTI” JOKOWI ADALAH PEMBOROSAN

Politisi PDI-P Ini Bilang Pengadaan “Kartu-kartu Sakti” Jokowi adalah Pemborosan

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/15/18364821/Politisi.PDI-P.Ini.Bilang.Pengadaan.Kartu-kartu.Sakti.Jokowi.adalah.Pemborosan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Sabtu, 15 November 2014 | 18:36 WIB

Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).

Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Terkait
• “Ironis, Bila Pemerintah Tetap Naikkan Harga BBM Saat Harga Minyak Dunia Anjlok”
• Tunawisma Dijamin Kartu Indonesia Sehat, Kemenkes Gandeng Kemensos untuk Pendataan
• Politisi PDI-P Ini Bilang Pengadaan “Kartu-kartu Sakti” Jokowi adalah Pemborosan
• Misbakhun Kritik Pernyataan Mendagri soal Pelunasan Utang Rp 1.000 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadaan “kartu-kartu sakti” Presiden Joko Widodo–berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera–dinilai hanya akan jadi pemborosan negara.

“Yang terpenting adalah programnya, bukan kartunya,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ribka Tjiptaning, di Jakarta, Sabtu (15/11/2014). “Cukup satu kartu aja, di mana orang bisa sekolah ditanggung negara, kesehatan, raskin, satu aja. Kalau menurut saya pakai KTP aja juga bisa.”

“Saya tidak sepakat dengan (pengadaan) semua kartu itu karena menghamburkan uang negara. Baru satu kartu untuk 400.000 (orang) saja sudah Rp 600-an juga, bagaimana kalau untuk seluruh Indonesia? Berapa miliar?” kecam Ribka.

Sebelumnya, politisi lain PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pengadaan kartu sakti Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Eva, Jokowi belum dapat menentukan postur anggaran karena APBN belum dapat dirombak hingga tahun anggaran berikutnya. “APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY, kemudian dimodifikasi,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, Pratikno mengatakan penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, kata dia, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN. “Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN,” ujar dia.[]

KETUA MPR DIPERIKSA TERKAIT INDIKASI SUAP

Ketua MPR Diperiksa Terkait Indikasi Suap

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [GELORA45]” GELORA45@yahoogroups.com, Friday, 14 November 2014, 18:48

” Siapa yang terkait kasus korupsi dipersilahkan ambil bahagian dalam pemerintahan! Hehehehe”

http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/ketua-mpr-diperiksa-terkait-indikasi-suap/68980

Kamis, 13 November 2014 | 7:43

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan terkait dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan (Kemhut).

Ketika ditanyakan perihal keterlibatan politisi yang kini menjabat sebagai Ketua MPR tersebut, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyebut hendak mengkonfirmasi dugaan adanya aliran dana dari ke pusat, yaitu Kementerian Kehutanan (Kemhut) terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau.

“Dugaan itu (suap ke Kemhut) muncul dalam pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Tetapi, kami belum bisa menemukan bukti-bukti awal tentang aliran dana itu masuk ke pihak mana. Justru karena itulah, maka pak Zulkifli kami periksa supaya fairness (adil),” kata Busyro yang ditemui di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (12/11).

Tetapi, Busyro enggan menyebutkan bahwa benar ada aliran dana ke pusat terkait pengajuan revisi alih fungsi lahan di Riau yang dimintakan oleh Gubernur Riau yang saat ini telah menjadi tersangka, Annas Maamun.

Namun, Busyro menegaskan jajarannya akan menganalisis perihal aliran dana dalam pengajuan revisi tersebut sampai ke pusat.

“Kalau nanti ada aliran dana ke sejumlah nama, itu yang akan kami analisis apakah aliran dana itu berasal dari uang yang keluar dari pihak-pihak yang memperoleh izin tersebut. Jika iya, maka berpotensi untuk terkena pasal-pasal yang terkait suap,” ungkap Busyro.

Pada dasarnya, Busyro mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk siapapun yang pernah diperiksa akan dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika memang ditemukan adanya unsur pidana atau bukti yang cukup.

Busyro mencontohkan, perkara korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang akhirnya menjerat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ketika itu, Hari Sabarno.

Terkait kasus dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi lahan di Riau, tersangka Annas Maamun mengakui pernah mengajukan rekomendasi revisi SK.673 tentang Perubahan Kawasan Hutan ke Kementerian Kehutanan.

Bahkan, Annas menyebut bahwa rekomendasinya tersebut telah direstui oleh Menteri Kehutanan ketika itu, Zulkifli Hasan.

Tetapi, secara terpisah Zulkifli membantah telah merestui rekomendasi yang disampaikan Annas.

Menurut Zulkifli, memang Annas selaku Gubernur Riau mengajukan perubahan terhadap tata ruang lahan di Riau.

“Jadi saya menjelaskan agar menjadi terang karena ini terkait dengan tata ruang riau, sebetulnya itu presatasi puluhan tahun tata ruang riau itu tidak selesai, akhirnya selesai. Tetapi baru sampai perubahan dan penunjukan,” ujar Zulkifli sebelum meninggalkan kantor KPK Jakarta.

Lebih lanjut Zulkifli mengakui bahwa pernah mendisposisikan usulan perubahan Annas Maamun ke bawahannya.

Tetapi, Zulkifli mengatakan bahwa tidak ada surat rekomendasi lebih lanjut yang masuk kepadanya. Sehingga, tidak ada respon lebih lanjut dari dirinya selaku Menhut ketika itu.

Meskipun demikian, Zulkifli menegaskan adalah tidak salah jika Gubernur mengajukan usulan perubahan perihal tata ruang. Bahkan, dalam undang-undang diperolehkan selama lima tahun sekali. [N-8/L-8]

MENTERI SUSI SINDIR MALAYSIA

Emosi Meletup, Menteri Susi Sindir Malaysia
Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 29/10/2014 17:12 WIB

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan
Jakarta -Sebelum melakukan inspeksi mendadak di Gedung Mina Bahari II, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf bersama Sekjen KKP Syarief Widjaja. Diskusi juga diikuti puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Perikanan Tangkap KKP.

Emosi Susi sedikit meletup saat ia mengungkapkan spesies ikan mahal di Uni Eropa yang diklaim sebagai milik Malaysia. Padahal ikan tersebut hidup di perairan Indonesia.

“Ada ikan jenis black tiger yang saya beli di supermarket Eropa, ternyata disebut itu dari Malaysia. Di sana terpampang fifty seven zone (zona 57). Memangnya Malaysia punya zona pulau?” tegas Susidi kantornya, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Susi yang ahli navigasi koordinat kewilayahan ini mengungkapkan zona 57 adalah Samudera Hindia, artinya ada di wilayah Indonesia.

“Dia (Malaysia) itu declare dan di-packaging. Ikannya besar tetapi produk Malaysia. Wong gendeng, itu pulau jadi-jadian. Ini maling tetapi berani terang-terangan. Ini saya temukan di supermarket Eropa. Zone 57 itu Indian Ocean (Samudra Hindia),” papar Susi.

Lebih lanjut Susi menjelaskan, harga ikan tersebut cukup mahal dan Malaysia yang mendapatkan nilai tambah. Dia juga mengungkapkan kasus serupa terjadi antara Indonesia dengan Thailand.

“Laut kita luasnya 15 kali luas laut Thailand, tetapi hasil lautnya hanya 1/5 Thailand. Itu gila,” kata Susi dengan nada marah.

(wij/hds)

PECAT RINI SOEMARNO DAN KRONI-KRONINYA!

Effendi Simbolon: Pecat Rini Soemarno dan Kroni-kroninya

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/15/effendi-simbolon-pecat-rini-soemarno-dan-kroni-kroninya

Sabtu, 15 November 2014 13:02 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebelum menggerogoti pemerintahan, Presiden Joko Widodo diminta untuk memecat Menteri Negera urusan BUMN, Rini Soemarno.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Effendi Simbolon, menanggapi calon ideal direktur utama PT Pertamina.
“Ya ini lah orang itu kalau sudah rakus sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Jokowi jangan segan-segan me-reshuffle dia,” ujar Effendi di Cikini, Jakarta, Sabtu 15/11/2014).
Menurut Effendi, sejawat Rini di pemerintahan khususnya di bidang energi berbahaya bagi pemerintahan. Dia pun menyebutkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Politikus PDI Perjuangan ini berpendapat orang-orang tersebut hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.
“Gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah. Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet,” kata Effendi.[]

DICARI, JAKSA AGUNG YANG BERANI BONGKAR KASUS HAM

Dicari, Jaksa Agung Yang Berani Bongkar Kasus HAM
bergelora.com, Senin, 03 November 2014

JAKARTA- Saat ini, rakyat membutuhkan Jaksa Agung yang berani membongkar dan mengadili dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi, telah efektif dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk sensitif terhadap persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang sudah lama terbengkalai di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (3/11).

“Tiga dari 5 calon Jaksa Agung yang tengah dipertimbangkan Jokowi memang dikenal integritasnya dalam isu korupsi. Tapi kelimanya sama sekali tidak punya track record dalam promosi dan advokasi HAM. Padahal Jaksa Agung adalah harapan terakhir penegakan HAM,” ujarnya.
Besar kemungkinan menurut Hendardi, Presiden Jokowi akan gagal memenuhi janjinya untuk mengadili para jenderal yang diduga melanggar HAM pada masa lalu.
“Perlu diingat bahwa tantangan terbesar Jaksa Agung adalah keberaniannya menembus kebuntuan penegakan HAM yang sudah menumpuk di Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Sedangkan untuk pemberantasan korupsi menurut Hendardi, publik sudah lebih terpikat dan percaya dengan KPK.
“Jadi, semestinya Jokowi mencari figur lain, yang punya nyali pada penegakan HAM. Perlu diingat pula, kelima calon dari Jokowi itu adalah pernah menjabat di masa sebelumnya dengan prestasi biasa saja,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi Jaksa Agung antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan M. Yusuf, dan kader Partai Nasdem HM Prasetyo.
Selain mereka, ada nama mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus dosen Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin, mantan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa, dan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto.
Tujuh Kasus
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan negara masih memiliki “hutang” penyelesaian tujuh kasus hukum pelanggaran HAM berat dan beban tersebut ada pada presiden terpilih yang akan datang.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Nurlaela, di Bandarlampung, beberapa waktu lalu.
Tujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaram HAM berat di Indonesia, yang dibentuk Komnas HAM, sejak Desember 2012 lalu.
Saat itu, ada 10 kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan Komnas HAM agar diselesaikan secara hukum oleh negara, tiga diantaranya sudah memasuki proses persidangan, yaitu kasus kekerasan di Abepura, Timor Timur, dan Tanjung Priok.
Sedangkan tujuh kasus lain saat ini sudah di Kejaksaan Agung, namun lembaga tinggi negara tersebut belum melakukan peningkatan status ketujuh kasus tersebut menjadi penyidikan, hingga saat ini.
Ketujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut adalah kekerasan di Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Talangsari, penghilangan orang secara paksa, penembakan misterius (petrus), pembantaian massal pasca G30s/PKI, dan kerusuhan Mei 1998.
Dia menjelaskan, ada dua cara yang bisa dilakukan presiden, yaitu penyelesaian yudisial, dan penyelesaian non-yudisial.
Penyelesaian yudisial dilakukan dengan cara membentuk pengadilan HAM untuk mengadili para tersangka pelaku. Sedangkan penyelesaian non-yudisial adalah presiden mengeluarkan langkah politik mengenai kasus tersebut, misalnya mengenai rekonsiliasi nasional.
“Pemerintah harus punya kemauan penyelesaian kasus ini, karena kalau tidak akan terus menjadi duri dalam daging yang akan meletup kapanpun,” katanya. (Web Warouw)

AHOK JADI GUBERNUR DKI

Ahok Jadi Gubernur
14 November 2014 14:15 Nani Suherni

SH / Daniel Pietersz

http://sinarharapan.co/news/read/141114008/ahok-jadi-gubernur-nbsp-

PARIPURNA DPRD DKI – Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi undangan DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri paripurna istimewa terkait pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).
KMP tak hadir dalam rapat paripurna.
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan menjadi Gubernur Jakarta setelah DPRD, Jumat (14/11) pagi ini, mengumumkannya dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pengisian Kekosongan Gubernur DKI Jakarta di gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ahok hadir dalam rapat paripurna yang tidak satu pun dihadiri anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Rapat hanya berlangsung 10 menit. Dari daftar hadir, 42 anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah melakukan absen. Daftar absensi juga menyebutkan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang tidak hadir, seperti Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, rapat paripurna tersebut sesuai Keputusan Presiden No/98/P/2014/26 Oktober pengesahan pemberhentian Ir Joko Widodo dan mengangkat Ir Basuki Tjahaja Purnama sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Juga sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No.121.32/4438/OTDA tentang mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta, Sisa Masa Jabatan 2014-2017.
Rapat paripurna tanpa dihadiri empat wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun, Prasetyo Edi Marsudi tetap mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Sesuai kedua surat tersebut, saya umumkan Ir Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta,” katanya menegaskan.
Sebelum rapat paripurna istimewa pagi ini, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kepada SH, ketidakhadiran empat pemimpin dewan dalam paripurna pengumuman posisi Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak berpengaruh dengan kuorum dalam paripurna.
Ia mengatakan, pihaknya sebagai ketua dewan hanya mengumumkan sesuai mekanisme yang diperintahkan menteri dalam negeri (mendagri). Kelangsungan pelantikan Ahok justu bukan kewenangan DPRD, melainkan mendagri dan presiden.
Politikus PDIP ini juga memastikan keputusannya menggelar paripurna tersebut tidak melanggar konstitusi. Justru, dalam hal ini pihaknya sudah menjalankan tugas pertama sebagai ketua dewan.
Dalam hal ini, Pras menegaskan, jabatan Gubernur yang diemban Ahok adalah hak konstitusi. Sama halnya saat mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Posisi Wali Kota otomatis dilimpahkan kepada wakilnya, FX Hadi Rudyatmo.
Oleh sebab itu, perselisihan dalam keputusan tersebut, Pras meminta semua pihak harus mengartikan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara detail. “Kita mengatakan Ahok itu dipilih rakyat, itu jabatan politik. Harusnya UU dan perppu jangan, diartikan setengah-setengah. Nggak masalah kuorum atau tidak,” tuturnya menegaskan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, yang dihubungi SH secara terpisah pagi ini menegaskan, kali ini pihaknya tidak akan mengikuti paripurna yang dijadwalkan pada Jumat pukul 10.00 WIB. Ia juga memastikan semua anggota yang tergabung dalam KMP tidak akan menghadiri paripurna pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI.
Ia juga menuturkan, usai acara paripurna pihak KMP akan menggelar konferensi pers untuk aksi tanggapan atas paripurna yang dilaksanakan tersebut.

Tak Ambil Pusing
Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dicegat sebelum memasuki ruang kerja di Balai Kota Jakarta pagi ini mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan penolakan KMP terhadap paripurna pengumumannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, mantan politikus Gerindra tersebut tidak mempermasalahkan posisinya nanti di DKI.
“Itu urusan DPRD, saya nggak mau memusingkan. Saya mau jadi plt, mau jadi gubernur, sama saja. Kuasanya sama, beda gaji doang sejuta. Ngapain pusing,” tutur Ahok.
Menjelang rapat paripurna istimewa, penjagaan di sekitar gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, diperketat. Bahkan, Tim Gegana Polri melakukan ste¬rilisasi ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (14/14). Penyisiran dilakukan selama 15 menit

CENTRAL KALIMANTAN PDIP DISAPPOINTED WITH CABINET LINE UP

Central Kalimantan PDIP disappointed with cabinet lineup -

http://www.antaranews.com/en/news/96268/central-kalimantan-pdip-disappointed-with-cabinet-lineup—d

Senin, 27 Oktober 2014 21:03 WIB Palangka Raya, C Kalimantan (ANTARA News) – An Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) politician in Central Kalimantan province has expressed disappointment over President Joko Widodos (Jokowis) cabinet lineup, which did not feature any figure from Kalimantan Island.

“There are many clean figures from Kalimantan who have high integrity and deserve to become ministers. But, none of the new ministers hail from Kalimantan. That is not fair,” Chairman of the Commission A of the Central Kalimantan Legislative Council (DPRD) Freddy Ering of the PDIP affirmed here on Monday.

Before Jokowi was elected president, he had pledged to provide an opportunity to a local figure, who represented the people of Kalimantan, to be part of the cabinet, Freddy pointed out.

Of the 34 new ministers announced on Sunday evening, 10 hailed from a region that did not significantly contribute to the election of Jokowi and Jusuf Kalla (JK) as president and vice president, respectively, he noted.

“So, Jokowi has not entirely fulfilled what he had pledged. Honestly speaking, we are very disappointed with the Jokowi-JK cabinet lineup,” he stressed.

Five provinces in Kalimantan contributed significantly to the Jokowi-JK presidential tickets victory in the July 9 polls, he emphasized.

He further expressed doubts about the new governments commitment to improving the standard of living of the Indonesian people.(*)

KPA: LAKSANAKAN UUPA N0. 5/1960, TOLAK RUU PERTANAHAN!

KPA: Laksanakan UUPA No 5/1960, Tolak RUU Pertanahan!
bergelora.com,Sabtu, 27 September 2014

JAKARTA- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengecam keras keinginan DPR dan Pemerintah yang akan menggantikan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960 dengan RUU-Pertanahan. Karena, konsep awal RUU ini adalah menerjemahkan dimensi pertanahan dari UUPA 1960, sebab yang dimaksud dari agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Hal ini ditegas oleh Sekretaris Jenderal KPA, Iwan nurdin kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/9).
“Jadi, DPR juga, akan merampas hak rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah melalui reforma agraria yang tercantum di UUPA dengan melikuidasi UUPA 1960,” tegasnya.
Menurut KPA, RUU Pertanahan itu seharusnya menerjemahkan UUPA 1960, bukan menggantikan. Sebab agraria itu adalah rupa bumi (tanah), perairan dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan.
“Jika RUU Tanah melikuidasi UUPA 1960 maka tamatlah benteng terakhir yang mengamanatkan bahwa seluruh sektor agraria (tanah dan sumber daya alam) sebagai satu atap koordinasi dan diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Buyar juga rencana pemerintah kedepan untuk menata ulang kelembagaan agraria yang terpisah-pisah kembali kedalam kementerian agraria,” tegasnya.
RUU Pertanahan ini menurutnya mengokohkan sektoralisme dan ujungnya adalah liberalisme agraria di bidang pertanahan. Ini akan menyempurnakan sektoralisme yang telah terjadi sebelumnya yaitu kehutanan, perkebunan, pesisir kelautan, pertambangan, tata ruang dan lainnya.
Penyelewengan mandat RUU ini sebagai implementasi UUPA dibidang pertanahan, menggantikan UUPA adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak atas rakyat yang selama ini diamanatkan UUPA dan belum dijalankan.
“Maka KPA menolak RUU Pertanahan ini dan meminta agar pembahasan ini dihentikan agar dilanjutkan oleh DPR berikutnya,” tegasnya.
Laksanakan UUPA
RUU-Pertanahan menurutnya seharusnya, menambal sisi pertanahan yang telah diamanatkan UUPA agar diatur kedalam UU yaitu mengatur soal Pendaftaran Tanah.
“Seharusnya sisi perencanaan tata guna tanah secara nasional, pendaftaran tanah dan sertifikasi hak atas tanah berlaku secara nasional tidak lagi dipecah menjadi kawasan hutan dan non kawasan hutan seperti yang selama ini terjadi. Pendaftaran tanah bukan semata-mata untuk melakukan sertifikasi atas tanah, namun juga menemukan ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan atas tanah sehingga pendaftaran menjadi dasar bagi pelaksanaan reforma agraria,” ujarnya.
KPA memandang bahwa Hak Atas Tanah yang diatur oleh UUPA harus diberlakukan. Sehingga HPL (Hak Pengelolaan) yang sudah dihapus dan tidak diatur oleh UUPA dapat dihapus. Sebab, hakekat HPL yang selama ini warisan kolonial justru dihidupkan oleh RUU ini. Konsekuensinya, HPL yang bukan bagian dari hak atas tanah justru dihidupkan.
“Hak Atas Tanah juga harus diatur agar masyarakat adat, petani gurem dan masyarakat tak bertanah mempunyai hak atas tanah sesuai dengan UUPA dan UUD pasal 33 sehingga negara mengusahakannya melalui pelaksanaan reforma agraria,” ujarnya.
Selain itu menurut KPA, pelaksanaan reforma agraria harus dilaksanakan sebagai kewajiban negara yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Bukan pekerjaaan terus menerus.
Menurut iwan Nurdin, kelembagaan pertanahan harusnya dibuat tingkat kementerian yang bukan hanya meningkatkan BPN menjadi sebuah kementerian.
“Tapi sekurang-kurangnya menggabungkan fungsi perencanaan tata guna tanah yaitu planologi kehutanan, tata ruang di PU, informasi spasial tanah yang disebutbadan informasi gep spasial dan BPN dalam satu atap yang disebut kementerian agraria,” ujarnya.
Menurutnya, DPR dan Pemerintah mengusulkan peradilan pertanahan. Padahal, kasus tanah jika dibawa kepada pengadilan selalu kalah karena pendekatannnya yang legal formal.
“Sehingga harus ada batu pondasi transisi menuju hal tersebut yaitu Badan Ad-hoc Penyelesaian Konflik Agraria setelah konflik masa lalu diselesaikan barulah mempersiapkan pengadilan agraria,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)

PERADI TUDING PARA INVESTOR TERLIBAT MAFIA HUKUM

Peradi Tuding Para Investor Terlibat Mafia Hukum
ttp://www.suarapembaruan.com/home/peradi-tuding-para-investor-terlibat-mafia-hukum/26225
Kamis, 25 Oktober 2012 | 19:01

[MALANG] Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malang, Jawa Timur, menyatakan jika bukan hanya oknum kepolisian saja yang selama ini menjadi mafia hukum (kasus), tapi juga masyarakat sipil.

“Masyarakat sipil yang terindikasi menjadi mafia hukum dan kasus ini adalah para investor yang sengaja menghambat proses sebuah kasus demi kepentingan tertentu. Tidak hanya investor, tapi juga advokat itu sendiri,” kata Ketua DPC Peradi Malang Sutrisno, Kamis (25/10).

Sutrisno mengatakan hal itu usai menjadi pembicara dalam seminar “Menyingkap Tabir Mafia Hukum” di salah satu hotel di pusat Kota Malang.

Ia mengakui, banyak pihak yang bukan advokat, namun mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum, padahal itu domainnya advokat. Dan, pada saat itulah mafia hukum beraksi.

Sutrisno mengemukakan, keberadaan mafia hukum maupun kasus itu telah banyak ditemukan dalam proses peradilan di wilayah Malang dan banyak kasus yang telah ditemukan.

Ia mencontohkan, modus yang dilakukan mafia hukum ketika ada suatu perkara pidana yang sedang ditangani oleh penyidik. Laporan yang disampaikan pada penyidik terkait pidana tersebut dinilai sudah benar, namun pada proses penyidikan diperlambat. Pada saat itulah mafia hukum menjalankan aksinya.

“Jika satu perkara telah P21, maka seharusnya dalam waktu 14 hari penyidik segera melimpahkan kasus ke kejaksaan, tetapi kasus itu tak segera dilimpahkan. Pada saat inilah mafia kasus dan mafia hukum masuk untuk membuat proses hukum menjadi tak profesional,” tegasnya.

Menyinggung adanya anggota Peradi Malang yang terlibat kasus mafia hukum, Sutrisno mengatakan pasti ada, saat ini ada empat anggota yang terbukti terlibat. Jumlah anggota Peradi Malang saat ini sebanyak 310 orang.

Salah satu kasusnya adalah ketika advokat telah menerima honor dari kliennya, namun kasusnya tak segera ditangani. Advokat yang terbukti teribat dalam mafia kasus atau hukum, maka yang bersangkutan akan langsung disidang oleh dewan kehormatan advokat.

“Sanksi bagi advokat yang terlibat kasus mafia hukum ini tidak sama, tergantung kesalahan kode etik yang dilanggar,” tandasnya. [Ant/L-8]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers