Archive for the ‘INFO’ Category

Russia’s Pacific Fleet Task Force Pays Visit to Indonesia

Russia’s Pacific Fleet Task Force Pays Visit to Indonesia

Topic: Sea piracy in the modern world

The Admiral Panteleyev destroyer

The Admiral Panteleyev destroyer

© RIA Novosti. Vitaly Anikov

04:07 19/01/2012
VLADIVOSTOK, January 19 (RIA Novosti)

A Pacific Fleet task force led by the Admiral Panteleyev destroyer docked at the Indonesian port of Surabaya on Thursday, the fleet’s spokesman said.

The Admiral Panteleyev destroyer, accompanied by the Fotiy Krylov salvage tug and the Boris Butoma tanker, are paying a friendly visit to the Indonesian port city of Surabaya on return to their home port in Vladivostok from an anti-piracy mission in the Gulf of Aden.
The spokesman said that during the visit the officers and sailors of the warships will meet with their Indonesian colleagues and tour the city.
During its four-month anti-piracy mission, which ended on January 15, the ship escorted a number of convoys of civil vessels through pirate-infested waters off the Horn of Africa.
The Russian Navy has maintained a presence off the Horn of Africa since October 2008, with warships operating on a rotation basis
 
 

Nazaruddin Lari Ke Luar Negeri Karena Takut SBY cs?

Nazaruddin Lari Ke Luar Negeri Karena Takut SBY cs?

http://politik.kompasiana.com/2012/01/19/nazaruddin-lari-ke-luar-negeri-karena-takut-sby-cs/

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengaku
buron ke luar negeri bukan karena menghindari jeratan kasus dugaan suap
wisma atlet SEA Games melainkan karena ribut di Cikeas.

“Saya pergi ke luar negeri gak ada urusan dengan wisma atlet, saya ke
luar negeri karena ribut di Cikeas,” kata Nazaruddin saat bersaksi bagi
Timas Ginting, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Demikian berita yang dikutip dari Kompas.com, 18/01/2012.

Apakah berita ini sesuatu yang baru dan mengejutkan?

Apa yang disampaikan Nazaruddin ini sebetulnya mempunyai keterkaitan
dengan beberapa berita sebelumnya, yang menginformasikan bahwa ternyata
sebelum lari ke luar negeri, Singapura pada 23 Mei 2011 itu, Nazaruddin
sempat bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Soesilo
Bambang Yudhoyono (SBY) beserta beberapa petinggi PD di kediaman pribadi SBY, di Puri Cikeas..
Pertemuan tersebut dijembatani oleh Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum
khusus untuk membicarakan persoalan Nazaruddin terkait dengan kasus
skandal korupsi Wisma Atlit Jakabaring, Palembang, dan posisinya sebagai Bendahara Umum DPP PD, dan anggota DPR.
Pertemuan di Puri Cikeas itu dimulai pada pukul sembilan pagi, dihadiri
oleh selain Nazaruddin dan SBY, juga ada Anas Ubaningrum, Jero Wacik, EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, dan seorang laki-laki yang mendampingi SBY bernama Yosep yang tugasnya mencatat isi pertemuan tersebut.
Sebelumnya SBY diinformasikan oleh Anas bahwa maksud pertemuan tersebut
adalah untuk membicarakan perihal maksud pengunduran diri Nazaruddin
sebagai Bendahara Umum PD sebagaimana dikehendaki oleh SBY sejak
beberapa bulan sebelumnya.
Ternyata, dalam pertemuan itu Nazaruddin dengan berani menyatakan kepada SBY bahwa dia tidak mau dijadikan tumbal dalam kasus korupsi Wisma
Atlit tersebut. Karena sesungguhnya beberapa orang petinggi PD juga ikut menerima dana haram itu. Yakni, Menpora, Andi Malarangeng Ketua Umum
DPP PD, Anas Urbaningrum, Wakil Bendahara PD, Mirwan Amir, Wakil Sekjen
PD, Angelina Sondakh dan Ketua Fraksi PD, Djafar Hafsah.
Mendengar Nazaruddin berkata dengan nada mengancam seperti itu, SBY
murka: “Maksudnya apa? Mau menakut-nakuti? Saya tentara, tidak takut
diancam-ancam!”
Nazaruddin juga dikabarkan sempat menawarkan  kepada SBY bahwa dia
bersedia mundur sebagai Bendahara Umum DPP PD, tetapi diizinkan tetap
menjadi anggota DPR, dan kasus tersebut jangan sampai mengena dirinya.
Tetapi SBY menyambutnya lagi dengan murka besar. Sambil menggebrak meja, SBY berseru kepada Nazaruddin, “Saudara jangan mendikte saya! Saya
tidak bisa didikte!”
SBY balik menantang Nazaruddin agar kalau memang punya bukti laporkan
saja kasus itu ke KPK. Pertemuan itu pun bubar tanpa membawa hasil
positif. SBY memerintakan kepada Dewan Kehormatan PD agar segera memecat Nazaruddin.
Hari itu juga, tanggal 23 Mei 2011 malam, Nazaruddin melarikan diri ke Singapura.
Demikianlah peristiwa yang kita ketahui kemudian setelah diungkapkan
Nazaruddin pada 29 November 2011, sebagaimana dikutip dari Inilah.com.
Selanjutnya, adalah kejadian demi kejadian yang sudah kita ketahui
bersama sampai dengan hari ini.
Pihak SBY dan PD tidak membantah adanya pertemuan tersebut. Bahkan pihak PD melalui Marzuki Alie membenarkan adanya pertemuan itu, meskipun
tidak mendetailkannya.
Pada waktu itu juga dikabarkan bahwa Nazaruddin sempat mengatakan akan
melakukan jumpa pers pada pukul 15.00 WIB, tetapi rupanya itu hanya dia
maksudkan untuk melakukan pengalihan perhatian. Tekadnya sudah bulat,
yakni melarikan diri ke luar negeri pada hari itu juga.
Masuk akal jika kita simpulkan bahwa Nazaruddin melarikan diri ke luar
negeri itu karena dia kemudian ketakutan setelah berani menantang SBY
secara begitu frontal. Menghadapi kemarahan SBY sedemikian hebat, logis
jika Nazaruddin menjadi ketakutan. Apalagi dia kini seorang diri, harus
berhadapan sebagai lawan dengan SBY cs (Anas Urbaningrum, Mirwan Amir,
Djafar Hafsah, dan lain-lain).Menghadapi satu saja dari mereka sudah
merupakan lawan yang sangat berat. Apalagi semuanya sekaligus. Tidak
mungkin bisa menang.
Dari sini, dapat dikatakan bahwa rupanya kubu SBY dan PD kecolongan
dengan berhasil larinya Nazaruddin ke Singapura. Nazaruddin berhasil
memperdayai mereka dengan sengaja melontarkan ancaman bahwa dia akan
mengadakan jumpa pers pada pukul 15.00 WIB pada hari itu. Sehingga fokus SBY cs adalah ke hal rencana acara jumpa pers tersebut. Ternyata, itu
hanya taktik Nazaruddin untuk mengalihperhatian kubu para mantan kawan
dan boss-nya yang kini telah berubah menjadi musuh besarnya itu.
Jadi, keterangan pihak PD, khususnya Ketua Fraksi Djafar Hafsah pada
waktu itu bahwa dia-lah yang memberi izin Nazaruddin berangkat ke
Singapura dengan alasan untuk check-up kesehatan karena menderita sakit
kemungkinan besar tidak benar. Yang benar, adalah Nazaruddin kabur ke
Singapura tanpa sepengetahuan pihak SBY, maupun PD.
Keterangan Djafar bahwa kepergian Nazaruddin itu atas seizinnya itu
hanyalah pernyataan untuk menutup rasa malu pihak PD yang telah
kecolongan, dan menutup kebenaran di balik alasan sebenarnya Nazaruddin
melarikan diri itu.
Sebab waktu itu pula ada beberapa kejanggalan dengan keterangan Djafar
tersebut. Seperti dia mengaku bahwa dialah yang memberi izin kepada
Nazaruddin ke Singapura untuk check-up kesehatan ke Singapura. Padahal
jelas-jelas pada waktu itu juga Nazaruddin sudah mulai diincar KPK.
Apakah sedemikian daruratnya izin check-up kesehatan tersebut sehingga
dengan begitu mudah izin diberikan? Janggalnya lagi, Djafar mengaku
memberi izin itu, tetapi dia sendiri tidak tahu masalah kesehatan apa
yang dialami Nazaruddin, dan juga tidak tahu kapan Nazaruddin harus
kembali ke Tanah Air.
Belakangan diketahui bahwa alasan check-up kesehatan, dan keterangan
dari beberapa petinggi PD bahwa Nazaruddin menderita sakit serius di
Singapura, sampai bobot badannya turun drastis adalah bohong semua.
Nazaruddin ketika tampil di Skype dalam wawancara jarak jauhnya dengan
Iwan Piliang, yang disiarkan Metro TV, dan waktu ditangkap di Cartagena, Kolumbia, tampak sangat sehat.
*
Kemarahan SBY yang sampai mengebrak meja di hadapan Nazaruddin tersebut
bisa jadi merupakan kumulatif kemarahan SBY sebelumnya terhadap bekas
bawahannya di PD itu. Sebab, seperti yang pernah diungkapkan majalah
Tempo, sebenarnya sebelum pertemuan 23 Mei 2011,  di Puri Cikeas itu,
SBY telah mengutus Anas Urbaningrum untuk meminta Nazaruddin
menandatangani surat pengunduran dirinya secara sukarela sebagai
Bendahara Umum PD terkait dengan mulai terciumnya keterlibatan
Nazaruddin di kasus korupsi Wisma Atlit. SBY rupanya tidak mau
Nazaruddin merusak citra dirinya dan PD, oleh karena itu sejak dini
diharapkan “out” dari PD. Tapi Nazaruddin menolak menandatangani surat
tersebut.
Setelah Nazaruddin mulai menunjukkan sikap yang tidak mau “kerjasama”,
pihak PD mulai melakukan beberapakali rapat konsolidasi tertutup yang
dipimpin langsung oleh SBY.
Rapat-rapat konsilidasi yang serba mendadak dan tertutup itu memberi
indikasi kuat bahwa sebenarnya para elit PD itu sedang panik. Kalau
tidak demikian, lalu apa?
Perlu dicatat bahwa sebelum kasus ini benar-benar menjadi heboh, SBY
lewat Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, pada Jumat, 13 Mei 2011 sudah
mememinta Nazaruddin untuk mengundurkan diri, atau dipecat,
keterkaitannya dengan dugaan kasus upaya suap ke Mahkamah Konstitusi dan skandal Wisma Atlit itu.
Seperti diberitakan majalah Tempo edisi 29 Mei 2011, Anas sampai merasa
perlu terbang khusus ke Bali menemui Nazaruddin untuk menandatangani
surat pernyataan mengundurkan dirinya. Tetapi Anas terpaksa pulang
dengan tangan hampa.Nazaruddin menolak menandatangani surat tersebut.
Dia malah menitip pesan kepada Anas buat SBY, bahwa dia merasa tidak
bersalah, dan kalau sampai dipecat, atau dipaksa mundur, dia akan
membongkar bobrok lain yang juga melibatkan beberapa elit partai.
Beberapa nama itu adalah Anas sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono alias
Ibas, Andi dan Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, dan Marzuki Alie.
Mendengar nama anaknya disebut, tulis Tempo, SBY yang semula bersemangat mencopot Nazaruddin yang dianggapnya dapat merusak citra partai,
mendadak mengambil langkah mundur.
Mulai dari sinilah SBY bersama para elit PD lainnya mengadakan
rapat-rapat konsolidasi yang disebutkan di atas itu. Dan, kemudian baru
kita ketahui setelah Nazaruddin berhasil ditangkap di Cartagena,
Kolumbia, dan dibawa kembali ke Indonesia, lewat pengakuannya pada pada
29 November 2011, ternyata di pagi hari di tanggal 23 Mei 2011 itu
sebelum dia lari ke Singapura, ada pertemuan dirinya dengan SBY cs di
Puri Cikeas itu.
Dalam pengakuan terbarunya, tanggal 18 Januari 2012, Nazaruddin mengaku
bahwa dia lari ke luar negeri bukan karena takut kasusnya diungkapkan,
tetapi lebih karena ribut-ribut dengan SBY di Cikeas. Atau dengan kata
lain, karena dirinya takut dengan SBY cs. Sebuah ketakutan yang
beralasan. Mengingat begitu banyak dan dalamnya indikasi keterlibatan
orang-orang maha kuat di sana dalam kasus korupsi di proyek Wisma Atlit, Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS),   dan beberapa kasus lainnya
tersebut. Nazaruddin layak takut karena telah bermusuhan dengan begitu
banyak orang maha kuat yang sedang berkuasa di negara ini. Apalagi
posisinya sebagai Bendahara Umum yang sudah pasti paling tahu semua dana yang masuk-keluar di rekening partai dan rekening lainnya yang terkait.
Pengakuan Nazaruddin bahwa dia lari ke luar negeri itu bukan karena
takut kasusnya diungkapkan besar kemungkinan adalah juga bohong. Tetapi
bahwa dia lari juga karena takut kepada SBY cs, setelah berani melawan
secara frontal dengan SBY, juga sangat masuk akal.
Yang patut diingat juga bahwa pada Mei 2011 itu keterlibatan Nazaruddin
belum sepenuhnya kentara. Orang masih banyak menduga-duga, atau curiga
saja. Sedangkan pihak SBY rupanya sudah mengetahuinya lebih awal.
Terbukti dengan permintaan mereka kepada Nazaruddin agar segera mundur
dari jabatannya di DPP PD itu. Tidak mungkin, kalau mereka masih percaya bahwa Nazaruddin itu bersih, SBY malah meminta Nazaruddin mundur.
Nah, kalau begitu, berarti SBY cs itu sebetulnya sudah tahu bahwa
Nazaruddin itu telah melakukan suatu kejahatan korupsi. Pertanyaannya,
kenapa mereka itu malah menyembunyikan kasus ini? Hanya memintanya
mundur?  Tidak melaporkan segera Nazaruddin ke polisi atau KPK? Malah
pakai acara pertemuan rahasia segala di Puri Cikeas itu?
Kenapa pula pertemuan di Puri Cikeas pada 23 Mei 2011 itu dirahasiakan
oleh pihak SBY dan PD? Atau dengan kata lain, kalau pertemuan itu
sesuatu yang wajar, kenapa pakai rahasia-rahasia segala? Ketika
Nazaruddin lari ke luar negeri pada 23 Mei 2011 malam itu, yang kita
dapatkan dari pihak PD adalah bahwa dia ke Singapura dengan
sepengetahuan dan seizin partai, tanpa menyebutkan sedikitpun adanya
pertemuan tersebut. Kalau Nazaruddin tidak mengungkapkannya tentu publik tidak akan tahu sampai sekarang.
Kenapa pula KPK sepertinya tidak pernah mempermasalahkan hal ini? ***

Motif Bakar Diri Sondang Terungkap SI

 

Motif Bakar Diri Sondang Terungkap

SINAR HARAPAN

19.01.2012 13:27

Penulis : M Bachtiar Nur

 

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Sondang Hutagulug, mahasiswa yang membakar diri hingga meninggal di depan Istana Kepresidenan persis dalam peringataan hari HAM 10 Desember lalu, ternyata melakukan aksi tersebut karena kecewa dengan sikap pemerintah yang tak serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Tanah Air.

Hal ini terungkap dalam catatan yang ia tulis dalam buku harian pacarnya. Catatan ini diyakini ditulis menjelang aksi bakar diri yang ia lakukan. Sang pacar sendiri, menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, baru menemukan catatan dalam buku hariannya tersebut sekitar dua minggu lalu.

“Dalam diary tersebut Sondang menulis mengenai ketidakadilan penanganan kasus pelanggaran HAM,” ungkap Haris, Kamis (19/1).

Sondang dalam buku harian tersebut mencatat secara panjang lebar kekecewaannya terhadap pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, selain juga catatan yang berisi ucapan terima kasih kepada orang tua dan kakak yang telah membantu biaya kuliah serta permintaan maaf jika dirinya memiliki kesalahan.

Haris mengatakan, aksi bakar diri Sondang membuktikan adanya satu kecenderungan yang berkembang bahwa masyarakat kecewa berat dengan pemerintah di berbagai sektor termasuk penyelesaian pelanggaran HAM.

Pemerintah disebutnya telah bersikap congkak kepada masyarakat dengan tak menggubris jumlah kasus pelanggaran HAM yang merupakan fundamental dengan alasan perhitungan politik.

Bahkan ketika Sondang meninggal pun, menurut Haris, ucapan Juru Bicara Presiden Julian Pasha yang mengatakan peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan kondisi negara melainkan atas dasar pribadi sangat mengecewakan.

“Pemerintah bahkan tidak pernah melakukan investigasi. Pendapat itu bisa saja dipidanakan sebagai pencemaran nama baik paling tidak oleh ahli warisnya. Pemerintah juga harus meminta maaf kepada keluarga korban atas pernyataan yang dikeluarkan,” ungkap Haris.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri saat itu, menurut keterangan Julian Pasha, turut bersedih atas meninggalnya Sondang. Presiden, kata Julian saat itu, sempat mengikuti perkembangan kesehatan Sondang. Presiden bahkan mengutus perwakilan untuk menyampaikan rasa simpati Presiden dan pemerintah kepada keluarga Sondang.

Sementara Haris mengatakan, terlepas dari rumor benar tidaknya adanya pihak-pihak yang memanfaatkan ataupun mengagitasi Sondang, peristiwa ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan pelanggaran HAM dengan kata lain menggambarkan buruk muka pemerintah.

“Penanganan kasus HAM tidak disegerakan, pelanggaran HAM itu berurusan dengan manusia. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran selama satu setengah tahun terakhir ataupun kasus pembunuhan Munir yang tidak terselesaikan. Pemerintah seharusnya sadar dan memperbaiki diri di usianya yang akan berakhir. Pelayanan publik dan penegakan hukum harus diperbaiki. SBY tidak perlu takut terhadap para jenderal,” imbuhnya.

Siang ini rencananya Kontras akan menggelar diskusi publik mengenai pelanggaran HAM terkait surat wasiat Sondang yang ditemukan. Diskusi ini rencananya akan dihadiri oleh ibunda dari alm. Sondang; pengamat politik Yudi Latief dan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh.

 

Subsidi Dibatasi atau BBM Naik Lagi

Subsidi Dibatasi atau BBM Naik Lagi

Thursday, 19 January 2012 06:13
Harga minyak dunia yang melambung tinggi mengakibatkan dana subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah kian membengkak. Sedangkan APBN 2012 mengharamkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan agar subsidi terkendali. Harus ada APBN Perubahan.

Rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengakibatkan warga yang berkantong tipis, seperti Gito Sumarno, semakin kebat-kebit. Selama ini, setiap bulan ia menganggarkan dana Rp 400.000 untuk ongkos pergi-pulang dari rumahnya di Depok, Jawa Barat, ke kantornya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Duit sebesar itu dipakai untuk mengisi bahan bakar jenis premium ke dalam tangki mobil yang menjadi tunggangannya ke kantor.

Mulai 1 April nanti, ongkos perjalanan rumah-kantor yang berjarak sekitar 20 kilometer itu bakal naik dua kali lipat. Adalah Undang-Undang (UU) APBN 2012 yang memaksa mobil pribadi memakai BBM non-subsidi. Harga BBM non-subsidi sekarang ini sekitar dua kali premium maupun solar bersubsidi.

Gito berharap, April nanti masih bisa menikmati BBM bersubsidi. Misalnya, BBM subsidi dinaikkan dari harga saat ini yang Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 atau Rp 6.000 per liter. Pilihan lainnya, memasang converter kit di mobilnya. Dengan alat itu, mobilnya tak lagi mengonsumsi BBM, tapi beralih ke gas.

Pilihan kedua itu diyakininya tak mudah, karena ketersediaan pompa pengisian bahan bakar gas masih minim. Di Jakarta, misalnya, per Januari 2012, hanya ada delapan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang beroperasi. Enam di antaranya SPBG Pertamina, sisanya milik Petros Gas.

Adapun untuk stasiun pengisian vi-gas (liquified gas for vehicle), hanya ada 10 yang beroperasi. Semuanya milik Pertamina Retail. Sembilan stasiun lainnya belum beroperasi atau sedang proses kontrak dan dalam tahap konstruksi. Lagi pula, warga seperti Gito tak sepenuhnya percaya pada keamanan penggunaan converter kit untuk bahan bakar gas.

Gito khawatir alat itu membuat mobilnya terbakar. Ia membandingkan penggunaan converter kit di masa-masa awal ini dengan kasus tabung gas “melon” yang mencabut banyak nyawa di masa awal penggunaannya. Kalau opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tak berjalan, Gito berencana pindah ke BBM non-subsidi.

Tanggal 1 April 2012 tak sampai tiga bulan lagi tiba. Karena itulah, keputusan pemerintah tentang kebijakan BBM bersubsidi sangat ditunggu-tunggu. Baik itu masyarakat maupun pelaku penyaluran BBM, yakni Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), retailer BBM asing yang beroperasi di sini, importir converter kit, dan produsen converter kit di dalam negeri. Keputusan itu, apakah tak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi ataukah menjalankan opsi baru dengan APBN-P 2012 yang memberi ruang untuk kenaikan harga BBM bersubsidi?

Keputusan resmi pemerintah itu akan menjadi dasar bagi pelaku usaha minyak untuk mengambil langkah strategis. “Dasar hukum itu akan memberi gambaran akan seperti apa serta bagaimana implementasinya,” kata juru bicara Pertamina, Mochamad Harun. Pertamina, menurut Harun, sudah siap menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi itu. “Namun, kalau program itu ditempuh, masih ada beberapa SPBU yang harus malakukan investasi baru dan cuci ganti tangki,” ia menambahkan. Setidaknya perlu waktu tiga bulan sejak dasar hukumnya dirilis.

Anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, menyebut pembatasan BBM itu adalah kebijakan neolib yang menguntungkan retailer BBM asing di Indonesia. “Mereka antara lain Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis),” katanya kepada Ageng Wuri R.A. dari GATRA. Keharusan mobil berpelat hitam memakai BBM non-subsidi itu akan membuat bisnis mereka makin berkibar di sini. Karena itulah, ia lebih setuju dengan opsi menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 untuk mengendalikan besaran subsidi. Memilih populer atau aman?

Irwan Andri Atmanto, Birny Birdieni, Sandika Prihatnala, dan Cavin R. Manuputty

(Laporan Utama Majalah GATRA, Terbit Kamis, 19 Januari 2012)

 

Membatasi Konsumsi Premium

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/01/19/1746/Membatasi-Konsumsi-Premium

Kamis, 19 Januari 2012 | 01:30 WIB

 

Rencana pemerintah menerapkan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) mulai April 2012 tak boleh ditunda lagi. Rencana lama ini sudah diundurkan berkali-kali. Keragu-raguan menerapkan kebijakan ini akan membuat ekonomi kita makin sakit. Beban subsidi yang membengkak akan makin mencekik leher perekonomian kita.

Sudah lama pemerintah tak berkutik menghadapi problem subsidi BBM. Bagai kanker, subsidi ini terus-menerus menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan makin lama makin kronis. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 90 triliun. Tahun lalu, jumlah subsidi itu naik menjadi Rp 160 triliun. Angka itu melebihi asumsi APBN Perubahan yang cuma Rp 129,7 triliun. .

Biaya subsidi itu sebenarnya bisa ditekan andai pemerintah mau menaikkan harga. Sayangnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ragu mengambil kebijakan ini. Desember lalu bahkan dia sudah menyatakan pada 2012 tak akan ada kenaikan harga BBM.

Kini satu-satunya cara menyelamatkan anggaran negara adalah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pembatasan konsumsi BBM akan berlaku 1 April 2012. Nanti, pemilik kendaraan roda empat berpelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi (Pertamax) atau bahan kabar lain, yakni gas.. Kebijakan ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Namun wilayah Jakarta dan sekitarnya akan jadi prioritas pembatasan.

Mungkin akan banyak pihak yang memprotes kebijakan ini. Tapi pemerintah tak boleh mundur lagi. Pemerintah sudah mengulur-ulur rencana pembatasan ini sejak 2008 dan sampai kini programnya belum jelas wujudnya. Presiden harus segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang terperinci, tegas, tapi mudah diterapkan di lapangan. Bila perlu, pembatasan ini memakai chip khusus yang bisa menutup peluang “main mata” antara penjual BBM dan pemilik kendaraan.

Cara lain yang tak boleh dilupakan adalah mendorong pemakaian bahan bakar gas (BBG). Jangan cuma gembar-gembor. Pemerintah mesti membikin langkah nyata seperti yang telah dilakukan Pakistan. Pakistan merupakan negara yang paling maju dalam pemakaian BBG. Mereka memulainya pada 1999. Kini di sana sudah ada 2,7 juta kendaraan yang memakai BBG.

Indonesia memulai program serupa lebih awal, yakni pada 1995. Tapi sampai sekarang, menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jumlah kendaraan pemakai gas tak lebih dari 5.000 unit. Ini karena pemerintah kurang serius menyediakan fasilitas pendukung. Pasokan gas seret dan jumlah pompa gas cuma ada 9 unit. Selain itu, harga converter kit mahal. Dua hal ini harus diatasi pemerintah. Kalau perlu, mereka harus berani memberikan subsidi harga alat konversi atau mendorong industri dalam negeri membangun pabrik converter sendiri.

Jika program pembatasan BBM dan konversi ke gas ini bisa diterapkan di Jawa-Bali saja, dampaknya akan besar sekali. Soalnya, konsumsi BBM di Jawa-Bali saat ini mencapai 40-50 persen dari total konsumsi nasional. Karena itu, Presiden harus berhenti bersikap ragu-ragu. Ini memang pil pahit yang harus diambil untuk menyehatkan semuanya–perekonomian dan rakyat.

Barongsai Sambut Imlek di Kuta

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/barongsai-sambut-imlek-di-kuta/

19.01.2012 09:16

Barongsai Sambut Imlek di Kuta

DENPASAR – Prosesi barongsai dan naga yang dikemas dalam atraksi unik dan menarik akan mengawali perayaan tahun baru Imlek 2563 di kawasan wisata Kuta dan sekitarnya pada Minggu petang (22/1).

Prosesi menempuh jalur mengelilingi Vihara Dharmayana dan jalan-jalan protokol di kawasan Kuta dan sekitarnya melibatkan empat barongsai dan dua naga, kata Penanggungjawab Vihara Dharmayana Kuta, Indra Suarlin, di Kuta, Kamis (18/1) .

Ia mengatakan, pagelaran barongsai dan naga “ngelawang” berlangsung sekitar dua jam, 17.00-19.00 Wita dan diupayakan sedapat mungkin tidak mengganggu lalu lintas yang kondisinya selama ini sangat padat.

“Ngelawang” yang akan dimulai sore hari ini sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat dan “pecalang” petugas keamanan desa adat Kuta untuk membantu kelancarannya, mengingat arus lalu lintas di kawasan Kuta sangat padat.

“Banyak permintaan agar prosesi itu melewati pantai Kuta, tempat wisatawan mancanegara berjemur sambil menikmati deburan ombak, namun hal itu tidak dapat dipenuhi, khawatir kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari,” ujar Indra Suarlin.

Prosesi “Ngelawang” bermakna menseimbangkan dan menetralisir alam semesta dilakukan secara berkesinambungan mengawali perayaan tahun baru Imlek tahun ini.

Kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan sehari lebih awal dari tahun baru Imlek, guna memberikan kesempatan kepada umat Budha untuk melaksanakan Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 secara khidmat yang jatuh pada hari Senin (23/1).

Umat Budha, khususnya keturunan Tionghoa di Bali pada Hari Raya Suci Imlek melakukan persembahyangan di rumah mereka masing-masing, kemudian dilanjutkan ke Vihara dan Kelenteng.

“Persembahyangan dilakukan sesuai tradisi yang diwarisi secara turun temurun,” ujar Indra Suarlin yang juga Ketua Ketua Yayasan yang mengayomi Vihara Dharmayana Kuta.

Pemasangan hiasan bambu (penjor), penyalaan lilin, hiasan lampu (lampion), serta persembahan hidangan buah-buahan dan berbagai macam kue menjadi ciri khas perayaan Imlek pada setiap Vihara dan Kelenteng di Bali.

Persembahyangan berlangsung seperti hari-hari biasa, namun kali ini agak istimewa, karena disertai dengan pemberian makanan khas kepada mereka yang dinilai berjasa dalam mengembangkan usaha maupun kehidupan pribadi.

Perayaan Imlek tahun ini menekankan harapan baru yang lebih baik dalam menyongsong masa depan. Upaya itu disertai dengan menekankan pada perdamaian, rasa gotong royong, kepedulian sesama umat manusia dan kebersamaan, termasuk dengan umat lain.

Hari raya Imlek kental dengan nuansa kehangatan, yang berawal dari tradisi pergantian musim gugur ke musim semi di dataran Tionghoa.

Namun tradisi itu tetap diwarisi secara turun temurun yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Perayaan di sejumlah Vihara di Bali juga dimeriahkan dengan pegelaran barongsai, kesenian khas China, ujar Indra Suarlin. (Ant)

 

http://www.suarapembaruan.com/home/sambut-tahun-naga-air-di-harris-hotel-kelapa-gading/16179#Scene_1

Sambut Tahun Naga Air di Harris Hotel Kelapa Gading
Rabu, 18 Januari 2012 | 15:14

Suasana Imlek di Harris Hotel & Conventions Kelapa Gading, Jakarta Suasana Imlek di Harris Hotel & Conventions Kelapa Gading, Jakarta

 

[JAKARTA] Harris Hotel & Conventions Kelapa Gading akan menggelar promosi santap malam prasmanan menjelang Tahun Baru Imlek di Harris Café. Hotel yang letaknya bersebelahan dengan Mal Kelapa Gading ini menampilkan beragam suguhan menu oriental seperti steamboat, yam chaw fried rice, singapore noodle, crock pot chicken, red curry beef, dan masih banyak lagi.

Semua menu diolah khusus oleh Executive Chef Roby Mardeta Setiawan beserta tim. Selain menu prasmanan, chef Roby juga akan menghadirkan sejumlah pondokan, diantaranya aneka dim sum dan roasted duck plum sauce.

“Bagi Anda para pencinta cokelat, silakan mencoba lelehan chocolate fountain, lengkap dengan aneka kue, biskuit, es krim dan buah-buahan. Semuanya dapat Anda temukan pada deretan menu penutup,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/1).

Jangan lewatkan atraksi Barongsai yang akan menghibur Anda sekeluarga pada saat bersantap malam. Atraksi Barongsai ini akan digelar di lobi hotel dan Harris Café. “Bagi warga Tionghoa, tradisi santap malam Imlek merupakan momen yang sangat istimewa. Kami keluarga besar Harris Kelapa Gading akan dengan senang hati merayakannya bersama para tamu kami, serta mendoakan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan bagi mereka dan keluarganya,” ungkap  chef Robby.

Dia juga menambahkan, Sang Dino Tionghoa juga akan hadir untuk menyapa dan bermain bersama anak-anak. Santap malam ditahun baru Imlek tersedia pada 22 Januari 2012 mulai pukul 06.0022.00 WIB dan dijual seharga Rp 220.000net per orang. [H-15]

Biadab, Tentara Inggris Lecehkan Anak Perempuan Afghanistan Republika

Biadab, Tentara Inggris Lecehkan Anak Perempuan

Afghanistan

RepublikaRepublika –  16 menit yang lalu

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Lagi-lagi, tentara internasional yang bertugas di Afghanistan berulah amoral terhadap warga di negeri itu. Setelah marinir AS mengencingi jasad pejuang Taliban, kini giliran tentara Inggris berlaku amoral.

Sejumlah media Afghanistan memberitakan ulah tentara Inggris melakukan pelecehan terhadap dua anak Afghanistan. Pemerintah Afghanistan mengecam dugaan pelecehan tersebut. Kecaman itu resmi dikeluarkan Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Rabu (18/1).

“Pemerintah Afghanistan sangat mencela perbuatan yang “tidak bermoral” oleh serdadu Inggris dan menyebutnya tindakan itu sebagai pelecehan anak,” kata pernyataan itu.

Tanpa menyebut nama media dan tempat yang tepat dari insiden itu, pernyataan tersebut mengatakan, laporan-laporan media menyebutkan dua tentara Inggris diduga mendorong seorang anak laki-laki dan seorang gadis, berusia sekitar sepuluh tahun sampai menyentuh mereka dan kemudian tindakan itu difilmkan untuk ditunjukkan kepada para tentara lainnya.

“Pemerintah Afghanistan sangat terganggu oleh laporan-laporan dua tentara Inggris telah mendorong dua anak Afghanistan untuk menyentuh mereka,” tambah pernyataan itu.

Pemerintah Afghanistan menyatakan sangat muak dengan kenaikan insiden terakhir yang bersifat tidak bermoral di kalangan tentara asing yang jelas-jelas merusak kepercayaan publik dan kerja sama orang-orang Afghanistan dengan pasukan asing.

Pemerintah Afghanistan meminta Inggris untuk memulai penyelidikan langsung terhadap laporan-laporan itu dan menerapkan hukuman yang diperlukan untuk mereka yang terlibat dalam perbuatan amoral tersebut.

Beberapa hari lalu, pemerintah Afghanistan mengutuk penodaan (mengencingi) yang dilaporkan terhadap tiga jenazah Taliban oleh sekelompok marinir Amerika Serikat dan menuntut hukuman bagi para pelakunya.

Philippines: New People’s Army calls for advancing

Philippines: New People’s Army calls for advancing “the revolutionary urban mass movement” in Metro Manila “Establish the People’s Barricade against state brutality”

“Advance the revolutionary urban mass movement toward greater victories and contribute to the People’s War”

in: Temu <temu_eropa@yahoogroups.com>, Thursday, 19 January 2012, 20:28

Lucille Gypsy Zabala Brigade
Kabataang Makabayan – Metro Manila
January 15, 2012

The Kabataang Makabayan-Lucille Gypsy Zabala Brigade (Metro Manila) extends its revolutionary salute to the youths and residents of Brgy. Corazon de Jesus, San Juan City for their valiant and unyielding struggle to defend their homes as manifested in the brutal demolition staged last January 11, 2012.

The status quo-shaking battle in San Juan has shown the fierceness of the mass movement. It is the image, if not, the epitome of class struggle in the urban. The people’s barricade was not just pieces of conjoined woods. It was the symbol of resistance of the toiling masses against the rotten system, the stalwart expression of the brave sons and daughters of Andres Bonifacio who are now continuing the unfinished revolution.

To the youths who have unwaveringly battled in the forefront of the people’s barricade, we give our highest praises. Your show of bravery to struggle even beyond the barricades against the fascist and mercenary elements of the state enlivens the blaze of the Kabataang Makabayan in its historic place in advancing the national democratic revolution in the country.

Despite the dangers of the brutality of the state against the urban poor dwellers, none of you ceased to let the enemy come in closer which have put the ruling classes against the wall. You have fought for the noble intention to defend people’s democratic rights and interests and for that, you have shown how the best in the youth can emerge.

The battle in San Juan has marked that 2012 will be the year of the revolutionary mass movement. This fearless forecast is based on our scientific analysis on the system. As class struggle intensifies, the people will certainly choose the revolutionary path, and indisputable truth that the ruling class can never bend.

Intensifying mass struggles and campaigns is the breeding ground of the exponential advances, quantitatively and qualitatively, of the revolutionary urban mass movement. We have already entered the third year of our five-year plan and we have gained numerous achievements. Like how you dared not to be bound by the barricade in the demolition and bring the fight closer to the enemy, the people’s war has also advanced towards achieving the strategic stalemate. We are now bringing the people’s war closer to the enemy.

The anti-people projects of the Aquino administration such as the Public Private Partnership program is now being pushed through on a more brutal and unrelenting manner. Metro Manila is being swarmed by PPP projects that results to the massive demolition of half a million Filipinos mainly in Quezon City, Mandaluyong, Navotas, Caloocan, Manila, Parañaque, among others. PPP is the grand plan of US imperialism to save itself from the heavier blows of the global financial crisis and to retain its supremacy as the superpower of the world. Bureaucrat capitalists and local bourgeoisies are now more exposed than ever by being the executor of the projects at the expense of the people.

To finish the projects on time or even earlier, the US-Aquino regime will mobilize the elements of the state to ensure this through counterinsurgency. As patterned to the 2009 US Counterinsurgency Guide, while retaining fascism as the forefront of their counterinsurgency program, the state will mobilize its agencies and even non-government organizations (NGOs) to divert the masses towards joining liberation and revolutionary movements across the globe. In the case of urban poor dwellers, the Department of Social Welfare and Development and connected NGOs are mobilized and funded by US imperialism to lead people to reformist and anti-revolutionary ideals such as housing projects that are, in essence, profit-oriented and avenues of greater corruption. JV Ejercito, Guia Gomez and Erap Estrada are greedy collaborationists with the US-Aquino regime and they have unveiled their fascist characteristics as lapdogs of the imperialists and big compradors. The projects to be built in San Juan include a lavish city hall with a helipad, condominium, commercial center and parking lot where included in the business partners is a mall and banking magnate. The ambitious project of the Ejercitos, how much they want to say that it is a government project, is slowly disclosing that it is part of Aquino’s centerpiece project – PPP.

As we expose the true colors of the local bourgeoisies, we can and must maximize the split between the ruling classes to draw the national democratic line and 12-point program that the people need. Amidst the political turmoil, it is necessary for the revolutionary youths to expose the rift among the elites and explain to the masses that they are one in oppressing the people and they are just grandstanding people’s issues to get the sympathy of the masses such as the case of the impeachment of Chief Justice Renato Corona and Cong. Gloria Macapagal-Arroyo.

That is why it is just and legitimate to establish the People’s Barricade in every community and city where there is a threat of demolition and oppression. We are officially declaring war against the brutality of the state. Every community will be a war zone against the ruling class. The people have nothing to expect from the government. As said by Russian revolutionary leader Vladimir Lenin, the natural characteristic of the state is to be the instrument of coercion run by the ruling class to ensure their supremacy and keep things according to their desire.

As we establish the People’s Barricade, it is important that we develop and increase the number of young communist cadres and grasp our task as the cutting edge and spearhead of the mass movement. By this, Kabataang Makabayan members are obliged to increase in number where there are concentration of youths especially in communities where young workers, students, out-of-school youths are seen in the direst conditions and oppression.

As we develop young communist cadres, it is essential that members of the Kabataang Makabayan are well-versed in all issues and analyses and this will be done by conducting vast ideological discussions among our ranks and with the masses. Marxist-Leninist-Maoist studies are vital for the upsurge in the revolutionary urban mass movement, study movements should be done in all forms and levels. This is very indispensable for the propaganda movement that will be able to galvanize the marching columns that we want to progress. Above all, we must look back to the four major tasks of the Kabatang Makabayan.

We must also take note that the People’s Barricade will not suffice to answer the democratic aspirations of the toiling masses but through armed revolution. With this, we call on for the colossal deployment of cadres and masses to the countryside where the People’s War have been gaining victories. Joining the New People’s Army, being the true army of the people, is the only resort of the masses to topple the system that has shackled them in oppression. It is very uplifting for those in the countryside to hear that while you are throwing rocks, bottles and Molotov cocktails against the mercenary policemen and even when the clash has subsided, you are shouting that the fight continues, be it in another round of battle or in the countryside.

We will never let the criminals and mercenaries leave unscathed after this. We warn them of the elephant memory of the revolution, the People’s Court will decide. Everyone who has lifted a finger in the execution of this brutality will cripplingly pay for their crimes.

Long live the struggling masses!
Long live the continuing revolution of Andres Bonifacio!
Exert all means to contribute in the advancement of the People’s War!
Join the New People’s Army!

Pernyataan Sikap Merespon Hasil TGPF Mesuji dan Pembentukan Pansus Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

 

 

Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia

Jakarta , 18 Januari 2012
Jopi <jopi@aman.or.id>,inadatlist@yahoogroups.com , Wednesday, 18 January 2012, 23:46
Pernyataan Sikap

Merespon Hasil TGPF Mesuji dan Pembentukan Pansus Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia, mengapresiasi serta memberikan penghargaan setinggi-tinginya kepada rakyat Indonesia terutama dari masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, perempuan, pemuda dan mahasiswa yang telah merespon penuh seruan aksi pada 12 Januari 2012 dalam berbagai bentuk. Dan hingga saat ini masih terus melakukan aksi-aksi lanjutan sebagai upaya merebut kembali hak rakyat yang sudah di rampas, seperti yang sedang berlangsung di Senyerang Jambi, Bangka Belitung dan Deli Serdang.

Gerakan rakyat anti perampsan tanah setidaknya diikuti oleh sekitar dua ratus ribu orang yang tergabung dalam berbagai organisasi tersebar di 27 propinsi yang selama ini berjuang dalam penegakan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politiknya untuk merebut kedaulatan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang berkeadilan.

Sehubungan dengan beberapa agenda penting nasional yang menarik perhatian publik maka kami menyampaikan pandangan sebagai berikut;

1. Rekomendasi bagi penyelesaian kasus Mesuji sebagaimana yang disampaikan oleh TGPF pada hari Senin (16/1) malam, mencerminkan dangkalnya pemahaman pemerintah soal konflik agrarian dan PSDA, serta pelanggaran hak asasi manusia yang melingkupinya. Persoalan Mesuji, Sungai Sodong Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan meliputi 3 hal; Pertama, penerbitan HGU di atas tanah-tanah masyarakat. Hal demikian mencerminkan pengingkaran pemerintah pusat dan daerah yang terbukti menunjukkan watak anti tani dan anti rakyat karena tidak memenuhi hak-hak rakyat atas sumber kehidupan yang layak (Agraria) dan mengalihkan isu menjadi masalah spekulen tanah. Kedua, penerima plasma perkebunan bukan kepada yg berhak dan yang ketiga, adanya Wanprestasi atas perjanjian kemitraan antara masyarakat (petani) sungai sodong dengan perusahaan, dimana hak-hak masyarakat tidak dipenuhi sejak tahun 1995 berdasarkan perjanjian.

Ketiga, hal tersebut diatas adalah pemicu utama konflik, yang mengakibatkan Pam Swakarsa, karyawan, aparat kepolisian beradu dengan masyarakat sekitar. Mustahil menyelesaikan sengketa dengan menghormati hak-hak korban jika rekomendasi kasus tidak menyentuh hal tersebut sama sekali.

2. Terkait dengan kasus di Register 45, rekomendasi TGPF justru menjauhkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi hak-hak atas penghidupan yang layak (agraria) warga negara dengan mengalihkan isu menjadi spekulan tanah. Istilah Penduduk asli dan tidak asli tidak pernah dikenal dalam UUD 1945 dan UUPA tahun 1960. Mereka justru adalah subjek utama penerima manfaat dari objek landrefrom sepanjang mau dan mampu memproduktifkan lahan dan menjaga keberlanjutanan jasa layanan alam.

Kami memandang, keseluruhan rekomendasi TGPF tidak menyentuh sama sekali soal-soal pelanggaran perusahaan dalam memperoleh HGU perkebunan dan ijin HTI yang sudah barang tentu di dalamnya ada keterlibatan Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Bupati dan Gubernur.

Pengusutan secara tuntas terhadap seluruh pejabat utama di Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, BPN, Gubernus, Bupati. Mereka yang bersalah harus diseret di muka hukum. Termasuk pengusutan terhadap pihak-pihak perusahaan perkebunan yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dan dihentikan operasinya.

3. Rekomendasi kebijakan atas reforma agraria yang menggunakan INPRES di bawah UKP4 menunjukkan dangkalnya pemahaman pemerintah atas masalah agraria yang hanya mengacu pada masalah pengawasan dan pengendalian, di tengah situasi gunung es konflik agraria yang pecah di seluruh negeri. Rekomendasi tersebut juga menunjukkan lemahnya dasar hukum dan usaha mengatasi konflik agraria dan sumberdaya alam yang tidak akan bisa dijalankan dengan tegas dan berkeadilan bagi rakyat.

Menurut kami, persoalan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam kita sekarang dalam kondisi darurat karena pengingkaran negara dan pemerintah SBY yang telah terbukti anti-tani dan anti rakyat dengan membela kepentingan perusahaan besar asing maupun dalam negeri.

Karena itu kami menuntut kepada Pemerintah SBY untuk melakukan terobosan politik dan hukum dengan menjalankan reforma agraria secara utuh sesuai dengan UUPA tahun 1960 dan menerbitkan peraturan terkait yang membela kepentingan kaum tani dan rakyat dengan dipimpin langsung oleh Presiden RI.

4. Sikap presiden SBY yang memberikan apresiasi tinggi kepada POLRI sungguh menunjukkan watak pemerintahan yang sejalan dengan tindakan fasisnya, melukai hati jutaan rakyat dari kaum tani, masyarakat adat, buruh, nelayan, perempuan, pemuda, mahasiswa yang telah bergerak menyuarakan aspirasi yang mengutuk tindakan kekerasan fasis yang dilakukan oleh aparat POLRI/TNI dalam menangani konflik agraria hingga terjadi pembunuhan, penganiayaan HAM berat, penangkapan, dan kriminalisasi.

Berdasarkan pada penilaian tersebut kami menuntut kepada Presiden SBY untuk melakukan evaluasi komprehensif (termasuk hubungan modal internasional dengan aparat Negara seperti TNI/Polri) atas kinerja apara POLRI/TNI, menarik seluruh aparat TNI/POLRI dari wilayah konflik agrearai dan sumberdaya alam, dan mengusut tuntas dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap seluruh aparat yang terbukti melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan.

Dengan membaca dan memahami situasi kekinian, kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia akan melaksanakan agenda mendesak sampai dengan 100 hari kedepan, diantaranya;

1. Melakukan konsolidasi gerakan dengan terus memperluas aliansi guna membangun gerakan rakyat anti perampasan tanah berskala nasional

2. Pimpinan-pimpinan organisasi lintas sektor yang tergabung di dalam Sekber akan mengunjungi wilayah-wilayah konflik sekaligus melakukan propaganda dan pendidikan massa untuk membangkit kan dan menggerakan sebuah gerakan rakyat anti perampasan tanah. Serta memberikan dukungan secara penuh dan langsung kepada rakyat yang sedang berjuang merebut kedaulatan atas pengelolaan tanah dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

3. Mendesak terbentuknya PANSUS Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di DPR dengan tujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas masalah agraria dan merekomendasikan penanganan komprehensif yang berpihak pada rakyat.

4. Mendesak Presiden untuk melaksanakan Reforma Agraria sesuai UUD 1945 pasal 33 (naskah asli) , TAP MPR No. IX/2001 dan UUPA tahun 1960. Segera bentuk komite Ad Hoc penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana tersebut diatas.

Pada akhirnya secretariat bersama Pemulihan Rakyat Indonesia menyerukan kepada seluruh rakyat khususnya buruh tani dan masyarakat adat untuk memperkuat organisasi tani dan persatuan organisasi rakyat agar sanggup merebut kembali tanah, mempertahankan tanah, melawan perampasan tanah dan mengelola tanah agar bermanfaat bagi keluarga petani untuk mengurangi kelaparan, busung lapar, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan pedesaan di seluruh Indonesia.

Jubir Sekber Pemulihan Hak Rakyat ;

1. Berry Nahdian Furqan 08125110979
2. Agustiana 085223207500
3. Henry Saragih 0811655668
4. Idham Arsyad 081218833127

Russia Warns of Iran Attack ‘Catastrophe’

Russia Warns of Iran Attack ‘Catastrophe’

Topic: Iran’s nuclear program

Bushehr nuclear power plant in southern Iran

Bushehr nuclear power plant in southern Iran

© RIA Novosti. Valery Melnikov

17:05 18/01/2012
MOSCOW, January 18 (Marc Bennetts for RIA Novosti)

An attack on Iran by Western powers could cause an unpredictable “chain reaction” throughout the region, Russia’s foreign minister warned on Wednesday.

“It is impossible to list all the consequences [of an attack],” Sergei Lavrov said in an annual address. “But I have no doubt that it would pour oil on the still smoldering fire of Sunni-Shia confrontation, which would lead to a chain reaction.”

“As for how likely such a catastrophe is, you need to ask those who constantly mention this as an option,” he added. Lavrov also said that Russia would “do everything” in its power to prevent an attack on Iran.

Although Israeli Defense Minister Ehud Barak said on Wednesday that Israel was “very far off” from taking the decision to strike Iran, Washington and Tel Aviv have refused to rule out military force against Tehran over suspicions that its nuclear program is aimed at the production of atomic weapons.

Iran, which recently began enriching uranium at an underground bunker, denies it is seeking nuclear arms and says its program is to provide peaceful civilian energy.

Lavrov also said that sanctions on Iranian oil exports being discussed by the European Union would “hurt” ordinary people and were more about stirring up unrest than nuclear non-proliferation.

“This has nothing to do with a desire to strengthen nuclear non-proliferation,” he said. “It’s aimed at stifling the Iranian economy and the population in the apparent hope of provoking discontent.”

Sanctions would also prove “an obstacle” to the revival of a dialog between Iran and the six world powers involved in negotiations on its nuclear program, Lavrov said.

Oil exports make up some 80 percent of Iran’s foreign revenues and Tehran has threatened to close the Strait of Hormuz, the export route for one third of global seaborne traded oil, in response to sanctions.

U.S. Defense Secretary Leon Panetta has said such a move would provoke a response.

But analysts are doubtful Russia has the military and economic clout to play a decisive role on Iran

“Russia has practically no real influence left in the Middle East,” analyst Sergei Demidenko of the Moscow-based The Institute of Strategic Studies and Analysis told RIA Novosti.

“Iran can not rely on Russia to defend it. The U.S. and Israel are certainly not afraid of this. Russia will definitely not go to war over Iran.”

Another analyst suggested Russia’s reluctance to antagonize Iran was partly linked to fears that Tehran could finance and support the ongoing Islamist insurgency in its volatile North Caucasus region.
“No one needs an Iranian nuclear bomb…but we do not need Iran to attack Russia’s interests in the North Caucasus either,” Yevgeny Satanovsky of the Institute of Middle Eastern studies told RIA.
“It would be very easy for Iran to organize something like Hezbollah in south Lebanon on Russian territory, if Moscow supported an attack,” he said

Politisi: gerakan perempuan terjebak pada pola 1980-an

 

 

Politisi: gerakan perempuan terjebak pada pola 1980-an

Rabu, 18 Januari 2012 22:35 WIB | 782 Views

Jakarta (ANTARA News) – Politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari, pola gerakan aktivis perempuan di Indonesia sekarang terjebak pada pola periode 1980-an yang antinegara dan antipartai sehingga tidak sesuai dengan kondisi kontemporer.

“Gerakan masyarakat sipil perempuan di Indonesia yang cenderung anti berhubungan dan berinteraksi secara langsung untuk membentuk jaringan dengan partai dan lembaga pemerintahan adalah konyol,” kata Eva dalam lokakarya bertema “Mendorong Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Anggaran 2012 yang Adil Gender” di Jakarta, Rabu.

Eva mengatakan bahwa dalam era konsolidasi demokrasi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah aktivis yang mampu membangun koalisi dengan legislator dan pejabat publik pembuat kebijakan.

“Setiap gerakan perempuan harus membuat peta politik untuk membentuk koalisi konspirasi, bahkan kolusi dalam arti bagus dengan anggota dewan atau dengan pejabat publik,” kata Eva dalam acara yang digelar oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini

Selain Eva yang juga merupakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini anggota DPR perempuan dari Golkar Tetty Kadi dan legislator wanita dari Partai Demokrat Timo Pangerang.

“Saya berharap bahwa gerakan masyarakat sipil perempuan di Indonesia adalah gerakan politik aspirasi, bukan representasi, sehingga apa yang mereka lakukan membawa perubahan positif bagi nasib kaum wanita Indonesia,” kata Eva.

Politik aspirasi yang dimaksud oleh Eva adalah politik pada level subtansial yang melibatkan pembangunan hubungan dengan pejabat publik tingkat tinggi sehingga gerakan ini mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

“Kecenderungan umum perilaku aktor gerakan perempuan, termasuk KPI, adalah tidak mau melakukan lobi informal. Mereka hanya mau menunggu proses pembuatan kebijakan sampai pada level hilir, bukan hulu. Hal ini menyulitkan kami sebagai legislator untuk memperjuangkan aspirasi,” kata dia.

Eva kemudian menambahkan bahwa kemampuan diplomasi menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki aktivis perempuan untuk memaksakan perubahan dari dalam dan juga melakukan fungsi kontrol.

“Ketrampilan berpolitik teman-teman gerakan sangat kurang. Mereka harus melatih lagi intuisi politiknya,” kata dia.
(T.G005/S023)Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers