Archive for the ‘INFO’ Category

MENTERI SUSI SINDIR MALAYSIA

Emosi Meletup, Menteri Susi Sindir Malaysia
Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 29/10/2014 17:12 WIB

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan
Jakarta -Sebelum melakukan inspeksi mendadak di Gedung Mina Bahari II, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf bersama Sekjen KKP Syarief Widjaja. Diskusi juga diikuti puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Perikanan Tangkap KKP.

Emosi Susi sedikit meletup saat ia mengungkapkan spesies ikan mahal di Uni Eropa yang diklaim sebagai milik Malaysia. Padahal ikan tersebut hidup di perairan Indonesia.

“Ada ikan jenis black tiger yang saya beli di supermarket Eropa, ternyata disebut itu dari Malaysia. Di sana terpampang fifty seven zone (zona 57). Memangnya Malaysia punya zona pulau?” tegas Susidi kantornya, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Susi yang ahli navigasi koordinat kewilayahan ini mengungkapkan zona 57 adalah Samudera Hindia, artinya ada di wilayah Indonesia.

“Dia (Malaysia) itu declare dan di-packaging. Ikannya besar tetapi produk Malaysia. Wong gendeng, itu pulau jadi-jadian. Ini maling tetapi berani terang-terangan. Ini saya temukan di supermarket Eropa. Zone 57 itu Indian Ocean (Samudra Hindia),” papar Susi.

Lebih lanjut Susi menjelaskan, harga ikan tersebut cukup mahal dan Malaysia yang mendapatkan nilai tambah. Dia juga mengungkapkan kasus serupa terjadi antara Indonesia dengan Thailand.

“Laut kita luasnya 15 kali luas laut Thailand, tetapi hasil lautnya hanya 1/5 Thailand. Itu gila,” kata Susi dengan nada marah.

(wij/hds)

PECAT RINI SOEMARNO DAN KRONI-KRONINYA!

Effendi Simbolon: Pecat Rini Soemarno dan Kroni-kroninya

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/15/effendi-simbolon-pecat-rini-soemarno-dan-kroni-kroninya

Sabtu, 15 November 2014 13:02 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebelum menggerogoti pemerintahan, Presiden Joko Widodo diminta untuk memecat Menteri Negera urusan BUMN, Rini Soemarno.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Effendi Simbolon, menanggapi calon ideal direktur utama PT Pertamina.
“Ya ini lah orang itu kalau sudah rakus sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Jokowi jangan segan-segan me-reshuffle dia,” ujar Effendi di Cikini, Jakarta, Sabtu 15/11/2014).
Menurut Effendi, sejawat Rini di pemerintahan khususnya di bidang energi berbahaya bagi pemerintahan. Dia pun menyebutkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Politikus PDI Perjuangan ini berpendapat orang-orang tersebut hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.
“Gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah. Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet,” kata Effendi.[]

DICARI, JAKSA AGUNG YANG BERANI BONGKAR KASUS HAM

Dicari, Jaksa Agung Yang Berani Bongkar Kasus HAM
bergelora.com, Senin, 03 November 2014

JAKARTA- Saat ini, rakyat membutuhkan Jaksa Agung yang berani membongkar dan mengadili dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi, telah efektif dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk sensitif terhadap persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang sudah lama terbengkalai di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (3/11).

“Tiga dari 5 calon Jaksa Agung yang tengah dipertimbangkan Jokowi memang dikenal integritasnya dalam isu korupsi. Tapi kelimanya sama sekali tidak punya track record dalam promosi dan advokasi HAM. Padahal Jaksa Agung adalah harapan terakhir penegakan HAM,” ujarnya.
Besar kemungkinan menurut Hendardi, Presiden Jokowi akan gagal memenuhi janjinya untuk mengadili para jenderal yang diduga melanggar HAM pada masa lalu.
“Perlu diingat bahwa tantangan terbesar Jaksa Agung adalah keberaniannya menembus kebuntuan penegakan HAM yang sudah menumpuk di Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Sedangkan untuk pemberantasan korupsi menurut Hendardi, publik sudah lebih terpikat dan percaya dengan KPK.
“Jadi, semestinya Jokowi mencari figur lain, yang punya nyali pada penegakan HAM. Perlu diingat pula, kelima calon dari Jokowi itu adalah pernah menjabat di masa sebelumnya dengan prestasi biasa saja,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi Jaksa Agung antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan M. Yusuf, dan kader Partai Nasdem HM Prasetyo.
Selain mereka, ada nama mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus dosen Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin, mantan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa, dan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto.
Tujuh Kasus
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan negara masih memiliki “hutang” penyelesaian tujuh kasus hukum pelanggaran HAM berat dan beban tersebut ada pada presiden terpilih yang akan datang.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Nurlaela, di Bandarlampung, beberapa waktu lalu.
Tujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaram HAM berat di Indonesia, yang dibentuk Komnas HAM, sejak Desember 2012 lalu.
Saat itu, ada 10 kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan Komnas HAM agar diselesaikan secara hukum oleh negara, tiga diantaranya sudah memasuki proses persidangan, yaitu kasus kekerasan di Abepura, Timor Timur, dan Tanjung Priok.
Sedangkan tujuh kasus lain saat ini sudah di Kejaksaan Agung, namun lembaga tinggi negara tersebut belum melakukan peningkatan status ketujuh kasus tersebut menjadi penyidikan, hingga saat ini.
Ketujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut adalah kekerasan di Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Talangsari, penghilangan orang secara paksa, penembakan misterius (petrus), pembantaian massal pasca G30s/PKI, dan kerusuhan Mei 1998.
Dia menjelaskan, ada dua cara yang bisa dilakukan presiden, yaitu penyelesaian yudisial, dan penyelesaian non-yudisial.
Penyelesaian yudisial dilakukan dengan cara membentuk pengadilan HAM untuk mengadili para tersangka pelaku. Sedangkan penyelesaian non-yudisial adalah presiden mengeluarkan langkah politik mengenai kasus tersebut, misalnya mengenai rekonsiliasi nasional.
“Pemerintah harus punya kemauan penyelesaian kasus ini, karena kalau tidak akan terus menjadi duri dalam daging yang akan meletup kapanpun,” katanya. (Web Warouw)

AHOK JADI GUBERNUR DKI

Ahok Jadi Gubernur
14 November 2014 14:15 Nani Suherni

SH / Daniel Pietersz

http://sinarharapan.co/news/read/141114008/ahok-jadi-gubernur-nbsp-

PARIPURNA DPRD DKI – Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi undangan DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri paripurna istimewa terkait pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).
KMP tak hadir dalam rapat paripurna.
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan menjadi Gubernur Jakarta setelah DPRD, Jumat (14/11) pagi ini, mengumumkannya dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pengisian Kekosongan Gubernur DKI Jakarta di gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ahok hadir dalam rapat paripurna yang tidak satu pun dihadiri anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Rapat hanya berlangsung 10 menit. Dari daftar hadir, 42 anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah melakukan absen. Daftar absensi juga menyebutkan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang tidak hadir, seperti Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, rapat paripurna tersebut sesuai Keputusan Presiden No/98/P/2014/26 Oktober pengesahan pemberhentian Ir Joko Widodo dan mengangkat Ir Basuki Tjahaja Purnama sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Juga sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No.121.32/4438/OTDA tentang mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta, Sisa Masa Jabatan 2014-2017.
Rapat paripurna tanpa dihadiri empat wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun, Prasetyo Edi Marsudi tetap mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Sesuai kedua surat tersebut, saya umumkan Ir Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta,” katanya menegaskan.
Sebelum rapat paripurna istimewa pagi ini, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kepada SH, ketidakhadiran empat pemimpin dewan dalam paripurna pengumuman posisi Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak berpengaruh dengan kuorum dalam paripurna.
Ia mengatakan, pihaknya sebagai ketua dewan hanya mengumumkan sesuai mekanisme yang diperintahkan menteri dalam negeri (mendagri). Kelangsungan pelantikan Ahok justu bukan kewenangan DPRD, melainkan mendagri dan presiden.
Politikus PDIP ini juga memastikan keputusannya menggelar paripurna tersebut tidak melanggar konstitusi. Justru, dalam hal ini pihaknya sudah menjalankan tugas pertama sebagai ketua dewan.
Dalam hal ini, Pras menegaskan, jabatan Gubernur yang diemban Ahok adalah hak konstitusi. Sama halnya saat mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Posisi Wali Kota otomatis dilimpahkan kepada wakilnya, FX Hadi Rudyatmo.
Oleh sebab itu, perselisihan dalam keputusan tersebut, Pras meminta semua pihak harus mengartikan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara detail. “Kita mengatakan Ahok itu dipilih rakyat, itu jabatan politik. Harusnya UU dan perppu jangan, diartikan setengah-setengah. Nggak masalah kuorum atau tidak,” tuturnya menegaskan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, yang dihubungi SH secara terpisah pagi ini menegaskan, kali ini pihaknya tidak akan mengikuti paripurna yang dijadwalkan pada Jumat pukul 10.00 WIB. Ia juga memastikan semua anggota yang tergabung dalam KMP tidak akan menghadiri paripurna pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI.
Ia juga menuturkan, usai acara paripurna pihak KMP akan menggelar konferensi pers untuk aksi tanggapan atas paripurna yang dilaksanakan tersebut.

Tak Ambil Pusing
Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dicegat sebelum memasuki ruang kerja di Balai Kota Jakarta pagi ini mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan penolakan KMP terhadap paripurna pengumumannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, mantan politikus Gerindra tersebut tidak mempermasalahkan posisinya nanti di DKI.
“Itu urusan DPRD, saya nggak mau memusingkan. Saya mau jadi plt, mau jadi gubernur, sama saja. Kuasanya sama, beda gaji doang sejuta. Ngapain pusing,” tutur Ahok.
Menjelang rapat paripurna istimewa, penjagaan di sekitar gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, diperketat. Bahkan, Tim Gegana Polri melakukan ste¬rilisasi ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (14/14). Penyisiran dilakukan selama 15 menit

CENTRAL KALIMANTAN PDIP DISAPPOINTED WITH CABINET LINE UP

Central Kalimantan PDIP disappointed with cabinet lineup -

http://www.antaranews.com/en/news/96268/central-kalimantan-pdip-disappointed-with-cabinet-lineup—d

Senin, 27 Oktober 2014 21:03 WIB Palangka Raya, C Kalimantan (ANTARA News) – An Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) politician in Central Kalimantan province has expressed disappointment over President Joko Widodos (Jokowis) cabinet lineup, which did not feature any figure from Kalimantan Island.

“There are many clean figures from Kalimantan who have high integrity and deserve to become ministers. But, none of the new ministers hail from Kalimantan. That is not fair,” Chairman of the Commission A of the Central Kalimantan Legislative Council (DPRD) Freddy Ering of the PDIP affirmed here on Monday.

Before Jokowi was elected president, he had pledged to provide an opportunity to a local figure, who represented the people of Kalimantan, to be part of the cabinet, Freddy pointed out.

Of the 34 new ministers announced on Sunday evening, 10 hailed from a region that did not significantly contribute to the election of Jokowi and Jusuf Kalla (JK) as president and vice president, respectively, he noted.

“So, Jokowi has not entirely fulfilled what he had pledged. Honestly speaking, we are very disappointed with the Jokowi-JK cabinet lineup,” he stressed.

Five provinces in Kalimantan contributed significantly to the Jokowi-JK presidential tickets victory in the July 9 polls, he emphasized.

He further expressed doubts about the new governments commitment to improving the standard of living of the Indonesian people.(*)

KPA: LAKSANAKAN UUPA N0. 5/1960, TOLAK RUU PERTANAHAN!

KPA: Laksanakan UUPA No 5/1960, Tolak RUU Pertanahan!
bergelora.com,Sabtu, 27 September 2014

JAKARTA- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengecam keras keinginan DPR dan Pemerintah yang akan menggantikan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960 dengan RUU-Pertanahan. Karena, konsep awal RUU ini adalah menerjemahkan dimensi pertanahan dari UUPA 1960, sebab yang dimaksud dari agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Hal ini ditegas oleh Sekretaris Jenderal KPA, Iwan nurdin kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/9).
“Jadi, DPR juga, akan merampas hak rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah melalui reforma agraria yang tercantum di UUPA dengan melikuidasi UUPA 1960,” tegasnya.
Menurut KPA, RUU Pertanahan itu seharusnya menerjemahkan UUPA 1960, bukan menggantikan. Sebab agraria itu adalah rupa bumi (tanah), perairan dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan.
“Jika RUU Tanah melikuidasi UUPA 1960 maka tamatlah benteng terakhir yang mengamanatkan bahwa seluruh sektor agraria (tanah dan sumber daya alam) sebagai satu atap koordinasi dan diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Buyar juga rencana pemerintah kedepan untuk menata ulang kelembagaan agraria yang terpisah-pisah kembali kedalam kementerian agraria,” tegasnya.
RUU Pertanahan ini menurutnya mengokohkan sektoralisme dan ujungnya adalah liberalisme agraria di bidang pertanahan. Ini akan menyempurnakan sektoralisme yang telah terjadi sebelumnya yaitu kehutanan, perkebunan, pesisir kelautan, pertambangan, tata ruang dan lainnya.
Penyelewengan mandat RUU ini sebagai implementasi UUPA dibidang pertanahan, menggantikan UUPA adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak atas rakyat yang selama ini diamanatkan UUPA dan belum dijalankan.
“Maka KPA menolak RUU Pertanahan ini dan meminta agar pembahasan ini dihentikan agar dilanjutkan oleh DPR berikutnya,” tegasnya.
Laksanakan UUPA
RUU-Pertanahan menurutnya seharusnya, menambal sisi pertanahan yang telah diamanatkan UUPA agar diatur kedalam UU yaitu mengatur soal Pendaftaran Tanah.
“Seharusnya sisi perencanaan tata guna tanah secara nasional, pendaftaran tanah dan sertifikasi hak atas tanah berlaku secara nasional tidak lagi dipecah menjadi kawasan hutan dan non kawasan hutan seperti yang selama ini terjadi. Pendaftaran tanah bukan semata-mata untuk melakukan sertifikasi atas tanah, namun juga menemukan ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan atas tanah sehingga pendaftaran menjadi dasar bagi pelaksanaan reforma agraria,” ujarnya.
KPA memandang bahwa Hak Atas Tanah yang diatur oleh UUPA harus diberlakukan. Sehingga HPL (Hak Pengelolaan) yang sudah dihapus dan tidak diatur oleh UUPA dapat dihapus. Sebab, hakekat HPL yang selama ini warisan kolonial justru dihidupkan oleh RUU ini. Konsekuensinya, HPL yang bukan bagian dari hak atas tanah justru dihidupkan.
“Hak Atas Tanah juga harus diatur agar masyarakat adat, petani gurem dan masyarakat tak bertanah mempunyai hak atas tanah sesuai dengan UUPA dan UUD pasal 33 sehingga negara mengusahakannya melalui pelaksanaan reforma agraria,” ujarnya.
Selain itu menurut KPA, pelaksanaan reforma agraria harus dilaksanakan sebagai kewajiban negara yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Bukan pekerjaaan terus menerus.
Menurut iwan Nurdin, kelembagaan pertanahan harusnya dibuat tingkat kementerian yang bukan hanya meningkatkan BPN menjadi sebuah kementerian.
“Tapi sekurang-kurangnya menggabungkan fungsi perencanaan tata guna tanah yaitu planologi kehutanan, tata ruang di PU, informasi spasial tanah yang disebutbadan informasi gep spasial dan BPN dalam satu atap yang disebut kementerian agraria,” ujarnya.
Menurutnya, DPR dan Pemerintah mengusulkan peradilan pertanahan. Padahal, kasus tanah jika dibawa kepada pengadilan selalu kalah karena pendekatannnya yang legal formal.
“Sehingga harus ada batu pondasi transisi menuju hal tersebut yaitu Badan Ad-hoc Penyelesaian Konflik Agraria setelah konflik masa lalu diselesaikan barulah mempersiapkan pengadilan agraria,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)

PERADI TUDING PARA INVESTOR TERLIBAT MAFIA HUKUM

Peradi Tuding Para Investor Terlibat Mafia Hukum
ttp://www.suarapembaruan.com/home/peradi-tuding-para-investor-terlibat-mafia-hukum/26225
Kamis, 25 Oktober 2012 | 19:01

[MALANG] Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malang, Jawa Timur, menyatakan jika bukan hanya oknum kepolisian saja yang selama ini menjadi mafia hukum (kasus), tapi juga masyarakat sipil.

“Masyarakat sipil yang terindikasi menjadi mafia hukum dan kasus ini adalah para investor yang sengaja menghambat proses sebuah kasus demi kepentingan tertentu. Tidak hanya investor, tapi juga advokat itu sendiri,” kata Ketua DPC Peradi Malang Sutrisno, Kamis (25/10).

Sutrisno mengatakan hal itu usai menjadi pembicara dalam seminar “Menyingkap Tabir Mafia Hukum” di salah satu hotel di pusat Kota Malang.

Ia mengakui, banyak pihak yang bukan advokat, namun mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum, padahal itu domainnya advokat. Dan, pada saat itulah mafia hukum beraksi.

Sutrisno mengemukakan, keberadaan mafia hukum maupun kasus itu telah banyak ditemukan dalam proses peradilan di wilayah Malang dan banyak kasus yang telah ditemukan.

Ia mencontohkan, modus yang dilakukan mafia hukum ketika ada suatu perkara pidana yang sedang ditangani oleh penyidik. Laporan yang disampaikan pada penyidik terkait pidana tersebut dinilai sudah benar, namun pada proses penyidikan diperlambat. Pada saat itulah mafia hukum menjalankan aksinya.

“Jika satu perkara telah P21, maka seharusnya dalam waktu 14 hari penyidik segera melimpahkan kasus ke kejaksaan, tetapi kasus itu tak segera dilimpahkan. Pada saat inilah mafia kasus dan mafia hukum masuk untuk membuat proses hukum menjadi tak profesional,” tegasnya.

Menyinggung adanya anggota Peradi Malang yang terlibat kasus mafia hukum, Sutrisno mengatakan pasti ada, saat ini ada empat anggota yang terbukti terlibat. Jumlah anggota Peradi Malang saat ini sebanyak 310 orang.

Salah satu kasusnya adalah ketika advokat telah menerima honor dari kliennya, namun kasusnya tak segera ditangani. Advokat yang terbukti teribat dalam mafia kasus atau hukum, maka yang bersangkutan akan langsung disidang oleh dewan kehormatan advokat.

“Sanksi bagi advokat yang terlibat kasus mafia hukum ini tidak sama, tergantung kesalahan kode etik yang dilanggar,” tandasnya. [Ant/L-8]

PIDATOJOKOWI DI PERTEMUAN APEC CEO SUMMIT

PIDATOJOKOWI DI PERTEMUAN APEC CEO SUMMIT

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Tuesday, 11 November 2014, 6:30

res : Kalau pidato dipersingkat: Ladies and gentlemen; Please come to my country and invest as much as you will, we need you. Thank you. hehehehe

http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/waiting-invest-indonesia-jokowi-tells-apec-speech/

We Are Waiting for You to Invest in Indonesia, Jokowi Tells APEC in Speech
By Jakarta Globe on 12:02 am Nov 11, 2014
Category Business, Featured, News, Politics
Tags: APEC, electricity generation, Indonesia state budget, Joko Widodo, maritime affairs, speech, state budget, Tanjung Priok

President Joko Widodo delivers a speech at the APEC CEO Summit as part of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit at the China National Convention Center in Beijing on Nov. 10, 2014. (AFP Photo/Pool/Andy Wong)
Jakarta. Indonesian President Joko Widodo addressed business leaders at the Asia-Pacific Economic Cooperation CEO summit in Beijing on Monday, where he put out a call for greater investment in the archipelago and promised a friendlier climate for doing business in the country.
The following is his speech:
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen and CEOs.
First, on behalf of Indonesian government and the people of Indonesia I would like to thank you for coming to my presentation. Today I am very happy to be among with you because you know I was a businessman years ago. So this morning I am very happy because we can talk about business, about investment with all of you.
This picture shows you our map of Indonesia. We have a population of 240 million and the distance is like from London in the UK to Istanbul in Turkey. And imagine, we have 17,000 islands.
Our national budget in 2015 is $167 billion and the fuel subsidy [allocation] is $27 billion. It’s huge. So we want to channel our fuel subsidy from consumption to productive activities. We want to channel [the money] to farmers for seed, for fertilizers, and also for irrigation. And we want to build dams — 25 dams in five years from our fuel subsidy to maintain the water supply to farming areas.
Some subsidy [funds] we want to channel to fishermen, to give them boat engines [and] refrigerators. We want to increase the income of the fishermen. Some fuel subsidy [funds] we want to [give to] micro and small enterprises in the villages. We want to help them raise working capital. And some subsidy [funds] we want to channel to the health program [and] the education program. And the subsidy [funds] we [also] want to channel to infrastructure.
In five years we want to build 24 seaports and deep seaports. We have 17,000 islands, so we need seaports and deep seaports. And this is your opportunity: 24 seaports and deep seaports.
This picture shows our Jakarta port, Tanjung Priok Port. In 2009, the capacity was 3.6 million TEUs a year. And our plan in 2017 is around 15 million TEUs a year. This is the potential [for] ports in Indonesia. This is your opportunity. We want to build in Sumatra, Kalimantan, Java, Sulawesi, Maluku, also in Papua. And we plan to build our [railway network]. We already [have railway lines] in Java and we want to build in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Papua. This is your opportunity.
Now we talk about mass transportation. We want to build mass transportation in six big cities in Indonesia. We started in Jakarta last year, and we want to build in Medan, Makassar, Semarang, Bandung [and] Surabaya. So, this is also your opportunity. Because you know our national budget is limited.
Now we [will] talk [about] our maritime agenda. We want to build [a] sea toll. What is [a] sea toll? [A] Sea toll is [a] maritime transportation system to make our transportation costs lower [and] more efficient. We want to build from the west to the east. We hope not only the vessels can enter our sea toll but also mother vessels can enter the sea toll. So the price, the cost of the transportation, [becomes] more efficient.
For example, the price of [...] one sack [of] cement in Java is $6 [...] But in Papua the price is $150 [...] Imagine, 25 times [as much]. So we hope with our sea toll the price in our islands [will be] the same.
Electricity. We need power plants. We need around 35,000 [megawatts] to build our industries, projects, industrial zones, [manufacturing] zones. So we need power plants. This is also your opportunity to invest in this project. Because we need our power plants for manufacturing, for industrial zones.
Many investors, a lot of investors, when they come to me most of them [...] always complain about land acquisition. I will push my ministers, my governors, my mayors to help clear this problem. I have experience with land acquisition when I was a governor. We [had the] Jakarta Outer Ring Road [project that] started 15 years ago but stopped eight years ago, because we had a problem. One point five kilometers [was] unfinished because there [were] 143 families [who did] not accept [...] the compensation price. So last year I invited them [...] to lunch and dinner. Four times. Ah, this is me. I invited them and then we talked about the problem. Four times. And the problem [was] cleared.
And now the toll road has been [in use since] seven months ago.
Now [let’s] talk business permits. We have a national one-stop service office that can help you, that will serve you, that will facilitate you, that will give you your business permit. For example, [a] principle business permit [will take] three days to process.
Finally, again on behalf of the Indonesian government and the people of Indonesia I would like to thank you for your listening my presentation. We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you.[]

TENTANG AHOK LAGI

TENTANG AHOK LAGI
Ahok segera surati Kemenkumham untuk bubarkan FPI

Komentar , “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com>

FPI adalah sedadu lapangan MUI dan Kementrian Agama, kedua-duanya adalah badan negara, jadi pertanyaannya apakah boleh dibubarkan? Kalau dibubarkan akan timbul organiTuesday, 11 November 2014, 2:08sasi serupa dengan nama dan lambang baru. Selain itu ada juga organisasi serupa dengan FPI, misalnya Majelilis Mujahididin Indonesia (MMI), Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), Forum Umat Islam (FUI) etc , jadi apakah mereka juga turut dibubarkan? Apakah MUI dan Kemenag mengizinkan untuk organisasi-organisasi tsb dibubarkan?

http://www.antaranews.com/berita/463463/ahok-segera-surati-kemenkumham-untuk-bubarkan-fpi

Senin, 10 November 2014 13:59 WIB | 3.149 Views
Pewarta: Rr Cornea Khairany

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta)
Jakarta (ANTARA News) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar membubarkan kelompok Front Pembela Islam (FPI).

“Kalau mau demo-demo, ya silakan saja. Sekarang saya juga sedang siapkan surat rekomendasi kepada Kemenkumham agar membubarkan FPI di seluruh Indonesia,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan melawan konstitusi.

“Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja,” ujar Ahok.

Dia menuturkan seluruh tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak mengindahkan ajaran Islam, tetapi justru malah mempermalukan Islam.

“Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Bukan seperti yang dilakukan FPI itu, yang justru mempermalukan Islam,” tutur Ahok.

Oleh karena itu, dia mengaku telah menginstruksikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mengirimkan surat rekomendasi secara resmi kepada Kemenkumham untuk membubarkan FPI.

“Kita buat surat rekomendasi kepada Kemenkumham sesuai dengan Undang-Undang (UU) Organisasi Masyarakat (ormas) supaya FPI dibubarkan dan hari ini juga dikirim. Mudah-mudahan banyak gubernur, walikota dan bupati yang berani mengikuti jejak saya,” ungkap Ahok.

Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak pukul 10.30 WIB.

Kedatangan ribuan massa FPI tersebut ke Gedung DPRD DKI adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Editor: Fitri Supratiwi
__._,_.___
________________________________________
LAGI TENTANG AHOK

Ahok: Pakai Mobil Mewah, tetapi Buang Kulit Pisang Sembarangan

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/09/11481561/Ahok.Pakai.Mobil.Mewah.tetapi.Buang.Kulit.Pisang.Sembarangan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Minggu, 9 November 2014 | 11:48 WIB
Alsadad Rudi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin kegiatan penanaman 55.000 pohon mangrove dalam acara
Terkait
• Besok, 1.000 Polisi Siap Amankan Demo FPI dan Buruh di Balaikota
• Ahok: Pahlawan Masa Kini adalah….
• Ahok: Naik Transjakarta Akan Lebih Enak
• Ahok: Pakai Mobil Mewah, tetapi Buang Kulit Pisang Sembarangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menilai mayoritas warga Jakarta acuh terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu hal yang ia contohkan adalah mengenai perilaku membuang sampah.

Ahok menganggap perilaku buruk membuang sampah sembarangan dilakukan di semua lapisan warga, mulai dari golongan masyarakat di tingkat bawah sampai kelas atas.

“Orang Jakarta itu kurang peduli, cuek. Cuek buang sampah sembarangan. Orang yang pakai mobil mewah, tetapi buang kulit pisang sembarangan,” ujar Ahok saat penanaman 55.000 bibit mangrove di kawasan hutan mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (9/11/2014) pagi. [Baca: Ahok dan Seribu Mahasiswa Tanam 55.000 Mangrove di Pantai Jakarta]

Ahok bahkan menyoroti perilaku warga pengguna kendaraan roda empat di pintu tol. Menurut dia, sering kali setelah melakukan pembayaran tol dan mendapatkan karcis, pengguna kendaraan tidak menyimpan karcis tersebut di dalam mobil, tetapi membuangnya keluar.

“Habis bayar tiket tol, karcisnya bukan dismpan di dalam mobil, tetapi dibuang sembarangan ke luar. Jadinya sampahnya ke mana-mana,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok Pecat Kepala Dinas Kesayangan Jokowi

http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/87632-ahok-pecat-kepala-dinas-kesayangan-jokowi.html

Friday, 31 October 2014 11:25
Jakarta, GATRAnews – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya memecat Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan. Basuki sesumbar cukup lama di media massa akan memecat pejabat eselon II yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo itu.

Manggas Rudi digantikan oleh wakilnya Agus Priyono. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan sejumlah pejabat eselon II lainnya di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (31/10) pukul 11. 00 WIB.

Basuki beberapa kali mengungkapkan kegeraman dengan kinerja Manggas di Dinas PU. Misalnya penanggulangan banjir, program zero hole jalan yang tidak tercapai dan menolak e-budgeting yang dilakukan oleh ULP DKI Jakarta.

Selain mengancam memecat Manggas, pria yang kerap disapa Ahok sempat mengeluhkan kedekatannya Manggas dengan Jokowi. Padahal kinerja Manggas sedang disorot media karena banjir di awal tahun 2014.

Basuki juga akan melantik pejabat eselon II lainnya, di antaranya:

- Kepala BPKD: Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat Plt KDH KLN dan Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan BPKD sebelumnya dipegang oleh Endang Widjajanti.

- Kepala KDH-KLN: Muhammad Mawardi

- Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Nur Syamsu Hidayat

- Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Daerah: I Dewa Gede Sony

- Irvan Hamtah: Wakil Kepala PTSP
________________________________________

Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo
Ahok segera surati Kemenkumham untuk bubarkan FPI

Komentar  “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com>

FPI adalah sedadu lapangan MUI dan Kementrian Agama, kedua-duanya adalah badan negara, jadi pertanyaannya apakah boleh dibubarkan? Kalau dibubarkan akan timbul organiTuesday, 11 November 2014, 2:08sasi serupa dengan nama dan lambang baru. Selain itu ada juga organisasi serupa dengan FPI, misalnya Majelilis Mujahididin Indonesia (MMI), Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), Forum Umat Islam (FUI) etc , jadi apakah mereka juga turut dibubarkan? Apakah MUI dan Kemenag mengizinkan untuk organisasi-organisasi tsb dibubarkan?

http://www.antaranews.com/berita/463463/ahok-segera-surati-kemenkumham-untuk-bubarkan-fpi

Senin, 10 November 2014 13:59 WIB | 3.149 Views
Pewarta: Rr Cornea Khairany

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta)
Jakarta (ANTARA News) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar membubarkan kelompok Front Pembela Islam (FPI).

“Kalau mau demo-demo, ya silakan saja. Sekarang saya juga sedang siapkan surat rekomendasi kepada Kemenkumham agar membubarkan FPI di seluruh Indonesia,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan melawan konstitusi.

“Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja,” ujar Ahok.

Dia menuturkan seluruh tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak mengindahkan ajaran Islam, tetapi justru malah mempermalukan Islam.

“Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Bukan seperti yang dilakukan FPI itu, yang justru mempermalukan Islam,” tutur Ahok.

Oleh karena itu, dia mengaku telah menginstruksikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mengirimkan surat rekomendasi secara resmi kepada Kemenkumham untuk membubarkan FPI.

“Kita buat surat rekomendasi kepada Kemenkumham sesuai dengan Undang-Undang (UU) Organisasi Masyarakat (ormas) supaya FPI dibubarkan dan hari ini juga dikirim. Mudah-mudahan banyak gubernur, walikota dan bupati yang berani mengikuti jejak saya,” ungkap Ahok.

Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak pukul 10.30 WIB.

Kedatangan ribuan massa FPI tersebut ke Gedung DPRD DKI adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Editor: Fitri Supratiwi

Ahok Tolak Kenaikan UMP 2015 Hingga 30%, Apa Reaksi Buruh?

http://finance.detik.com/read/2014/10/21/120459/2725302/4/ahok-tolak-kenaikan-ump-2015-hingga-30-apa-reaksi-buruh?f990101mainnews

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 21/10/2014 12:04 WIB

Jakarta -Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan menolak permintaan buruh soal tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 DKI Jakarta sebesar 30%. Kalangan buruh bereaksi terhadap sikap ini.

“Saya pikir kalau memang Pemprov DKI Jakarta tidak setuju atas usulan kenaikan 30%, kita minta angka yang realistis dari cerminan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta,” ungkap Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dedi Hartono kepada detikFinance, Selasa (21/10/2014).

Dedi mengatakan usulan nilai UMP yang diinginkan buruh DKI Jakarta adalah Rp 3,2 juta per bulan dengan catatan. Nilai itu dianggap buruh hanya naik kurang dari 30% dari UMP saat ini sebesar Rp 2,441 juta per bulan.

“Saya pikir keinginan buruh tetap realistis UMP tetap Rp 3,2 juta per bulan atau tidak sampai 30% dari upah saat ini Rp 2,441 juta atau naik hanya 20%-25% dengan catatan Pemprov bertanggung jawab atas kebutuhan perumahan dan transportasi buruh,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan buruh siap kembali melakukan negosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta. “Buruh masih bisa diajak bicara. Ini sesuatu yang bisa dinegosiasikan,” sebutnya.

Seperti diketahui batas terakhir penetapan UMP 2015, akan dilakukan pada 1 November 2014. Para buruh sudah beberapa kali berdemo menuntuk kenaikan upah sebesar 30% pada 2015. Namun Ahok secara tegas menyatakan kenaikan upah tak akan besar sebab ia harus menyesuaikannya dengan KHL dan inflasi.

Rencananya pada siang ini (21/10/2014) para buruh akan menggelar demo di Balai Kota. “Saya sudah bilang jangan demo. Tapi dia mau demo lagi hari ini, bikin macet,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta.

FPI Bikin Gubernur Tandingan, Ahok Tertawa Terbahak-bahak

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/10/15045061/FPI.Bikin.Gubernur.Tandingan.Ahok.Tertawa.Terbahak-bahak?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Senin, 10 November 2014 | 15:04 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya, di Balaikota Jakarta.
Terkait
• Ahok: Bukan Kelas Saya Laporkan FPI ke Polisi
• Mendagri: Kemendagri Tak Bisa Awasi Langsung FPI
• Polantas Habis, Ahok Minta Jokowi Buat Aturan Menteri Tak Dikawal “Voorijder”
• Pembatasan Sepeda Motor, Ahok Tak Mau Dikawal “Voorijder” Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tertawa terbahak-bahak saat mengetahui Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab berencana melantik Fakhrurozi sebagai gubernur DKI tandingan Basuki.

“Kalau begitu gue juga bikin FPI tandingan, ha-ha-ha. Ketuanya Sakti (Sakti Budiono—staf pribadi Basuki),” kata Basuki tertawa sambil menepuk pundak Sakti yang berdiri tepat di sampingnya, di Balaikota, Senin (10/11/2014). [Baca: Di Depan Lulung dan Taufik, Rizieq Bicara soal Gubernur Tandingan]

Sebagai informasi, pemilihan gubernur DKI tandingan itu bakal dilakukan FPI jika DPRD dan Menteri Dalam Negeri bersikeras melantik Basuki sebagai gubernur DKI pada 18 November 2014 mendatang. [Baca: Ini Gubernur Tandingan yang Diajukan FPI untuk Melawan Ahok]

Pemilihan gubernur tandingan ini didapatkannya setelah melihat situasi yang terjadi di DPR RI, antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Rizieq Shihab pun mengklaim bakal berjuang mati-matian bersama KMP DKI Jakarta untuk menjegal Basuki sebagai gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi unjuk rasa ribuan anggota FPI hari ini, mereka telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Abraham “Lulung” Lunggana. []

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana
Komentar Marco:
Apa sih bisanya dan kepandaian SOSOK MANUSIA INI …KECUALI dari berdoa dan menghasut massa …?
Bisa dibayangkan jika Manusia sejenis ini dijadikan GUBERNUR DKI atau PRESIDEN RI ATAU menteri KEUANGAN da atau MENETERI KOORDINATOR EKONOMI DAN SEMACAMNYA, SALAH-SALAH KASUS MENTERI AGAMA SURYADHAMA ALIE BISA TERULANG dan BISA lebih hebat lagi .

2014-11-11 17:11 GMT+01:00 Nurlia Basten basten.nurlia@yahoo.de [temu_eropa] <temu_eropa@yahoogroups.com>:

Bagaimana kok polisi tidak bertindak meski kata-kata pimpinan FPI itu penghasutan ?
Kapan gerangan tegaknya keadilan dan persamaan hak sesama umat ?

Salam,
Nurlia

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/231620989/Hasut-Massa-Tolak-Ahok-Bos-FPI-Terancam-Pidana

Senin, 10 November 2014 | 17:11 WIB

Ketua Umum FPI, Muhammad Rizieq Shihab, memasuki gedung DPRD DKI Jakarta saat aksi unjuk rasa menuntut Ahok mundur di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 10 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Berita Terkait
• FPI : Ahok Jadi Gubernur? Kami Lempari Telur Busuk
• Terus Didemo, Ahok Bilang Mau Bikin FPI Tandingan
• FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi
• FPI Akan Buat DPRD Tandingan di DKI Jakarta
• Demo FPI, Jalan Kebon Sirih Ditutup

TEMPO.CO, Jakarta – Polisi menyebutkan pimpinan Front Pembela Islam, M. Rizieq Shihab, bisa terkena tindak pidana penghasutan karena sejumlah perkataannya dalam demonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, syaratnya, Ahok harus melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.

“Harus ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 10 November 2014.

Front Pembela Islam kembali menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta. Pada aksi ini, pimpinan FPI, M. Rizieq Shihab, meneriakkan nada-nada provokasi dan penghasutan. Salah satunya adalah akan melempari Ahok jika mantan Bupati Belitung Timur itu blusukan. Mereka menolak Ahok karena agama yang dianutnya.

Rikwanto mengatakan polisi tak bisa langsung menangkap Rizieq meskipun penghasutan itu terjadi di depan publik. Jika terjadi hal semacam itu di lapangan, menurut Rikwanto, kepolisian hanya bisa melakukan penjagaan sekaligus pemantauan terhadap jalannya aksi. “Kami imbau jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban,” katanya.

Pada aksi kali ini, ada sekitar 2.000 orang dari FPI yang turun. Akibat aksi tersebut, jalan di sekitar Balai Kota DKI sempat ditutup.

NINIS CHAIRUNNISA

AFRICA: INTERNATIONAL DAY OF THE WORLD’S INDIGENOUS PEOPLE IS MARKED AT AN IMPORTANT TIME

Africa: International Day of the World’s Indigenous Peoples Is Marked At an Important Time

http://allafrica.com/stories/201308071736.html

PRESS RELEASE
New York — UNICEF joins partners celebrating the 2013 International Day of the World’s Indigenous Peoples at an important time when the international community is preparing for the 2014 World Conference on Indigenous Peoples and the review and resetting of the post-2015 development agenda.
The theme of the International Day this year is Indigenous peoples building alliances: Honouring treaties, agreements and other constructive arrangements.
Despite progress towards meeting some Millennium Development Goals, structural inequalities and social exclusion persist in some countries. Indigenous children are among the far too many who are being left behind.
Indigenous girls and women face a particularly complex and layered experience of discrimination and disadvantage.
Joint evidence building efforts among UN agencies including the UN Permanent Forum on Indigenous Issues highlights for example that the experience of violence is heightened among females of indigenous background because of a myriad of barriers confronting indigenous girls and women’s effort to access services such as health care, protection, birth registration and schooling.
The post-2015 agenda presents an important opportunity to move from inequality to inclusive, sustainable growth and human development that benefits us all.
For reasons both principled and practical, human rights standards – and by extension indigenous peoples’ human rights – must be more strongly articulated across the future goals of the post-2015 framework.
UNICEF, particularly in its current role as the chair of the Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues, looks forward to contributing to the development of a concise and action-oriented outcome document of the World Conference on Indigenous Peoples.
As part of a broader effort to help indigenous young people become more knowledgeable on the content of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), UNICEF will continue to support and welcome the translation of the recently launched adolescent-friendly UNDRIP into indigenous and other UN languages so that they are better equipped to secure their rights.
UNICEF will also scale-up tested initiatives specifically targeted at enhancing the rights of indigenous children and adolescents. These include support to legal and policy reforms, bilingual education, and culturally sensitive maternal health services and birth registration.
UNICEF looks forward to continued collaboration with all of its partners in taking forward the process of realizing the rights of indigenous children everywhere.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers