Archive for the ‘Filsafat’ Category

BERPIKIR DIALEKTIS

Berpikir Dialektis

 

[GELORA45] Berpikir dialektis ==> Revolusi mental. ==> Komentar atas komentar Bung Narto
iwamardi iwamardi@yahoo.de [GELORA45] 1) Kita simak kalimat : “Tetapi bahasa yang berbicaa pada masalah yang menyangkut perubahan kwalitatif masyarakat ini bukan masalah mental ataupun masalah moral , melainkan masalah kekuasaan, yah kekuasaan .

15 May 2014

iwamardi iwamardi@yahoo.de [nasional-list]
in: nasional-list@yahoogroups.com Jun 2 at 11:09 PM

Sebelumnya, saya hendak ingin tahu, dari mana Narto Narto ini membaca atau menerima ajaran “hukum2 dialektika” nya itu.
Ada 3 kemungkinan:
1) Beliau(Narto) ini tidak bisa mengerti (nyahok) semua yang dimaksudkan dan ditulis di ajaran dialektika, sehingga pengertian tentang dialektika serba kacau balau, chaotic.
2) Guru dialektikanya guru palsu.
3) Beliau (Narto) ini mau mencoba membuat teori baru (merevisi) ajaran dialektika Hegel dan Marx.

Baiklah, kita tinjau satu persatu argumentasi Narto Narto ini :

** Tentang perubahan kwantitaif ke perubahan kwalitatif.

quote (Narto) :

“Siapa yang bisa mempercepat atau mengerem perubahan kwantitatif.?
Dilihat dari sudut pandang dialektika materialis maka beralihnya perubahaan kwantitatif yang tidak dialektik menjadi perubahan kwalitatif yang dialketik dikarenakan :
Lompatan mendadak yang diakibatkan oleh semakin menajamnya pertentangan intern ialah segi2 yang bertentangan yang terkandung dalam materi; sehingga terjadi tabrakan frontal secara tak terelakkan dari segi2 yang bertentangan; dan berakhirnya sudah phase perubahan kwantitet setapak demi setapak yang berlangsung dalam materi.
Jadi perubahan dari kwantitaif ke kwalitatif yang terkandung dalam kesatuan materi disebabkan oleh
1. Lompatan mendadak
2. Adanya segi segi pokok yang saling bertentangan tak
terdamaikan dalam kesatuan materi
3.Tabrakan frontal dari dua segi segi pokok yang
berkontradiksi secara antagonis dalam kesatuan .
Tiga faktor utama yang keberadaannya sama sekali tidak tergantung pada kemauan dan keinginan manusia berkembang sesuai dengan hukum perkembangan dialektik dialam yang juga berlaku di masyarakat manusia.”

Dasar2 hukum yang beliau tulis saja sudah salah klaprah, semrawut , bagaimana akan menghasilkan analisa yang benar yang dialektis ? Ya tak mungkin bukan ?!
Dasar hukum2 universal dialektika yang benar itu adalah :
1. Perubahan kuantitas yang achirnya menjadi perubahan kwalitas.
2. Kesatuan hal yang bertentangan didalam materi (kontradiksi intern)
3. Negasi dari negasi
Dari mana Narto bisa menuliskan hukum2 dialektika yang aneh itu, wallahuallam bissawab, mungkin mengarang sendiri, atau satu usaha koreksi dan pembaruan terhadap karya Hegel dan Marx ?
Lalu apa maksud kata2 : .”…perubahaan kwantitatif yang tidak dialektik menjadi perubahan kwalitatif yang dialketik…dst” ???

Apakah maksudnya: semua perubahan kwantitatif itu tidak dialektis ???? Pendapat yang aneh bin ajaib ! Semrawut !
Lompatan mendadak memang ada, yakni merupakan akibat dari kontradiksi intern hal2 yang ada disatu materi, yang pada satu ketika akan mencapai pucaknya dan akan dimenangkan oleh salah satu pihak yang berkontradiksi itu.Saat itu terjadi lompatan itu.
Jadi lompatan itu bukan sebab musabab, melainkan akibat dari adanya kontradiksi yang sudah berachir dimenangkan salah satu pihak. Hasil ini bisa progresif atau retrogresif , tergantung siapa yang memenangkan kontradiksi itu. Seperti peristiwa ’65 adalah bagian yang negatif yang menang, hingga hasilnya adalah kemunduran lebih dari 50 tahun buat RI !
Perubahan2 kwantitatif yg. relatif pelahan dibanding perubahan kwalitatif ini bisa dipengaruhi oleh situasui & kondisi luar, sikon external !
Disinilah arti dan maknanya bahwa perubahan kwantitatif itu BISA dipercapat atau diperlambat oleh faktor luar, misalnya temperatur, kelembaban dll. Disini manusia BISA mempercepat atau memperlambat perubahan2 kwantitaif ini !
Misal (Phisika) : Air akan menjadi uap pada temperatut 100°C, tergantung kita memanaskannya, bisa dengan api yang besar (kompor listrik tingkat yang panas sekali) atau api kecil (tingkat yang rendah) , maka perubahan air=>uap bisa dipercepat atau diperlambat.
Misal kimia: Reaksi kimia ada yang exotherm ada yang endotherm.
Pada reaksi endotherm , kita bisa mempercapat reaksi kimia dengan memberikan panas (energi) kepadanya, sebaliknya jika kita dinginkan, reaksi kimia akan berjalan lambat, atau bahkan terhenti !
Cara lain untuk mempercepat reaksi kimia adalah dengan katalysator , Tentunya kalau Nareto pernah belajar physika atau kimia akan tahu hal ini ! Jadi manusia (sebagai faktor luar) b i s a mempengaruhi perubahann kwantitatif satu materi, sehingga sampai titik perubahan kwalitatif !
Begitupun didalam masyarakat manusia, proses2 perubahan kwantitatif ini BISA dipercapat atau diperlambat oleh faktor2 luar !
Misal : Perubahan2 kwantitatif sistem masyarakat di Tiongkok , dari sistem feodal kolot ke sistem demokrasi rakyat, telah dipercapat oleh pembentukan PKT dan semua peningkatan kesedaran rakyat (petani) Tiongkok oleh PKT, disertai perlawanan2 terhadap kaum tuan tanah dan kaum komprador pelayan kolonialis asing. Tanpa adanya PKT dan semua kegiatannya, Tiongkok mungkin sampai sekarang masih merupakan masyarakat yang dikuasai tuan tanah yang merangkak mau merubah systemnya! Inilah contoh bagaimana manusia bisa mempengaruhi perubahan2 kwantitif, sehingga jalannya menuju perubahan kwalitatif akan diperpendek atau diperpanjang. .
Bisa juga manusia menjadi faktor pengerèm perubahan2 ini , dimana manusia berpihak pada kekuatan yang reaksioner, misalnya masih adanya pihak2 yang masih mendambakan rejim orba Suharto sekarang ini, mereka termasuk pengerèm proses perubahan ini. Disini termasuk juga para pelaku golput ! Hakekatnya , sedar atau tidak sedar, mereka (pelaku golput) telah mengerèm adanya perubahan/gerakan ke kemajuan .
Narto, yang mempelajari dialektika palsu atau beliau tidak bisa nyahok apa yang dimaksud dipelajaran hukum2 dialektika, atau beliau mau “menciptakan” teori baru dialektikanya, ketiga2nya sebab2 ini telah menjuruskan beliau ke analisa dan kesimpulan yang kacau balau porak poranda tidak keruan, semrawut ! Satu dialektika palsu .

** Mengenai tragedi ’65 :

Sejak kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya terdapat dua kubu/golongan yang berkontradiksi (intern) di Indonesia:
a) golongan yang ingin Indonesia berdikari, berdaulat dan tidak tergantung barat.
b) golongan yang tetap mau menjadikan Indonesia tergantung kepada kekuatan luar negeri (barat, timur tengah).
Kontradiksi ini berlarut2 selama 20 tahun lebih, tetapi achirnya (patut disayangkan !) golongan retrogresif b) lah yang menang, dengan segala jalan apapun dan wacana yang mereka (gol. retrogresif ini) pakai dan lakukan ! Dengan pembantaian 3 juta manusia dan penyiksaan, pengisolasian , pemandulan dan pembusukan pikiran berjuta2 manusia Indonesia !
Kontradiksi ini , mula2 berlaku sebagai perubahan2 kwantitatif, achirnya karena faktor manusia , achirnya menjadi perubahan kwalitatif yang negatif , yang retrogresif ! Golongan yang mendukung kemunduran Indonesia yang menang , terjadilah pemerintahan orba yang mengabdi kekuatan asing. Ini adalah loncatan mundur 50 tahu atau lebih !
Ini termasuk perubahan kwalitatif , yang berjalan mundur !
Tetapi ini adalah sementara (walau sudah berlangsung 32+16 tahun sampai sekarang) . Perubahan , gerakan yang progresif tidak akan bisa dibendung , pasti akan datang !

** Tentang Revolusi Mental.

Seperti telah saya utarakan, pengertian yang kacau balau tentang hukum2 dialektika dengan sendirinya akan melahirkan analisa dan kesimpulan2 yang kacau balau. ambur adul seperti analisa Narto Narto ini !!!
Menyinggung tentang Dialektika yang Materialistis seharusnya kita bisa melihat dulu materi apa yang ada di Indonesia sekarang ini !
Jadi bukan berangkat dari hal2 yang idealis, yang di angan2kan, difantasikan oleh Narto Narto ini dan semacamnya.
Materi yang ada , seperti kita ketahui dan saya utarakan : mental, achlak, Weltanschauung manusia Indonesia ini, pada umumnya, mayoritas besar rakyat Indonesia , telah sengaja dirusak dan dibusukkan oleh rejim orba sejak berdirinya sampai sekarang ini. Buat mereka, KKN adalah hal yang lumrah, mereka melarat itu adalah nasib dan harus berdoa agar nasibnya membaik. Protes, bersikap kritis thd. pemerintah adalah tabu . Kepada penguasa, manusia2 “pandai”, maka mereka harus patuh dan munduk2 kepada manusia2 “pandai” menipu yang berkuasa saat itu sampai kini.
Mentalitas budak dan feodal yang dibentuk orba inilah yang difokus oleh Jokowi, harus diubah, dengan mula2 mengadakan perubahan kwantitas, mengajar kpd. rakyat mentalitas demokratis, kritis dan berani yang achirnya akan terjadi perubahan kwalitas mental rakyat, atau terjadi perubahan besar2an, yang disebut Revolusi Mental !
Ini adalah visi yang sangan dialektis materialis, sebab semua berangkat dari keadaan yang kongkrit masyarakat Indonesia dewasa ini , barangkat dari materi yang ada , bukan materi yang ada dalam fantasi dan idealisme orang2 sepert Narto dll, yang bermaksud mengajak rakyat mengambil kekuasaan sekarang juga, tetapi tidak tahu caranya bagaimana !!! Semua hanya ada dalam angan2 dan fantasi mereka, hanya ada dalam idealisme mereka, tetapi tidak ada dikenyataan masyarakat Indonesia sekarang ini . Pikiran dan angan2 beginilah yang disebut paham idealisme, yang tidak berpijak diatas hal2 yang ada/nyata , yang kongkrit didepan mata , melainkan hanya ada di angan2 mereka yang sedang ngelindur disiang hari.

** Tentang Golput.

Golput bukanlah satu gerakan masa yang terorganisir . Golput ada macam2nya, terdiri dari orang2 yang tidak sama ideologinya dan yang bermacam2 cara memandang pemilu, misalnya :
** Sudah bosan dengan penguasa2 sampai kini yang dipilih rakyat, semuanya hanya pandai obral janji dan penipuan. Setelah berkuasa , mereka yang dipilih itu achirnya hanya memberaki kepala rakyat saja. Itulah sebabnya sebagian bosan ikut memilih lagi.

** Mereka yang memang malas atau tak ada waktu pergi ke pemilu.

** Mereka yang tidak tahu, buta, apa pemilu itu.

Dari uraian Narto tentang Golput, seakan2 dia sodorkan pengertian, bahwa Golput adalah organisasi rapih yang mempunyai pimpinan pusat yang berpendapat :

“Revolusi mental” tidak akan mendatangkan perubahan apa2 kecuali akan lebih lama melanggengkan kehidupan pincang rakyat dibawah belenggu penindasan dan penghisapan.

Inilah wawasan Golput tentang perkembangan masyarakat Indonesia taraf sekarang dan oleh karenanya Golput sama sekali tidak menggubris pemilu pada saat ini untuk dijadikan alat perjuangan .Golput sadar dan tahu-what is to be done. -

Sebagai penonton pemilu , Golput sedang menyaksikan serunya perang anggar antar konstestan dan pendukung2nya , sehingga Iwamardi dkk. tidak peka dan tidak memberikan reaksi apa2 akan timbulnya gejala gawat dalam masyarakat yang misalnya dalam bentuk bahwa militer akan lakukan kudeta atau sudah berlangsungnya terror terhadap relawan2 pengusung PDIP , serta seruan untuk tidak melegalkan pemilu, langtaran PDIP kelihatannya akan menjadi pemenang

Bukannya seruan kepada barisan pendukungnya secara massal untuk cepat cepat sedia payung sebelum hujan dalam mengahadapi perkembangan yang semakin gawat ini, tetapi sebaliknya malah ” tidur njingkrung kalungan sarung”- ,karena sedang bertapa menunggu turunnya wachyu yang bisa membenakan kesimpulan mengapa J harus berpasangan dengan JK.
Inilah adegan adegan nyata yang sliweran didepan Golput.

Seakan Narto ini merasa mewakili (meng-claim) suara seluruh warga yang tidak sempat/mau memilih dan seakan telah mendapat mandat untuk berbicara atas nama mereka semua !

Dan dengan tidak berbuat apa2 untuk rakyat Indonesia (dengan bergolput) itu, Narto dkk. sudah merasa memberi andil besar sekali buat kepentingan rakyat Indonesia ! Padahal dengan menganjurkan bergolput itu berarti mengajak rakyat untuk membiarkan manusia2 tidak benar terus menguasai kekuasaan yang ada di RI. Disini kelihatan, bahwa orang2 seperti Narto dkk.ini justru tidak tahu apa arti kekuasaan itu !

Pada satu keadaan khusus, dimana memang tidak ada pilihan, artinya rakyat harus memilih diantara tikus2 kotor2 yang berkuasa, golput adalah perlu dan harus dijalankan,. seperti pada waktu “pemilu2″ dibawah kekuasaan orba. tetapi sekarang ini ada alternatif baik yang bisa dipilih, Jokowi, maka setiap warga yang berhak memilih seharusnyalah memilih Jokowi, yang sudah teruji jejak langkahnya, track recordnya.

Apalagi dinegeri2 yang maju, dimana demokrasi sudah berjalan baik,misalnya di Jerman,Skandinavia dll., golput selalu ada, jumlahnya antara 30% – 40%. Itu biasa, tidak diambil pusing oleh rakyat.
Maka golput yang mencapai 25% di Indonesia, itu juga bukan apa2, hanya sebaiknya rakyat menggunakan hak suaranya, selama ada pilihan yang baik untuk mereka.
Selama ada pilihan yang baik, bergolput itu berarti memberi kesempatan kepada golongan yang anti rakyat Indonesia untuk menang didalam pemilu !

Belajarlah Dialektika dengan cermat dan sedikit memakai imaginasi, apa yang terjadi didunia ini dengan membandingkannya dengan dalil-dalil hukum dialektika. Jangan sepotong potong dan semrawut !

iwa

Dasar2 hukum yang belia tulis saja sudah salah klaprah, bagaimana akan menghasilkan analisa yang benar yang dialektis ? Ya tak mungkin bukan ?!
Hukum2 universal dialektika yang benar itu begíni :
1. Perubahan kuantitas menjadi kualitas
2. Kesatuan hal yangbertentangan didalam materi (kontradiksi intern)
3. Negasi dari negasi
Dari mana Narto bisa menuliskan hukum2 dialektika yang aneh itu, wallahuallam bissawab, mungkin mengarang sendiri, atau satu usaha koreksi dan pembaruan terhadap karya Hegel dan Marx ?
Lalu apa maksud kata2 : .”…perubahaan kwantitatif yang tidak dialektik menjadi perubahan kwalitatif yang dialketik…dst” ???

Apakah maksudnya: semua perubahan kwantitaif itu tidak dialektis ???? Pendapat yang aneh bin ajaib !
Lompatan mendadak memang ada, yakni merupakan akibat dari kontradiksi intern hal2 yang ada disatu materi, yang pada satu ketika akan mencapai pucaknya dan akan dimenanagkan oleh salah satu pihak yang berkontradiksi itu.
Jadi lompatan itu bukan sebab musabab, melainkan akibat dari adanya kontradiksi yang sudah berachir dimenangkan salah satu pihak. Hasil ini bisa progresif atau retrogresif , tergantung siapa yang memenangkan kontradiksi itu. Seperti peristiwa ’65 adalah bagian yang negatif yang menang, higga hasilnya adalah kemunduran lecih dari 50 tahun buat RI !
Perubahan2 kwantitatif yg. relatif pelahan dibanding perubahan kwalitatif ini bisa dipengaruhi oleh kom´ndisi luar, sikon external !
Disinilah arti dan maknmya bahwa perubahan kwantitatif itu BISA dipercapat atau diperlambat oleh faktor löuar, misalnya temperatur, kelembaban dll. Disini manusia BISA mempercepat atau memperlambat perubahan2 kwantitaif ini !
Misal (Phisika) : Air akan menjadi uap pada temperatut 100°C, tergantung kita memanaskannya, bisa dengan api yang besar (kompor listrik tingkat yang panas sekali) atau api kecil (tingkat yang rendah) , maka perubahan air=>uap bisa dipercepat atau diperlambat.
Misal kimia: Reaksi kimia ada yang exotherm ada yang enmdotherm.
Pada reaksi endotherm , kita bisa mempercapat reaksi kimia dengan memberikan panas (energi) kepadanya, sebaliknya jika kita dinginkan, reaksi kimia akan berjalann lambat, atau bahkan terhenti !
Begitupun didalam masyarakat manusia, proses2 perubahan kwantitatif ini BISA dipercapat atau diperlambat oleh faktor2 luar !
Misal : Perubahan2 kwantitatif sistem masyarakat di Tiongkok , dari sistem feodal kolot ke sistem demokrasi rakyat, telah dipercapat oleh pembentukan PKT dan semua peningkatan kesedaran rakyat (petani) Tiongkok oleh PKT disertai perlawanan2 terhadap kaum tuan tanah dan kaum komprador pelayan kolonialis asing. Tanpa adanya PKT dan semua kegiatannya, Tiongkok mungkin sampai sekarang masih merupakan masyarakat yang dikuasai tuan tanah ! Inilah contoh bagamana manusia bisa mempengaruhi perubahan2 kwantitif, sehingga jalannya menuju perubahan kwalitatif akan diperpendek .
Bisa juga manusia menjadi faktor pengerèm perubahan2 ini , dimana manusia berpihak pada kekuatan yang reaksioner, misalnya masih adanya pihak2 yang mendambakan rejim orba Suharto sekarang ini, mereka termasuk pengerèm proses perubahan ini. Disini termasuk juga para pelaku golput ! Hakekatnya , sedar atau tidak sedar, mereka telah mengerèm adanya perubahan/gerakan ke kemajuan .
Narto, yang mempelajari dialektika palsu atau beliau tidak bisa nyahok apa yang dimaksud dipelajaran hukum2 dialektika, atau beliau mau “menciptakan” teori baru dialektikanya, ketiga2nya sebab2 ini telah menjuruskan beliau ke analisa dan kesimpulan yang kacau balau porak poranda tidak keruan ! Satu dialektika palsu .

** Mengenai tragedi ’65 :
Sejak kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya terdapat dua kubu/golongan yang berkontradiksi (intern) di Indonesia:
a) golongan yang ingin Indonesia berdikari, berdaulat dan tidak tergantung barat.
b) golongan yang tetap mau menjadikan Indonesia tergantung kepada kekuatan luar negeri (barat, timur tengah).
Kontradiksi ini berlarut2 selama 20 tahun lebih, tetapi achirnya (patut disayangkan !) golongan retrogresif b) lah yang menang, apapun jalan dan wacana yang mereka (gol. retrogresif ini) pakai dan lakukan ! Dengan pembantaian 3 juta manusia dan penyiksaan, pengisolasian , pemandulan pikiran berjuta2 manusia Indonesia !
Kontradiksi ini , mula2 berlaku sebagai perubahan2 kwantitatif, achirnya karena faktor manusia , achirnya menjadi perubahan kwalitatif yang negatif , yang retrogresif ! Golongan yang mendukung kemunduran Indonesia yang menang , terjadilah pemerintahan orba yang mengabdi kekuatan asing. Ini adalah loncatan mundur 50 tahu atau lebih ! Tetapi ini adalah sementara (walau sudah berlangsung 32+16 tahun sampai sekarang) . Perubahan , gerakan yang progresif tidak akan bisa dibendung , pasti akan datang !

** Tentang Revolusi Mental.

Seperti telah saya utarakan, pengertian yang kacau balau tentang hukum2 dialektika dengan sendirinya akan melahirkan analisa dan kesimpulan2 yang kacau balau. ambur adul seperti analisa Narto Narto ini !!!
Menyinggung tentang Dialektika yang Materialistis seharusnya kita bisa melihat dulu materi apa yang ada di Indonesia sekarang ini !
Jadi bukan berangkat dari hal2 yang idealis, yang di angan2kan, difantasikan oleh Narto Narto ini dan semacamnya.
Materi yang ada , seperti kita ketahui dan saya utarakan : mental, achlak, Weltanschauung manusia Indonesia ini, pada umumnya, mayoritas besar rakyat Indonesia , telah sengaja dirusak dan dibusukkan oleh rejim orba sejak berdirinya sampai sekarang ini. Buat mereka, KKN adalah hal yang lumrah, mereka melarat itu adalah nasib dan harus berdoa agar nasibnya membaik. Protes, bersikap kritis thd. pemerintah adalah tabu . Kepada yang berkuasa, manusia2 “pandai”, maka mereka harus patuh dan munduk2 kepada manusia2 “pandai” yang berkuasa saat itu sampai kini.
Mentalitas budak dan feodal yang dibentuk orba inilah yang difokus oleh Jokowi, harus diubah, dengan mula2 mengadakan perubahan kwantitas, mengajar kpd. rakyat mentalitas demokratis, kritis dan berani yang achirnya akan terjadi perubahan kwalitas mental rakyat, atau terjadi perubahan besar2an, yang disebut Revolusi Mental !
Ini adalah visi yang sangan dialektis materialis, sebab semua berangkat dari keadaan yang kongkrit masyarakat Indonesia sekarang, barangkat dari materi yang ada , bukan materi yang ada dalam fantasi dan idealisme orang2 sepert Narto dll, yang bermaksud mengajak rakyat mengambil kekuadsaan sekarang juga, tetapi tidak tahu caranya bagaimana !!! Semua hanya ada dalam angan2 dan fantasi mereka, hanya ada dalam idealisme mereka, tetapi tidak ada dikenyataan masyarakat Indonesia sekarang ini . Pikiran dan angan2 beginilah yang disebut paham idealisme, yangt idak berpijak diatas hal2 yang ada/nyata , yang kongkrit didepan mata , melainkan hanya ada di angan2 mereka yang sedang ngelindur disiang hari.

** Tentang Golput.

Golput bukanlah satu gérakan masa yang terorganisir . Golput ada macam2nya:
** Sudah bosan dengan penguasa2 sampai kini yang dipilih rakyat, semuanya hanya pandai obral janji dan penipuan. Setelah berkuasa , mereka yang dipilih itu achirnya hanya memberaki kepala rakyat saja. Itulah sebabnya sebagian bosan ikut memilih lagi.
** Mereka yang memang malas atau tak ada waktu pergi ke pemilu.
** Mereka yang tidak tahu, buta, apa pemilu itu.

Dari uraian Narto tentang Golput, seakan2 disodorkan, bahwa Golput adalah organisasi rapih yang mempunyai pimpinan pusat yang berpendapat :

“Revolusi mental” tidak akan mendatangkan perubahan apa2 kecuali akan lebih lama melanggengkan kehidupan pincang rakyat dibawah belenggu penindasan dan penghisapan.

Inilah wawasan Golput tentang perkembangan masyarakat Indonesia taraf sekarang dan oleh karenanya Golput sama sekali tidak menggubris pemilu pada saat ini untuk dijadikan alat perjuangan .Golput sadar dan tahu-what is to be done. -

Sebagai penonton pemilu , Golput sedang menyaksikan serunya perang anggar antar konstestan dan pendukung2nya , sehingga Iwamardi dkk. tidak peka dan tidak memberikan reaksi apa2 akan timbulnya gejala gawat dalam masyarakat yang misalnya dalam bentuk bahwa militer akan lakukan kudeta atau sudah berlangsungnya terror terhadap relawan2 pengusung PDIP , serta seruan untuk tidak melegalkan pemilu, langtaran PDIP kelihatannya akan menjadi pemenang

Bukannya seruan kepada barisan pendukungnya secara massal untuk cepat cepat sedia payung sebelum hujan dalam mengahadapi perkembangan yang semakin gawat ini, tetapi sebaliknya malah ” tidur njingkrung kalungan sarung”- ,karena sedang bertapa menunggu turunnya wachyu yang bisa membenakan kesimpulan mengapa J harus berpasangan dengan JK.
Inilah adegan adegan nyata yang sliweran didepan Golput.

Seakan Narto ini merasa mewakili (meng-claim) ssuara eluruh warga yang tidak sempat/mau memilih dan seakan telah mendapat mandat untuk berbicara atas nama mereka semua !
Dan dengan tidak berbuat apa2 untuk rakyat Indonesia (dengan bergolput) itu, Barto dkk. sudah merasa memberi andil besar sekali buat kepentingan rakyat Indonesia ! Padahal dengan menganjurkan bergolput itu berarti mengajak rakyat untuk membiarkan manusia2 tidak benar terus menguasai kekuasaan yang ada di RI. Disini kelihatan, bahwa orang2 seperti Narto dkk.ini justru tidak tahu apa arti kekuasaan itu !
Pada satu keadaan khusus, dim,ana memang tidak ada pilihan, artinya rakyat harus memilih diantara kotoran2 yang berkuasa, golput adalah perlu dan harus dijalankan,. seperti pada waktu “pemilu2″ dibawah kekuasaan orba. tetapi sekarang ini ada alternatif baik yang bisa dipilih, Jokowi, maka setiap warga yang berhak memilih seharusnyalan memilih Jokowi, yang sudah teruji jejak langkahnya, track recordnya.
Apalagi dinegeri2 yang maju, dimana demokrasi sudah berjalan baik,misalnya di Jerman,Skandinavia dll., golpu selalu ada, jumlahnya antara 30% – 40%. Itu biasa, tidak diambil pusing oleh rakyat.
Maka golput yang mencapai 25% di Indonesia, itu juga bukan apa2, hanya sebaiknya rakyat menggunakan hak suaranya, selama ada pilihan yang baik untuk mereka.
Selama ada pilihan yang baik, bergolput itu berarti memberi kesempatan kepada golongan yang anti rakyat Indonesia untuk menang didalam pemilu !

“iwamardi iwamardi@yahoo.de [temu_eropa]” <temu_eropa@yahoogroups.com> schrieb am 7:19 Donnerstag, 15.Mai 2014:
Iwamardi menulis
Kita simak kalimat :
“Tetapi bahasa yang berbicaa pada masalah yang menyangkut perubahan kwalitatif masyarakat ini bukan masalah mental ataupun masalah moral , melainkan masalah kekuasaan, yah kekuasaan politik Negara. ” (Narto)
Hal itu semua orang sudah tahu ! Lalu, buat penulis, ( kongkrit saja !) , bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan politik Negara itu ? Dengan ber-angan2 saja jadi hanya ada dalam fantasi dan puas dengan onani otak , atau mau menyulap dengan abakadabra, atau politik mie instant, tiap hari makan indomie sampai badan keracunan,padahal sayur2an bisa ditanam, ayam, ikan, kambing bahkan sapi bisa dipelihara untuk memasak makanan yang sehat dan nyaman ? Jadi tak usah berpikir kesitu, tak usah berpayah2 bercocok tanam dan berternak, asal cepat makan indomie sampai mati keracunan?
Orang yang mengerti dialektika akan tahu, perubahan kwalitatif satu materi tidak ujug2 (tiba2 saja) datang atau berlangsung, melainkan dipandui, diprakarsai dengan perubahan2 kwantitatif sehingga keadaan materi itu masak dan pada saat sudah betul2 masak, akan terjadi perubahan kwalitatif !
Perubahan kwantitatif ini memang bisa dipercapat atau dirèm, diperlambat !

Lomentar ( dari Narto)
Siapa yang bisa mempercepat atau mengerem perubahan kwantitatif.?
Dilihat dari sudut pandang dialektika materialis maka beralihnya perubahaan kwantitatif yang tidak dialektik menjadi perubahan kwalitatif yang dialketik dikarenakan :
Lompatan mendadak yang diakibatkan oleh semakin menajamnya pertentangan intern ialah segi2 yang bertentangan yang terkandung dalam materi; sehingga terjadi tabrakan frontal secara tak terelakkan dari segi2 yang bertentangan; dan berakhirnya sudah phase perubahan kwantitet setapak demi setapak yang berlangsung dalam materi.
Jadi perubahan dari kwantitaif ke kwalitatif yang terkandung dalam kesatuan materi disebabkan oleh
1. Lompatan mendadak
2. Adanya segi segi pokok yang saling bertentangan tak
terdamaikan dalam kesatuan materi
3.Tabrakan frontal dari dua segi segi pokok yang
berkontradiksi secara antagonis dalam kesatuan .
Tiga faktor utama yang keberadaannya sama sekali tidak tergantung pada kemauan dan keinginan manusia berkembang sesuai dengan hukum perkembangan dialektik dialam yang juga berlaku di masyarakat manusia.

Iwamaradi pasti paham benar hukum perekembangan dialektik idealis yang pertama tama digali oleh ahli filsafat Jerman terkenal ialah Hegel .
Hegel, sipendiri atau penemu pertama kali hukum perubahan dialektik , tetapi dalam memandang hubungan antara dunia, hal ichwal atau kenyataan sekeliling dengan fikiran, ide, kosept manusia menyatakan bahwa fikiran ,- ide adalah primer sedangkan alam, dunia adalah sekunder–TUHAN melahirkan manusia – Pandangan dunia semacam inilah yang disebut pandangan dialektika idealisme atau IDEALISME DIALEKTIKA. :. .

Oleh Marx, filsafat dialektika idealisme ditempatkan pada kedudukannya yang sebenarnya ialah kepala diatas- dengan membuang pandangan idealisme yang ditegakkan oleh Hegel itu. Tetapi selain mengambil alih Marx mengembangkaan leb ih lan jut karya perkembangan dialektisnya sehingga timbul DIALEKTIKA MATERIALISME DAN HISTORIS.

Dari sinilah orang memahami , mengapa Iwamardi menggunakan kata2 bersayap- tidak lain untuk menggelapkan setiap component dari 3 point diatas tentang perkembangan dialektika yang mempunyai arti maha penting.

Tanpa bertitik tolak dari tiga faktor utama diatas, orang akan tak mampu termasuk Iwamardi memahami latar belakang peristiwa 65 yang mengawali kekuasaan orba dan menimbulkan malapetaka bagi rakyat Indonesia sampai sekarang bahwa :

Lompatan mendadak termanifestasikan dalam timbulnya aksi Gerakan 30 September sebagaai titik puncak perubahan setapak demi setapak dari materi atau masyarakat Indonesia selama zamannya pemerintahan Bung Karno.

Segi2 yang bertentangan yang terkandung dalam kesatuan materi masyarakat sebelum perisiwa 65 ialah adanya kekuatan2 dibawah pimpinan PKI dan Bung Karno disatu fihak melawan segi lawannya ialah kekuatan2 kaum borjuasi komparador dan kapitalisme birokrat , kaum tuan tanah , klas borjuis yang berkuasa di Indonesia sekarang semenjak berhasilnya Soeharto merebut kekuasaan negara dari presiden Soekarno.

Sedangkan masalah utama yang menjadi sumber pertentangan : Kekuasaan politik Negara,- karena dengan terselesaikannya masalah kekuasaaan Negara, artinya ditangan siapa kekuasaan itu berada ,maka dialah yang menentukan politik pembangunan ekonomi nasional apakah pembangunan yang berjalan atas dasar berdikari atau berdiri diatas kaki orang lain (nekolim. imperialisme) ., walaupun kekuasaan Negara pada waktu itu secara riel berada ditangan Bung Karno.

Bagaimana situasi pada tanggal 1 Oktober 65?
Tatkala suatu lompatan perkembanan masyarakat tiba2 terjadi, kekuatan yang begitu maha besar dari PKI dan B ung Karno berada dalam kedudukan serba pasif, tak punya inisiatif , sama sekali tidak tahu apa yang harus diperbuat dalam menghadapi perubahan mendadak karena dalam perjuangan reform yang setapak demi setapak, masalah pokok ialah masalah kekuasaan negara tidak pernah dibicarakan apalagi membicarakan moment moment mendadak yang kapan tibanya tidak bisa diramalkan orang sebelumnya.
Inilah pelajaran yang ditarik dari pengalaman 65, pengalaman bersejarah berskala inernasional bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia.

Apakah Iwamardi tidak tahu akan hal ini atau tahu tapi tidak mau menyampaikannya, artinya menggelapkan adalah persoalan beliau!

“Revolusi mental” mengkaburkan isi dari segi2 yang bertentangan dalam materi yang berujud masyarakat Indonesia masa sekarang.

“Revolusi mental” adalah wajar kalau di c iptakan oleh Jakowi dan didukung sepenuhnya tanpaa reserve oleh Orawadi dkk.
-Jenis ketemu jenis.-.

Tetapi revolusi mental membantah kenyataan akan adanya dua kubu yang bertentangan secara diametral dalam masyarakat ialah kubu massa tertindas dan terhisap yang merupakan massa mayoritet melawan kubu sejumlah kecil dari pemegang kekuasaan Negara yang terdiri dari kaum koruptor,kapaitalis komprador, kapitalis birokrat, tuan tanah , anjing penjaga kepentingan nekolim imperialis di Indonesia.

“Revolusi mental” tidak akan mendatangkan perubahan apa2 kecuali akan lebih lama melanggengkan kehidupan pincang rakyat dibawah belenggu penindasan dan penghisapan.

Inilah wawasan Golput tentang perkembangan masyarakat Indonesia taraf sekarang dan oleh karenanya Golput sama sekali tidak menggubris pemilu pada saat ini untuk dijadikan alat perjuangan .Golput sadar dan tahu-what is to be done. -

Sebagai penonton pemilu , Golput sedang menyaksikan serunya perang anggar antar konstestan dan pendukung2nya , sehingga Iwamardi dkk. tidak peka dan tidak memberikan reaksi apa2 akan timbulnya gejala gawat dalam masyarakat yang misalnya dalam bentuk bahwa militer akan lakukan kudeta atau sudah berlangsungnya terror terhadap relawan2 pengusung PDIP , serta seruan untuk tidak melegalkan pemilu, langtaran PDIP kelihatannya akan menjadi pemenang

Bukannya seruan kepada barisan pendukungnya secara massal untuk cepat cepat sedia payung sebelum hujan dalam mengahadapi perkembangan yang semakin gawat ini, tetapi sebaliknya malah ” tidur njingkrung kalungan sarung”- ,karena sedang bertapa menunggu turunnya wachyu yang bisa membenakan kesimpulan mengapa J harus berpasangan dengan JK.

Inilah adegan adegan nyata yang sliweran didepan Golput.

Mudah mudahan harapan kaum rekasioner untuk mengulangi keberhasilannya pada tahun 1965 tak terulang kembali. !
Inilah tanggapan atas permintaan Iwamardi, kawan jenaka.

7 quotes from Nelson Mandella

7 quotes from Nelson Mandella

Words of wisdom. Good to know.

“Difficulties break some men but make others. No axe is sharp enough to cut the soul of a sinner who keeps on trying, one armed with the hope that he will rise even in the end.” – Nelson Mandela

Banyak orang yang kemudian menyerah ketika menemui tantangan yang membuat mereka jatuh. Tetapi Nelson Mandela tidak pernah menyerah ketika bertemu tantangan. Bahkan ia berpikir bahwa tantangan tersebutlah yang kemudian membuat dirinya bangkit menjadi jiwa baru, yang pada akhirnya tak akan pernah ada perjuangan yang sia-sia.
It always seems impossible until it’s done.” – Nelson Mandela

Apakah Anda juga pernah berpikir bahwa sesuatu itu sulit sekali dilakukan? Tidak bagi Nelson Mandela. Ketika ia berhadapan dengan sebuah masalah yang kelihatannya sulit terpecahkan, ia tidak menyerah. Dan ia tahu bahwa pada akhirnya semua bisa dilalui dan semua masalah bisa terpecahkan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencoba dan berusaha memberikan yang terbaik.

“Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people.” – Nelson Mandela

Nelson Mandela mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Baginya, pemimpin yang baik adalah seseorang yang berani berkorban demi kebebasan orang lain, bukan hanya melulu memikirkan kepentingan sendiri.
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat dan ampuh untuk mengubah dunia. Untuk itulah, pendidikan di setiap negara harus menjadi masalah yang diprioritaskan dan segera ditangani.
“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” – Nelson Mandela

Keberanian bukanlah ketika memang tidak ada suatu penghalang atau masalah. Tetapi keberanian adalah bagaimana seseorang mengatasi masalah. Itulah sebenarnya makna kemenangan sejati.
Ketika Anda menghadapi sebuah masalah, jangan takut gagal. Kesuksesan yang terbesar adalah ketika Anda bisa menangani ketakutan Anda sendiri. Jangan terlalu berpikir pada hasil yang Anda capai
“Lead from the back — and let others believe they are in front.” – Nelson Mandela

Banyak orang berlomba-lomba menjadi nomor satu agar dibilang hebat dan cocok menjadi pemimpin. Padahal, pemimpin yang hebat adalah yang membiarkan orang lain berpikir mereka sudah menang.

Pemimpin hebat justru melakukan sesuatu tanpa harus pamer, namun hasilnya benar-benar mengubah dunia.
“Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.” – Nelson Mandela

Seorang manusia dibilang sukses karena ia berhasil bangkit dari keterpurukannya. Bukan semata-mata karena ia pernah membuat hal-hal besar dan dipuji karena kehebatannya.

BUDAYA PASCA-TRADISIONAL

PASCA-TRADISIONAL
Catatan Kusni Sulang*
Judul buku:
“Falsafah Hidup Budaya:
Huma Betang dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya”
Penulis: Dr. Muhammad & Abubakar, H. M.
Tebal: 106 hlm + v-viii
Penerbit: Aditya Media Publishing, Malang & Yogyakarta, Agustus 2010

Istilah Budaya Betang, terkadang disebut Falsafah Budaya Huma Betang atau Budaya Huma Betang, terkadang disebut juga Falsafah Hidup Budaya Huma Betang, pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 1995 di Kongres I Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) pada 1995 yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tambun-Bungai, Palangka Raya. Wacana ini dikemukakan oleh Prof. H.KMA. M.Usop, M.A dalam makalahnya selaku Ketua Presidium LMMDD-KT. Secara politik Kalteng pada waktu itu tengah menjelang pemilihan Gubernur baru. Sejak berakhirnya masa jabatan W.A. Gara sebagai gubernur, Kalteng digubernuri oleh orang-orang non Dayak, terutama asal etnik Dayak. Dengan latarbelakang ini maka isu dan polemik tentang “putera daerah” muncul ke permukaan. Wacana falsafah budaya betang dilontarkan tidak lepas dari latarbelakang politik demikian, apalagi Prof. H. KMA. M.Usop, M.A. kemudian turut tampil sebagai salah seorang calon yang berlaga dalam pemilu untuk memenangi kedudukan sebagai gubernur Kalteng. Hal ini dikonfirmasi oleh Dr Sidik R. Usop ketika menjelaskan tujuan Kongres LMMDD-KT 1995 adalah untuk “memperjuangkan Gubernur Putra Dayak; Otonomi Daerah; dan Hak-hak adat masyarakat Dayak ( Sidik R. Usop, et.al, 2012:46).
Isi wacana falsafah budaya betang pada waktu itu, tidak lebih tidak kurang dari “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, konsep yang dipinjam oleh Prof. H.KMA. M.Usop, M.A dari budaya Melayu. Wacana ini dilontarkan untuk menjawab pandangan santer pada waktu itu bahwa “Orang Dayak tidak mempunyai kepasitas untuk menduduki kursi gubernur”. Sehingga wacana falsafat budaya betang berfungsi sebagai dasar teori politik bagi “putera daerah” , dalam hal ini Orang Dayak untuk menjadi gubernur Tanah Dayak yaitu Kalteng. Logika ini pun sampai sekarang masih bertahan sebagaimana diungkapkan oleh Dagut H.Junas dari Barisan Pertahanan Dayak/Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (Kalteng) dalam diskusi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Tengah , pada 30 Maret 2012 lalu di Aula REDD +, Jalan Yos Sudarso No.08 Palangka Raya. Dalam diskusi ini Dagut H. Junas antara lain mengatakan bahwa “secara nalar bahwa kepala betang adalah pemilik betang, bukan tamu betang”. Yang dimaksudkan dengan
betang di sini adalah Kalteng, sedangkan kepala betang adalah kepala daerah. Pernyataan begini pun tidak lepas dari makin dekatnya pemilihan bupati kepala daerah berbagai kabupaten pada 2013 dan kemudian pemilihan gubernur pada 2015. Artinya konsep budaya betang mempunyai nuansa politik yang kuat, bahkan utama, dibandingkan sebagai konsepo kebudayaan, sejak ia dicanangkan sampai sekarang.

Istilah Yang Simpang Siur
Pada kesempatan yang sama Dagut H.Junas juga mengkoreksi istilah “falsafah huma betang” yang sering digunakan, termasuk di dalam diskusi FKDM, 30 Maret 2012, yang dihadiri oleh Kepala Birio Inteljien Daerah (KABINDA) Provinsi Kalteng, Brigjen Anjar Pramono dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantann Tengah Kesatuan, Drs. Salengkat Pardosi. Menurut Dagut H. Junas, huma dalam bahasa Ngaju berarti rumah. Sedangkan betang adalah rumah panjang. Jadi pada istilah betang itu sendiri, sudah terkandung pengertian rumah. Oleh karena itu lebih tepat jika falsafah huma betang disebut falsafah betang. Untuk maksud yang sama sering juga digunakan istilah falsafah budaya huma betang, budaya betang dan falsafah hidup budaya huma betang atau belum bahadat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No.16 Th.2008) menggunakan istilah “Falsafah Hidup Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat”. Istilah Perda No.16 Th. 2008 adalah istilah resmi maksud yang serupa. Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M. dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, dalam buku ini menggunakan istilah resmi atau istilah Perda No.16 Th.2008.
Sekali pun sudah terdapat istilah resmi, namun kesimpang-siuran penggunaan istilah, seperti belum terstandarisasinya otografi Bahasa Dayak Ngaju, masih saja berlangsung, seperti yang dikritik oleh Dagut H.Junas dalam diskusi FKDM di atas.
Apakah istilah resmi ini tepat? Jawaban pertanyaan ini antara lain sudah diberikan oleh Dagut H.Junas. Jawaban lain bisa dicari dengan melihat perkembangan isi wacana dari waktu ke waktu.

Patung Lelaki Dayak Dengan Sangkarut dan Mandau. Keterampilan mematung ini sekarang mulai melenyap. (Foto & Dok.Andriani S.Kusni)

Isi Budaya Betang Sekarang
Pada mula dicetuskannya konsep budaya betang ini di tahun 1995, isinya seperti yang sudah diuraikan di atas adalah “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Bagian pertama dari pepatah Melayu yang dipinjam oleh Prof. H.KMA. M.Usop, M.A untuk menjelaskan budaya betang, dengan latar belakang politik pada 1995, ingin mengatakan bahwa Orang Dayak mempunyai kemampuan serupa dengan siapa pun untuk mengelola kekuasaan, terutama di Kalteng. Bertolak belakang dengan anggapa pihak luar yang meremehkan mereka. Sedangkan bagian kedua yaitu “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”,atau barangkali lebih tepat “di mana langit dijunjung di situ bumu dibangun” merupakan tuntutan terhadap para penduduk pendatang agar menyesuaikan diri dengan tempat baru, mematuhi ketentuan-ketentuan dan adat-istiadat tempat yang mereka tamui . Bukan berbuat, tamu memerintah tuan rumah. Tamu niscayanya berulah senicayanya seorang tamu yang beradat dan berkeadaban. Rumusan pertama ini Nampak menjadi rumusan teori politik yang mendasari upaya merebut kekuasaan politik dari tangan pengelolaq kekuasaan non Dayak yang menguasai Kalteng selama berdasawarsa.
Kemudian pada tahun 2008, tiga tahun setelah A. Teras Narang, SH menjabat sebagai orang pertama Kalteng dan mengeluarkan Perda No.16 Tahun 2008, isi budaya betang berkembang. Menurut Perda No. 16 Tahun 2008 “Yang dimaksud dengan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat” adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu mnelaksanakan perilaku hidup “Belom Bahadat”, maka akan teraktualisasi akan wujud “Belom Penyang Hinje Simpei” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama”. (hlm. 49).
Dibandingkan dengan isi budaya betang rumusan pertama, konsep Perda No.16 Tahun. 2008, agaknya sudah memperhitungkan perubahan demografi di Kalteng, di mana Orang Dayak sudah tidak lagi menjadi warga mayoritas. Hal ini ditunjukkan oleh dimasukkannya unsur kesetaraan, kebersamaan dan toleransi , hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama sebagai isi filosofi betang.
Apabila kedua rumusan itu dibandingkan maka Nampak rumusan pertama lebih agresif untuk merebut hak-hak orang lokal, sedangkan rumusan Perda No.16 Tahun 2008 lebih bersifat kompromistis dan defensif. Tapi corak politis pada keduanya merupakan ciri utama.
Hal menonjol lain pada rumusan Perda No.16 Tahun 2008 adalah tuntutan untuk patuh. Patuh pada tiga jenis hukum. Pertama-tama dan utama patuh pada hukum Negara. Dengan kata lain, patuh pada pengelola kekuasaan, sebagai mandataris negara, tanpa mempertimbangkan apakah hokum dan perilaku pengelola kekuasaan itu benar dalam arti sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak. Dengan kepatuhan membuta begini, tanpa mengembangkan budaya kritis, Negara diperlakukan sebagai lambang kebenaran, setara dengan Tuhan di bumi. Sehingga menjurus ke tindakan l’Etat c’est moi (Negara adalah saya) yang otoriter dan kultus perorangan.
Kepatuhan kedua yaitu kepatuhan kepada adat dengan menggarisbawahi kesantunan sebagai unsur utama adat. Y.Nathan Ilon, dalam tulisannya “Batang Garing dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah”, antara lain menulis: “Belom Bahadat (tata karma kesopanan) ini jika diterjemahkan dalam pola pikir yang mencerminkan tiga citra, yaitu citra sikap sopan, citra sikap hormat dan citra sikap sembah. Citra sikap sopan berlaku terhadap semua unsur, citra sikap hormat berlaku tedrhadap semua jenjang ke atas dan citra sembah hanya diberlakukan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (Ilon, 1997: 54, in , Muhammad dan Abubakar, H.M, 2010: 70). Kepatuhan pada adat akhirnya berujung pada kepatuhan mutlak juga, terutama pada orang yang lebih tua. Sehingga melahirkan uluhbakas-isme , padahal kenyataan banyak kali memperlihatkan bahwa uluh bakas bukan serta-merta arif-bijaksana, tahu semua dan benar. Secara psikhologis, uluhbakas sering menjadi bocah kembali. Bocah lucu dan menertawakan ulah dan kata-katanya apalagi yang pikun alias ngalilu. Sehingga menghormati dan kebenaran serta kebijaksanaan adalah hal-hal berbeda.
Dari kepatuhan kepada hukum negara dan adat, nampak ada kesejajaran pandangan yaitu bahwa konsep ini menghendaki manusia yang mutlak tunduk tanpa mementingkan pengembangan budaya kritis sebagai unsur mutlak pemanusiawian diri manusia. Kepatuhan mutlak begini dengan istilah lain adalah budakisme, konsep asing bagi masyarakat Dayak dahoeloe. Berbeda dengan konsep manusia ideal : “Mamut menteng, pintar-harati, mameh-ureh, andal dia batimpal (gagah-berani, pintar-berbudipekerti, urakan-tekun, piawai tiada bertanding). Patut dicatat bahwa mameh berbeda dengan paleng, sikap dan tindakan yang merugikan orang lain.
Kepatuhan mutlak yang dituntut oleh rumusan budaya betang Perda No.16 Tahun 2008 juga sejalan dengan pencaplokan lembaga adat oleh pengelola Negara. Lembaga Adat melalui aneksi ini, berada di bawah kontrol kekuasaan , tidak lagi independen sebagaimana halnya dahoeloe. Budakisme menjadikan anak manusia sebagai alat jinak (docile tool), suaranya tidak lain dari “his master’s voice”.
Sabran Achmad (sekarang Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah) menyebut budaya betang atau belum bahadat sebagai suatu ideologi (in: Dr. Muhammad dan Abubakar H.M, 2010:64). Tentunya yang dimaksud adalah Ideologi Dayak.
Mengenai patuh pada hukum alam, Perda No. 16 Tahun 2008 tidak memberi uraian apa pun. Hukum alam bisa diketahui dengan melakukan penelitian. Dengan mengetahui hukum alam itu, orang bisa memperoleh kemerdekaan, dalam arti tahu bagaimana bertindak dan melakukan perubahan maju. Sebab mengetahui hanyalah salah satu langkah saja dari penelitian. Demikian pula kebiasaan yang berulang-ulang berkembang menjadi adat kemudian menjadi hukum adat. seperti halnya mengetahui hukum alam, dimaksudkan untuk memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Jadi hukum negara, hukum adat dan mengenal hukum alam melalui penelitian, tujuannya bukan untuk membelenggu manusia dan masyarakat tapi sebaliknya untuk membebaskan manusia dan tenaga-tenaga produksi. Apabila hukum negara dan hukum adat tidak membebaskan, tapi justru membelenggu, hukum-hukum demikian berarti tidak tanggap zaman dan dengan mamut-menteng tidak patut dipatuhi. Mematuhinya sama dengan bureng (bodoh), tidak pintar-harati. Karena kurangnya penelitian untuk mengenal hukum alam, barangkali di antara ketiga hukum yang paling tidak dipatuhi adalah hukum alam.
Barangkali wacana beginilah bisa disebut wacana betang, (kalau mau tetap memakai istilah budaya betang karena sudah terlanjur umum dipakai), sebagai wacana budaya , yang tentu saja kemudian bisa dijadikan landasan oleh bidang-bidang lain.

Cakupan Filosofi
Apakah isi yang sekarang disebut budaya betang, baik rumusan Prof. H.KMA. M.Usop, M.A atau pun Perda No.16 Tahun 2008 memenuhi cakupan suatu filosofi atau ideologi atau kebudayaan?
Kosakata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddayah , ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Sehingga ke-budaya-an dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan

Gedung Pertemuan Umum Tambun-Bungai, tempat wacana “budaya batang” dicetuskan pada tahun 1995 dalam Kongres I LMDD-KT. (Dok.foto Andriani S. Kusni)

dengan budi dan akal dalam upaya memanusiawikan diri serta menjawab tantangan zaman. Dalam kata-kata P.J.Zoetmulder, kebudayaan adalah “daya dari budi, kekuatan dari akal” (P.J.Zoetmulder, 1951).
Bidang-bidang dan hasil-hasil kegiatan “daya dari budi, kekuatan dari akal ini” di mana pun di dunia ini, menurut Koentjaraningrat, mencakup tujuh unsur, yaitu: (1). Sistem religi dan upacara keagamaan; (2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3). Sistem pengetahuan; (4). Bahasa; (5). Kesenian; (6). Sistem matapencaharian; (7). Sistem tekhnologi dan peralatan. (Kontjaraningrat, 2004:2).
Tujuh unsur universal kebudayaan itu, masih menurut Koentjaraningrat, “paling sedikit mempunyai tiga wujud”, yaitu (1). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan–peraturan , dan sebagainya. (2). Wujud kebudayaan

Gedung Pertemuan Umum Tambung Bungai (Dok. & Foto Andriani S.Kusni)

sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (ibid).
Dari penjelasan di atas, nampak bahwa betang tidak lain hanyalah salah satu bentuk kongkret dari tiga wujud kebudayaan, yaitu “sebagai benda-benda hasil karya manusia”. Bukan suatu keseluruhan kebudayaan dengan tujuh unsur universalnya.
Seperti dikatakan oleh Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, dalam buku ini, betang muncul dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu untuk menghindari banjir, menghindari musuh yang datang menyerang tiba-tiba, serangan binatang buas (hlm. 50). Dengan kata lain , betang dibangun untuk menjawab desakan lingkungan dan keadaan. Bangunan begini, dalam dunia aristektur disebut bangunan vernakuler untuk membedakannya dari bangunan tradisional, seperti tongkonan di Tana Toraja Sulawesi. Bangunan tradisional dibangun berdasarkan suatu pandangan kosmis tertentu, bukan guna menjawab tuntutan lingkungan dan keadaan. Adalah tidak salah dan tidak terelakkan, ketika bersama dalam sebuah betang, lahir rasa kebersamaan, saling bantu pada batas tertentu, apalagi warga betang adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian darah satu dengan yang lain. Mempunyai pandangan dan kepercayaan yang tak jauh berbeda. Tapi secara bangunan atau arsitektur, pertama-pertama tidak dibangun berdasarkan suatu filosofi. Dari segi ini, sulit dipertanggungungjawabkan akurasinya untuk menyebut filosofi betang. Di sinilah bedanya betang dengan tongkonan atau rumah-rumah di Kota Gede, Jawa Tengah yang selalu menghadap ke selatan, ke arah Lautan Hindia di mana dipercayai berdiam Nyai Loro Kidul yang didirikan mengikuti suatu filosofi atau sistem nilai tertentu.
Apakah gerangan yang disebut sistem nilai itu?
Guna menjawab pertanyaan ini, saya lagi-lagi meminjam uraian antropolog Indonesia Prof. Dr.Koentjaraningrat (yang juga adalah guru saya ketika di Universitas Gajah Mada). Koentjaraningrat juga meminjam konsep antropolog suami-istri Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, yang menurut Kontjaraningrat konsep suami-istri Kluckhohn ini bersifat universal. Menurut kerangka Kluckhohn, semua sistem nilai budaya di semua kebudayaan di dunia ini, mengenai lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu: (1). Hakekat hidup manusia; 2). Hakekat dari karya manusia; (3). Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4). Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar; (5). Hakekat hubungan manusia dengan sesama (in:Koentjaraningrat, 2004: 27-28).
Jadi sistem nilai itu berbicara tentang hakekat, dan soal hakekat ini adalah masalah filosofi.
Apakah rumusan Prof. H.KMA. M.Usop, M.A atau pun Perda No.16 Tahun 2008 atau pun rumusan Y . Nathan Ilon tentang Belum Bahadat (lihat: Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, 2010:64) memenuhi syarat lima unsur universal untuk disebut filosofi, sistem nilai , ideologi atau kebudayaan? Dengan segala penghargaan atas jerih payah mereka berpikir dan mengajukan wacana, saya tidak turut mengangguk mengiyakannya. Jawaban saya pasti dengan gelengan. Dilihat dari segi apa pun betang tidak bisa disebut suatu sistem nilai atau filosofi. Betang tidak lebih tidak kurang dari salah satu wujud kebendaan karya manusia. Filosofi betang itu tidak ada. Yang ada ialah filosofi Kaharingan atau Filosofi Dayak. Karena itu filosofi betang yang digunakan sekarang dan sudah menjadi common sense adalah suatu salah kaprah. Common sense itu patut diubah menjadi good sense atau correct sense. Karena common sense belum tentu benar dan akurat. Istilah yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.
Dalam menyusun buku “Falsafah Hidup Budaya Huma Betang Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya”, Dr. Muhammad dan Abubakar , H.M, mendasarkan diri pada tafsiran-tafsiran subyektif salah kaprah , menggunakan narasumber-narasumber dan literatur-literatur terbatas, sehingga kesimpulan dan rekomendasi mereka pun tidak jauh dari common sense yang ada di masyarakat hingga hari ini.
Akurasi, barangkali akan di dapat apabila penelitian in depth, baik dari lingkup wilayah, narasumber maupun bacaan dan kemudian dianalisa dengan kemerdekaan akademi. Dari hasil penelitian yang menjawab lima masalah hakiki universal di atas, kita akan bisa mengenal apa-siapa Manusia Dayak sesungguhnya, kemudian atas dasar pengetahuan yang relatif akurat itu, kita bisa menjawab mau apa, ke mana dan bagaimana. Hal begini masih suatu kemewahan luar biasa di Kalteng. Karena masih penelitian demikian masih merupakan hal sangat mewah maka apa siapa dan bagaimana Manusia Dayak dan Tanah Dayak itu dahoeloe dan sekarang masih berupa wajah yang samar-samar bagi ilmu pengetahuan. Keadaan begini, memberi ruang manuvre yang lapang bagi berbagai bentuk subyektivisme. Sedangkan subyektivisme tidak pernah menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan. Sebaliknya membuat tanda tanya menjadi kian besar saja.
Meneliti tentang lima soal hakiki yang disebutkan oleh suami-istri Kluckhohn di atas , tidak lain meneliti tentang konsep-konsep atau filosofi Dayak yang kemudian mengungkapkan diri dalam “paling sedikit mempunyai tiga wujud”, yaitu (1). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan–peraturan , dan sebagainya. (2). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia di berbagai bidang.Lima hakekat universal inilah yang patut diketahui saat kita berbicara tentang filosofi, bukan terhenti wujud di permukaan. Wujud permukaan bersifat sebagai pengantar ke pintu masuk masalah hakiki. Nama dari hakekat, niscayanya tidak menggunakan nama pintu masuk. Pintu masuk bersifat khusus, sedangkan hakekat merangkum semua kekhususan. Dengan menggunakan pendekatan induksi-deduksi atau deduksi-induksi ini pun, akan ganjil menamakan hakekat dengan gejala. Betang adalah suatu gejala indrawi. Upacara perkawinan, handep, habaring hurung, upacara tiwah, juga gejala-gejala indrawi demikian. Handep bukanlah bentuk solidaritas murni tapi adalah bentuk dari barter, bentuk primer perdagangan atau paling tidak sejenis janin dari arisan. Seperti halnya dengan ma’ badong, upacara kematian di Toraja, sumbangan-sumbangan yang diterima pada upacara tiwah pun dicatat untuk dibayar dengan cara serupa saat penyumbang menyelenggarakan upacara tiwahnya kelak. Gejala luar tidak memberikan ajaran. Ajaran didapatkan pada filosofi. Karena budaya Dayak didominasi oleh budaya oral atau budaya lisan, maka filosofi Dayak itu terekam di budaya lisan itu seperti sastra dan seni. Dari sansana-kayau misalnya diketahui lima soal hakiki yang dikemukakan oleh suami-istri Kluckhohn di atas. Tapi sansana-kayau, legenda atau cerita rakyat sebagai bentuk penyimpan hakekat, menjadi tidak akurat jika disebut filsafat sansana, filsafat folklore, filosofi Tangkiling, filosofi Burut Ules, Darung Bawan, filosofi tiwah, ma’badong, misalnya. Lima soal hakiki dan universal yang dikatakan oleh Kluckhohn ada dalam masyarakat Dayak dahoeloe. Niscayanya Filosofi Dayak inilah yang harus dicari dan diteliti dengan antara lain melalui betang sebagai pintu masuk.
B ukitTangkiling, dilihat dari Sungai Rungan, dahoeloe dipandang sebagai salah satu bukit keramat
(Dok.& Foto Andriani S. Kusni, 2010).

Isi dari yang disebut budaya betang sekarang jauh dari lima soal hakiki Kluckhohn, nuansa politik praktisnya sangat kuat.

Toleransi Atau Hidup Berdampingan Secara Damai?
Jauh sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri, Orang Dayak mempunyai kepercayaan sendiri. Kolonialis Belanda menyebut kepercayaan Orang Dayak ini dengan sebutan Agama Helu, atau Heiden, lalu kemudian bernama Kaharingan. Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M menamakannya Agama Dayak Kaharingan (2010:54). Sedangkan para antropolog-indonesianis sekarang, menyebut jenis kepercayaan ini sebagai “Kepercayaan Nusantara” atau “Agama Nusantara”.
Sebelum kedatangan agama Islam ke Tanah Dayak (The Heartland of Dayak, istilah Prof.Dr.Mubyarto dan Revrisond) pada abad ke-16, Agama Kristen Protestan abad ke-19, Katolik pada 1894 (Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, 2010:54), Agama Nusantara menempati posisi dominan. Masalah toleransi belum muncul. Soal toleransi muncul seiring dengan perubahan komposisi demografi dan perkembangan agama-agama baru di Tanah Dayak yang sekaligus mengubah keadaan masyarakat di berbagai bidang. Bahkan dalam satu keluarga inti, paqra anggotanya memeluk berbagai agama, tapi mereka tetap hidup di bawah satu atap tanpa persoalan. Makam para warga pemeluk berbagai agama pun berada di satu komplek yang sama. Saling susup dan pengaruh antar agama dan kepercayaan ini melahirkan sebuah wacana baru sebagai penegasan wacana hidup-mati Dayak seperti yang terdapat dalam sansana-kayau, “rengan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga), wacana hatamuei lingu nalata (saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama) untuk berlomba-lomba menjadi anak manusia terbaik (hatindih kambang nyahun menteng mantang lawang langit). Konsep baru ini adalah “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Adat (baca: soal kemasyarakatan / politik) adalah urusan bersama’’.(Bandingkan dengan ajaran Islam dan konsep Christianisme). Konsep-konsep inilah yang mendasari kehidupan berdampingan secara rukun dan damai antar pemeluk berbagai agama dan kepercayaan seiring dengan perkembangan komposisi demografis dan berkembangnya agama-agama yang baru tiba di The Heartland of Dayak. Hal ini diberi syarat awal karena Orang-Orang Dayak yang pindah agama, tadinya tumbuh dan dewasa oleh asuhan budaya Kaharingan atau Budaya Dayak yang sama. “Fanatisme Agama Secara Rigid”, meminjam istilah Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M. muncul oleh adanya politik desivilisasi Belanda “ragi usang” dan politik budaya la mission sacree, serta persaingan bahkan bentrokan kepentingan politik kolonial dan kekuatan-kekuatan politik lain. Oleh sebab-sebab ini maka “Fanatisme Agama Secara Rigid” berkembang menjadi ghetto-ghetto budaya yang bersifat agresif dan anekstatif (penaklukan) berdalihkan klaim kebenaran (truth claim).lalu mengkafir-kafirkan pihak lain. Hal begini didapatkan oleh penelitian Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, di Palangka Raya “kecenderungan penguatan politik identitas berbasis agama sebagai embrio kemunculan konflik kehidupan masyarakat multicultural dan multireligius” (hlm.104). Dengan kata lain menguatnya kecenderungan ghettoisme budaya.
Di hadapan keadaan beginilah maka masalah toleransi dalam pengertian “sikap saling menenggang , saling menghargai, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, selama tidak mengganggu dan mengancam kepentingan bersama (umum), menjadi muncul.(lihat juga:Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:1066), Kalau ia mengganggu dan mengancam kepentingan umum, tentu saja tidak bisa dibiarkan, tidak bisa ditoleransi. Kemerdekaan seseorang berhenti ketika menyentuh kemerdekaan orang lain. Dr. Muhammad dan Abubakar ,H.M, melihat “Falsafah Hidup Budaya Huma Betang” sebagai salah satu penangkal kecenderungan menguatnya “Fanatisme Agama Secara Rigid”. Tapi penonjolan toleransi pada yang disebut ““Falsafah Hidup Budaya Huma Betang” oleh para pihak “Fanatisme Agama Secara Rigid” , toleransi ini bisa disalahgunakan untuk bermanuvre. Yang tidak sadar , pada suatu ketika tiba-tiba mendapatkan dirinya berada di pojok buntu tanpa berdaya. Pada saat begini maka konflik besar hampir tak terelakkan.
Penguatan “Fanatisme Agama Secara Rigid” jika diusut lebih jauh, bukanlah berangkat dari filosofi agama mana pun, tapi bermula dari ketidakadilan. Gejala ini tidak hanya terjadi di Palangka Raya atau Kalteng tapi terjadi di seluruh negeri pada saat “agama dijadikan industri”.
Menurut Luqman Hakim, Ph. D, hal ini berlangsung “Karena terjadi transaksi “gaya hidup beragama”, sebagai jawaban instan atas peluang-peluang material di celah-celah spiritual yang kosong. Hasilnya adalah status baru dalam kehidupan sosial modern, sosok manusia dengan gaya hidup modern, namun tetap religius dengan mainstream agar dipandang sebagai manusia yang dekat dengan Tuhan. Padahal ajaran agama, sama sekali tidak mentolerir cara beragama yang riya’ dan hipokrit seperti itu. Kasus-kasus penyimpangan atas nama agama, atau yang kebetulan dilakukan tokoh yang berlatar agama, mengingatkan kita betapa bahaya bendera-bendera agama dikibarkan untuk kepentingan industri ekonomi dan politik. Lebih-lebih ketika ummat terpedaya oleh kelatahan budaya, bahwa setiap yang didukung oleh mayoritas itu memiliki kebenaran mutlak, dan yang minoritas itu tidak lebih dari buih sampah yang batil. Padahal kebenaran bisa didukung mayoritas, dan bisa didukung hanya minoritas. Begitu juga sebaliknya, kebatilan.
Jika kita survey di seluruh negeri ini, merk-merk dagang dan merk “politik” dengan bernuansa serba religius, jumlahnya hampir ratusan. Karena menurut teori marketing, sebuah produk yang bisa melekat secara emosional setara agama, maka produk itu benar-benar sukses di pasar. Inilah yang menarik proyek “berhala bisnis” yang dijadikan lahan industri siapa pun yang ingin memaksa Tuhan menuruti selera nafsunya.
Karena komoditas manusia modern telah melampaui takarannya, maka perkembangan industri muncul dengan eksploitasi apa pun yang untuk membangun kapitalisasi dengan segala cara. Bahkan, konsumsi-konsumsi psikhologis yang maniak terhadap kekerasan, bisa dijadikan lahan bisnis kekerasan, dan berujung industri perang. Konsumsi hedonikal, bisa menyeret maniak kebinatangan manusia untuk dijadikan obyek potensial untuk industri syahwat, pemuasan perut, dan emosi status sosial, maupun mimpi semunya.
Kekerasan, kebuasan dan kebinatangan, akan terus tumpang tindih saling berkelindan dalam gerakan peradaban yang destruktif. Agama dan simbol spititual menjadi sasaran paling potensial untuk dijadikan legitimator atas usaha-usaha syahwatiah tersebut, dan sangat berbahaya jika masuk dalam bursa pasar, sebagai spirit dari satu sisi dua mata uang globalisasi” (Majalah GATRA edisi 16 / XVIII 29 Peb 2012).
Penguatannya lebih terdapat pada masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial yang terpusat pada pilihan politik yang menjurus ke neo-liberalisme mengingkari ketetapan UUD ’45 Pasal 33 dan peran Negara sebagaimana tertera dalam Preambule UUD ’45 yang secara ringkas dirumuskan pada Pancasila (dengan segala kelemah perumusannya!). Penguatan “Fanatisme Agama Secara Rigid” tidak lepas dari diabaikannya keadilan seperti yang diamanatkan oleh UUD ’45 Pasal 33 yang memisahkan Negara dari warganegara sehingga bangsa ini menjadi bangsa otopilot. Rakyat sebagai poros digantikan oleh kepentingan egoistik.
Pada saat begini, selain penggunaan agama dan simbol-simbol spiritual, label suku, adat dan lokalitas nampak juga dipakai sebagai legitimator. Perebutan simbol-simbol memperlihatkan bahwa pertarungan sengit di bidang kebudayaan sedang berlangsung. Yang menang akan menentukan wajah negeri hari ini dan esok.
Setelah membaca keadaan demikian dan menoleh perjalanan sejarah, Luqman Hakim, Ph. D, berkesimpulan bahwa “Agama mana pun ketika tampil dalam konstruksi verbal, formal, dan simbolik, selalu berujung keruntuhan historinya, karena kepentingan berebut penguasaan simbol-simbol agama tidak pernah muncul sebagai kekuatan sejarah, kecuali sekadar buih-buih yang hebat yang menghempaskan dirinya sendiri dalam kebudayaan yang hampa, tanpa moral. Sehina mereka yang memperdagangkan akhirat untuk kepentingan dunianya, atau sehina mereka yang berbisnis dengan Tuhan, karena memaksakan nafsunya untuk mengukur kriteria keabsahan Ilahi dibalik sukses dan gagalnya urusan duniawi”. “Dalam kultur “amaliah publik” (awam) di bawah, tentu lebih banyak lagi munculnya instanisme religious untuk mengukur derajat kesucian tokoh atau pemimpin agama. Hal ini ditandai maraknya dunia magic dan hal-hal luar biasa yang dilatari kultur spiritual seseorang, lalu dijadikan ukuran status kesucian, manakala instanisme duniawi bisa diproduksi oleh kekuatan spiritualnya. Inilah bentuk-bentuk pembebasan semu penuh tipudaya (ghurur) yang tidak membebaskan belenggu ketololan bangsa, khususnya umat beragama. Kisah sedih soal manipulasi keagamaan, cabulisme, dan munculnya kepalsuan-kepalsuan spiritual, senantiasa berulang dalam kehidupan kita, terutama ketika depressi ekonomi dan politik menjadi kabut yang tidak menumbuhkan semangat dan harapan, maka spontanitas emosi sosial selalu bersemburat tanpa kendali, bahkan dalam pelarian spiritualnya”, demikian tulis Luqman Hakim yang barangkali bisa dijadikan acuan untuk menelaah yang disebut budaya betang dan keadaan di Kalteng. Masalah agama dan etnik di daerah ini sering ditautkan dan dipolitisir, diperdagangkan serperti halnya dengan perdagangan kekerasan.Sekali pun hakekatnya adalah kebudayaan hampa dan tidak pernah muncul sebagai kekuatan sejarah, namun ia patut diwaspadai karena bersifat destruktif. Luqman wanti-wanti memperingatkan agar jangan sampai agama dijadikan lahan formalisasi, bagi kepentingan ekonomi dan politik, yang berujung perebutan hegemoni konflik.
Adakah kemungkinan etnik dan adat juga dijadikan lahan formalisasi, bagi kepentingan ekonomi dan politik, yang berujung perebutan hegemoni konflik”? Sejarah memperlihatkan bahwa yang nampak tidak mungkin, sering mewujudkan diri sebagai kenyataan. Di sini kejujuran akademi hadir mememperlihatkan diri sebagai sangat penting di antara obyektivitas yang selalu juga terbatas..
Rekomendasi
“Berdasarkan temuan dan analisis data hasil penelitian” maka Dr. Muhammad dan Abubakar , H.M merumuskan empat titik rekomendasi,yaitu: (1). Perlunya pemerintah memberikan dorongan pelestarian budaya dan adat istiadat yang memberikan kontribusi positif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan umat beragama. (2). Pemerintah bersama para damang dan tokoh agama saling bermitra dalam melestarikan dan mensosialisasikan dan mengembangkan falsafah hidup budaya betang kepada masyarakat luas (lokal dan etnis pendatang). (3). Pentingya etnis pendatang mengetahui dan memahami serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat, keyakinan, budaya dan tradisi masyarakat lokal. Bersinergi secara kreatif dalam membangun kehidupan yang harmonis rukun dan damai dalam bingkai falsafah hidup budaya huma betang serta menerapkan prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. (4). Bagi para peneliti /akademisi yang berminat mengkaji local wisdom disarankan untuk mengkaji titip temu konsep transcendental agama-agama seperti Ranying Hatalla Langit dalam membangun kerukunan hidup umat beragama di Kota Palangka Raya (hlm.104).
Pemerintah sebagai pengelola kekuasaan dan pengambil keputusan memang mempunyai peran menentukan, termasuk di bidang kebudayaan yang bersarikan pada pola pikir dan mentalitas atau tatanan nilai. Tapi apabila berhenti pada pelestarian, bukan tidak mungkin kita hidup dengan patokan-patokan yang kadaluwarsa. Karena itu pertanyaannya: Apakah kita mesti hidup secara tradisional untuk hari ini ataukah mengembangkan tumbuhkan budaya pasca-tradisional guna menjawab zaman. Budaya pasca-tradisional menyerap hal-hal baik pada tradisi sekaligus menyerap unsur-unsur baik dan cocok dari keragaman budaya berbagai daerah dan internasional. Budaya pasca-tradisional tidak lain dari budaya kekinian yang tidak lepas akar tapi tidak kadaluwarsa. Barangkali budaya pasca-tradisional beginilah yang menjadi budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Uluh Kalteng yang demikian akan keluar dari ghettoisme, memandang Kalteng sebagai kampung-halamannya yang sungguh. Berbaur satu dengan yang lain untuk bersama-sama memberdayakan dan membangun lewu-huma bernama Kalteng.Pembauran akan diperlancar, Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng akan tumbuh berkembang apabila saling belajar antar etnik terjadi, terutama yang pendatang belajar bahasa dan budaya Dayak sebagai budaya dan bahasa lokal. Pandangan dan sikap ini juga dianut oleh Perda No.16 Tahun 2008, yang melalui Pasal 39 ayat (1) yang menginstruksikan agar : ‘’Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat’’. Kemudian ayat (2) Pasal Perda yang sama mengatakan: ‘’Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya (hlm.28). Saya kira tujuan Pasal ini tidak lain dari memberi petunjuk perihal apa orientasi pembauran itu, bagaimana Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng itu diwujudkan.
Hasil dan hal ini secara baik diungkapkan oleh Drs.Salengkat Pardosi, Kepala Kesbanglinmas Provinsi Kalteng: “Saya Uluh Kalteng Kelahiran Sumatera Utara”. Uluh Kalteng begini akan bersikap dan melaksanakan prinsip “di mana bumi dipijak, di sana langit dibangun” sebab jika ia hanya “menjunjung” ia tidak merasa sebagai Uluh Kalteng. Lima puluh tahun pun ia di Kalteng, ia hanya menjadikan Kalteng sebagai daerah usaha atau eksploitasi, bukan kampunghalaman yang harus dibangun dan menjadi tanggungjawabnya.Secara budaya ia akan tetap asing dari Kalteng. Tetap menjadi wisatawan secara spiritualitas. Perubahan komposisi demografi Kalteng serta rangkaian nilai dan berkeindonesiaan, membuat prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” menjadi kadaluwarsa, bahkan kaduk. Budaya pasca-tradisional menyarankan Uluh Kalteng bukan hanya mengenal baik bahasa dan budaya lokal (Dayak) tapi juga mengenal hal-hal positif dari budaya lain non Dayak dari mana pun datangnya. Budaya pasca-teradisional menuntut kreativitas. Kreativitas akan terdorong maju oleh berlangsungnya pembauran.
Ketika berbicara tentang pengelola kekuasaan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga adat (Dayak), niscayanya pengelola kekuasaan mencegah berlangsungnya aneksi yang merampas posisi independen lembaga-lembaga adat. Niscayanya pengelola kekuasaan memperkuat lembaga-lembaga adat, yang secara sumber daya manusia sangat lemah.Tidak sedikit damang dan pimpinan Dewan Adat Dayak (DAD) yang tidak mengenal budaya Dayak dan hukum adatnya. Pelatihan periodik, bahkan adanya Institut Sekolah Damang sangat kontekstual untuk hari ini . Peran pemimpin lembaga-lembaga adat ini akan efektif jika mutu mereka meningkat. Kritik dari masyarakat pada DAD berbagai tingkat (seperti yang disampaikan dalam interaksi pada acara Keba siaran TVRI Kalteng, untuk menyebut satu contoh saja) bahwa DAD ‘hanya menjual adat, tapi warga adat tidak dipedulikan”. Damang dan DAD akan diperlemah, ketika agresi hedonism tidak bisa mereka tangkis.
Disamping itu, perlu dipertanyakan apakah hukum adat 96 pasal yang disepakati di Tumbang Anoi 1894 masih tetap mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian ataukah sudah tertinggal perkembangan? Adakah pasal, jika ada pasal yang mana dari hukum adat, yang menyangkut perselisihan pandang di dunia akademi? Jika tertinggal perkembangan, atas dasar apa DAD menyidangkan persoalan-persoalan yang dibawakan kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut SDM DAD dan zamani tidaknya hukum adat.
Pemerintah bermitra dengan lembaga-lembaga adat yang dianeksi oleh pengelolaan kekuasaan sebagaimana direkomendasikan oleh kedua penulis buku, sesungguhnya yang berlangsung bukan suatu kemitraan melainkan hubungan patron-client. Bukan hubungan kemitraan yang dianjurkan Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M.
Rekomendasi titik ketiga kedua penulis buku agar tentang “pentingya etnis pendatang mengetahui dan memahami serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat, keyakinan, budaya dan tradisi masyarakat lokal. Bersinergi secara kreatif dalam membangun kehidupan yang harmonis rukun dan damai dalam bingkai falsafah hidup budaya huma betang serta menerapkan prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Rekomendasi ini, saya kira patut digarisbawahi dan bisa segera dimulai melalui pengadaan kursus belajar bahasa dan budaya Dayak Ngaju yang terorganisasi dan terarah oleh komunitas-komunitas pendatang, oleh satuan-satuan tentara dan polisi, PNS-PNS serta semua universitas/perguruan tinggi. Belajar bahasa sekaligus belajar budaya. Keduanya bertautan tak terpisah. Belajar bahasa dan budaya merupakan pintu masuk ke pembauran menuju terwujudnya wacana Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Wacana Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng” jauh lebih kontekstual daripada wacana warga pelancong tanpa rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap daerah yang hanya “menjunjung langit” dari “bumi yang dipijak”. Wacana Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Drs.Salengkat Pardosi “Saya Uluh Kalteng Kelahiran Sumatera Utara dan tentu saja bisa berahasa Dayak”. Dalam ucapan ini terkandung rasa memiliki, tanggungjawab dan kohesif. Adakah hal-hal ini pada yang sekarang disebut budaya betang? Adanya balai, tempat tamu di depan betang saja menunjukkan tamu tetap tamu, bukan warga betang. Dari sudut pandang konsepsi warganegara, dari sudut pandang republik dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai, wacana budaya betang agaknya tidak rasuk. Karena yang patut ditumbuh-kembangkan adalah konsep Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, bukan budaya betang yang samar. Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng akan melokalkan budaya global tapi bersamaan dengan itu Uluh Kalteng akan mengglobalkan budaya lokal mereka. Dengan demikian, orang lokal , anak bangsa dan anak manusia menjadi manusia tidak mempunyai kontradiksi prinsipiil, tapi justru berada di satu alur. Orientasi dan mimpi begini sebenarnya sudah lama terdapat di dalam filosofi manusia Dayak. Ia tidak dikenal karena tidak digali, tidak diteliti dan tidak dikaji.
Tapi saya memahami bahwa munculnya konsep budaya betang yang tidak didahului oleh penelitian serius, selain didorong oleh kepentingan politik praktis pada 1995 hingga sekarang, di sisi lain merupakan upaya Orang Dayak mencari identitas diri dan melakukan bela diri . Di pihak lain upaya yang belum tunai ini, mengisyaratkan bahwa Orang Dayak mulai melihat kedudukan dan peran mereka mulai terdesak. Lahirnya Perda No. 16 Tahun 2008 agaknya tidak lepas dari upaya ini pula. Kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam proses kebangkitan diri, adalah proses trial and error untuk menemukan. Karena itu sebaiknya yang mencari sebagai laiknya seorang pencari atau penanya mempunyai sikap terbuka. Fanatisme rigid hanya mempersulit langkah dan pencarian. Buku Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M ini adalah salah bentuk upaya mencari itu, bentuk dari rasa memiliki dan tanggungjawab seorang manusia pembangun. Sebuah buku setebal 106 halaman tidak mungkin menjawab masalah dan apalagi menjawab semua masalah. Dari membacanya, ia lalu merentangkan barisan panjang pertanyaan yang menagih jawab.

Beberapa Pertanyaan Sisa
Sebagai Uluh Kalteng asal Bima, Sumbawa, sekaligus akademisi/.peneliti, Dr. Muhammad tidak hanya member rekomendasi, tapi langsung melaksanakan apa yang rekomendasikan. Buku ini adalah wujud kongkretnya.
Beberapa pertanyaan yang disisakan oleh buku ini antara lain: Di mana dan apa akar klasifikasi keluarga dekat dan keluarga jauh? Mengapa istri digolongkan ke kelompok keluarga jauh (hlm. 65-67). Kemudian, mengapa antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat Dayak dahoeloe relatif terdapat kesetaraan? Adakah sekarang pergeseran yang tidak menguntungkan perempuan? Kalau ada mengapa? Bagaimana bentuk-bentuknya? Pernyataan sementara tokoh yang digunakan oleh dua penulis tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan ini karena tidak melakukan analisa apa pun atas gejala kesetaraan itu (hlm.61).Dengan ini saya sedang berbicara tentang kualitas dan validitas narasumber dan keterangan-keterangan mereka.
Lalu mengenai kebersamaan dan solidaritas. Apakah ada solidaritas murni dalam masyarakat Dayak? Benarkah handep, penyelenggaraan acara tiwah dan lain-lain bentuk dari solidaritas atau bentuk dari sistem barter? Dalam masyarakat yang mau memasuki masyarakat perbudakan kelanjutan dari terbentuknya masyarakat sedenter, terpotong oleh masuknya kolonialisme, apakah dengan basis sosial-ekonomi demikian , ada suatu kebersamaan yang kuat? Kalau iya, bagaimana menjelaskan kebiasaan hakayau kulae hingga hari ini, adanya sikap semua merasa pangkalima, besei kambe, dan lain-lain hal sejenis? Tidakkah pada dasarnya manusia Dayak itu cenderung individualistik? Semangat heroisme individualis ini pada dasarnya merasa dirinya mampu, tidak kalah mampu dengan siapa pun. Hanya saja heroisme perorangan ini menjadi perintang kemajuan kolektif ketika individu-individu tidak sanggup melihat dan mengakui keunggulan orang lain dan belajar dari keunggulan tersebut. Ketidaksanggupan mengakui kekurangan diri, mengakui kebolehan pihak lain, menjelma jadi tabiat hakayau kulae yang merusak kemajuan bersama atau kolektif. Lebih baik perahu tenggelam dan terbenam bersama-sama daripada mencapai tujuan bersama sebagaimana ditunjukkan oleh cerita rakyat “Tamanggung dan Maharaja Tenggelam Bersama”. Bukankah mode berproduksi ladang berpindah menjadi dasar ekonomi lahirnya pola pikir dan mentalitas kerdil begini yang masih memperlihatkan pengaruhnya hingga hari ini?
Apakah benar Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah “fajar peradaban” bagi masyarakat Dayak ataukah justru merupakan titik hitam, lebih-lebih jika dilihat dari latar sejarah berlangsungnya Pertemuan itu? Apakah bukan ‘fajar peradaban dan kebangkitan kembali Dayak’ dilakukan oleh Hausmann Baboe dan angkatannya dengan Sarikat Dajak-nya pada 1919, 25 tahun setelah Pertemuan Tumbang Anoi yang sukarela menerima status diri sebagai anak jajahan? Masuk akalkah status anak jajahan dipandang sebagai “fajar peradaban”? Kalau demikian maka benarlah teori para antropolog primer Barat yang mengatakan bahwa kedatangan kolonialisme Barat ke Tanah Dayak untuk menunaikan Misi Suci (la mission sacree) di Tanah Tak Dikenal (terra in cognita). Benar pulalah bahwa Orang Dayak adalah Dajakers , nama dari segala kejahatan, keterbelakangan, kebodohan dan kebiadaban. Lebih lanjut , benar pulalah tesis para pembela penjajahan bahwa “penjajahan itu berjasa”. Politik desivilisasi Belanda “ragi usang” yang intens dilaksanakan setelah Pertemuan Tumbang Anoi 1894, juga benar adanya.
Mengapa Sarikat Dajak, Pakat Dajak dan Hausmann Baboe, Bapak Kebangkitan Dayak kurang diangkat dan hampir dilupakan?
Hanya agaknya di daerah dengan 31 universitas dan perguruan tinggi ini, kesadaran sejarah dan budaya serta kegiatan penelitian masih merupakan kegiatan sangat mewah , belum dipandang kensicayaan. Akibatnya, hampir setiap mulut menyebut nama Tambun Bungai, betang dan budaya betang, misalnya. Tapi adakah , seberapa dalam penelitian terhadap hal ini dilakukan? Pengangkatan soal dilakukan atas dasar tafsiran subyektif kira-kira tapi dipandang sebagai kebenaran tunggal – bentuk lain dari pola pikir-mentalitas “semua adalah pangkalima”, tapi juga membuktikan betapa masih dominannya budaya lisan di Kalteng. Kritik dipandang sebagai tidak beradat (bahasa Dayak Ngaju: dia bahadat) , pandangan yang membuat debat idea atau debat akademi tidak berkembang. Perbedaan pendapat dihadapi dengan kekerasan verbal dan fisik serta ancaman, didekati dengan metode kekuatan dan kekuasaan sambil mengucapkan slogan “manggatang utus”, “ filosofi hidup budaya huma betang” atau belum bahadat”. Benarkah penglihatan demikian? Jika benar, maka ia menunjukan tempat Kalteng di dunia akademi masih tidak berada di depan, masih tergolong yang disebut oleh sekretaris PP Muhammadiyah Dosen IAIN Walisongo, Semarang, Abdul Mu’ti, sebagai “bangsa pelempar batu” (http://www.seputar-indonesia.com/edisic … ew/482858/). Kekerasan, kebuasan dan kebinatangan, akan terus tumpang tindih saling berkelindan dalam gerakan peradaban yang destruktif. Agama dan simbol spiritual menjadi sasaran paling potensial untuk dijadikan legitimator atas usaha-usaha syahwatiah tersebut, dan sangat berbahaya jika masuk dalam bursa pasar, sebagai spirit dari satu sisi dua mata uang globalisasi.
Dan tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar lain, yang menjadikan tanda tanya sisa membaca buku ini kian besar dan kian panjang. Bahkan sampai hari ini konsep yang disebut “falsafah hidup budaya huma betang” itu masih sebuah tanda tanya yang belum tunai dijawab.Teemasuk oleh buku ini. Oleh karena itu, buku ini sebenarnya bukan memberikan jawaban pertanyaan, bahkan tidak sedikit pertanyaan tidak sempat diangkat dan luput dari perhatian, tetapi ajakan untuk meneliti lebih jauh dan menuliskan hasil-hasil kerja ilmiah itu dalam upaya mendudukkan good sense di tempatnya yang niscaya dan dominan serta meninggalkan evaluasi kira-kira . Peringatan kepada mereka yang bersekolah untuk memungut kembali peran sebagai cendekiawan tunjung nyahu. Ajakan dan teladan memulai pelaksanaan ajak ini , jauh lebih berarti daripada kelalaian-kelalaian kecil seperti penulisan belum bahadat menjadi “belom bahandat”, jipen menjadi “zipen”. Di samping itu akurasi istilah barangkali memang patut diindahkan. Misal, adanya istilah-istilah agama Helu, ‘Kaharingan’, ‘Dayak Kaharingan’, ‘Hindu Kaharingan’, ‘Hindu’. Dalam tulisan serius, istilah tentu sangat berarti. Apakah lima istilah ini mempunyai pengertian serupa atau berbeda? Kalau berbeda , bagaimana perbedaannya? Apa hubungan kelima istilah itu dengan yang disebut budaya betang?
Untuk menulis buku ini Dr. Muhammad dan Abubakar , H.M menggunakan pendekatan CRS (community respons card) (hlm.104). Tentu boleh dan sah. Tapi seandainya kedua penulis menggunakan pendekatan multi disiplin, dan terutama pendekatan sejarah, apakah tidak akan lebih membantu menjelaskan tema yang dibahas, dalam hal betang dan yang disebut budaya betang? Pendekatan sejarah, barangkali bisa memperlihatkan proses menjadinya hal-ikhwal, dalam hal ini betang dan yang disebut budaya betang. Terhadap ruang dan waktu, kelompok sejarawan Annale, tidak memenggal-misahkan mereka tapi justru melihat saling hubu ngan di antara masa silam, hari ini dan esok. Oleh karena itu disebut “sejarah hidup di hari ini”. “sejarah tidak sama dengan masa silam”.Tapi tentu saja, kita nyata hidup di hari ini. Karena itu pasca tradisional tampil mencoba menjawab hari, sambil membangun landasan bagi esok. Sedangkan penggunaan disiplin-displin ilmu lain barangkali bisa memperlihatkan keutuhan relatif wujud dari tema, dan pada saat yang sama menyaring informasi-informasi yang masih mentah yang diterima.
Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M melalui buku kecil ini berseru mengajak cendekiawan Kalteng untuk bangun mewujudkan konsep kecendekiawanan Dayak, Tunjung Nyahu, di penjuru-penjuru Kalteng yang seluas 1,5 kali Pulau Jawa, tapi masih merupakan keluasan sunyi meninabobokan. Kalteng tentu bukan tempat bertapa, bukan kuil tempat bersemedi, tapi sebuah laboratorium kerja untuk pemanusiawian manusia, melalui reform-reform pemanusiawian (re-humanisasi) yang membebaskan. Apabila sepakat, maka Kalteng merupakan laboraturium kerja tempat menumbuhkembangkan budaya pasca-tradisional bagi esok yang menunggu nun di sana.
Wajah esok itu seperti digambarkan oleh Kopla Cinta Andalusia dalam kata-kata:

“Hari kau dilahirkan
Matahari tentu akan berduka
Oleh munculnya tandingan
Dari dirinya lebih bercahaya”

Untuk esok yang demikian, jalan bersidekap dan atau berguling-guling di atas kasur lama masa silam sambil berseru-seru narsistik tanpa dasar, tidak memberikan apa-apa untuk rehumanisasi masyarakat dan kehidupan. Seruan-seruan demikian tidak jauh berbeda dari gelepar ketidak- berdayaan orang terpinggir. Berbeda sekali jika kita berani menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, “kapten atas nasib diri sendiri” guna mewujudkan kehidupan pasca-tradisional, Kalteng Bermutu. Benarkah demikian?***

10 April 2012.

MEMAHAMI BUDAYA BETANG DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI SOSIAL

MEMAHAMI BUDAYA BETANG DALAM PERSPEKTIF
INTEGRASI SOSIAL

Refleksi atas Pemikiran Dr. Muhammad, Abubakar, H.M tentang Huma Betang dalam
Membangun Kerukunan Hidup Beragama di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Oleh : Sidik R. Usop
Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Kebudayaan Dayak
Yayasan Pandohop Tabela

Kebudayaan sebagai produk masyarakat dengan peran aktor sebagai pelaku yang mempengaruhi proses perubahan pada sistem kehidupan masyarakat, termasuk memberikan respon terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam pemikiran Berger dan Luckman (1990), hubungan aktor dengan kebudayaan disebutkannya sebagai mahluk yang dinamik dan kreatif, sehingga masyarakat adalah produk dari manusia (society is a human product), sebaliknya lingkungan kehidupan masyarakat (struktur) akan mengontrol kehidupan manusia sebagai individu. Dengan kata lain manusia adalah produk dari suatu masyarakat (human is social product). Konteks pemikiran ini menggambarkan terjadinya dinamika dalam kehidupan masyarakat, karena dalam realitas sosial selalu terjadi proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai budaya, sehingga konflik dan integrasi dapat dipahami sebagai dinamika yang mendorong terjadi proses transformasi sosial. Sejalan dengan pemikiran Berger dan Lucman, Gidden (dalam Delanty, 1999) menyebutnya dengan reflexivity, bahwa manusia mempunyai ide mengenai dunia sosial dan tentang dirinya, terutama masa depannya. Ide tersebut tidak begitu saja lepas dalam dirinya tetapi masuk ke dalam dunia sosial sambil mendorong untuk mempengaruhi dan mengubahnya. Realitas sosial tersebut, dipahami sebagai dinamika struktur yang dibangun oleh aktor melalui kreativitas dan pengetahuannya untuk melakukan perubahan terhadap struktur. Gagasan pemikiran ini sangat terkait dengan upaya untuk membahas intergasi sosial dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis dan dinamika permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kebudayaan lokal, khususnya budaya Betang perlu di rekonstruksi agar dapat dipahami oleh komunitas lain, sehingga menjadi bagian dari komunitas Betang.

Key words : Integrasi, betang, masyarakat dan refleksivitas

Pemikiran Transformasi Sosial
Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan selalu dihadapkan pada perubahan nilai, dalam wujud integrasi nilai moderen dengan nilai tradisional sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Dapat pula terjadi pemaksaan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan respon dan perlawanan dari masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat tersebut merupakan proses dialektika hubungan antara individu sebagai aktor dan masyarakat yang mendorong terjadinya transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Harus diakui pula bahwa dalam dinamika masyarakat tersebut selalu muncul konflik sebagai konsekuensi adanya perbedaan kepentingan. Namun dapat pula dipahami bahwa konflik merupakan fungsi perubahan yang mempercepat perkembangan sekaligus reintegrasi masyarakat.
Dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis, maka interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak harus menyamakan nilai budaya yang berbeda, seperti nilai belom bahadat yang menghargai adat orang lain di mana pun mereka berada, tetapi dibutuhkan konformitas dari kelompok etnis yang berbeda tersebut untuk memelihara keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Konformitas tersebut merupakan bentuk kesadaran sebagai masyarakat multikultur yang harus pula menghargai masyarakat lokal sebagai host bagi kelompok migran yang memilki latarbelakang dan budaya yang berbeda-beda. Dalam konteks inilah, nilai budaya Betang akan dipahami sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat yang pluralis. Melalui pendekatan refleksi dengan menyelami kehidupan historis masyarakat Dayak dan konstruksi pemikiran dalam dinamika pembangunan dan interaksi sosial yang semakin kompleks, akan memperlihatkan budaya Betang sebagai fungsi integrasi.
Dalam konteks masa kini, hubungan aktor dan komunitas budaya harus dipahami sebagai sebuah kepentingan yang dibangun berdasarkan kesadaran bersama sehingga menghasilkan kesepakatan yang mengikat semua pihak yag terlibat. Harapannya adalah terjadi suatu wujud tindakan (fraxis) yang secara terus menerus ditanamkan ke dalam sebuah komunitas sehingga merupakan bagian praktek kehidupan sehari-hari.(habitus). Dengan demikian sebuah komunitas budaya merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang yang secara terus menerus membangun ide/gagasan dan nilai-nilai budaya yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong percepatan perubahan suatu komunitas budaya. Sikaf adaptif tersebut akan muncul dalam bentuk sosial kapital yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangungan.

Konteks Historis
Bagi orang Dayak Kalimantan Tengah, Budaya Betang memiliki nilai hitoris yang sangat besar pengaruhnya dalam merespons berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Konteks pemikiran ini dipahami dari peristiwa Rapat Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 di Betang Tumbang Anoi yang dipimpin oleh Damang Batu. Peristiwa ini merupakan tonggak peradaban masyarakat Dayak dalam interaksi antar sesama orang Dayak maupun dengan kamunitas lainnya. Kondisi ini dijelaskan oleh Usop, KMA (1994) sebagai kebangkitan Budaya Dayak, karena inspirasi Rapat Damai Tumbang Anoi telah melahirkan perjuangan masyarakat Dayak mengangangakat Utus Dayak (harkat dan martabat orang Dayak). Sejarah kebangkitan budaya Dayak dipahami sebagai berikut ini.

Sejarah Kebangkitan Budaya Dayak
Tahun Gerakan Sosial Politik Pakat Dayak
1894

1920

1950 –
1957

1994

1995

1996

2001

2002 Rapat Damai Tumbang Anoi

Pakat Dayak

Gerakan organisasi masyarakat untuk memperjuangkan berdirinya propinsi Kalimantan Tengah.

Peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah II

LMMDD-KT

Kongres Rakyat Kalimantan III khusus membahas konflik Etnik Dayak dan Madura di Sampit

Musyawaarh besar Damang
Kepala Adat se Kalteng Menghentikan Habunu (saling bunuh), Hakayau (saling potong kepala), dan Hajipen (saling merperbudak) antar sesama orang Dayak serta berlakunya hukum adat.

Persatuan seluruh suku Dayak, memperjuangkan ketertinggalan, kebodohan dan mempertahankan adat leluhur orang Dayak

Perjuangan mendirikan propinsi Kalimantan Tengah, terlepas dari Kalimantan Selatan.

Merekomendasikan berdirinya LMMDD- KT untuk memperjuangkan nasib orang Dayak

- Memperjuangkan Gubernur Putra Dayak
- Otonami daerah
- Hak-hak adat masyarakat Dayak
-

Menggagalkan droping Gubernur dari pusat

- Penerimaan bersyarat pengungsi Madura asal Sampit
- Pemberdayaan masyarakat Dayak

Mengaktifkan peran Damang dalam menyelesaikan konflik, hak – hak Adat dan ikut mengawasi kelestarian lingkungan alam
Sumber : Sidik R. Usop (2004)

Rapat damai Tumbang Anoi yang berlangsung sejak 22 Mei – 25 Juli 1894, di hadiri oleh kepala suku dan kepala adat dari seluruh Kalimantan Tengah, Mahakam Kalimantan Timur, Sintang, Membaloh dari Kalimantan Barat; serta dari hulu Serawak, telah menghasilkan keepakatan untuk menghentikan Hakayau, Habunu dan Hajipen (Usop, 1994). Sehungnan dengan kesepakatan tersebut Abdurarahman (1994) yang merujuk pada buku Sejarah Kabupaten Kapuas, menyebutkan 9 prinsip yang disepakati, yaitu : (1) menghentikan permusuhan dengan pihak Belanda (2) menghentikan perang antar suku (3) menhentikan balas dendam antar keluarga (4) menhhentikan kebiasaan adat mengayau (5) menghentikan kebiasaan adat perbudakan (6) ketentuan batas berlakunya hukum adat disamping hukum pidana perdata pemerintah (7) penyeragaman hukum adat antar suku (8) menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap disuatu pemukiman tertentu (9) penyelesaian sengketa antar pribumi maupun antar kelompok oleh Rapat Adat Besar yang khusus diselenggrakan selama pertemuan adat ini berlaku
Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut di dipahamai Usop, (1994) sebagai Kebijakan terobosan yang berani, karena prakarsa pihak Belanda telah mendapat respons dari tokoh adat Damang Batu untuk menyelenggarakan peristiwa tersebut. Kemudian nilai hapakat yang lahir sebagai perwujudan semangat gotong royong dan kebersamaan yang tinggi demi perdamaian. Hasilnya adalah sebuah bukti sejarah yang menunjukan bahwa rapat damai Tumbang Anoi sebagai tonggak peradaban masyarakar Dayak Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, dampak dari Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut telah menumbuhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak dengan memperkuat adat dan mengejar ketertinggalan dan kebodohan serta keterasingan.
Reflleksi dari Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut menurut Usop S.R (2010) adalah : pertama, tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat orang Dayak dari ketertinggalan , kebodohan dan keterasingan dari komunitas lainnya. Kedua, menguatnya pemahaman betang tempat penyelenggraan peristiwa tersebut sebagai simbol masyarakat multikultur yang sangat menghormati perbedaaan-perbedaan yang secara nyata ada dalam kehidupan mereka. Ketiga, nilai belom bahadat sebagai pedoman bagi kehidupan bersama, yaitu menghormati adat istiadat yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan. Keempat, lahirnya lembaga adat yang berfungsi sebagai lembaga perdamaian adat yang berfungsi menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat. Kelima, Berbagai kelembagaan kedayakan yang muncul pada masa Orde baru antara lain Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah; Institute Dayakology di Kalimantan Barat; Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan serta Borneo Research Council (BRC) yang melakukan kajian budaya Kalimantan.
Pada era otonomi sekarang ini, telah muncul pula beberapa kelembagaan yang terfokus pada kebijakan pembangunan Forum Gubernur Se Kalimantan; Kaukus Kalimantan yang mengembangkan pemikiran pembangunan Kawasan Kalimantan Terpadu; Dewan Adat Dayak Nasional yang merupakan perwujudan dari organisasi Dewan Adat Dayak Se Kalimantan dan Konferensi Antar University Se Borneo Kalimanatan sebagai lembaga Kajian dan seminasi hasil kajian-kajian Kalimantan.
Inspirasi yang dapat ditarik dari perspektif historis tersebut adalah : (1) konflik dapat diphami sebagai dinamika struktur yang digerakan olek aktor untk melakukan perubahan struktur yang telah membelenggu kehidupan masarakat (2) muncul sebuah kesadaran kolektif untuk memperkuat identitas sebagai perwujudan dari upaya untuk memerangi marginalisasi dan tekanan politik yang mereka alami selama masa Orde Baru (3) Kesadaran kolektif tersebut pada masa otonomi daerah perlu dikembangkan dan diwujudkan dalam suatu tindakan bersama dalam sebuah jaringan kerjasama bagi percepatan pembangunan Kawasan Regional Kalimantan.

Perspektif Integratif dan Konflik
Secara umum, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah kelompok masyarakat yang dinamis dalam merespon masalah-masalah yang dihadapinya. Dinamika ini dapat di pahami dari perjalanan sejarah dan kebudayaan Dayak yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang, yaitu sisi konflik dan sisi integratif. Keduanya sangat dipengaruhi oleh intensitas masalah yang dihadapi dan peranan tokoh masyarakat yang terlibat dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi maysarakat tersebut. Pertama, sisi konflik yang terlihat dari masyarakat Dayak ini adalah sebelum peristiwa Rapat Damai Tumbang Anoi, yaitu pertikaian antar orang Dayak yang dikenal dengan hakayau (saling potong kepala), habunu (saling bunuh) dan hajipen (saling memperbudak).
Peristiwa di atas bisa dirujuk dari mitologi Dayak yang percaya bahwa dalam upacara tiwah diperlukan kepala manusia sebagai pengorbanan dan korban tersebut dapat mengabdi sebagai budak di lewo tatau (surga). Kepercayaan ini merupakan salah satu sumber pertikaian antar masyarakat Dayak sehingga belakangan muncul istilah mambaleh bunu (membalas kematian) yang berarti ada pembenaran untuk melakukan tindakan pembalasan jika salah satu warga atau keluarga ada yang mati terbunuh. Beberapa istilah yang terkait dengan semangat konflik yang berkembang dalam masyarakat Dayak antara adalah Ela buli manggetu hinting bunu panjang, isen mulang manetes tali kamara ambu (pantang mundur, berjuang terus, tidak akan kembali pulang sebelum mengalahkan musuh); beberapa istilah perang seperti manakir petak (perang), lahap (pekik perang), jalan bahandang (tindakan yang harus dilakukan dengan perang) dan lawung bahandang (ikat kepala merah) yang menggambarkan kesiapan untuk berperang.
Kedua, sisi integratif terlihat dari nilai persatuan dan upaya menghindari perpecahan dalam kehidupan masyarakat seperti pada ajaran berikut ini :
• Hatangku manggeto bunu, kangkalu penang manguin betang (bersatu memenangkan perperangan, bersatu membangun kembali kehidupan).
• Penyang ketun hinje simpei, paturung humba tamburak. Te ketun belom panju- panjung, tau sanag-ureh ngalawan kilau bulan matan andau, tanggeren lewu mandereh danum (Bersatulah kamu dengan seluruh kekuatan, dengan satu pedoman; kamu akan hidup bahagia sejahtera seperti bulan matahari dan bitang di langit sebagai contoh teladan).
• Amun keton penyang pangarak simpei, te ketun akan gandang tatah lewu mandereh danum, amun paturung bakuhas tamburak, akan gandang rundung hapamantai tambun (kalau terjadi perpecahan, engkau akan diejek dan dihina oleh orang laian. Supaya dunia ini damai sejahtera hidup di dunia dan dunia lain/lewu tatau, manusia harus memilki jalan belom/pedoman hidup, yaitu haring hatungku tungket langit (ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan)
Dari legenda Dayak, dikenal Sansana Bandar yang menceritakan seorang pimpinan spiritual Dayak bernama Bandar yang digambarkan sebagai orang yang arif, bijaksana, cerdik, pandai serta memiliki paras yang tampan dan budi pekerti yang baik. Beberapa ungkapan dalam bahasa sangiang (bahasa dewa-dewa) yang menganjurkan sikap integrasi yaitu Penyang hinje simpei, paturung humba tamburak (bersatulah kamu dalam satu keyakinan, harapan dan kasih sayang); Manjadi tanggeren lewu mandereh danum, pananggak rundung hapamantai tambun (menjadi contoh dan tauladan, kebanggaan dan pelindung bagi semua orang); Hatamuei lingu nalatai, hapangaja karendem malempang (sebelum memutuskan sesuatu keputusan hendaknya melalui komunikasi, musyawarah dan mufakat); Belum pajajewung kilau pisang tanggan tarung, raja manggigi tingkah lawang baun andau (hidup teratur bahagia, sejahtera, perkasa bagaikan awan berbaris diangkasa).
Dinamika masyarakat ini digerakkan oleh tiga kekuatan penyangga dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan Garing Hatungku Tungket Langit, yaitu Pampang Saribu (kasum cerdik pandai), Pampang Erang (kaum adat) dan Gamalan Nyaho (kaum Agama). Ketiga kekuatan ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan Penyang huinje simpei dalam menggerakan kekuatan masyakat untuk merespon permasalahan yang sedang dihadapai. Pada tahun 1920, muncul gerakan Pakat Dayak yang lahir dari kesadaran bahwa orang-orang Dayak tertinggal dan ditinggalkan oleh kelompok etnis lainya karena terkait dengan pandangan yang rendah terhadap orang Dayak. Cita-cita yang ingin diperjuangkan oleh Pakat Dayak adalah kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dalam meningkatkan martabat hidup dan dipertahankannya adat istiadat sebagai identitas masyarakat Dayak. Perjuangan ini pun terus berlanjut untuk memisahkan diri dengan provinsi Kalimantan Selatan akibat ketertinggalan yang dirasakan komunitas Dayak, hingga pada tahun 1957 secara resmi berdirinya provinsi Kalimantan Tengah.

Konsep dan Tantangan Pembangunan Kalimantan Tengah
Realitas sosial di Kalimantan Tengah, terbentuk dari pengalaman sejarah dan pengalaman masyarakat dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi, sehingga membentuk kesadaran bersama untuk melakukan sebuah tindakan yang mendorong suatu proses transformasi dalam kehidupan masyarakat.
Konsep pembangunan Kalimantan Tengah merupakan rumusan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam memeberikan respons terhadap pengaruh luar yang membelenggu kehidupan mereka, sehingga terjadi interaksi dan integrasi yang memperkuat identitas Dayak dalam menghadapai tantangan pembangunan pada masa kini. Konsep pembangunan yang ingin mewujudkan cita-cita menjadikan warga Betang sebagai tuan di negeri sendiri, merupakan bagian dari upaya maneser panatau Tatu Hiang yang direfleksikan sebagai Manyalamat Petak Danum (menyelamat tanah air) yang meliputi :
(1) pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang arif terhadap lingkungan dan menjamin keangsungan hidup manusia. Konsep ini telah dicetuskan dalam Musyawarah besar Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah Tahun 2002 yang menghasilkan deklerasi bahwa Kalimantan Tegah sebagai Daerah Ekologi. Konteks pemikiran ini, bersumber dari simbol Batang Garing yang bermakna keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan keseimbangan hubungan antar sesama manusia. Selain itu, di Kalimantan Tengah, banyak terdapat Pahewan yang tersebar di daerah kabupaten sebagai kawasan konservasi yang dikeramatkan dan dilindungi secara adat oleh masyarakat, di samping hak-hak adat seperti Kaleka dan situs-situs budaya yang terkait dengan ritual kepercayaan kaharingan. Eksistensi adat merupakan bagian dari identitas etnik yang terus dipertahankan, termasuk upaya melawan arus globasisasi ekonomi yang akan menyngkirkan mereka dalam kehidupan ekonomi.
Kondisi ini terkait pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan andalan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah , menggantikn sektor perkayuan yang sudah mulai menurun. Lebih khsus lagi kalau kebijakan pemerintah yang ingn menjadikan Pembangunan kelapa sawit sebagai Pilar ekonomi Nasional (seminar, Desember 2006 di Bali) dan minyak sawit akan menggantikan sumber bahan bakar pengganti minyak (biofuel). Hadirnya kekuatan-kekuatan ekonomi Nsional dan Internasional di Kalimantan Tengah ini dikhawatirkan akan memarginalisasikan orang-orang Dayak dari kegiatan ekonomi dan disisi lain kelangsungan sumberdaya alam akan menggangu kehidupan mereka pada masa yang akan datang seperti pesesan leleuhur berikut ini “Ingat peteh Tatu hiang, Petak danum akan kalunen harian andau”. Konsep ini sesuai dengan konsep lingkungan hidup yang dikenal dengan sustainable livelihood.
(2). Pemanfataan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, dalam implimentasi kebijakan yang cenderung menepatkan masyarakat dalam posisi yang lemah, jauh dari akses informasi dan akses terhadap politik sehingga mereka tidak memiliki kemampuan tawar yang berimbang dengan pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Kondisi ini tentu saja harus dicari dan digali cara-cara pengelolaan yang menempat masyarakat sebagai pelaku atau subjek pembangunan, sehingga terjadi kesimbangan yang proporsional dalam pemanfaat sumberdaya alam dan bukan orang dirugikan dalam prosees pembangunan tersebut. Konteks ini memberi peluang bagi pemekaran kabupaten dan provinsi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan.
(3). Integrasi sosial yang menempat nilai budaya belom bahadat sebagai standar dalam hubungan antar sesame manusia dan hubungan dengan alam. Kondisi ini terkait dengan Pali (pantangan) yang tidak boleh dilanggar menurut adat orang Dayak. Nilai belom bahadat yang merupakan identitas masyarakat Dayak ini bersifat cair dan terus menerus dikonstruksikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan makna penting bukan hanya bagi orang Dayak tetapi juga dalam pergaulan yang sifatnya lebih luas. Konteks ini juga akan memberikan pemahaman bahwa, adat dan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah perlu direvitalisasi agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat pada masa kini dan menjangkau kehidupan yang akan datang. Kondisi lainnya yang perlu diantsipasi adalah adanya kebijakan landreform yang akan menghancurkan tatanan adat dan hukum adat di Kalimantan Tengah.
(4). Penguatan institusi Kadamangan dan mengoptimalkan peran Damang Kepala Adat dalam membantu menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakkat.
Eksistensi Kadamangan ini ternyata sangat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat mengurangi tumpukan berkas-berkas yang terlambat ditangani oleh kejaksaan. Selain itu, dimungkinkan pula terjdinya integrasi antara hukum adat dengan hukum formal sehingga dapat menjembatani kesenjangan (gap) antara hukum adat dan hukum formal.
(5). Menembus keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian hulu –hulu daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah, sehingga mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat yang bermukim di perkotaan dan bagian hilir daerah aliran sungai. Kesenjangan akan berdampak terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat, sehingga terjadi proses pembodohan dalam kehidupan masyarakat.
Pengalaman historis dari masyarakat Dayak terhadap dinamika politik dan ekonomi ini merupakan gambaran masyarakat dalam merespons permasalahan yang dihadapi dengan memahami budaya Betang sebagai sebagai perjuangan membangun rumah sendiri dan mewujudkan cita-cita untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri berdasarkan konsep Betang yang meliputi : (1) kesadaran dari semua tokoh masyarakat dan elite politik bahwa masyarakat Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang pluralis, dengan menghargai perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dalam proses pembangunan. (2) belom bahadat, sebagai nilai budaya yang yang mengatur kehidupan bersama dengan pemahaman di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung, yaitu menghargai adat yang berlaku dalam wilayah komunitas adat yang bersangkutan. (3) handep, yaitu gotong royong yang bersifat timbal balik (reciprocal) dalam kebersamaan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, tetapi tetap mempertahankan otonomi dalam penyelenggaraan rumah tangga. (4) menyelenggarakan musyawarah dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama (5) menghargai orang luar atau tamu dengan berusaha memberikan kepuasan kepada tamu tersebut, walaupun kondisi mereka dalam keadaan keterbatasan. (6) warga Betang memilki hubungan kekeluargaan yang luas, karena berasal dari karak Betang, karak lewu dan masih dipertahankan sebagai kekerabatan serta keterbukaannya terhadap pendatang dari luar komunitas mereka. Bahkan warga Betang dapat menjadi lebih luas lagi dengan perkawinan lintas etnis, agama dan budaya.

Modernisasi dan Revitalisasi Kebudayaan
Dalam realitas kehidupan masyarakat moderen, masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan terhadap suku asli yang tidak tersentuh dalam belahan dunia ini. Kemajuan ekonomi dan teknologi di dunia Barat telah membuktikan keunggulan ekonomi kapitalis dan pasar bebas. Dalam perdagangan internasional, negara-negara Dunia Ketiga yang telah terseret ke dalam kapitalisme dunia dan pasar bebas ternyata telah menghasilkan polarisasi yang tajam antara kaum miskin yang semakin banyak jumlahnya dengan lapisan orang-orang kaya. Salah satu faktor penyebabnya adalah akibat eksploitasi sumber daya alam untuk memperbesar pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, tetapi manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat, bahkan kondisi ini telah menghancurkan tatanan budaya lokal dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini merupakan penghisapan surplus ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dan semakain meluasnya tingkat kerusakan lingkungan.
Terhadap kondisi di atas, kalangan akademisi yang berpikir kritis dan kelompok
aliran humanis menyebutkan sebagai suatu kesadaran dalam melihat realitas kehidupan moderen sebagai kekecewaan dunia (disenchantment of the world) terhadap modernisasi yang kurang peka terhadap penderitaan kaum miskin dan kerusakan ekosistem alam.
Kebudayaan lokal dalam hal ini etnik Dayak sebagai produk masyarakat, memiliki daya tahan (sustainable) dan daya penyesuaian (adaptable) terhadap intervensi dari luar. Dalam menghadapi tantangan global kebudayaan Dayak telah mengalami transformasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun sebagai penangkal bagi intervensi luar yang ingin merusak tatanan sosial dan upaya-upaya memperbesar kerusakan lingkungan alam.
Bagi masyarakat Dayak, modernisasi yang dipahami sebagai impor dari dunia Barat dengan ideologi kapitalisme yang memiliki kecenderungan materialisme, telah menghancurkan sistem mata pencaharian masyarakat lokal dan hancurnya tatanan adat dan penghisapan atas surplus ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Mereka mengibaratkan seperti speed boat yang sedang melaju di pinggir sungai yang tidak mempedulikan ombaknya yang besar yang dapat menenggelamkan perahu-perahu kecil, mengganggu nelayan yang sedang memancing dan membasahi orang- orang yang sedang berada di batang (dermaga masyarakat). Kondisi ini telah terjadi akibat eksploitasi sumberdaya hutan secara besar- besaran oleh pengusaha HPH dan perkebunan untuk memenuhi permintaan pasaran dunia dan politik utang yang menyeret bangsa Indoneisa ke dalam ekonomi kapitalis dan pasar bebas yang merugikan masyarakat lokal tanpa melakukan kebijakan proteksi untuk mengamankan industri dalam negeri yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Kebudayaan Dayak sebagai produk masyarakat, oleh pelaku budaya lokal telah mengalami revitalisasi sejalan dengan berkembangnya pengetahuan dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadi pengetahuan publik dalam mengatasi atau memberi respon terhadap realitas kehidupan yang dialami pada masa kini.
Beberapa contoh sumber pengetahuan dan nilai- nilai dari kebudayaan Dayak yang telah mengalami transformasi dalam menanggapi realitas kehidupan tersebut terlihat pada tabel berikut ini :

Revitalisasi Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah
Kebudayaan
Dayak Pengetahuan atau
Nilai- nilai Makna Refleksi
Budaya Betang

Pakat Dayak

Utus

Pahewan

Manakir petak

Budaya Pantan

Isen Mulang Masyarakat multikultur yang menghargai perbedaan.
Integrasi dalam kehidupan pluralis

Kerjasama toleransi dan partisipasi

Jati diri/ Harga diri

Kelestarian lingkungan alam

Berjuang untuk mencapai keberhasilan

Keterbukaan terhadap pendatang dari luar

Pantang mundur Inspirasi perjuangan masyarakat Dayak

Identitas komunal

Batas- batas budaya (cultural boundaries) yang tidak bisa di ganggu
Perlindungan atau pencegahan kerusakan alam

Perang melawan ketidakadilan

Semangat egaliter dan tetap mempertahankan jati diri

Keuletan, ketangguhan dan orientasi pada prestasi
Perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat warga Betang agar menjadi tuan dinegeri sendiri

Kebangkitan warga Dayak menghadapi tantangan hidup yang selama ini menghimpit mereka

Kesejajaran Harkat dan martabat orang Dayak dengan komunitas lainnya.

Eksploitasi sumber daya hutan yang merugikan masyarakat

Perubahan terhadap struktur yang telah lama membelenggu warga Dayak

Konsekuensi dalam pergaulan dalam masyarakat multikultur

Tantangan dalam menghadapi globalisasi

Berdasarkan pemahaman di atas, maka budaya Betang merupakan inspirasi dan motivasi dalam merespon secara dinamis dan kritis terhadap intervensi politik dan ekonomi dari luar. Konstruksi budaya Betang ini merupakan dinamika masyarakat lokal yang dipahami sebagai proses transformasi dalam bingkai kesadaran yang menjunjung tinggi nilai- nilai intergrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

REFERENSI

Berger, Peter L dan Luckmann,Thomas (1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan Sosial. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (terj.Hasan Basari). Jakarta: LP3 ES
Castells,Manuel (1997), The Power of Identity. Massachusetts : Blackwell Publishers Inc.
Chaniago,Andrinof(2001). Gagalnya Pembangunan. Kajian Ekonomi Politik terhadap krisis Indonesia. Jakarta : LP3 ES
Cohen, Anthony (2000). Signifying Identities. Anthropological Perspektif on Boundaries and Contested Values. London and Newyork : Roudledge.
Delanty, Gerard (1999). Social Theory in a Change of Modernity. Cambridge : Polity Press.
Grillo, Ralph (1998), Pluralism and the Political of Difference. New York : Oxford University Press Inc.
Usop, KMA (1994). Pakat Dayak. Sejarah Integrasi dan JatidiriMasyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, Yayasan Pendidikan Kebudayaan Batang Garing.
Usop, SR (2002). Kajian Refleksif Terhadap Pandangan Orang Dayak. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Univ. Jember, Vol.3 No.3
————–(2004) Kebudayaan Dayak Dalam Tatanan Lokal, Nasional dan Global. Sosialisasi Kongres Kebudayaan V Bukit Tinggi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
————–(2008). Pemahaman Kebudayaan Dayak dalam Masyarakat Multikultur. Diskusi Tentang Semangat Kebangsaan dan Semangat Multikulturalisme. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMBACA SKEMA PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAYAK SIDIK R. USOP

MEMBACA SKEMA PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAYAK
SIDIK R. USOP

Oleh Kusni Sulang

Di bawah ini adalah skema perkembangan kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah yang telah direvitalisasi yang dilukiskan oleh Sidik R. Usop dalam makalah bedahannya terhadap buku Dr.Muhammad dan Abubakar , H.M, dua peneliti dari Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, ”Falsafah Hidup Budaya Huma Betang Dalam Membangun Kdrukunan Hidup Umat Beragama Di Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah” (Aditya Media Publishing, Malang 20100. Pembedahan buku ini berlangsung pada 13 April 2012 di Gedung Biru Harian Kalteng Pos, Palangka Raya.
Selanjutnya skema yang merupakan bagian dari makalah bedahan berjudul ”Memahami Budaya Betang Dalam Perspektif Integrasi Sosial.Refleksi natas Pemikiran Dr. Muhammad, Abubakabar H.M, tentang Huma Betang Dalam Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah” ini, saya namakan Skema Sidik.

Revitalisasi Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah
Kebudayaan
Dayak Pengetahuan atau
Nilai- nilai Makna Refleksi
Budaya Betang

Pakat Dayak

Utus

Pahewan

Manakir petak

Budaya Pantan

Isen Mulang Masyarakat multikultur yang menghargai perbedaan.
Integrasi dalam kehidupan pluralis

Kerjasama toleransi dan partisipasi

Jati diri/ Harga diri

Kelestarian lingkungan alam

Berjuang untuk mencapai keberhasilan

Keterbukaan terhadap pendatang dari luar

Pantang mundur Inspirasi perjuangan masyarakat Dayak

Identitas komunal

Batas- batas budaya (cultural boundaries) yang tidak bisa di ganggu
Perlindungan atau pencegahan kerusakan alam

Perang melawan ketidakadilan

Semangat egaliter dan tetap mempertahankan jati diri

Keuletan, ketangguhan dan orientasi pada prestasi
Perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat warga Betang agar menjadi tuan dinegeri sendiri

Kebangkitan warga Dayak menghadapi tantangan hidup yang selama ini menghimpit mereka

Kesejajaran Harkat dan martabat orang Dayak dengan komunitas lainnya.

Eksploitasi sumber daya hutan yang merugikan masyarakat

Perubahan terhadap struktur yang telah lama membelenggu warga Dayak

Konsekuensi dalam pergaulan dalam masyarakat multikultur

Tantangan dalam menghadapi globalisasi

Skema Sidik di atas ini memasukkan dalam kolom Kebudayaan Dayak yang direvitalisasi adalah Budaya Betang, Pakat Dayak, Utus, Pahewan, Manakir Petak, Budaya Pantan dan Isen Mulang. Kolom-kolom lain adalah “pengetahuan atau nilai-nilai”, “makna” dan “refleksi”. Dari kolom-kolom ini, Nampak Dr. Sidik R. Usop, Pembantu Dekan I Fakultas Fisipol Universitas Palangka Raya (Unpar) , berupaya mensistematikkan perkembangan kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah, nilai kandungan budaya yang direvitalisasi itu, makna kekiniannya dan faedahnya untuk kehidupannya kekinian. Upaya ini patut dihargai, apalagi upaya kecendekiawanan begini termasuk langka dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi di Kalimantan Tengah. Dari segi lain, upaya ini menunjukkan sikap peduli dan keberpihakan Sidik, bahwa ilmu niscayanya diabdikan kepada pemajuan dan pemanusiawian hidup dan masyarakat. Tentu saja bukan sikap atau pendirian baru, tetapi sekali pun demikian, tidak berarti menjadi praktek semua orang yang berpendidikan tinggi. Upaya Sidik ini juga memperlihatkan bahwa selain mempunyai pendidikan tinggi, ia adalah seorang cendekiawan. Karena tidak semua yang berpendidikan tinggi atau bergelar akademi adalah cendekiawan.

Untuk membaca Skema Sidik di atas, saya meminjam pandangan penulis-penulis berikut.

Kosakata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddayah , ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Sehingga ke-budaya-an dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal dalam upaya memanusiawikan diri serta menjawab tantangan zaman. Dalam kata-kata P.J.Zoetmulder, kebudayaan adalah “daya dari budi, kekuatan dari akal” (P.J.Zoetmulder, 1951).

Bidang-bidang dan hasil-hasil kegiatan “daya dari budi, kekuatan dari akal ini” di mana pun di dunia ini, menurut Koentjaraningrat, mencakup tujuh unsur, yaitu: (1). Sistem religi dan upacara keagamaan; (2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3). Sistem pengetahuan; (4). Bahasa; (5). Kesenian; (6). Sistem matapencaharian; (7). Sistem tekhnologi dan peralatan. (Koentjaraningrat, 2004:2).

Tujuh unsur universal kebudayaan itu, masih menurut Koentjaraningrat, “paling sedikit mempunyai tiga wujud”, yaitu (1). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan–peraturan , dan sebagainya. (2). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (ibid). Tiga wujud yang juga berlaku di mana pun juga di dunia ini. Wujud kedua dan ketiga, sebenarnya bermula dari wujud pertama
Enggang, lambang penguasa alam atas (Foto Dok. Andriani S. Kusni, 2011)

yaitu “suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai”. Karena itu “suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai” adalah sari atau hakekat dari kebudayaan itu. Sedangkan wujud kedua dan ketiga , wadah tempat menuangkan hakekat yang bersafrang di pola pikir dan mentalitas manusia. Pada jiwa dan otak manusia. Sehingga pertarungan kebudayaan adalah suatu pergulatan merebut hati dan otak manusia.

Mengenai masalah hakekat ini, Prof. Dr.Koentjaraningrat meminjam konsep antropolog suami-istri Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, yang dipandangnya bersifat universal, antara lain menulis bahwa “kerangka Kluckhohn tengtang sistem nilai budaya berlaku untuk semua kebudayaan di dunia in”. Kerangka Kluckhohn, yang universal itu tentang soal hakekat ini mencakup lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu: (1). Hakekat hidup manusia; 2). Hakekat dari karya manusia; (3). Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4). Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar; (5). Hakekat hubungan manusia dengan sesama (in:Koentjaraningrat, 2004: 27-28).

Skema Sidik di atas menyebut dalam kolom Kebudayaan Dayak tujuh item, yaitu Budaya Betang, Pakat Dayak, Utus, Pahewan, Manakir Petak Budaya Pantan dan Isen Mulang. Ketujuh item ini, jika dilihat secara hakiki,semuanya tergolong dalam “ Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat”.

Prof. Dr.Koentjaraningrat (yang juga adalah guru saya ketika di Universitas Gajah Mada). Koentjaraningrat juga meminjam konsep antropolog suami-istri Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, yang menurut Koentjaraningrat konsep suami-istri Kluckhohn ini bersifat universal. Menurut kerangka Kluckhohn, semua sistem nilai budaya di semua kebudayaan di dunia ini, mengenai lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu: (1). Hakekat hidup manusia; 2). Hakekat dari karya manusia; (3). Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4). Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar; (5). Hakekat hubungan manusia dengan sesama (in:Koentjaraningrat, 2004: 27-28). Dari kelima hakekat ini, barangkali yang paling mendasar adalah hakekat hidup manusia karena hakekat hidup inilah yang kemudian memberi roh pada empat hakekat lainnya. Menjadi roh kehidupan manusia.

Dilihat dari sudut pandang suami-istri Kluckhohn tentang hakekat, maka tujuh item kebudayaan Dayak dalam Skema Sidik hanya mencakup masalah “hakekat hubungan manusia dengan sesama”. Artinya, Skema Sidik tidak berbicara tentang soal hakekat, tapi sebatas salah satu wujud kebudayaan belaka, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Apabila kita perhatikan apa yang disebut Skema Sidik sebagai sudah direvitalisasi, yang disebut revitalisasi itu lebih banyak berupa modikfikasi bentuk
dari ”suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia” agar mednjadi ldebih kekinian dalam penampilan.. Contoh pada upacara “manetek pantan”. Para penyambut tamu mengenakan pakaian adat yang juga baru diciptakan. Lawung dibuat seperti kopiah. Baram bisa diganti dengan air putih, disesuaikan dengan situasi dan kondisi tamu. Tanduk kerbau untuk minum diganti dengan gelas. Mengemukakan hal ini, sama sekali bukan dalam pengertian setuju atau tidak setuju, tapi sebatas untuk membaca Skema Sidik.
Kalau dahoeloe, sekitar tahun 1950, upacara manetek pantan, dilakukan sdekaligus untuk menguji kehandalan tamu yang datang.. Penyambutan dengan manetek pantan hanya dilakukan untuk tamu terpandang. Untuk menguji seberapa terpandangnya dia, maka di upacara ini, ia sering diuji diam-diam.ketika manetek pantan. Artinya tidak semua tamu yang datang disambut dengan manetek pantan.. Sering setelah diketahui bahwa sang tamu ternyata memang andal dan setanding, maka ia ditandu ke tempat upacara penerimaan selanjutnya. Pengujian ini bisa dimulai ketika tamu menarik Mandau dari sarungnya, hingga ketika ia membuka kain menutup kayu pantan. Artinya penghormatan diberikan sesuai dengan kebolehan. Tamu yang punya kebolehan akan bersikap sebagai tamu yang beradat.
Saya masih ingat benar, ketika tamu membuka kain penutup pantan, ia ditanyai oleh tuan rumah: “Apa kehebatanmu maka berani membuka kain penutup pantan ini?”. Apakah ini sisa-sisa kebiasaan dari zaman kayau-mangayau dahoeloe? Kalau yang dari betang, apakah ini sisa dari psikhologis arsitektur betang sebagai “benteng-tempat tinggal”? Sekarang pengujian tamu demikian sudah tidak terjadi. Manetek pantan sekarang lebih bersifat seremonial tanpa isi seperti dahoeloe, untuk menyambut tamu, terutama petinggi atau pejabat dengan bentuk lokal untuk memperlihatkan identitas diri.Lalu terkadang, gelar (galar) lokal pun dengan gampang dianugerahkan sehingga galar itu kehilangan arti. Dari keadaan demikian, nampak , bahwa modernitas memperlihatkan pengaruhnya dengan melakukan pergeseran-pergeseran nilai. Bahwa tradisi pun berkembang. Di sinilah revitalisasi berarti memungut sarinya agar tetap zamani. Seperti dikatakan oleh Skema Sidik nilai dasar dari upacara manetek pantan yaitu masyarakat Dayak adalah masyarakat terbuka, dan maknanya adalah “semangat egaliter (baca: Sama Pangkalimanya!) dan tetap mempertahankan jati diri”. Keterbukaan masyarakat Dayak juga ditunjukkan oleh adanya balai di dekat betang, di mana orang lewat atau tamu bisa bermalam.
Pertanyaannya: Apakah tamu-tamu atau pendatang sekarang adalah tamu-tamu yang beradat (bahadat)? Apakah Orang Dayak sekarang tidak mengidap penyakit rendah diri (sebagai salah satu akibat politik desiviliasi ragi using yang intensif dilakukan oleh ?Belanda sejak Pertemuan Tumbang Anoi 1894 sehingga malu mengaku mengaku Dayak dan berbahasa /Dayak), dan benarkah mempunyai jati diri? Apabila dua pertanyaan ini jawabannya tidak positif, maka revitalisasi upacara manetek pantan tidak lebih dari seremonial formal berbentuk lokal. Revitalisasi dan aktualisasi nilai dan makna tidak ada.
Oleh adanya perilaku tidak beradat (dia bahadat), baik oleh tamu yang kemudian menjadi Uluh Kalteng, maupun oleh Uluh Itah (Dayak) , toleransi, keterbukaan, bisa dan sering disalah gunakan untiuk melakukan perampokan, penindasan dan pendudukan. Di sinilah letak bahaya wacana toleransi dari filsafat budaya betang versi Perda No.16 Tahun 2008. Toleransi bisa dimaknai sebagai tuntutan untuk membiarkan. Apalagi mentalitas Orang Dayak “musuh yang dikenal hanyalah musuh yang menyerang secara fisik”, “menghormati tamu secara berlebihan”, “kejujuran dan kepolosan Orang Dayak dapat dengan mudah dimanfaatkan orang lain untuk menipu mereka”, “perencanaan untuk hidup masa depan masih sederhana, “kurang adanya rasa tolong-menolong dalam usaha mengangkat derajat hidup sesama sukunya” (Tim Penyusun “Potret Sepuluh Tahun Keuskupan Palangka Raya”, Panitya Perayaan Dasawqarsa Keuskupan Palangka Raya, 2003: 15).
Selain itu, yang ingin juga saya berikan catatan adalah penilaian Skema Sidik yang menyatakan bahwa Budaya Betang mempunyai nilai “masyarakat multi kultur yang menghargai perbedaan, integrasi dalam kehidupan pluralis”.
Sejarah masyarakat Dayak memperlihatkan bahwa menghargai kemajemukan dan hidup dalam kemajemukan, bukanlah hal baru. Sejarah ini pula yang menunjukkan bahwa justru para pendatang yang kurang mempunyai kebiasaan ini, apalagi yang datang dengan maksud menduduki atau sekedar sebagai tempat berusaha. Mereka ini justru tidak gampang, untuk tidak mengatakan sama sekali tidak, berintegrasi dengan masyarakat lokal. Kalteng hanya dijadikan “kebun dari rumah mereka di tempat lain”, hanya sebagai tempat berusaha. Bila mungkin diduduki. Berpuluh tahun hidup di Kalteng tapi tidak bisa berbahasa local, apakah ini tanda adanya integrasi? Jadi masalah dalam masyarakat multi kultur, tidak terletak pada Orang Dayak, tapi pada pihak-pihak lain. Demikian juga mengenal soal integrasi. Apabila Kalimantan /tengah merupakan kampong halaman Orang /Dayak, mereka harus berintegrasi dengan siapa? Apakah Orang Dayak yang berintegrasi dengan pendatang? Apa tidak sebaliknya sehingga lahir Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, dan tak ada lagi istilah pendatang dan bukan pendatang. Meminta Orang Dayak beritegrasi dengan pendatang,rasanya tidak masuk akal. Integrasi biasanya dilakukan oleh pendatang terhadap yang didatangi, bukan sebaliknya.
Skema Sidik juga memandang bahwa Budaya Betang bermakna “inspirasi perjuangan masyarakat Dayak”. Bagaimana Budaya Betang sebagai budaya telah menginspirasi perjuangan masyarakat Dayak hari ini? Budaya Betang sebagai slogan politik memang dijadikan alat mobilisasi pada saat tertentu untuk tujuan politik tertentu, ya, tapi tidak tidak secara budaya, apalagi semacam ideologi seperti dikatakan oleh Sabran Achmad (in: Dr.Muhammad dan Abubakar,H,M, 2010: 64). Saya justru melihat bahwa masyarakat Dayak sekarang kehilangan orientasi (disoriented society). Dan yang disebut budaya bedtang tidak dapat memberikan orientasi menggantikan yang hilang itu. Pemasangan hinting pali oleh Orang Dayak di berbagai kabupaten ketika tanah mereka dijarah oleh Perusahaan Besar Sawit, merupakan bentuk perlawanan spontan beladiri para petani /Dayak setelah mereka tidak tahu harus mengadu ke mana lagi, sedangkan alamat Tuhan mereka tidak tahu. Perlawanan spontan bedladiri ini bukan dipimpin oleh yang disebut budaya betang. Apabila bentuk perlawanan ini gagal, bukan tidak mungkin kekerasan anarkhis akan berkembang. Apakah ini bentuk dari budaya betang menjadi inspirasi perjuangan masyarakat Dayak atau bentuk frustrasi dan disorientasi ketika Negara meninggalkan mereka? Sementara mayoritas kepala daerah adalah Orang Dayak sendiri. Hinting pali dipasang bukan karena inspirasi budaya betang tapi karena terdesak secara fisik dan ekonomi Atau barangkali penjarahan tanah.harus ditoleransi atas nama tunduk hukum, saling menghorrmati atau belum bahadat? Budaya Betang seperti yang diartikan oleh Perda N0.16 Tahun 2008, tidak berperan apa-apa dalam perlawanan bela diri spontan petani Dayak.Apalagi yang disebut budaya betang itu secara perumusan filosofis sudah salah, paling tidak, tidak jelas.
Tentang menjadi tuan di negeri sendiri. Sekarang, di tahun 2012 ini dari 14 kabupaten/kota, paling tidak 10, kalau bukan 11, kepala daerahnya adalah Orang Dayak. Secara kuantitas merupakan mayoritas penguasa adalah Orang Dayak. Dari segi politik, bisa disebut Orang Dayak sudah menjadi tuan di negeri sendiri. Tapi apakah warga Dayak di kabupaten-kabupaten/Kota sudah sudah tuan riil, dalam arti sejahtera, berpendidik tinggi, berketerampilan bersaing, mempunyai kesehatan baik, cukup penghasilan untuk hidup layak dan menyekolahkan anak-anak mereka? Menjadi tuan di negeri sendiri berarti terjaminnya syarat-syarat bagi masyarakat untuk memanusiawikan diri dengan mutu yang terus meningkat.secara nyata, bukan berdasarkan angka-angka statistik resmi yang sering tidak mencerminkan kenyataan, dan lebih bersifat politis. Menjadi tuan di negeri sendiri adalah terwujudnya Dayak dan Kalteng Bermutu di segala bidang. Tapi benar bahwa menjadi tuan di negeri sendiri , dalam artian, Dayak dan Kalteng Bermutu, dengan istilah lain rakyat yang berdaulat dalam arti luas,memang menjadi tujuan.Hanya saja seperti juga halnya dengan Indonesia secara keseluruhan, rakyat bukan hanya tidak berdaulat, tapi malah belum merdeka dari kelaparan, dari kebodohan, dari penindasan dan dari keterbelakangan.
Untuk mencapai dan mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata persatuan (pakat, hapakat) memang sangat diperlukan. Tapi bukan pakat asal pakat tanpa prinsip sehingga menyangkal adanya kontradiksi sebagai hal yang umum.Pakat asal pakat sama dengan tidak hapakat., karena diam-diam akan terbentuk faksi. Adanya faksi membuat pakat itu hancur. .Untuk adanya pakat yang sesungguhnya perlu wacana perekat.Atas dasar wacana ini, organisasi dan program disusun, pimpinan yang visioner dan kompeten serta teruji dipilih. Beginilah Sarikat Dayak yang didirikan pada tahun 1919 oleh Hausmann Baboe dan angkatannya, kemudian pada 1926 berubah nama menjadi Pakat Dayak dengan tujuan mewujudkan Dayak yang berdaulat, berharkat dan bermartabat.Karena keterpurukan mendera segala bidang, . maka pemberdayaan diri pun dilakukan segala bidang.bersandar pada massa Dayak, bukan pada segelintir elite. Elite yang menjadi pemikir, insiator dan organisator, dalam hal ini Hausmann Baboe dan angkatannya adalah orang-orang yang berjuang sepenuh jiwa raga, tanpa mengutamakan kepentingan diri sendiri . Sampai Hausmann Baboe dan tiga puteranya dibunuh oleh Jepang. Tokoh pemikir, inisiator, organisator dan pendidik seperti Hausmann sekaligus adalah seorang pemersatu. Tokoh seperti inilah yang diperlukan Uluh Itah dan Uluh /Kalteng hari ini untuk membuat Kalteng Bermutu dan Dayak Bermutu. Tanpa tokoh-tokoh dan organisasi demikian, tidak usah berharap tentang lahirnya Dayak Bermutu dan Kalteng Bermutu. Kerjasama, toleransi dan partisipasi tanpa prinsip menjadikan rakyat sebagai poros, tidak akan berarti apa-apa..Dengan latarbelakang benteng-tempat tinggal, hakayau kulae, mau menang sendiri seperti yang dicerminkan oleh besei kambe atau semua pangkalima, kisah Tamanggung dan Maharaja Naik Perahu, paling harat kabuat, dan mentalitas seperti yang disimpulkan oleh Keuskupan Palangka Raya di atas, masalah hapakat sampai sekarang masih merupakan masalah besar. Hapakat bukanlah identitas komunal Dayak. Yang menjadi ciri Dayak, justru kecenderungan individualistis, solidaritas mereka sangat lemah, kecuali menghadapi agresi fisik.
Saya khawatir, mentalitas dan kecenderungan begini membuat Orang Dayak sangat rentan terhadap bahaya menjual prinsip, lebih-lebih pada zaman di mana “uang adalah raja” (l’argent roi)… Kebangkitan Dayak dan Kalteng, pertama-tama ditentukan apakah Uluh Itah dan Uluh Kalteng mampu merobah wajah pola pikir dan mentalitasnya. Dengan kata lain mengubah kebudayaannya yang negatif. Hari ini, Orang Dayak sedang mencari dirinya. Pemunculan Budaya Betang dan Skema Sidik adalah beberapa bentuk dari pencarian diri ini.Pencarian diri ini akan terbantu apabila ada kebebasan berpendapat tanpa ancaman baik verbal, mau pun fisik (tanda lain dari ketidak.berdayaan pikir atau ketidakrajinan berpikir –sisa dari tradisi kayau-mangayau).. Masih tersisanya tradisi kayau-mangayau ini bukan pertanda kemajuan melainkan isyarat bahwa Dayak masih tertinggal secara kebudayaan (kebudayaan sebagaimana dirumuskan di atas). Sehingga bukan tidak mungkin slogan “Manggatang Utus” (Mengangkat Dayak) menjadi selubung.pelindung dari kekerasaan, bukan sebagai seruan kebangkitan. .
Dengan kondisi sumber daya manusia, keadaan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan seperti sekarang, masalah “Manggatang Utus” yang mendasar masih jauh dari bakal terwujud segera. Bahkan, bukan tidak mungkin, apabila tidak ada kebijakan holistik yang berani dan tanggap keadaan untuk melakukan perubahan, dalam 15-20 tahun mendatang, Dayak akan makin terpojok. Percepatan keterpurukan ini akan menjadi empat lima kali meningkat apabila benar, ibukota Republik Indonesia berpindah ke Palangka Raya.Satu dua keluarga Dayak yang “kuat” tidak akan menyelamatkan keadaan. Penyelamatan terjadi dengan menyelamatkan Dayak sebagai satu komunitas, bukan oleh munculnya satu dua orang atau dinasti. Utus adalah suatu komunitas, etnik atau bangsa, bukan nama bagi satu dua orang atau keluarga. Dalam keadaan begini maka jika Dayak lengah mereka akan punah (laya akan lepah). Jalan penyelamatan Utus agaknya terletak pada pemberdayaan dan pendidikan, terutama pemberdayaan ekonomi dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan membuka akses kepada Orang Dayak ke sumber daya alam dan penguasaan alat-alat produksi, terutama tanah, yang sekarang dirampas dari tangan mereka. Pendidikan penyadaran dilakukan berbarengan dengan pemberdayaan ekonomi ini. Berhenti pada pemberdayaan ekonmomi saja akan menjadi sejenis ekonomisme kekinian. Salah satu sarana pemberdayaan adalah lembaga-lembaga adat. Karena itu lembaga-lembaga adat patut diperkuat dan diberdayakan agar ia menjadi organisasi masyarakat otonom , bukan menjadi lembaga yang dianeksi oleh kekuasaan. Kekuasaan cukup melakukan pengakuan (rekognisi). Barangkali inilah jalan praktis tapi strategis untuk mewujudkan slogan “Manggatang Utus” dan Kalteng Bermutu.
Utus, saya kira bukanlah suatu “jati diri atau harga diri”. Bukan pula batas budaya (cultural boundaries) yang tidak bisa diganggu. Saya kira, secara kosakata “utus” itu berarti turunan. Utus Dayak jadinya berarti turunan Dayak. Utus Dayak ini sering juga disebut Utus Panarung , Turunan Panarung, yang berarti Utus Pelaga atau Turunan Panarung. Oleh laganya maka Orang Dayak jadi terkenal dan bisa ditelusuri di lika-liku sejarah Dayak. Manggatang Utus artinya Mengangkat harkat dan martabat turunan Dayak. Pengertian Utus sebagai turunan ini juga bisa dilihat dari sejarah kepemilikan di kalangan Orang Dayak. Ije Kautus, artinya satu turunan. Uluh Itah (Orang Kita, maksudnya Dayak) adalah Uluh ije Kautus (Orang satu turunan). Tentu saja orang satu turunan mempunyai kedekatan identitas, tapi tidak berarti Utus identik dengan “jati diri” atau harga diri”. Jati diri berbeda pula dengan harga diri. Jati diri secara terpusat menampakkan diri dalam pandangan filosofis. Harga diri merupakan salah satu perwujudan dari tingkat penghayatan atas pandangan filosofis tersebut. Yang tidak menghayatinya tidak akan membela dan melaksanakan pandangan filosofis tersebut.Yang terakhir ini akan dengan gampang menjual dirinya atau manjual hamabruae untuk Rp.200-Rp.300 ribu (seharga seekor anjing, bahkan lebih murah lagi) seperti diperlihatkan banyak kasus dalam pilkada. Manjual hambaruan seperti ini adalah salah satu bentuk ketidaksetiaan pada pandangan filosofis Dayak sebagai Utus Panarung sama halnya dengan praktek KKN dan mdenjual kampung halaman. Jadi nampaknya ada perbedaan antara jati diri dan harga diri. Di tengah mengepideminya KKN dan di zaman “uang adalah raja”, tidak sedikit yang manjual hambaruae.—salah satu faktor yang membuat Dayak jadi terpuruk.
Oleh pengertian Utus seperti di atas, maka sering ketika berhadapan dengan etnik lain, Orang Dayak menyebut diri sebagai Utus Dayak. Sedangkan ketika berhadapan dengan sesame Dayak, mereka menyebut diri Uluh Itah atau Utus Itah, terkadang Babuhan .Itah atau Sasama Arep..Apabila orang dari satu pulau, katakan Kalimantan berhadapan dengan orang lain misalnhya di pulau Jawa, maka orang sepulau Kalimantan ini langsung merasa diri mereka sebagai satu Utus, sama-sama Uluh Itah. Apabila orang sebangsa bertemu di luar negeri, perasaan sesama Uluh Itah atau Utus Itah, orang sebangsa ini pun muncul secara otomatis. Barangkali kelak jika manusia di bumi ketemu penghuni planet lain, orang bumi akan menyebut diri sebagai Utus Itah. Apa yang ditunjukan oleh psikhologi begini? Ia menunjukan bahwa mereka berasal dari satu daerah geografis yang sama. Di samping itu, ia punya mengatakan bahwa konsep Utus adalah suatu wacana yang terbuka. Bukan batas-batas budaya (cultural boundaries) yang mati. Apalagi sampai “tidak bisa diganggu. Saya kira pemaknaan Utus seperti ini sesuai dengan filosofi hidup-mati manusia Dayak, “rengan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga), sebagaimana diungkapkan dalam sastra lisan seperti sansana kayau Uluh Katingan Dengan demikian, budaya Utus bukanlah budaya tertutup. Kekhasannya hanyalah ibarat bahasa yang berbeda dalam pergaulan antara etnik dan bangsa. Oleh sifat keterbukaan ini, sesungguhnya secara dasar, masyarakat Dayak mempunyai syarat untuk berkembang maju, sebab.ketertutupan atau isolasionisme, lebih mengantar kita ke belakang dan ketertinggalan. “Kesejajaran harkat dan martabat Orang Dayak dengan komunitas lainnya”, pertama-tama bukanlah terletak pada menuntut orang atau pihak lain, tetapi pertama-tama dan paling utama adalah bagaimana Orang Dayak bekerja keras untuk berharkat dan bermartabat.Bagaimana seseorang bisa bermartabat dan berharkat, apabila dalam praktek ia dengan gampang manjual hamabaruae? Bahkan tidak jarang, paling tidak pada periode tertentu, tidak sedikit Orang Dayak yang malu mengaku diri Dayak. Dalam pergaulan sesama Dayak pun, bahasa yang digunakan Bahasa Banjar terutama, bukan bahasa Dayak. Jika demikian bagaimana orang lain menghargai diri Dayak, kalau Dayak itu sendiri tidak menghargai dirinya? Konsep Utus, saya kira tidak mengandung masalah kedyakinan atau kepercayaan seseorang, sehingga “tidak bisa digganggu”. Konsep Utus dengan sifat keterbukaannya menjadi Orang Dayak selain menjadi Dayak, ia pun menjadi anak bangsa dan dunia sekaligus. Inilah yang disebut Dayak Kekinian atau Dayak Modern. Bukan Dayak yang bernaung di bahwa tempurung langit kampung yang kecil.Dayak Kekinian ini akan mengglobalkan budaya ibunya dan mendayakkan budaya dunia. Sehingga dengan demikian, khazanah budaya Dayak menjadi milik bangsa dan dunia. Syaratnya, pertama-tama mengenal budaya kampung halaman sendiri agar Dayak tidak menjadi lepas akar dan manusia epigon. Mengenal khazanah budaya sendiri dengan maksud untuk memperoleh sangu guna menjadi manusia berbudaya kekinian yang beridentitas.
Adanya pahewan (hutan lindung, barangkali istilah sekarang) hanyalah salah satu contoh dari khazanah budaya Dayak yang masih zamani. Demikian pula latar dari ladang berpindah, sesungguhnya tidak lain dari melestarikan lingkungan. Sekali pun khazanah budaya pahewan ini tetap zamani, tapi imbangan kekuatan politik, sosial dan ekonomi dengan kepentingan-kepentingan mereka, tidak memperlancarkan pelaksanaan wacana orisinal ini. Jiwa orang lokal pun terkontaminasi oleh virus yang disebarkan oleh “uang sang raja”. “Uang sang raja” ini pulalah yang dengan semena-mena menuba kebudayaan, menuba pikiran dan jiwa Dayak sehingga tidak sedikit Orang Dayak yang .hanya nama dan secara genealogis saja yang Dayak, tapi secara kebudayaan sudah bukan Dayak. Bahkan tidak mengenal apa-siapa dan bagaimana Dayak dan budayanya. Apakah mereka mengenal Tambun-Bungai yang sering disebut hampir oleh seemua orang. Apakah mereka mengenal Hausmann Baboe, pemikir, pemrakarsa dan organisator kebangkitan Dayak pertama? Lahir, besar dan dewasa serta tinggal di Kalimantan Tengah, tidak serta-merta orang tersebut mengenal dan paham Kalteng. Sehingga kalau budaya Dayak berada di pinggiran di Tanah Dayak sendiri, penyebab utamanya adalah sikap Orang Dayak sendiri. Secara tidak sadar mereka melakukan bunuh diri budaya secara kolektif. Jika ingin keadaan terpuruk ini tidak terus berlanjut, barangkali yang mendesak dilakukan adalah Orang Dayak niscaya memerangi diri sendiri untuk menegak kembangkan pola pikir dan mentalitas tanggap zaman berdasarkan khazanah budaya yang ada diperkaya dengan serapan dari unsur-unsur positif dari budaya mana pun. Pola pikir dan mentalitas diri sendiri inilah yang patut dikayau dengan semangat isen mulang, tidak pulang jika tak menang. Semangat yang sesuai dengan filosofi hidup-mati Manusia Dayak. Tapi semangat isen mulang ini pun lebih banyak jadi barang hapalan dan ucapan gagah-gagahan tanpa dihayati isi dan sejarahnya, apalagi dilaksanakan. Saya masih belum melihat kegigihan isen mulang dalam maqsyarakat Dayak Kalimantan Tengah hari ini. Yang nyata adalah semangat instanisme, mau siap pakai tanpa berusaha keras, sampai-sampai nilai, ijazah, gelqar akademi pun dibeli. Senadainya semangat isen mulang ini benar mengalir di jiwa Orang Dayak sekarang, orang akan medlihat etos kerja yang ureh (tekun), instanisme tidak akan dilakukan. Yang dilaksanakan adalah ber-isenmulang.dengan narkoba, pornografi, kekerasan, ber KKN, menjual kampung-halaman, sehingga hasilnya cenderung membenarkan apa yang disebut Belanda tentang Dajakers, nama bagi segala keburukan, bandiitme, premanisme dan kejahatan.
Bertautan dengan semangat isen mulang ini adalah kebiasaan manakir petak (menumiti tanah) atau manakir laseh (menumiti lantai). Skema Sidik menafsirkan nilai yang terkandung dalam tindak manakir petak atau manakir laseh ini adalah pernyataan siap “berjuang untuk mencapai keberhasilan. Bermakna “perang melawan ketidakadilan”.
Saya kira, tindakan manakir laseh, manakir petak, mengenakan lawung b ahandang dan malahap, bermula dari kisah Raja Bunu meninggalkan Saran Danum Sangiang menuju Sarfan Danum Kalunen) bumi manusia). Ketika meninggalkan Saran Danum Sangiang , Raja Bunu , manusia pertama di bumi diberitahu bahwa kehidupan di Saran Danum Kalunen tidaklah gampang. Tapi penuh kesulitan. Misi ke bumi, tidak lain dari bagaimana menjadikan bumi sebagai tempat tinggal anak manusia untuk bisa hidup secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meningkat. Misi inilah yang oleh sastra lisan Dayak seperti Sansana Kayau Uluh Katingan /disebut sebagai konsep hidup-mati sebagai rengan tingan nyanak jata. Menjawab misi yang sulit demikian , Raja Bunu dan kemudian para turunannya menjawab dengan manakir petak, manakir laseh, mengenakan lawung bahandang, malahap, ungkapan dari tekad isen mulang.Dari segi ini , barangkali secara filosofis, Dayak dahoeloe memandang diri mereka adalah Messias, aktor pemanusiawian hidup dan manusia itu sendiri. Apabila gagal menunaikan misi ini, menurut pandangan filosofi ini, Manusia Dayak gagal dalam hidup. Boleh jadi dengan latarbelakang ini pulalah maka Utus Dayak menyebut diri juga sebagai Utus Panarung. Dengan kata lain, menurut filosofi Dayak, berjuang untuk memanusiawikan manusia, hidup dan masyarakat adalah sesuatu yang hakiki. Adakah filosofi begini dikandung oleh yang disebut budaya betang baik versi Prof. H.KMA Usop, M/A, mau pun versi Perda No.16 Tahun 2008? Saya melihat yang disebut budaya betang , versi mana pun sangat bersifat parsial dan politis praktis. .Pandangan filosofi begini hidup di bawah sadar di kalangan masyarakat Dayak, terutama yang tinggal di kampung-kampung. Filosofi inilah yang mengalir dalam jiwa mereka, bukan yang disebut budaya betang.
Keadaan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang seperti di ataslah yang saya namakan keadaan mapan di atas kerusakan.
Jika apa yang saya tuturkan di atas, maka Skema Sidik tentang perkembangan kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, bukanlah lukisan kenyataan, tetapi lebih bersifat harapan. Sebab tujuh “wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat” yang diketengahkan oleh Skema Sidik dan yang dikatakan sebagai “sumber nilai-nilai dari kebudayaan Dayak yang telah mengalami transformasi dalam menanggapi realitas kehidupan” lebih banyak berhenti di gagasan dan keinginan, kecuali upacara menyambut tamu “manetek pantan” – upacara .yang tidak membawa arti apa-apa yang praktis untuk keluar dari keterpurukan Dayak. Tujuh item “wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat” yang dikemukakan oleh .Skema Sidik juga tidak menyentuh masalah hakiki atau filosofi yang membimbing “kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat” Dayak, .yaitu (1). Hakekat hidup manusia; 2). Hakekat dari karya manusia; (3). Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4). Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar; (5). Hakekat hubungan manusia dengan sesama. Skema Sidik berhenti di permukaan, sehingga tidak menggambarkan parahnya keterpurukan, tidak tergambarkan bagaimana sesungguhnya Manusia Dayak hari ini mengabaikan Filosofi Dayak itu sendiri seperti filosofi hidupmati “rengan tingang nyanak jata”, “hatamuei lingu nalata”, “hatindih kambang nyahun tarung mantang lawang langit”, konsep kecendikawanan Dayak Tunjung Nyahu, konsep manusia ideal Dayak “mamut-menteng, pintar-harati, mameh-ureh, andal dia batimpal”, konsep “sanaman leteng” dan “sanaman lampang”, filosofi “batang garing” , konsep “sorga”, dan lain-lain hal yang bersifat konseptual mendasar.Konsep-konsep ini secara kenyataan masih hidup di bawah sadar Manusia Dayak dibandingkan konsep Budaya Betang yang sangat bernuansa politis dan tidak ada kekhasan Dayaknya (kecuali pada katga betang), wacana baru yang dicetuskan pada 1995 dan tidak nampak mengakar di masyarakat. Berbeda dengan kesimpulan Skema Sidik yang mengatakan bahwa “budaya Betang merupakan inspirasi dan motivasi dalam merespon secara dinamis dan kritis terhadap internvensi politik dan ekonomi dari luar”.

Sekali pun demikian, upaya Sidik R. Usop mensistematikan renungannnya tentang kebudayaan Dayak , patut dihargai , apalagi upaya kecendekiawanan begini masih sangat langka dilakukan di Kalimantan Tengah. Apa yang dikemukakan oleh Sidik R.Usop, merupakan salah satu bahan acuan berharga dalam memahami budaya Dayak lebih jauh.***

Kapitalisme Indonesia dan ABC Marxisme

Kapitalisme Indonesia dan ABC Marxisme

Oleh Harsutejo

Harsutejo Sutedjo <cakmo9998@yahoo.com>,in: wahana-news@yahoogroups.com, Tuesday, 27 December 2011, 18:58

Harian Kompas 17 November 2011:6 memuat tulisan aktivis anti-korupsi Teten Masduki “Suap Sektor Swasta”. Dikatakan bahwa Indonesia menjadi jagoan nomor tiga dalam soal suap terhadap para pejabat di antara 28 negara dalam penelitian Bribe Prayer Index (2011), nomor satu Rusia, nomor dua China (Tiongkok).

Dikatakan bahwa di Indonesia dengan suap pelaku bisnis yang kuat dapat mengendalikan kebijakan publik dan pemerintahan hingga menghalangi keputusan demokratis. Mereka berkontribusi mempertahankan birokrasi, partai politik dan pemerintahan yang korup. Perusahaan melakukan pembayaran kepada pejabat publik untuk mempengaruhi pilihan dan desain hukum, aturan kebijakan publik. Jadi realitasnya jauh lebih rumit daripada sekedar suap dalam bentuk transaksi kotor yang terputus. Yang terjadi ialah perampokan negara secara sistematis (alias perampokan terhadap seluruh rakyat Indonesia, yang paling miskin dan kelaparan sekalipun oleh rezim berkuasa bersama konglomerat hitam dan asing, hs).

Teten Masduki memberikan contoh perampokan sistimatis itu pemberian BLBI 1998 yang telah membenani APBN sampai hari ini. (BLBI telah merampok uang rakyat sebesar Rp600 triliun, yang kembali hanya Rp150 triliun, lainnya menjadi istana gunung uang para pejabat hitam, konglomerat hitam baik yang sedang/akan berkuasa maupun yang jadi buron kaya yang tetap ongkang-ongkang dan kekayaannya berkembang terus, hs).

Tamrin Amal Tomagola menulis di harian yang sama pada 20 Desember 2011 berjudul “Negara Centeng”. Ia membahas masalah dalam hubungannya dengan pembunuhan sejumlah kaum tani di Mesuji, Lampung oleh aparat negara di sepanjang tahun 2011 ini. Dikatakan bahwa sejak Nusantara dibagi-bagi oleh rezim Orba buat kaum kapitalis dunia, maka tiada hari tanpa konflik horisontal dan vertikal. Di perkotaan terjadi persekongkolan antara otoritas perkotaan dengan pengusaha pusat-pusat perbelanjaan untuk menggusur kaum miskin kota. Di pedesaan aparat negara bersenjata berpihak pada kepentingan modal berhadapan dengan kaum tani. Telah terjadi pengkhianatan negara terhadap Tanah, Air dan rakyat dengan cara mengubah UUD 1945 untuk melempangkan jalan kaum kapitalis. Seperangkat undang-undang sudah dibuat DPR untuk penguasaan tanah, hutan, tambang, perkebunan oleh kaum modal. Rakyat melawan. Kekerasan masih berlanjut dengan penembakan kaum tani yang berunjukrasa di Bima,

NTB oleh aparat negara di penghujung tahun ini. Telah terjadi ribuan masalah agraria yang telah (dan akan) meminggirkan dan menelan korban kaum tani.

Apa yang ditulis oleh Teten dan Tamrin Amal Tomagola tersebut bukan hal baru. Lebih dari 100 tahun yang lalu ABC Marxisme telah mengajarkan tentang bangunan atas berupa sistem hukum, undang-undang dan segala peraturan, sistem politik dan juga budaya merupakan bangunan atas. Semua itu pencerminan bangunan bawah berupa sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada pencarian keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi kaum buruh, kaum tani dan merugikan seluruh rakyat kecil, seluruh kaum marhaen menurut istilah Bung Karno. Hal itu dilengkapi dengan penjara dan aparat bersenjata sebagai bagian untuk melestarikan sistem. Sistem itu tak lain bernama Kapitalisme. Bangunan atas itu bertindak untuk melegitimasi, membuat pembenaran terhadap sistem ekonomi kapitalis yang ada, memberikan gambaran melalui segala macam cara sarana budaya dan ilmu-ilmu humaniora sebagai satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan yang baik, satu-satunya cara hidup manusia,satu-satunya yang berbudaya. Pendeknya sistem kapitalisme digambarkan dan diperlakukan sebagai satu-satunya sistem masyarakat yang sahih dan ilmiah.

Sebagian pelaku dan pendukung sistem ini di Indonesia tidak suka memakai nama kapitalisme, bahkan kadang menyatakan anti-kapitalisme tanpa menjelaskan artinya, pada saat yang sama menjalankan/mendukung sistem yang sama. Barangkali hal ini disebabkan karena di Indonesia istilah “kapitalisme” berkonotasi buruk dan jahat. Lalu orang memilih istilah “ekonomi Pancasila”, ekonomi pasar, ekonomi terbuka dst. Nama tidak mengubah hakekat sesuatu. Sedang alternatif sistem lainnya bisa jadi dicap sebagai anarkisme, paling tidak subversi, bahaya laten dst, bisa-bisa jadi urusan polisi dan tentara atau Densus atau BIN.

Eksperimen sistem sosialisme di Uni Soviet dan sejumlah negara lainnya telah mengalami kegagalan, mereka kembali ke sistem kapitalisme dengan amat menyakitkan. Mereka yang mendukung dan mengagumi sistem yang sedang diterapkan di RRT menyatakan sebagai pembangunan sistem sosialisme model Tiongkok. Tetapi sejumlah orang lain menyatakan sebagai restorasi kapitalisme sebagai ditunjukkan dengan benderang dalam serangkaian tulisan (dan polemik) yang dibuat Tatiana Lukman di sejumlah milis. Kenyataan ini menjadi amunisi propaganda kapitalisme sebagai satu-satunya sistem masyarakat yang baik dan benar, seolah tidak ada alternatif sistem lainnya. Sistem kapitalisme telah atau baru berjalan selama kira-kira 200 tahun. Sistem feodalisme dan perbudakan sebelumnya telah pernah berjalan ratusan atau ribuan tahun.

Apa sistem kapitalisme juga akan berjalan ratusan tahun ke depan. Perhitungan perspektif ke depan masyarakat manusia yang dapat diperhitungkan dalam hubungan ini barangkali untuk 50-100 tahun. Lalu apa selanjutnya? Segala sesuatu berkembang dan berubah sesuai dengan hukum dialektika, segala sesuatu dapat terjadi. Ajaran Marxisme mengandung determinisme sejarah, sesuatu yang ditolak oleh banyak sejarawan. Sayang Marxisme sebagai ilmu dan filosofi masih tetap dikerangkeng di Indonesia. Kaum muda tidak leluasa untuk mengkaji dan membahasnya. Sebagian besar pemangku kekuasaan, birokrat dan anggota parlemen ikut mengamini pelarangan Marxisme tanpa tahu-menahu ABC Marxisme.

Jakapermai, 26 Desember 2011

REVOLUSI MENTAL

Revolusi Mental
Oleh: Joko Widodo

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?

Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis.

Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya melakukan pergantian pemimpinnya secara periodik melalui pemilu yang demokratis.

Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini?

Pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak. Sementara, oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya.

Izinkan saya melalui tulisan singkat ini menyampaikan pandangan saya menguraikan permasalahan bangsa ini dan menawarkan paradigma baru untuk bersama mengatasinya. Saya bukan ahli politik atau pembangunan. Untuk itu, pandangan ini banyak berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama ini, baik sebagai Wali Kota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, keterbatasan dalam pandangan ini mohon dimaklumi.

Sebatas kelembagaan

Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.

Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah pengelolaan (mismanagement) negara telah membawa bencana besar nasional.

Kita melakukan amandemen atas UUD 1945. Kita membentuk sejumlah komisi independen (termasuk KPK). Kita melaksanakan otonomi daerah. Dan, kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel.

Namun, di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis.

Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi di tahun 1998 sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktik korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas.

Demikian juga sifat intoleransi yang tumbuh subur di tengah kebebasan yang dinikmati masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran hukum.

Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti diproklamasikan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa.

Perlu revolusi mental

Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.

Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Terus terang kita banyak mendapat masukan dari diskusi dengan berbagai tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Trisakti Bung Karno ini.

Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.

Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak memengaruhi kualitas dan integritas dari mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.

Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga menggantung pada modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya.

Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka keran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lain. Banyak elite politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi.

Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh nagara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Dari mana kita mulai

Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.

Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.

Saya sudah memulai gerakan ini ketika memimpin Kota Surakarta dan sejak 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah teman yang sepaham juga sudah memulai gerakan ini di daerahnya masing-masing. Insya Allah, usaha ini dapat berkembang semakin meluas sehingga nanti benar-benar menjadi sebuah gerakan nasional seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno, memang revolusi belum selesai. Revolusi Mental Indonesia baru saja dimulai. []

KOMPAS, 10 Mei 2014
Joko Widodo ; Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KEBERPIHAKAN ILMUWAN SOSIAL

KEBERPIHAKAN ILMUWAN SOSIAL
*Kompas (9 Juni 2014)*
Novri Susan (Sosiologi Unair)

ILMUWAN sosial merupakan agensi pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam gerakan pembebasan masyarakat. Revolusi Perancis, reformasi 1998 di Indonesia, dan ”Arab Spring” banyak disokong oleh para ilmuwan sosial.

Faktisitas historis tersebut mengatribusi makna bahwa keberpihakan ideal ilmuwan sosial adalah kepentingan pada pembebasan masyarakat dari tirani, ketakutan, dan ketidakadilan.

Dalam konteks kekinian Indonesia, ilmuwan sosial kembali dihadapkan pada posisi keberpihakan. Namun, keberpihakan kali ini adalah keberpihakan yang partisan pada kepentingan seksional politik. Sebagian berpihak kepada Joko Widodo, dan sebagian lagi berpihak kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

Keberpihakan model ini menciptakan imajinasi kolektif seksional di ruang publik. Imajinasi tersebut mampu menjerumuskan masyarakat pada lingkaran kekerasan jangka panjang.

Imajinasi kolektif

Sudah merupakan genetik ilmuwan sosial untuk tumbuh sebagai agensi kompeten pengetahuan yang berpengaruh dalam mengonstruksi realitas di ruang publik. Sebab, pengetahuan ilmuwan sosial adalah hasil dari katarsis, yaitu proses penyucian pengalaman-pengalaman hidup manusia sebagai pengetahuan teoretis yang ilmiah dan mendekati pusat kebenaran.

Teori selalu menjadi instrumen legitimasi terhadap bentuk realitas melalui reproduksi pengetahuannya, yakni sebagai bentuk benar-salah atau bentuk baik-buruk dalam ruang publik. Pada kompetensi mengonstruksi realitas tersebut, posisi keberpihakan pengetahuan teoretis di ruang publik sangat determinatif terhadap imajinasi-imajinasi kolektif.

Imajinasi kolektif adalah struktur pengetahuan yang terbangun dalam banyak individu serta terikat oleh kesamaan konsep benar salah dan cita-cita. Teori dari para ilmuwan sosial memberikan basis legitimasi pada imajinasi kolektif tersebut karena kompetensi ilmiahnya. Pada gilirannya, imajinasi kolektif di ruang publik merupakan struktur pengetahuan yang taken for granted, yakni sudah tidak perlu dievaluasi secara ilmiah. Ketika ilmuwan sosial menempatkan kepentingan seksional politik pada teori-teorinya, imajinasi-imajinasi kolektif di ruang publik pun berkarakter seksional.

Imajinasi kolektif seksional tersebut akan mereproduksi pengetahuan sebagai argumentasi di ruang publik yang membela dan membenarkan kepentingan terbatas politik tertentu. Dengan demikian, apa pun faktisitas historis Prabowo atau Jokowi akan mendapatkan pembelaan atau pembenaran teoretis.

Pengetahuan pada kondisi imajinasi kolektif seksional ini tidak bersifat transendental. Sebab, pengetahuan-pengetahuan tersebut mengungkung diri dalam kotak kepentingan subyektif. Pengetahuan ini kehilangan kemampuan mendefinisikan kepentingan yang membela dan merealisasikan kebaikan umum.

Pada konteks Pilpres 2014 di Indonesia, ruang publik sangat tegang oleh persaingan di antara imajinasi-imajinasi kolektif seksional tersebut. Ruang publik menjadi sempit oleh kengototan argumentasi dari kepentingan seksional.

Pada situasi tersebut, ruang publik tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh Habermas, yakni sebagai proses mencapai kebaikan bersama. Namun, ruang publik melahirkan mobilisasi kekerasan, di antaranya keras kepala, saling menyalahkan, dan zero-sum game.

Pembebasan masyarakat

Saya melihat ilmuwan sosial Indonesia adalah salah satu agensi yang paling berdosa dalam menciptakan imajinasi kolektif seksional di ruang publik. Pengetahuan teoretis yang dibubuhi keberpihakan pada kepentingan seksional politik telah menjadi basis-basis legitimasi kekerasan di ruang publik.

Sangat mungkin, terjebaknya Indonesia pada kondisi transisi demokrasi yang tak berkesudahan adalah konsekuensi dari ilmuwan sosial yang menciptakan imajinasi-imajinasi kolektif seksional. Jika demikian, ilmuwan sosial Indonesia telah mencederai tanggung jawabnya yang paling hakiki, yaitu melakukan transformasi sosial berbasis pada kepentingan umum.

Pada kondisi ini, genetik ilmuwan sosial membutuhkan fondasi moral yang kuat bagi setiap pengetahuan teoretisnya. Fondasi moral tersebut adalah pembebasan masyarakat.

Pada faktisitas historis ilmu sosial, moral pembebasan masyarakat adalah konsep-konsep tentang perdamaian, keadilan, perlindungan dari penindasan, anti diskriminasi, dan penolakan terhadap dominasi. Oleh karena itu, pembebasan masyarakat tidak pernah menjadi bagian dari kepentingan seksional politik yang hanya memperjuangkan kepentingan subyektif.

Setiap pengetahuan teoretis yang direproduksi ilmuwan sosial harus dihadapkan kepada fondasi moral tersebut. Artinya, pengetahuan teoretis ilmuwan sosial tidak berpihak pada entitas politik seperti Jokowi atau Prabowo, tetapi berpihak pada fondasi moral pembebasan masyarakat. Jika ilmuwan sosial mengambil keberpihakan pada kepentingan seksional politik, maka mereka telah gagal mencapai keilmiahan ilmu sosial. Secara radikal, kompetensi mereka sebagai agensi pengetahuan telah mendistorsi transformasi pembebasan masyarakat.

Ilmuwan sosial Indonesia harus beranjak dari keberpihakan kepentingan seksional politik. Pengetahuan teoretisnya harus menjadi sumber gagasan bagi terbentuknya imajinasi kolektif pembebasan, yaitu imajinasi yang mampu melepaskan kepentingan seksional dari setiap argumentasi. Imajinasi yang memperjuangkan visi keadilan, perdamaian, dan nir-kekerasan bagi seluruh subyek masyarakat.

Jika ilmuwan sosial Indonesia mampu melepaskan keberpihakan pada kepentingan seksional politik, mereka tetap menjadi bagian dari faktisitas historis pembebasan masyarakat. Itulah jalan mulia ilmuwan sosial. ●

●(-Artikel ini saya masukkan ke note FB agar bisa dibaca lebih luas oleh para publik pada situasi politik ini. Saya menyeru pembebasan masyarakat, bukan politik seksional-)

KEARIFAN TIONGHOA

Kearifan Tionghoa

On Monday, 6 January 2014, 9:03, Chan CT <SADAR@netvigator.com> wrote:
人類的期望 – Insan Harapan

山有山的高度,水有水的深度,沒必要攀比,每個人都有自己的長處;
Gunung ada ketinggian masing-masing
air ada kedalaman masing-masing,
tidaklah perlu saling membandingkan,
karena setiap orang ada kelebihan masing-masing.

風有風的自由,雲有雲的溫柔,沒必要模仿,每個人都有自己的個性。
Angin memiliki sifat yang bebas,
awan memiliki kelembutan,
kita tidak harus meniru,
setiap orang ada sifat/karakter masing-masing.

你認為快樂的,就去尋找;
Raihlah apa yang dirasa menyenangkan anda.

你認為值得的,就去守候;
Pertahankanlah apa yang anda anggap pantas.

你認為幸福的,就去珍惜。
Hargailah apa yang dianggap membahagiakan anda.

依心而行,無憾今生。
Ikuti kata hati, agar tidak ada penyesalan dalam hidup.

人生1條路:走自己的路
Satu jalan bagi Kehidupan manusia:
melangkah sesuai jalan hidupnya sendiri.

人生2件寶 : 身體好、心情好。
Ada 2 mustika bagi Kehidupan Manusia:
tubuh sehat & suasana hati baik.

人生有4苦:
看不透、舍不得、輸不起、放不下。
Ada 4 penderitaan bagi kehidupan Manusia:
tidak melihat kebenaran,
tidak bisa merelakan,
tidak mau kalah,
tidak bersedia melepaskan.

人生5句話:
再難也要堅持,再好也要淡泊,再差也要自信,再多也要節省,再冷也要熱情。
Ada 5 kata mutiara bagi kehidupan Manusia:
Betapapun susah harus tetap berusaha.
Sekalipun sudah baik juga tetap bersahaja.
Sekalipun serba kurang juga harus percaya diri.
Sekalipun sudah berlebih tetap harus hemat,
Sekalipun kedinginan hati tetap harus hangat.

人生6財富:
身體、知識、夢想、信念、自信、骨氣。
同意! 轉起!
Ada 6 modal kehidupan Manusia:
tubuh, pengetahuan, impian, keyakinan, percaya diri & tekad juang.

Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?

Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Beberapa tahun yang lampau, seorang ulama dari Pakistan datang pada penulis di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Pada saat itu, Benazir Bhutto masih menjabat Perdana Menteri Pakistan. Permintaan orang alim itu adalah agar penulis memerintahkan semua warga NU untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi keselamatan Bangsa Pakistan. Mengapa? Karena mereka dipimpin Benazir Bhutto yang berjenis kelamin perempuan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda “celakalah sebuah kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan”? Penulis menjawab bahwa hadits tersebut disabdakan pada Abad VIII Masehi di Jazirah Arab. Ini berarti diperlukan sebuah penafsiran baru yang berlaku untuk masa kini?

Pada tempat dan waktu Rasulullah masih hidup itu, konsep kepemimpinan bersifat perorangan -di mana seorang kepala suku harus melakukan hal-hal berikut: memimpin peperangan melawan suku lain, membagi air melalui irigasi di daerah padang pasir yang demikian panas, memimpin karavan perdagangan dari kawasan satu ke kawasan lain dan mendamaikan segala macam persoalan antar para keluarga yang berbeda-beda kepentingan dalam sebuah suku, yang berarti juga dia harus berfungsi membuat dan sekaligus melaksanakan hukum.

Sekarang keadaannya sudah lain, dengan menjadi pemimpin, baik ia presiden maupun perdana menteri sebuah negara, konsep kepemimpinan kini telah dilembagakan/diinstitusionalisasikan. Dalam konteks ini, Perdana Menteri Bhutto tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui sidang kabinet yang mayoritas para menterinya adalah kaum lelaki. Kabinet juga tidak boleh menyimpang dari Undang-undang (UU) yang dibuat oleh parlemen yang mayoritas beranggotakan laki-laki. Untuk mengawal mereka, diangkatlah para Hakim Agung yang membentuk Mahkamah Agung (MA), yang anggotanya juga lakilaki. Karenanya, kepemimpinan di tangan perempuan tidak lagi menjadi masalah, karena konsep kepemimpinan itu sendiri telah dilembagakan/ di-institusionalisasi-kan. “Anda memang benar,” demikian kata orang alim Pakistan itu, “tetapi tolong tetap bacakan surah Al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan”.

***

Kisah di atas, dapat dijadikan contoh betapa Arabisasi telah berkembang menjadi Islamisasi -dengan segala konsekuensinya. Hal ini pula yang membuat banyak aspek dari kehidupan kaum muslimin yang dinyatakan dalam simbolisme Arab. Atau dalam bahasa tersebut, simbolisasi itu bahkan sudah begitu merasuk ke dalam kehidupan bangsa-bangsa muslim, sehingga secara tidak terasa Arabisasi disamakan dengan Islamisasi. Sebagai contoh, nama-nama beberapa fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga di-Arabkan; kata syarî’ah untuk hukum Islam, adab untuk sastra Arab, ushûluddin untuk studi gerakan-gerakan Islam dan tarbiyah untuk pendidikan agama. Bahkan fakultas keputrian dinamakan kulliyyat al-banât. Seolah-olah tidak terasa ke-Islaman-nya kalau tidak menggunakan kata-kata bahasa Arab tersebut.

Kalau di IAIN saja, yang sekarang juga disebut UIN (Universitas Islam Negeri) sudah demikian keadaannya, apa pula nama-nama berbagai pondok pesantren. Kebiasaan masa lampau untuk menunjuk kepada pondok pesantren dengan menggunakan nama sebuah kawasan/tempat, seperti Pondok Pesantren (PP) Lirboyo di Kediri, Tebuireng di Jombang dan Krapyak di Yogyakarta, seolah-olah kurang Islami, kalau tidak menggunakan nama-nama berbahasa Arab. Maka, dipakailah nama PP Al-Munawwir di Yogya -misalnya, sebagai pengganti PP Krapyak.

Demikian juga, sebutan nama untuk hari dalam seminggu. Kalau dahulu orang awam menggunakan kata “Minggu” untuk hari ketujuh dalam almanak, sekarang orang tidak puas kalau tidak menggunakan kata “Ahad”. Padahal kata Minggu, sebenarnya berasal dari bahasa Portugis, “jour dominggo”, yang berarti hari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada hari itu orang-orang Portugis —kulit putih pergi ke Gereja. Sedang pada hari itu, kini kaum muslimin banyak mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian. Bukankah dengan demikian, justru kaum muslimin menggunakan hari tutup kantor tersebut sebagai pusat kegiatan kolektif dalam ber-Tuhan?

***

Dengan melihat kenyataan di atas, penulis mempunyai persangkaan bahwa kaum muslimin di Indonesia, sekarang justru sedang asyik bagaimana mewujudkan berbagai keagamaan mereka dengan bentuk dan nama yang diambilkan dari Bahasa Arab. Formalisasi ini, tidak lain adalah kompensasi dari rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan bertahan dalam menghadapi “kemajuan Barat”. Seolah-olah Islam akan kalah dari peradaban Barat yang sekuler, jika tidak digunakan kata-kata berbahasa Arab. Tentu saja rasa kurang percaya diri ini juga dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin sekarang di seluruh dunia. Mereka yang tidak pernah mempelajari agama dan ajaran Islam dengan mendalam, langsung kembali ke “akar” Islam, yaitu kitab suci al-Qur’ân dan Hadits Nabi Saw. Dengan demikian, penafsiran mereka atas kedua sumber tertulis agama Islam yang dikenal dengan sebutan dalil naqli, menjadi superficial dan “sangat keras” sekali. Bukankah ini sumber dari terorisme yang kita tolak yang menggunakan nama Islam?

Dari “rujukan langsung” pada kedua sumber pertama Islam itu, juga mengakibatkan sikap sempit yang menolak segala macam penafsiran berdasarkan ilmu-ilmu agama (religious subject). Padahal penafsiran baru itu adalah hasil pengalaman dan pemikiran kaum muslimin dari berbagai kawasan dalam waktu yang sangat panjang. Para “Pemurni Islam” (Islamic puritanism) seperti itu, juga membuat tudingan salah alamat ke arah tradisi Islam yang sudah berkembang di berbagai kawasan selama berabad- abad. Memang ada ekses buruk dari pengalaman perkembangan pemikiran itu, tetapi jawabnya bukanlah berbentuk puritanisme yang berlebihan, melainkan dalam kesadaran membersihkan Islam dari ekses-ekses yang keliru tersebut.

Agama lainpun pernah atau sedang mengalami hal ini, seperti yang dijalani kaum Katholik dewasa ini. Reformasi yang dibawakan oleh berbagai macam kaum Protestan, bagi kaum Katholik dijawab dengan berbagai langkah kontrareformasi semenjak seabad lebih yang lalu. Pengalaman mereka itu yang kemudian berujung pada teologi pembebasan (liberation theology), merupakan perkembangan menarik yang harus dikaji oleh kaum muslimin. Ini adalah pelaksanaan dari adagium “perbedaan pendapat dari para pemimpin, adalah rahmat bagi umat (ikhtilâful a’immah rahmatul ummah).” Adagium tersebut bermula dari ketentuan kitab suci al-Qur’ân: “Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal (Wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS al-Hujurat(49):13). Makanya, cara terbaik bagi kedua belah pihak, baik kaum tradisionalis maupun kaum pembaharu dalam Islam, adalah mengakui pluralitas yang dibawakan oleh agama Islam. []

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute).


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers