Archive for the ‘INFO’ Category

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Thursday, 02 February 2012 06:41

Pelarangan impor limbah B3 dilakukan Pemerintah RI sejak 1990-an. Hanya saja, pelarangan itu tidak pernah dilakukan secara langsung, melainkan setahap demi setahap. Berikut peraturan-peraturan yang dibuat untuk melarang impor limbah B3:

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 349/Kp/XI/1992 tentang Larangan Impor Limbah Plastik
Peraturan ini hanya memuat ketentuan tentang larangan impor limbah plastik dari jenis polimer etilena, polimer sterena, polimer vinil klorida, kopolimer vinil asetat dan vinil klorida yang vinil asetatnya dominan.

2. Keppres Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel
Keppres ini ditandatangani pada 12 Juli 1993 sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Basel yang mengatur tentang ketentuan impor limbah B3 lintas negara.

3. PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
PP ini disahkan pada 30 April 1994 dan memuat beberapa aturan pokok impor limbah B3. Beberapa di antaranya adalah:
a. Pewajiban setiap badan usaha penghasil limbah B3 untuk mengolah sendiri limbahnya atau yang tidak mampu mengolah sendiri diwajibkan menyerahkan limbahnya kepada pusat-pusat pengolahan limbah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang (Bapedal).
b. Pelarangan tanpa pengecualian pemasukan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.
c. Kebijaksanaan untuk membolehkan pengiriman limbah B3 dari Indonesia ke negara lain setelah mendapatkan persetujuan dari negara penerima dan izin dari Pemerintah Indonesia.

4. PP Nomor 12 tahun 1995 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengesahan PP ini dianggap sebagai langkah mundur karena impor limbah yang tadinya dilarang total kini diperbolehkan dengan beberapa pengecualian. Ketentuan ini kemudian memberikan peluang bagi berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ketentuan ini akhirnya dicabut dengan terbitnya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23/1997, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32/2009.

5. Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003
Aturan ini kembali menegaskan pelarangan total impor limbah B3 tanpa perkecualian. (MAR)

                                                                                         ===========

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Thursday, 02 February 2012 06:36
E-mail Print PDF

Konvensi Basel adalah perjanjian internasional untuk mengurangi perpindahan limbah berbahaya antarnegara. Secara khusus, konvensi ini diberlakukan untuk mencegah pengiriman limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992.

Konvensi Basel lahir karena adanya kekhawatiran makin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang. Beberapa kasus membuktikan kekhawatiran itu, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “kolonialisasi limbah beracun”.

Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah dimasukkan sebagai tindak pidana. Sayang, Konvensi Basel tidak memuat sanksi bagi pelakunya. Isu krusial lain adalah belum disahkannya Basel Ban Amendment yang memuat larangan total perdagangan semua jenis limbah B3 lintas negara, termasuk limbah elektronik. Isu ini selalu menjadi isu panas dalam setiap pertemuan para pihak Konvensi Basel.

Negara-negara maju umumnya menentang pengesahan aturan ini. Sejauh ini, ada 178 negara pihak Konvensi Basel yang menyetujui pemberlakuan amandemen itu. Sayang, jumlah itu belum memadai untuk melakukan pengesahan amandemen tersebut. Diperlukan dukungan 17 negara, termasuk Amerika Serikat, agar ketentuan itu berlaku efektif. (MAR)

 

Sepuluh Negara Penyampah Terbesar Dunia

Thursday, 02 February 2012 06:39

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Shipbreaking Platform setiap tahun merilis data negara-negara Eropa yang membuang sampah B3 ke negara-negara Asia. Sebenarnya seluruh anggota Uni Eropa, berdasarkan Konvensi Basel, dilarang melakukan hal ini.

Toh, dengan alasan ekonomis, mereka lebih suka membuang limbah B3 ke negara dunia ketiga lantaran ongkosnya lebih murah. Berikut daftar 10 negara penyampah terbesar pada 2011 versi Shipbreaking Platform:

1. Yunani (100 kapal)
2. Norwegia (24 kapal)
3. Inggris (13 kapal)
4. Belanda (12 kapal)
5. Jerman (11 kapal)
6. Italia (9 kapal)
7. Siprus, Swiss (masing-masing 5 kapal)
8. Bulgaria, Denmark, Rumania (masing-masing 4 kapal)
9. Latvia, Lithuania, Polandia, Spanyol, Swedia (masing-masing 3 kapal)
10. Belgia, Finlandia, Irlandia, Slovenia (masing-masing 1 kapal)

Biasanya negara-negara itu mengekspor sampah-sampah B3-nya memakai kapal berbendera negara lain. Selain untuk menghindari pajak, mereka juga menghindari biaya lain, seperti jaminan standar keselamatan bagi kru kapal dan biaya lisensi pengiriman. Berikut negara-negara yang kapalnya banyak digunakan dalam bisnis ekspor sampah B3 selama tahun 2011:

1. Panama (55 kali)
2. Liberia (33 kali)
3. Bahama, St. Kitts-Nevis (masing-masing 12 kali)
4. Komoro (11 kali)
5. Kepulauan Marshall, St. Vincent & Grenadines (masing-masing 7 kali)

(MAR, Sumber: Shipbreaking Platform)

Seratusan Rumah Dibakar, Lebih 10 Warga Dibacok dalam konflik dengan PT. MAI

Seratusan Rumah Dibakar, Lebih 10 Warga Dibacok dalam konflik dengan PT. MAI

“darto_wojtyla@yahoo.co.id” <darto_wojtyla@yahoo.co.id>,in: lingkungan@yahoogroups.com; infosawit@yahoogroups.com; adatlist@yahoogroups.com
Jumat, 3 Februari 2012 0:55

Kamis, 02 Februari 2012 15:47 Abdul Aziz

Pasir Pangaraian, Penembakan yang dilakukan oleh Brimob Polda Sumut terhadap lima warga di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tadi pagi, menambah daftar panjang penderitaan warga atas konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI).

Tak hanya membawa brimob untuk menembak warga, perusahaan juga diklaim telah menculik 5 orang warga desa yang salah satunya adalah perempuan.

Jauh sebelum itu, saat bentrok pertama kali pada tahun 1998, pihak perusahaan kata kuasa hukum masyarakat, Nasir Sihotang, telah membakar 10 unit rumah warga. Itu terjadi persis pada tanggal 26 September 1998. Kemudian 15 Juli 1999, 40 unit rumah warga dibakar lagi. “Dan pada tahun 2000, 10 unit, serta tahun 2010 40 unit. Lebih dari 10 warga dibacok,” terangnya.

Konflik ini lanjut Nasir bermula dari pihak perusahaan yang punya lahan di Sumatera Utara ini, mengambil lahan di Rokan Hulu Provinsi Riau, seluas 5508. “Lahan ini setelah kami telusuri tak ada izin. Sebab izin perusahaan ini adanya di Sumatera Utara. Lantas masyarakat tak terima lahan itu diambil begitu saja,” kata Nasir.

Sengketa kemudian masuk ke ranah hukum. Di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ibukota Kabupaten Rokan Hulu, gugatan masyarakat menang. Tapi kemudian perusahaan kasasi. sekarang semuanya masih berproses di Mahkamah Agung,” cerita Nasir.

Nasir mengaku sangat menyayangkan pemerintah yang lambat bergerak. “Pada 12 Januari lalu, kita sudah menggelar aksi supaya tentara maupun polisi ditarik dari wilayah sengketa lahan. Eh, ternyata ternyata sampai sekarang masih ada juga Brimob di lahan sengketa,” katanya kesal

Booming Ekonomi China Masih Jauh dari Berakhir

Ekonomi – Hari ini Pkl. 00:15 WIB
Menurut Pakar Ekonomi :
Booming Ekonomi China Masih Jauh dari Berakhir
(Associated Press/Adrian Bradshaw) Kanselir Jerman Angela Merkel (kiri) dengan senyuman manis mendekati PM China Wen Jiabao untuk berjabatan tangan seusai memberi konperensi pers di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, Kamis.
Tujuan utama kunjungan Merkel ke China adalah untuk peningkatan kemitraan strategis dan hubungan perdagangan Jerman-China. Menurut Merkel, Jerman merupakan mitra perdagangan terbesar bagi China dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 140 miliar euro dalam 2011.
Merkel adalah seorang negarawan yang bijak. Ketimbang bersikap tak bersahabat dan iri hati terhadap kenaikan peran politik dan booming ekonomi China, memilih bersahabat dan bekerjasama demi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.
Oleh media AS dilaporkan, tujuan kunjungan Merkel ke China ialah agar Beijing mau menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Iran meninggalkan ambisi kemungkinan memproduksi senjata nuklir.
Beijing, (Analisa). Sekelompok pakar yang terkenal dengan reputasi mereka yang selalu tepat dalam porkas mereka termasuk guru besar New York University Nouriel Roubini, dan pemimpin perusahaan pengelola investasi Jim Chanos, Jack Perkowski, yang dijuluki Mr. China, mengatakan kepada China Money Podcast, bahwa kini merupakan waktu paling tepat untuk berinvestasi di China, karena pemerintah China akan menjamin ekonominya tidak akan mengalami kemerosotan.
Berbeda halnya, konsultan Gary Shilling justru mengatakan ekonomi China tahun ini akan mengalami “hard landing” (sangat merosot) karena lemahnya pemintaan ekspornya dari luar negeri.

“Sangat banyak terbuka kesempatan di China. Sangat tepat mengawali investasi di sana,” kata Perkowski seraya menambahkan, “Mereka yang meramalkan akan terjadi hard landing di sana samasekali tidak memperhitungkan kenyataan bahwa pemerintah China punya semua perangkat fiskal dan moneter untuk digunakan.”

Perkowski, pendiri dan mitra pengurus bank dagang JFP Holdings Ltd. yang fokus ke China, sudah berpengalaman 20 tahun dalam berinvestasi di China. Perjalanan pelopornya di sana membuat dirinya menjadi salah satu pengusaha Barat paling sukses di China hingga dia dijuluki Mr. China.

Menurut Perkowski, di antara potensi investasi di sana, dia lebih menyukai dan menyokong sektor teknologi lingkungan hidup dan efisiensi energi. “Segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, yang membantu memperbaiki efisiensi energi dan mengurangi emisi (dan seterusnya) akan menjadi kesempatan besar, juga perawatan kesehatan, salah satu industri besar terakhir yang kini terbuka bagi investor luar,” katanya.

“Keseluruhan sektor jasa keuangan akan sangat besar,” kata Perkowski. “China masih memiliki 50% tingkat tabungan, dan sektor asuransinya tumbuh 25% per tahun, bukan karena rakyatnya menyukai asuransi, tapi karena mereka lebih memandang asuransi sebagai sarana alternatif bagus untuk menabung,” katanya.

Mereka yang memprediksikan bahwa China tak bisa diabaikan akan mengalami hard landing, menetapkan tingkat pertumbuhan tahunan negara itu di bawah 7,5%, di bawah estimasi berbagai sumber pemerintah China untuk mengatur ekonominya.

“China perlu tumbuh antara 7 hingga 9% per tahun untuk membuat ekonominya bisa menyerap seluruh pekerja baru setiap tahun,” kata Perkowski. Oleh karenanya, dengan stabilitas sosial menjadi prioritas utama mereka, maka para pemimpin China akan berusaha sekuat tenaga agar pertumbuhan tidak sampai anjlok hingga di bawah level pedoman mereka, katanya.

Sementara itu, presiden perusahaan konsultan A. Gary Shilling & Co., Gary Shilling, mengatakan, ekonomi China menuju “hard landing” tahun ini karena melemahnya permintaan luar negeri yang menghambat ekspornya. Shilling meramalkan dengan tepat terjadinya resesi AS mulai Desember 2007.

Menurut estimasi ekonom itu, pertumbuhan ekonomi China memang mencapai 10,4% per tahun dalam 10 tahun terakhir, lima kali tingkat pertumbuhan di AS, karena pemerintahnya meningkatkan anggaran belanja di dalam pembangunan jalan dan jembatan, dan pabriknya mengekspor segala-galanya mulai dari permainan anak-anak hingga kaus kaki. Dia memperkirakan hard landing China dengan tingkat pertumbuhan di bawah 6%.

Di lain pihak, David Rubenstein, CEO perusahaan saham swasta Carlyle Group LP mengatakan, “China memungkinkan tumbuh antara 8 dan 10% (per tahun) selama 10 tahun ke depan. “Bagi saya China menjadi tempat paling atraktif di dunia untuk berinvestasi” di luar AS, katanya. (Int.News/sy.a)

Pemerintah Ngotot Naikkan Tarif Listrik

Pemerintah Ngotot Naikkan Tarif Listrik

TEMPO.COTEMPO.CO –  03-02-2012
TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkukuh tarif dasar listrik dinaikkan untuk mengantisipasi membengkaknya anggaran. “Bila tidak dilakukan, subsidi listrik akan membesar,” katanya seusai rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 2 Februari 2012.

Penghematan subsidi, menurut Agus, akan dialokasikan untuk pos kesejahteraan rakyat. Lantaran itu, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik sekitar 10 persen. “Jika kenaikan tidak berjalan, pemerintah dan DPR harus mengkaji usulan APBN Perubahan,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung menyatakan pemerintah tidak perlu meminta persetujuan Dewan jika ingin menambah subsidi listrik. Sebab, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, pemerintah sudah diberi kesempatan menambah subsidi paling tinggi Rp 10 triliun. Dana itu diambil dari sisa anggaran lebih.

Kenaikan tarif listrik diperlukan, menurut Tamsil, setelah subsidi diturunkan menjadi Rp 45 triliun tahun ini. Dengan tarif listrik yang sekarang berlaku, kata dia, PLN membutuhkan subsidi Rp 65,6 triliun.

Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, mengatakan dampak kenaikan tarif tidak akan memberatkan masyarakat. Kontribusi terhadap inflasi juga diperkirakan bakal di bawah 1 persen karena tak terlampau membebani industri.

Menurut dia, listrik hanya menyumbang 10-15 persen dari biaya produksi. Kenaikan harga barang juga bisa dihindari apabila industri dapat mengatur margin laba dan efisiensi. “Bila listrik naik 10 persen, hanya menambah biaya produksi 1 persen,” kata Tumiran.

Saat ini, rata-rata tarif dasar listrik Rp 729 per kWh. Bila tarif dinaikkan 10 persen, akan berubah menjadi Rp 796 per kWh. Hitungan tarif tersebut sudah diajukan pemerintah sejak tahun lalu dengan mempertimbangkan beberapa asumsi, di antaranya harga minyak mentah Indonesia pada kisaran US$ 90 per barel, nilai tukar Rp 8.800 per dolar AS, penjualan listrik 173,8 terawatt dan losses 8,5 persen.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis meminta pemerintah berhemat untuk menambal subsidi listrik. Tahun lalu, kata dia, penghematan anggaran mencapai Rp 10 triliun. “Karena itu, setiap kementerian dan lembaga harus mengajukan program yang akan dipilih untuk dihemat,” ucapnya.

Pengamat energi, Kurtubi, meminta pemerintah mengkaji penghematan PLN dari konversi bahan bakar minyak ke gas. Ini terkait dengan dua pembangkit PLN di Muara Karang dan Muara Tawang, yang direncanakan menggunakan bahan bakar gas.

ANGGRITA DESYANI | GUSTIDHA BUDIARTIE | AYU PRIMA SANDI | DEWI RINA

Hasyim Muzadi: Rasminah Sebaiknya Dibebaskan

Hasyim Muzadi: Rasminah Sebaiknya Dibebaskan

Liputan 6Liputan 6 –  1 jam 1 menit lalu

  • Hasyim Muzadi: Rasminah Sebaiknya Dibebaskan
Liputan6.com, Jakarta: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi berpendapat sebaiknya Rusminah dibebaskan dari hukum. Menurut Hasyim Muzadi kasus Rasminah dapat menjadi stigma bagi masyarakat bahwa hukum Indonesia tidak berkeadilan.

“Saya kira akan lebih aman untuk masyarakat dan Rasminah sendiri. Daripada menghukum hanya akan jadi stigma masyarakat bahwa hukum Indonesia tak berkeadilan,” ujar Hasyim Muzadi di acara Pekan Konstitusi di International Converences Islamic Scholar (ICIS), Jakata, Kamis (2/2).

Sekjen ICIS ini mengatakan dengan membebaskan kasus Rusminah, setidaknya masih ada kesempatan bagi penegakan hukum Indonesia dalam mengembalikan rasa keadilan hukum di masyarakat. “Masih bisa ditolong kalau pengadilan di atasnya membebaskan,” tambah Muzadi.

Hasyim berharap ke depan, para hakim jangan hanya bicara hukum formal tapi pertimbangan nurani berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jika tidak, Indonesia sudah nyaris dianggap hukum yang tak berkeadilan, politik yang tak amanah, pendidikan tak berkarakter, dan ekonomi yang tak ada pemerataan.

“Kan ada itu di kehakiman. Kenapa kok malah yang dipakai hanya pasal-pasal mati Nah, kalau yang dipakai pasal-pasal mati tanpa ada rasa keadilan itu hukum normatif, belum tentu sesuai dengan substansial. Nah ini yang perlu,” tandasnya.(BJK/JUM)

ICW: Panwaslu Masih Belum Independen

ICW: Panwaslu Masih Belum Independen

Liputan 6Liputan 6 –  1 jam 46 menit lalu

  • ICW: Panwaslu Masih Belum Independen
Liputan6.com, Jakarta: Panitia pengawas pemilu (panwaslu) dinilai masih belum independen. Alhasil banyak pemilihan kepala daerah yang dipenuhi kecurangan. Demikian dikatakan peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Apung Widadi di Jakarta, Kamis (2/2).

“Di Pandeglang tidak banyak temuan pelanggaran yang diperoleh panwaslu, padahal jika melihat di lapangan dan laporan tim sukses dalam sengketa di MK, banyak terjadi pelanggaran sebelum dan saat pemilihan,” kata Apung dalam dalam pemaparan hasil risetnya di Hotel Akmani.

Tidak hanya memihak, berdasarkan pengakuan tim sukses peserta pilkada, mereka harus membayar panitia penyelenggara dan pengawas. Hal ini untuk mengamankan posisi mereka.

Sedangkan untuk di Jayapura, Papua, Apung menjelaskan, kondisi penyelenggaraan terlihat lebih parah. Menurutnya, KPU Jayapura tidak netral. “Ketua KPU dan Panwas pada Pilkada 2010 menjadi tersangka suap untuk meloloskan pasangan incumbent,”  kata Apung.

Hal ini yang menjadi salah satu penyebab pilkada Kota Jayapura diulang. “Parahnya lagi, pengganti Ketua KPU ditemukan adalah salah satu tim sukses pasangan pemenang dalam Pemilukada Kota Jayapura,” pungkasnya.(BJK/JUM)

Hobi Mewah Pejabat Negara Dinilai Lukai Rakyat

Hobi Mewah Pejabat Negara Dinilai Lukai Rakyat

Egir Rivki – detikNews

Jumat, 03/02/2012 07:41 WIB

foto: ilustrasi/detikcom
Jakarta - Hobi mewah yang biasa dilakukan pejabat negara dinilai tidak mendidik masyarakat. Sosiolog Musni Umar, menilai, seharusnya pejabat negara berempati dengan kondisi masyarakat yang mayoritas merupakan golongan ekonomi lemah.

“Banyak masyarakat susah. Seharusnya pejabat negara menghindari hal-hal yang berbau kemewahan,” Kata Musni Umar, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/2/2012).

Ia mengatakan, pejabat negara merupakan panutan masyarakat sehingga sikapnya haruslah menjadi acuan moral rakyat. Namun, bukan berarti pejabat negara harus hidup miskin.

“Tidak dilarang hobi tersebut. Tapi sesuaikanlah dengan kondisi masyarakat kita,” tutupnya.

Musni menambahkan, bahwa pejabat negara harus melihat keadan masyarakat dengan cara memberi empati. Menurutnya gaya hidup mewah pejabat harus segera dikoreksi agar mendapat simpati dari rakyat.

“Pejabat harus mawas diri terhadap kondisi ekonomi rakyat,” tegasnya.

(rdf/rdf)

Naiknya Anggaran DPR

Naiknya Anggaran DPR

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/02/03/1756/Naiknya-Anggaran-DPR

Kamis, 02 Februari 2012 | 04:41 WIB

 

Sangat tak pantas Dewan Perwakilan Rakyat menikmati kenaikan anggaran kegiatan hingga hampir dua kali lipat pada tahun ini. Anggaran yang besar bisa jadi hanya akan dihambur-hamburkan, lantaran kinerja mereka selama ini begitu buruk. Target Program Legislasi Nasional jauh dari tercapai, fungsi pengawasan tak berjalan optimal, dan sudah bukan rahasia lagi bahwa para politikus Senayan ini berlumur korupsi.

Anggaran kegiatan Dewan dan kesekretariatan jenderal itu naik dari Rp 1,75 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 2,9 triliun pada tahun ini. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang, mencapai Rp 1,64 triliun. Lalu belanja pegawai Rp 446 miliar. Sisanya untuk belanja modal, anggaran sekretariat jenderal, dan alat kelengkapan Dewan. Dana untuk alat kelengkapan Dewan, misalnya, naik 30 persen menjadi Rp 224 miliar.

Dewan semestinya tak menyalahgunakan wewenang budgeting untuk mempergemuk anggaran mereka sendiri. Apalagi politikus Senayan selama ini kurang produktif dan cenderung menghamburkan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri. Sebagian di antara mereka juga terperosok dalam praktek permainan proyek.

Adapun tugas utama mereka sebagai legislator terabaikan. Tahun lalu DPR hanya berhasil menyelesaikan 24 rancangan undang-undang, atau kurang dari 30 persen dari target Program Legislasi Nasional. Rancangan undang-undang yang sudah diselesaikan itu pun ternyata banyak yang bermasalah. Ini tampak dari banyaknya pasal dalam sejumlah undang-undang yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.

DPR juga dinilai gagal mengawasi pemerintah. Bukannya mengawasi perilaku korup eksekutif, anggota Dewan justru bernegosiasi dengan aparat atau lembaga yang korup itu. Mereka bekerja sama �merampok� anggaran negara. Kasus suap Wisma Atlet di Kementerian Olahraga, serta kasus dana perumahan transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan contoh paling aktual dari kongkalikong anggota Badan Anggaran dengan aparat pemerintah.

Kebobrokan yang sama terjadi dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yang diemban DPR. Sudah berkali-kali kebocoran anggaran terjadi. DPR bahkan dikenal sebagai tempat tersubur bagi para mafia anggaran. Dengan otoritas yang dimilikinya, DPR bisa dengan mudah melakukan otak-atik anggaran. Mereka, misalnya, membuat proyek akal-akalan dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran sebesar Rp 20,3 miliar dan rencana pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya luar biasa besar: Rp 1,6 triliun.

Dengan sejumlah rapor buruk itu, DPR jelas tak bisa sewenang-wenang menaikkan anggarannya sendiri. Apalagi Badan Anggaran DPR tak bisa menjelaskan secara masuk akal mengapa mereka perlu menaikkan alokasi anggaran kegiatan mereka. Alasan bahwa kenaikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan DPR dan sudah dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan sekretariat jenderal jelas sama sekali tak kuat.

Kenaikan itu justru lebih bisa dipahami sebagai penghamburan uang negara. Ini juga menunjukkan ketamakan mereka, lantaran banyak rakyat miskin yang membutuhkan uluran negara.

Dahlan Iskan: Awan Mendung Itu Pasti Bergeser…

Buruh
Dahlan Iskan: Awan Mendung Itu Pasti Bergeser…
M.Latief | Latief | Jumat, 3 Februari 2012 | 00:08 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Dahlan Iskan Menteri BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan optimistis masalah perburuhan nasional dapat diatasi dengan baik. Hanya, syaratnya, semua pihak, yaitu pemerintah, pengusaha, dan buruh, dapat melakukan komunikasi intensif.

Seperti pepatah Tiongkok menyebutkan, awan mendung itu tidak akan berada di satu tempat terus-menerus, pasti akan bergeser. Pasti ada suasana yang lebih cerah.
– Dahlan Iskan

“Masalah perburuhan bisa diselesaikan. Seperti pepatah Tiongkok menyebutkan, awan mendung itu tidak akan berada di satu tempat terus-menerus, pasti akan bergeser. Pasti ada suasana yang lebih cerah,” kata Dahlan saat membuka seminar Economic Outlook 2012 bertajuk “Journey of Wealth in The Year of Dragon” di Jakarta, Kamis (2/2/2012).

Pada pidato sambutannya itu Dahlan menyoroti demo buruh di Bekasi pada Jumat (27/1/2012), yang melumpuhkan aktivitas pabrik serta mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas dan barang di kawasan itu. Dahlan mengatakan, arak-arakan para buruh menuntut penetapan upah yang berkeadilan telah mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu.

Dahlan berpendapat, demo tersebut sesungguhnya sangat tidak beralasan karena ada penyaluran aspirasi yang bisa dilakukan dengan cara lebih elegan dan tidak merugikan semua pihak.

“Kalau demonya seperti itu kan yang rugi semuanya, ya perusahaan, ya orang yang tidak terkait dengan demo tersebut, termasuk buruh yang melakukan unjuk rasa sebenarnya rugi karena menjadi tidak produktif,” ujarnya.

Meski demikian, mantan Direktur Utama PT PLN ini meyakini bahwa masalah buruh akan segera diselesaikan dengan cara yang komprehensif, terutama dari sisi pengamanan. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menemukan cara untuk dapat meredam setiap aksi demo buruh, di mana pun itu berlangsung.

“Kuncinya ada pada masalah penanganan demo oleh aparat kepolisian. Perlu peningkatan jumlah personel polisi untuk meredam setiap terjadinya unjuk rasa,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah aparat kepolisian sangat minim atau sangat tidak seimbang dengan jumlah pendemo yang mengakibatkan pengunjuk rasa sering kali merasa lebih super dibandingkan petugas keamanan.

“Ini yang harus dicarikan solusinya, bagaimana agar pada setiap demo, polisi dapat mengendalikan keadaan. Nantinya, akan ada pembentukan batalyon-batalyon khusus yang sewaktu-waktu dapat dialihkan ke suatu lokasi demo secara cepat,” ujar Dahlan.

 

Pemerintah kaji bentuk BUMN pangan selain Bulog

Kamis, 2 Februari 2012 22:17 WIB | 2049 Views

Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah akan mengkaji pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membidangi masalah pangan, selain Perum Bulog yang selama ini ditugasi menangani perberasan nasional.

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan di sela-sela Rapat Koordinasi Perum Bulog di Jakarta, Kamis, menyatakan, saat ini masih dalam perumusan kebijakan mengenai pembentukan BUMN pangan di luar Bulog tersebut.

Menurut dia, Kementerian BUMN menargetkan, kajian tersebut sudah dapat diselesaikan pada 2013.

“Bisa saja berbentuk satu holding BUMN. Atau bisa mendirikan BUMN pangan lainnya. Negara Indonesia ini sangat besar, dan memiliki 240 juta jiwa penduduk. Kalau ada tiga BUMN pangan, cukup memadai untuk melayani penduduk,” katanya.

Untuk peran Perum Bulog, menurut dia, BUMN ini tetap harus terfokus pada komoditas beras dan gula.

“Ini korporasi, tentunya memiliki doktrin. Harus fokus, lebih baik menangani satu atau dua komoditas saja,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Menteri BUMN menyatakan, pemerintah juga meminta Perum Bulog untuk meningkatkan divisi komersial dan mengurangi ketergantungan pada jasa pelayanan publik (PSO).

“Kita menginginkan Bulog terus didorong untuk memperbesar non-Public Service Obligation (PSO). Kalau masih terus bergantung pada PSO, Bulog tidak tumbuh, malah sebagai korporasi akan melemah,” katanya.

Menurut dia, masalah pangan menjadi persoalaan besar bangsa di manapun sehingga tantangan global ke depan harus dijawab secara taktis oleh Perum Bulog untuk turut bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam menjalankan peran jasa pelayanan publik, di antaranya Perum Bulog ditugasi menyerap gabah dan beras petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Selain itu BUMN pangan tersebut juga ditugaskan mendistribusikan raskin yang sumber pendanaannya berasal dari APBN.

Sedangkan untuk membesarkan divisi komersial, lanjutnya, bisa melalui beberapa cara, seperti melakukan sistem resi gudang dan memperbanyak pembelian beras komersial.

“Sekecil apapun bisnisnya, resi gudang harus dijalankan,” kata mantan Dirut PLN tersebut.

(T.S025/I007)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers